Page 1

CMYK

PUTARAN DUA

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2010

MKSidangkan Kasus Money Politics 15 Panwascam Diminta Menjadi Saksi BELEENDAH - Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta dikabarkan sedang menggelar sidang gugatan pemilukada Kabupaten Bandung, yang diajukan pasangan Deding IshakSiswanda, kemarin. Dalam sidang tersebut MK memeriksa sejumlah berkas dan pelapor dari tim sukses pasangan nomor empat tersebut. “Salah satu pasangan diadukan oleh tim sorban hejo (KADI-Sis) ke MK atas dugaan money politics menjelang pemilukada putaran pertama 29 Agustus lalu,” ungkapkan anggota Panwaslu Kabupaten Bandung Tini Setiawati kepada anggota Panwascam Katapang dan panwascam lainnya seKabupaten Bandung. Diungkapkan lagi, ada 15 kecamatan yang diadukan tim pasangan Nomor 4 dengan dugaan money pilitics. “Mereka diminta untuk mempersiapkan data laporan dan temuan panwascam jika di kemudian hari diminta menjadi saksi di MK,” kata Tini. Panwascam Katapang menjadi salah satu tempat terjadi money politics itu. Karenanya, Panwascam Katapang yang pertama kali diminta Panwas Kabupaten segera menyiapkan berkas laporan ataupun temuan. Anggota Panwascam Katapang, Nandang kini sedang melengkapi data dan temuan money politics. Jika kelak diminta menjadi saksi dalam sidang gugatan money politics, Nandang sudah siap. Sejumlah berkas akan segera dikirimkan ke Panwas Kabupaten Bandung untuk konfirmasi data agar tidak simpang siur. Ditanya kesiapannya untuk menjadi saksi, Panwascam Ka-

tapang menolaknya, dengan alasan tidak ada bukti dan laporan masyarakat terkait dugaan money politics itu. “Kami memberikan keterangan kepada Panwas Kabupaten Bandung karena di Katapang tidak ada yang melaporkan dugaan kasus itu, apalagi bukti-bukti yang ditunjukkan oleh pasangan nomor empat dengan nilai uang Rp300 ribu. Itu tidak ada,” aku Nandang. Penjelasan Nandang ke anggota Panwas Kabupaten Bandung untuk sekadar mengecek kebenaran, sebagaimana dilaporkan tim sorban hejo. Namun pihaknya tetap memberikan laporan kasus yang ditangani panwascam. Ketua Panwascam Katapang Wawan Juana mengungkapkan, kasus money politics yang ada hanya pemberian uang yang diduga dilakukan perangkat desa Sangkan Hurip. Itu

pun dikembalikan lagi kepada si pelapor atas nama Ena yang juga warga setempat. “Kasus ini kami kembalikan karena minim bukti dan saksi-saksinya tidak ada. Sehingga kami hanya mengklarifikasi kasus tersebut dengan memanggil keduanya di kantor Panwascam Katapang,” aku Wawan. Intan Yulistia, anggota DPRD Kabupaten Bandung menegaskan, tidak ada satu pun kasus money politics yang bisa diselesaikan Panwas Kabupaten Bandung. Dia menilai kasus yang tengah ditangani MK tersebut akibat dari ketidakberdayaan Panwas dalam menuntaskan kasus money politics. “Saya perhatikan tak ada satu pun kasus money politics yang tuntas oleh panwas. Jadi panwas itu apa kerjanya? Dan apa yang membuat dia tidak berdaya dalam menangani kasus pemilukada?” tanya politisi Partai Demokrat ini. (gun)

IGUN RUCHYAT/BANDUNG EKSPRES

SIGAP: Para personel Panwas Kecamatan Katapang memplenokan setiap ada temuan pelanggaran kampanye pemilukada, termasuk yang berbau money politics.

