Page 1

Edisi 10/ Oktober 2015

Majalah bulanan dprd sumenep

laporan utama

Hari Jadi:

Refleksi Berbenah Jati Diri

Wakil Ketua Komisi I H. Abd. Hamid Ali Munir, SH :

Orangtua, Inspirasi ke Panggung Politik


BUPATI A Busyro Karim bersama Ketua DPRD Herman Dali Kusuma di stand Pameran Pembangunan DPRD

BUPATI A Busyro Karim usai meninjau stand pameran pembangunan DPRD

gallery (butuh foto + caption)

BUPATI A BUSYRO KARIM meninjau stand pameran pembangunan DPRD dalam rangka hari jadi Kabupaten


PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Review 2 Pembahasan Perubahan APBD 2015 Tuntas Editorial 3 Suara Rakyat

Wawancara 12 Refleksi Hari Jadi Sumenep Respon 14 fokus 13 Selesaikan Evaluasi Gubernur di Masa Transisi Legislator Darul Hasyim Fath

19

Photo Gallery

22

SOSOK 24 Seimbang di Tengah Dominasi Dinamika 26 Studi Banding 28 Kunker Baleg ke Maros Sulsel 32

Artikel 34 Kolom 40 Memotret DPRD Dalam Bingkai Demokrasi

www.dprd-sumenepkab.go.id

Pelindung: ketua dprd sumenep

4

Laporan Utama 6 Membuka Kembali Lahirnya Kabupaten Sumenep

Suara Desa

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep

Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

OKTOBER 2015

Parlemen

1


Review

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Pembahasan Perubahan APBD 2015 Tuntas Setelah melalui proses panjang dan pembahasan alot, DPRD Kabupaten Sumenep menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2015 ditandai rapat paripurna.

D

isektor anggaran belanja daerah pada Perubahan APBD 2015 secara akumulatif mengalami Penambahan dari semula sebesar Rp. 2 triliun 12 milyar 685 juta, setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran bertambah sebesar Rp. 193 milyar 713 juta atau naik 9,62% menjadi sebesar Rp. 2 triliun 206 milyar 398 juta. Sedangkan disektor pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2015 juga mengalami penambahan. Yakni, penerimaan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 161 milyar 416 juta,setelah pembahasan Komisi dan Badan Anggaran, bertambah sebesar Rp. 137 milyar 318 juta atau naik 85,07% menjadi sebesar

2

Parlemen

OKTOBER 2015

Rp. 298 milyar 734 juta. Kemudian pengeluaran daerah yang awalnya Rp. 3 milyar 155 juta melonjak drastis Rp. 73 milyar 336 juta atau naik 2.324%,menjadi Rp. 76 milyar 492 juta 196 ribu 657 rupiah. Dari selisih Pembiayaan antara Penerimaan Daerah sebesar298 milyar 734 juta 726 ribu 172 rupiah dengan Pengeluaran Daerah sebesar 76 milyar 492 juta 196 ribu 657 rupiahterdapat Surplus sebesar 222 milyar 242 juta 529 ribu 515 rupiah. Dari Defisit anggaran antara pendapatan dan belanja sebesar Rp. 222 milyar 242 juta, maka ditutup dengan Surplus pembiayaan antara Penerimaan Daerah dengan Pengeluaran Daerah Rp. 222 milyar 242 juta. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Editorial

746 Tahun Terus Berbenah dan Instropeksi

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

U

sia 746 tahun Kabupaten Sumenep, tentu bukan usia muda lagi, tetapi boleh dikata sudah sangat sepuh. Karena jika dilihat dari sejarah berdirinya Kerajaan Soengenep atau Sumenep, justru jauh lebih tua dari berdirinya kerajaan Majapahit. Kerajaan Soengenep bila diukur dengan bertahtanya Arya Wiraja yakni pada tahun 1269, sedangan berdirinya Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Apalagi Arya Wiraja dikenal punya peran sangat penting terhadap berdirinya Kerajaan Majapahit yang berhasil mempersatukan Nusantara itu. Karenanya, keberadaan kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura ini peranannya selalu dan akan dipentingkan bagi kawasan Madura termasuk juga di tingkat regional dan nasional. Karenanya, sepatutnya di usai yang ke 746 Kabupaten Sumenep, juga harus sudah berfikir, dan mengevaluasi terhadap soal peran aktifnya pemerintah dan Dewan bagi masyarakat secara umum, terlabih kepada masyarakat Sumenep. Hari Jadi merupakan momen yang harus dimaknai sebagai perbaikan, walau dari perjalanan Kabupaten Sumenep dari tahun ke tahun bukan berarti

www.dprd-sumenepkab.go.id

tidak baik. Hari Jadi tentu juga tidak saja dijadikan sekadar peringatan atau momentum seremonial. Tetapi juga dijadikan sebagai momen untuk memposisikan diri dalam menuju Sumenep sejahtera, baik dari kalangan pemerintahan yakni eksekutif dan legislatifnya, tetapi bagi perkembangan kesejahteraan masyarakatnya secara luas. Lebih kongkrit lagi, melalui gedung legislatif diharapkan tumbuh gagasan baru, yakni dengan momen hari jadi akan terlahir sebuah kebijakan pembangunan yang benar-benar menunjukkan pro rakyat, serta tercapainya sebuah keinginan dari cita-cita luhur pendiri Kabupaten Sumenep ini yakni masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Momen 756 Hari Jadi Kabupaten Sumenep, juga berharap lahirnya gagasan baru melalui arena Gedung DPRD Sumenep pembangunan Sumenep ke depan, khususnya di sektor industri, ketersediaan lapangan kerja, pengembangan pendidikan serta tercapainya kesejahteraan yangt merata bagi warga Sumenep daratan dan kepulauan Sumenep. (*)

OKTOBER 2015

Parlemen

3


Suara rakyat

KPU Wajib Perangi Golput Pelaksanaan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 tidak lama lagi. Selain mempersiapkan logistik Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja keras memerangi golongan putih (golput), sebab selama beberapa kali Pemilu tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sumenep terbilang rendah. Pada Pilkada nanti, KPU wajib hukumnya perangi golput. (Masduki, Warga Kota Sumenep)

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Terima kasih. KPU sejak awal berkomitmen supaya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada di Sumenep tinggi, sehingga kami terus melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat termasuk kaum disabilitas. Namun, perlu diketahui, bahwa partisipasi pemilih tidak hanya tergantu pada intensitas sosialisasi, namun juga kepuasaan masyarakat atau pemilih terhadap produk pemilu juga memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi pemilih. (Ketua Komisioner KPU Sumenep, A Warist Umar)

Warga Disabilitas Minta Perhatian Pemerintah Terima kasih terhadap perhatian Pemerintah terhadap para penyandang cacat atau disabilitas khususnya di Sumenep yang kecenderungannya semakin baik. Namun, kami meminta ada program yang dicanangkan Pemerintah untuk disabilitas diarahkan pada kegiatan yang lebih inovatif dan kreatif, bukan semata-mata hanya bantuan uang. Tapi, yang paling dibutuhkan adanya pelatihan, bimbingan, dan atau kursus keterampilan, sehingga kami dengan kondisi fisik yang tidak normal bisa lebih kreatif dan produktif. Disamping itu, kami juga berharap penyandang disabilitas difasilitasi untuk mendapat pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuannya. (Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Sumenep, Suryati Ningsih) Di Dinas Sosial memang ada programkan untuk disabilitas. Diantaranya kepada 137 bantuan keuangan untuk penyandang cacat berat Rp. 300 ribu per bulan dan penyandang cacatproduktif di enam Kecamatan Rp 1 Juta per orang. Disamping itu, Dinsos juga melakukan rehabilitasi dan pembinaan keterampilan khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah-Sekolah luar biasa. (Kepala Bidang Rehabilitas Dinsos Sumenep, Zainurul Qomari)

4

Parlemen

OKTOBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


aghalicek

www.dprd-sumenepkab.go.id

OKTOBER 2015

Parlemen

5


Laporan Utama

Membuka Kembali Lahirnya Kabupaten Sumenep

Sumenep adalah nama salah satu Kabupaten diujung paling timur Pulau Madura, yang konon katanya merupakan Kadipaten berpangaruh atas lahirnya Kerajaan Majapahit dahulu. Berdirinya Kabupaten ini tak luput dari peran tokoh zaman kerajaan yang bijaksana dan pintar yakni “Arya Wiraraja”.

D

ari kabar yang berkembang di kalangan m a s y a r a k a t Kabupaten Sumenep, soal asal usul nama Sumenep masih terdapat perbedaan dalam memaknainya. Misalnya kalangan kelompok

6

Parlemen

terpelajar dan tinggal di sekitar pusat kabupaten Sumenep, umumnya menyebut dengan kata Sumenep. S e d a n g k a n masyarakat yang tinggal di pedesaan, menyebutnya dengan

OKTOBER 2015

kata “Songennep”. Namun dari sumber Pararaton disebutkan kata Songennep dikenal atau lahir lebih awal daripada sebutan Sumenep. Pararaton menyebutkan sejumlah bukti antara lain sebutan Songennep

lebih banyak dipakai atau dikenal oleh sebagian besar penduduk kabupaten Sumenep. Kemudian, pengarang buku sejarah dari Madura R. Werdisastro menggunakan istilah Songennep dalam bukunya berjudul “Babad Songennep”. Sementara

www.dprd-sumenepkab.go.id


PLH Bupati Hadi Sutarto mencakan naskah sambutan pada upacatra hari Jadi Kabupaten Sumenep didampingi sejumlah Anggota Forpimda bersama istri

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

sebutan Songennep kurang populer di masyarakat pedesaan Sumenep, (80% dari jumlah penduduk kabupaten Sumenep tinggal di desa). Untuk menyeragamkan penyebutan Sumenep, maka pada ada inisiatif untuk merubah nama Songennep menjadi Sumenep di zaman

www.dprd-sumenepkab.go.id

Arti yang kata lainnya juga menyebutkan bahwa Song berarti relung atau cekungan. Ennep berarti tenang. Jadi, Songennep berarti lembah, cekungan yang tenang atau sama dengan pelabuhan yang tenang.

OKTOBER 2015

Parlemen

7


Laporan Utama

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen SEKRETARIS Dewan Moh Mulki didampingi Kabag Humas Roisul Kawim menyambut Plh Bupati Hadi Sutarto pada Paripurna Istimewa Hari Jadi

penjajahan Belanda. Perubahan itu terjadi pada permulaan abad XVIII (1705), ketika Belanda memulai peran dalam menentukan politik kekuasaan pemerintahan di Madura termasuk Sumenep. Perubahan nama Songennep menjadi Sumenep, antara lain untuk penyesuaian atau kemudahan dalam pengucapan agar lebih sesuai dengan aksen Belanda. Bagi mereka lebih mudah mengucapkan Sumenep daripada melafalkan Songennep. Selian itu perubahan nama juga untuk menanamkan pengaruh kekuasaan Belanda terhadap Masyarakat Sumenep, sama seperti perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia.

Meski demikian, pengartian Moso Nginep dinilai tidak benar, sebab kitab Pararaton yang ditulis tahun 1475-1485 Arti Kata Dilihat dari arti katanya, Songennep sudah menuliskan nama adalah nama asal pada masa kuno. Songennep. Ini berarti Songennep menurut arti etimologis (asal-usul kata), yaitu :Song berarti nama Songennep sudah relung, geronggang (bahasa Kawi), lahir sebelum Ke Lesap Ennep berarti mengendap (tenang). Jadi, Songennep berarti lembah bekas menyerang Sumenep.

endapan yang tenang. Selain itu ada juga yang mengartiikan bahwa Song berarti sejuk, rindang, payung. Ennep

8

Parlemen

OKTOBER 2015

berarti mengendap (tenang). Jadi, Songennep berarti lembah endapan yang sejuk dan rindang. Arti yang kata lainnya juga menyebutkan bahwa Song berarti relung atau cekungan. Ennep berarti tenang. Jadi, Songennep berarti lembah, cekungan yang tenang atau sama dengan pelabuhan yang tenang. Dalam masyarakat Sumenep sendiri juga berkembang pengartian Songennep dibagi menjadiMoso ngenep.Moso dalam bahasa Madura berarti lawan atau musuh, Ngenep berarti bermalam. Jadi, Songennep berarti lawan atau musuh menginap atau bermalam. Cerita mengenai asalusul nama “Songennep� berdasarkan versi ini sangat popular di lingkungan masyarakat Sumenep. Cerita atau pendapat ini dihubungkan dengan suatu peristiwa bersejarah di Sumenep tahun 1750, yaitu saat diserangnya dan didudukinya keraton Sumenep oleh Ke Lesap yang berhasil menaklukkan Sumenep dan selama 1/2 bulan tinggal di keraton Sumenep. Karena peristiwa tersebut, maka dinamakan

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama Moso Ngenep yang artinya musuh bermalam. Meski demikian, pengartian Moso Nginep dinilai tidak benar, sebab kitab Pararaton yang ditulis tahun 1475-1485 sudah menuliskan nama Songennep. Ini berarti nama Songennep sudah lahir sebelum Ke Lesap menyerang Sumenep. Kitab itu menyatakan bahwa, Songennep berasal dari kata-kata Ingsun Ngenep.Ingsun artinya saya, sedangkan Nginep artinya bermalam. Jadi Songennep berarti saya bermalam. Pendapat ini kurang popular di kalangan rakyat dibandingkan dengan versi lainnya. Ada orang yang menghubungkan dengan peristiwa ini dengan kejadian 700 tahunyang lalu, ketika Raden Wijaya mengungsi ke Madura akibat dikejar-kejar Jayakatwang.

