Page 1

Edisi 3/ MARET 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

laporan utama

Membedah Empat Raperda

usul prakarsa DPRD

Ketua Komisi III, Dul Siam:

Fokus Infrastruktur Kepulauan di Periode Kedua PARLEMEN | MARET 2016

1


AUDIENSI: Pimpinan Komisi III saat menerima aspirasi masyarakat Desa Lombang terkait masalah tambak udang.


DAFTAR ISI

realita

REVIEW 2 Bukan sekedar kebutuhan tapi kewajiban

28

Berkaca pada perda tibum kota tangerang Kota atau kabupaten yang saat ini dikenal sukses menggerakkan aturan tentang ketertiban umum adalah Kota Tangerang. Kota yang baru lahir pada tahun 2000-an ini, selama ini menjadi daerah percontohan atau pilot project bagi beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Sumenep yang ‘’mengaji’’ ke Kota Tangerang.

Editorial 3 Suara Rakyat 4 Wawancara 12 FOKUS 14 RESPON 20 SOSOK 24 Kopral pun bisa berbuat hal besar dan bersejarah Dinamika 26 Realita 28 Suara Desa 32

LAPORAN UTAMA 6 Empat Raperda Usul Prakarsa dewan

Sudah tahun 2015 lalu, DPRD Sumenep bersikukuh mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) yang merupakan hak inisiatif Dewan. Tetapi baru awal tahun 2016 ini, empat Raperda usul Prakarsa Dewan itu dibahas dan dipastikan akan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

LEGISLATOR 21

Sistem perpolitikan di Indonesia yang mengalami perubahan secara dinamis menawarkan berbagai kemungkinan. Salahnya satunya munculnya Politisi Instans.

Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. Akhmad Subiyakto

Artikel 34

(Kasubag Humas)

Kolom 40 Meraba-raba Arah Pembangunan Sumenep

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep PARLEMEN | MARET 2016

1


REVIEW

Bukan Sekedar Kebutuhan Tapi Kewajiban

P

ada laporan utama Majalah Parlemen DPRD Sumenep, mengupas soal urgensi empat (4) usul prakarsa DPRD Sumenep yang telah selesai dibahas akan segera ditelorkan menjadi sebuah produk hukum di Kabupaten Sumenep. Keberadaannya tidak hanya sekedar kebutuhan tetapi justru malah menjadi kewajiban Perda tersebut terwujud demi kesejahteaan dan kemakmuran masyarakat. Baiknya kita ingatkan lagi, bahwa 4 (empat) Raperda usul prakarsa DPRD, yaitu tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Raperda tentang Kepelabuhanan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pengelolaan BUMDes, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dari pendapatan asli desa. Pembentukan BUMDes merupakan amanat peraturan perundang-undangan, yakni UU 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 87, PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 132 dan Permendes No 4 Tahun 2015 Tentang BUM Des. Pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep, dapat membentuk badan usaha dimaksud berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenp yang mengakomodasi pembentukan BUMDes, menjadi peluang bagi pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep, membentuk BUMDes untuk satu atau berbagai jenis pelayanan. Pemerintah dan masyarakat desa

2

PARLEMEN | MARET 2016

di Kabupaten Sumenep akan dapat mengelola sumber daya desa seperti sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya dimaksud, selain diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PA Des). Begitu pun dengan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau yang lebih kenal dengan CSR. CSR adalah salah satu kebijakan perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan kembali (give back) kepada masyarakat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan lahir karena tuntutan dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan,

meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum dan kesesuaian saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan tanpa tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya. Raperda tentang kepelabuhanan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkokoh ketahanan nasional. Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum. Terakhir tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip good governance. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini, ketiga unsur good governance (pemerintah, swasta, dan masyarakat) diharapkan bersamasama menentukan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah kesejahteraan sosial, sehingga tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dapat diupayakan meningkat secara maksimal. (*)


EDITORIAL

Mengorek Empat Raperda Lebih Dalam

M

ajalah Perlemen edisi bulan Maret ini, kami masih berkutat pada empat Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Sumenep. Alasannya, tentu kita akan menyajikan lebih detail lewat pandangan fraksi-fraksi dan mengapa Raperda tersebut diperjuangkan untuk segera terbit di awal tahun 2016 ini. Fraksi PDIP bersikukuh mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah ( Reperda ) yang merupakan hak inisiatif Dewan. Tetapi baru awal tahun 2016 ini, empat Raperda usul Prakarsa Dewan itu dibahas dan dipastikan akan menjadi Peraturan Daerah (

Perda ). Hal itu dikarenanak Perda sebelumnya sudah kadaluarsa serta tidak sejalan dengan undangundang diatasnya. BUMDes , bagi FPDIP dinilai sangat penting karena sesungguhnya, desa lah yang menjadi tanda apakah di sebuah kabupaten itu maju atau tidak. Jika desa tidak maju, maka kabupaten tidak berkembang, meski bupati misalnya, berkalikali mengatakan daerahnya maju. Apalagi slogan Bupati dan Wakil Bupati ‘’Membangun Desa dan Menata Kota’’. Sedangkan Fraksi PKB mencermati raperda kepelabuhanan. Menjadi sangat penting, karena perda sebelumnya sudah tidak berlaku. Karena kepelabuhanan harus memberi inovasi dan menisbatkan jiwa

enterpreunership agar masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pelabuhan ini. Raperda tentang Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PPP menilai dan mendang lebih dalam lagi bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diharapkan harus juga tuntas karena Perda tersebut dapat menuntaskan berbagai persoalan sosial yang selama ini terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep. Tapi berbeda dengan Fraksi Partai Demokrat yang mengapresiasi tanggapan Bupati Sumenep, KH A Busyro Karim yang meminta kepada Dewan juga soal Raperda penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Wira Usaha Sumekar ( WUS ) juga menjadi penting dibahas, diantara empar Raperda usul prakarsa Dewan. Mengenai Raperda Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Golkar berpendapat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Pembahasan dan alasan Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN ) terhadap empat Raperda usul prakarsa, lebih tajam menyoroti tentang Kepelabuhan. Karena manfaat pelabuhan yang lebih optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi laut yang memamfaatkan pelabuhan maupun masyarakat pengguna sarana / prasara fasilitas yang ada di dalam pelabuhan. Fraksi terakhir lebih mengorek tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Karena sesuai UU Dasar 1945, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (*) PARLEMEN | MARET 2016

3


SUARA RAKYAT Mau Naik, Pelayanan Juga Wajib Naik! Tarif air bagi pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumenep kabarnya mau naik. Mohon sosialisasi kenaikannya kapan dan berapa. Dan yang terpenting kenaikan harus diimbangi dengan pelayanan. Jangan sampai tarif naik, tapi pelayanan tetap banyak keluhan. (Arifin, salah seorang pelanggan PDAM Sumenep di Marengan Daya, Kecamatan Kota). Memang benar, tarif PDAM akan naik dan bahkan Peraturan Bupati tentang penyesuairan tarif PDAM itu sudah selesai. Namun, kami melakukan penangguhan dulu terhadap penerapan Perbup tersebut sambil melakukan sosialisasi terhadap pelanggan. PDAM juga terus melakukan pembenahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, apalagi ketika tarif dinaikkan. Dan yang terpenting kenaikan tersebut tidak sgnifikan bahkan masih jauh lebih murah di banding Kabupaten lainnya sebab kenaikan tersebut tidak sampai 20 persen dari tarif sebelumnya. (Direktur PDAM Sumenep, Sih Purwadianto).

Pasien Penuh, Keluarga Mengeluh

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Jumlah pasien beberapa minggu terakhir di Sumenep melonjak, bahkan sebagian pasien dan keluarganya yang dirujuk dari Puskesmas harus menempati luar ruang rawat inap. Fenomena pasien dan keluarganya yang tinggal di emperan rumah sakit tersebut sebenarnya bukan kali ini terjadi, tapi sudah sering bahkan menjadi rutinitas pada bulan-bulan tertentu.bKami berharap Pemerintah Daerah khususnya Managemen BLUD Dr Moh. Anwar Sumenep memperhatian masalah tersebut. Sebab, kondisi pasien penuh hingga dirawat di luar menjadi peristiwa rutin, apalagi hal tersebut mendapat banyak keluhan masyarakat. (Syukri, Warga Kecamatan Gapura). Memang sejak bulan Januari 2016 ada peningkatan jumlah kunjungan pasien, khususnya rawat inap dengan keluhan penyakit yang merata terutama demam berdarah. Namun demikian, kami tidak dapat menolak pasien yang dirujuk walaupun kondisi ruang sudah penuh. Perlu digaris bawahi bahwa RSUD tetap berupaya pelayanan dimaksimalkan. Meskipun dirawat di luar ruangan, pemberian fasilitas juga tidak dibedakan dengan yang ada di luar ruangan. (Direktur RSUD Dr Moh Anwar Sumenep, dr Fitril Akbar).

PNS Kepulauan Masih Saja Bolos

PNS bolos diwilayah Kepulauan memang keluhan lama, namun itu memang faktanya. Kami memohon dengan amat sangat terhadap pihak berwenang di Pemkab Sumenep, bahkan Bupati untuk memberi tindakan tegas terhadap abdi negara di Kepulauan yang bolos sebab sangat merugikan terhadap masyarakat apalagi mereka yang ditugaskan dibidang pelayanan. Sekian Terima kasih. Mohon diperhatikan!. (Abdurrahman asal Pulau Kangean) Memang sejauh ini, PNS tak disiplin di Kepulauan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian Pemkab. Pemkab telah melakukan beberapa upaya diluar tindakan tegas diantaranya dengan memberikan tambahan kesejahteraan bagi PNS di kepulauan, berupa tunjangan khusus. Itu dilakukan supaya PNS di kepulauan supaya lebih termotivasi dengan ditingkatkan kesejahteraannya. Pengawasan dan tindakan berupa sanksi juga sudah dilakukan. Bahkan, untuk di tahun 2015 ada beberapa PNS yang bertugas di Kepulauan yang mendapat sanksi dari Pemkab baik yang sifatnya ringan, sedang, bahkan berat. (Kepala Inspektorat Sumenep, M Idris)

4

PARLEMEN | MARET 2016


AGHALICEK

PARLEMEN | MARET 2016

5


LAPORAN UTAMA

6

PARLEMEN | MARET 2016


LAPORAN UTAMA

Membedah Empat Raperda Usul Prakarsa Dewan PARLEMEN | MARET 2016

7


LAPORAN UTAMA

Membedah Empat Raperda Usul Prakarsa DPRD

PARIPURNA penyampaikan pandangan umum fraksi di DPRD terhadap empat raperda usul prakarsa

S

udah tahun 2015 lalu, DPRD Sumenep bersikukuh mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah ( Reperda ) yang merupakan hak inisiatif Dewan. Tetapi baru awal tahun 2016 ini, empat Raperda usul Prakarsa Dewan itu dibahas dan dipastikan akan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ). Empar Reperda tersebut, yakni tentang Pedoman dan Tata Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Raperda Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Raperda tentang Kepelabuhan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lalu, Apa kata Fraksi-fraksi

8

PARLEMEN | MARET 2016

soal Raperda tersebut? Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung langkah DPRD Sumenep mengupayakan terbitnya empat Peraturan Daerah tersebut. Apalagi Perda sebelumnya sudah kadaluarsa serta tidak sejalan dengan undangundang diatasnya. Raperda tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sangat penting karena sesungguhnya, desa lah yang menjadi tanda apakah di sebuah kabupaten itu maju atau tidak. Jika desa tidak maju, maka kabupaten tidak berkembang, meski bupati misalnya, berkali-kali mengatakan daerahnya maju. Karena itu, desa harus dikawal dengan baik, apalagi mengingat slogan yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Sumenep ini adalah ‘’

Membangun Desa dan Menata Kota ’’. Sehingga usul prakarsa Dewan dirasa tepat dan sesuai dengan eksekutif yang menyemangati pembangunan dan berkembangnya pedasaan. Berikutnya, Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan, juga sangat penting agar perusahaan yang mungkin saja berdiri sebagai kelompok borjuasi, tidak memandang sebelah mata terhadap kaum buruh dan kelompok proletariat atau masyarakat bawah. ‘’ Karenanya, posisi kemitraan itu menjadi niscaya, sehingga pemerintah daerah harus peduli kepada rakyat yang sesungguhnya, dan tentu saja melindungi alam, lingkungan sekitar kita,’’ ujar Abrari M.Psi, Ketua Fraksi


