Page 1

Fokus

Disiplin kinerja harga mati

Edisi 6/ Juni 2015

Majalah bulanan dprd sumenep

laporan utama

Lima Tahun

Penuh Dinamika

Anggota Komisi II DPRD Nurus Salam

Jadikan Petani Lebih Berdaya & Sejahtera


ANGGOTA Komisi I DPRD Sumenep Joni Tunaidy menemui pengunjuk rasa dari Kecamatan Guluk-Guluk yang mendatangi gedung dewan.

gallery (butuh foto + caption) SEJUMLAH pengunjuk rasa dari Kecamatan Guluk-Guluk datang menuntut penuntasan kasus raskin saat mendatangi gedung dewan.

MASSA dari Kecamatan Guluk-Guluk ditemui sejumlah anggota Komisi I DPRD Sumenep terkait kasus raskin.


PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Review 2 Perda Migas untuk Kesejahteraan Editorial 3 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan Suara Rakyat

Wawancara 12 Pansus Belejeti LKPJ Lima Tahunan Bupati Respon 14 Fokus 15 Gandeng BPK Hingga Kerja Maraton Legislator 19 Jadikan Petani Lebih Berdaya dan Sejahtera 20

PotTre 22 Ingin Berdikari dengan Membuka Usaha Dinamika 24 Studi Banding 26 Berkembang dan Terus Berkembang Suara Desa

30

Artikel 32 Kolom 40 Meningkatkan Fungsi Legislatif

www.dprd-sumenepkab.go.id

Pelindung: ketua dprd sumenep

4

Laporan Utama 6 Lima Tahun Penuh Dinamika

Photo Gallery

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep

Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

JUNI 2015

Parlemen

1


Review

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Perda Migas untuk Kesejahteraan PENGELOLAAN migas di Sumenep belum sepenuhnya bermanfaat untuk masyarakat. Pengelolaannya yang banyak ditangani pemodal asing itu masih dominan untuk keuntungan perusahaan. Karena itulah, DPRD Sumenep harus bekerja keras mewujudkan regulasi yang berpihak.

K

erja keras DPRD itu sudah terlaksana sejak menyiapkan raperda tentang migas. Hanya saja, memang butuh proses panjang dalam hal penyiapan raperda migas itu. Salah satunya menyangkut sejauh mana hubungan, pola kerjasama, maupun tata kelola migas. Hal itulah yang menjadi poin utama pada Parlemen edisi Mei lalu. Selain membahas

2

Parlemen

JUNI 2015

masalah rencana penyusunan raperda migas, juga membahas sejumlah dinamika parlemen. Tak terkecuali, soal kerja teknis panitia khusus (pansus) DPRD Sumenep dalam menyiapkan pembahasan sejumlah raperda. Semua itu merupakan wujud dan komitmen DPRD Sumenep dalam menjadikan dirinya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kehendak rakyat. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Editorial

Meningkatkan Pengawasan Pembangunan

M

ARI kita bicara soal hal yang menyangkut tugas pokok. Salah satunya tentang tugas pengawasan. Ini jelas hanya tugas rutin. Tapi, meski rutin kalau tidak dilakukan dengan baik dalam perjalanannya juga tidak akan lancar Sejenak kita belajar lagi soal pengawasan. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “controlling” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah controlling ini dengan pengawasan. Sebab controlling pengertiannya lebih luas daripada pengawasan. Kita ketahui, bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi. Sedangkan controlling adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar. Nah, dalam rangka pelaksanaan pekarjaan dan

www.dprd-sumenepkab.go.id

untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan. Ini karena dengan pengawasan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Dengan demikian pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan. Salah satu maksudnya, mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru. Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir mengemukakan, agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna. Serta harus ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (control social) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat. Termasuk, dalam hal upaya mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif. (*)

JUNI 2015

Parlemen

3


Suara rakyat Pasar Anom Kapan Selesai? Bertahun-tahun sebagian besar pedagang Pasar Anom di Sumenep tidak mendapat tempat yang representatif dengan kondisi yang sesak dan kumuh memasarkan dagangannya setelah insiden kebakaran 2007 lalu dan ditambah lagi di tahun 2014 lalu. Sementara upaya Pemkab untuk membangun pasar di lokasi kebakaran tersebut belum terwujud sampai sekarang. Mohon disegerakan? (Mohammad Haris, pedagang gula aren di Pasar Anom) Komitmen Pemkab tetap bagaimana proses pembangunan pasar anom Sumenep segera selesai. Dan sebenarnya pembangunannya sudah dimulai hanya beberapa waktu lalu ada kendala tekhnis. Namun, kami pastikan tidak akan merubah target penyelesaian, sebab PT Mitra Abadi Enginering memastikan akhir tahun 2015 sudah kelar. (Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Sumenep, Imam Sukandi)

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Sterilkan Tempat Hiburan Di Ramadan Tempat hiburan malam di Kabupaten Sumenep harus tutup selama bulan Ramadhan untuk menghormati ibadah puasa umat Muslim. Ini untuk menjaga kesucian bulan ramadan. Untuk itu kami minta aparat keamanan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja merazia tempattempat hiburan tersebut termasuk rumah kost. (Herman, Warga Kecamatan Kota). Terima kasih masukannya. Memang kami mempunyai agenda untuk menertibkan tempat hiburan dan rumah kos tersebut. Dan Satpol PP juga akan menyurati pengelola tempat hibuan atau karaoke, dan rumah makan termasuk rumah kos supaya mentaati peraturan yang telah ditentukan. Untuk rumah makan dan rumah kos bukan tidak boleh dibuka, tapi ada ketentuan yang harus ditaati. (Kepala Seksi Operasi Satpol PP Sumenep, Moh Saleh)

Petani Pertanyakan Bantuan Hibah Kami petani sangat kecewa dengan keputusan Pemkab yang menggagalkan bantuan hibah pada sebagian kelompok tani. Sebagian besar kelompok tani yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon penerima sudah membuat rekening, namun perkembangannya justur digagalkan dengan alasan tidak boleh berturut-turut. Padahal di daerah lain bisa, apalagi sebagian kelompok yang dicoret justru tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut. Mohon tanggung jawab pemerintah daerah. (Syarkawi, perwakilan kelompok tani). Sesuai Peraturan Mentri Dalam Negeri ditegaskan bahwa bantuan hibah kepada kelompok tani atau masyarakat tidak boleh berturutturut tiap tahun, itupun untuk semua Instansi dilingkungan Pemkab. Jika Pemkab memenuhi permintaan kelompok tersebut, sama halnya dengan melangar aturan yang konsekuensinya bisa dipenjara. (Sekretaris Daerah, Hadi Sutarto)

4

Parlemen

JUNI 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


aghalicek

sumber: http://pandjieblog.blogspot.com/2010_10_01_archive.html

www.dprd-sumenepkab.go.id

JUNI 2015

Parlemen

5


Laporan Utama

Lima Tahun

Penuh Dinamika Dewan Beri Catatan Kritis untuk Abussidik

Lima tahun pemerintahan sungguh terasa singkat. Pemerintahan A. Busyro Karim dan Soengkono Siddik banyak mencatat keberhasilan. Tapi, tak sedikit juga catatan kritis yang perlu diungkap. DPRD mengambil sikap tegas: semua harus dipertanggungjawab.

B

UPATI Sumenep A. Busyro Karim begitu antusias m e m b a c a satu demi satu isi laporan keterangan per tanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatannya di gedung parlemen. Didampingi

6

Parlemen

JUNI 2015

seluruh aparaturnya yang terdiri dari pimpinan SKPD dan para camat, bupati terlihat sangat serius membaca nota pengantar LKPJ itu. Hari itu, di pertengahan Mei lalu, bupati hadir kompak dengan seluruh aparaturnya di gedung

DPRD. Para aparaturnya yang tak lain adalah pejabat di lingkungan pemkab itu seolah ingin memberika dukungan penuh pada sang bupati. Serasa mendapat dukungan yang besar, bupati terlihat begitu percaya diri saat membacakan LKPJ.

