Page 1

Edisi 11/ November 2015

Majalah bulanan dprd sumenep

laporan utama

Konsultasi Banggar,

Hindari

Kesalahan

RAPBD

Sekretaris Komisi I Drs. H. A. Hosaini Adhim, M.Si :

Politik Bukan Mencari Kekuasaan


WAKIL KETUA DPRD, Moh. Hanafi memimpin rapat pembahasan anggaran di internal Badan Anggaran

WAKIL KETUA Komisi IV, Abrari menyampaikan pendapatnya dalam pembahasan anggaran di internal Tim Anggaran

gallery (butuh foto + caption)

ANGGOTA DPRD, Badrul Aini intrupsi ditengah pembahasan anggaran


PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Review 2 Optimalkan PAD Dari Parkir Berlangganan Editorial 3 Suara Rakyat

Wawancara 12 PJ Bupati Harus Jalankan Pemerintahan Dengan Baik Respon 14 fokus 15 Empat Raperda Usul Prakarsa Dewan Legislator Hozaini Adhim

21

Photo Gallery

24

SOSOK 26 Jaga Netralitas PNS Hingga Tuntaskan APBD Dinamika 28 Studi Banding 30 Kunker Ke Kutai Berguru Sukses BUMD 34

Artikel 36 Kolom 40 Sistem Pendekatan dan Penekanan dalam Penyusunan Anggaran

www.dprd-sumenepkab.go.id

Pelindung: ketua dprd sumenep

4

Laporan Utama 6 Mantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Suara Desa

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep

Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

NOVEMBER 2015

Parlemen

1


Review

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Membuka kembali lahirnya sumenep Sumenep adalah nama salah satu Kabupaten diujung paling timur Pulau Madura, yang konon katanya merupakan Kadipaten berpangaruh atas lahirnya Kerajaan Majapahit dahulu.

B

erdirinya Kabupaten ini tak luput dari peran tokoh zaman kerajaan yang bijaksana dan pintar yakni “Arya Wiraraja”. Dari kabar yang berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Sumenep, soal asal usul nama Sumenep masih terdapat perbedaan dalam memaknainya. Misalnya kalangan kelompok terpelajar dan tinggal di sekitar pusat kabupaten Sumenep, umumnya menyebut dengan kata Sumenep. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pedesaan, menyebutnya dengan kata “Songennep”. Namun dari sumber Pararaton disebutkan kata Songennep dikenal atau lahir lebih awal daripada sebutan Sumenep. Pararaton menyebutkan sejumlah bukti antara lain sebutan Songennep

2

Parlemen

NOVEMBER 2015

lebih banyak dipakai atau dikenal oleh sebagian besar penduduk kabupaten Sumenep. Kemudian, pengarang buku sejarah dari Madura R. Werdisastro menggunakan istilah Songennep dalam bukunya berjudul “Babad Songennep”. Sementara sebutan Songennep kurang populer di masyarakat pedesaan Sumenep, (80% dari jumlah penduduk kabupaten Sumenep tinggal di desa). Untuk menyeragamkan penyebutan Sumenep, maka pada ada inisiatif untuk merubah nama Songennep menjadi Sumenep di zaman penjajahan Belanda. Perubahan itu terjadi pada permulaan abad XVIII (1705), ketika Belanda memulai peran dalam menentukan politik kekuasaan pemerintahan di Madura termasuk Sumenep. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Editorial Mau ke mana KUA - PPAS APBD Sumenep?

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

B

erdasarkan kebijakan umum APBD Sumenep yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Rancangan PPAS Kabupaten Sumenep disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah dalam urusan wajib dan urusan pilihan, menentukan prioritas program untuk masingmasing urusan yang disinkronisasikan denganprioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritasdari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD Kabupaten/ kota disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan bidangbidang pembangunan. Bidang-bidang pembangunan tersebut yaitu bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, Bidang Ekonomi, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Politik, Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang

www.dprd-sumenepkab.go.id

Hukum dan Aparatur, Bidang Wilayah dan Tata Ruang; dan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang tercantum dalam RKP Tahun 2015. Sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 9 (sembilan) bidangbidang pembangunan tersebut di atas, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD Povinsi Tahun 2015. PPAS selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuansosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masingmasing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitive setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD Sumenep serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sumenep. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

3


Suara rakyat Stok Pupuk Harus Aman Memasuki musim tanam kebutuhan pupuk bersubsidi oleh petani di Kabupaten Sumenep dipastikan akan meningkat. Kami berharap Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep dapat mengantisipasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap distribusinya, sehingga tidak ada permainan yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. (Samlawi, salah seorang petani asal Gapura Timur) Memang berdasarkan volume penyerapan pupuk bersubsidi tiap tahunnya memang cenderung meningkat menjelang musim tanam. Namun, kami pastikan stok pupuk di Kabupaten Sumenep aman hingga akhir 2015 nanti, apalagi diawal 2016 menggunakan pagu baru, itupun alokasinya diperkirakan naik dibanding tahun sebelumnya. (Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan Disperta Sumenep, Qurratul Aini)

Antisipasi Kekosongan Pelayaran Di awal Tahun Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Setiap awal tahun, pelayaran perintis ke sejumlah Kepulauan Sumenep kerap kali mengalami kekosongan, menyusul berakhirnya masa kontrak sejumlah Kapal pelayaran yang mendapat subsidi dari Pemerintah itu. Di 2016, kami tidak ingin kondisi seperti itu terulang kembali, dimana pelayaran Kapal Perintis kosong karena masih proses tender baru, sehingga menghambat distribusi barang dan angkutan penumpang ke Kepulauan tersendat. Mohon diantisipasi! (Arman, Warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean) Terima kasih. Dinas Perhubungan Sumenep sudah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi kekosongan pelayaran tersebut. Bahkan, sudah menyurati masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing Kapal Perintis baik di Tanjung Wangi Banyuawangi maupun Tanjung Perak Surabaya supaya mempercepat proses tender baru Kapal Perintis. Dan kami yakin, kekosongan pelayaran Kapal tidak akan terjadi, termasuk di 2016. (Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dishub Sumenep, Chaironi Argoto)

Penambang Pasir Liar Pantura Masih Marak Aksi penambangan pasir liar khususnya diwilayah Pantai Utara Sumenep masih marak, bahkan para penambang begitu leluasa mengesplitasi pasir pantai tersebut. Mohon jangan dibiarkan dan perlu ada tindakan tegas dari intensi tekhnis di Pemkab. (Warga Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten Mohammad Fahrurrozi)

Redaksi

Badan Lingkungan Hidup (BLH) tidak punya kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap pelaku penambang tersebut. BLH hanya sebatas sosialisasi tentang tata cara dan prosedur penambangan termasuk pembinaan bagaimana menambang yang baik. Sedangkan untuk penindakanannya adalah Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (Kepala BLH Sumenep, M. Syahrial)

4

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


aghalicek

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

5


Laporan Utama

meMantapkan Pengelolaan keuangan daerah Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan.

P

e r a t u r a n Pe m e r i n t a h Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

6

Parlemen

Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugastugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan

NOVEMBER 2015

D e k o n s e n t r a s i a t a uTu g a s P e m b a n t u a n tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran ter tentu.Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan

www.dprd-sumenepkab.go.id


PENJABAT Bupati Sudarmawan berdiskusi dengan Ketua DPRD Herman Dali Kusuma sebelum sidang paripurna penandatanganan KUA dan PPAS

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian,

www.dprd-sumenepkab.go.id

APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

NOVEMBER 2015

Parlemen

7


Laporan Utama

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen SUASANA forum Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda penandatanganan KUA dan PPAS RAPBD 2016

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

8

Parlemen

NOVEMBER 2015

pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Fungsi Anggaran Daerah Berdasarkan pasal 16 dalam azas umum dan struktur APBD Permendagri 13, fungsi APBD adalah sebagai berikut: Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga ada fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi Stabilisasi :Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Siklus Anggaran APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri Penyusunan dan Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penata usahaan APBD, Pelaporan dan Pertanggung jawaban APBD. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Penyusunan Rancangan APBD Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut: Penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/ kota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hokum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. KUA PPAS Acuan RKA SKPD Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten Sumenep. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur KETUA DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma bersama Pj Bupati Sudarmawan dalam penandatangan Kua dan PPAS RAPBD 2016

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

9


Laporan Utama dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.Sedangkan asumsi yang mendasari adalah pertimbangan atas perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah.Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku coordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan

Juli tahun anggaran berjalan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan untuk menentukan skalaprioritas urusan wajib dan urusan pilihan, menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masingmasing program. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kepakatan KUA dan PPAS.

Konsul KUA PPAS DPRD Sumenep ke Kemenkeu Fokus Perdin, Gaji sertaTunjangan Pejabat Negara Untuk memantapkan anggaran Kabupaten Sumenep tahun 2015 DPRD Sumenep berdasarkan berbagai pola penganggaran diatas, maka pada tanggal 3 – 5 September 2015, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep bertemu dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI. ‘’ Dasarnya, sebagaimana surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 26 Agustus 2015 nomor: 172/626B/435.050/2015 tentang Konsultasi dan Koordinasi, sehingga kami harus melakukan konsultasi terlebih dahulu ke pusat,’’ ujar Wakil Ketua Banggar DPRD Sumenep, Iskandar. Hal dimaksudkan untuk memperoleh wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan wewenang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mendapatkan informasi dan referensi yang terkait dengan alatalat kelengkapan DPRD khususnya di Instansi / lembaga legislatif daerah. Memperoleh pandangan-pandangan guna mengoptimalkan pembahasan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2015. Dalam konsultasi tersebut, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep ke Dirjen Anggaran Kemenkeu

