Issuu on Google+


MENGUAK DUSTA-DUSTA GREENPEACE

S. Hidayatullah

Yayasan Silaturahmi Wartawan Otonomi (SWOT)


MENGUAK DUSTA-DUSTA GREENPEACE Penulis : S. Hidayatullah Cetakan : 2010 Penerbit : Yayasan Silaturahmi Wartawan Otonomi (SWOT)

4


DAFTAR ISI Pengantar Penulis............................................................... 5 Pendahuluan....................................................................... 7 I.

GREENPEACE DAN MISI TERSELUBUNG........... 13

II.

KEBOHONGAN GREENPEACE ............................ 23 A. Gunakan Data Palsu............................................ 23 B. Tolak Debat dengan Ahli IPB................................ 30 C. Catut Nama Jatam............................................... 31 D. Bunuh Anjing Laut................................................ 32 E. Laporan CAGP..................................................... 33 F. Akal-akalan Greenpeace ..................................... 34 G. Tekan Negara Berkembang ................................ 35 H. Deforestasi dan Kemiskinan................................ 37 I. Kambing Hitam...................................................... 39

III.

MERUGIKAN INDONESIA....................................... 43 A. Upaya Konstruktif................................................. 44 B. Greenpeace Coba Dikte Pemerintah................... 45 C. Alasan Greenpeace............................................. 48 D. Perbankan Asing Enggan Danai Sawit................ 50

IV.

ADA PESANAN ASING........................................... 53 A. Gerakan Asing Melebar........................................ 54 B. Tindakan Subversif............................................... 54 C. Asing Tak Hiraukan Kompensasi Karbon............. 55

V.

INDONESIA WAJIB TOLAK.................................... 57 A. Misi Terselubung.................................................. 59 B. Greenpeace Didesak Transparan........................ 61 C. Tindak Tegas Perongrong Kedaulatan RI............ 63

VI. GREENPEACE DI MATA MEREKA......................... 65 A. Mengapa Saya Meninggalkan Greenpeace, Patrick Moore........................................................ 65 Daftar Isi

5


B. Inilah Alasan Mengapa Sawit Diserang Barat, Joko Supriyanto.......................................... 67 C. Greenpeace Jangan Tebang Pilih, Dahlan Iskan, Direktur Utama PLN....................... 71 D. Jangan Ajari Kami Soal PLTU, Hatta Rajasa, Menko Perekonomian..................... 71 E. Pemerintah Punya Data Komplet Kenapa Melarang Greenpeace, Marzuki Alie, Ketua DPR RI.................................. 72 F. Kehadiran Greenpeace Sering Rugikan Kepentingan Nasional, Said Agil Siradj, Ketua Umum PBNU.................... 72 G. Jika Greenpeace Merusak Citra Harus Dilawan, Irman Gusman, Ketua DPD RI............... 73 H. Greenpeace Jangan Campuri Kebijakan Indonesia............................................................... 73 I. REDD Bukan Solusi Pemanasan Global............... 74 J. Awas "Eco Colonialism"........................................ 76 K. Greenpeace Jangan Pernah Menginjak Indonesia............................................................... 77 L. Bila Perlu Tetap Bersikukuh Menolak Mereka....... 77 M. Menlu Bantah Persulit Kapal Greenpeace........... 78 N. Greenpeace itu Invisible Devils............................ 78 O. Tekan Gerakan LSM ........................................... 79 P. Preseden Buruk Greenpeace................................ 79 Q. Setuju, Greenpeace Ditolak................................. 80 R. Kaji Ulang Kehadiran Greenpeace....................... 81 S. Greenpeace Layak Diusir..................................... 81 T. Ulama Setuju Greenpeace Ditinjau Ulang............. 82 U. Greenpeace Tak Perlu Ditanggapi....................... 82 P. Greenpeace Agar Ikuti Aturan Indonesia.............. 83 KESIMPULAN..................................................................... 85 REFERENSI........................................................................ 95 CATATAN ............................................................................ 98

6

Daftar Isi


PENGANTAR PENULIS Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji dan syukur hanya layak ditujukan kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta seluruh alam dan segala isinya. Tak ada salahnya, sebagai perajut tulisan ini, saya ingin membagi sedikit pengalaman mengenai asal-usul kelahiran buku ini. Suatu hari, saya berniat membeli buah jeruk dan apel untuk membesuk kawan yang sedang ber-ada di rumah sakit. Ketika niat itu saya bicarakan dengan kawan, dia menyarankan agar saya membeli buah-buahan di supermarket. Alasannya, selain kualitasnya terjamin, harganya pun relatif lebih murah. Saya pun pergi ke salah satu supermarket di kota saya tinggal, Depok. Ketika masuk ke stan buah, mata saya tertuju pada keranjang-keranjang buah yang isinya didominasi buah impor. Nyaris, tak ada buah hasil produk dalam negeri, kecuali salak dan mangga. Padahal saya berniat membeli jeruk dan apel. Saat saya menghampiri keranjang jeruk, tertulis di papan keranjang, “jeruk mandarin”, begitu juga ketika saya menghampiri keranjang apel, tertulis “apel New Zealand”. Lalu muncul pertanyaan di kepala saya, “Ke mana jeruk Garut, jeruk Medan, dan jeruk Pontianak. Ke mana juga apel Malang?” Tapi apa boleh buat. Saya pun tetap membeli buah impor tersebut. Lalu, saya iseng berkeliling di sekitar supermarket tersebut. Lagi-lagi, mata saya terbelalak. Hampir seluruh barang-barang yang dipajang di sana berasal dari negara asing, mulai dari perabot rumah tangga, mainan anak, tekstil sampai barang elektronik. Bahkan, garam pun kini didominasi produk asing. Inikah yang dikatakan globalisasi? Seluruh produk yang diperdagangkan di dalam negeri berasal dari luar. Lalu, bagaimana nasib produk kita? Apakah juga diperda-gangkan di luar negeri? “Ah.. sudahlah, waktu sudah siang. Mau nengok teman dulu di rumah sakit,” begitu pikiran saya kala itu. Usai membesuk, saya pulang dan melihat istri sedang menonton televisi yang sedang menyiarkan berita. Di salah satu televisi swasta itu diberitakan soal komentar salah se-

7


orang anggota dewan dan seorang pengusaha nasional yang membahas dampak negatif era globalisasi yang memunculkan persaingan tak sehat, terutama dilakukan negara maju melalui upaya penekanan terhadap negara berkembang, seperti Indonesia. Di tengah-tengah obrolan para public figure, layar kaca televisi swasta itu menayangkan gambar aktivis Greenpeace yang sedang melakukan aksi demo menentang pengrusakan hutan, pemanasan global, dan emisi karbon. Lalu, kembali timbul pertanyaan di benak saya. “Apa hubungan antara globalisasi dengan aksi demo aktivis Greenpeace tersebut? Lalu, adakah hubungannya juga dengan pengalaman saya ketika berbelanja di supermarket?” Pernyataan itu merangsang saya untuk membaca seluruh informasi yang ada di berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, terutama di situs-situs berita internet. Dari sanalah, saya mendapat jawabannya. Melalui jawaban itu, muncul rasa nasionalisme saya untuk membela kepentingan nasional. Data pun saya kumpulkan, saya rajut dengan hati-hati. Lalu lahirlah tulisan yang ada di hadapan pembaca ini. Buku ini merupakan karya saya yang ketiga, setelah buku ‘’Gerakan Wahabi di Indonesia’’ dan Ensiklopedia Rukun Islam (Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat, Hajji). Alhamdulillah, buku tersebut sudah beredar di tengah-tengah masyarakat dan mendapat sambutan cukup positif. Saya pun berharap, semoga kelahiran buku yang ada di tangan pembaca ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bangsa dan negara. Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada seluruh kawan-kawan yang telah membantu saya, termasuk keluarga saya yang memberikan support, sehingga buku ini bisa diwujudkan. Wassalam, S. Hidayatullah

8


PENDAHULUAN

E

sensinya, eksistensi manusia di muka bumi ini memiliki status sebagai khalifah. Arti khalifah di sini adalah seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, ia berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya baik dengan Allah, kehidupan masyarakatnya harmonis, serta agama, akal dan budayanya terpelihara. Sebagai pengelola, manusia berhak memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya menggali kekayaan alam untuk dimanfaatkan sebagai bekal kehidupannya. Karena pada dasarnya seluruh yang ada di muka bumi ini diperuntukkan bagi manusia. Hal ini sesuai informasi yang Allah sampaikan melalui firmannya dalam surat Al Baqarah ayat 22 dan 29: “Dialah yang telah menjadikan bumi terhampar buat kalian dan langit sebagai atap dan Dia menurunkan air hujan dari langit lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buahbuahan sebagai rizki untuk kalian karena itu janganlah kalian

9


mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya.� (Al Baqarah: 22) "Dia Allah yang telah menjadikan segala apa yang di bumi untuk kalian." (Al Baqarah: 29) Begitu juga dalam surat Luqman ayat 20, Allah berfirman: “Tidakkah kau cermati bahwa Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupanmu secara optimum. Entah demikian, masih saja ada sebagian manusia yang mempertanyakan kekuasaan Allah secara sembrono. Yakni mempertanyakan tanpa alasan ilmiah, landasan etik dan referensi memadai.� (Luqman: 20) Inilah yang kemudian dikejawantahkan melalui penggalian sumber daya alam, mulai dari potensi hutan, pertanian, mineral, sampai potensi kelautan. Dari aspek kehutanan, manusia memanfaatkan kayu sebagai penopang kehidupan papannya, karena manusia memang membutuhkan tempat tinggal dan segala perangkat di dalamnya. Tidak hanya itu, kawasan hutan pun bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perkebunan, mulai dari perkebunan kakao, kopi, kelapa sawit, dan sebagainya. Dari hasil pengembangan tersebut mampu memberikan manfaat bagi kehidupan seluruh masyarakat. Bahkan menjadi komoditas ekspor ke manca negara. Untuk produk perkebunan kakao, Indonesia mampu memproduksi sebanyak 100.000 ton/tahun, dan Indonesia pernah tercatat sebagai salah satu negara pengekspor kakao terbesar untuk AS. Bahkan untuk produk kopi, Indonesia tercatat sebagai negara produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Colombia. Pada tahun 2009, Indonesia menghasilkan sebanyak 680.000 ton dan hampir 75% nya diekspor. Sedangkan untuk luasan areal perkebunan kopi, Indonesia memiliki luasan 1,3 juta hektar atau kedua di dunia setelah Brazil yang mencapai 2,3 juta hektar. Tak terkecuali kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia menjadi pemasok terbesar kelapa sawit dunia, dengan pangsa pasar mencapai 80 persen. Komposisinya, Indonesia menguasai 55 persen dan Malaysia 45 persen. Saat ini Indonesia

10

Pendahuluan


memiliki sekitar 7,9 juta hektare kebun kelapa sawit. Sekitar 3 juta hektare adalah perkebunan rakyat dan 4,7 juta hektare yang dikelola swasta. Dari total produksi kelapa sawit Indonesia yang mencapai 21,5 juta ton, sekitar empat juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dua juta ton untuk kebutuhan industri dalam negeri dan 15,5 juta ton ekspor. Sektor pertambangan juga cukup bergairah. Kinerja sektor ini pada tahun 2009 lumayan bagus. Sepanjang tahun 2009, sektor pertambangan mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Dari pertumbuhan sebesar 0,7% pada tahun 2008, sektor ini berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 4.4% pada tahun 2009. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari dukungan hargaharga komoditas pertambangan di pasar internasional yang meningkat selama tahun 2009. Tengoklah harga tembaga misalnya: dari harga rata-rata sebesar 3221 USD/ton pada bulan Januari 2009 naik menjadi 6986 USD/ton pada bulan Desember 2009. Sementara itu, harga aluminimum naik dari harga rata-rata sebesar 1413 USD/ton pada bulan Januari 2009 menjadi 2181 USD/ton pada bulan Desember 2009. Begitu juga dengan produk batubara. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memprediksi, produksi batubara akan mencapai 280 juta ton pada tahun 2010. Ini artinya akan melampaui target pemerintah sebesar 230 juta ton. Dari jumlah itu, 68,5 juta ton di antaranya dipasok untuk kebutuhan domestic dan sisanya diekspor ke India, China, dan Jepang. Selain potensi-potensi alam yang sudah disebutkan di atas, masih banyak kekayaan alam lainnya, seperti emas, perak, minyak bumi, granit, aspal, dan lain-lain. Karena kekayaan alamnya itulah sebenarnya Indonesia bisa mengubah statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Namun tentu saja, selain menggali dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut, perlu juga dilakukan upaya pelestarian yang merupakan amanah Tuhan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang memiliki azas, ideolog, dan dasar Pancasila, dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, setiap warga negara Indonesia wajib memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan, Allah SWT sebagai zat yang wajib ditaati aturannya. Pendahuluan

11


Dalam hal ini, pemerintah Indonesia bersama seluruh lapisan masyarakatnya menyadari, betapa pentingnya upaya menjaga amanah Tuhan berupa pelestarian alam. Salah satu buktinya, kita berhasil mengembangkan kawasan perkebunan yang berkelanjutan. Bahkan Presiden SBY pun, dengan kesadaran sendiri berkomitmen menurunkan emisi sebesar 26% sebelum tahun 2020. Tidak hanya itu, saat ini seluruh stakeholder mendorong pemerintah untuk memanfaatkan seluruh lahan kosong yang ada di hutan Indonesia sebagai lahan pengembangan perkebunan, termasuk sawit. Karena selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, komoditas ini pun mampu menyerap CO2 relatif lebih baik dibanding tanaman hutan. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat dan pemerintah Indonesia masih mengamalkan dan menjaga amanah Allah SWT, sebagaimana telah disampaikan dalam firmannya: �Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A’raf : 56) Namun sayangnya, upaya yang dilakukan Indonesia kerap dihalang-halangi negara-negara maju dengan berbagai cara. Sementara di sisi lain, mereka terus berupaya mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari kekayaan alam Indonesia. Sebagai negara berdaulat dan merupakan bagian dari dunia, Indonesia bersama negara-negara lain bersepakat untuk melaksanakan globalisasi. Walaupun esensinya, globalisasi itu didengungkan oleh negara-negara maju yang ingin menguasai pasar dunia. Sementara negara kecil dan berkembang hanya dijadikan sebagai pangsa pasar, bukan produsen. Inilah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penekanan, seperti yang dilakukan negara-negara Eropa dan Amerika terhadap negara berkembang. Tekanan yang dilakukan pun muncul dari berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, politik, sampai sosial. Dari sektor ekonomi, Indonesia mendapat tekanan yang relatif keras. Sebut saja soal pengembangan pertambangan dan perkebunan yang dituding sebagai sumber

12

Pendahuluan


masalah kerusakan lingkungan. Tidak tanggung-tanggung, Indonesia dituding sebagai pengemisi gas rumah kaca (green house gas - GHG) ketiga di dunia setelah Amerika dan China. Selain itu, Indonesia pun dituding sebagai penyebab utama pemanasan global, dan sebagai perusak hutan tertinggi di dunia. Yang lebih ‘menyebalkan’, tudingan itu dilontarkan oleh NGO, yang sama sekali tidak memiliki hak apa pun terhadap kemandirian dan kedaulatan Indonesia. Dengan berkedok sebagai penyelamat lingkungan, Greenpeace yang berbasis di Belanda mengobok-obok hak dan martabat bangsa Indonesia. Tentu saja, mereka tidak akan berani begitu saja melakukan tindakan seperti itu jika tidak mendapat sokongan dari sebuah kepentingan besar, dalam hal ini negara-negara Uni Eropa. Melalui korporasi dan NGO sebagai kepanjangan tangannya, negara-negara maju melakukan berbagai upaya untuk melemahkan perekonomian Indonesia. Mereka takut Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, muncul sebagai kekuatan baru dan menjadi saingan berat dalam kancah perdagangan internasional. Apalagi sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, belakangan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Karena itulah, upaya kotor pun dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melancarkan kampanye hitam atas produk-produk Indonesia. Namun, sebagai bangsa yang besar, kita tak perlu gentar, karena di atas kita ada Sang Maha Pelindung. Kalau seluruh lapisan masyarakat dan elemen bangsa bersatu padu, tentu neokolonialisme bisa kita lawan.

Pendahuluan

13


14


I GREENPEACE DAN MISI TERSELUBUNG

G

reenpeace merupakan suatu organisasi lingkungan global yang didirikan di Vancouver, British Columbia, Kanada tahun 1971. Awalnya Greenpeace mengusung misi lingkungan hidup. Namun sejak 1980-an organisasi ini mulai membelokkan arah gerakannya. Para aktivisnya oleh banyak kalangan dinilai tidak lagi menjalankan misi penyelamatan lingkungan secara murni. Tapi sudah ditunggangi oleh kepentingan lain, terutama setelah mendirikan kantornya di Jepang tahun 1989. Kehadirannya di Asia disinyalir bertujuan untuk menekan negara-negara berkembang, dimana fokus gerakannya dititikberatkan ke Indonesia dan Filipina. Kampanye yang bersifat menekan makin gencar dilakukan setelah Greenpeace mendirikan kantornya di wilayah Asia Tenggara, 1 Maret 2000. Muatan kampanye yang dilakukan Greenpeace, khususnya di Asia Tenggara, sudah bergeser pada sebuah kepentingan politis semata. Menurut kalangan pengamat, pemicunya adalah persaingan bisnis yang terjadi

15


antara negara berkembang dengan negara-negara maju di Eropa dan Amerika. Kedok Greenpeace terungkap setelah salah seorang pendiri sekaligus mantan direkturnya, yaitu Patrick Moore melemparkan kritik tajam yang menyebutkan bahwa aksi kampanye Greepeace memiliki “agenda terselubung” dan basis data ilmiah yang digunakan sangat lemah. Dalam artikel bertajuk “Why I Left Greenpeace” (Mengapa saya meninggalkan Greenpeace) yang dimuat di The Wall Street Journal, 22 Oktober 2008, Patrick Moore mengatakan, Greenpeace yang sekarang lebih mengedepankan kepentingan atau agenda politis daripada objektivitas berbasis ilmiah. Artikel tersebut juga memuat kecerobohan Greenpeace dalam mengkampanyekan anti penggunaan DINP (Diisonyl Phthalate) sejenis bahan kimia yang banyak digunakan untuk melenturkan produk plastik. Bahkan ini sangat umum dipakai, mulai dari kemasan infuse, mainan anak, sampai gorden kamar mandi. Greenpeace sempat mengkampanyekan pemboikotan penggunaan DINP dan memaksa perusahaan besar seperti Wal-Mart dan Toys “R” Us untuk pindah ke produk-produk yang tidak menggunakan DINP. Kampanye tersebut membuat beberapa negara Eropa dan Israel melarang penggunaan DINP. Belakangan, setelah dilakukan serangkaian riset ilmiah, hasilnya membuktikan bahwa DINP ternyata tidak berbahaya. Israel akhirnya mencabut larangan pengunaan DINP. Hal serupa juga terjadi di Uni Eropa, hasil riset yang dilakukan menyimpulkan penggunaan DINP untuk mainan anak-anak terbukti tidak membahayakan. Patrick Moore yang menjadi salah satu direktur Greenpeace selama enam tahun, di akhir artikelnya menyatakan, kampanye yang menakut-nakuti dapat mengalihkan perhatian publik dari masalah lingkungan yang sebenarnya. Dia juga menyatakan bahwa kita semua bertanggungjawab menjadi penjaga lingkungan. Meski demikian, tanggung jawab tersebut memerlukan dukungan dan bukti ilmiah, bukan agenda politis dalam mengarahkan kebijakan publik. Di Indonesia, Greenpeace juga melakukan tekanan de-

16

Greenpeace dan Misi Terselubung


ngan mendesak pemerintah Indonesia membatalkan rencana untuk membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batubara. Desakan itu disampaikan bersamaan dengan peluncuran laporan "Batubara mematikan: Biaya tinggi untuk batubara murah, bagaimana rakyat Indonesia membayar mahal untuk bahan bakar terkotor di dunia." Padahal, pembangunan PLTU bertenaga batubara dimaksudkan guna mengatasi krisis listrik yang tengah melanda Tanah Air. "Polusi udara dari pembakaran batubara merusak mata pencaharian, menurunkan panen dan memberi dampak buruk pada tangkapan ikan dan secara perlahan membunuh masyarakat. Batubara adalah kutukan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tambang batubara dan di bawah bayangbayang PLTU bertenaga batubara. Membakar batubara juga mempercepat perubahan iklim yang akan berdampak pada masyarakat seluruh negeri. Indonesia adalah termasuk negara yang paling rentan dan yang paling tidak siap dalam menghadapi perubahan iklim," kata Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara. (Detik.com, 19 Otober 2010) Pernyataan tersebut diiringi aksi demonstrasi para aktivis lingkungan hidup Greenpeace di lokasi proyek PLTU di Desa Kanci Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 5 Juli 2010. (Okezone.com, Senin, 5 Juli 2010) Anehnya, banyak negara maju yang mengoperasikan lebih banyak PLTU dibanding Indonesia, namun Greenpeace tak memprotes mereka. "Saat ini PLTU batubara yang jauh lebih banyak dan lebih besar kapasitasnya beroperasi di negara yang sangat ketat mengelola lingkungan seperti Jepang, Korea, negara-negara Eropa apalagi Amerika serta negaranegara lain yang juga banyak menggunakan batubara Indonesia dan sejauh ini tidak ada laporan atau info seperti yang disampaikan Greenpeace," tutur Direktur Perencanaan dan Teknologi Strategis PLN, Nasri Sebayang. (Detik.com, 20 Oktober 2010). Karenanya, tak berlebihan jika Dirut PLN Dahlan Iskan merasa geram dengan sikap Greenpeace yang “tebang pilih�. Greenpeace dan Misi Terselubung

