Page 1

Edisi 11/ november 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

10 Pahlawan paling menginspirasi dinamika

Pelayanan rsud harus prima! Anggota Komisi II Suharinomo:

Jadikan politik sebagai dakwah perjuangan

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

1


Bupati (A. Busyro Karim) dan Wakil Bupati (Achmad Fauzi) Sumenep saat melihat Piala Adipura Buana di sela-sela apel. Tahun 2016, Sumenep kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat Nasional bidang kebersihan .

2

PARLEMEN | NOVEMBER 2016


DAFTAR ISI

Khusus 31

10 Pahlawan Paling Menginspirasi Pada10 November mendatang, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Pahlawan. Momentum ini tepat untuk mengingat kembali pada sosok-sosok pimpinan gerakan perjuangan demi kemerdekaan bangsa.

Dinamika 2 SOSOK 36 Artikel 38 Kolom 40

DINAMIKA 23 Pelayanan rumah sakit harus prima! Banyaknya keluhan terkait pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar dari masyarakat langsung mendapat respon dari kalangan dewan. Jubriyanto, anggota komisi II DPRD Sumenep meminta rumah sakit pelat merah itu untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

LEGISLATOR 33

Jadikan Politik sebagai Dakwah Perjuangan

Perjuangan menuju cita-cita memang tidak mudah, harus melalui proses yang panjang dan berliku. Apalagi berjuang melalui panggung parlemen. Ia serupa semak belukar di belantara yang gersang. Jika tidak kuat dan tahan, maka kita terhempas.

PARLEMEN Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep PARLEMEN | NOVEMBER 2016

1


Dinamika

Wakil Ketua Komisi IV: Kebudayaan Kita Hanya Hidup Musiman

W

akil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, A b r a r i menyayangkan kebudayaan yang hanya hidup saat musiman. Buktinya, acaraacara kebudayaan digelar harus menunggu seremonial tahunan Hari Jadi Kabupaten Sumenep. Seharusnya, kata pria yang akrab disapa Abe itu, pagelaran kebudayaan kita berlangsung kontinyu. “Semua orang sudah menjadi saksi, untuk menghidupkan kebudayaan harus menunggu Hari Jadi. Seharusnya, Bupati Sumenep mengingatkan Disbudparpora agar memperjelas kinerja Dinas tentang Kebudayaan.

2

Coba lihat, apa peran Disbudparpora dalam hal kebudayaan di Sumenep, sebab selama ini masih menunggu hari besar untuk menunjukkan adanya kebudayaan di Sumenep,” katanya. Mantan Pimred Koran Madura tersebut menambahkan bahwa pelestarian kebudayaan menjadi tanda tanya, sehingga khazanah kebudayaan kita terancam punah. Oleh karenanya, Abe berharap kepada Bupati Sumenep agar dinasdinas terkait membantu kebudayaan kita. “Kami sudah mencoba beberapa langkah di komisi supaya ada keberpihakan kepada khazanah

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

kebudayaan. Keberpihakan itu tidak hanya menyangkut regenarasi kebudayaan itu sendiri, tapi juga menyangkut persoalan anggaran,” tegasnya. Bukan tidak mungkin, sambungnya, matinya kebudayaan di Sumenep akan membuat wisatawan enggan berkunjung ke Sumenep. Sebab wisatawan yang datang ke Sumenep tidak hanya semata-mata untuk menikmati wisata alam, tapi juga untuk melihat berbagai pertunjukan kebudayaan. “Jika kondisi kebudayaan tetap seperti saat ini, maka jangan salahkan wisatawan ketika enggan berkunjung. Oleh karena itu, pemangku kebijakan dan instansi terkait

harus bertanggung jawab atas hal ini. Jangan hanya musiman,” terangnya. Politisi PDI Perjuangan itu pun menyoroti beberapa kegiatan yang digelar pada jadi. Dalam amatannya, masih terkesan formal dan seremonil. “Bahkan ada yang masih copy paste dari kegiatan sebelumnya. Saya kira, Disbudparpora tak punya nalar kreativitas dalam menghidupkan khazanah kita,” tegasnya. Nuansa Keraton pun kata Abe, masih setengahsetengah. “Padahal kami sudah meminta supaya nuansa kebudayaan Keraton Sumenep benarbenar dihadirkan secara menyeluruh,” pungkasnya. (*)


Dinamika

Masih Gunakan yang Lama, Legislatif Tolak Draf KUA PPAS APBD 2017

K

ebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang dikirim oleh eksekutif ke legislatif kurang mendapat respon positif dari DPRD setempat. Pihak eksekutif menolak dan mengembalikan kembali ke eksekutif. Menurut Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh Hanafi, penolakan terhadap draf KUA PPAS tersebut lantaran masih mengacu kepada susunan organisasi (SO) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lama. “Tentu harus kami tolak,

sebab SO SKPD yang baru sudah kami selesaikan. Tapi eksekutif masih menggunakan KUA PPAS yang lama. Kami minta KUA PPAS itu sudah harus mengacu kepada SO SKPD yang baru. Mohon maaf, kami harus menolaknya dan disusun kembali berdasarkan SO yang baru,” katanya. Jika legislatif menerima draf KUA PPAS tersebut, berarti legislatif mengamini ketidasesuaian itu. “Karena yang kami harapkan, eksekutif sudah membuat draf KUA PPAS sesuai SO SKPD yang baru,” ucapny K e p u t u s a n mengembalikan draf KUA PPAS kepada eksekutif bukan tanpa pertimbangan

dan aturan yang ada. Itu sudah berdasarkan keputusan Badan Anggaran DPRD. “Kami berharap pembahasan KUA PPAS APBD 2017 itu tidak molor karena kami tidak ingin dijadikan biang kerok oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Makanya, kami meminta eksekutif untuk secepatnya mengubah KUA PPAS itu berdasarkan SO SKPD yang baru,” jelas politisi berlambang Mercy itu. Hanafi menegaskan bahwa pengembaliannya dilakukan secara resmi. “Sampai kapan pun kami tidak akan membahas KUA PPAS APBD 2017 selama masih menggunakan format lama. Kalau kami memaksa membahas, berarti kami

menyetujui anggaran yang tidak pada porsinya dan itu melanggar aturan,” terangnya. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Hadi Soetarto mengaku jika eksekutif yang dalam hal ini Tim Anggaran (Timgar) menyelesaikan draf KUA PPAS sejak bulan Juli lalu. Pada saat itu PP nomor 18 tahun 2016 itu masih belum lahir. “Pada saat kami menyusun KUA PPAS APBD 2017 tersebut, kenapa kami menggunakan pijakan SO lama? Karena ketika itu masih belum ada pijakan baru di PP itu sehingga kami tetap menggunakan format SO lama,” katanya kepada Kabar Madura. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

3


Dinamika

Tak Dilibatkan Penyusunan Skema, Pansus Tegur Eksekutif

P

roses penyusunan pembidangan S t r u k t u r Organisasi Tata Kerja (Pansus SOTK) SKPD mendapat teguran dari pihak legislatif. Pasalnya, eksekutif tidak melibatkan legislatif dalam proses pembidangan SOTK tersebut, meskipun pada dasarnya hal itu menjadi kewenangan Bupati Sumenep. Menurut Ketua Pansus SOTK Darul Hasyim Fath, seharusnya SOTK diajukan melalui draf ke DPRD dengan nomeklatur, tufoksi, dan pembidangan lengkap dengan skemanya. “Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 dan PP

4

Nomor 18 tahun 2016 soal pembidangan memang berbunyi menjadi otoritas Bupati. Tapi masalahnya, kami juga harus mengetahui tufoksi karena diproses pembidanganpembidangan di Dinas harus kita ketahui,” tegas Darul. Politisi PDI Perjungan itu pun akhirnya menegur pihak eksekutif tentang sikap egoisnya, karena kata Darul, pihaknya bukanlah pansus nomeklatur semata, tetapi seluruh struktur dari atas hingga ke bawah adalah tugasnya. “Jika pembidangan tidak ada, maka bisa dilakukan proses delegitimasi. Karena memang skema itu harus

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan,” katanya. Ia mencotohkan di tiga PU, karena PU itu menjadi tiga tempat urusan besar disebabkan adanya penyatuan PU Pengairan, PU Bina Marga dan PU Cipta Karya dan Tata Ruang. Sementara di masing-masing tiga nama PU itu ada bidangbidang. Sehingga jangan sampai di nomenklatur besarnya berbunyi PU dan Tata Ruang, lalu bidang Tata Ruang ada di Perumahan Rakyat. “Skema pembidangan dan berikut bagiannya juga diserahkan supaya persepsi satu sama lain satu tujuan. Karena reformasi birokrasi tidak untuk

menyelamatkan orang (pejabatnya), yang mau kita selamatkan adalah sistem untuk menyelamatkan proporsionalnya anggaran antara langsung dan tidak langsung,” ungkapya. Diketahui bahwa draf SOTK yang diserahkan kepada Pansus hanya berupa nomenklatur saja, bukan secara keseluruhn. Makanya politisi asal kepulauan itu mengungkapkan bahwa meskipun draf itu sudah dikirim ke Gubernur, namun dianggap masih belum selesai karena hanya nomeklaturnya saja yang selesai, namun skema atau pembidangannya belum selesai. (*)


Dinamika

Setelah SOPD, DPRD Langsung Bahas KUA PPAS

S

etelah selesai membahas Struktur Organisasi, DPRD akan langsung tancap gas untuk membahas KUA PPAS. Pasalnya, akhir November pembahasan KUA PPAS APBD 2017 dituntut untuk selesai, walaupun sampai hari ini Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) belum final. Namun Ketua DPRD, Herman Dali Kusuma pihanya akan tetap berusaha menyelesaikan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tepat waktu. Setelah SOPD selesai, maka langsung melakukan pembahasan kepada KUA PPAS.

"Pansus SOPD sudah ke Gubernur untuk klarifikasi hasil SOPD. Dan saya sudah menyampaikan agar SOPD ini menemukan titik terang. Agar setelah ini langsung fokus pada pembahasan KUA PPAS akan dilangsungkan. Kita sedang dikejar deadline," jelasnya. Inginnya langsung bisa dibahas secara bersamaan, namun akan melanggar aturan. Menurut politisi PKB itu, kita boleh melakukan pembahasan KUA PPAS APBD 2017 setelah SOPD selesai. “Sebab jika KUA PPAS mendahului SOPD, jelas tidak akan nyambung,” tegasnya. Oleh sebab itu Badan Musyawarah Sumenep

akan segera menjadwalkan pembahasan KUA PPAS. "Kami sudah sampaikan kepada Pansus bahwa secepatnya menjadwalkan pembahasan KUA PPAS walaupun SOPD belum final," ungkapnya. Sebenarnya beberapa waktu lalu, Bamus sudah menjadwalkan agenda kegiatan DPRD Sumenep, terutama untuk menjadwalkan paripurna SOPD dan pembahasan KUA PPAS tersebut. Meskipun pada dasarnya pihaknya tetap harus menunggu hasil konsultasi atau klarifikasi pansus ke Gubernur. “Karena kalau tidak begitu, kami khawatir pembahasannya tidak matang kalau dilakukan

secara terburu-buru,” sambungnya. Sebagai pimpinan, wajar jika Herman terdesak, sebab waktunya juga sudah mepet. Untuk itulah, pihakya mengaku sudah memberikan warning kepada anggota DPRD yang lain untuk segera menutaskan agenda yang belum tuntas, terutama SOPD. Diakui, dirinya memang khawatir, KUA PPAS molor, namun pihaknya tetap optimis menyelesaikan tepat waktu. “Targetny 20 November ini harus selesai. Memang ada kekhawatiran, tapi kita tetap optimis pembahasan KUA PPAS selesai tepat waktu,” pungkasny. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

5


Dinamika

Bertambah Hasil Fasilitasi, Pansus Langsung Klarifikasi

H

asil fasilitasi d e n g a n Gubernur, SOPD hasil keputusan Pansus DPRD Sumenep langung menjadi 30 SKPD dari yang awalnya 26. Pansus pun langsung melakukan diklarifikasi terkait fasilitasi tersebut. Selain itu, klarifikasi yang dilakukannya itu terkait dengan munculnya nomenklatur baru yang sebelumnya tidak ada di draf eksekutif. Pansus pun juga merasa keberatan karena draf itu ditandatangani oleh pelaksana tugas (Plt), padahal Sekprovnya masih aktif. Harus, kata Pansus pakai Pelaksana harian (Plh), bukan Plt. “Pansus ke Gubernur untuk mencari titik temu antara hasil pembahasan Pansus dengan hasil fasilitasi Gubernur. Keputusannya, pak Sekprov mau mengevaluasi kembali terkait dengan hasil fasilitasi

6

tersebut,” jelsnya. Sesuai rencana, SOPD akan diparipurnakan pada hari Kamis (malam Jumat) kemarin. Menyusul