Dalam paparannya bupati menjelaskan, LKPJ akhir masa jabatan periode 2010-2015 yang saya sampaikan ini merupakan salah satu kewajiban amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

www.dprd-sumenepkab.go.id


PIMPINAN DPRD Sumenep bersama Bupati dan Wakil Bupati dalam Forum Paripurna LKPJ Bupati Akhir Masa Jabatan di gedung dewan beberapa waktu lalu.

nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaPemerintah. LKPJ merupakan sarana untuk memberikan

www.dprd-sumenepkab.go.id

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Tahun 2014 Kabupaten Sumenep mendapatkan penghargaan berupa Rekor MURI program 10.000 Piring Makan Campor dan tidak lupa kita juga mendapatkan Penghargaan dari Presiden RI berupa Penghargaan ADIPURA.

JUNI 2015

Parlemen

7


Laporan Utama

WAKIL Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanafi saat memimpin rapat paripurna LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati

informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Selain itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara akurat dan menyeluruh mengenai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta pemerintahan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2010-2015. �Laporan Keterangan Pertanggungjawaban juga merupakan alat untuk melihat kesinambungan dan kontinuitas program dan kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tercantumdalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 20112015,� katanya. Dikatakan, visi-misi Super Mantap yang menjadi jargon pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya daerah serta dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Yaitu, tata kelola

8

Parlemen

JUNI 2015

pemerintahan yangbaik (good governance), integritas (integrity), mutu danakuntabilitas (quality and accountability), pemerataan pembangunan yang berkeadilan sertapenggunaan data dan informasi yang terintegrasi. Menurut bupati, dari segi pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah selama periode 2011-2014, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, total target pendapatan daerah selama periode 2011-2015 sebesar Rp. 7.398.708.367.111 (7 trilyun 398 milyar 708 juta 367 ribu 111 rupiah), dan realisasi dari tahun 2011 hingga Triwulan I (pertama) tahun 2015 mencapai sebesar Rp. 6.108.481.020.492,85 (6 trilyun 108 milyar 481 juta 20 ribu 492rupiah 85sen) atau 82,56 %. Adapun untuk Belanja Daerah, realisasi belanja daerah di Kabupaten Sumenep selama periode 20112015, setiap tahunnya selalu

mengalami peningkatan. Sementara itu, total target belanja daerah yang ditetapkan selama periode 2011-2015 sebesar Rp. 8.064.192.213.598,00 (8 triliun 64 milyar 192 juta 213 ribu 598 rupiah) dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp 5.552.469.582.040,80(5 triliun 552 milyar 469 juta 582 ribu 40 rupiah 80 sen atau mencapai 68,85 %. Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah, realisasi penerimaan pembiayaan selama periode 2011-2015, setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan menurunnya angka defisit dari tahun ke tahun. Sementara itu, total target penerimaan pembiayaan selama periode 2011-2015 sebesar Rp. 1.026.310.759.513,00 (1 triyun 26 milyar 310 juta 759 ribu 513 rupiah ), sedangkan realisasinya dari tahun 2011 hingga Triwulan I tahun 2015 mencapai sebesar Rp. 576.454.556.994,71 (576 milyar 454 juta 556 ribu 994 rupiah 71 sen) atau 56,17%.

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama

Kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep didominansi oleh sektor pertanian yang memberikan konstribusi lebih dari 40 % terhadap PDRB Kabupaten Sumenep. Tentunya hal ini sesuai dengan kondisi potensi pertanian di Kabupaten Sumenep yang meliputi komoditi tanaman pangan dan hortikultura.

Selain itu, bupati juga memaparkan sejumlah perkembangan pembangunan. Menurutnya, perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Kabupaten Sumenep sangat dipengaruhi oleh ekonomi nasional maupun regional. Dimana dalam tahun 2011–2014 menunjukkan LPE Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Yaitu, 6,24 % pada tahun 2011 dan mengalami peningkatan hingga menjadi 6,44% pada tahun 2013 walaupun turun ke level 6,37 % pada tahun 2014.Hal ini disebabkan kebijakan Pemerintah Pusat menaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. �Inflasi Kabupaten Sumenep cukup fluktuatif dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yaitu pada tahun 2010 sebesar 6,75% mengalami penurunan menjadi 4,18% pada tahun 2011, naik menjadi 5,05% pada tahun 2012 dan pada tahun 2013sebesar6,62%dan naik menjadi 8,045 pada tahun 2104 (BPS, 2014). Dengan demikian berarti

terjadi peningkatan inflasi rata-rata per tahun pada lima tahun terakhir sebesar 1,29 %,� paparnya. Bupati juga memaparkan soal angka kemiskinan. Menurut dia, angka kemiskinan mengalami penurunan yang cukup berarti, dari 21,88 % pada tahun sebelumnya menjadi 21,13 % atau mengalami penurunan sebesar 0,75 poin. Sedangkan untuk angka pengangguran terbuka (TPT) tahun 2014 perkembangannya cukup menggembirakan walaupun mengalami kenaikan sebesar 0.57 poin, yaitu dari 3,61 % (23.618 orang) tahun sebelumnya menjadi 3,18 % atau sebanyak 20.791 orang. Sementara untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capain Kabupaten Sumenep berdasarkan standar perhitungan pemerintah Kabupaten Sumenep pada kurun waktu 2011 - 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,24 %. Yaitu, semula 66,01 % pada tahun 2011 menjadi 67,25 % pada tahun 2014. Peningkatan IPM merupakan indikasi peningkatan kualitas sumber daya

SEJUMLAH anggota dewan menghadiri rapat paripurna LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Sumenep.

www.dprd-sumenepkab.go.id

JUNI 2015

Parlemen

9


Laporan Utama

Program transmigrasi juga terus berlangsung untuk meningkatkan taraf hidup warga. Untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja tersebut telah dilaksanakan pembinaan dan mendidik/kursus Keterampilan Tenaga Kerja.

manusia baik dari segi pendidikan dan kesehatan maupun dari segi ekonomi. �Kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep didominansi oleh sektor pertanian yang memberikan konstribusi lebih dari 40 % terhadap PDRB Kabupaten Sumenep. Tentunya hal ini sesuai dengan kondisi potensi pertanian di Kabupaten Sumenep yang meliputi komoditi tanaman pangan dan hortikultura,� ujarnya. Dalam pelaksanaan urusan perindustrian, sudah dilakukan upaya pengembangan dan pembinaan terhadap usaha industri, baik industri kecil dan menengah serta industri besar tahun 2014di Kabupaten Sumenep berjumlah 31.111 Unit Usaha. Dari jumlah industri yang ada terbagi menjadi kelompok Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) Formal sebesar 1.029 Unit Usaha, Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) Non Formal sebesar 25.988 Unit Usaha sedangkan untuk kelompok Industri Logam Mesin

dan Kimia (ILMK) Formal sejumlah 565 Unit Usaha. dan Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK) Non Formal sejumlah 3.529 Unit Usaha. Untuk urusan pariwisata, di tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dilakukan berbagai upaya dan hasilnya menunjukkan jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Sumenep sebanyak 544.623 orang. Sementara itu wisatawan Mancanegara mencapai378 orang. Selain itu, untuk meningkatkan aktivitas pariwisata diselenggarakan berbagai event, yaitu Kerapan sapi Tingkat Kabupaten, semalam di Keraton, Road Show Budaya Lokal, Internastional Percussion Carnival, Upacara Hari Jadi Kabupaten Sumenep dan Festival Wisata Kuliner serta Kunjungan Wisata Bakti Pemuda di Pulau Giliyang dengan peserta Duta Wisata Se Madura. �Sehingga Pada Tahun 2014 Kabupaten Sumenep mendapatkan penghargaan berupa Rekor MURI

BUPATI Sumenep A. Busyro Karim saat menyalami anggota dewan usai rapat paripurna. Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