LAPORAN UTAMA

JURU bicara Fraksi PDIP, Abrari saat menyampaikan pandangan fraksinya

PDIP. Ketiga, Raperda tentang Pelabuhan. Raperda ini juga tidak kalah penting diatur karena dermaga adalah muara pertama transaksi sebagaimana didedahkan sejarah. Karena itu, pelabuhan-pelabuhan yang terbangun di Sumenep harus memberi inovasi dan menisbatkan jiwa enterpreunership agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pelabuhan ini. Terakhir, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Raperda ini sejatinya manifestasi dari Pancasila terutama sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah bahwa dengan kesejahteraan itulah menjadi tujuan bersama dari setiap gerak upaya peningkatan segala bidang di Kabupaten Sumenep. Fraksi PKB mendukung dan mengapresiasi terbentuknya empat raperda tersebut. Empat Raperda tersebut sangat tepat karena di era otonomi daerah saat ini Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah diakui eksistensinya menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen. Bahkan, Peraturan Daerah menjadi bagian dari hirarki Peraturan

Perundang-Undangan. Perlu adanya peningkatan informasi dan sosialisasi baik secara langsung ataupun melalui media masa lainnya kepada masyarakat akan pentingnya beberapa Raperda yang menjadi prioritas pembahasannya. ‘’ Fraksi PKB berharap dengan terselesaikannya 4 (empat) Raperda ini beriringan dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap PAD,’’ kata H. Ruqi Abdillah, singkat. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga menilai sudah selayaknyanya empat Raperda usul prakarsa DPRD menjadi Perda. Khusunya Perda soal tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Apalagi Perda serupa sebelumnya sudah tidak sesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku. ‘’ Oleh karena itu dengan berubahnya regulasi tersebut dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin karena perubahan regulasi itu akan sangat menentukan terhadap nasib dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep,’’ papar H Zubaidi, Ketua Fraksi PPP. Usul Prakarsa tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sejatinya merupakan semangat dari pemerintah untuk terus

meningkatkan infrastruktur pedesaan mengamanahkan agar kita dapat mengelola dan mengembangkan potensi-potensi desa yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat desa. Terkait dengan Raperda tentang Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program kemitraan dan Bina Lingkungan, PPP berharap Perda ini segera terbentuk Hanya saja dalam penyelesaian Raperda menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga produk hukum menjadi berkwalitas dan kredibel. Raperda tentang Kepelabuhan, bahwa Raperda tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah ( PP ) 61 Tahun 2009. Diharapkan dengan raperda tersebut dapat dirasakan pemanfaatannya sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat, dan dapat pula mengentas atau mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat lingkungan sekitar Pelabuhan. ‘’ Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diharapkan dapat menuntaskan berbagai persoalan sosial yang selama ini terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep,’’ pungkas Zubaidi. Ditempat lain, Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa Raperda usul Prakarsa DPRD, sebagian besar adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Tujuan terpenting dari empat Raperda usul prakarsa tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep tanpa terkecuali. ‘’ Kami tidak mengenyampingkan saran Bupati Sumenep, juga menginginkan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada PT WUS, juga diselesaikan,’’ katanya. Namun, Raperda tentang penyertaan modal ke PT WUS, secara manajerial masih dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi dan pembenahan dari segala aspek baik dari sisi manajemen keuangan. Disamping perlunya dilakukan PARLEMEN | MARET 2016

9


LAPORAN UTAMA restrukturisasi organisasi keberadaan PT WUS mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan PAD. Fraksi Golongan Karya, menyampaikian bahwa 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, berharap bahwa dengan perangkat hukum tersebut, pemerintah dan masyarakat akan dapat mengelola sumber daya desa secara optimal dengan tujuan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa. Tentang Raperda, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Golkar berpendapat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. ‘’ Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa dibutuhkan ketegasan nyata dan komitmen dari semua pihak terhadap implementasi dan penegakannya atas Raperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan,’’ jelas

Ketua Fraksi Golkan, Drs Ec. Iwan Budiharto. Berikutnya, tentang Kepelabuhanan, Fraksi Partai Golkar sangat sependapat dan sepakat apabila penetapan Raperda tersebut tetap mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan perlunya dikonsultasikan secara lebih komperehensif ke kementerian terkait terhadap beberapa klausulklausul di dalam muatan materi Raperda tersebut. ‘’ Dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat memberikan dampak manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi laut dan memberikan nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,’’ sambung Iwan. Terhadap Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dapat dijelaskan bahwa maksud dari dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. ‘’ Selain itu, Perda ini juga mempunyai tujuan yang salah satunya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat,’’

pungkasnya. Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN ) menyebutkan secara garis besar, Raperda yang sedang dibahas di gedung tentang pedoman dan tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian desa dan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diayomi bersama. Raperda tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan perlu hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan di daerah. ‘’ Terkait dengan Raperda Kepelabuhan diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi laut yang memamfaatkan pelabuhan maupun masyarakat pengguna sarana / prasara fasilitas yang ada di dalam pelabuhan,’’ tegas Ketua Fraksi PAN H Iskandar. Sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, untuk mewujudkannya perlu adanya perencanaan pengaturan dan pelaksanaan yang memenuhi prinsip transparansi, demokratis, aspiratif, akuntabel, formal, efisien dan efektif. Yang terakhir, Fraksi Gerindera

WAKIL Bupati Ach. Fausi disambut Anggota DPRD ketika menghadiri rapat paripurna .

10 PARLEMEN | MARET 2016


LAPORAN UTAMA

SERIUS : Ketua Komisi I DArul Hasyim Fath berdiskusi dengan Sekretaris Komisi I Husainidi Adzim di pembahasan Raperda

mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia dalam rangka menghadirkan pelayanan dengan dukungan personil yang memiliki kemampuan, keahlian, dedikasi dan integritas tinggi serta berorientasi terhadap kepuasan pelanggan. Terakhir, soal Raperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Karena sesuai UU Dasar 1945, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. ‘’Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara,’’ pungkas politisi muda ini. (*)

Karenanya, posisi kemitraan itu menjadi niscaya, sehingga pemerintah daerah harus peduli kepada rakyat yang sesungguhnya, dan tentu saja melindungi alam, lingkungan sekitar kita.

berpendapat bahwa Raperda Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukannya lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa haruslah dikelola secara profesional dan mandiri. ‘’Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi agar dalam pengelolaannya bisa berjalan dengan hasil yang tepat guna,’’ kata Nurus Salam, Ketua Fraksi Gerindera. Tentang Raperda Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sertaProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan, definisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menutupi implikasi lingkungan yang berasal dari produk operasi dan fasilitas, menghilangkan limbah dan emisi, memaksimalkan efisiensi dan produktivitas sumber daya alam. ‘’Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaikbaiknya,’’ lanjut Nurus. Ketiga, soal Kepelabuhanan, tujuannya untuk menghadirkan sebuah layanan yang efisien, cepat, tepat dan aman dengan biaya terjangkau kepada para pengguna jasa layanan primer bagi pengelola pelabuhan. Mengingat pelayanan jasa kepelabuhanan ke depan akan diwarnai oleh kompetisi yang ketat seiring dengan bermunculannya para pelaku baru dalam bisnis kepelabuhanan. Dalam rangka menghadapi perubahan dan perkembangan bisnis kepelabuhanan tersebut, operator pelabuhan harus dapat

PARLEMEN | MARET 2016

11


WAWANCARA

Konsultasi Hingga Libatkan Publik Demi Produk Hukum Berkualitas

E

mpat rancangan peraturan daerah (rapeda) usul prakarsa legislatif tengah memasuki tahap pembahasan di DPRD Kabupaten Sumenep. Empat raperda tersebut meliputi pedoman dan tata cara pembentukan BUMDes, Raperda Kepelabuhan, Raperda tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan, dan kesejahteraan lanjut usia. Empat raperda usul prakarsa yang dibahas DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) itu

12 PARLEMEN | MARET 2016

diharapkan tidak hanya sekedar tuntas, namun raperda tersebut diharapkan menjadi produk hukum yang berkwalitas. Berbagai tahapan yang dilakukan DPRD dalam pembahasan termasuk melakukan konsulatasi dan study banding dalam menambah referensi bahkan melibatkan partisipasi publik supaya produk legislasi yang dihasilkan tidak seperti macan kertas. Berikut hasil wawancara Parlemen tentang pembahasan empat Raperda usul prakarsa Legislatif dengan Ketua DPRD Kabupaten

Sumenep, Kusuma.

Herman

Dali

Empat Raperda Usul Prakarsa di DPRD sudah mulai dibahas. Bagaimana pendapat anda? Yang jelas, pembahasan empat raperda usul prakarsa itu merupakan agenda legislasi pertama di tahun anggaran 2016. Kami sangat apresiatif dengan teman-teman Legislatif terutama Badan Pembentukan Daerah (BP2D) yang telah menformulasikan program legislasi daerah (Prolegda) 2016, bahkan empat raperda diantaranya sudah mulai dibahas.

Kami berharap pembahasan empat Raperda melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD tidak ada kendala. Semoga selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai implementasi dari fungsi legislatif yaitu membentuk perundang-undangan atau peraturan daerah. Perlu juga digaris bawahi, DPRD tidak membedakan Raperda usul Prakarsa atau Raperda inisiatif. Semua Raperda yang diprolegdakan sifatnya penting untuk merespon persoalan dan mendorong pembangunan Sumenep. Empat Raperda


WAWANCARA usul prakarsa yang dibahas DPRD merupakan Raperda sisa tahun sebelumnya, itupun keberadaannya sangat dibutuhkan. Apa Target DPRD Terhadap Empat Raperda? Sejak awal di forumforum saya katakan, bahkan target kami dalam mengimplementaskan fungsi Legislatif, tidak hanya sekedar bagaimana program legislasi daerah banyak yang terbahas. Tapi bagaimana Perda yang dihasilkan sebagai payung hukum benar-benar berkwalitas. Termasuk pada yang tidak empat Rapera usul Prakasa yang dibahas DPRD. Kami telah menekankan kepada Pansus supaya empat Raperda usul prakarsa tentang BUMDes, Kepelabuhan, Corporate Sosial Responcibility (CSR), dan kesejahteraan lanjut usia tidak hanya kejar tayang. Kalaupun waktu yang dialokasikan Badan Musyawarah (Bamus) dinilai tidak cukup, kenapa tidak dilakukan perpanjangan. Yang terpenting bagaimana pembahasan Raperda menghasilkan produk hukum yang berkwalitas. Upaya Yang dilakukan DPRD Supaya Raperda yang dibahas berkwalitas? Prinsipnya pembahasan Raperda tidak boleh menyimpang dari tahapan. Untuk Raperda usul prakarsa DPRD tentunya diawali dengan kajian akademik terlebih dahulu. Dan tentu, baik Komisi yang menjadi inisiator dan BP2D maupun Pansus melakukan konsultasi ke lembagalembaga terkait terutama dalam pembahasan, bahkan study banding ke beberapa daerah yang lebih dulu memiliki Raperda sama dengan yang akan dibahas.

