Page 19

Dinamika

Lobi Kandas, Dewan Komitmen Perjuangkan Kepentingan Rakyat

U

paya Lobi yang dilakukan oleh eksekutif dalam drama S t r u k t u r Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memluskan kinginan akhirnya kandas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep tetap pada komitmen perampingan instansi agar anggaran belanja aparatur menjadi lebih efektif Awalnya, eksekutif mengajukan draf SOTK 33 instansi pemerintahan, namun Dewan merampingkan menjadi 26 SKPD. Kendati Panitia Khusus (Pansus) telah mufakat dan memutuskan jumlah instansi pemerintah dengan formasi yang ramping, pihak eksekutif dinilai terus melakukan manuver agar hasil rapat itu bisa dianulir sehingga draf yang telah dibahas tidak disetorkan ke Pemerintah Provinsi sebagai rentetan mekanisme penetapan jumlah SKPD. Ketua Pansus SOTK Darul Hasyim Fath menyampaikan, sejak

awal legisltaif memegang prinsip yang tersirat dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian untuk mempertahankan apa yang dihasilkan oleh Pansus, pihaknya sudah mempersiapkan untuk menghadapi manuver eksekutif. Terbukti, politisi yang bergabung di Pansus

tak bergeming dengan lobi "Apa yang dilakukan eksekutif untuk mempertahankan 33 SKPD, sejauh ini kami pahami memang cukup banyak. kami tahu akan banyak yang tak terelakkan, bahkan negoisasi seringkali di tempuh untuk memuluskan kepentingan," jelas politisi

PDI P ini. Semangat DPRD Sumenep untuk merampingkan SKPD akhirnya tercapai. Karena semangat yang digalakkan adalah keseimbangan belanja kerakyatan dengan belanja aparatur. Pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) tahun depan akan naik di angka 43 persen bahkan lebih karena belanja aparatur berkurang. “ Saat ini publik dibuat terperanjak pada sikap kokoh politisi yang tergabung di dalam pansus SOTK," tukasnya. Sementara itu Sekretaris Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto menyampaikan, ,masalah tersebut akan diserahkan kepada Bupati Sumenep dan Gubernur Jawa Timur yang memang mempunyai kewenanagan. Pemerintah Kabupaten akan lebih fokus pada pembahasan APBD 2017, sebab jika terlalu lama mengurus SO akan berdampak pada masyarakat. Apalagi Pembahasan anggaran tahun depan, sandarannya adalah SOTK. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

17

Profile for Misbah

Parlemen november 2016  

Parlemen november 2016  

Profile for misbah13
Advertisement