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

masih akan dilakukannya evaluasi ulang terhadap keputusan fasilitasi atau evaluasi Gubernur terhadap draf SOPD itu,

maka paripurna pun harus ditunda. “Yang jelas tidak paripurna ditunda,”tegasnya. Ditanya kapan draf SOPD itu akan selesai dievaluasi ulang oleh pihak Pemprov, politisi PAN itu menyampaikan bahwa Sekprov tidak menyampaikan kapan bisa menyelesaikan peninjauan ulang itu. Oleh karenanya, pihaknya tetap menunggu dari hasil Pemprov terhadap evaluasi ulang tersebut. Persoalan SOPD antara legislatif dan eksekutif sempat memanas. Itu terjadi karena kedua lembaga itu sama-sama ngotot mempertahankan keputusannya, di mana sesuai pengajuan eksekutif, terdapat 33 SKPD. Kemudian setelah dibahas oleh legislatif, menjadi 26 SKPD, lalu setelah difasilitasi Gubernur, kembali bertambah dari 26 menjadi 30 SKPD. (*)


Dinamika

SDM Lemah, Laporan Realisasi DD Tahap Pertama Lambat

L

a m b a t n y a Pemerintah Desa melaporkan realisasi Dana Desa (DD) tahap pertama tahun anggaran 2016 mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Pembinaan dan pengawasan terhadap realisasi DD dan ADD harus diperketat, lambatnya laporan program tahun ini memberikan indikasi pelaksanaan program ditingkat desa kurang maksimal. “ DD itu harus dikelola dengan maksimal. Jangan sampai dikerjakan asal asalan” kata Joni Tunaidy. Menurut politisi Demokrat ini, pihak terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) harus lebih aktif memberikan pembinaan kepada Kepala Desa (Kades). Termasuk Inspektorat harus melakukan pengawasan yang maksimal, “ jangan turun ketika baru ada temuan” paparnya Akibat lambatnya penyetoran DD dan ADD pencairan tahap kedua sebesar 40 persen dari total anggaran akan lambat. Seharusnya pencairan DD tahap kedua sudah dilakukan pada bulan

Agustus 2016 karena pelaporan realisasi DD tahap pertama sebesar 60 persen seharusnya sudah masuk pada bulan Juli. Kepala BPMP-KB Kabupaten Sumenep Ahmad Masuni mengatakan, bahwa menjelang detik-detik terakhir batas kewajiban pelaporan realisasi DD

tahap pertama, sudah ada 237 desa yang masuk laporannya. “Sampai sekarang masih ada sisa 93 Desa yang belum menyerahkan laporan. Kami akan kirim laporannya ke Jakarta sambil menunggu yang belum selesai. Targetnya maksimal 15 November,” ujarnya.

Keterlambatan itu menurut Masuni, karena belum maksimalnya SDM di Desa. Serta disebabkan adanya perubahanperubahan regulasi oleh pemerintah pusat tentang pelaksanaan DD. Kalau nanti sudah tidak ada lagi perubahan aturan, pihaknya memastikan pelaksanaan DD tidak akan ada masalah. “Yang belum memberikan laporan berimbang antara daratan dan kepulauan. Tapi ke depan sosialisasi kepada perangkat desa akan langsung datang ke Kecamatan. Karena sosialisasi SDM secara bersamaan di satu tempat tidak maksimal,” imbuhnya. Molornya pelaporan DD tahap pertama bisa berpengaruh terhadap pencairan tahap kedua. Tapi Masuni mengaku bahwa sampai bulan Desember masih ada kesempatan bisa dicairkan. Nanti pemerintah pusat akan menetapkan regulasi baru sebelum transfer dana tahap kedua yang sudah mepet akhir tahun. “Nanti ada regulasi baru jika ada sisa anggaran apakah akan dikerjakan tahun berikutnya atau dikembalikan ke negara atau kas daerah masuk Silpa. Tapi sementara harus maraton pengerjaan fisiknya,” urainya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

7


Dinamika

Badrul : Semua Nelayan Wajib dapat Asuransi

P

ara nelayan di kota Sumekar nasibnya sangat memperihatinkan. Mereka selama ini jarang mendapatkan sentuhan program dari pemerintah padahal potensi laut sangat melimpah dan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Namun bagaimana lagi, pemerintah

8

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

selalu beralasan anggaran sehingga tidak maksimal memberikan program untuk memberdayakan para nelayan. Kendati demikian, Badrul Aini sebagai anggota Komisi II dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dari kepulauan meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan tidak putus asa untuk selalu berupaya agar nelayan bisa lebih sejahtera.

Salah satu yang menjadi program pemerintah saat ini adalah asuransi nelayan. Program ini kata politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu merupakan salah satu pelayanan pemerintah bagi nelayan . namun pihaknya menyayangkan jika program tersebut tidak bisa mencover semua nelayan yang ada, baik kepulauan maupun daratan. “ Semua nelayan itu wajib dapat asuransi, jangan hanya sebagian saja, tidak boleh ada pilih kasi” tegasnya. Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) hanya menarget 6 ribu nelayan yang memiliki perahu berkapasitas di bawah 10 ton. Itupun program itu baru menyentuh sekitar 1.500 nelayan. “Target kita adalah 6 ribu nelayan yang mendapatkan asuransi, sementara saat ini yang selesai baru sekitar 1.500 nelayan saja. Makanya, harus kerja siang dan malam supaya akhir November ini semuanya selesai,” terang Kepala DKP Sumenep Mohammad Jakfar. Jatah yang diberikan ke Sumenep 10 ribu nelayan. Namun karena ada pemangkasan oleh Kementerian Keuangan akhirnya dipangkas. Sementara berdasarkan kartu yang dikeluarkan oleh DKP, terdapat sekitar 12 ribu nelayan. Selain itu, pihaknya memberikan asuransi kepada nelayan berdasarkan data yang benar-benar akurat agar tidak salah sasaran. Dan salah satu pemilihan lokasi oleh DKP berdasarkan daerah yang tidak menggunakan potassium, “ yang sering menggunakan potasium menangkap ikan, maka daerah tersebut kita hindari untuk pendataan asuransi itu,” paparnya. (*)


Dinamika

Butuh Terobosan, Banyak SD Miliki Murid Di Bawah 30 Siswa

D

u n i a pendidikan masih menjadi persoalan, b u t u h terobosan untuk menyelesaikan segudang kelemahan yang selama ini terjadi. Salah satu fakta yang paling mengejutkan ketika banyak Sekolah Dasar (SD) yang memiliki siswa di bawah standar, tidak sampai 30 siswa. Kondisi itu memberikan tafsir bahwa pengelolaan pendidikan di Sumenep belum maksimal. Minimnya kepercayaan masyarakat pada sekolah yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan adalah isyarat bahwa proses pendidikan ditempat itu kurang layak. Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Imran mengatakan, Dinas Pendidikan harus lebih serius mengurusnya. Pola lama yang selama ini dibangun harus diubah dengan manajemen pendidikan yang lebih baik agar sekolah tidak ditingal oleh masyarakat. “ Dan

yang paling penting pula, Dinas Pendidikan jangan hanya fokus di daerah kota, lembaga pendidikan di plosok desa “ mintanya. Berdasarkan data, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Moh Kadarisman menyampaikan saat ini ada sekira 57 sekolah yang memiliki murid di bawah 30 orang di semua kelas. Padahal standarnya masing-masing kelas ratarata minimal dihuni 10 siswa. Sehingga pihaknya berharap pengelola lembaga pendidikan tidak melakukan mark up siswa agar pemetaan yang dilakukan Disdik untuk proses regrouping maupun penutupan bisa maksimal. Kendati demikian, Disdik tidak melakukan regrouping tergantung dari lokasi, ketika sekolah sudah menjadi kebutuhan masyarakat meskipun muridnya hanya 15 orang tetap dipertahankan. Menyikapi hal itu, Imran mengatakan bahwa regrouping sekolah yang memiliki siswa sedikit

harus dilakukan. Untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap sekolah yang jumlah siswanya di bawah standar.“Kalau siswa di satu sekolah minim, maka lebih baik disatukan

ke sekolah terdekat. Agar penyelenggaraan pendidikan lebih maksimal. Program bantuan sarana prasarana juga bisa terfokus pada sekolah yang produktif,� harapnya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

9


Dinamika

BP2D Kebut Pembahasan Raperda

P

ada tahun anggaran 2016 ada 23 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk pada Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sementara ada 8 Raperda yang sudah dituntas. Kendati demikian Badan Pembentukan Peraturan daerah (BP2D) bertekad akan kebut tuntaskan semua tugas Ketua Badan Pembuat Peaturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep Iskandar menyampaikan bahwa

10 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

pembahasan Raperda akan segera digelar. Meski waktu sangat mepet ia akan berusaha dengan maksimal. Selama ini banyak kegiatan yang dinilai sangat mendesak sehingga pembahasan Raperda sedikit mengalami kendala. “yang paling banyak menyedot waktu adalah pembahasan struktur organisasi Tata Kerja (SOTK). Namun setelah SO selesai, kami berkomitmen untuk bisa membahas atau menambah lagi untuk menyelesaikan Raperda,” ujarnya kepada Kabar Madura kemarin.

Sebenarnya, dengan 8 Raperda yang diselesaikan oleh DPRD Sumenep sudah cukup bagus, apalagi nanti dengan siswa waktu yang ada bisa menambah hingga menyeleaikan 10 hingga 12 Raperda, dinilai sudah ideala. “ Sebab jika melihat agenda yang ada di legislatif sendiri sangat banyak, sehingga hitungan dalam satu bulan bisa menyelesaikan 1 Raperda” urainya. Iskandar kemudian menambahkan, pembahasan Raperda akan memprioritaskan yang sifatnya mendesak untuk diselesaikan. Raperda yang dianggap mendesak salah satunya adalah Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kemudian Raperda penyempurnaan yang berkaitan dengan retribusi pasar dan itu berkenaan dengan PAD. Karena selama ini retribusi dinilai terlalu kecil sehingga Raperdanya harus disempurnakan,” katanya. Kemudian menyikapi isu kunjungan yang padat sehingga banyak Raperda yang tak terbahas, politisi PAN itu menjawab bahwa setiap pembahasan ada kunjungan di dalam provinsi dan di luar provinsi sangat wajar dilakukan. Sebab dewan tidak ingin pembahasan yang dihasilkan ada kesalahan di kemudian hari sehingga sangat hati hati. “Kunjungan itu tujuannya untuk memperkaya pihak legislatif sebelum mengambil keputusan dalam sebuah pembahasan. Sehingga persoalan kunjungan tidak menjadi kendala pembahasan Raperda,” pungkasnya. (*)


Dinamika

D

Dewan berharap Profesional dalam pemilihan Anggota DPKS

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akhirnya angkat bicara soal rekrutmen Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) perode 20162021. Pemilihan anggota lembaga ini diharapkan dilakukan secara profesional. Sebab keberadaan DPKS juga sangat membantu proses pendidikan di kota Sumekar. Lembaga itu menjadi patner untuk ikut serta mengawasi dan memberikan kontribusi pemikiran untuk memajukan pola pendidikan ideal. “ Apalagi selama ini masalah pendidikan di Sumenep cukup kompleks. Maka keberadaan DPKS menjadi bagian dari upaya untuk memperbaikinya” ungkap anggota Komisi IV DPRD Sumenep H Mas’ud Ali. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyeleksi calon anggota yang memiliki kepedulian yang tinggi atas pindidikan dengan ditopang dengan pengetahuan yang mumpuni dan kredibilitasnya. Sebab jika tidak demikian, maka mustahil eksistensi DPKS akan berdampak positif untuk pendidikan Sumenep. “ Jangan pilih calon anggota beradasarkan pesanan atau factor kedekatan, karena akan berdampak fatal” tegasnya. Ketua Panitia rekrutmen DPKS periode 2016-2021 Moh Kadarisman mengatakan bahwa Dinas Pendidikan hanya bertugas memfasilitasi sesuai arahan Bupati untuk melaksanakan pembentukan DPKS periode selanjutnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Sumenep ini mengatakan, anggota lama bisa menyalonkan lagi. Karena dalam aturannya bisa menjabat dua

periode. Ia mengatakan pemilihan terhadap pendaftar dilakukan berdasarkan seleksi administrasi dan seleksi kemampuan, apakah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPKS. Sesuai aturan anggota DPKS maksimal 11 untuk tingkat Kabupaten. Sementara yang akan menetapkan adalah Bupati dengan pertimbangan sesuai kompetensi dari masing-masing

yang diusulkan panitia pemilihan. “ Calon anggota DPKS sebelumnya wajib memaparkan makalah tentang pengembangan pendidikan di Sumenep lima tahun ke depan,” urainya. Untuk diketahui, pantia seleksi (Pansel) calon anggota DPKS terdiri dari lima orang yang berasal dari unsur organisasi sosial keagamaan, profesi pendidik dan legislatif. (*) PARLEMEN | NOVEMBER 2016

11


Dinamika

Dewan Desak Disnakertrans tegas Terapkan Regulasi UMK

D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendesak pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mendisiplinkan perusahaan agar memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang ada. Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2016 pengupahan minimal Rp1.398.000. Pada tahun 2017 mendatang diusulkan menjadi Rp1.513.340. UMK Sumenep ini ternyata lebih kecil dari Kabupaten Bangkalan. Peraturan ini akan menjadi macan kertas apabila tidak dilaksanakan oleh perusahaan. “