TAH PDIP Ungkap Lagi Rekayasa IT Mengapa Kasusnya Dihentikan? SOREANG - Tim Advokasi dan Hukum (TAH) PDI Perjuangan Kabupaten Bandung akan meminta klarifikasi Polres Bandung dan Panwas setempat terkait kasus dugaan rekayasa IT KPU yang melibatkan terduga TM. Ini penting karena IT penghitungan cepat pemilukada 29 Agustus lalu menggunakan dana APBD. ”Kita akan gali permasalahannya. Apa penyebab kasus itu tidak diproses oleh Polres Bandung,” ungkap koordinator TAH PDIP, Toni Permana, Rabu (22/9). Tim menyayangkan kasus rekayasa IT tidak diselesaikan oleh Polres Bandung. “Kami sangat menyayangkan sikap Panwaslu Kabupaten Bandung dan Polres Bandung sebagai Tim Gakumdu Pemilukada tidak melakukan proses dugaan kecurangan rekayasa IT. Padahal tindakan itu terindikasi tindak pidana,” ucap Toni. Toni mengaku heran tindak pidana itu di ada kelanjutannya. Padahal, sebelumnya panwaskab melaporkannya ke

Kita akan gali permasalahannya. Apa penyebab kasus itu tidak diproses oleh Polres Bandung,” TONI PERMANA koordinator TAH PDIP,

Polres. ”Kami yakin Panwas juga tidak sembarang laporan, tentu dilengkapi hasil investigasi dan telaahannya. Sebelumnya diberitakan, Kapolres Bandung AKBP Hendro Pandowo tidak akan memproses laporan kasus rekayasa IT Pemilukada yang melibatkan anggota KPU setempat, TM. Alasanya bukan pelanggaran pidana murni, walaupun Panwas setempat menganggap TM lalai dalam perhitungan suara pada 29 Agustus lalu. “Laporan Panwas atas dugaan TM sebagai pelaku re-

KOMAT-KAMIT

REDAKTUR: CEVI M TAUFIK

MARGAHAYU – Setiap pemilu digelar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung selalu menitipkan logistik ke instansi lain, karena tidak memiliki gudang tempat penyimpanan. Idealnya, KPU punya gudang, agar bisa menjaga kerahasiaan dokumen setiap ada pemilu, termasuk pemilukada yang baru lalu. Menurut mantan Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Juhana Atmawisatra, sejak dahulu KPU tidak pernah memiliki gudang, karena kantor sekretariatnya tidak memadai. Saat ini pun menumpang di kantor Kecamatan Margahayu. “Sejak pemilu lalu, KPU Kabupaten Bandung tidak memiliki gudang sebagai tempat untuk penyimpanan logistik pemilu. Terpaksa meminjam tempat di hanggar pesawat milik Danlanud Sulaeman di Margahayu,” kata Asisten Ekbang Pemkab Bandung ini. Di tempat itu, tidak ada anggaran yang dipungut. Baik oleh Danlanud ataupun pihak lain yang mengatasnamakan Danlanud. Itu dilakukan berkat hubungan baik antara Bupati Bandung dan Komandan Lanud Sulaeman waktu itu. Sesama unsur Muspida di Kabupaten Bandung, pihaknya selalu saling memberikan fasilitas selama saling membutuhkannya. ”Untuk pemilukada tahun ini saya tidak tahu, apakah ada uang sewa atau tidak. Dan, untuk tenaga penunggu gudang juga, apakah ada anggarannya atau tidak?” aku Juhana serba tidak tahu. Asep Wanda, ketua Pokja Logistik KPU Kabupaten Bandung, membenarkan logistik KPU pemilu masih menggunakan hanggar pesawat Lanud Sulaeman. Alasannya KPU tidak memiliki gudang untuk penyimpanan logistik pemilukada setelah digunakan pemilihan 31 September lalu. “Kami memerintahkan para ketua PPK untuk mengirimkan logistik pemilukada itu ke hanggar pesawat di Lanud Sulaeman. Apakah itu dengan kotaknya ataupun hanya isinya yang sudah digunakan pencoblosan. Kami tetap meminta PPK untuk bekerja sesuai petunjuk KPU agar logsitik itu bisa dijadikan barang bukti setelah pencoblosan putaran pertama lalu,” paparnya. Sejauh ini gudang logistik yang tersimpan di KPU hanya logistik yang

