Page 1

Edisi 5 / Mei 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

laporan utama

RESES

Antara hak konstituen dan kewajiban dewan

Ketua Komisi IV H. Subaidi:

Mengabdi di Jalur Politik

PARLEMEN | MEI 2016

1


KOMISI I DPRD Sumenep saat melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPRD DKI Jakarta


DAFTAR ISI

realita

30

Mantapkan peran, bk konsul ke dpr ri Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD. Lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan.

Editorial 3 Suara Rakyat 4 Wawancara 17 FOKUS 19 RESPON 22 SOSOK 26 Easy Going adalah Kuncinya Dinamika 28 Realita 30 Suara Desa 34

REVIEW 2 Mengukur arah pembangunan LEGISLATOR 23

Lima tahun melakoni sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumenep pada periode 20142019 lalu, Moh. Subaidi mengaku begitu banyak menimba pangalaman. Terkadang terasa pahit, namun terkadang pula malah terasa manis.

LAPORAN UTAMA 6 Reses, antara hak konstituen dan kewajiban dewan

Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah Pada tanggal, 28 Maret 2016, maka diputuskan Masa Reses kedua Tahun Anggaran 2016, maka sejak tanggal, 20 s/d 27 April 2016. Seluruh Fraksi di DPRD Sumenep melaksanakan reses sesuai sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 dan PP 24 Tahun 2004.

Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Artikel 36

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto

Kolom 40 Musrenbang yang tidak sekedar retorika

HF. Maskuri

(Kasubag Humas)

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

PARLEMEN | MEI 2016

1


REVIEW

Mengukur Arah Pembangunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari kepala daerah / Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2015 merupakan amanah yang telah diatur dalam UndangUndang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007.

L

aporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD, seperti yang dilaporkan Bupati Sumenep, Busyro Karim kepada DPRD Sumenep, sebagaimana laporan khusus Perlemen edisi lalu. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. LKPJ dimaksud disampaikan

2

PARLEMEN | MEI 2016

kepada DPRD sebagai representasi kedaulatan rakyat, yang berhak untuk mengetahui sejauhmana kinerja pemerintahan dalam usahanya untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah menjadi kontrak sosial pada saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan telah dituangkan di dalam RPJMD, termasuk didalamnya adalah Renstra transisi dimaksud. Dengan demikian, secara teoritis dan normatif maka LKPJ lebih berada dalam domain pertanggungjawaban publik yang bersifat politis, bukan semata-mata pertanggungjawaban birokratis yang bersifat administratif. LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan Arah kebijakan umum pemerintahan daerah Arah kebijakan umum pemerintahan daerah memuat

visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; Pengelolaan keuangan daerah memuat, Pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi dan Pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi. Penyelenggaraan urusan desentralisasi Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, yang meliputi program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan permasalahan dan solusi penyelenggaraan tugas pembantuan Penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. LKPJ bertujuan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD. Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatancatatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya. LKPJ dari Kepala Daerah kepada DPRD bersifat informatif, dengan demikian tidak ada opsi menerima atau menolak LKPJ. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sekurang-kurangnya menjelaskan kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan dan solusi yang selama ini dialami masyarakat Kabupaten Sumenep. Masyarakat melalui wakilnya di DPRD Sumenep sudah bisa melihat arah pembangunan dan mengukur sejauhmana keberhasilan pembangunan selama ini. (*).


EDITORIAL

Reses Dewan Yang Lebih Merakyat Edisi Mei, Parlemen mengupas tuntas kegiatan reses seluruh anggota DPRD Sumenep dari tanggal 20 s/d 27 April 2016. Seluruh Fraksi di DPRD Sumenep melaksanakan reses sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004. Perlemen menyajikan lengkap sebagaimana laporan dari masing-masing fraksi DPRD Sumenep.

K

ewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituen dan daerah pemilihannya merupakan tanggungjawab moral dan politis yang tidak saja dalam UU tetapi juga peraturan tata tertib DPRD Sumenep. Kegiatan pada masa reses ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam menjaring aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kabupaten Sumenep. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem demokrasi dalam artian pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka Indonesia mempunyai lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adanya lembaga tersebut merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Lembaga perwakilan tersebut harus dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan ini harus dibuktikan oleh setiap anggota legislatif dalam hubungannya dengan rakyat. Anggota legislatif mempunyai kewajiban untuk bertemu dengan konstituennya untuk berkomunikasi. Dalam menjalankan tugasnya seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya dengan melakukan komunikasi antara keduanya. Melakukan

komunikasi dengan konstituennya adalah hal wajib yang tak bisa dielakkan oleh wakil rakyat. Rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkannya kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu tertentu untuk diangkat atau dipilih, sehingga antara rakyat dan anggota DPRD mempunyai hubungan yang erat sekali, di mana rakyat merupakan bagian yang diwakili dan anggota DPRD merupakan bagian yang mewakili. Anggota DPRD Kabupaten Sumenep mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Anggota DPRD mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya. Dialog dan tatap muka merupakan bentuk komunikasi politik interpesonal yang merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu atau satu kepada banyak. Bentuk ini terjadi ketika anggota DPRD datang untuk melakukan pertemuan dengan konstituenya. Dialog dan tatap muka ini adalah cara yang efektif dalam mengetahui secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pertemuan dengan masyarakat akan terungkap apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Sudah seharusnya dalam pelaksanaan

komunikasi untuk mendapatkan informasi yang relevan diadakan dengan terbuka. Artinya pihakpihak yang terlibat dalam proses komunikasi dipertemukan untuk bersama menyampaikan kepentingan mereka. Reses II DPRD Sumenep, sebagaimana dikupas di laporan utama ini , keluhan dan keinginan masyarakat dari hasil reses, sebagaian besar berupa minimnya Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU) di jalan Pedesaan. Butuhnya sarana air bersih, kurangnya jalan lingkungan/Paving di daerah pedesaan dan kurang meratanya Infrastruktur khususnya pengaspalan jalan dan pengerasan jalan. Pemenuhan kebutuhan dasar pokok masyarakat seperti aliran listrik PLN yang masih belum terpenuhi secara layak bagi masyarakat, khususnya di kepulauan. Mengingat sering terjadi pemadaman oleh PLN, seperti kecamatan Arjasa, Kangayan, Gayam dan Nonggunong, dan tidak kalah petingnya sarana jalan yang layak bagi masyarakat menjadi tuntutan utama masyarakat pada bidang infrastruktur. Hingga keluhan masyarakat terhadap maraknya peredaran narkoba utamanya di kepulauan sudah sangat mengkhawatirkan khusunya bagi masa depan generasi muda, diharapkan kepada aparat terkait untuk terus mengintensifkan pengejaran terhadap bandar maupun pengedar yang mana mereka sudah merambah ke daerah pedesaan. (*) PARLEMEN | MEI 2016

3


SUARA RAKYAT Jalan di Torjek Nyaris Putus Akses jalan Kabupaten di Desa Toerjek, Kecamatan Kangayan, Pulau Kengean dikeluhkan masyarakat sebab rusak parak karena selama beberapa tahun tidak diperbaiki. Awalnya kondisi jalan hanya rusak ringan setelah sering kali tergenang banjir, namun karena tidak segera dilakukan perbaikan saat ini rusak parah. Bahkan, beberapa jalan sudah nyarit putus tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Kami sudah mengkomunikasikan melalui UPT dan Camat setempat, namun belum ada respon. (Kades Toerjek, Hairuddin) Untuk anggaran perbaikan jalan di sejumlah kepulauan sudah ada anggaran masing-masing. Namun, khusus di Desa Torjek tidak termasuk kewenangan Dinas PU Bina Marga. Perbaikan jalan tersebut sudah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten karena kerusakannya akibat bencana. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep, Edy Rasiyadi)

Guru Pulau Sapeken Pertanyakan Kesda

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Pencairan bantuan kesejahteraan daerah (kesda) dan tunjangan guru non sertifikasi bagi tenaga didik di Kecamatan Sapeken untuk April hingga awal Mei tidak jelas. Biasanya dana tersebut dicairkan oleh Dinas Pendidikan melalui Bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Sapeken pada awal Mei, namun hingga saat ini justru tidak ada kejelasan. Kami juga sempat meminta penjelasan soal pencairan bantuan tersebut, namun justru alasannya Bendara UPT mengikuti monitoring. Ini sudah tidak masuk akal dengan alasan monitoring, kemudian mengorbankan para guru. (Salah seorang guru di Sapeken) Memang benar, dua bantuan baik kesda maupun bantuan guru non sertifikasi khususnya di Kecamatan Sapeken belum cair karena kendala tekhnis. Pada tahun ini, pencairan bantuan ada perubahan dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya bisa dicairkan melalui Disdik Sumenep, namun tahun ini hanya bisa dicairkan melalui Bank Jatim. Sedangkan di Sapeken hanya BPRS yang ada. Sehingga untuk mencairkan harus ke daratan. (Kepala UPT Pendidikan Sapeken, Jailani)

Tempat Hiburan Malam Wajib Tutup

Intansi terkait terutama penegak perda seperti Satuan Polisi Pamong Praja sepertinya melempan dalam menyikapi tempat hiburan malam seperti kafe atau tempat karaoke. Selain tidak sesuai dengan perijinan, tempat hiburan malam tersebut diduga melanggar Peraturan Daerah tentang ketertiban mayarakat umum. Kemana Satpol PP. Kami berharap Penegak Perda bersikap tegas, jangan melempan apalagi takut sama pengelola kafe. Jangan sampai diam, supaya masyarakat tidak mempertanyakan keseriusannya menegakkan perda, bahkan menimbulkan kecurigaan. (Mohammad Syukri, Warga Sumenep) Terima kasih. Kami tegaskan, Satpol tidak main-main dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Di Sumenep ini terdapat lima kafe yang beroperasi. Namun, sejak beberapa bulan lalu, dua kafe sudah tutup. Tinggal tiga kafe yang masih beroperasi yakni di Kafe Zurin, di jalan HP Kusuma, kafe Mila di jalan Sumenep-Pamekasan dan Kafe Ayu di Desa Kertasada, Kalianget. Kami juga telah mengirim surat ke tiga kafe tersebut agar segera tutup sebelum bulan ramadan. Jika tidak akan ditutup paksa, lihat saja nanti. (Kepala Satpol PP Sumenep, Imam Fajar).

4

PARLEMEN | MEI 2016


AGHALICEK

Sumber: ardihappytoy.files.wordpress.com

PARLEMEN | MEI 2016

5


LAPORAN UTAMA

66

PARLEMEN PARLEMEN| |MEI MEI2016 2016


RESES

antara Hak Konstituen dan Kewajiban Dewan PARLEMEN PARLEMEN| |MEI MEI2016 2016

77


LAPORAN UTAMA

JURU Bicara dari fraksi PKB (kiri) menyerahkan laporan hasil Reses II Tahun Anggaran 2016 kepada Ketua DPRD

Reses

antara Hak Konstituen dan Kewajiban Dewan 8

PARLEMEN | MEI 2016

B

erdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah Pada tanggal, 28 Maret 2016, maka diputuskan Masa Reses kedua Tahun Anggaran 2016, maka sejak tanggal, 20 s/d 27 April 2016. Seluruh Fraksi di DPRD Sumenep melaksanakan reses sesuai sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 dan PP 24 Tahun 2004. Anggota Dewan, selain bersidang di gedung parlemen, anggota dewan secara konstitusi dibebani tugas lain seperti reses.


LAPORAN UTAMA

Reses merupakan kegiatan anggota dewan di luar masa sidang selain. Dalam reses ini, anggota parlemen menemui konsituennyauntuk menyerap aspirasi di luar gedung dewan. Kegiatan reses merupakan bagian dariaktivitas yang bersangkut paut dengan hakdan kewenangan anggota parlemen. Jugamenyangkut kepentingan langsung antaraanggota dewan dengan rakyat di daerahpemilihan ( dapil ), atau

dengankonstituennya. Intinya, reses merupakansilaturahmi politik, membangun komunikasi,dan serap aspirasi. Inilah beberapabeberapa catatan fraksi-fraksi. Fraksi PKB Diperoleh catatan hari Reses II anggota DPRD Sumenep yang cukup beragam.Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dengan 11 anggotanya juga telah menuntaskan kunjungan

kerjanya ke daerah-daerah pemilihan masing-masing. salah satunya usulan perbaikan jalan antar Kecamatan Saronggi menuju Kecamatan Lenteng kondisi rusak parah, tepatnya di Desa Talang KecamatanSaronggi. Minimnya Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Saronggi khususnya jalan Pedesaan. Masyarakat Desa Tanjung dan Desa Kecamatan Saronggi dan masyarakat Lancuk Manding dan Sapekenmemerlukan Sarana Air Bersih, kurangnyajalan lingkungan/ Paving di daerah pedesaandan kurang meratanya infrastruktur. ‘’khususnya pengaspalan jalan dan pengerasan jalan, hingga permohonanbantaun bibit padi dan jagung di KecamatanSaronggi,’’ ujar Moh Ruki Abdillah ketua Fraksi PKB. Laporan masyarakat juga tentang banyaknya guru yang malas di SDNKangayan II, minimnya petugas puskesmas Kecamatan Sapeken, sekolah yang rusak tidak mendapat nantuan, sebaliknya ada sekolah yang selalu mendapat bantuan tiap tahun di KecamatanArjasa. Termasuk minimnya transportasi lautketika mendekati Hari Raya. Kebutuhan air bersih di KecamatanBatuputih, BatangBatang, Desa Campakadan Prancak. Perlunya antuan mesin pemecah batu, selip jagung dan tepung batu. Termasuk tidak adanya jaringan listrik di Desa Jangkong, Kecamatan Batang-batang dan masyarakat Pulau Talango menginginkan adanya jembatan penghubung antar Talango – Kalianget. ‘’Soal pencurian hewan, perdagangan manusia, illegal loging, narkoba, KDRT, pornografi dan porno aksi judi togel yang semakin marak di kepulauan, bahkan anakanak pelajar pun terjerat narkoba,’’ bebernya. Infrastruktur jalan poros KecamatanPasongsongan juga membutuhkan sarana air bersih yang diakibatkan dampak terjadinya PARLEMEN | MEI 2016

