Page 1

Edisi 10/ oktober 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

wawancara

Spirit arya wiraraja dinamika

Hari jadi ke 747 sumenep

momentum Semangat membangun Anggota Komisi III H. Zainal Arifin:

Mengabdi Setulus Hati

PARLEMEN | OKTOBER 2016

1


PIMPINAN DPRD bersama Bupati Sumenep pada saat akan berlangsung Rapat Paripurna Hari Jadi Sumenep ke 747 di Graha Paripurna.


DAFTAR ISI

WAWANCARA 31

spirit arya wiraraja untuk pembangunan sumenep Kemeriahan beragam kegiatan itu apakah memberikan dampak signigfikan bagi pembangunan Sumenep. Ataukah hanya menjadi ritual tahunan untuk menghabiskan anggaran sebagai wujud penghormatan kepada Arya Wiraraja yang sudah memiliki peran dalam pembentukan kabupaten Sumenep. Wawancara Majalah Parlemen dengan Hosaini Adhim, Sekretaris Komisi I DPRD Sumenep.

Dinamika 2 SOSOK 36 Artikel 38 Kolom 40

DINAMIKA 3 hari jadi 747 momentum membangun sumenep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke 747 tahun 2016 (31/10). Dalam kesempatan tersebut para wakil rakyat berkomitmen untuk membangun Sumenep menjadi lebih baik.

LEGISLATOR 2

mENGABDI SETULUS HATI

“Rakyat membutuhkan kesejahteraan. Rakyat tidak membutuhkan janji, yang mereka butuhkan adalah bukti. Bukan pula untuk tebar simpati. Seorang politisi harus tulus memberi dan mengabdi,� katanya.

PARLEMEN Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep PARLEMEN | OKTOBER 2016

1


Dinamika

DPRD Gelar Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi 747

B

ersamaan dengan hari jadi Sumenep ke 747 yang tepat jatuh pada 31 Oktober 2016 ini, DPRD Sumenep menggelar sidang paripura istimewa. Sidang istimewa sebagai wujud penghormatan terhadap hari lahir Sumenep diletakkan di ruang rapat paripuran lantai 2, dengan dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. Kegiatan sidang paripura ini berlangsung cukup akrab dan penuh keakraban. Selain anggota DPRD Sumenep, hadir juga bupati Sumenep A. Busyro Karim – wakil bupati Achmad Fauzi, Sekdakab Hadi Soetarto dan forum pimpinan daerah (Forpimda). Hadir juga sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemkab Sumenep, camat se

2

kabupaten kota Sumekar ini. Uniknya, kegiatan tahunan itu menggunakan pakaian khas kebanggaan ala keraton Sumenep dibalut dengan blangkon yang digunakan para raja dahulu kala. Menariknya, dalam sidang paripurna interaksi komunikasi yang dipakai menggunakan bahasa Madura. Bahkan, sambutan bupati juga menggunakan bahasa daerah Madura. Pantauan Majalah Parlemen, suasana gedung dewan menjadi menarik, bahkan disulap ke kerajaan masa lalu. DI pintu masuk melingkar janur kuning, tangga hingga ruang paripurna berjejer karpet merah. Iringan musik gamelan juga didengungkan dalam sidang yang digelar setiap hari Jadi Sumenep. Anggota dewan dan DPRD diajak ke masa tempo dulu, saat kerajaan. Yakni, saat

PARLEMEN | OKTOBER 2016

Arya Wiraraja memimpin kabupaten ujung timur pulau Madura ini. Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusman menjelaskan, kegiatan sidang paripurna Istimewa ini sebagai rangkaian hari jadi Sumenep ke 747. Semua yang hadir akan diajak untuk mengengang kerajaan sebagai pelopor lahirnya kota Sumenep. ”Sumenep itu berasal dari kerajaan. Makanya, pakaian yang digunakan sangat kental dengan nuansa kerajaan yang menjadi ciri khas Sumenep. Sehingga, kami tidak akan melupakan sejarah berdirinya kota Sumenep ini,” ucapnya. Bahkan, sambung dia, dalam proses komunikasinya mulai dari pembukaan hingga sambutan menggunakan bahasa Madura. Hal itu ditujukan agar masyarakat Sumenep bisa melek bahasa Madura. ”Khusunya kalangan

muda, agar secara fasih bisa menggunakan bahasa Madura. Sebab, belakangan ini banyak anak muda yang tidak paham dengan bahasa daerah yang digunakan, khususnya bahasa keraton yang sangat halus dan penuh sopan santaun. Ini harus dimiliki oleh para generasai muda Sumenep,” tuturnya. Selain itu, poilitisi PKB ini mengharap hari jadi Sumenep ke 747 bisa dimanfaatkan oleh pemangku jabatan legislatif dan elemen masyarakat untuk berbondong-bondong membangun Sumenep ke arah yang lebih baik. ”Semua elemen masyarakat hendaknya bahu membahu untuk membangun Sumenep ke arah yang lebih, sumbangsih ide sangat diharapkan pemerintah untuk kemajuan kota Sumekar menuju masyarakat sejahtera,” tutur politsi asal pulau Talango ini. (*)


Dinamika

Hari Jadi Sebagai Momentum Semangat Membangun Sumenep

D

e w a n Perwakilan Rakyat Daerah ( D P R D ) S u m e n e p menggelar paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke 747 tahun 2016 (31/10). Dalam kesempatan tersebut para wakil rakyat berkomitmen untuk membangun Sumenep menjadi lebih baik. Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma pada Sidang Parpurna Istimewa, mengatakan sejatinya proses pembangunan di Sumenep sudah bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan umur Kabupaten Sumenep ke 747 tahun. “

Kita tidak hanya bisa berdiam menikmati kemajuan Sumenep, tapi harus juga berbuat dalam pembangunan serta kemajuan Sumenep,” tuturnya dalam sambutannya berbahasa Madura untuk menjaga budaya local. Para legislatif bersama pemerintah dan masyarakat kata Herman bersama sama untuk meneruskan cita-cita pada pendahulu, Raja Sumenep Arya Wiraraja untuk meneruskan pembangunan ke arah yang lebih baik. Sehingga penting kedepan memikirkan dan bergerak untuk memajukan Sumekar. “Sinergi antara legislatif dan eksekutif demi pembangunan Sumenep untuk menjalankan

roda pemerintahan di segala bidang pembangunan sangat menentukan.” tukasnya. Jika melihat sejarah perjuangan para pendahulu dalam membangun Kabupaten Sumenep, Bupati Sumenep A Busyro Karim mengatakan Hari Jadi Kabupaten Sumenep merupakan peringatan yang keramat. “Kita semua bisa memetik semangat yang telah dilakukan para pendahulu kita dalam membangun Sumenep, sehingga menciptakan sejarah yang tidak terlupakan kita memperingati Hari Jadi Sumenep,” terangnya. Dalam sejarah, banyak pesan yang tersirat dari

Raja Sumenep yang harus diteruskan oleh generasi selanjutnya untuk menjaga dan memajukan Sumenep. Oleh sebab itu Busyro mengingatkan bahwa peringatan Hari Jadi Sumenep harus menjadi motivasi untuk membangun Sumenep kea rah yang lebih baik sebagai penerus dari perjuangan para pendahulu. Perjuangan Arya Wiraraja selayaknya menjadi inspirasi dan pijakan bagi masyarakat Sumenep khususnya eksekutif dan legislatif sebagai pemegang kebijakan untuk terus menjaga martabat melalui program pemerintah yang bisa dibanggakan. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

3


Dinamika

Perangkat Desa Harus Tempati Balai Desa!

T

emuan komisi I DPRD Sumenep atas banyaknya balai desa yang tidak ditempati ngantor oleh perangkat dan kepala desa menjadi anggota dewan. Sehingga, anggota komisi I Syaiful Bari meminta semua perangkat desa untuk tidak mengabaikan tugasnya masuk ke balai desa setiap hari. Apalagi, keberadaan para perangkat desa sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan prima kepada elemen masyarakat di desanya. Termasuk, kepala desa (kades). ”Keberadaan balai desa itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yakni, ditempati perangkat untuk ngantor, bukan dibuat melompong. Sehingga, keberadaan balai

4

desa itu tidak mubazir. Apalagi, balai itu dibangun menggunakan dana APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Makanya, perlu dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata anggota komisi I Syaiful Bari kepada majalah Parlemen. Dia mengungkapkan, masyarakat suatu desa dipastikan menginginkan pelayanan prima. Nah, apabila perangkatnya tidak ngantor, maka dipastikan masyarakat akan mencari hingga ke rumahnya. ”Pada akhirnya akan mempersulit pelayanan kepada masyarakat. Padahal, pemerintah lagi cukup gencar untuk memberikan pelayanan secara cepat. Spirit itu harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa.

PARLEMEN | OKTOBER 2016

Sehingga, masyarakat desa tidak kesulitan untuk mendapatkan pelayanan,” ujar politisi PPP ini. Menurut politisi asal Pantura ini, kepala desa dan perangkat desa tak ubahnya seperti pegawai negeri sipil (PNS), tentu saja aturannya sama untuk bisa masuk ke kantor. Sebab, posisinya sebagai abdi negara yang berhak melayani masyarakat. ”Kami minta pemkab juga tegas untuk mendesak para kades dan perangkat desa untuk menempati balai desa yang sudah dibangun. Jangan sampai balai desa hanya dijadikan proyek pembangunan saja, melainkan dimanfaatkan,” ungkapnya. Selain itu, pihaknya juga meminta pemkab untuk membuat regulasi atau

aturan terkait masalah perangkat desa untuk bisa mengantor setiap hari. Apabila tidak ngantor maka diberikan sangsi secara tegas. ”Selama ini tidak ada aturan yang mengikat kepada mereka. Akibatnya, mereka malasmalasan untuk ngantor. Padahal, saat ini peran desa sudah cukup vital untuk membangun Indonesia dari Desa. Kami kira ini harus menjadi perhatian dari pemkab. Kami minta pemkab tidak berpangku tangan, melainkan melakukan terobosan ke desa agar bisa memanfaatkan balai. Dampaknya, masyarakat tidak akan menjadi korban. Minta tanda tangan saja harus mencari ke rumahnya atau kemana saja yang bisa dituju,” tutur politisi dua periode ini. (*)


Dinamika

Anggota Komisi I Desak Pemkab Inventarisasi Tanah Kas Desa

A

nggota komisi I DPRD S u m e n e p Abd. Hamid Ali Munir meminta pemerintah kabupaten melakukan pendataan tanah kas desa yang selama ini dikuasai pihak desa. Sebab, informasi yang diterima pihaknya banyak tanah kas desa yang mulai dikuasi perorangan dengan mengalihkan status kepemilikan. Kenyataan ini tentu ancaman bagi keberadaan tanah aset negara ini. Sehingga, pemkab dituntut untuk melakukan pendataan secara menyeluruh dan mendalam. ”Kami minta pemkab tidak tinggal diam atas kas desa. Sebab, kami banyak menerima laporan jika kas desa dialihkan menjadi milik perseorangan. Kabarnya, pengalihan status itu malah

mendapatkan lagalitas dalam bentuk sertifikat. Ini permainan desa yang harus terus dipantau oleh pemkab. Aset Tanah desa yang merupakan menjadi aset negara ini harus diamankan. Ini menjadi tugas pemkab untuk mendata aset di ratusan desa kota Sumenep ini,” kata Abd. Hamid Ali Munir. Dia mengungkapkan, padahal keberadaan aset kas desa itu bisa menjadi pemasukan untuk desa. Sebab, biasanya tanah itu disewakan kepada masyarakat, lalu hasilnya dimasukkan ke kas desa (kasdes). ”Hasilnya, tentu saja bisa dijadikan untuk program pembangunan atau pemberyaan desa. Intinya, hasil sewa lahan itu dimasukkan menjadi APBDesa. Makanya, pemkab harus bertindak tegas, dan jangan sampai

terlambat,” ungkapnya santai. Politisi senior PKB ini mengungkapkan, sebenarnhya pengalihan status menjadi perorangan itu merupakan pelanggaran hukum. Dan, apabila pemkab menemukan tanah kas desa dikuasai per orangan maka hendaknya langsung di proses hukum. ”Mengambil hak negara bagian dari merugikan negara. Tentu proses hukum bisa dilakukan kepada oknum yang mengambil kas tanah desa itu. Intinya, kami minta pemkab tidak kecolongan,” ungkapnya. Hamid menambahkan, diantara penyebab adanya kas tanah desa yang di kuasasi akibat dari pengawasan dan monitoring yang dilakukan pemkab cukup lemah.Selain itu, pemkab disinyalir juga

tidak memiliki data valid soal lahan kas desa atau pecaton itu. ”Karena tidak punya data tentang kas desa. Maka mulai saat ini hendaknya bisa melakukan inventarisasi atas kas tanah desa itu. Menyelamatkan kas tanah desa bagian dari menyelamatkan uang negara,” tukasnya. Kabag Pemdes Pemkab Sumenep Ali Dhafir menjelaskan, pihaknya memang tidak memiliki data valid soal kas lahan desa. Dari raturan kas lahan desa yang dimiliki hanya 800 tanah yang sudah bersertifikat menjadi milik desa. ”Namun, data konkretnya belum kami ketahui. Ke depan tentu akan kami inventarisasi kembali, agar tanah kas desa itu bisa diketahui, dan tidak ada lagi yang mengusasi secara personal,” tukasnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

5


Dinamika

Demi Efisiensi, Pansus SO Pangkas 7 SKPD Usulan Eksekutif

S

etelah perdepatan dan dialog panjang, akhirnya panitia khusus (pansus) DPRD Sumenep akhirnya pembahasan rancangan peraturan daerah Struktur Organisasi (raperda SO) sudah menemukan titik terang. Pansus yang dikomdanai Darul Hasyim Fath memangkas 7 SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang diusulkan eksekutif. Eksekutif mengusulkan 33 SKPD, namun pansus memutuskan hanya mengambil 26 SKPD. Itu dilakukan setelah dilakukan dan kajian di Internal Pansus. Ketua Pansus SO Darul Hasyim Fath menjelaskan, setelah terjadi dialektika pembahasan, maka tim pansus mengerucut menjadi 26 SKPD yang disepakati. Sebab, 33 usulan eksekutif dipastikan masih gemuk. ”Spirit SO ini setidaknya bisa dijadikan sebagai wujud efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan. Nah, 26 SKPD itu sudah dianggap sangat relevan untuk menerjemahkan semangat efisiensi yang diinginkan presiden Joko Widodo. Inilah semangat yang sesungguhnya,” ucapnya. Politisi asal Kepulauan ini mengungkapkan, apabila pansus masih menyetujui 33 SKPD yang diusulkan eksekutif berarti sama saja dengan mempertahankan rezim lama yang diperbaharui. Sehingga, pansus tidak segan-

