Page 31

Dinamika

Tentang Pemerintah Desa, Komisi I Belajar ke DRPD Denpasar

G

u n a mematangkan s t r u k r u r Organisasi Pemerintahan Desa, komisi I DPRD Sumenep mengadakan kunjunga kerja (kunker) ke DPRD Kota Denpasar Bali. Para legislator dari komisi Hukum dan pemerintahan itu belajar tentang pendoman susunan organisasi pemerintahan desa. Kordinasi dan Konsultasi ke Denpasar ini langsung dikomandani ketua komisi I Darul Hasyim Fath. Rombongan wakil rakyat ini langsung diterima anggota DPRD Kota Denpasar, dan isntansi terkait. Pada prinsipnya para legislator kota Sumekar ini berkenaan dengan karakter bentuk dan

isi perdes dengan perda berkanaan pedomanan susunan organisasi pemerintahan desa. Selain itu, pertimbangan akan pentingnya pentingnya menetapkan perda dan perdes tengang struktur organisasi pemerintahan desa. Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menjelaskan, lahirnya UU 6/2014 tentang desa dan PP 43/2014 tentu merupakan wajah baru tentang pengelolaan desa. Termasuk dalam struktur organisasi yang ada di dalam desa. Sebab, pembangunan saat ini diumulai dari desa. ”Maka dari itu berkaitan dengan struktur organisasi, diperlukan referensi yang akurat dan kapabel

tentang pedoman susunan organisasi pemerintahan desa,” katanya. Politisi Moncong Putih ini mengungkapkan, dari hasil konsultasi dan kordinasi diperoleh bahwa, dari sisi karakteristik perda tentang SO pemerintahan desa ini bersifat dikresioner, desa punya kebebasan untuk menentukan jumlah perangkat. Sementara perdesnya tentu saja menjabarkan dari aturanaturanya yang ada diatasnya atau bersifat delegasian. ”Nah, dalam konteks perdes tentu selain mengacu kepada UU juga perda. Aapalagi, perda itu bersifat yuridis dan filosofis. Sehingga, perda menjadi suatu kebutuhan dalam susunan struktur organisasi pemerintahan

desa. Apalagi, juga sebagai pengejewantaran dari UU nomor 6/2014 tentang desa,” kata politisi asal Kepulauan Masalembu ini. Politisi muda dan vokal ini mengungkapkan, sehingga dengan adanya pedoman susunan struktur pemerintahan desa, kepala desa tidak akan kesulitan dan penyusunannya. Ia akan menjadi petunjuk dalam penyusunan struktur organisasi tersebut. Akhirnya, kades akan bekerja sesuai dengan aturan dan memberikan dampak kepada perbaikan pengelolaan desa. ”Perangkat desa juga akan bekerja secara profesional dan lebih baik. Memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki,” ungkapnya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

29

Profile for Misbah

Parlemen november 2016  

Parlemen november 2016  

Profile for misbah13
Advertisement