PJ Bupati Sudarmawan menandatangan nota kesekapakatan KUA dan PPAS

10

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama

RI, yang ditemui langsung, Walidi M.Sc, Kepala Seksi Riset Riset danPengembangan Standard Biaya Kemenkeu RI, Jakarta. ‘’ Agendanya kami, memang difokuskan pada penjelasan terhadap biaya perjalanan dinas anggota DPRD Sumenep dan gaji serta tunjangan bagi pejabat negara,’’ bebernya. Menurut Walidi, Kasi Riset dan Pengembangan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menjelaskan bahwa biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya, setiap daerah dalam penerapan perdin tidak berlaku sama khususnya pada tahun anggaran mendatang. Namun, meski disesuaikan kemampuan keuangan daerah, dalam implementasinya agar tidak menabrak aturan yang ada diatasnya sehingga dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas tidak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. ‘’ Gaji dan tunjangan bagi pejabat negara dan pejabat daerah pada tahun anggaran 2016 sedang diupayakan kenaikannya oleh pihak Kemenkeu, namun tetap menyesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional,’’ kata Walidi. Dijelaskan pula bahwa biaya perjalananan dinas terdiri atas komponen-komponen seperti uang harian yang diberikan secara lumpsum sesuai jumlah riil pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah baik dalam propinsi maupun luar propinsi. ‘’ Sedangkan uang representasi, hanya

www.dprd-sumenepkab.go.id

KETUA DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma berjabat tangan dengan Pj Bupati Sudarmawan, usai penandatanganan

diberikan bagi pejabat negara, pejabat eselon I dan II, contohnya Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan maupun anggota dewan,’’ lanjut Walidi. Dalam menentukan patokan biaya perjalanan dinas, pihak Kemenkeu mendasarkan pada riset dan penelitian yang mendalam sedangkan untuk aturan yang mengaturnya diatur secara terperinci dalam peraturan menteri dalam negeri. Untuk pembelian mobil dinas bagi anggota dewan, maka secara tegas ada batasannya bahwa kendaraan tersebut merupakan kebutuhan prioritas dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Biaya penginapan diberikan untuk keperluan menginap baik di hotel maupun di tempat menginap lainnya. Bila yang bersangkutan menginap diluar hotel/ penginapan (contohnya di rumah teman/saudara/lainnya) yang tidak diperoleh bukti biaya penginapan, maka dapat diberikan biaya penginpan sebesar Rp 30% dari standar biaya penginapan. Mengenai adanya keluhan dari beberapa daerah terkait biaya perjalanan dinas yang diberlakukan secara standard nasional, maka pihak Kemenkeu akan memperhatikan masalah tersebut, sehingga pada tahun anggaran 2016 dipastikan ada kenaikan biaya perjalanan dinas. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

11


Wawancara

Pj Bupati Harus Jalankan Pemerintahan Dengan Baik

P

ucuk Pimpinan Pemerintahan di Kabupaten Sumenep resmi dijabat oleh Penjabat (Pj) Bupati Sudarmawan, setelah masa jabatan A Busyro KarimSungkono Siddik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah Priode 2010-2015 berakhir. Penetapan Pj Bupati itu berdasarkan keputusan Mentri Dalam Negeri (Mendagir) atas usulan Gubernur Jawa Timur, Sukarwo. Sudarmawan yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menjadi Pj Bupati terhitung 2 November 2015 hingga ada Bupati

12

Parlemen

NOVEMBER 2015

dan Wakil Bupati definitif hasil Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015. Tentu selama masa transisi mengisi pemerintahan di Kabupaten Sumenep, Pj Bupati diharapkan dapat menjalankan Pemerintahan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumenep. Lalu bagaimana harapan Legislatif terhadap Pj Bupati Sumenep yang ditunjuk Gubernur tersebut. Berikut hasil wawancara Parlemen dengan Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Bagaimana pendapat anda mengenai hal

Penjabat Bupati Sumenep yang ditunjuk Gubernur? Siapapun Pj yang ditunjuk oleh Gubernur pada prinsipnya harus netral. Artinya, Neralitas itu tidak hanya dialamatkan pada incumbent yang kembali maju, namun juga terhadap keterlibatan result politic yang dimiliki New Comer dalam hal ini pihak penantang petahana. Pj Bupati Sumenep ditunjuk Gubernur Sukarwo. Dan yang dipahami publik bahwa Gubernur adalah Ketua DPD Provinsi Demokrat sebagai partai pengusung Zainal AbidinDewi Khalifah. Dengan demikian netralitas itu ditujukan pada kita semua

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

supaya tidak ada pelibatan secara aktif unsur aparatur fulgar dalam politik praktis di Pilkada termasuk Pj. Saat ini, Gubernur telah menunjuk Pak Sudarmawan sebagai PJ. Apakah bapak yakin akan netral di Pilkada nanti? Saya justru memiliki optimisme bahwa Pj Bupati yang ditunjuk Gubernur akan menjaga netralitasnya di Pilkada. Kami mendapat banyak kabar bahwa PJ yang ditunjuk Gubernur memiliki kredibilitas yang cukup baik, sehingga tinggal kita menunggu itu semua diperjalanan waktu apakah benar atau tidak kabar yang diterima bahwa Pj Bupati

www.dprd-sumenepkab.go.id


Wawancara

Semuanya berjalan dengan sangat normal. Dan itulah sebabnya kita berharap ada normalitas yang terus berkelanjutan hingga Pilkada nanti dilaksanakan.

dapat menjamin netralitas aparatur dan terhindar dari praktik-praktik dari sikap merasa memiliki kekuasaan. Tapi, apakah Pj Bupati Sumenep yang ditunjuk sudah tepat? Saya tidak dalam posisi penilaian sudah tepat atau tidak sebab mekanisme penentuan PJ tidak pada DPRD Sumenep. Saya ingin tegaskan bahwa penentuan Pj menjadi kewenangan Pemprov dalam hal ini Gubernur atas kordinasi dengan Mentri Dalam Negeri. Sejauh ini, saya memandang tidak ada peristiwa mengemuka yang mengirimkan isyarat bahwa ada mekanisme yang cacat politik. Semuanya berjalan dengan sangat normal. Dan itulah sebabnya kita berharap ada normalitas yang terus berkelanjutan hingga Pilkada nanti dilaksanakan. Apa yang perlu menjadi fokus perhatian Pj Bupati?

www.dprd-sumenepkab.go.id

Saya kira yang perlu menjadi konsentrasi serius bagi Pj Bupati yaitu menkonsolidasi ditingkat birokrasi karena kerentanan birkrasi dialami dijaman masa transisi seperti sekarang ini. Kita semua tahun dan saya kira penggiat demokrasi kelompokkelompok civil society seperti pelaku media juga bisa memonitor dengan data dan ibformasi yang sohih bahwa keterkaitan atau irisan kepentingan diantara incumbent dan new comer sangat erat baik keterpautan persaudaraan, kekeluargaan, organisasional atau keterpautan kesejarahan karena sama-sama kepala dinas atau birokrat. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran Pj yaitu memiliki tugas yang paling inti menkonsolidasi para birokrat bahwa mereka memiliki fungsi pelayanan bukan fungsi menjalankan tugas politik yang dikemudian akan

Ketua DPRD SUmenep

Herman Dali Kusuma Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

mengirimkan pesan bahwa demokrasi kita tercederai akibat birokrasi yang tidak netral. Tapi, bagaimanapun DPRD memiliki peran untuk memastikan kinerja Pj Bupati maksimal atau tidak? Memang demikian, DPRD yang memiliki tri fungsi yaitu pengawasan, penganggaran dan kebijakan memiliki peran penting untuk memastikan Pemerintahan di Kabupaten Sumenep berjalan baik. Kami akan memaksimalkan kewenangan DPRD supaya dimasa trandisi dalam kepemimpinan Pj Bupati pemerintahan akan berjalan sesuai dengan harapan Publik. Tentu kedepan, semua pihak baik Legislatif maupun Eksekutif harus bersinergi guna meningkatkan

pembangunan dan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Saya menginginkan hubungan yang lebih dekat lagi Pj Bupati dengan wakil rakyat guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di kabupaten ini. Kami juga ingin mengajak untuk bersama-sama menyelaraskan tujuan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sumenep. Karena dalam hal ini, tujuan yang utama adalah untuk kepentingan masyarakat. Dan Pj Bupati harus bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi aparatur yang ada di lingkungan Pemda Sumenep karena bagaimanapun pada masa pemerintahan transisi ini, pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap harus berjalan dengan baik. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

13


respon

Pj Bupati Wajib Kawal Pilkada

T

okoh Pemuda Pulau Kangean, Masduki Rahmad berharap Penjabat Bupati Sudarmawan yang ditunjuk Gubernur dapat menjalankan amanah dan tidak lupa diri dengan tugas-tugasnya. Jabatan Pj hanya sementara, sehingga kesempatan tersebut harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk memberi kontribusi dalam pembangunan daerah. Menurut Masduki tugas utama yang menjadi kewajiban Pj Bupati adalah menjamin Pilkada berjalan lancar, mengondusifkan daerah, dan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung sukses dan lancar. ”Kami sangat berharap

K

besar kepada Pj Bupati untuk mengawal pelaksanaan Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumenep berlangsung sukses sesuai yang diharapkan,” katanya. Yang terpenting, lanjut dia, Pj Bupati harus netral pada Pilkada Sumenep 9 Desember 2015. Pj harus menunjukkan ke Publik bahwa tidak condong pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati manapun pada Pilkada Sumenep. (*)

S

ebagai Penjabat Bupati Sumenep, salah satu tugas yang mesti disukseskan Sudarmawan yaitu mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Sumenep pada 9 Desember 2015 mendatang. Pj Bupati harus dapat menggaransikan abdi negara dilingkungan Pemkab Sumenep netral pada Pilkada. Budayawan Madura, Syaiful Anwar menyatakan, Pilkada sangat rentan memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimanfaatkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta tim pemenangannya untuk ikut terlibat aktif dalam pemenangan. Status sosial ASN sangat mungkin memengaruhi masyarakat untuk mendukung atau memilih salah satu paslon. ”Ini perlu menjadi perhatian oleh Pj Bupati, supaya ASN atau PNS dilingkungannya benar-benar netral pada

Pilkada Kabupaten Sumenep,” kata Budayawan yang lebih dikenal dengan Syaf Anton itu. Untuk menjalankan amanat tersebut, lanjut dia, tentu memerlukan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat dalam mengantisipasi keterlibatan PNS atau ASN dalam politik praktis di Pilkada. ”PNS harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada. Kalau ada yang ketahuan tidak netral, maka Pemkab harus memberi sanksi tegas misalnya dipindahtugaskan sesuai aturan yang ada,” pungkasnya. (*)

DPRD Berwenang Mengawasi Kinerja PJ

ordinator LSM Sango Sumenep, Dayat meminta DPRD tidak mengurangi tugas dan fungsinya khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Penjabat (Pj) Bupati. Legislatif wajib khususnya mengawasi kinerjanya selama mengisi masa transisi Pemerintahan di Kabupaten Sumenep, pasca berakhirnya masa jabatan Bupati. Menurut Khafi, tugas dan kewenangan Pj Bupati tidak ada bedanya dengan Bupati definitif. Selain menyusun Rancangan APBD bersama Tim Anggaran, Pj Bupati juga dapat melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

14

PNS Harus Netral

Parlemen

NOVEMBER 2015

dilingkungan. DPRD harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil Pj Bupati orientasinya bukan dilatarbelakangi kepentingan, apalagi untuk tujuan politik. ”DPRD harus cermat terhadap seluruh kebijakan dan keputusan yang diambil Pj Bupati. Jangan lantas pengawasan menjadi kendor hanya karena bukan Bupati definitif,” tandasnya. Lebih lanjut, Dayat meminta Pj Bupati dapat bekerja profesional selama mengisi masa transisi Pemerintahan di Kabupaten Sumenep. Pj Bupati harus melakukan konsolidasi di internal birokrasi supaya Pemerintahannya dapat berjalan baik tanpa kendala apapun. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


fokus

EMPAT RAPERDA itu USUL PRAKARSA DEWAN

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

KETUA DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma memimpin Rapat agenda pembahasan Raperda