6

segan untuk menghapus 7 instansi, termasuk juga menggabungkan dengan instansi lain. ”Ada banyak yang kami gabung dengan SKPD lain. Misalnya, Dishub dan Diskominfo disepakati untuk dijadikan satu dinas menjadi Dishubkominfo, dan instansi lain yang memang sengaja kami gabung. Lagi-lagi ini sebagai wujud efesien dan kerja efektif,” ujarnya. Sebab, sambung dia, selama ini ada SKPD yang keberadaannya hanya sebatas membebani anggaran negara melalui APBD saja. Sementara dampaknya kepada masyarakat tidak begitu banyak. Dengan begitu, diperlukan adanya

PARLEMEN | OKTOBER 2016

pemangkasan instansi yang dianggap tidak produktif. “Jadi, dari pada membebani anggaran, maka demi efektivitas dijadikan 26 SKPD. Jadi, ini murni sebagai kepentingan masyarakat saja, bukan hal lain,” ungkapnya. Politisi muda PDIP ini mengungkapkan, hasil pembahasan pansus sudah tuntas, dan diserahkan kepada kepada pimpinan DPRD Sumenep. Nantinya, Pimpinan DPRD akan mengirim hasil pembahasan ke Gubernur Jatim. “Tentu saja, harus di kirim ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Nanti seperti apa hasilnya akan kami lihat. Yang jelas, dipastikan akan

sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” ucapnya. Untuk diketahui, ke 26 SKPD hasil pembahasan pansus raperda struktur organisasi itu adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Satpol PP dan Linmas, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB. Kemudian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lalu. Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (*)


Dinamika

Komisi IV Minta Bidan PTT Tak Percaya Calo

R

e n c a n a pemerintan pusat untuk mengangkat bidan pegawai tidak tetap (PTT) sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) mendapatkan respon dari kalangan DPRD Sumenep. Bahkan, para legislator mendukung langkah pemerintah untuk mengangkat nasib para bidan yang sudah lama mengabdi. Hanya saja, wakil rakyat meminta para bidan PTT tidak terperdaya oleh iming-iming oknum yang mengaku bisa mensukseskan menjadi calon abdi negara. Hal tersebut disampaikan ketua komisi IV DPRD Sumenep Moh. Subaidi. Menurut Subaidi semenjak adanya pemerintah untuk mengangkat bidan PTT sebagai CPNS, para oknum yang bertindak sebagai calon mulai gentayangan di lapangan. Bahkan, ada oknum yang berani meminta sejumlah uang untuk bisa memuluskan sebagai abdi negara. ”Realitas ini kami harap tidak membuat para bidan PTT cpeat percaya. Oknum itu hanya mencari keuntungan saja,” katanya. Politisi PPP ini menuturkan, yang berhak meluluskan bidan PTT menjadi PNS itu hanya instansi terkait, jika dalam hal ini tentu saja

pemerintah pusat sesuai mekanisme yang sudah ditentukan. ”Prosedur rekruitmen itu kan mestinya sudah disiapkan. Makanya, kami minta ikuti prosedur yang berlaku. Yakni, dengan mengikuti tes sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada. Jangan menggantungkan kepada orang lain. Kalau tes sudah dilakukan tinggal

menunggu pelulusan,” ucap politisi asal Lenteng ini. Dia menuturkan, apabila ada oknum bidan yang merasa diminta sesuai oleh oknum yang bertanggungjawab, maka hendaknya dilaporkan saja kepada penegak hukum. Sebab, itu merupakan iming-iming hoax yang tidak bisa

dipertanggungjawabkan. ”Jangan mau tertipu dengan omongan. Sebab, oknum seperti itu biasanya hanya menunggu lulus kemudian mengklaim jerih payahnya. Untuk itu, kami menegaskan tidak usah percaya atas iming-iming. Berdoa saja dan ikuti alur resmi,” ujarnya. Apalagi, sambung dia, sampai detik ini belum ada kepastian pengumumam hasil tes bidan PTT, meski para bidan PTT ini sudah mengikuti serangkaian tes. ”Apalagi belum jelas waktunya. Maka sudah pasti orang yang mengiming-imingi hanya mencari mangsa saja. Kami harap masalah semacam ini menjadi perhatian serius dari pemerintah, khususnya dinas kesehatan,” ungkapnya. Kepala Dinkes Sumenep A. Fatoni menjelaskan, belum adanya pengumumam hasil tegas dari dinkes karena pemerintah pusat belum memiliki anggaran untuk mengangkat para bidan PTT ini. ”Pengumuman belum dilakukan. Pemerintah hanya bisa melakukan tes. Sebab, untuk mengumumkan dan mengangkat menjadi CPNS membutuhkan banyak biaya, sementara pemerintah belum memiliki anggaran untuk itu,” ungkapnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

7


DINAMIKA

Akis Jazuli : Koperasi Mati Suri Harus Dicabut Izinnya!

B

anyaknya koperasi di bawah naungan dinas koperasi usaha kecil menengah (Diskop UKM) membuat kalangan DPRD Sumenep meradang. Anggota komisi II DPRD kota Sumekar Akis Jazuli mendesak diskop UKM bertindak tegas. Apabila keberadaan sudah cukup lama tidak aktif atau mati suri, maka instansi terkait untuk tidak tinggal diam untuk mencabut izin yang dikeluarkan. ”Keberadaan koperasi itu memang penting, sebagai salah

8

PARLEMEN | OKTOBER 2016

satu mendongkrak perekonomian masyarakat. Namun, apabila keberadaanya sudah tidak bisa memberikan manfaat, maka instansi terkait dalam hal ini diskop UKM untuk memberikan sangsi tegas, sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu agar cita-cita terbentuknya koperasi terwujud,” kata anggota dewan asal politisi Nasional Demokrat (Nasdem) ini. Dia mengungkapkan, sangsi yang diberikan hendaknya sesuai dengan kadar kesalahan. Mungkin salah

satunya, dengan cara memberikan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis. Namun, apabika teguran yang diberikan tidak diindahkan maka hendaknya dilakukan langkah tegas. ”Langkah tegas itu berupa pencabutan izin koperasi. Kalau itu tidak dilakukan diskop UKM, maka hendaknya mengeluarkan rekomendasi untuk dicabut. Supaya keberadaanya tidak hanya menjadi benalu,” ucapnya. Politisi asal Kecamatan Talango ini memperingatkan Diskop UKM, koperasi yang tidak aktif harusharus betul-betul diketahui. Pihaknya meminta tidak boleh ada bantuan yang mengucur kepada koperasi tersebut. ”Bantuan baik melalui APBD Sumenep maupun lainnya hendaknya tidak boleh disalurkan kepada koperasi yang keberadaanya sudah mati suri. Sebab, manfaatnya tidak akan bisa dirasakan masyarakat. Bantuan hanya diberikan kepada koperasi yang aktif,” ujarnya. Di Sumenep terdapat 1352 yang terdaftar di Diskop UKM. Dari ribuan koperasi itu terdapat 320 koperasi yang tidak aktif. Itu lantaran tidak ada kegiatan dalam koperasi dimaksud. Bahkan, ada sebagian yang sudah lama tidak aktif. Namun, hingga saat ini tidak ada langkah tegas dari instansi terkait. Kepala Dinas Koperasi UKM Imam Trisnohadi menjelaskan, masalah sanksi bukan menjadi wewenang pihaknya. Sebab, pihaknya tidak bisa memaksa kepada pihak koperasi. Hanya saja, pihaknya selalu mendorong kepada koperasi untuk bisa berbenah dalam mengaktifkan koperasi yang telah dibangunnya. ”Tidak hanya ketua, namun pengurusnya juga punya keinginan untuk berkembang. Sehingga, menganggap hidup koperasi itu harus dimaksimalkan,” tuturnya. (*)


Dinamika

Dewan Pertanyakan Pemekaran Dua Desa Kepulauan

R

e n c a n a pemekaran dua desa di kepulauan Sumenep yang hingga saat ini belum ada kejelasan dipertanyakan anggota komisi II DPRD yang juga dari kepulauan Badrul Aini. Menurut Badrul rencana pemekaran itu sudah lama, namun hingga saat ini malah dibuat menggantung oleh pemerintah kabupaten (pemkab). Padahal, dua desa pemekaran itu sudah mendapatkan surat keputusan (SK) bupati Sumenep. Namun, SK ada tidak terdapat nomor register. Dua kepulauan yang direncakan dimekarkan itu adalah Desa Pelat (Pulau Sepanjang), Kecamatan Sapeken dan di Desa Air Jambu, Kecamatan Arjasa (Pulau Kangean). ”Upaya pemekaran dua desa ini kami kira sudah lama diajukan ke pemkab Sumenep. Namun, responnya masih tidak positif. Malah terkesan digantung. Itu dibuktikan dengan pemberian SK yang tidak ada register. Kami sangat aneh dengan upaya pemkab ini,” kata Badrul Aini, anggota asal kepulauan Kangean ini. Politisi PBB ini mengungkapkan, pihaknya

menyesalkan sikap pemkab yang tidak tegas terkait nasib dua desa itu. Apabila pemekaran dua desa itu dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku hendaknya ada langkah tegas dari pemkab “Nah, seharusnya Pemkab Sumenep bersikap bijak apakah dua desa yang akan dimekarkan itu, dibubarkan atau mengusulkan judicial review terhadap kebijakan UU tentang pemekaran desa,” ujarnya. Sebab, sambung dia, secara geografis keberadaan dua desa itu sudah layak dimekarkan, termasuk dari jumlah penduduk. Hanya saja, saat aturan tidak membolehkan adanya pemekaran desa. ”Kalau begitu kan tinggal pemkab yang memiliki insiatif untuk menuntaskan masalah. Jangan membiarkan nasib desa digantung, apalagi keberadaanya tidak mendapatkan anggaran apa-apa. Tentu saja ini akan memberatkan desa yang akan dimekarkan,” tuturnya. Menurut Badrul, pemkab jangan berteletele soal pemekaran desa di kepulauan ini. Sebab sudah terbentuk struktur namun tidak teregister. Apalagi disinyalir, dua desa itu mendapat suntikan dana desa dengan cara memotongkan dari 330 desa

lainnya.“Ini kan menjadi tidak baik. Kalau sekiranya membebani pemkab, dibubarkan saja. Jangan terbiasa dengan kebijakan yang ambigu. Sebab, hal itu yang membuat sulit pemangku kebijakan di lapangan,” tegas Badrul. Untuk itu, pihaknya menunggu ketegasan

pemkab dalam mengatasi masalah ini. Bupati juga harus memerhatikan masalah pemekaran desa yang sudah lama diusulkan dan mengeluarkan SK, namun tidak teregister. ”Kami tunggu gebrakan pemkab dalam memecahkan masalah pemekaran desa,” tukasnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

9


Dinamika

Paripurna P APBD, Dewan Sentil Kebocoran PAD Pasar

D

PRD Sumenep menggelar sidang paipurna dengan agenda pembacaaan laporan komisi-komisi atas hasil pembahasan rangan peraturan daerah (raperda) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2016. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. Hadir juga pada kesempatan itu wakil bupati Sumenep Achmad Fauzi. Masing-masing komisi menyampaikan hasil pembahasannya melalui juru bicara secara bergantian.

10 PARLEMEN | OKTOBER 2016

Banyak isu yang disampaikan para legislator dalam sidang paripurna P APBD itu. Tidak hanya itu, para wakil rakyat ini tidak tanggung dalam memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang tertera dalam nomor klatur APBD perubahan. Selain itu, juga mengkritis tentang upaya pemkab dalam meingkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sumenep. Salah satunya di sampaikan jur bicara komisi II Badrul Aini. Badrul Aini meminta pemkab meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan pasar, khususnya pada retribusi yang

ditarik oleh pihak pasar. Sebab, pihaknya mensinyalir adanya kebocoran pada pendapatan pasar, itu karena pendapatan yang dibrikan ke daerah tidak sesuai dengan target yang ditentukan. ”Retribusi pasar ini hendaknya diawasi semaksimal mungkin oleh pemerintah. Lebih-lebih pasar induk, yakni pasar Anom Sumenep,” katanya dihadapan peserta sidang paripurna. Dia mengungkapkan, pihaknya berharap retribusi itu sampai utuh ke kasda. Yakni, tanpa ada permainan di bawah. Bayangkan, jenis retribusi yang ditarik di pasar itu tidak hanya parkir seamata, ada polo ijo, kios dan lainnya. ”Seharusnya target PAD yang sudah ditentukan itu bisa tercapai. Namun, kenyataannya malah tidak sesuai target. Ini perlu diawasi agar indikasi kebocoran tidak ada,” ungkapnya. Sementara itu, komisi III DPRD Sumenep menyoroti masalah status terminal Arya Wiraraja. Sebab, dalam waktu dekat Terminal induk Sumenep itu secara kewenangan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Otomatis, lahan PAD di Sumenep akan semakin berkurang. Sehingga, pemkab dituntut untuk semakin kreatif dalam menganti lahan PAD yang sudah wewenangnya tidak lagi masuk ke kasda melainkan ke kas negara. ”Salah satu cara yang bisa dilakukan salah satunya memaksimalkan sub terminal yang ada di sejumlah titik. Sebab, banyak sub terminal yang tidak difungsikan. Sehingga, dengan pengalihan status itu, subterminal hendaknya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar lebih memberikan manfaat, khususnya PAD (pendapatan asli daerah). Kami kira itu bisa mengganti terminal Induk yang sudah diambil oleh pusat,” ucapnya. (*)