Kadipaten Sumenep

Saat itu Kadipaten Sumenep berada dibawah kekuasaan Kerajaan Singosari, dengan penguasanya Raja Kertanegara. Dengan demikian Arya Wiraraja dilantik oleh Raja Kertanegara, sehingga sumber prasasti yang berhubungan dengan Raja Kertanegara dijadikan rujukan

www.dprd-sumenepkab.go.id

bagi penetapan Hari Jadi Kabupaten. Sumber prasasti yang dapat dijadikan sebagai rujukan adalah prasasti antara lain, Prasasti Mua Manurung dari Raja Wisnuwardhana berangkat tahun 1255 M, Prasasti Kranggan (Sengguruh) dari Raja Kertanegara berangkat tahun 1356 M, Prasasti Pakis Wetan dari Raja Kertanegara berangkat tahun 1267 M, Prasasti Sarwadharma dari Raja Kertanegara berangkat tahun 1269 M. Sedangkan sumber naskah (manuskrip) yang digunakan untuk menelusuri lebih lanjut tokoh Arya Wiraraja, antara lain Naskah Nagakertagama karya Rakawi Prapanca pada tahun 1365 M, Naskah Peraraton di tulis ulang tahun 1631 M, Kidung Harsa Wijaya, Kidung Ranggalawe, Kidung Pamancangan, Kidung Panji Wijayakramah, Kidung Sorandaka. Dari sumber sejarah tersebut, maka sumber sejarah Prasasti Sarwadharma yang lengkapnya berangkat tahun 31 Oktober 1269 M, merupakan sejarah yang sangat signifikan dan jelas menyebutkan bahwa saat itu Raja Kertanegara telah menjadi Raja Singosari yang berdaulat penuh dan berhak mengangkat seorang Adipati.

Prasasti Sarwadharma dari Raja Kertanegara di Desa Penampihan lereng barat Gunung Wilis Kediri. Prasasti ini tidak lagi menyebut perkataan makamanggalya atau dibawah pengawasan. Artinya saat itu Raja Kertanegara telah berkuasa penuh, dan tidak lagi dibawah pengawasan ayahandanya Raja Wisnuwardhana telah meninggal tahun 1268 M. Prasasti Sarwadharma berisi penetapan daerah menjadi daerah suatantra (berhak mengurus dirinya sendiri) dan lepas dari pengawasan wilayah thani bala (nama wilayah/daerah saat itu di Singosari). Sehingga daerah swatantra tersebut, yaitu daerah Sang Hyang Sarwadharma tidak lagi diwajibkan membayar bermacam-macam pajak, pungutan dan iuran. Atas dasar fakta sejarah ini maka pelantikan Arya Wiraraja ditetapkan tanggal 31 Oktober 1269 M, dan peristiwa itu dijadikan rujukan yang sangat kuat untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Sumenep pada tanggal 31 Oktober 1269 M, yang diperingati pada setiap tahun dengan berbagai macam peristiwa seni budaya, seperti prosesi Arya Wiraraja dan rekan seni Budaya Hari Jadi

OKTOBER 2015

Parlemen

9


Laporan Utama

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Kabupaten Sumenep. (by : wartagiligenting. com)

Pidato Lengkap Ketua DPRD Hari Jadi Kabupaten Sumenep 746

Assalamu’alaikum wr. Wb. Kaatora dha’ se molja taretan Sekretaris daerah menangka plh. Bupate songennep. Kaatora dha’ se molja taretan Anggota forum pimpinan daerah Kabupaten Soengennep. Kaatora dha’ se molja taretan Ca kanca pimpinan sareng anggota DPRD Kabupaten Soegennep. Kaatora dha’ se molja taretan Asisten Sekda, staf ahli sareng Kapala SKPD e sakobengnga Kabupaten Soengennep. Bapak - bapak, ebu - ebu, para alim ulama sareng tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan organisasi profesi, lsm, rekan wartawan sareng para hadirin se emolja’agi allah swt. Para rabu se banget bungana. Pantes sareng banget bunga epon, badan kaula sadaje kengeng alampaagi takdir allah swt, bisa agin panggin e dhalem settong acara papanggin paripurna se ponjul DPRD Kabupaten Soengennep, Alhamdulillah kalaban samporna. Sholawat taslim kaator dha’ kanjeng rosul muhammad saw se nonton omadda nojju kasalameddan e dunnya kantos akherat,

10

Parlemen

OKTOBER 2015

KETUA DPRD Herman Dali Kusuma membacakan pidato

sareng abekta misi rahmatan lil ‘alamin. Para rabu se padha molja, Akadi se ampon kalampan deddhi adat tradisi sareng kabiasaan e sabban taonna e bumi somekkar paneka, ngaemodi hari jadi kabupaten sumenep se gadhuwan makna se sakalangkong tenggi sareng raja pagunaepon dha’ masyarakat sa Kabupaten Soengennep, otama epon kengeng nalektegi dha’ lalampan lalampan se maddek kantos soddhek Kabupaten Soengennep menangka bumi somekkar se paleng ekataresnae. Salaen makna kamaksod, e dhalem ngaemodi hari jadi gapaneka, jugan erengga sareng acara acara se sepat epon abento dha’ ka asreyan hari jadi kamaksod, antara epon : apel mandhira, kirap seni budhaja, pameran pembangunan, ziarah dha’ asta asta epon para rato, syukuran, lomba thong-thong, sareng kagiyadenkagiyaden laennepon. Rentengan-rentengan acara kamaksod, gaduwan settong tojjuwan badhi masamporna sareng nengkattagi parengeddhan hari jadi kabupaten sumenep se sajalan nilai-nilai kamoljaan sareng kaonaran budaja songennep se ekataresnae sa antero masyarakat songennep. Salaen dhari gapaneka, parengeddan hari Kabupaten Soengennep paneka se kapeng 746 taon 2015 aropaagi settong bujut kahormaden sareng dha’ pangaleburrepon masyarakat

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama kabupaten sumenep, kahormaden dha’ tokoh-tokoh masyarakat sareng se ngadek, maddek kantos dekdek, jugan tak kadinggelen para seppo se ampon nganggit sejarah pamarentaan sareng pambangunan e bumi somekkar paneka. Para rabu se banget bungana, Akadhi se ampon padha ngaonenge ja’ e tanggal 31 oktober 1269, lerres epon 746 taon se tapongkor, arya wiraraja se maddek menangka adipati e bumi somekkar paneka. Akadhi adipati se kabidhan se merte saantero Kabupaten Soengennep, arya wiraraja ngagunge panggaliyan, tekad, semangat sareng kuat kaangguy mamakmor bumi songennep badhi maraje tor majemjem sadaje masyarakat anglebat ehteyar-ehteyar adhesarragi pangalaman epon. Sejarah Kabupaten Soengennep se kantos samangken aomor 746 taon, tanto bisaos apareng settong hikmah sareng kamajuwan dha’ badan kaula sadeje menangka senoman se badhi nerrossagi jugan malastareyagi, abillai nerrossagi lalampan epon arya wiraraja e sabban sabban tareka pambangunan. Dhari gapaneka tanto bisaos banget

ekaparlo tekad kowat kagutong rojungan antara eksekutif, legislatif, yudikatif sareng sadaje kelompok masyarakat laennepon penojju gutong rojung sama ramba padha’a mengkes calana, kaangguy abillai pambangunan e kabupaten sumenep se asre paneka. Para rabu se padha molja, Saka’ dhinto rentengan ator se bisa badan kaule ngatorragi e dhalem kasempadan papanggin paripurna se ponjul DPRD Kabupaten Soengennep. Namong bisaos lebat parengedden hari jadi Kabupaten Soengennep se kapeng 746 paneka kengenga apareng contoh dha’ badan kaula sadaja, kaangguy terros abillai sareng mamaju pambangunan e dhalem pamarentaan sareng pambangunan pegunaepon abujuddagi tojjuwan se molja sareng andaddiyagi masyarakat adil, makmur, rajje tor molja. Amin ya robbal al amin... Aherrepon, mator sakalangkong sadaje kaparduliyan sareng bantowan epon, nyoon sapora sadaja kasalaan sae totor basa ponapa pole sola tengka se ampon kalampan. Wabillahit taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum wr. Wb. (*)

Dengan demikian Arya Wiraraja dilantik oleh Raja Kertanegara, sehingga sumber prasasti yang berhubungan dengan Raja Kertanegara dijadikan rujukan bagi penetapan Hari Jadi Kabupaten.

PLH Bupati bersama Pimpinan DPRD dan Perwakilan Forpimda foto bersama usai Paripurna Istimewa hari Jadi

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

OKTOBER 2015

Parlemen

11


Wawancara

REFLEKSI HARI JADI SUMENEP

t

anggal 31 Oktober 2015 genap usia Kabupaten Sumenep mencapai 746 tahun, sejak berdiri pada tahun 1269 Masehi. Sejumlah rangkaitan kegiatan yang digelar Pemkab Sumenep mulaui lomba, pameran pembangunan, pagelaran seni, dan budaya, bahkan upacara dan sidang paripurna dalam rangka peringatan hari jadinya ke 746 tersebut. Namun disisi lain, tentu Peringatan Hari jadi tidak hanya dijadikan ajarang rutin dan peringatan ceremonial semata yang terkesan membuang-buang anggaran. Momentum hari jadi hendaknya direfleksikan sebagai memomentun untuk menjadikan Sumenep lebih maju sekaligus menciptakan masyarakat Sumenep yang lebih sejahtera!. Lalu, bagaimana Legislatif menanggapi peringatan

12

Parlemen

OKTOBER 2015

hari jadi. Dan sejauh mana perkembngan Pembangunan Sumenep di usianya ke 746?. Berikut hasil wawancara Parlemen dengan Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Bagaimana tanggadapan anda terhadap Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke 746? Saya sangat apresiatif sekali dengan rangkaitan peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep ke 746 di tahun 2015. Peringatan hari jadi bukan hanya penting, tapi sangat penting untuk diperingatan sebagai wujud dari kecintaan kita terhadap daerah kita sendiri sekaligus dalam melestarikan tradisi dan mengenang jasa pendahulu yang membangun Kabupaten Sumenep. Hari Jadi Kabupaten secara rutin juga

diparipurnakan di DPRD. Bisa dijelaskan pak? Paripurna Istimewa hari jadi Kabupaten Sumenep merupakan agenda rutin setiap tahun sebagai bagian dari rangkaian hari Jadi khususnya tahun ini yang ke 746. Sehingga, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD mengagendakan Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan hari jadi. Pelaksanaannya memang dinilai berbeda dengan Paripurna biasanya, sebab dalam Paripurna Istimewa hari jadi menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Madura. Dan Paripurna ini juga simbol kemitraan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan Pemerintahan menuju Sumenep yang lebih baik. Di 31 Oktober 2015, genap usia Sumenep sudah mencapai 746 tahun, bagaimana pendapatan Bapak?