10

Parlemen

JUNI 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama

WABUP Sungkono Sidik menyalami M. Ramzy, angota DPRD Sumenep usai rapat paripurna LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati

program 10.000 Piring Makan Campor dan tidak lupa kita juga mendapatkan Penghargaan dari Presiden RI berupa Penghargaan ADIPURA,” bebernya. Selain itu, bupati juga menjelaskan soal peningkatan SDM. Menurut dia, salah satu yang dilakukan yakni program pemberantasan buta aksara, peningkatan akses dan mutu pendidikan, terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dan, pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja. ”Peningkatan pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan beragama, serta revitalisasi nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal,” ungkapnya. Dalam urusan ketenagakerjaan dapat digambarkan, pada Tahun 2014 tercatat penduduk jumlah Angkatan Kerja (15–60 Tahun) sebesar 654.695 orang meningkat sebesar 69,52% dibandingkan Tahun 2011 sebesar 455.151 orang. ”Program transmigrasi juga terus berlangsung untuk meningkatkan taraf hidup warga. Untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja tersebut telah dilaksanakan pembinaan dan mendidik/kursus Keterampilan Tenaga Kerja,” jelasnya. Khusus pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, sejak tahun 2010 sampai sekarang di Kabupaten Sumenep mengalami perkembangan yang cukup baik, walaupun masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Disamping memberikan

www.dprd-sumenepkab.go.id

pelayanan pendidikan bagi siswa yang tertampung pada pendidikan formal, pemerintah juga memberikan pelayanan pendidikan melalui pendidikan non formal dengan membentuk kelompok belajar, Kelompok belajar Paket A, Paket B pada wadah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan SKB sehingga kualitas Sumber Daya Masyarakat Kabupaten Sumenep akan lebih baik. Sementara, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan konsistensi dalam penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa, sejumlah hal telah dilakukan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Sumenep sejak tahun 2012 telah mendirikan lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Perijinan, yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Adapun tujuannya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan proses perizinan dan menghindari biaya di luar ketentuan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses perizinan. ”Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Sumenep Pada Tahun 2012 telah menerbitkan 4.104 Perizinan, Tahun 2013 menerbitkan 3.624 Perizinan dan Tahun 2014 menerbitkan 3.154,” terang bupati. Disisi lain, bupati menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat selama kami menjabat belum menunjukkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian kita bersama dan perlu dukungan dari semua pihak terkait seperti Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, Partai Politik, Pers, Dunia Usaha, khususnya para anggota DPRD sebagai mitra pemerintah daerah untuk memberikan masukan. (*)

JUNI 2015

Parlemen

11


Wawancara

Pansus Belejeti LKPJ

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Lima Tahunan Bupati

D

PRD Sumenep langsung menindak lanjuti Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatam Bupati A Busyro Karim dan Wakil Bupati Sungkono Siddik. Buktinya, setelah Nota LKPJ Lima tahunan itu disampaikan dalam Forum Paripurna, DPRD langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan membelejeti LKPJ tersebut. Bahkan, saat ini, Pansus mulai membahas LKPJ akhir masa jabatan tersebut yang ditarget hingga tanggal 16 Juni 2015 nanti. Dan

12

Parlemen

JUNI 2015

tentu berbagai aspek yang menjadi objek pembahasan mulai pengelolaan keuangan, pelaksanaan pemeintahan, program prioritas, pencapaian kinerja dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kepemimpinan Bupati. Lalu bagaimana proses pembahasan LKPJ di Pansus?. Dan seperti apa hasilnya?. Berikut hasil wawancara Parlemen dengan Ketua Pansus LKPJ Bupati dan Wakil Bupati di DPRD Sumenep, Rukminto. Bagaimana proses pembahasan LKPJ oleh

Pansus? Sekarang ini, masih berjalan. Pansus diberi alokasi waktu oleh Badan Musyawarah (Bamus) dari tanggal 1 hingga tanggal 16 Juni 2015 nanti untuk membahas dan mempelajari LKPJ Bupati itu.

selesai membahasnya sesuai alokasi waktu yang diberikan Bamus, tapi kami ingin pembahasannya berkwalitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan terutama kepada masyarakat.

Apakah waktu yang dialokasikan Bamus kepada Pansus mencukupi? Lihat saja perkembangannya nanti. Tapi pastinya Pansus bekerja siang malam, bahkan tidak libur membahas LKPJ tersebut. Tujuannya bukan semata-mata harus

Aspek apa saja yang akan dibahas Pansus? Semua aspek. LKPJ Lima tahunan ini membahas secara totalitas Bupati dan Wakil Bupati menjabat selama lima tahun dari 2010 sampai 2015. LKPJ Lima tahunan ini adalah LKPJ akhir jabatan, sehingga

www.dprd-sumenepkab.go.id


Wawancara yang dibahas bukan satu tahunan seperti yang rutin dilakukan sebagai progres report Bupati selama satu tahun anggaran. Seluruh aspek, baik pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, pencapaian kinerja, pelaksanaan pemerintahan dan sebagainya termasuk program prioritasnya. Semua yang berkaitan dengan pelaksnaaan pemerintahan baik secara tertulis yang dilaporkan maupun yang tertulis pasti dikaji dan pelajari oleh Pansus untuk selanjutnya disimpulkan, apakah berhasil atau tidak. Tapi perkembanggannya sekarang, apa saja yang menjadi sorotan Pansus terhadap LKPJ Bupati? Sampai saat ini, memang belum selesai. Tapi ada beberapa hal yang berkembang dalam pembahasan. Salah satunya, terkait pengelolaan keuangan. Sejumlah Anggota Pansus mempertanyakan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemkab selama lima tahun terakhir. Salah satu sorotan oleh pansus disebabkan eksekutif belum bisa meningkatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Bahkan, predikat WDP itu diperoleh selama lima tahun sejak kepemimpinan pasangan A. Busyro Karim-Soengkono Sidik (Abussidik). Selain itu, pengelolaan keuangan yang juga menjadi sorotan anggota pansus yaitu terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Sebab, disinyalir, pajak tersebut dibayar menggunakan alokasi dana desa (ADD). Namun,

www.dprd-sumenepkab.go.id

dalam persoalan itu, pihaknya akan melakukan investigasi. Langkah yang dilakukan Pansus khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah? Pansus berencana mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya, mengaudit pengelolaan keuangan pemerintah pimpinan Abussidik selama lima tahun. Dan kalau BPK tidak bisa datang ke Sumenep, maka Pansus yang akan jemput bola dengan datang ke sana. Selain soal keuangan, aspek lainnya yang menjadi perhatian Pansus terhadap LKPJ apa pak? Persoalan lain yang mengemuka dalam pembahasan Pansus LKPJ Akhir Masa Jabtan Bupati adalah rencana pembuatan kapal untuk transportasi kepulauan. Sebab, pembuatan kapal yang direncanakan menggunakan anggaran dari pemerintah provinsi itu tidak terwujud. Nah, persoalan tersebut menjadi atensi khusus Pansus, apalagi keberadaan kapal tahan ombak yang anggarannya sudah dinyatakan siap itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya kepulauan. Selama Pembahasan LKPJ, Pansus juga melakukan kunjungan ke luar daerah. Apa urgensinya? Memang Pansus bersepakan dan berencana untuk melakukan studi banding ke daerah lain. Tujuannya adalah Pansus ingin mendapat referensi sebelum mengeluarkan rekomendasi. Kami tidak ingin, catatan yang direkomendasikan Pansus

Ketua Pansus LKPJ Bupati dan Wakil Bupati

Roekminto

kepada Pemerintah Daerah asal-asalan dan terkesan tidak relefan dengan kondisi di lapangan. Apalagi, hasil pembahasan Pansus ini bukan hanya semata-mata untuk bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah mengenai apa yang perlu diperbaiki dan dipertahankan, tetapi juga sebagai informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana Bupati dan Wakil Bupati selama lima tahun menjabat. Nanti masyarakat juga akan menilai berhasil atau tidaknya Bupati menjabat. Kalau misalnya dalam perkembangannya Pansus menemukan ada indikasi

penyimpangan. Apa yang akan dilakukan Pansus? Perlu juga digarisbawahi, bahwa Pansus LKPJ AMJ bersifat progress reports. Dalam hal itu, DPRD hanya menilai. Dengan begitu, dipastikan tidak ada implikasi politik. Apalagi upaya menjatuhkan bupati dan wakil bupati. Namun, DPRD berhak mengambil tindakan. Yani, jika ada indikasi yang berorientasi pada pelanggaran pidana. Khususnya, dalam pengelolaan keuangan. Karena itu, kami juga akan meminta BPK melakukan audit. Apalagi rekomendasi pansus tersebut nantinya menjadi opini masyarakat. (*)