MARCELL WIJAYA Seniman Kabupaten Bandung

culkan pemimpin yang berkualitas. Pangpangna nyaah ka rahayat.(gun)

kecil-kecil saja. Untuk yang jumlahnya besar dan banyak, KPU menggunakan gedung hanggar pesawat tersebut. Selain alasan aman dan nyaman, di Lanud Sulaeman bisa diawasi ketat oleh aparat TNI AU Sulaeman. Menurut sumber di Lanud Sulaeman membenarkan bahwa hanggar pesawat selalu digunakan gudang logistik pemilu. “Memang

CANGKUANG — Para seniman tradisional mengharapkan perhatian serius dari Bupati Bandung terpilih nanti. Karena selama ini para seniman tidak mendapatkan apresiasi positi, apalagi dilibatkan dalam pentas-pentas seni tingkat kabupaten. “Selama ini tidak pernah ada undangan buat seniman tradisi-

Arifin S

Rakyat Sudah Tahu Pemenangnya KAMI tekankan pemilukada ini jujur dan adil. Soal DPT, hak pilih dan lain sebagainya kita serahkan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan jajarannya. Panwas harus tegas dalam mengambil keputusan, jangan plin-plan dalam bersikap. Tegaslah dan lakukan yang terbaik agar pelaksanaan pemilukada di putaran kedua nanti dapat berjalan dengan baik dan lebih berbobot. Untuk itu marilah kita ikuti pelaksanaan pemilukada ini dengan mendatangi TPS dan menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Saya yakin para pemilih yang memiliki kartu undangan pemilih, sudah tahu, siapa yang akan menjadi bupati

IGUN RUCHYAT/BANDUNG EKSPRES

TELIK: Anggota Panwascam Nandang Sukandar dan PPL Gandasari Wawan Darmawan memeriksa logistik pemilukada. Mereka memastikan kertas segel kotak suara dalam keadaan utuh.

suka dipergunakan penitipan logistik KPU. Baik pilpres atau pilkada, gudang itu selalu dijadikan penyimpanan. Tapi kalau pihak Lanud mau menggunakan Hanggar itu, kami juga minta KPU mengosongkan gudang karena hendak dipergunakan peralatan lainnya yang lebih penting,” ujar anggota TNI yang enggan namanya dkorankan.(gun)

Seniman Minta Perhatian Bupati Terpilih

Pemilukada Putaran Dua Oktober nanti diharapkan mampu mengatasi keterpurukan Kabupaten Bandung. Karenanya masyarakat menghendaki hajat memilih pemimpin ini dilakukan secara jujur dan adil, selain aman dan sukses.

Perhatikan Para Seniman SEBAGAI seniman di Kabupaten Bandung, tidak banyak yang diinginkan dalam pelaksanaan pemilukada putaran kedua ini. Kami meminta siapapun yang terpilih memperhatikan nasib pada. Baik itu seniman tradisional ataupun seniman modern. Kita tahu ada penari jaipongan, calung, dan lain-lain. Semuanya beraktivitas dalam kegiatan seni. Untuk itu masukan dari kami, pelaksanaan pemilukada jangan sampai seperti pemilukada putaran pertama. Jadikan pemilukada putaran pertama sebagai pembelajaran di putaran kedua, agar lebih baik dan berkualitas. Sehingga dalam memun-

kayasa perhitungan suara menggunakan IT bukan tindakan pidana murni. Maka, kita tidak melanjutkan kasusnya,” ujar Hendro, belum lama ini. Hendro juga beralasan, perhitungan suara menggunakan IT itu bukan hasil final, melainkan sementara. “Perhitungan suara manual yang kita jadikan acuannya. Maka, penggunaan IT itu bukan tindakan pidana. Jika kecurangannya dilakukan pada perhitungan manual, itu tindakan pidana,” kilahnya. Panwas Kabupaten Bandung, yang dikomandani Hikmat Suganjar, sengaja melaporkan kecurangan pegawai KPU itu ke Polres Bandung. Itu dilakukan atas laporan dugaan rekayasa software atau kartu elektronik IT pada perhitungan suara, beberapa waktu lalu. Setelah menerima banyak laporan, Panwas juga menggelar rapat pleno. Hasilnya, ada dugaan unsur pidana yang dilakukan TM, Panwas akhirnya memutuskan untuk memperkarakannya ke polisi. “Mempidanakan TM ke Polres Bandung, dasarnya laporan dari berbagai pihak terkait rekayasa IT,” tandas Hikmat.(adi)