9


LAPORAN UTAMA JURU Bicara dari fraksi PKB Hamid Ali Munir saat membacakan laporan hasil Reses II Tahun Anggaran 2016

kekeringan. Jalan Asta Tinggi memerlukan pelebaran jalan, hingga masalah lampu di Kecamatan Arjasa setiap malam lampu hidupnya secara bergiliran, sehingga masyarakat juga diresahkan dengan gelapnya lampu PLN. Fraksi PAN Laporan reses Fraksi Partai AmanatNasional ( FPAN ) dalam serap aspirasinya secara garis besar menyebutkan bahwa dalam didang keamanan dan ketertiban,masih banyak tempat yang rawan pencurian dan pelaku penjambretan yang marak terjadi akhir akhir ini di beberapa tempat di Kabupaten Sumenep Fraksi PAN menimbang perlunyapeningkatan operasional keamanan khususnya dilokasi lokasi yang menjadi sasaran untuk melakukan kejahatan perampokan, penjambretan dan sebagainya. dan diperlukan sarana pendukung seperti halnya, penerangan jalan umum di setiap jalan, terutama yang

10 PARLEMEN | MEI 2016

dianggap rawan. Pada bidang pembangunan infrastruktur, dilaporkan masyarakat desa tanah merah kecamatan Nonggunong sangat membutuhkan pembangunan pengeboran air bersih, mengingat pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat sekitar, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari, maka masyarakat berharap Pemkab memprioritaskan pembangunan tersebut. ‘’Aliran listrik PLN yang masih belum terpenuhi secara layak bagi masyarakat di kepulauan karena masih sering terjadi pemadaman oleh PLN, seperti kecamatanArjasa, Kangayan, Gayam danNonggunong,’’ H Iskandar, Ketua Fraksi PAN. Pada soal kesejahteraan sosal, masyarakat berharap pemerintah daerah untuk programbantuan dana rehab masjid dan mushalla, agar plafon anggarannya ditingkatkan dari 4 juta untuk Mesjid menjadi 10

juta, dan 2.5 juta untuk Mushollah menjadi 5 juta mengingat harga bahan - bahan bangunansaat ini sudah sangat mahal. Soal pengairan, pada musim hujan tiba,pertani sudah saatnya mulai menggarap lahan pertaniannya. Pada saat bersamaan, pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan para petani untuk memperkecil biaya produksi musim tanam saat ini. Namun apa yang terjadi saat ini pupuk bersubsidi yang menjadi barang yang susah untuk didapat petani. ‘’Bantuan bibit harus lebih tepat penyalurannya, dan sarana irigasi untuk pertanian perlu dilakukan perbaikan segera untuk memperlancar kebutuhan air bagi masyarakat petani,’’ lanjutnya. Yang terakhir FPAN juga menyerap aspirasi masyarakat soal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah perlulebih memperhatikan dan memperbanyakprogram dan pendampingan keluargaperempuan


LAPORAN UTAMA dan pelatihan keterampilan bagikaum perempuan dan ibu rumah tanggaproduktif. Fraksi GOLKAR Fraksi Partai Golongan Karya ( FGolkar) juga merangkum secara umum aspirasi masyarakat dari masing-masing dapil. Pada bidang pemerintahan perlunya ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat mulai dari Desa, Kecamatan hingga Kabupaten dengan memakai pola penyederhanaan birokrasisehingga tidak mempersulit masyarakat. Pada bidang ekonomi, dapat diserap aspirasi bahwa di masyarakat desa, ekonominya masih banyak yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan nelayan. Oleh sebab itu pemerintah daerah haruslah lebih memperhatikan kebutuhan para petani dan nelayan untuk mengasilkansuatu produk yang berkualitas. Untuk petani terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi, alat-

alat pertanian yang lebih modern dan memberikan bantuan bibit sesuai dengan musim tanamnya. Sedang bagi nelayan sangat membutuhkan alat tangkap yang lebih modern agar tangkapan lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan perekonomian para nelayan. ‘’Perlunya Mendapatkan pinjaman modal dengan suku bunga sangat rendah sehingga para petani dan nelayan tidak terjerat oleh para rentenir,’’ tukas Iwan Budiharto, Ketua Fraksi Golkar. Selanjutnya pada bidang Infra Struktur dan Pembangunan, FGolkar terima aspirasi soal penerangan lampu jalan sangat diharapkan masyarakat karena akhir-akhir ini banyak sekali kejadian penjambretan yang dilakukan di jalan jalan umum sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat. Sarana dan prasarana pendidikan agar lebih ditingkatkan lagi misalnya tenaga pengajar, buku , laboratorium, komputer dan lain sebagainya. Karena pendidikan

yang berkualitas merupakan modal penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Terlebih soal rumah tidak layak huni agar lebih ditingkatkan. ‘’ Perlunya peningkatan alat medis yang lebih modern dan lengkap di tingkat kecamatan agar penanganan pasien lebih tepat dan cepat, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke kota. Misalnya di KecamatanDungkek, Kecamatan Pasongsongan,terlebih di kepulauan,’’ kata Iwan. Fraksi PPP Hasil reses Fraksi PPP, juga menerima catatan dari konstituennya diantaranya soal dana untuk transport guru di lembaga swasta. Mereka berharap ada kenaikan tunjangan insentif bagi guru honorer K2,agar kesejahteraan mereka lebih terjamin.Dan, pembukaan rekening untuk bantuan guru swasta hendaknya tidak diwajibkan di Bank Jatim Cabang Sumenep. ‘’Fraksi kami juga mendapat

JURU Bicara dari fraksi PAN (kiri) Farid Afandi menyerahkan laporan hasil Reses II Tahun Anggaran 2016 kepada Ketua DPRD

PARLEMEN | MEI 2016

11


LAPORAN UTAMA keluhan tentang pelayanan di RSD dr H Moh Anwar Sumenep. Khususnya bagi pasien operasi yang menggunakan SPM yang masih cukup berbelit-belit penangannya,’’ beber H Zubaidi Ketua Fraksi PPP. Layanan listrik di pulau Gayam yang sehari hidup sehari mati sangat mengganggu pada kegiatan belajar mengaji anak-anak yang umumnya dilakukan pada malam hari,sertaseringnya terjadi tindak kejahatan pencurian dikala keadaan menjadi gelap gulita. ‘’Termasuk jalan utama di Kecamatan Gayam menuju Palom rusak parah, perlu sentuhan pembangunan dari pemerintah secepatnya,’’ lanjutnya. Hal yang sama juga terjadi di Jl.RayaManding menuju Dasuk terus ke Ambuntenserta Pasongsongan, sementara jl. Raya Desa Bun Barat rusak setiap tahun serta Desa Prancak menuju lebeng Barat juga memerlukan pemeliharaan secara berkala. Keluhan terhadap kwalitas Raskin masih saja terjadi termasuk kwantitasnya yang selalu tidak sesuai timbangan serta hanya menerima tiga kali dalam setahun. Perlunya akurasi data bagi warga miskin serta PKH karena masih banyak program yang salah sasaran sehingga menambah terjadinya kecemburuan sosial. ‘’Fraksi kami juga mendapat pengaduan tentang darurat narkoba yang sudah merambah ke desa-desa. Sehingga perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah, khususnya aparat keamanan,’’ tandas politisi asal Lenteng ini. Fraksi DEMOKRAT Tujuh anggota Fraksi Partai Demokrat jugalangsung melaporkan secara umum darihasil reses mereka. Diantaranya soalinfrastruktur yakni mengenai lampu listrikagar diupayakan normalisasi baik Penerangan Jalan Umum ( PJU ) maupun listrik yang menerangi rumah-rumah dimasyarakat ( PLTD ) serta PLN baik di Dusun Romben Guna Kecamatan Dungkek, Kecamatan Lenteng, Gayam, Arjasa sertaKangayan.

12 PARLEMEN | MEI 2016

‘’ Karena selalu tidak normal, kadang hidup kadang mati sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan agar tidak terjadi kecelakaan atau curanmor,’’ ujar Indra Wahyudi Ketua Fraksi Demokrat. Masyarakat daratan maupun kepulauan mengharapkan adanya surve lapangan terutama jalan protokol dan poros Kecamatan untuk dituntaskan karena sangat memprihatinkan. Termasuk jalan yang menuju tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan juga jalan yang menghubungkan jalur perekonomian sebaiknya Pemkab secepatnya mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan sarana prasarana infrastruktur. Jembatan penghubung Desa Prambanan Dusun Sanning ke Desa Pancor hancur dan nyaris terputus, dan di Kecamatan

SUASANA Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses II Tahun Anggaran 2016


LAPORAN UTAMA

Gayammenginginkan pembangunan tangkis laut karena terjadi abrasi di beberapa lokasi.Masyarakat membutuhkan sarana drainase tepatnya di jalan Lombok Desa MarenganDaya karena pada musim hujan sering terjadi banjir. Peredaran narkoba dan minuman keras sudah merambat jauh baik daratan maupun kepulauan seperti khususnya kepulauan di Kecamatan Arjasa dan Kangayan bisadikatagorikan kecamatan darurat narkoba.Karena saat ini kasus barang haram tersebut sudah merambah tidak hanya siswa SMA tetapi juga sisa SD. ‘’Yang masih tetap menjadi keluhan warga kepulauan, adalah tidak stabilnya distribusi dan harga BBM di kepulauan. BBM kerapkaliraib dan kalaupun ada harganya sangat mahal,’’ beber Indra.

Konsituen Partai Demokrat juga menerima keluhan soal Dana Desa. DD yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Infrastruktur pedesaan dan juga membantu Pemerintah Daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan,kenyataannya kecenderungan ada indikasi Dana Desa tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. ‘’Keberadaan cafe - cafe yang semula ijinnya berkedok rumah makan, namun kegiatannya ditengarai tidak sesuai dengan izin, juga telah menderai kehidupan warga Sumenep yang religius,’’ tambahnya. Sektor Pendidikan baik daratan maupun kepulauan, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemkab Sumenep khususnya sarana dan prasarana diharapkan APBD bisa memberikan program pembangunanatau rehab terhadap gedung–gedungsekolah yang tidak layak pakai dan bagi anak didik yang kurang mampu harus diperhatikan oleh Pemerintah. ‘’Soal rujukan ke RSUD Moh Anwar Sumenep, kerapkali menjadi kendala bagi pasien SPM yang kurang dilayani,’’ keluh Indra. Dari sisi pertanian, sebenarnya merupakan mata pencaharian terbesar di Kabupaten Sumenep. Dan seharusnya bidang ini mendapatkan porsi anggaran terbesar pula sehingga tercipta sebuah keseimbangan. Sudah bukan masanya para petani direpotkan memikirkan masalah pupuk ataupun pemenuhan bibit unggul. ‘’Apalagi saat ini justru kerapkali terjadi kelangkaan pupuk, terutama di KecamatanBatang-Batang, Rubaru, Ganding, termasuk juga kepulauan,’’ pungkasnya. Terakhir, pada sektor pariwisata, masyarakatDesa Lombang Kecamatan Batang–Batangagar pengelolaan objek–objek wisata dipihakketigakan agar supaya Pemerintah dapat lebih jelas dalam membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai apa yang diharapkan masyarakat Kabupaten Sumenep bisa berkembang. PARLEMEN | MEI 2016

13


LAPORAN UTAMA Fraksi GERINDERA SEJAHTERA Salah satu yang menjadi fokus perhatianFraksi Gerindera Sejahtera, kami adalah dibidang pendidikan. Pendidikan bisadikatakan adalah salah satu kuncipembentukan sumber daya manusia yangberkualitas. Namun pada kenyataannya,masih terdapat berbagai persoalan yang adadi dunia pendidikan negeri ini. Mulai dari kurangnya tenaga pengajar,fasilitas yang kurang memadai, sampaikesulitan pembiayaan dan sudah lamamenjadi wacana yang mewarnai duniapendidikan. Perhatian banyak pihak, sepertipemerintah ataupun swasta terhadapberbagai masalah pada pendidikan di Indonesia sudah cukup membantu mencarijalan keluar atas permasalahan itu. Salah satu wujud yang dapat dilaksanakanialah pemberian Beasiswa yangdimaksudkan agar membantu siswa yangkurang mampu untuk mendapat kesempatandalam menempuh pendidikan, sehinggadapat mendorong siswa untuk salingberlomba dalam hal prestasi akademik. ’’Parahnya, ada dana besiswa yangdiberikan sering kali disalahgunakan olehoknum

14 PARLEMEN | MEI 2016

penerima beasaiswa yang tidakbertanggung jawab,’’ kata Nurus SalamKetua Fraksi Gerindera Sejahtera. Dari sisi Transportasi, khususnya menjadiperhatian warga kepulauan. Sistemtransportasi laut yang ada dimaksudkanuntuk meningkatkan pelayanan mobilitaspenduduk dan sumberdaya lainnya yangdapat mendukung terjadinya pertumbuhanekonomi di kepulauan. Dengan peningkatan transportasi lautharapannya dapat menghilangkan isolasidan memberi stimulan ke arahperkembangan di semua bidang kehidupan,baik perdagangan, industri maupun sektorlainnya merata di semua pulau yang ada diKabupaten Sumenep ini. Penguatan ekonomi kerakyatan menjadiprioritas utama dalam menilai keberhasilansuatu daerah. Fraksi Gerindra Sejahteramenaruh perhatian besar terhadap bidangUMKM agar melakukan terobosan denganmenempatkan tenaga pendamping untukbisa memberikan pelatihan di desa desadisetiap kecamatan. Hal tersebut dapat diwujudkan denganmemasukkan klausul programpemberdayaan perempuan


