“Negara yang seharusnya bertanggungjawab pada emisi karbon adalah negara yang pertama kali menghasilkan emisi karbon itu sendiri,” tandasnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/10). Sementara itu, Gubernur Riau Rusli Zainal berpendapat, kondisi hutan terutama di Riau sudah dalam pengawasan yang ketat. Karena itu, ia juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan koordinasi guna meningkatkan manfaat bagi masyarakat Indonesia. “Kita terus berupaya agar hutan dapat menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
C. Tindak Tegas Perongrong Kedaulatan RI Presiden SBY diminta menjaga harga diri bangsa dengan tetap menolak berkunjung ke Belanda sampai mereka meminta maaf dan tidak lagi mendukung aksi-aksi yang merugikan dan merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Seruan tersebut disampaikan sekitar 300 massa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kedubes Belanda di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/10). Massa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Nusantara (SUN) menyatakan dukungannya kepada SBY yang membatalkan kunjungannya ke Belanda. Presiden SBY membatalkan kunjungannya ke Belanda karena gerakan sparatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang mendesak pengadilan Belanda untuk menahan SBY jika jadi datang. Selain ulah RMS, ada juga LSM lingkungan asal Belanda, Greenpeace, yang belakangan ini juga melancarkan gerakan penolakan terhadap produk industri hutan nasional. “Ini merupakan kezaliman kepada bangsa kita. Karena itu, kita sangat mendukung Presiden SBY untuk membubarkan RMS, mengusir Greenpeace beserta antek-anteknya,” tegas Agus, aktivis SUN, dalam orasinya. SUN yang terdiri dari elemen mahasiswa seperti BEM Univ As-Syafiah, UIJ, UBK, UNAS, HMI, UT, HUMANIKA, GMNU, PEMUDA MERAH PUTIH juga meminta Presiden SBY menindak tegas antek-antek asing yang telah merusak perekonoIndonesia Wajib Tolak
65