Rentang sejarah 746 tahun bagi Kabupaten Sumenep bisa dibilai usia yang sudah tua. Namun dibalik itu semua, selama ratusan tahun tersebut Sumenep kita mencatat Sumenep dipimpin oleh puluhan raja dan Bupati hingga sekarang. Tentu, para pemimpin atau penguasa di Bumi Sumekar ini telah banyak berkarya untuk kemakmuran masyarakat Sumenep. Mereka yang berbakti telah bekerja keras dan bertekad membangun daerah ini ke arah yang lebih baik demi mencapai kesejahteraan masyarakat kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, sangatlah patut jika berbangga terhadap mereka, kita berikan penghargaan yang tulus atas jasa dan pengab dian para tokohtokoh yang berjuang demi pembangunan di kabupaten Sumenep

www.dprd-sumenepkab.go.id


Wawancara termasuk kepada seluruh masyarakat dan aparat yang telah berbakti di kabupaten Sumenep. Harapan kita bersama, kiranya pengabdian dan hasil karya berharga yang diberikan kepada daerah ini menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita untuk meneruskan dan mewujudkan cita-cita luhur pendiri kabupaten Sumenep. Tapi, Di usianya yang ke 746 Tahun, bagaimana anda melihat perkembangan pembangunan? Diakui atau tidak, selama beberapa tahun terakhir banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Sumenep. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya prestasi dan penghargaan yang dikoleksi Pemkab baik diskala regional maupun nasional, bahkan internasional dibeberapa aspek dan bidang. Namun demikian, tentu masih banyak yang perlu dibenahi sebab prestasi yang dicapai masih jauh dari kesempurnaan. Dibalik prestasi tersebut terdapat aneka macam persoalan yang belum terselesaikan, diantaranya tidak meratanya mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, buruknya infrastruktur khususnya di Desa-Desa pelosok dan Kepulauan, termasuk sarana transportasi dan kelistrikan. Disisi lain, angka kemiskinan di Bumi Sumekar masih terbilang tinggi, angka keaksaraan fungsional tidak dapat ditekan secara signifikan, dan termasuk juga angka angka pengangguran. Ini yang saya kira kedepan, perlu terus diperhatikan oleh kita semua terumata pihak berwenang di

www.dprd-sumenepkab.go.id

Kabupaten Sumenep. Artinya, sejauh ini, upaya Pemkab Sumenep masih belum maksimal? Saya tidak mengatakan demikian. Pemerintah Kabupaten sudah berupaya keras supaya persoalanpersoalan yang belum itu selesai dan supaya daerah ini lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Hanya saja memang persoalan yang dihadapi daerah cukup kompleks diantaranya keterbatasan anggaran, sehingga persoalan tersebut memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Saya kira, banyak kebijakan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan dan telah memberikan perubahan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan aspek-aspek lainnya sehingga Sumenep berkembang lebih baik. Apa yang perlu ditekankan supaya hari jadi tidak terkesan kegiatan rutin dan ceremonial? Memang bahwa moment peringatan dan perayaan hari Jadi Kabupaten Sumenep jangan hanya menonjolkan kegiatan ceremonial dan formalitas semata. Saya bukan tidak sepakat dengan pakaian adat ala bangsawan kraton Sumenep, pagelaran kesenian, bahwa upacara hingga paripurna hari jadi dengan pakaian adat juga. Namun, lebih daripada itu semua, momentum hari jadi sangatlah tepat jika direfleksikan sebagai titik awal kesadaran kolektif semua komponen khususnya di pemerintahan, baik di tingkat kepemimpinan eksekutif Bupati atau Wakil Bupati dan Apaatur Pejabat Birokrasinya, juga para elit politik di legislative tentang

kETUA DPRD SUmenep

hERMAN dALI kUSUMA Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

semua permasalahan yang hari ini terasa berat dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan warga masyarakatanya, baik yang berkaitan dengan persoalan keadilan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Momentum Hari Jadi ini, apa pesan yang dapat anda berikan dalam rangka kemajuan Sumenep? Sangat penting pada momentum hari jadi Kabupaten yaitu bagaimana kita semua komponen terlebih pemangku kebijakan untuk selalu berfikir tentang keadaan hari ini, sekarang dan harapan di masa mendatang serta langkah-langkah strategis yang ingin dicapai dan diwujudkan dimasa depan.

Harapan kita bersama hasil refleksi saat ini membawa semangat pembenahan dengan tetap menjaga suasana yang kondusif di daerah kita karena dalam suasana yang aman, tenteram dan damai, kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Semua pihak hendaknya memiliki komitmen bersama untuk merumuskan langkah-langkah strategisnya mengatasi persoalan dan tantangan yang dihadapi tersebut secara professional, jujur, akuntable dan tak mencederai amanat dan kepercayaan rakyat. Selain itu pula momentum hari jadi ini juga harusnya menjadi starting point bagi pemegang amanat pemerintahan untuk justru bekerja lebih keras dan lebih cerdas. (*)

OKTOBER 2015

Parlemen

13


respon

Hari Jadi Jangan Hanya Sekedar Ceremonial

P

eringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep mendapat perhatian sejumlah pihak, tidak terkecuali dari kalangan penulis. Salah seorangpenulis asal Sumenep, Hasan Basri menyatakan apresiatif terhadap Pemkab Sumenep karena dianggap peduli terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi, bahkan mengenang pendahulu Bumi Sumekar melalui peringatan hari jadi. Namun demikian, Hasan mengingatkan peringatan hari jadi Sumenep, jangan hanya sekedar acara seremoneal, kemudian setelah momentum tersebut aktifitas kebudayaan tidak dijalankan. ”Saya tidak ingin pagelaran budaya yang menunjukkan penghargaan kita terhadap peninggalan pendahulu itu dilakukan musiman. Hanya pada hari jadi saja, sebab yang penting, bagaimana pemerintah dan masyarakat

S

mengimplementasikannya secara kontinue,”ujarnya. Hasan menyarakan, pada peringatan hari jadi jangan selalu menonjolkan acara proses saja. Pihaknya kurang sependapat dengan acara prosesi yang selalu dilaksanakan pada peringatan hari jadi sebab acara macam ini tidak diperlukan lagi, karena setiap tahunnya tidak ada perubahan. ”Jauh lebih baik menggali, melesatarikan dan mengembangkan seni budaya di masyarakat karena akar budaya masyarakat Sumenep cukup beragam,” ujarnya. (*)

Parlemen

B

udayawan Sumenep, Edi Stiawan menyatakan, peringatan hari jadi Kabupaten Sumenep ke 746 di tahun 2015 tidak hanya sekedar kegiatan yang sifatnya formil dan ceremonial semata. Sebab, Pemkab telah memperkenalkan generasi muda terhadap tokoh terdahulu yang memimpin Sumenep melalui peringatan hari jadi. Menurut Edi, pengenalan terhadap tokoh terdahulu seperti Arya Wiraraja sangat penting guna menginspirasi generasi muda khususnya di Bumi Sumekar dalam membangun daerahnya. Tidak sedikit, tokoh-tokoh terhadahulu yang mengukir prestasi, bahkan mencerminkan kepahlawanan yang perlu dijadikan contoh, walaupun tidak tercatat dalam sejarah nasional. “Kita masyarakat Sumenep sebenarnya tidak kekurangan stok tokoh-tokoh yang patut ditiru dan dicontoh. Mereka penting dikenalkan supaya generai muda sekarang dapat

bercermin bagaimana Arya Wiraraja misalnya dalam kemampuan berpolitik dan kenegarawan-nya misalnya,” kata Edi kepada parlement. Lebih lanjut, Edi menilai penting pada peringatan hari jadi digelar prosesi dan pawai budaya. Selain untuk memperkenalkan budaya dan sejarah cikal bakal berdirinya Sumenep, kegiatan tersebut dapat menjadi saran bagi para seniman menunjukkan eksistensinya. “Nilah tambahnya juga dengan hari jadi ini, seniman dapat belajar dan berlatih sekaligus menunjukkan kemampuannya. Dengan diberikannya ruang seperti itu, maka kesenian dan tradisi Sumenep akan tetap terlestarikan,” pungkasnya. (*)

Semangat Gotong Royong Hari Jadi

ekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Hadi Sutarto mengingatkan pada momentum hari jadi Kabupaten Sumenep ke 746 di tahun 2015 kepada seluruh elemen di daerahnya memelihara semangat gotong royong. Prilaku gotong royong merupakan salah satu syarat dari kemajuan suatu daerah. Untuk itu, lanjut Sekda, dalam Peringatan hari jadi Kabupaten di tahun 2015, Pemkab Sumenep mengambil thema ”Dengan Semangat Hari Jadi Kabupaten Sumenep Ke 746, Kita Tingkatkan Semangat Gotong Royong Menuju Sumene Yang Lebih Sejahtera”. Pemkab mengingingkan bahwa Thema tersebut tidak hanya menjadi selogan saja, tapi dapat diaktualisasikan

14

Bercermin Pada Tokoh Terdahulu

OKTOBER 2015

dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, selain karena budaya asli Indonesia, gotong royong merupakan inti sari pancasila yang menjadi modal sosial bangsa kedepan. Gotong royong akan berguna untuk membendung pengaruh modernisasi yang cenderung individualitas dalam pendekatan materialisme. Sekda juga berpesan semua pihak bertanggungjawab dalam memelihara semangat gotong royong. Pendekatan utama dalam gotong royong yaitu kebersamaan dalam bermasyarakat harus ditanamkan. ”Menubuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong ini bukan hanya tugas Pemerintah, tapi semua elemen termasuk masingmasing dari kita sendiri,” ucapnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


fokus

Selesaikan Evaluasi Gubernur Di Masa Transisi

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Suasana Rapat di ruang Paripurna DPRD Sumenep

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep A Busyro Karim-Sungkono Siddik yang berakhir 25 Oktober 2015 tidak membuat pembahasan Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2015 tersendat. Buktinya, DPRD tetap menindak lanjut hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda Perubahan APBD tersebut, walaupun Pimpinan Pemerintahan di daerahnya masih dijabat Pelaksana Harian (Plh) Bupati.

www.dprd-sumenepkab.go.id

S

esuai jadwal yang ditentukan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, pembahasan terhadap evaluasi Gubernur antara Badan Anggaran (Banggar) Legislatif dan Tim Anggaran (Timgar) Eksekutif berlangsung pada Jum’at (30/10/2015). Meski berlangsung alot, namun sejumlah catatan dan evaluasi Gubernur terhadap hasil pembahasan Perubahan APBD tersebut dinyatakan tuntas sesuai jadwal yang ditentukan. Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Hadi Sutarto menyatakan, pembahasan

OKTOBER 2015

Parlemen

15


Fokus hasil evaluasi gubernur atas perubahan APBD bisa dilakukan oleh pelaksana harian bupati dan jajarannya (tim anggaran).Namun, untuk penandatanganan hasil pembahasan bersama antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah atas evaluasi perubahan APBD itu harus dilakukan oleh penjabat bupati. “Kami yang saat ini juga sebagai pelaksana harian bupati tidak boleh menandatangani hasil pembahasan atas evaluasi gubernur. Itu sesuai hasil konsultasi kami kepada pihak terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya menerangkan. Sejak 25 Oktober 2015, masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015, A Busyro Karim-Soengkono Sidik telah berakhir.Sementara pelantikan Penjabat Bupati Sumenep, Sudharmawan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dijadwalkan pada 2

November 2015. ”Walaupun tindak lanjut dari Evaluasi Gubernur selesai dibahas di masa Pimpinan Plh, namun penandatangannya antara Pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah tetap dilakukanPjBupati,”ujarMantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep ini. Menurutnya, beberapa evaluasi atau Catatan Gubernur yang dianggap penting adalah tentang item belanja hibah pada Perubahan APBD 2015. Dalam evaluasinya, gubernur mengingatkan agar penerima dana hibah sosial harus berbadan hukum sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan tersebut, lanjut Sekda sempat menimbulkan adanya silang pendapat terutama antara Banggar dan Timgar. Pihaknya selaku Ketua Tim Tim Anggaran bersama sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab juga

telah berkonsultasi ke pihak terkait mengenai aturan tersebut. “Kami bersama pimpinan SKPD, juga beramai-ramai telah minta kepastian ke Gubernur apakah hibah bansos kembali kepada undang-undang 2003 atau Permendagri no 23 dan 39,” tuturnya. Hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar Timgar dalam Pembahasan bersama Banggar terhadap Evaluasi Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2015. ”Semuaya cleartidak ada masalah, ” ucap Sekda yang juga mantan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sumenep ini. Untuk diketahui, kekuatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 yaitu sisi pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 1 triliun 984 milyar. Sementara, di sektor anggaran belanja daerah Rp. 2 triliun 206 milyar 398 juta. Sedangkan disektor pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2015

PIMPINAN DPRD dari kiri ke kanan: Herman Dali Kusuma, Ahmad Salim, dan Mohammad Hanafi