LAPORAN UTAMA melaluiPembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)kedalam RPJMDes, sehingga bisamemberikan wawasan kepada masyarakatdan dengan itu pula diharapkan dapatmenumbuhkan lapangan kerja yang baruutamanya di pelosok desa. Mengenai Infrastruktur, musim penghujan diKabupaten Sumenep kali ini menimbulkan beberapa persoalan bagi masyarakat. Haltersebut dapat dilihat dari penyumbatansaluran air di perkotaan sehinggamenyebabkan terjadinya banjir jika turunhujan dengan intensitas tinggi. Dalam masa reses fraksi GerinderaSejahtera menemukan fasilitas jalan yangmengalami kerusakan sangat parah danmasih belum tertangani oleh dinas yangterkait. Akses jalan provinsi tepatnya daridesa Beraji hingga desa Karangbudimengalami kerusakan yang cukup parah. ’’Di desa Pabian hingga desa Marenganjuga tak kalah rusaknya, sehingga banyakdijumpai kecelakaan lalu lintas yangdisebabkan oleh jalan yang berlobang,’’bebernya. Selanjutnya, dermaga-dermaga laut yangmengalami kerusakan sejak lama masihbanyak yang belum tertangani, serta masihminimnya lampu

penerangan jalan terutamadi daerah yang terpencil dengan tingkatpopulasi penduduk yang tinggi, dansosisalisasi pembuatan KTP dan KK gratis yang belum merata. Terakhir pada sisi pertanian, fraksi GerindraSejahtera, mengharapkan adanyaperubahan dan menghimbau kepada jajaraneksekutif untuk selalu melakukanpengawasan, baik dalam hal keluarmasuknya pupuk, irigasi dan pemberianbantuan hand tractor yang merata kepadasetiap kelompok tani. Tujuannya tentuterciptanya hasil pertanian yang mampumenghasilkan produk berkualitas danbermutu tinggi. Fraksi PDIP Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( FPDIP ) dalam reser kali ini malah lebih rinci mengurai hasil resesnya. Fraksi yang menjadi pemenang pemilu secara nasional ini membagi hasil resesnya dari masing daerah pemilihan ( Dapil ) mulaidapil I hingga dapil VII. Pada hasil reses di Dapil I, FPDIP mengelompokan aspirasi masyarakatdiantaranya meminta pemerintah agar sangat memperhatikan perbaikan jalan utama untuk jurusan Kalianget- Sumenep

JURU Bicara dari fraksi Partai Golkar (batik kuning) Iwan Budiharto menyerahkan laporan hasil Reses II Tahun Anggaran 2016 kepada Ketua DPRD

PARLEMEN | MEI 2016

15


LAPORAN UTAMA

16 PARLEMEN | MEI 2016

Kalangan pemuda di dapil IV berharap ada sarana olahraga gapoktan juga perlu uluran tangan bantuan mesin penggilingan padi, untuk kelancaran kerja para petani dan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian

dan jalan utama di Kecamatan Talango. Keberadaan di kedua jalan utama tersebut sudah sangat memprihatinkan dan banyak menimbulkan kecelakaan-kecelakaan ‘’Akses Jalan utama dari desa Marengan Laok sampai desa Karanganyar ke Selatan sudah kurang lebih dari sepuluh tahun belakangan ini tidak pernah tersentuh perbaikan sama sekali,’’ kata Abrari. Listrik tetap menjadi harapan prioritas dari masyarakat Desa Poteran, Desa Patean, dan Desa Babbalan (sebagian ). Untuk itu diharapkan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kembali keberlangsungan pembangunan sarana listrik di tiga desa tersebut. Di Dapil II masayarakat Kecamatan Lenteng membutuhkan Pengembangan kawasan wisata bukit tinggi, tepatnya di DesaDaramista Kecamatan Lenteng baik infrastruktur jalan dan sarana pendukung lainnya. Karena di kawasan tersebitdisamping potensinya besar juga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatnyaperekonomian masyarakat setempat ‘’Pengaturan dan pengelolaan pasar Lenteng yang lebih baik untuk mengurangi kesan kumuh sehingga dapat membuat masyarakat lebih banyak tertarik untuk datang dan bertransaksi,’’ lanjutnya. Masyarakat tiga kecamatan di Dapil III, yakni Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk dan Ganding, meminta pemerintah membangun jalan aspal dan jembatan serta jalan pavingyang bisa tembus antar dusun, desa. Kebutuhan MCK yang terdapat di musala, lembaga pendidikan, dan fasilitas umumlainnya di desa-desa. Perangkat dan warga Desa BasokaKecamatan Rubaru meminta kejelasan tentang mekanisme pergantian Kepala Desa. Karena apabila jika setiap Kepala Desa ataupun Pejabat

desa/masyarakat lainnya yang berhalangan tetap akan diganti melalui mekanisme Pejabat Antar Waktu (PAW). ‘’Karena jika dalam hal ini tidak segera diganti atau di atasi maka akan mempengaruhi terhadap berkembang tidaknya desa tersebut. Setidaknya masyarakat setempat berharap Pemkab mengadakan Pejabat Antar Waktu (PAW),’’ jelas Abrari, ketua Fraksi PDIP. Kondisinya jalan yang rusak berat, dari desaPakondang, Kecamatan Rubarupermohonan bantuan alat-alat pertanian dari Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Karena dengan minimnya alat-alat pertanian maka juga akan mempengaruhi terhadap kualitas atau mutu dari hasil produksi tani. ‘’Kalangan pemuda di dapil IV berharap ada sarana olahraga gapoktan juga perlu uluran tangan bantuan mesin penggilingan padi, untuk kelancaran kerja para petani dan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian,’’ lanjutnya. Di daerah pemilihan V, masyarakat banyakmengeluhan bantuan berupa Pengeboran air bersih, Jaringan yang sudah ada sampai saat ini masih belum nyala, Pengaspalan,Paving, dan MCK, juga bantuan sapi, Alatalat pertanian dan nelayan. Mengingat sebagian masyarakat di daerah Batu Putih, memang kerapkali kekurangan air bersih. Namun pada warga kepulauan yang termasuk di area dapil VI warga khususnya di Kecamatan Masalembu sangat membutuhkan pengembangan dan pemerataan infra struktur jalan berupa jalan makadam, rabat beton, pengaspalan jalan. Juga pembangunan tangkis laut. ‘’Pemberdayaan nelayan di pulau terluar dari Sumenep itu yakni di Pulau Masalembu dibutuhkan, serta adanya penguatan usaha mikro kelompok perempuan pesisir,’’pungkas mantan wartawan ini. (*)


WAWANCARA

Singkronkan Hasil Reses Dengan Musrenbang

S

elama kurang lebih seAnggota dan Pimpinan DPRD khususnya di Kabupaten Sumenep rutin melakukan serap aspirasi (reses) ke daerah Pemilihan (dapilnya) masing-masing. Reses merupakan bagian dari implementasi tri fungsi legislatif dimana selama masa reses, Wakil Rakyat di DPRD Sumenep turun langsung menemui konstituennya untuk mengetahui keluhan, harapan, masukan, bahkan kritikan untuk disampaikan ke Pemerintah Daerah. Hasil serap aspirasi itu pula, nantinya menjadi

dasar bagi Legislator sebagai wakil Rakyat yang dipilih melalui Pemilu Legislatif untuk diperjuangkan di gedung Parlemen. Beikut hasil wawancara Parlemen dengn Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Herman Dali Kusuma. Apa sebenarnya subtansi dari serap aspirasi yang dilakukan DPRD? Serap aspirasi atau reses sebenarnya merupakan kewajiban bagi anggota dan pimpinan DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala guna meningkatkan kualitas, produktivitas,

dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Reses juga sarana dalam mewujudkan peran DPRD mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah. Selama masa reses tentu Wakil Rakyat hendaknya turun menemui konstituennya menjaring aspirasi dengan cara tatap muka bersama konstituen di daerah pemilihannya. Dari hasil reses itu, kemudian DPRD menemukan beberapa kenyataan atau masalah yang diinginkan konstituennya baik berupa keluhan, harapan, atau masukan untuk

diperjuangkan Legislatif.

di

kursi

Apa kemudian yang membedakan dengan Musrenbang? Pada prinsipnya reses dan musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan itu tidak ada bedanya, sebab subtansinya samasama yaitu menjaring aspirasi masyarakat. Baik musrenbang maupun reses itu sama-sama bertujuan untuk meminta masukan atau aspirasi masyarakat untuk diakomudir dalam proses perencanaan pembangunan. Hanya saja tekhnisnya PARLEMEN | MEI 2016

17


WAWANCARA

Ketua DPRD Sumenep

Herman Dali Kusuma berbeda, Musrenbang dilakukan oleh Eksekutif yang diawali mulai dari tingkat Desa bahkan bisa saja Dusun, kemudian Kecamatan, dan Kabupaten. Sedangkan reses dilakukan oleh DPRD langsung dengan bertatap muka bersama masyarakat di dapilnya. Bagaimana menformulasikan hasil reses dan musrenbang dalam penyusunan APBD? Seperti yang saya katakan tadi bahwa reses disusun dari jalur Legislatif, sedangkan musrenbang disusun dari jalur eksekutif. Aspirasi yang disampaikan lewat reses dan hasil musrenbang ini hendkanya dijadikan barometer dan acuan dalam perencanaan penyusunan kegiatan yang akan di anggarkan di APBD. Tentu hasil penjaringan aspirasi di jalur yang berbeda itu perlu dilakukan singkronisasi bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Untuk singkronisasi ini, Pemkab perlu meminta hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga kalau sudah masuk pada hasil reses tidak perlu dimasukkan lagi di musrenbang. Sebab pada dasarnya keduanya adalah sama-sama menjaring aspirasi masyarakat. Dengan singkronisasi itu pula diharapkan tidak ada tumpang tindih antara hasil musrenbang

18 PARLEMEN | MEI 2016

dengan hasil reses, sehingga masyarakat pula bisa mengukur aspirasinya yang terakomudir atau tidak dalam APBD. Apa semua yang dihasilkan dalam reses bisa diakomudir keseluruhan dalam APBD? Tentu tidak dapat dijamin seperti itu, bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses bisa terakomudir keseluruhan termasuk hasil dalam Musrenbang. Kalau yang sifatnya berkaitan dengan kebijakan anggaran tentu, baik DPRD maupun Eksekutif melihatnya apakah aspirasi itu sifatnya sangat penting, penting, atau kurang penting. Disamping itu, kita juga juga melihat skala prioritas. Dalam rencana pembangunan tentu ada beberapa bidang yang menjadi prioritas. Kalau aspirasi tersebut masuk dalam program prioritas bisa saja secepatnya diakomudir sebab kita juga harus menyesuaikan dengan kekuatan anggaran. APBD Kabupaten Sumenep di tahun 2016 ini saja hanya sekitar Rp. 2 triliun lebih. Dan itu tidak mungkin dapat mengakomudir keseluruhan aspirasi masyarakat, sehingga perlu ada skala prioritas. Seberapa

kuat

legitimasi

hasil

reses? Dalam tata tertib DPRD dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan reses anggora DPRD wajib membuat laporan tertulis. Laporan tersebut, harus disampaikan pada pimpinan paling lambat 14 hari kerja setelah reses. Dan Laporan tersebut dikoordinasikan dengan fraksi masing-masing, dan hasil dari koordinasi dengan fraksifraksi disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kemudian,Hasil rapat paripurna tersebut dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD. Jadi sekiranya masyarakat faham begitu kuatnya hasil reses, maka kami nyakin masyarakat akan memberikan masukan-masukan, usulan-usulan program yang solutif. Bukan sekedar menyodorkan daftar permintaan sumbangan pribadi ke anggota DPRD, melainkan daftar program yang menjadi “proyek besar� untuk pembangunan manusia seutuhnya atau pembangunan infra struktur untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan, sebuah regulasi (Perda) bisa lahir dari agenda reses. Sejauh mana manfaat reses bagi kinerja DPRD? Reses menjadi semacam pertanggungjawaban moral dan hukum anggota DPRD kepada para pemilihnya. Kalau melihat ketentuan perundang-undangan disebutkan bahwa kewajiban anggota DPRD provinsi antara lain, pertama, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kedua, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ketiga, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Artinya, Bagi anggota DPRD, reses adalah momen yang berharga untuk bertemu konstituen, sebuah waktu khusus untuk memberikan perhatian dan kepedulian secara langsung kepada konstituen. Jika di hari- hari biasa, anggota dewan sulit ditemui karena padatnya jadwal rapat dalam kantor, maka selama masa reses, alasan itu tak bisa lagi diterima karena masa itu adalah hak konstituen. (*)


Wawancara Khusus

FOKUS

Hardiknas

T

epat tanggal 2 Mei ini, KITA kembali merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Secara khusus, Majalah Parlemen DPRD Sumenep mengupas tentang makna sebenarnya Hardiknas melalui pandangan cerdas Ketua DPRD Sumenep, H Herman Dali Kusuma, tentang potret pendidikan ke depan, berikut pemikirannya, seperti dituturkan kepada team Parlemen Bulan Mei 2016 ini, kita kembali merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), bagaimana menurut pemikirian Ketua DPRD? Pertama tentu saya sebagai Ketua DPRD dan Wakil Rakyat Sumenep, mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2016 ini, dan tentu kita bersyukur karena kita dapat kembali berkumpul merayakan semangat,capaian dan cita-cita pendidikan dan kebudayaan bangsa. Khususnya kepada para pegiat pendidikan di seluruh penjuru Kabuoatwn Sumenep, baik di daratan Sumenep dan kepulauan. Ijinkan

sayamenyampaikan apresiasi atas peran aktifnya dalam mencerdaskan saudara sebangsa. Kepada Ibu dan Bapak pendidik di seluruh jenjang, yang tak lelah menyalurkaninspirasi, membuka jalan pencerahan, dan membangkitkan asa setiap insan yangdididiknya agar menjadi manusia yang berkarakter, berpengetahuan dan memberikan faedah bagi sekitarnya. Bagaimana kira-kira menurut Ketua DPRD, Hardiknas saat ini dengan potret pendidikan baik secara nasional maupun di tingkat daerah seperti di Kabupaten Sumenep ini? Hari Pendidikan Nasional kita rayakan sebagai hari kesadaran tentang pentingnyakualitas manusia. Presiden Jokowi menggariskan bahwa Indonesia akan menjadibangsa yang disegani dunia dan akan berhasil dalam berbagai kompetisi era global jikatinggi kualitas manusianya. Manusia-manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Segala capaian yang kita raih sebagai individu

maupun sebagaibangsa kolektif tak lepas dari persinggungan dengan pendidikan. Mutu dan jenjangpendidikan berdampak besar pada ruang kesempatan untuk maju dan sejahtera. Makamemastikan setiap manusia Indonesia termasuk di Kabupaten Sumenep mendapatkan akses pendidikan yang bermutu sepanjang hidupnya sama dengan memastikan kejayaan dan keberlangsungan bangsa. Adakah perbedaan signifikan dunia pendidikan saat ini dengan jaman dulu? Dunia saat ini adalah dunia yang sangat berbeda dengan dunia beberapa dekade lalu.Perubahan terjadi begitu cepat dalam skala eksponensial yang tidak pernah ditemui dalam sejarah umat manusia sebelumnya. Revolusi teknologi menjadi pendoronglompatan perubahan yang akan berpengaruh pada cara kita hidup, cara kita bekerja,dan tentu saja, cara kita belajar. PARLEMEN | MEI 2016

