Page 1

Edisi 9/ SEPTEMBER 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

laporan utama

Maksimalkan Pendapatan Daerah Sekretaris Komisi II H. Risnawi:

Berdaulat untuk Rakyat

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

1


BK DPRD Sumenep memberikan kenang-kenangan berupa cinderamata pada BK DPRD Gresik saat menerima kunjungan.


DAFTAR ISI

DINAMIKA

20

LISTRIK 24 JAM DI KEPULAUAN masyarakat kepulauan untuk menikmati aliran listrik di kepulauan Sepudi dan Kangean harus direaliasisaikan secara nyata, bukan hanya isapan jempol semata. Sebab, masyarakat dua kepulauan itu sudah sejak lama meminta kepada pemkab untuk bisa menikmati aliran listrik selama 24 jam. Itu agar aktifitas masyarakat khususnya di malam hari tidak terganggu.

Dinamika 7 SOSOK 26 Gallery 30 Suara Pemuda 32 Eksplor Desa 34 Artikel 36 Kolom 40

WAWANCARA 5 ketua dprd: tingkatkan serapan apbD 2016 LEGISLATOR 25

H. Risnawi SH, menjadi salah satu wajah baru dari segelintir senator muda yang memiliki keberanian untuk masuk ke gedung parlemen pada 2014 lalu. Memiliki rekam jejak yang bagus membuat dirinya punya impian besar untuk memberikan jiwa dan raganya untuk masyarakat, terutama untuk warga kepulauan.

LAPORAN UTAMA 2 Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 2015

PELAKSANAAN keuangan daerah yang termaktub dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mengharuskan adanya pertanggungjawaban sebagai wujud pengelolaan transparan dan akuntabel. Itu dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah dan anggota DPRD setempat.

Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

1


LAPORAN UTAMA

RPP APBD 2015

Belanja Daerah Mendekati, Pendapatan Dimaksimalkan

P

elaksanaan keuangan daerah yang termaktub dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mengharuskan adanya pertanggungjawaban sebagai wujud pengelolaan transparan dan akuntabel.Itu dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah dan anggota DPRD setempat. Tujuannya, untuk mengetahui serapan program yang sudah berjalan, termasuk pemanfaatan terhadap masyarakat selaku objek kegiatan pemerintah. Sehingga, APBD menjadi tidak mubazir dan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaporan pelaksanaan APBD itu sesuai dengan amanah PeraturanPemerintah(PP) Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaanKeuangan Daerah. Dalam PP itu disebutkan, bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Itu dilakukan setelah APBD dilakukan audit secara menyeluruh oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dengan batas waktu maksimal 6 bulan setelah anggaran berakhir. Konteks Sumenep, juga dilakukan pengajuan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 ke DPRD, sesuai regulasi yang ada. Bahkan, regislator Sumenep itu sudah tuntas melakukan pembahasan, dan sudah disahkan menjadi perda melalui rapat paripurna. Meski sebelumnya, terdapat pembahasan secara detil dan menyeluruh. Pembahasan

2

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

dilakukan masing-masing komisi, mulai dari komisi I, II, III dan IV dengan konterpat masing-masing. Pembahasan itu dilaksanakan sekitar satu pekan hingga akhirnya disahkan mejadi perda. Komisi I melakukan kajian dan telaah atas pelaksanaan APBD 2015. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini membahas dengan konterpatnya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Kesbangpolinmas, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan. Dari pembahasan itu terungkap jika di masing-masing SKPD terealisasi sekitar 95 persen atau hampir 100 persen. Di lihat dari belanja tidak langsungdianggarkan sebesar Rp 101.278.743.000, dan terealisasi sebesar Rp 97. 027.879. 400 tersisa anggaran sebesar Rp 4.250. 864 .343atau95,80 persen. Sementara untuk belanja langsung dianggarkanRp118.290.141.292 dan terealisasi sebesar Rp 102. 480.179 054. Sehingga, di belanja langsuang ada sisa anggaran sebesasr Rp 15.809.962.237 atau 86,63 persen. Dengan demikian secara keseluruhan anggaran belanja daerah dari konterpat komisi I sebesarRp 219.568.885.035 berhasil dilaksanakan sebesar Rp Rp 199.508.058.454 rupiah tersisa anggaran sebesar Rp 20.060.826.580 rupiahatau 90,86 persen. Dari sini dapat disimpulkan jika daya serap terhadao anggaran konterpat komisi I memang cukup

(Kiri ke kanan)- Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi , Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Faisal Mukhlis, Ahmad Salim dan Moh. Hanafi.

tinggi, hampir mendekati penuh alias 100 persen. Sementara dari sisi pendapatan dipastikan masih rendah, tidak saparo dari nominal yang direncakan. Dalam perencanaan pendapatan ditargetkan sebesar Rp 860. 970. 380 dan anya terealisasi sebesar Rp 46.042.383. Sehingga, target yang tidak dicapai dari pendapatan empat SKPD yaitu BKPP, 27 Kecamatan, Bagian Umum Setkab Sumenep dan Diskominfo sebesar Rp Rp.


454.927.997 atau sekitar 47,16%. Kenyataan itu diinginkan ada perubahan pada masa anggaran berjalan. Sehingga, pemasukan ke PAD (pendapatan asli daerah) dari empat SKPD bisa dimksimalkan. Penghitunan APBD juga dilakukan komisi II dengan konterpatnya. Dari perhitungan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran delapan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di bidang pendapatan mendekati angka

penuh, yakni mencapai 99,01 persen. Dari sisi pendapatan ditargetkan Rp 1.869.068.424.929, dan terealisasi sebesar Rp 1.850.637.466.740. Denga begitu, target pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp 18.430. 958.188. Dengan begiti 8 instansi bekerja keras untuk memunuhi target bisa mencapai 100 persen. Sayangnya, upaya yang dilakukan tidak bisa dilakukan, dan hanya stagnan diangka 99,01 persen. Kendati demikian, komisi II mengapresasi

pendapatan yang diraih, sebab hal itu dianggap sudah fantastis dan mendekati target yang direncanakan. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan sebagaiman dimaktubkan dalam APBD 2015 tidak bisa terelisasi penuh. Bahkan, ada beberapa item kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Ada yang disebabkan waktu tidak cukup, maupun masalah teknis yang terjadi di lapangan. Otomatis, dana yang sudah dianggarkan dalam APBD itu PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

3


laporan utama

dikembalikan ke kasda (kas daerah). Tentu saja, dana itu tidak serta merta lenyap, sebab masih bisa digunakan pada masa anggaran setelahnya, maupun anggaran berjalan saat ini melalui mekanisme perundangundangan yang berlaku. Anggaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD 2015 dari 9 SKPD mitra kerja Komisi II sebesar Rp 542.723.746.542. Dari anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 508.069.391.791. Dengan begitu, anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 34.654.355.170 atau terealisasi sebesar 93,61persen. Realisasi anggaran itu berada di DinasPendapatan, PengelolaanKeuangandan Aset (DPPKA), Dina Kelautan dan Perikanan (DKP), Dina Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta), Dinas Peternakan (Disnak), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),DinasKehutanandan Perkebunan (Dishutbun), DinasKoperasi Usaha Kecil danMenengah (Diskop UKM), Badan Pelayana Perizinan Terpadu (BPPT), dan Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Disisi lain, pendapatan empat SKPD yang masuk pada konterpat komisi III belum signifikan. Empat SKPD yang merealisasikan

4

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

pendapatan sebesar 69,15 persen itu terdiri dari Dinas Perhubunga (Dishub), Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP). Adapun realiasasi pendapatan sebesasr Rp 3.771.182.400 dari target pendapatan senilai Rp 5.453.633.575. Dengan begitu, pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp 1.682.451.175. Untuk belanja daerah sesuai postur APBD yang ditetapkan pada tahun lalu sebesar Rp 303.514.341.592, dengan penggunaan dana sebesar Rp 288.139.683.895 atau 94,93 persen. Dengan demikian, anggaran yang tidak bisa digunakan sebesar Rp 15.374.657.696. Belanja daerah itu meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung ditetapkan sebesar Rp 35.900.211.455 dengan realiasai Rp 35.133.114.134 atau 97.86 persen. Sementara sisa anggaran sebesar Rp 767.097.320. Sementara untuk belanja langsung ditetapkan pada 2015 sebesar Rp 267.614.130.137, dan berhasil digunakan sebesar Rp 253.006.569.761 atau 94,54 persen. Dari belanja langsung ini masih tersisa sebesar Rp 14.607.560.375. Komisi III ini juga memiliki anggaran dana hibah yang sudah ditetapkan dalam APBD 2015.

Dana hibah yang ditetapkan sebesar Rp 37.653.000.000 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp Rp 34.987.000.000. Sehingga, sisa anggaran sebesar Rp. 2.666.000.00. Anggaran miliyaran rupiah itu dilaksanakan sejumlah SKPD yang tergabung di konterpat komisi III. Yakni, Bappeda; Badan Lingkungan Hidup; Dinas PU Bina Marga; Dinas PU Pengairan; Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan; dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan. Pendapatan konterpat komisi IV terealisasi sebesar Rp 97.885.657.991 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 108.773.427.390. Dengan begitu pendapatan yang tidak bisa dicapai sebesar 10.887.769.398 Sementara untuk belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 820.222.102.444. Dari anggaran itu berhasil direalisasikan sebesar Rp 722. 322 538.827. Dengan begitu, sebesar Rp 97.899.563.617 yang hingga akhir masa anggaran tidak berhasil dilaksanakan oleh instansi terkait. Sementara untuk belanja langsung yang sudah ditetapkan 2015 dari 9 SKPD mitra komisi IV sebesar Rp 351.268.211.996, dan direalisasikan sebanyak Rp 266.032.280.185. Sementara anggaran yang tidak bisa digunakan sebesar Rp 85.235.931.811. Untuk instansi yang menjadi konterpat komisi IV itu adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehetan, RSD dr. Moh. Anwar, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Dengan begitu, realisasi APBD 2015 dipastikan sudah maksimla, hanya lebih dari 90 persen. Dengan kata lain, dalam pelaksanaanya sudah mendekati 100 persen. Kendati demikian, di tahun mendatang tentu saja kerja SKPD harus lebih maksimal, agar serapan APBD bisa mencapai 100 persen. Sebenarya, yang memerlukan kinerja maksimal dari sisi pendapatan. Di mana ada pendapatan yang tidak sampai separo dari target yang ditentukan. (*)


WAWANCARA

Ketua DPRD : Tingkatkan

Serapan APBD 2016

R

ancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 dipastikan sudah tuntas. Dan, sudah disahkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Sumenep beberapa waktu lalu. Dari laporan pelaksanaan masih saja ada beberapa item kegiatan eksekutif yang tidak dilaksanakan hingga akhir masa anggaran 2015. Padahal, sudah direncakan secara matang saat menyusun anggaran pada awal tahun. Disusun sendiri namun tidak dituntaskan pelaksanaanya.

Hanya saja, perda itu tetap disahkan. Sebab, hanya sebatas menghitung realisasi APBD saja. Dan, dewan menyampaikan secara objektif hasil pembahasannya dengan ekskutif. Bagaimana urgensi dan proses pembahasan dari laporan pelaksanaan APBD yang dilakukan masing-masing komisi sesuai dengan konterpat masing-masing. Berikut petikan wawancara dengan ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. Butuh berapa lama pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksaaan APBD 2015?

Untuk pembahasan raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD 2015 berlangsung cukup alot. Sebab, terjadi dialogis antara pihak eksekutif dengan legislatif. Pembahasan perhitungan APBD tidak membutuhkan waktu, hanya sekitar satu pekan di tingkat komisi. Baru setelah itu, hasil dari pembahasan itu di bawa ke paripurna. Jadi, hasilnya disampaikan dihadapan eksekutif dan legislatif. Ini pembahasan tahunan saja, yang memang sudah sesuai dengan prundang-udangan yang berlaku. Mengapa

pertanggungjawaban

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

5


wawancara pelaksanaan APBD harus dibahas anggota DPRD, padahal sudah dilakukan audit oleh BPK? Pertanggungjawaban APBD itu kan harus diperdakan, makanya dibutuhkan untuk dilakukan pembahasan melalui anggota DPRD. Apalagi, hal itu memang sudah menjadi amanah dari perundang-undangan. Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PP itu diwajibakan eksekutif mengusulkan perda pertanggungjawabam kepada DPRD setelah dilakukan audit BPK, paling lambat enam bulan. Jadi, itu bukan seremonial belaka melainkan amanah dari PP. Untuk itu, setiap tahun pelaksanaan APBD memang harus dihitung bersama-sama antara anggota dewan dengan eksekutif sesuai dengan komisi dan konterpat masing-masing. Selain itu, pembahasan itu juga disesuikan dengan realitas di lapangan. Yakni, DPRD tidak hanya membahas di atas kertas saja, melainkan kesesuaian dengan di lapangan. Dengan kata lain, pembahasan yang dilakukan secara kritis namun kosntruktif. DPRD tentu saja bukan lembaga untuk menghakimi, hanya memberikan kritik saja dan dialog terkait realisasinya. Bahkan, ada salah satu komisi yang sempat deadlock dan harus dibahas ulang. Jadi, itu dinamika pembahasan saja. Bagaimana dengan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD? Apabila melihat dari laporan

6

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

komisi-komisi, realisasi APBD Sumenep tidak sampai 100 persen. Ada beberapa item kegiatan yang tidak dilakukan oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) selama satu tahun. Namun, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu SKPD yang tidak menjalankan program itu. Yang jelas, serapan APBD untuk langsung dan tidak langsung realisasinya diatas 90 persen. Dengan begitu, hanya sebagian saja yang tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. Meski perencanaannya dilakukan oleh pihak eksekutif, namun realisasinya malah tidak sampai 100 persen. Namun, dari sisi pendapatan yang perlu ditingkatkan. Sebab, dari target yang sudah ditentukan ternyata tidak ada yang sampai 90 persen dari target perencanaan awal. Ini tentu saja, sangat mengagetkan. Padahal, pendapatan itu harus ditingkatkan, sebab itu berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD). Seharusnya, di samping mengeluarkan uang dari belanja langsung dan tidak langsung, ada fitback yang dikembalikan ke daerah berupaya pendapatan dinas yang maksimal sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Target pendapatan kan sesuai dengan kemampuan dan potensi dari masing-masing SKPD. Mengapa ada yang tidak direalisasikan? Masih adanya program yang tidak direalisasikan tentunya eksekutif yang banyak tahu. Hanya saja, dari pembahasan yang dilakukan ada alasan yang terlontar, yakni mepetnya waktu pelaksanaan. Sehingga, terpaksana tidak dilaksankan. Sebab. Apabila dipaksa untuk dijalankan

khawatir tidak tuntas hingga akhir anggaran. Namun, apakah alasan itu benar sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak, kami tidak bisa menyimpulkan. Sebab, ini merupakan ranah eksekutif. DPRD bukan lembaga teknis yang bisa menjelaskan secara detil alasan SKPD tidak menjalankan program. Hanya saja menurut analisa kami, tidak terlaksanakanya program itu diakibatkan SKPD tidak profesional. Sebab, penganggaran APBD itu dilakukan antara dewan dan eksekutif. Sementara drafnya dari eksekutif. Jadi, seharusnya usulan program itu sudah disesuai dengan waktu pelaksanaanya. Dengan begitu, alasan mepet waktu bagi kami bukan alasan yang tepat. Jadi, lebih bisa dibilang kurang serius dalam menjalankan program yang sudah dianggarkan dimaksud. Apa harapannya pada realisasi APBD 2016? Kami berharap pelaksanaan APBD 2016 ini akan berjalan sesuai dengan perencanaannya. Yakni, bisa direalisasikan 100 persen. Tidak ada item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Dengen begitu, program tersebut bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Apabila tidak dilaksanakan maka APBD menjadi mubazir dan harus dikembalikan ke APBD lagi. Bagi kami, hal tersebut sangat tidak efektif untuk pengelolaan keuangan daeran. Upaya program yang sudah disusun bisa direalisasikan secara maksimal oleh intasni terkait. Termasuk, peningkatkan pendapatan di masingmasing dinas. (*)


DINAMIKA

Pengelola SMPI Ganding Laporkan Disdik ke Komisi IV

P

engelola SMPI Baiturrahman, Desa Gaddu, Kecamatan G a n d i n g , Kabupaten Sumenep, mendatangi Komisi IV DPRD setempat. Ia melaporkan Dinas Pendidikan (Diknas) Sumenep yang menahan blangko ijazah.