Untuk menghasilkan sebuah produk ‘Peraturan Daerah’ yang baik dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi.

www.dprd-sumenepkab.go.id

P

rosedur penyusunan peraturan daerah adalah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan peraturan daerah terdiri dari tiga tahapan, diantaranya proses penyiapan rancangan Perda, yang merupakan proses penyusunan dan rancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemerintah Daerah (Dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk menyusun

NOVEMBER 2015

Parlemen

15


fokus

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan peraturan daerah (legal draft). Karena itu pula, DPRD Sumenep ada empat Raperda usul inisiatif di masing-masing komisi. Komisi I Usul Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Des DPRD menyampaikan draft Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang diusulkan. Dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pelayanan informasi kependudukan, pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan sektor lain. Administrasi kependudukan yang berintikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada hakikatnya merupakan pengakuan Negara terhadap hak penduduk dalam dimensi publik dan perdata. Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk, diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan. Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status

16

Parlemen

NOVEMBER 2015

ANGGOTA DPRD Sumenep asal Fraksi PDI Perjuangan Ummul Hasanah menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Raperda inisiatif eksekutif

hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh pendudukan daerah Kabupaten Sumenep perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Diantaranya adalah saat Pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanpa domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Nomor Tanda Penduduk dapat dijadikan sebagai nomor untuk berbagai keperluan, misalnya dalam mengurus pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, kepemilikan bangunan dan lain sebagainya. Dengan mengintegrasikan data secara nasional maka tidak akan terjadi seseorang yang memiliki KTP ganda, karena masing-masing penduduk akan memiliki ID unik yang dapat digunakan di seluruh Indonesia. Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, patut menajadi perhatian untuk mewujudkannya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagian ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat. Tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, terwujudnya Tertib Database Kependudukan, Tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tertib

www.dprd-sumenepkab.go.id


fokus Dokumen Kependudukan. Perlu penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) untuk setiap penduduk wajib KTP. Secara filosofis, perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan adminsitrasi kependudukan diperlukan sebagai upaya pengaktualisasian nilainilai hak dan kewajiban penduduk. Penyelenggaraan adminsitrasi kependudukan sebagai sarana pelaksanaan pengadministrasian dan pencatatan peristiwa kependudukan. Raperda Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Des. Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dengan mengelola sumber daya local berupa sumber daya

manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten

Kondisi perubahan APBD ini juga dapat terjadi apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

ANGGOTA DPRD Sumenep asal Fraksi PKB Risnawai menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Raperda inisiatif eksekutif

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

17


Fokus Sumenep, dapat membentuk badan usaha dimaksud berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenp yang mengakomodasi pembentukan BUMDes, menjadi peluang bagi pemerintah dan masyarakat desa, di Kabupaten Sumenep, membentuk BUMDes untuk satu atau berbagai jenis pelayanan. Dengan membentuk BUMDes, pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep akan dapat mengelola sumber daya desa seperti sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya dimaksud, selain diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PA Des). KOMISI II Usul Raperda Tanggungjawab Sosial, Lingkungan Perusahaan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut CSR ( Corporate Social Responsibilty) adalah sebuah dana hibah dari perusahaan untuk penduduk sekitar, lingkungan dan laba (profit) bagi perusahaan itu sendiri. Karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari perusahaan yang ada dalam setiap rapat tahunan mereka. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 yang mengatur tentang Corporate Social Responsibilty (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang isinya menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

18

Parlemen

NOVEMBER 2015

ANGGOTA DPRD Sumenep asal Fraksi PPP Masod menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Raperda inisiatif eksekutif

Tanggung jawab perusahaan dapat disebut sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggunjawabkan dampak kegaiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan demikian tetap menjaga agar dampak-dampak tersebut tetap menyumbang manfaat dan bukan merugikan bagi para Stakeholdernya. CSR adalah salah satu kebijakan perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan kembali (give back) kepada masyarakat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Caranya dengan membangun infrastruktur seperti membangun sekolah, membangun jalan, serta menyalurkan dana kemitraan dengan bunga rendah, maupun memberi pendampingan untuk give back tersebut. Tanggung jawab sosial lahir karena tuntutan dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum dan kesesuian saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya. Dengan demikian tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan

www.dprd-sumenepkab.go.id


fokus

ANGGOTA DPRD Sumenep asal Fraksi PKB Ramzi menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Raperda inisiatif eksekutif

kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihakpihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Sebelum mengakhiri penyampaian penjelasan pengusul atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. KOMISI III Usul Raperda tentang Kepelabuhanan Berdasarkan letak geografis Kabupaten Sumenep yang merupakan daerah kepulauan, maka diperlukan suatu upaya dari seluruh komponen di Kabupaten Sumenep untuk berinisiatif membuat regulasi yang dimaksudkan untuk

www.dprd-sumenepkab.go.id

memberdayakan pemerintah daerah serta mengoptimalkan potensi daerah. Pada realitasnya, pembangunan peraturan perundangan yang komprehensif mengatur perihal Kepelabuhanan cenderung lebih lambat ketimbang peraturan perundangan lainnya, seperti pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perairan dan perikanan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren,dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi abtara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/ kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pembagaian urusan pemerintahan konkuren ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Sehubungan dengan hal dimaksud Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka

NOVEMBER 2015

Parlemen

19


Fokus menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkokoh ketahanan nasional. Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan menerapkan system manajemen kepelabuhanan yang baik, sehingga nantinya dapat diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat. Mobilitas penduduk yang tinggi dalam suatu wilayah membutuhkan suatu system tertentu yang dapat mengimbanginya. Agar sebuah pelabuhan benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi laut yang memanfaatkan pelabuhan maupun masyarakat pengguna sarana/prasarana/ fasilitas yang ada di dalam pelabuhan, serta dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka perlu dikelola dengan sebaikbaiknya, professional, dan akuntabel.

20

Parlemen

NOVEMBER 2015

SUASANA Paripurna Jawaban Bupati di Gedung DPRD

KOMISI IV Usul Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai tujuan bangsa yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dituliskan dalam sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan UUD Negara RI 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standard kehidupan yang pokok seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan, perumaham, kesehatan dan relasi sosial yang harmoni dengan lingkungannya. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memadai. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Legislator

Politik

Bukan Mencari Kekuasaan

D

ilahirkan bukan dari latar belakang keluarga politisi, Hosaini Adzim menyatakan keterlibatannya dalam politik praktis, murni atas kemauannya sendiri, bukan karena dorongan dari keluarga atau kerabat dekatnya. Baginya politik merupakan bidang pengabdian yang tepat untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Obsesinya di politik praktis bukan untuk mencari kekusaan dan mengejar kekayaan untuk kepentingan probadi. Tapi, jauh dari kepentingan matrealis tersebut, Ia justru memiliki

www.dprd-sumenepkab.go.id

tekad kuat untuk mengabdi dan memperjuangkan nasib rakyat di Gedung Parlemen. Dalam pandangannya hampir semua aspek tidak lepas dari politik. Sebab, politik sejatiya bukan sekadar upaya perebutan kekuasaan atau mempengaruhi orang lain. Tapi, polistik esensinya adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum. Politik erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Dengan berpolitik Ia bisa ikut ambil bagian dari proses kebijakan, sehingga dengan politiklah

kepentingan yang berkaitan dengan rakyat bisa diakomudir. �Hampir tidak ada persoalan yang tidak bersentuhan dengan politik. Dalam hal penyelesaikan masalah ekonomi misalnya, atau kesejahteraan masyarakat itu dirumuskan dalam keputusan politik,� ujar Hosaini, yang kini menjabat Anggota Komisi I DPRD Sumenep ini. Jauh sebelum menjadi Anggota Legislatif, Hosainan dapat dinilai sebagai sosok yang selalu risau ketika melihat persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Banyak problem vital yang dikeluhkan publik seperti

NOVEMBER 2015

Parlemen

21


Legislator

Bagaimanapun pendidikan itu sangat penting. SDA kita cukup melimpah. Sumenep dikenal dengan potensi wisata, pertanian, dan kelautannya, bahkan potensi minyak dan gas buminya cukup luar biasa. Tapi, SDM-nya biasa-biasa saja, sehingga tidak mampu mengelola dengan baik.

22

Parlemen

NOVEMBER 2015

pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan kesejahteraan masyarakat terkesan kurang diperhatikan. Semasa menjadi pelajar dan mahasiswa Ia memiliki perasaan skeptis terhadap penyelenggara Pemerintahan. Gerakan-gerakan perlawanan kerap kali Ia lakukan sebagai bentuk advokasinya terhadap kebijakan Pemerintah yang kurang pro terhadap rakyat. Di era tahun 90-an, dimana kondisi sosial-politik saat itu cukup runyam, Hosaini tanpil sebagai salah satu pelaku gerakan perubahan dikalangan Pemuda dan Mahasiswa. Tidak jarang, Ia kerap kali melakukan aksi turun jalan menentang kebijakan Pemerintah yang dianggap bertentangan dengan keinginan masyarakat umum. ”Tekanan terhadap para aktivis saat itu sangat luar biasa, tidak sebebas seperti sekarang. Tapi itu semua tidak membuat semangat dan gerakan yang dilakukan teman-teman menjadi kendor,” ujar Mantan Ketua Senat Mahasiswa INSTIKA itu. Pengalaman yang paling berkesan dalam perjalanannya sebagai seorang aktivis, ketika Hosaini dan rekanrekannya ketika Ia melakukan gerakan tehadap isu kristinisasi karena saat itu banyak aktivis dan santri yang ditangkap aparat. Bahkan, Hosaini juga pernak disekap Kodim Sumenep saat itu karena diduga melakukan pembakaran terhadap gedung SDSB di Kecamatan Ganding. ”Itu bagian dari pengalaman saya ketika menjadi aktivis yang tidak akan pernah saya lupakan. Banyak pahit manis yang saya rasakan selama menjadi aktivis,” ujar Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu. Disisi lain, Hosaini juga sudah terbiasa dengan kerja-kerja advokasi dan pendampingan hukum. Kompetensi pendidikannya memang belatar belakang guru, namun soal pemberdayaan, pendampingan dan advokasi bukan sesuatu yang asing lagi baginya. Ia tidak segan-segan melakukan pendampingan jika melihat ketimpangan bahkan rasa keadilan yang dialami masyarakat. Untuk mematangkan kerja advokasinya itu, Hosaini banyak belajar mengenai hak yang berkaitan dengan hukum walaupun basicnya adalah