Dinamika

Sub Terminal Banyak Tak Difungsikan, Dewan Kecewa Dishub

B

anyaknya sub terminal di Kabupaten Sumenep yang tidak dimanfaatkan, bahkan beralih fungsi menjadi pasar membuat anggota komisi III Zainal Arifin geram. Sehingga, keberadaanya menjadi mubazir. Padahal, pembangunan sub terminal itu dibangun menggunakan dana APBD Sumenep, secara bertahun. Kemungkinan juga dibangun sudah bertahun-tahun, namun tidak difungsikan. ”Hasil pengamatan kami dilapangan banyak sub terminal yang memang dibiarkan tidak berfungsi dan terawat. Padahal, sejak awal sub terminal itu difungsikan sebagai tempat parkir MPU (mobil penumpang umum). Namun, pada kenyataannya MPU ternyata banyak yang parkir di pinggir tidak mau memanfaatkan keberadaan sub terminal. Ternyata, hal itu dibiarkan oleh petugas dishub. Mungkin bagi mereka yang terpenting membayar retribusi,” kata Zainal. Ironisnya, sambung dia, ada beberapa sub terminal yang sudah beralih fungsi. Misalnya, sub terminal yang ada di Kecamatan Ambunten, yang saat ini sudah menjasi pasar. ”Dengan begitu, maka jelas tidak memberikan manfaat dan tidak tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal. Meski Dishub pernah menyatakan peralihan ke pasar itu juga ada pendapatannya. Hanya saja, pendapatan itu tidak masuk ke dishub, melainkan ke dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA),” ujarnya. Hanya saja, DPPK juga tidak mengakui jika sudah masuk ke pihaknya. Ini menandakan jika dishub terlalu beralibi untuk sekadar mencari pembenaran saja. Padahal, keberadaan sub terminal itu jauh lebih penting pasar. ”Ketika sub terminal dimanfaatkan, dari sisi pendapatan juga dapat, dan parkir MPU tidak sembarangan. Sehingga, tidak membuat kemacetan. Apa susanya sih

mengelola sub termina, wong di bawah sudah ada petugasnya,” ungkapnya dengan nada kesal. Seharusnya, menurut politisi PDIP ini, sub terminal itu dimanfaatkan untuk menopang PAD (pendapatan asli daerah). Apalagi, keberadaan terminal induk sudah akan diambil alih oleh pemerintah pusat. ”Makanya, memanfaatkan sub terminal itu menjadi hal penting sebagai penopang adanya PAD. Retribusi dari sub terminal itu akan menjadi besar apabila dikumpulkan setiap hari dan dikelola

secara profesional. Maka pendapatan akan terorganisir secara baik,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya meminta dishub tidak tinggal diam melihat kondisi subterminal yang sudah banyak beralih fungsi. Dishub harus bekerja keras untuk mengembalikan fungsi dari sub terminal. ”Apabila tidak mampu tinggal mengatakan saja, dan ini menandakan jika pimpinan Dishub tidak kapabel. Makanya, kami tunggu gebrakan dishub untuk mengelola secara sehat sub terminal ini,” tukasnya. (*) PARLEMEN | OKTOBER 2016

11


Dinamika

Dewan Akan Investigasi Pengaduan Dugaan Pengrusakan Lahan Warga

K

omisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akan telusuri laporan warga Andulang Kecamatan Gapura yang merasa lahannya ada yang merusak. Sebab hal itu sudah menyangkut hajat kehidupan warga mengenai lahan pertanian. “Jelas akan kami tindaklanjuti hal itu, tapi kami harus menelusuri titik persoalannya supaya langkah yang kami diambil tidak salah.” Ujar Juhari, anggota Komisi II DPRD Sumenep Untuk memastikan persoalan

12 PARLEMEN | OKTOBER 2016

yang terjadi di daerah pemilihan (Dapil V) itu harus turun ke bawah untuk memastikan apakah benar pengrusakan itu diduga dirusak oleh investor tambak, seperti yang diungkapkan warga. Soal tuntutan warga agar dilakukan mediasi dengan pihak investor, menurut Juhari Komisi II terlebih dahulu akan melakukan investigasi ke lapangan kemudian dilakukan kajian. “Sebab kami tidak bisa langsung mengambil keputusan tanpa adanya kejelasan. Mediasi itu memang harus dilakukan untuk mencari titik

temu antara kehendak warga dengan investor,” tambahnya. Pihaknya menyarankan, pihak investor menyelesaikan masalah tersebut dengan duduk bersama warga. Sebab dugaan pengrusakan itu, kata Juhari kalau benar-benar dilakukan dengan sengaja, kondisinya akan fatal jika tidak ada titik temu. “Kalau tetap tidak bisa ketemu, kami akan mencoba untuk mempertemukan setelah melakukan kajian dan lain sebagainya,” imbuhnya. Sebelumnya, warga Desa Andulang Kecamatan Gapura resah dengan pengrusakan tanah produktif oleh oknum yang tak bertanggungjawab. Kejadian itu terjadi setelah dua pemilik tanah menolak untuk menjual pada investor tambak udang yang selama ini beroprasi di wilayah timur kota Sumekar ini. Mastawi yang mendampingi dua warga pemilik tanah menjelaskan, dua pemilik tanah sengaja menolak untuk menjual tanahnya kepada investor, karena dua bidang tanah itu sangat produktif dan menajdi sumber kehidupan pemiliknya. “Namun karena tanah dua petak itu berdempetan dengan tambak, sepertinya sengaja dirusak karena tidak mau dijual oleh pemiliknya, kemudian setelah rusak saat ini malah di tawar murah. Bahkan ada banyak calo yang datang kepada pemilik tanah untuk menawar tanahnya, ada yang minta Rp20 ribu pr meter, ada yang menawar Rp15 ribu,” jelasnya. Ia menduga pengrusakan terhadap tanah itu merupakan bentuk intimidasi kepada pemiliknya lantaran menolak menjual. Disamping itu, ia menilai juga menurunkan harga tanah. Bahkan saat ini kondisi tanah sudah porak poranda, akibatnya tidak bisa ditamani. (*)


Dinamika

Berharap ada Data Base Potensi Lokal di Pameran Pembangunan hari jadi

S

ekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Sumenep ikut berpartisipasi di pameran pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep Dalam hal ini, stand DPRD Sumenep tidak hanya ikut meramaikan, tapi ikut menyumbang ide untuk pembangunan Sumenep ke depan. Pameran pembangunan yang di buka langsung oleh Bupati A Busyro Karim dalam rangka hari jadi Sumenep ke 747, stand DPRD Sumenep melangsungkan dialog iteraktif tentang pengembangan potensi lokal yang dimiliki Bumi Sumekar. Yang menjadi pembicara dalam dialog interaktif Anggota Komisi II DPRD Sumenep Bambang Prayogi menyampaikan, potensi yang dimiliki kota paling ujung timur pulau Madura belum maksimal untuk dikembangkan. Politisi asal daerah pemilihan (Dapil) I ini berharap semua potensi yang ada ditampilkan. "Banyak potensi lokal

yang sudah dikembangkan oleh pengusaha, tapi ternyata berdasarkan dialog kami dengan salah satu pengusaha, rupanya sejumlah pengusaha kesulitan untuk mengembangkannya," paparnya. kesulitan yang dihadapi adalah data base tentang potensi lokal di masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sumenep. Ia menilai semua instansi di lingkungan Pemkab Sumenep sampai saat ini masih sangat lemah data base potensi lokal sesuai dengan tanggung jawabnya. Padahal seharusnya, SKPD memiliki data soal potensi lokal sebagai penunjang. "Kesulitan untuk mengembangkan potensi lokal itu harus dibantu dan dicarikan jalan keluarnya. Salah satu caranya, SKPD harus menyediakan data base itu. Memang sempat ada data base di sejumlah SKPD, tapi saat ini sudah tidak update. Makanya, semua SKPD seperti DKP, Dispertan, ESDM, Dishutbun dan

lain sebagainya harus punya data base. Termasuk juga data Sumber Daya Alam (SDA) Sumenep," paparnya. Kata Bambang, investor yang ingin masuk ke Sumenep tidak mananyakan barang terlebih dahulu, tapi yang pertama ditanyakan barang tersebut ada berapa jumlahnya. Selama itu belum disediakan, maka

sulit potensi lokal bisa berkembang signifikan Pameran pembangunan tersebut mendapatkan apresiasi bagus dari kalangan legislatif, sebab dari pameran itu bisa memetik banyak hal untuk membangun Sumenep. "Tapi tetap harus dimaksimalkan, jangan sebatas kegiatan seremonial tahunan," tukasnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

13


Dinamika

Jadikan Hari Parlemen Momentum Mendaulatkan Rakyat

T

epat pada tanggal 16 Oktober 2016 merupakan momentum yang seharusnya dijadikan hari penting oleh Wakil Rakyat yang ada di parlemen. Sebab pada tanggal itu telah dikukuhkan sebagai Hari Parlemen Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sumenep, Ahmad Salim. Menurut Politisi PPP itu, hari parlemen menandai pentingnya sebuah lembaga perwakilan yang menampung sebagian besar

aspirasi rakyat. Disamping itu, lanjut Salim di hari ini juga, adalah sebuah harapan akan terwujudnya parlemen yang benar-benar menjadi wakil kita untuk kemaslahatan bersama menuju Indonesia yang lebih baik. “Terutama momentum mendaulatkan rakyat,” ucapnya. Salim pun mengungkat sedikit tentang sejarah singkat tentang parlemen. Sebenarnya, kata Salim, parlemen bukan istilah Indonesi, yakni istilah barat yang punya arti lembaga perwakilan. “Kalau di

14 PARLEMEN | OKTOBER 2016

Indonesia ada DPR dan BP KNIP),” lanjutnya. Istilah Parlemen sejatinya sudah ada pad masa penjajah, namun namanya bukan parlemem, tetapi Volksraad (Dewan Rakyat) yaitu lembaga perwakilan yang menjadi kebuntuan aspirasi di tengah sistem kolonial yang membelenggu. “Oleh karena itu, di Hari Parlemen ini, kita jadikan sebagai refleksi untuk meningkatkan kinerja DPRD sebagai wakil-wakil rakyat di parlemen. Mari kita jadikan rakyat sebagai tuan. Sebab kita di parlemen mewakil

rakyat. Jadi, muaranya harus kembali rakyat. Itu sudah amanah demokrasi,” tegasnya. Mengenai kinerja DPRD Sumenep sendiri, kata politis asal kepualaun ini sudah bekerja sesuai konstituennya sebagai wakil rakyat. Selama ini, DPRD tak pernah alpa ketika rakyat butuh keadilan. “Pintu DPRD selamu kami buka selebar-lebarnya kepada rakyat. Baik dengan tujuan mengadu maupun untuk melaporkan tentang banyak ketikadilan yang mereka terima,” tegasnya. (*)


Dinamika

Dewan Dukung Langkah Disdik Evaluasi Kepala Sekolah

L

angkah Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep melakukan evaluasi semua Kepala Sekolah Dasar (SD) sebagai calon penerima bantuan yang bersumber dana APBD perubahan 2016 untuk menghindar dari masalah hukum dan tepat sasaran mendapat dukungan dari legislatif. Namun Disdik melakukan evaluasi seharusnya bukan hanya pada saat ada program yang sifatnya fisik yang ada dampak hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan. Jauh lebih dari itu semua, Disdik juga harus evaluasi semua kinerja kepala sekolah agar pendidikan Sumenep menjadi lebih baik. “ Sebenarnya banyak masalah pendidikan yang harus diselesaikan, seperti banyaknya guru yang sebagai bawahan kepala sekolah, sering bolos mengajar terutama di daerah kepulauan” jelas Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Imran. Menurut politisi asal kepulauan ini menilai sangat miris ketika melihat kondisi carut marutnya pendidikan daerah kepulauan yang jauh kalah saing dengan lembaga pendidikan yang ada di daratan, “ Kalau di pulau para tenaga didik atau guru yang sudah PNS masuk sekolah bisa dihitung dengan jari, tapi kalau di

darat setiap hari aktif.” Sindirnya. Masalah tersebut tidak bisa dibiaarkan secara terus menerus, agar masyrakat kepulauan mendapatkan pendidikan yang layak sama dengan daratan, memiliki fasilitas yang memadai, guru yang aktif dan lain sebagainya. Sebelumnya, Kepala Disdik Sumenep Ashadik menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi kepada kepala sekolah SD yang akan mnerima bantuan atau program dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep. Disdik ingin memastikan apakah para kepala sekolah sudah paham secara detai aturan main dari program tersebut atau sebaliknya, jika tidak paham maka Shadik akan mengalihkan bantuan tersebut. “Tahun ini puluhan sekolah akan menerima bantuan baik pembangunan maupun perbaikan sarana prasarana sekolah. Sehingga para kepala sekolah harus paham secara detail terhadap Juknis program itu. Makanya akan dievaluasi,” Kata Shadik. Shadik mengeku, beberapa waktu yang lalu sudah memberikan pemahaman kepada para kepala sekolah agar dalam merealisasikan bantuan tepat sasaran. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menyimpang dari petunjuk.