17


Dia pun mendesak balik Greenpeace agar tidak hanya Indonesia yang dilarang, tapi serentak di seluruh dunia harus menghentikan pembangunan PLTU. "Kalau mau, harus serentak di seluruh dunia," ujar Dahlan. Menurut Dahlan, jika memang PLTU ini dinilai merusak lingkungan karena menggunakan bahan bakar batubara, maka pemusnahan PLTU harus dimulai dari negara-negara maju dengan pendapatan perkapita di atas 20.000 dolar AS. "Lalu lima tahun kemudian negara-negara yang pendapatan perkapita di atas 15.000 dolar AS. Lima tahun kemudian di atas 10.000 dolar AS. Lima tahun kemudian di atas 5.000 dolar AS. Terakhir yang di bawah 5.000 dolar AS," jelasnya. (Detik. com, 19 Oktober 2010). Bukan hanya Dahlan yang geram. Aksi demo Greenpeace juga mendapat reaksi keras dari Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Ia meminta Greenpeace untuk tidak terlalu mencampuri urusan kebijakan energi Indonesia. ‘’Kalau soal lingkungan, kami tidak usah diajari,’’ kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2010. Tak hanya para menteri, Presiden, menurut Hatta telah berkomitmen bahwa Indoensia dengan sukarela akan menurunkan emisi hingga 26 persen. ‘’Jadi jangan ajari kami soal itu (larangan mendirikan PLTU),’’ kata dia. (VIVAnews, Selasa, 19 Oktober 2010, 21:01 WIB). Bukan hanya di bidang pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Greenpeace juga menekan Indonesia di sektor lain. Dengan dalih merusak hutan, Greenpeace berkoar-koar di luar negeri dan meminta agar perusahaan asing (Wal-Mart, Hewlett-Packard, Carrefour, dan KFC) memboikot produk kertas asal Indonesia. Mengapa Greenpeace sedemikian arogan hingga berani ‘mendikte’ pemerintah dan terus-menerus berkoar-koar menyatakan ini salah, itu salah tanpa memberikan solusi? Anehnya lagi, Greenpeace belum sekalipun memprotes Freeport yang nyata-nyata telah merusak alam di Papua. Begitupun terhadap Amerika dan Uni Eropa yang enggan menurunkan emisi di negaranya, Greenpeace malah bungkam. Menurut Ian Lifshitz, seorang kolumnis AS, apa yang di-

18

Greenpeace dan Misi Terselubung


lakukan Greenpeace tidak terlepas dari semakin ketatnya persaingan global di bidang bisnis hasil pertanian dan kehutanan. Dan bukan rahasia lagi bahwa NGO itu mendapatkan pendanaan dari sejumlah korporasi. Pernyataan Lifshitz didukung oleh pakar produksi kehutanan Badan Organisasi Pangan Dunia (FAO), IJ Burke yang mengatakan, sebenarnya banyak negara termasuk Indonesia yang mengembangkan produk kehutanan dengan berlandaskan pembangunan berkelanjutan. Namun hal itu seringkali diabaikan. Bahkan Tim Bartley dari Indiana University, Bloomington, AS dalam artikelnya berjudul “International Emergence in an Era of Globalization. The Rise of Transnational Private Regulation of Labor and Environmenttal Condition, menulis bahwa kini semakin banyak peraturan pasar yang didorong atas inisiatif korporasi, bukan oleh pemerintah, misalnya lewat WTO. (Kompas, 30 Agustus 2010) Tekanan terhadap negara berkembang tidak hanya dilakukan melalui NGO Greenpeace, tapi juga oleh negara-negara maju yang dimotori Amerika Serikat. Misalnya saja tentang upaya mereka untuk menghapuskan konvensi Protokol Kyoto tentang perubahan iklim. Menyikapi hal itu, baik Indonesia maupun negera berkembang lainnya mengambil sikap waspada. Menurut Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Agus Purnomo, yang juga Ketua Delegasi RI pada Climate Change Talks, manuver dari negara maju yang berusaha menghilangkan Protokol Kyoto tersebut untuk mengakomodir ketidaksukaan Amerika Serikat (AS) terhadap Protokol Kyoto. Dalam forum konvensi Protokol Kyoto, sejumlah negara berkembang yang tergabung dalam G-77 dan China telah mengajukan angka-angka penurunan emisi bagi negaranegara maju secara bersama-sama berdasarkan pendekatan “top-down criteria based�. Ini sesuai dengan kewajiban negara-negara Annex-1 dalam Protokol Kyoto. Namun, sejumlah negara maju seperti Uni Eropa, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Kanada telah mengajukan Greenpeace dan Misi Terselubung

19


angka individual target penurunan emisi karbon berdasarkan pendekatan `bottom-up pledges`. Angkanya jauh di bawah proposal negara berkembang. Mereka juga menolak usulan angka penurunan emisi secara bersama-sama. Pendekatan “bottom-up” yang dimotori Amerika Serikat, menurut Agus, bermaksud agar ditetapkan suatu target penurunan bersama-sama secara global. Kemudian target tersebut dibagi kepada negara-negara di dunia sesuai kemampuan masing-masing. Negara-negara berkembang menolak pendekatan “bottomup”, karena dipastikan negara-negara maju akan berusaha untuk menargetkan penurunan emisi karbon yang rendah dan hal tersebut tidak sesuai target penurunan emisi karbon sesuai Protokol Kyoto yaitu 40 persen pada 2020. Padahal para peneliti dunia pada Panel Antar-Pemerintah dari Badan Dunia untuk Perubahan Iklim (IPCC UNFCCC) menyatakan, tahun 2100 akan terjadi kenaikan suhu global sampai 2 derajat Celcius yang akan mengakibatkan perubahan iklim dunia. Untuk itu, negara-negara maju dalam Annex-1 Protokol Kyoto diwajibkan menurunkan emisi karbon secara agregat sampai 40 persen pada 2020. Oleh karena itu, Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya berusaha menekan negara-negara maju agar mau memberikan komitmen penurunan emisi karbon sesuai kewajibannya sebagai negara Annex-1 pada “Climate Change Talks” selanjutnya di Barcelona, Spanyol pada awal November. (Inimu.com, 13 Oktober 2009) Menyikapi tekanan Greenpeace dan negara maju terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi pun menuding “ada udang” di balik sikap Greenpeace tersebut. Senada dengan Ian Lifshitz dan Tim Burtley, Sofyan juga curiga terhadap pengusaha asing yang produknya kalah bersaing dengan produk-produk Indone-sia memanfaatkan LSM Greenpeace untuk melakukan kampanye hitam guna menjatuhkan produk dalam negeri dengan dalih kelestarian lingkungan terancam. "Pengusaha asing tidak mampu bersaing dengan pengu-

20

Greenpeace dan Misi Terselubung


saha nasional, sehingga mereka membayar Greenpeace untuk membuat citra negative, sehingga ada alasan menolak produk Indonesia," ujar Sofyan Wanandi seperti dikutip Antara, Kamis, 14 Oktober 200. Pesatnya perkembangan industri minyak sawit di negaranegara Asia, terutama Indonesia, dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati lain yang diproduksi negara-negara maju. Karena kekhawatirannya itulah, kemudian negara-negara maju menggunakan Greenpeace untuk melakukan kampanye. Upaya tersebut mendapat respon dari Nestle, sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar dunia. Nestle mengumumkan akan menghentikan penggunaan produk-produk yang berasal dari perusakan hutan alam. Langkah Nestle tersebut merupakan pengejawantahan kampanye hitam Greenpeace, karena Nestle menggunakan produk minyak kelapa sawit asal Indonesia dalam produksinya, seperti pada produk makanan ringan KitKat. Dalam kampanye hitamnya, Greenpeace menyatakan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pulp and paper menyebabkan perusakan hutan alam dan lahan gambut Indonesia serta menyebabkan orang utan terancam punah. Pat Venditti, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Internasional mengatakan, “Kami sangat gembira bahwa Nestle berencana untuk memberikan break pada orang utan dan kami mendesak perusahaan retail internasional lain, seperti Carrefour dan Wal-Mart untuk melakukan hal yang sama. Sejak kampanye kami dimulai, ratusan ribu orang telah menghubungi Nestle untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan membeli produk yang terkait dengan perusakan hutan.� (Siaran Pers Greenpeace Indonesia, 17 Mei 2010, www.greenpeace.org) Langkah Nestle diikuti oleh Unilever, Kraft, dan Burger King. Mereka juga menghentikan pasokan minyak sawit dari Indonesia setelah mendapat tekanan dari Greenpeace. Bahkan, perbankan asing, seperti HSBC, ikut latah menghentikan kucuran kredit kepada pengusaha sawit nasional, juga karena pressure dari Greenpeace. (Investor Daily, 4 September 2010, Indonesia Monitor, 4 Mei 2010) Greenpeace dan Misi Terselubung

21


Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, juga ikut-ikutan bersuara. Dia mengatakan, “Pemerintah Indonesia harus segera melakukan langkah tegas mengatasi pembabatan hutan. Pemerintah harus melindungi lahan gambut dan hutan tropis kita, serta melindungi reputasi industri minyak kelapa sawit dan kertas Indonesia dengan menerapkan perlindungan menyeluruh terhadap lahan gambut dan penghentian sementara pembabatan hutan.� (Siaran Pers Greenpeace Indonesia, 17 Mei 2010, www.greenpeace.org)

Hanya Data Investigasi

Dari pernyataan kedua aktivis Greepeace tersebut nyata sekali mereka memang dititipi muatan dari sebuah kepentingan bisnis. Dari beberapa statemennya jelas terlihat bahwa pokok persoalannya bukanlah kerusakan hutan, punahnya orang utan, atau pemanasan global, tapi pada sawitnya. Komoditas ini menjadi sasaran tembak mereka, dengan tujuan agar pemerintah Indonesia menghentikan pengembangan sawit, sehingga tidak bisa bersaing di tingkat pasar global. Bahkan, data yang dijadikan dasar berkampanye oleh Greenpeace pun bukanlah data hasil penelitian, tapi hanya berupa data investigatif, yang kebenarannya sangatlah subyektif. Pengakuan soal data Greenpeace bersumber dari hasil investigasi itu diakui sendiri oleh Bustar Maitar ketika ia mendatangi dua peneliti dari IPB di kampus pasca sarjana, yakni DR Yanto Santosa dan Prof. Bambang Hero pada Kamis (4/10/10). “Saudara Bustar (Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara) meminta agar saya mau menerima dia. Lalu saya terima dia di ruang Pasca Sarjana IPB, Kamis (4/10/10). Kedatangannya untuk mengklarifikasi soal pernyataan saya di media massa. Saya katakan, yang ditulis wartawan itu berdasarkan data yang saya berikan. Kalau memang mau beradu argumentasi, saya ajak dia debat terbuka di depan publik. Tapi sampai saat ini dia belum mau menerima ajakan saya,� ungkap Dr Yanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/11). Menurut Yanto, seluruh data yang dimilikinya berdasarkan

22

Greenpeace dan Misi Terselubung


hasil penelitian, sehingga pihaknya berani mempertanggungjawabkannya. “Kalau memang Greenpeace punya data yang berbeda, mari kita perjelas perbedaan itu. Ternyata Bustar mengaku bahwa mereka memang tidak melakukan penelitian. Adapun data yang mereka miliki itu berdasarkan hasil investigasi,” ungkap Yanto. Padahal, hasil investigasi itu baru bisa dikatakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya jika sudah ada hasil penelitian. “Seperti pernyataan Said Didu (Ketua Ikatan Alumni IPB), bahwa setiap temuan itu harus memiliki indikator yang sama. Kalau indikatornya berbeda, maka tidak akan menemukan titik kesamaan. Dan, semua hasil penelitian itu harus dibantah juga dengan hasil penelitian lagi,” papar Yanto. Yanto juga menilai, kedatangan Bustar ke kampus IPB untuk menemuinya merupakan keresahan dan merasa sudah sangat tersudutkan ketika media mengungkapkan hasil penelitiannya. “Saya katakan, LSM itu memang dibutuhkan sebagai penyeimbang. Tapi suara-suara LSM yang dilontarkan ke publik itu harus didukung oleh data-data hasil penelitian. Jangan hanya data hasil investigasi saja,” tandas Yanto. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai penelitian kedua guru besar IPB itu jelas memiliki metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan investigasi, unsur obyektivitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Sebab, investigasi itu tergantung dari investigatornya, ke mana mau diarahkan. “Kalau penelitian, tidak bisa diarahkan, karena metodologinya jelas dan jauh lebih obyektif. Karena itu, saya lebih percaya hasil penelitian daripada investigasi,” tandasnya. (Rakyat Merdeka.com, Selasa, 09 November 2010)

Greenpeace dan Misi Terselubung

23


24


II

KEBOHONGAN GREENPEACE

A. Gunakan Data Palsu

S

etelah Greenpeace melancarkan tudingan bertubi-tubi kepada Indonesia, akhirnya terkuak bahwa semua itu hanya bohong belaka. Tudingan soal Indonesia sebagai penyumbang emisi CO2 (atau gas rumah kaca) ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan China, misalnya. Padahal berdasarkan data emisi CO2 yang baku dari Word Development Indicator (WDI, 2010), Indonesia berada pada urutan ke-19, dengan jumlah emisi 333 MtCO2e (megaton CO2 equivalent). Laporan yang menyebutkan Indonesia penyumbang Emisi CO2 ketiga terbesar di dunia menggunakan data dari beberapa sumber yang beragam dan dari tahun yang berbeda-beda. Sementaral, German Watch menempatkan Indonesia sebagai negara nomor 23 dalam climate change performance index, jauh lebih baik dari singapura dan Malaysia. Tudingan lainnya soal Indonesia merupakan penyebab utama krisis pemanasan global. Faktanya, penyebab utama krisis pemanasan global adalah

25


Amerika, China, serta negara-negara maju anggota Uni Eropa yang dihasilkan dari kegiatan industrinya. Sementara industri Indonesia tidak sebanding dengan negara-negara tersebut. Emisi yang dihasilkan Indonesia lebih disebabkan titik api saat musim kemarau di area gambut dan lahan kritis. Begitu juga tudingan soal Indonesia sebagai negara dengan kerusakan hutan tertinggi di dunia. Faktanya, berdasarkan laporan The Global Forest Resources Assessment 2010 dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), dalam sepuluh tahun terakhir, Brasil rata-rata kehilangan 2,6 juta hektar hutan setiap tahunnya, dibandingkan dengan 2.900.000 hektar pertahun pada 1990-an. Sementara Indonesia hanya kehilangan 0,5 juta hektar pertahun pada periode yang sama. Kebohongan lainnya yang dilontarkan Greenpeace adalah soal semakin menurunnya populasi orang utan. Greenpeace menuding perkebunan sawit membahayakan orang utan. Padahal faktanya, minimnya populasi orang utan disebabkan oleh ladang dan permukiman manusia. Penyebab utama menurunnya populasi orang utan disebabkan praktik illegal logging, perambahan lahan hutan dan pembakaran ladang, termasuk akibat kemiskinan. Bukan karena perkebunan sawit yang telah dengan jelas diberikan alokasinya pada lahan eks kawasan hutan yang diizinkan. Ini adalah penilaian ahli lembaga Organisasi Pangan dan Pertanian dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional di Indonesia. Tekanan yang dilakukan negara-negara maju, baik langsung maupun melalui NGO Greenpeace tidak hanya sebatas pada tudingan, tapi sudah pada tingkat kedaulatan. Seperti halnya pernyataan soal Indonesia mempunyai kewajiban penurunan emisi CO2 di bawah pengawasan UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Padahal faktanya, sebagai negara yang terkategorikan non-Annex I, Indonesia tidak mempunyai target penurunan emisi dan tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan jumlah emisinya. Komitmen Presiden RI untuk menurunkan emisi sebesar 26% sebelum tahun 2020 bersifat sukarela dan didasari niat baik sebagai negara yang mempunyai komitmen tinggi pada pembangunan berkelanjutan. Jumlah PDB BRIC

26

Kebohongan Greenpeace


(Brazil, Rusia, India, dan China) + Indonesia dan Australia hanya setengah PDB USA. Total emisi Australia, Brazil, India, Indonesia, dan Rusia masih lebih kecil daripada emisi China dan USA. Luas lahan Indonesia pun, termasuk hutan dan lahan pertanian, terkecil dibanding BRIC dan Australia. India merupakan negara dengan kepadatan penduduk terting-gi, 140 kali lipat lebih padat dibanding Australia. 90% penduduk Australia tinggal di derah perkotaan, tetapi dari lahannya merupakan lahan hutan dan pertanian.(Kemilau Sawit, Green Network Indonesia, Juni 200) Penggunaan data yang tidak valid oleh NGO Greenpeace yang didukung negara maju, tidak hanya sebatas itu. Data palsu lainnya pun mereka gulirkan untuk menekan Indonesia. Seperti yang diungkap oleh International Trade Strategies Global Asia Pacific (ITS Global), salah satu lembaga audit independen yang berbasis di Melbourne, Australia. Lembaga ini sudah 16 tahun eksis di bidang strategi perdagangan internasional, kebijakan lingkungan, bantuan pembangunan, strategi komunikasi, dan penelitian. Dalam laporan yang dirilis ITS Global dan dikutip Business Wire pada Minggu (26/9) menyebutkan, Greenpeace kerap menggunakan data dan informasi palsu guna menyerang kredibilitas perusahaan yang jadi target sasaran. ITS Global juga meyakini bahwa Greenpeace telah melakukan kejahatan yang sangat serius. Dalam hal ini, Alan Oxley, Direktur ITS Global mengaku telah mengkaji dokumen bulan Juli 2010 yang bertajuk “Bagaimana Sinar Mas Meluluhkan Bumi.� Dokumen tersebut merupakan laporan yang memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada praktik-praktik kehutanan yang berkelanjutan dari Asia Pulp & Paper (APP) yang berbasis di Jakarta. APP adalah salah satu perusahaan bubur kertas dan kertas terkemuka di dunia. Audit tersebut secara sistematis menganalisis 72 klaim Greenpeace terhadap APP yang mencakup lebih dari 300 catatan kaki dan sekitar 100 referensi. Melalui kajian tersebut, terbukti Greenpeace memberikan kutipan-kutipan yang tidak Kebohongan Greenpeace

27


ada; peta-peta yang menunjukkan konsesi yang tidak ada; dan menggunakan materi sumber dengan toleransi kesalahan tinggi yang dikutip sebagai fakta mutlak. “Melalui pemeriksaan yang cermat atas bukti itu menunjukkan bahwa laporan Greenpeace tersebut sangat menyesatkan dan sama sekali tidak dapat dipertahankan. Klaim tentang ekspansi perusahaan besar-besaran secara rahasia di Indonesia didasarkan pada informasi fiktif. Dan informasi yang mendukung dugaan bahwa perusahaan terlibat dalam praktik kehutanan ilegal pada lahan gambut adalah tidak berdasar maupun merupakan kesalahan yang sangat serius,� tukas Oxley. (Media Indonesia, 7 Oktober 2010) Adapun laporan audit tersebut merujuk pada dua klaim utama terhadap APP yang disebut ITS Global tidak berdasar, yakni tuduhan ekspansi perusahaan dan emisi gas rumah kaca. Seperti diketahui, sebelumnya Greenpeace mengklaim APP secara rahasia melakukan rencana perluasan konsesi secara dramatis, yakni seluas 900.000 hektar antara tahun 2007 dan 2009, dengan melandaskan tuntutannya pada dokumen internal yang dianggap benar serta menolak untuk mengungkapkannya. Greenpeace juga mendukung klaimnya dengan peta-peta yang dibuat dengan menandai beberapa area konsesi APP. Sebaliknya, menurut audit tersebut, dalam kurun waktu tersebut, konsesi pemasok APP hanya meningkat sebesar 25.000 hektar lebih. Selain itu, tidak ada bukti bahwa rencana ekspansi tersebut pernah menjadi kebijakan perusahaan. Bahkan, dalam audit itu, peta dalam laporan Greenpeace tersebut menunjukkan empat konsesi yang tidak pernah ada. (Rakyat Merdeka, 29 September 2010) Selanjutnya, soal emisi gas rumah kaca. Laporan Greenpeace menegaskan bahwa APP memainkan peran utama dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca dengan merusak lahan gambut yang bernilai tinggi. Anehnya, laporan tersebut mengutip serangkaian peta, yang diakui pembuatnya, memiliki toleransi kesalahan hingga 31 persen. Bahkan, perguruan tinggi pertanian terkemuka di