16

Parlemen

OKTOBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


fokus

juga mengalami penambahan. Yakni, penerimaan daerah dianggarkan sebesar Rp. 298 milyar 734 juta, pengeluaran daerah Rp. 76 milyar 492 juta 196 ribu 657 rupiah. Dari selisih Pembiayaan antara Penerimaan Daerah sebesar298 milyar 734 juta 726 ribu 172 rupiah dengan Pengeluaran Daerah sebesar 76 milyar 492 juta 196 ribu 657 rupiahterdapat Surplus sebesar 222 milyar 242 juta 529 ribu 515 rupiah. Dari Defisit anggaran antara pendapatan dan belanja sebesar Rp. 222 milyar 242 juta, maka ditutup dengan Surplus pembiayaan antara Penerimaan Daerah dengan Pengeluaran Daerah Rp. 222 milyar 242 juta. DPRD Pastikan Awasi Pelaksanaan Program Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma menyatakan, Pimpinan DPRD melalui Badan Musyawarah (Bamus) langsung menindak lanjuti hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda APBD 2015. ”Setelah hasil Evaluasi itu turun, kami di DPRD langsung mengagendakan pembahasan supaya Perubahan APBD 2015 tidak semakin molor,” ujarnya. DPRD memang harus bergerak cepat untuk menindak lanjuti evaluasi Gubernur tersebut. Selain pembahasan perubahan

www.dprd-sumenepkab.go.id

Anggota Banggar H. Subaidi

APBD 2015 yang dinilai molor, pihaknya tidak ingin pelaksanaan program yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2015 itu tidak berjalan karena waktu pelaksanaannya yang mepet. Menurut Herman, Evaluasi Gubernur umumnya hanya permintaan penjelasan dan penegasan dibeberapa item Anggaran yang dialokasikan di Perubahan APBD 2015. ”Tidak ada yang signifikan sebab Evaluasi pak Gubernur umumnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu permintaan penjelasan,” ungkap Legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa ini. Namun, seluruh Evaluasi dan catatan Gubernur tersebut sudah diselesaikan melalui rapat Pembahasan Banggar dan Timgar. Bahkan, DPRD juga telah menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan Evaluasi Gubernur tersebut untuk kemudian disampaikan kembali ke Gubernur. Dengan tuntasnya hasil pembahasan terhadap Evaluasi Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2015 itu, maka sejumlah program atau kegiatan yang dianggarkan di Perubahan APBD dapat

OKTOBER 2015

Parlemen

17


Fokus

ANGGOTA Banggar H. Iskandar

dilaksanakan. Sejumlah SKPD tekhnis diharapkan dapat mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan tersebut. ”Kami juga berharap supaya SKPD tekhnis tidak asal-asalan dalam melaksanakan kegiatan. Jangan sampai karena waktunya yang mepet, lalu pekerjaannya kemudian asal kejar tayang,” himbaunya. Herman memastikan DPRD akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan khususnya yang dianggarkan dalam Perubahan APBD 2015. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol, DPRD akan melakukan pengawasan penuh, bahkan akan meninjau langsung pelaksanaan kegiatan khususnya

18

Parlemen

OKTOBER 2015

program fisik yang dilakukan intansi tekhnis. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program. Herman menyatakan DPRD akan membuka pintu selebar-lebarnya terhadap sejumlah laporan atau aduan mengenai pelaksanaan program APBD yang ditengarai menyimpang. ”Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan tentu sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tidak asalasalan, apalagi pelaksanaannya menggunakan anggaran rakyat atau APBD,” pungkas Legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa ini. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Legislator

Terinspirasi Orang Tua Terjun Ke DUnia Politik

L

atar belakang sang ayah sebagai salah satu tokoh agama, pendiri yayasan, banyak berkiprak diorganisasi sosial dan politik membuat Hamid Ali Munir banyak kenal baik dengan tokoh agama maupun politik. Al-hasil, sejak kecil, Ia memiliki kepekaan sosial yang tinggi bahkan mengenal dunia politik lebih awal dibandingkan teman-teman sebayanya. Disisi lain, sikap ayahnya yang dikenal kritis dalam melihat berbagai persoalan kehidupan menular ke Hamid, sehingga sikap kritis dan peka dalam melihat persoalan masyarakat menjadi bagian dari Legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Bahkan ketika kecil, dirinya bersama dengan sang ayah selalu

www.dprd-sumenepkab.go.id

membicarakan persoalan tentang situasi politik, sosial, pemerintah di daerah, bahkan negara saat itu. Pesan sang ayah terpatri menjadi prinsip hidupnya dalam bermasyarakat bahwa dia harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Menurut Hamid, kipraknya di dunia Politik terinspirasi dari sang ayah. Meski tidak terlibat langsung dalam politik praktis dan bergabung di Partai Politik, namun ayahnya juga terlibat dalam gerakagerakan Politik. Bahkan, semasa Hamid kecil, ayahnya kerap kali bersentuhan dengan tekanan-tekanan Politik orde baru. �Orang tua saya pada saat itu, selalu keluar masuk Koramil dan Makodim. Bagaimana ketika beliau menggelar kegiatan pengajian di salah

satu Pondok Pesantren di Ambunten harus ditertibkan dan diamankan aparat orde baru,� tutur Hamid. Situasi Politik pada masa orde baru dan sekarang jauh berbeda. Sistem orde baru sangat tidak menguntungkan terhadap rakyat kecil dan sebaliknya justu menguntungkan bagi kalangan elit, birokrat, dan aparat. Gerakan-gerakan kemasyarakat selalu mendapat tekanan, bahkan mendapat pengawasan ketat. Jarak antara masyarakat dengan birokrat sangat terbatas. Ruang aspirasi kepada publik sangat dibatasi. �Masyarakat selalui dihadapkan dengan tekanan-tekanan rezim orde baru saat itu, sehingga timbul kegetiran dan ketakutan untuk melakukan kegiatan sosial. Bahkan, untuk ke Kantor Kecamatan saja

OKTOBER 2015

Parlemen

19


Legislator

Yang terpenting antara rakyat dan wakil rakyat tidak boleh ada sekat pemisah dalam hal penyampaian aspirasi. Dan saya membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat dimanapun dan kapanpun menyampaikan aspirasinya.

20

Parlemen

OKTOBER 2015

masyarakat takut,” kata lulusan Pondok Pesantren Al-Amien Parenduan ini. Hamid memandang perlu ada perubahan supaya masyarakat tidak selalu dimarginalkan dan hidup dalam tekanan. Selain di jalur Politik, cara yang dilakukan yaitu membuka pikiran masyarakat supaya sadar bahwa hidup dalam tekanan tidak mengenakkan dan rezim orde baru bisa dilawa. Untuk itulah, Ia menggas berdirinya organsasi sosial kemasyarakat di kalangan genari muda melalui Gerakan Pemuda Ansor di Sumenep. ”Dan sampai sekarang saya juga aktif di Ansor. Bahkan, tercatat sebagai Wakil Ketua Panasehat Ansor Sumenep,” ujarnya kepada Parlemen. Perjalanannya di dunia politik, berawal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia bergabung ke Partai berlambang Ka’bah tersebut pada tahun 1996. Dan di tahun 1997 menjadi Komisaris Partai berasas Islam tersebut. ”Saat itu, kan masih tiga partai. Dan saya bergabung di PPP,” tutur Legislator yang juga alumnus Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Bata-Bata, Pamekasan ini. Singkatnya, pada tahun 1998 Nahdlatul Ulama (NU) mendirikan Partai sendiri yaitu PKB. Ketika PKB baru berdiri, Hamid ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tanfidzi PKB Kabupaten Sumenep. Kemudian pada tahun 2005 hingga sekarnag menjadi Wakil Ketua Tanfiz partai berlambang bola dunia dikelilingi sembilan bintang tersebut.

Suara Tertinggi Tiap Pileg

Perjalanan Hamid di kursi Legislatif terbilang relatif cukup panjang. Ketika di PPP, Hamid pernah mencalonkan diri di Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 1997, hanya saja sistem politik pada saat itu tidak menguntungkan, sehingga Ia gagal masuk di Kursi Parlemen. Harapannya di Kursi Legislatif baru terwujud di tahun 1999, ketika Ia mencalonkan diri di PKB untuk priode 1999-2004 mewakili daerah pemilihan IV (Ambunten, Pasongsongan, Rubaru, dan Dasuk). Pada Pileg 2004, Hamid kembali terpilih sebagai Aggota DPRD Kabupaten priode 2004-2009, dan berlanjut lagi di Priode 2009-2014 melalui Pileg 209, bahkan kembali terpilih di Pileg 2014 untuk priode 2014-2019. Selama empat priode menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sumenep,

Hamid pernah bergabung di Komisi II (saat itu Komisi B), bahkan sempat dipercaya menjadi Ketua Komisi III membidangi masalah pembangunan dan infrastruktur. Di samping Komisi, Ia juga masuk di jajaran alat kelengkapan dewan seperti Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD, bahkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep. Di Priode 2014-2019, Anggota Fraksi PKB ini dipercaya oleh farksinya menjadi Wakil Ketua Komisi I, membidangi masalah hukum dan pemerintahan. Dialat kelengkapan dewan lainnya, Hamid tercatat sebagai Anggota Banggar dan BP2D DPRD Sumenep. Di DPRD Kabupaten Sumenep, Hamid bisa dibilang sebagai Legislator senior, sebab Ia merupakan satu dari sebagian kecil Anggota Legislatif yang cukup lama duduk di kursi Legislatif. Ia dikenal sebagai Anggota Dewan yang kritis dan vokal dalam setiap forum terutama dalam pembahasan anggaran. Sebab dalam persepsinya, Ia akan merasa ikut berdosa apabila dalam proses penetapan anggaran kurang memberi efek positif terhadap masyarakat luas. Untuk itulah, Ia tidak segan-segan meminta argumetasi Satker yang menjadi mitra kerjanya apabila ditemukan anggaran yang dinilainya kurang rasional, bahkan terkesan asal-asalan. Dalam catatan perjalanan Politiknya di PKB, Hamid tercatat sebagai Legislator yang selalu mengantongi suara terbanyak di Pileg. Selama empat kali Pileg perolehan suaranya tidak dapat tertandingi oleh Caleg lainnya di PKB termasuk Parpol lain. ”Alhamdulillah, berkat dukungan dari masyarakat dan kepercayaan masyarakat, hasil suara saya selalu tertinggi,” ungkap Hamid. Diakuinya, hasil suaranya yang selalu mendudukui peringkat tertinggi di Pileg itu merupakan bentuk reward dari masyarakat. Bagi konstituennya, Hamid dikenal sebagai sosok legislator yang sangat peduli terhadap masyaralat di daerah pemilihannya. Ia selalu ada ketika masyarakat membutuhkan, bahkan ketika datang ke kediamannya untuk meminta bantuan tidak pernah pulang dengan kecewa. ”Saya juga selalu berbagi dengan istri, ketika kegiatan di Dewan padat dan nyaris tidak sempat bertemu dan

www.dprd-sumenepkab.go.id


legislator membantu konstituen. Seringkali ketika sebagai masyarakat sakit dan perlu bantuan untuk diantarkan ke RSUD Sumenep, Pamekasan, bahkan Suarabaya, istri saya yang antarkan ketika saya sibuk,” tuturnya. Kedekatan dengan rakyat kecil terjalin sangat intim, bahkan selama berada di kursi DPRD Sumenep, kegiatan rutinitasnya sebagai tokoh ulama di pesantrennya tetap berjalan dengan lancar. Bahkan sering diundang oleh tokoh ulama lainnya untuk mengisi pengajian pada masyarakat umum. Hamid juga bisa dibilang sebagai sosok yang sangat peduli terhadap anak-anak yatim dan anak-anak dari kalangan duafa’. Di rumahnya dia mengasuh banyak anak yatim dan duafa’ untuk menjadi anak angkat supaya mereka mendapat kehidupan yang layak dan menikmati pendidikan. ”Kebetulan di rumah ada Yayasan yang konsen mengasuh anak yatim dan duafa’. Sehingga, itu juga merupakan bagian dari pengabdian dan perjuangan saya yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