Sebab selama ini menurut Shadik, banyak program untuk sekolah tidak sesuai Juknis dengan alasan kepala sekolah kurang mengetahui prosedurnya. “Jadi program dari Pemkab harus direalisasikan sesuai aturan. Jika melanggar prosedur khususnya Juknis dan Juklaknya maka bisa mengakibatkan para kepala sekolah tersandung

kasus hukum,” imbuhnya. Selain itu, Shadik meminta kepada pengelola sekolah yang mendapatkan bantuan sarana prasarana agar melibatkan semua pihak, khususnya komite sekolah dan wali siswa serta masyarakat sekitar lembaga. Agar program pengembangan sarana prasarana sekolah mendapat kontrol langsung dari masyarakat. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

15


Dinamika

Dewan Konsultasi Ke Dirjen Keuangan Daerah

D

e w a n Perwakilan Rakyat Daerah ( D P R D ) S u m e n e p melakukan kunjungan kerja untuk kosultasi ke Dirjen Keuangan untuk menentukan jadwal pembahasan dua agenda yang sangat mendesak dalam rentan waktu yang hampir sama yakni pembahasan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) Pemerintah Sumenep atau perubahan anggaran keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016. Konsultasu itu untuk menemukan jawaban atas

agenda pembahasan dua agenda yang terjadi pro dan kontra. Menurut wakil ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis menjelaskan, saat ini pembahaan SOPD masih dipending berdasarkan keputusan rapat Bamus, namun diperpanjang setelah pembahasan PAK. “Pembahasan PAK itupun pada rapat Bamus kedua terjadi pro kontra, sementara pembahasan SOPD juga sangat urgen karena jika tidak selesai makan kami dikenai sanksi. Dua pembahasan itu harus selesai akhir November mendatang“ terangnya. Sebenarnya draf PAK kata Faisal tapi ketika

16 PARLEMEN | OKTOBER 2016

waktu sudah mepet. Apakah itu disengaja atau karena kinerja eksekutif lelet, “ kami tidak tahu,” ungkapnya. Bamus DPRD Sumenep melakukan konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah. Selain konsultasi antara SOTK dan PAK, juga untuk berkoordinasi soal usulan tidak perlunya membahas PAK di DPRD sehingga draf PAK sesuai dengan usulan dari eksekutif. Ditambahkan politisi PAN itu, pada rapat Bamus pertama disepekati untuk membahas PAK erlebih dahulu, hal itu dilakukan supaya waktu yang tersisa 60 hari digunakan sepenuhnya

untuk membahas PAK. Pasalnya,Bamus sudah rapat dua kali menentukan jadwal, pada rapat pertama sepakat untuk membahas PAK terlebih dahulu, karena jadwal pembahasan SOTK selama 10 hari sudah habis dan diperpanjang setelah pembahasan PAK selesai. Pada rapat kedua, ada yang mengusulkan tidak usah ada pembahasan PAK, sehingga pembahasan SOTK bisa dilanjut. “Tapi itu terjadi pro dan kontra, sehingga kami memutuskan untuk berkonsultasi ke pemerintah pusat, termasuk juga berkonsultasi hal-hal lain,” tegasnya memaparkan. (*)


Dinamika

Komisi I Prihatin Banyak Kades Tersangkut Hukum

Ratusan Warga saat unjuk rasa ke DPRD terkait Kadesnya yang tersangdung masalah hukum.

M

a s a l a h hukum yang membelit sejumlah aparatur negara sipil (ANS) dan Kepala Desa mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Sumenep agar tidak tersandung hukum. Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasim Fath mengaku sangat prihatin atas kasus yang menimpa Kades. Menurutnya, masalah hukum yang menimpa sejumlah Kades harus disikapi oleh Pemkab, agar persoalan tersebut

tidak terulang kembali. Sebab tidak sedikit Kades yang masih belum paham secara detail masalah hukum korelasinya dengan program pemerintah seperti beras untuk warga miskin atau yang dikenal raskin. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) ini meminta agar Pemerintah Daerah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada mereka supaya tahu bagaimana caranya merealisasikan program pemerintah, “ apalagi dengan adanya Dana Desa yang jumlahnya cukup besar. Hal itu butuh pengarahan agar tidak menyalahi hukum� kata Daru, sapaan akrap politisi

asal Masalembu itu. Sementara itu Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Hadi Soetarto, mengatakan selain mengevaluasi Kades, pihaknya juga akan mengevaluasi pembinaan terhadap Kades di Bumi Sumekar. "Kami terus melakukan pembinaan terhadap Kades se Sumenep. Bahkan, kasus kasus raskinyang menimpa sejumlah Kades di Sumenep, kami lakukan evaluasi. Baik itu yang berkaitan penyaluran Raskin, mikanismenya dan lain sebagainya," ungkapnya. Evaluasi terhadap pendistribusian dan mikanisme Raskin melibatkan pihak

yudikatif, seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Sumenep. Termasuk juga pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), supaya penggunaannya tidak salah sehingga berujung kepada kasus hukum. Persoalan kasus hukum yang menimpa sejumlah Kades tahun ini, dan tahun tahun sebelumnya kata Hadi Soetarto sebagai pelajaran bagi Pemkab untuk menata sistem lebih baik lagi Sementara itu, Kades yang tersangkut kasus hukum tahun ini diantaranya, Kades Poteran Kecamatan Talango, Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk, Lapa Laok Kecamatan Dungkek dan Kades Kali Mo'ok Kecamatan Kalianget. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

17


Dinamika

Dishutbun Harus Lebih Aktif Urus Tembakau

D

i n a s Perhutanan d a n Perkebunan (Dishutbun) harus lebih aktif menyikapi masalah tembakau yang masih banyak belum terserap, sebab saat ini tembakau petani yang belum terserap berkisar 40 persen. Hal itu disampaikan oleh H Risnawi, anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sumenep. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan jika petani resah dengan kabar gudang berencana akan tutup meski tembakau belum terserap. Disaat kondisi seperti ini, pihaknya menyarankan agar Dishutbun lebih aktif menyikapi tembakau yang setiap tahun selalu ada masalah. Selama ini petani selalu merugi oleh karena itu Pemerintah harus hadir atas kesengsaraan masyarakat,

18 PARLEMEN | OKTOBER 2016

bukan berpangku tangan dengan alasan klasik. “ kita selalu mendengar alasan pemerintah bahwa masalah tembakau yang menentukan adalah gudang. Seharusnya, persoalan yang terjadi setiap tahun di evaluasi kemudian mencari trobosan agar petani tidak merugi terus” ujarnya. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep tidak bisa berbuat banyak untuk melawan kebijakan pemodal.Sejauh ini, pihak Dishutbun mengaku belum mengetahui bahwa gudang berencana akan tutup karena belum ada pemberitahuan. “Kami tidak bisa menekan pemilik gudang kalau mau tutup, karena tata niaga tembakau masih belum masuk dalam aturan sehingga secara otomatis pemilik modal yang menentukan. Sementara yang bisa kami lakukan dengan mendatangi gudang supaya melakukan pemberitahuan satu minggu sebelumnya jika mau tutup,” ujar Kabid Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep Joko Suwarno. Pihaknya memprediksi, adanya kabar gudang akan segera tutup sengaja dihembuskan supaya tembakau yang sudah siap panen dan yang masih belum dijual segera dijual. Hal itu sudah biasa terjadi untuk menyiasati pembelian tembakau dan petani segera menjualnya.

“Kami pikir masih belum akan tutup, karena gudang sendiri kekurangan tembakau. Apalagi ploting area tembakau mengalami penurunan drastis hingga 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya. Dari ploting area 14.366 hektar yang bisa produksi tembakau hingga 8 ribu ton, tahun ini tanaman tembakau menjadi sekitar 5.747 hektar yang diprediksi hanya mampu produksi tembakau 3.162 ton. Bahkan akibat cuaca buruk, berat tembakau sekarang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Satu hektar area tembakau diperkirakan menghasilkan tembakau sekitar 3 sampai 6 ratus kwintal. Tetapi pada musim lalu bisa mencapai 10 kwintal. Disinggung usaha apa yang akan dilakukan Dishutbun supaya tembakau petani bisa terbeli secara keseluruhan, pihaknya akan datang ke gudang supaya bisa memperpanjang masa pembelian dan datang ke bawah supaya masyarakat petani segera menjual tembakaunya bagi yang masuk masa penen. “Untuk tahun ini ada dua gudang yang resmi mengajukan pemberitahuan kepada kami untuk melakukan pembelian tembakau. Dua gudang itu masih belum melakukan pemberitahuan kepada kami kapan akan melakukan penutupan,” tukasnya. (*)


Dinamika

Dewan Minta Maksimalkan Penataan Taman Adipura

P

asca relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke Giling, membuat taman adipura kembali ke habitat awal sebagai ruang terbuka hijau. Namun, keberadaan taman Adipura malah menjadi sepi. Apalagi, jika malam hari, ditambah dengan kondisi taman yang kelihatan sangat gelap. Lampu yang terpampang ternyata tidak mampu menyinari seluruh taman andalan kota Sumekar ini. Maklum, selama ini taman adipura tampak sangat terang dari cahaya lampu para PKL itu. Di sekeliling taman yang berada di depan masjid Agung dikelilingi dengan para pedagang. Namun, setelah direlokasi ternyata sepi dan sangat gelap. ”Kalau malam hari memang tampak sangat gelap. Lampu yang menerangi taman tersebut hanya berada di tengah, sehingga tidak mampu memberikan penerangan ke seluruh taman Adipura. Bak taman mati,” kata M. Ramzi, anggota komisi III DPR Sumenep. R a m z i menjelaskan, instansi terkait hendaknya bisa melakukan penataan kembali kepada taman adipura. Salah satunya, m e n g a n g g a r k a n

penambahan penerangan lampu agar taman adipura kembali terang. ”Harus ada penambahan lampu supaya tidak seperti taman mati. Dan, ini kami kira menjadi pekerjaan rumah dari Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP). Bikin suasana hidup di taman adipura,” ujarnya. Tidak hanya itu, sambung politisi Hanura ini, pihak terkait hendaknya bisa mengemabil langkah terobosan agar taman adipura tetap menjadi daya tarik masyarakat untuk datang. Misalnya, tempat bermain anak atau yang lainnya. Sehingga, keberadaanya tidak mubazir. ”Bagaimana masyarakat bisa datang ke taman adipura sebagaimana tahun sebelumnya, apabila fasilitasnya tidak ada. Masak, hanya untuk jalanjalan saja. Tidak mungkin,” ungkapnya. Untuk itu, mantan aktifis LSM ini meminta pihak terkait berpikir untuk memanfaatkan taman adipura sebagai ruang terbuka hijau, namun tetap menjadi daya tarik kepada masyarakat. ”Itu kan pusat kota. Tentu saja, akses bagi masyarakat untuk sampai ke taman andalan Sumenep itu lebih mudah. Hanya bagaimana pemkab bisa mengemasnya dengan

baik, tanpa menghilangkan esensi awalnya,” tutur mantan aktifis PMII ini kepada majalah Parlemen. Plt Kepala KKP Abd. Kadir menjelaskan, kekurangan lampu penerangan di taman Adipura memang masih minim, sehingga terlihat masih gelap. Sehingga,

pihaknya memastikan akan menganggarkan di tahun 2017. ”Penataan terhadap taman adipura dipastikan masih akan terus dilakukan, agar lebih cantik. Termasuk, akan menambah penerangan untuk taman andalan Sumenep ini,” ungkapnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

19


Dinamika

Jangan Proses Izin Bangunan Tak Prosedural!

B

a n y a k Pengembang ditengarai lalai m e n g u r u s izin, mereka membangun sebelum mendapat izin. Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar tidak mengeluarkan ijin terhadap pengusaha atau pengembang yang mengedepankan bangunan daripada urus izin. Pertumbuhan pengembang di Sumenep yang terus melaju pesat harus menjadi perhatian Pemkab untuk tegas memberikan sanksi apabila tidak melalui prosedur yang benar. Para pengembang yang ingin menanam investasi harus taat pada peraturan yang telah detapkan. AF. Hari Ponto, Ketua Komisi II DPRD Sumenep menegaskan, bahwa Pemerintah jangan sampai longgar dalam mengawasi perijinan. Sebab yang akan rugi adalah pemerintah dan masyarakat Sumenep secara umum. “Saya membaca di media massa banyak bangunan yang berdiri ditengarai tidak punya izin, ini tidak bisa dibiarkan” paparnya. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Hadi Soetarto menyikapi hal itu menyampaikan pengembang

yang membangun atau beroperasi mendahului ijin sudah melanggar prosedur. Pihaknya berjanji tidak akan mengeluarkan izin terhadap pengembang yang nakal, enggan urus izin namun bangunan sudah selesai bahkan telah beroprasi. “Ada pengembang yang mengajukan ijin setelah beroperasi dan datang ke kami untuk mengajukan ijin. Kami tolak pengajuannya dan ijinnya tidak akan pernah kami keluarkan,” tuturnya. Menurut mantan Kepala Bappeda ini, langkah yang diambil merupakan konsekuensi lantaran telah melanggar ketentuan. Oleh karenanya, para pengembang seharusnya mengkuti prosedur yang ada. Proses setiap permohonan izin yang diajukan kepada Pemkab berdasarkan regulasi yang ada cukup panjang. Dalam hal ini adalah persyaratan administrasi, termasuk juga objek yang diajukan ijin dan nama sertifikatnya adalah pengusul yang mengajukan ijin. “Setelah persyaratan lengkap, Pemkab melakukan rapat koordinasi dengan mengundang para pemohon. Pada saat pemohon tidak hadir ketika kami undang, kami akan tolak kecuali ada surat kuasa yang mewakili. Disamping itu, sebelum kami rapat koordinasi, tim turun ke lapangan untuk

20 PARLEMEN | OKTOBER 2016

melakukan survei lokasi yang diakukan ijin. Jadi, persyaratan ijin kami sangat hati-hati dan tidak sembarangan mengeluarkan ijin,” terangnya. Ditegaskan, objek yang dimintakan ijin harus yang belum beroperasi. Jika ternyata sudah beroperasi atau pembangunannya

mendahului ijin tidak akan pernah mengeluarkan ijin. “Jika sudah ditolak, secara otomatis kami tidak akan membahas dokumen permohonan ijin. Jadi logikanya, kalau sudah beroperasi, kenapa harus mengajukan ijin” terangnya. (*)