28

Kebohongan Greenpeace


Indonesia menilai batas kesalahan dari peta-peta tersebut mencapai 90 persen. Itulah sebabnya, menurut ITS Global, klaim Greenpeace bahwa APP merupakan kontributor utama terhadap emisi gas rumah kaca tidaklah benar. “Yang menyedihkan, hal ini bukanlah insiden yang terpisah. Sebelumnya Greenpeace telah membesar-besarkan klaimnya. Ketika kami melihat laporan seperti ini dengan ketidakakuratan faktual yang jelas seperti itu, hal tersebut membuat kami mempertanyakan agenda Greenpeace sesungguhnya, mempertaruhkan kebaikan yang lebih besar demi mewujudkan tujuan politiknya sendiri,” tandas Oxley. Gencarnya kampanye menyesatkan yang dilakukan Greenpeace terhadap kehutanan di negara-negara berkembang, pada akhirnya sangat membahayakan jutaan mata pencaharian yang tergantung pada sektor hutan. Selain ITS Global yang berhasil mengungkap kepalsuan data dari Greenpeace, dua peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB), DR Ir. Yanto Santosa dan Prof. DR. Ir. Bambang Hiro Saharjo, juga berhasil membongkar ketidakakuratan data yang digunakan Greenpeace untuk menekan pemerintah Indonesia. Ketidakakuratan ini berujung pada kebohongan. Dr. Yanto dan Prof. Bambang telah meneliti berbagai tuduhan yang disampaikan Greenpeace, mulai dari isu deforestrasi, penggunaan lahan gambut, kepunahan orang utan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Bahkan, katanya, permintaan moratorium pun melanggar kedaulatan bangsa Indonesia. “Saya bersama Prof. Bambang Hiro Saharjo serta para peneliti dari Control Unions Certification (CUC) dan British Standards Institution (BSI) telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode terukur, ilmiah, dan mudah diverifikasi. Hasilnya, semua tuduhan yang dilontarkan Greenpeace tidak ada dasarnya,” ujar Yanto. Menurut Yanto, ia telah bertemu dan menjelaskan hasil penelitian itu kepada Greenpeace. Namun Greenpeace menolak. “Greenpeace tetap bersikukuh bahwa Indonesia telah melakukan deforestasi, karena definisi deforestasi yang mereka gunakan bertolak belakang dengan deforestasi yang berlaku di Kebohongan Greenpeace

29


Indonesia, yang secara legalitas sudah diakui oleh undangundang,” ungkap ahli biodiversity, perilaku satwa dan ekologi kuantitatif ini. Deforestasi yang didefinisikan Greenpeace, menurut Yanto, adalah ‘pengurangan areal berhutan’. Sedangkan definisi dari pemerintah Indonesia adalah ‘pengurangan kawasan hutan’. Kedua definisi ini jelas berbeda. Definisi yang dipakai Greenpeace mengandung pengertian pengurangan areal yang di dalamnya tumbuh pohon-pohon, baik alang-alang, perdu, dan lain-lain, tanpa memperdulikan peraturan perundangundangan Indonesia yang menetapkan areal tersebut sebagai kawasan pengembangan perkebunan. “Bagi mereka, areal berhutan itu semua jenis lahan yang di dalamnya tumbuh pepohonan. Tidak peduli mengenai statusnya, apakah itu areal bekas HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang ditinggalkan, sehingga menjadi areal yang ditumbuhi alang-alang atau lahan hutan konservasi dan hutan alami. Semuanya dipukul rata. Inilah yang menyebabkan data Greenpeace tidak akurat. Bahkan kami menantang mereka untuk terjun ke hutan-hutan yang jadi obyek tuduhan. Namun mereka menolak. Patokan mereka hanya satelit,” jelas Yanto. Menurut Yanto, apa yang dilakukan Greenpeace tidak relevan dan tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. “Siapa elo…?” ujarnya berseloroh. Indonesia, kata Yanto, masih sangat menjaga hutan alam maupun konservasi. “Lihat Amerika, dari abad 14 sudah tidak punya hutan lagi. Habis digunakan untuk membangun. Kok mereka diam?” demikian Yanto. (Rakyat Merdeka.com, Selasa, 02 November 2010) Begitu juga soal lahan gambut, menurut Yanto, Indonesia dituding Greenpeace telah membuka dan menanami lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Padahal berdasarkan hasil penelitiannya, di Kalimantan Tengah, dari luas areal 90.278 ha, hanya 57.746 ha yang ditanami. Itupun hanya 6.594 ha (7,30%) saja yang terdapat lahan gambut dengan berbagai kedalaman. Dari luasan itu, 4.050 ha yang telah dibuka dan ditanami kelapa sawit, di mana

30

Kebohongan Greenpeace


1.880 ha (2,80%) merupakan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. “Ini jauh dari tudingan Greenpeace yaitu 6.597 ha dan jauh di bawah 30% sesuai Bab II butir 2 Lampiran Permentan No.14 tahun 2009,” terang Dr. Yanto Santosa kepada wartawan, Senin (1/11/2010). Mengenai tudingan telah merusak habitat orangutan untuk 5 konsesi di Kalimantan Tengah dan 2 konsesi di Kalimantan Barat, Yanto mengungkapkan hasil penafsiran Citra Landsat dan penelusuran sejarah penggunaan lahan menunjukkan, seluruh areal konsesi pada saat akan dikelola di provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak lagi berupa Hutan Primer (Virgin Forest) sebagaimana dibayangkan oleh Greenpeace. Studi Amdal dan assessment HCVF yang dilakukan di berbagai konsesi menyatakan, sebagian besar areal konsesi merupakan kebun campuran, lahan terbuka atau semak-belukar sehingga sulit sekali dijumpai orangutan. “Padahal berbagai literatur menyatakan, kegiatan logging oleh HPH dan perburuan liar merupakan penyebab terjadinya penurunan populasi orangutan Borneo,” kata Yanto. Soal tudingan telah menebang hutan tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di provinsi Kalimantan Barat, Yanto menjelaskan, dari hasil penelusuran riwayat penggunaan lahan, menunjukkan seluruh areal konsesi adalah bekas areal perusahaan HPH yang setelah habis masa berlakunya. Lalu diteruskan untuk perkebunan, perladangan berpindah atau kebun karet oleh masyarakat setempat. (INILAH.COM Senin, 1 November 2010) Yanto juga menyatakan dia telah bertemu dan menjelaskan hasil temuannya kepada Greenpeace. Namun Greenperace tidak mau menerima dan menghormati hasil penelitian yang dilakukannya. “Greenpeace tetap bersikukuh bahwa Indonesia telah melakukan deforestasi, karena definisi deforestasi yang mereka gunakan bertolak belakang dengan deforestasi yang berlaku di Indonesia, yang secara legalitas sudah diakui oleh undang-undang,” ungkap ahli biodiversity, perilaku satwa/ ekologi kuantitatif ini. (Jurnal Nasional.com, Tue 02 Nov 2010) Kekukuhan Greenpeace soal tudingannya kepada Indonesia diungkapkan Juru Kampenye Hutan Greenpeace, Bustar Kebohongan Greenpeace

31


Maitar ketika menanggapi hasil penelitian dua peneliti dari IPB tersebut. Bustar justru mempertanyakan independensi dua peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB), yang menilai data kerusakan hutan yang dimiliki Greenpeace tidak akurat. Bahkan Bustar juga tidak mau menghormati hasil penelitian kedua ahli tersebut. Sebaliknya ia malah menuding kedua guru besar IPB ini sebagai antek perusahaan pemilik HPH. “Tanya mereka, mereka itu sebenarnya profesor apa jubir perusahaan HPH?” kata Bustar. Menurut Bustar sebaiknya pihak IPB mengkroscek data soal kerusakan hutan sebelum menuding bahwa data Greenpeace tidaklah akurat. Menurut Bustar, Greenpeace memiliki data yang lengkap soal kerusakan hutan. “Saya juga orang kehutanan kok, kita punya foto-fotonya lengkap soal kerusakan hutan. Supaya jelas Pak Yanto dan Pak Bambang mana hutan dan mana alang-alang itu kalau bicara soal pengertian deforestasi,” beber Bustar. (INILAH.COM, 2 November 2010)

B. Tolak Debat dengan Ahli IPB Tapi anehnya, ketika DR Yanto Santosa mengajak pihak Greenpeace melakukan debat terbuka di depan publik, NGO ini tidak bersedia melayaninya. Padahal, ajakan Dr Yanto Santosa tersebut memiliki nilai positif, yakni untuk mengungkapkan kebenaran, apakah Indonesia benar-benar telah melakukan deforestasi, pembunuhan orangutan, Amdal, maupun soal lahan gambut. “...saya katakan, yang ditulis wartawan itu berdasarkan data yang saya berikan. Kalau memang mau beradu argumentasi, saya ajak dia debat terbuka di depan publik. Tapi sampai saat ini dia belum mau menerima ajakan saya,” ungkap Dr Yanto. Padahal, lanjut Yanto, adanya pertemuan antara dirinya sebagai peneliti dengan Greenpeace secara terbuka sangatlah diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa menilai, pihak mana yang bisa dipegang keakuratan datanya. Dalam debat terbuka itu, lanjut Yanto, diharapkan akan ada titik temu, dimana letak per-

32

Kebohongan Greenpeace


bedaan dan bagaimana menyamakannya. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai penolakan Greenpeace terhadap ajakan debat terbuka dari DR Yanto mengindikasikan mulai terbukanya kedok dari NGO tersebut. “Sejak awal saya katakan, Greenpeace harus diaudit oleh pemerintah, karena memiliki standar ganda, yakni selain menyuarakan lingkungan juga membawa kepentingan lain,” ujar Boni. Jadi, dengan tidak bersedianya Greenpeace berbicara bersama para peneliti dari IPB di depan publik, semakin memperjelas bahwa mereka memang membawa misi yang jauh lebih besar dibanding hanya menyuarakan lingkungan. (Rakyat Merdeka.com, Selasa, 09 November 2010)

C. Catut Nama Jatam Kebohongan lain dari Greenpeace dalam melancarkan kampanyenya adalah soal penggunaan nama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pada laporan berjudul “Coal Kill” yang dikeluarkan NGO tersebut pada 3 November 2010. Hal ini diakui Andrie S. Wijaya, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam keterangannya kepada pers. Andrie menyebutkan, nama Jatam tercantum dalam sampul bagian muka dan halaman kedua laporan tersebut. Andri menjelaskan pihaknya sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Greenpeace Asia Tenggara. “Surat itu antara lain berisi bahwa Jatam melakukan protes secara terbuka atas tindakan Greenpeace. Kedua, agar pihak Greenpeace melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang terkait, dan ketiga mencabut nama maupun atribut Jatam di dalam laporan tersebut,” kata Andri. Andri sangat menyesalkan tindakan Greenpeace yang membawa-bawa nama Jatam dalam laporannya. Padahal pihaknya merasa tidak pernah terlibat ataupun dilibatkan dalam proses perencanaan, penulisan, editing, sampai finalisasi laporan. “Bahkan kami sama sekali tidak mengetahui soal laporan tersebut telah diluncurkan pada 3 November 2010 di Bakoel Cafe,” imbuhnya. Kebohongan Greenpeace

33


Selain itu, Greenpeace juga telah menggunakan nama Jatam untuk mengundang media massa dalam kegiatan tersebut. “Greenpeace memang pernah bertamu ke simpul Jatam di Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Tapi bukan berarti bisa seenaknya mengklaim hasil kunjungan lapangan tersebut sebagai sebuah laporan studi bersama,” tandasnya. (INILAH. COM, Senin, 8 November 2010) Mengomentari hal itu, pengacara Akbar Lubis mengatakan, pencatutan nama oleh Greenpeace merupakan perbuatan tidak terpuji. Untuk itu, dia menyarankan Jatam segera mengadukan Greenpeace ke pihak kepolisian. “Jika keduanya memang berbadan hukum, itu bisa diproses dengan menggunakan KUHP pasal 310 tentang pencemaran nama baik,” ujarnya. (Okezone.com, 8 November 2010)

D. Bunuh Anjing Laut Yang lebih mengejutkan lagi, dalam sebuah artikel berjudul “How Telling the Truth Defeated Greenpeace in Brazil” (dimuat pada 21th Century, Science and Technology Magazine), Direktur Asosiasi Energi Nuklir Brasil (Aben), Insinyur Nuklir Guilherme Camargo menceritakan kisah menarik tentang tindakan Greenpeace yang melakukan pembunuhan bayi-bayi anjing laut. Dalam artikel itu, Camargo menggambarkan bagaimana Greenpeace telah menyebarkan berita bohong soal industri nuklir Brazil yang mengalami keruntuhan pada tahun 1993. Melalui bantuan media massa, Greenpeace mengeluarkan pernyataan bahwa komunitas nuklir telah mengalami keputus asaan. Kemudian Camargo dan rekan-rekannya memutuskan untuk melakukan terobosan. Ia terinspirasi oleh artikel yang ditulis di jurnal Executive Intelligence Review dan 21st Century magazines. Lalu, menghubungi wartawan Magnus Islandia Gudmundsson, yang telah membuat dua film yang mendokumentasikan secara rinci soal kebohongan Greenpeace. Dia terkejut melihat film Greenpeace yang memperlihatkan perilaku orang-orang dari kelompok sok suci itu. Dalam film itu, Greenpeace mengorganisir pembunuhan mengerikan bayi-bayi anjing laut, yang bertujuan untuk penggalangan

34

Kebohongan Greenpeace


dana. Film itu didramatisir sedemikian rupa sehingga terkesan betapa buruknya para nelayan yang melakukan pembantaian bayi-bayi anjing laut.(21th Century, Science and Technology Magazine, November 2000)

E. Laporan CAGP Pada medio November 2010, Consumer Alliance for Global Prosperity (CAGP) mengumumkan laporan baru yang isinya mendokumentasikan mitos dan distorsi yang disebarkan Greenpeace. Kajian ini mendokumentasikan contoh-contoh tentang bagaimana Greenpeace telah melancarkan kampanye pembajakan, distorsi, fitnah, dan tekanan untuk mencapai tujuan politik sempitnya yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan membuat negara berkembang tetap terbelenggu dalam kemiskinan. Andrew Langer dari CAGP, yang mengumumkan kajian itu menyatakan, “Aliansi konsumen kami kini telah mendokumentasikan strategi Greenpeace dan memaparkan suatu pemerasan gaya kolonial di negara-negara miskin dan bisnis. Kami berharap laporan ini akan membuat lebih banyak orang sadar terhadap agenda tak sopan dan kontraproduktif yang didukung oleh Greenpeace, sebuah agenda yang akan mengakibatkan jutaan orang di negara berkembang memiliki masa depan yang miskin. Di saat ketidakpastian ekonomi yang besar, sangat mengerikan ketika melihat Greenpeace mempromosikan sebuah kebijakan yang mengarah pada hilangnya pekerjaan, hilangnya pendapatan, dan kurangnya menghargai upaya penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.� Langer melanjutkan, “Pengumuman laporan ini terjadi menjelang kemenangan bersejarah bagi kekuatan yang prokemakmuran dan berupaya meningkatkan jumlah keluarga yang bekerja di seluruh dunia, menyusul penolakan pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kapal perang Greenpeace memasuki pelabuhannya. Ini merupakan kemenangan luar biasa bagi mereka yang menentang gerakan ini, dan ia menegaskan kembali komitmen kami untuk menyampaikan kebenaran soal Greenpeace dan kelompok lingkungan pro-kemiskinan lain Kebohongan Greenpeace

35


yang mencari laba.” Laporan yang bertajuk, “Kolonialisme Lingkungan: Serangan Greenpeace atas Orang-orang Miskin Dunia,” menjelaskan, “Strategi utama (Greenpeace) bertumpu pada anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi pada hakekatnya merugikan lingkungan. Jika diterapkan di negara-negara berkembang, akan mengurangi standar hidup dan menghalangi upaya mengurangi kemiskinan.” Perlu diketahui bahwa CAGP adalah aliansi yang berorientasi pada aksi kelompok-kelompok advokasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pro-konsumen di seluruh dunia. CAGP memberikan pendidikan dan menggiatkan penduduk dalam merespon kerjasama antara aktivis lingkungan, industri, serikat pekerja besar, dan perusahaan ritel. (ANTARA/PRNewswire-AsiaNet, 4 November 2010)

F. Akal-akalan Greenpeace Ekonom senior Pande Raja Silalahi menilai Greenpeace memang naif dan cenderung kekurangan data. Pande juga punya pengalaman mengenai keterlibatannya dalam perdebatan dengan Greenpeace tahun 1986 di Brussels. Waktu itu, Pande dan Greepeace berdebat tentang kondisi hutan Indonesia, terutama Kalimantan. Ternyata Greenpeace tidak tahu bahwa penyebab kerusakan hutan itu akibat kemiskinan. Selain itu, Greenpeace juga menuduh tanpa bukti dan data soal hutan Kalimantan yang mengalami kerusakan berat. “Waktu itu, saya tantang mereka untuk diterjunkan di tengah hutan Kalimantan. Kalau bisa kembali, itu artinya sudah jago,” kata Pande menggambarkan betapa luasnya hutan Kalimantan. (Rakyat Merdeka, 29 September2010) Dari beberapa pengalamannya itulah, kemudian Pande menaruh harapan kepada pemerintah agar segera meninjau ulang kehadiran Greenpeace di Tanah Air. Bahkan, jika audit ITS Global tersebut terbukti benar, maka pemerintah wajib turun tangan untuk menuntut Greenpeace sebagai organisasi yang tidak kredibel. Harapan Pande tersebut sepatutnya segera direspon

36

Kebohongan Greenpeace


pemerintah. Sebab, di Canada sendiri, tempat Greenpeace berdiri, pemerintahnya telah menghapuskan status yayasan Greenpeace. Pemerintah Canada menolak permohonan Greenpeace yang telah diajukan selama beberapa kali untuk status yayasan mereka. Bahkan, Meskipun telah mengganti namanya menjadi Greenpeace Environmental Foundation, permohonan mereka tetap ditolak. Menurut Revenue Canada, sumber utama penolakan status mereka, aktivitas Greenpeace tidak memberi manfaat bagi publik, dan lobinya untuk menutup perusahaan yang mereka klaim sebagai perusak lingkungan dapat mengirimkan orang ke lembah kemiskinan. Selain di Canada, di New Zealand juga Greenpeace dicabut status yayasannya. Ini disebabkan kegiatan mereka lebih ke arah politis. “Charities Comission di New Zealand telah mencabut status yayasan Greenpeace. Menurut Comission, aktivitas Greenpeace seputar ‘pelucutan senjata dan perdamaian’ lebih ke politis daripada edukasi. Meskipun tidak secara langsung mengadvokasi tindakan ilegal, namun anggota Greenpeace telah bertindak secara ilegal.” (New Zealand Herald, 28 Juni 2010)

G. Tekan Negara Berkembang Perlunya sikap tegas dari pemerintah terhadap upaya penghancuran ekonomi Indonesia bukan tanpa alasan. Sebab, faktanya mereka memiliki agenda politik untuk kepentingan bisnis pihak yang berada di belakang mereka. Karena itulah, sangat wajar jika wacana untuk mengusir Greenpeace dari Tanah Air semakin mem-booming. Sebab, kehadiran Greenpeace dianggap telah merugikan kepentingan nasional. Di luar negeri, Greenpeace menyebarkan berita bohong guna menekan perekonomian Indonesia dan negara berkembang lainnya. Cukup banyak aktivis lokal yang sudah menyerukan kepada pemerintah agar segera mengambil sikap yang tegas terhadap Greenpeace. Terutama meminta agar aktivitas Greenpeace segera dihentikan. Mereka menganggap tindakan Greenpeace merupakan ancaman nyata neokolonialisme. Kebohongan Greenpeace

37


Andri, aktivis Humanika, misalnya, menilai data palsu Greenpeace sangat merusak kepentingan nasional. Faktanya, Greenpeace sudah mengancam perekonomian nasional. Dan, ini membuktikan bahwa pengaruh neokolonialisme masih tertancap kuat di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Itulah sebabnya, Greenpeace sama sekali tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena itulah tidak perlu lagi dipertahankan. (Okezone, 8 Oktober 2010) Dalam hal ini, dibutuhkan tanggung jawab dan nasionalisme semua pihak untuk mengusir Greenpeace dari Indonesia. Selain pemerintah, DPR juga seharusnya segera turun tangan memberikan pernyataan tentang adanya upaya destruktif dari pihak asing. Perlunya campur tangan pemerintah juga disampaikan pengamat ekonomi Drajad Wibowo. Menurut Drajat, campur tangan pemerintah saat ini sangat mendesak, karena menyangkut kepentingan nasional. Pemerintah harus pro aktif mengungkapkan fakta sebenarnya. Bahkan Greenpeace bisa dituntut secara pidana maupun perdata, jika pemerintah mampu membuktikan bahwa data yang dipakainya itu adalah palsu. Selain itu, Drajad juga mempertanyakan adanya moratorium hutan Indonesia. Karena moratorium justru sangat berdampak negatif terhadap perekonomian, khususnya di daerah-daerah terpencil. Adanya moratorium tersebut, pemerintah daerah khususnya di daerah terpencil menjadi tidak leluasa untuk mengembangkan daerahnya. “Moratorium itu kan seperti orang kaya mengatakan kepada orang miskin, ‘pertahankan kemiskinanmu sementara biarkan saya tetap kaya. Nanti saya kasih uang,� ujar Drajad. Dengan kata lain, moratorium tersebut merupakan alat negara maju untuk menekan negara berkembang. Ini sangat mengherankan, seharusnya moratorium yang perlu didesak saat ini adalah moratorium tambang. Contohnya, kerusakan yang ditimbulkan tambang Freeport jauh lebih besar ketimbang kerusakan yang ditimbulkan perluasan lahan hutan. Padahal, moratorium hutan itu hanya mengganti jenis

38

Kebohongan Greenpeace


tanamannya saja. Sementara kerusakan yang ditimbulkan tambang Freeport adalah penggundulan hutan. Ini yang tidak masuk akal. Kenapa harus hutan yang dimoratorium sementara tambang dibiarkan saja?