Getol Soroti Penambangan Pasir Ilegal

Disisi lain, Legislator asal Matanair, Kecamatan Rubaru ini dikenal sebagai Legislator yang getol menyoroti masalah penambangan pasir ilegal. Sejauh ini, penambangan pasir ilegal merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikannya

www.dprd-sumenepkab.go.id

di daerahnya karena kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam memberantasnya. Diakuinya, sewaktu menjadi Pimpinan di Komisi III DPRD Sumenep, dirinya telah memperjuangkan adanya Pos Pantau penambangan pasir ilegal yang dipusatkan di Pasongsongan melalui APBD. Dengan adanya Pos Pantau tersebut diharapkan pengawasaan terhadap penambangan pasir ilegal lebih maksimal. Namun, Pos Pantau tersebut tidak berjalan efektif karena tidak dibarengi dengan keseriusan instansi tekhnis seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Lingkungan Hidup (BLH), termasuk Kepolisian dan TNI dalam mengawasi penambangan. ”Pos Pantau tersebut tidak ubahnya bangunan mangkrak karena tidak ada orangnya,” ucapnya. Penambangan pasir terus merajalela di daerah pantai utara Kecamatan Dasuk, Ambunten, dan Pasongsongan. Pelaku mengesploitasi gunung pasir pantai secara besar-besaran, bahkan dengan menggunakan alat berat tanpa peduli terhadap lingkungan sekitar. ”Saya amat sangat prihatin dengan penambangan pasir tanpa ijin di Pasongsongan, Ambunten, dan Dasuk termasuk daerah lainnya. Praktik terlarang tersebut sangat mengancam lingkungan, bahkan telah menelan korban jiwa,” ungkap Hamid. Pelaku penambangan pasir ilegal umumnya adalah warga lokal, kemudian hasilnya dijual bahkan dikirim ke luar Kabupaten. Hamid

menyatakan perang terhadap pelaku penambangan pasir tanpa ijin termasuk penadahnya itu, sebab praktik tersebut menjadi ancaman terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Diakuinya, sikapnya terhadap penambangan pasir memang sedikit berpengaruh terhadap kepentingan Politiknya karena tidak semua orang menyukainya terutama warga lokal yang menjadi pelakunya. Meski demikian, Ia tidak peduli dengan konsekuensi tersebut, sebab praktik penyimpangan sangat membahayakan terhadap masa depan lingkungan. ”Suatu saat, masyarakat akan tahu dan sadar bahwa apa yang saya katakan benar. Dan bahkan apa yang ditegaskan aturan bahwa penambangan pasir ilegal dilarang adalah benar,” tandasnya. Menurutnya, upaya pemberantasan terhadap penambangan liar tidak cukup hanya dengan pos pantau, tapi harus melakukan pendekatan. Instansi tekhnis harus getol melakukan sosialisasi mengenai bahaya penambangan, sehingga akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasinya. ”Bahkan, kedepan perlu dibentuk Satgas yang direkrut dari masyarakat setempat, sehingga rasa memiliki mereka terhadap lingkungannya sangat tinggi. Dan yang terpenting juga perlu ada upaya sinergi antar instansi dengan menyediakan pekerjaan alternatif bagi penambangan dalam menyelamatkan lingkungan,” pungkasnya. (*)

OKTOBER 2015

Parlemen

21


22

Parlemen

OKTOBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


SUASANA upacara dalam rangka hari jadi di halaman Kantor Pemkab Sumenep

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

OKTOBER 2015

Parlemen

23


Sosok

Seimbang

Di tengah Dominasi

M

enjadi satusatunya perempuan diantara 5 komisioner memberikan aura tambahan bagi perempuan berbintang Taurus ini, diserahi taggung jawab sebagai Ketua di Komisi Informasi Kab. Sumenep merupakan bentuk penghargaan dari laki-laki

24

Parlemen

OKTOBER 2015

kepada perempuan , karena kelima komisoner yang ada sama-sama mempunyai kemampuan yang sama , ujarnya. Komisi Informasi sumenep menggambarkan sebuah lembaga yang responsive gender. Menjadi ketua di sebuah lembaga yang tidak ringan tugas dan tanggung jawabnya tidaklah dijadikan beban, namun justru dijadikan tantangan. Komisi Informasi memiliki peran penting dalam mengawal marwah transparansi.

Keterbukaan informasi merupakan pintu masuk menumpas korupsi, undangundang keterbukaan informasi publik no. 14 tahun 2008 dapat menjadi “senjata “ bagi masyarakat untuk memantau, melihat serta menjadi “matamata� pemerintah untuk tegaknya transparansi agar tata pemerintahan yang baik dapat terwujud. Dengan latar belakang sebagai seorang akademisi yang kemudian membuka

www.dprd-sumenepkab.go.id


Sosok

Saya belum mau dibilang sukses karena masih banyak kaum perempuan yang terabaikan.

Ketua Komisi Informasi Kabupaten Sumenep

R. Aj. HAWIYAH KARIM

jalannya untuk berkecimpung diseputar dunia perempuan dan anak diakuinya banyak memberikan inspirasi dalam hidupnya. Bertemu dengan kaumnya sesame perempuan yang bermasalah serasa memberi kekuatan baru yang dia percaya dapat memperbaiki kualitas hidupnya. “The power of kepepet� adalah jurus ampuh yang selalu dipakainya dalam mengatasi permasalahan yang melintas. Para perempuan diharapkan mampu bangkit meskipun dalam kondisi terhimpit, begitu pintanya pada setiap perempuan yang ia advokasi. Belum mau dibilang sukses karena masih banyak kaumnya yang

www.dprd-sumenepkab.go.id

terabaikan, perjuangan ini masih panjang, kami para kaum perempuan membutuhkan dukungan kaum lakilaki yang responsive gender. Kedepan ia berharap pengarusutamaan gender bukan hanya sekedar menjadi jargon semata. Single parent dengan dua anak laki-laki ini banyak berharap dukungan dari semua pihak pembuat kebijakan agar dapat responsive gender, salah satu contohnya adalah responsive gender dari sisi anggaran. Karena sampai saat ini persentase anggaran untuk para perempuan tidak berbanding lurus dengan persentase jumlah perempuan yang ada. (*)

OKTOBER 2015

Parlemen

25


Dinamika

Tanpa MJ, Penyerapan Raskin Rendah

R

endahnya penyerapan beras untuk masyarakat miskin (raskin) mendapat perhatian khusus Komisi I DPRD Sumenep. Komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan di DPRD itu menilai rendahnya realisasi raskin karena tim raskin di Desa mengalami kesulitan dalam biaya penebusan. ”Minimnya realisasi penyaluran program beras bagi masyarakat miskin selama beberapa bulan terakhir karena desa tidak memiliki kemampuan untuk menebusnya,” terang Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Abd. Hamid Ali Munir kepada Parlemen. Menurutnya, dihapusnya sistem peneebusan modal jaminan (MJ) sejak 2015 memang berpengaruh terhadap realisasi penyaluran raskin kepada

K

tidak dihapus kalau masalahnya di daerah lain,” tandasnya menyesalkan. Untuk itu, pihaknya mengaku akan menindak-lanjuti hal itu kepada Pemerintah Jawa Timur. Hanya saja dia tidak bisa memastikan waktunya. Pasalnya terkait hal itu masih harus dirapatkan di internal Komisi I.”Kita harus bicarakan bersama dulu. Kita tidak bisa memutuskan sendiri-sendiri,” katanya lebih lanjut. Hamid menekankan supaya kedepan agar di tiap desa ada badan usaha yang khusus menangani raskin. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan raskin, termasuk penebusannya, bisa dilakukan oleh badan usaha tersebut. Sehingga jika ada persoalan tidak harus kepada kepala desa. ”Badan usaha itu nanti berfungsi untuk menampung dan mengelolah raskin itu. Karena memang realitas yang terjadi selama beberapa bulan ini, berdasarkan informasi yang kita dapat dari Bagian Perekonomian, banyaknya desa yang tidak menebus raskin itu karena kekurangan modal,” tukasnya. (*)

Pelabuhan Nihil, Tambat Lebih Dimaksimalkan

omisi III DPRD Sumenep memastikan tahun ini tidak ada pembangunan pelabuhan baru baik untuk diwilayah Kecamatan maupun Kepulauan di daerahnya. Sebab, anggaran untuk pembangunan pelabuhan di APBD tahun anggarna 2015 nihil kecuali pebangunan tambat labuh. ”Untuk tahun ini, pembangunan pelabuhan tidak dianggarkan karena hanya untuk tambat labuh saja,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dul Siam Zamzam Mubarok, kepada Parlemen. Dulsiam menerangkan, pembangunan tambat labuh diletakkan di sejumlah kepulauan, salah satunya di Kecamatan Kepulauan Sapeken sebanyak empat titik. Yakni, di Pulau Paliat terdapat dua titik yaitu Dusun Paja Nasem Desa Saubi sebanyak satu titik dengan anggaran Rp 100 juta dan Desa Paliat sebanyak satu titik dengan anggaran sebesar Rp 100 juta. Sementara di Desa Sapuntan ada satu titik dengan anggaran Rp 133 juta. Kemudian Di Pulau Sepanjang ada satu titik dengan anggran Rp 100

26

penerima manfaat. Sebab, dalam pandangannya desa tidak memiliki banyak uang untuk menebus raskin tersebut dari Gudang Bulog. ”Kesulitannya memang selama ini karena di desa tidak punya uang untuk melakukan penebusan mengingat sistem yang digunakan sekarang ini adalah cass and carry,” kata Legislator asal Daerah Pemilihan IV Sumenep ini. Hamid memanggap, dihapusnya sistem MJ tersebut merupakan perlakuan tidak adil bagi Kabupaten Sumenep. Sebab, berdasarkan informasi yang diterima dari Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep, selama ini kabupaten paling timur Pulaua Madura ini tidak pernah nunggak. ”Kalau ada beberapa daerah di Jawa Timur, khususnya di Madura yang selalu nunggak pembayaran MJ tersebut, harusnya tidak disama-ratakan. Tidak semestinya MJ di Kabupaten Sumenep

Parlemen

OKTOBER 2015

juta. ”Perbedaan anggaran itu karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jika tingkat kerusakannya lebih parah, maka dimungkinkan anggarannya juga lebih banyak,” jelasnya. Jumlah anggaran perbaikan dan pembangunan tambat labuh di Kabupaten Sumenep pada tahun ini mencapai kurang lebih Rp 1,3 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan di berbagai titik utamanya di daerah kepuluan.”Jadi untuk semuanya, yang akan menjadi prioritas tahun ini ada sembilan titik,” ungkapnya. Dia menyebutkan, selain Sapeken, perbaikan tambat labuh itu diantaranya satu titik di Desa Kombang, Kecamatan Talango, dengan anggaran Rp 100 juta, Desa Raja Nangger, Kecamatan Kangaiyan, dengan anggaran Rp 75 juta, Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting dengan anggaran Rp 100 juta, dan Desa Sokorami, Kecamatan Nunggunong dengan anggaran Rp 200 juta. Legislator asal Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) itu menyatakan, pembangunan tambah labuh tersebut merupakan kebutuhan masyarakat khususnya di Kepulauan. Untuk itu, Komisinya akan mengawal pembangunan tambat labuh tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam waktu dekat, Komisi III akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Instansi tekhnis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan tambat labuh. Pihaknya tidak ingin pengerjaan proyek tersebut dilakukan secara asal-asalan sehingga kwalitasnya tidak dapat dijamin. ”Bagaimanapun kami tidak akan mainmain jika dalam pelaksanaan terindikasi melanggar petunjuk teknis yang ada. Sehingga, kami perlu tahun sejauh mana persiapan dan pelaksanaannya,” tegas Legislatos asal Kecamatan Sapeken ini. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Dinamika

D

DPRD Bakal Dilengkapi Tim Ahli

PRD Sumenep bakal dilengkapi dengan tim ahli atau tim pakar dalam menjalankan tugasnya di kursi Legislatif. Penyediaan tim ahli tersebut merupakan amanat tata tertib (tatib) DPRD dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi legislatif di gedung Parlemen. Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki menerangkan, rencana pembentukan tim ahli tersebut merupakan amanat tata tertib (tatib) di DPRD. ”Di daerah lain ada staf ahlinya terutama di beberapa alat kelengkapan Dewan. Dan di Sumenep belum melakukan itu, sehingga kami berencana untuk membentuk tim ahli, apalagi sudah diatur dalam tatib,” terangnya. Meski demikian, menurut Mulki, tidak semua wakil rakyat di gedung parlemen itu bisa membentuk tim ahli. Sebab, pembentukan tim ahli hanya bisa dilakukan di setiap alat kelengkapan dewan saja. Yakni, mulai dari Pimpinan DPRD, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Kehormatan (BK), dan Komisi. ”Untuk sementara ini, rencananya

M

masih belum ditentukan. Sebab, saat ini, masih dilakukan pembahasan di Komisi I selaku Komisi yang membidanginya. Hanya saja untuk sementara waktu disesuaikan dengan jumlah alat kelengkapan dewan. Pembahasan tersebut termasuk penentukan cara pembentukan, apakah dilakukan dengan cara rekrtumen atau dengan cara penunjukan. Selain itu, juga membahas tentang bentuk honorarium tim ahli dan juga soal kinerja yang akan dilakukan ke depan, serta soal waktu pembentukan tersebut. ”Sekarang sedang dibahas di tingkat komisi. Kami masih belum menerima juknisnya,” ungkapnya. Hanya saja, dirinya pesimis rencana tersebut bisa terealisasi dalam waktu dekat. Sebab, rencana pembentukan itu masih akan melakukan konsultasi. ”Konsultasi tersebut akan dilakukan ke berbagai daerah yang telah terbentuk tim ahli, misalnya ke gedung DPR RI dan yang lainnya,” pungkas Mulki. (*)

