kurangnya koordinasi dengan lembaga lain. Menarik mencermati hal ini, bukankah penyidik kepolisian dan kejaksaan diberikan wewenang untuk menelusuri laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi? Stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat kadang kala juga menjadi penghambat penanganan laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi. Masyarakat yang kadang kala meluapkan ketidakpercayaannya kepada institusi penegak hukum membuat penegak hukum kurang fokus menindaklanjuti laporan atau aduan. Menurut pandangan penegak hukum, seharusnya yang bisa menentukan suatu laporan atau aduan dari masyarakat masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi adalah penegak hukum, bukan masyarakat. Sikap masyarakat yang ingin laporan atau aduannya cepat diproses, diusut, dan disidangkan agak mengganngu kinerja penegak hukum. Apalagi, kadang kala laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat tersebut kadang kala dilakukan dengan dasar subjektifitas belaka, bukan laporan yang objektif dan terkesan minim bukti. Pada bagian kendala penanganan karena desakan dari masyarakat, setidaknya ada dua hal yang harus digarisbawahi. Pertama, jika laporan atau aduan dari masyarakat itu sifatnya subjektif atau ada indikasi kepentingan politik didalamnya, maka penegak hukum dapat secepatnya menyampaikan keterangannya kepada pelapor atau pengadu bahwa laporan atau aduan yang disampaikan tidak lengkap dan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi. Kedua, jika laporan atau aduan tersebut bersifat objektif atau tidak ada unsur kepentingan politik di dalamnya, maka penegak hukum tidak boleh risih dengan desakan masyarakat. Demonstrasi dari masyarakat, misalnya, untuk mendesak penegak hukum menindaklanjuti laporan atau aduan dugaan tindak pidana korupsi adalah bentuk pengawasan eksternal kepada penegak hukum. Mengenai kendala kurangnya koordinasi dengan lembaga lain, misalnya lembaga audit kuangan negara, hal ini menunjukkan
Halaman | 52