Dinamika

Jumlah TKI Resmi Menurun,

Disnakertrans Harus Maksimal Sosialisasi

D

inas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep harus bekerja ekstra melakukan sosialisasi kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) mengingat jumlah TKI resmi menurun. Jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri berdasarkan data Disnakertrans melalui jalur formal hanya 3 orang selama tahun 2016 sementara pada tahun 2015 ada 9 orang. Padahal sejak tahun 2014 sampai sekarang jumlah TKI asal Sumenep yang berangkat secara ilegal mencapai 1.500 lebih. Angka TKI asal Sumenep cukup banyak. Tingginya jumlah TKI sebagai salah satu indikator

bahwa Sumenep belum bisa memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya. Tentu banyak faktor yang menyebabkan semau itu, namun yang paling memperihatinkan mereka nekat pergi ke negeri orang untuk mencari nafkah dengan cara ilegal. “ Ini masalah serius yang harus disikapi untuk mencari solusinya, kenapa banyak jadi TKI dan memilih ilegal” kata anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep H Suroyo. Dinas harus lebih maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi TKI yang ilegal. Berikan pemahaman tentang ke TKI

an yang bisa memberikan kesadaran akan keselamatan mereka dan lain sebagainya. “ Tidak boleh berhenti sosialisasi hanya karena dinilai tidak mempan. Kalau sosialisasi tidak berdampak, cari masalahnya dimana, apakah sudah merata sosialisasi itu atau masalah lain” desak politisi partai Garindra ini. Yang paling banyak ngurus perjalanan kerja ke luar negeri secara asal Kecamatan daratan. Seperti Kecamatan Pasongsongan, Batang-batang, Ganding dan Guluk-guluk. Sementara TKI asal Kepulauan tidak pernah ada yang berangkat secara resmi. “Tahun ini yang berangkat secara resmi semuanya TKI tujuan Malaysia. Tapi TKI ilegal

yang paling banyak juga tujuan Malaysia,” beber Kepala Disnakertrans Sumenep Koesman Hadi Koesman Hadi selaku kepala Disnakertrans Sumenep menyampaikan, alasan CTKI lebih memilih ilegal, karena melalui jalur formal ada proses atau mekanisme yang panjang. Padahal TKI inginnya cepat berangkat. Kalau jadwalnya ingin berangkat hari ini, TKI ilegal tidak ingin terpengaruh proses. “TKI resmi memang ada bebeberapa tahapan. Sebelum berangkat ada pelatihan, kalau melalui jalur formal ada diklat, juga dibekali dengan basic masing-masing TKI dan budaya di negara tujuan,” jelasnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

21


Dinamika

Keputusan Pansus SOTK Harga Mati

P

embahasan S t r u k t u r Organisasi Tata Kerja (SOTK) terhadap jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus menjadi bola liar. Lobipun yang dilakukan oleh pihak eksekutif menghiasi perjalanan panitia khusus (Pansus) agar jumlah instansi pemerintahan tidak menjadi ramping seperti yang diinginkan legislatif. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak goyah dengan sikap politik yang dilakukan oleh eksekutif. Keputusan 26 SKPD dari pengajuan 33 SKPD sudah final. Mereka menutup semua pintu demi kepentingan masyarakat umum. A. Zainurrahman sebagai wakil ketua Pansus SOTK menyampaikan bahwa para politisi yang bergabung di pansus SOTK sudah bermufakat keputusan 26 SKPD adalah harga mati. “Perlu mukjizat untuk mengubah itu,” tegasnya saat menyikapi isu keputusan pansus akan

berubah setelah dilakukan evaluasi oleh Gubenur Jawa Timur. Memang ada celah draf Pansus yang diputuskan pansus akan berubah setelah dilakukan evaluasi oleh Gubenur, Azet mencontohkan pembahasan yang tidak sesuai dengan perhimpunan, pasal dan klausul yang ada di PP

22 PARLEMEN | OKTOBER 2016

nomor 18 tahun 2016, namun kemungkinan itu diyakini tidak akan terjadi karena apa yang dilakukan pansus telah prosedural. Komitmen ini ternyata didukung dari fraksi lain sebab selama ini kondisi fiskal APBD Sumenep lebih dominan masuk pada belanja tak langsung akibatnya belanja

kerakyatan menjadi kecil, “belanja public hanya berkisar Rp500 miliar dari APBD sebesar Rp2,6 triliun lebih”. Tuturnya. Ia kemudian menegaskan dan berharap Bupati bisa secara jernih melihat rasio penganggaran bahwa belanja kerakyatan harus diutamakan dari belanja aparatur, karena jika angka belanja aparatur diangka 65 atau 66 persen dari APBD yang ada, berarti bicara kesejahteraan, bicara pemberdayaan pemuda, masyarakat pesisir dan sebagai akan menjadi cerita semboyan belaka,” tuturnya. Disisi lain, disaat para legislative menunggu tanggapan eksekutif terkait dengan hasil pembahasannya untuk segera dikirim ke Pemerintah Provinsi, Bupati Sumenep A Busyro Karim memberikan pernyataan yang mengagetkan semua pihak, karena hasil pansus itu belum diterima pihak eksekutif. “mudah mudahan apa yang sudah diputuskan oleh Pansus sesuai dengan aturan,” harap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dengan tersenyum. (*)


Dinamika

Dishub Didesak Maksimalkan Benahi Transportasi Laut

W

akil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Dwita Andriani mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep untuk memaksimalkan Transportasi laut yang masih belum memadai. Sebab selama ini masyarakat kepulauan sering terlantar di pelabuhan akibat minimnya jadwal keberangkatan kapal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep selama gencar mewacanakan p e n g e m b a n g a n penerbangan komersil dengan membangun sejumlah bandara di daerah kepulauan,

namun semua itu belum juga terwujud. Bahkan, perhatian pemerintah terhadap transportasi udara mengesampingkan transpotasi laut yang menjadi kebutuhan masyarakat kepulauan. Politisi PAN ini berharap sebaiknya Dinas Perhubungan lebih fokus membenahi transportasi laut daripada mewacanakan pembangunan bandara di Kepulauan. Sebab, warga pulau permintaannya hanya pelayanan kapal laut yang maksimal. "Kami berharap Pemkab Sumenep dalam hal ini Dishub memaksimalkan sarana transportasi laut dan sarana pelabuhan. Jangan berwacana terlalu

jauh, karena pembangunan bandara belum tentu memberikan manfaat kepada masyarakat kepulauan," terangnya. APBD Sumenep kata politisi Demokrat ini hanya terkuras untuk pembebasan lahan bandara Kangean yang tidak jelas perkembangannya. Pria asal kepulauan itu menilai lebih baik anggaran yang ada dimaksimalkan untuk penambahan sarana transportasi laut. "Sekarang transportasi menuju pulau dua kali seminggu. Hanya untuk Kangean tiga kali yang dilayani kapal cepat. Sehingga penambahan kapal laut sangat penting," ujarnya. Dinas Perhubungan

Kabupaten Sumenep melalui Kapala Bidang Perhubungan Laut dan Udara M Choyroni Argoto mengatakan bahwa sarana transportasi laut sudah lumayan memadai. Sebab untuk melayani rute sejumlah kepulauan, Pemkab Sumenep menyediakan beberapa kapal. Berdasarkan data dari Dishub, kapal yang beroperasi pelabuhan Kalianget ada 10 unit. Antara lain, 1 unit kapal DBS II, 5 kapal perintis, 2 kapal Cepat, dan 2 unit Kapal milik Dharma Lautan Utama (DLU). "Untuk pulau-pulau terdekat dibantu dengan pelayanan perahu dan Kapal Layar Motor. Misalnya ke pulau Raas dan Sepudi," ujarnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

23


Dinamika

Kapan Pasar Hewan Terpadu Akan Dioperasikan?

P

embangunan pasar hewan terpadu di DesaPakandangan S a n g r a h Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dipertanyaakan oleh banyak pihak. Sebab proyek tersebut sudah selesai tapi belum kunjung dioprasikan. Wakil Ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Masdawi berharap pasar yang mendapat anggaran dari anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Belnaja Pendapatan Daerah (APBD) diharapkan segera dimanfaatkan. Beradasrkan target Dinas Peternakan

Sumenep bulan ini proyek tersebut dioprasikan. “ Kami berharap operasi pasar tersebut tidak molor” kata politisi Demokrat itu. Pembangunan pasar di lahan seluas 2,1 hektar yang menghabiskan anggaran sekira Rp2,3 miliar di sisi jalan nasional SumenepPamekasan tersebut, sudah rampung sejak beberapa bulan yang lalu. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep Arif Rusdi mengatakan, rencana awal pasar itu memang akan dioperasionalkan pada bulan Oktober 2016 tapi hingga saat ini belum ada kejelasan. “Sekarang kan masih awal Oktober. Kepastiannya menunggu, masih ada waktu

24 PARLEMEN | OKTOBER 2016

sampai tanggal 31 nanti. Dalam waktu dekat pasti dioperasikan,” terangnya. Pihaknya menjelaskan, pembangunan fisik pasar hewan ternak terpadu itu sudah selesai seratus persen. Sehingga nanti tinggal penetapan operasional setelah ada kesepakatan dengan perwakilan pedagang hewan untuk menentukan hari pasaran. “Nanti kalau sudah fiks akan kami infokan untuk segera dilaunching. Karena sarana prasarananya sudah disiapkan.,” imbuhnya. Arif menjelaskan, pasar ternak terpadu harus dilengkapi sejumlah sarana. Antara lain Tempat penurunan hewan,

Puskeswan, dan tempat penimbangan hewan untuk mengetahui berat hewan ternak sebelum diperjualbelikan. “Puskeswan yang menjadi salah satu syarat pasar ternak terpadu juga selesai dibangun dengan anggaran Rp200 juta dari APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2015,” tandasnya. Untuk diketahui, pembangunan pasar induk tersebut mendapat suntikan anggaran dari APBN Rp600 juta serta dari APBD Provinsi Jawa Timur Rp400 juta tahun 2016. Sebelumnya, pada tahun 2014 mendapat anggaran pembangunan Rp1,3 miliar dari APBN. (*)


Dinamika

Tingkatkan Perekonomian, Legislatif Usulkan Bangun TPI

P

e m e r i n t a h K a b u p a t e n ( P e m k a b ) S u m e n e p diminta untuk merencakan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di daerah yang memiliki potensi ikan seperti daerah legung Kecamatan Batang Batang dan Dungkek. Hal itu menyusul suara dari masyarakat yang selalu berharap adanya tempat penampungan ikan. Keinginan warga pesisir seperti di daerah Batang Batang akan adanya TPI kata H Nayatullah Bin Superang sangat logis sebab potensi ikannya sangat luar biasa. Seandainya pemerintah memabngun tempat penampungan ikan maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Masalah anggaran, Dinas terkait sebenarnya bisa mengusulkan pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), jika rencana itu logis maka tidak alasan untuk menolaknya, “ kan bisa juga pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pusat” ujar anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep itu. Daerah pantura Kecamatan Batangbatang, selama ini harga ikan kurang maksimal sebab dipermainkan oleh pengepul.Hal itu diungkapkan oleh Ketua

MWC Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Batangbatang Listariadi. Menurutnya, keberadaan TPI di daerah pantura Kecamatan Batang-batang sangat dibutuhkan. Sebab selama ini harga ikan naik turun. Masalah itu berdampak terhadap perekonomian nelayan dan di sisi lain menguntungkan terhadap pengepul ikan. “ harga menurun berkisar Rp100 ribu per boks ketika hasil tangkapan banyak dan sebaliknya ketika hasil tangkapan minim naik menjadi Rp300 ribu per boks. “ tuturnya. Salah satu bukti bahwa kebradaan TPI sangat berdampak pada harga, dalam waktu bersamaan harga ikan antara di Kecamatan Pasongsongan dengan Desa Legung berbeda. “ Sehingga yang menuai hasil banyak pengepul hingga bisa menghasilkan Rp15 juta dalam satu pikap,” bebernya. Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep Muhammad Jakfar mengakui dan mendukung keinginan masyarakat untuk membangun TPI, tapi keinginan itu terkendalaminimnya anggaran. “Untuk bangun TPI, anggarannya yang dibutuhkan minimal Rp2 miliar lebih. Ditambah lagi anggaran pembebasan lahan, pendirian UPT dan

pengelolaannya. Kami kesulitan karena anggaran di DKP minim,” terangnya. Apalagi menurutnya, TPI pengelolanya daerah sehingga anggarannya harus bersumber dari APBD Kabupaten. Sebab jarang ada bantuan dari pusat untuk pembangunan TPI. Jakfar mengaku tidak hanya nelayan di Kecamatan Batang-batang yang menginginkan TPI. “Kemarin waktu ketemu

dengan Kementerian Sosial, dari pulau Raas juga minta TPI. Tapi kami khawatir mintanya masyarakat pasar ikan. Sebab kalau TPI pedagang harus mendaftar lalu membayar uang muka, itu ada prosesnya namanya prosedur pelelangan. Dan ada yang memandu. Bahkan TPI di pasongsongan yang pedagangnya sudah sering diklat masih kesulitan,” pungkasnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

25


Dinamika

Pembangunan Pasar Anom Segera Dituntaskan

P

embangunan pasar Anom baru blok A menjadi harapan masyarakat sumenep agar segera diselesaikan, sebab pasar merupakan penunjang perekonomian masyarakat, apalagi pasar yang terbakar pada tahun 2007 itu merupakan terbesar di kota Sumekar. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Achmad Muhlis mengatakan bahwa masyarakat sudah lama menunggu selesainya pembangunan pasar Anom.

Politisi Partai Gerindra ini berharap segera selesai sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. “ saya berharap segera diselesaikan, karena sudah lama masyarakat menunggu� harapnya. Sementara itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep berjanji bulan ini akan beroperasi. Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Sumenep Imam Sukandi optimis karena melihat pekerjaan pembangunan pasar tinggal beberapa bagian untuk finalisasi. Capaian proyek yang

26 PARLEMEN | OKTOBER 2016

dipihak ketigakan itu sudah mencapai 99 persen. Jika penyelesaian pembangunan pasar terlalu lama lantaran adanya banyak kendala persoalan selama proses pembangunan. "Ada banyak kendala dan persoalan hingga proses pembangunan pasar yang sangat rumit. Tapi sebentar lagi akan selesai dan para pedagang sudah bisa menempati pasar baru itu dan sudah bisa berjualan kembali," tambahnya. Pihaknya meminta maaf kepada masyarakat utamanya kepada para pedagang akibat terlalu

lamanya menyelesaikan pembangunan pasar. Tentunya, hal itu juga berdampak kepada perekonomian masyarakat Sumenep karena pasar Anom merupakan tumpuan masyarakat se Sumenep. Untuk diketahui, pasar yang didesain semi modern itu mempunyai stan, los, toko dan kios sebanyak 420 unit. Namun sebanyak 212 unit diperuntukkan kepada pedagang yang menjadi korban kebakaran sedangkan sisanya diperuntukkan kepada pedagang yang membeli maupun secara kredit. (*)


Dinamika

Baru Terealisasi 20 Persen, Dewan warning Bina Marga

M

emasuki semester kedua tahun anggaran 2 0 1 6 proyek infrastruktur jalan raya masih sedikit yang diperbaiki. Kendalanya paket proyek konstruksi mayoritas baru selesai tahapan lelang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep Edi Rasiyadi. Ia mengakui bahwa ada keterlambatan dalam realisasi anggaran karena semua paket proyek di instansinya berbentuk fisik. “Tapi sekitar bulan November insyaallah sudah selesai. Meski sekarang masih sekitar 20 persen. Keterlambatan ini

disebabkan sekitar 90 persen proyek konstruksi jadi tahapannya harus dilelang semua,” terangnya. Edi mengaku anggaran proyek jalan raya keseluruhan sekira Rp36 miliar dari APBD Sumenep. Jumlah itu mengalami penurunan hingga Rp31 miliar dari tahun 2015. Sementara dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp41 miliar. “Proyek yang terserap sampai saat ini baru 20 persen, jika dinominalkan sekitar Rp7 miliar. Tapi karena semua paket merupakan pengaspalan sehingga cepat selesai. Hanya saja untuk Kangean karena tidak ada AMP ada kebijakan khusus penggunaan Buton Aspal, ” terangnya.