pendidik. Ia juga banyak berkonsultasi dengan pakar hukum ketika melakukan pendampingan. Bahkan, dalam perjalannya Ia juga pernah mendatangi Pusat Advokasi HAM di Jogjakarta yang saat itu dipimpin Artejo Alkostar. ”Itu sedikit cerita dari pengalaman saya ketika menjadi aktivis,” katanya tersenyum. Memilih Partai Amanat Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan pilihan Hosaini sebagai iktiyar politiknya hingga melalui Partai tersebut mengantarkannya ke kursi Parlemen. Bergabungnya dia ke PAN tidak lepas dari perkenalannya dengan politisi senior Partai tersebut, Malik Effendi, ketika menjadi Tim Pemenangan Pilbup pasangan AfifMalik (KH M. Afif Hasan-Malik Effendi). ”Saat itu, saya sering bertemu dan berkumpul lama dengan beliau. Dan melalui hubungannya itu saya secara pribadi banyak menimba pengalaman khususnya dalam berpolitik,” tuturnya. Singkatnya, lama kenal dan mengetahui karakter Husaini, Malik kemudian mengajaknya untuk bergabung dengan PAN. Setelah melalui proses pemikiran panjang, akhirnya Ia menerima tawaran tersebut, atas petuah dan restu dari para masyaikh dan kiai di GulukGuluk. ”Al-Hamdulillah saya mendapat restu dan para Kiai berpesan agar tidak melupakan nilai-nilai Islam dan Pesantren. Untuk itu bergabunglah saya ke PAN,” ujarnya. Diakui Hosaini, secara kultur, dirinya lebih dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, sejak nyantri di Annuqoyah dan menjadi Mahasiswa kerap kali terlibat dengan kegiatan PPP walupun tidak secara struktur tidak masuk di dalamnya. Namun karena tawaran dan restu pada Kiai itulah, dirinya akhirnya menjatuhkan pilihan ke PAN. Disisi lain memang, sejak menjadi aktivis dan mahasiswa, Hosaini telah mengagumi inisiator sekaligus pendiri PAN, yaitu Amien Rais. Amien Rais merupakan salah satu penggerak dari gerakan reformasi hingga akhirnya dapat menggulingkan rezim orde baru dibawah kepemimpinan Suharto. Sebelum ada PAN, Hosaini sudah banyak mengikuti kegiatan Majelis Amanat Rakyat (MAR) hingga berubah

www.dprd-sumenepkab.go.id


legislator menjadi PAN. Saat itu, Ia kerap kali bertemu dengan Amien Rais, bahkan dialah yang mengantarkan surat Amien Rais kepada sejumlah tokoh di Madura. ”Sayalah yang mengantarkan surat pak Amien waktu itu kepada para beberapa tokoh di Madura dan para Kiai termasuk ke Al-Amien Parenduan,” tutur Politisi yang mengagumi tokoh Natsir ini. Setelah bergabung ke Partai Berlambang Matahari Putih Bersinar itu, Hosaini kemudian mencalonkan diri di Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 untuk DPRD Kabupaten Sumenep. Berkat dukungan seperjuangannya ketika menjadi aktivis dulu dan para tokoh akhirnya Ia terpilih menjadi Anggota DPRD Priode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan tiga meliputi Kecamatan Ganding, Guluk-Guluk, dan Paragaan. Pada Pileg 9 Juli 2014 lalu, Hosaini kembali terpilih dari Dapil yang sama untuk DPRD Tingkat Kabupaten Sumenep priode 2014-2019. ”Saya melihat cukup berbeda sikap masyarakat di Pileg 2009 dan 2014 kemarin. Hampir tidak ada pemilih idealis dan itu mungkin sudah dirasakan semua Caleg, tidak hanya saya. Tapi, akhirnya berkat perjuangan dan dukungan teman-teman Tim, akhirnya saya kembali ke Dewan di Periode selanjutnya,” tandas Sekretaris MWC NU Kecamatan Ganding ini. Di Priode 2009-2014, Hosaini pernah bergabung di Komisi B, membidangi urusan Ekonomi dan aset. Dan sekarang Ia duduk di Komisi A, membidangi urusan Hukum dan Pemerintahan. Oleh Fraksinya, Hosaini Adhim juga dipercaya duduk di jajaran Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dan Badan Kehormatan (BK) DPRD. ”Jabatan yang saya miliki saat ini, sebenarnya adalah amanat. Ada pesan rakyat yang perlu saya terus perjuangkan di kursi Parlemen,” ujar Hosaini ketika ditemui Parlement di ruangan Fraksi PAN DPRD, beberapa waktu lalu. Di Kursi Legislatif, Hosaini dikenal sebagai sosok Anggota DPRD Sumenep yang vokal dan kritis terhadap berbagai persoalan terutama yang menyangkut urusan rakyat. Ia tidak mengenal toleransi terhadap kebijakan yang dinilainya kurang tepat, apalagi jika menyangkut terhadap

www.dprd-sumenepkab.go.id

kepentingan orang banyak. Dalam proses pembahasan anggaran, Hosaini juga dikenal sebagai salah satu anggota DPRD yang jeli dalam membahas APBD. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan di APBD Ia belejeti secara detil. Ia merasa ikut berdosa apabila dalam proses penetapan anggaran kurang memberi efek positif terhadap masyarakat luas. Untuk itulah, Hosaini tidak segan-segan meminta argumetasi Satker yang menjadi mitra kerjanya apabila ditemukan anggaran yang dinilainya kurang rasional. Hosaini juga tidak segan-segan mengusulkan agar anggarannya dipangkas, bahkan mencoretnya ketika menemukan program yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak pro rakyat. Ia tidak ingin anggaran yang diprogramkan di APBD oleh SKPDSKPD hanyalah copy paste terhadap anggaran sebelumnya. ”Bagaimanapun, Legislatif memiliki tiga fungsi yang harus dioptimalkan, yaiutu fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi atau membuat perundang-undangan, maka sangat disayangkan kalau tidak dilakukan secara maksimal,” tandasnya. Aktif Mengurusi Pendidikan Selain dikenal sebagai sosok aktivis dan organisatoris, Hosaini juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap dunia pendidikan. Sejak lulus SMA di Annuqoyah, suami dari Hj. Siti Maryam itu sudah aktif mengajar di Mts dan MA Annuqoyah, tempatnya belajar dulu. Kegiatan tersebut terus dia jalani sampai sekarang sebagai wujud konkrit dari pengabdiannya terhadap lembaga yang ditempanya ketika nyantri dulu. ”Sejak umur lima tahun, dari MI hingga perguruan tinggi saya tempuh di Annuqoyah. Saya tahu huruf hijaiyah dan alfabeta hingga karya Ibnu Malik di Annuqoyah, bahkan saya tahu organisasi dan politik dimulai di Pesantren Annuqoyah. Untuk itu, saya tidak akan lupa ke Annuqoyah,” kata pria kelahiran Sumenep, 30 Juni 1968 itu. Selain aktif mengajar di Annuqoyah, Hosaini ikut terlibat dalam pendirian Perguruan Tinggi (PT) STAI Al-Khairot Bata-Bata Cabang Ganding. Di

Perguruan Tinggi tersebut, Ia dipercaya menjadi Penanggung Jawab dari tahun 2009 hingga 2012. Dan sampai sekarang, Ia masih tercatat sebagai Dosen aktif STAI Al-Khairot Bata-Bata Cabang Ganding. Menurut Hosaini, walaupun kegiatannya sebagai Wakil Rakyat di Kabupaten Sumenep cukup padat, namun Ia berupaya untuk tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru dan Dosen. Ia mencoba mengatur waktu dengan baik, tanpa mengabaikan satu sama yang lainnya. Dalam persepsinya, pendidikan itu sangat penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Sumenep. Sehebat apapun Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, maka akan sia-sia, bahkan terbuang mubaddzir apabila tidak diimbangi dengan SDM yang mapan. Untuk itulah, Ia berkomitmen untuk tetap mewariskan seluruh kemampua dan keilmuannya terhadap anak didiknya dalam rangka peningkatan SDM. ”Bagaimanapun pendidikan itu sangat penting. SDA kita cukup melimpah. Sumenep dikenal dengan potensi wisata, pertanian, dan kelautannya, bahkan potensi minyak dan gas buminya cukup luar biasa. Tapi, SDM-nya biasa-biasa saja, sehingga tidak mampu mengelola dengan baik,” tandas lulusan Pasca Sarjana Program Study Sain WR. Supratman Surabaya itu. Lebih lanjut Hosaini mengemukakan, salah satu problem pendidikan yang hingga sekarang belum terselesaikan yaitu kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan serta daerah tertinggal. Tidak hanya dari sisi tenaga didik, fasiitas dan sarana pendidikan antara Kota dan Desa cukup mencolok. Sementara disisi lain, target kelulusan antar sekolah dan antar daerah disamaratakan secara nasional. Padahal, pelayanan pendidikan yang diterima anak didik di beberapa sekolah, apalagi di daerah terpencil tidak sama. ”Ini salah satu masalah di dunia pendidikan kita. Dan saya baik melalui Fraksi dan Komisi sering kali menyuarakan masalah ini,” pungkasnya. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

23


24

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


SEJUMLAH Aktivis LSM berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumenep

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

25


Sosok

Meruwat Netralitas PNS Hingga Tuntaskan APBD

M

eniti karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai di tingkat Staf hingga sekarang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sumenep, tentu banyak pengalaman yang dimiliki Sudarmawan dibidang birokrasi dan pemerintahan. Pejabat kelahiran Bangkalan 12 Februari 2015 itu juga dikenal sebagai sosok birokrat yang pekerja keras, merakyat, bijak, dan agamis. Sudarmawan mengawali karirnya sebagai PNS di

26

Parlemen

NOVEMBER 2015

lingkungan Pemkab Bangkalan sejak tahun 1985 sebagai staf di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA). Kemudian dipromusikan menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Bangkalan tahun 1990, Camat Kota Bangkalan di tahun 1992, dan Kepala DPPKA di tahun 1995. Karirnya di Pemkab Bangkalan terus naik, terbukti setelah dari DPPKA Sudarmawan dipercaya menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan pada tahun 2003, dan naik menjadi Sekratis Daerah (Sekda)

Bangkalan di tahun 2005 hingga 2011. Selama kurang lebih enam tahun menjadi orang nomer satu di jajaran abdi negara di Pemkab Bangkalan, Sudarmawan kemudian dimutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai staf khusus Gubernur 2011. Kurang lebih sembilan bulan menjadi staf khusus Gubernur, Ia kemudian dipercaya menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur hingga sekarang. Bahkan, kini sekaligus juga ditunjuk menjadi Pj Bupati Sumenep. Banyak pengalaman baik manis maupun pahit

www.dprd-sumenepkab.go.id


Sosok

PNS itu pilihan. Pilihan bagi saya pribadi sebagai jalan supaya hidup lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya mamahaminya sebagai jalan pengabdian. PJ Bupati SUmenep