Selain itu pula, DPRD juga melakukan audiensi ke pihak-pihak terkait termasuk eksekutif untuk meminta masukan dalam materi Raperda yang akan dibahas. Bahkan, dalam pembahasan Raperda DPRD juga memberi ruang kepada publik guna memberi masukan dan saran supaya produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkwalitas. Informasinya juga mendatangi sejumlah perusahaan, apa tujuannya? Betul. Tapi itu Panitia Khusus (Pansus) I yang membahas tentang CSR. DPRD, dalam hal ini Pansus I perlu menambah referensi dari perusahaan kaitannya dengan Raperda CSR misalnya kepada PT Garam dan Bank Jatim termasuk beberapa perusahaan lainnya yang beroperasi di Sumenep. Hasilnya memang banyak hal-hal atau informasi baru yang diperoleh DPRD tentang CSR. Namun, yang terpenting adalah bahwa selama ini CSR yang dikeluarkan perusahaan bagi lingkungan sekitarnya sebanarnya cukup besar hanya kurang dikelola dengan baik. Nah, Raperda ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan CSR sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan termasuk Perda. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda merupakan hak masyarakat,yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Tekhnisnya, seperti apa? Pada Prinsipnya, Raperda ySetiap pembahasan Raperda, DPRD selalu mensosialisasikan kepada publik melalui media baik

elektronik maupun cetak. Ini semata-mata supaya masyarakat tahun bahwa legislatif tengah menggarap Raperda tertentu, sehingga masyarakat diharapkan dapat memberi masukan, saran, bahkan kalau perlu kritikan demi menghasilkan Perda yang benar-benar berkwalitas. Bahkan, tidak hanya pada tingkat pembahasan saja, DPRD juga memberi ruang kepada publik mengusulkan Raperda. Seperti Perda CSR, itu sebenarnya tidak lepas dari usulan atau desakan masyarakat dalam hal ini mahasiswa. Jadi prinsipnya DPRD terbuka dan membuka ruang kepada publik untuk berpartisipasi dalam menjalankan fungsi legislasinya. (*)

Bagaimana Pelibatan Publik dalam Pembahasan Raperda? Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dalam UndangUndang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan terutama dalam pasal 53 secara jelas mengatur mengenai PARLEMEN | MARET 2016

13


FOKUS

Melindungi Alam, Memayungi Nelayan Setiap usaha penangkapan ikan di laut pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan daerah penangkapan, gerombolan ikan, dan keadaan potensinya untuk kemudian dilakukan operasi penangkapannya.

B

eberapa cara untuk mendapatkan kawasan ikan sebelum penangkapan dilakukan menggunakan alat bantu penangkap yang biasa disebut rumpin dan sinar lampu. Kedudukan rumpon dan sinar lampu untuk usaha penangkapan ikan di perairan Indonesia sangat penting ditinjau dari segala aspek baik ekologi, biologi, maupun ekonomi. Rumpon digunakan pada siang hari sedangkan lampu digunakan pada malam hari untuk mengumpulkan ikan pada titik/tempat laut tertentu sebelum operasi penangkapan dilakukan dengan alat penangkap ikan seperti jaring, dan sebagaina. Dilihat dari segi kemampuan usaha nelayan, jangkauan daerah laut serta jenis alat penangkapan yang digunakan oleh para nelayan Indonesia dapat dibedakan antara usaha nelayan kecil, menengah, dan besar. Dalam melakukan usaha penangkap ikan dari tiga kelompok

14 PARLEMEN | MARET 2016

nelayan tersebut digunakan sekitar 15 s/d 25 jenis alat penangkap ikan. Beberapa alat tangkap yang saat ini digunakan oleh nelayan, termasuk juga nelayan di Kabupaten Sumenep, diantaranya, Pukat Payang termasuk lampara, Pukat pantai, Pukat cincin, Lalu jaring, jaring insang hanyut, Jaring insang lingkar, Jaring klitik, Jaring trammel. Disamping itu, Jaring Angkat Bagan Perahu, Bagan Tancap, Bagan Rakit, Serok, Bondong dan banrong. Pancing Rawi tuna, Rawai hanyut selain, Rawai tetap, Huhate, Pancing tonda, Pancing tangan-hand. Namun persoalannya, semakin canggih alat pancing para nelayan, maka semakin banyak pulalah pelik pulalah persoalan lain. Diantaranya soal pelanggaran terhadap UU atau PP yang berkaitan dengan alat tangkap nelayan. Bahkan tidak jarang terjadi, nelayan dengan peralatan modern harus bentrok dengan nelayan tradisional.


KETUA Komisi II DPRD Sumenep A.F. Hari Ponto memberikan cinderamata kepada Pejebat Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Persoalan itulah yang kemudian mengilhami Komisi II DPRD Sumenep berkunsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Intinya, Dewan akan berkonsultasi dan koordinasi dan mengetahui secara langsung mekanisme SLO dan Ijin Tangkap ke Kemeterian Kelautan Jakarta. Hal-hal penting hasil dari pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep setelah menyampaikan beberapa pertanyaan mendapat penjabaran yang baik dan memperoleh penjelasan tentang sektor Kelautan dan Perikanan yang mandiri, kuat dan berbasis kepentingan Nasional. Komisi II bermaksud mengetahui Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perkarantinaan ikan,

“

Persoalan itulah yang kemudian mengilhami Komisi II DPRD Sumenep berkunsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PARLEMEN | MARET 2016

15


FOKUS FOKUS

SUASANA konsultasi dan Koordinasi Komisi II DPRD Sumenep dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta

16 PARLEMEN | MARET 2016

pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Disamping itu juga soal penataan ruang laut, konservasi serta keanikaragaman hayati laut, keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya, Daya saing produk kelautan dan perikanan. Juga mengenai langkah-langkah menjaga kedaulatan. Dapat diperoleh informasi, Ppenataan kebijakan menuju tata kelola yang baik (Good Governance) sesuai Permen KP. No. 56 Tahun 2014 ( diperpanjang dengan Permen KP No. 10 Tahun 2015 ), Permen KP No. 57 Tahun 2014 tentang pelarangan aleh muatan untuk keluar Negeri. Analisis evaluasi 1.132 kapal eks asing yang terindikasi melanggar 15 SIUP dan 279 SIPI/ SIKPI dicabut. Sedangkan revisi Permen KP No. 49 Tahun 2014 tentang usaha pembudidayaan ikan untuk membatasi pelabuhan singgah untuk kapal angkut ikan hidup berbendera

asing. Permen KP 28 Tahun 2015 tentang moratorium perizinan surve dan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Pembentukan satgas 115 Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Penenggelaman Kapal Implementasi dari Undangundang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan sebanyak 117 kapal, 114 kapal asing dan 4 kapal indonesia. Penanganan pelanggaran sebanyak 184 kasus ( 146 proses hukum 32 tindakan administratif serta 5 pemeriksaan pendahuluan dan 1 pengusiran. Persoalan yang muncul dalam melawan IUU Fishing, penanganan kasus HAM disamping juga soal keberlanjutan. Disamping juga menjaga sumber daya Lobster, Kepiting dan Rajungan sesuai Permen KP No. 1 Tahun 2015. Pembatasan dan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan untuk ukuran dan kondisi tertentu.


FOKUS

Dalam kunjungan dan konsultasi tersebut, menarik kesimpulan bahwa Distribusi Hasil Perikanan) menjelaskan bahwa alat – alat penangkapan ikan ada beberapa macam kelompok jenis alat penangkapan dan yang diperbolehkan oleh peraturan pemerintah. Juga tentang Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 GT (hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat 2)Sedangkan bagi kapal Pengangkut ikan dikatakan layak persyaratan Adminitrasi dan kelayakan. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT;

Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah; Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau Surat Pemberitahuan Ekspor Barang untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor, Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor. ( pasal 6 ayat 1 ) Kelayakan teknis Harapan dari Konsultasi dan Koordinasi Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep ke Kementerian Kelautan di Jakarta yang telah termaktub tersebut diatas, Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep akan melakukan pembahasan kembali bersama Dinas terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep. (*)

FOTO bersama Komisi II DPRD Sumenep dengan Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta

PARLEMEN | MARET 2016

17


Galleri

18 PARLEMEN | MARET 2016


Tampak dari kanan: Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma, Wabup Achmad Fauzi, Bupati A. Busyro Karim dan Tim Banggar DPR RI MH. Said Abdullah beserta anggota lainnya pada acara Pertemuan Tim Badan Anggaran DPR RI dengan Pimpinan SKPD dan DPRD Kabupaten Sumenep di Pendopo Sumenep PARLEMEN | MARET 2016

19


RESPON Dishub Apresiasi Raperda Kepelabuhanan

Optimalkan Perda BUMDES

D D

inas Perhubungan Sumenep menyatakan mendukung dengan digagasnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepalabuhanan oleh DPRD. Perda tersebut merupakan payung hukum dalam pengelolaan pelabuhan di Sumenep supaya pelayanannya lebih maksimal sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala Dishub Sumenep, Mohammad Fadilah mengatakan, Sumenep memiliki ratusan Pulau yang disertai dengan armada atau pelabuhan. Namun, sejauh ini, keberadaan pelabuhan tersebut tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap PAD terbukti setiap tahunnya terbilang minim. ”Pada tahun 2014 PAD dari sektor pelabuhan sekitar Rp. 300 juta. Angka tersebut sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah pelabuhan yang ada. Untuk itu, kami sangat mendukung dengan Perda Kepelabuhan tersebut,” kata Fadilah. Diakuinya, sejauh ini, Raperda Kepelabuhanan masih belum final sebab masih belum disahkan. Namun, Dishub akan mempelajari item atau materi yang akan diatur dalam Raperda yang dirancang DPRD supaya aplikasi di lapangan lebih baik. ”Kami selaku Instansi Tekhnis yang akan menerapkan Perda tersebut tentunya perlu mempelajari item-item yang akan diatur,” pungkasnya. (*)

20 PARLEMEN | MARET 2016

irektur Bengkel Desa, Moh. Latif meminta DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tekhnis di Pemkab Sumenep dapat mengawal impelemtasi Perda tentang tata cara dan pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des), setelah disahkan. Pihaknya hawatir Perda tersebut hanya menjadi macan kertas yang tidak ada gunanya jika tidak mendapat pengawalan dalam tetaran praktisnya. Latif menilai, Perda BUMDes dinilai penting sebagai pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa, apalagi Pemerintah Pusat menggelontorkan banyak bantuan untuk pembangunan di Desa. ”Saya menyambut posotif, namun yang terpenting kedepan Perda ini (Perda BUMDes, red) tidak hanya sekedar terbentuk, tapi bagaimana impelentasinya. Setelah Perda ini, kami banyak berharap akan terbentuk banyak BUMDes,” kata Almnus Universitas Gajah Mada Jogjakarta ini. BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa. Kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. (*)

Harap CSR Lebih Terarah Dengan Perda CSR

P

rogram CSR (corporate social responsibility) sejumlah perusahaan di Kabupaten Sumenep sejauh ini belum berjalan maksimal. Sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten ujung Timur Pulau Madura ini terkesan asal-asalan merealisasikan CSR-nya, bahkan tanpa dikordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten setempat. ”Kalaupun dilibatkan dalam CSR, Pemerintah Kabupaten selama ini hanya diposisikan tidak lebih sebagai saksi saja sebab hanya dilibatkan pada kegiatan ceremonialnya saja berupa penyerahan secara simbolis tanpa dirembuk dulu programnya apa. Danapun yang dikucurkan tidak jelas termasuk peruntukannya,” ungkap Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumenep, Syamsul Ma’arif. Samsul juga menilai Keberadaan Forum CSR yang dibentuk di Pemkab Sumenep sejak setahun lalu belum mampu mendongkrak kegiatan CSR perusahaan. Akibatnya, program CS itu tidak jarang tumpang tindih dengan program yang dicanangkan Pemkab Sumenep sendiri, bahkan realisasi CSR itu kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihaknya berharap Raperda tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan yang dibahas DPRD segera terbentuk. Dengan Perda tersebut diharapkan peengelolaan CSR yang dikucurkan sejumlah perusahaan akan lebih maksimal dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ”Potensi CSR di Kabupaten Sumenep cukup besar. Minimal dengan adanya Perda tersebut SCR dapat mengakomudir kebutuhan masyarakat yang tak tersentuh di APBD,” ujarnya Mantan Anggota DPRD Sumenep ini. (*)