JUNI 2015

Parlemen

13


respon

Lima Tahun Belum WTP

K

oordinastor Tim Isvestigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi menyatakan selama lima tahun kepemimpinan Bupati A Busyro Karim dan Wakil Bupati Sungkono Sdik (Abusidik) belum mampu membawa Sumenep meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurutnya, selama beberapa tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumenep hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat opini WDP indikasi bukti kegagalan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah membangun pemerintah yang baik dan bersih. ”Ini sudah tidak bisa dipungkiri, jika roda pemerintahan di Kabupaten Sumenep tidak jalan. Masak sudah beberapa tahun lamanyaKabupatenSumenep selalu mendapatkan WDP. Ini kan sudah tidak masuk akal,” katanya. Diungkapkannya, kendala

P

Sumenep meraih WDP diantaranya akuntansi pengelolaan keuangan masih belum maksimal. ”Selain itu, di PDAM juga mengalami kerugian sebesar Rp 11 miliar. Di Apotek Moa Farma mengalami kerugian sebesar Rp 500 juta. Ini semua akibat ketidak jelasan dalam pengelolaan keuangan daerah,”terangnya. Selain masalah keuangan daerah dan BUMD, tambah Junaidi, terdapat aset daerah belum memiliki sertifikat atau pengakuan, yakni Kantor Pemkab, Rumah Dinas Koperasi, dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ”Ini semua berdasarkan catatan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” terangnya. (*)

Parlemen

A

ktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep, Imam Arifin menilai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sejak 2010 oleh A Busyro KarimSungkono Siddik (Abusidik) belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Banyak persoalan dan janji yang diingkari disejumlah sektor. Diungkapkannya, sejumlah persoalan yang belum terselesaikan hingga akhir jabatan Bupati-Wakil Bupati diantaranya ketidak jelasan keuangan PT Wira Usaha Sumekar, praktik mafia jabatan melalui mutasi dan lelang jabatan, tidak meratanya distribusi tenaga didik dan indisipliner PNS diwilayah Kepulauan. Disamping itu, pelayanan kesehatan masih banyak mendapat keluhan dan pembenahan infrastruktur serta tata ruang yang dilakukan tanpa master plan termasuk pengembangan perumahan di lahan produktif. ”Dibidang ekonomi adalah masalah pembangunan pasar yang belum terselesaikan. Selama lima tahun

Abusidik menjabat belum menuntaskan pembangunan Pasar walaupun saat ini sudah mulai tergarap,” tandasnya. Imam meminta Bupati dan Wakil Bupati melalui kewenangannya merombak struktur pengelola PT WUS, bahkan membubarkan perusahaan daerah tersebut karena hanya menjadi beban bagi daerah. Pemkab dinilai perlu membentuk tim khusus menindak tegas mafia pejabat. ”Disamping itu, kami juga meminta Bupati bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dan pengembangan perumahan yang dilakukan asal-asalan termasuk menyelesaikan persoalan pasar anom baru yang saat ini menjadi keluhan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Minta Pansus LKPJ Objektif

engamat Politik dan Parlemen asal Sumenep, Khafi Syatra meminta Panitia Khusus (Pansus) DPRD benarbenar objektif membelejeti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhis Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Kajian Pansus tersebut sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi khususnya bagi Pemerintah Daerah demi kemajuan Sumenep kedepan. Menurut Lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jogjakarta ini, memang hasil pembahasan Pansus bukan untuk menolak atau menerima terhadap LKPJ akhir masa jabatan Bupati. Namun, seluruh aspek, baik pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, pencapaian kinerja, pelaksanaan pemerintahan dan

14

Sisa Persoalan Abusidik

JUNI 2015

sebagainya termasuk program prioritasnya hendaknya mendapat. ”Semua yang berkaitan dengan pelaksnaaan pemerintahan baik secara tertulis yang dilaporkan maupun yang tertulis haru dikaji dan pelajari oleh Pansus untuk selanjutnya disimpulkan, apakah berhasil atau tidak,” katanya. Yang terpenting lanjut Khafi, Pansus benarbenar objektif menilai Bupati dan Wakil Bupati dalam hal kepemimpinan dan kinerjanya selama lima tahun. ”Jangan sampai karena faktor atau pengaruh tertentu, bahkan ada kepentingan lain menjadi tidak objektif. Hasil Pansus ini bukan sekedar evaluasi bagi Pemerintah Daerah, tapi menjadi bahan informasi bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


fokus

Gandeng BPK hingga Kerja Maraton Aktivitas Pansus LKPJ AMJ Bupati

PANSUS DPRD Sumenep membahas LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati di ruangan Graha Paripurna

TAK terasa kepemimpinan Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Wakil Bupati Soengkono Siddik (Abussidik) sudah memasuki tahun kelima. Itu artinya ini merupakan tahun terakhir bagi pemerintahan Abussidik dalam periode kepemimpinannya.

S

esuai ketentuan perundangundangan, menjelang purnatugas sebagai pemimpin daerah, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban membuat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan (AMJ). Pembuatannya harus

www.dprd-sumenepkab.go.id

sudah dilakukan menjelang purna tugas. Sedangkan bupati sendiri purna tugas pada 25 Oktober mendatang. Atas kepentingan itu, bupati telah menyerahkan LKPJ dalam sebuah forum rapat paripurna DPRD Sumenep. Dalam forum itu bupati menjelaskan secara detail mengenai lima tahun

pemerintahannya. DPRD selaku mitra juga langsung menyikapinya dengan membentuk panitia khusus (pansus) LKPJ AMJ yang diketuai Roekminto, anggota komisi A. �Paripurna telah membentuk pansus dan saudara Roekminto ditetapkan sebagai ketua pansus,� ujar Herman

JUNI 2015

Parlemen

15


Fokus Dali Kusuma, ketua DPRD kepada Parlemen. Menurut dia, pansus memiliki waktu yang terbatas untuk menyelesaikan pembahasan LKPJ AMJ. ”Karena itulah, kami sudah meminta pansus bisa bekerja cepat agar sesuai waktu yang dijadwalkan semua pembahasan bisa selesai,” katanya. Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh Hanafi mengatakan, keanggotaan pansus LKPJ berjumlah 20 orang dari berbagai fraksi di DPRD. ”Pansus diberi waktu dua minggu dari Tanggal 1 Sampai 16 Juni oleh Badan Musyawarah (Bamus) untuk mempelajari nota LKPJ yang disampaikan Bupati ada kesesuaian atau tidak antara kinerjanya dengan Visi-Misi yang disampaikan saat mencalonkan,” tuturnya. Menurut Hanafi, selama pembahasan tersebut, totalitas pelaksanaan pemerintahaan Bupati dan Wakil Bupati menjabat dari 2010 sampai 2015 akan dibahas baik dari segi pengelolaan keuangan, program, dan aspek lainya untuk disimpulkan berhasil atau tidaknya memimpinan Sumenep selama lima tahun. Legislator asal Partai Demokrat ini meminta Pansus benar-benar serius membahas nota LKPJ Bupati serta objektif menilainya, sebagai bahan evaluasi demi kemajuan Sumenep kedepan.