H. Deforestasi dan Kemiskinan Berbicara soal penyelamatan hutan, Ketua World Growth Alan Oaxley mengingatkan kepada negara-negara maju tentang komitmen mereka mendukung strategi PBB dalam penyelamatan hutan di negara-negara berkembang. Alih-alih membantu negara miskin, untuk mengembangkan kehutanan berkelanjutan, maka dana bantuan di bidang perhutanan itu selain untuk melindungi keragaman hayati, juga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, di bawah pengaruh kritisisme laten Greenpeace dan WWF, dana dari para donor telah dibelokkan untuk membiayai kampanye anti kehutanan yang merusak kemakmuran komunitas miskin dengan cara membatasi pendayagunaan hutan. Berdasarkan data World Growth, tampak jelas bahwa target global mempertahankan 11 persen hutan dunia untuk konservasi telah jauh terlampaui, di antaranya 80 persen luasan hutan hujan Amazon masih utuh. Dan, laju deforestasi secara global di bawah 0,2 persen per tahun terus menurun. LSM dari Amerika Serikat ini mencatat, laju deforestasi itu bukan dipengaruhi oleh tekanan pembalakan liar, tetapi oleh laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan untuk memproduksi lahan pangan yang lebih menghasilkan. Jika negara miskin yang kaya akan hutan alam ingin sukses melakukan perhutanan berkelanjutan, maka diperlukan bantuan pembiayaan. Karena alasan itulah, PBB secara khusus harus menegaskan kewajiban guna menyalurkan dana kepada negara miskin, sebab akar permasalahan dari deforestasi adalah kemiskinan. Perlu menjadi perhatian bersama bahwa jalan keluar dari deforestasi bukanlah melalui kebijakan, melainkan menghadirkan akses ekonomi kepada masyarakat yang hidup di bawah Kebohongan Greenpeace

39


kemiskinan. Karena deforestasi merupa-kan permasalahan yang besar bagi keanakeragaman lingkungan hidup (biodiversity). Sayangnya beberapa LSM mengklaim bahwa deforestasi ini disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan, misal untuk CPO. Penilaian itu jelas keliru. Penyebab deforestasi sebenarnya adalah kemiskinan. Hutan global sudah cukup dikonservasi. Jika ingin mengurangi deforestasi, harus dimulai dari memberantas kemiskinan. Kaitan deforestasi dan kemiskinan sangat besar. Di negara berkembang, 2-5 persen GDP berasal dari sektor yang terkait dengan perkebunan. Miliaran orang berkembang di sektor ini. Data dari Badan Pangan Dunia (FAO) dan CIFOR menyebutkan, 70-80 persen pelaku penggundulan hutan adalah orang miskin. Mereka menggunakan hasil hutan untuk kepentingan pribadi. Sementara dari perkebunan atau plantation hanya 7 persen saja. Secara total, lahan perkebunan hanya mencakup 20 persen dari seluruh lahan deforestasi. Jika dihitung per tahun, untuk sebuah perusahaan besar CPO, satu hektar lahan bisa menghasilkan keuntungan hingga US$3.340 (Rp31,6 juta). Bahkan perkebunan jati di negara berkembang bisa menghasilkan hingga US$5 ribu (Rp47,3 juta). Belum lagi mereka membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan banyak orang. Bandingkan dengan orang miskin yang membuka lahan secara individual. Keuntungannya jauh lebih rendah. Misalnya untuk padi, per hektar per tahunnya, mereka hanya meraup keuntungan US$28 (Rp265 ribu). Lalu singkong atau ubi, hanya menghasilkan US$19 (Rp180 ribu). Itu hanya untuk si pelakunya saja, bukan untuk masyarakat luas. Padahal, aktivitas yang besar akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Artinya, mampu mengurangi tingkat pengangguran dan menghasilkan lebih banyak imbal hasil. Ini kebalikan dari aktivitas individual yang sangat sedikit. Bukan berarti deforestasi harus dibiarkan. Tapi semua pihak harus menyadari bahwa kemiskinan menjadi penyebabnya. Sebaliknya, dengan menghentikan deforestasi, malah akan menyebabkan kemiskinan. Pemerintah memang harus

40

Kebohongan Greenpeace


menghentikannya, namun akan menjadi salah jika mengeluarkan kebijakan. Sebab, salah-salah malah akan meningkatkan kemiskinan. Salah satu cara yang paling mungkin untuk mengatasinya adalah dengan menghadirkan akses ekonomi kepada masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan. Pemerintah tentu memiliki program-program, walaupun memang acapkali mereka terbentur masalah biaya. Ironis memang, jika melihat datadata selama ini. Bahwa area deforestasi biasanya berpusat di daerah yang penduduknya paling miskin dan paling sulit memperoleh akses ekonomi. Sehingga ada kesulitan dalam mengatasi kemiskinan yang terkait dengan penyebab deforestasi. Biasanya, pelaku adalah orang-orang yang tinggal di area sekitar dan punya ketergantungan sangat tinggi terhadap hutan. Mereka ini masyarakat pre-industrial, konservatif, dan terkadang tidak berpendidikan. Dan untuk mengakomodasi kebutuhan mereka bukanlah hal yang mudah. Apalagi ada sejumlah LSM seperti Greenpeace yang malah mengkonservasi lifestyle masyarakat ini, karena dianggap mandiri secara ekonomi. (Alan Oxley, Atasi Deforestasi Dengan Berantas Kemiskinan, ANTARA, Sabtu, 25 April 2009, 14:33 WIB) Kesulitan dana juga menjadi masalah tersendiri, karena negara-negara maju menolak memberikan begitu saja dana untuk negara berkembang. Karena itu, semuanya merupakan konsep yang harus dibahas secara internasional. Tapi itupun akan sulit tercapai. Terlalu banyak politisasi dalam pembahasan internasional selama ini. Ada tiga pemain besar, yakni AS, Uni Eropa, dan China. Selama mereka belum bersepakat, maka takkan terjadi banyak perubahan. Lagipula, masalah emisi gas rumah kaca negara berkembang juga terlalu dibesar-besarkan oleh mereka. (Alan Oxley, worldgrowth.org)

I. Kambing Hitam Menteri Industri dan Komoditas Perkebunan Tan Sri Bernard Dompok menyebut protes yang dilakukan Greenpeace Kebohongan Greenpeace

41


terhadap negara produsen sawit sebagai perusak hutan merupakan protes yang "tidak berdasar". Padahal menurut Dompok, Malaysia merupakan produsen sawit yang pro lingkungan. "Meskipun industri sawit kami dikelola dengan baik, kami tetap dibombardir dengan tuduhan tak berdasar oleh LSM lingkungan (Greenpeace)," kata Dompok dalam konferensi pers setelah pembukaan Seminar Internasional Ketiga Kelapa Sawit Trade Fair di Royal Chulan Hotel. (Claims by anti-palm oil NGOs baseless, says Dompok, Tuesday October 5, 2010,) Demikian juga dengan pernyataan Ketua World Growth Alan Oxley dalam suratnya yang disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup Inggeris MP Spelman. Dalam surat itu disebutkan bahwa pemerintah Inggris berniat mendanai proyek penelitian tentang konsumsi minyak kelapa sawit. Oxley menyayangkan pidato yang disampaikan Spelman pada Simposium Bisnis Global Keanekaragaman Hayati di London, karena isi pidatonya itu dapat me-ngakibatkan rusaknya upaya peningkatan kesinambungan industri dan merusak upaya mengurangi kemiskinan, serta merusak upaya peningkatan produksi makanan pokok. Di satu sisi, Spelman mengakui bahwa industri sawit mampu mempekerjakan jutaan orang, seperti yang terjadi di Indonesia yang memiliki sekitar 40 juta pendu-duk miskin. Namun sayangnya, pidato yang disampaikan Spelman didukung oleh data yang tidak akurat, bahkan dapat menyesatkan. Misalnya soal pernyataan bahwa "pertumbuhan perkebunan kelapa sawit adalah penyebab terbesar kerugian permanen hutan di Asia Tenggara." Inilah sebenarnya yang seringkali disampaikan LSM Greenpeace. Jelas ini adalah pernyataan yang salah. “Saya takut bahwa Anda mungkin telah salah informasi,� ujar Oxlay dalam suratnya yang disampaikan kepada MP Spelman tersebut. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB telah menyatakan selama bertahun-tahun bahwa penyebab utama deforestasi di negara berkembang adalah kemiskinan. Hal ini mendorong orang miskin melakukan pembalakan hutan untuk areal pertanian subsisten, perumahan, dan kayu bakar. Data FAO terbaru dengan jelas menunjukkan bahwa penyebab utama peneban-

42

Kebohongan Greenpeace


gan kayu di Asia adalah untuk mendapatkan kayu bakar. Pernyataan Oxlay mendapat dukungan dari wanita Afrika pertama yang meraih Nobel, Wangari Maathai. Ketika ditanya bagaimana deforestasi harus dihentikan, Wangari mengatakan, "Stop kemiskinan." Dalam hal ini, salah satu negara penghasil minyak sawit, Malaysia sudah membuktikan bahwa untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit tidak harus menimbulkan deforestasi. Dan, di KTT Bumi Rio pada tahun 1992, Malaysia menyatakan bahwa negaranya mampu menjaga lebih dari 50 persen tanah sebagai hutan primer dan 23 persennya sebagai lahan pertanian. Sasaran tersebut telah tercapai. Akibatnya, di Malaysia tidak ada hutan primer yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Biro Pusat Statistik Indonesia menyebutkan, produsen terbesar minyak sawit di dunia ini, hanya memiliki 7 persen dari lahan terbukanya sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Menurut data FAO terbaru (dirilis pada tanggal 25 Maret 2010) deforestasi di Indonesia secara substansial menurun dari rata-rata 1,9 juta hektar per tahun antara 19902000 menjadi 0,5 juta hektar per tahun antara 2000-2010. Dan, pada waktu yang bersamaan, produksi minyak sawit meningkat. (Surat dari World Growth kepada Menteri LH Inggris, 02 September 2010)

Kebohongan Greenpeace

43


44


III

MERUGIKAN INDONESIA

S

ecara langsung, gerakan kampanye hitam yang dilakukan Greenpeace jelas-jelas telah merugikan iklim ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, Haryadi Sukamdani anggota KADIN berpendapat, tuduhan Greenpeace terhadap sejumlah perusahaan besar Indonesia dipastikan akan berdampak pada melorotnya pendapatan negara. Alasannya, tudingan tersebut mau tidak mau akan berdampak pada menurunnya angka ekspor, khususnya ke negara maju. Tetapi, hal tersebut juga bisa diimbangi melalui peningkatan ekspor ke negara-negara berkembang. Umumnya, negara-negara yang mempermasalahkan kondisi lingkungan adalah negara maju. Isu lingkungan kerapkali dijadikan alat oleh negara maju untuk menekan negara-negara berkembang. Akibatnya, negara berkembang selalu menghadapi kendala untuk mengembangkan potensinya. Sama halnya seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang dipakai untuk tujuan bisnis tertentu. Yang jelas,

45


persoalan seperti ini tak bisa lepas dari masalah perdagangan dan negara berkembang pasti akan terganggu. Kendati demikian, Haryadi mengusulkan agar tudingan miring Greenpeace terhadap sejumlah perusahaan Indonesia segera ditindaklanjuti. Pemerintah harus mengecek apakah tuduhan tersebut benar atau tidak. Jika terbukti melanggar, harus ditindak sesuai hukum. “Kalau Greenpeace memang terbukti bersalah, tentu saja harus di-counter juga,� harapnya. (Rakyat Merdeka, 30 September 2010) Selain itu, LSM Greenpeace juga seringkali menuduh perusahaan melakukan pelanggaran tanpa disertai bukti dan data yang kuat. “Kadang-kadang LSM ngawur, main tuduh-tuduh saja. Kalau memang terbukti, LSM Greenpeace bisa dituntut secara hukum,� imbuhnya.

A. Upaya Konstruktif Upaya untuk melemahkan perekonomian Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek kehutanan dengan pengembangan kelapa sawit. Tapi juga melalui aspek perekonomian lainnya. Sebut saja penolakan produk mie instan Indomie, produk gula merah, dan permen asal Indonesia oleh Taiwan. Melalui tindakan itu, perekonomian nasional bisa dipastikan akan semakin melemah. Kondisi ini, menurut Aziz Syamsudin anggota Komisi III DPR RI sama persis dengan dengan aksi LSM Greenpeace yang kerap menuding pengrusakan hutan di Indonesia. Kasus ditolaknya produk mie instan Indomie, gula merah, dan permen di Taiwan maupun rangkaian kampanye Greenpeace di Tanah Air, patut dicurigai sebagai bagian dari agenda melemahkan harkat dan martabat bangsa secara konstruktif. (RM Online, 13 Oktober 2010) Khusus Greenpeace, Aziz mengaku heran, kenapa LSM tersebut tidak pernah mengkritik perusahaan asing seperti Freeport. Padahal, kerusakan lingkungan justru banyak ditimbulkan oleh perusahaan tambang seperti Freeport.

46

Merugikan Indonesia


B. Greenpeace Coba Dikte Pemerintah Seperti diketahui, Rainbow Warrior rencananya akan berlabuh di Tanjung Priok pada Rabu (13/4/2010) lalu. Para aktivis Greepeace berusaha menekan pemerintah dan parlemen agar melakukan langkah-langkah kongkrit sesuai tuntutan mereka. Untungnya, kapal tersebut tidak bisa memasuki perairan teritorial Indonesia, karena tidak mendapat ijin dari Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, dan Kementerian Perhubungan. Sejak munculnya berita soal akan merapatkan kapal Rainbow Warrior di Pelabuhan Tanjung Priok, tuntutan untuk menolak kehadiran kapal milik LSM Greenpeace ini semakin gencar. Sebab, misi yang diusung kapal tersebut sama sekali tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Bahkan, yang lebih parah lagi, rencana kedatangan kapal tersebut merupakan bagian dari upaya mereka melemahkan harkat martabat Indonesia di mata dunia. “Yang pasti, kapal itu hanya mengganggu saja. Tidak ada keuntungan yang diperoleh,� tegas Sofyan Wanandi. (Media Indonesia, 21 Oktober 2010) Kehadiran kapal Greenpeace sama sekali tidak memiliki kepentingan yang menguntungkan rakyat Indonesia. Jika alasan mereka untuk membela kepentingan rakyat, maka perlu dipertanyakan lagi, rakyat mana yang dibela? Yang pasti, isu kerusakan lingkungan yang gencar dikampanyekan Greenpeace selama ini diduga tidak lebih dari sekedar akal-akalan saja. Tujuannya jelas, yakni menyerang negara berkembang seperti Indonesia. Dalam hal ini, diduga keras bahwa Greenpeace dibiayai pengusaha asing untuk mematikan industri nasional. Para pengusaha asing tidak mampu bersaing dengan pengusaha nasional, sehingga mereka membayar Greenpeace untuk membuat kekacauan di Indonesia. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan, karena terbukti hanya Indonesia saja yang ditekan oleh mereka untuk mengurangi emisi karbon. Sementara Malaysia dan negara-negara maju lainnya, seperti Amerika dibiarkan begitu saja. “Kalau mau jujur, negara maju seperti Amerika yang paling banyak menghasilkan emisi karbon. Bukan Indonesia. Tapi kenapa IndoneMerugikan Indonesia

47


sia yang ditekan. Ini ada missi khusus,� kata Sofyan. Itulah sebabnya, di balik rencana kedatangan kapal Greenpeace ke Indonesia sudah pasti mengusung agenda terselubung. Untuk itu, dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk bertindak cepat. Pemerintah harus tegas menolak kedatangan kapal itu, sekaligus mengawasi gerak-gerik Greenpeace di Indonesia. Sikap penolakan juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Assegaf yang mengecam kedatangan kapal Greenpeace. Ia mengingatkan, agar pemerintah tetap menjaga citra Indonesia di dunia internasional. Nurhayati juga meyakini ada yang aneh terkait kedatang-an kapal milik Greenpeace. Ia curiga, agenda yang diusung Greenpeace justru akan merugikan kepentingan nasional. “Sebagai bangsa berdaulat, kita pantas menyeleksi siapa yang berhak atau tidak berhak memasuki Indonesia. Ini kan aneh, kok agenda yang diusung Greenpeace bisa berbeda dengan agenda yang disampaikan sebelumnya,� tanya Nurhayati. (Inilah.com, 15 Oktober 2010) Ternyata, memang benar, agenda yang diusung Greenpeace berbeda dari yang disampaikan sebelumnya. Inilah yang menimbulkan kecurigaan banyak pihak di dalam negeri. Misalnya, visa yang dimiliki para aktivis Greepeace itu hanya visa turis, tetapi mereka memberitahukan akan melakukan agenda lain. Kejadian seperti ini pun tidak terlepas dari peranan orang Indonesia sendiri, terutama oknum di Kementrian Luar Negeri. Ini sebagai salah satu bukti bahwa Indonesia belum memiliki sistem administrasi yang baik. Menanggapi persoalan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah juga mengakui, kapal Greenpeace memang belum bisa berlabuh, karena masih adanya ketidakcocokan agenda yang disampaikan agen penghubung Greenpeace di Indonesia dengan agenda yang diterima Kemenlu dari Greenpeace. Dari hasil analisa, terdapat syarat-syarat dan agenda yang belum sesuai, misalnya tujuan yang akan diusung Greenpeace di Indonesia. “Kita menerima adanya ketidakcocokan itu 2-3 hari

48

Merugikan Indonesia


sebelum kapal dijadwalkan berlabuh di Indonesia. Sehingga Kemenlu dan pihak terkait lainnya seperti Mabes TNI dan Kementerian Perhubungan belum dapat memberikan ijin kepada mereka,� jelas Teuku. (Antara, 13 Oktober 2010) Dengan begitu, kehadiran kapal Rainbow Warrior di Indonesia belum bisa dilaksanakan sebelum syarat-syarat administrasi dibereskan terlebih dulu. Dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri belum bisa menerbitkan security clereance sebelum ada kesesuaian agenda antara agen penghubung Greenpeace dan Greenpeace itu sendiri. Artinya, agendanya tidak boleh berbeda. Anehnya, setelah mereka menghadapi sikap pemerintah dan masyarakat Indonesia yang menolak kehadirannya karena dicurigai memiliki agenda terselubung, barulah mereka membuka mulut bahwa kedatangannya di Indonesia memang memiliki tujuan kampanye, antara lain di Cirebon dan Papua. Bahkan rencananya, mereka akan melaksanakan kampanye di dua wilayah itu selama tiga bulan. Sebagaimana diungkapkan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez bahwa rencananya kedatangan Greenpeace di Indonesia akan mengunjungi Jakarta, Cirebon dan Papua. �Kami diundang pemerintah Papua untuk membantu korban bencana di Wasior,� ungkapnya. (OKEZONE.COM, Jum'at, 15 Oktober 2010) Mereka mengaku telah mengadakan pertemuan dengan Kementrian Luar Negeri untuk menjelaskan tujuan kapal itu masuk ke Indonesia. Namun Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan pemberian izin karena tujuan dan program kapal itu tidak jelas. "Memang tidak ada keharusan untuk kita menjelaskan alasan penolakan. Khusus mengenai kapal Rainbow Warrior dari awal kita mencatat adanya ketidakakuratan yang disampaikan oleh pihak agen yang mencantumkan sifat kunjungan adalah untuk wisata. Itupun tidak menjelaskan secara gamblang program-program apa yang akan dilakukan selama tiga bulan berada di wilayah nasional Indonesia. Yang ada hanya kegiatan selama enam hari pertama di Jakarta dan sekitarnya. Tentu Merugikan Indonesia

49


akan sulit bagi kita untuk memberi pertimbangan yang positif sementara deskripsi kegiatan sendiri tidak diberikan secara utuh," kata Faizasyah. Ungkapan Faizasyah tersebut dibenarkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bahwa Kementerian Luar Negeri tidak mempersulit prosedur bagi kapal "Rainbow Warrior" yang hendak memasuki perairan Indonesia. "Tidak ada kesan dan niat sama sekali dari pemerintah untuk membatasi atau mempersulit siapa pun juga, namun itu semua ada proses dan persyaratan untuk memasuki Indonesia," jelas Menlu Marty Natalegawa seusai pelantikan Sekretaris Jenderal Kemlu di Jakarta. Berdasarkan informasi yang diterima, kata Menlu, Rainbow Warrior mengajukan permohonan untuk memasuki Indonesia selama tiga bulan untuk kegiatan pariwisata, namun hanya menjelaskan enam hari kegiatan dalam surat permohonannya. Menlu juga ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dalam perlindungan lingkungan, tetapi agen yang mewakili izin kapal Greenpeace tersebut tidak menjelaskan secara detil rencana kegiatan mereka selama tiga bulan di Indonesia. (ANTARA, Senin, 18 Oktober 2010) Patut dicatat, kehadiran mereka di Cirebon akan menindaklanjuti aksi mereka yang menolak proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Kanci Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan di Papua, mereka akan kembali mempersoalkan tudingannya soal adanya pembalakan liar di Wasior, sehingga menimbulkan bencana banjir bandang.