“Kedatangan kami ke sini untuk mengadu tentang Blangko ijazah SMPI yang ditahan oleh Disdik sejak tahun 2015-2016,” terang Ketua Yayasan Baiturrahman, Ganding Ahmad Suhdi. Pihaknya pun berharap agar Komisi IV DPRD memberikan solusi atas penahanan blangko ijazah

tersebut, karena diinternal yayasan tidak ada masalah. “Yayasan kami yang dipersoalkan oleh Disdik sebenarnya tidak ada masalah, saya berharap ada solusi, agar anak didik kami tidak jadi korban, karena siswa yang tahun 2015 masih belum dapat ijazah,” ujarnya. Sementara, Wakil

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Abrari, mengaku sudah menindaklanjuti pengaduan pengelola SMPI. Bahkan kata mantan Pimred Koran Madura itu sudah ada komunikasi dengan pihak Diknas. “Sudah ada komunikasi tadi, dan Kadisdik katanya siap menfasilitasi persoalan itu,” tandasnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

7


Dinamika

agar maksimal Urus Kepulauan Fraksi Demokrat Usulkan Pembentukan BP2K

D

inilai tidak becus urus kepulauan, Pemerintah D a e r a h kabupaten (Pemkab) Sumenep mendapat sorotan dari Fraksi Partai Demokrat. Mereka yang berlambang mercy ini juga mengusulkan dibentukan Badan Percepatan Pembangunan Kepulauan (BP2K). Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Achmad Zainur Rahman mengungkapkan bahwa kepulauan benar-benar dibiarkan merana oleh pemerintah daerah, oleh karena itu, PD mengusulkan agar ada banda khusus yang menangani percepatan pembangunan untuk

8

kepulauan. “Selama ini APBD Sumenep masih kurang proporsional dalam pembagian anggaran, buktinya lebih banyak daratan dibandingkan dengan kepulauan. Oleh karena kami mengusulkan dalam Struktur Organisasi (SO) agar ada BP2K,” katanya. Lanjut Politisi dari Kepulauan Sepudi ini, tidak proporsionalnya anggaran dalam APBD Kabupaten Sumenep ini, membuat masyarakat kepulauan merasa di marginalkan oleh pemerintah daerah. Bahkan sebagian masyarakat di kepulauan menilai, jika selama ini pemerintah daerah kabupaten Sumenep, tidak pernah memikirkan

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

p e n g e m b a n g a n pembangunan di daerah mereka (warga kepulauan, red). “Sesuai hasil pembahasan di internal Banggar (Badan Anggaran) APBD antara kepualaun dengan dararan masih timpang. Sehingga asas keadilan masih belum tampak,” pungkasnya. Di Kabupaten Sumenep terdapat sekitar 126 Pulau, sedangkan jumlah kecamatan terdapat 27 Kecamatan yang berada di wilayah kepulauan maupun daerah daratan. Oleh karena itu pihaknya berharap pada struktur organisasi (SO) Pemerintah Daerah setempat bisa mempertimbangkan terbentuknya instansi baru tersebut.

Sebab berdasarkan hasil penyampaian Nota Pembahasan Bupati Sumenep, A Busyro Karim dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumenep, Rabu (14/9/2016), selain berdasarka PP Nomor 16/2016, pembentukan SO berdasarkan luas wilayah. Dilihat dari luas wilayah, kepulauan sudah layak dibentuk suatu instansi khusus. Namun pembentukan tersebut butuh keseriusan, sehingga tidak terkesan hanya sebagai wacana belaka. “Ini butuh keseriusan, kami tidak ingin rencana ini hanya sebatas wacana atau janji politik semata. Melainkan harus direalisasikan secara nyata,” tegasnya. (*)


Dinamika

Jelang Mutasi Jabatan

Baperjakat Tak Boleh "Masuk Angin"

K

asak-kusuk mutas jembatan sudah mulai berhembus kencang. Bahkan tersiar kabar praktik jual beli kursi

sudah . Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengingatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Karir (Baperjakat) agar bekerja secara profesional dan proporsional. Katanya, Baperjakat sebagai lembaga yang memilik peran mendiskusikan mutasi dan promosi tak boleh masuk angin.

“Rumor jual beli jabatan memang sesuatu yang tidak boleh direspon berlebihan namun harus disiapkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini adalah baperjakat yang memiliki peran mendiskusikan mutasi dan promosi. Hati-hati, jangan sampai masuk angin,” pinta Darul. Politisi Muda PDIP tersebut meminta agar mutasi jabatan harus didasarkan pada keahlian dan kemampuan dalam mendukung terciptanya good governance. “Langkah preventif adanya transaksi jabatan harus dilakukan. Kalau

sudah transaksional tidak mungkin lahir pemerintahan yang bersih,” ungkapnya. Pihaknya berharap transaksi jabatan tidak terjadi. Dan, hanya sebatas Rumor belaka. “Kalau mutasi betul akan dilakukan, maka kita tunggu kerja baperjakat serius dan ptofesional,” tutupnya. Seperi diketahui bahwa kasak-kusuk mengenai mutasi jabatan tidak hanya berhemus kencang hari ini, tetapi jauh sebelumnya sudah muncul. Bahkan ramai ada beberapa nama yang akan tergusur dari kursi panas kepala dinas. (*) PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

9


Dinamika

Jalan Rusak, Komisi III Desak Dinas Terkait Tegas Pada Kontraktor

K

omisi III DPRD S u m e n e p meminta Dinas PU Bina Marga setempat, dinilai kurang ketat dalam memberikan pengawasan terhadap rekanan atau kontraktor. Terbukti

belum genap satu tahun banyak proyek jalan hotmix yang rusak, seperti pekerjaan proyek jalan hotmix perbatasan Desa Guluk-guluk dengan Desa Pordapor. Belum genap satu tahun pekerjaan jalan hotmix

10 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

tersebut sudah banyak yang rusak dan berlubang. Hal ini membuktikan jika pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait masih lemah. “Memang banyak faktor rusaknya pekerjaan jalan hotmix ini, namun yang pasti kurang pengawasan dari Dinas PU Bina Marga,” kata M. Syukri Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep. Ia menerangkan, untuk jalan hotmix ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan, diantaranya Kualitas pekerjaan dan material yang dibawah standart, kemudian bisa saja akibat kondisi alam, jika terjadi curah hujan tinggi juga bisa menggerus lapisan aspal. “Ya mau tidak mau itu tanggung jawab Dinas terkait untuk memperbaikinya, akan tetapi jika masih masuk dalam pemeliharaan, maka yang harus memperbaikinya adalah kontraktornya,” ujar Politisi Partai Demokrat ini. Namun demikian, Politisi dari Kepulauan Sepudi ini menegaskan, sebelum

digelar pekerjaan proyek jalan hotmix ini, Dinas PU Bina Marga harus benarbenar mengawasi pekerjaan para kontraktor, yakni sebelum digelar suhu material harus sesuai dengan standar. Tidak hanya itu saja, jika ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan volome, maka Dinas harus tegas dan tidak boleh memberi toleransi dengan di overlay, karena akan mengurangi kwalitas. “Dinas harus tegas, jika tidak sesuai volume yang diberi sanksi saja. Jangan kemudian diberi toleransi dengan overlay, akhirnya pekerjaan proyek tersebut kwalitasnya rendah,” tegas Syukri. Perlu diketahui, pekerjaan proyek jalan hotmix APBD tahun 2015 di perbatasan Desa Guluk-guluk dengan Desa Pordapor sudah banyak yang rusak dan berlubang. Bahkan akibat jeleknya kwalitas pekerjaan proyek ini, banyak para pengendara yang jatuh, karena menghindari jalan berlubang. (*)


Dinamika

Bupati Harus Selektif Tempatkan Pejabat Struktural

B

upati Sumenep, A. Busyro Karim banjir usulan dari DPRD Kabupaten setempat terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep. Selain usulan membentuk instansi baru khusus kepulauan, Bupati juga diminta agar selektif dalam melakukan reformasi birokrasi. Seperti fraksi PKB. Partai besutan A Muhaimin Iskandar itu meminta agar penempatan pejabat struktural dan pejabat fungsional benar-benar harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas dan berkompeten serta memiliki kemampuan di bidanganya yang dilandasi latar belakang pendidikan dan pengalaman yang tepat dan mumpuni. “Sebab jika penempatan itu tidak profesional dan tidak sesuai dengan kompetensi, maka akan terjadi kekisruhan birokrasi. Akhirnya, pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah akan

terganggu. Masyarakat pasti akan mengeluh,” kata Ketua Fraksi PKB KH. Abd. Hamid Ali Munir, SH Hal senada juga disampaikan oleh fraksi Partai Golkar. Partai bergambar beringin itu sangat berharap agar penempatan pejabat struktrual sesuai dengan amanah undang-undang. “Diharapkan kepada pemerintah daerah agar dalam penempatan jabatan kepala perangkat daerah atau pejabata struktural lainnya hendaknya harus memenuhi persyaratan kompetensi, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan. Sehingga tercipta pemerintahan yang good governent,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Drs. Ec. Iwan Budiharto Fraksi PAN pun tak juga memberikan pernyataan yang sama. Katanya, melakukan reformasi birokrasi tidak boleh setengah-setengah. Jika tidak dilakukan dengan matang, maka akan berakibat kepada pelayanan masyarakat.

“Karena dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efesiensi dan transparan, penempatan pejabat struktural hendaknya dilakukan secara

selektif dan mempunyai kemampuan yang memadai, berintegritas, netral, kompeten serta harus didukung dengan sistem rekrutmen berbasis kompetensi,” tegasnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

11


Dinamika

Instansi Baru Jadi Atensi

U

sulan instansi baru khusus mengenai daerah tertinggal dan kepulauan benar-benar dapat atensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasalnya dalam Paripurna nota penjelasan Bupati Sumenep terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah semua fraksi sepakat agar Bupati membentuk instansi yang khusus menangani daerah tertinggal atau kepulauan. Ketua Fraksi PDIP, Abrari menyampaikan bahwa fraksinya itu meminta agar Bupati

12 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

mempertimbangkan pembentukan Badan percepatan pembangunan kepulauan sebagai komitmen pada ikhtiar bersama terciptanya egalitarianisme masyarakat daratan dan kepulauan. “Selama ini, kepulauan selau dianaktirikan, maka perlu ditangani khusus. Maka dari, kami meminta agar Bupati Sumenep mempertimbangkan,” katanya. Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra Sejahtera. Dalam hemat partai besutan Probowo Subianto itu, instansi khusus untuk kepulauan seiring dengan visi misi Super Mantap Jilid 2. Dalam visi dan misinya,

pembangunan yang dilakukan secara adil adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir ketimpangan distribusi pembangunan antara Daratan dan Kepulauan. “Maka dari itu, kami mengusulkan agar dalam meminimalisasi ketimpangan tersebut salah satunya dapat ditempuh dengan dibentuknya lembaga pemerintah yang membidangi masalah percepatan pembangunan kepulauan dan daerah tertinggal,” kata Nurus Salam, Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Sumenep. Adanya instansi baru yang khusus itu kata anggota Komisi II itu nantinya diharapkan dapat menggerakkan potensi kepulauan, mulai dari aspek kelembagaan serta sumberdaya yang dimiliki dengan berupaya secara terus menerus dan simultan terhadap pengembangan dunia usaha secara kreatif, inovatif dan terkendali dengan tetap mengedepankan kepastian dalam segenap usaha pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan,” jelasnya. Ketua Fraksi PAN pun tak mau kalah dari fraksi lain. Bahkan PAN sedikit mewajibkan agar realisasi instansi baru. Bagi PAN, instansi khusus kepulauan adalah harga mati. “Terbukti, karena tidak ada lembaga khusus yang menangani itu, akhirnya daerah-daerah tertinggal minim dapat sentuhan dari pemerintah. Bagi kami, wajib ada instansi yang khusus menangani kepulauan,” tegas Iskandar, Ketua Fraksi PAN. Fraksi PKB da PPP juga memberikan atensi yang sama. PKB dan PPP juga mengusulkan agar instansi khusus mengenai kepulauan perlu dibentuk. Agar antara kepulauan dan daratan beriring bersama. Tidak ada lagi kesenjangan. (*)


Dinamika

Bupati Apresiasi Masukan Fraksi-Fraksi

B

upati Sumenep mengaku apresiatif terhadap semua masukan fraksi-fraksi tentang Raperda Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah. Kata Bupati, semua masukan fraksifraksi tentu sudah sesuai dengan kajian dan pertimbangan yang matang. Baik soal reformasi yang ramping, dilaksanakan secara profesional, hingga pembentukan instansi baru. “Kami ucapkan terimakasih atas kritikan dan masukan, termasuk usulan, tanpa ada kritikan dan masukan, pemerintahan Sumenep tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan,” ucapnya dalam paripurna Tentang beberapa usulan, mantan Ketua DPRD dua periode itu disesuaikan dengan amanah undangundang. Termasuk soal pembentukan instansi baru. Sementara soal reformasi birokrasi yang mapan, transparan dan populis, Bupati bersepakat dengan semua fraksi apabila para unsur penyelenggara pemerintahan daerah, senantiasa mengedepankan komitmen pola kepemimpinan yang tak berjarak, sehingga manunggal dengan rakyat, bekerja untuk kebutuhan rakyat, bukan memperkaya keluarga dan kelompok belaka. “Termasuk senantiasa tanggap terhadap persoalan masyarakat, mewujudkan kinerja dengan hasil yang nyata dan berdaya guna, melalui program kerja yang detail penuh dengan keadaban, menganut santun sebagai nilai dan sopan sebagai pilihan sikap. Kami sepakat akan hal itu, sebab itu semua tidak lepas dari visi dan misi Super Mantap,” katanya. Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep Bupati menyampaikan

terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan perhatiannya. “Dan semoga allah swt. memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita sekalian, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dengan tatakelola yang lebih baik, berintegritas, inovatif, unggul dan bertanggungjawab untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (*) PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