19


FOKUS Meramalkan masa depan menjadi semakin sulit karenaketidakpastian perubahan yang ada. Namun yang harus kita pastikan kepada anak-anakkita adalah bahwa kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada mereka untukmenyiapkan diri meraih kesempatan yang terpampang di hadapannya. Salah satu dukungan yang perlu kita berikan pada anakanak Indonesia adalahmemastikan bahwa apa yang mereka pelajari saat ini adalah apa yang memang merekabutuhkan untuk menjawab tantangan jamannya. Keterampilan utuh yang dibutuhkanoleh anak-anak Indonesia di abad 21 ini mencakup tiga komponen yaitu kualitaskarakter, kemampuan literasi, dan kompetensi. Karakter itu yang bagaimana? Karakter terdiri dari dua bagian. Pertama, karakter moral, sesuatu yang sering kitabicarakan. Karaker moral itu antara lain adalah nilai Pancasila, keimanan, ketakwaan,intergitas, kejujuran, keadilan, empati, rasa welas asih, sopan santun. Yang kedua dan tak kalah pentingnya adalah karakter kinerja. Di antara karakter kinerja adalah kerjakeras, ulet, tangguh, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, dankepemimpinan. Kita ingin anak-anak Indonesia menumbuhkan kedua bagian karakterini secara seimbang. Kita tak ingin anak-anak Indonesia menjadi anak yang jujur tapimalas, atau rajin tapi culas. Keseimbangan karakter baik ini akan menjadi pemandunyadalam menghadapi lingkungan perubahan yang begitu cepat.Literasi dasar menjadi komponen kemampuan abad 21 yang perlu kita perhatikanberikutnya. Literasi dasar memungkinkan anak-anak meraih ilmu dan kemampuanyang lebih tinggi serta menerapkannya kepada kehidupan hariannya. Bila selama inikita berfokus pada literasi baca-tulis dan berhitung yang masih harus kita perkuat,maka kini kita perlu pula memperhatikan literasi sains, literasi teknologi, literasifinansial dan literasi budaya. Terakhir dan tak kalah pentingnya adalah komponen kompetensi. Bagaimana

seharusnya

20 PARLEMEN | MEI 2016

dunia

pendidikan saat ini? Abad 21 menuntutanak-anak Indonesia mampu menghadapi masalah-masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Maka mereka membutuhkan kompetensi kemampuan kreativitas,kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, kemampuan komunikasi sertakemampuan kolaborasi. Setiap anak lahir sebagai pembelajar, tumbuh sebagai pembelajar. Kita semuamenyaksikan sendiri betapa anak-anak terlahir dengan rasa ingin tahu yang besar dankeberanian untuk mencoba. Proses belajarnya didapatkan melalui permainan dan petualangan. Lalu saat ia mulai melangkah masuk ke sekolah, ia mulai berhadapan dengan struktur dan berbagai peraturan sebagai bagian dari sebuah model masyarakatmini. Struktur dan berbagai peraturan yang ia hadapi ini dapat mengarahkan merekaterus menjadi pembelajar, atau justru sebaliknya, meredupkan hasrat belajarnya. Adalah tugas kita semua untuk memastikan binar keingintahuan

di mata setiap anakIndonesia dan Sumenep pada khususnya, serta api semangat berkarya di dalam dirinya tidak akan padam. Adalah tugas kita memberikan ruang bagi anak-anak Indonesia untuk berkontribusi,memajukan dirinya, memajukan masyarakatnya, memajukan kebudayaan bangsanya. Rasa percaya dari orang dewasa kepada anak-anak untuk berkarya dan ikut membawakebudayaan kita terus bergerak melangkah maju adalah kunci kemajuan negara. Terkait dengan dunia pendidikan di Sumenep? Kita telah sama-sama berikhtiar untuk memajukan pendidikan di Sumenep, baik di daratan dan kepulauan. Upaya untuk memajukan dunia pendidikan di kepulauan Sumenep, tidak saja menjadi fokus pemikiran kami, tetapi Provinsi Jawa Timur pun terus berupaya mendesign pendidikan khususnya di kepulauan. Salah satunya dengan adanya Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD/RPJPD Jawa Timur, Perda Kabupaten Sumenep


FOKUS

Kongkritnya Bagaimana ? Kita tahu semua, bahwa Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten kepulauan. Maka diperlukan beberapa hal penting untuk segera mengangkat potensi pendidikan di kepulauan, yang pada akhrinya akan setara dsengan kualitas pendidikan di daratan Sumenep. Misalnya, pemerintah bisa

membuat sentra-sentar atau titik-titik pendidikan berkualitas tinggi yang bisa diakses oleh semua pihak di kepulauan. Sehingga dengan adanya pusat-pusat atau titik pendidikan berkualitas tinggi tersebut, masyarakat di pulau tersebut tidak harus mengejar untuk pergi keluar pulau demi mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tentiu saja, lembaga atau pusatpusat terseburt harus didukung oleh fasilitas yang memadai, mencakup ketersediaan dan penambahan tenaga didik yang mumpuni, Perpustakaan, pelajaran tertentu, ada fasilitas internet, gedung sekolah yang berkualitas. Saya juga pernah membaca sebuah pemikiran tentang bagaimana mengelola pendidikan di kepulauan adalah dengan menyesuaikan paradigma pendidikan yang setara antara pendidikan daratan dan kepulauan. Pelayanan pendidikan yang tidak hanya gratis bagi seluruh masyarakat sumenep kepulauan tetapi perlu upaya lebih cerdas bagi peningkatan pendidikan masyarakat kepulauan. (*)

“

Hari Pendidikan Nasional kita rayakan sebagai hari kesadaran tentang pentingnya kualitas manusia.

“

tentang Rencana Strategis Kabupaten Sumenep. Perda tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Kita tengah mendeskripsikan kondisi pendidikan saat ini, reformasi dan kebijakan pendidikan nasional, kondisi pendidikan masa mendatang. Dan menetapkan arah, visi, dan misi, serta strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep selaras dengan visi, misi Sumenep dengan mensinkronisasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan baik pada tataran nasional, Propinsi maupun pada tataran Kabupaten Sumenep.

Ketua DPRD Sumenep saat berpose bersama para pemain teater kolosal pada acara peringatan Hardiknas.

PARLEMEN | MEI 2016

21


RESPON

Reses Jangan Sekedar Rutin

P

embantu Rektor III Instika Sumenep Husnan A Nafi berharap serap aspirasi yang digelar DPRD tidak dipandang sebaai kegita rutin dan formalitas saja. Tetapi, memontum DPRD bertemu konstituen itu diharapkan dapat dimanfaatkan bagi Legislatif merekam aspirasi masyarakat. ”Jadi DPRD diharapkan benar-benar turun, melihat dan mendengarkan serta merekam apa yang disampaikan masyarakat di dapilnya baik berupa masukan, permintaan atau harapan, bahkan kalau perlu mungkin sebuah kritikan,” ujarnya. Menurut Husnan, subtansi dari reses DPRD adalah menampung aspirasi, keluhan, atau pengaduan masyarakat terkait segala hal baik pelaksanaan pemerintah maupun pembangunan di daerahnya. Reses penting dimaksimalkan sebagai dasar dan patokan bagi Legislatif untuk diperjuangkan di kursi Parlemen. Ditambahkannya, Hasil reses akan dibahas diinternal fraksi masing-masing sebelum dilaporkan melalui Forum Paripurna DPRD. Sedangkan temuan reses tersebut dapat dijadikan bahan pembahasan di Perubahan APBD dan APBD. ”DPRD memiliki fungsi budgeting atau penganggaran, pengawasan, dan perundang-undangan. Melalui tiga kewenangan itulah, hasil reses itu bisa diperjuangkan di Kursi Legislatif,” ujarnya. (*)

22 PARLEMEN | MEI 2016

S

Libatkan Pemuda Desa Dalam Reses

ekretaris Komiten Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep, Fauzan Adzima meminta Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten melibatkan kalangan pemuda dalam kegiatan serap aspirasi (reses). Masukan pemuda sebagai kalangan terdidik dan agen perubahan yang ada di Desa-Desa sangat penting dilibatkan untuk meminta masukan dan aspirasinya terkait kebutuhan di daerahnya. ”Terserap mau ditempatkan dimana kegiatan reses itu oleh Anggota Dewan, bagi saya itu tidak begitu penting. Tapi tolong libatkan pemuda termasuk mahasiswa dan pelajar dalam reses,” pinta Fauzan. Selama ini, pemuda di Desa-Desa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan baik dalam reses maupun musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Baik DPRD maupun Eksekutif lebih mendahulukan kalangan tua di forum-forum tertentu atau organisasi keagamaan dan kemasyarakat sebagai sasaran reses. Sedangkan kalangan muda dengan kwalitas pengetahuan dan tingkat pendidikannya yang jauh lebih baik justru kurang dilibatkan. Kalangan muda baik mahasiswa maupun pelajar memiliki ide-ide berilian untuk dimintai masukan dalam kegiatan reses berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat luas. ”Saya kira kalau pemuda itu dilibatkan dalam reses, hasilnya akan lebih bagus. Makanya kami minta pemuda dilibatkan, ini bukan soal uang atau meteri, tapi memang Pembangunan yang baik harus diawali dengan perencanaan yang baik salah satunya melalui reses. Jangan sia-siakan reses dengan hanya melaksanakan rutinitas saja,” tandas Mantan Aktivis PMII Sumenep ini. (*)

Reses Bukan Pulang Kampung

D

irektur Rumas Aspirasi (Ruas) Sumenep, Ahmad Zainullah , Syaiful Anam meminta anggota dan Pimpinan DPRD benarbenar memanfaatkan masa reses dengan optimal untuk menyerap aspirasi rakyat. Wakil Rakyat khususnya di Kabupaten Sumenep diharapkan tidak memanfaatkan masa reses sebagai moment untuk pulang ke kampung halamannya bagi anggota asal Pulau atau sebagai masa istirahat. Menurutnya, masa reses juga perlu dilakukan pengawasan supaya moment yang sangat penting tersebut tidak sia-sia. Dan tentu pengawasan harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan media massa. ”Rakyat dan media massa harus mengawal masa reses bukan hanya sekadar menjadi masa istirahat para wakil rakyat," katanya. Zain menganjurkan anggota DPRD Sumenep untuk mengoptimalkan masa reses supaya komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen berkualitas. Mereka harus menjadikan masa reses sebagai momen untuk menyerap aspirasi rakyat untuk kemudian disuarakan di gedung Parlemen. ”Anggota DPRD tidak bisa serta merta menyatakan mewakili aspirasi rakyat, ketika nyatanya sama sekali tidak mendengar apa yang sebenarnya menjadi aspirasi rakyat itu. Dan yang terpenting mereka jangan diam, harus bersuara memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dihasilkan dalam reses," tandasnya. (*)


LEGISLATOR

Mengabdi

Di jalur politik

L

ima tahun melakoni sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumenep pada periode 2014-2019 lalu, Moh. Subaidi Legislator asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kembali terpilih pada priode 2014-2019 mengaku begitu banyak menimba pangalaman. Terkadang terasa pahit, namun terkadang pula malah terasa manis. Kondisi tersebut merupakan bagian dari keluh kesahnya selama menjadi Wakil Rakyat di Kabupaten Sumenep. ”Tentu hal itu merupakan sebuah konsekwensi yang memang harus diterima, bahkan bisa dibilang diburu oleh siapapun yang namanya Politisi atau Legislatif tidak terkecuali saya,” ucapnya kepada Parlemen tersenyum. Bagi seoang politisi sudah lumrah menjadi sorotan publik. Ia bisa saja dicitrakan buruk atau dinilai kurang baik oleh masyarakat jika perjuangkannya di Parlemen masih dianggap kurang maksimal, apalagi sampai berseberangan dengan

kehendak publik. ”Mendapat celaan atau makian dan dicitrakan kurang baik itu sudah biasa bagi politisi. Bahkan bisa saja apa yang sudah dilakukan sebenarnya untuk masyarakat luas, tapi justru mendapat kritikan karena tidak sesuai dengan kehendak sebagian kelompok,” katanya. Kondisi tersebut bagian dari sisi pahit dari pengalamannya menjadi seorang Wakil Rakyat. Namun disisi lain, Subaidi mengaku memiliki pengalaman manis dan tidak ternilai selama menjadi Anggota Dewan karena bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Baginya tidak ada umpan balik material dari perjuangan seperti itu, apabila perjuangan yang dilakukan justru berhasil sesuai harapan dan mendapat sambutan positif masyarakat luas. Ada nilai moral yang melebihi dari sekedar uang atau materi dibanding dengan apresiasi masyarakat atas hasil yang diperjuangkan di kursi Legislatif. ”Kalau dibanding-bandingkan

memang saya akut lebih banyak manisnya dibanding pahitnya menjadi anggota Dewan. Makanya, saya sangat berobsesi sekali untuk berjuang di Parlemen, bukan untuk mereka dan bukan untuk masyarakat, tapi untuk saya sendiri karena saya senang melayani masyarakat,” ujar Ketua Komisi IV ini dengan nada serius. Dalam pandangannya, hidup pada prinsipnya adalah pengabdian. Terserah pada bidang apa saja seseorang mengabdi. Pengabdian akan membuat seseorang lebih mulia dari mahluk Tuhan lainnya. Berlatar belakang pada prinsipnya itulah Ia memilih terjun kedunia politik praktis. Legislator yang berlatar belakang pengusaha ini memilih politik sebagai wahana pengabidiannya kepada masyarakat luas. Ia mempunyai obsesi untuk menjadi orang yang bermanfaat, tidak hanya dalam keluarga tetapi pada masyarakat luas. ”Dalam agama jelas, ditegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya,” PARLEMEN | MEI 2016