”Kami berharap hasil penilaian Pansus itu menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah di tahun-tahun berikutnya sekaligus menjadi bahan referensi bagi masyarakat luas untuk mengetahui amanat yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sudah dijalankan dengan baik atau tidak,” tandas Hanafi. Disisi lain, pansus begitu serius membahas LKPJ AMJ bupati. Buktinya, meski hari libur para wakil rakyat tetap menggelar rapat pembahasan LKPJ lima tahunan di Graha Paripurna. Rapat di hari libur itu dilaksanakan bersama sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemkab Sumenep. Katua Pansus Roekminto mengatakan, ada beberapa hal yang berkembang dalam pembahasan yang di lakukan oleh pansus. Antara lain masalah pengelolaan keuangan. Sejumlah anggota pansus mempertanyakan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemkab selama lima tahun. Menurutnya, salah satu indikator sorotan yang dilakukan oleh pansus disebabkan karena pemkab belum bisa meningkatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Bahkan, predikat WDP diperoleh selama lima tahun sejak kepemimpinan Abusidik. Selain itu, pengelolaan keuangan

yang juga menjadi sorotan anggota pansus adalah pembayaran pajak. Sebab, disinyalir pajak itu dibayarkan menggunakan alokasi dana desa (ADD). Namun, untuk persoalan ini pihaknya masih akan melakukan investigasi. Bahkan untuk memastikan pengelolaan keuangan itu, pansus berencana untuk mengundang Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Tujuannya untuk mengaudit pengelolaan keuangan pemerintah pimpinan Abusidik selama lima tahun. ”Kami akan mengundang BPK. Jika tidak bisa, kami yang datang ke sana,” teranganya. Persoalan lain yang mengemuka dalam pembahasan pansus LKPJ AMJ adalah rencana pembuatan kapal untuk transportasi kepulauan. Sebab, pembuatan kapal yang direncanakan menggunkan anggaran dari pemerintah provinsi, itu tidak terwujud. Menurut Roekminto, pembahasan pansus LKPJ AMJ masih akan berkembang. Bahkan, pansus berencana untuk melakukan studi banding ke daerah lain. Tujuannya sebegai referensi sebalum pansu mengeluarkan rekomendasi. ”Kami masih akan melakukan sudi banding ke daerah lain,” terangnya. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjelaskan, pansus LKPJ AMJ bersifat progress reports. DPRD, kata dia, sifatnya hanya menilai, sehingga dipastikan tidak ada implikasi politik. Apalagi upaya menjatuhkan bupati. Namun, kalau hal itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan, apalagi berorientasi terhadap pelanggaran pidana, maka DPRD berhak mengambil tindakan. Salah satunya dengan minta gara BPK melakukan audit. Apalagi, rekomendasi itu nantinnya akan menjadi opini masyarakat Ditanya terkait target pembahasan Roekminto menegaskan bahwa jadwal dari Bamus pembahasan ditarget berakhir pertengahan Juni. Namun, pihaknya memprediksi akan ada penembahan waktu. ”Kalau memang tidak selesai kami ajukan penambahan waktu,” terangnya. (*)

DIALOG antara Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati dengan perwakilan pemkab membahas materi LKPJ.

16

Parlemen

JUNI 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


Legislator

Jadikan Petani Lebih Berdaya dan Sejahtera

B

erawal dari dorongan kuat masyarakat, Nurus Salam memilih terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 lalu. Ia maju melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Sumenep 1 meliputi Kecamatan Kota, Kalianget, Manding, dan Talango hingga terpilih menjadi Anggota DPRD Sumenep untuk priode 2014-2019. Kini, Legislator asal Desa Parsanga, Kecamatan Kota itu tercatat sebagai Anggota Komisi II DPRD Sumenep. Di alat kelengkapan dewan lainnya, Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera itu masuk pada jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep. Dalam politik, Legislator yang akrab di sapa Oyuk ini menjatuhkan pilihannya pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Alasannya karena secara ideologis merasa cocok dengan partai yang diketuai Letjen (Purn) TNI Prabowo Subianto. Apalagi, Ia memiliki visi yang sama dengan Partai berlambang Garuda tersebut yaitu menjadikan rakyat Indoseia lebih berdaulat dan sejahtera. Diungkapkannya, di Partai Gerindra ada Himpunan Kelompok Tani

www.dprd-sumenepkab.go.id

Indonesia (HKTI) yang memili misi besar yaitu mensejahterakan petani. Dan misi HKTI itu selaras dengan obsesinya sebelumnya terjun ke dunia politik yaitu dalam kegiatan pemberdayaan petani. ”Kebetulan sebelum menjadi dewan saya banyak aktif di organisasi-organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan petani. Bahkan, saya enam tahun dipercata menjadi Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Untk itu, patut kiranya kalau saya bergabung dengan Gerindra,” tuturnya. Prinsipnya terjun ke dunia Politik bukan hanya semata-mata menjadi Anggota Dewan. Tapi adalah ingin benar-benar menjadi Wakil Rakyat yang berbuat untuk rakyat. ”Bukan anggota Dewan yang saya kejar, tapi Wakil Rakyat. Kalau hanya ingin Anggota Dewan tugas selesai, tapi bagaimana tanggung jawab saya dengan masyarakat yang saya wakili,” ujarnya dengan nada serius. Ia mengaku terjun ke dunia politik bukan hanya semata-mata ingin meraih kedudukan dan kekuasaan. Bukan sekedar materi yang dikejar, tapi ada misi besar yaitu berjuang untuk masyarakat di kursi Parlemen. Legislator yang lahir di Sumenep 23 Maret 1970 ini berkomitmen untuk

tidak menyia-nyiakan posisinya di Kursi Legislatif kecuali berjuang untuk masyarakat luas. Untuk itu, Legislator yang berlatar belakang pengusaha itu bertekad untuk melakukan kerja-kerja nyata dan bermanfaat besar khususnya bagi masyarakat yang diwakilinya. Di tahun pertama pada masa jabatannya di Kursi Legislatif, Oyuk menfokuskan program dan kegiatannya dibidang pertanian. ”Saya ingin memberikan hal yang nyata dan jelas manfaatnya kepada masyarakat. Tahun ini, mungkin fokus pada pertanian dulu, kemudian di tahun berikutnya adalah dibidang kelautan dan perikanan. Lalu selanjutnya dibidang lainnya seperti peternakan atau apa saja yang dianggap sangat penting dan urgen untuk dikawal,” terangnya kepada Parlemen. Diungkapkannya, banyak persoalan pertanian yang perlu mendapat pengawalan dirinya termasuk Anggota Dewan lainnya. Di Dapilnya misalnya, petani di pedesaan-pedesaan dan pinggir kota masih mengeluh dengan persoalan irigasi. Saluran irigasi skuender dan tersier di sejumlah lahan pertanian tidak memadahi. Menurutnya, debit air yang dikirim dari Dam induk sering kali tidak sampai

JUNI 2015

Parlemen

17


Legislator

Bukan anggota Dewan yang saya kejar, tapi Wakil Rakyat. Kalau hanya ingin Anggota Dewan tugas selesai, tapi bagaimana tanggung jawab saya dengan masyarakat yang saya wakili.

18

Parlemen

JUNI 2015

ke lahan pertanian karena airnya masuk ke serapan.”Dan ini saya kira perlu ada sinergiitas antara petani beberapa Instansi Tekhnis di Pemkab. Dinas Pertanian dan Dinas PU Pengairan supaya berkolaborasi menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya. Persoalan lainnya, yaitu keberadaan pengembang perumahan yang mengancam keberlangsung usaha tani. Banyak lahan-lahan produktif yang mulai menyusut habis karena dibangun wilayah perumahan, padahal dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) jelas dilarang karena pengembangan perumahan ke arah utara Bangkal dan Parsanga. Regulasi mengenai penataan wilayah dan tata ruang tidak berjalan efektif. Lahan pertanian di Desa Kolor yang sejatinya dimanfaatka sebagai kawasan hijau dan serapan, malah dibangun perumahan. ”Saya sebenarnya sangat gelisah dengan persoalan ini. Dan Maaf meminjam bahasanya Gusmus (Mustaha Bisri), aku harus bagaimana atau kau harus bagaimana. Kau suru aku menanam, tapi kau tanami tanahku dengan rumah-rumah,” ujarnya menyesalkan. Gagas Agrowisata Tani Di bidang pertanian, Oyuk memiliki obsesi petani lebih berdaya dan sejahtera. Dalam pandangannya, petani umumnya masih miskin dan belum sejahtera. Hal itu faktornya karena petani kurang begitu maksimal mengelola usaha taninya dan belum dapat membaca peluang bisnis yang dapat diisi oleh hasil pertaniannya. Ia mempunyai keinginan supaya petani memiliki wawasan luas dalam mengembangkan potensi pertanian dan berorientasi bisnis kedepan. ”Sekarang ini petani seolah asal bercocok tanam, sehingga hasilnya hanya untuk cukup makan, bahkan kurang. Saya tidak menginginkan begitu, tapi bagaimana hasil taninya diunggulkan dan menjanjikan untuk kebutuhan ekonominya,” tandasnya. Untuk itu, Alumni SMA 1 Sumenep ini menggagas Agowisata Pertanian diwilayah Kecamatan Batuan dengan nama ”Taman Palasa Agro”. Ia membina dua kelompok tani yang melibatkan petani, tokoh masyarakat, pemerhati, dan penyuluh pertanian mengelola Agrowisata tani tersebut.