12 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

Makanya jika ada perusahaan yang nakal, Pemkab harus tegas memberikan sanksi. Kasihan para buruh yang ada di Sumenep” ujar Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Ahmad Jasuli. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68 Tahun 2015 ternyata ditengarai di Sumenep tidak sepenuhnya diataati oleh pihak perusahaan, buruh yang yang bekerja dibayar dibawah UMK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep diminta agar melakukan pemantauan kepada sejumlah

perusahaan yang sudah memenuhi standard, memastikan apakah mereka sudah beri upah sesuai ketentuan atau tidak. “ jika melanggar langsung ditindak” tegasnya. Sementara itu Kepala Disnakertrans Sumenep Koesman Hadi mengatakan pihaknya akan mengajukan kenaikan UMK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Drafnya sudah kami serahkan ke Bupati, dan Bupati sudah menyampaikan draf pengajuan kenaikan UMK kepada Pemprov Jatim. Tapi kami masih belum bisa memastikan. Nanti Gubernur Jawa Timur yang menetapkan kenaikan UMK. Paling lambat awal Desember sudah disahkan” paparnya. Kenaikan UMK setiap Kabupaten/ kota wajib dilakukan manakala telah melakukan perhitungan sesuai rumus yang sudah ditentukan. Perhitungan itu terang Koesman, nominal UMK tahun sebelumnya ditambah dengan nilai inflasi dan nilai pertumbuhan ekonomi. Anehnya, Pemkab Sumenep hanya mengurus kenaikan padahal tahun ini masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah standar UMK. Disnakertrans mengatakan hal itu dilakukan berdasarkan rumus yang ada. Disamping itu, rencana kenaikan dilator belakangi oleh adanya perusahaan yang tidak protes atas UMK yang telah ditetapkan sebelumnya. Koesman kemudian menyatakan, perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai UMK adalah perusahan kecil. Untuk memastikan perusahaan membayar karyawannya sesuai regulasi yang ada berencana akan membuka pengaduan bagi perusahaan yang merasa keberatan atas kenaikan upah. ” Kalau perusahaan skala besar di Sumenep sudah di atas UMK. “ paparnya. (*)


Dinamika

Dewan Nilai Bappeda Lamban Susun Ripparda

K

omisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( D P R D ) S u m e n e p mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) segera tuntas agar desain parawisata di kota Sumekar menjadi tertata dengan maksimal. Sebab Pengembangan pariwisata daerah harus mengacu kepada Ripparda, sesuai Peraturan Menteri Pariwisata (Permentar) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Ripparda, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Produk Hukum. Seperti diketahui, Sumenep memiliki sejumlah wisata yang saat ini sedang dilirik oleh masyarakat luas hingga luar negeri seperti Gili Labak, Pantai Sembilan, Gili Yang, pantai Lombang dan Salopeng serta wisata religi. Potensi itu sangat prospek manakala dikelola

dengan baik. Sementara hingga sekarang, proses Ripparda masih sampai pada naskah akademik dan pengajuan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda). Atas kondisi ini dewan sangat menyayangkan lambannya kinerja Bappeda. Padahal pemerintah merancang Visit Sumenep Years 2018 . “ kalau sampai sekarang belum tuntas, berarti tidak mungkin Ripparda itu akan bisa direalisasikan pada awal tahun mendatang. Paling cepat akhir tahun 2017 bahkan bisa 2018” ungkap Ramzi, anggota Komisi III DPRD Sumenep. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Achmad Salaf Junaidi mengatakan Penyusunan Perda masih memerlukan beberapa tahapan, salah satunya saat ini masih penyusunan naskah akademik berupa tinjauan dari sisi ekonomi, budaya politik dan lainnya yang baru dianggarkan dalam perubahan APBD tahun 2016. Naskah

akademik. “Naskah akademik akhir tahun akan selesai. Sehingga Raperda segera didaftarkan di Program Legislasi Daerah tahun 2017 melalui Bagian Hukum. Tapi persiapannya mulai tahun 2016,” urainya. Akibatnya, Ripparda baru bisa diterapkan akhir tahun 2017 mendatang.

Walaupun secara konsep dan naskah selesai tapi belum memiliki kekuatan hukum sehingga perlu diterbitkan Perda. Junaidi kemudian mengatakan, meski belum memiliki kekuatan hukum tetap, kalau Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) mau menerapkan tidak ada masalah. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

13


Dinamika

Dewan warning Pengerjaan Proyek Pasar Bangkal

M

a s a l a h Pedagang Kaki Lima ( P K L ) di kota Sumekar sempat menjadi perbincangan yang hangat akibat dilakukan perpindahan dari Taman Bunga (TB) ke areal lapangan Giling. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Sumenep meminta agar pembangunan untuk PKL itu segera diselesaikan sesuai target. Disamping itu, proyek yang dibangun di Bangkal ini, dewan memberikan

warning agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari apalagi masalah hokum, “ Oleh karena itu, pekerjaan proyek itu harus benar benar dilakukan secara serius dan berdasarkan juknis yang ada.” Ungkap Juhari, anggota Komisi II DPRD Sumenep. Sebab bangunan tersebut sangat dibutuhkan oleh PKL yang saat ini berjualan di depan kantor kementerian Agama dan Madrasah aliyah Negeri (MAN) Sumenep. Rombong PKL yang menumpuk disepanjang

14 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

jalan selama ini sangat mengganggu para pengedara jalan, “ maka jika proyek itu selesai, PKL akan tertib” imbuhnya. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep Saiful Bahri mengatakan, pihaknya hanya punya waktu 70 hari untuk menyelesaikan proyek tersebut. Namun pihaknya optimis pekerjaan itu akan selesai sesuai dengan perencanaan. “Pedagang yang akan menempati adalah PKL yang direlokasikan dari eks terminal Bangkal ke bekas

pasar sapi dan pedagang eks taman bunga. Kami harapkan bisa menampung semuanya. PKL taman bunga sekira 314 orang, pedagang sepeda pancal 52 orang,” urainya. Pihaknya memprediksi, target hingga akhir desember pembangunannya sudah selesai. Setelah pembangunan kios itu diresmikan, akan langsung dilakukan pemindahan PKL. “Kios sepeda motor akan ditempatkan di sebelah kios sepeda pancal. Mereka sudah siap menempati tempat yang baru,” terangnya. (*)


Dinamika

Komisi I Berharap PAW Pilkades Kondusif

K

omisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( D P R D ) S u m e n e p berharap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) berlangsung kondusif. Dalam pelaksanaannya, Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Setkab harus menjadi mediator yang piawai agar semua kepentingan masyarakat terakomudir. Suhu politik desa saat menggelar pesta demokrasi berbeda dengan pemilihan legislatif, Pemilihan Bupati, Gubenur serta Presiden. Masyarakat mudah terprovokasi sehingga rawan terjadi konflik dan perpecahan. Kondisi itu kata Anggota Rukminto harus dipahami oleh pihak pelaksana terutama Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Setkab Sumenep sebagai penanggung jawab ditingkat Kabupaten, “ Momentum ini harus menjadi perhatian yang serius, Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Setkab Sumenep harus benar benar

hati dalam menyikapi setiap ada persoalan agar masyarakat di bawah kondusif” harap politisi Golkar itu. Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Setkab Sumenep Ali Dafir menyampaikan tahapan pelaksanaan Pilkades PAW, bahwa masih ada beberapa berkas yang belum diselesaikan. Tapi pihaknya meyakini pesta demokrasi di tingkat desa itu tidak akan tertunda kembali. “Di lapangan tahapannya masih mencapai 60 persen. Tapi yang penting tidak ada hal yang tidak diinginkan dan suasananya kondusif. Dari 10 Desa di 7 Kecamatan peserta PAW Pilkades belum ada laporan terkait kisruh masalah pencalonan,” terangnya. Salah satu berkas yang belum masuk ke Bagian Pemdes, menurut Dafir adalah penyampaian penetapan peserta musyawarah kepada panitia pemilihan. Tapi pihaknya cukup optimis dengan sisa waktu dua minggu ke depan, panitia Pilkades akan menyelesaikan semua tahapan yang dibutuhkan. Untuk diketahui, 10 Desa

yang akan melaksanakan Pilkades PAW antara lain, Desa Bunpenang Kecamatan Dungkek, Desa Guluk Manjung dan Desa Lobuk Kecamatan Bluto. Desa Basoka dan Desa Pakondang Kecamatan

Rubaru. Desa Bukabu dan Desa Belluk Kenek Kecamatan Ambunten. Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang. Desa Poreh Kecamatan Lenteng dan Desa Brakas Kecamatan Raas. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

15


Dinamika

Pertanian Organik Butuh Perhatian Pemerintah

K

esadaran petani di Kabupaten Sumenep untuk beralih pada pupuk organik dalam meningkatkan produksi pertanian sangat minim. Masalah tersebut butuh perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten (Pembkab) agar masyarakat tidak tergantung pada pupuk kimia. Pertanian yang berbasis peternakan ini bisa terwujud apabila dimulai dari pemerintah yakni Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) dengan membuat pilot projeck tanaman pertanian organik sehingga pada akhirnya masyarakat akan sadar pentingnya pupuk organik. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep Nurus

Salam mengatakan,untuk mengubah pola pikir petani agar tidak tergantung pada pupuk kimia dan beralih pada pupuk organis butuh proses cukup lama. Sebab ketika beralih pada pupuk organik pasti produksi tanam awalnya akan turun karena ada perubahan. “Tapi harus ada yang memulai, bisa melalui sosialisasi dan percontohan kepada petani. Saya pribadi sudah memulai di Kecamatan Batang-batang. Kalau ingin mengubah secara total sulit, karena masih ada sisa pupuk kimia yang bercampur dengan unsur hara tanah.” Terang Oyul, panggilan akrab politikus dari Partai Gerindra tersebut. Oyuk meminta Dispertan melakukan sosialisasi secara

16 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

massif dan buat percontohan dan bukti dari dinas terkait. Tingkat keberhasilan ujicoba itu harus tinggi agar masyarakat tertari sehingga meniru. Sebab masyarakat di Sumenep tidak gampang untuk meniru. Tapi jika kelompok dengan pola baru berhasil maka petani yang lain akan mengikuti. “Harus ada pilot project dari Dispertan yang bisa diberikan kepada petani bahwa pertanian dengan sistem organik lebih menguntungkan,” harapnya. Kecenderungan petani terhadap pupuk kimia dikarenakansebagian besar nginginkan pohon jagung atau padi menghijau untuk pakan ternak. Maka program pertanian organik tidak bisa maksimal jika

hanya sebagian petani yang melakukan. “Butuh keseragaman semua petani, program gerakan menanam secara serempak (Gema Rampak) melalui organik. Kalau tidak gema rampak akan berisiko, karena lahan pertanian masyarakat tidak rata. Jika lahan di ketinggian memakai kimia akan turun ke lahan di dataran rendah,” urainya. Politisi Garindra kemudian menjelaskan manfaat pupuk organik, selain biaya lebih murah karena cukup memanfaatkan peternakan, juga dapat menyuburkan tanah, karena jika menggunakan kimia lahan pertanian menjadi miskin akibat ditarik secara terus menerus vitamin di dalam tanah. (*)


Dinamika

Lobi Kandas, Dewan Komitmen Perjuangkan Kepentingan Rakyat

U

paya Lobi yang dilakukan oleh eksekutif dalam drama S t r u k t u r Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memluskan kinginan akhirnya kandas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep tetap pada komitmen perampingan instansi agar anggaran belanja aparatur menjadi lebih efektif Awalnya, eksekutif mengajukan draf SOTK 33 instansi pemerintahan, namun Dewan merampingkan menjadi 26 SKPD. Kendati Panitia Khusus (Pansus) telah mufakat dan memutuskan jumlah instansi pemerintah dengan formasi yang ramping, pihak eksekutif dinilai terus melakukan manuver agar hasil rapat itu bisa dianulir sehingga draf yang telah dibahas tidak disetorkan ke Pemerintah Provinsi sebagai rentetan mekanisme penetapan jumlah SKPD. Ketua Pansus SOTK Darul Hasyim Fath menyampaikan, sejak

awal legisltaif memegang prinsip yang tersirat dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian untuk mempertahankan apa yang dihasilkan oleh Pansus, pihaknya sudah mempersiapkan untuk menghadapi manuver eksekutif. Terbukti, politisi yang bergabung di Pansus

tak bergeming dengan lobi "Apa yang dilakukan eksekutif untuk mempertahankan 33 SKPD, sejauh ini kami pahami memang cukup banyak. kami tahu akan banyak yang tak terelakkan, bahkan negoisasi seringkali di tempuh untuk memuluskan kepentingan," jelas politisi

PDI P ini. Semangat DPRD Sumenep untuk merampingkan SKPD akhirnya tercapai. Karena semangat yang digalakkan adalah keseimbangan belanja kerakyatan dengan belanja aparatur. Pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) tahun depan akan naik di angka 43 persen bahkan lebih karena belanja aparatur berkurang. “ Saat ini publik dibuat terperanjak pada sikap kokoh politisi yang tergabung di dalam pansus SOTK," tukasnya. Sementara itu Sekretaris Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto menyampaikan, ,masalah tersebut akan diserahkan kepada Bupati Sumenep dan Gubernur Jawa Timur yang memang mempunyai kewenanagan. Pemerintah Kabupaten akan lebih fokus pada pembahasan APBD 2017, sebab jika terlalu lama mengurus SO akan berdampak pada masyarakat. Apalagi Pembahasan anggaran tahun depan, sandarannya adalah SOTK. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