C. Alasan Greenpeace Menanggapi sikap Kemenlu, juru bicara Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar menyatakan alasan yang dikemukakan Kemenlu tersebut terlalu dibuat-buat, karena Rainbow Warrior bukan pertama kalinya meminta ijin untuk melayari perairan Indonesia. Selama ini, proses ijin singgah yang diaju-

50

Merugikan Indonesia


kannya selalu sama untuk kapal sipil, bukan kapal niaga atau kapal militer. "Kalaupun ada dugaan agenda yang tidak jelas, kami bersedia berkomunikasi. Tetapi kemarin pun kami tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk membicarakan hal ini," ujarnya. (Bisnis Indonesia, 13 Oktober 2010) Dia mendesak pemerintah memberikan ketegasan secara tertulis apakah Rainbow Warrior benar-benar dilarang masuk ke perairan Indonesia atau tidak. "Sampai kemarin (Rabu, 13/10/2010) mereka tidak memberikan jawaban pasti. Kalau memang ditolak masuk, tegaskan saja secara tertulis bahwa kapal kami tidak boleh masuk. Artinya, kami kemudian mempertanyakan komitmen pemerintah mendukung lingkungan hidup." Mengenai tujuan rencana merapatnya kapal Greenpeace ke Pelabuhan Tanjung Priok, pihak Greenpeace sempat mengirimkan pemberitahuan kepada media massa pada Selasa (12/10/2010) pukul 19:27 WIB. Dalam surat yang berjudul “Pemberitahuan Mengenai Penundaan Kedatangan Rainbow Warrior� tersebut, pihak Greenpeace juga menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Inilah bunyi surat tersebut: Kepada rekan-rekan media yth, Bersama ini kami informasikan bahwa hingga saat ini Kapal Rainbow Warrior yang memang mempunyai reputasi internasional sebagai pembawa pesan perdamaian dan penyelamatan lingkungan, karena ‘situasi tak terduga’ hingga saat ini belum bisa memasuki perairan Indonesia. Tujuan kedatangan Kapal Rainbow Warrior adalah mempromosikan pembangunan yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial yang selama ini menjadi cita-cita dari pemerintah indonesia. Dengan kondisi ini, acara yang sudah direncanakan untuk tanggal 13 Oktober 2010 dibatalkan dan kami masih menungMerugikan Indonesia

51


gu konfirmasi dari instansi terkait dan dengan kondisi ini sama sekali tidak menyurutkan rencana Rainbow Warrior untuk berkunjung dan mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Meski demikian, acara untuk tanggal 14 Oktober 2010 (susunan acara terlampir di bawah) masih akan terus berlangsung, di tempat yang akan kami umumkan kemudian. Terima kasih, Hikmat Soeriatanuwijaya Susunan Acara tanggal 14 Oktober 2010 10.00 WIB Dialog Politik membahas moratorium dan launching Indonesia NGO Common Platform on Moratorium: - Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace International - Von Hernandez, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara - Yuyun Indradi, advisor politik Greenpeace Asia Tenggara - Duta Besar/perwakilan negara donor (nama menyusul) - Menteri-Menteri terkait (nama menyusul) - Lembaga Swadaya Masyarakat Kontak: Bustar Maitar, Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, tel: +62 81344666135, Hikmat Soeritanuwijaya, Jurukampanye Media Greenpeace Asia Tenggara, tel: +62 8111805394

D. Perbankan Asing Enggan Danai Sawit Gerakan kampanye hitam Greenpeace tidak hanya bisa melemahkan perekonomian bangsa Indonesia dari sisi eksportasi, tapi juga dari sisi pendanaan. Sebab, kampanye hitam tersebut telah berhasil mempengaruhi dunia perbankan, khususnya perbankan asing yang ada di Indonesia, untuk

52

Merugikan Indonesia


tidak lagi membiayai sektor perkebunan kelapa sawit. Seperti yang diungkapkan Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono bahwa sejumlah bank asing dan lembaga pembiayaan, yang juga anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), seperti HSBC, Rabobank, dan International Finance Corporation (IFC) - anak perusahaan Bank Dunia- semakin selektif memberikan pinjaman. Kondisi ini jelas menekan perkembangan kelapa sawit. “Kondisi sangat aneh. Sebab bagaimana mungkin bank skala internasional bisa dilobi oleh kepentingan kelompok?� ujar Joko. Padahal di era 1980-an, lembaga keuangan seperti Bank Dunia secara aktif memberikan akses kredit untuk industri sawit. Namun saat ini, IFC jelas-jelas telah menolak memberikan kredit ke sektor itu. Padahal, berdasarkan data yang pernah dirilis Center for International Forestry Research (CIFOR) menyebutkan sejumlah sindikasi bank asing dan nasional pernah menyalurkan pembiayaan ke sektor sawit sedikitnya US$1,94 miliar ke perusahaan perkebunan besar. Yang lebih mengherankan lagi, justru RSPO tinggal diam ketika produsen minyak sawit yang notabene anggotanya diserang oleh Greepeace. Dalam hal ini, Ketua Pelaksana Harian Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI) Rosediana Suharto mempertanyakan siapa pihak yang ada di belakang RSPO. "Mengapa justru RSPO diam ketika anggotanya diserang oleh Greenpeace. Malah perbankan juga dipengaruhi," tukasnya. Ironisnya lagi, LSM itu justru bukan anggota RSPO. Artinya, ketika anggota RSPO mendapatkan serangan, sudah sepantasnya ditindaklanjuti. Berbeda dengan perbankan asing, perbankan nasional justru cukup concern terhadap pembiayaan di sektor kelapa sawit. Bahkan, pembiayaan di sektor ini dinilai masih cukup prospektif. Menurut Direktur Korporasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Sulaiman Arif Arianto, permintaan kredit di sektor itu masih besar dengan kualitas kredit cukup sehat. Apalagi, harga komoditas itu menunjukkan tren meningkat, terlihat dari Merugikan Indonesia

53


kinerja ekspor yang terus membaik. "Kredit perkebunan sawit tidak ada masalah. Kami menilai debitur di sektor itu tergolong sehat, baik dari keuangan perusahaan maupun kelancaran pembayaran (kolektibilitas kredit) serta prospek usaha. Kredit korporasi diproyeksi tumbuh 20 persen dan perkebunan sawit menjadi salah satu prioritas ekspansi pembiayaan," ujarnya. (Diena Lestari Aprika R. Hernanda, Bisnis Indonesia, 21 Apr 2010)

54

Merugikan Indonesia


IV

ADA PESANAN ASING

S

eperti diketahui, sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Indonesia tidak ingin diperlakukan tidak adil akibat tudingan perusakan lingkungan yang dialamatkan kepada Indonesia. Hatta mengatakan, jangan sampai tudingan-tudingan yang memojokkan Indonesia menjadi taktik dagang untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak lain. “Ini jangan sampai menjadi taktik dagang untuk kepentingan mereka,” katanya. Selain itu, Hatta juga mengaku bahwa pemerintah akan aktif mengklarifikasi soal tudingan kerusakan lingkungan ke dunia internasional. “Kita juga harus kencang menjelaskan. Jangan sampai itu menjadi barrier,” kata Hatta. (Antara, 26 Agustus 2010) Bahkan, Pande Raja Silalahi juga mewanti-wanti bahwa Greenpeace merupakan kaki tangan pihak asing yang sengaja ditempatkan di Indonesia. Untuk itu, sikap pemerintah untuk melakukan revitalisasi sangat mendesak dilakukan. “Jangan-

55


jangan mereka kaki tangan asing di sini. Tetapi, apapun alasannya, kalau sudah merugikan kepentingan nasional, perlu diberikan sanksi tegas,” tambah dia. Ketegasan pemerintah oleh Pande dinilai sangat penting meskipun motif di balik tuduhan Greenpeace terhadap Indonesia belum diketahui pasti, termasuk motif kepentingan dan persaingan ekonomi. Terpenting, tuduhan Greenpeace telah menyangkut kepentingan bangsa, sehingga apa pun motifnya harus ditindak tegas. “Bila terbukti, Greenpeace bahkan bisa ditutup di Indonesia,” kata Pande.

A. Gerakan Asing Melebar Kecurigaan banyak pihak soal agenda terselubung Greepeace semakin menguat. Misalnya soal kedatangan kapal Ranbow Warrior yang bertepatan dengan aksi demontrasi besar-besaran yang dimotori Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan Petisi 28. Banyak kalangan curiga, Greenpeace mendompleng aksi tersebut. "Ini patut dicurigai, kenapa kapal Greenpeace mau masuk Indonesia bertepatan dengan rencana demontrasi besar-besaran. Ini ada korelasinya, tidak berdiri sendiri," ujar Presiden Lumbung Informasi rakyat (LIRA) Jusuf Rizal. "Siapa yang bisa menjamin jika ternyata aktivis Greenpeace itu agen asing yang mau bikin negara kita bergejolak, ini bahaya untuk persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Jusuf Rizal. (Inilah, 16 Oktober 2010)

B. Tindakan Subversif Petisi 28 juga menuntut agar LSM asing yang didirikan di Kanada dan kini bermarkas di Belanda itu sesegera mungkin diaudit. Kumpulan aktivis yang digawangi Haris Rusly Moti ini juga menduga Greenpeace didanai perusahan asing. Keberadaan Greenpeace di Indonesia pun dicurigai sebagai kepanjangan tangan kepentingan-kepentingan asing. “Mereka itu LSM, sebuah yayasan, jadi tidak bisa menolak jika harus diaudit,” ujar koordinator Petisi 28 Haris Rusly Moti

56

Ada Pesanan Asing


yang mengaku risih dengan skema kampanye yang dilakukan Greenpeace. Harusnya Greenpeace menyoroti kerusakan lingkungan Indonesia yang dilakukan perusahaan tambang dan migas asing, seperti Freeport di Papua atau Newmont di Nusa Tenggara, bukan menyerang perkebunan dalam negeri. “Itu subversif. Mereka sudah menjadi musuh rakyat. Harus dilawan,� tandasnya Selanjutnya Haris mengingatkan agar LSM lain tidak memanfaatkan kebebasan berorganisasi untuk membuat kesengsaraan rakyat. “Jangan meniru Greenpeace, memanfaatkan kebebasan untuk merusak negara dan rakyat,� tandanya. (Rakyat Merdeka.com, Selasa, 09 November 2010) Terkait perlunya Greenpeace diaudit, Rakyat Merdeka Online dalam dua pekan terakhir menggelar poling yang menanyakan kepada publik tentang penting tidaknya sumber dana Greenpeace diaudit untuk mengetahui kecenderungan motif dari aksi yang mereka lakukan. Hasilnya, sebanyak 82,2 persen responden menyatakan setuju. Sementara 13,7 persen menyatakan tidak dan hanya 4,1 persen yang menyatakan ragu-ragu. Hasil poling ini memperlihatkan bahwa semakin besar keinginan pembaca untuk mengetahui motif di balik aksi Greenpeace di Indonesia. Selagi audit sumber dana Greenpeace tidak dilakukan, berbagai aksi yang dilakukan Greenpeace akan selalu dibaca sebagai bagian dari kepentingan asing memojokkan Indonesia, dan selanjutnya memperbesar peluang mereka untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki negeri ini.

C. Asing Tak Hiraukan Kompensasi Karbon Negara maju memang terlalu banyak menuntut kepada negara-negara berkembang. Tak terkecuali soal tuntutan agar Indonesia menghentikan sementara pemanfaatan kawasan hutan produksi. Alasannya untuk menekan emisi karbon. Jelas tuntutan itu sulit diterima, karena jika dipenuhi maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara investor asing sendiri tidak menghiraukan kewajibannya untuk membayar konpensasi karbon konservasi kepada Indonesia. Ada Pesanan Asing

57


Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam diskusi �Moratorium Konversi Hutan: Dilema antara Kepentingan Ekonomi Nasional dan Politik Internasional� mengungkapkan hampir tidak ada orang asing yang mau membayar kompensasi atas hutan konservasi. Sasaran mereka semata-mata hutan produksi,� ujar Elfian. (Greenomic.org, 8 Oktober 2010) Dari 136 juta hektar kawasan hutan, 54 juta hektar di antaranya adalah hutan konservasi dan lindung. Indonesia juga memiliki 20 juta hektar lahan gambut dengan cadangan karbon senilai 39 miliar dollar AS per tahun. Menurut anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Maulida, pihaknya juga meragukan komitmen negara maju membeli karbon. Hal ini tampak dari tarik ulur penentuan harga karbon di pasar internasional yang tak kunjung ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa asing mempunyai kepentingan lain terhadap negara berkembang. Mereka terus melakukan tekanan, agar Indonesia mau mengikuti kepentingan mereka, sementara kepentingan Indonesia sendiri seringkali diabaikan. (Kompas.com, Jumat, 8 Oktober 2010)

58

Ada Pesanan Asing


V

INDONESIA WAJIB TOLAK

D

itariknya produk Indomie, gula merah, dan permen asal Indonesia di Taiwan dicurigai sebagai upaya sistematis pihak asing untuk menekan produk-produk Indonesia menjelang pasar bebas 2014. Untuk itu, peme-rintah harus mewaspadai dan membatasi aktivitas kelompok asing di Indonesia. Kewaspadaan pemerintah salah satunya dengan menolak kedatangan kapal Greenpeace, Rainbow Warriors, ke Indonesia karena diduga membawa misi terselubung terkait persaingan perdagangan. “Makanya, saya setuju dengan ditolaknya kapal Greenpeace, Rainbow Warriors yang berniat merapat ke Indonesia,�ujar anggota Komisi III DPR RI Azis Syamsudin, Rabu (13/10). (Suara Pembaruan, 14 Oktober 2010) Aziz mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kedatangan kapal tersebut jika mereka memiliki agenda terselubung yang terkait dengan persaingan perdagangan. Apalagi, sebelum kasus Indomie, Greenpeace secara terbuka telah melaku-

59


kan black campaign (kampanye hitam) terhadap produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dari Indonesia. Patut dicurigai, kasus Indomie merupakan rangkaian kampanye Greenpeace di Tanah Air yang menuding adanya kerusakan lingkungan untuk menolak produk CPO Indonesia. Semua itu tak lepas dari agenda yang melemahkan perekonomian, harkat, dan martabat bangsa. Untuk itu, terkait adanya ide berbagai kalangan untuk meninjau ulang kehadiran Greenpeace maupun pihak asing lainnya di Indonesia, Aziz mengaku setuju asalkan dilandasi oleh fakta-fakta hukum. Menurut dia, pemerintah bisa saja meninjau ulang kehadiran pihak-pihak asing di Indonesia jika terbukti telah merugikan kepentingan nasional. “Bisa saja, sepanjang ada fakta-fakta hukum,� katanya. Penolakan Greenpeace tampaknya tidak hanya muncul dari dalam negeri. Beberapa organisasi di luar negeri pun memberikan dukungan penuh kepada Indonesia agar bersikap tegas dan menolak kehadiran NGO yang berbasis di Belanda tersebut. Misalnya saja Consumers Alliance for Global Prosperity (CAGP) dan Institute for Liberty. Keduanya sangat menghargai Angkatan Laut Indonesia yang menghalau kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace dari perairan Indonesia. Andrew Langer, jurubicara Consumers Alliance for Global Prosperity (CAGP) dan ketua Institute for Liberty, mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: "CAGP memuji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, AL, dan rakyat Indonesia karena menolak upaya Greenpeace mengganggu demokrasi dan peluang pembangunan ekonomi lebih lanjut di negara mereka. Sekarang dengan awal tahap selanjutnya tur propaganda Greenpeace di Asia Tenggara, semua negara lain di kawasan ini harus bergabung dengan Indonesia dalam menentang kebijakan pro-kemiskinan yang didukung oleh juru kampanye organisasi tersebut.� "Jika pemerintah (negara) lainnya menyusul, pertumbuhan ekonomi dan persaingan sehat akan menang, dan agenda anti-perdagangan sombong dan bias yang disebarkan oleh elit Barat bisa kalah. Agenda ini dilaksanakan sudah terlalu lama oleh organisasi yang seharusnya nirlaba seperti Greenpeace,

60

Indonesia Wajib Tolak


dan, mengingat ancaman tur 'Turn of the Tide'-nya, Indonesia dan negara-negara lain hendaknya sekarang menyelidiki secara menyeluruh status organisasi dan pajak Greenpeace. Karena Rainbow Warrior menetapkan sasaran berikutnya, kami meminta negara-negara Asia Tenggara untuk memberitahu Greenpeace 'cukup sudah'." Seperti diketahui, Consumers Alliance for Global Prosperity (CAGP) adalah aliansi berorientasi aksi kelompok-kelompok advokasi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pro-konsumen di seluruh dunia. CAGP mendidik dan menggiatkan penduduk yang prihatin dalam merespon kerjasama yang mahal antara aktivis lingkungan, industri yang melindungi, serikat pekerja besar dan perusahaan ritel. CAGP. (Consumers Alliance for Global Prosperity/ ANTARA/PRNewswire-AsiaNet, Senin, 25 Oktober 2010)

A. Misi Terselubung Tuntutan agar LSM Greenpeace segera hengkang dari Indonesia karena terbongkar menggunakan data dan laporan palsu untuk menyerang perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin mengemuka. Kalangan LSM Indonesia dan anggota DPR curiga, Greenpeace membawa misi terselubung yang membahayakan perekonomian nasional. Seperti diketahui, Greenpeace telah menggunakan datadata palsu untuk menyerang perusahaan perkebunan di Indonesia. Hal ini diungkap oleh auditor independen dari Australia, ITS Global, dan ramai dipublikasikan media-media internasional. Bahkan, dalam audit tersebut terungkap adanya indikasi persaingan dagang negara Barat melawan negara berkembang seperti Indonesia. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mempertanyakan kredibilitas Greenpeace. Apabila temuan audit ITS Global terbukti, hal tersebut merupakan preseden buruk bagi Greenpeace. Sebab, ulah Greenpeace selama ini sudah sangat meresahkan khususnya bagi kalangan petani. “Yang jelas, kita ikut prihatin atas temuan itu. Kalau memang Greenpeace terbukti mengguIndonesia Wajib Tolak

61


nakan data palsu, mereka harus segera ditindak,” tukas Syahganda, Kamis (30/9). (Rakyat Merdeka, 1 Oktober 2010) Syahganda yang juga aktivis buruh itu mengatakan, guna membuktikan apakah Greenpeace menggunakan data palsu, pemerintah perlu segera membentuk komisi independen yang bertugas melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Dengan begitu, segala tuduhan yang dialamatkan Greenpeace selama ini bisa diketahui dengan pasti. Dan jika Greenpeace ternyata betul menggunakan data palsu, mereka harus segera diusir. Selain itu, Syahganda juga meminta Greenpeace mengumumkan sumber dananya kepada publik. Alasannya, untuk menjamin apakah Greenpeace benar-benar independen atau justru didanai oleh pihak-pihak tertentu. Karena sampai sekarang Greenpeace belum pernah mengumumkan sumber dananya secara transparan ke publik. Ini tentu menjadi tanda tanya. “Sebenarnya, Greenpeace itu bekerja pada siapa. Apakah memang murni memperjuangkan lingkungan hidup?” tanya dia. Kekecewaan juga diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI Mohammad Jafar Hafsyah. Menurut dia, jika temuan auditor ITS Global terbukti benar, wibawa Greenpeace dipastikan akan melorot di dunia internasional. “Kalau memang benar, maka sungguh naif bagi Greenpeace yang dikenal luas ternyata menggunakan data palsu,” tukas Ketua Komisi yang membidangi Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian itu, Kamis (30/9). (Rakyat Merdeka, 30 September 2010) Bahkan, jika terbukti benar, Jafar mendesak pemerintah menindaktegas Greenpeace. Ia meminta Greenpeace tidak lagi beraktivitas di Tanah Air. Dan, bila perlu Greenpeace tidak perlu ada lagi di Indonesia. Apalagi dunia internasional seringkali mendesak Indonesia, mulai dari soal paru-paru dunia, sampai pada urusan ekonomi global. Padahal, urusan oksigen, semua manusia di dunia ini turut menikmati. “Kenapa hanya kita saja yang bertanggungjawab? kata Jafar. Terkait aktivitas Greenpeace di Indonesia, Jafar mendesak pemerintah untuk terus mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja LSM asing tersebut. Alasannya, langkah itu sangat pen-

62

Indonesia Wajib Tolak


ting guna mengamankan kepentingan nasional. Khusus untuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan instansi terkait lainnya hendaknya melakukan pengawasan dan evaluasi. Ini untuk menghindari agar data yang diberikan Greenpeace tidak asal-asalan. Tentang foto satelit yang sering digembor-gemborkan Greenpeace sebagai bukti kerusakan hutan Indonesia, Jafar mengaku kurang puas. Alasannya, foto satelit belum bisa dijadikan sebagai indikasi. Harus ada langkah lanjutan seperti survei langsung ke lapangan. Contohnya, belum bisa dibedakan apakah gambar di foto satelit itu padi atau ilalang. Karenanya perlu langsung terjun ke lapang-an untuk memastikannya. Bahkan, Jafar juga meragukan apakah para aktivis Greenpeace pernah masuk hutan atau belum. Sebelumnya, ketegasan pemerintah untuk menindak Greenpeace juga disampaikan ekonom senior Pande Raja Silalahi. Dia beralasan, apapun motif di balik ulah Greenpeace tentu harus diwaspadai. Bahkan, jika temuan ITS Global terbukti benar, Pande meminta Greenpeace dituntut, karena telah merugikan kepentingan nasional. “Kalau terbukti, dituntut saja Greenpeace. Pemerintah harus turun tangan,” tukas Pande. (Rakyat Merdeka, 30 September 2010)

B. Greenpeace Didesak Transparan Sejumlah pejabat mendesak LSM lingkungan internasional Greenpeace untuk bersikap transparan terkait dugaan data palsu yang mereka gunakan untuk menyerang perusahaanperusahaan di negara berkembang seperti Indonesia. Desakan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Mahendra Siregar, Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim Rachmat WItoelar, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, dan Gubernur Riau Rusli Zainal di sela acara penandatanganan kerjasama proyek “Kampar Carbon Reserve” di Hotel Grand Hyyat, Jakarta, Senin (4/10). Seperti diketahui, krediblitas Greenpeace sebagai aktivis internasional di bidang lingkungan belakangan dipertanyakan, Indonesia Wajib Tolak

63


menyusul hasil audit International Trade Strategies Asia Pacific Global (ITS Global). Auditor independen yang berbasis di Melbourne, Australia itu merilis, bahwa selama ini Greenpeace sering menggunakan data palsu untuk menyerang perusahaan-perusahaan di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Perdagangan RI Mahendra Siregar mendesak agar Greenpeace segera mengumumkan data yang digunakan terkait kerusakan hutan Indonesia. Menurut Mahendra, bukti valid tentang adanya kerusakan hutan di Indonesia harus segera dikeluarkan Greenpeace. Hal ini, menurut Mahendra, sangat penting agar kredibilitas Greenpeace tidak melorot. Dengan kata lain, adanya transparansi data yang digunakan Greenpeace pantas diketahui publik. “Segera berikan bukti dan data valid kalau memang hutan Indonesia mengalami kerusakan,” tandas Mahendra di Jakarta, Senin (4/10). Mahendra menambahkan, dunia industri dan perdagangan di Indonesia sejak lama telah menerapkan prinsip kepercayaan. Sehingga, seluruh stakeholder mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap kelestarian lingkungan. “Untuk itu, kita jangan saling menjelek-jelekkan satu sama lain,” tambahnya. Hal senada juga disampaikan Rachmat Witoelar, Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim, yang meminta agar Greenpeace segera membuktikan kebenaran data yang digunakan tentang adanya kerusakan hutan di Indonesia oleh perusahaan-perusahaan besar. “Greenpeace harus mampu membuktikan bahwa data yang mereka gunakan itu valid,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/10). Di sisi lain, Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, mengungkapkan bahwa negara Indonesia sebagai negara berkembang pada dasarnya tidak memiliki tanggung jawab menurunkan emisi karbon. Sebaliknya, negara yang pertama kali menghasilkan emisi karbon seperti Amerika dan China merupakan pihak yang seharusnya bertanggungjawab. Menurut dia, tanggungjawab tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sejarah.