Menurutnya, dirinya termotivasi mendirikan Agrowisata tani karena melihat petani di daerahnya masih menjalani usaha tani dengan biasa. Tidak ada inovasi yang bisa dilakukan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. ”Agrowisata tani yang saya bina diharapkan menjadi bahan pelajaran bagi petani untuk menambah wawasannya bercocok tanam dan dapat mengisi peluang pasar lebih besar,” tambahnya. Melalui taman Palasa Agro, petani kelompoknya menghidupkan lahan tidur menjadi lebih produktif. Petani yang tergabung dalam kelompok tersebut tidak menggunakan lahan yang sudah produktif supaya tidak mengurangi lahan pertanian untuk kepentingan lainnnya. Dengan cara tersebut ada dua yang bisa dicapai. Yakni, selain menjadikan lahan tidak produktif menjadi produktif, juga mendorong petani untuk menciptakan peluang. Saat ini, total lahan tidak produktif yang dikembangkan menjadi agrowisata tani itu kurang lebih 4 hektar. ”Di lokasi Taman Palasa Agro itu dulunya sangat tandus dan pohon yang tidak bermanfaat. Kami ajak petani untuk membabat lahan tersebut dan diproyeksikan menjadi lahan pertanian,” tambahnya. Saat ini, ada kurang lebih 25 jenis tanaman yang ditanam di lokasi tani Taman Palasa Agro. Diantaranya adalah Kelengkeng, melon, pepaya kalifornia , markisa, jagung manis, jagung hibrida, semangka merah, kuning, dan semangka inul. Selain itu ada bawang merah, tomat dan sebagainya. ”Di taman wisata agro tersebut petani juga mengola Pupuk Organik Cair (POC), sehingga lebih ekonomis dan tidak banyak bergantung produk pabrik,” ujarnya. Selain diproyeksikan untuk wisata tani, kedepan hasil petani di Taman Palasa Agro itu juga dapat dijual di lokasi. Masyarakat yang akan membelinya bisa memetiknya sendiri dengan disediakan timbangan di lokasi. Bahkan, untuk tanaman buah seperti markisa dan melos direncanakan akan diolah menjadi minumal untuk dipasarkan di lokasi tersebut. Disamping itu, tambah Oyuk, Taman Palasa Agro juga mencanangkan

www.dprd-sumenepkab.go.id


legislator tanaman herban dengan bekerjasama dengan pabrik jamu. Tanaman tersebut diantaranya jahe, temu lawak, laos, kunyit dan tanaman sejenisnya. ”Tapi yang terpenting juga melalui Taman Palasa Agro itu petani tidak hanya belajar bertani, tapi juga belajar dalam hal menganalisa potensi bisnis yang dapat dikembangkan. ” terangnya. Prihatin Dengan Pembangunan Yang Tak Fokus Dikalangan jurnalis, Oyuk juga dikenal sebagai salah satu anggota dewan yang vokal dan kritis. Berbagai permasalahan dan urusan yang ditangani Komisinya, mulai soal pengawasan, anggaran dan legislasi disikapinya dengan piawai. Ia juga dikenal tegas dan tidak toleran terhadap persoalan yang terjadi di Mitra Kerja Komisinya, apalagi masalah tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas. Di setiap forum DPRD maupun rapat dengar pendapatan (RDP) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisinya, Mantan Kepala Desa Parsanga ini tidak asal bicara. Argumentasinya selalu menggunakan nalar dan logika bahkan berlandaskan aturan dan undang-undang, sehingga pendapat yang dikemukakan berkwalitas, penuh bobot dan bernilai. Di kursi Legislatif, Oyuk memang

www.dprd-sumenepkab.go.id

belum sampai satu priode. Namun, Ia mengaku tahu banyak mengenai persoalan di Kabupaten Sumenep khususnya dalam hal pembangunan. Dirinya mengaku sangat prihatin dengan pembangunan di Sumenep yang terkesan berjalan di tempat. ”Kalau saya amati sebenarnya pembangunan di daerah tidak ada perkembangan. Kalau ada, itupun peningkatannya tidak signifikan,” ungkapnya ketika ditanya pendapatnya mengenai pembangunan di Sumenep. Dalam pandangannya, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum memiliki konsep perencanaan yang jelas mengenai pola pembangunan di daerahnya. Tidak ada skala prioritas dan sektor apa yang akan menjadi target utama pembangunan. Seluruh sektor pembangunan terlihat ngambang dan tidak ada yang dapat diunggulkan. Di Sektor wisata misalnya, sebut Oyuk, Kabupaten Sumenep memiliki banyak potensi wisata baik religi, alam, bahari, dan wisata budaya. Namun, potensi wisata terstersebut tidak dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Sehingga, keberadaannya tidak memberi dampak positif terhadap daerah terlebih kepada masyarakat sekitar objek wisata.

Menurut dia, Instansi tekhnis selalu merasa puas dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu melampaui target walaupun targetnya sendiri sebenarnya dibawah kelayakan. Padahal, jika dioptimalnya hasilnya akan jauh lebih besar, bahkan akan mampu mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumenep. ”Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan, tapi contohlah Banyuwangi. Potensi wisata di daerah tersebut tidak seberapa dibanding Sumenep, tapi Pemkab setempat mampu mengelola dan mempromosikannya. Dulu warga Banyuangi asing dengan turis yang datang, tapi sekarang sudah terbiasa,” ujarnya. Selain perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola wisata yang berkompeten dan profesional, tentu pengembangan objek wisata perlu disokong dengan anggaran. Pemkab harus mengalokasikan anggaran yang memadahi pada sektor Pembangunan yang diprioritaskan. ”Kalau misalnya Pariwisata yang akan diprioritaskan, anggarannya tentu harus diperbesar. Tapi juga perlu didukung dengan konsep dan perencanaan yang matang sehingga tidak hanya terkesan membuang anggaran,” pungkasnya. (*)

JUNI 2015

Parlemen

19


ARTIKEL

20

Parlemen

JUNI 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


ARTIKEL

SEJUMLAH anggota Komisi I DPRD Sumenep menemui pengunjuk rasa dari Kecamatan Guluk-Guluk terkait kasus raskin.

AKTIVIS PMII Sumenep saat menggelar aksi di DPRD Sumenep beberapa waktu lalu.

www.dprd-sumenepkab.go.id

JUNI 2015

Parlemen

21


pottre

Ingin Berdikari

Dengan Membuka Usaha

S

etiap orang, termasuk mahasiswa, pasti memiliki mimpi masing-masing terkait profesi yang akan dijalani selepas menjalani pendidikan di bangku kuliah. Ada yang ingin menjadi abdi negara, pengajar, dan ada pula yang ingin berdikari dengan membuka usaha sendiri. Mega Mauliana Ummi adalah salah satu mahasiswa yang berdikari dengan membuka sendiri. Motivasinya hanya satu yaitu ingin ikut andil dalam mengentaskan tingginya angka

22

Parlemen

JUNI 2015

pengangguran di daerahnya. ”Kalau saya, setelah lulus kuliah nanti ingin membuka usaha sendiri saja,” kata mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) asal Sumenep kepada Parlemen Dalam hidupnya Ia berpegang pasa Hadist Nabi yaitu ”Sebaik-baik manusia adalah yang manusia yang bermanfaat bagi sesamanya”. Dara kelahiran Sumenep 24 Agustus 1995 ini tidak ingin hidupnya menjadi beban bagi orang lain termasuk orang tuanya. Ia ingin menjadi manusia yang mandiri dengan memanfaatkan seluruh potensi untuk ekonominya dan orang lain.

