Page 9

Dinamika

SDM Lemah, Laporan Realisasi DD Tahap Pertama Lambat

L

a m b a t n y a Pemerintah Desa melaporkan realisasi Dana Desa (DD) tahap pertama tahun anggaran 2016 mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Pembinaan dan pengawasan terhadap realisasi DD dan ADD harus diperketat, lambatnya laporan program tahun ini memberikan indikasi pelaksanaan program ditingkat desa kurang maksimal. “ DD itu harus dikelola dengan maksimal. Jangan sampai dikerjakan asal asalan” kata Joni Tunaidy. Menurut politisi Demokrat ini, pihak terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) harus lebih aktif memberikan pembinaan kepada Kepala Desa (Kades). Termasuk Inspektorat harus melakukan pengawasan yang maksimal, “ jangan turun ketika baru ada temuan” paparnya Akibat lambatnya penyetoran DD dan ADD pencairan tahap kedua sebesar 40 persen dari total anggaran akan lambat. Seharusnya pencairan DD tahap kedua sudah dilakukan pada bulan

Agustus 2016 karena pelaporan realisasi DD tahap pertama sebesar 60 persen seharusnya sudah masuk pada bulan Juli. Kepala BPMP-KB Kabupaten Sumenep Ahmad Masuni mengatakan, bahwa menjelang detik-detik terakhir batas kewajiban pelaporan realisasi DD

tahap pertama, sudah ada 237 desa yang masuk laporannya. “Sampai sekarang masih ada sisa 93 Desa yang belum menyerahkan laporan. Kami akan kirim laporannya ke Jakarta sambil menunggu yang belum selesai. Targetnya maksimal 15 November,” ujarnya.

Keterlambatan itu menurut Masuni, karena belum maksimalnya SDM di Desa. Serta disebabkan adanya perubahanperubahan regulasi oleh pemerintah pusat tentang pelaksanaan DD. Kalau nanti sudah tidak ada lagi perubahan aturan, pihaknya memastikan pelaksanaan DD tidak akan ada masalah. “Yang belum memberikan laporan berimbang antara daratan dan kepulauan. Tapi ke depan sosialisasi kepada perangkat desa akan langsung datang ke Kecamatan. Karena sosialisasi SDM secara bersamaan di satu tempat tidak maksimal,” imbuhnya. Molornya pelaporan DD tahap pertama bisa berpengaruh terhadap pencairan tahap kedua. Tapi Masuni mengaku bahwa sampai bulan Desember masih ada kesempatan bisa dicairkan. Nanti pemerintah pusat akan menetapkan regulasi baru sebelum transfer dana tahap kedua yang sudah mepet akhir tahun. “Nanti ada regulasi baru jika ada sisa anggaran apakah akan dikerjakan tahun berikutnya atau dikembalikan ke negara atau kas daerah masuk Silpa. Tapi sementara harus maraton pengerjaan fisiknya,” urainya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

7

Profile for Misbah

Parlemen november 2016  

Parlemen november 2016  

Profile for misbah13
Advertisement