64

Indonesia Wajib Tolak


“Negara yang seharusnya bertanggungjawab pada emisi karbon adalah negara yang pertama kali menghasilkan emisi karbon itu sendiri,” tandasnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/10). Sementara itu, Gubernur Riau Rusli Zainal berpendapat, kondisi hutan terutama di Riau sudah dalam pengawasan yang ketat. Karena itu, ia juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan koordinasi guna meningkatkan manfaat bagi masyarakat Indonesia. “Kita terus berupaya agar hutan dapat menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

C. Tindak Tegas Perongrong Kedaulatan RI Presiden SBY diminta menjaga harga diri bangsa dengan tetap menolak berkunjung ke Belanda sampai mereka meminta maaf dan tidak lagi mendukung aksi-aksi yang merugikan dan merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Seruan tersebut disampaikan sekitar 300 massa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kedubes Belanda di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/10). Massa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Nusantara (SUN) menyatakan dukungannya kepada SBY yang membatalkan kunjungannya ke Belanda. Presiden SBY membatalkan kunjungannya ke Belanda karena gerakan sparatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang mendesak pengadilan Belanda untuk menahan SBY jika jadi datang. Selain ulah RMS, ada juga LSM lingkungan asal Belanda, Greenpeace, yang belakangan ini juga melancarkan gerakan penolakan terhadap produk industri hutan nasional. “Ini merupakan kezaliman kepada bangsa kita. Karena itu, kita sangat mendukung Presiden SBY untuk membubarkan RMS, mengusir Greenpeace beserta antek-anteknya,” tegas Agus, aktivis SUN, dalam orasinya. SUN yang terdiri dari elemen mahasiswa seperti BEM Univ As-Syafiah, UIJ, UBK, UNAS, HMI, UT, HUMANIKA, GMNU, PEMUDA MERAH PUTIH juga meminta Presiden SBY menindak tegas antek-antek asing yang telah merusak perekonoIndonesia Wajib Tolak

65


mian bangsa. Menurut Agus, ulah Greenpeace sudah mengancam kelangsungan hidup petani dan merusak perekonomian nasional dengan menggunakan data-data palsu untuk menyerang industri perkebunan nasional seperti dilansir audit independent asal Melbourne, Australia, International Trade Strategiers Asia Pasific Global (ITS Global). (Investor Daily, Sabtu/Minggu 9-10 Oktober 2010)

66

Indonesia Wajib Tolak


VI Greenpeace di Mata Mereka A. Mengapa Saya Meninggalkan Greenpeace, Patrick Moore, (Pendiri dan Mantan Direktur Greenpeace) Saya memutuskan ikut berpartisipasi guna menyelamatkan lingkungan dan anti perang tahun 1971 di Kanada. Lalu, setelah menyelesaikan gelar Ph.D dalam bidang ekologi, saya mengkombinasikan latar belakang ilmu pengetahuan dengan keahlian media yang kuat dari kolega-kolega saya. Untuk menjaga pandangan pasifis (perdamaian), kami mendirikan Greenpeace. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa gerakan lingkungan tidak selalu bergantung pada ilmu pengetahuan. Pada awalnya, banyak yang mesti kita perjuangkan. Menentang percobaan nuklir dan perlindungan ikan paus, terkait dengan pengetahuan ilmiah kita tentang fisika nuklir dan biologi laut, misalnya. Tapi setelah enam tahun, sebagai salah satu dari lima direksi Greenpeace Internasional, saya amati tidak ada rekan direksi kami yang memiliki pendidikan formal sains, yakni mereka yang berlaku sebagai aktivis politik atau pengusaha

67


di bidang lingkungan. Pada akhirnya, ada kecenderungan untuk mengabaikan tujuan ilmiah hanya karena mendukung agenda politik. Inilah yang mendorong saya untuk meninggalkan Greenpeace tahun 1986. Kesalahan Greenpeace salah satunya adalah mengkampanyekan larangan penggunaan klorin di seluruh dunia. Padahal, ilmu pengetahuan membuktikan, menambahkan klorin pada air minum bisa membantu membasmi penyakit yang terbawa air seperti kolera. Intinya, klorin sangat penting untuk kesehatan kita dan tidak ada risiko kesehatan yang ditimbulkan. Namun Greenpeace dan berbagai oganisasi lingkungan mengabaikan fakta tersebut dan menentang penggunaan klorin selama lebih dari 20 tahun. Oposisi tentang penggunaan bahan kimia seperti klorin adalah bagian dari penentangan yang lebih luas untuk penggunaan bahan kimia industri. Buku “Silent Spring� karya Rachel Carson, tahun 1962 , “ memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak pelopor gerakan hijau. Buku ini memunculkan kekhawatiran yang berakar pada ilmu pengetahuan, tentang risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan, terkait dengan penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Tetapi keraguan akan dampak terhadap kesehatan ini menguat menjadi pola pikir penuh curiga terhadap hampir semua penggunaan industri bahan kimia. Sayangnya, Greenpeace telah berkembang menjadi sebuah organisasi berpaham ekstrem yang dimotivasi agenda politik. kampanye antichlorination (anti klorin) gagal, dan hanya dilanjutkan dengan kampanye melawan polyvinyl chloride. Greenpeace sekarang memiliki target baru yang disebut Phthlates/ftalat (diucapkan thal-Ates). Adalah senyawa kimia yang membuat plastik menjadi lentur. Mereka ditemukan dalam berbagai peralatan rumah sakit seperti tas IV dan tabung, hingga mainan anak-anak dan tirai kamar mandi. Mereka adalah senyawa kimia yang paling praktis yang pernah ada. Ftalat adalah momok baru. Bahan kimia ini adalah target yang mudah karena mereka susah untuk diketahui dan sulit untuk diucapkan. Jenis ftalat yang biasa digunakan, seperti

68

Greenpeace di Mata Mereka


diisononyl phthalate (DINP), telah digunakan dalam produk sehari-hari selama puluhan tahun, dan tak ada bukti zat tersebut merugikan manusia. DINP adalah benda berupa plastik yang utama digunakan dalam mainan anak-anak. Zat ini telah diuji oleh berbagai kalangan pemerintah dan evaluator independen, bahwa aman untuk digunakan. Meskipun demikian, kampanye politik yang mengabaikan sains telah menekan berbagai perusahaan dan masyarakat untuk menolak penggunaan DINP. Toko-toko seperti Wal-Mart dan Toys “R� Us, beralih ke produk bebas ftalat untuk menghindari tekanan publik. Ini mungkin amat menggoda paling tidak untuk mengambil jalan perlawanan, tapi untuk apa ? Tidak ditemukan bahan kimia yang potensial, dan telah teruji menggantikan DINP. Consumer Product Safety Commission (Komisi keamanan produk untuk konsumen) baru-baru ini memperingatkan, “Jika DINP digantikan dengan bahan lain pada produk untuk anak-anak, potensi risiko lainnya harus dipertimbangkan. Rapuh atau mudah rusaknya plastik lebih memungkinkan bahaya tersedak. Zat pembuat plastik lainnya belum diteliti dengan baik seperti DINP. “ Ketakuan akan penggunaan DINP dimulai di Eropa dan Israel, keduanya dilarang secara kelembagaan. Namun awal tahun ini, Israel menyadari kesalahan meletakkan kebijakan tanpa pertimbangan ilmu pengetahuan, dan mombolehkan kembali penggunaan DINP. (The Wall Street Journal, 22 April 2008)

B. Inilah Alasan Mengapa Sawit Diserang Barat, Joko Supriyanto, (Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Berita tentang kelapa sawit secara global hingga kini masih iebih banyak menyerang eksistensi industri yang menyerap jutaan tenaga kerja ini. Agak berbeda dengan berita tentang industri pada umumnya yang membahas kondisi operasional perusahaan, market yang anjlok, pengurangan pekerja, kerugian perusahaan, Greenpeace di Mata Mereka

69


harga saham yang turun, restrukturisasi, merger, dan sebagainya. Cobalah searching di Google dengan kata kunci palm oil, yang akan muncul dalam jumlah besar adalah dominasi isi tulisan mengenai segala kejelekan dan suatu provokasi untuk menentang dan menghentikan perkemba-ngan industri sawit, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Kalau ditelusuri ke belakang, serangan terhadap industri kelapa sawit secara besar-besaran dimulai pada awal 1980-an yang dimotori oleh American Soybean Association (ASA). Dalam kampanyenya, minyak kelapa sawit dituding mengandung kolesterol yang menyebabkan penyakit jantung. Padahal, hasil penelitian yang dilakukan Malaysia membuktikan sebaliknya, bukan hanya rendah kolesterol tetapi justru struktur kimiawi minyak sawit menyehatkan. Kelapa sawit penyebab polusi udara karena membakar hutan adalah tuduhan berikutnya sehingga minyak kelapa sawit dianggap tidak ramah lingkungan. Kemudian Indonesia mengeluarkan regulasi yang intinya mengharuskan pembukaan lahan tanpa bakar. Topik berikutnya adalah biodiversity. Minyak kelapa sawit dihasilkan dengan membunuh orang utan, satwa yang diklaim sebagai kekayaan dan milik dunia. Publikasi di berbagai media global yang mempertontonkan keseksian orang utan, bahkan dengan mimik sedih memelas seolah berhasil memengaruhi opini dunia untuk menentang produksi minyak kelapa sawit. Undang-undang mengenai lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati serta kemudian praktik implementasi hutan bernilai tinggi atau high conservation value forest (HCVF) di lingkungan perkebunan kelapa sawit telah menjawab bahwa tuduhan pembunuhan orang utan di perkebunan sawit adalah tidak benar. Yang paling anyar adalah isu perubahan iklim (climate change). Kebun kelapa sawit dibuka dengan menebang hutan dan ini berarti emisi gas rumah kaca (GRK). Apalagi jika kebun kelapa sawit ditanam di lahan gambut, yang dianggap memiliki stok karbon yang sangat tinggi, emisi GRK yang dihasilkan

70

Greenpeace di Mata Mereka


sangat ekstrem dan menyebabkan Indonesia menjadi negara peng-emisi GRK ketiga terting-gi di dunia. Padahal laporan dari Kopenhagen Summit ternyata tidak memasukkan Indonesia, bahkan di 10 besar pengemisi GRK di dunia. Aneh memang, sejak awal 1980-an hingga kini serangan tersebut konsisten dilakukan dan objek (sasaran) adalah sama yaitu minyak kelapa sawit. Ini memberi penegasan yang makin kuat bahwa yang menjadi concern mereka yang menyerang bukanlah masalah kolesterol, asap, orang utan atau gas rumah kaca tetapi adalah industri kelapa sawit itu sendiri. Sejak 2 tahun lalu, secara mengejutkan, minyak sawit yang mayoritas dihasilkan dari Indonesia dan Malaysia itu telah menguasai pasar minyak nabati dunia dengan market share 27%, mengalahkan soy oil yang selama puluhan tahun menjadi pemimpin pasar. Inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab minyak sawit mulai diserang oleh Barat dan dihambat perdagangan serta perkembangannya dengan segala dalih ilmiah bahwa minyak sawit merusak iklim dunia.Sejalan dengan pertambahan penduduk dan kenaikan konsumsi per kapita, diperkirakan kebutuhan minyak nabati pada 2020 adalah 234 juta ton (Chandra, 2009) untuk memenuhi konsumsi 7,8 miliar penduduk di seluruh dunia. Ini artinya peningkatan 50% dari tingkat kebutuhan 2005. Dari mana sumber minyak nabati tersebut? Dengan asumsi konservatif tingkat pertumbuhan rata-rata 8 tahun terakhir dan posisi market share 2008 tidak berubah sampai dengan 2020, kebutuhan 234 juta ton tersebut harus dipenuhi dengan ekspansi lahan 3 juta hektare (ha) untuk kelapa sawit, 2,1 juta ha untuk kedelai, 9,2 juta ha untuk bunga matahari dan 14,2 juta ha untuk mpeseed. Sebaliknya, jika kelapa sawit digantikan dengan oilseeds lainnya, dan kenyataan bahwa produktivitas kelapa sawit mencapai 4-10 kali oilseeds lain, penambahan areal yang dibutuhkan adalah tujuh kali lebih besar yaitu menjadi sekitar 21 juta ha.

Moratorium Mustahil

Namun, kelapa sawit menghadapi tantangan dan serangan Greenpeace di Mata Mereka

71


dari pressure group (LSM) untuk melakukan moratorium ekspansi kebun baru. Alasannya, ekspansi kebun baru dilakukan dengan membuka hutan dan lahan gambut yang kaya akan kandungan karbon. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia, moratorium deforestasi mustahil dilakukan. Upaya peningkatan produktivitas tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan ekspansi sama sekali. Di mana ekspansi lahan sebesar 28 juta ha bisa dilakukan tanpa deforestasi? Indonesia dan Malaysia akan melakukan deforestasi sebesar 3 juta ha sementara negara produsen tiga oil seeds lainnya akan melakukan deforestasi lagi sebesar 25 juta ha. Di sini ketidakadilan itu. Kelapa sawit diminta untuk berhenti tetapi tidak untuk oil seeds lainnya. Perkebunan kelapa sawit pun seharusnya berperanan positif dalam menyerap karbon dari leaf area index yang tinggi, efisiensi energi input-output yang tinggi serta produktivitas hasil yang sangat tinggi menyebabkan kelapa sawit memiliki net emisi yang rendah jika dibandingkan dengan tanaman oil seeds (minyak nabati) lainnya. Inilah tantangan berat yang dihadapi industri sawit nasional. Tahun ini RSPO akan mengusulkan standar baru mengenai prinsip dan kriteria yang berkaitan dengan GRK. EU akan menerapkan standar proses produksi biofuels feed stocks. Inti keduanya adalah memberlakukan standar yang sangat ketat dan sulit dipenuhi oleh kelapa sawit Indonesia jika ingin diperdagangkan di Eropa. Untuk menghadapi situasi tersebut, Indonesia tidak boleh tinggal diam. Pengusaha bersama pemerintah harus secara bersama-sama memfokuskan diri pada upaya-upaya sebagai berikut . Pertama, pemerintah segera menetapkan Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) System dan pengusaha segera mengimplementasikannya, sebagai bentuk komitmen terhadap UU dan regulasi Indonesia. Kedua, pemerintah mengkaji regulasi EU mengenai energi terbarukan (Renewable Energy Di-rective/RED) yang jika terbukti merupakan diskriminasi perdagangan, bisa membawanya ke forum WTO.

72

Greenpeace di Mata Mereka


Ketiga, pemerintah bersama dunia usaha lebih meningkatkan kegiatan dan kemampuan riset sebagai counter tuduhan Barat yang dipublikasikan dalam bentuk hasil riset di berbagai jurnal ilmiah dan media massa. Keempat, pemerintah bersama dunia usaha aktif melakukan diversifikasi pasar dengan terus berupaya mengembangkan pasar baru di luar Eropa.Kelima, perlunya semua asosiasi bidang kelapa sawit bersatu dan kompak menghadapi serangan Barat dengan mengambil sikap (penolakan) yang tegas jika temyata ada upaya pemaksaan standar. (Bisnis Indonesia, 16 Januari 2010)

C. Greenpeace Jangan Tebang Pilih, Dahlan Iskan, Direktur Utama PLN Jika Greenpeace menilai PLTU merusak lingkungan karena menggunakan bahan bakar batubara dan dilarang penggunaannya, maka pemusnahan PLTU harus dimulai dari negara-negara maju dengan pendapatan perkapita di atas 20.000 dolar AS. Lalu lima tahun kemudian negara-negara yang pendapatan perkapita di atas 15.000 dolar AS. Lima tahun kemudian di atas 10.000 dolar AS. Lima tahun kemudian di atas 5.000 dolar AS. Terakhir yang di bawah 5.000 dolar AS. (Detik, 20 Oktober 2010)

D. Jangan Ajari Kami Soal PLTU, Hatta Rajasa, Menko Perekonomian Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta Greenpeace untuk tidak terlalu mencampuri urusan kebijakan energi Indonesia. ‘’Kalau soal lingkungan, kami tidak usah diajari,’’ kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2010. Tak hanya para menteri, Presiden, menurut Hatta telah berkomitmen bahwa Indoensia dengan sukarela akan menurunkan emisi hingga 26 persen. ‘’Jadi jangan ajari kami soal itu (larangan mendirikan PLTU),’’ kata dia. (VIVAnews, Selasa, 19 Oktober 2010, 21:01 WIB). Greenpeace di Mata Mereka

73


Hatta Radjasa juga mengatakan Indonesia tidak ingin diperlakukan tidak adil akibat tudingan perusakan lingkungan yang dialamatkan kepada Indonesia. Hatta mengatakan, jangan sampai tudingan-tudingan yang memojokkan Indonesia menjadi taktik dagang untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak lain. “Ini jangan sampai menjadi taktik dagang untuk kepentingan mereka,� katanya. Selain itu, Hatta juga me-ngaku bahwa pemerintah akan aktif mengklarifikasi soal tudingan kerusakan lingkungan ke dunia internasional. “Kita juga harus kencang menjelaskan. Jangan sampai itu menjadi barrier,� kata Hatta. (Antara, 26 Agustus 2010)

E. Pemerintah Punya Data Komplet Kenapa Melarang Greenpeace, Marzuki Alie, Ketua DPR RI Terkait keinginan Greenpeace yang akan memasukan kapalnya, Rainbow Warrior, ke Indonesia, kalau pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melarang kunjungan kapal tersebut, saya nilai sudah benar itu. Pelarangan itu pasti disertai pertimbangan dan bukti yang jelas dan pertimbangan strategis. Saya yakin, pemerintah memiliki data yang sangat lengkap terkait segala aktivitas para aktivis Greenpeace. Pemerintah pastinya memiliki data yang sangat komplet. Tidak akan sembarangan melarang mereka masuk ke Indonesia. (Rakyat Merdeka, 18 Oktober 2010)

F. Kehadiran Greenpeace Sering Rugikan Kepentingan Nasional, Said Agil Siradj, Ketum PBNU Terkait desakan sejumlah pihak yang ingin mengusir Greenpeace dari Tanah Air, saya menyerukan pentingnya kedaulatan bangsa. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia harus memiliki harga diri, jati diri, dan prinsip yang harus dipertahankan. Tidak boleh sampai terjual ke bangsa asing. Meski sebagai negara terbuka di era globalisasi ini kita harus mau membuka diri termasuk menjalin kerjasama dengan

74

Greenpeace di Mata Mereka


negara lain, namun harus tetap menjaga harga diri bangsa. Harus diakui, aktivitas Greenpeace dan perusaha-an asing di Indonesia seringkali merugikan kepentingan nasional. Kehadiran perusahaan tersebut tidak terlalu berdampak positif kepada Indonesia. (Media Indonesia, 18 Oktober 2010)