LEGISLATOR

Fokus Infrastruktur Kepulauan di Periode Kedua

F

okus Infrastruktur Kepulauan di Priode Dulsiam Zamzam Mubarok adalah salah satu dari Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Daerah Pemilihan 7 Kepulauan meliputi Arjasa, Kangayan, dan Sapeken. Ia terpilih kembali menjadi Anggota Legislatif di Sumenep melalui Pemilihan Umum (Pileg) 2014 untuk priode 2014-2019. Kali ini merupakan priode kedua Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini masuk di Gedung Parlement. Pada priode sebelumnya di 20092014, Dulsiam tercatat sebagai Anggota Komisi IV (dulu Komisi D) membidangi masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPC PKB Sumenep ini juga dipercaya oleh partainya

menjadi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) selama lima tahun, bahkan juga masuk pada jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD. Di priode 2014-2019 ini, Legislator Kelahiran Sepangkur, Kecamatan Sapeken ini dipercaya menjadi Wakil Ketua FKB. Di alat kelengkapan Dewan, Ia dipercaya menjadi Ketua Komisi III, membidangi masalah infrastruktur dan pembangunan. Disamping itu, Ia juga masuk pada jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Di Gedung Parlemen, Dulsiam tercatat sebagai Legislator yang vokal dan kritis terhadap sejumlah persoalan berkaitan dengan masyarakat Sumenep. Keberadaannya di Parlemen mewarnai setiap

perdebatan di forum-forum dewan baik dalam internal DPRD maupun rapat bersama Eksekutif. Suaranya terdengar lantang ketika melihat beberapa persoalan atau kebijakan yang kurang berpihak terhadap masyarakat. Bahkan, ketika pembahasan anggaran, Ia dikenal sebagai salah seorang Anggota yang paling jeli terhadap rancangan anggaran yang diusulkan legislatif. Bahkan, Ia tidak segan-segan mengusulkan pemangkasan anggaran apabila dianggap tidak rasional. Di Dunia Politik, suami dari Hj. Nurjannah, S.Pd ini memulai karir politiknya dari bawah. Ia bukanlah tipe Politisi instans yang tiba-tiba mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan pada Pemilu Legislatif tanpa melalui perjalanan politik panjang dan pengabdian kepada partai. PARLEMEN | MARET 2016

21


LEGISLATOR Dulsiam terjun ke Dunia Politik sejak masa transisi orde baru ke era reformasi, sekitar tahun 1997. Ia mengawali karir Politiknya dari tingkat Kecamatan di Kepengurusan anak Anak Cabang. Bahkan Lulusan IAII Ibrohimi Sukorejo Situbondo ini ikut membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khususnya di Kecamatan Kepulauan Sapeken. Ia merupakan perintis sebab ikut membangun lahirnya Partai berlambang dunia dikeliling sembilan bintang itu khususnya di Kecamatan Sapeken. Bersama rekan-rekannya di Pulau, Ia berjuang membangun PKB. Di Partai Pimpinan Muhaimim Iskandar itu, Dulsiam tercatat sebagai Sekretaris DPAC (1997), Ketua Tanfidz DPAC PKB Sapeken dua priode hingga tahun 2002. Dan kini, Legislator yang mengidolakan sosok Mantan Presiden RI ke IV, KH. Abdurahman Wahid (Gusdur) ini juga dipercaya menjadi Wakil Ketua DPC PKB Sumenep sejak 2012 hingga sekarang. Tekan Disparitas Daratan dan Kepulauan Sebagai sosok yang lahir dan dibesarkan di Pulau, Dulsiam tahu persis mengenai kehidupan masyarakat Kepulauan yang serba keterbatas. Mulai soal transportasi, infrastruktur, tenaga penerangan, ketersediaan air bersih, hingga tidak memadahinya sarana pendidikan dan informasi terekam baik pada sosok legislator asal Sapeken ini. Keluhan umum masyarakat kepulauan itu, diakuinya sampai saat ini, masih belum teramini. Menurutnya, kondisi geografis wilayah Kepulauan yang terpisah dengan laut membuat kehidupannya sangat tergantung pada kondisi alam. Distribusi sembako dari daratan yang tidak lancar karena cuaca buruk hingga menyebabkan melambungnya harga kebutuhan, krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) karena distribusinya tersendat. Dan terlantarnya penumpang kepulauan di pelabuhan karena kapal tidak berlayar, dan masalah sosial lainnya selalu menjadi cerita kelam warga Kepulauan. Masyarakat Kepuluan masih sangat jauh tertinggal dibanding daratan. Tidak hanya soal Ekonomi, kondisi infrastruktur, Sosial, hingga Sumber Daya Manusia (SDM)-nya amat jauh dari yang diharapkan. ”Persoalan

22 PARLEMEN | MARET 2016

Kepulauan cukup kompleks, tidak sesederhana yang dibayangkan. Ketimpangan Pembangunan di Kepulauan dibanding daratan merupakan fakta yang sampai saat ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah, red) Pemerintah,” ungkap pria kelahiran Sumenep 1975 ini. Di sisi lain, potensi sumber Daya Alam (SDA) wilayah Kepulauan sangat luar biasa. Tidak hanya dari sektor perikanan, namun pertanian, kehutanan, pariwisata, hingga minyak dan gas bumi (migas)-nya cukup prospektif dalam mendongkrak ekonomi masyarakat. Namun, potensi tersebut tidak digarap secara optimal, sehingga kurang memberi dampak positif dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Faktornya, terang Dulsiam, terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) Kepulauan sendiri. ”Disamping itu, kebijakan Pemerintah yang kurang mendukung, bahkan terkesan tidak

Karena amanah sudah tertimpa di pundak, saya siap menjalankannya sepenuh hati

peduli terhadap potensi yang dimiliki Kepulauan,” terangnya. Potensi pertanian juga kurang dilirik oleh Pemerintah Daerah. Selama ini, Kepulauan hanya dipandang sebagai wilayah yang hanya memiliki potensi dibidang kelautannya, padahal dibidang agrarisnya juga potensi. Tidak sedikit, Pulau-Pulau di Kecamatan Sapeken, Arjasa, Kangayan dan Kecamatan Kepulauan lainnya yang justru tanahnya cocok untuk lahan pertanian. Di Sapeken misalnya, Desa Sabuntan dan Saur Saebus adalah sebagian Pulau yang pertaniannya potensial untuk dikembangkan. Dua Desa itu, menjadi penyuplay beras ke Pulau-Pulau lainnya di Kecamatan Sapeken. Namun, potensi pertanian di Pulau tersebut kurang diperhatikan, sehingga kurang tersentuh program Pemerintah yang dapat mendukung terhadap hasil pertanian. ”Kalau pertaniannya ditopang dengan sistem irigasi yang bagus, misalnya dibangun embung air atau bor. Saya yakin produksinya akan semakin melimpah, namun faktanya Pemerintah cenderung fokus di daratan dalam hal program pertaniannya,” tandasnya. Persoalan-persoalan tersebut merupakan segelintir permasalahan yang ada di Kepulauan. Banyak problem yang menjadi harapan warga Kepulauan untuk diperjuangkan di kursi Legislatif. Selama ini, dirinya mengaku banyak melakukan berbagai upaya demi memperjuangkan masyarakat kepulauan bersama anggota dewan lainnya khususnya dari dapil yang sama. Di Legislatif, Dulsiam berkomitmen untuk menekan disparitas antara daratan dan Kepulauan. Pihaknya akan berjuang ketimpangan antara daratan dan Kepulauan dapat diminimalisir. ”Kesan bahwa Warga Kepulauan seakan dianatirikan menjadi komitmen saya di DPRD, bahkan kami akan meyakinkan warga Pulau bahwa tidak


LEGISLATOR ada ketimpangan antara mereka dengan warga di daratan,” ujarnya. Salah satu wujud Komitmennya menekan Disparitas antara daratan dan Kepulauan adalah pengawalan dari sisi anggaran. Di Badan Anggaran DPRD, pihaknya bersama rekannya di Legislatif mengawal komposisi anggaran yang proporsional antara daratan dan Kepulauan yaitu 60 persen daratan dan 40 persen kepulauan. Anggaran yang proporsional itu menjadi tolok ukur pembangunan Kepulauan dan Daratan sudah seimbang dan berkadilan. ”Tidak berlebihan saya pikir, bahwa saat ini adalah era kebangkitan Kepulauan. Perhatian Pemerintah terhadap kepulauan sudah menunjukkan progress yang baik,” tandas Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sukorejo Situbondo ini. Fokus Kawal Infrastruktur di Priode Ke Dua Dulsiam mengaku harapan dan amanat masyarakat Kepulauan masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Semakin banyak diperjuangkan harapan rakyat diakuinya, semakin banyak pula yang perlu diperhatikan. Waktu lima tahun atau satu kali priode bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan sejumlah problem di Kepulauan. Prioritas yang perlu terus diperjuangkan bagi Wakil Rakyat khususnya asal Kepulauan yaitu

pada persoalan infrastruktur berupa jalan dan dermaga. Dua hal tersebut masih jauh dari harapan masyarakat Pulau, sehingga menghambat akses warga kepulauan termasuk terhadap mobilitas perekonomian masyarakat. ”Selain jalan tentu pembangunan dermaga sangat perlu mendapat perhatian mengingat wilayahnya yang terdiri dari Pulau-Pulau. Sementara saat ini, tidak semua Pulau yang memiliki dermaga,” ujarnya. Di Priode kedua ini, Dulsiam duduk di Komisi III, bahkan di Komisi yang mengurusi masalah infrastruktur dan pembangunan itu menduduki posisi strategis sebagao Ketua Komisi. Ia menyatakan akan memanfaatkan semaksimal mungkin Komisinya untuk mengawal masalah infrastruktur dan pembangunan di Kabupaten Sumenep secara umum dan terlebih wilayah Kepulauan. Melalui fungsi budgeting atau anggaran, Dulsiam mengakui akan mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi konterpatnya memerhatikan sejumlah wilayah yang kurang tersentuh pembangunan seperti di Kepulauan. ”Tentu dalam hal ini, kami selalu duduk bersama eksekutif untuk membahas programnya mulai soal perencanaan, anggaran, pelaksanaan, bahkan mengevaluasi,” ujarnya. Selama di Komisi III, Dulsiam bersama rekan-rekannya di Komisi kerap kali turun jalan meninjau

pelaksanaan proyek. Kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya merupakan bagian dari fungsi control atau pengawasan yang melekat pada Dewan. Pikanya tidak ingin, pekerjaan proyek seperti jalan dan jembatan oleh rekanan dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dulsiam mencontohkan, pada pelaksanaan proyek jalan senilai Rp. 20 Miliar di empat lokasi yakni Batuan, Jl Trunojoyo Kota, BatangBatang, dan Saronggi juga tidak luput dari atensi Komisinya. Komisi III dengan melibatkan Dinas PU Bina Marga telah turun ke lokasi melakukan pengecekan langsung terhap hasil pekerjaan proyek. Hasilnya, memang terdapat beberapa kerusakan jalan yang baru dibangun, sehingga pihaknya menekan Dinas PU Bina Marga guna meminta pertanggung jawaban pemeliharaan oleh rekanan pelaksana. Bahkan, Dulsiam melalui Komisinya juga melakukan uji lab terhadap kwalitas aspal guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. ”Itu bagian dari upaya kami untuk memastikan proyek yang dibiayai APBD berjalan sesuai ketentuan. Dan tentunya, kami juga ingin membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat atau LSM mengadukan mengenai proyek yang diduga menyimpang,” pungkasnya.(*)

Identitas :

Nama Lengkap : H. Dul Siam Zamzam Mubarok, S.ag, M.Pd Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 15 Mei 1975 Alamat : Desa Sepankur Besar, Kecamatan Sapeken, Sumenep Istri : Hj. Nurjannah, S.pd Anak : Moh. Afiq Haidar Siam, Nur Dyana Cholidah Siam, Moh. Roid Aqil Siam

Pengalaman Organisasi : PMII IAII Sukorejo Situbondo Sekretaris PAC NU Sapeken Ketua PAC NU Sapeken Sekretaris DPAC PKB Sapeken Ketua Tanfidz DPAC PKB Sapeken Wakil Ketua DPC PKB Sumenep

Pekerjaan :

(1993 - 1996) (1990 - 1997) (1997 - 2002) (1997 - 2002) (2002 - 2012) (2012 - Sekarang)

Pengusaha Budi Daya Keramba Ikan Dosen IAII Ibrohimi Sukorejo Situbondo Kepala Sekolah MTs Nurul Islam Sapeken Dosen STKIP Nurul Islam Anggota DPRD Kabupaten Sumenep

Riwayat Pendidikan : SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Strata Dua (S2)

: SDN II Sabuntan Sapeken : MTs Al-Hidayah Arjasa Kangean : MA Ibrohimi Sukorejo Situbondo : IAII Sukorejo Situbondo : Universitas Kanjuruhan Malang

(1986) (1989) (1992) (1997) (2003)