Edi juga mengatakan bahwa semua paket proyek sudah diajukan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep untuk dilakukan lelang terbuka. Sekarang semua paket proyek sudah selesai lelang sehingga secara bertahap akan diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dikerjakan. “Semuanya sudah terlelang. Lelang yang melalui LPSE ada 14 paket anggarannya sekitar Rp42 miliar termasuk DAK,” imbuhnya. Ia merinci anggaran dana konstruksi jalan raya tahun anggaran 2016 yang bersumber dari APBD dan DAK mencapai Rp75,80 miliar. Alokasi untuk kepulauan mencapai Rp17,76

miliar sementara untuk daratan Rp58,04 miliar. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD KH. Kurdi mengingatkan pihak Bina Marga agar menyelesaikan tepat waktu. Sebab dalam hemat Kurdi, sudah hampir tutup tahun. "Saya berharap proyek jalan selesai tepat waktu. Sebab sudah hampir tutup tahun," ucapnya. Ia meminta Bina Marga tegas pada semua rekanan jika tak seusai dengan target penyelesaian. "Biasanya, proyek sudah sesuai prosedur, namun bermasalah di rekanan yang mengerjakan proyek jalan tersebut. Jadi, monitoring itu penting dilakukan," pungkasnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

27


Dinamika

Lahan Produktif Wajib Dilindungi

L

ahan produktif pertahun terus berkurang 7.500 hektar. Semua itu akibat di bumi Sumekar belum memiliki regulasi untuk melindungi lahan yang saat ini terus menjadi objek untuk dijadikan lokasi pembangunan. Ketua BP2D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Iskadar akan mengebut menyelsaikan Raperda Lahan Pertnian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diajukan oleh eksekutif. Sebab Raperda tersebut sangat urgen mengingat lahan produktif di Sumenep terus berkurang. “ Kami pasti akan bahas. Karena semua draf yang masuk pasti kami selesaikan” tuturnya. Pihaknya berharap kepada pihak eksekutif agar tidak mudah mengeluarkan izin kepada pengembang atau pihak swasta apalagi lokasi yang akan dijadikan tempat bangunan selama sangat produktif, karena masalah

tersebut juga sudah dibahas di Perda lain seperti RTRW dan RDTR. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep Hadi Soetarto menyampaikan bahwa meskipun Sumenep

28 PARLEMEN | OKTOBER 2016

saat ini masih belum memiliki perda LP2B, namun pihaknya tetap hati hati mengeluarkan izin. Izin akan dikeluarkan manakal tidak berdampak pada lahan produktif yang seharusnya dijaga,” bukan berarti

mengumbar ijin untuk membangun perumahan dan lain sebagainya di lahan produktif.” paparnya Ia kemudian melanjutkan, untuk mengeluarkan izin bagi pemohon, Pemkab tetap mengacu kepada regulasi yang sudah ada. Termasuk juga berpedoman terhadap perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Dalam artian, regulasiregulasi yang sudah ada tetap mengikat meskipun tidak secara spesifik seperti perda LP2B,” imbuhnya. Terpisah, kepala Dispertan Sumenep Bambang Heriyanto mengaku bahwa pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan draf LP2B tersebut, ia mengaku draf itu sudah diajukan ke DPRD Sumenep untuk dibahas. “Mungkin tahun 2017 mendatang perda itu sudah selesai, karena kami sendiri juga menargetkan tahun depan perda LP2B sudah ada di kabupaten Sumenep,” katanya singkat. (*)


Dinamika

Jadikan Pancasila Sebagai Jimat Bangsa

K

ini, ideologi bangsa kita, yakni Pancasila ssepertinya h e n d a k dirongrong oleh kaum radikalisme dan terorisme. Buktinya, kelompokkelompok semacam itu mengusik Pancasila dari berbagai sisi. Namun upaya demi upaya itu sementara masih belum mampu mementalkan kekokohan Pancasila, karena Pancasila telah terbukti sakti dan menjadi ‘jimat’ bangsa Indonesia dalam menangkal berbagai upaya pecah belah dan terorisme. “Untuk menangkal itu semua, hanya pancasila. Jadikan Pancasila ‘jimat’

bagi. Saya yakin terorisme takkan berkecambah di Indonesia,” kata Ketua Ketua DPRD Sumenep saat ditanya tenang Makna Kesaktian Pancasila. Menurut Herman, untuk membantah sekaligus meluruskan propaganda kelompok kekerasan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, baginya dengan cara menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat umum. “Pihakpihak yang memberhalakan Pancasila itu pasti tidak memiliki nilai historis dengan ke-Indonesian kita. Kita harus mengutuk keras mereka-mereka yang mencoba mengganti Pancasila dengan ideologi

yang lain,” tegas politis asal kepulauan ini. Oleh karena itu, ia meminta agar kepada semua pihak, terutama ormasormas besar seperti NU dan Muhammadiyah untuk menggalakkan kekuatan untuk menangkal itu semua. “Karena kelompokkelompok semacam itu perlu ditinda tegas, biar Indonesia yang damai dan ideologi kita tidak dirongrong,” pintanya. Ia mengungkapkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila tidak cukup jadi refleksi, tetapi harus diteruskan dalam tindakan yang nyata. Sebab, Pancasila itu bukan hanya warisan leluhur saja, tetapi ia adalah rumusan agung para pendiri dan pahlawan bangsa.

“Dan saya kira tidak ada alasan lagi selain menjaga Pancasila. Sebab 97 persen penduduk Indonesia menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Politisi PKB itu mengajak semua orang, terutama para generasi kita agar mencintai pancasila sepenuh hati. “Orang tua dan pendidikan bertugas untuk menjaga generasi dari ancman radikalisme. Dan juga tanggung jawab untuk memberikan pemahaman secara utuh tentang arti dan makna Pancasila. Sehingga Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

29


Dinamika

Kapan Sumenep Dapat WTP? bahwa selain dua poin itu tersebut sudah tidak ada yang bermasalah. Ia melihat tata pemerintahan, salah satunya masalah administrasi sudah baik dan tidak mengganjal untuk mendapatkan WTP. Yang dimaksud oleh A Busyro Karim maslah aset Pemkab yang menjadi gendala mendapatkan WTP karena selama ini banyak yang tidak bersertifikat dan bahkan banyak yang tidak diketahui keberadaannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihaknya membentuk tim penertiban aset. Meskipun Bupati mengakui masalah tersebut tidak sesederhana yang

S

elama beberapa tahun ini Pemerintah k a b u p a t e n ( P e m k a b ) Sumenep belum pernah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Fakta tersebut membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep angakt bicara. Menurut Wakil Ketua DPRD Sumenep Hanafi, Pemkab seharusnya melakukan evaluasi kenapa selama ini belum mendapatkan WTP. Sebab predikat WTP kata Hanafi menunjukkan kinerja pemerintah yang baik. “ Harus ada evaluasi dari Bupati kepada bawahannya, kenapa selama ini tidak pernah

dapat WTP? Karena opini yang diterima Sumenep mendapat WDP pada dasarnya adalah kritikan kepada Sumenep” tuturnya. Persoalan kendala Sumenep untuk meraih WTP disadari oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim karena dua masalah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bertekad untuk menuntaskan dua hal yang menjadi sandungan untuk mendapatkan opini WTP.“Yang menjadi masalah untuk mendapatkan penilaian WTP adalah karena persoalan aset dan BUMD kita. Makanya, untuk selanjutnya yang perlu dibenahi adalah mengenai dua hal itu, bukan hal lain,” paparnya. Bupati menyatakan

30 PARLEMEN | OKTOBER 2016

dibayangkan banyak orang karena butuh waktu lama dan cukup berat untuk menuntaskannya, “tapi kami terus berusaha,” sambungnya. Aset pemkab Sumenep yang masih belum jelas didominasi oleh tanah. Bahkan tidak sedikit tanah yang menuai persoalan sehingga pemkab Sumenep harus memberi ganti rugi, belum lagi setelah ditelusuiri ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama orang lain. “Banyak aset pemkab Sumenep yang hilang, tahu tahu ada sertifikat. Padahal tidak proses dari kami sebelumnya,” tegasnya. (*)


WAWANCARA

Spirit Arya Wiraraja

Untuk Pembangunan Sumenep

G

emerlap hari jadi Sumenep ke 747 sangat dirasakan warga kota Sumekar. Berbagai kegiatan telah digelar oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) kabupaten ujung timur pulau Madura ini. Mulai dari kegiatan pameran pembangunan, pameran keris, semalam di keraton hingga kirab budaya Arya Wiraraja dan sejumlah kegiatan lainnya. Oktober seakan menjadi pesta rakyat, yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh lapisan elemen masyarakat. Bahkan menjadi tontonan yang tidak bisa ditinggalkan oleh warganya.

Maklum, kegiatan dilaksanakan lintas sektoral. Bahkan, dananya juga dianggarkan dalam APBD 2016 hingga ratusan juta. Sehingga, kemeriahan dan gemerlap hari lahir itu merupakan suatu hal yang wajar dengan anggaran yang sudah tersedia. Kegiatan hari lahir menjadi trend setiap tahunnya, hampir dipastikan sudah menjadi branded. Semua instansi berlomba untuk memberikan yang terbaik dalam perayaan bergengsi. Termasuk, DPRD Sumenep juga ikut ambil bagian, salah satunya mengadakan sidang paripurna Istimewa Hari Jadi. Kemeriahan beragam kegiatan

itu apakah memberikan dampak signigfikan bagi pembangunan Sumenep. Ataukah hanya menjadi ritual tahunan untuk menghabiskan anggaran sebagai wujud penghormatan kepada Arya Wiraraja yang sudah memiliki peran dalam pembentukan kabupaten Sumenep. Berikut petikan wawancara Majalah Parlemen dengan Hosaini Adhim, Sekretaris Komisi I DPRD Sumenep. Apa yang anda ketahui tentang hari jadi Sumenep? Hari jadi Sumenep merupakan hari lahir kota Sumenep yang dipelopori oleh Adipati Arya Wiraraja. Setiap PARLEMEN | OKTOBER 2016

31


wawancara tahunnya pada tanggal 31 Oktober selalu digelar seremonial untuk mengenang jasa pendahulu dalam mendirikan kabupaten yang dikenal dengan julukan Sumekar ini. Biasanya, eksekutif berbagai “ritual� kegiatan untuk memperingati hari jadi ini. Kami melihat sejak awal Oktober sudah banyak rangkaian kegiatan. Yang spektakuler tentu saja kirab Budaya Arya Wiraraja, yang sampai mendatangkan menteri sosial Khofifah Indar Parawansa. Selain memang kegiatan lain yang sudah diselenggarakan. Namun, hal tersebut hal wajar dilakukan, temasuk kabupaten lain dalam memperingati hari lahir. Bagaimana memaknai hari jadi Sumenep yang sesungguhnya, apakah dengan kegiatan itu? Tentu saja memaknai hari jadi bukan sebatas seremonial belaka seperti yang telah dilakukan dalam rangkaian hari lahir Sumenep ini. Juga, tidak hanya sebatas meniru pakaian yang biasa dipakai orang keraton pada zaman Aria Wiraraja dulu. Sebab, biasanya pejabat dalam peringatan hari jadi hanya sebatas berlomba untuk memakai pakaian keraton. Padahal, esensinya, pada momentum hari jadi ini diharapkan bisa meniru spirit atau semangat perjuangan Arya Wiraraja. Di mana Arya wiraraha memiliki semangat yang kuat untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Sebagiamana kita ketahui, Arya wiraraja merupakan politikus ulung yang ahli siasat dan bisa memprakarsasi lahirnya majapahit. Namun, tetap memperhatikan

32 PARLEMEN | OKTOBER 2016

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kinian, spirit perjuangan itu yang harus ditiru. Yakni, bagaimana bisa berjuang dengan maksud dan tujuan mensejahterakan rakyatnya. Apabila sudah berkaiatan dengan kepentingan masyarakat tidak boleh untuk mundur. Dan, harus memberikan pelayanan yang terbaik. Dari sisi pembangunan apa yang bisa diambil dalam rangkaian hari jadi ini? Arya Wiraraja juga memiliki peran dalam proses pembangunan Sumenep. Memimpin bukan sekadar peminpin namun juga memberikan peran yang signifikan dalam pembangunan daerahnya. Tidak hanya sebatas pembangunan fisik melainkan juga pembangunan non fisik, yakni manusiawinya. Kalau pembangunan fisik kami kira sudah berjalan, dan bahkan sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok desa. Namun, dalam proses pembangunan manusia yang berkarakter tentu masih perlu dipertanyakan. Salah satunya, bagaiman bisa manusia bersifat sederhana dan tidak ambisi. Sebab, hal itu sudah ditunjukkan oleh Arya Wiraraja meski pintar ternyata mau menerima hanya menjadi Adipati saja. Dengan kata lain, yang harus diambil bukan seremonial yang terkesan hura-hura saja. Melainkan spirit perjuangkan dan kedekatannya dengan masyarakat itu jauh lebih penting. Arya Wiraraja juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyatnya. Nah, pemimpin yang ada di Sumenep juga harus dekat rakyatnya. Setidaknya bisa mengetahui kepentinga rakyat.