13


Dinamika

Bangun Sinergi,

Humas DPRD Sambung Rasa dengan Awak Media

H

armonisasi antara DPRD Kabupaten Sumenep dengan awak media tidak hanya terjadi melalui Forum Pembangunan DPRD setiap pekan. Namun, di luar forum, harmonisasi itu juga berjalan seiring dan seirama. Hal itu ditunjukkan oleh Kabag Humas DPRD Kabupaten Sumenep, Akh Raisul Kawim saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa

14 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

dapur Redaksi awak media, seperti PortalMadura.Com, limadetik.com, koranmadura.com dan beberapa media lainnya. Pada kunjungan pertama, pria yang supel dan homoris itu langsung menemui Pimred Portal Madura, Moh Hartono bersama Sekretaris Redaksi Siti Khoiriyah, Bagian Admin Salimah dan bagian iklan Ahmadiyah. Setelah usai PortalMadura.Com, mantan Kabid di Didbudparpora itu langsung ke koranmadura.com, dan

limadetik.com. “Saya ingin melihat langsung cara kerja media online, khususnya di PortalMadura.Com ini. Media online sekarang menjadi nomor satu di masyarakat karena kecepatannya,” katanya. Ia mengaku penting dan wajib menggandeng semua media untuk membangun Sumenep lebih baik ke depan, sehingga program dari anggota DPRD tersampaikan dengan cepat dan akurat pada masyarakat Sumenep. Kunjungan kerja yang akan dilakukan kepada semua media yang mempunyai kantor di Sumenep itu, juga untuk mempererat tali silaturrahmi. “Selama ini, teman-teman wartawan yang datang ke kantor dewan. Tapi, sekarang waktunya saya untuk mendatangi mereka. Ini semata-mata mempererat tali silaturrahmi antara DPRD dengan pelaku media,” ujarnya. Ia pun tidak segan-segan minta masukan pada awak media untuk kebaikan lembaga DPRD. “Masukan dari semua kalangan itu penting, termasuk para wartawan,” tandasnya. Harmonisasi itu pun berlanjut hingga menggelar pertemuan semua Pimpinan Media Online di hotel Utami. Pada saat itu, ada 20 media online yang diundang untuk meminta masukan tentang materi dan konten pemberitaan acaraacara DPRD. “Dan alhamdulillah, ada banyak masukan yang konstruktif dari para Pimpinan Media Online, baik soal materi dan konten yang menarik, termasuk juga soal rilis tentang acaraacara yang digelar oleh DPRD. Malam yang penuh makna dan berkah, semoga harmonisasi ini berjalan sesuai yang diharapkan. Terimakasih yang tak terhingga,” jelasnya.. (*)


Dinamika

Anggota Dewan Minta

DD Juga Diperuntukkan Untuk Pemberdayaan

B

anyaknya dana desa (DD) yang mengucur ke sejumlah desa di Sumenep menjadi perhatian serius anggota DPRD setempat. Dewan meminta realisasi DD tidak melulu diperuntukkan untuk infrastruktur semata, melainkan juga untuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga, cita-cita menjadi masyarakat mandiri, kuat dan sejahtera akan tercapai sebagaimana amanah UU Desa No 6/2014 tentang Desa. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IV H. Nayatullah Superang. Menurut Superang selama pelaksanaan DD banyak diperuntukkan untuk infrastruktur, bahkan diperkirakan melebihi 90 persen. ”Dana transfer dari pusat untuk dikelola desa hampri semua digunakan untuk infrastruktur, seperti jalan, jembatan, paving maupun infrastruktur lainnya. Padahal, DD itu hanya sebatas untuk infrastruktur semata,” ucapnya santai. Menurutnya, sesuai dengan UU Desa ada unsur pemberdayaan yang dilakukan melalui dana desa. Itu misalnya, memberdayakan kerajian di desa, atau pemberdayaan lain yang sekiranya mendorong masyarakat mandiri. ”Kalau tidak salah, memang peruntukannya lebih banyak infrastruktur 70 persen, namun 30 persen untuk pemberdayaan. Jadi,

jangan hanya dijadikan infrastrutur semata,” ucapnya. Politisi PKB ini mengungkapkan, pemerintah pusat mengalirkan dana yang cukup besar, bagaiman pembangunan manusia juga tercipta. Yakni, pemberdayaan ekonomi secara berkesinambuang. ”Makanya, masyarakat mandiri melalui permberdayaan harus dilakukan desa. Jangan hanya terus bicara untung melainkan perbaikan manusia juga harus ditingkatkan melalui pemberdayaan. Makanya, harus seimbangan pembangunan infrastruktur dan manusianya,” tuturnya. Untuk itu, pihaknya meminta kepala desa (kades) untuk memahami UU Desa secara utuh, termasuk turunnya permendesa dan lainnya. Sehingga, pengelolaan DD tidak hanya dijadikan sebatas formalitas saja, melainkan ada effek pemberdayaan yang berkesinambungan. ”Intinya, DD yang besar harus dimanfaatkan membangun desa untuk Indonesia. Itu lah esensi dari pembangunan desa. Jangan hanya dijadikan bancakan saja,” tuturnya. Dia menuturkan, tahun depan harus DD harus memberikan manfaat kepada masyarakat dari sisi pemberdayaan. Sehingga, cita-cita dari pemerintah

akan tercapai. ”Makanya, instansi terkait dinas BPM KB (Badan pemberdayaan masyarakat keluarga berencana) hendaknya bisa melakukan pengawasan dan bimbingan kepada desa. Agar DD itu bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Tentu saja tidak hanya untuk infrastruktur semata melainkan pembangunan manusia juga,” tuturnya. Selain itu, terang dia, pihaknya meminta SDM

(Sumber Daya Manusia) di tingkat desa juga harus ditingkatkan. Itu agar pembangunan bisa terarah dan administrasi pengelolaan DD itu juga tepat sasaran.”Jadi, harus tepat sasaran, APBDes dan RAB juga harus digarap secara maksimal. Intinya, pola pikir desa harus dirubah, tidak seperti yang dulu. Sebab sekarang pengelolaan dari desa. Jadi, harus kreatif dan inovatif,” tukasnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

15


Dinamika

Anggota DPRD Sumenep Ikuti Bimtek di Jakarta

S

ebanyak 44 anggota DPRD Sumenep m e n g i k u t i bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta, selama tiga hari sejak 1518 September 2016. Bimtek itu menjadi kewajiban bagi legislator untuk meningkatkan kapasitan dan kualitas pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas ke dewanan. Di mana tugas para wakil rakyat secara substansial meliputi penganggaran (budgeting), perundangan (legislating) dan pengawasan (controling). Sebenarnya jumlah anggota dewan sebanyak 50 orang. Namun, 6 orang tidak bisa mengikuti bimtek di Jakarta dengan alasan sedang sakit. Sehingga, selama tiga hari kantor dipastikan tidak ada wakil

rakyat sama sekali. Kendati demikian, mereka bukan mengabaikan tugasnya di kantor, hanya saja bimtek merupakan kewajiban untuk terus mengupdate pengetahuan anggota wakil rakyat. Sehingga, rame-rame anggota memilih untuk belajar melalui bimtek itu. Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki menjelaskan, anggota dewan memang secara bekala mengikuti bimtek yang digelar isntitus yang memang secara menggelar bimtek. Dan, mereka mengikuti bimtek dengan menggunakan anggaran negara melalui APBD Sumenep tahun 2016. ”Yang jelas, Bimtek ini tidak hanya periode kali ini, periode sebelumnya bimtek juga dipastikan diikuti oleh anggota dewan. Bahkan, setiap tahun ini ada bimtek

16 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

untuk anggota,” katanya. Dia mengungkapkan, Bimtek bukan untuk hurahura atau santai-santai. Sebab, anggota dewan belajar yang berkaitan dengan banyak hal perundangan ataupun yang lainnya. ”Perlu kami tegaskan, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari anggota dewan maka dibutuhkan pengetahuan yang terus berkembang, sebab pemerintahan itu dinamis. Makanya, harus terus diupgrade. Salah satunya, di bimtek ini mereka belajar. Hasilnya, nanti kan diterapkan juga di Sumenep,” ucap mantan pegawai Dinas Koperasi dan UKM ini. Menurut Mulki, pihaknya tentu saja mendukung pelaksanaan Bimtek anggota dewan ini. Apalagi, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini memang sudah ada, dan

tinggal direalisasikan saja. ”Pada awal anggaran sudah disepakati anggaran untuk bimtek, jadi pelaksanaan kali bisa dibilang sebagai wujud realisasi anggaran. Apalagi, kegiatannya memang cukup penting untuk wawasan anggota dewan. Bimtek anggota dewan akan terus dilaksanakan dan diikuti anggota dewan Sumenep,” ungkapnya. Mulki mengungkapkan, untuk pelaksanaan bimtek ini anggota dewan tidak bisa mengikuti keseluruhan. Sebab, enam legislator berhalangan mengikuti bimtek karena sakit. ’Jumlah anggota dewan itu sebanyak 50 orang, 6 anggota dewan tidak ikut karena sakit. Berati yang mengikuti bimtek sebanyak 44 orang saja,” tuturnya pejabat dengan penampilan low profile ini. (*)


Dinamika

M. Ramzi : Rumah Kos Ilegal di Sumenep Harus Ditertibkan!

M

a s i h maraknya rumah kos yang tidak

mengantongi izin alias ilegal membuat anggota DPRD Sumenep gerah. Bahkan, anggota wakil rakyat itu meminta instansi terkait, Satuan Polisi Pamong Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan razia dan penertiban terhadap rumah kos ilegal. Apalagi, keberadaanya terkadang dimanfaatkan untuk tempat hal-hal yang melanggar norma. Sesuai data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) ada ratusan rumah kos yang tidak mengantongi izin. Dari jumlah 159 rumah kos yang ada di Kota Sumekar, hanya 43 rumah saja yang mengantongi izin. Dengan begitu, ada sekitar 116 rumah kos ilegal. Hanya saja, keberadaanya hingga saat ini masih bebas beroperasi, belum ada langkah penertiban dari pihak instansi terkait. Sebab, hal itu cukup meresahkan warga sekitar. Anggota komisi III DPRD Sumenep M. Ramzi menjelaskan, rumah kos ilegal itu jangan dibiarkan gentayangan di Sumenep. Melainkan harus ditertibkan supaya mematuhi aturan yang berlaku. ”Setiap pendirian bangunan itu kan salah satunya harus ada IMB (izin mendirikan bangunan).

Apabila tidak ada maka sudah pasti melanggar dan harus diteribkan oleh pihak terkait. Kami minta jangan hanya berpangku tangan, bergerak melakukan tindakan,” katanya. Memang, sambung politisi Hanura ini, pihak terkait bisa memberikan peringatan terlebih dahulu.Namun, apabila tidak diindahkan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan pihak terkait. ”Penertiban maupun penggusuran itu langkah terakhir, selama masih mengurus izin kepada pemerintah tentu bisa ditolerir. Intinya, jangan sampai ada halhal yang ilegal. Bangunan termasuk rumah kos harus berizin. Berlakukan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tuturnya. Mantan aktifis PMII ini mengungkapkan, rumah kos di Sumenep memang sudah banyak bertebaran. Bahkan, pihaknya menduga jumlah rumah kos lebih banyak dari data yang disodorkan oleh BPPT. ”Coba kroscek ke lapangan. Keberadaan rumah kos belakangan ini sudah dijadikan bisnis yang menjanjikan oleh sebagian warga Sumenep, khususnya warga perkotaan. Jadi, ini perlu ada langkah tegas dari pemerintah,’ tuturya. Kepala BPPT Sumenep Abd. Madjid menjelaskan, masih cukup banyak

rumah kos yang belum mengurus perizinan ke BPPT. Dari 159 baru 43 rumah kos yang punya izin. ”Untuk yang mokong, dan tidak mengurus izin, silahkan saja satpol PP yang bertindak,” katanya. Kepala Satpol PP Sumenep Fajar Santoso menjelaskan, pihaknya memastikan akan bertindak

tegas kepada rumah kos yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Yakni, pihaknya memastikan akan menertibkan. ”Pasti akan kami tindak tegas apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab, itu bagian pelanggaran, dan satpol PP berhak untuk melakukan penertiba,” ujarnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

17


Dinamika

Dibangun Tambak Udang, Warga Andulang Lurug DPRD

W

arga Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Semenep, mendatangi komisi II DPRD setempat Kamis (29/9/2016). Kedatangan warga ini untuk mengadukan rusaknya tanah dan lahan pertanian akibat imbas beroperasinya tambak udang di sekitar wilayah tersebut. Pasalnya, belakangan ini wilayah sekitar desa tersebut banyak lahan yang sudah dibeli investordan kemudian dijadikan tambak udang. Versi warga, di Desanya berdiri tambak udang yang dikelola oleh PT Minara Madura Lestari. Dampaknya cukup negatif kepada warga, khusunya limbah dari pengelolaan tambak udang. Apalagi, keberadaan perusahaan itu diperkirakan belum memiliki izin AMDAL (analisis dampak lingkungan) dari pihak

terkait, dalam hal ini badan lingkungan hidup (BLH). Sehingga, menganggap keberadaan tambak udang tersebut belum legal, dan tidak layak beroperasi. Kordinator masyarakat Andulang Mastawai menjelaskan, pihaknya sengaja datang ke kantor DPRD untuk meminta mediasi dan dukungan anggota dewan terkait beroperasinya tambak udang di Desanya. Sebab, memberikan dampak negatif terhadap lahan milik warga. ”Itu kan sudah beroperasi, makanya kami meminta untuk dilakukan mediasi dengan pihak pengelola PT Minara Madura Lestari. Supaya ada kejelasan dari pihak perusahaan,” katanya kepada sejumlah wartawan. Dia mengungkapkan, keberadaan tambak udang itu cukup meresahkan warga. Apalagi, saat perusahaan membeli lahan, masyarakat

18 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

tidak tahun jika akan diperuntukkan untuk tambak udang. ”Jadi, masyarakat seakan tertipu dengan lahan yang dijual, dan ternyata dijadikan tambak udang. Ini cukup membuat masyarakat resah. Dewan diharapkan mampu memberikan dukungan dan solusi kepada masyarakat,” ungkapnya. Mastawai mengungkapkan, pihaknya juga mendorong anggota dewan untuk menelusuri perizinan dalam pembangunan tambak udang. Sebab, yang diketahui pihaknya, perusahaan itu tidak memiliki izin Amdal. ”Makanya, peran dewan ini bagi kami sangat penting. Apalagi, perusahaan yang mengelola itu merupakan pihak asing bukan dalam negeri, sehingga banyak masyarakat yang meras keberatan atas hal tersebut,” tuturnya. Ketua Komisi II DPRD Sumenep Af Hari Ponto

mengapresiasi kedatangan sejumlah warga itu. Pihaknya dipastikan akan mengakomodir keluhan masyarakat. ”Kami pastikan akan menindaklanjuti pengaduan yang dilayangkan perwakilan masyarakat Andulang terkait pembangunan tambak udang. Di mana tambak udang memang sudah banyak bertebaran di masyarakat,” katanya Hanya saja, sambung dia, pihaknya tidak memutuskan dalam waktu dekat. Sebab, pihaknya masih akan membicarakan masalah ini kepada anggota komisi II yang lain, termasuk instansi terkait. ”Intinya, kami menerima baik pengaduan warga. Dan, langsug akan dilakukan pembahasan di komisi untuk dibicarakan langkahlangkah selanjutnya. Kami apresiasi aduan dari warga,” tukasnya. (*)