G. Jika Greenpeace Merusak Citra Harus Dilawan, Irman Gusman, Ketua DPD RI Jika kampanye LSM asing seperti Greenpeace dianggap merusak citra produk Indonesia maka kegiatan itu harus dilawan termasuk dengan menerapkan hukum-hukum di Indonesia. Jika kampanye di Indonesia maka kita bisa jerat dengan pasal-pasal menyebarkan fitnah dan informasi palsu atau perbuatan tidak menyenangkan. Jika kampanye perusakan citra produk Indonesia dalam tataran global maka Indonesia bisa mengadukan ke World Trade Organization bahwa ada upaya tidak fair untuk merusak citra produk Indonesia. Terkait perlu tidaknya perangkat undang-undang (UU) guna mengaudit LSM asing, ia menjelaskan, LSM merupakan lembaga yang pembinaannya berada di bawah Kemendagri sehingga tinggal dibuat aturan tentang audit yang digodok Kemendagri. Apakah perlu audit itu harus dikaji lebih dulu, yang penting tujuannya agar LSM asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan solusi. (Antara, 20 Oktober 2010)

H. Greenpeace Jangan Campuri Kebijakan Indonesia, Pakar kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora Pakar kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Ir Ricky Avenzora, MScF meminta Greenpeace tidak mencampuri kebijakan luar negeri Indonesia. "Pernyataan kecewa Greenpeace terhadap Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam hal perizinan bagi kapal RainGreenpeace di Mata Mereka

75


bow Warrior bukan saja tergolong tidak etis, namun juga bersifat sangat tendensius mencampuri kebijakan RI," katanya di Bogor, Minggu. Pada Rabu (20/10) melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez menyatakan prihatin dan kecewa dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang tidak mengizinkan kapal Greenpeace, Rainbow Warrior II, melakukan perjalanan ke Indonesia. Ia menyatakan, Rainbow Warrior adalah kapal kampanye lingkungan secara damai. "Kapal ini telah berlayar selama 21 tahun dan mempunyai reputasi sebagai bagian penting dari kampanye penyelamatan lingkungan yang telah berkunjung ke semua kawasan di dunia," katanya. (ANTARA, Minggu, 24 Oktober 2010)

I. REDD Bukan Solusi Pemanasan Global, Rivani Noor Direktur Childbirth and Postpartum Professional Association Jambi Skema mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi atau "Reducing Emissions from Deforestation and Degradation" (REDD) bukan solusi untuk mengurangi dampak pemanasan global, kata Direktur Childbirth and Postpartum Professional Association Jambi, Rivani Noor. Menurut dia, skema REDD untuk mengatasi perubahan iklim adalah sebuah ketidakadilan. Perundingan-perundingan di badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) memunculkan REDD yang secara sederhana adalah upaya untuk menurunkan emisi karbon dari keberadaan hutan. Negara-negara yang berkeinginan dan mampu untuk menurunkan emisi dari hutan akan diberikan kompensasi secara finansial untuk kegiatan tersebut. Dengan kata lain merupakan mekanisme penyediaan dana bagi negara-negara berkembang untuk melindungi hutan agar dapat menyerap karbon yang dihasilkan oleh negara-negara maju. Ia mengatakan, setelah membayar kepada negara-negara

76

Greenpeace di Mata Mereka


yang memiliki banyak hutan, negara maju tetap bisa membuang emisi mereka tanpa batasan karena merasa sudah membayar kompensasinya. Negara-negara maju yang menghasilkan emisi karbon melalui industri di negaranya dianggap telah memberikan sumbangsih untuk mengatasi perubahan iklim dengan hanya membayar kompensasi kepada negara-negara yang bersedia untuk menjaga hutan melalui skema REDD. Termasuk Indonesia, kata dia, yang telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen sampai dengan tahun 2020. "Sebuah ketidakadilan ketika negara seperti Indonesia berkewajiban untuk menurunkan emisi karbon dengan cara menjaga hutan, sementara di sisi yang lain negara-negara maju tetap tidak mau menurunkan emisi karbon yang dihasilkan dari cerobong asap industri yang berasal dari negaranya," ujarnya. Rivani menegaskan, skema REDD yang digagas untuk mengatasi perubahan iklim bukanlah solusi yang baik untuk menurunkan emisi karbon, karena negara-negara industri (Annex I) seperti Amerika Serikat, Jepang, Norwegia, Inggris, Cina tidak bersedia menurunkan emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas industri mereka. Mereka hanya memberikan dana kompensasi kepada negara-negara yang memiliki hutan. Sedangkan negara-negara berkembang yang diminta untuk menjaga hutan sebagai kawasan penyerap karbon yang dihasilkan negara-negara industri dengan imbalan akan mendapatkan dana kompensasi, juga setengah hati menjaga hutan mereka. "Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya izin HTI dan perkebunan Kelapa sawit serta izin pertambangan yang dikeluarkan di kawasan hutan oleh pemerintah Indonesia," sesalnya. Selain itu, adanya rencana melegalkan aktivitas pertambangan di kawasan hutan melalui RTRW merupakan contoh dari ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan mitigasi perubahan iklim. Upaya pemerintah melakukan restorasi hutan dengan mengGreenpeace di Mata Mereka

77


gusur masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam hutan, bukanlah semata-mata untuk melestarikan lingkungan melainkan untuk mendapatkan pendanaan dari skema REDD. Sehingga skema REDD yang sedang dalam pembahasan dan besar kemungkinan akan diterapkan pada tahun 2012 menggantikan Protokol Kyoto dapat dikatakan bahwa merupakan skema palsu, katanya. (ANTARA, Minggu, 24 Oktober 2010)

J. Awas "Eco Colonialism", Prof Dr Jonotoro, pakar gambut Seorang pakar gambut berpendapat, maraknya kampanye penyelamatan lingkungan yang dibalut misi perdagangan karbon sarat kepentingan asing yang dikenal dengan "eco colonialism". "Perdagangan karbon yang terjadi saat ini merupakan bentuk penjajahan baru ekologi, atau yang disebut `eco colonialism`," ujar pakar gambut, Prof Dr Jonotoro, dalam diskusi peringatan 30 tahun Walhi, di Taman Kota Pekanbaru, Minggu (17/10). Dosen luar biasa Universitas Lancang Kuning, Riau itu menjelaskan, negara maju telah berhasil menekan Indonesia melakukan penyelamatan hutan terutama hutan rawa gambut yang masih tersisa dengan iming-iming dana bantuan. Dengan imbalan 1 miliar dolar AS, maka pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan "Letter of Intent" dengan Norwegia, di Oslo, pada 26 Mei 2010 dan sepakat melakukan moratorium (penghentian) penebangan hutan . "Itu sama saja dengan orang menumpang kencing di tempat kita, dan karena kita miskin, maka kita menerima saja perlakuan itu. Tak masalah apakah itu kotoran bau atau tidak," katanya. Karena itu, lanjutnya, pemerintah Indonesia harus bersikap hati-hati dalam menyikapi berbagai bantuan baik dalam bentuk pinjaman atau hibah dana asing dalam perdagangan karbon. "Jadi pemerintah harus hati-hati menyikapi bantuan asing, apalagi ternyata 60 persen hasil perdagangan karbon diberikan ke perusahaan. Sedangkan pemerintah hanya menda-

78

Greenpeace di Mata Mereka


patkan 40 yang dibagi masing-masing 20 persen pusat dan daerah," katanya lagi. (ANTARA, Minggu, 17 Oktober 2010)

K. Greenpeace Jangan Pernah Menginjak Indonesia, Amien Rais, Mantan Ketum PP Muhammadiyah Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais tak menyangkal selama ini aktivis Greenpeace terus berjuang di bidang lingkungan hidup meski terkadang caranya mungkin kurang pas. Namun, terkait dugaan penggunaan data palsu untuk menyerang produk-produk nasional, hal itu menjadi urusan Greenpeace. "Selama Greenpeace selalu menggunakan data valid, itu akan mendapat dukungan penuh dari seluruh bangsa. Tetapi, kalau ternyata palsu, itu akan menjadi proses bunuh diri bagi Greenpeace itu sendiri," ujar Amien. Oleh karena itu, kata Amien, untuk membuktikan mana yang benar, sebaiknya pemerintah beradu data dengan Greenpeace. "Kalau sampai terbukti melakukan pemalsuan data, jangan pernah menginjak Indonesia lagi. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan tindakan tegas. Tapi kalau memang betul, mereka harus didukung," tegasnya. (Media Indonesia. com, Selasa, 26 Oktober 2010)

L. Bila Perlu Tetap Bersikukuh Menolak Mereka, Asmar Arsyad, Sekjen Apkasindo Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad meminta pemerintah waspada dengan kehadiran Greenpeace di Indonesia, termasuk rencana kedatangan kapal mereka, Rainbow Warrior, ke Indonesia. Bila perlu tetap bersikukuh menolak mereka. "Hati-hati terhadap agenda Greenpeace," kata Asmar. Asmar meminta pemerintah tidak takut terhadap hal yang berbau Eropa, terutama jika ada kegiatan dapat dikatakan kolonialisme baru karena hal itu dapat merugikan Indonesia. Asmar menegaskan, pengusaha dan petani sawit sangat mencintai lingkungan. Mereka membuka lahan sawit setelah Greenpeace di Mata Mereka

79


mendapat izin resmi dari pemerintah. "Justru Eropa yang paling banyak merusak lingkungan,� kata dia. (ANTARA.COM, Senin, 18 Oktober 2010)

M. Menlu Bantah Persulit Kapal Greenpeace, Menlu Marty Natalegawa Kementerian Luar Negeri membantah telah mempersulit prosedur bagi kapal "Rainbow Warrior" milik lembaga swadaya masyarakat Greenpeace yang hendak memasuki perairan Indonesia. "Tidak ada kesan dan niat sama sekali untuk pemerintah membatasi atau mempersulit siapa pun juga, namun itu semua ada proses dan persyaratan untuk memasuki Indonesia," jelas Menlu Marty Natalegawa kepada wartawan seusai acara pelantikan Sekretaris Jenderal Kemlu di Jakarta, Senin. Berdasarkan informasi yang diterima, kata Menlu, Rainbow Warrior mengajukan permohonan untuk mema-suki Indonesia selama tiga bulan untuk kegiatan pariwisata, namun hanya menjelaskan enam hari kegiatan dalam surat permohonannya. Menlu juga ingin menggarisbawahi bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dalam perlindungan lingkungan, tetapi agen yang mewakili izin kapal Greenpeace tersebut tidak menjelaskan secara detil rencana kegiatan mereka selama tiga bulan di Indonesia. (ANTARA.COM, Senin, 18 Oktober 2010)

N. Greenpeace itu Invisible Devils, Boni Hargens, Pengamat Politik UI Pengamat Politik UI Boni Hargens menegaskan, tak ada satu pun LSM asing yang tidak membawa muatan nilai-nilai dalam aktivitasnya di Indonesia, termasuk Greenpeace. Sebagai bagian dari kekuatan global, bisa dipastikan keberadaan Greenpeace di Indonesia untuk membawa kepentingan-kepentingan global. “Mereka-mereka itu invisible devils, setansetan yang tidak kelihatan dari luar. Keberadaannya perlu diauit karena ditengarai merugikan kepentingan nasional,� ujar Boni Hargens. Boni Hargens juga menegaskan, audit tersebut akan mem-

80

Greenpeace di Mata Mereka


buka secara transparan siapa yang memberikan dana kepada Greenpeace dan apakah donatur itu mempunyai kepentingan untuk menjatuhkan citra produk Indonesia. "Keberadaannya perlu diauit karena ditengarai merugikan kepentingan nasional," ujarnya. (Politik Indonesia.com, 20 Oktober 2010)

O. Tekan Gerakan LSM, Teguh Juwarno, Sekretaris Fraksi PAN Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno menyarankankan, solusi alternatif guna menekan pergerakan LSM asing yang dicurigai mencederai kepentingan nasional adalah dengan menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik. "Dengan menggunakan UU tersebut, sumber dana dan berapa jumlah dana yang dimiliki lembaga itu bisa terbuka secara transparan," pungkasnya. (OKEZONE.COM, 18 Oktober 2010)

P. Preseden Buruk Greenpeace, Syahganda Nainggolan, Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMO Syahganda Nainggolan mempertanyakan kredibilitas Greenpeace. Menurut dia, jika temuan audit ITS Global terbukti, hal tersebut merupakan preseden buruk bagi Greenpeace. Dia menilai, ulah Greenpeace selama ini sudah sangat meresahkan khususnya bagi kalangan petani. "Yang jelas, kita ikut prihatin atas temuan itu. Kalau memang Greenpeace terbukti menggunakan data palsu, mereka harus segera ditindak. " tukasnya pada INDOPOS, di Jakarta kemarin (5/10/2010). Menurut Syahganda yang kini sedang menyelesaikan gelar doktoralnya di Universitas Indonesia, guna membuktikan apakah Greenpeace menggunakan data palsu, pemerintah perlu segera membentuk komisi independen yang bertugas melakukan pengecekan langsung ke lapa-ngan. Dengan begitu, segala tuduhan yang dialamatkan Greenpeace selama ini bisa diketahui dengan pasti. "Nah. kalau Greenpeace ternyata betul menggunakan data palsu, mereka diusir saja," ujarnya. Greenpeace di Mata Mereka

81


Lebih jauh, Syahganda juga meminta Greenpeace mengumumkan sumber dananya kepada publik. Alasannya, untuk menjamin apakah Greenpeace benar-benar independen atau justru didanai oleh pihak-pihak tertentu. "Sampai sekarang Greenpeace belum pernah mengumumkan sumber dananya secara transparan ke publik. Ini tentu menjadi tanda tanya. Kita tidak tahu. Greenpeace sebenarnya bekerja pada siapa. Apakah memang mumi memperjuangkan lingkungan hidup?" tanya dia. (Indo Pos, 06 Oct 2010/Batavias.com, 6 Oktober 2020)

Q. Setuju, Greenpeace Ditolak, Azis Syamsudin, Anggota Komisi III DPR RI Pemerintah perlu mewaspadai agenda terselubung merapatnya kapal milik Greenpeace, Rainbow Warrior, ke pelabuhan Tanjung Priok hari ini. LSM internasional itu diduga membawa misi sistematis pihak asing untuk menekan produk-produk Indonesia menjelang pasar bebas 2014. "Makanya, saya setuju dengan ditolaknya kapal Greenpeace, Rainbow Warriors yang berniat merapat ke Indonesia,"ujar anggota Komisi III DPR RI Azis Syamsudin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/10). Aziz mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kedatangan kapal tersebut jika mereka memiliki agenda terselubung yang terkait dengan persaingan perdagangan. Apalagi, menurutnya, sebelum kasus Indomie, Greenpeace secara terbuka telah melakukan black campaign (kampanye hitam) terhadap produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dari Indonesia. "Saya curiga, kasus Indomie merupakan rangkaian kampanye Greenpeace di Tanah Air yang menuding adanya kerusakan lingkungan untuk menolak produk CPO kita. Saya khawatir itu merupakan agenda melemahkan perekonomian, harkat, dan martabat bangsa," tegasnya. (Media Indonesia. com, Rabu, 13 Oktober 2010)

82

Greenpeace di Mata Mereka


R. Kaji Ulang Kehadiran Greenpeace, Pande Raja Silalahi, Ekonom CSIS Ekonom CSIS Pande Raja Silalahi mendesak, pemerintah agar meninjau ulang kehadiran LSM Greenpeace di Indonesia. Hal ini terkait maraknya pemberitaan jika Greenpeace kerap menggunakan data palsu dan menyerang sejumlah perusahaan di berbagai Negara termasuk Indonesia Jika tudingan tersebut benar, Pande menyarankan agar pemerintah menetapkan Greenpeace sebagai organisasi yang tidak kredibel dan melakukan penuntutan. “Kalau terbukti, dituntut saja Greenpeace karena telah merugikan kepentingan nasional. Pemerintah harus turun tangan,” tandasnya dalam rilis yang diterima okezone, Jumat (1/10/2010). Dia mewanti-wanti jika Greenpeace merupakan kaki tangan asing yang sengaja ditempatkan di Indonesia. Untuk itu, sikap pemerintah untuk melakukan revitalisasi mendesak dilakukan. “Jangan-jangan mereka kaki tangan asing di sini. Tetapi, apapun alasannya, kalau sudah merugikan kepentingan nasional, perlu diberikan sanksi tegas,” tambah dia. Menurut dia, Greenpeace memang terkadang naif dan cenderung kekurangan data. Dari pengalamannya, Pande pernah terlibat perdebatan dengan Greenpeace pada 1986 di Brussels. “Waktu itu kita berdebat tentang kondisi hutan Indonesia terutama Kalimantan. Greenpeace tidak tahu bahwa penyebab kerusakan hutan itu akibat kemiskinan,” kenang dia. (OKEZONE.COM, 1 Oktober 2010)

S. Greenpeace Layak Diusir, Ichwan Sam, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, Ichwan Sam menyatakan kalangan ulama percaya penuh kepada pemerintah untuk melakukan tindakan sesuai hukum untuk menindaklanjuti kasus dugaan data palsu yang digunakan Greenpeace. "Indonesia negara berdaulat, ada perangkat hukumnya. Jadi, kalau pemerintah menilai Greenpeace layak diusir, lakukan Greenpeace di Mata Mereka

83


saja," katanya. Dia menambahkan terungkapnya data palsu Greenpeace bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengkaji ulang kehadiran Greenpeace di Tanah Air. "Terungkapnya data palsu itu merupakan track record yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan," tambahnya. (Inilah.com, 25 Oktober 2010)

T. Ulama Setuju Greenpeace Ditinjau Ulang, Habib Abdurrahman Alhabsy, Tokoh Ulama Habib Abdurrahman Alhabsy mengatakan, jika terbukti telah merugikan kepentingan nasional, kehadiran LSM asing seperti Greenpeace sudah layak untuk ditinjau ulang. "Siapapun dan apapun motifnya, kalau memang dinilai melanggar kedaulatan bangsa, itu bisa ditinjau ulang kehadirannya," ujarnya. Ia menambahkan, ia bersama ulama-ulama lainnya akan berpendapat sama jika intervensi pihak asing dirasakan telah mengganggu kepentingan nasional. "Saya kira, ulama yang lain pun akan setuju saja bila kehadiran Greenpeace ditinjau ulang kalau memang benar-benar merugikan kepentingan nasional," tambahnya. Bahkan, Habib menjelaskan, kehadiran LSM asing seperti Greenpeace bisa saja diusir dari Indonesia jika masyarakat merasa dirugikan. Memang, sambung dia, kekuatan asing memang sejak dulu seringkali merusak kepentingan nasional. Sebab itu, lanjutnya, seluruh lembaga asing seharusnya disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. "Hukum harus ditegakkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun yang masuk ke Indonesia harus patuh terhadap hukum Indonesia," tandasnya. (Investor Daily, Selasa 36 Oktober 2010)

U. Greenpeace Tak Perlu Ditanggapi “Untuk apa ditanggapi. Dipikirin aja gak perlu. Biarin sajalah, gak usah dipikirin,� ujar Lalu Mara Satria Wangsa, juru bicara Aburizal Bakrie, pemilik pertambangan batu bara Kaltim

84

Greenpeace di Mata Mereka


Prima Coal (KPC) kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/11). Menurut Lalu Mara, Greenpeace tidak memberikan kontribusi apa pun kepada negeri ini. “Memangnya apa yang dia berikan kepada negeri ini. Menciptakan lapangan kerja? Tidak. Memberikan kesejahteraan buat masyarakat banyak? Apa lagi, tidak sama sekali,” tandasnya. Lalu Mara mengatakan desakan Greenpeace dan kedua LSM agar pemerintah Indonesia menghentikan pemakaian batubara sangat tidak rasionil. Sebab, batu bara merupakan salah satu sumber devisa negara yang besar. Selain itu, sangat banyak masyarakat yang kehidupannya tergantung dari hasil batu bara. “Di sana ada jutaan orang yang kehidupannya sangat tergantung dari batu bara,” katanya. Lalu Mara yakin pemerintah tidak mungkin menanggapi kritikan yang dilontarkan Greenpeace. Apalagi Indonesia merupakan negara berkembang yang masih sangat membutuhkan pendapatannya dari hasil tambang. (Media Indonesioa. com, Jumat, 05 2010)

P. Greenpeace Agar Ikuti Aturan Indonesia Ketua Umum Alumni IPB, Said Didu memperingatkan LSM asing Greenpeace agar tidak menjelek-jelekkan dua peneliti dari IPB, Yanto Santosa dan Bambang Hiro Saharjo. Dia juga meminta Greenpeace mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. “Kalau Greenpeace mengatakan kedua peneliti tersebut antek-antek dan jubir perusahaan, berarti Greenpeace tidak menghormati etika ilmiah,” katanya kepada wartawan di Jakarta, hari ini. Sebagai ilmuwan, kedua guru besar IPB itu diyakini memiliki dasar yang kuat untuk mengeluarkan pernyataan terkait definisi deforestasi. Mereka tidak mungkin mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai peneliti yang selalu mengedepankan prinsip keilmuan berbasis ilmiah. “Saya yakin betul integritas kedua peneliti itu,’’ ujarnya. Dalam satu penelitian, sering terjadi perbedaan metodologi yang digunakan pada objek yang sama. “Tentu hasilnya juga akan berbeda. Padahal seharusnya indikator-indikator yang Greenpeace di Mata Mereka

85


dipakai harus sama,� tandas dia. Karena berada di Indonesia, tentu harus tunduk pada perundangan negara Indonesia. “Sebagai Ketua Umum Alumni IPB, saya mendesak agar seluruh kegiatan penelitian apapun yang menyangkut Indonesia, harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh menggunakan indikator-indikator luar negeri. Peneliti asing itu masuk ke negara kita harus ada izin. Jadi, tidak boleh menggunakan indikator-indikator yang dipakai di luar di negeri lalu diterapkan secara umum di negara kita. Penelitian itu harus dibantah dengan penelitian. Tidak boleh saling mengejek,� kata Sekretaris Menteri Negara BUMN ini menanggapi pernyataan Juru Kampanye Greenpeace, Bustar Maitar. (Bisnis Indonesia.com, Senin, 08/11/2010)