Pada akhirnya program yang termaktub dalam APBD Sumenep bisa diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat, bukan elit. Pesan apa yang ingin disampaikan, termasuk harapan pasca pesta rakyat hari jadi Sumenep ini? Sebagai legislator tentu saja memiliki harapan besar terhadap pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh KH. A. Busyro Karim dan Achmad Fauzi ini. Setidaknya spirit kegigihan Arya Wiraraja ini menjadi cambuk bagi pemkab Sumenep untuk berbenah dan berjuang menuntaskan pembangunan di kota Sumekar. Pembangunan yang menyeluruh dan komprehensif. Pembangunan yang tidak stagnan, melainkan ada terobosan baru dalam berbagai aspek. Sehingga, keberadaan kabupaten Sumenep ini tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Apalagi, wisata yang sudah mulai membumi dan dikenal warga seluruh nusantara dan dunia. Selain itu, hari jadi juga harus dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi yang dimiliki. Mulai dari wisata, kuliner dan yang lainnya. Sehingga, keberadaan anggaran untuk kegiatan hari jadi ini tidak mubazir. Akhirnya, manfaat yang didapat ada. Stigma masyarakat bahwa kegiatan hari jadi hanya sebatas hura-hura tidak akan muncul ke permukaan. Sekali lagi kami tegaskan, tergantung bagaimana pemerintah bisa mengemas pesta hari jadi menjadi bermanfaat untuk semua, khususnya warga Sumenep. Jika tidak memberikan manfaat, mendingan diarahkan kepada kegiatan lain. Terakhir, bagaimana mengaktualisasikan spirit Hari jadi untuk anggota DPRD? Kami kira spiritnya tetap bermuara kepada Arya Wiraraja, dan sangat relevan bagi kalangan politisi. Apalagi, Arya merupakan ahli strategi dan siasat dalam memprakarsasi beridirnya majapahit. Kalau dalam konteks ke dewanan, maka kita sebagai anggota dewan dituntut untuk memiliki terobosan (mungkin siasat) khususnya mensinergikan program kerakyatan dengan eksekutif. Sebab, anggota dipilih oleh rakyat, tentunya harus memiliki tumbal balik berupaya yang bermuara pada kesejahetraan sosial. Siasat dalam kontek harus dikonotosikan kepada yang positif, program kesejahteraan masyararakat. (*)


LEGISLATOR

Mengabdi Setulus Hati “Dari rakyatlah kita berasal, untuk rakyatlah kita mengabdi� Ungkapan H. Zainal Arifin SH, legislatif yang selalu dekat dengan rakyat saat mengawali perbincangan dengan Parlemen tentang tugasnya wakil rakyat di parlemen.

PARLEMEN | OKTOBER 2016

33


Legislator

B

agi seorang Zainal, menjadi wakil rakyat itu bukan untuk menjadi tuan, tetapi menjadi pelayan. Pelayan harus siap melayani tuan. Perinsip seperti itulah yang Zainal junjung selama ia berada di panggung parlamen. Pengalamannya saat menjadi kepala desa menjadikan dirinya sebagai wakil rakyat yang tak biasa mengumbar janji. “Rakyat membutuhkan kesejahteraan. Rakyat tidak membutuhkan janji, yang mereka butuhkan adalah bukti. Bukan pula untuk tebar simpati. Seorang politisi harus tulus memberi dan mengabdi,” katanya. Kini, banyak orang mulai menjadikan politik sebagai aji mumpung. Sehingga mengbadi sambil tebar simpati agar nanti terpilih lagi.Namun, setelah terpilih, mereka lupa seperti yang ia janjikan saat kampanye. Sebab mereka terjun dalam panggung politik tak lebih hanya mencari kekuasaan dan harta. Iya, pemikiran semacam itu hampir menjadi pemikiran banyak politisi di negeri ini. Tetapi pemikiran seperti itu tak sedikitpun terlintas dalam benak H. Zainal Arifin, SH, politisi dari PDI Perjuangan, daerah pemilihan (Dapil) 4 Kecamatan Rubaru, Ambunten, Dasuk, dan Pasongsongan itu. “Sejak awal yang tegaskan bahwa saya terjun dalam panggung politik tak lebih hanya ingin mengabdi, bukan untuk mencari kekuasaan dan harta, termasuk untuk memperjuangkan hakhak rakyat kecil, agar rakyat bisa sejahtera dalam hidupnya,” ucap pria asal Sumenep, 15 Maret 1971. Memang, jauh sebelum jadi politisi, mantan Kepala Desa Tambak Agung Tengah itu dikenal sebagai sosok orang yang sering membantu orang banyak, baik soal pupuk, kesehatan maupun di bidang pendidikan. Bahkan dirinya sudah banyak memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Misalnya membantu orang sakit, membantu biaya pendidikan anak-anak yang tidak mampu atau

34 PARLEMEN | OKTOBER 2016

yatim piatu. Tak salah, hingga saat ini, kebiasaaan itu semakin tertular, hingga selalu membuat tetangganya merasa nyaman, aman dan senang. Tak hanya itu, selama dirinya masih mampu, ia tak pernah merasa lelah untuk membantu masyarakat, bahkan mudah ditemuai dimana saja, tak ada sekat, apalagi mempersulit ketika hendak bertemu dengannnya. Kini, ia benar-benar terbukti memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan terus mengawal apa yang dibutuhkan masyarakat. Selain memperjuangkan infrastruktur jalan di daerah pemilihannya, Zainal juga membantu anak-anak yang kurang mampu. “Ini memang bukan bidang saya di DPRD, tetapi membantu anak yang kurang mampu merupakan tanggung jawab sosial sebagai anggota DPRD,” ucapnya. Kenapa banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah? Faktornya adalah ekonomi orang tua yang tidak mampu. Apa yang dilakukan Zainal itu teringat kepada kondisinya saat masih kecil. Konon, saat masih kecil ekonomi orang tuanya dulu belum mapan seperti sekarang ini. “Saya nyaris tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP pada waktu, sedih rasanya. Makanya, pengalaman saya tak mau dialami oleh anakanak yang lain,” kenangnya. Untuk itu, lelaki yang telah dikarunia dua orang anak tersebut, membantu pendidikan prioritas utama Zainal saat ini. Selain itu, ia juga hendak terus bersama rakyat kecil. Bahkan pintunya akan selalu terbuka bagi siapa saja yang hendak bertemu. “Silakan kapanpun selama saya masih mampu, pintu rumah saya terbuka bagi siapa saja, sebab saya mengerti kondisi masyarakat Sumenep yang sebenarnya, makanya prinsip saya dalam hidup ini khoirunnas anfa’uhum linnas, sebaik-baik manusia apabila dalam hidupnya bermanfaat bagi orang lain,” suami HJ. Rohatin Zain. Bukan Sekadar Sensasi Sebagai politisi yang berbekal pengalaman menjadi kades dan punya pengetahuan tentang hukum, Zainal tak ingin disebut sebagai

Saya nyaris tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP pada waktu itu, sedih rasanya. Makanya, pengalaman saya tidak boleh dialami oleh anak-anak yang lain.


Legislator

politisi instan, tetapi benar politisi yang berpengetahuan. Dan itu terbukti dari caranya di memandang panggung politik masa kini. Hemat Zainal, alih-alih menjadi ujung tombak emansipasi, politik justru menjadi ajang masturbasi para pemimpin pemerintahan. Untuk itulah, menjadi politisi sebenarnya tidak mudah. Sebab menjadi politisi itu tidak sekadar mencari citra dan kuasa, termasuk pula tak mencari sensasi. Menjadi politisi adalah mengatur negara. “Namun, kini esensi politik telah terciderai oleh masturbasi politik. Esensi dari masturbasi adalah stimulasi. Iya, stimulasi tersebut diarahkan pada satu titik yang menciptakan sensasi. Biasanya adalah alat kelamin. Tujuan dari masturbasi adalah mencapai ejakulasi atau orgasme. Begitulah potret politik masa kini,” ucapnya dengan nada serius saat ditanya tentang pengetahuan politik. Masturbasi politik itu, kata

bapak dua anak itu, tak lebih hanya sebentuk politik semu. Tidak ada intimitas antara rakyat dengan para wakilnya. Yang ada adalah relasi yang saling membendakan, atau reifikasi. “Indonesia kini seperti sebuah rumah tangga, di mana suami dan istrinya masturbasi sendirian, bahkan ketika mereka bersama di tempat tidur,” jelasnya kepada Koran Madura. Padahal, dalam hematnya, rumah tangga semacam itu tidak akan bertahan. Sama seperti Indonesia tidak akan bertahan, jika hampir semua wakil rakyat dan pemimpinnya adalah seorang masturbator. Untuk melampaui masturbasi kita perlu melihat apa yang esensi, dan melepaskan apa yang semu. “Indonesia bukanlah hasil dari masturbasi, melainkan dari mimpi yang coba diwujudkan dengan darah dan keringat oleh para pendiri republik ini. Jangan biarkan itu lenyap ditelan kesemuan,” paparnya. (*)

PARLEMEN | OKTOBER 2016

35


SOSOK

Belajar Menghargai

Setiap Kegagalan “Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segi tiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, berati perjuangan kita masih belum selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat�.

T

entu masih segar dalam ingatan kita tentang Pidato Bung Karno saat HUT Proklamasi kemerdekaan bangsa ini. Apa yang Soekarno katakan di atas seolah menyiratkan semangat juang anak bangsa. Soekarno mengingatakan bawah perjuangan itu ternyata masih belum usai. Maka berjuanglah sejauh mana kita bisa berjuang. Jika kalian punya mimpi dan obsesi besar, maka perjuangkan impian itu, jangan mudah menyerah. Jika gagal, bangkit dan coba lagi. Percayalah bahwa impian itu saat waktunya tiba pasti akan tercapai, yang penting kuncinya punya tekad yang kuat walaupun tidak mudah berjuang dalam era kekinian.

Intan Kusuma Dewi sepertinya sangat termotivasi pada kata-kata Bung Karno di atas. Kini, ia telah berani melawan arus hidup yang penuh tantangan. Ia seolah tak mau melihat masa depan dengan mata buta. Baginya, masa yang lampau itu berguna sekali untuk menjadi cermin masa yang akan datang. Sehingga perempuan kelahiran tersebut ingin sekali meneguhkan semangat untuk mengejar mimpinya. “Memang sih tak mudah untuk berjuang, tetapi saya yakin setiap perjuangan tidak akan pernah sia-sia,� ucapnya. Memang orang-orang hebat pada zamannya mampu menorehkan sejarah lewat perjuangan yang panjang dan penuh liku. Albert Einsten misalnya, punya banyak kisah kegagalan sebelum dia mampu membuka

36 PARLEMEN | OKTOBER 2016

tabir rahasia alam hingga ia diadikan oleh zaman. Seorang Ibnu Zuhr tak akan menjadi dokter muslim terhebat di zaman keemasan, jika ia tak bersabar berjuang

membuat dalam membuat metode bedah manusia dan autopsi, Gus Dur pun takkan pernah pula diabadikan oleh sejarah jika ia tidak pernah merasakan proses yang panjang dan


Sosok

berliku. “Setiap orang boleh bermimpi dan setiap orang juga berhak mewujudkan setiap mimpinya. Silakan bayangkan anak-anak hebat itu yang memiliki keinginan besar untuk bermimpi, tapi mereka tidak punya apa-apa, bahkan terkadang untuk makan dan sekolah mereka mengharapkan kebaikan dari hamba Allah lain yang jauh lebih beruntung dari mereka. Apa kita sebagai orang yang lebih sempurna dari mereka malah kalah dari mereka yang tidak punya keistimewaan hidup,” jelas salah satu Dosen Matematika di salah satu kampus di Sumenep itu. Sosok janda beranak dua itu, ingin mengatakan kepada kita semua bahwa seharusnya anak-anak yang berjuang tanpa keistimewaan itu menjadi energi positif yang mengalir dalam darah kita. “Saya selalu belajar

dan termotivasi dari mereka. Seolah mereka tetap tersenyum dalam setiap keadaan, bahkan menganggap bahwa hal yang sekarang mereka jalani adalah serangkaian perjalanan untuk meraih kesuksesan kelak,” terang perempuan yang masuk 20 wanita inspiratif di Indonesia itu. Oleh karena itu, Intan ingin selalu belajar menghargai setiap perjuangan, ia percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang siasia. Perempuan yang traveling itu tak pernah merasa gagal dalam melakukan setiap perjuangan, karena perjuangan yang ia jalani adalah serangkaian cerita meraih mimpi. “Setiap aku merasa berat menjalani cerita perjuanganku hingga selalu bertemu dengan kegagalan, aku selalu memilih untuk sendiri dan bersujud pada Allah, aku mengingat perjuangan-perjuangan orang hebat yang tak mudah. Karena belajar

menghargai kegagalan adalah kunci sukses untuk menuai kesuksesan di masa mendatang,” akunya. Perempuan yang baru launching buku 20 wanita inspiratif tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa “Man Jadda Wa Jadda”, selama ada kemauan disitu pasti akan ada jalan. “Maka jangan pernah lupa libatkan Allah dalam setiap perjuanganmu. Karena kita tanpaNya hanyalah hidup yang ilutif, tak terarah dan tak bertujuan,” imbuhnya. Dalam aktivitasnya sebagai dosen, ia punya impian besar untuk menjadi perempuan yang dicatat oleh sejarah. Sebab ia sadar bahwa tidak selamanya titel sarjana itu menjadi tolak ukur untuk menjadi orang hebat. Karena orang hebat itu bagi Intan bukan ditentukan oleh titel, tetapi mereka yang punya kreativitas dan keterampilan. (*)

Dosen

Intan Kusuma Dewi PARLEMEN | OKTOBER 2016

37


ARTIKEL

Jebakan “Negara Tuhan” Oleh : Ahmad *

P

aket formalisasi syari’at dan Khilafah Islamiah atau “Negara Tuhan“ setidaknya telah berhasil membentuk opini publik muslim Indonesia sebagai suatu nilai ajaran Islam yang sempurna yang wajib di perjuangkan dengan berdarah – darah. Sebagai solusi terakhir dan terbaik atas kegagalan sistem “ kafir “ Barat atau sistem atheis Soviet. Semua ajaran di luar formal syari’at dalam paradigma ini dituduh tidak sesuai dengan prinsip – prinsip fundamental Islam. Bahkan, dibilang sebagai sistem sesat yang menyengsarakan. Pengikut ajaran di luar formal syari’at adalah kafir, murtad, pengacau dan melawan islam. Serta halal untuk pertumpahan darah dan menghilangkan nyawanya. Demikian itu sering kita dengar dari pendapat sempit berbagai oknum golongan kanan Islam garis keras (Islam politik) atau kasus yang akhir – akhir ini masih hangat adalah gerakan para aktivis Negara Islam Indonesia (NII) yang melakukan pencucian otak serta aksi bunuh diri para teroris yang mengatasnamakan Islam. Setelah dilakukan penelusuran dark side sejarah, ditemukan bahwa kanan Islam adalah ideologi Islam politik yang menjadi aktor devil’s game bersama Amerika Serikat untuk menghancurkan Uni Soviet. Einsenhover, presiden AS, menjalin kemesraan politik dengan raja Saud, Saudi Arabia. Einsenhover juga mengkampanyekan kepada negara – negara Timur Tengah lain akan diberi bantuan dana dan suplai senjata tempur bagi negara Timur Tengah yang mau bersama Amerika melawan Soviet.