(2006 – Sekarang) (1999 - 2001) (2000 - 2009) (2003 - Sekarang) (2009 - 2014) PARLEMEN | MARET 2016

23


SOSOK

Kopral-pun Bisa Berbuat Hal Besar dan Bersejarah

J

angan pernah bangga jadi Jenderal, sebelum bikin sejarah. Dan tidak perlu nunggu jadi Jenderal untuk bikin sejarah. Tunjukkan kalau Kopral-pun bisa bikin sejarah�. Begitu yang diungkapkan Mohammad Fairusi, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Sumenep priode 20162021 soal prinsip hidupnya. Seseorang umumnya memandang harus memiliki jabatan terlebih dahulu atau menjadi Pimpinan untuk melakukan terobosan dan berbuat hal besar dan dapat dikenang. Padahal, jabatan

24 PARLEMEN | MARET 2016

bukanlah syarat untuk berbuat banyak hal dan memberi kontribusi besar terhadap masyarakat. Bahkan jabatan tidaklah menjadi jaminan bahwa seseorang dapat melakukan hal besar dan bersejarah. �Bukankah kita banyak melihat bahwa banyak atasan yang menjadi Pimpinan di sebuah Instansi, tapi kerjanya menoton. Tidak bisa melakukan terobosan yang sifatnya inovatif sehingga upaya yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat luas dapat menjadi contoh untuk masa berikutnya,�

ungkap Alumnus Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Malang ini. Menurut Fairus, TIDAK perlu posisi untuk melakukan aksi. Yang terpenting ada keinginan kuat disertai komitmen dan ide-ide cemerlang untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat. Jabatan bukanlah alasan dan menjadi penghalang untuk melakukan hal positif yang bermanfaat bagi masyarakat. �Aksi bukanlah posisi. Seorang tukang kebun-pun di Sekolah


Aksi bukanlah posisi, Seorang tukang kebun pun di sekolah bisa membuat sejarah.

bisa membuat sejarah. Sepanjang Ia memiliki keinginan, semangat, komitmen, dan diserta ide-ide cerdas untuk melakukan hal yang tidak biasa,” ujarnya. Fairus bertekad untuk berbuat hal yang besar dan dikenang oleh banyak orang khususnya untuk pendidikan di Kabupaten Sumenep. Statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan staf di Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan tidaklah menjadi penghang baginya untuk melakukan berbagai terobosan dalam memajukan pendidikan. Melalui organisasi yang digelutinya, PNS kelahiran Sumenep 8 November 1974 ini telah melakukan banyak untuk menjadi bagian sebagai seseorang yang berkontribusi terhadap pendidikan di daerahnya. ”Saya pernah mendirikan pernah mendirikan Merah Putih Comunity 2008 sebuah organisasi kemasyarakat yang bergerak dibidang pendidikan dan menjadi kepengurusan Asosiasi

Ketua IGI Sumenep

Mohammad Fairusi Bidang Konseling Indonesia (ABKIN) Sumenep,” tuturnya. Bahkan, saat ini, PNS yang pernah mengabdikan diri di SMP Negeri Nonggunong ini dipercaya menjadi Ketua IGI Kabupaten Sumenep. Selain untuk membedayakan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan, melalui organisasi yang bergerak di bidang pendidikan itu dirinya memiliki obsesi untuk memajukan pendidikan di Sumenep. Fairus memiliki mimpi untuk menjadi Kabupaten Sumenep sebagai kiblatnya pendidikan terutama di Madura. Hal tersebut perlu dicapai dengan meningkatkan prestasi baik guru maupun anak didik. ”Kedepan

perlu ditingkatkan prestasi anak didik maupun tenaga didik,” ujarnya. Saat ini, Fairus melalui IGI gencar mengkampanyekan gerakan 1000 Sekolah menulis. Gerekan 1000 Sekolah menulis merupakan iktiyarnya supaya tumbuh budaya menulis di Kabupaten Sumenep khususnya pada kalangan pelajar dan guru sebab saat ini budaya menulis kian redup. ”Gerakan 1000 Sekolah menulis bisa dikatakan gerakan moral bagaimana IGI menggugah siswa dan guru untuk belajar menulis. Sekaligus melakukan penelitian dan riset terkait dengan masalah pendidikan,” ujarnya.(*) PARLEMEN | MARET 2016

25


DINAMIKA Legislatif-Eksekutif Bersinergi Bangun Sumenep

D

PRD Kabupaten S u m e n e p membangun sinergi dengan eksekutif di Pemkab Sumenep sebagai elemen penting dalam pembangunan. Hal tersebut ditunjukkan dalam beberapa kegiatan di DPRD yang melibatkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab. Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma mengungkapkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif perlu dilakukan demi pembangunan Bumi Sumekar. Pihaknya ingin Pembangunan di daerahnya sesuai harapan masyarakat di seluruh Sumenep baik di daerah daratan maupun masyarakat di wilayah kepulauan. Menurut Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan langkah baik guna menyongsong pembangunan Sumenep ke depan. Hal itu juga akan menjadi awal kemajuan dari berbagai aspek di Bumi Sumekar. ”Kami di DPRD Sumenep membangun sinergi untuk pembangunan dan kemajuan Sumenep. Untuk selanjutnya, antara kami di dewan dan temanteman eksekutif bisa bersamasama memperbaiki kinerja,” ujarnya kepada Parlemen. Dicontohkannya, DPRD telah mengkordinasikan gagasan legislatif tentang pokok-pokok pikiran DPRD melalui rapat bersama eksekutif. Hal tersebut dinilai penting sebagai langkah pembangunan Sumenep baik di bidang infrastruktur dan lain sebagainya. ”Pada prinsipnya, antara legislatif dan eksekutif akan terus bersinergi untuk pembangunan dan kemjuan Sumenep. Ada banyak hal yang harus dikerjakan

26 PARLEMEN | MARET 2016

dan dipikirkan bersama di Kabupaten ini dan itu sudah ditunggu oleh masyarakat Sumenep,” tegasnya. Senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Sumenep, Hadi Soetarto. Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu berkoordinasi banyak hal mengenai program pembangunan di Sumenep dengan beberapa pihak termasuk DPRD. Kordinasi tersebut sebagai wujud sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif dalam mewujudkan cita-cita yang sama yaitu pembangunan Sumenep yang lebih baik. Di tahun anggaran 2016, banyak agenda yang memang akan dilakukan di pemerintah kabupaten Sumenep. Sehingga, antara peran eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan untuk pembangunan melalui program-program yang direncanakan antara eksekutif dan legislatif. “Kami menjalin komunikasi dan koordinasi, karena pada tahun 2016 ini, ada banyak hal yang harus dikerjakan dan dibahas antara eksekutif dan legislatif. Diantaranya, LKPj bupati, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017, APBD Perubahan (APBD-P) 2016, dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumenep,” jelasnya. (*)

Komisi I Panggil BPN Soal Lahan Pasar Hewan

K

omisi I DPRD Sumenep akan memanggil B a d a n Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mempertegas legalitas tanah yang dijadikan lokasi pasar hewan terpadu di Desa Pakandangan Sangrah, Kecamatan Bluto. Hal itu menyusul adanya pengaduan masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan menyatakan tidak menerima ganti rugi pembebasan tanah. Untuk diingat sebelumnya, salah seorang warga yang mengklaim pemilik lahan melalui kuasa hukumnya berkirim surat ke DPRD mengenai ganti rugi dan kronologis pengadaan lahan untuk Pasar Hewan di Pakandangan. Mereka mengaku sampai saat ini masih belum pernah menerima uang pembebasan lahan dari Pemkab Sumenep melalui Dinas Peternakan (Disnak). ”Kami ingin memastikan bahwa lahan yang dibangun untuk pasar hewan di Pakandangan Sangra sah dan disertai dokumen sebagai bukti kuat adalah milik Pemkab melalui proses pembebasan lahan yang sesuai dengan aturan,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Sumenep, Husaini Adzim. Menurut Husaini, Komisi I telah mengirimkan surat undangan ke BPN Sumenep guna mengkalrifikasi persoalan sengketa lahan pasar hewan terpadu tersebut. Selain untuk memastikan legalitas kepemilikan lahan yang dibangun pasar tersebut,

Komisi I ingin mengetahui akar permasalahannya munculnya klaim dari warga terhadap lahan tersebut. Bahkan, Komisi I ingin mencari solusi sebagai jalan keluar atas munculnya klaim dari warga supaya persoalan yang berpotensi pada sengketa itu tidak semakin berlarut-larut. ”Hal-hal yang rawa disengketakan seperti ini perlu diatasi dengan cepat, makanya dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan pihak BPN Sumenep. Tujuannya, mengkroscek somasi yang dilayangkan kuasa hukum salah satu warga yang mengaku mempunyai hak keperdataan atas lahan yang dibangun aset negara, yaitu pasar ternak terpadu,” tegasnya. Selain itu, tujuannya mendatangkan BPN ke Komisi I adalah juga untuk mengkroscek dan memastikan siapa di antara warga yang memiliki hak keperdataan atas lahan itu. Sebab sejauh ini, ada beberapa pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan itu. ”Setelah BPN selesai, kami juga berencana akan memanggil pihak lainnya yang berkompeten soal lahan dan pasar hewan tersebut.(*)


DINAMIKA DAK Molor, Disdik Ditegor

R

ealisasi program bantuan dana anggaran khusus (DAK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2015 molor. Hingga memasuki tri wulan ketiga di tahun anggaran 2016, proyek fisik DAK di sejumlah lokasi tidak selesai, padahal semua proyek dan program bantuan tahun anggaran 2015 selesai pada akhir Desember lalu. Anggaran DAK yang baru direalisasikan sebesar Rp 4,9 miliar. Sebagian besar dana tersebut diperuntukkan pembangunan fisik berupa rehab sekolah, pembangunan ruang kelas baru, dan

pembanan perpusatakaan di sejumlah sekolah nauangan Disdik Sumemep. Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Jubriyanto mengaku sangat menyesalkan atas belum kelarnya pelaksanaan proyek DAK tahun anggaran 2015. Berdasarkan informasi dan laporan yang diterimanya, tidak semua anggaran tahun 2015 terserap di tahun anggaran yang sama. Alhasil, terpaksa direalisasikan pada tahun selanjutnya. Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan tidak mengetahui secara pasti penyebab molornya pelaksanaan DAK Tahun anggaran 2015. ”Kami tidak mengataui detil kendalanya itu apa, namun pastinya semua pekerjaan proyek mestinya maksimal diselesaikan pada akhir tahun anggaran,” ungkap Jubri kepada Parlemen. Menurut DPRD asal

Daerah Pemilihan II Sumenep ini, molornya realisasi DAK diduga akibat kurang matangnya perencanaan yang dilakukan oleh Disdik. Sehingga, pencairan dana tersebut mengalami keterlambatan hingga berimbas pada proses pelaksanaan kegiatan juga molor dari jadwal yang direncanakan. ”Kami harap ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sehingga di tahun selanjutnya tidak terulang kembali,” tegasnya. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Disdik Sumenep Mohammad Iksan membenarkan jika pelaksanaan proyel yang dialokasikan melalui DAK Tahun Anggaran 2015 molor. Keterlambatan tersebut bukan karena ketidaksiapan Disdik dalam menyusun perencaan DAK, melainkan karena anggaran yang dikucurkan Pusat itu tertunda. Namun demikian, lanjut

DPRD Sesalkan Molornya Pembangunan Pasar

M

o l o r n y a penyelesaian Pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep di lokasi kebakaran tahun 2007 mendapat perhatian Dewan. Legislator di DPRD Sumenep menyesalkan atas pembangunan Pasar Anom sebab hingga saat ini masih belum kelar, pembangunan proyek yang dilakukan dengan sistem investasi itu ditarget selesai akhir Desember 2015 lalu. ”Kita dan publik semua tahun bahwa Pasar tersebut ditarget akhir Desember 2015, namun faktanya masih jauh dari yang ditargetkan. Hingga

saat ini, masih belum kelar dan masih sekitar 76 persen,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari. Juhari menengarai belum selesainya pembangunan pasar disinyalir karena lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah terkesan tidak tegas terhadap investor pembangunan yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan komitmen. ”Mestinya itu dihentikan saja karena sudah jelas tidak sesuai target awal,” katanya.Juhari mengakui pembangunan pasar yang dilakukan dengan sistem

investasi kepada Investor itu tidak menggunakan dana APBD. Namun, hal tersebut hendaknya jangan dijadikan alasan bagi Pemkab untuk membiarkan pembangunan pasar anom itu terus berlarut. Keluhan pedagang dan masyarakat Sumenep mengenai kesemrawutan pasar Anom sudah berlangsung lama. Bahkan, pedagang korban kebakaran tahun 2007