Dari BNK ke BNNK, Apa Bedanya?

eski status Badan Narkotika Kabupaten (BNK) resmi berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep, namun kiprah lembaga tersebut untuk melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika masih diragukan. Pasalnya, pimpinan BNNK yang dilantik Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (Jatim) Brigjen Pol Sukirman di Pandapa Agung, berasal dari unsur PNS. Sementara PNS diyakini tidak akan paham terhadap penindakan. ”Sejak kapan sipil bisa mengerti terhadap teori, analisis, dan teknis penindakan? Kalau Polri saya kira itu sudah sangat paham. Sehingga penindakan ke depan akan mudah untuk dijalankan,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath kepada Parlemen. Menurut Darul, pada prinsipnya pihaknya sangat mengapresiasi adanya perubahan

www.dprd-sumenepkab.go.id

masih pada alat kelengkapan Dewan saja, sedangkan untuk masingmasing Anggota belum direncanakan di tahun ini,” jelas Mantan Sekretarus Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sumenep ini. Adapun kriteria tenaga ahli yang dibutuhkan minimalnya berpendidikan strata satu (S-1) dan mempunyai pengalaman di bidangnya masing-masing. Dicontohkan, tenaga ahli yang akan ditempatkan di Banggar harus mempunyai pengalaman dan skill di bidang ekonomi atau di bidang pembangunan. Selain itu, lanjut Mulki, yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan APBD. ”Kalau S-1 minimlanya sudah berpengalaman selama lima tahun, sedangkan untuk S-2 minimalnya berpengalaman selama tiga tahun,” terangnya. Mulki menyatakan, sejauh ini, untuk jumlah tim ahli di setiap alat kelengkapan

status BNK ke BNNK, karena ini merupakan langkah maju penindakan penggunaan narkoba. Namun, perubahan tersebut terkesan tidak prosedural bahkan terburu-buru. Alasan dikatakan tidak prosedural, salah satunya karena jabatan ketua BNNK dari unsur PNS terkesan dipaksakan. Ia meyakini personel Polres Sumenep banyak yang memenuhi persyaratan untuk mengomandani BNNK. ”Publik patut mempertanyakan kenapa PNS jadi pilihan terakhir, apakah tidak ada unsur lain yang lebih berkompeten misalnya di kepolisian,” tandasnya. Selain itu, jabatan ketua BNNK dari PNS di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyalahi instrumen asas prosedural sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab dilakukan saat mendakati pemilihan kepala dan Wakil Kepala daerah (Pilkada), sehingga pemindahan

ASN dari instansi ke lembaga adhok bisa dikategorikan mutasi. ”Dan perlu diingat bahwa sebelum enam bulan Bupati lengser, tidak boleh ada mutasi. Ini, kan sudah menyalahi aturan,” ucap Legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Sementara itu, Mantan Ketua BNK Sumenep Soengkono Sidik mengatakan, Bambang Sutrisno sebelum ditetapkan sebagai Ketua BNNK Sumenep, sudah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Setelah melalui tahapan seleksi, Bambang dinilai memenuhi syarat dan dinyatakan lulus untuk menduduki posisi orang nomor satu di institusi pemberantasan narkoba itu. Setelah itu, BNK mengusulkan dua nama dari unsur ASN yang dinilai memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Ternyata dari dua nama yang diusulkan, Bambang yang terpilih. ”Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon ketua BNNK minimal memiliki jenjang pendidikan strata 2 (S-2) pernah mengikuti diklat pim 3 dan maksimal berumur 53 tahun,” terangnya. (*)

OKTOBER 2015

Parlemen

27


Studi Banding

TUGU Kota Maros Sulawesi Selatan

Raperda Ketertiban Umum

Kunker Baleg Ke Maros Sulsel

28

Parlemen

OKTOBER 2015

Kabupaten Maros Sulawesi Selatan memang beberapa waktu terakhir memang dikenal paling getol menertibkan segala bentuk persoalan ketertiban umum, mulai soal penanganan masalah anak jalanan, gepeng, parkir, hingga penanganan masalah narkoba.

H

anya dengan bekal Perda No 6 tahun 2015, persoalan ketertiban umum secara signifikan dapat teratasi. Karena itulah, maka Badan Musyawarah ( Bamus ) DPRD Sumenep memberikan peluang kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( BP2D ) melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding dalam rangka kajian/evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Sumenep yaitu Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum ke DPRD Kabupaten Maros,Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 12-14 lalu. Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 1.619,12 Km2 atau 2,6% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah penduduk Âą 319.757 jiwa (2011) dengan tingkat pertumbuhan 1,22% per tahun dan rata-rata kepadatan penduduk 192 jiwa/km, yang bertempat tinggal di 14 kecamatan pada 80 desa dan 23 kelurahan, dengan keadaan topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah (garis pantai sepanjang kurang lebih 31 Km) sampai dataran tinggi (pegunungan). Mata pencaharian mayoritas penduduk Kabupaten Maros pada umumnya adalah bergerak di bidang pertanian dengan

www.dprd-sumenepkab.go.id

tanaman padi sebagai komoditas utamanya, disamping itu terdapat pula bidang perikanan seperti komoditas ikan bandeng dan udang, serta mulai tahun ini dicanangkan untuk budidaya rumput laut di areal petambak. Secara administratif, Kabupaten Maros berbatasan dengan Kabupaten Pangkep di sebelah utara, di sebelah timur dengan Kabupaten Bone, sebelah selatan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sedang di sebelah barat bersebelahan dengan selat Makassar. Perkembangan dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Maros menuju perkembangan yang serasi, antara laju pertumbuhan kegiatan perekonimian dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara umum, Kabupaten Maros memiliki potensi alam yang cukup besar dan salah satu sektor yang sedang dikembangkan adalah sektor pariwisata, dimana potensi objek wisata yang ada di

daerah ini cukup beraneka ragam dan mempunyai prospek masa depan yang cukup menjanjikan. Salah satu objek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Maros adalah objek wisata alam air terjun Bantimurung. Salah satu faktor yang member peluang bagi Kabupaten Maros untuk maju adalah letak geografis yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan dan berada pada jalur utama trans Sulawesi, sehingga, arus orang, barang dan jasa yang berasal dari daerah bagian utara dan tengah sudah praktis akan melewati Kabupaten Maros. Selain itu, keberadaan bandara internasional Hasanuddin yang berada dalam wilayah Kabupaten Maros, juga member andil bagi pengembangan Kabupaten Maros kedepan, begitupula akses menuju pusat perdagangan dan perindustrian yang ada di Kota Makassar sangat dekat, sehingga Kabupaten Maros menjadi sasaran alternatif

ROMBONGAN Baleg DPRD Sumenep saat ditemui Baleg DPRD Maros

OKTOBER 2015

Parlemen

29


Studi Banding

investasi baik industri maupun perumahan. Pada saat koordinasi dan kosultasi DPRD Sumenep dengan DPRD Maros didapat beberapa hal yaitu masukan maupun saran yang diperoleh dari hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kajian/evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Sumenep yaitu Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Catatan menariknya, diantaranya, penerapan Ketertiban Umum perluuntuk dilakukan secara bersamasama melalui koordinasi, kerja sama dan kemitraan antar SKPD, hal ini merupakan wujud saling melengkapi, saling mendukung dan saling bersinergi sesuai dengan sumber daya, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung

30

Parlemen

OKTOBER 2015

jawab masing-masing, karena permasalahan Ketertiban Umum merupakan tanggungjawab bersama. Permasalahan ketertiban umum yang sering terjadi meliputi ketertiban jalan dan angkutan jalan guna mengurai kemacetan dalam berlalu lintas; ketertiban sungai, saluran dan kolam guna menormalisasi sungai, saluran dan kolam yang sebelumnya belum berfungsi secara optimal serta ketertiban mengenai larangan membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan juga ketertiban sosial dalam menertibkan penyandang masalah ketertiban sosial (PMKS); ketertiban bangunan, ketertiban tempat usaha yang dalam hal ini penataan pedagang kaki lima.

Terkait dengan masalah Ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Maros sering melakukan operasi yang dilakukan secara rutin yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Dengan berpedoman pada peraturan Daerah tentang ketertiban umum, yaitu Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kabupaten Maros pun punya permasalahan tentang ketertiban umum yang sering terjadi di Kabupaten Maros. Yaitu banyaknya masyarakat yang beternak sapi maupun kambing namun membiarkan hewan peliharaannya masuk kawasan perkotaan, sehingga merusak lingkungan/taman dan mengganggu lalu lintas kawasan perkotaan. Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah tentang Tibum ini dapat dikenakan sanksi

KETUA Balegda dan anggota tampak sedang berdialog santai

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding administrasi, adapun sanksi administrasinyadapat berupa pencabutan izin, denda administrasi; atau sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang). Pengenaan sanksi pencabutan izin dilaksanakan dengan cara pemberian teguran tertulis pertama, pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan, pemberian teguran tertulis ketiga, baru kemudian sanksi terakhir yang diberikan bisa berupa pencabutan izin usahanya. Pengenaan sanksi paksaan (bestuur dwang) pemerintah dapat berupa penutupan sementara, penyegelan, pembongkaran, permasalahan maraknya prostitusi juga menjadi hal yang mendapat perhatian khusus dari Pemkab Maros pada saat ini. Berikut pula peredaran Nakoba yang sampai ke pelosok-pelosok desa menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang

www.dprd-sumenepkab.go.id

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Adapun pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi : koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, pemagangan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi. Dari itu semua saran maupun penjelasan yang diperoleh dari hasilpelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kajian/evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Sumenep yaitu Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Hasil koordinasi dan konsultasi itu pulala sebagai bahan referensi untukdiusulkan oleh alat kelengkapan DPRD menjadi Peraturan DaerahKabupaten Sumenep yang perlu untuk dilakukan perubahan/ penyempurnaan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat saat ini. (* )

Tetapi dalam keyakinan saya, perpustakaan kita (Sumenep), semua akan indah juga pada waktunya.

WAKIL Ketua DPRD Sumenep Ahmad Salim menerima cinderamata dari Ketua Balegda Maros

OKTOBER 2015

Parlemen

31


Suara Desa

90 Persen Jalan Gadding Dikeluhkan

W

arga Desa Gadding, Kecamatan Manding mengeluhkan dengan infrastruktur khususnya jalan di daerahnya. Sebab, 90 persen jalan Desa di enam Dusun mengalami rusak parah karena selama bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan

sama sekali. Akibat kondisi tersebut, aktivitas warga terutama yang menggunakan kendaraan terhambat, bahkan berdampak terhadap aktivitas perekonomian warga setempat. ”Tentu dengan kondisi seperti itu masyarakat sangat mengeluh, bahkan tidak jarang meminta Pemerintah Desa untuk mengupayakan harapnnya ke Pemerintah Daerah,” kata Kepala Desa Gadding, Busairi. Menurut dia, jalan Desa di beberapa Dusun di Desanya, sepeti Dusun Kalompang, Janggara Barat, Janggara Timur, Buadan, dan Somangkaan rusak parah. Selama puluhan tahun akses jalan tersebut tidak

tersentuh perbaikan sama sekali, sehingga jalan yang sebelumnya berupa aspal kembali seperti pengerasan. ”Kami sudah sampaikan baik ke Dinas tekhnis maupun melalui Legislatif. Namun, sampai saat ini belum ada. Kalaupun ada tidak sampai 1 Kilo dan itupun tidak bertahan lama,” ungkap Busyairi kepada Parlement. Busyairi berharap agar jalan Desa di daerahnya segera diperbaiki. Sebab, tidak memadahinya infrastruktur jalan di Desanya itu sangat menghambat aktivitas perekonomian warga. Terbukti, selama ini, petani kesulitas mengangkut hasil panen di areal persawahan seperti padi atau tembakau karena jalannya rusak parah. ”Kami berharap segera diperbaikan. Selain jalan desa, jalan itu merupakan jalan tembus dari Kecamatan Manding ke Batu Putih. Banyak warga baik dari Batu Putih maupun dari Manding yang lewat jalan tersebut,” pungkasnya. (*)