17


Dinamika

Pansus SOTK Akan Konsultasi Ke Kemendagri

S

etelah Panitia khusus (Pansus) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) mendatangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan klarifikasi kembali berencana akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Para legislator akan terus berupaya mencari titik temu masalah SOTK. Setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) yang tergabung dalam Pansus SOTK melakukan klarifikasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengakui bahwa draf SOPD Sumenep cacat administrasi. “Memang tidak terbantahkan, bahwa cacat secara administrasi. Bahkan, yang bertanda tangan atas nama pelaksana tugas (Plt) di dalam draf itu mengakui bahwa ada kesalahan, yang seharusnya pelaksana harian (Plh).” Ungkap Wakil ketua Pansus

18 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

SOPD A Zainurrahman Politisi partai Demokrat ini mengatakan persoalan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan,karena menyangkut kewenangan. Apalagi itu ditembuskan ke Departemen dalam Negeri (Depdagri). Bahkan yang lebih parah munculnya nomen klatur Dinas Air dan Mineral yang sebelumnya tidak pernah dibahas. Sekretaris Provinsi (Sekprov) mengambil kesimpulan dan memutuskan bahwa draf

SOPD yang sudah difasilitasi Gubernur harus ditinjau ulang. Menurut Sekretaris Provinsi, Azet sapaan akrab Zainurrahman mengatakan, sejatinya draf SOTK dibahas oleh Eksekutif dan Pansus ketiak sampai di Pemprov, ” bukan hanya eksekutif yang datang. Munculnya nomenklatur baru itu menjadi tanda tanya besar, siapa yang memunculkan. Namun yang jelas Pemprov tidak mungkin memasukkan nomenklatur baru,” ungkapnya. (*)


Dinamika

Pengelolaan Pasar Anom Baru Harus Profesional

S

etelah sekian tahun masyarakat m e n a n t i pembangunan pasar Anom Baru Blok A akhirnya terwujud setelah dilaunching oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Adanya pasar terbesar di bumi Sumekar ini diharapkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) pada daerah. Agar pasar itu dapat memberikan kontribusi PAD tentu Pemkab tidak harus berpuas diri, menganggap masalah pasar tersebut sudah selesai, namun bagaimana pengelolaan pasar secara profesional tersebut harus dipikirkan dengan matang agar nanti keberadaannya betul betul memberikan manfaat baik pada Pemkab maupun kepada masyarakat. “ Harus dikelola secara profesional, transparan agar pasar Anom sebagai pasar tradisional menjadi pilot projek dan berbeda dengan pasar yang lain�

kata Bambang Prayogi, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Selama PAD dari sektor pasar dinilai masih rendah. Sebab pada tahun 2015 yang ditarget Rp2 miliar, PAD Sumenep yang diperoleh dari pasar hanya 1,86 miliar. "Tentu saja saya berharap supaya bisa menggenjot dan menambah PAD yang lebih besar lagi dari pasar. Makanya Pasar Anom Baru Blok A harus dikeloa secara profesional, bukan malah dikelola secara tidak serius," kata Bupati Sumenep A Busyro Karim. Pasar Anom Baru Blok A yang dibangun dengan anggaran Rp40,700 miliar oleh pihak ketiga, Pemerintah merencanakan pengelolaan pasarakan diberikan kepada swasta, meskipun belum diputuskan, “Karena kami menilai, pasar itu akan lebih baik jika dikelola oleh pihak swasta dibandingkan Pemkab," jelasnya. Untuk dikelola dengan

semi modern, bangunan pasar Anom Baru Blok A itu sudah mendukung. Karena bangunan pasar baru dibangun secara tertata rapi. Sementara itu, Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Imam

Sukandi, menambahkan bahwa sistem buka pasar akan diubah,"kami rencanakan untuk dibuka hingga malam hari, tapi regulasinya masih belum ada. Karena masih banyak yang harus menjadi pertimbangan, utamanya dari segi keamanan," katanya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

19


Dinamika

Realisasi DBHCHT Harus Tepat Sasaran

K

omisi II D e w a n Perwkilan R a k y a t D a e r a h (DPRD) Sumenep berjanji akan mengawasi realisasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT). Program tersebut harus tepat sasaran sehingga dana puluhan miliar yang turun ke Sumenep bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Sumenep H. Masdawi juga mendesak dinas terkait segera merealisasikan program DBHCHT. Program tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat , “ Jangan sampai terlambat apalagi tidak terealisasi.” Harapnya. Politisi Partai Demokrat ini sangat tidak menginginkan program DBHCHT mengendap hanya alasan regulasi baru yang selalu didengung dengungkan oleh pihak eksekutif. Harusnya, pihak terkait lebih aktif menyikapi perubahan

aturan agar program tersebut tidak terbengkalai. Kemudian yang harus menjadi perhatian Dinas pelaksana dari program tersebut, jangan sampai dibantukan kepada mereka yang hanya berdasarkan titipan dari pihak tertentu, tapi harus berdasarkan kebutuhan di bawah, “ tentunya yang tidak melenceng dari aturan yang ada.” Tuturnya. Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Moh Hanafi sebagai sekretariat realisasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT) mengaku pihaknya belum menerima progres laporan penyerapan dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna. Padahal tahapannya sudah memasuki akhir triwulan keempat tahun anggaran 2016. Hanafi mengatakan, penyebab keterlambatan DBHCHT adanya kebijakan Hibah Bansos yang harus berbadan hukum. Hingga sekarang serapan baru 30

20 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

persen dari total anggaran Rp30 miliar lebih. Pihaknya mengaku, imbas dari aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2016 tentang pelarangan bantuan hibah dalam bentuk uang atau barang mengakibatkan sejumlah paket bantuan harus direalisasikan di

Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Hanafi merinci sejumlah SKPD terkait penyerapan DBHCHT, antara lain, Dinas Kesehatan, RSUD Dr Moh Anwar, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Disnakertrans, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Dinas Peternakan, Dishutbun DAN Disperindag. (*)


Dinamika

Semua Fraksi Kompak Dukung Perampingan SKPD

S

emua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendukung perampingan Satuan Kerja Perngkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sumenep menjadi 26 dari pengajuan eksekutif sebanyak 33. Sebab dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan efiesinsi anggaran. Ketua fraksi PDI P Abrari, akan tetap pada pendirian keputusan pansus, yaitu

akan mempertahankan 26 SKPD. Implikasi dari pemangkasan itu adalah ada 700 lebih pejabat yang akan kehilangan jabatannya. “Mari Kita Berhitung penduduk Sumenep yang jumlahnya lebih dari 1 juta. Dan sekarang berhitung, yang mau diselamatkan apakah 700 pejabat atau seluruh masyarakat Sumenep yang lebih dari 1juta,” ulas mantan jurnalis itu. Begitupun dengan fraksi Partai Demokrat yang dengan tegas tidak akan bergeming menghadapi manuver eksekutif untuk

mengubah 26 SKPD. Apalagi, sudah menjadi intruksi partai bahwa SKPD memang perlu perampingan demi efisiensi. “Bagi kami tidak mungkin mengubah keputusan yang sudah pernah ditetapkan, jadi kami akan mempertahankan 26 SKPD itu. Kalau misalnya Bupati Sumenep beberapa waktu lalu masih meminta untuk drapatkan kembali dan diputuskan bersama, memang tidak ada salahnya dipenuhi,” ungkap wakil ketua fraksi Demokrat A Zainurrahman Pria yang menjabat sebagai wakil ketua panitia khusus (Pansus) ini menilai rmintaan eksekutif untuk membahas ulang karena ada tahapan yang terlampaui wajar. “Kalau untuk tahapan yang dinilai kurang, kita setuju, tapi kalau untuk mengubah keputusan, itu tidak mungkin kami setujui,” tuturnya. Fraksi Gerindra Sejahtera juga memiliki pandangan yang sama. Seperti yang disampaikan Nurus Salam sebagai ketua fraksi, perampingan SKPD menjadi 26 adalah sebuah keputusan tepat yang diambil pansus. Oleh sebab itu fraksi Gerindra-Sejahtera akan tetap berkomitmen pada keputusan bersama. Pihaknya tidak ingin ada pihak lain yang mencoba interpensi masalah tersebut. “Karena dalam kerangka efektifitas dan efisiensi pola

kerja SKPD, saya pikir 26 SKPD itu sudah sangat ideal. Karena dengan begitu, postur APBD Sumenep berpihak kepada rakyat karena perampingan itu adalah untuk efisiensi anggaran supaya bepihak kepada rakyat dan tidak berpihak kepada birokrasi. Dalam artian, belanja langsung dan tidak langsung paling tidak bisa seimbang,” paparnya. Fraksi Golkar juga memiliki pandangan bahwa efisiensi memang sangat penting dilakukan. Meski legislator yang bergabung di partai berlambang pohon bringin itu akan terus mempelajari kekuarangan dan kelebihan dari keputusan tersebut. “Lihat saja nanti di forum seperti. Efisien anggaran itu memang harga mati, tapi kalau SKPD yang dirampingkan itu masih punya cantolan di pemerintah pusat, berarti masih ada harapan anggaran dari atas sehingga bisa saja tidak dipangkas atau dirampingkan. Di samping itu, kami akan melihat apakah efisiensi itu memang benar-benar untuk rakayt atau bukan, karena bagi efisiensi itu adalah untuk rakyat,” terang Iwan. Sedikit berbeda dengan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menginginkan SKPD tetap seperti di draf yang diajukan oleh eksekutif . tetapi soal efiesensi tetap satu komitmen. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

21


Dinamika

Komisi III DPRD Sumenep Pantau Pembangunan ICU RSUD

P

r o y e k pembangunan gedung ICU (Intensive care unite) di RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep Sumenep mendapat atensi komisi III DPPRD setempat. Sebab, pembangunan gedung ICU pelat merah itu dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sumenep 2016 senilai Rp 16 miliyar. Sehingga, pekerjaan terus menjadi pantuan kalanga legislator. Buktinya, komisi III yang dipimpin ketua Dul Siam bersama sejumah anggota mendatangi rumah sakit pelat merah untuk memantau pekerjaan proyek yang ditangani PU Cipta Karya tersebut. Secara teliti anggota dewan mengawasi pekerjaan yang digarap oleh rekanan. Mulai dari bahan material, campuran hingga pembangunan proyek fisik yang sudah dilkakukan. Itu dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan gedung bagus, apalagi akan diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat. Cukup lama para wakil rakyat ini berada di rumah sakit milik pemerintah ini memantau dari sejumlah sisi. ”Kami memang sengaja

melakukan pemantauan atas pembangunan ICU rumah sakit ini. Sebab, anggaran untuk proyek ini terbilang cukup besar, dan menjadi atensi publik, karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Sehingga, kami sebagai wakil rakyat juga punya kewajiban untuk melakukan pengawasan atas pembangunan gedung tersebut,” kata ketua Komisi III DPRD Sumenep

22 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

usai Sidak. Dia mengungkapkan, pembangunan tersebut masih membutuhkan banyak waktu dalam proses pembangunanya. ”Meski masih banyak proses pembangunnya, maka kami meminta kepada rekanan dan isntansi terkait untuk bisa menuntaskan proyek ABPD sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, yakni masa berakhirnya anggaran

pemerintah di 2016. Jangan sampai melewati,” ujarnya dengan nada serius. Apabila tidak tuntas, sambung politisi PKB ini, instansi terkait hendaknya mengambil langkah tegas. Yakni, memutus kontrak dengan rekanan. ”Kami kira sudah jelas dalam saat keluarnya SPK (surat perintah kerja), bahwa pekerjaan itu harus tuntas sesuai batas anggaran. Apabila memang tidak bisa dilakukan, maka hendaknya diputus kontrak. Itu sebagai bentuk konsekuensi kepada rekanan yang tidak sesuai deadline waktu,” tuturnya. Ditanya soal adanya temua, Politisi asal Kepulauan ini mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya kejanggalan, namun tidak signifikan. Kejangggalan itu pada penggunaan pasir. Pasir yang digunakan ternyata menggunakan pasir lokal, seharusnya menggunakan pasir hitam. ”Ini temuan sementara dan kami anggap tidak begitu signifikan. Sekali lagi kami tegaskan, ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Maka harus dilakukan perbaikan, agar kualitasnya lebih bagus,” ungkapnya. (*)


Dinamika

JuBriyanto : Pelayanan Rumah Sakit Harus Prima!