Sudarmawan

selama puluhan tahun menjadi abdi negara mulai dilingkungan Pemkab Bangkalan hingga Pemprov Jatim. Namun, Sudarmawan mengaku tidak pernah mengeluh dengan segala hal yang dialaman selama menjadi PNS, sebab baginya hal tersebut bagian dari pengabdiannya kepada masyarakat. Diakuinya, memang aparatur sipil negara dibangun dan dibentuk hirarki struktural, namun PNS tersebut merupakan lapangan pekerjaan yang memiliki nilai-nilai kemanisiaan, sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. ”PNS itu pilihan. Pilihan bagi saya pribadi sebagai jalan supaya hidup lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya mamahaminya sebagai jalan pengabdian,” ujarnya. Dalam hidupnya Ia memiliki prinsip yaitu ‘Jabatan tidak perlu diminta. Sebab, jabatan adalah amanah dan yang menilai adalah pimpinan, bukan kita sendiri yang menilainya. Apa yang menjadi penilaian pimpinan itu adalah akumulasi dari aktivitas kita’. Prinsip itulah yang senantiasi Ia pedagang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Pun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. ”Prinsipnya berupaya bekerja maksimal guna memberikan yang

www.dprd-sumenepkab.go.id

terbaik sesuai kemampuan yang dimiliki. Setelah itu, Pimpinan menilainya, bukan kita sendiri,” ujar Sudarmawan. Kini, Ia resmi menjadi orang nomer satu di Kabupaten Sumenep, setelah dilantik Gubernur menjadi Pj Bupati. Tugasnya yaitu menjalankan roda pemerintahan selama masa transisi hingga ada Bupati dan Wakil Bupati definitif hasil Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Ia mengakui bahwa tugasnya sebagai Pj Bupati di Kabupaten Sumenep tidaklah mudah. Banyak hal yang ditekankan Gubernur kepada sejumlah Pj Bupati tidak terkecuali dirinya yaitu netralitas PNS dalam proses demokrasi, menyelesaikan pembahasan Rancangan APBD 2016, menjaga stok pangan Kabupaten, dan penyerapan APBD Tahun Anggaran 2015. ”Jangka pendek yang akan kami lakukan adalah penyusunan dokumen RAPBD Sumenep 2016. Sebab, saat ini, sudah memasuki akhir tahun anggaran,” katanya. Sudarmawan mengajak semua komponen di Kabupaten Sumenep

mendukung proses pembangunan dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Selama beberapa tahun terakhir, Sumenep memiliki banyak prestasi dan penghargaan baik skala regional, nasional, bahkan internasional atas keberhasilan yang dicapai pada beberapa aspek. Disamping kinerja aparatur dari berbagai Instansi Tekhnis yang baik, keberhasil tersebut juga tidak lepas dari partisipasi sejumlah komponen termasuk DPRD yang mendukung terhadap jalannya Pemerintahan. Dengan kondisi tersebut, tentu akan lebih meringankan dirinya dalam menjalankan Pemerintah sebagai Pj Bupati. Apalagi, Sumenep tidak jauh berbeda dengan Kabupaten lainnya di Jawa Timur termasuk Bangkalan. ”Dan saya meminta izin kepada semua komponen masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komponen lainnya di Kabupaten Sumenep tanpa terkecuali untuk menjalankan roda kepemerintahan hingga ada Kepala dan Wakil Kepala Daerah definitif nanti,” pungkas Sudarmawan. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

27


Dinamika

K

Komisi IV Menyoroti Rehab Puskesmas

omisi IV DPRD Kabupaten Sumenep akan mengkroscek langsung kegiatan rehab pembangunan rumah paramedis, rumah dinas bidan, dan gedung Puskesmas di Kecamatan Ganding. Hal iut menyusul adanya laporan masyarakat mengenai pembangunan pusat pelayanan kesehatan di Ganding yang dinilai tak sesuai Rencana Anggaran Bangungan (RAB). Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Jubriyanto mengungkapkan, sesuai hasil rapat internal Komisi direncanakan melakukan sidak ke Puskesmas Ganding. Sidak tersebut untuk memastikan laporan dugaan pelaksaan proyek tidak sesuai RAB yang telah disampaikan ke Komisi IV. ”Laporannya sudah kami terima

T

Parlemen

pasir urug, kemudian anstamping: batu gunung yang dicampur dengan pasir dan semen, lalu ditimbun dengan pasir urug kembali sebelum pemasangan sloof dilakukan. Bahkan sebagian kusennya juga diduga tidak sesuai, yang mestinya menggunakan 7/14 cm, namun sebagian kusennya ada yang tidak sampai. Untuk diketahui, pembangunan rumah pramedis dengan pagu anggaran sebesar Rp 300 dan pembangunan rumah dinas bidan senilai Rp 300 dilakukan oleh CV Suluh Sejati. Sedangkan pekerjaan rehab gedung puskesmas dilakukan oleh CV Tirta Nadi Jaya dengan pagu anggaran sebesar Rp 900 juta. Jubri menegaskan, hasil pengecekan lapangan tersebut nantinya juga kembali akan dilakukan rapat diinternal Komisi. Apabila, dari hasil kroscek lapangan tersebut ditengarai kuat menyimpang dari RAB, maka Komisi IV juga akan memanggil Instansi Tekhnis, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan rekanan yang melaksanakan proyek tersebut. (*)

Rumah Sakit Arjasa Hanya Wacana

idak jelasnya realisasi perubahan status Puskesmas Arjasa menjadi Rumah Skit Pratama di Pulau Kangean mendat sorotan dewan. Anggota Komisi IV asal Pulau Kangean, Moh. Imran mempertanyakan keseriusan pemerintah mengurus perubahan status Puskesmas tersebut, sebab hingga saat ini, belum terealisasi. Menurut Imran, rencana perubahan status Puskesmas menjadi Rumah Sakit Pratama di daerahnya dinilai hanya wacana pemerintah yang tak berarti. ”Kalau memang pemerintah daerah serius, rencana itu sudah terealisasi. Karena rencana itu sudah diwacanakan sejak tiga tahun yang lalu,” katanya. Legislator asal Pulau Kangean itu mengatakan, wacana perubahan status tersebut sangat didambakan oleh masyarakat kepulauan. Sebab, dengan adanya perubahan status tersebut, diyakini bisa memperbaiki pelayanan yang ada. Pasalnya, hingga saat ini pelayanan kesehatan di puskesmas belum maksimal. Salah satunya petugas puskesmas saat melayani pasien terkesan

28

beberapa hari yang lalu.Tapi kami tidak mau berspekulasi tanpa melihat langsung pekerjaan itu. Makanya kami akan sidak,” kata Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Sesuai laporan yang diterima, terdapat beberapa kejanggalan dalam pekerjaan tiga paket proyek tersebut, salah satunya galian pondasi tidak sampai satu meter. Yakni untuk pondasi bagian depan hanya sekitar 40 cm, sedangkan pondasi bagian belakan hanya sekitar 20 cm. Padahal sesuai juknis yang ada, pondasinya digali minimal 1 meter. Selain itu, pondasi di sebelah kanan bagian belakang ditengarai tidak dilakukan penggalian. Batu gunung sebagai pandasinya langsung diletakkan di atas tanah titik nol. Menurut Jubri, sesuai RAB semestinya sebelum diletakkan batu gunung yang dicampur dengan pasir dan semen terlebih dahulu digali dengan kedalaman 1 meter. Lalu, setelah itu diisi

NOVEMBER 2015

tebang pilih. Selain itu, kinerja petugas dinilai lemban saat melayani pasien. Bahkan jika tidak mempunyai orang dekat, pasien tidak langsung dilayani meskipun dalam kondisi kritis. ”Yang sangat kami sesalkan, kepala dan dokternya selalu tidak ada di kantor saat jam kerja,” ungkpanya. Menurutnya, yang menjadi keluhan warga soal pengadaan obat-obatan yang dinilai kurang memadai. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, obat-obatan yang dikirim oleh Dinas Kesehatah (Dinkes) ke Puskesmas Arjasa, setiap tahunnya tidak ada perubahan. Sedangkan penyakit di daerahnya setiap saat selalu mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, pihaknya selaku wakil rakyat meminta agar realisasi perubahan status tersebut segera dilakukan. ”Jika memang masih ada kendala, kami memaklumi, namun pelayanan bisa ditingkatkan kembali,” ungkpanya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Sumenep A. Fatoni mengatakan, Pemkab tengah berupaya mencari anggaran ke pemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit tersebut, karena dana yang dibutuhkan tidak kurang dari Rp50 miliar. ”Ini tidak semudah membalikkan talapak tangan, tapi harus dilakukan secara bertahap,” katanya. Saat ini pemerintah daerah tengah mengupayakan agar rencana tersebut dalam waktu singkat bisa terealisasi. Salah satunya dengan memenuhi fasilitas yang nantinya akan menjadi persyaratan untuk mengubah status tersebut. Saat ini di puskemas tersebut terdapat tiga dokter umum, satu dokter gigi, serta sejumlah perawat senior yang bertugas di Puskesmas Arjasa Pulau Kangean itu. ”Untuk dokter spesialisnya masih sekolah, nanti akan dikirim juga ke sana,” imbuhnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Dinamika

A

Komisi III Menyoal Lahan Bandara Kangean

nggota Komisi III DPRD Sumenep mempertanyakan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) soal realisasi pembebasan lahan untuk lapangan terbang (lapter) di Kepulauan Kangean sebab hingga saat ini, masih belum terbukti. ”Saat ini sudah memasuki bulan Nopember 2015, atau jelang tutup tahun, tapi persoalan pemebebasan lahan tidak kunjung ada kejelasan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dwita Andriani. Dwita menyatakan, proses pembebasan lahan untuk lokasi bandara penerbangan printis di Pulau Kangean rentan tak selesai, sebab saat ini, sudah menjelang akhir tahun anggaran. Pihaknya khawatir hingga akhir tahun anggaran 2015 nanti, anggaran untuk pembebasan lahan tersebut tak terserap. Disebutkannya, pada APBD 2015 pemerintah telah mengalokasikan

S

belum selesai hingga akhir tahun. Ya anggaran harus dikembalikan ke kasda. Dan berarti Dishub tidak becus mengurus program yang sudah dianggarkan,” tegasnya. Pembangunan lapter di Pulau Kangean, berada di Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa. Lapter, itu rencananya akan difungsikan sebagai bandara perintis. Panjang landasan pacu pesawat di lapter tersebut direncanakan sekitar 1.100 meter dengan lebar sekitar 20 meter. Penetapan lahan di Desa Paseraman sebagai lapter di Pulau Kangean telah melalui survei dan studi kelayakan yang dilakukan pada 2014. Pulau Kangean adalah salah satu dari puluhan pulau berpenghuni padat di Kabupaten Sumenep. (*)