Dinamika

Tanyakan PLTD Giliraje, Warga Tiga Desa Wadul Dewan

S

aat warga kepulauan Giliraje, K e c a m a t a n Giligenting, S u m e n e p mendatangi komisi II DPRD setempat. Mereka mempertanyakan realisasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) untuk beberapa desa yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal, tiang listrik sudah lama dibangun, bahkan ada yang sudah mulai roboh, akibat terlalu lama dan tidak segera dialiri listrik. Warga yang datang ke komsi II itu terdiri dari Empat desa. Yakni, desa Jati, Desa Banbaru, Banmaleng dan Lombang. Bahkan, ada sebagian desa yang langsung dipimpin kepala desanya. Sebab, aliran listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan Giliraja sejak lama. Itu agar bisa menikmati listrik 24 jam. Kedatangan warga ini langsung diterima ketua komisi II AF Hari Ponto

dan sejumlah anggota komisi Ekonomi itu. Warga langsung melakukan menyampaikan aspirasi dan berdialog. “Kami datang ke DPRD untuk meminta anggota dewan mensupport agar listrik melalui PLTD Giliraja agar cepat tuntas dan direalisasikan. Sehingga, warga Giliraje bisa menikmati listrik secara utuh. Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat kepulauan Giliraja. Masyarakat sudah lama menanti, dan ini menjadi harapan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Kepala Desa Jati, Abd. Rahem. Menurutnya, pihaknya meminta eksekutif dan legislatif serius dalam mengawal PLTD ini. Itu agar pelaksanaan lebih cepat dan tidak hanya dijadikan janji kampanye saja. “Jadi, kami masyarakat menginginkan 2019 listrik itu sudah hidup dan bisa

dinikmati masyarakat. Salah satunya memberikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan proyek PLTD itu. Intinya, dewan dan eksekutif harus kompak,” ucapnya. Abd. Rahem mengungkapkan, anggaran yang ada saat ini memang masih kecil, ini perlu ada penambahan anggaran. Sebab, hingga saat ini hanya Rp 5,7 miliyar. “Jadi, anggaran minim, makanya perlu ditingkatkan, dan ditargetkan bisa nyala 2019. Sebab, apabila dibiarkan terlalu lama, maka dipastikan material yang sudah ada akan rusak, seperti tiang listrik. Sehingga, keberadaan material tidak menjadi mubazir,” ujarnya/ Anggota Komisi II DPRD Sumenep Bambang Prayogi menjelaskan, sejak awal dewan sudah berkomitmen untuk mempercepat mengaliri listrik ke kepulauan

Giliraja, namun anggaran terbatas. ”Makanya, proyek ini tidak bisa dituntaskan dalam waktu satu tahun, melainkan harus dilaksanakan secara bertahap, atau yang biasa dikenal dengan proyek multiyears. Intinya, masalah listrik itu tetap menjadi atensi. Dan, pihaknya mengaku cukup peduli dengan warga yang datang ke dewan,” ujarnya. Dia mengungkapkan, setiap tahunnya dipastikan akan ada anggaran untuk bisa mengaliri listrik melalui PLTD. Hanya saja, besaran nominalnya tidak pasti, disesuaikan dengan kekuatan APBD Sumenep. ”Selama anggaran masih ada, kami akan peruntukkan untuk PLTD. Ya, semoga harapan masyarakat Giliraja untuk bisa menikmati PLTD pada 2019 akan terealisasi. Kami dengan anggota komisi yang lain, tentu akan terus berjuang,” tukasnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

19


Dinamika

Listrik 24 Jam untuk Kepulauan Jangan Hanya Janji!

T

u n t u n t a n masyarakat kepulauan untuk menikmati aliran listrik di kepulauan Sepudi dan Kangean harus direaliasisaikan secara nyata, bukan hanya isapan jempol semata. Sebab, masyarakat dua kepulauan itu sudah sejak lama meminta kepada pemkab untuk bisa menikmati aliran listrik selama 24 jam. Itu agar aktifitas masyarakat khususnya di malam hari tidak terganggu.

”Jadi, pemkab jangan sekadar untuk janji dan memberikan isapan jempol bagi masyarakat. Namun, harus direalisasikan secara matang kepada masyarakat. Sebab, aliran listrik masyarakat itu sangat penting, dan sangat diharapkan oleh masyarakat kepulauan. Jadi, jangan ditunda lagi,” kata anggota dewan asal kepulauan Dul Siam. Dia mengugkapkan, masalah listrik itu jangan hanya dijadikan sebagai komoditas politik saja.

20 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

Melainkan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ”Jadi, itu jangan hanya dijadikan momen untuk sekadar lip service untuk para calon kepala daerah. Makanya, harus segera diselesaikan, dan direalisasikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya. Untuk itu, pihaknya pemkab menganggarkan untuk kebutuhan listrik masyarakat dua pulau itu. Artinya, apabila komitmen harus ada dana yang dianggarkan setiap tahunnya. ”Jadi, harus ada dana setiap tahunnya. Supaya tidak hanya dijadikan sebagai komoditas politik saja. Makanya, kalau bisa harus segera diselesaikan oleh pemkab,” ujarnya dengan nada santai. Kepala ESDM Abd. Kahir menjelaskan, untuk listrik Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean dan Pulau Sepudi pihaknya sudah akan melakukan kordinasi dengan pihak PLN, itu agar bisa memberikan sambungan listrik kepada masyarakat selama 24 jam. “Kami (Pemkab Sumenep, red) telah berkoordinasi dengan PLN untuk memberikan pelayanan listrik 24 jam di dua kepulauan tersebut,” kata Abd. Kahir, Kepala Kantor Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sumenep. Mantan Kabag Humas Pemkab Sumenep ini, pelayanan listrik 24 jam tidak bisa dilakukan secara

serentak, sebab anggaran tahun 2016 ini sangat minim sekali, yakni sekitar Rp1,2 miliyar. Disisi lain pihaknya juga dihadapkan dengan letak geografis untuk wilayah kepulauan. “Kami akan terus berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat kepulauan, karena di Sumenep ada 126 kepulauan. Jadi selain masalah anggaran yang cukup minim, letak geografis juga menjadi kendala bagi kami,” ujar Kahir. Ia mengatakan, pada tahun 2016 ini, pihaknya berkonsentrasi pada pulau Sapeken, Arjasa, Sepudi, Giligenting dan Giliyang untuk dilakukan pengembangan listrik. Karena kepulauan tersebut merupakan prioritas bagi pemerintah daerah kabupaten (Pemkab) Sumenep. Kemudian pemerintah daerah akan kembali menganggarkan pembangunan listrik di kepulauan lainnya. “Untuk Pulau Sapeken dan Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean) diupayakan dalam waktu dekat nyala 24 jam. Tinggal menunggu waktu saja. Ya warga harus berasabar,” ucapnya. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada masayarakat di dua kepulauan yang akan menikmati pelayanan listrik 24 jam, agar pembayaran rekening listriknya harus disiplin atau tidak nunggak. Sehingga pelayanan akan berjalan maksimal, jika para pelanggannya disiplin. (*)


Dinamika

Soal PAW Kades, Warga Poreh Datangi DPRD

R

atusan warga Desa Poreh, Kecamatan L e n t e n g mendadak mendatangi kantor DPRD Sumenep. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada Gafur salah satu calon kepala desa (kades) dalam proses pergantian antar waktu (PAW) yang akan digelar November mendatang. Selain itu, mereka datang juga mengawal SK pengangkatan Gafur oleh Pj (penanggungjawab) kepala desa sah. Warga ini dipimin Bambang Supratman. Sebagian warga ada yang masuk ke dalam lobi wakil rakyat. Sementara yang lain, berada di luar pagar gedung DPRD. Mereka meneriakkan berbagai

dukungan terhadap saudara Gapura, yang merupakan putra dari mantan kades sebelumnya. Bahkan, mereka meinta dewan tidak mengotak atik SK pengangkatan Gafur sebagai salah satu perangkat desa Poreh. Sehingga, pelaksanaan proses PAW bisa berjalan dengan aman dan damai. Namun, pada waktu bersamaan warga yang kontra terhadap Gafur, yang juga calon kades Kasmito juga mendatangi gedung DPRD Sumenep. Kasmito mempertanyakan hal sebaliknya. Yakni, memeprtanyakan soal keluarnya SK di saat menjelang pendaftaran calon. Sehingga, ada kesan mempolitisir pendaftaran. Selain itu, Kasmito juga mempertanyakan kejelasan

PAW yang akan digelar secara serentak oleh pemkab Sumenep dalam beberapa bulan ke depan. S a y a n g n y a , kedatanganan dua kubu ini malah membawa kericuhan. Pro yang kubu Gafur nyaris menjotos Kasmito yang baru saja keluar dari komisi I. Untungnya, adu jotos itu bisa dihindari setelah aparat TNI dan kepolisian berhasil mengevakuasi Kasmito. Sehingga, kericuhan antar kedua kubu ini bisa dihindari. Tak selang berapa lama kedua kubu langsung pulang dengan tertib. Kendati demikian, warga ini masih sempat ditemui oleh ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma dan Ketua Komisi I Darul Hasyim Fath. Meskipun

kedatangan warga tidak memberitahu melalui surat terlebih dahulu. Apalagi, keadaanya memang cukup genting. Nah, kemudian mereka menyampaikan segala aspirasi kepada ketua DPRD dan ketua Komisi I, sesuai dengan perspekti yang dimiliki warga. ”Alhamdulillah, massa sudah kami temui, meski mereka tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu,” kata Herman Dali Kusuma. Dia mengungkapkan, sudah menjadi kewajiban pihaknya tidak melayani masyarakat yang datang ke gedung wakil rakyat. Sementara masalah yang disampaikan tentu akan ditindaklanjuti oleh komisi I DPRD Sumenep. ”Tentunya, pihak dewan masih akan berkordinasi dengan pemdes dan intansi lain yang memiliki kewenangan terkait masalah PAW kades ini. Intinya, pasti akan kami tidak lanjuti,” ucapnya dengan nada serius. Menurut politisi PKB ini warga menyampaikan terkait masalah kejelasan PAW dan uga terkait SK yang dikeluarkan oleh pihak Pj kades atas pengangkatan saudara Gafur. ”Ada yang mendukung ada yang tidak mendukung. Itu hal yang wajar, namun perlu kami kaji terkait aturan, dan ini akan melibatkan leading sektor pemdes untuk bisa memberikan solusi agar kondisi tidak memanas,” ungkapnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

21


Dinamika

Lingkar Barat Gelap, Dewan Minta Segera Dipasang PJU

A

nggota komisi III DPRD Sumenep A. Kurdi meminta maksimlisasi lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan Lingkar Barat Kecamatan Batuan. Itu lantaran di sekitar jalan dengan kualitas hotmix itu sangat minim PJU. Apabila malam hari dipastikan kondisi jalan gelap gulita. Sehingga, berpotensi menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas), yang bisa berakibat jatuhnya korban. ”Dai hasil pengamatan kami saat melintas di Jalan Lingkar Barat, ternyata penerangan lampu sangat minim. Sehingga, menyebabkan jarak pandang mata menjadi gelap. Padahal, jalannya sudah bagus, namun lampunya malah tidak ada. Ini sangat ironis sekali. Keberadaan PJU tentu sangat penting,” kata politisi Demokrat A. Kurdi kepada majalan Parlemen dalam sebuah wawancara. Menurut politisi asal Kecamatan Lenteng ini, keberadaan PJU itu sangat diharapkan oleh pengguna jalan. Apalagi, kondisi jalan di sekitar jalan lingkar itu banyak tikungan, sehingga, membutuhkan lampu memadai. ”Kabarnya kecelakaan juga sering terjadi di tempat itu. Jalan

yang lurus dan nyaman membuat laju kendaraan bergerak begitu cepat. Tentu saja keberadaan lampu sangat mendesak,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya meminta dinas perhubungan (Dishub) untuk segera membangun PJU yang memadai di jalan lingkar barat. Sehingga, pengendara aman dan pemandangan jalan akan lebih indah. ”Seharusnya infrastruktur jalan tuntas dibarengi dengan adanya lampu PJU yang memadai. Sehingga, berjalan beriringan. Apabila dilakukan hal semacam itu maka pembangunan Sumenep akan lebih maksimal,” tuturnya. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadhilah mengaku sudah menyiapkan PJU untuk lingkar Barat hingga Asta Tinggi. Pembangunan PJU tidak menggunakan daan APBD Sumenep 2016. Sebab, APBD tidak menganggarkan untuk pengadaan PJU di Lingkar Barat. Namun, pihaknya memastikan pembangunan akan dilakukan dengan menggunakan dana di luar APBD. Yang penting bisa memberikan lampu kepada jalan umum itu. Menurut mantan kepala BPPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) PJU itu akan

22 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

dibangun oleh BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu). Lampu itu tidak hanya di Lingkar Barat, melaikan tembus ke Asta Tinggi. Dan, kemungkinan

lampu itu sudah nyala sekitar dua bulan lagi. “Dua bulan lagi sudah nyala, tunggu saja. Soal anggarannya yang tahu BPWS, kami tidak berwenang,” ucapnya. (*)


Dinamika

Relokasi Pasar Hewan

Segera di Laksanakan

D

engan lugas a n g g o t a K o m i s i II DPRD S u m e n e p Badrul Aini meminta pemkab untuk segera melakukan relokasi pasar hewan yang ada di Bangkal Sumenep menuju pasar Induk Hewan di Desa Pekandangan Sangra, Kecamatan Bluto. Itu karena pasar induk hewan yang baru dibangun dipastikan sudah siap menampung sejumlah hewan untuk dijajakan kepada para pembeli dari sejumlah daerah di kabupaten Sumenep. ”Kami kira pembangunan pasar induk hewan di Desa Pekandanga Sangra itu

sudah tutas, dan sudah siap untuk dilakukan relokasi. Sehingga, keberadaan pasar yang dibangun melalui APBD Sumenep tidak mubazir, dan bisa ditempati sebagai pasar hewan. Apalagi, tempatnya memang cukup memadai untuk banyak hewan. Lahan parkir yang sangat luas bisa dijadikan landasan untuk melakukan relokasi,” kata politisi Asal Kepulauan ini. Dia mengungkapkan, keberadaan pasar hewan di Bangkal memang sudah tidak cukup layak. Sebab, tidak punya tempat yang khusus, malah keberadaanya hanya bikin macet lalu lintas saja. ”Setiap pasaran di hari Kamis pasti

jalan raya di Bangkal akan mengalami kepadatan bahkan hingga kemacetan. Sebab, pasar itu sudah tidak bisa menampung hewan, ditambah lagi tidak ada tempat parkir yang memadai,” ucapnya dengan nada datar. Sehingga, sambung politisi PBB ini, relokasi tersebut dianggap sudah sangat mendesak. Itu agar pedagang sapi yang ada bisa berjualan secara nyaman dan aman. ”Pedagang itu kan butuh kenyamanan juga. Kalau berada di Bangkal kami kira tidak akan nyaman, selain mikirin dagangan, masih juga mikir jalan yang macet akibat perbuatan pedagang. Makanya, ini

harus menjadi perhatian dari dinas Peternakan,” ungkapnya. Kendati demikian, pihaknya meminta relokasi untuk dilakukan secara hati-hati dan tidak gegabah. Dengan kata lain, relokasi itu harus dilakukan secara manusiawi, agar dalam prosesnya tidak ada gejolak apalagi sampai ada kericuhan.. ”Pdagang kami kira susah untuk pindah ke lokasi baru. Sementara lokasi sudah dianggap nyaman dan banyak dikenal oleh masyarakat. Sebab, ini soal masalah pendapatan. Maknya, kalau nanti ada relokasi hendaknya dilakukan dengan pendekatan persuasif,” tuturnya. (*)