Warga Gili Raja Minta Perbaikan Dermaga

D

esa Banbaru Pulau Giliraje, Kecamatan Gili Genting, warganya menginginkan dermaga di daerahnya diperbaiki, sebab kondisinya rusak parah akibat bertahun-tahun tidak ada perbaikan. ”Berbicara kebutuhan masyarakat sangat banyak, tapi paling urgen adalah masalah infrastruktur terutama dermaga,” ungkap Kepala Desa Banbaru, Suciati. Menurut Suciati, Dermaga Banbaru merupakan salah satu sarana penyebrangan warga di empat Desa di Pulau Giliraje ke daratan. Bahkan, dermaga tersebut satusatunya sarana bongkar muat barang dari perahu ataun kapal di Pulauu Gili Raje. Saat ini, dermaga tersebut rusak parah, sebab

32

Parlemen

OKTOBER 2015

sebagian bangunan dermaga tergerus akibat abrasi dan dihantam ombak. Akibatnya, akses warga yang akan menyebrang dan bongkar muat barang menjadi sangat terhambat. ”Terus terang, ketika dermaga itu rusak seperti sekarang tentu sangat menghambat akses masyarakat,” tandasnya. Pihaknya berharap Pemerintah Daerah termasuk Legislatif di DPRD Sumenep mengakomudir aspirasi masyarakat mengenai perbaikan dermaga tersebut. Apalagi, kerusakan dermaga itu sudah berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun. ”Kami sudah sampaikan beberapa kali ke Instansi Tekhnis namun belum ada tanggapan, tapi semoga melalui Parlemen dapat didengar keluhan kami,” harapnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


suara desa

Infrastruktur Pajenangger Memprihatinkan

P

ajenangger, sebuah desa di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean menginginkan agar Pemerintah Daerah memerhatikan kondisi infrastruktur di daerahnya. Sebab, mayoritas jalan Desa didaerah tersebut belum tersentuh perbaikan baik berupa pembangunan makadam, bahkan pengaspalan. Kepala Desa Pajenangger Kecamatan Arjasa, Suhrarawi mengungkapkan, beberapa jalan Desa di daerahnya kondisi memprihatinkan, sebab nyaris tidaktersentuh perbaikan sama sekali. Pada umumnya jalan di Desa tersebut rusak berat dan tidak beraspal. ”Tentu tidak memadahinya infrastruktur jalan di daerah kami sangat berpengaruh terhadap akses dan

mobilitas ekonomi masyarakat di daerahnya. Aktivitas warga menjadi tersendat dan tidak lancar,” ungkapnya. Mantan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kepulauan ini berharap Pemerintah daerah, baik Eksekutif maupun Legislatif mengakomudir harapan warganya. Beberapa kali, pihaknya menyampaikan keluhan itu ke Instansi terkait di Pemkab termasuk melalui Anggota DPRD, namun belum terakomudir. ”Kami berharap dengan media ini, semua harapan kami, mewakili masyarakat Desa Pajenangger khususnya segera mendapat perhatian. Sebab, persoalan ini sangat lama yang belum terakomudir,” harap Suhrarawi. (*)

Penambangan Pasir Meresahkan Warga

K

ecamatan Ambunten khususnya di Desa Ambunten Tengah, warganya semakin resah dengan aksi penambangan pasir liar di daerahnya. Hingga saat ini, eksploitasi pasir pantai secara liar khususnya di Ambunteng Tengah terus berlanjut, bahkan upaya Warga untuk mencegah kegiatan terlarang tersebut tidak membuahkan hasil. Kepala Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Fatmiyatun mengatakan, aktivitas penambangan pasir liar di desanya saat ini kembali marak. Meskipun sudah dibakar aktivitas penambangan tersebut hanya berhenti sekitar satu bulan. Setelah itu, mereka mulai beraksi kembali. “Sekarang penambangan sudah ada lagi. Kerjanya sama seperti dulu, biasanya mereka menambang

www.dprd-sumenepkab.go.id

dengan sembunyi-sembunyi. Dan pasir baru diangkut pada malam hari,”ungkapnya Ia menambahkan saat ini di Desa Ambunten Tengah termasuk desa lainnya seperti Ambunten Barat sudah banyak dijumpai tumpukan-tumpukan pasir yang siap dijual kepada truk-truk dari luar Ambunten.“Kami sudah bosan mau mengusir para penambang, dan kami melakukan dengan cara kekerasan, malah nanti kami yang dikenai pidana,” keluhnya. Pihaknya berharap Pemerintah Daerah melalui instansi tekhnis lebih serius melakukan penertiban terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di daerahnya umumnya diwilayah Pantura. ”Kalau dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah, tentu pasir pantai akan habis karena dikeruk secara bebas oleh penambang,” ujarnya. (*)

OKTOBER 2015

Parlemen

33


Artikel

Korupsi Momok Bagi Generasi Oleh: Abraham S*

SUATU kondisi ironis, di saat zaman lebih leluasa mengekspose penyalahgunaan keuangan negara serta gencarnya tindakan represif institusi pemberantasan korupsi, kisah tentang korupsi semakin meningkat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pemberitaan tentang korupsi meningkat drastis di media dan saat ini kosa kata korupsi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam berita media masa setiap hari.

B

erdasarkan pengkajian yang dilakukan KPK untuk melihat fenomena pemberitaan korupsi di media, pada Juli 1995 hanya ditemukan 15 kata korupsi, tetapi pada Juli 2012 terdapat 2.308 kata korupsi. �Meningkat 5.000 persen,� kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di Padang. Pengkajian tersebut dilakukan KPK dengan menelaah jumlah kata korupsi pada

34

Parlemen

OKTOBER 2015

salah satu media cetak nasional. Persoalan mendasar, kumandang berita sanksi bagi pelaku korupsi di berbagai media tersebut tidak mampu membangun efek jera dalam mindset sistem kepemerintahan. Keleluasaan yang terjadi lebih dapat diasumsikan akibat tidak ditemukannya solusi tuntas dari upaya pemberantasan korupsi, selain hanya dinikmati khalayak sebagai hiburan menarik menyaingi tayangan telenovela, sinetron, lawakan, serta info gaya hidup selebriti di layar kaca. Banyak himbauan dilakukan pemerintah yang bertujuan mencegah korupsi sejak dini. Kenyataannya, gerakan moral yang mengusung kejujuran personal untuk membendung korupsi gagal meraih sukses. Korupsi yang terjadi semakin marak malah menyusup ke sektor keagamaan sekalipun, seperti proyek pengadaan Al Quran yang pemberitaannya masih dinikmati publik hingga jelang akhir 2012. Tanpa disadari, suatu proses pembenaran budaya terjadi dalam diri pembaca akibat banyaknya pemakluman dari hasil pembacaan itu. Betapa tidak, kitab suci yang bertujuan memperbaiki moral umat, tergiring ke dalam isu

massa negatif yang menyalahi etika moral saat pengadaannya, membuka peluang kondisi termaklumi di tengah khalayak. Artinya, keberadaan moral belum mampu menandingi hasrat tradisi korup, yang disimpulkan para pakar sebagai budaya, meskipun

www.dprd-sumenepkab.go.id


artikel

ancaman dari negara bagi para pelaku cukup keras. Perangkat lunak berupa undangundang cukup jelas medefinisikan tentang arti korupsi berikut sanksi hukum bagi para pelaku. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

www.dprd-sumenepkab.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Penekanan definisi korupsi di atas lebih kepada penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Ungkapan merugikan keuangan negara tentunya memerlukan instrumen lain untuk pembuktiannya dan lebih berorientasi kepada pertanggungjawaban administrasi. Secara umum pertanggung-jawaban administrasi dipahami sebagai pembuktian dokumen untuk pemeriksaan atau penelitan pemanfaatan keuangan negara tanpa evaluasi manfaat dari pembelanjaan tersebut. Pertanggung-jawaban serupa itu hanya teknis belaka, meskipun banyak pemangku kepentingan merasa pembelanjaan suatu kegiatan atau lazim disebut proyek, sia-sia tanpa manfaat. Mencermati makna tersirat dan tersurat, sudah saatnya definisi korupsi diperluas ke dalam batasan pemahaman efisiensi atau kontra efisiensi. Hal ini untuk mendekatkan persoalan pemborosan keuangan negara dengan tudingan budaya sebagai muasal persoalan panjang yang sulit terselesaikan ini. Sementara, makna korupsi telah ter-mindset di kalangan umum sebagai suatu kejahatan yang sama tingkatannya dengan kriminal lainnya. Definisi parsial terhadap korupsi cenderung berpeluang membangun kecerdasan bersikap dari pengguna anggaran negara dalam mempertanggungjawabkan pemakaian, sebatas memenuhi tuntutan administrasi semata. Efisiensi merupakan salah satu batasan tuntunan kepemerintahan yang baik (good governance), di samping beberapa batasan lain yang juga tak kalah ampuh dalam menghadang pemikiran korup.

Batasan yang mencirikan good governance menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101, tahun 2000, yakni profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kesemua batasan ini merupakan domain aspek budaya yang berpeluang untuk diterjemahkan lagi ke dalam aturan teknis lainnya, untuk sama menyertai undang-undang penuntasan korupsi secara sistemik. Betapa terhalangnya hasrat korupsi, manakala penempatan penyelenggara negara harus berhadapan dengan aturan lain yang mengharuskan memiliki standar profesionalisme sesuai aturan kompetensinya. Tak kalah pula pentingnya, manakala penyelenggara negara diwajibkan bersikap transparan terhadap pemangku kepentingan yang berada di bawah layanannya. Satu lagi, betapa risihnya seorang pejabat atau penyelenggara negara yang harus mempertangung-jawabkan nilai efisiensi dari pembelanjaan yang dilakukannya. Solusi serupa ini tidaklah mustahil diterapkan mengingat perangakat aturan pendukung telah tersedia, meskipun relatif berat akibat klaim budaya tersebut. Beban berat yang terindikasi dari banyaknya jumlah korban baik dari penyelenggara negara maupun dari pihak lembaga pemberantasan korupsi merupakan konsekwensi alamiah dari upaya mengubah suatu budaya. Membuktikan pelanggaran dan menghukum cukup melelahkan dan menyita waktu panjang. Pembiaran sistem berpikir korup, sementara ragam seminar kerap menanti solusi bukanlah tindakan arif. Jejaring ciri kepemerintahan yang baik (good governance) mampu mengubah kondisi dan harapan berbagai elemen bangsa seperti kerap diungkap, “Katakan Tidak Pada Korupsi.” Namun perlu dua kata penting untuk menguatkan penerapan sistem, yakni “komitmen dan sanksi.” Suasana akan berubah dari saling tuding dan menyalahkan menjadi saling tanggungjawab. Tidak mesti ada lagi penyalahan terhadap budaya yang juga merupakan komponen kekuatan bangsa. (*/ Pemerhati Sosial)

OKTOBER 2015

Parlemen

35


artikel

Mahasiswa Solution Maker Oleh: Wawan*

Tidak kurang satu bulan ini saya akan melepas status saya sebagai lajang mahasiswa. Status yang awalnya saya banggakan tapi tidak enak juga kalau kelamaan.