B

anyaknya keluhan terkait pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar dari masyarakat langsung mendapat respon dari kalangan dewan. Jupriyanto, anggota komisi II DPRD Sumenep meminta rumah sakit pelat merah itu untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Itu agar citra dari rumah sakit pimpinan dr. Fitril Akbar memuaskan masyarakat. ”Kami kira rumah sakit harus terus berbenah untuk melakukan perbaikan atas pelayanan masyarakat. Sebab, rumah sakit beresntuhan langsung dengan warga. Sehingga, sangat dirasakan. Pelayanan itu mulai dari administrasi, fasilitas hingga masalah medis tentu saja akan dilihat publik. Dan, ini akan menjadi tugas rumah sakit untuk memberikan service mumpuni kepada masyarakat,” kata Jupriyanto. , sambung dia, belakangan ini rumah sakit milik pemerintah itu tampaknya menjadi keluhan dari

masyarakat. Salah satunya, tindakan medis yang menyebabkan meninggal, hingga masalah dugaan pengusiran karena SPM (surat pernyataan miskin) belum terurus. ”Meski pemberitaan ini belum tentu benar, namun pihak rumah sakit agar instrospeksi diri untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Jangan anti kritik,” ucap politisi asal

Lenteng ini. Dia mengungkapkan, pihaknya selalu mewantiwanti kepada pihak Direktur agar memberikan pelayanan yang baik. Khusunya, saat melayani masyarakat mengurus administasi. ”Senyum itu hal yang utama. Tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat. Kalau itu dilakukan, kami kira rumah sakit akan menjadi

tempat yang nyaman dalam merawat orang sakit,” tuturnya dengan nada serius. M Menurut politisi PKS ini, keberadaan PUSPA (Pusat Pantauan) rumah sakit hendaknya dimaksimalkan untuk memantai berbagai pelayanan medis. Sehingga, tidak ada perlakuan yang berbeda bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tindakan medis. ”Yang paling terasa pada pasien rawat inap, karena interaksi medisnya cukup lama. Makanya, ketika tidak memuaskan pasti akan dikomplain,” ungkapnya. Untuk itu, ke depan pihak rumah sakit hendaknya bisa melakukan terobosan untuk memberikan pelayanan yang mumpuni bagi masyarakat. Sebab, pelayanan prima itu menjadi cita-cita bupati Sumenep. ”Lantaran ini menjadi cita-cita, maka harus dijalankan, dan rumah sakit akan menjadi pertaruhan. Sebab, hemat pelayanan rumah sakit memang menjadi atensi, itu bisa dilihat dari sikap bupati yang ngantor di RSUD,” tukasnya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

23


Dinamika

Dewan Usulkan Bangun Jembatan Kalianget-Talango

V

o l u m e penyeberangan di Dermaga Kalianget – Talango, Sumenep dipastikan cukup tinggi. Buktinya, masyarakat banyak yang antre bahkan mengular untuk bisa menyeberang, baik dari arah Kalianget maupun dari arah Talango. Maklum, Talango merupakan salah satu tempat wisata religi Sayyed Yusuf yang banyak didatangi pengunjung, baik dari daerah lokal maupun luar daerah. Sehingga, akses transportasi laut memadai menjadi hal penting untuk saat ini bagi warga. Anggota Komisi II DPRD Sumenep Akis Jazuli menjelaskan, tingkatnya volume masyarakat untuk menyeberang dari Kalianget maupun Talango membutuhkan terobosan baru bagi pemkab Sumenep. Sebab, untuk bisa nyeberang membutuhkan waktu

yang cukup lama, bahkan kadangkala harus berjamjam. ”Ini sangat kami sesalkan. Untuk nyeberang ke pulau saja harus antre berjam-jam. Padahal, Talango merupakan pulau kecil namun mobilitasnya tinggi,” katanya. Politisi Nasdem ini mengusulkan terobosan paling jitu bagi pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang harus dibangun berupa jembatan penyeberangan. Bahkan, jembatan itu dianggap sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat Talango. ”Terobosan paling jitu adalah membangun jembatan penyeberangan dari Kalianget ke Talango. Sebab, volumenya juga tidak terlalu panjang. Ini merupakan aspirasi dari masyarakat,” katanya kepada Majalah Parlemen. Apalagi, menurut politisi asal Talango ini, apabila jembatan penyeberangan

24 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

di bangun maka hampir dipastikan arus lalu lintas akan semakin lancar. Dampaknya, akan mengangkat perekonomian masyarakat. ”Ketika mobilitas semakin meningkat, maka hampir dipastikan roda perekonomian juga semakin berputar. Akibatnya, dampaknya pendapatan per kapita masyarakat juga akan semakin meningkat. Ini soal kesejaheteraan masyarakat,” ungkapnya dengan nada berapi-api. Mantan aktifis HMI ini menuturkan, bupati dalam kampanyenya memang pernah berjanji akan membangun jembatan untuk masyarakat Talango. Sehingga, pihaknya menuntut untuk direalisasikan. ”Jangan hanya menjadi janji belaka. Namun, harus direalisasikan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Untuk membangun kami kira tidak usah memikirkan

masalah kepentingan orang lain, namun kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya. Bahkan, pihaknya optimis pembangunan jembatan itu bisa dilakukan oleh pemkab Sumenep melalui APBD. Itu melihat dari jarak pembangunan jembatan tersebut. ”Jadi, kami kira pemkab mampu membangun lewat anggaran. Meski tidak harus dituntaskan dalam satu tahun, bisa dijadikan sebagai proyek multiyears (tahun jamak). ”Setidaknya pemkab harus memiliki inovasi untuk membangun jembatan tersebut,” ujarnya. Kendati demikian, apabila tidak bisa dilakukan maka pemkab bisa membuat regulasi untuk mempercepat jam sandar kapal. “Itu bisa dilakukan. Atau kalau tidak maka bisa menambah atau memperlebar dermaga yang ada. Sehingga, tidak bersandar secara bergantian,” ungkapnya. (*)


Dinamika

Pengelolaan PD Sumekar Harus Profesional

P

ergantian direktur Perusahaan Daerah (PD) Sumekar ke Darwies Maszar diharapkan bisa membawa angin segar perubahan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep itu. Setidaknya, pengelolaan PD Sumekar hendaknya dilakukan secara profesional sehingga bisa menghasilkan profit atau laba yang lebih banyak untuk menyumbangkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumenep. Hal tersebut disampaikan ketua komisi II AF Hari Ponto. Ponto menjelaskan, keberadaan PD Sumekar sudah sangat memprihatikan, bahkan bisa dibilang mati suri. Apalagi, tidak memiliki perkembangan bisnis apapun dalam perjalannya. ”Ini sudah masuk kategori perusahaan darurat, mati suri. Dengan dipimpin orang baru harus lebih baik dan bisa menghidupi perusahaan. Itu agar keberadaanya tidak hanya sekadar membebani anggaran negara, APBD,” ucapnya. Selama ini, keberadaan PD Sumekar tidak bisa memberikan sumbangan apapun kepada pemkab

Sumenp dalam hal PAD. Keberadaanya hanya meminta penyertaan modal, namun tidak bisa mengembalikan dalam bentuk PAD. ”Jadi, kami kira ini sudah sangat kronis. Pengobatannya harus dilakukan dengan banyak terobosan. Sebab, selama ini tidak bisa memberikan apa-apa kepada pemkab Sumenep. Hanya menjadi benalu saja,” tutur politsi Partai Golkar ini. Ponto mengungkapkan, seharusnya PD Sumekar ini sudah tidak dikelola oleh pemkab, melainkan dijual kepada pihak swasta. Itu lantaran pihaknya melihat tidak prospek bisnis selama ini. ”Kalau kami sejak awal menyarankan agar PD Sumekar ini tidak lagi dipakai, melainkan dijual saja. Supaya keberadaanya tidak hanya menggerogoti APBD melaui penyertaan modal. Dijual akan lebih bagus,” tuturnya. Kendati demikian, pihaknya meminta Direktur yang baru tidak stagnan dengan bisnis Apotek saja. Sebab, pihak swasta sudah banyak yang menjalankan bisnis Apotek, dan terbukti Apatok yang dikelola PD Sumekar kalah bersaing. ”Kalau hanya Apotek tidak memiliki pengetahuan saja

bisa mengurus. Harusnya ada terobosan baru dalam menjalan PD Sumekar ini. Yakni, salah satunya dengan membuka bisnis baru untuk dijalanka. Sehingga, akan lebih profit,” ucapnya. Untuk itu, pihaknya menunggu langkah konkret dari Direktur baru PD Sumekar. Namun, apabila

dalam pelaksananya hanya sebatas mengelola bisnis yang ada tidak berkembang, maka pihaknya menyarankan untuk dijual kepada pihak swasta. ”Ayo kita lihat bersama-sama, seperti apa kira-kira terobosan yang akan dilakukan oleh Direktur yang baru ini,” tukasnya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

25


Dinamika

Soal SE Disdik, IPNU Datangi Komisi IV

A

ktifis IPNU (Ikatan Pelajar Nahdhatul U l a m a ) mendatangi kantor DPRD Sumenep, Madura, Senin (14/11/2016). Mereka datang untuk mempertanyakan keluarnya surat edaran (SE) dinas pendidikan (Disdik) setempat terkait pengerahan siswa untuk menonton Inbox di saat jam efektif belajar. Sebab, keberadaan SE itu tentu mencederai dunia pendidikan, dimana lebih memperioritaskan hiburan daripada pendidikan. SE Disdik itu sudah sudah menyasar ke sejumlah sekolah, dan perguruan tinggi. Disdik mengeluarkan edaran agar siswa dan mahasiswa menyaksikan inbox yang digagas SCTV. Padahal, hari aktif berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Sehingga, IPNU terpangil untuk menyuarakan kebijakan disdik itu ke komisi IV DPRD Sumenep. Yakni, mereka mengirim surat untuk bisa melakukan audensi dengan komsi yang membidangi pendidikan itu. Sekretaris IPNU Abu Sairi menjelaskan, pihaknya memang sengaja datang ke DPRD agar bisa

dipertemukan dengan pihak Disdik. Yakni untuk meminta klarifikasi terkait SE Disdik bagi sekolah agar siswa bisa menonton Inbox SCTV. Itu agar bisa dijabarkan secara detil di ruang komisi. ”Kami datang ke komisi IV untuk mempertanyakan SE ke disdik dengan cara hearing. Soal waktunya kami belum tahu menyerahkan sepenuhnya kepada komisi IV,” katanya. Sebab, sambung dia, masalah SE Disdik ini sudah menjadi perbincangan menarik di sejumlah kalangan. Di mana Disdik dinilai tidak pro pendidikan, tapi lebih mementingkan hiburan semata. ”Kami tidak paham dengan cara berpikir dari disdik hingga mengabaikan pendidikan untuk hal yang kami anggap tidak penting. KBM itu jauh lebih penting karena berpikir tentang masa depan bangsa lewat anak muda, ucapnya. Padahal, sambung dia, Inbox itu dilaksanakan selama dua hari ini, sehingga siswa bisa menonton di saat sudah pulang sekolah, tidak harus mengorbankan belajar. ”Bagi kami hal itu kebijakan yang sangat lucu. Dan, tidak layak dipertontonkan kepada publik. Kami kira semua masyarakat Sumenep sudah cerdas menyikapi

26 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

masalah ini,” tuturnya. Sementara itu, ketua Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Subaidi menjelaskan, pihaknya mengaku apresiasi dengan permintaan hearing dari IPNU. Hanya saja, pihaknya memastikan masih akan mencari waktu yang pas. ”Sebab, tugas kedewanaan saat ini masih cukup padat. Makanya, untuk hearing dengan komisi harus menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Memang kegiatan dewan cukup padat,”

tuturnya. Politisi PPP ini mengungkapkan, pihaknya meminta IPNU untuk bersabar. Sebab, pihaknya juga peduli terhadap masalah pendidikan. ”Kami juga menyesalkan adanya SE yang dikeluarkan disdik yang seakan mengorbankan siswa untuk kepentingan sesaat. Dan, ini juga akan kami sikapi dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Sementara ini kami masih fokus ke tugas dewan duli,” ungkapnya. (*)


Dinamika

Masyarakat Andulang Ngadu Tambak Udang ke Komisi II

W

arga Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep kembali mendatangi komisi II DPRD Sumenep, Selasa (15/11/2016). Mereka datang dengan membawa tuntutan yang sama yakni mempertemukan warga dengan pengelola tambak udang. Sebab, pengolaanya sangat meresahkan masyarakat, khususnya terkait dampak lingkungan bagi lahan pertanian produktif milik warga. Memang, keberadaan tambak udang itu detik sampai detik ini memang sangat meresahkan warga. Sehingga, warga meminta ada kejelasan dari pihak penambang, agar masyarakat tidak dirugikan.

