Page 14

Dinamika

Dewan Desak Disnakertrans tegas Terapkan Regulasi UMK

D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendesak pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mendisiplinkan perusahaan agar memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang ada. Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2016 pengupahan minimal Rp1.398.000. Pada tahun 2017 mendatang diusulkan menjadi Rp1.513.340. UMK Sumenep ini ternyata lebih kecil dari Kabupaten Bangkalan. Peraturan ini akan menjadi macan kertas apabila tidak dilaksanakan oleh perusahaan. “

12 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

Makanya jika ada perusahaan yang nakal, Pemkab harus tegas memberikan sanksi. Kasihan para buruh yang ada di Sumenep” ujar Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Ahmad Jasuli. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68 Tahun 2015 ternyata ditengarai di Sumenep tidak sepenuhnya diataati oleh pihak perusahaan, buruh yang yang bekerja dibayar dibawah UMK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep diminta agar melakukan pemantauan kepada sejumlah

perusahaan yang sudah memenuhi standard, memastikan apakah mereka sudah beri upah sesuai ketentuan atau tidak. “ jika melanggar langsung ditindak” tegasnya. Sementara itu Kepala Disnakertrans Sumenep Koesman Hadi mengatakan pihaknya akan mengajukan kenaikan UMK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Drafnya sudah kami serahkan ke Bupati, dan Bupati sudah menyampaikan draf pengajuan kenaikan UMK kepada Pemprov Jatim. Tapi kami masih belum bisa memastikan. Nanti Gubernur Jawa Timur yang menetapkan kenaikan UMK. Paling lambat awal Desember sudah disahkan” paparnya. Kenaikan UMK setiap Kabupaten/ kota wajib dilakukan manakala telah melakukan perhitungan sesuai rumus yang sudah ditentukan. Perhitungan itu terang Koesman, nominal UMK tahun sebelumnya ditambah dengan nilai inflasi dan nilai pertumbuhan ekonomi. Anehnya, Pemkab Sumenep hanya mengurus kenaikan padahal tahun ini masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah standar UMK. Disnakertrans mengatakan hal itu dilakukan berdasarkan rumus yang ada. Disamping itu, rencana kenaikan dilator belakangi oleh adanya perusahaan yang tidak protes atas UMK yang telah ditetapkan sebelumnya. Koesman kemudian menyatakan, perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai UMK adalah perusahan kecil. Untuk memastikan perusahaan membayar karyawannya sesuai regulasi yang ada berencana akan membuka pengaduan bagi perusahaan yang merasa keberatan atas kenaikan upah. ” Kalau perusahaan skala besar di Sumenep sudah di atas UMK. “ paparnya. (*)

Profile for Misbah

Parlemen november 2016  

Parlemen november 2016  

Profile for misbah13
Advertisement