Kepala Seksi Sarana Disdik Sumenep ini saat ini anggaran sebesar Rp 4,9 miliar sudah bisa dicairkan. Bahkan, sekolah yang mendapatkan bantuan melalui dana DAK pekerjaannya mulai dilakukan. ”Kami mengimbau agar pekerjaan tersebut disesuaikan dengan juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” tandasnya. Disdik akan melakukan monitoring ke lapangan untuk melaku memantau secara langsung pelaksanaan proyek yang dialokasikan di DAK Tahun anggaran 2015. Pihaknya tidak ingin bantuan yang dikucurkan melalui APBN ke daerah untuk kemajuan pendidikan itu disalahgunakan. ”Kami ingin menekankan supaya program DAK dalam pelaksanaannya itu sesuai dengan petunjuk tekhnis (juknis) yang sudah ditentukan,” pungkas Iksan. (*)  sudah bertahun-tahun menantikan penyelesaian pembangunan Pasar Anom Baru tersebut. ”Meskipun pembangunan ini tidak memakai APBD, namun harus cepat selesai. Kasihan para pedagang sudah 10 tahun menderita. Jadi ke depan harus diseriusi,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Didik Untung Samsidi mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap pelaksanaan pembangunan Pasar Anom Baru tersebut. Pembangunan Pasar terutama pedagang sudah lama menantikan selesainya pasar tersebut. (*) PARLEMEN | MARET 2016

27


REALITA

Berkaca Pada Perda Tibum Kota Tangerang Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum antara lain. Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

K

ota atau kabupaten yang saat ini dikenal sukses menggerakkan aturan tentang ketertiban umum adalah Kota Tangerang. Kota yang baru lahir pada tahun 2000-an ini, selama ini menjadi daerah percontohan atau pilot project bagi beberapa kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Sumenep yang ‘’mengaji’’ ke Kota Tangerang. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, Kota Tangerang sukses menata kota dan lingkungan terhadap berbagai

28 PARLEMEN | MARET 2016

persoalan, mulai dari penertiban pedagang kaki lima, hingga persaolan minuman beralkohol ( mihol ) termasuk juga tentang tata kota dan perijininan. DPRD Sumenep melihat dan menilai Perda yang dijalankan oleh Pemkot Tangeran sukses. Sehingga kemudian memantik pemikiran bagi Badan Legislasi DPRD Sumenep melakukan koordinasi dan koordinasi dengan Pemkot Tangerang, untuk kebutuhan Perda tentang Ketertiban Umum No 03 tahun 2002 yang mesti dan seharusnya dibentuk Perda baru sesuai kebutuhan saat ini.


REALITA Berbagai masukan yang didapat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kajian/evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Sumenep yaitu Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Jika dilihat dari kegaiatan pemerintahan terhadap pelaksanaan ketertiban umum, Pemerintah Kota Tangerang melalui Satpol PP secara rutin melakukan kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait yang menangani permasalahan keteriban umum. Penerapan Ketertiban Umum perlu untuk dilakukan

secara bersama-sama melalui koordinasi, kerja sama dan kemitraan antar SKPD, hal ini merupakan wujud saling melengkapi, saling mendukung dan saling bersinergi sesuai dengan sumber daya, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing, karena permasalahan Ketertiban Umum merupakan tanggungjawab bersama. Permasalahan ketertiban umum yang sering terjadi di Kota Tangerang adalah ketertiban jalan dan angkutan jalan guna mengurai kemacetan dalam berlalu lintas; ketertiban sungai, saluran dan kolam guna menormalisasi sungai, saluran dan kolam yang sebelumnya belum berfungsi secara optimal.

BALEG: Suasana Konsultasi dan koordinasi BP2D (Baleg) DPRD Sumenep dengan DPRD Kota Tangerang Banten.

PARLEMEN | MARET 2016

29


REALITA

Selain itu ketertiban mengenai larangan membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempattempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan juga ketertiban sosial dalam menertibkan penyandang masalah ketertiban sosial (PMKS); ketertiban bangunan, ketertiban tempat usaha yang dalam hal ini penataan pedagang kaki lima. Sebagai bentuk penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah, Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Tangerang pernah menutup sebanyak tujuh rumah potong ayam terkait penggunaan formalin. Ketujuh rumah potong ayam ini terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum. Apabila dalam operasi sampai ketiga kalinya ditemui ada PKL kembali terjaring dalam razia yang sama, maka instansi terkait akan menyita dan

30 PARLEMEN | MARET 2016

memusnahkan seluruh barang bukti yang dimiliki untuk membuat jera para pelanggarnya. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum juga di dukung oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dan Perda nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran, keberadaan perda ini dirasa sangat mendukung dalam upaya menekan angka kriminalitas dan tindak kejahatan di Kota Tangerang. ‘ ’ T u j u a n d a r i dibentuknya Perda tentang Ketertiban Umum di Kota Tangerang ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat,’’ ujar Drs H Emed Mashuri MM, Sekretaris DPRD Kota Tangerang, yang menemui rombongan dari DPRD Sumenep. Terkait dengan Program/kegiatan

Sosial Kemasyarakatan, Pemerintah Kota Tangerang memiliki 2 kegiatan yaitu Tangerang cerdas dan Tangerang Terang. Dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayananan kesehatan/ sakit, maka cukup dengan membawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sudah dapat terlayani dengan baik. ‘’Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah tentang Tibum ini dapat dikenakan sanksi administrasi, adapun sanksi administrasinya dapat berupa, pencabutan izin, denda administrasi, atau sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang), lanjutnya. Pengenaan sanksi pencabutan izin dilaksanakan dengan cara: pemberian teguran tertulis pertama pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan pemberian teguran tertulis ketiga pencabutan

KETUA BP2D DPRD Sumenep Iskandar (kemeja putih) menyampaikan maksud dan tujuan dari koordinasi dan konsultasi ke DPRD Kota Tangerang Provinsi Banten


REALITA

KETUA BP2D DPRD Sumenep Iskandar (kiri) menyerahkan cinderamata ke DPRD Kota Tangerang Provinsi Banten

izin. Sedangkan mengenai sanksi paksaan pemerintah dapat berupa, penutupan sementara, penyegelan dan pembongkaran. Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Adapun pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum meliputi : koordinasi secara

berkala, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, pemagangan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi. Dari pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum nantinya akan dijadikan bahan referensi untuk diusulkan oleh alat kelengkapan DPRD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep yang perlu untuk dilakukan perubahan/ penyempurnaan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat saat ini. (*)

PARLEMEN | MARET 2016

31


SUARA DESA

Infrastruktur Jalan dan Jembatan Hancur

W

arga Desa Torjek, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean Sumenep mengeluhkan infrastruktur jalan dan jembatan di daerahnya. Akses warga diwilayah tersebut rusak berat sebab bertahuntahun tidak tersentuh perbaikan. Pemerintah Desa sudah berupaya mengajukan permohonan perbaikan, namun tidak ada tanggapan yang serius dari Pemkab Sumenep. Kepala Desa Torjek, Hairuddin mengungkapkan, infrastruktur jalan di daerahnya umumnya tidak tidak representatif, bahkan poros jalan Kabupaten yang menjadi akses jalan warganya dan luar Desa rusak berat. ”Panjangnya jalan Kabupaten itu sekitar sembilan kilo meter dan kondisinya sebagian besar sudah rusak berat,” ungkap Hairudin. Kerusakan jalan di daerahnya sudah berlangsung lama, namun terkesan terbengkala karena tidak diperbaiki. Perbaikan hanya dilakukan pada tahun 2004, itupun tidak secara keseluruhan. Akibatnya, sejumlah aspal jalan mengelupas dan berlubang sehingga menganggu masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Bahkan, lanjut Hairuddin, di Dusun Paregi Desa Torjek terdapat jalan yang terputus sehingga pengendara khususnya roda dua harus melewati jalan alternatif melewati hutan. ”Memang masih bisa dipaksakan. Tapi warga khususnya yang menggunakan roda dua lebih memilih jalan alternatif yakni melewati hutan,” tambahnya.

2016 FEBRUARI 2016 32 PARLEMEN | MARET

Disamping itu, jembatan di daerahnya tepatnya di Dusun Aeng Lombi sudah runtuh dan tinggal separuh yang bisa dilewati. Jembatan tersebut menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan Kecamatan Arjasa dan Kangayan. Jika tidak segera diperbaiki dihawatirkan warga di dua Kecamatan akan terisolir. Menurut Hairuddin, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di daerahnya itu dikeluhkan warga sebab menghambat mobilitas warga khususnya yang tinggal di Desa Torjek. Pihaknya sudah menyampaikan ke Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Bina Marga Kecamatan Arjasa, namun hingga saat ini belum mendapat perhatian. ”Kami juga berharap ke DPRD Kabupaten Sumenep khususnya yang dari daerah pemilihan 7 Kepulauan supaya diperjuangkan untuk segera diperbaiki,” pintanya. Selain infrastruktur jalan, tambah Hairuddin, tenaga penerangan listrik menjadi salah satu kebutuhan yang sangat diharapkan oleh warga Torjek. Tenaga penerangan masih menggunakan genset milik perorangan, itupun tidak normal. ”Kami berharap Pemerintah juga memerhatikan tenaga penerangan listrik PLN. Selain untuk kebutuhan penerangan, tenaga listrik oleh PLN itu diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat untuk menghidupkan usaha industri,” pungkas Hairuddin. (*)


SUARA DESA

Minta Perhatian Terhadap Petani Garam

K

epala Desa Pinggi Papas, Kecamatan Kalianget, Moh. Hayat meminta Pemerintah memerhatian kesejahteraan petani garam rakyat di daerahnya. Hingga saat ini, ekonomi petani garam umumnya masih menengah kebawah karena suntikan modal dan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten minim, bahkan perlindungan Pemkab terhadap petani jauh dari harapan. ”Buktinya, umumnya petani garam berada pada garis ekonomi menengah kebawah. Ratarata mereka miskin dan kurang sejahtera, padahal potensi garam sesungguhnya sangat menjanjikan,” ujar Hayat. Dia mengungkapkan, warga Desa di daerahnya umumnya adalah petani garam. Mereka menggantungkan perekonomiannya pada pengelolaan tambak garam baik milikinya sendiri maupun secara sewa pada pihak ketiga baik perusahaan maupun PT Garam. Sejauh ini, perhatian pemerintah terhadap petani dinilai kurang sebab umumnya masih belum mendapat bantuan dalam hal pengembangan usahanya. Bahkan, kalaupun ada bantuan yang dikucurkan terkadang melewati waktu yang dibutuhkan. ”Katakanlah Pugar (Program Usaha Garam Rakyat), petani banyak mengeluh karena bantuan yang diberikan melewai musim. Mestinya ketiga mau menggarap, tapi malah ketika sudah panen,” ungkapnya. Praktis, lanjut dia, bantuan yang diberikan manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat petani. Selain perlu melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap petani

calon penerima bantuan, perencanaan program bantuan apapun yang berkaitan dengan usaha garam harus dilakukan secara matang dengan menyesuaikan pada musim. Pemerintah Daerah maupun Pusat juga dinilai diskriminatif terhadap petani garam. Petani yang menggarap lahan PT Garam dengan sistem menyewa tidak pernah mendapat bantuan. “Kami melihat, selama ini ada perbedaan pemberlakuan terhadap petani garam yang lahannya merupakan hak milik dan penggarap lahan PT Garam,” ujarnya. Padahal, sesuai Undang-undang No 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan budi daya ikan dan tambak garam semua petani garam posisinya sama yakni mendapatkan perhatian yang sama dalam pemberdayaan. “Pemerintah harus bersikap adil terhadap para petani garam. Sebab, didepan Undang-undang, semua petani garam memiliki hak yang sama,” tandasnya. Lebih lanjut Wakil Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep itu meminta Instansi tekhnis seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) termasuk DPRD mengawal tata niaga garam khususnya hasil produksi petani garam rakyat. Selama beberapa tahun, tata niaga garam kurang berpihak sebab harganya dibawah standart dan impor garam tidak dapat dicegah. ”Akibatnya harga garam di petani anjlok. Bahkan sampai saat ini banyak garam yang tak terserap. Makanya kami berharap Pemerintah hadir mengatasi masalah yang dihadapi petani khususnya di Desa Pinggir Papas,” pungkasnya. (*)