“Ini soal dampak lingkungan atas lahan sekitar. Lahan disamping tambak udang itu menjadi tidak produktif untuk pertanian. Otomatis, sangat merugikan kepada kami,” kata Mastawi, perwakilan warga. Sebenarnya, sambung dia, pihaknya sudah dua kali mendatangi gedung dewan ini. Namun, ternyata belum ada ksepakatan. Sebab, pihak pengelola tambak udang belum bisa bertemu dengan pihaknya. “Kami sudah menyampaikan ke dewan soal masalah ini. Makanya, kami datang lagi untuk mengingatkan bahwa keberadaan tambak udang di desa kami sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Ini juga harus menjadi perhatian anggota dewan sebagai wakil rakyat,”

tuturnya. Dia menuturkan, bagi pengelola tambak udang tentu saja akan memberikan dampak positif karena bisa menghasilkan udang, pada akhirnya akan memberikan dampak ekonomis kepada pengelola.. “Ya, sebentar lagi mereka panen, dan mereka tidak memikirkan dampaknya terhadap lahan pertanian lainnya. Pokoknya Kami ingin minta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan tambak udang,” tuturnya. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep Ach. Juhari, mengaku akan segera memanggil Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) setempat, terkait pembangunan tambak udang di Desa Andulang,

Kecamatan Gapura, yang mengganggu lahan produktif milik warga. “Dalam waktu dekat, Komisi perlu mengundang BLH dan BPPT serta pihak terkait soal tambak udang itu, termasuk warga pemilik lahan yang berada di tengah-tengah tambak,” tegasnya. Juhari mengungkapkan, pihaknya telah melakukan sidak ke lokasi yang dikeluhkan warga setempat. Namun, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu masih dalam tahap pengkajian. ”Intinya, keluhan masyarakat sudah kami tampung, dan ditindaklanjuti untuk dengan cara sidak. Namun, semua data yang kami punya masih akan dilakukan kajian secara mendalam,” tukasnya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

27


Dinamika

Dewan Nilai Pemkab Tak Serius Bangun Bandara Kangean

B

elum adanya k e j e l a s a n pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara (Bandara) di Pulau Kangean membuat anggota komisi II Badrul Aini. Badrul Aini menilai pemkab terkesan tidak serius untuk membangun bandara. Padahal, pemkab pernah berjanji untuk menuntaskan pembangunan Bandara yang sangat dibutuhkan masyarakat pada anggaran 2016 ini. ” Tahun lalu pemerintah daerah berjanji untuk mengoperasikan bandara Kangean ini pada 2016 ini. Kenyataannya, hingga saat ini pembebasan lahannya saja belum selesai. Kami sangat tidak paham kendala dari pemkab untuk mengingkari janji yang sudah disampaikan kepada publik. Jangan hanya memberi harapan palsu kepada masyarakat kepulauan," kata Badrul Aini Anggota DPRD Asal Pulau Kangean. Bagi masyarakat kepulauan, keberadaan Bandara sangat dibutuhkan guna mendongkrak perekonomian masyarakat kepulauan. Apalagi, transportasi laut sudah sangat tidak maksimal

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ”Masalah transportasi itu menjadi hal yang selalu dibicarakan bagi masyarakat kepulauan. Tapi, nyatanya ini tidak tuntas di pintu kebijakan pemerintah. Solusi mendongkrak perekonomian masyarakat ya dengan adanya transportasi udara itu,” ujarnya. Politisi PBB ini menuturkan, akses

28 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

kepulauan Kangean ke Daratan itu cukup jauh, sehingga dibutuhkan transportasi yang lebih cepat apalagi dalam keadaaan emergency. Seperti pelayanan kesehatan, di mana kadangkala akibat jarak nyawa masyarakat tidak tertolong dan harus meninggal ditengah laut. Sebab, perjalan laut itu cukup lama, sehingga tindakan medis juga lama didapat oleh masyarakat.

Termasuk juga soal pasokan sembako dan barang itu juga terhambat,” ungkapnya. Badrul sebagai wakil dari kepulauan mengaku kecewa kepada pemerintah kabupaten (pemkab), dimana terkesan membiarkan pembangunan Bandara kepulauan ini. "Tentunya masyarakat kecewa, bahkan pemkab dinilai hanya suka umbar janji. Dan, ini kami kira harus ada langkah tegas dari pemkab untuk menepati janjinya kepada masyarakat membangun bandara di kepulauan Kangean," tegas Badrul. Untuk itu, pihaknya meminta pada 2017 hendaknya dilakukan terobosan baru untuk melakukan pembebasan lahan. Salah satunya dengan menganggarkan APBD 2017 mendatang. Sehingga, pembebasan lahan bisa tuntas dan dilanjutkan dengan pembangunan. ”Ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan Kangean. Jadi, tidak usah menunggu lama, tinggal pemkab apakah punya kemauan untuk membangun Bandara kepulauan ini,” tuturnya. (*)


Dinamika

Tentang Pemerintah Desa, Komisi I Belajar ke DRPD Denpasar

G

u n a mematangkan s t r u k r u r Organisasi Pemerintahan Desa, komisi I DPRD Sumenep mengadakan kunjunga kerja (kunker) ke DPRD Kota Denpasar Bali. Para legislator dari komisi Hukum dan pemerintahan itu belajar tentang pendoman susunan organisasi pemerintahan desa. Kordinasi dan Konsultasi ke Denpasar ini langsung dikomandani ketua komisi I Darul Hasyim Fath. Rombongan wakil rakyat ini langsung diterima anggota DPRD Kota Denpasar, dan isntansi terkait. Pada prinsipnya para legislator kota Sumekar ini berkenaan dengan karakter bentuk dan

isi perdes dengan perda berkanaan pedomanan susunan organisasi pemerintahan desa. Selain itu, pertimbangan akan pentingnya pentingnya menetapkan perda dan perdes tengang struktur organisasi pemerintahan desa. Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menjelaskan, lahirnya UU 6/2014 tentang desa dan PP 43/2014 tentu merupakan wajah baru tentang pengelolaan desa. Termasuk dalam struktur organisasi yang ada di dalam desa. Sebab, pembangunan saat ini diumulai dari desa. ”Maka dari itu berkaitan dengan struktur organisasi, diperlukan referensi yang akurat dan kapabel

tentang pedoman susunan organisasi pemerintahan desa,” katanya. Politisi Moncong Putih ini mengungkapkan, dari hasil konsultasi dan kordinasi diperoleh bahwa, dari sisi karakteristik perda tentang SO pemerintahan desa ini bersifat dikresioner, desa punya kebebasan untuk menentukan jumlah perangkat. Sementara perdesnya tentu saja menjabarkan dari aturanaturanya yang ada diatasnya atau bersifat delegasian. ”Nah, dalam konteks perdes tentu selain mengacu kepada UU juga perda. Aapalagi, perda itu bersifat yuridis dan filosofis. Sehingga, perda menjadi suatu kebutuhan dalam susunan struktur organisasi pemerintahan

desa. Apalagi, juga sebagai pengejewantaran dari UU nomor 6/2014 tentang desa,” kata politisi asal Kepulauan Masalembu ini. Politisi muda dan vokal ini mengungkapkan, sehingga dengan adanya pedoman susunan struktur pemerintahan desa, kepala desa tidak akan kesulitan dan penyusunannya. Ia akan menjadi petunjuk dalam penyusunan struktur organisasi tersebut. Akhirnya, kades akan bekerja sesuai dengan aturan dan memberikan dampak kepada perbaikan pengelolaan desa. ”Perangkat desa juga akan bekerja secara profesional dan lebih baik. Memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki,” ungkapnya. (*)

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

29


Dinamika

Komisi IV Konsultasi Seni dan Budaya ke Kabupaten Badung

K

omisi IV DPRD S u m e n e p menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Kebudayaan ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Rombongan yang dipimpin ketua komisi IV Moh. Subaidi ini untuk melakukan kordinasi dan konsultasi terkait raperda (rancangan peraturan daerah) prakarsa wakil rakyat tentang pelestarian seni dan budaya di Kabupaten ujung timur pulau Madura ini. S e l u r u h anggota komisi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial itu ikut dalam konker tersebut, termasuk ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. Di Badung mereka langsung bertemu

denan pimpinan Dinas Kebudayaan setempat, dan langsung melakukan dialog terkait isu yang dibawa. Terjadi dialektika berpikir dalam forum tersebut. Tentunya, dengan harapan, bisa dijadikan referensi untuk menyusun raperda yang sudah dicanangkan. Bagi komisi IV Raperda pelestarian seni dan budaya memang sangat penting untuk digarap. Sebab, seni dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Sebab, secara kulturan hal tersebut merupakan cerminan jati diri dari sebuah bangsa. ”Untuk maka diperlukan payung hukum yang jelas untuk bisa melestarikan seni dan budaya mili kabupaten Sumenep ini. Hal tersebut sangat

30 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

berkaitan dengan masalah pariwisata, pelayanan jasa dan kebijakan lainnya,” kata ketua komisi IV DPRD Sumenep Moh. Subaidi. Sehingga, menurut Subaidi, raperda tentang pelestarian seni dan budaya sangat penting untuk disusun dan dibahas. Hanya saja, untuk menguatkan materi dalam pembahasan raperda diperlukan berbagai banyak referensi. Salah satunya, dengan studi banding ke Badung ini. ”Hasil dari konsultasi bisa menjadi referensi rujukan dalam membuat raperda perlindungan seni dan budaya. Sehingga, hasil susunan akan lebih objektif dengan memperhatikan aspek kearifan lokal,” tuturnya. Menurut politisi PPP ini, kabupaten Badung dipilih karena memiliki perlindungan terhadap seni dan budaya. Misalnya, selalu memberi penghargaan kepada pelaku seni dan budaya, dan

bahkan difasilitasi untuk mendapatkan hak cipta atau hak paten. ”Selain itu, juga memberikan ruang promosi yang cukup luas kepada masyarakat luar negeri, dengan hadirnya berbagai even pameran termasuk hasil kerajinan masyarakat. Jadi, hasil seni dan budaya itu juga langsung diasarkan pemerintah,” ujarnya. Politisi asal Lenteng ini mengungkapkan, Kabupaten Badung memang cukup mengapresiasi masalah seni dan budaya. Berbagai cara dilakukan untuk memarkan seni dan budaya, termasuk menghargainya pelakunya. ”Jadi, pemerintah tidak tutup mata dalam mengembangkan seni dan budaya. Makanya, kunjungan yang kami lakukan diharapkan mampu memberikan inspirasi dan referensi kepada kami dalam penyusunan raperda yang merupakan prakarsa kami di DPRD Sumenep,” tukasnya. (*)


Khusus

10 Pahlawan Paling Menginspirasi

P

ada 10 November, Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Pahlawan. Momentum ini tepat untuk mengingat kembali pada sosok-sosok pimpinan gerakan perjuangan demi kemerdekaan bangsa. Tak sekadar mengenang, pemikiran dan aksi para pahlawan pun memberi inspirasi tersendiri bagi generasi setelah mereka. Berikut 10 pahlawan paling menginspirasi. 1. SOEKARNO Soekarno mengusulkan dasar Negara RI, yakni Pancasila. Hal itu disampaikannya dalam pidato

di depan Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. Rumusan Pancasila kemudian diterima sebagai dasar negara dan dicantumkan dalam Pembukaan UUD. Soekarno dikenal sebagai seorang orator yang handal. Ketika berpidato beliau mampu menggetarkan hati para pendengarnya. Selain memiliki jiwa patriotik, Soekarno juga seorang politikus yang cerdas. Beliau menguasai delapan bahasa.

memperjuangkan kesetaraan hak kaum wanita. Kartini mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kartini pada 1912 di Semarang. Perjuangan Kartini mengubah paradigma masyarakat Indonesia terhadap gender. Partisipasi perempuan di sektor publik saat ini juga tak lepas dari berbagai pemikiran Kartini dalam surat-surat yang dikirim kepada temannya.

2. KARTINI Kartini merupakan perempuan ningrat yang memiliki pemikiran moderat. Sebagian besar hidupnya beliau habiskan untuk

3. SOEDIRMAN Soedirman diangkat sebagai panglima besar pada 18 Desember 1948. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II untuk PARLEMEN | NOVEMBER 2016

31


Khusus

menduduki Yogyakarta. Soedirman, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama tujuh bulan. Beliau mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. 4. TJUT NJAK DHIEN Tjut Njak Dhien memimpin perlawanan terjadap Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah suaminya, Ibrahim Lamnga, gugur saat bertempur melawan Belanda, Tjut Njak Dhien sangat marah dan bersumpah hendak menghancurkan Belanda. Beliau kemudian menikah dengan Teuku Umar dan keduanya bertempur bersama-bersama melawan Belanda. Namun, Teuku Umar gugur saat menyerang Meulaboh pada 11 Februari 1899. Tjut Njak Dhien kembali berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. 5. PANGERAN DIPONEGORO Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro/Perang Jawa (18251830) melawan pemerintah HindiaBelanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan-pasukan infantri, kavaleri dan artileri di kedua

32 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Tercatat ribuan serdadu Belanda tewas. Perang tersebut juga menelan kerugian materi dari pihak Belanda sebesar 20 juta Gulden. 6. KI HAJAR DEWANTARA Pemilik nama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat ini adalah pendiri Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa merupakan sebuah sekolah yang didirikan untuk para penduduk pribumi jelata agar dapat mengenyam pendidikan seperti halnya para priyayi dan orang-orang Belanda. Ajarannya yang dikenal sebagai Tut Wuri Handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sungtulada, berkontribusi besar dalam memberantas buta aksara di Tanah Air. Atas dedikasinya terhadap kemajuan negeri ini, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara pada 2 Mei pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. 7. MOHAMMAD HATTA Tokoh nasional yang kerap disapa dengan Bung Hatta ini dikenal sebagai proklamator, aktivis sejak masih berusia muda, organisatoris, dan negarawan. Hatta kerap mendampingi Presiden Soekarno, termasuk dalam merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Hatta aktif menulis dan berbagi ilmu mengenai koperasi. Perannya tersebut membuat beliau

dijuluki sebagai Bapak Koperasi. 8. BUNG TOMO Bung Tomo merupakan tokoh jurnalis sekaligus pejuang asal Surabaya. Dengan lantang beliau berteriak “Merdeka atau mati� dalam mengobarkan semangat juang bagi masyarakat Surabaya. Pertempuran besar pun terjadi di Surabaya. Peristiwa itulah yang kini dikenang sebagai Hari Pahlawan. 9. IMAM BONJOL Perlawanan heroik Imam Bonjol dalam Perang Padri yang berlangsung pada 1803 terhadap penjajah Belanda membuatnya menjadi pahlawan nasional. Perlawanan yang dimotori oleh Kaum Padri tersebut berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Dahsyatnya pertempuran ini diabadikan dalam bentuk museum dan Monumen Teuku Imam Bonjol yang berlokasi di Minangkabau, Sumatera Barat. 10. PATTIMURA Pattimura merupakan panglima perang dalam perjuangan melawan VOC Belanda di tanah Maluku. Di bawah komando seorang Kapitan Pattimura, kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Ternate dan Tidore, Bali, Sumatera dan Jawa bersatu menghadapi kolonialisasi Belanda. Pattimura lebih memilih gugur dengan leher tergantung daripada hidup sebagai seorang pengkhianat bangsa. (*)


LEGISLATOR

Jadikan Politik

sebagai Dakwah Perjuangan Perjuangan menuju cita-cita memang tidak mudah, harus melalui proses yang panjang dan berliku. Apalagi berjuang melalui panggung parlemen. Ia serupa semak belukar di belantara yang gersang. Jika tidak kuat dan tahan, maka kita terhempas.