23


LEGISLATOR ujar Sekretaris DPC PPP Sumenep ini. Subaidi merasa kurang puas pada dirinya dan hati kecilnya sendiri, manakal belum sempat berbuat yang terbaik untuk kepentingan banyak orang. Keberhasilan yang diperolehnya selama menjadi pengusaha sebelum terjun kedunia Politik, terasa belum banyak berbuat terhadap kepentingan publik. Karena itulah, suami dari Hj. Rahmani Kartini ini memilih terjun kedunia Politik praktis. Baginya politik tidak ubahnya sebuah pisau. Tergantung pada siapa yang akan menggunakannnya. Pisau fungsi dasarnnya digunakan untuk memotong, mengupas, atau memangkas. Tentu fungsi pisau itu akan memberi manfaat dan dampak yang sangat positif baik pada diri sendiri maupun orang lain. Namun sebaliknya, bisa saja, pisau itu digunakan pada hal yang negatif, jika tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Ia bisa saja tidak hanya membuat celaka orang lain, tetapi juga dirinya jika digunakan pada di luar fungsi dasarnnya, misalnya untuk menusuk, mencelakanan, bahkan membunuh. ”Begitulah Politik. Tergantung pada siapa pelakunya, apakah akan digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya digunakan pada kejahatan. Jika berpolitik diniatkan dengan baik penuh pengabdian, maka tentu akan Positif, namun jika diniatkan untuk hal yang buruk melanggaran hukum dan agama, maka tunggulah dampak negatifnya,” tambah Politisi yang lahir di Sumenep, 26 Februari 1961 silam itu. Kagum Dengan Sosok KH. Warist Ilyas, Gabung Ke PPP Ketika memilih terjun ke politik praktis, Subaidi mengaku tidak mempunya pilihan lain kecuali pada PPP. Selain secara emosional dan ideologis merasa cocok dengan Partai Berlambang Kakbah tersebut, Ia mengaku mengidolakan sosol tokoh PPP di Kabupaten Sumenep, Alm. KH. Warist Ilyas. ”Jujur saja, beliau (KH. Waris Ilyas, red) merupakan Kiai, Ulama, dan sekaligus politisi karismatik. Beliau menjadi magnet bagi saya untuk bergabung ke PPP,” tutur Ketua Fraksi PPP ini.

24 PARLEMEN | MEI 2016

Subaidi menerangkan, KH. Warist tidak hanya alim, tapi dikenal sebagai sosok yang konsisten atau istiqomah dalam berpolitik. Dan selama menjabat di kursi legislatif dan MPR RI dikenal sebagai sosok yang bersih. Bahkan, lanjut dia, KH. Warist ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumenep tidak pernah menggunakan fasilitas dinas seperti mobil diluar kepentingan tugas kedewanan. ”Beliau adalah sosok yang bukan hanya patut, tapi wajib dicontoh terutama bagi teman-teman politisi. Beliau benar-benar mampu mengimplementasikan politik sebagai sarana pengabdian,” kata Ketua Pengajian ”Tambena Ate” Ponpes Bustanul Ulum Lenteng. Disisi lain, secara emosional cukup dekat dengan PPP. Sebagai satusatunya Partai berasas Islam saat itu, Subaidi terdorong untuk lebih mengenal dengan Partai tersebut. Ia merasa tertarik dengan PPP, bukan karena hanya didirikan oleh para kiai, tetapi juga merupakan Partai yang konsisten dengan asasnya yaitu Islam. Baginya tidak punya alasan lain untuk menolak bergabung ke Partai berlambang Ka’bah tersebut. Kendatipun banyak Parpol yang menawarinya untuk bergabung dengan kompensasi jabatan strategis, namun tidak sedikitpun baginya untuk pindah dari Partai tesebut. ”Dari sisi ideologi, saya merasa cocok dengan PPP. Dan, sejauh ini, masih konsisten dengan islam sebagai dasar berpolitiknya,” ujar Ketua Yayasan Al-Ikhlash Lenteng ini. Menurutnya, Partai bukan hanya sebagai suatu bungkus atau kendaraan politik. Namun partai adalah landasan pemikiran dan ideologi politik seseorang dalam merealisasikan karyanya demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. ”Bergabung di Partai bukan hanya sekedar memilih atau asal masuk saja, tapi yang terpenting adalah memahami terhadap pemikiran atau ideologi Partai, sehingga menjadi landasan politisi untuk berjuang,” terang. Legislator yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPD PPP Sumenep ini juga mengakui di PPP, Ia banyak mendapat pelajaran mengenai bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat luas. Melalui Partai itu pula, Ia dapat mengasah kepekaannya

Pada prinsipnya berpartai atau berpolitik itu bukan dalam rangka untuk meraih kekuasaan atau jabatan semata, tetapi sarana berjuang. Dan bagaimana cara memperjuangkan terhadap hal yang diperjuangkan itu, tentu saya banyak berlajar di PPP.


LEGISLATOR terhadap persoalan-persoalan masyarakat dibawah sekaligus bagaimana memperjuangkannya. ”Pada prinsipnya berpartai atau berpolitik itu bukan dalam rangka untuk meraih kekuasaan atau jabatan semata, tetapi sarana berjuang. Dan bagaimana cara memperjuangkan terhadap hal yang diperjuangkan itu, tentu saya banyak berlajar di PPP,” ujarnya. Konsisten Urusi Pendidikan dan Kesehatan Masalah pendidikan dan kesehatan murupakan salah satu fokus perhatian Subaidi selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Selama dua priode di kursi Legislatif pada 2009-2014 dan priode sekarang, dirinya menyatakan untuk konsen terhadap isu-isu pendidikan dan kesehatan termasuk masalah kesejahteraan masyarakat. Karena alasan tersebut, di priode keduanya sebagai Dewan, Ia konsisten duduk di Komisi IV, membidangi masalah pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat seperti pada priode sebelumnya. Bahkan, di Komisi tersebut Magister Managemen Publik itu dipercaya sebagai Pimpinan Komisi yakni Ketua Komisi. ”Terlepas dari tugas dan intruksi Partai, kami sengaja ingin tetap di Komisi IV untuk melanjutkan perjuangan yang tidak selesai di Priode

sebelumnya dalam hal menangani masalah-masalah pendidikan dan kesehatan,” tandasnya. Diungkapkannya, persoalan di dua bidang yang menjadi urusan Komisi IV cukup kompleks dan begitu luas. Di Bidang pendidikan misalnya, sejauh ini, tingkat kwalitas atau mutu pendidikan dibawah standart, fasilitas dan sarana pendidikan di sejumlah sekolah sangat tidak memadahi, dan infrastruktur sekolah seperti gedung yang tidak representatif. Dan belum lagi masalah sengketa lahan sekolah dan tidak meratanya penempatan guru termasuk masalah timpangnya pelayanan pendidikan antara kepulauan dan daratan. Sedangkan masalah kesehatan, lanjut dia, keluhan mengenai pelayanan kesehatan di sejumlah tempat baik Puskesmas maupun Rumah Sakit masih mengemuka termasuk diwilayah Kepulauan. Faktornya tidak hanya karena minimnya dan sikap tenaga medis, namun karena keterbatasan sarana dan prosedur pelayanan yang cenderung birokratis. Menurut Subaidi, sejumlah persoalan tersebut dipastikan akan mendapat atensi khusus dirinya secara pribadi dan Komisi serta Fraksinya di Legislatif. Memang persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dalam waktu singkat, namun

dirinya berkomitmen akan terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut supaya mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep terus meningkat dan pelayanan kesehatan memuaskan bagi masyarakat luas. ”Kami melihat sejumlah persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu priode saja, tetapi perlu upaya berkelanjutan dan secara terus menerus. Inilah yang melatar belakangi kenapa kami memilih kembali di Komisi empat,” ujar lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Koperasi Malang ini. Subaidi berkomitmen di priode ini, perjuangnya untuk menuntaskan sekian persoalan di bidang pendidikan dan kesehatan akan terus berlanjut. Bersama rekan Komisi dan Fraksi termasuk di alat kelengkapan lainnya seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) dan Badan Anggaran (Banggar) persoalan tersebut akan terus diperjuangkan. Caranya tentu harus dengan mengoptimalkan tiga tugas dan fungsi dewan yaitu legislasi, budgeting, dan controlling. ”Tiga fungsi tersebut tentu harus dioptimalkan. Kami tidak hanya akan mendorong dari sisi anggaran, tapi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat regulasi atau perda sekaligus mengoptimalkan pengawasan,” pungkas Anggota Badan Anggaran DPRD Sumenep ini. (*)

PARLEMEN | MEI 2016

25


SOSOK

Easy Going

adalah kuncinya

P

ada umumnya orang beranggapan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sulit untuk melakomi profesi lainnya misalnya berwirausaha. Disamping sudah cukup dengan pekerjaan rutinnya sebagai abdi negara, PNS tentu banyak disibukkan dengan tugas dan tanggungnya jawabnya di Kantor, apalagi sudah menduduki posisi tertinggi di Instansinya. Praktis Ia tidak lagi berfikir bagaimana memiliki usaha lain di luar pekerjaannya sebagai PNS. Gaji

26 PARLEMEN | MEI 2016

atau pendapatan rutin per bulan dianggap sudah cukup minimal untuk kebutuhan hidup dan keluarga. Atau jika ingin pendapatan tambahan terpaksa melakukan hal-hal yang tidak prosedural dengan menyalahgunakan kewenangannya. Namun, anggapan dan pandangannya tersebut seolah terbantahkan ketika melihat aktivitas yang dijalani dr Fathoni, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep. Banyak pekerjaan dan usaha yang dilakoni

pejabat asal Gresik ini diluar tugasnya sebagai Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sumenep. Fathano merupakan sosok pekerja keras dan memiliki jiwa interpeunership. Ia bisa dibilang public figur yang memiliki profesi ganda. Sesekali Ia bertindak sebagai Kepala Dinas sekaligus sebagai seorang dokter. Namun, suatu ketika ia bisa menjadi seorang petani sekaligus peternak, bahkan sebagai seorang pengusaha. Ditengah kesibukan dan


Ngatur waktunya biasa saja, easy going. Yang penting tidak terlalu ruwet, tapi semua pekerjaan bisa dikerjakan dan itu halal.

padatnya agenda kedinasan, Fathani mengelola sejumlah usaha diantaranya Klinik Barokah di Kecamatan Ambunten, perbengkelan dan mini market di Gresik. Ia juga memiliki banyak ternak yang dikelolakan pada masyarakat dengan sistem paron dan pertanian, bahkan sejak menjadi PNS Di Sumenep Ia juga bergelut dengan bisnis tanah. ”Hasilnya, alhamdulillah lumayan sebagai tambahan sumber pendapatan diluar pekerjaan rutin sebagai PNS. Bahkan, dengan usaha itu kita bisa tidak begitu tergantung pada penghasilan rutin sebagai pegawai,” ujar Kadis kelahiran Gresik 21 Desember Tahun 1963 ini. Pejabat yang kini tinggal di Kecamatan Ambunten inii mengaku menjalani semua profesinya itu dengan santai tapi penuh tujuan dan disertai perencanaan yang matang. Ia melakoni semua profesinya yang ganda itu dengan baik dan tidak merasa terbebani. ”Ngatur waktunya biasa saja, easy going. Yang penting tidak terlalu ruwet, tapi semua pekerjaan bisa dikerjakan dan itu halal. Dan saya sudah biasa pulang tiap hari dari Sumenep ke Ambunten untuk mengurus klinik,” kata Mantan Kepala UPT Kesehatan di Kecamatan Kalianget dan Rubaru ini.

Kepala dinas kesehatan Sumenep

Dr. fathoni

Yang terpenting, lanjut dia, pekerjaan dan usaha yang dijalannya pada prinsipnya diniatkan untuk membantu orang lain. Menurutnya, mencari keuntungan atau hasil dan mendapat bayaran apa yang dilakukan adalah hal yang wajar dan lumrah bagi setiap orang, namun hal itu tidak menjadi hal yang paling utama. Sesuatu yang paling utama dan pertama dalam setiap pekerjaan bagi Fathani sesungguhnya adalah membantu dan mempermudah orang lain. Kemudian masalah rizki selanjutnya akan ngekor atas apa yang dikerjakan. Yang terpenting ikhlas mengerjakan disertai dengan niat membantu orang lain. ”Saya bertani dan beternak awalnya membantu orang lain, tapi saya akhirnya mendapat keuntungan atas hasil kerjasama itu. Begitupula, dalam jual beli tanah, bukan semata-mata berbisnis

karena murah dan sebagainya, tapi umumnya membantu orang lain yang membutuhkan atau kesulitan,” tambahnya. Disisi lain, Ia memiliki konsep dan rencana jangka panjang mengenai pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep kedepan. Sebagai Kepala Dinkes, Ia mengaku masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dan sistem pelayanannya kedepan. Konsep tersebut sudah dituangkan dalam rencana jangka menengah daerah (RPJMD) di bidang kesehatan. ”Kedepan, saya memiliki obsesi bagaimana semua Puskesmas terakreditasi, kemudian pelayanan kesehatan siap siaga, Desa Siaga, dan menyiapkan generasi emas. Dan saat ini, sudah dimulai sehingga pelayanan kesehatan di Puskesmas-Puskesmas sekarang minim keluhan,”pungkasnya. (*) PARLEMEN | MEI 2016

27


DINAMIKA

Banyak BUMDes Mendahului Perda BUMDes

B

adan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep angkat bicara soal berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada sejumlah Desa di daerahya. BUMDes tersebut sah saja terbentuk walaupun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang BUMDes yang dibahas DPRD belum disahkan dengan mengacu pada aturan yang lama atau diatasnya. Saat ini, dari 332 desa sudah terdapat kurang lebih 60 BUMDes yang terbentuk di Kabupaten Sumenep. ”Saya kira tidak masalah, walaupun Raperda tentang BUMDes belum disahkan. Aturan yang terdahulu ada, bahkan mengacu pada aturan diatasnya,” kata Ketua BP2D DPRD Sumenep, Iskandar. Iskandar mengatakan,

Raperda tentang BUMDes telah telah selesai dibahas oleh Pansus DPRD, namun sedjauh ini belum bisa dijadikan payung hukum. DPRD perlu menyampaikan hasil pembahasan Raperda tersebut ke Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi guna mendapat evaluasi. ”Hasilnya sudah disampaikan ke Gubernur. Namun sampai saat ini, hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi masih belum turun.