Madura Belum Siap Menjadi Provinsi

ejumlah kalangan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep menolak pembentukan Propinsi Madura Raya. Sebab saat ini warga kepulauan Pulau garam Madura masih belum siap untuk bisa menjadi propinsi sendiri, bahkan dengan pembentukan propinsi baru ini akan menambah anggaran negara. “Sebenarnya jika masyarakat Madura ingin maju dan sejahtera, tidak perlu membentuk propinsi sendiri. Melainkan para kepala daerah harus menyamakan persepsi untuk bisa mensejahterakan masyarakat, sebab tanpa harus menjadi propinsi jika 4 kabupaten bersama-sama membanguna daerahnya masing-masing, maka masyarakat madura dipastikan makmur,” kata AF. Hari Ponto Anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Menurut Politisi Partai Golkar ini, pembentukan Propinsi Madura masih dinilai terlalu dini, karena banyak hal yang harus dipersiapkan agar kita bisa menjadi propinsi sendiri, diantaranya harus ada pemekaran di salah satu Kabupaten untuk dipecah menjadi dua Kabupaten. “Selama ini, banyak kelompok yang hanya menyuarakan pembentukan

www.dprd-sumenepkab.go.id

dana sekitar Rp1,1 miliar untuk membebaskan lahan yang akan disiapkan sebagai lapter di Kangean. Besaran anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembebasan lahan seluas 18 hektar, untuk pembangunan lapangan terbang di Kepulauan Kangean. “Mestinya program pembebasan lahan lapter di Kangean itu sudah tuntas. Kami sempat klarifikasi kepada pimpinan Dishub, ternyata masih berkutat di pembebasan lahan,” terangnya. Dwita mengaku dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Dishub Sumenep, guna menanyakan sejauh mana realisasi pembebasan lahan lapter di Kangean.”Kalau memang

propinsi Madura tanpa melihat apakah sudah siap atau belum, selain itu pula apakah Kabupaten Bangkalan juga siap untuk melepas daerah Kamal untuk jadi Kabupaten Sendiri, dan apakah Kabupaten Sumenep juga siap melepaskan kepulauan menjadi Kabupaten sendiri, seharusnya itu yang menjadi pemikiran bersama sebelum mewacanakan pembentukan propinsi Madura,” pungkasnya.Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Mukhlis Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal kepulauan, selama ini yang dipikirkan hanya pembentukan Propinsi Madura saja, dan tidak pernah memikirkan apa dampaknya jika pulau garam Madura menjadi propinsi sendiri. Selain itu pula sebagian masyarakat kepulauan masih belum siap untuk menjadi Kabupaten Sendiri. “Tanpa menjadi Propinsi Madura sebenarnya sudah bisa untuk mensejahterakan masyarakat, dengan catatan ya harus kepala Daerah di 4 Kabupaten harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun Madura, selain itu pula kemarin waktu melakukan serap aspirasi

ke Masyarakat kepulauan mereka merasa belum siap untuk berpisah dari Kabupaten Sumenep dan menjadi Kabupaten Sendiri,” Oleh karena itu, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, pemikiran untuk membentuk propinsi Madura bukan hanya keinginan segelintir masyarakat di Pulau garam Madura, akan tetapi keinginan menjadi Propinsi sendiri berdasarkan dari hati nurani masyarakat. “Sebelum wacana ini benar-benar terjadi, sebaiknya kita pikirkan dampak positif dan negatifnya jika sudah menjadi Porpinsi Madura. Apakah benar-benar menjamin kesejahteraan rakyat Madura, atau hanya kepentingan suatu kelompok untuk bisa menjadi penguasa di Pulau Garam Madura,” pungkasnya. Pembentukan Propinsi Madura nampaknya masih perlu dilakukan kajian ulang, sebab banyak masyarakat Madura yang belum mengetahui jika daerahnya akan menjadi propinsi sendiri. Buktinya di Kepulauan hanya segelintir orang saja jika saat ini ada pembahasan untuk menjadi propinsi madura. “Seharusnya masyarakat tahu jika ada pembentukan propinsi Madura, buktinya hanya sebagian kecil saja masyarakat Madura yang tahu tentang hal itu, seperti di Sumenep sendiri, hanya segelintir orang yang tahu tentang adanya pembentukan propinsi Madura,” ujar mereka. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

29


Studi Banding

Anggota BP2D H. Subaidi (tengah berbatik biru) berfoto bersama di loby DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Kunker Ke Kutai Berguru Sukses BUMD 30

Parlemen

NOVEMBER 2015

Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebagai peraih penghargaan nasional terbaik bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PDAM Tirta Mahakam dan CEO BUMD Award 2014.

P

enghargaan yang diterima Direktur Utama PDAM Tirta Mahakam, Iswanto.Tirta Mahakam terpilih sebagai finalis BUMD dan CEO BUMD Award setelah menyisihkan ratusan BUMD terbaik 2014 di seluruh Indonesia, melalui seleksi yang dilakukan secara ketat, obyektif, independen dan komprehensif. Selain PDAM, BUMD lain

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding milik Pemkab Kutai, yakni Perusda Aneka Usaha Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE), meraih BUMD Aneka Usaha Terbaik 2014. Dengan diraihnya dua penghargaan BUMD dan CEO BUMD award 2014 tersebut menandakan bahwa dua BUMD tersebut tidak saja berhasil meningkatkan kinerja perusahaan dalam melayani masyarakat, tetapi mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena itu, keberhasilan BUMD Kutai menginspirasi DPRD Sumenep berkunjung dan bertukar pikiran dengan Pemkab Kutai Kartanegara, yang dimaksudkan untuk lahirnya sebuah Peraturan Daerah ( Perda ) tentang penyertaan modal terhadap BUMD Kabupaten Sumenep. Kunker yang dilaksanakan pada tanggal 26 -29 September 2015, beberapa catatan penting hasil kunker ke pulau Kalimantan tersebut. DPRD Kutai Kartanegara diperoleh penjelasan bahwa pembentukan BUMD bersandar pada

www.dprd-sumenepkab.go.id

Pasal 5 UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah, bahwa Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan, Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan Daerah yang bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan

oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dasarnya juga sesuai Pasal 174 UU 32/2004 tentangPemerintahan Daerah menyatakan dalam hal APBD diperkirakan surplus dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi daerah) dan Pasal 177 UU 32/2004. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Permendagri 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, bahwa Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari regulasi diatas dapat diartikan, Pemkab Sumenep

WAKIL Ketua DPRD Sumenep dari kiri ke kanan: Mohammad Hanafi, Faisal Muhlis dan Ahmad Salim.

NOVEMBER 2015

Parlemen

31


Studi Banding

juga dapat melakukan penyertaan modal/ melakukan investasi atau membentuk BUMD, sesuai dengan tujuan masing-masing. Bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan penyertaan modal daerah dalam pengelolaan keuangan daerah? Sebab hal ini terkait dengan bagaimana penyertaan modal oleh pemda dilakukan.Baik dalam bentuk uang maupun barang. Terkait dengan penyertaan modal dalam bentuk uang, hal ini diatur dalam regulasi terkait keuangan daerah, sedangkan penyertaan modal dalam bentuk barang diatur dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, yang sering menjadi pertanyaan adalah, kapan pemda dapat melakukan penyertaan modal?Apakah harus selalu menunggu APBD “surplus”?selama ini ada stigma bahwa kewajiban pemda adalah pemenuhan pelaksanaan urusan sebagaimana dalam PP 38/2007, setelah itu baru yang lainnya. Urusan Pemda yang terdapat dalam PP 38/2007 tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD2 Pemda, khususnya dalam belanja daerah yang ada dalam SKPD2.

32

Parlemen

NOVEMBER 2015

Apakah ini bisa diartikan kalo urusan pemda “sudah” terpenuhi baru boleh melakukan penyertaan modal?Klo ya, sampai kapan pemda mampu memenuhi urusannya? Sebab sejauh ini belum ada pemda yang dapat memenuhi urusan sebagaimana dalam PP 38/2007 tersebut. Pasal 108-109 PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya dalam Pasal 109 bahwa Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Dalam PP 58/2005 ini justru penggunaan surplus tidak disinggung sama sekali untuk penyertaan modal. Baru di Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 13/2006 dinyatakan bahwa Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dan ayat (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi)

daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Ada dua hal yang patut dikritisi dalam dua alinia tersebut diatas. Mengapa saat menyusun PP 58/2005 tidak disinggung terkait penggunaan surplus untuk penyertaan modal, baru muncul di Permendagri 13/2006. Kedua, menegaskan kembali stigma diatas, bisa jadi memang hal tersebut bukan sekedar stigma, sebab memang berasal dari Permendagri 13/2006. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.Artinya, dengan harfiah dapat diartikan bahwa penyertaan modal itu bukan suatu program/kegiatan (tidak dalam jenis belanja dalam struktur APBD) dan “jika perkiraan tidak surplus” (tidak adanya selisih lebih anggaran pendapatan-anggaran belanja) maka pemda tidak boleh investasi. alau hal ini dikaitkan dengan pinjaman daerah Pasal 2 PP 0/2011 tentang Pinjaman Daerah bahwa pinjaman daerah dilakukanuntuk menutup defisit, maka apakah dapat diartikan kalau pemda saat memiliki dan/

KETUA DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menerima cinderamata dari Ketua DPRD Kutai.

KETUA dan para anggota BP2D Sumenep saat rapat studi banding.

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding atau mengajukan utang/pinjaman tidak boleh melakukan penyertaan modal? Jika ya, betapa banyak pemda yang masih memiliki dan/atau mengajukan utang/pinjaman tapi tetap melakukan penyertaan modal. Lalu, apakah alokasi APBD untuk BUMD (PDAM) bisa dimasukkan dalam hibah?. Permendagri 13 Pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka bantuan operasional kepada PDAM bisa dialokasikan pada belanja hibah. Hal ini diatur secara jelas tentang hibah ini yaitu Permendagri 32 Tahun 2011 yang dirubah dengan Permendagri 39 Tahun 2012. Namun, realitas bahwa hampir tiap tahun PDAM menerima alokasi dana APBD. Selanjutnya, permendagri yang terakhir ini menyatakan bahwa Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, hibah kepada BUMD, dalam hal ini PDAM, dapat dilakukan dalam hal penerusan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain alokasi anggaran hibah untuk PDAM tidaklah masuk dalam klasifikasi yang dipersyaratkan oleh permendagri 39 Tahun 2012. Pasal 70 Permendagri 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah

www.dprd-sumenepkab.go.id

dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah. Penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Jadi tujuan penyertaan modal tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana standar akuntansi pemerintah mengatur hal ini?.Dalam Neraca, penyertaan modal kepada BUMD, dalam hal ini PDAM, diklasifikasikan dalam investasi permanen. Definisi dari investasi permanen sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/ atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa tujuan investasi permanen ini adalah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan masyarakat maka dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 juga dinyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen dan/ atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara.Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh

pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya PP Nomor 71 Tahun 2010 terkait investasi jangka panjang menyebutkan bahwa investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Penyertaan modal dari APBD untuk PDAM dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode.Maka permendagri 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013.Terkait dengan PDAM permendagri khususnya tentang pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai. Jelaslah bahwa peraturan terakhir ini pada dasarnya membolehkan PDAM untuk mengalokasikan APBD untuk PDAM dengan menganggarkan pada pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah, bukan melalui belanja hibah. Namun, tentu saja tetap harus berpegang pada akhir kalimat permendagri tersebut bahwa penyertaan modal yang dilakukan adalah dalam kerangka percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan sebagai upaya untuk mencapai target MDG’s tahun 2015. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