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

33


Legislator

B

egitulah kata Suharinomo, baginya berjuang di panggung parlemen itu butuh kesabaran dan ketabahan. Karena yang kita hadapi adalah rakyat. Anggota DPRD Dapil 7, selama dua tahun berada di panggung parlemen, sebagai wakil dari kepulauan, ia punya tujuan mulia untuk memutus rantai nestapa yang diderita oleh warga kepulauan. Ia sangat tahu bahwa menjadi saksi atas penderitaan yang dialami oleh mereka. Untuk itulah, selama ini, agar dapat memperbaiki kondisi birokrasi Sumenep menuju daerah berperadaban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di pulau santri ini. “Saya yakin, jika sistem pemerintahan dikelola dengan baik, kehidupan masyarakat Sumenep akan jauh lebih bermartabat dan sejahtera,” ucapnya Namun bagi pria Kelahiran Sumenep, 20 Januari 1970 juga menyadari bahwa persoalan pemerintahan di Sumenep itu sangatlah kompleks, tidak mudah membalikkan telapak tangan dalam menata birokrasi. Maka dalam hemat suami Ismayanti itu diperlukan kekuatan, kemampuan dan kesabaran yang luar biasa untuk memperbaikinya. Oleh sebab itulah, bagi ayah yang dikarunia 3 orang anak tersebut, motivasi yang kuat untuk berjuang mewujdukan cita-cita di panggung parlemen. Apalagi sebelum terjun ke panggung politik, Suharinomo punya pengalaman melayani rakyat tampa pamrih. Ia selalu membantu meringankan beban orang lain. Memberikan motivasi dan selalu menginisiasi semangat gotong royong. “Namun, saat itu usaha belum maksimal, makanya tujuan majunya saya ke panggung parlemen untuk mereka,” ucapnya. Ia pun merasa menyadari bahwa politisi bukan hanya cari sensasi atau pamer wajah, mejadi politisi selain punya kapabilitas, juga terbukti. Rakyat, kata Suharinomo, tak butuh janji, mereka utuh bukti. Apa yang dikatakan Suharinomo

34 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

itu benar adanya, kini banyak politisi yang hanya mengejar citra, bahkan gelar akademis mereka pamerkan ke publik. Para politikus bak negarawan yang seolah prihatin terhadap kondisi negeri ini. Negeri yang makmur, kaya dengan sumber daya alam, namun rakyatnya kesulitan ekonomi. Hargaharga membumbung karena para pengelola negeri yang "rakus", tidak mampu mensejahterakan rakyat. Mereka pandai beretorika, dan cenderung mencari keuntungan dari kekayaan alam negeri ini serta mengharap fee atas barang-barang impor. Rakyat dipaksa memenuhi kebutuhan hidup dengan produkproduk negara lain. Padahal, negara ini kekayaan alamnya melimpah, dan produknya pun tak kalah kualitasnya. “Itu semua saya saksikan ketika sidak, turun ke bawah dan melakukan serap aspirasi di dapil 7. Sungguh, saya merasa miris ketika rakyat benar-benar menderita,” ucapnya. Politisi asal kepulauan Arjasa itu mengatakan, usai dilantik pada 2014 lalu, ia langsung tacap gas; turun, menyapa rakat kepulaun hingga rajin melakukan serap aspirasi. “Jabatan ini kan amanah rakyat, maka kita juga harus bekerja untuk rakyat. Karena kita adalah pelayan mereka,” jelasnya. Ketika ditanya lebih jauh terkait bentuk perjuangan yang sudh diberikannya kepada rakayat, Suharinomo dengan tegas bahwa banyak yang sudah diperjuangkannya. Selain infrastruktur pendidikan, juga mengawal tentang kelistrikan. Termasuk juga mengusahakan ada sentra produk khusus kepulauan. Selain itu, terus mengawal agar transportasi laut segera ada di Kabupaten Sumenep. “Saya juga sering berkomunikasi dengan DKP tentang kapal khusus nelayan,” tegasnya. Buatnya, apapun yang rakyat suarakan, maka ia akan dengar, sebab ia sadar, menjadi DPRD itu harus siap melayani rakyat dimana saja. Pintunya pun selalu terbuka bagi rakyat kapanpun mereka akan menemui. Dakwah Perjuangan Bagi Suharinomo, hidup itu adalah perjuangan. Tak ada sesuatu yang bisa diraih tanpa perjuangan

Nama : Suharinomo Parati : PAN Alamat : Desa Sawah Sumur, Arjasa Tetala : Sumenep, 20 Januari 1970 Umur : 44 Isteri : Ismayanti Anak : 1. Reza Anis Shayady 2. Azam Qonitan Lillah 3. Gita Maulida Elsa Pramudya Rini Hobi : Olahraga Motto : Hidup adalah perjuangan


Legislator

dan kerja keras. Tentu kerja keras tersebut harus dilandasi dengan sungguh-sungguh, hati yang teguh. Sikap hidup seperti inilah yang melandasi perjalanan hidup Menurutnya, politik merupakan panggung dakwah. Politik jug memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melakukan dakwah. Dakwah tersebut adalah dakwah memperjuangkan nasib rakyat. Sebab kata Aristoteles, tokoh filsafat empirisme, kita adalah makhluk politik. Sebab setiap hari kita sebenarnya berpolitik. Oleh karena itu, orang perlu berpolitik jika hendak membangun negara. Pula mendakwakan kebaikan melalui negara. Sebab negara tanpa agama akan buta, agama tanpa negara juga pincang. Maka diawali dengan dengan mencari kekuasaan, setelah berkuasa baru bisa merubah keadaan. Tentunya perubahan yang positif. Karena politik

itu bukan menadapatkan kekuasaan, tetapi mengatur kekuasaan. Tanpa berpolitik perjuangan akan percuma. Karena dalam berpolitik, apapun masalahnya, seberapapun keterbatasannya, kapanpun masanya kalau kita yakin dan dilandasi dengan kesungguhan niat, pasti kita bisa mengatasinya. “Karena politik itu perjuangan,� ujar pria yang akrab disapa Budi tersebut. Bagi politisi PAN, apa yang ditegaskannya bukanlah sekadar slogan atau janji manis semata. Namun lebih memperlihatkan sebuah semangat dan optimisme hidup dalam menghadapi kondisi bangsa yang selalu berubah. Maka tak terlalu berlebihan bilaman orang bisa memantapkan diri terjun ke dunia politik praktis. “Tentu bukan hanya mengejar prestise, tetapi untuk berjuang dan mengabdi kepada rakyat. itulah demokrasi yang setuhnya. (*)

Karena politik itu perjuangan.

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

35


SOSOK

Jadikan Motivasi dasar prestasi

B

ila kita belum merasakan b e k u n y a musim dingin, m u n g k i n kehangatan musim semi tidak akan terasa terlalu menyenangkan. Bila kita tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan, maka kemakmuran akan terasa hambar. Iya, mengarungi hidup itu memang butuh perjuangan, bahkan tak jarang, balutan keringat kadang menjadi bumbu dalam mengarungi hidup. Nadhira Amalia, perempuan kelahiran Sumenep, 27 November 1995 ingin menjadikan keringat hidup itu sebagai motivasi. Sebab jalan terjal itu akan menjadi energi jika itu dijadikan sebagai dasar motivasi. Orang yang mampu bertahan akan membuat seseorang selalu berjuang untuk menuai hasil maksimal. Sehingga bagi perempuan berdarah arab tersebut ingin menjadi pribadi yang luar biasa, memiliki karakter hebat dan memiliki keseimbangan hidup yang menjadikannya sebagai manusia extra ordinary. Ia bercerita tentang prosesnya yang terjal. Sebab ia merupakan perempuan

yang sebenarnya kurang PD tampil di depan umum. Namun, ia mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Baginya, ungkapan mencoba adalah pengalaman dan tidak ada perjuangan yang siasia pun berlaku. Akhirnya pada tahun 2015, anak dari pasangn Tahir dan Adiba tersebut ikut pemilihan duta kampus. “Itu pertama kali saya mencoba untuk berani tampil di depan umum, awalnya saya gak percaya diri, namun motivasi saya tinggi untuk menuai prestasi. Orang tua, teman dan dosen yang membuat memberanikan diri untuk ikut kontes itu, tapi saya gagal, tidak sempat lolos 5 besar,” ucapnya. Katanya, kecewa jelas ada , tapi menghargai setiap kegagalan dari perjuangan yang ia lakukan membutnya ingin terus mencoba. Baginya, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. “Tekad saya semakin kuat untuk selalu mencoba. Saya tak berkecil hati, saya harus menghargai setiap kegagalan,” lanjutnya. Akhirnya, Agustus lalu ia mencoba lagi di kontes Kacong Tor Cebbing Sumenep Tahun 2016. Ia sempat takut,

36 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

trauma pada kegagalan sebelumnya. “Takut gagal lagi, kan bisa malumaluin. Karena lingkupnya sudah Kabupaten. Saya pantas khawatir karena sekelas kampus saja saya

tersisih, apalagi tingkat Kabupaaten. Namun, tekad saya tancapkan, berkaca kepada miss Indonesia yang baru terpilih. Pesaingnya selain cantik juga cerdas-cerdas.


Sosok

Tapi ia terpilih di Miss Internasional, dan dengan percaya diri yang betulbetul mengagumkan,” tegasnya Tekad dan motivasi yang kuat akhirnya membuahkan hasil. Nadhira akhirnya dinobatkan sebagai Juara 2 Cebbing Sumenep. Ia betulbetul belajar dari kekalahan. Sejak masuk finalis Kacong Tor Cebbing, selama Karantina, ia terus belajar. Terutama belajar tentang wawasan kebudayaan dan kepariwisataan, sehingga saat di depan juri, Nadhira membut mereka terpukau. Tak salah ketika ia dinobatkan Juara 2 Cebbing Sumenep. Ia pun bercerita, selain termotivasi oleh orang tua, ia juga terinspirasi dengan sosok Siti Khadijah dan Siti Aisyah. “Saya termotivasi oleh sosok Siti Aisyah dan Siti Khadijah. Mereka berdua merupakan perempuan yang ideal. Siti Khadijah merupakan salah satu ummul mu’minin. Semenjak menjadi istri Nabi Muhammad, Khadijah selalu menjadi air bagi Nabi, bahkan seringkali menenangkan nabi saat sedang gundah gulana. Missal,

ketika Nabi SAW mendapatkan dirinya mengalami sesuatu yang menyedihkan, baik berupa penolakan, pendustaan, ejekan terhadapnya atau penghindaran orang sekitar, Khadijah dengan lapang terus mendampingi beliau, melenyapkan kesedihan, mendinginkan hati dan meringankan urusannya,” katanya. Pula, lanjut perempuan yang mengidolakan Nabi Muhammad tersebut. Ia juga mengaku kagum kepada Siti Aisyah, istri Nabi yang lain yang sangat bersahaja, cerdas dan patut dijadikan teladan. “Maka saya sering termotivasi oleh mereka. Sebab mereka mengajarkan tentang arti kehidupan. Seolah kehidupan menimbulkan kehidupan. Energi menimbulkan energi. Hanya dengan memberikan diri dan kemampuan kita sepenuhnya, kita bisa menjadi sosok perempuan yang punya pribadi. Mereka sudah menegaskan bahwa mereka adalah perempuan yang menginspirasi,” jelasnya. Karena termotivasi oleh kecerdasan dua perempuan itulah, perempuan yang kini telah dicatat oleh sejarah

melalui kontes Cebbing itu mulai meniti hari dan terus berproses menjadi manusia berprestasi. Maka tak jarang, mahasiswi di salah satu kampus di Sumenep itu mulai mengakrabi buku, sebab baginya, buku sebagai media terbaik untuk menghilangkan kecemasan. Iya, cemas dalam melakukan proses.”Buku itulah salah satu yang menyelamatkan kebodohan dari ketidaktahuan. Kini, ia pun punya kesimpulan tersendiri dari proses yang ia jalani, motivasi orang-orang paling sukses biasanya adalah mereka yang berhasil menuntaskan usahanya dengan perkembangan yang konsisten. Mereka yang dengan seksama terus maju selangkah demi selangkah, dengan pikiran dan wawasan yang semakin lama makin berkembang dan canggih, sehingga mampu memahami sesuatunya dengan semakin baik dari hari ke hari. Nadhira sudah menegaskan dirinya menjadi sosok perempuan yang berprestasi. Iya, dari motivasi hingga berprestasi. (*)

Wakil I Cebbing Sumenep

Nadhira Amalia

PARLEMEN | NOVEMBER 2016

37


ARTIKEL

Mengenang Jasa Pahlawan, bangkitkan Patriotisme Oleh : Suryadi Syah*

“Mundur selangkah adalah pengecut�. Ungkapan yang tak terlalu berlebihan mengawali tulisan sederhana ini. Sebuah ungkapan untuk tidak membuat kita berhenti untuk tidak mencintai negeri ini. Bagi sebagian orang, bunyi dor dar dor musuh adalah nyanyian merdu bagi para pejuang, bukan malah membuat para pahlawan getir, akan tetapi semakin menyulut kobaran api semangat untuk cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni Merdeka seutuhnya. Pada akhirnya kemerdekaan itu, kini, semuanya telah dirasa, diraih dan digenggam oleh rakyat Indonesia sejak deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 silam.