KPU Tak Punya Gudang Logistik

SUKARNA RAHMAT SETIA F-Demokrat DPRD Kab Bandung

dan wakil bupati terpilih nanti.(gun)

onal untuk manggung di kabupaten,” ujar Komariah, sinden Kampung Gadok Kecamatan Cimaung, saat menghadiri halal bihalal pada seniman tradisonal dan seniman muda dengan ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Arifin Sobari, belum lama ini. Menurut Komariah, para seniman berkeinginan untuk diakui pemerintah daerah, sebagai seniman yang selalu mengangkat nama baik Kabupaten Bandung. Para seniman tradisional malah sering sekali pentas di luar Kabupaten Bandung. Band beraliran punk yang dikolaborasikan dengan musik Sunda, misalnya, sering tampil di lingkup pemerintah provinsi. ”Kami pernah tampil di hadapan Jusuf Kalla saat masih menjadi wakil presiden,” ungkap Indra, salah seorang personel band itu. ”Band kami pun pernah beberapa kali diliput oleh beberapa televisi nasional. Tapi iro-

nisnya, selama bertahun-tahun berkreasi, tak pernah Pemkab Bandung mengundang meminta kita tampil di acara-acara tingkat kabupaten,” sindir Indra. Ketua Komisi D Kabupaten Bandung, Arifin Sobari mengaku terkejut dengan tidak adanya perhatian sama sekali dari Pemerintah Kabupaten Bandung. ”Saya kira, Pemkab Bandung selama ini selalu memberikan apresiasi dan bantuan kepada para seniman. Soalnya, anggarannya itu ada,” cetus Arifin saat itu. Arifin mengaku sebagai pihak yang menentang keras pembangunan gedung kesenian senilai Rp32 miliar. Menurut Arifin, penentangan ini dilakukan bukan berarti dirinya beraktivitas politik, lalu antikesenian. ”Kalau tahu bahwa para seniman tradisional dan seniman muda ini sering diacuhkan, pengajuan pembangunan gedung kesenian itu akan ditolak habis,” katanya.(adi)

Gerindra Tunggu Putusan MK SOREANG - DPC Gerindra Kabupaten Bandung, yang sebelumnya mengusung pasangan no 5 Yadi-Rusna, sampai detik ini belum menentukan sikap. Mau ga bung ke Ridho-Darus atau DN-DR? Alasannya masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terlait laporan dugaan kecurangan Pemilukada beberapa tim sukses dan pasangan calon. “Selain itu, kami belum berkoordinasi dengan provinsi dan pusat,” kata Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bandung, Afendi. Gerindra juga masih melihat-lihat, mencermati, bahkan meneliti kekuatan dua pasangan calon yang maju dalam putaran kedua nanti. Menurut Afendi, Gerindra pasti berkoalisi dengan salah satu calon. Indiaktornya yang melakukan perubahan dan memperjuangkan Ka-

AFENDI Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bandung,

bupaten Bandung menjadi lebih baik. “Pasangan itu juga peduli kepara rakyat. Itulah yang akan didukung

Gerindra,” imbuhnya. Disinggung indikasi banyak nya pelanggaran, Afendi sangat menyayangkan trik money politics yang diduga dilakukan beberapa calon. Itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. “Sangat naïf jika perugahan Kabupaten Bandung bisa ditukar dengan uang atau sembako. Yang harus kita pikirkan bagaimana memunculkan pemimpin untuk lima tahun ke depan. Pemimpin yang sungguhsungguh membangun Kabup aten Bandung,” jelas Afendi. Dalam putaran kedua nanti, Gerindra akan memaksimalkan mesin politik mengikuti instruksi struktur partai. Itu dilakukan manakala Gerindra sudah mengarahkan ke salah satu pasangan calon.(adi) LAYOUT: NANDAR

CMYK

5 KABUPATEN cil2  

TONI PERMANA koordinator TAH PDIP, CANGKUANG — Para seniman tradisional mengharapkan perhatian serius dari Bupati Ban- dung terpilih nan- ti...