Bupati dan Wakil Bupati Sumenep saat memperlihatkan Piala Adipura Buana di sela-sela apel pagi

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

23


Dinamika

Dewan Sesalkan Banyak Pasar Tradisional Tak Difungsikan

B

a n y a k n y a pertokoan atau kios di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Semenep, Madura, Jawa Timur yang belum difungsikan mendapat sorotan dari Anggota DPRD setempat. Padahal, keberadaan kios atau toko itu dibangun menggunakan dana APBD Sumenep, tentu harus dimanfaatkan semksimal mungkin. Agar keberadaanya tidak menjadi menjadi mubazir. “Mulai dulu kami sudah mewanti-wanti untuk selalu membenahi pasar tradisional. Supaya

masyarakat bisa menikmati pasar tradisional itu. Sebagi bentuk komitmen menghidupkan pasar tradisional itu dirinya selalu menganggarkan setiap tahunnya. Itu sebagai wujud kepedulian kami terhadap masyarakat,” kata Anggota Komisi II DPRD Sumenep Bambang Prayogi. Dia mengungkapkan, sejak dirinya menjabat sebagai menjadi anggota komisi B yang saat ini menjadi komisi II meminta untuk segera difungsikan. Namun, apabila tidak segera difungsikan maka dipastikan ada pencabutan

24 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

izin. ”Ternyata sudah bertahun-tahun tidak ada tetap tidak difungsikan. Kami tidak paham, apakah pedagang yang tidak mau, atau dinas terkait yang kurang pro aktif untuk bisa memanfaatkan kios dan pertokoan itu,” ungkapnya dengan nada santai. Bahkan, politisi senior PDIP ini menuding progam revitalisasi pasar tradisional telah ditunggangi politik yang dijadikan slogan saja. Buktinya, pemerintah daerah terkesan hanya bisa membangun dan tidak bisa memberikan pelayanan prima kepada pelaku pasar. Akibatnya, banyak yang tidak difungsikan alias pembanguan toko mangkrak. ”Contoh sekitar 142 kios di Pasar Tradisional Bangkal hingga saat ini belum difungsikan. Saking buruknya, kios dibagian tengah los pasar yang bersebelahan dengan pasar hewan tersebut sudah mirip dengan kandang ayam yang menjijikkan,” tuturnya. Padahal, keberadaan pasar tradisional dinilai cukup penting. Sebab, hal tersebut merupakan salah satu tolak ukur mengetahui tingkat perekonimian masyarakat. Jika perekembangan pasar tradisional memadai, dipastikan tingkat perkonomian masyarakat mulai membaik. ”Kami sangat menyesalkan keberadaan pasar yang hingga saat ini tidak ditempat. Di samping anggaran mubazir, upaya

peningkatan perekonomian masyarakat secara mandiri hampir juga dipastikan gagal,” tuturnya. Sejak tahun 2014 hingga 2015 pemerintah membangun sedikitnya 55 unit pertokoan disejumlah pasar tradisional yang tersebar di lima kecamatan. Rincianya, 5 unit toko atau kios di Kecamatan Dasuk, Kecamatan Lenteng 5 Unit, Kecamatan Bluto 14 unit, Kecamatan Batang-Batang 16 unit, dan Kecamatan Dungkek sebanyak 23 unit. Penyerahan kepada pengguna dilakukan pada bulan Februari lalu. Hingga saat ini banyak yang belum difungsikan. Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Imam Sukandi tidak membantah jika sejumlah pertokoan atau kios di sejumlah pasar tradisional banyak yang belum ditempati. Menurutnya, sesuai kesepakatan jika dalam kurun waktu enam bulan belum difungsikan, maka izin penempatan akan dtarik kembali. Hingga saat ini tidak satupun izin itu yang ditarik oleh pemerintah daerah. ”Setelah kami kroscek ke pengguna ternyata karena belum punya modal. Sehingga ini membuat kami dilematis. Mau diapain lagi, sebelum diberikan maysarakat banyak yang mewanti-wanti, tapi setelah diberi malah tidak dioperasikan,” katanya. (*)


LEGISLATOR

Berdaulat untuk Rakyat H. Risnawi SH, menjadi salah satu wajah baru dari segelintir senator muda yang memiliki keberanian untuk masuk ke gedung parlemen pada 2014 lalu. Memiliki rekam jejak yang bagus membuat dirinya punya impian besar untuk memberikan jiwa dan raganya untuk masyarakat, terutama untuk warga kepulauan. Bahkan politisi yang lahir dari rahim PKB itu sangat serius untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat kepulauan Raas. Tentu tidak percuma dia punya pengetahuan hukum, sehingga dia bisa lantang memperjuangkan perundang-undangan di DPRD. PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

25


Legislator

S

ungguh sebuah praktik politik yang sangat sederhana dan alami yang dipertontonkan oleh mantan Pimred Koran Madura dan Suluh tersebut dalam gesture yang alamiah. Turun ke bawah, menyapa masyarakat kecil, para pedagang, menepuk pundak anak muda hingga selalu melempar senyum saat bertemu dengan orang-orang adalah cara dia menyambung rasa dengan masyarakat. Lahir di kepulauan Raas pada 06 Desember 1978 silam tak membuatnya merasa gengsi, bahkan dari tanah kelahirannya itu, dirinya tak sekadar Risnawi yang dulu, tetapi muncul sebagia senator muda yang menghinspirasi bagi keluarga dan masyarakatnya. Ia selalu memegang teguh mottonya, “Bersih, Profesional, dan Merakyat”. Hal itu dipegang olehnya untuk menunjukkan sikap sekaligus jati dirinya sebagai wakil rakyat yang profesional dengan mengedepankan transparansi. Pria yang disapa Risnawi tersebut dikarunia satu orang orang anak, buah pasangan dengan H. Ummu Hafida. Ia dikenal sangat aktif pada berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa kehadirannya sebagai anggota DPRD untuk menunjukkan bahwa sudah saatnya derita kepulauan terobati. Sebagai wakil rakyat tentu Risnawi dituntut tidak sekadar jago berwacana. Namun ia harus lebih gesit dan menunjukkan kinerja sebagai wakil rakyat yang membela kepentingan rakyat serta mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat kepulauan. “Saya termasuk orang yang heran mengapa sampai detik ini derita kepulauan tak kunjung terobati. Baik soal listrik, infrastruktur, pendidikan hingga dan pelayanan kesehatan yang tak kunjung maksimal. Itu semua saya temui saat melakukan serap aspirasi bersama mereka. Mereka sampai menangis ketika mereka berobat harus menyebrang lautan,” katanya

26 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

Untuk itulah, Risnawi rajin turun ke daerah pemilihannya untuk hadir menghapus air mata mereka. Bahkan ia tak pernah merasa gengsi bergumul dengan rakyatnya ketika mereka butuh bantuan. Salah satu contohnya, Risnawi tak pernah membatasi ketika rakyat hendak bertemu. Pula tak pernah merasa sibuk saat rakyatnya dalam kesulitan, maka tak salah ketika Risnawi merupakan salah satu legislator yang merakyat dan supel. Apa yang ia lakukan tak ada maksud lain kecuali agar rakyat berdaulat. Sebab substansi dari demokrasi bermuara pada rakyat. Baik sebelum dan sesudah terpilih sebagai anggota DPRD, Risnawi punya visi dan misi tentang Sumenep ke depan. Pertama, melayani masyarakat Sumenep sebagai wakil rakyat yang senantiasa menjujung tinggi prinsip-prinsip Bersih, Profesional, Berwawasan dan Transparan. Kedua, menyalurkan suara dan aspirasi masyarakat Sumenep untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat. Ketiga, mengembangkan pola hubungan kerjasama yang sinergis antar-stakeholders, antara lain pemerintah, pengusaha, kelompok dan masyarakat terkait. “Selain itu, saya juga ingin membangun sistim legislatif yang lebih efektif dan demokratis. Sebab selama ini ada kesan minor dari masyarakat terhadap DPRD,” ujarnya. Dalam Hemat H Risna, menyelesaikan masalah kepulauan itu memang tidak secepat kilat menyambar. Kita belum bisa memberikan kesimpulan hanya dalam waktu setahun atau menuju dua tahun sudah bisa diselesaikan, sehinga butuh proses yang matang untuk mencapai sebuah visi dan misi kesejahteraan warga kepulaun. “Tapi sejauh ini saya melihat lumayan, ada banyak yang positif; strateginya bagus, cara kerja, begitu juga rekrutmen personalia yang terbuka. Namun, kita juga bisa lihat transparansi masih belum ada sepenuhnya,” tegasnya Risnawi pun optimis “Sumenep Pasti Bisa”, karena menurutnya Sumenep itu bisa lebih peduli, lebih aman, lebih baik dibandingkan

Tugas adalah amanat rakyat dan negara. Sementara keluarga merupakan amanat Allah. Jadi, keduanya harus sama-sama jalan.


Legislator

Kabupaten lain di Madura. Itu karena Sumenep adalah jendela Madura; bahkan lumbung minyak dan gas ada di Sumenep. Termasuk terbentang beberapa pulau. “Belum lagi soal pariwisata dan beberapa khazanah kebudayaan masa lalu. Sumenep harus bisa menjadi kota berkelas, sebab kenyataannya memang kita bisa lebih baik dari kota-kota lain,” pungkasnya.

Keluarga Tetap dalam Jiwa

Sebagai anggota DPRD, tentu menuntut H. Risnawi untuk bisa membagi waktu dengan baik, antara keluarga dan tugas. Seabrek agenda menantinya setiap hari. Namun, di sela-sela kesibukannya itu, politikus asal kepulauan itu tetap memiliki waktu bersama keluarga. Baginya, tugas memang penting, tetapi tidak ada yang lebih penting dari isteri dan anak. Menjadi wakil rakyat bukan menjadi penghalang bagi H Risnawi untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Amanah yang diemban di kursi parlemen menjadi motivasi untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat. Termasuk, memperjuangkan

hak-hak konstituennya. Duduk di Komisi I merupakan langkah Risnawi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat melalui kebijakan yang diambil di meja parlemen. Apalagi keberadaannya di gedung DPRD Sumenep atas dukungan masyarakat. ”Tidak ada alasan bagi saya untuk mengabaikan amanah rakyat. Sebab rakyat itu adalah suara Tuhan,” katanya. Namun, kesibukannya sebagai wakil rakyat tidak membuatnya lupa akan fitrahnya sebagai kepala keluarga. Di tengah kesibukannya menjalankan amanah negara, Risnawi tetap membagi waktu dengan keluarga. Pria yang jadi pengusaha itu menambahkan, komunikasi dengan keluarga harus tetap dijaga. ”Kebanyakan orang mengabaikan komunikasi dengan keluarga. Padahal, komunikasi itu merupakan kunci utama dalam menjalankan kegiatan apa pun. Apalagi di dalam membina rumah tangga,” ujarnya. Bagi dia, pekerjaan dan keluarga ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perlakuannya pun tidak boleh dibedakan. Sebab,

keduanya merupakan amanat yang begitu indah dalam kehidupan. ”Tugas adalah amanat rakyat dan negara. Sementara keluarga merupakan amanat Allah. Jadi, keduanya harus sama-sama jalan,” tegasnya. Tak pelak, meski aktivitas kesehariannya diikat dengan kepentingan politik dan memperjuangkan rakyat, kehidupan bersama keluarganya tetap harmonis. Sebab, keharmonisan dalam keluarga merupakan motivasi bagi dirinya untuk menjalankan tugas. ”Selama menjadi anggota DPRD, kebersamaan dengan keluarga memang sedikit berkurang. Ini adalah konsekuensi sebagai pejabat. Alhamdulillah, keluarga mengerti dan mendukung,” terangnya. Di balik kerendahan hatinya, di gedung parlemen dia terkenal sebagai politikus yang ulung. Terutama dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepulauan. Terutama soal kelistrikan dan infrastruktur yang ada di kepulauan. Baginya, bersuara lantang untuk kesejahteraan kepualaun merupakan tugas mulia yang harus ia perjuangkan. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

27


SOSOK

Generasi

yang Menginspirasi

S

ebagaimana yang telah tahbiskan oleh Soekarno, kaum muda memiliki energi yang besar untuk melakukan perubahan pada masing-masing masanya. Fakta “having fun� terbukti membuat kaum muda timpang dari label asalnya. Oleh karena itu, harus ditelusuri bahwa energi besar itu harus dimuat di dalam koridor yang benar dan penuh target. Sehingga kita pun akan menjadi sosok yang cerdas dan menginspirasi. Apalagi hidup di tengah zaman yang serba instan, tak semua orang dapat menjadi sosok yang berprestasi. Terbukti, karena hanya terlena,tak sedikit dari generasi muda yang hanya bisa terkatung-katung dan tersebar di sejumlah ruas jalan, mulai dari yang hanya duduk berpangku tangan hingga yang berpeluh deras mengais rezeki hanya dari sesuap nasi. Dalam diri seorang yang pandai, tentu tidak ada keinginan untuk menjadi seperti generasi prematur; arah dan tujuannya tidak jelas. Wujud keinginan yang kuat akan memotivasinya meraih prestasi. Memang tidak mudah menjadi pelaku sejarah, prosesnya panjang, bahkan proses itu serupa sebuah pertempuran melawan ego, malas dan nafsu diri. Awal-awal, bisa jadi seseorang dipaksa lingkungan, namun ia memaksa diri. Berangkat dengan jiwanya yang payah, jasadnya pun lelah, hingga akhirnya terbiasa. Lalu terasa nikmat menjalaninya. Lalu ia mengaca pada setiap kegagalan, menghayati kembali makna hidup. Memang tidak ada proses yang melelahkan, namun pada akhirnya prosesnya pun berujung indah. Mereka pun akan dicatat oleh sejarah sebagai sosok manusia yang patut dihormati dan dihargai. Erra Fazhira, telah meneguhkan dirinya sebagai generasi yang punya

28 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

energi untuk menjadi orang yang tidak sekadar mengandalkan kecantikan. Baginya, cantik itu mudah, namun untuk menjadi orang yang diabadikan oleh zaman tidak mudah. Untuk itulah, ia berproses tiada henti, selalu

mencoba dan mencoba. Bagi siswa kelas XII SMANSA itu, proses bak pertempuran di medan perang, tidak hanya butuh kekuatan fisik, tetapi harus punya mental yang kuat, dan penuh tekad, baru bisa dijadikan sebagai pejuang. Tak terlalu