PARLEMEN | FEBRUARI PARLEMEN | MARET 2016

33


ARTIKEL

Membaca Anggaran Yang Pro Rakyat Oleh: Kholid Mubarok*

D

alam Rencana Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) tahun 2014 2019, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu prioritas Pemerintah yang dilakukan melalui jalur bantuan Pemerintah. Mekanisme yang digunakan adalah melalui pembuatan kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini sangat terkait dengan kebijakan ekonomi makro dan memiliki sasaran yang mampu menjawab tantangan pokok yang dihadapi seperti mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan penanggulangan kemiskinan melalui fasilitas bantuan Pemerintah, dilakukan melalui kegiatan yang afirmatif/ keberpihakan, yaitu melalui peningkatan dan perluasan program kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan. Dengan berbagai program dan kebijakan tersebut, tingkat kemiskinan tahun 2010 - 2014 diperkirakan menurun pada kisaran 10,5-11,5 persen. Lalu, bagaimana bilamana kita melihat keberpihakan anggaran kita di Kabupaten Sumenep ?. Dan, jika membedah APBD Sumenep tahun 2016 ini, bagaimana pandangan kita ?. Sebagai rakyat biasa, tentu kerapkali kita berbeda memandangnya terutama antara rakyat dan birokrasi. Terutama jika menyikapi besarnya komposisi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD tahun 2016 ini. Kita kadang tanpa sadar menilai, anggaran yang digunakan untuk kepentingan rakyat berupa belanja langsung, sedangkan

34 PARLEMEN | MARET 2016

belanja tidak langsung dianggap tidak untuk mereka. Di pihak lain, menurut perhitungan para birokrat, banyak komponen anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat secara langsung masuk dalam belanja tidak langsung. Bentuknya berupa belanja hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan kota hingga desa. Lalu, bagaimana kita bicara APBD yang pro rakyat ? tentunya bicara mengenai berbagai aspek dasar kebutuhan rakyat, diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, kehidupan umat beragama, lingkungan hidup, informasi, hukum, penanganan bencana, dan sebagainya. Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik makin baik. Pemerataan pendapatan dan pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi. Sementara itu, fungsi stabilitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya mengapa keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan. APBD harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja. Semua itu berorientasi pada rakyat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat. Harus diakui, selama ini kecenderungan yang terjadi, skala prioritas penggunaan APBD untuk membiayai belanja rutin birokrasi, baru setelah itu untuk membiayai pembangunan. Pemerintahan

yang demokratis bisa terlihat dari administrasi yang efisien dan efektif. Secara politis, dia demokratis, di mana keterlibatan, akses dan kontrol publik diberikan ruang yang sangat luas. Secara ekonomi, dia mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara sosial, dia mampu menciptakan rasa aman bagi rakyatnya, dan secara yuridis dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ada empat hal dalam penyusunan APBD pro rakyat serta menjalankan fungsi pemerintahan yakni, Partisipasi, dimana warga mendapatkan ruang berpartisipasi dalam proses perencanaan, pembangunan yang secara utuh dan lengkap. Akses, warga mendapatkan akses pelaksanaan pembangunan. Manfaat, warga menerima manfaat langsung dari pembangunan dari berbagai level perwujudannya, serta tentunya Kontrol, dimana warga dapat mengevaluasi proses dan hasil program pembangunan dan terlibat dalam menentukan kelanjutannya. Pemerintah daerah tidak mungkin membiarkan masyarakat dalam kebodohan. Masyarakat harus dibuat pintar dan berdaya. Dari situ mereka pun akan lebih peduli kepada proses pembangunan. Mereka harus diupayakan untuk makin terlibat dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan. Jadi mereka akan tahu bagaimana pembangunan direncanakan, bagaimana pembangunan dilaksanakan, bagaimana proses pengawasannya, dan pada akhirnya mereka jugalah yang akan memanfaatkan hasil-hasilnya. Jadi, mereka akan tahu bagaimana pengelolaan dana APBD, dan untuk siapa dana-dana itu. (Pemerhati Ekonomi Daerah)


ARTIKEL

Bermimpi Sumenep Jadi Lumbung Pangan Oleh: Ayib Wahyudi*

B

eberapa waktu lalu, Pemkab Sumenep pernah menargetkan di wilayah kepulauan Sumenep, khususnya di Kepulauan Kangean, akan menjadi kawasan lumbung pangan penyanggah kebutuhan pangan, utamanya beras untuk Kabupaten Sumenep. Tahun lalu, pemkab menganggarkan tidak kurang dari Rp 3 Milyar untuk memperluas cakupan tanaman padi seluas tiga hektar. Wilayah kepulauan Kangean, selama ini memang terdapat terdapat 23.852 Hektar lahan sawah yang terbagi menjadi 13.388 Hektar lahan sawah tadah hujan, dan 5.385 Hektar lahan sawah berpengairan teknis yang terdiri dari lahan sederhana dan lahan memakai irigasi desa. Ditambah dengan rencana pemerintahg seluar tiga hektar lagi lahan pertanian. Tetapi belum lagi rencana peningkatan swasembada pangan pada peningkatan hasil produksi padi, warga kepulauan Kangean, baru-baru ini dihebohkan dengan melandanya hama atau penyakit blas yang kenal lagi dengan dengan hama bercak belah ketupat yang mengakibatkan tangkai padi membusuk dan patah. Akibatnya, Sedikitnya 16.000 hektar sawah di pulau Kangean, Kecamatan Arjasan dan Kangayan Sumenep, gagal panen. Kendati ada sebagian sawah yang bisa memanen hasil tanaman padinya, namun hasilnya jauh bila dibandingkan hasil panen padi tahun 2015 lalu. Kalau tahun lalu, dalam satu hektar sawah, bisa menghasilkan 5 sampai dengan 8 ton gabah padi, tetapi saat ini hanya menghasilkan sekitar 2 sampai 3 ton gabah padi. Dimana peran pemerintah, khususnya dinas perkebunan, Dinas Pertanian atau instansi milik pemkab berupaya menghadang gagalnya panen. Semua terperangah dan hanya menyatakan perihatin dengan kondisi itu. Setidaknya memberikan solusi agar

hasil tanam padi berikutnya tidak jatuh lagi dan panen padi khususnya di kepulaian sebagai penyanggah pangan bisa terwujud. Kondisi ini menandakan bahwa antara masyarakat petani dengan para pihak di lingkungan pemerintah yang mempunyai program pertanian, utamanya beras bagi peningkatan swasembada pangan belum beriringan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Bahkan ibarat perjalanan, satu pihak masih kea rah timur dan pihak yang lain malah mengarah ke arah barat. Padahal sejatinya, kebijakan lahir antara lain karena desakan masyarakat kepada policy makers. Kebijakan akan berjalan dengan baik bila didukung oleh pemerintah yang memahami tentang makna dan tujuan kebijakan tersebut disertai kelompok pendukung kebijakan tersebut baik kelompok formal maupun non-formal di masyarakat. Lemahnya peran kelompok pendukung kebijakan pertanian untuk mengingatkan ‘penguasa’ menyebabkan kebijakan diresidualkan bahkan disimpangkan implementasinya. dikarenakan selain alasan di atas, juga mengingat bahwa lokasi geografis Indonesia yang terletak secara strategis. Dalam rangka menuju ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun masyarakat, maka diperlukan program peningkatan ketahanan pangan. Program peningkatan ketahanan pangan ini dimaksudkan untuk merasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun ditingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan guna untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan manusia. Tujuan program ketahanan pangan selain untuk meningkatkan

ketersediaan pangan, juga untuk mengembangkan diverifikasi pangan, usaha pengelolaan pangan dan kelembagaan pangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari program ketahanan pangan ini adalah tercapainya ketersediaan pangan di tingkat regional dan masyarakat yang cukup serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan, dan menurunnya ketergantungan akan pangan pokok beras dengan melalui pengalihan konsumsi non beras. Pada prinsipnya, pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan ini dapat dioperasionalkan dalam bentuk empat kegiatan pokok sebagai berikut : Pertama, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan petani, peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi tepat guna Kedua, perluasan areal tanam yang dilaksanakan dalam bentuk perluasan lahan, pengairan, penggarapan lahan yang terlantar. Ketiga,pengamanan produksi yang dikelola melalui penggunaan teknologi panen yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman petani, dan bibit. Keempat, rehabilitas dan konservasi lahan dan air tanah, dengan mengupayakan perbaikan kualitas lahan kritis, dan pembuatan terasering. Bahwa sesungguhnya ketahanan pangan merupakan basis yang sangat penting bangsa ini .untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam masyarakat dan harus dapat mengelola ketersediaan pangan tersebut sehingga mampu menjamin ketahanan pangan nasional. (Pemerhati Lingkungan) PARLEMEN | MARET 2016

35


ARTIKEL

DANA DESA ‘’Berkah� Atau “Sumber Petaka� ? Oleh : Arkan Islami*

S

ebagaimana kita ketahui bersama, bahwa tujuan dari adanya Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan masyarakat pedesaan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan bentuk kepedulian sekaligus pengakuan negara akan pentingnya desa. Kebijakan adanya Dana Desa sejatinya karena saat ini pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Kue pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, akan dicoba untuk lebih diratakan ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari fenomena ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan 0,41 dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Disadari ataupun tidak, selama ini desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Desa kemudian identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, profesi tak mentereng serta kemiskinan. Yang terjadi kemudian penduduk usia produktif di desa berbondongbondong pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Akibatnya desa semakin terpinggirkan sementara kota mengalami over population. Karenanya mereka menilai guyuran dana diharapkan mampu mengubah wajah desa, minimal menghambat meledaknya arus urbanisasi di kemudian hari. Jika ditelusuri lebih lanjut, persoalan serius yang muncul adalah tingkat kesenjangan yang terjadi di dalam satu wilayah itu sendiri. Persoalan anggaran sering dianggap sebagai masalah utama, meskipun banyak pihak justru tidak

36 PARLEMEN | MARET 2016

mempermasalahkan. Namun demikian, pemerintah tetap concern dengan persoalan ini, dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa mulai tahun 2015 lalu. Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Dana Desa dalam satu sisi bisa menjadi berkah bagi masyarakat desaa, atau bahkan juga justru menjadi sumber petaka. Karena persoalannya, desa bukan sekedar tidak adanya anggaran. Tetapi bagaimana mengubah sistem, mindset dan perilaku masyarakat justru menjadi agenda lebih krusial. Ketika persoalan ini belum teratasi, ditambah dengan masalah kualitas manusia yang masih terbatas, alokasi dana yang melimpah justru akan menimbulkan moral hazard baru di kalangan aparat desa. Dengan menggunakan asumsi data jumlah desa tahun 2014 sebanyak 72.944 desa, maka tiap-tiap desa diperkirakan akan mengelola dana sebesar Rp 1,4 miliar. Otonomi yang sudah hampir menginjak usia hampir 15 tahun, justru terasa semakin jauh dari harapan awalnya. Aspek kemandirian, kematangan daerah serta daya saing justru tenggelam oleh arus birokrasi yang semakin kompleks, budaya korupsi yang merajalela serta pembentukan dinasti di daerah yang makin menggurita. Hal ini sebetulnya tak lepas dari adanya perbedaan cara pandang diantara pemerintah. Awalnya otonomi diagendakan bersifat bersifat a-simetris dengan tetap mengakui adanya kemajemukan daerah-daerah

di Indonesia. Kemajemukan tersebut justru dianggap sebagai warna tersendiri dalam potret ke-Indonesia-an, dan pemerintah menghargai keberagaman tersebut dengan tetap menghormati keistimewaan, tradisi dan asal usul terbentuknya beberapa wilayah tertentu. Hal yang sama juga bukan tidak mungkin terjadi di level desa nantinya. Terlebih regulasi tidak mengatur adanya hukuman bagi desa yang tidak menggunakan alokasi dana seperti yang diharapkan. Regulasi yang mengatur penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Ancaman hukuman hanya berupa penundaan penyaluran Dana Desa. Itupun hanya dikaitkan dengan persoalan pelaporan administrasi tanpa evaluasi kualitas penggunaan. Alhasil, Dana Desa sebetulnya memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan, menjadi PR bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Harapannya, tentu dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang. (Mahasiswa FISIP)