86

Greenpeace di Mata Mereka


KESIMPULAN - Pendiri sekaligus mantan direktur Greenpeace, Patrick Moore mengkritik bahwa aksi kampanye Greepeace memiliki “agenda terselubung” dan basis data ilmiah yang digunakan sangat lemah. Dalam artikelnya bertajuk “Why I Left Greenpeace”, Patrick Moore mengatakan, Greenpeace yang sekarang lebih mengedepankan kepentingan atau agenda politis daripada objektivitas berbasis ilmiah. - Artikel Patrick Moore memuat kecerobohan Greenpeace dalam mengkampanyekan anti penggunaan DINP (Diisonyl Phthalate), sejenis bahan kimia yang banyak digunakan untuk produk plastik guna melenturkan. Greenpeace mengkampanyekan pemboikotan penggunaan DINP dan memaksa perusahaan besar seperti Wal-Mart dan Toys “R” Us untuk pindah ke produk-produk yang tidak menggunakan DINP. Kampanye tersebut membuat beberapa negara Eropa dan Israel melarang penggunaan DINP. Belakangan, setelah dilakukan serangkaian riset ilmiah, hasilnya membuktikan bahwa DINP ternyata tidak berbahaya. - Di Indonesia, Greenpeace juga menekan pemerintah Indonesia membatalkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batubara. Desakan itu disampaikan bersamaan dengan peluncur-an laporan "Batubara mematikan: Biaya tinggi untuk batubara murah, bagaimana rakyat Indonesia membayar mahal untuk bahan bakar terkotor di dunia." Padahal, pembangunan PLTU bertenaga batubara untuk mengatasi krisis listrik di Tanah Air. Anehnya, banyak negara maju yang mengoperasikan lebih banyak PLTU diban-ding Indonesia, namun Greenpeace tak memprotes mereka. - Greenpeace juga menekan Indonesia di sektor lain. Dengan dalih merusak hutan, Greenpeace berkoar-koar di luar negeri dan meminta agar perusahaan asing (Wal-Mart, Hewlett-Packard, Carrefour, dan KFC) memboikot produk kertas Kesimpulan

87


asal Indonesia. Anehnya lagi, Greenpeace belum sekalipun memprotes Freeport yang nyata-nyata telah merusak alam di Papua. Begitupun terhadap Amerika yang enggan menurunkan emisi di negaranya, Greenpeace malah bungkam. - Badan Organisasi Pangan Dunia (FAO), IJ Burke yang mengatakan, sebenarnya banyak negara termasuk Indonesia yang mengembangkan produk kehutanan dengan berlandaskan pembangunan berkelanjutan. Namun hal itu seringkali diabaikan. Bahkan Tim Bartley dari Indiana University, Bloomington, AS dalam artikelnya menulis bahwa kini semakin banyak peraturan pasar yang didorong atas inisiatif korporasi, bukan oleh pemerintah, misalnya lewat WTO. - Tekanan terhadap negara berkembang tidak hanya dilakukan melalui NGO Greenpeace, tapi juga oleh negara-negara maju yang dimotori Amerika Serikat. Misalnya saja tentang upaya mereka untuk menghapuskan konvensi Protokol Kyoto tentang perubahan iklim. Menyikapi hal itu, baik Indonesia maupun negera berkembang lainnya mengambil sikap waspada. Menurut Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Agus Purnomo, manuver dari negara maju yang berusaha menghilangkan Protokol Kyoto tersebut untuk mengakomodir ketidaksukaan Amerika Serikat (AS) terhadap Protokol Kyoto. - Hasil Panel Antar-Pemerintah dari Badan Dunia untuk Perubahan Iklim (IPCC UNFCCC) bahwa para peneliti dunia menyatakan pada 2100 akan terjadi kenaikan suhu global sampai 2 derajat Celcius yang akan meng-akibatkan perubahan iklim dunia. Untuk itu, negara-negara maju dalam Annex-1 Protokol Kyoto diwajibkan menurunkan emisi karbon secara agregat sampai 40 persen pada 2020. - Tudingan Greenpeace yang dilancarkan bertubi-tubi kepada Indonesia, ternyata hanya bohong belaka. Misalnya tudingan soal Indonesia sebagai penyumbang emisi CO2 (atau gas rumah kaca) ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan China, berdasarkan data emisi CO2 yang baku dari Word

88

Kesimpulan


Development Indicator (WDI, 2010), Indonesia berada pada urutan ke-19, dengan jumlah emisi 333 MtCO2e (megaton CO2 equivalent). Padahal German Watch menempatkan Indonesia sebagai negara nomor 23 dalam climate change performance index, jauh lebih baik dari singapura dan Malaysia. - Tudingan soal Indonesia merupakan penyebab utama krisis pemanasan global pun tidak mendasar, karena faktanya, penyebab utama krisis pemanasan global adalah Amerika, China, serta negara-negara maju anggota Uni Eropa yang dihasilkan dari kegiatan industrinya. Sementara industri Indonesia tidak sebanding dengan negara-negara tersebut. Emisi yang dihasilkan Indone-sia lebih disebabkan titik api saat musim kemarau di area gambut dan lahan kritis. - Begitu juga tudingan soal Indonesia sebagai negara dengan kerusakan hutan tertinggi di dunia. Faktanya, berdasarkan laporan The Global Forest Resources Assessment 2010 dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), dalam sepuluh tahun terakhir, Brasil rata-rata kehilangan 2,6 juta hektar hutan setiap tahunnya, dibandingkan dengan 2.900.000 hektar pertahun pada 1990-an. Sementara Indonesia hanya kehilangan 0,5 juta hektar pertahun pada periode yang sama. - Kebohongan lainnya yang dilontarkan Greenpeace adalah soal semakin menurunnya populasi orang utan. Greenpeace menuding perkebunan sawit membahayakan orang utan. Padahal faktanya, minimnya populasi orang utan disebabkan oleh ladang dan permukiman manusia. Penyebab utama menurunnya populasi orang utan disebabkan praktik illegal logging, perambahan lahan hutan dan pembakaran ladang, termasuk akibat kemiskinan. Bukan karena perkebunan sawit yang telah dengan jelas diberikan alokasinya pada lahan eks kawasan hutan yang diizinkan. Ini adalah penilaian ahli lembaga Organisasi Pangan dan Pertanian dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional di Indonesia.

Kesimpulan

89


- Wanita Afrika pertama yang meraih Nobel, Wangari Maathai, ketika ditanya bagaimana deforestasi harus dihentikan mengatakan, “Stop kemiskinan.� - Tekanan yang dilakukan negara-negara maju, baik langsung maupun melalui NGO Greenpeace tidak hanya sebatas pada tudingan, tapi sudah pada tingkat kedaulatan. Seperti halnya pernyataan soal Indonesia mempunyai kewajiban penurunan emisi CO2 di bawah pengawasan UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Padahal faktanya, sebagai negara yang terkategorikan non-Annex I, Indonesia tidak mempunyai target penurunan emisi dan tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan jumlah emisinya. Komitmen Presiden RI untuk menurunkan emisi sebesar 26% sebelum tahun 2020 bersifat sukarela dan didasari niat baik sebagai negara yang mempunyai komitmen tinggi pada pembangunan berkelanjutan. - Dalam laporan yang dirilis ITS Global dan dikutip Business Wire pada Minggu (26/9) menyebutkan, Greenpeace kerap menggunakan data dan informasi palsu guna menyerang kredibilitas perusahaan yang jadi target sasaran. ITS Global juga meyakini bahwa Greenpeace telah melakukan kejahatan yang sangat serius. Dalam hal ini, Alan Oxley, Direktur ITS Global mengaku telah mengkaji dokumen bulan Juli 2010 yang bertajuk “Bagaimana Sinar Mas Meluluhkan Bumi.� Dokumen tersebut merupakan laporan yang memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada praktik-praktik kehutanan yang berkelanjutan dari Asia Pulp & Paper (APP) yang berbasis di Jakarta. APP adalah salah satu perusahaan bubur kertas dan kertas terkemuka di dunia. - Ekonom Senior Pande Raja Silalahi menaruh harapan kepada pemerintah agar segera meninjau ulang kehadiran Greenpeace di Tanah Air. Bahkan, jika audit ITS Global tersebut terbukti benar, maka pemerintah wajib turun tangan untuk menuntut Greenpeace sebagai organisasi yang tidak kredibel. Sebab, di Canada sendiri, tempat Greenpeace

90

Kesimpulan


berdiri, pemerintahnya telah menghapuskan status yayasan Greenpeace. Pemerintah Canada menolak permohonan Greenpeace yang telah diajukan selama beberapa kali untuk status yayasan mereka. Bahkan, Meskipun telah mengganti namanya menjadi Greenpeace Environmental Foundation, permohonan mereka tetap ditolak. - Selain di Canada, di New Zealand juga Greenpeace dicabut status yayasannya. Ini disebabkan kegiatan mereka lebih ke arah politis. “Charities Comission di New Zealand telah mencabut status yayasan Greenpeace. Menurut Comission, aktivitas Greenpeace seputar ‘pelucutan senjata dan perdamaian’ lebih ke politis daripada edukasi. Meskipun tidak secara langsung mengadvokasi tindakan ilegal, namun anggota Greenpeace telah bertindak secara ilegal.” - Wajar jika wacana untuk mengusir Greenpeace dari Tanah Air semakin mem-booming. Sebab, kehadiran Greenpeace dianggap telah merugikan kepentingan nasional. Di luar negeri, Greenpeace menyebarkan berita bohong guna menekan perekonomian Indonesia dan negara berkembang lainnya. Cukup banyak aktivis lokal yang sudah menyerukan kepada pemerintah agar segera mengambil sikap yang tegas terhadap Greenpeace. Terutama meminta agar aktivitas Greenpeace segera dihentikan. Mereka menganggap tindakan Greenpeace merupakan ancaman nyata neokolonialisme. - Greenpeace bisa dituntut secara pidana maupun perdata, jika pemerintah mampu membuktikan bahwa data yang dipakainya itu adalah palsu. - Soal adanya moratorium hutan Indonesia, justru sangat berdampak negatif terhadap perekonomian, khususnya di daerah-daerah terpencil. - Organisasi Pangan dan Pertanian PBB telah menyatakan selama bertahun-tahun bahwa penyebab utama deforestasi Kesimpulan

91


di negara berkembang adalah kemiskinan. Hal ini mendorong orang miskin melakukan pembalakan hutan untuk areal pertanian subsisten, perumahan, dan kayu bakar. Data FAO terbaru dengan jelas menunjukkan bahwa penyebab utama penebangan kayu di Asia adalah untuk mendapatkan kayu bakar. - Gerakan kampanye hitam yang dilakukan Greenpeace jelasjelas telah merugikan iklim ekonomi di Indonesia. Tuduhan Greenpeace terhadap sejumlah perusahaan besar Indonesia dipastikan akan berdampak pada melorotnya pendapatan negara. Alasannya, tudingan tersebut berdampak pada menurunnya angka ekspor, khususnya ke negara maju. Tetapi, hal tersebut juga bisa diimbangi melalui peningkatan ekspor ke negara-negara berkembang. Yang pasti, isu kerusakan lingkungan yang gencar dikampanyekan Greenpeace selama ini tidak lebih dari sekedar akal-akalan saja. Tujuannya jelas, yakni menye-rang negara berkembang seperti Indonesia. - Upaya untuk melemahkan perekonomian Indonesia tidak hanya dilakukan melalui aspek kehutanan dengan pengembangan kelapa sawit. Tapi juga melalui aspek perekonomian lainnya, seperti produk mie instan Indomie, produk gula merah, dan permen asal Indonesia oleh Taiwan. - Diduga keras bahwa Greenpeace dibiayai pengusaha asing untuk mematikan industri nasional. Para pengusaha asing tidak mampu bersaing dengan pengusaha nasional, sehingga mereka membayar Greenpeace untuk membuat kekacauan di Indonesia. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan, karena terbukti hanya Indonesia saja yang ditekan oleh mereka untuk mengurangi emisi karbon. Sementara China, negara-negara maju di Eropa dan Amerika dibiarkan begitu saja. - Di balik rencana kedatangan kapal Greenpeace ke Indonesia sudah pasti mengusung agenda terselubung. Untuk itu, dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk bertindak cepat. Pemer-

92

Kesimpulan


intah harus tegas menolak kedatangan kapal itu, sekaligus mengawasi gerak-gerik Greenpeace di Indonesia. - Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah juga mengakui, kapal Greenpeace memang belum bisa berlabuh, karena masih adanya ketidakcocokan agenda yang disampaikan agen penghubung Greenpeace di Indonesia dengan agenda yang diterima Kemenlu dari Greenpeace. Dari hasil analisa, terdapat syarat-syarat dan agenda yang belum sesuai, misalnya tujuan yang akan diusung Greenpeace di Indonesia. Dengan begitu, kehadiran kapal Rainbow Warrior di Indonesia belum bisa dilaksanakan sebelum syarat-syarat administrasi dibereskan terlebih dulu. Dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri belum bisa menerbitkan security clereance sebelum ada kesesuaian agenda antara agen penghubung Greenpeace dan Greenpeace itu sendiri. Artinya, agendanya tidak boleh berbeda. - Anehnya, setelah mereka menghadapi sikap pemerintah dan masyarakat Indonesia yang menolak kehadirannya karena dicurigai memiliki agenda terselubung, barulah mereka membuka mulut bahwa kedatangannya di Indonesia memang memiliki tujuan kampanye, antara lain di Cirebon dan Papua. Bahkan rencananya, mereka akan melaksanakan kampanye di dua wilayah itu selama tiga bulan. - Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan Indonesia tidak ingin diperlakukan tidak adil akibat tudingan perusakan lingkungan yang dialamatkan kepada Indonesia. Jangan sampai tudingan-tudingan yang memojokkan Indonesia menjadi taktik dagang untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak lain. - Pande Raja Silalahi juga mewanti-wanti bahwa Greenpeace merupakan kaki tangan pihak asing yang sengaja ditempatkan di Indonesia. Untuk itu, sikap pemerintah untuk melakukan revitalisasi sangat mendesak dilakukan.

Kesimpulan

93


- Terkait adanya ide berbagai kalangan untuk meninjau ulang kehadiran Greenpeace maupun pihak asing lainnya di Indonesia, pemerintah bisa saja meninjau ulang kehadiran pihakpihak asing di Indonesia jika terbukti telah merugikan kepentingan nasional. - Penolakan Greenpeace tampaknya tidak hanya muncul dari dalam negeri. Beberapa organisasi di luar negeri pun memberikan dukungan penuh kepada Indonesia agar bersikap tegas dan menolak kehadiran NGO yang berbasis di Belanda tersebut. Misalnya saja Consumers Alliance for Global Prosperity (CAGP) dan Institute for Liberty. Keduanya sangat menghargai Angkatan Laut Indonesia yang menghalau kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace dari perairan Indonesia. - Andrew Langer, jurubicara Consumers Alliance for Global Prosperity (CAGP) dan ketua Institute for Liberty, mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: "CAGP memuji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, AL, dan rakyat Indonesia karena menolak upaya Greenpeace mengganggu demokrasi dan peluang pembangunan ekonomi lebih lanjut di negara mereka. Sekarang dengan awal tahap selanjutnya tur propaganda Greenpeace di Asia Tenggara, semua negara lain di kawasan ini harus bergabung dengan Indonesia dalam menentang kebijakan pro-kemiskinan yang didukung oleh juru kampanye organisasi tersebut.� - Negara maju memang terlalu banyak menuntut kepada negara-negara berkembang. Tak terkecuali soal tuntutan agar Indonesia menghentikan pemanfaatan kawasan hutan produksi. Alasannya untuk menekan emisi karbon. Jelas tuntutan itu sulit diterima, karena jika dipenuhi maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara investor asing sendiri tidak menghiraukan kewajibannya membayar konpensasi karbon konservasi keIndonesia. - Agar seluruh kegiatan penelitian apapun yang menyangkut Indonesia, harus mengikuti peraturan perundangan yang

94

Kesimpulan


berlaku di Indonesia. Tidak boleh menggunakan indikatorindikator luar negeri. Peneliti asing itu masuk ke negara kita harus ada izin. Jadi, tidak boleh menggunakan indikator-indikator yang dipakai di luar di negeri lalu diterapkan secara umum di negara kita. Penelitian itu harus dibantah dengan penelitian.

Kesimpulan

95


96


REFERENSI 1. Apindo Curiga Greepeace Bermain untuk Agenda Asing, Kamis, 14 Oktober 2010 - 18:08 wib, Muhammad Saifullah – Okezone.com 2. DPR: Kalau Perlu Greenpeace Tinggalkan Indonesia, rakyatmerdeka.co.id, Kamis, 30 September 2010 3. Greenpeace was caught using false and misleading information…, www.businessware.com, Sun, 26 Sep 2010 4. ITS Global audit: http://www.scribd.com/asiapulppaper 5. Wah, Greenpeace Diduga Pakai Data Palsu, By ade.lestarini, okezone.com, Updated: 10/4/2010 6:41 AM 6. Terbukti, Lebih Baik Tinggalkan Indonesia, Indo Pos, 05 Oct 2010 (Batavias.co.id) 7. Dukung SBY, Bendera Belanda Dibakar, INILAH.COM, Jumat, 8 Oktober 2010 8. DPR Dukung Penolakan Kapal Greenpeace, Jan Prince Permata, Okezone.com, Fri 15 Oct 2010 9. Laporan Caught Red-Handed: How Nestlé’s Use of Palm Oil is Having a Devastating Impact on Rainforest, The Climate and Orang-utans, www.greenpeace.org 10.Gerakan Demontrasi 20/10 Ditunggangi Pihak A-sing, INILAH.COM, Sabtu (16/10/2010). 11.Greenpeace, Wikipedia, 5 Oktober 2010 12.Greenpeace Diduga Gunakan Data Palsu untuk Tekan Negara Berkembang, Chandra Setiawan, Rakyat Merdeka, Rabu, 29 September 2010 13.Ditolak Kemlu, Greenpeace Datangi DPR, JPNN, Kamis, 14 Oktober 2010 14.Kapal Greenpeace Bawa Agenda Terselubung, Media Indonesia.com Rabu, 13 Oktober 2010 15.Apindo Dukung Kebijakan Larang Rainbow Warrior, ANTARA News, 14 Okt 2010 16.Kemendag Desak Greenpeace Umumkan Kerusakan Hutan RI, Muhammad Saifullah – Okezone, Senin, 4 Oktober 2010 17."RI Tak Punya Kewajiban Turunkan Emisi Karbon!" - okeReferensi

97


zone.com, 4 Okt 2010 18.Kemlu: Rainbow Warrior ada tujuan lain, Bisnis.com Rabu, 3/10/2010 19.Pemerintah RI Minta Greenpeace Transparan, Rakyat Merdeka.com, Senin, 04 Oktober 2010 20.Rachmat Witoelar Juga Minta Greenpeace Buktikan Data, Rakyat Merdeka.com, Senin, 04 Oktober 2010 21.Greenpeace harus Buktikan Validitas Datanya, Media Indonesia.com, Senin, 04 Oktober 2010 22.Komisi I DPR Tolak Kapal Greenpeace Masuk Indonesia, INILAH.COM, Jumat (15/10/2010) 23.Asing Harus Kompensasi Karbon Konservasi, Jakarta, Kompas, Jumat, 8 Oktober 2010 24.LIRA: Manuver Greenpeace Rusak Citra Indonesia, Rakyat Merdeka.com, Jum'at, 15 Oktober 2010 , 18:49:00 WIB 25.Asing mulai enggan danai sawit, Bisnis Indonesia, 21 Apr 2010 26.Following is our assessment of the rate of progress of Greenpeace Ship 'Rainbow Warrior': - CONFIRMED CREW, Derek Nicholls (Captain) 27.Greenpeace's "Forests for Climate" Tour reaches Indonesia, Feature story – Greenpeace, October 6, 2008 28.Atasi Deforestasi Dengan Berantas Kemiskinan, Alan Oxley, worldgrowth.org 29.PBB dianggap gagal selamatkan hutan, Antara.com, Sabtu, 25 April 2009 30.Dunia bakal bergantung pada komoditas sawit, Bisnis Indonesia, Sabtu, 16 Januari 2010 31.Pemberitahuan Mengenai Penundaan Kedatangan Rainbow Warrior - 12 Oktober 2010 32.Sofyan Wanandi: Misi Kapal Greenpeace Tak Menguntungkan Indonesia, Rakyat Merdeka.com, Kamis, 14 Oktober 2010 33.Surat Dari Dunia Pertumbuhan KPD Menteri LH Inggris, 02Sep10, Tentang Anak perusahaan Subsidiaries Penyelidikan dampak kelapa sawit, Info@worldgrowth.org 34.2010Claims by anti-palm oil NGOs baseless, says Dompok, The Star Online, Tuesday October 5

98

Referensi


35.The Right Honourable Caroline Spelman MP Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs Defra Nobel House 17 Smith Square London SW1P 3JR UK, 2 September 2010,

Referensi

99


CATATAN

100


CATATAN

101


CATATAN

102


MENGUAK DUSTA-DUSTA GREENPEACE