33


Suara Desa

Gersik Putih Inginkan Bantuan Tongkang

W

arga Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura meminta Pemerintah Daerah memberi bantuan armada perahu tongkang untuk penyebrangan Gersik Putih-Kalianget Timur di daerahnya. Sebab, selama ini, penyebrangan di Pulau tersebut tidak lancar karena hanya dilayani satu armada perahu, itupun kondisinya tidak representatif. ”Penyebrangan antara Desa Gersik Putih khususnya Dusun Patakerbau dan Kalianget Timur sudah lama dikeluhkan, namun tidak pernah mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah,” ungkap Kepala Desa Gersik Putih, Moh. Mohab. Menurut dia, perahu tongkang penyebrangan Gersik Putih-Kalianget Timur itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebab selama

ini, penyebrangan di daerah tersebut tidak lancar. Ketika ke Kalianget atau ke Sumenep, warga terpaksa harus melewati jalan dengan memutar yang jaraknya 5 Km ke Gapura walaupun harus melewati jalan rusak. ”Warga Gersik Putih Khususnya di Dusun Patakerbau sangat terisolir. Kalau mau ke pasar di Kalianget bahkan mau ke Rumah Sakit dan Sumenep harus memutar dengan jarak yang lebih jauh. Seandainya ada perahu tongkang akan lebih cepat,” tuturnya. Selain untuk memperlancar mibilitas warga, sarana transportasi perahu tongkang untuk Gersik PutihKalianget Timur itu diyakini akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Aktivitas ekonomi akan lebih meningkat dengan adanya sarana penyebrangan tersebut. (*)

Petani Tamidung Butuh Suntikan Modal

K

epala Desa Tamidung Kecamatan BatangBatang, Abdul Basit berharap Pemerintah menyiapkan program bantuan modal untuk petani di daerah. Setiap musim tanam, petani Desa Tamidung kesulitan biaya untuk mengelola lahan pertaniannya. Jika Pemerintah menyiapkan bantuan modal dalam bentuk pinjaman sejenis Kredit Usaha Tani (KUT), maka dinilai sangat membantu terhadap petani. Menurut Basit, warganya yang tinggal di Desa Tamidung menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Biaya hidup sehari-harinya diperoleh dari hasil tani. Namun, kendala utama

34

Parlemen

NOVEMBER 2015

yang dihadapi petani itu adalah dari segi modal usaha. ”Sepotensial apapun lahan pertaniannya, namun jika tidak punya biaya untuk menggarapnya saya kira percuma,” katanya. Selama ini, Warganya terpaksa mencari hutangan atau menggadaikan barang berharganya setiap kali awal tanam. Bahkan, tidak sedikit pula yang terpaksa mencari hutangan dengan sistem bunga pada linta darat (rentenir) hanya untuk mendapat modal untuk mengelola lahan pertaniannya. ”Jadi itu (Bantuan Modal, red) yang sangat dibutuhkan petani d daerah kami. Makanya kami mengharapan perhatian dari pemerintah untuk membantu para petani,” ucapnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


suara desa

P

Lapa Taman Memerlukan Pengaspalan Jalan

emerintah Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek, Sumenep menginginkan infrastruktur jalan di daerahnya ditingkatkan. Sebab, hingga saat ini, kondisi jalan di Desa tersebut umumnya rusak bahkan masih belum tersentuh pengaspalan, sehingga banyak dikeluhkan masyarakat khususnya yang tinggal di Desa tersebut. Kepala Desa Lapa Taman, Abu Hurairoh mengungkapkan, jika masyarakat di daerahnya sangat mengharapkan agar infrastruktur jalan di di Desanya ditingkatkan. Akses jalan desa di empat Dusun yang ada di Lapa Taman umumnya masih berupa makadam. ”Empat Dusun di Desa kami umumnya masih berupa pengerasan, sedangkan pengaspalan masih belum sama sekali,” ujarnya.

Peningkatan jalan dari pengerasan ke pengaspalan di Desanya sangat vital guna memperlanjar mobilitas masyarakat di Lapa Taman. Selama ini, akses masyarakat dinilaii kerap tersendat karena jalannya masih berupa pengerasan. ”Kami berharap secepatnya diperbaiki supaya masyarakat yang mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat lebih lancar,” harapnya.’ Selain jalan di Desanya, Abu Hurairoh juga berharap agar jalan Kecamatan di daerahnya juga ditingkatkan. Dari perbatasan Lombang hingga Tikungan Lapa Daya yang melewati Lapa Taman belum tersentuh hotmix. ”Yang lainnya sudah hotmik, sementara didaerah kami jalan Kecamatan tersebut masih belum sama sekali. Hanya berupa pengaspalan biasa, tidak dihotmix,” pungkasnya. (*)

Bantuan Modal Untuk Home Industry

K

epala Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Rasidi meminta Pemerintah Daerah memperhatikan pelaku usaha khususnya home industry di daerahnya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya terutama pelaku-pelaku usaha kecil. Diungkapnya, di Desa Gapura Barat banyak pelaku usaha kecil sejenis home industri dengan memproduksi krupuk. Namun, sejauh ini, perhatian Pemerintah terhadap mereka masih dinilai kurang maksimal. ”Secara umum warga di Desa Gapura Barat

www.dprd-sumenepkab.go.id

adalah pelaku usaha kecil utamanya krupuk, tapi perhatian pemerintah nyaris tidak ada sama sekali,” ungkapnya. Menurut Rasidi, suntikan modal dan bantuan peralatan bagi pelaku usaha yang memproduksi krupuk sangat penting untuk memotivasi sekaligus tambahan modal usaha bagi mereka. Namun, upaya tersebut sejauh ini masih belum dilakukan oleh Instansi tekhnis di Pemkab Sumenep. ”Sudah selayaknya Pemerintah Daerah memerhatikan usaha mereka. Minimal dengan memberi suntikan dana untuk modal usaha,” harapnya Kades dua priode ini. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

35


Artikel

Menyoal Manajemen Kuangan Daerah Oleh: Samauddin *

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan ‘’Otonomi Daerah.”

H

al tersebut ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap cara-cara mempertanggungjawaban keuangan pusat, dan khususnya daerah. Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekwensi logis dari perspektif pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjaawaban horizontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban vertical kepada pemerintahan atasan

36

Parlemen

NOVEMBER 2015

dalam segala aspek pemerintahn, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 Kita mencoba membangun perspektif keuangan daerah dari segi partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas ke dalam bentuk tindakan penyusunan anggaran (budget cycle), pengurusan dan piñata usahaan(accounting cycle), pelaporan dan pertanggungjawaban (evaluation andmonitoring process) serta mekanisme pengawasan daerah Manajemen Keuangan daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah selain Manajemen Kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan public, atau kita sebut dengan Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah. Manajemen Pelayanan Publik yang dimaksud adalah pencerminan pemeberian kewenangan wajib atas otonomi daerah dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari antara lain: Pemerintahan Umum, Pertanian; Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Energi; Kehutanan dan Perkebunan; Perindustrian dan Perdagangan; Perkoperasian; Penanaman Modal; Ketenagakerjaan; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan; Sosial; Penataruangan; Pemukiman; Pekerjaan Umum; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Kependudukan; Olahraga;

Kepariwisataan; dan Pertanahan. Hal ini, biasanya tercermin dengan adanya dinas – dinas daerah dan struktur organisasi Pemda yang berkaitan dengan luas dan ruang lingkup tugas tersebut Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu,, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 ( empat) dimensi. Yaitu adanya dimensi hak dan kewajiban, Adanya dimensitujuan dan perencanaan, Dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik. Diminis nilai uang dan barang, Dimensi nilai uang dan barang. Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dengan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 104 tahun 2000 tentang Dana perimbangan) dan dana desentralisasi. Dana dekonsetrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. (*/ Pengamat Ekonomi)

www.dprd-sumenepkab.go.id


artikel

MEMAKNAI KEPEMIMPINAN Oleh: Rony Hartono*

Sering kita menyaksikan bahwa apa yang disebut dengan kepemimpinan itu ternyata tidaklah bergantung kepada posisi atau jabatan seseorang.

K

epala keluarga yang kurang mampu membina anakanaknya, guru kelas yang tak dipatuhi para siswanya, ketua partai yang imbauannya tak dihiraukan konstituen, pemuka agama yang khutbahnya dianggap angin lalu oleh umat, direktur perusahaan yang setiap hari hanya memarahi dan mengancam anak buah, hingga jenderal yang tak piawai saat memberikan arahan, merupakan berbagai gambaran mengenai fenomena yang jamak ini. Padahal, bukankah semestinya dengan menyandang posisi pimpinan maka seseorang akan lebih mudah dalam memimpin orang lain? Bukankah dengan status yang disandangnya itu maka pengaruh yang diberikan kepada para pengikutnya akan menjadi lebih kuat? Hal ini ternyata tak selalu dapat berjalan demikian karena kepemimpinan itu sendiri tidaklah identik dengan sebuah posisi pimpinan. Para tokoh pemimpin tidaklah menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Mereka tidak menunggu kaya, populer, atau berkuasa dahulu baru kemudian mewujudkan perubahan. Mereka tidak bersembunyi di menara gading melainkan hadir di tengah masyarakat. Mereka rela

www.dprd-sumenepkab.go.id

berkorban. Mereka memiliki pendirian teguh dan standar etika yang tinggi. Mereka juga para komunikator yang ulung akan pemikirannya. Mereka tekun membangun kapasitas kepemimpinannya dengan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Mereka mengambil tanggung jawab untuk berperan semaksimal mungkin semasa hidupnya. Dan dengan menjalani hal-hal antara lain demikianlah, maka secara alamiah parainformal leaders akan dapat bertransformasi menjadi para world class leaders. Kepemimpinan yang telah mereka bangunpun menjadi lebih lengkap saat mereka pada akhirnya mengemban amanat sebagai pemimpin formal di masyarakat. Walaupun memang tak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinan itu sendiri bersifat kontekstual, sehingga pemimpin yang dibutuhkan sebuah organisasi politik akan berbeda dengan organisasi pendidikan, keagamaan, bisnis, militer, kelompok tani, para artis, atau bahkan organisasi mafia, namun sifat dasar kepemimpinan tidaklah jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Masyarakat manapun senantiasa membutuhkan sosok pemimpin dan panutan, terlebih lagi dalam menghadapi masa-masa sulit. Kepemimpinan yang kuat pula akan dapat mengendalikan jalannya sistem. Walau tengah berada di dalam sistem yang sudah terbangun secara buruk sekalipun, seorang pemimpin yang kuat tidak akan dengan mudah untuk dapat terpengaruh. Begitupun sebaliknya, seberapapun bagusnya

sebuah sistem dalam berbagai bentuk peraturan dan kebijakan yang berfungsi sebagai enabler di masyarakat, jika berada di tangan pemimpin yang tidak kuat, hanyalah merupakan kesia-siaan belaka. Betapa banyak produk UU yang dimiliki oleh suatu negara, namun tak kunjung terasa manfaatnya oleh rakyat bila tak dijalankan sungguh oleh mereka yang berwenang. Kepemimpinan adalah driver dari sebuah proses perubahan. Kepemimpinanlah yang mampu mengubah zaman jahiliyah menjadi peradaban madaniyah dalam sejarah penyebaran agama. Kepemimpinanlah yang menjadi kunci bagi terciptanya perdamaian atau peperangan dunia. Kepemimpinanlah pula yang dapat menentukan masa depan negara serta organisasi manapun. Dan kepemimpinan pulalah yang mampu menyukseskan penyelamatan fenomenal 33 penambang Chile pertengahan Oktober lalu, baik dari para penambang itu sendiri maupun para tim penyelamat. Pada hakikatnya, kita semua merupakan pemimpin di muka bumi ini. Sembari terutama saya mengingatkan diri saya sendiri, apapun profesi, job title, serta kesibukan kita sehari-hari saat ini, marilah kita jalankan kepemimpinan kita di semua tingkat kehidupan secara maksimal dan dengan sebaik-baiknya. Apalagi, jika secara struktural formal saat ini diri kita merupakan pimpinan yang menjadi tumpuan harapan bagi begitu banyak orang. (*/ Pemerhati Sosial))