S

eperti biasa, menyambut hari Pahlawan, seluruh masyarakat tanah air kembali merenung, mengetuk hati dan pikiran dengan mengenang jasa pahlawan melalui acara-acara formal maupun non formal. Memperingatinya, tentu menjadi kewajiban para generasi. Sebab, menanamkan jiwa nasionalisme menjadi seruan banyak orang agar para pejuang terus mengilhami pemuda sebagai generasi pelanjut. Tak pelak, bukan pemandangan baru ketika bertepatan pada 10 November, beragam ekspresi ditampilkan, dari mereka yang mengaku kaum muda, aktivis, TNI-Polri hingga veteran. Refleksi di makam-makam yang kita sebut pahlawan ramai oleh mereka yang ingin mengheningkan cipta. Semuanya menjadi haru, mengenang para pejuang di saat harus melawan penjajah dengan

38 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

bambu runcing, tak masalah nyawa menjadi taruhan, genjatan senjata lawan tidak menyurutkan semangat pejuang untuk terus mengejar kemerdekaan, pekikan suara revolusi menjadi spirit untuk tidak mundur meskipun selangkah. Akan tetapi, dengan putaran waktu, tehnologi semakin canggih, kehidupan masyarakat mulai tampil elit. Membuat nilai-nilai perjuangan tidak semuanya mengilhami diri masyarakat, cara pandang hidup berubah secara signifikan dari mental produktif beralih pada mental konsumtif, khususnya kaum muda sebagai generasi harapan bangsa. Memang, sejak bulan Agustus dan November bendera pusaka merah putih tetap seperti biasanya, berjejer dan berkibar dimana-mana. Namun, kibaran bendera tersebut dan nyanyian lagu Indonesia Raya tidak cukup menyembuhkan sakit hati pejuang disaat harus taruhan nyawa untuk mengusir para penjajah itu. Sebab, yang ia (Para pahlawan) inginkan pada generasi selanjutnya adalah melanjutkan perjuangann dan menghapus segala sekat-sekat yang berbau penjajah di tanah air. Para pejuang tanah air, tentu, menginginkan generasi penerus tidak cukup memperingati hari pahlawan dengan acara formal, misalnya, upacara kepahlawanan, lomba, pawai dan semacamnya. Akan tetapi perayaan itu dirayakan dengan melanjutkan Visi dan Misi para pahlawan yakni merdeka dan bebas Seutuhnya. Hemat saya, generasi hari ini tidak cukup hanya mengingat akan tetapi menirukan

jasa pahlawan. Sebab, mengingat hanyalah sebatas mengenang pada momen-momen tertentu seperti yang biasa dilakukan oleh para masyarakat disaat menyambutnya, setelah itu lenyap tak tersisa. Maka sudah barang tentu, masyarakat hari ini diharapkan tidak lagi terjebak pada acara-acara formal akan tetapi, menirukan setiap semangat juang yang dimiliki oleh para pendahulu karena dengan semangat patriotisme dan nasionalisme tinggi akan melahirkan masyarakat yang cinta bangsa dan tanah air dengan tulus hati. Memang tidak mudah adanya, untuk hari ini, bagi kebanyakan orang demi membangun masyarakat yang betul-betul cinta tanah air dan sadar akan kecintaanya itu membutuhkan waktu panjang. Karena usaha untuk membangun masyarakat demikian tidak cukup berarti ketimbang gerakan penyakit sosial yang terus merongrong masyarakat kita. Tidak usah jauh-jauh jika kita ingin meniru cara mereka menjaga tanah air. Sekadar menyebut contoh, yakni membersihkan lingkungan, membangun budaya gotong royong dan membangun tali silaturahmi demi kedamaian sosial. Ketiga nilai tersebut mulai tidak terlihat. Karena nilai gotong royong dan peduli lingkungan sudah tergantikan oleh hidup elit dan istimewa. Masyarakat hari ini (meski tidak secara keseluruhan) lebih memilih untuk hidup nafsi-nafsi, tolong menolong begitu jarang terlihat di tengahtengah masyarakat kita. (Warga Asal Kepulauan)


ARTIKEL

Teladan Oleh : Didik Fatlurrahman*

P

eringatan hari pahlawan adalah momentum mencari pahlawan baru yang mampu memperbaiki bangsa. Sebab, baginya sudah cukup lama bangsa ini sudah dalam kondisi yang memperihatinkan. Kasus korupsi yang merajalela dan politik yang tidak cerdas telah membuat bangsa ini telah terciderai. Sehingga penting kiranya pada setiap momen kebangsaan, seperti hari pahlawan untuk mencari teladan baru yang secara total bekerja untuk kepentinga orang banyak. Orang-orang yang tulus membantu secara total, tampa pamrih yang layak kita sebut sebagai pahlawan. Sebut saja misalnya mereka yang mampu menginspirasi banyak orang, seperti guru-guru ngaji di kampung yang dengan ikhlas memberikan ilmunya tampa pamrih, ia dengan penuh kesadaran mendorong para murid untuk tahu. Termasuk ada banyak dari mereka yang mampu menginspirasi banyak orang. Artinya orang yang memiliki nilai lebih, pikiran dan tenaganya secara total membantu orang lain. Hemat saya, itulah pahlawan yang perlu kita hargai. Pahlawan tak pantas ditahbiskan bagi mereka yang tidak bekerja secara total. Dalam artian, hemat saya mereka yang getol memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai luhur budaya itu tak pantas mereka yang bekerja tanpa mengharap pamrih, apalagi yang kerjaannya biasa-biasa saja, dan tidak

total membantu orang. Tentu tidak layak kita jadi pahlawan. Hal paling penting pula, dalam momentum hari pahlawan, mencari pemimpin yang mampu memberikan teladan bagi warganya. Pepemimpin yang biasa memberikan contoh yang baik dan mampu memberikan inspirasi, tentu pemimpin yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Jadi pemimpin menjadi penting memberikan teladan bagi bangsanya. Sebab, kita hari ini butuh pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan teladan, dengan total mengangkat harkat dan martabat warganya. Layak kita teladani pemimpin seperti Tri Rismaharini di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung, Azwar Anas kepada kita semua. Menurutnya, sosok pemimpin seperti mereka penting untuk diteladani. Sebab, mereka mampu memberikan inspirasi bagi warganya, sehingga tak salah, mereka disayang dan dicintai oleh warganya. Jadi, bukan bermaksud mengenyamping pemimpin yang lain, tetapi sosok seperti mereka telah mampu memberikan inspriasi bagi bangsa kita secara umum. Sehingga orang merasa bangga punya pemmpin seperti mereka. Karena satu hal yang mereka lakukan, walaupun dia dapat

digaji, tetapi dia total bekerja untuk warganya. Nah, pemimpin seperti itulah yang kita butuhkan. Dan semua orang memang harus mengakui, cara kepemimpinan mereka dengan gerakan spektakuler mampu menyuguhkan tontonan fantastis bagi bangsa ini. Sebab ia mampu menabrak pakem kepemimpinan nasional selama ini dianut oleh bangsa ini. Ke depan, saya kira tidak hanya dilakukan secara formal saja momentummomentum hari pahlawan. Tetapi harus dengan cara yang lebih menyentuh. Misalnya, ada banyak komunitas-komunitas yang mampu menginspirasi. Seperti di beberapa daerh ada komunitas yang namanya pahlawan bungkus nasi. Mereka setiap minggu memberikan sebungkus nasi bagi gelandangan dan pengemis. Dulu, di Sumenep ada pos kesehatan bagi warga miskin. Pos tersebut melayani masyarakat ketika hendak berobat dan mengurus jamkesmas. Bahkan, salah satu syaratnya, mereka yang menjadi tugas pos itu, tidak boleh menerima apapun dari pasien, bahkan sebatang rokok pun tidak boleh. Nah, ini memang sederhana, tetapi memiliki nilai lebih, karena mereka memberikan inspirasi kepada orang banyak. (Esais) PARLEMEN | NOVEMBER 2016

39


KOLOM

Menggali Makna Hari Pahlawan Oleh: Raysul Kawim*

S

etiap tahun, kita tak pernah alpa memperingati hari pahlawan. Iya, setiap 10 November, semua orang mengepalkan tangan dan menengadahkan muka kepada para pahlawan yang telah gugur. Sudah sejak setengah abad lebih lamanya, tanggal 10 November telah ditahbiskan oleh bangsa kita sebagai Hari Pahlawan. Di zaman SukarnoHatta, hari itu diperingati secara nasional, di mana-mana, di seluruh negeri bertumpah ruah dalam satu semangat, Hari Besar yang dirayakan secara khidmat, dan dengan rasa kebanggaan yang besar. Pada kurun waktu itu, peringatan Hari Pahlawan merupakan kesempatan bagi seluruh bangsa bukan saja untuk mengenang jasajasa dan pengorbanan para pejuangyang tak terhitung jumlahnya dalam memperjuangkan tegaknya Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 silam. Pada tahu ini kita kembali merayakan hari pahlawan di saat bangsa kita diterpa badai korupsi, tepat tanggal 10 November kemarin

40 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

bagi sebagian orang merupakan hari dimana semua ego dilepas, hanya satu kepentingan, ada kristalisasi semangat pahlawan dalam dada kita. Dapat dibayangkan, berawal dari pertempuran di Surabaya, pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi Indonesia hingga menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Sebuah bentuk perjuangan yang tulus demi mempertahankan kemerdekaan. Pengorbanan yang tiada tara dari para pejuang meski nyawa menjadi taruhannya. Demikian luhur niat para pejuang pada saat itu tanpa mengharapkan balas budi atau pujian dari siapapun. Suatu ketulusan yang sudah sangat sulit ditemukan saat ini. Merekalah pahlawan sejati yang sesungguhnya. Maka akan sangat naĂŻf jika pada hari pahlawan, Makna utama yang perlu kita teladani dan relevansinya tak lekang oleh waktu adalah rasa “kebersamaanâ€? sebagai satu bangsa, meski ada perbedaan keyakinan, suku, pandangan politik, strata sosial dan sebagainya. Namun berkat satu keinginan, perbedaan tersebut bukan menjadi penghambat kebersamaan para pejuang dulu untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Momentum Hari Pahlawan merupakan salah satu media untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan kokoh, sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah energi penggerak kemajuan bangsa. Sehingga di saat bangsa ini diterpa badai korupsi, paling tidak pada momentum hari pahlawan Indonesia tidak lagi terombang-ambing serta kehilangan arah di tengah

derasnya arus globalisasi serta dapat menghadapi segala tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Dalam peringatan hari pahlawan, disamping mengenang dan menghargai jasa, juga menumbuhkembangkan nilai kepahlawanan sebagai modal sosial untukkemudianmengimplementasikan dan mendayagunakannya dalam mengatasi berbagai masalah bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, keterlantaan, ketunaan sosial, korban bencana, patologi soSial, termasuk menjadi media memperbaiki kualitas pendidikan kita. Kita semua tahu bahwa pertempuran pada 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya itu sebuah rangkaian perjuangan panjang, sebuah peristiwa heroik yang memerlukan pengorbanan luar biasa, bahkan darah mengalir dan bom-bom meletus dimana-mana, ada nyanyian merdu para pahlawan, raga maupun harta dalam merebut dan mempertahankan Keutuhan Wilayah Republik Indonesia. Menghadirkan semangat juang pahlawan, dalam momentum hari pahlawan, adalah melestarikan dan mendayagunakan sikap dan prilaku para pahlawan yang dulu mereka torehkan, seperti rela Berkorban, percaya pada kemampuan diri sendiri, tanpa pamrih, penuh solidaritas membangun bangsa, serta dapat menghargai nilai luhur budaya bangsa. Sebab hanya dengan itu, karekter bangsa itu itu bias dibangun. Tentu berdasarkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan, Pancasila, bhineka tunggal ika, bingkai Negara Kesatuan Rep-ublik Indonesia, serta UUD 45. (Pemred Majalah Parlemen)


WAKIL Ketua DPRD Faisal Muhlis (kanan) menerima cinderamata saat studi banding ke DPRD Lombok


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

42 PARLEMEN | NOVEMBER 2016

Parlemen november 2016  
Advertisement