ARTIKEL

Berharap Pada Komisi Informasi Oleh : Ahmed David Anugerah*

S

esuai dengan Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknik standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non letigasi. Dalam sebuah sistem demokrasi yang menyatakan kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat sebagai pemberi kekuasaan, selayaknya rakyat juga memiliki hak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Selama ini akses masyarakat terhadap informasi kerap terbendung dengan jaring birokrasi yang ketat. Karenanya, Informasi adalah perangkat masyarakat untuk mengontrol setiap langkah penyelenggara negara Meskipun telah ada UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, namun pengaturannya hanya sebatas hak yang dimiliki setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya Pasal 14 ayat 1, sehingga terkesan bahwa transparansi baru sebatas wacana. Hanya saja, kendati berbagai kewenangan yang telah diberikan kepada Komisi Informasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masih dirasa banyak kelemahan yang saat ini justru membelenggu kinerja Komisi Informasi dalam upaya mendukung kinerja dalam bentuk aplikatifnya kepada masyarakat. Memang, kewenangan

Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ialah Komisi Informasi dapat memanggil dan atau mempertemukan pihak yang bersengketa, meminta bahan atau catatan yang relevan, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dan mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya. Kewenangan ini dapat dilakukan oleh Komisi Informasi dalam proses untuk menyelesaikan sengketa informasi baik dalam proses mediasi ataupun sidang ajudikasi non litigasi. Komisi Informasi juga diberikan kewenangan untuk membuat kode etiknya sendiri yang diumumkan kepada publik sebagai tonggak penilaian kinerja dari Komisi Informasi. Tapi kelemahannya pada sisi kewenangan Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah bahwa Komisi Informasi tidak diberi kewenangan untuk memaksa untuk memanggil dan/atau mempertemukan pihak yang bersengketa dan meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik. Serta dalam hal meminta keterangan dari Pejabat Badan Publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi tidak mempunyai legitimasi yang kuat untuk memaksa Badan Publik ataupun pihak terkait untuk memberikan keterangannya, jika keterangan sudah diberikan dan tidak diluar konteks sengketa informasi kewenangan Komisi Informasi cukup sampai disitu dalam hal meminta keterangan. Dalam menghadapi permasalahan kelemahan Komisi Informasi terhadap kewenangannya

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka beberapa hal dapat dipikirkan atau diformulasikan bagi Komisi Informasi ke depan, agar keberadaannya benar-benar dirasakan masyarakat. Salah-satunya, sebagaimana tujuan dibentuknya UndangUndang Keterbukaan Informasi sudah seharusnya Komisi Informasi mempunyai keleluasaan lebih dalam melaksanakan kewenangannya, Komisi Informasi seharusnya berwenang untuk mengusut ataupun menyidik informasi yang terindikasi pelanggaran pidana Kewenangan Komisi Informasi bukan saja menjawab kebutuhan publik atas akses informasi, namun juga dapat membantu pemerintah menyediakan pasokan informasi sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan objektif. Seharusnya juga Komisi Informasi mempunyai kewenangan lebih untuk melakukan upaya paksa kepada Badan Publik ataupun pihak-pihak yang bersengketa dengan ketentuanketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang terhadap kasus sengketa informasi baik dalam memanggil pihak yang bersengketa, meminta keterangan maupun dalam meminta catatan/bahan hukum yang relevan yang berguna dalam menyelesaikan sengketa informasi. Komisi Informasi diberikan kewenangan eksekusi untuk menghindari menumpuknya kasus sengketa informasi serta agar terjaminnya kepastian hukum didalam masyarakat, sehingga tidak ada lagi kedepannya Badan Publik yang enggan untuk melaksanakan perintah dan putusan dari Komisi Informasi. (Dosen Multimedia) PARLEMEN | MARET 2016

37


Artikel

Larangan Merokok dan Nasib Petani Tembakau Oleh: Abdullah Wahid*

S

ejak tahun 1999, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempattempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut, memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian enam Pasal 22 – 25. Pasal 25 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Namun peraturan tersebut belum menerapkan 100% Kawasan Bebas Asap Rokok karena masih dibolehkan membuat ruang khusus untuk merokok dengan ventilasi udara di tempat umum dan tempat kerja. Dengan adanya ruang untuk merokok, kebijakan kawasan tanpa rokok nyaris tanpa resistensi. Pada kenyataannya, ruang merokok dan ventilasi udara kecuali mahal, kedua hal tersebut secara ilmiah terbukti tidak efektif untuk melindungi perokok pasif, disamping rawan manipulasi dengan dalih �hak azasi bagi perokok. Pemberlakuan kawasan dilarang merokok hanyalah salah satu instrumen dalam mengupayakan hak atas derajat kesehatan optimal dapat dirasakan oleh setiap orang kerena perokok memiliki hak untuk merokok namun disisi lain masyarakat yang tidak merokok juga tidak boleh terlanggar haknya untuk mendapatkan kesehatan yang dijamin oleh undang-undang. Selain peraturan yang harus senantiasa ditinjau pelaksanaannya oleh setiap pihak yang terkait, yang tidak kalah penting adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman akan dampak merokok yang sesungguhnya, sehingga setiap

38 PARLEMEN | MARET 2016

orang dapat melindungi haknya sendiri dan hak orang lain dari bahaya laten yang ditimbulkan oleh rokok atas kesadarannya sendiri, bukan hanya karena adanya sanksi atau hukuman belaka. Kebiasan merokok yang dilakukan oleh masyarakat merupakan fenomena yang berdampak secara luas baik dari segi kesehatan maupun dari segi hukum yaitu terciptanya aturanaturan yang mengatur kebiasaan merokok tersebut, ini terlihat dengan adanya aturan mengenai larangan merokok ditempat umum dan diciptakannya kawasan tanpa rokok sehingga secara sosiologi hukum kebiasaan masyarakat mempengaruhi terciptanya aturan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Namun demikian, jika Indonesia terus membatasi apalagi melarang rokok, maka artinya Indonesia sama dengan telah kehilangan devisa dari cukai hasil tembakau sebesar Rp 375,per batang, itu jika harga rokok diatas Rp 10.000/bungkus. Jumlah perokok aktif di Indonesiabelum termasuk perokok asing (rokok Indonesia yang diexpor)- berjumlah 61,4 juta. Maka, jika dikalikan dengan besar pajak yang harus dibayar sebesar Rp 375,- per batang. Keuntungan yang diperoleh Indonesia adalah Rp 23,025 Milyar per batang rokok. Sedangkan rata-rata perokok aktif, dalam 1 hari bisa menghabiskan 16 batang rokok yang berarti, jika rokok dilarang oleh pemerintah maka Indonesia kehilangan Rp 368.400.000.000 per hari devisa negara dari pajak cukai rokok. Dalam satu bulan, negara Indonesia kehilangan Rp11.052.000.000.000 atau 11,052 Triliun per bulan jika kebijakan tentang larangan merokok diberlakukan. Nampaknya nasib petani


Artikel tembakau nampaknya akan terus terbelenggu oleh terbitnya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012. Nasib petani tembakau Indonesia akan tambah terpuruk. Sejumlah pasal pada ketentuan PP itu dinilai merugikan petani dalam negeri. Termasuk adalah ketentuan tentang uji kandungan nikotin yang ada dalam daun tembakau, yang berdasar penuturan sejumlah petani cuma bisa dipenuhi oleh produksi tembakau import. Hal tersebut akan berakibat terhadap pasar tembakau nasional ke depannya. Guna menyesuaikan dengan permintaan pasar, kalangan pabrik rokok dalam negeri tentu akan menggunakan tembakau impor yang telah sesuai ketentuan uji lab sebagaimana diatur oleh peraturan itu, akibatnya tembakau dalam negeri kesulitan memperoleh ceruk pasar tembakau dalam negeri. Faktanya tak ada produk tembakau dalam negeri yang mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dikatakan pada PP itu. Dan itu sama dengan mematikan pasar tembakau domestik dan memperbolehkan tembakau impor beramai-ramai masuk ke pasar Indonesia. Posisi para petani tembakau akan kian sulit sebab ketentuan itu seakan-akan memperlonggar keran import tembakau yang lolos dari ketentuan dalam PP itu. Hal itulah yang akhirnya menghasilkan banyak protes dari kalangan petani tembakau dalam negeri. Semestinya apabila pemerintah ingin bertindak adil dan berniat baik untuk menyelamatkan nasib petani tembakau Indonesia maka wajib ada ketentuan lebih jauh yang mengekang kuota import tembakau yang mampu menggaransi bahwa tembakau dalam negeri tak akan kalah berkompetisi dari tembakau impor. Dengan kondisi – kondisi tersebut tentunya lah para petani tembakau Indonesia yang merupakan bagian dari Rakyat Indonesia butuh perlindungan dan dukungan melalui aturan maupun kebijakan dari para pemangku jabatan di parlemen maupun kebijakan yang tepat dari pemerintah. Dengan alasan apa pun, pemerintah seharusnya tidak gegabah dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan merokok. Berapa Triliun lagi devisa negara yang hilang jika kebijakan undangundang tentang larangan merokok itu diberlakukan?! Dengan devisa sebesar itu saja, negara kita tercinta masih termasuk dalam negara yang miskin, apalagi tanpa rokok. (Pemerhati Lingkungan) PARLEMEN | MARET 2016

39


KOLOM

Dimana Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar Oleh: Ahmad Walid Hujairi*

P

ada saat pemilu Presiden dan Wakil Presiden lalu, kita kerapkali mendengar salah satu bahan kampanye calon presiden dan wakil presiden tentang Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) dan Kartu Indonesia Sehat ( KIS ). Sebagian masyarakat, termasuk masyarakat Sumenep, KIP dan KIS menjadi harapan cerah untuk masa depan dunia pendidikan dan terjaminnya hidup sehat masyarakat Sumenep. Namun, lambut laun KIP dan KIS memudar, kendati terdengar lapatlapat ternyata hanya di kawasan pusat pemerintahan Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan di daerah, baik di tingkat Provinsi apalagi di tingkat Kabupaten/Kota sama sekali tidak terdengar apalagi ketika di kawasan pedesaan, gelap. Tetapi baiknya kita coba bongkar, apa sebenarya KIP dan KIS yang merupakan salah satu jargon presiden terpilik Joko Widodo dan Jusuf Kalla. KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi meluncurkan KIS bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS

40 PARLEMEN | MARET 2016

(Kartu Keluarga Sejahtera). Saat itu kehadiran KIS ini memang banyak membuat orang kebingungan. Pasalnya saat KIS ini diluncurkan, sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Â Mereka ini bingung antara dimana asuransi kesehatan yang benar-benar mewakili pemerintah atau negara? Lalu banyak yang juga menanyakan apa sebenarnya perbedaan BPJS Kesehatan dan KIS ini? Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya sebenarnya nampak dengan jelas pada sasaran atau orang yang menerimanya. Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, maka KIS anggotanya diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah. Perbedaan lain dari BPJS dan KIS, bahwa KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan

atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut. KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisi ekonominya sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan kesehatan yang diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik yang mampu atau pun tidak mampu. Bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah. Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Sedangkan pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah didaftarkan saja. KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan penggunaan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat. KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentu Sedangkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/ SMK/MA. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus. (Magister Ilmu Komunikasi)


Suasana audiensi masyarakat Desa Basoka tentang Pejabat Sementara Kepala Desa

Ketua Komisi I Darul Hasyim Fath saat menerima dan memberikan arahan pada warga Desa Basoka Kecamatan Rubaru.

PARLEMEN | MARET 2016

41


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

42 PARLEMEN | MARET 2016

Parlemen maret 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you