Karena itulah, ketika lulus kuliah nanti Mega mempunyai obsesi membuka usaha di Sumenep sehingga melalui usahanuya itu dapat menampung tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya. ”Saya prihatin sebenarnya sebab potensi daerah di Sumenep sesungguhnya sangat luar biasa, sementara angka pengangguran sangat tinggi. Dan ironisnya pengangguran itu tidak sedikit adalah dari kalangan terdidik atau sarjana,” ujarnya dengan nada serius. Ia memandang tingginya angka pengangguran itu salah satunya karena mindset masyarakat kecenderungannya masih tergantung pada

www.dprd-sumenepkab.go.id


pottre

Pandangan masyarakat umumnya selama ini seolah tidak bekerja kalau tidak menjadi PNS. Padahal, sudah jelas pengangkatan setiap tahunnya sangat terbatas, bahkan kadang tidak ada. Mahasiswa

Mega Mauliana Ummi

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setelah lulus kuliah mereka banyak menunggu rekruitmen abdi negara di Pemkab, sehingga tidak punya inisiatif untuk berwirausaha. ”Pandangan masyarakat umumnya selama ini seolah tidak bekerja kalau tidak menjadi PNS. Padahal, sudah jelas pengangkatan setiap tahunnya sangat terbatas, bahkan kadang tidak ada,” ujarnya. Untuk itulah, mahasiswi asal Desa

www.dprd-sumenepkab.go.id

Pemolokan Kecamatan Kota Sumenep belum pernah berfikir ingin menjadi PNS, setelah lulus kuliah nanti. Ia bertekad untuk menjadi pengusaha yang sukses dengan manfaatkan potensi di daerah. ”Saya melihat banyak sebenarnya banyak potensi di daerah yang cukup prospektif jika dibuat bisnis,” ucapnya. Disisi lain, mahasiswi cantik yang memiliki hobi menulis, memasak dan traveling ini sangat terinspirasi

dengan sosok Nabi Muhammad Saw. Ia ingin menjadi pengusaha sukses tanpa harus mencurangi atau membohongi orang lain demi usahanya. “Motivatorku adalah Nabi Muhammad. Pengusaha yang jujur dan sukses dalam sagala hal. Sebab, bagaimanapun dewasa ini banyak pengusaha sukses tapi dilaluinya dengan cara-cara yang salah,” tuturnya. (*)

JUNI 2015

Parlemen

23


Dinamika

Ramzi; Sumenep Terkesan Jadi Pembuangan Proyek

A

nggota Komisi III DPRD Sumenep M. Ramzi kecewa dengan pelaksanaan proyek perbaikan jembatan Kali Saroka, Desa Saroka, Kecamatan Saronggi. Pasalnya, proyek senilai Rp. 5 Miliar yang didana melalui APBN Tahun anggaran 2015 itu tanpa pemberitahuan terhadap Instansi Tekhnis di Pemkab. ”Setelah kami koordiniasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Sumenep, tidak ada pemberitahuan. Bahkan juga tidak ada papan namanya. Maka tidak salah jika kita menganggap jika proyek itu misterius,” kata Ramzi

B

Parlemen

berada di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, juga tidak jelas pengelolannya. ”Ini yang saya sesalkan, setiap proyek yang bukan dari daerah malah tidak ada koordinasi. Bahkan terkadang baru ada koordinasi setelah ada permasalahan. Itu pun setelah serah terima selesai dilakukan,” terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep, Edi Rasiyadi enggan memberikan komentar banyak mengenai masalah proyek perbaikan jembatan Kali Saroka, Desa Saroka. Alasannya, proyek tersebut tidak menggunakan dana APBD. ”Maaf, Mas, saya ndak tahu nama pelaksana dan bia-yanya karena pelaksana dari P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional) dan dana APBN,” terangnya. (*)

BK Proses Dua Laporan

adan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Sumenep terus memproses laporan sebagian masyarakat daerah pemilihan II terhadap Jonaidi, Anggota DPRD setempat yang dinilai tidak menjalankan tugas lantaran menderita sakit. Saat ini, lembaga penegak kode etik DPRD itu telah memanggil Anggota DPRD asal Partai Gerindra tersebut dua kali untuk dimintai keterangan. ”BKD sudah dua kali memanggil yang bersangkutan terkait laporan itu. Namun, sejauh ini, masih belum menentukan kesimpulan sebab kami ingin hasilnya benar-benar objektif,” ungkap Ketua BKD DPRD Sumenep, Ruqi Abdillah. Jonaidi dilaporkan ke BKD karena dinilai tidak bisa menjalankan tugas kedewanan akibat menderita penyakit stroke. Meskipun kondisi tubuhnya dalam keadaan lemas, ia tetap masuk kerja, utamanya pada acara rapat penting, seperti rapat paripurna. Ruqi menegaskan, pihaknya telah berupaya untuk memproses semua laporan dari warga. Dan kami tidak akan tebang pilih dalam menyelesaikannya.

24

menyesalkan. Menurut dia, mestinya pemerintah pusat maupun pihak rekanan sebelum melakukan pekerjaan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten sebagai lokasi proyek. Hal itu penting untuk mempermudah proses pengawasan. Pemkab terkesan hanya dijadikan tempat pembuangan proyek untuk menggali keuntungan yang sangat banyak. Sebab, banyak proyek yang dibiayai APBN maupun APBD tingkat I Provinsi Jawa Timur yang mangkrak. Salah satunya proyek pengadaan gedung silo jagung dan resi gudang yang ada di Kecamatan Bluto dan Kecamatan Gan-ding. Gudang rumput laut yang

JUNI 2015

Untuk kasus Jonaidi, kami telah memanggilnya sebanyak dua kali,” katanya. Selain kasus Jonaidi, BKD juga menerima dua pengaduan. Salah satunya dengan terlapor Akis Jazuli, anggota Komisi B DPRD Sumenep. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan I (Kota Sumenep, Talango, Batuan, Kalianget) ditengarai membuat kisruh Pilkades Poteran. ”Kasus Jonaidi ini termasuk salah satu kasus yang bersifat urgen dan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Tapi kami tidak mau krusak-krusuk dalam menyelesaikan. Karena kami tidak ingin keputusan yang kami tetapkan menuai persoalan yang lebih besar di belakang hari,” terangnya. Meskipun telah melakukan pemang-gilan, BKD masih belum bisa memberikan kejelasan. Sebab, pihaknya masih terus berkonsultasi dengan tim ahli. “Salah satunya dengan Biro Hukum Surabaya, Kemendagri dan yang lainnya,” ungkapnya. Pihaknya dalam waktu dekan berencana memanggil kembali.

Itu dilakukan untuk mensinkronkan laporan yang telah sampai di meja BKD dengan kondisi Jonaidi yang sesungguhnya. Pelapor, Bamang Supratman mendesak agar BKD secepatnya menentukan status Jonaidi. ”Kami tetap akan mematuhi apa yang menjadi keputusan BKD nantinya. Tapi jangan sampai kasus ini terbengkalai,” terangnya. Pria asal Kecamatan Sarongi itu mengatakan, dilihat dari kondisi fisik Jonaidi, saat ini sudah tidak bisa menjalankan tugas kedewanan. ”Bagaiman bisa menjalankan tugasnya denga baik, wong kondisinya saja sudah tidak fit,” ungkapnya. Padahal, katanya, bimtek maupun kunker termasuk agenda kedewanan yang sangat penting dilakukan. ”Kunker dan bimtek memang perlu. Karena juga berkaitan dengan pembahasan raperda dan lain semacamnya,” tukasnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Dinamika

D

Dewan dan Wartawan Sharing Soal Pembangunan

PRD Sumenep melalui Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretarias DPRD intens berkomunikasi dengan sejumlah jurnalis di daerahnya dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP) mengenai pembangunan. Dalam forum rutin yang dikemas dalam Forum Komunikasi Pembangunan Sumenep itu DPRD dan Sekretaris Dewan berdiskusi mengenai mengenai sejumlah persoalan yang ditangani dewan. Tujuannya selain sharing pendapat juga melalui forum rutin yang digelar tiap minggu itu ada masukan dari kalangan jurnalis untuk perbaikan kinerja DPRD kedepan. ”Di Forum Komunikasi ini, kami minta kepada awak media, baik cetak maupun elektronik untuk menyumbangkan ide cerdasnya ke