Sehingga, belum bisa dijadikan landasan hukum,” katanya. Legislator dua periode itu mengatakan tidak mengetahui penyebab belum turunnya hasil evaluasi tersebut. Oleh sebab itu, DPRD Sumenep berharap Pemprov Jatim segera menyelesaikan evaluasi tersebut. Walaupun demikian, lanjut dia, jika dalam minggu ini hasil evaluasi turun, namun tidak bisa langsung diterapkan karena harus dilakukan kajian ulang. Dalam evaluasi itu sangat mungkin ada item yang perlu dikurangi atau ditambahkan dalam rangka penyempurnaan produk legislasi tersebut. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, keberadaan Perda BUMDes sangat dibutuhkan. Sebab dengan adanya perda itu diyakini bisa mendongkrak semua potensi di desa,

utamanya soal peningkatakan perekonomian warga. Apalagi, saat ini, anggaran untuk Desa yang dikucurkan Pusat melalui Dana Desa sangat besar. ”Tapi dalam aturan di Raperda BUMDes itu sifatnya tidak wajib, melainkan anjuran untuk membentuk BUMDes. Jika kepala desa mau membentuknya kami bersyukur. Tapi kami yakin dari sisi perekonomian akan lebih bagus. Karena sasaran kami untuk meningkatkan produk unggulan di masingmasing desa,” tegasnya. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Ahmad Masuni sangat mendukung lahirnya perda yang mengatur pembentukan BUMDes. Sebab itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. (*)

DPRD Minta Kelangkaan BBM dan Elpiji Diantisipasi

K

omisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta Pemkab mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak dan (BBM) bersubsidi dan liquefied petroleum gas (LPG). Pasalnya, Pada bulan puasa sampai Lebaran rentan terjadi kelangkaan BBM dan LPG. Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari mengungkapkan, tingkat permintaan masyarakat memasuki bulan puasa hingga menjelang lebaran nanti cenderung akan meningkat. Kondisi tersebut rentan terjadi kekurangan stok hingga mengakibatkan kelangkaan. ”Berkaca pada tahun lalu, baik BBM maupun elpiji terjadi kelangkaan terutama di kepulauan. Akibatnya, harga BBM dan

28 PARLEMEN | MEI 2016

LPG di kalangan pengecer naik drastis, khususnya di daerah kepulauan dan daerah pinggiran daratan,” ungkap Juhari. Bahkan, lanjut dia, berdasarkan pengamatannya setiap bulan puasa harga LPG maupun BBM di kalangan pengecer naik dengan sendirinya. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah kepulauan, di daerah daratan khususnya di daerah pinggiran juga terjadi. Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan

terjadinya kelangkaan BBM dan LPG sebagian pedagang atau tengkulak sengaja menampung barang. Saat terjadi kelangkaan dibawah, baru dijual dengan harga yang lebih mahal. ”Ini perlu dilakukan antisipasi. Kami tidak ingin itu terjadi. Karena sangat merugikan bagi warga,” tegasnya. Ditegaskannya, Pemkab Sumenep melalui Bagian Perekonomian dan Instansi lainnya seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) perlu menyiapkan langkah-langkah kongkrit mengantisipasi kelangkaan tersebut. ”Jangan sampai ketika hujan turun, baru berfikir mencari payung. Makanya harus diantisipasi lebih awal sebelum BBM dan elpiji itu mengalami kenaikan,” ujarnya mengibaratkan.

Senada disampaikan Ach. Muhlis, anggota DPRD Sumenep asal Kepulaua. Menurutnya, kenaikan LPG di daerahnya baik Kangean maupun Sapeken dan kepulauan lainnya bisanya terjadi secara dadakan. ”Kalau sudah di pusat kecamatan Sapeken naik, jelas pulau kecil lainnya, tentunya menjadi mahal. Bulan puasa tahun lalu mencapai Rp 27 ribu,” ungkapnya. Menurut Muchlis, dampak krisis elpiji itu, juga membuat sejumlah masyarakat menjadi panik. ”Tentunya masyarakat menjadi kebingungan juga, karena mayoritas masyarakat sudah tidak lagi memakai minyak tanah untuk memasak. Justru ketika tidak ada LPG masyarakat kembali menggunakan kayu bakar,” terang Anggota Komisi II ini.. (*)


DINAMIKA

Uang Raskin Dikembalikan, DPRD heran

D

PRD Sumenep g e r a m mendengar pengembalian uang tebusan raskin tahun 2015 sebesar Rp 3,8 miliar oleh Gudang Bulog ke Desa. Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Djoni Tunaidi menyatakan, Gudang Bulog baik di Kabupaten maupun Pusat yakni Perum Bulog telah melakukan pembohongan membohongi masyarakat dengan mengembalikan uang tebusan raskin. Sebab, pada 24 Maret lalu, ketika Komisi I melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Perum Bulog Pusat berjanji untuk menyalurkan sisa raskin 2015 tersebut, maksimal April 2016. “Atas keluhan masyarakat itu, kami berangkat ke Bulog Pusat. Ingin mempertanyakan langsung alasan tidak menyalurkan raskin yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah, di sana kami diterima dengan baik. Diterima dengan penuh kemitraan, bahkan berjanji untuk segera merealisasikan,” ungkap Joni. Karena sudah ada pernyataan seperti itu dari pihak Bulog, Komisi I mengaku bersyukur. Karena tebusan raskin sebesar Rp 3,8 miliar tidak akan dikembalikan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk beras. Hal tersebut juga telah disampaikan kepada masyarakat bahwa usaha DPRD dapat dunyatakan 99 persen berhasil. Namun demikian, Joni mengaku terkejut ketika baru-baru ini ada kabar bahwa Bulog Sumenep ternyata mengembalikan uang tebusan raskin tahun 2015 yang mereka perjuangkan dalam bentuk uang. “Kalau seperti itu, berarti Bulog telah membohongi

rakyat. Karena kami datang ke sana atas nama wakil rakyat,” tandasnya. Komisi I DPRD Sumenep akan kembali mendatangi Bulog Pusat untuk minta pertanggungjawaban pihak Bulog atas apa yang telah pernah disampaikan. ”Kamia akan rapatkan dengan Pimpinan dan kawan-kawan di Komisi, Insya Allah dalam waktu dekat kembali berangkat ke sana (Bulog Pusat). Dan tak menutup kemungkinan, kami juga akan mendatangi Kemensos

untuk mempertanyakan peran mereka,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Sumenep, Ainul Fatah mengungkapkan bahwa persoalan raskin tahun 2015 yang belum tersalurkan sebanyak 2.300 ton sudah selesai. Sebab uang tebusan raskin sebesar Rp 3,8 miliar yang disimpan pihaknya di bank sudah dikembalikan kepada kepala desa. “Sekarang hanya tinggal sekitar 400 juta yang belum diambil kembali oleh kepala desa,” katanya beberapa waktu lalu. Minul menegaskan, Gudang Bulog tidak pernah meminta dan mengintervensi Kepala Desa untuk mengambil kembali uang tebus yang sempat dititipkan ke Bank. Sejumlah Kades meminta sendiri ke Gudang Bulog supaya uang tebusan sisa raskin 2015 itu dikembalikan. (*)

Pimpinan Dewan Apresiasi Saran Mendagri

I

mbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo agar Wakil Rakyat baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi dan Pusat mengurangi kegiatab kunjungan kerja mendapat perhatian Pimpinan DPRD Sumenep. Pimpinan DPRD menyatakan apresiatif teerhadap saran yang diintruksikan Mendagri tersebut. Seperti diketahui di beberapa media nasional, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pemimpin dan anggota DPRD tidak lagi melakukan kunjungan keluar daerah dengan dalih studi banding. Mendagri menyarankan supaya kunker baik bimtek maupun studi banding dewan dikurangi dan mempertimbangkan urgensi kunker tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh. Hanafi menyatakan, saran Mendagri agar para pemimpin dan anggota DPRD di Indonesia tidak lagi melakukan kegiatan bimbingan teknis dan perjalanan dinas yang tidak perlu dengan tujuan memangkas anggaran, memang perlu dipertimbangkan. Sebab dia tak memungkiri ada banyak sorotan dari masyarakat bahwa kegiatan bimbingan teknis atau kunjungan kerja ke luar daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tidak penting dan hanya ‘buangbuang’ anggaran. “Meski menurut kita itu (kungker) perlu, tapi secara pribadi saya sangat setuju dengan saran itu. Dan saya rasa teman-teman anggota DPRD yang lain tidak akan keberatan,” tukas politisi

Partai Demokrat itu. Namun demikian, Legislator asal Partai Demokrat itu mengeukakan, sejauh ini, terkait dengan saran Mendagri tersebut formulasinya belum jelas. Pihaknya tidak bisa memastikan bahwa pada pembahasan APBD Sumenep selanjutnya anggaran kunker akan dihapus. Menurut Hanafi, saran atau himbauan Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut membutuhkan regulasi, semenetara saat ini aturan

yang mengatur untuk menjadi pedoman atau acuannya masih belum ada. “Saran itu tidak bisa serta merta dilaksanakan oleh kita. Karena payung hukumnya seperti apa, ketika kita melakukan bimtek di tempat dengan ada honor. Kita tidak mau selalu mendapat sorotan dan kritikan dari masyarakat seperti selama ini kita telah dapatkan,” tandas Legislator asal Pulau Kangean ini. Senada disampaikan Ketua DPRD, Herman Dali Kusuma. Saran mendagri tersebut selaras dengan semangat efektifitas dan efisiensi anggaran. Program atau kegiatan yang manfaatnya kurang jelas terhadap masyarakat luas diharapkan dapat dipangkas termasuk dalam kunker atau study banding jika dianggap kurang penting. (*) PARLEMEN | MEI 2016

29


REALITA

Mantapkan Peran,

BK Konsultasi ke mk DPR RI

B

adan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan D P R D adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD. Lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). Salah Satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia. Awalnya Badan Kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama �Dewan Kehormatan� yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Tepat pada Periode 20042009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain sebagai alat kelengkapan yang

30 PARLEMEN | MEI 2016

bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia. Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD baru beberapa tahun belakangan ini muncul ke permukaan dan diberitakan media massa, khususnya setelah era Reformasi bergulir. Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru. Banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya. Misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal


REALITA masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalau pun mereka masuk, paling-paling hanya sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman.

Untuk menyikapi ini, kewenangan BK DPRD perlu diperbesar. Badan Kehormatan DPRD perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, terhadap kasus seperti itu. ‘’BK DPRD perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan anggota DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. Untuk bisa bertindak cepat, ketentuan internalnya BK yang harus terlebih dahulu dirubah,’’ ujar H Ruqi Abdullah, ketua BK DPRD Sumenep.

BADAN Kehormatan DPRD Sumenep saat berkunjung ke Mahkamah Kehormatan DPR-RI

PARLEMEN | MEI 2016

31


REALITA

32 PARLEMEN | MEI 2016

Karena itulah, untuk memantapkan lebih lanjut fungsi BK, maka BK DPRD Sumenep memandang perlu untuk konsultasi dan koordinasi dengan BK DPRRI di Jakarta, pada 16 sampai 18 Mei lalu. Tujuannya untuk mengetahui lebih tegas dan detail tugas dan wewenang Badan kehormatan DPRD, kendala-kendala dan upaya BK sebagai alat untuk menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. Melalui tenaga ahli MK DPRRI, Dasril dan Agus Yulianto dapat diurai bahwa definisi kode etik yaitu norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. mematuhi peraturan perundang-undangan adalah mematuhi kode etik. Perinsip kode etik diantaranya kepentingan umum, integritas, hubungan dengan konstituen atau masyarakat, perjalanan

dinas, independensi, pekerjaan lain di luar tugas kedewanan. Juga hubungan dengan wartawan, hubungan antar anggota dengan anggota kehormatan dewan, etika persidangan, hubungan dengan tenaga ahli, staf administrasi, anggota. Penegakannya, kode etik dilakukan BK, sistem pencegahan dan sistem penindakan. Pelanggaran peraturan perundangundangan oleh anggota merupakan pelanggaran kode etik. Sedangkan klasifikasi pelanggaran bisa ringan, sedang dan berat. ‘’Perkara pelanggaran adalah jenis perkara pengaduan, yaitu perkara dugaan pelanggaran yang diadukan Pimpinan, Anggota, dan Masyarakat). Ada juga perkara tanpa pengaduan, yaitu perkara dugaan pelanggaran tidak melalui pengaduan,’’ Kata Dasril Staf Ahli MK DPRRI. Adapun sanksi ringan adalah dengan teguran lisan atau teguran tertulis, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan

ANGGOTA Mahkamah Kehormatan DPR RI saat memberikan sambutan kepada Badan Kehormatan DPRD Sumenep

Padahal, BK diharapkan berperan tidak hanya sekedar penjaga moral dan integritas anggota DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik DPRD.

Selama ini, BK baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat dan pimpinan DPRD. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu membuat BK tidak responsive. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPRD yang publik mengetahui dengan sangat jelas. ‘’ Di sisi lain, BK DPRD juga belum berfungsi secara optimal sehingga makin menambah beban DPRD. Padahal, BK diharapkan berperan tidak hanya sekadar penjaga moral dan integritas anggota DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik DPRD,’’ lanjut politisi PKB ini. Saat ini peran BK kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan terlibat dalam berbagai kasus, seperti korupsi maupun suap. Akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam badan aspirasi maupun perwakilan itu.