S

etelah berjuang kesana-kesini, melewati berbagai halang rintangan baik menanjak maupun berbukit, menaklukkan dosen penguji, tibalah saya pada persimpangan jalan. Dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya dinyatakan lulus. Lebay memang tapi itu yang saya rasakan, yang pernah menjadi mahasiswa semester dua digit pasti ngerti! (*lebay mode on*) Entah kenapa beberapa hari ini saya teringat dengan masa-masa awal kuliah dulu. Mungkin karena sering melihat mahasiswa baru lewat, dengan ciri khasnya kepala botak dan berpakaian hitam putih berdasi hitam, saya jadi teringat dengan masa-masa itu. Saya yang tidak suka diperintah tapi suka menolong ini, tidak mau diperintah oleh senior untuk push up ketika ospek dulu. Berbeda dengan teman-teman saya yang memilih push up, saya tetap berdiri dengan gagahnya. Tapi saya pun akhirnya push up juga setelah diminta tolong suruh push up! Teringat dulu bersama teman-teman angkatan bergadang mengerjakan tugas kuliah. Kami paham betul bagaimana mengaplikasikan konsep SKS yang diterapkan di perkuliahan yaitu Sistem Kebut Semalam. Buktinya kami mengerjakan tugas dari awal malam sampai fajar pagi merekah. Hanya saja tugas yang harusnya dikumpulkan pagi itu juga bukannya

36

Parlemen

OKTOBER 2015

dikumpulkan malah tersendat dalam file folder ditinggal tidur. Tidak apa-apa setidaknya kami mendapat esensi dari tugas tersebut yaitu kebersamaan! (*jangan ditiru dirumah*) Ketika awal-awal memilih jurusan, jujur saja saya memilih jurusan yang memiliki prospek lapangan kerja yang cerah. Berbeda dengan temanku yang asli dari Sidoarjo. Ketika ditanya mengapa memilih jurusan geodesy. Dengan mantap dia menjawab, “untuk menghentikan semburan lumpur lapindo�. Dia berharap dengan kuliah di ilmu kebumian dia bisa menemukan cara untuk menghentikan luapan lumpur lapindo Sidoarjo. Cita-cita yang mulia memang dan saya yang mendengar jawaban itu terispirasi untuk melakukan hal yang sama yaitu dengan ilmu yang saya peroleh bisa bermanfaat untuk daerah asalku. Hanya saja dalam proses perkuliahan saya menyadari suatu hal yaitu kuliah hanya kuliah, hanya proses transfer ilmu dari dosen kepada mahasiswanya. Dalam proses perkuliahan sangat minim membahas permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan bagaimana memberi solusi ditinjau dari bidang yang kami geluti. Proses perkuliahan sekedar dosen menerangkan materi kemudian mahasiswa mencatatnya! Sebuah ilmu yang akan menjadi bekal untuk dunia kerja nantinya. Ya mahasiswa diarahkan untuk menjadi pekerja bukan solution marker atau pemecah masalah. Sayangnya fenomena tersebut tidak hanya saya jumpai di jurusan saya tapi juga program studi lainnya atau mungkin seluruh perguruan tinggi di seluruh negeri. Jika asumsi ini saya salah maka seharusnya tidak banyak masalah yang menghinggapi negeri

ini. Padahal sudah ribuan skripsi yang disusun oleh mahasiswa, apakah ada hasilnya? Atau hanya menjadi pajangan di rak buku perpustakaan! Negeri ini memiliki Institut Pertanian dan sudah banyak menghasilkan insinyur pertanian, tapi mengapa negeri ini masih impor kedelai. Kedelai yang menjadi bahan pokok pembuatan tahu-tempe. Lauk pauk bagi kalangan menengah kebawah seperti saya. Negeri ini pula berdiri Institut Teknologi dan sudah melahirkan sarjana-sarjana teknik mumpuni, tapi mengapa barang-barang elektronik masih banyak impor. Parahnya SDA alam ini bukannya dikelola oleh anak bangsa sendiri malah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing! Kesimpulan saya berlebihan memang. Faktanya kesemrawutan negeri ini tidak bisa dilimpahkan semuanya kepada mahasiswa. Ada birokrasi, politisi, ekonom, atau teknisi yang ikut terlibat. Sedangkan bagaimana para mahasiswa mengembangkan inovasi atau penelitian-penelitian jika untuk membiayai kehidupan dirinya sebagai anak kost masih susah! Kesemrawutan negeri ini menjadi tanggung jawab semua warga negara, hanya saja mahasiswa mempunyai porsi khusus karena sudah tersemat dalam jas almamaternya bahwa ia adalah agent of change, agen pendobrak perubahan. Melihat sejarah perubahan besar di negeri ini juga dimulai oleh gembrakan para pemuda bahkan Rasulullah SAW merubah masyarakat jahiliyah juga didukung oleh para pemuda (Sahabat) sedangkan generasi tua malah menjadi penentang utama! (*/ Mahasiswa AKNS)

www.dprd-sumenepkab.go.id


artikel

Negara makin tergerogoti korupsi Oleh: Fila Fardananta*

KORUPSI adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam bahasa Latin korupsi berasal dari corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

K

orupsi adalah bencana terbesar bangsa ini. Meski sebagian besar para koruptor sering mengucapkan di bibir sangat peduli masyarakat dan cinta tanah air. Korupsi adalah perbuatan buruk yang telah mengakar di negara Indonesia yang sulit diberantas. Tindakan tidak terpuji ini dapat mengganggu dan berdampak dalam

www.dprd-sumenepkab.go.id

semua segi kehidupan manusia. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara) atau menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan

pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. (*/ Mantan Aktivis)

OKTOBER 2015

Parlemen

37


Artikel

Pemerintahan dan partisipasi masyarakat Oleh: Nobi iS*

DALAM Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah.

d

i era Otonomi daerah menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur Negara, sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan. Dalam negara dunia yang penuh kompetisi, sangat diperlukan kemampuan seorang pemimpin dan sumber daya aparatur untuk memberikan tanggapan atau responsive terhadap berbagai tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif Munculnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan konsekwensi dari komitmen terhadap demokrasi, sehingga perlu diupayakan agar pemimpin dalam otonomi daerah dapat membangkitkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam program-program pemerintah.

38

Parlemen

OKTOBER 2015

Layanan kepada masyarakat tidak, semata-mata berdasar pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga unsur kebersamaan (equality). Dengan demikian perlunya kesetaraan antara nilai efisiensi dan demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Memasuki perubahan dunia yang begitu cepat, kita dihadapkan paling tidak dua tantangan, yaitu tantangan perubahan dari masyarakat agraris kemasyarakat industri , dan tantangan dalam menerima arus perubahan peradaban masyarakat pasca Industri. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan baru masyarakat dan lingkungannya terhadap perubahan dan penyusuaian paradigma dan praktek kepemimpinan dalam pemerintahan dan pembangunan. Salah satu kriteria efektifitas kepemimpinan adalah kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan kemampuan dalam mengambil keputusan tidak terutama diukur dengan ukuran kuantitatif, dalam arti jumlah keputusan yang diambil , tetapi jumlah keputusan yang diambil yang bersifat praktis, realistic dan dapat dilaksanakan serta memperlancar usaha pencapaian

tujuan organisasi. Menurut Siagian, (1988;47) dalam menjalankan kepemimpinan menuju tercapainya tujuan organisasi diperlukan fungsi kepemimpinan. Misalnya, pemimpin yang sebagai penentuh arah. Kemampuan pimpinan sebagai penentu arah yang hendak dicapai dimasa depan merupakan saham yang teramat penting dalam kehidupan organisasi strategi, taktik dan teknik clan keputusan operasional yang diambil pemimpin yang tidak tepat akan mengakibatkan organisasi bergerak pada arah yang tidak benar, yang apabila dibiarkan berlanjut, bukan hanya akan merugikan organisasi yang bersangkutan, akan tetapi akan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dengan perkataan lain, arah yang hendak dicapai oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemamfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Arah yang dimaksud tertuang dalam strategi clan taktik yang disusun dan dijalankan oleh organisasi. Perumusan strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi. (*/ Pemerhati Sosial)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Artikel

Pembangunan Kepulauan Sangat Mendesak Oleh: T Kusumastantoh*

INDONESIA merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia. Namun Kepulauan Kecil yang dimiliki Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, terlebih Kepulauan Kecil yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Padahal potensi Kepulauan Kecil di Indonesia diperkirakan mencapai 10.000 pulau dari sejumlah 17.508 pulau (Kusumastanto, 2003).

J

ika Percepatan Pembangunan Kepulauan Kecil berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, Kepulauan Kecil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial. Bila dibandingkan dengan Jepang, keseriusan Pemerintah Jepang jauh lebih peduli dalam pengelolaan Kepulauan Kecil daripada Pemerintah Indonesia. Hal ini dicerminkan dengan hanya memiliki sekitar 6,325 pulau, Jepang telah memiliki Undang-undang Nasional tentang Pengelolaan Kepulauan Kecil (terpencil) yang disebut dengan Ritou Shinkouho atau Remote Islands Development Act (RIDA) sejak tahun 1953 yang kemudian direvisi pada tahun 1991. Pada dasarnya, RIDA berkonsentrasi pada pulau-pulau yang relatif dekat dengan daratan induk (mainland) atau pulau-pulau di perairan pedalaman (Adrianto, 2004). Lebih lanjut Adrianto (2004) mengungkapkan bahwa untuk pulau-pulau oseanik (oceanic islands), Jepang memberikan payung hukum

www.dprd-sumenepkab.go.id

pengelolaan berdasarkan pendekatan wilayah (regions) misalnya untuk Kepulauan Amami dikeluarkan Undangundang Pengelolaan Kepulauan Amami (Amami Islands Development Act, AIDA) pada tahun 1954, Undang-undang Kepulauan Okinawa (Okinawa Islands Development Act, OIDA) pada tahun 1972 untuk Kepulauan Okinawa dan Undang-undang Kepulauan Ogaswara (Ogaswara Islands Development Act, AIDA) pada tahun 1964 untuk Kepulauan Ogaswara (Adrianto and Matsuda, 2004). Latar belakang terpenting dari pemberlakukan payung hukum pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pemerintah Jepang adalah bahwa pendapatan per kapita penduduk pulau harus setara dengan penduduk di daratan induk atau paling tidak tidak terlalu jauh perbedaannya. Lebih lanjut, Briguglio (1995) mengungkapkan bahwa karakteristik penting lain dari kepulauan kecil yang terkait dengan pengembangan ekonomi wilayah adalah tingkat insularitas. Kepulauan kecil memiliki tingkat insularitas yang tinggi karena sebagian besar jauh dari daratan induknya. Persoalan ekonomi kepulauan kecil yang terkait dengan karakteristik insularitas ini terutama yang terkait dengan persoalan transportasi dan komunikasi, lingkungan ekonomi yang cenderung monopolistik, melimpahnya sumberdaya kelautan dan dominasi sektor jasa. Dengan berdasar permasalahanpermasalahan di atas, dalam menciptakan keseteraan pembangunan kepulauan kecil diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi, sehingga output pembangunan yang dihasilkan menjadi optimal dan berkelanjutan serta terciptanya pembangunan wilayah kepulauan terpencil atau terluar dapat sejajar atau paling tidak tidak terlalu ketinggalan dengan

wilayah daratan induk lainnya. Dengan demikian, pentingnya penyusunan sebuah guideline kebijakan untuk pembangunan kepulauan kecil menjadi signifikan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah memiliki kerangka pemikiran pembangunan kepulauan kecil yang mampu menciptakan proses transformasi sosial-budaya dan ekonomi, sehingga masyarakat kepulauan kecil benar-benar diberdayakan. Proses transformasi ini terjadi apabila mainstream kerangka pembangunan yang dikembangkan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan mengelola sebuah pulau-pulau kecil. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana yang tertulis dalam draft awal Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pola Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu desentralisasi, terpadu, berkelanjutan serta partisipatif dan inovatif. Namun demikan, perlu diingat bahwa pendekatan dalam pengelolaan dan pembangunan kepulauan kecil di Indonesia tidak boleh digeneralisasi untuk semua pulau, baik dengan wilayah daratan induknya maupun antar pulau kecil itu sendiri. Pendekatan yang berbeda ini memerlukan pula sistem dan pola pikir tata kelola yang berbeda pula. Perbedaan sistem dan pola pikir tata kelola ini telah diadopsi oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan serta Departemen Keuangan yang kemudian diintegrasikan dalam kebijakan Bappenas dalam mengatur alokasi anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) wilayah administrasi kepulauan baik provinsi maupun kabupaten/kota kepulauan (Adrianto, 2004). (*/ Dosen)

OKTOBER 2015

Parlemen

39


Kolom

Memotret DPRD Dalam Bingkai Demokrasi Oleh: Roni Hartono*

Peran dan fungsi DPRD sejak tahun 1966 – 1998 adalah DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat.

H

al itu semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas konstituen. Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim. Saat ini, peran dan fungsi DPRD sudah selayaknya lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu, termasuk DPRD Kabupaten Sumenep. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah, tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses penganggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Sumenep berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya. Anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu, dimana masyarakat memiliki

40

Parlemen

JANUARI 2014

harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. Fungsi DPRD menurut UU nomor 32 tahun 2004 adalah 1)Legislasi: kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan juga membahas dan menyetujui/ menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif. 2) Anggaran: kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Pada fungsi pengawasan: kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Nah, realita tantangan DPRD yang efektif seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan seharihari di bangsa ini.

Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa. DPRD banyak yang kurang efektif, dalam case tertentu, kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. Mengapa hal ini terjadi??? Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali,

sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah. Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan. Dengar Pendapat Publik, Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. Terakhir, pembangunan daerah akan dapat dioptimalkan jika peran dan fungsi DPRD dioptimalkan. Peran dan fungsi DPRD dapat dioptimalkan apabila DPRD dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif melalui pelaksanaan orientasi dasar politik DPRD yang mengacu kepada Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik. (*Wartawan Senior)

www.dprdsumenep.com


Suara Desa

gallery

SALAH SATU aktivis LSM menyampaikan aspirasinya ketika audiensi dengan DPRD

(butuh foto + caption)

APARAT Kepolisian menjaga ketat aksi unjuk rasa yang digelar LSM di Sumenep

KETUA DPRD Herman Dali Kusuma didamping Kabag Humas DPRD Roisul Kawim menemui pengunjuk rasa


Parlemen oktober 2015  
Parlemen oktober 2015  
Advertisement