Sosok

berebihan jika ia tiada henti belajar. Gadis yang hobi membaca dan menulis itu ingin mengetuk dunia dengan beragam prestasi. Iya, untuk mencapai pada tangga itu memang tidak mudah. Maka dari itu, proses yang panjang dan melelahkan, membuat perempuan kelahiran Sumenep, 1 Oktober 1998 itu pun telah menuai hasilnya. Kini, berkat usaha kerasnya itu telah mengetuk dunia dengan prestasi. Upayanya untuk menjadi generasi cerdas telah ia tuai. Apa yang ia torehkan telah membuat semua pasang mata terkesima. Sebab, mahir bahasa Inggris dan Jepang, ia juga banyak menuai prestasi, salah satunya, menjadi finalis Hijab Hunt di Jakarta beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, pada September ini, ia telah membuktikan kepada semuanya kalau dia layak diabadikan oleh zaman. Ia ditahbiskan sebagai Juara 1 Cebbing Sumenep Tahun 2016. “Saya tak menyangka bisa mewakili

Sumenep di pentas nasional pada Hijab Hunt kemarin. Pikiran saya hanya tertuju kepada Bapak-Ibu, karena beliau yang mengajari saya untuk tidak berhenti berproses. Mereka yang membuatku punya motivasi dan tekad kuat untuk selalu bermimpi,� jelasnya saat ditanya soal pengalaman menarik selama ia berproses. Sungguh, perempuan yang mengawali karirnya sebagai Juara 2 Photogenic Contest by Radar Bromo 2011 itu membuat semua orang berdecak kagum dan mengelus dada. Selain berparas cantik, ia juga punya segudang prestasi. Bahkan sudah tak terhitung jumlahnya, berapa tropi yang ia dapatkan dari beberapa even dan lomba. Ah, nama Sumenep ikut harum di luar sana. Kini, gadis cantik berhidung mancung itu punya obsesi besar untuk selalu membawa nama Sumenep pada setiap even. “Sebab saya bangga bisa mengharumkan nama Sumenep,� ucap perempuan

yang juga jago main piano itu. Seolah, perempuan yang akrab dipanggil Erra tersebut ingin mengatakan kepada kita semua, bahwa menjadi manusia cerdas tidak selamanya harus silau pada pembelajaran di bangku sekolah, tetapi harus mencari dunia lain agar bisa mengasah potensi. Maka semua orang pun tidak meragukan dengan apa yang ia torehkan. Dengan mindset sukses seperti yang telah ditorehkan oleh Erra, maka anak dari pasangan Heri Rachmat Effendi dan Qonita sudah memiliki bahan bakar, sehingga siap untuk membuat arus baru perubahan bagi daerahnya. Kini, Sumenep pun bangga memiliki Erra. Selain bergelimang prestasi, Erra juga tak pernah ragu membawa Sumenep di pundaknya dalam setiap even yang ia ikuti. Hanya satu hal yang ingin ia katakan, seberat apapun, ini adalah pilihan bagi mereka yang memiliki keberanian. (*)

Finalis Sunsilk Hijab Hunt 2016

Erra Fazhira

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

29


Gallery

30 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016


BK DPRD Sumenep menerima cinderamata dari BK DPRD Bojonegoro pada saat kunjungan ke Sumenep

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

31


SUARA PEMUDA

HMI Minta DPRD Kontrol Pelayanan Perpusda

H

impunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Sumenep meminta DPRD setempat agar memberika perhatian khusus kepada pelayanan Perpustakaan Daerah (Perpusda). Menurut pengurus baju hijau itu, pelayanan perpustakaan berjalan apa adanya, tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. “Selain koleksinya yang minim dan tak sesuai kebutuhan pembaca, juga Perpusda terkesan kurang representatif. Belum lagi soal layanan perpustakaan belum merata. Termasuk belum adanya layanana perpustakan untuk daerahdaerah terpencil,” kata pengurus HMI Cabang Sumenep, Urip Prayitno. Oleh karena itu, Urip meminta DPRD, dalam hal ini komisi IV agar memberikan warning kepada pengelola perpusda untuk berbenah. “Minimal reward and

32 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

punishment diberlakukan, misal anggarannya dikurangi kalau tidak bekerja secara maksimal,” tambahnya. Termasuk, lanjut Urip. Dewan juga melakukan kontroling terhadap kinerja pegawai perpusda. “Kontrol bisa dilakukan setiap bulan. Nanti akan diketahui sejauh mana perkembangannya. Jika tak kunjung berbenah kasih sanksi,” tegasnya. Diketahui, selama dua kali pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep menggelar audiensi kepada Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Sumenep. Audiensi itu dilakukan dalam menyikapi lemahnya pelayanan perpustakaan terhadap masyarakat. Audiensi tersebut belandaskan tentang UU No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Dan menghasilkan 6 poin pembahasan terkait pelayanan perpustkaan.

Mulai dari layanan perpustakaan yang belum merata, layanan perpustakaan di daerahdaerah terpencil-terluartertinggal, layanan terhadap pengunjung berkebutuhan khusus, layanan untuk meningkatkatkan daya tarik masyarakat dalam membaca, layanan berbasis teknologi informasi, hingga layanan pengadaan buku. Ketua Umum HMI Cabang Sumenep menyampaikan bahwa audiensi ini digelar untuk memaksimalkan pelayanan KPAD Sumenep terhadap masyarakat dan pihaknya akan mengawal beberapa poin tuntutan dan pembahasan hingga akhir. “Audiensi ini kami lakukan untuk memaksimalkan pelayanan KPAD Sumenep pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Terkait dengan poin-poin audiensi

ini akan kami kawal hingga akhir. Bagi kami, langkah ini harga mati, agar angka butu huruf di Sumenep bisa ditekan,” jelas Naufal Efendi ketua umum HMI Cabang Sumenep. (*) Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Abrari Alzael mengungkapkan bahwa keberadaan perpusda yang dinilai oleh banyak orang hanya berkembang biak dalam asbak sudah masuk dalam radar Komisi IV. Sebab bukan hanya HMI yang mengeluhkan, tetapi juga dari kalangan aktivis dan akademisi. “Termasuk juga dari penggerak buku dan baca,” katanya. Pria yang akrab disapa Abe itu mengaku mengapresiasi langkah HMI yang melakukan audiensi dengan pihak Perpusa.”Sya kira langkah yang bagus dan solutif, untuk membuat Sumenep yang cerdas dan bermartabat tidak cukup hanya dari DPRD, tetapi juga juga pemuda dan masyarakat,” jelasnya. (*)


SUARA PEMUDA

Aktivis Kompak Ajak Pemuda Cintai Profensi Petani

S

etiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal itu ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu tahun 1960, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960). Pada saat itulah, semua orang bangga bercocok tanam. Saat itu pula, bertani merupakan profesi yang mulia. Mulia karena dari jerih payah mereka, pangan bangsa ini aman. Dari mereka pula, masyarakat di pelosokpelosok dan terpencil tetap makan dan bertahan dari hidup. Namun, memperingati hari tani kali ini kabar petani tak cukup bahagia, dan bukan profesi yang membanggakan. Bayangkan, komoditas pangan di Indonesia banyak disumbang impor, lantaran produksi dalam negeri tak mencukupi. Kesejahteraan petani juga menjadi sorotan dan banyak beralih meninggalkan profesi petani. “Kenapa bisa terjadi seperti itu? karena tak sedikit dari kalangan pemuda/mahasiswa yang tak lagi mencintai profesi petani. Mereka lebih suka dan bangga kerja kantoran, seperti Bank, ASN, dan kerja-kerja yang bergaji tinggi. Padahal profensi petani adalah mulia. Buktinya, kita makan dari jerih payah para petani. Maka tak salah jika Presiden mengimbau agar lahan produktif di berbagia daerah harus dijaga demi keamanan pangan nasional,” kata Ketua PC PMII Sumenep, Alif Rofiq. Oleh karena itu, kata Alif, memperingati Hari Tani Nasional,

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep, berharap banyak mahasiswa yang mau menjadi petani secara profesional. Menurutnya, sampai detik ini kondisi para petani kita sudah memasuki masa tidak produktif. Banya petani kita yang sudah tua renta. “Petani-petani kita kan sudah tua-tua, sementara yang muda tidak mau terjun langsung sebagai petani,” kata Alif yang juga tercatat sebagai Mahasiswa fakultas pertanian di Unija. Pertanian kata alif, sejak dulu menjadi denyut nadi perekonomian suatu bangsa. Sejak masa kerajaan sampai kolonialisme hingga era demokrasi saat ini. “Sejak dulu pertanian itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, sehingga mereka bangga bertani,” imbuhnya. Namun sekarang pertanian sudah banyak ditinggalkan ,sebagai mahasiswa yang mempunya basik keilmuan di bidang pertanian Alif merasa prihatin. “Sekarang pertanian kita sudah jauh tertinggal ,sehingga ini nerdampak pada sektor industri di bidang pertanian,” jelasnya. Dampaknya adalah indonesia saat ini lemah dalam sisi ketahanan pangan ,banyak komuditas dan kebutuhan dalam negri yang harus impor. Sebab itu, pihaknya akan selalu mengajak kepada kader mahasiswa agar mau kembali jadi petani ,namun petani yang profesional. “Harus kita harus kembali gerakkan semangat bertani ,agar negara kita kuat dalam pangan. Tapi harus profesional dalam

bertani dan KH hasyim asyari petani adalah penolong negri,” pungkas Alif. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua IPNU Sumenep, M Wasil Abror. Menurutnya, bagi pemuda bertani dianggap sesuatu yang menjijikkan. Sehingga para pemuda merasa gengsi untuk bertani. ”Tak salah jika tanah-tanah orang tua kita terpaksa dijual karena sudah tidak lagi tergarap. Sementara mereka sudah mulai menua. Padahal dalam benak mereka, karena tanahnya itu ia bisa membuat anaknya merengkuh gelar sarjana. Karena tanahnya pula, ia bisa beli sepeda motor hingga beli emas. Ah, sungguh rugi jika para pemuda sudah enggan untuk bertani,” katanya. Tidak jauh berbeda dengan PMII dan IPNU. HMI pun menemukan realitas yang sama. Dalam hemat HMI, para pemuda sudah enggan bertani karena mereka gengsi. Bertani adalah sesuatu yang menjijikan. Berteman dengan cangkul, dekat dengan lumpur sawah, hingga harus menahan terik matahari. Padahal, dari tanah dan lahan itu kita bisa melanjutkan pendidikan. Sungguh miris melihat masyarakat sudah tak lagi punya tanah, dijual karena tak tergarap,” pungkasnya. Oleh karena itu, Urip berharap agar di hari tani nasional kali kita jadi jadikan refleksi bagi kita untuk mencintai profesi petani. “Jika tidak maka, tanah-tanah kita akan diborong investor, dan lahan-lahan produktif itu akan berdiri bangunan dan pabrik. Akhirnya, pangan kita akan terus impor,” warningnya. (*)

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

33


EKSPLOR DESA

Desa Pandian

Jadikan Sampah Investasi Masyarakat

D

esa Pandian salah satu desa yang ada di Kecamatan Kota Sumenep. Masyarakat banyak mengenal desa Pandian, karena di desa itu terdapat Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola dinas sosial (Dinsos). Sehingga, desa banyak dikunjungi para wisatawan yang ingin tahu tentang para pahlawan yang berjuang mengusir penjajah yang dimakamkan di Pandian tepatnya di TMP itu. Namun, dari desa yang dipimpin Moh. Budiyanto ini terdapat potensi investasi yang sudah dilakukan pihak desa. Desa Pandian ini membuat Bank Sampah yang diperuntukkan untuk masyarakat. Bank Sampah dikelola

oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang terbentuk di Desa Pandian. ”KSM ini yang mengelola Bank Sampah yang kami bentuk dan sudah berjalan,” kata Moh Budiyanto kepada majalah Parlemen. Dia mengungkapkan, Bank Sampah ini didirikan sebagai wujud kecintaanya kepada lingkungan, namun juga bisa menghasilkan uang. Dengan kata lain, sampah yang dimiliki warga itu bisa dijual kepada Bank Sampah. ”Penjualan bisa dilakukan dengan cara cash maupun tabungan. Untuk tabungan biasanya warga tidak mengambil uangnya, melainkan langsung di tabung di Bank Sampah. Jadi, lingkungan bersih masyarakt Sejahtera. Itu lah yang kami harapkan,”

34 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

ucapnya. Menurutnya, saat ini keberadaan Bank Sampah di desanya sudah mulai dikenal publik. Sehingga, banyak masyarakat yang secara sukarela menyerahkan sampahnya ke Bank Sampah, tentunya dengan konsekuensi membeli. ”Jadi, sampah yang diberikan masyarakat tentu saja akan kami hargai dengan nominal uang. Ini kan bisa menjadi investasi yang bekerlanjutan dilakukan oleh KSM,” tuturnya. Hanya saja, sampai detik pihaknya masih kebingungan soal pemasaran dari sampah yang ditumpuk di gudang Sampah. ”Sampai detik ini kami belum memiliki pemasaran sampah yang sudah diterima

oleh Bank Sampah. Ini menjadi problem kami. Namun, kami memastikan tidak akan surut dan terus membangkitkan semangat warga untuk bersih lingkungan sambil berinvestasi,” ungkapnya. Bahkan, tutur dia, dari upaya yang dilakukan pihaknya, ternyata mendapat perhatian dari Pemprov Jatim. Pihaknya mendapatkan mesin pengelolaan sampah dan juga gudang. Sampah itu kemudian akan dijadikan kompos. ”Fasilitas kami sudah miliki namun hingga detik masih problem di masalah pemasaran. Semoga ke depan akan mendapatkan peluang untuk bisa memasarkan kompos dari produk Bank Sampah. Sehingga, kalkulasi keuangan akan normal,” tuturnya. (*)


EKSPLOR DESA

Desa Ketupat

Dari Sampingan Hingga Menjanjikan

E

nju, 45, warga asal Desa Ketupat, adalah salah satu dari sekian banyak pengrajin manik di Kepulauan Raas. Setiap hari, tepat di depan rumahnya terdapat sebuah warung berukuran kecil, ia melakoni pekerjaan rutinnya sebagai pengrajin manik. Tak ada yang menyangka ternyata pekerjaan rutin itu memang sudah bertahun-tahun ia lakoni. Bukan untuk apa, tetapi sebagai pekerjaan sampingan ketika sang suami pergi melaut. “Iya, ini awalnya sebagai kerjaan sampingan, minimal membunuh kejenuhan di rumah. Karena kalau suami lagi melaut, peremnpuan-perempuan di pulau hanya diam, tidak punya pekerjaan. Tetapi lambat laun, pekerjaan ini telah menjadi nafkah sehari-hari,” ucapnya Dia menuturkan bahwa pekerjaan tersebut bukan hanya dia yang menekuninya. Tetapi hampir di setiap rumah-rumah akan menemukan pengrajin manik. “Karena sekarang pekerjaan merangkai manik bukan hanya persoalan mengusir kejenuhan kerjaan sampingan, tetapi sudah menjadi nafkah sehari-hari yang cukup menjanjikan,” sambung Maryani, pengrajin manik yang lain. Secara terpisah, Hendra, pengimpor manik, mengatakan bahwa para pengrajin manik di kepulauan Raas awalnya berangkat dari kerjaan sampingan. karena tak dapat disangkal, ketika para suami mereka sedang melaut mencari ikan, para perempuan hampir hanya menjadi pengjaga rumah. “Makanya, para perempuan di sini mencoba menekuni pekerjan tersebut sebagai pekerjaan sampingan dan lebih-lebih mungkin juga untuk mengusir rasa jenuh,” ucap pemuda yang sudah bertahuntahun ada di Bali.