38 PARLEMEN | OKTOBER 2016

Koalisi “ permanen “ keduanya memberikan semangat bagi Saudi untuk memobilisasi gerakan kanan Islam militan dalam jumlah besar dengan komando teologis. Yakni, agama atau dalih formal syari’at Islam dijadikan legitimasi dalam menggerakan masa militan demi menghancurkan kekuatan – kekuatan sosialis dan pro nasionalisme dibelahan negara manapun. Komando politik teologis ini sangat hebat karena dilegitimasi oleh payung “Negara Tuhan“ dan memperjuangkan “Mandat Tuhan“ lewat formal–formal syari’at demi mendirikan imperium Khilafah Islamiyah dunia. Gerakan pejuang formalisasi syari’at dan Khilafah Islamiah di Indonesia merupakan strategi politik (politisasi) agama demi mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh gerakan kanan Islam. Yakni, penguasaan wilayah Indonesia menggunakan jalur ideologi ekstrim. Ironis, sungguh gerakan ini sangat bertentangan dengan nilai– nilai negara Pancasila yang sangat menghormati dan toleran terhadap multi perbedaan. Kanan Islam, yang menghembuskan virus anti pluralisme agama jika dibiarkan saja, dalam suatu masa akan meruntuhkan kesatuan dan persatuan Indonesia yang di bangun atas dasar ikatan multi agama, kepercayaan, bukan penganut aliran kepercayaan “atheis“, adat, suku,

warna kulit, dsb. Kadang kita terlalu lugu memahami fenomena gerakan keagamaan yang mengusung isu kampanye tersebut. Misalnya, formalisasi syari’at yang menjadi satu paket dengan promosi khilafah / daulah islamiah. Dengan lugu, kampanye itu di anggap benar – benar sesuai tata nilai keislaman yang ada pada masa Rasul saw dan sahabat. Terbuai iming – iming bahwa formalisasi syari’at dan khilafah adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan problem bangsa. Masyarakat Islam masih mudah diperdaya menggunakan segala sesuatu yang di beri simbol Islam atau Islami. Logikanya, segala yang Islami akan memudahkan jalan hidup dan merupakan tiket kilat khusus masuk surga. Formalisasi syari’at bukan nilai atau ajaran tentang kebaikan dan solusi masalah bangsa dan keumatan. Melainkan, ibarat sebuah jebakan. Kita tahu, jebakan adalah senjata rahasia (bom) dalam peperangan fisik, ketika diinjak atau ditekan maka akan menimbulkan ledakan. Akibatnya, salah satu bagian tubuh hilang, bahkan lebih buruk nyawa melayang. Demikian halnya jebakan formalisasi syari’at, ketika Indonesia menerapkan formalisasi syari’at sama halnya menginjak jebakan dalam peperangan yang dipasang musuh. Apa konsekuensinya jika Indonesia menginjak jebakan itu? (Aktivis Keagamaan)


ARTIKEL

Restorasi Semangat Juang Kaum Muda Oleh : Alif Rofiq*

K

aum muda adalah aset bangsa. Mereka adalah penerus bangsa dan indikasi keberlangsungan hidup selanjutnya. Bahkan mereka merupakan generasi yang diharapkan mampu menjadi tumpuan dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Dengan sebuah statemen bahwa kaum muda tidak boleh sekadar tampil gaya, foya-foya, hura-hura, termasuk mengikuti alur jalan globalisasi adalah lampu kunging yang perlu jadi refleksi. Sebab pemuda adalah aset bangsa. Sebagai aset bangsa, maka pemuda mulai berpikir untuk memupuk diri ikut urun rembuk soal masa depan bangsa. Salah satunya, dengan cara membangun karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan generasi muda harus dimulai sejak dini, baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat. Tertapi agar hati mereka tak mudah tercuri, pemuda harus punya wadah yang kuat. Sebab dalam wadah (sebut organisasi) itu, kita akan diajarkan tentang substansi proses. Dalam organisasi pula, terjadi proses kaderiasi. Sehingga apabila proses kaderisasi berjalan secara berjenjang dan bertahap, maka organisasi tersebut akan mampu melahirkan calon pemimpin yang matang. Generasi muda memiliki posisi yang penting dalam keutuhan negara, karena mereka menjadi poros bagi punah atau tidaknya sebuah Negara. Kaum muda adalah penerus dan pewaris bangsa di negeri ini. Sebab baik buruknya bangsa

ini ke depan tergantung kepada bagaimana generasi mudanya. Generasi muda yang memiliki kepribadian yang kokoh, memiliki semangat nasionalisme dan karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya. Itulah substansi menjadi pemuda. Generasi muda yang memiliki dan menguasai pengetahuan dan tekhnologi untuk bersaing dengan bangsa lain dalam tataran global, akan tergantung kepada apakah generasi mudanya berpikir positif untuk melahirkan karya-karya nyata dan monumental, yang nantinya akan membawa pengaruh dan perubahan yang besar bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Tapi kenyataan yang ada saat ini, generasi muda kita terlalu larut dalam gaya hidup modern sehingga mereka mudah terjebak dalam pengaruh keseksian globalisasi. Sehingga membuat mereka hilang karakter dan jati diri sebagai anak bangsa. Apalagi di era globalisasi ini banyak pemuda sudah lupa bermimpi, bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki idealisme. Lunturnya idealisme dan karakter pemuda tersebut bisa saja karena mereka tidak dipersiapkan kompetensi sebagai bekal kaum muda dalam menghadapi persaingan global. Ketika mereka terbentur dengan masalah, disinilah mereka akan berusaha mencari jalan keluar pintas, meski hal tersebut bertentangan dengan norma-norma

yang ada. Menurut saya ini menjadi salah satu penyebab generasi muda kita tidak memiliki idealisme dan karaktek yang kuat. Kita bisa saksikan kasus-kasus yang membelit anak-anak muda kita tak lepas dari narkoba, tawuran, miras, dan lainnya. Ini beberapa contoh pemuda yang kehilangan rasa membangun bangsa ini. Padahal mereka adalah bibit-bibit unggul penerus bangsa. Seharusnya mereka lebih diasah lagi. Namun, pergaulan yang salah telah menjebak mereka dalam kegiatan yang merugikan. Jika boleh mengajukan solusi, pada momentum Sumpah Pemuda tahun ini perlu ada restorasi semangat juang kaum muda mengingat gempuran globalisasi kian gencar mengalir. Sehingga ketika restorasi semangat juang itu tumbuh, maka akan muncul kaum muda yang memiliki integritas moral yang tinggi, serta kepedulian terhadap kondisi masyarakat, bangsa dan negara. Ingat, Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap 28 Oktober itu bukan hanya simbol saja, tetapi perisitiwa itu merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Seperti kita telah ketahui, ada tiga butir penting Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Tiga hal inilah merupakan faktor penting bagi negara kita. (Ketua PC PMII Sumenep) PARLEMEN | OKTOBER 2016

39


KOLOM

Ibarat Panggung Sandiwara Oleh: Syamsuni*

“Bagaimana anda melihat Indonesia 100 tahun lagi?”

T

anya salah satu dari teman saya waktu itu di forum diskusi tentang pemberantasan pungli. “Indonesia tidak akan sampai berumur 100 tahun lagi. Indonesia hanya akan tinggal sebuah nama, sebab tikus sudah lebih agung dari para nabi dan malaikat”. Jawab salah seorang pemateri. Terbesit dalam benak saya tentang jawaban itu. Pikiranku terguncang dan langsung menemukan satu alasan. Mungkin Indonesia yang kita cintai tidak lagi seagung dulu, rumah ini sudah kotor dan bising. Korupsi telah menjamur, bahkan menggurita. Mata kita semakin lama melihat ketika penyakit pungli kian kronis, dari hulu ke hilir. Bahkan tanpa rasa malu dilakukan oleh pejabat negara. Sungguh, sebuah fenomena yang menyayat hati. Tanpa rasa “malu” mereka asyik makan uang rakyat. Kini, tak ada lagi yang bisa diharap dari negeri ini. Semuanya sibuk membangun istana. Uang adalah segalanya. Sungguh, kita dibuat “ngeri” dengan kondisi bangsa hari ini, saya pun hanya bisa menatap lesu melihat Indonesiaku berada pada

40 PARLEMEN | OKTOBER 2016

peristiwa yang menyedihkan. Entah mengapa, saya kok merasa tidak tega melihat drama pementasan ini belum jua usai. Seakan-akan negeri ini ibarat panggung sandiwara. Ada yang jadi pengemis, pengangguran, pengamen, pengusaha, wakil rakyat, menterimenteri, sekolompok mahasiwa, dan aktor penegak keadilan. Secara seksama para aktor-aktor ini mengikuti alur dari drama ini. Namun sungguh aneh ketika tokoh antagonis dan protagonis ambigu. Mungkin karena aktor itu makhluk bermoral ambigu. Sehingga, drama ini pun tak ada akhirnya, terus menerus beradegan tiada henti. Begitulah kondisi Indonesiaku saat ini. Semua yang ku lihat dan ku telan tiap hari di berita-berita, Indonesia ibarat makhluk “cacat”. Saya dengar, Indonesia dihina, dicela, dan dicerca tiada habisnya. Mungkin benar perspektif majalah time 10 tahun yang lalu saat era reformasi bergulir. Menurutnya, Indonesia adalah negeri “dengan peradaban lebih tua dari Britania Raya” tak lain adalah sekumpulan bandit yang saling penggal kepala, baku hantam cari kuasa, koruptor membabi buta dan pemusnah etnis sudah biasa. Kini, fakta 10 tahun lalu kembali menggelinding, ibarat bola salju, makin meluas. Bahkan tak tanggungtanggung drama pementasan ini semakin dipoles sedemikian rupa. Adegan demi adegan kian kompeks, berjalan dengan dimotori oleh teks naskah drama yang telah dibuat. Hampir dari adegan ini memerankan adegan yang begitu menyedihkan. Tidak hanya baku hantam aku kira, tetapi lebih parah dari itu. Belum lagi, mereka yang kuat dengan hukum rimbanya. Seakan ia berucap “hai yang kecil, kau akan tergilas, dan sekarang aku yang berkuasa”. Memang kedengaranya kurang mengenakkan, nampak ada ketidakadilan, tapi begitulah hukum rimba. Yang kecil

akan tergilas, dan yang besar akan semakin berkuasa. Orang bilang, Indonesia adalah negara demokrasi. Tetapi dimana letak demokrasi yang sebenarnya ketika korupsi membabi buta, mereka yang punya peran di drama ini hanya dimonopoli oleh adegan para koruptor. Demokrasi telah berdetak dan wajahnya pun tak lagi ayu. Rumah yang dulunya indah, ramah, punya budaya halus, kini tak lain hanya mitos belaka. Indonesia adalah “rumah koruptor”. Terlalu lancang mungkin kalau Indonesia disebut sebagai rumah koruptor, namun tak dapat disangkal, Indonesia kini sebuah bangsa yang tak dapat dipercaya. Penyakit yang didera bangsa kita bukan penyakit biasa, penyakit itu kian kronis dan menjalar hingga ke pori-pori. Kejujuran dan kebohongan sama saja. Sulit membedakan mana yang disebut jujur dan mana yang disebut bohong. Salah jika harus dikatakan bahwa kini, keduanya sudah mengalami kekaburan makna. Kejujuran adalah kebohongan dan kebohongan adalah kejujuran. Keduanya pun saling sikat-menyikut. Sama-sama ingin dikatakan kuat. Tapi sepertinya, keduanya hampir menjadi “teman baik” dan “berkoalisi”, untuk sementara “kebohongan” yang paling jaya. Kebenaran kalah pamor, yang dulu dielu-elukan kini riwayatnya sayu. Buat apa menjadi orang jujur jika tak menjamin sejahtera. Begitulah kira-kira bagi mereka yang “sesat”. Kita berharap, rasa malu mulai ada, biar seabrek kelebihan yang kita miliki itu punya daya saing Kita mungkin berlajar “berani malu”, jauh sebelum ada Satgas Saber Pungli, Polri tidak segan-segan menyapu bersih praktik pungli di lembaganya. Bahkan terungkap 235 kasus pungli yang berhasil dibersihkan. Patut diteladani, karena tak mungkin kotoran itu dibersihkan dari sapu yang kotor? (Pimred Majalah Suluh Madura)


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

PARLEMEN | OKTOBER 2016

41


Bupati (A. Busyro Karim) dan Wakil Bupati (Achmad Fauzi) Sumenep saat melihat Piala Adipura Buana di sela-sela apel. Tahun 2016, Sumenep kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat Nasional bidang kebersihan .

42 PARLEMEN | OKTOBER 2016

Parlemen oktober 2016  
Advertisement