REALITA pada alat kelengkapan DPRD, atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai anggota. Namun, ada juga proses rehabilitasi. Adalah jika anggota Dewan tidak terbukti melanggar Kode Etik berdasarkan putusan MKD diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya putusan MKD oleh Pimpinan DPRD dan

dibagikan kepada semua anggota DPRD. Intinya, sistem pengawasan berbasis etika yang dijalankan oleh Badan Kehormatan merupakan hal yang baru dalam struktur politik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, sistem pengawasan berbasis etika ini akan bersikap kritis terhadap manipulasi gagasan, nilai, dan opini yang membuat sulit dibedakannya antara isu dengan fakta. Secara konsisten, Badan Kehormatan berupaya untuk melaksanakan sistem pengawasan berbasis

etika dengan berpegang setidaknya pada 3 (tiga) hal, yaitu Badan Kehormatan berusaha mengambil jarak dan kritis terhadap realitas politik, senantiasa bekerja untuk melakukan pengujian terhadap nilainilai, termasuk nilai-nilai moral dalam Kode Etik, dan tetap berada dalam suatu perspektif tentang tujuan Kode Etik diterapkan di parlemen. Dengan demikian, anggota partai politik yang telah dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum dan masuk menjadi anggota

parlemen dapat tunduk serta bertindak kolektif berdasarkan Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib. Kode etik merupakan perangkat aturan penting dalam menjamin akuntabilitas seorang anggota Parlemen. Kode etik merupakan alat untuk menjamin proses kinerja seorang anggota sudah mencapai standar etika politik yang sehat, yang bebas dari campur aduk kepentingan pribadi, sikap tidak disiplin, korupsi dan kolusi, dan penegasian terhadap peraturan yang berlaku. (*)

PARLEMEN | MEI 2016

33


SUARA DESA

W

Warga Kalebbengan Keluhkan Jalan

arga Desa Kalebbengan, Kecamatan R u b a r u Sumenep mengeluh dengan kondisi infrastruktur jalan di daerahnya, sebab secara umum akses jalan masyarakat di Desa tersebut rusak. Selama beberapa tahun belum ada program perbaikan dan peningkatan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep di kalebbengan. ”Kalau dipersentasekan jalan Desa yang rusak antara 60 hingga 70 persen. Program perbaikan atau peningkatan jalan nyaris tidak ada. Dan kalaupun ada tidak seberapa banyak,” ungkap Kepala Desa Kalebbengan, Hariyadi kepada Parlemen. Menurut dia, dengan kondisi Jalan Desa di daerah yang banyak banyak rusak, mobilitas masyarakat khususnya warga Desa Kalebbengan terhambat. Dari beberapa kerusakan jalan, yang paling urgen adalah jalan tembus antara Dusun Tengah ke Dusun Daya di Desanya. ”Masyarakat sangat mengeluh. Bahkan, mereka ada juga yang mempertanyakan kinerja Pemerintah Desa, apa saja yang dilakukan dalam memperjuangan keluhannya atas jalan tersebut,” ujarnya. Hariyadi menjelaskan, Warga di Desa sangat menginginkan sejumlah jalan rusak tersebut segera diperbaiki. Pemerintah Desa sudah beberapa kali mengajukan permohonan baik ke eksekutif maupun legislatif agar jalan tersebut diperbaiki. Namun, permohonan tersebut belum mendapat respon

34 PARLEMEN | MEI 2016

positif. "Kami bukan sekali atau dua kali saja memperjuangkan bagaimana jalan di Desa Kalebbengan mendapat perhatian dari Pemerintah, namun sampai saat ini masih belum ada respon," ujarnya. Selain jalan, tambah dia, pihaknya berharap supaya kebutuhan petani di daerahnya mendapat perhatian. Warga Desa Kalebbengan umumnya menggantungkan perekonomiannya kepada petani. ”Lahan pertanian di Desa kami cukup potensial dan luas, sehingga masyarakat umumnya menggantungkan ke tani terutama tembakau,”

perekonomian tambahnya. Namun demikian, sejauh ini, program pemberdayaan terhadap petani khususnya di Kalebbengan oleh Pemerintah Kabupaten masih belum maksimal. Dari sisi permodalan nyaris tidak ada, kemudian bantuan sarana pendukung pertanian belum memadahi, bahkan kebutuhan petani terhadap pupuk masih belum bisa dijamin ketersediaannya. Setiap awal memasuki musim tanam, petani kerap kali kesulitan mencari modal untuk melakukan penanaman. Mereka terpaksa mencari hutangan supaya usahanya dalam bertani tetap berjalan. ”Makanya kami berharap ada bantuan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada petani, termasuk bantuan lainnya semisal bibit atau sarana bagi petani. Dan yang terpenting adalah ketersediaan pupuk harus dijamin,” pungkasnya (*)


SUARA DESA

Pemdes Tamidung Minta Perbaikan Jalan dan Pustu

M

a s a l a h infrastruktur jalan menjadi keluhan umum masyarakat khususnya yang tinggal di Desa Tamidung, Kecamatan Gapura. Akses jalan di Desa yang secara geografis paling ujung utara Kecamatan Gapura itu umumnya rusak parah karena tidak tersentuh program perbaikan dan peningkatan jalan dari Dinas PU Bina Marga. ”Jadi keluhan yang paling perlu diprioritaskan untuk masyarakat Tamidung tetap jalan. Sebab, kalau dibandingkan yang bagus dan rusak lebih banyak rusaknya,” kata Kepala Desa Tamidung, Abd. Basith. Menurut Basith, dari sejumlah infrastruktur jalan yang dikeluhkan itu paling dibutuhkan adalah jalan poros Desa yang menyambungkan Tamidung dengan Desa sebelah yakni Gapura Tengah. Jalan sepanjang kurang lebih 5 Km di Desa tersebut tidak pernah tersentuh perbaikan, padahal sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan. Di sepanjang jalan tersebut, aspalnya sudah mengelupas. Bahkan banyak berlubang sehingga menghambat akses masyarakat yang ingin memanfaatkan jalan tersebut. ”Akibatnya, mobilatan masyarakat yang melewati jalan tersebut terhambat. Padahal, jalan tersebut adalah akses utama bagi warga Tamidung yang ingin ke Pasar Gapura,” katanya, Lebih lanjut, Warag Tamidung umumnya aktivitas

ekonominya ke Gapura. Dengan kondisi jalan yang rusak parah tersebut tentu menghambat aktivitas masyarakat, bahkan berdampak secara ekonomi. Pihaknya sudah menyampaikan masalah tersebut ke Pemerintah Kabupaten Sumenep termasuk ke Dinas PU Bina Marga selaku instansi tekhnis. Sebab, jalan poros desa tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui APBD. ”Masyarakat sebenarnya banyak mendorong supaya diperbaiki melalui Dana Desa, namun itu masih dalam tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sehingga kami tidak berani menganggarkan melalui dana desa karena dikhawatirkan bermasalah hukum,” kkata Basith. Selain jalan, tambah Basith, warga Desa Tamidung menginginkan adanya Pusat Pelayanan Kesehatan Pembantu (Pustu) di daeranya. Hal itu dilakukan supaya kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi warganya dapat terpenuhi secara maksimal. Selama ini, warga Tamidung yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik untuk sebatas rawat jalan terpaksa harus ke Puskesas di Kecamatan Gapura. Jarak antara Desa Tamidung dengan Puskesmas tersebuy kurang lebih mencapai 10 Km. ”Dengan kondisi yang jauh itu, tentu masyarakat kesulitan apalagi tidak semua warga memiliki kendaraan bermotor. Sehingga, jika ada Pustu tentu akan lebih baik,” pungkasnya. (*) PARLEMEN | MEI 2016

35


ARTIKEL

Memberdayakan Potensi Laut Kita Oleh : Kasmadi*

D

ua per tiga dari wilayah Kabupaten Sumenep adalah laut. Hampir sama dengan wilayah nasional Indonesia yang juga sebagian besar adalah martim. Kabupaten Sumenep mestinya juga harus berfikir wilayah Kabupaten Sumenep sebagai kekuatan maritim yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity). Poros maritim dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama. Ini mengandung arti bahwa Kabupaten Sumenep diharapkan dapat melihat dirinya sebagai �Poros Maritim Jawa Timur ) yang merupakan wilayah perekonomian laut terbesar di Jawa Timur mengingat luas laut Kabupaten Sumenep yang justru lebih luas dari luasnya Jawa Timur. Kalai ingat yang disampaikan Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia sudah telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Sebagai Negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Untuk itu, agenda pembangunan nasional harus ditopang oleh 5 pilar utama yaitu pembangunan kembali budaya maritim, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada

36 PARLEMEN | MEI 2016

bidang kelautan dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Dengan kesadaran tersebut, harus menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional. Kita harus menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpencil untuk mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim. Kabupaten Sumenep diharapkan menjadi kawasan maritim terbaik di Jawa Timur yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut secara sustainable, untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia, ditingkat regional Jawa Timur dan lebih khusus untuk wilayah Madura dan Sumenep. Kita harus berani menghapuskan semua aktivitas yang merusak lingkungan, mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan merugikan negara, baik yang dilakukan oleh masyarakat kita sendiri, terlebih lagi oleh bangsa asing. Kita harus memiliki komitmen bahwa laut harus menyejahterakan rakyat Indonesia, dan komitmen kuat untuk menegakkan kedaulatan di atas laut kita. Besarnya potensi sumberdaya yang terkandung di wilayah Kabupaten Sumenep tidak akan bermanfaat tanpa didukung pengetahuan untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tumpuan agar kita semua dapat memanfaatkan potensi tersebut. Potensi kelautan Kabupaten Sumenep yang melimpah, mestinya menjadi fokus Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep

untuk mendorong penguatan industri perikanan nasional. Upaya yang ditempuh misalnya dengan pengambilan kebijakan-kebijakan yang menjamin stabilitas dan berkembangnya usaha perikanan, dan melalui investasi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Misalnya berupa pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan, cold storage, dan unit pengolahan ikan, serta bantuan kepada masyarakat seperti kapal penangkap ikan dan peralatan pengolahan. Melalui kebijakan-kebijakan yang telah diambil selama setahun terakhir, khususnya yang berfokus kepada pemberantasan illegal fishing, para nelayan telah menikmati peningkatan jumlah tangkapan, kualitas tangkapan yang baik dan waktu melaut yang semakin pendek. Sementara itu dalam upaya mendorong penguatan industri perikanan di Kabupaten Sumenep, diperlukan juga bantuan peralatan pemindangan dan pengolahan abon, sarana ikan hias, peralatan pengolahan albumin dan peralatan pengolahan tepung ikan. Serta pelatihan masyarakat dan bantuan penyuluhan bagi nelayan. Masyarakat nelayan, juga berharap adanya bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata bahari, antara lain rumah apung wisata, kapal wisata, peralatan selam dan pendukungnya, sarana tourism information center, serta pelatihan selam dasar untuk pemandu wisata di Kabupaten Sumenep. (Pemerhati Kemaritiman)


ARTIKEL

Optimalisasi Eksistensi Perijinan Terpadu Oleh : Asik Abdullah*

P

elayanan satu atap yang sekarang juga dinamakan pelayanan perijinan terpadu sebenarnya merupakan pola klasik dan cenderung tertutup, sehingga masyarakat kurang memperoleh informasi jelas terhadap proses kemajuan pengajuan dokumen publiknya. Meskipun ditetapkan nilai rupiah secara pasti sebagai biaya yang diperlukan, pada prakteknya biaya akan melebihi dari ketentuan yang berlaku. Standarisasi waktu pelayanan birokrasi biasanya juga kurang bisa dimonitor oleh pelanggan/ masyarakat, sehingga cepat lambatnya proses birokrasi menjadi sangat relatif, tergantung dari ini dan itu dalam birokrasi. Pola ini yang mendorong masyarakat dan birokrat untuk menyepakati sebuah praktik amplop. Sentralistik, pola ini mulai diterapkan di beberapa daerah. Secara umum pola ini diimplementasikan melalui pembentukan Unit Palayanan Satu Atap atau terpadu sebagai satu unit mandiri dengan mencabut proses pelayanan umum dari instansi sektoralnya, dari mulai pengadaan blangko dokumen publik hingga perlengkapannya. Sebagian besar kegiatan administrasi dan tehnis dilakukan oleh Unit Pelayanan Satu Atap atau terpadi, sedangkan instansi sektoral lebih banyak hanya menangani laporan administratif saja. Pada tahap awal pembentukannya pola sentralistik ini sering mendapat banyak tantangan, khususnya dari instansi sektoralnya karena lahan basah mereka bakal hilang. Banyak pihak yang mencurigai bahwa pembentukan institusi ini merupakan upaya untuk merebut lahan penghasilan instansi sektoral. Potensi konflik pada awal pembentukannya sangat tinggi. Biasanya hanya melalui keputusan politik pola sentralistik dalam

pelayanan umum ini bisa berlangsung. Pola sentralistis ini biasanya sudah tertata secara lebih baik. Transparansi dalam setiap proses birokrasi lebih nyata. Pada beberapa daerah bahkan berani memberi kompensasi terhadap keterlambatan pelayanan umum yang diberikan, namun sisa sakit hati dari instansi sektoral tetap tidak bisa dihilangkan, sehingga terjadi disharmonisasi dalam internal birokrasi. Sebuah unit pelayanan terpadu pun sebenarnya menyimpan berbagai fenomena yang menjadi salah satu penyebab penolakan instansi untuk bergabung. Integrasi pelayanan umum tentu saja akan melibatkan lintas instansi dalam sebuah proses birokrasi. Simpul-simpul birokrasi yang basah akan serta merta menjadi lahan kering. Simpul-simpul kering itu pada umumnya terdapat pada simpul tengah. Simpul tengah ini misalnya para surveyor pada penerbitan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha). Tanpa integrasi pelayanan umum, para surveyor ini pada umumnya mendapat komisi besar dari para pengusaha yang akan membuka usaha, terutama perusahaanperusahaan besar. Sudah menjadi hal yang lumrah apabila oknum birokrat tersebut berusaha keras lahan basah itu hilang seketika. Pola pelayanan satu atap diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) melalui Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan satu atap antara lain disebutkan bahwa dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang. Aratur negara dalam hal ini dititik beratkan kepada aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam

pemberian pelayanan barang dan jasa. SK Menpan itu selanjutnya menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Beberapa layanan yang dapat diberikan melalui sistem pelayanan satu atap ini antara lain : KTP, Akta Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Kematian, Ijin Ganguan (HO), Ijin mendirikan bangunan, Surat Tanda Daftar Industri (STDI), Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tanda Daftar Gudang (TDG), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Sewa Petak Toko Milik Pemda, Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, Ijin Pendirian Perusahaan Angkutan Umum, Reklame, Pendaratan, Ijin Lokasi, Penetapan Lokasi dan masih banyak lainnya. Sistem pelayanan satu atap sebenarnya memiliki konsep yang tepat dalam hal peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus sebagai sebuah sistem yang dapat menciptakan penambahan pendapatan baik dilihat dari jumlah peningkatan pengguna layanan maupun dari sisi mengurangi "kebocoran" pendapatan daerah yang terkorupsi oleh para oknum aparat. Penerapan sistem dalam pelayanan satu atap juga hendaknya dapat dikembangkan lagi dengan memperhatikan konsep kerja atau konsep bisnis dari pemerintah daerah yang memberikan layanan satu atap tersebut, sehingga kondisi yang demikian akan memunculkan ketepatan penggunaan dari setiap teknologi yang di aplikasikan pada sistem tersebut. (PNS) PARLEMEN | MEI 2016

37


ARTIKEL

Mengurai Sistem Pendidikan Nasional Oleh : Ahmad lamim putra*

T

ujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan pemrintah ini, maka usahakan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi disini pendidikan hanya menekankan pada intelektual saja, dengan bukti bahwa adanya UN sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan tanpa melihat proses pembentukan karakter dan budi pekerti anak. Lalu, berbicara sistem pendidikan Indonesia yang telah di bagun dari dulu sampai sekarang ini, teryata masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang akan datang.