Tetapi, lanjut dia, para pengrajin manik yang umumnya adalah perempuan, tidak menyangka bahwa dari kerjaan sampingan tersebut akan menjadi pekerjaan yang menjanjikan dan menuai hasil yang sangat fantastis. “Karena hari ini penjualan hasil pengrajin manik yang dengan fasilitas yang sederhana itu bisa tembus ke luar kota, seperti Bali, Jakarta, Bandung, dan bisa ke Malaysia,” kata Hendra Jika mengunjungi Pulau Raas nyaris di setiap rumahrumah terdapat para warga desa kepulauan yang sibuk merangkai manik-manik. Rangkain manik-manik tersebut bisa disulap dengan berbagai model, seperti sabuk, hiasan baju, gelang, kalung, dan hiasan di pintu rumah. Dengan harga yang mudah dijangkau hasil rangkaian manik tersebut cukup di terima oleh berbagai kalangan, lebih-lebih warga kota dan para pelancong (touris) yang berkunjung ke Bali. Hal tersebut diakui oleh Wahyudi, pengimpor barang tersebut ke Bali. Menurutnya, dengan berbagai model yang berwarna-warni manik-manik tersebut diimpor ke berbagai kota. “Tetapi yang paling banyak di Bali. Apalagi kalau di Bali harganya bisa dua kali lipat, dari gelang yang harganya 10 ribu menjadi 20 ribu, dan seterusnya,” ujarnya. Untuk itulah, para warga di Desa Kepulauan masih mempertahankan kerajinan yang menggunakan keahlian tanggan tersebut. Karena pekerjaan ini cukup menjanjikan, walaupun berangkat dari rumah-rumah. “Andai ada paguyuban resmi kan lebih menjanjikan, misalnya difasilitasi oleh pemerintah atau siapalah yang bisa menangkap peluang bisnis manik ini,” tambah Wahyudi.. (*) PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

35


ARTIKEL Menyikapi Jebakan Formalisasi Agama

Oleh : M. Muhri Zain*

M

enjadi sebuah diskripsi memilukan jika kerudung lebih mahal daripada nyawa. Begitulah konsep Negara Islam di Timur Tengah, semuanya serba formal. Islam sepertinya tampil ekslusif hingga agama seperti tak punya perasaan. Padahal Islam itu adalah agama rahmaan lil alamin, bukanlah agama yang keras dan buas, dan membuat pemeluknya merasa aman, nyaman dan tentram. Tulisan ini tidak bermaksud apaapa, hanya sebagai bentuk respon dari mencuatnya jebakan gerakan wahabi yang mulai rapi di negeri. Sebab, hari ini, wahabi punya wajah yang baru dan elegan dalam menyebarkan pahamnya ke seluruh penjuru. Tidak hanya di kalangan kota, tetapi juga masuk ke desa-desa. Kejadian yang memilukan beberapa terakhir ini telah mengejutkan eksistensi agama kita sebagai agama rahmatal lil alamin. Buktinya, di mana-mana bom meledak, para teroris muncul dimana-mana, bahkan paham-paham sesat seperti Gafatar berkecambah. Sejatinya, realitas seperti ini tidak hanya muncul sekarang. Tentu masih segar dalam ingatan kita pada Tahun 2006 silam, pada pertengahan tahun itu, kita dikejutkan dengan sebuah perdebatan sengit di dapur rakyat (DPR). Sebuah perdebatan “regulasi agama” tentang maraknya memberlakukan syariat Islam. Sejumlah anggota DPR risau akan hal ini. Pembentukan dan perberlakuan perda itu dinilai melanggar dan bertentangan dengan prinsip konsitusi dan Pancasila. Kini, hal itu telah muncul kembali. Bahwa formalisasi keagamaan kini sedang menjadi isu-isu strategis bagi kelompok kaum puritan yang menginginkan kembali pada Alquran dan hadis. Mulai dari penyeragaman ciri-ciri keislaman dengan jilbab, jenggot, dan jubah hingga pada pelaksanaan syariat Islam pun akan diformalkan Ormas Islam terbesar di Indonesia, baik NU atau Muhammadiyah ikut bersuara lantang menentang upaya pendirian Khilafah Islamiah dan formalisasi syari’at di Indonesia. karena formalisasi syari’at dan

36 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

program khilafah sangat berlawanan dengan semangat pendirian NKRI. Padahal sangat jelas, tidak ada konsep Islam tentang negara. Syari’ah yang di bawa Muhammad saw tidak pernah mengkhususkan konsep apa yang cocok dan baku tentang negara Islam. K.H Abdurahman Wahid ( Gus Dur ) berargumen, Islam tidak mengenal pandangan jelas dalam pergantian kekuasaan. Contohnya, tatkala nabi Muhammad saw wafat, sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin menggantikan Muhammad, sehingga umat terhindar dari perpecahan. Beda dari yang awal, sebelum Abu bakar meninggal, beliau menunjuk Umar bin Khatab sebagai penggantinya kelak. Proses kedua ini lewat penunjukan ( mandat ) langsung dari pemimpin sebelumnya. Kemudian, saat Umar diambang kritis setelah ditikam Abu Lu’luah, ia meminta ditunjuk dewan pemilihan yang terdiri dari tujuh orang ( termasuk anak Umar, Abdullah; di syaratkan tidak boleh dipilih jadi pemimpin ) untuk memilih pemimpin pengganti Umar. Kesepakatan tim ini menunjuk Utsman bin Affan. Selanjutnya, Utsman di ganti Ali bin Abi Thalib. Untuk mengganti Ali, Abu Sufyan telah mempersiapkan anak cucunya supaya menjadi pemimpin setelah Ali. Sejak itu, muncullah kerajaan atau khilafah, seperti Utsmaniyah yang raja – rajanya berdasarkan anak keturunan “ darah biru “ sang khalifah. ( Islam ku, Islam anda, Islam Kita: K.H Abdurahman Wahid). Lanjut Gus Dur, mesti ada adagium La Islama Illa bi Jama’ah wala Jama’ata Illa bi Imarah wala Imarata Illa bi Tha’ah ( Tiada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan ). Itu tidak menunjukan bahwa kepemimpinan atau pemerintahan wajib berdasarkan Khilafah Islamiah. Tetapi, kepemimpinan itu adalah penegakan dan perlindungan atas penegakan perintah Islam dan larangannya. Umat Muslim Indonesia tidak perlu reaksioner atau radikal atas upaya Islamisasi Indonesia. Karena, reaksi berlebihan berarti upaya para aktivis

Islam Kanan berhasil mendapat respon. Yang harus dilakukan oleh Muslim Indonesia adalah, pertama konsolidasi muslim pribumi agar hati–hati dengan ajaran dari luar yang akan merusak ciri khas beragama di Indonesia. Sebagai gerakan transnasional, para propaganda formalisasi syari’at akan kehabisan tenaga dan biaya kalau di respon sewajarnya saja. Kedua, sikap moderat dan jejeg ( tawasuth wal i’tidhal ) merupakan posisi proporsional yang sejak dulu sudah di kembangkan para pendiri bangsa. Terbukti dengan tercetus gerakan non – blok dalam Konferensi Asia – Afrika di Bandung 1995 dan politik luar negeri bebas aktif. Pembelaan terhadap salah satu blok, sama halnya menjerumuskan Indonesia ke dalam perangkap permainan politik dunia. Ketiga, perlu di ingat bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama. Tuhan pun tak memaksa, terlebih penerapan formalisasi syari’at tidak ada alasan untuk di terapkan secara formal dan paksa di Indonesia. Karena menurut Khodri Arief, setiap agama punya perasaan. Sehingga tidak pantas jika kemudian agama itu diformalkan, agar agama tidak tampil buas di depan banyak orang. Jika perda syari’ah tetap diterapkan di negeri, maka tak salah jika membangun toleransi, menghargai minoritas dan juga menjaga keutuhan negeri hanyalah mimpi semata. Tidakkah menjerit dan menangis para funding father kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, K.H. Wachid Hasyim, dan para pendiri bangsa lain yang telah berjuang menepiskan ego mereka demi kesatuan dan keutuhan bangsa dengan menghapus Piagam Jakarta, yaitu menghapus hukum Islam sebagai dasar negara dengan Pancasila yang egaliter dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Akankah kita akan menjadi Yugoslavia kedua, Cekoslavakia, atau India yang akhirnya pecah menjadi negara-negara kecil karena meninggikan ego dan menolak keberagaman? Jawabannya adalah pada diri kita sendiri. (Ketua PC GP Ansor Sumenep)


ARTIKEL

Seni dan Budaya Sumenep, Riwayatmu Kini? Oleh : Basri*

P

ada tahun 1982 salah satu grup dari Kabupaten di Madura, yaitu Sumenep punya kesempatan berpentas keliling di Prancis dan Belgia. Permainan yang disebut sebagai dhalang Sabidin itu mampu menghipnotis banyak orang, bahkan ada yang mengatakan, permainannya menimbulkan emosi ketika orang-orang menghadiri permainan Louis Jouvet atau Gerard Philippe. Seperti yang telah kita dengar, Sumenep terletak di ujung timur pulau Madura, di luar jaringan pariwisata yang biasa. Hingga kini, predikat sebagai kota budaya masih disandangnya. Hal itu dilihat dari eksistensi budaya dan kesenian yang masih bertahan, seperti ludruk, tandhe', macopat, topeng, kerapan sapi, sapi sonok, ojung dan lain sebagainya. Namun, ketika topik pembicaraan mengarah kepada Madura, kesan yang ditimbulkan pertama kali bahwa Madura adalah kota yang terpencil, jauh dari peradaban dan masyarakatnya adalah konservatif. Sehingga, kesan ini memunculkan stigma yang tidak arif tentang Madura. Sesuatu yang dimiliki oleh Madura menjadi tidak penting dan tidak butuh untuk diperkenalkan. Akibatnya, Madura tetap dengan stigma sosialnya; keras, kolot dan tertutup. Prestasi yang ditorehkan pada tahun 1982 menjadi hilang. Sedangkan, pentasnya kesenian itu memperkenalkan, bahwa Indonesia kaya akan budaya-budaya dan kesenian-kesenian. Hingga kini, Madura sulit untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kesenian yang ada. Hal itu terjadi lantaran Madura berada dalam kungkungan stigma sosialnya. Madura tidak lagi punya kesempatan mengekspresikan keseniannya. Seakan-akan Madura tidak punya tempat di negeri ini. Impian untuk pentas seperti pada tahun 1982 menjasi sirna. Karena, jangankan tampil di negeri seberang, di negeri sendiri pun Madura menjadi terasing. Sungguh, kiprah yang tidak

diperhitungkan ini menjadi kenyataan pahit dan mampu menutup potensi Madura sebagai kota budaya. Budaya-budaya dan kesenian-kesenian yang ada layaknya barang rongsokan yang tidak ada harganya. Entah, sampai kapan budaya dan kesenian itu akan diperhitungkan. Padahal, bagi penulis budaya-budaya dan kesenian-kesenian itu menampilkan sesuatu yang berbeda dari kesenian-kesenian yang lain. Seakan-akan, Indonesia hanya melirik kesenian-kesenian yang tak jelas arahnya. Seperti yang kita saksikan bersama, musik-musik modern sepertinya lebih prospek, band-band yang berkembang saat ini mendapat tempat istimewa. Padahal, kemunculan band-band seperti itu, secara tidak langsung menghilangkan ciri khas Indonesia sebagai kota budaya yang kaya akan potensi lokal. Madura, sebagaimana yang kita ketahui adalah kota budaya, terutama di Kabupaten Sumenep kaya akan budaya-budaya dan kesenian-kesenian tradisional. Seperti seni musik ludruk dan budaya sapi sono'. Kesenian budaya tersebut masih tetap eksis dan digemari oleh masyarakat. Animo masyarakat terhadap keseniankesenian dan budaya-budaya ini layaknya hiburan yang tiada gantinya. Kecamatan Batuputih adalah salah satu penikmat budaya dan kesenian tradisional. Buku bertajuk “Lebur� dalam penelitian yang dilakukan oleh Helena Bouvier sudah menjadi bukti konkrit bahwa, kekayaan budaya dan kesenian tersebut terlahir dari Pulau Madura, terutama di Batuputih. Sehingga, tak pelak budaya-budaya dan keseniankesenian berkembang pesat di Madura. Namun, kekayaan akan budaya

dan kesenian tersebut kurang mendapat tempat di negeri ini. Kekayaan itu sepertinya dianggap budaya dan kesenian yang kolot. Tidak memiliki prospek yang jelas. Maka, tak ayal budaya dan kesenian tersebut hanya barang rongsokan. Padahal, hemat penulis budaya dan kesenian ini menjadi simbol karakteristik bangsa kita. Kota budaya yang kita sandang tidak hanya formalitas belaka, tetapi benar-benar ada dan berkembang. Maka, mau tidak mau Indonesia mesti melirik perkembangan budaya dan kesenian yang ada. Agar budaya dan kesenian yang kita miliki tidak gampang dijarah oleh negeri tetangga. Paling tidak, kita punya alasan kuat untuk mempertahankan kekayaan yang kita miliki. Entah, apakah ini salah satu alasan kenapa kekayaan kita gampang diakui oleh negara tetangga. Salah satu buktinya, laut Cipidan dan Lingitan sudah dan miliki Malaysia. Kabarnya, budaya batik juga menjadi salah satu incaran Malaysia dengan dalih Indonesia tidak memiliki bukti otentik tentang cikal bakal lahirnya batik. Hal ini mesti menjadi catatan berharga bagi Indonesia, agar bangsa kita menjadi bangsa berkarakter, bukan negara boneka yang terus menerus dipermainkan oleh bangsa lain. Sehingga, perhatian maksimal terhadap kekayaan budaya dan kesenian menjadi awal bagi bangsa kita untuk menata diri menjadi bangsa yang kuat, kokoh dan berkarakter. Kita harus mengulang kembali prestasi yang kita torehkan tempo dulu; tampil mengesankan di publik internasional. Kuncinya, potensi lokal (budaya dan kesenian) menjadi perhatian serius pemerintah guna menyongsong masa depan yang cerah. (Mahasiswa dan Pegiat Seni) PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

37


ARTIKEL

Bukan

Mahasiswa “Prematur” Oleh : Nurul Aini*

“Hore… akhirnya, saya telah bebas dari putih abu-abu, dasi, sepatu/kaos kaki hitam dan seperangkat aturan yang mengekang”.