NOVEMBER 2015

Parlemen

37


artikel

Mengoptimalkan Pengawasan Dewan Oleh: Abdus Salam*

Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dengan hak interpelasi maka DPRD dapat meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

H

ak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan

38

Parlemen

NOVEMBER 2015

perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada presiden. Bisa jadi kepala daerah yang bermasalah di tingkat lokal, akan tetapi karena kemampuannya melobi pemerintah di jakarta, yang bersangkutan dapat terus bertahan. Dalam hal seperti ini maka nampak sistem sentralistis kembali berperan. Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun tekniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi projek-projek pembangunan atau pengawasan

terhadap daftar anggaran satuan kerja (DASK) yang merupakan kompetensi Bawasda, atau paling tidak DPRD memiliki akses kepada hasil pengawasan Bawasda. Tetapi hal inipun harus dipertimbangkan dengan baik, mengingat Bawasda selama ini merupakan bagian dari satuan pengawasan internal ( SPI ) yang usernya adalah kepala daerah. Sekiranya upaya-upaya penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan performance DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat UU 32 tahun 2004 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja. (*/ Pemerhati Politik)

www.dprd-sumenepkab.go.id


artikel

Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oleh: Abdullah*

Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebihberperanserta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

D

alam pembangunan yang makin kompleks masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk ikut memikirkan masalah masalah pembangunan yang dihadapi dan turut merumuskan jalan keluar dari masalah tersebut. Peran serta masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan OTODA (Otonomi Daerah) sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan Dalam implementasi APB Desa terdapat tahapan-tahapan yang meliputi; proses perencanaan yang dilakukan melalui mekanisme Musrembang Desa (musyawarah Desa) yang dihadiri segenap perangkat Pemerintah Desa serta tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan warga desa yang kemudian bersatu dalam

www.dprd-sumenepkab.go.id

forum Musrembang untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang menjadi skala prioritas dalam satu tahun kedepan. Hal ini sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 12 thn. 2006 tentang PAMDKB, yang menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan harus menggunakan pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dilingkungan desa tempat program tersebut dilaksanakan. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses APB Desa nampak jelas dan tergambar dalam beberap hal, pertama; antusias yang diwujudkan dengan peran aktif masyarakat desa Pekalangan dalam menghadiri kegiatan Musrembang guna merumuskan program pembangunan apa saja yang menjadi skala prioritas untuk segera dilaksanakan. Kedua, nampak pada keakifan para tokoh masyarakat yang notabene perwujudan dari aspirasi kalangan masyarakat desa untuk turut mengemukakan aspirasinya berupa pendapat, usul maupun ide yang kesemunya bersumber dari masyarakat desa Pekalangan. Pada tataran aplikasi, APB Desa harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok dalam petunjuk pelaksanaan penganggaran dan menjemen keuangan desa, yang diantaranya berupa; pertama, proses penentuan bidang garapan yang menjadi skala prioritas dan menuntut untuk segera diwujutkan. Kedua berupa, pemilihan jenis sarana dan prasarana maupun infrastruktur yang akan dibangun, hal ini nampak pada pemilihan pembangunan jalan arteri serta perbaikan berupa

pengerasan jalan utama sebagai akses mobilitas masyarakat desa Pekalangan. Ketiga adalah sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan pembangunan yang terwujud dengan terlaksananya program PAMDKB yang berwujud berupa pelaksanaan pembangunan jalan desa yang dianggarkan dari APB Desa yang bersumber dari dana bantuan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Yang terakhir ialah pemberdayaan masyarakat desa dengan pola mencipatakan lapangan kerja seluas luasnya bagi masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat bertahan hidup dalam menghadapi kesulitan ekonomi, menyediakan dan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa. Optimalisasi sarana dan prasarana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan agar berfungsi dan berperan optimal dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Partisipasi masyarakat dalam proses APB Desa terangkum dalam beberapa bentuk yang meliputi pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagai wujud partisipasi dilakukan secara langsung datang ke lapangan pada waktu kegiatan pembangunan dilaksanakan yang selanjutnya melahirkan argumen mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat digambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat berupa perbaikan jalan desa. Dari beberapa pendapat masyarakat terdapat beberapa harapan pembangunan selanjutnya lebih pada bidang ekonomi. (*/ Pengamat Sosial)

NOVEMBER 2015

Parlemen

39


Kolom

SISTEM PENDEKATAN DAN PENEKANAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN Oleh: Hafid Ariesta*

Sistem penyusunan anggaran di suatu Negara yang dianggap layak dan baik belum tentu dapat diterapkan di Negara lain. Hal ini disebabkan banyak faktor seperti sistem politik yang dianut, sistem sosial budaya yang ada, sistem perekonomian, tingkat kualitas pendidikan masyarakatnya, tingkat kemajuan ilmu dan teknologi, serta berbagai faktor lainnya yang mempunyai tekanan yang sangat berpengaruh kepada proses penyusunan anggaran.

S

etiap anggaran, baik yang sederhana maupun rumit pasti melibatkan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi dan masing – masing unsure tersebut umumnya jarang yang memberikan penekanan yang sama. Sungguhpun berbeda akan tetapi seringkali perbedaan yang ada masih bersifat relative dan tidak bersifat mutlak serta mencolok. Pendekatan yang dikenal di dalam penyusunan anggaran umumnya adalah Pendekatan Objek-Pengeluaran (The Object of Expenditure Approach). Pendekatan obyek pengeluaran ini disebut sebagai pendekatan tradisional atau pendekatan lini-item. Pendekatan ini merupakan pendekatan paling mudah dan sederhana dari pendekatan lainnya yang dikenal. Pendekatan ini berorientasi kepada pengendalian pengeluaran (control of expenditure) yang sangat popular bagi legislative di dalam mengendalikan eksekutif. Secara sederhana pendekatan ini melibatkan Dinas, Kantor, Bagian (Lembaga) bawahan eksekutif dan lembaga pemerintahan serta lembaga lainnya mengajukan budget kepada top eksekutif ( Bupati

40

Parlemen

JANUARI 2014

) berbagai tipe pengeluaran yang diperlukan. Bupati menghimpun, memodifikasi dan mengajukan semua permintaan atau kebutuhan lembaga bawahan eksekutif dan lembaga pemerintahan serta lembaga lainnya kepada legislative (dewan) berdasarkan obyek pengeluarannya. Kemudian lembaga Legislatif membuat pos – pos pengeluaran setelah melakukan berbagai peninjauan atas pengajuan anggaran dari eksekutif (Bupati). Data program dan kinerja dilampirkan di dalam dokumen anggaran meskipun data tersebut hanya dipakai sebagai pelengkap atau pendukung permintaan menurut obyek pengeluaran. Pendekatan Kinerja (Performance Approach). Pendekatan ini merupakan perbaikan dari pendekatan tradisional atau pendekatan obyek pengeluaran yang oleh para ahli dinilai banyak mengandung kelemahan terutama karena hanya memusatkan kepada obyek pengeluaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk angka tanpa melihat urgensinya. Fokus utama dari pendekatan ini ialah evaluasi efisiensi terhadap

aktivitas yang ada dengan menggunakan alat utama akuntansi biaya dan pengukuran kerja. Di dalam sistem ini, orientasi tidak semata – mata kepada obyek pengeluaran tetapi sudah mengarah kepada berbagai rencana kegiatan, proyek apa yang hendak dikerjakan, apa saja yang harus dilakukan, serta berapa jumlah dana yang diperlukan dan bagaimana pula cara mengalokasikan dana agar dana yang ditetapkan dapat dipakai secara efektif dan efisien. Intisari anggaran dengan metode pendekatan dan penekanan anggaran dimaksudkan untuk pengklasifikasian rekening anggaran menurut fungsi dan aktivitas dan juga menurut unit organisasi dan obyek pengeluaran.Mengamati dan mengukur aktivitas yang ada untuk memperoleh efisiensi optimal serta menetapkan standar biaya.Mendasarkan budget periode yang akan datang menurut standar biaya per unit dikalkan dengan banyaknya unit yang diharapkan dari aktivitas yang diestimasikan. Kemudian total anggaran di setiap unit Dinas atau Lembaga untuk setiap aktivitas atau kinerja yang sama akan dijumlahkan sehingga nantinya diperoleh angka standar yang

kemudian akan digunakan untuk penyusunan anggaran di masa yang akan datang. Barangkali kontribusi yang paling penting dari pendekatan ini adalahpendekatan ini jauh lebih menekankan kepada anggaran aktivitas yang diusulkan.Organisasi anggaran menurut aktivitas perlu didukung oleh estimasi biaya dan syarat kuantitas pencapaian. Dan lebih lebih menekankan kepada ukuran output (hasil) dan input (masukan). Lalu, jika pemerintah menggunakan pendekatan ini maka beberapa pertanyaan di bawah ini perlu dijawab, adalah apa yang menjadi target atau sasaran Dinas, kantor, atau bagian?Mengapa Departemen atau Lembaga mengajukan anggaran tersebut?Program atau aktivitas apa saja yang akan digunakan Dinas lembaga lain untuk mencapai sasaran tersebut?Berapa volume kerja yang diperlukan untuk melaksanakan program atau aktivitas tersebut?Bagaimana tingkat layanan yang telah disediakan di masa lalu. Seberapa tingkat aktivitas yang akan diijinkan oleh legislative dan berapa jumlah dana yang diijinkan oleh legilatif. (*Pengamat Ekonomi)

www.dprdsumenep.com


Suara Desa

ANGGOTA Komisi IV DPRD, Abrori Mannan ketika menemui pengunjuk rasa

gallery (butuh foto + caption) KORD JCW, Sajali mengungkapkan temuannya ketika audiennya ke kantor DPRD Sumenep

PULUHAN LSM di Sumenep melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

Parlemen november 2015  
Advertisement