38 PARLEMEN | MEI 2016

Program pemerataan dan peningkatan kulitas pendidikan yang selama ini menjadi focus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia ini Sementara itu jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang berada di luar dari sistem pendidikan nasional ini masih sangatlah banyak jumlahnya, dunia pendidikan kita masih berhadapan dengan berbagai masalah internal yang mendasar dan bersifat komplek. Selain itu pula bangsa Indonesia ini masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi Nah bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitifitas terhadap lingkungan hidup yang krisis sumber – sumber kehidupan, serta mendorong terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus lebih ditunjukan agar terjadi keseimbangan terhadap ketersediaan sumber daya alam serta kepentingan - kepentingan ekonomi dengan tidak meninggalkan sistem sosial dan budaya yang telah dimiliki oleh bangsa indonesia. Sistem pendidikan yang telah berlangsung saat ini masih cenderung mengeksploitasi peserta didik, indikator yang digunakanpun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara secara nilai dirapot maupun ijaza tidak

serta merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tegah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini. Padasarnya sebuah sistem pendidikan dibuat untuk mempermudah pendidikan itu sendiri,Tapi kenyataannya sekarang sistem yang ada saat ini terkesan ada indikasi sedikit mempersulit keadan. Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yangmengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa, meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsabangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demokrafis, histories, dan kultural berciri khas Jenjang pendidikan diawali dari jenjang pendidikan dasar yang memberikan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan berupa prasyarat untuk mengikuti pendidikan menengah. yang diselenggarakan di SLTA. Pendidikan menengah berfungsi memperluas pendidikan dasar. Dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. (Pemerhati Pendidikan)


ARTIKEL

Mencari Solusi Memakmurkan Nelayan Oleh : ABD. Wakit*

I

ndonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak potensi berupa sumber daya kelautan. Usaha pengembangan eksploitasi perairan selalu dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan ini. Usaha pemanfaatan sumber daya tersebut bertujuan untuk memakmurkan bangsa dan negara pada umumnya dan para masyarakat sekitar wilayah pantai pada khususnya telah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya pada laut. Sektor pertanian Indonesia termasuk di Kabupaten Sumenep juga merupakan andalan sebagian besar masyarakat. Akan tetapi potensi laut juga menjadi penopang hidup bagi masyarakat yang berada pada daerah dekat pantai atau masyarakat nelayan, yang juga banyak ditemukan di kepulauan Sumenep. Kehidupan manusia sangat bergantung pada sumber daya alam. Untuk tetap bertahan hidup manusia mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya. Nelayan merupakan sebuah contoh yang paling cocok untuk menggambarkan hal tersebut. Dalam memenuhi kebutuhanya nelayan sangat bergantung pada hasil laut. Kemakmurannya hanya bergantung pada hasil tangkap setiap harinya. Bahwa membandingkan tentang keberadaan mata pencaharian mencari ikan ini dengan mata pencaharian manusia yang lain sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan. Menurutnya mata pencaharian berburu dan mencari ikan merupakan mata pencaharian manusia yang paling tua. Akan tetapi mata pencaharian berburu akan digantikan dengan bercocok tanam atau mata pencaharian lain yang lebih modern, sedangkan mata pencaharian mencari ikan tetap akan berlangsung karena perkembangannya berada pada sektor pengembangan alat tangkapnya. Dengan keadaan yang cukup terbatas dan membatasi ruang gerak para nelayan untuk memenuhi kebutuhannya, nelayan harus mencari sesuatu yang lain untuk menyembung

hidup mereka ketika tidak ada ikan yang tertangkap jaring atau pancing mereka. Banyak usaha yang dilakukan oleh para nelayan untuk menyambung hidup dan salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan berhutang dan sepertinya hutang adalah solusi paling baik dalam pola pikir para nelayan. Salah satu contoh adalah seperti yang di kemukakan oleh Karim seorang nelayan Kangean, bahwa ‘’ Beri kami kredit lagi yang cukup untuk menbuat perahu yang kuat berlayar jauh, dengan Gill Net yang panjangnya 2.500 meter dan lebarnya 50 meter dengan alat kerja seperti itu, kami akan mendapat hasil yang besar, cukup untuk membayar kreditnya dan memperbaiki nasib. Para nelayan umumnya memiliki visi yang sama untuk keluar dari kemelut rendahnya hasil tangkapan. Pola hutang-piutang tersebut juga merupakan pola hidup yang ada di dalam masyarakat. Karena memang banyak nelayan yang hanya punya kemampuan dan kekuatan menjaring ikan, tetapi tidak punya modal usaha yang lebih baik. Dalam keseharian masyarakat kepualauan hutang-piutang diantara nelayan dan juragan disebut dengan “nyera – ngala”. Dalam kehidupan masyarakat kepulauan juragan memiliki peran penting dalam perputaran uang dan barang beserta dengan keberlangsungan roda kehidupan mayoritas masyarakat. Kemampuan juragan dalam menyediakan barang-barang pemenuh kebutuhan, telah menyokong kehidupan mayoritas nelayan. Pola “nyera ngala’” yang pada awalnya hanya berlaku untuk biaya perbekalan atau yang sering mereka sebut dengan “sango” dan alat-alat yang mendukung untuk berlayar seperti jaring, solar sebagai bahan bakar kapal, onderdil kapal, hingga kapal itu sendiri. Ternyata nelayan juga berhutang kepada juragan untuk kepentingan

sehari-hari, seperti sabun mandi, beras, sabun cuci, dan lain sebagainya. Bahkan juga nelayan bergantung biaya sekolah atau kulaih anaknya kepada juragan mereka. Sehingga ketergantungan hampir melekat bagi nelayan sepanjang hidupnya. Banyak faktor yang mempengaruhi nelayan untuk berusaha dengan keras untuk memperbaiki nasib. Salah satu faktor utamanya adalah dengan mengusahakan alat tangkap yang lebih baik. Kalau perahu untuk menangkap ikan itu kecil, maka ia hanya dapat berlayar dekat pantai saja, dan kesempatan mencari sebanyak mungkin tempat untuk menghadang kawanan ikan menjadi amat terbatas. Penyebabnya, tentu saja karena nelayan tidak diberdayakan, khususnya oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari peralatan yang digunakan sebagian besar masih tradisional. Perahu yang digunakan juga hanya untuk kapasitas kecil, sehingga wilayah tangkapan yang bisa dijangkau masih dekat dengan pesisir. Harga bahan bakar minyak masih memberatkan nelayan, bantuan yang diberikan pemerintah belum dapat membantu nelayan. Termasuk juga ketika nelayan berusaha akan mengajukan kredit ke bank pasti akan diperumit, sehingga rentenir-rentenir bergentayangan menghantui para nelayan. Dengan kondisi seperti itu, hasil tangkapannya hanya untuk kebutuhan sehari-hari mereka, tanpa bisa berusaha lain untuk meningkatkan taraf hidupnya. Mengapa semua ini bergantung pada upaya pemerintah untuk mengangkat kehidupan para nelayan, karena laut berada dibawah kekuasaan negara Indonesia, maka pemerintah bertanggung jawab penuh atas semuanya. Naifnya, terkadang pemerintah bukan memberdayakan nelayan, malah membiarkan industri swasta bersaing dengan para nelayan, maka kemiskinan masih menghantui para nelayan hingga saat ini. (Mahasiswa) PARLEMEN | MEI 2016

39


KOLOM

Mengurai Problem Kesemrautan PKL Oleh: R Moh Syafi'e*

D

iakui ataupun tidak, kita harus akui bahwa perencanaan pembangunan masih didominasi oleh Kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan Program dari SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim. Diakui ataupun tidak, menjadi PKL tentunya bukan keinginan atau cita-cita siapapun. Masalah kehadiran banyaknya PKL tentu tidak berdiri sendiri. Sulitnya mencari kerja, dan tingginya tuntutan hidup di negeri ini adalah salah satu pemicu, bagaimana masyarakat dituntut mencari berbagai peluang untuk sekedar bertahan hidup, diantaranya menjadi PKL. Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1998 lalu, serta beberapa kali krisis keuangan global yang menimpa warga dunai, termasuk Bangsa Indonesia, hingga belum stabilnya kehidupan ekonomi di negeri ini ratusan ribu karyawan perusahaan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sementara ribuan tenaga kerja baru bertambah setiap tahunnya. Bersamaan dengan itu, di tanah air beberapakali terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ), yang dampaknya pada biaya atau ongkos transportasi dan harga bahan pokok terus merangkak naik. Tidak hanya itu saja, biaya pendidikan, tempat tinggal (rumah), tarif Dasar Listrik

40 PARLEMEN | MEI 2016

(TDL) listrik juga ikut melambung tinggi, bahkan nyaris tak terbendung. Akan tetapi lambat laun, kita berhasil bangkit, hingga secara umum, kehidupan ekonomi mikro tentunya telah memberikan berkah tersendiri bagi bangsa Indonesia ini. Ketahanan masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonominya, telah terbukti menolong bangsa ini dari keterpurukan ekonomi yang lebih mendalam. Sebagai contoh, ketika peristiwa krisis moneter tahun 1998, banyak perusahaan besar yang gulung tikar, pengangguran merajalela, stress berat melanda sebagian besar masyarakat. Namun banyak pula para pelaku usaha kecil seperti para PKL, tetap eksis menjalani hidupnya, bahkan tidak sedikit cerita sukses dibalik krisis ini. Karakter yang melekat pada diri PKL yang patut kita ambil, diantaranya : Mereka adalah pekerja keras, pantang menyerah, pantang malu, pandai mencari peluang, dan kuat menghadapi kesulitan hidup seberat apapun. Hal-hal positif inilah yang harus kita apresiasi. Sedangkan berbagai segi negatif dari diri PKL seperti : Bikin semrawut, sulit diatur, tidak tertib lingkungan, dan lain-lain, adalah satu kenyataan yang harus diperbaiki, baik oleh diri para PKL sendiri maupun oleh para pengelola lingkungan atau pemerintahan. Mengurai mata rantai masalah PKL, ini perlu dilakukan kajian mendalam. Tulisan ini hanyalah sebagian kecil mata rantai penyebab kehadiran dan tetap eksisnya para PKL di tengah kehidupan masyarakat dan lingkungan kita. Semoga dengan mempelajari akar permasalahan ini, kita dapat lebih bijak dalam mengambil sikap atas kehadirannya. Pemerintah Kabupaten Sumenep sejatinya hanya membuat peraturan daerah tentang ketertiban umum perda No 3 tahun 2002. Lalu keputusan Bupati tentang adanya Bazar dan Pasar Murah selama bulan Ramadhan pada tahun 2011 lalu. Namun kenyataannya, setelah bulan Ramadlan usai, Bazar dan Pasar

Murah ternyata masih tetap dan para PKL bertahan berjualan hingga saat ini. Ironisnya lagi, ternyata Perda dan Kepuptusan Bupati itu tidak menjelaskan secara detail tentang larangan berjualan di kawasan terlarang seperti di sekitar Taman Adipura. Dan sebaliknya juga tidak ada tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk para PKL menggelar lapaknya. Belakangan ini, Pemkab Sumenep melihat keberadaan PKL yang berjualan di parkir utara Taman Adipura sebagai sebuah kesemrautan yang mencemari wajah kota Sumenep. Lalu kemudian muncul ide Pemkab Sumenep untuk merelokasi para pedagang kali lima ( PKL ) tersebut yang kadung lama berjualan dan merasa nyaman dengan Taman Adipura. Terlebih lagi, ketika ternyata Pemkab Sumenep hingga kini masih belum menemukan fomulasinya penataan atau pemindaan PKL tersebut ke tempat yang tepat, setidaknya lokasinya nyaman seperti kawasan Taman Adipura, yang manusiawi, serta yang lebih penting mereka bisa menyambung hidup dan menafkahi keluarganya. Timbullah kemudian rencana Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan merencanakan relokasi bagi PKL Taman Adipura ke kawasan di Pasar Giling, tepatnya di Jalan KH Agus Salim Kota Sumenep. Tetapi, kendati tempat tersebut dinilai tepat, Pemkab Sumenep diharapkan tidak sekedar memindah begitu saja, tetapi harus dibarengi dengan sebuah regulasi yang mengikat kedua belah pihak. Harapannya, tentu keinginan menata kota dengan merelokasi para pedagang kaki lima ( PKL ) ke tempat yang baru, adalah sebuah kebijakan yang tepat dari pemerintah. Tidak saja demi kepentingan sebuah penghargaan kota yang bersih lalu mendapat predikat peraih Adipura, namun masyarakatnya juga sejahtera dengan mendapatkan kehidupan yang layak. (Pemerhati Sosial dan Pembangunan)


ALPI Sumenep saat melakukan long march ke kantor DPRD Sumenep

PARLEMEN | MEI 2016

41


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

42 PARLEMEN | MEI 2016

Parlemen mei 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you