K

eriangan mahasiswa baru itu kerapa kali saya dengar dari lisan mereka saat baru pertama kali menginjakkan kaki di bangku kuliah. Pada saat itu, muncul perasaan senang dan bangga. Senang dan bangga, karena Indonesia akan kembali melahirkan generasi baru untuk Indonesia di masa depan. Namun, kebanggan itu lenyap seketika saat saya teringat pada perkataan sosok budayawan Radhar Panca Dahana. Ia pernah berkata bahwa generasi emas itu sudah berakhir pada era 80 hingga 90-an. Setelah itu, generasi yang dilahirkan dari rahim perguruan tinggi hanya menjadi sekumpalan pasien di rumah sakit jiwa. Awalnya, saya tak setuju pada Radar (karena saya juga lahir sebagai rahim akademik), namun

38 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

ketika berusaha untuk membaca dan mencermati eksistensi mereka, ternyata prediksinya tidak meleset (walaupun tidak 100 persen benar). Tak sedikit dari generasi ‘kita’ tidak tahu tentang Indonesia, bahkan pasca lulus kuliah pun mereka juga tak hafal Pancasila dan lupa-ingat tentang empat pilar kebangsaan. Ironisnya, mereka malah menjadi lulusan yang bingung. Beberapa pertanyaan sederhana yang layak kita kemukakan, apa yang mereka lakukan saat kuliah? Foya-foya, pacaran, tidur di kelas, malas belajar atau lebih ‘ekstrim’, mereka belum benar-benar move one dari siswa? Jawabannya ternyata juga sederhana, karena ternyata sebagian dari mereka tidak mengerti betul bagaimana menyandang gelar “maha” yang melekat dalam dirinya. Seharusnya, gelar maha adalah momentum untuk berubah, tentu bukan hanya perubahan status dari siswa ke maha, namun berubah dari segalanya. Pengetahuan,

sikap maupun keterampilan. Maha mestinya menjadikan mereka berwawasan luas dan berpikir maju. Dengan maha pula, mereka punya kesempatan untuk menggali potensi dan keterampilannya. Menjadi mahasiswa, mereka telah bebas berkreasi. Karena di kampus ada dosen yang bisa diajak berdiskusi, organisasi kemahasiswaan untuk mengasah diri, perpus untuk melatih otak untuk berpikir, dan mahasiswa lain untuk diajak belajar bersama. Begitulah cara menjadi mahasiswa. Tidak hanya bangga karena sudah beralih status. Kuliah pulang, malas-malasan, hingga mulai suka berteman dengan miras dan narkoba. Menjadi mahasiswa dituntut untuk punya karya. Karya yang membedakan antara maha dan siswa. Jika mereka punya karya, maka sejarah akan mengabadikan. Sehingga saat lulus nanti, mereka tak lagi bingung hendak kemana, sebab mereka telah punya keterampilan untuk dijual. (Mahasiswa)


ARTIKEL

Menggelorakan Budaya Baca Oleh : Alif Rofiq*

S

ecara nasional jumlah buta aksara sungguh miris. Berdasarkan data Kemendikbud, buta aksara masih mencapai 5.984.075 jiwa. Memang, angka tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah buta aksara pada 2010 yang mencapai 7.752.627 jiwa. Khusus untuk Sumenep, sampai saat ini masih terbilang tinggi, nomor dua setelah Jember yang masih memegang rekor angka buta aksara tertinggi dengan jumlah 167.118 jiwa. Kemudian disusul Sumenep yang tersisa 43 persen atau sekitar 57.850 orang dari 134.540 penyandang buta aksara di Sumenep. Pantas mengelus dada, sebab Kabupaten yang kita banggakan belum bisa beranjak dari pilu buta aksara. Kenapa bisa seperti ini? Selain pengentasan buta aksara yang belum membuahkan hasil yang signifikan, pula diperparah dengan semangat membaca di kalangan masyarakat kita yang masih minim. Kita masih enggan mengakrabi buku sebagai jendela ilmu dan wawasan. Padahal seperti yang diungkapkan oleh Yudi Latif dalam bukunya bahwa “Kehormatan orang terpelajar berasal dari baca buku” Siapapun yang membaca buku, kehormatan akan menjadi miliknya, yaitu kehoraman bagi orang yang mencari tahu dan kehormatan bagi orang yang berilmu. Buku akan memberikan banyak hal terhadap kita. Pengalaman, informasi, ilmu dan banyak lagi yang lainnya. Lewat buku kita akan mengenal Nabi Muhammad, dan bertemu dengan Aristoteles, Plato, JK Rowling, Pramodya dlsb. Sehingga ada orang yang berucap bahwa yang mencari, dia akan menemukan. Yang mengetuk, pintu dibukakan. Namun, sepertinya buku seakan hanya tumpukan kertas yang tak berarti apa-apa. Bahkan slogan “tiada hari tanpa membaca” yang terpampang di tempat-tempat umum cukup menjadi hiasan dan pajangan an sich. Banyak dari kita beranggapan bahwa buku adalah benda mati. Sehingga tak salah, jika berolahraga, memelihara tanaman, memelihara hewan ternak, bepergian, menonton televisi dan bermaian play station adalah kegiatan yang banyak

digemari oleh orang. Utamanya anak-anak. Tidak ada jawaban tegas ketika ada pertanyaan, apakah anda biasa membaca buku? Pasti degan serentak menjawab “kadang-kadang” atau “ketika sempat”. Tak terlalu berlebihan apabila fakta berbicara bahwa, kebiasaan membaca anak di bawah rata-rata. Seperti fakta yang dihasilkan oleh riset Bank Dunia dan Internasional Association For the Evaluation of Education Achievement (IEA) menunjukkan bahwa peringkat kebiasaan membaca anak-anak Indonesia paling lemah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Indonesia hanya mendapatkan skor 51,7. Angka itu masih kalah jauh dibandingkan dengan Filipina (52,6), Thailan (65,1), Singapura (75), dan China (75,5). Selain itu, kemampuan membaca rata-rata siswa SD dan SLTP di Indonesia jua menduduki urutan ke-38 dan ke-34 dari 39 negara (Kompas, 02/05/09). Uraian memilukan ini ternyata masih dianggap biasa oleh kita. Padahal, secara tidak langsung hal di atas menggambarkan bahwa bangsa dan negara kita tidak mempunyai daya saing mutu dibading dengan negara-negara lain. Kita sudah kehilangan peradaban. Tak pelak bilamana Indonesia sering dihujat oleh bangsanya sendiri. Hal itu, terjadi oleh karena Indonesia tidak mempunyai visi masa depan yang cerah. Semua orang mungkin bingung, kenapa Indonesia dulunya menjadi sebuah negara yang begitu disegani dan “bergigi” tiba-tiba menjadi negara bebek; lemah dan bodoh. sumber daya manusia yang ada hanya ibarat boneka, tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dulu, negara tetangga belajar banyak terhadap negara kita, tetapi saat sekarang sudah berbalik arah. Kita yang banyak belajar ke negeri tetangga. Sederhana sekali, karena Indonesia lebih menghargai otot

daripada otak. Otak sebagai kepanjagan tangan dari proses berpikir yang bisa “menyetir” kemana pun kita bergerak, tidak pernah dipupuk. Padahal, menurut Imam Al-Ghazali “memaksimalkan akal untuk proses berpikir lebih bernilai daripada beribadah seribu tahun”. Maka, melihat begitu pentingnya menfungsikan otak, mau tidak mau Indonesia harus membenahi mesti segera menghapus paradigma otot. Cara yang paling taktis menumbuh-kembangkan otak bangsa yang berkualitas mesti menggelorakan budaya membaca. Membaca merupakan budaya cerdas. Tetapi kegiatan membaca acapkali luput dari perhatian kita. Justru yang ironis kita lebih mementingkan budaya “foya-foya” dan hura-hura. Akhirnya, kegiatan membaca merupakan kegiatan kelas dua. Jika bercermin dengan negara Maju, hasil penelitian yang dipublikasikan Universitas Oxford memaparkan bahwa remaja berusia 16 tahun yang membaca minimal satu buku selama sebulan akan menempati level manajerial atau profesional pada usia 33 tahun. Hasil riset itu menunjukkan korelasi positif kesuksesan pendidikan anak dengan kemampuan membaca. Semakin rendah minat baca, maka akan berakibat pada rendahnya daya saing anak dalam percaturan internasional, yang berarti pula ancaman dropout sekolah, kemiskinan, dan pengangguran semakin menganga. Sejarah belum pernah mencatat ada orang pintar dan hebat yang sedikit membaca. Nabi Muhammad saja (yang bukan berasal dari golongan pembaca) di awal misi kerasulannya diperintah untuk membaca (iqra'). Apalagi sekarang ini, di tengah kondisi bangsa yang terpuruk, generasi membaca mutlak dibutuhkan.. (Ketua PC PMII Sumenep) PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

39


KOLOM

Pilu Petani Si "Daun Emas" Oleh: Syamsuni*

“Jika banyak hutang, bertanilah tembakau”.

B

egitulah kira-kira ungkapan masyarakat Madura pada era 80-an dan 90-an. Seperti kebanyakan cerita, masa itu adalah masa keemasan petani tembakau. Tak terhitung jumlahnya para petani yang bisa naik haji, menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi, menikmati indahnya mengendarai motor baru, membangun rumah, hingga hutang sekian banyaknya pun bisa terlunasi lantaran menekuni hidup sebagai petani tembakau. Sungguh, masa-masa penuh tawa dan bahagia ketika mereka anggap tembakau si “emas hijau”. Penanaman tembakau di Madura memiliki sejarah panjang. Kuntowijaya dalam bukunya (Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura: 2002) sempat mencatat bahwa, penanaman tembakau di Madura mulai dikenal sejak tahun 1861 ketika tiga usahawan Belanda tertarik memesrai tanah masyarakat Madura. Dari ini kemudian, tembakau mulai digemari oleh masyarakat Madura. Konon, kepesatannya sampai mengalahkan popularitas tanaman tebu dan gula siwalayan. Tak salah, penanaman tembakau meluas hingga ke ujung timur pulau Madura, yaitu Sumenep. Seperti yang mafhum kita ketahui, di Madura penanaman tembakau terkonsentrasi di tiga kabupaten: Sumenep, Pamekasan dan Sampang. Dari 3 kabupaten itu tembakau tampil sebagai varietas tanaman yang diemaskan. Pada tahun-tahun selanjutnya tembakau kian menunjukkan keemasaanya saat komoditas

40 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

tanaman yang satu ini mengalami perkembangan pesat. Kira-kira pada tahun 1875 di Pamekasan telah memanen tembakau dari tanah seluas 137 ha. Lima tahun (tepatnya pada tahun 1880) kemudian si “emas hijau” kian naik menjadi 279 ha. Hal itu terus berkesinambungan, tak ubahnya bola salju; makin menggelinding, makin meluas. Tak salah, perkembangan pesat juga telah “menyehari” di Kabupaten Sumenep. Pada tahun 1884 hingga tahun 1905 dipanen dari seluas tanah 3.671 meningkat menjadi 8.865 (Kompas/19/2/2011). Melihat uraian ini, ternyata tanaman tembakau membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Madura. Terbukti, pada tahun 2008, tembakau dan industri hasil tembakau menyediakan lapangan kerja bagi 6,4 juta orang, yang meliputi 2,3 juta petani tembakau, 1,9 juta petani cengkeh, 199 ribu pekerja pabrik rokok dan 1,15 juta pedagang eceran dan asongan. Begitu luar biasa budi daya tanaman tembakau hingga memiliki bargaining position di setiap lini kehidupan. Tak jarang, tembakau memberikan sumbangan 60-80 persen dari total jumlah petani hingga tak tanggung-tanggung, perusahaan rokok bisa memperoleh laba sampai triliunan. Belum lagi keuntungan yang didapat pemerintah dari hasil cukai rokok yang sebesar 30 triliun pertahun. Bagaimana dengan kondisi tembakau sekarang? Untuk menjawabnya, kita coba hadirkan sebuah fakta. Ternyata riwayatnya hampir punah ditelan zaman. Berdasarkan hasil investigasi majalah Dinamika Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Guluk-Guluk Sumenep bahwa, saat ini tembakau tidak lagi menjadi pahlawan bagi masyarakat, utamanya masyarakat Madura. Dulu, pada tahun 1999-an, satu kilogram tembakau dapat membeli satu gram mas. Tetapi kini, jangankan membeli satu kilogram mas, terkadang tanaman 10 ribu bibit tembakau pun tidak mampu membeli satu stel pakaian. Yang ada, budaya tambal sulam semakin mentradisi. Bahkan, sisa hutang tahun lalu tak kuasa terlunasi. Belum lagi, campur tangan pemerintah yang tidak memihak pada petani. Adanya undangundang anti rokok dan kebijakan kenaikan harga cukup menjadi landasan

bahwa, pemerintah telah “mengusik” ketengangan petani tembakau. Akhirnya, daun mas tak lagi berlambai seperti dahulu kala saat musim panen tiba, mereka menyambutnya dengan penuh suka cita. Mereka menaruh banyak mimpi. Namun, itu seolah hanya ilusi, karena dari tahun ke tahun tembakau mengalami fluktuasi harga. Kalau tahun 2009 harga tembakau masih berkisar 20-30 ribu, untuk tahun 2010, harga tembakau semakin menurun; berkisar dari 10-15 ribu. Untuk tahun 2011 dan 2012 tembakau hanya seharga sandal jepit; 5 atau 7 ribu. Sempat berada di harga yang cukup tinggi pada tahun 2013 dan 2014, namun 2015 dan 2016 kembali membuat petani hanya bisa menatap lesu. Belum lagi Ilmu bercocok tanam dan strategi menaksir cuaca tak lagi bisa diandalkan, anomali cuaca telah “mengelabui” mereka. Sehingga, harus berpikir seribu kali agar mentalitas sebagai petani tetap terjaga. Sungguh, gambaran memilukan ini menjadi sebuah ironi. Kini, tembakau tak ubahnya “daun jati”, yang berserakan di tong sampah. Tak salah, jika para petani tembaku Madura tak lagi gesit menyemai benih. Mereka justru lebih silau pada profesi lain, bangga beremigrasi; bekerja di negeri orang. Bukan salah mereka jika tiba-tiba rumahnya hanya tinggal jelaga lantaran ditinggal pergi oleh penghuninya. Sejatinya, mereka ingin tetap di rumah, menikmati panorama alam yang pemurah. Tetapi apa boleh buat, mereka memilih ber-emigrasi bukan karena tidak sayang pada negeri sendiri, mereka hanya tidak mau anaknya mati kelaparan gara-gara hasil taninya dihargai seharaga sandal, hingga terusterusan berada pada lilitan hutang yang kian hari semakin membukit. Belum lagi, para petani diresahkan dengan cuaca yang tidak menentu, kadang kemarau, kadang hujan. Ditambah dengan rencana menaikkan harga rokok. Sungguh, nasib baik sudah tak berpihak pada mereka. Lantas, mana isu pembelaan terhadap nasib rakyat kecil yang menggaung sejak awal kemerdekaan. Jangan-jangan, jargon itu hanya sebuah penghibur an sich, agar petani bisa terus menari bersama selendang kusut milik birokrat. (Pimred Majalah Suluh Madura)


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

41


Bupati (A. Busyro Karim) dan Wakil Bupati (Achmad Fauzi) Sumenep saat melihat Piala Adipura Buana di sela-sela apel. Tahun 2016, Sumenep kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat Nasional bidang kebersihan .

42 PARLEMEN | SEPTEMBER 2016

Parlemen september 2016