K

disampaikan teman-teman jurnalis adalah demi kebaikan kami, dan demi Pembangunan Sumenep kedepan,” ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Abrori Mannan mengungkapkan, bahwa pertemuan dengan para pelaku media merupakan manifestasi dari sebuah komitmen Legislatif dengan media. Menurutnya, fungsi media adalah untuk menyuarakan aspirasi publik dan bagian dari kontrol sosial. ”Saya percaya, sebesar apapun kinerja anggota legislatif tanpa media tidak akan sampai pada masyarakat, lebih-lebih pada masyarakat kepulauan yang jauh,” tandasnya Legislator asal PKB ini. (*)

Komisi I Dampingi GPPS Datangi KPU

omisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Kabupaten Sumenep, Rabu (03/06/2015), mendatangi DPRD setempat. Mereka mengadu ke Komisi I DPRD soal rendahnya kesadaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab dalam memberikan informasi. KIP menilai sejumlah Instansi Publik di lingkungan Pemkab Sumenep dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi. Bahkan, terkesan menutup nutupi permintaan publik terhadap informasi tersebut. ”Kami sengaja datang ke Komisi I sebagai konterpatnya untuk memberitahukan mengenai kendala tekhnis dalam melaksanakan tugasnya sebagai KIP,” ungkap Ketua Komisioner KIP Sumenep, Hawiyah Karim. Menurutnya, umumnya Instansi di lingkungan Pemkab menutup-nutupi dalam memberi informasi kepada masyarakat, bahkan ketika dimediasi oleh KIP yang disengketakan justru mangkir dari pemanggilan. KIP sudah

www.dprd-sumenepkab.go.id

kami agar kinerja kami bisa lebih berinovasi,” kata Kabag Humas dan Publikasi DPRD Sumenep, Raisul Kawim, saat pertemuan rutin dengan wartawan, Jum’at (5/6/2015) lalu. K a w i m mengungkapkan, selama ini hubungan Humas DPRD dan para awak media cukup baik dan kemitraan tersebut perlu terus ditingkatkan. Pihaknya akan membuka ruang seluasluasnya bagi semua elemen masyarakat termasuk jurnalis di Sumenep jika ingin memberi masukan, bahkan kritikan demi kebaikan Sekretariat dan DPRD kedepan. ”Pahit atau manis tetap kami terima. Sebab bagaimanapun apapun

kerap kali memberi saran kepada seluruh Instansi Publik di Sumenep untuk transparan terhadap informasi atau data selama tidak masuk pada ranah yang tidak diperbolehkan untuk publik. ”Saya juga heran kenapa mereka enggan memberi informasi. Sudah kami himbau untuk tidak takur transpran, tapi bukan berarti harus telanjang,” ungkapnya. Menurut Hawiyah, kedepan KIP akan mempublikasikan nama-nama Dinas, Badan, Kantor, atau Instansi Vertikal di Kabupaten Sumenep yang dianggap kurang transparan dalam memberikan informasi publik. ”Dengan cara tersebut diharapkan kesadaran untuk memberikan informasi publik yang diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pantas menjadi konsumsi publik,” ujarnya. Sementara itu, Juru Bicara Komisi I DPRD Sumenep, Joni Tunaidi menyesalkan, terhadap sikap SKPD

di lingkungan Pemkab yang kurang terbuka bahkan tidak transparan dalam memberikan informasi. Sikap SKPD tersebut bukan hanya tidak kooperatif terhadap KIP, tetapi merupakan pengingkaran terhadap UndangUndang yang mewajibkan Instansi Publik memberi informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Menurutnya, sikap SKPD yang kurang transparan dan terbuka memberi informasi tersebut sangat tidak menguntungkan terhadap masyarakat, terlebih informasi tersebut sudah diatur oleh Undang-Undang. Komisinya akan menindak lanjuti pengaduan KIP itu ke Bupati A Busyro Karim dan Sekretaris Daerah supaya memberi tegoran terhadap bawahannya yang dinilai tidak memerhatikan permintaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan ke SKPD-nya. ”Disamping itu, kami juga akan memberi tegoran terhadap Instansi yang menjadi mitra kerja, bahkan bekerjasama dengan Komisi lain di DPRD agar melakukan sikap yang sama terhadap Satker mitrakerjanya yang dianggap tidak transparan,” pungkasnya. (*)

JUNI 2015

Parlemen

25


Studi Banding

Selayang Pandang Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan

Berkembang dan Terus Berkembang

BALAI Kota Banjarbaru yang menjadi pusat pemerintahan.

WILAYAH Banjarbaru sekarang, dulunya adalah perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah persitirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka.

26

Parlemen

JUNI 2015

G

ubernur dr. Murdani dibantu seorang perencana Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif. Nama Banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murjani, untuk

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun akhirnya melekat nama Banjarbaru sampai sekarang. Sebagai kota administratif, Kota Banjarbaru berada dalam lingkungan Kabupaten Banjar, dengan ibukotanya Martapura. Jadi Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undangundang (UU) Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya UU tersebut menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif, sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia. Kini, jumlah penduduk di Kota Banjarbaru terus berkembang dengan adanya perpindahan penduduk

dari luar Kota Banjarbaru, baik dari Kalimantan sendiri maupun dari luar Kalimantan. Perkembangan penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk kawasan permukiman serta Bandar Udara Syamsudin Noor maupun peruntukan yang lain. Kota Banjarbaru dahulu merupakan sebuah kota administratif yang dimekarkan dari Kabupaten Banjar. Jauh di masa sebelumnya sebagian besar wilayahnya merupakan Kawedanan Ulin di dalam Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,30 km² (37.130 ha) atau 3,8 x luas Banjarmasin atau ½ luas Jakarta. Seluruh wilayah Kota Banjarbaru merupakan bagian dari kawasan perkotaan Banjar Bakula. Banjarbaru terbagi atas 5

kecamatan dan 12 kelurahan. Kota Banjarbaru terletak pada koordinat 03°27’ s/d 03°29’ LS dan 114°45’ s/d 114°45’ BT. Posisi geografis Kota Banjarbaru terhadap Kota Banjarmasin adalah 35 km pada arah 296°30’ sebelah tenggara Kota Banjarmasin, sedangkan posisi terhadap Martapura, Kabupaten Banjar adalah 5 km pada arah 55°30’ sebelah barat daya Kota Martapura. Kota Banjarbaru merupakan kota penghasil intan yang terdapat di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru yang merupakan pusat pemukiman atau perkampungan tertua yang ada di kota ini. Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0–500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0–7 m (33,49%), 7-25 m (48,46%), 25-100 m (15,15%), 100-250 m (2,55%) dan 250-500 m (0,35%). Adapun kondisi fisik tanah yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan

Jangan sampai generasi mendatang hanya mendengar tentang kejayaan Bojonegoro yang menjadi penyumbang minyak terbesar di dalam negeri.

JALANAN Kota Banjarbaru yang terlihat bersih dan rapi.

www.dprd-sumenepkab.go.id

JUNI 2015

Parlemen

27


Studi Banding kondisi efektif pertumbuhan tanaman adalah kelerengan, kedalaman efektif tanah, drainase dan keadaan erosi tanah dapat dijelaskan sebagai berikut: â&#x20AC;˘ K l a s i f i k a s i kelerengan Kota Banjarbaru adalah: o 0-2% yang mencakup 59,35 persen luas wilayah o 2-8% yang mencakup 25,78 persen wilayah o 8-15% mencakup 12,08 persen wilayah. Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas, yaitu: <30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan >90 cm. Kota Banjarbaru secara umum mempunyai kedalaman efektif lebih 90 cm dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Drainase di Kota Banjarbaru tergolong baik, secara umum tidak terjadi penggenangan. Namun ada daerah yang tergenang periodik, yaitu tergenang kurang dari 6 (enam) bulan, terdapat di Kecamatan Landasan Ulin yang merupakan peralihan daerah rawa (persawahan) di Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh. Jenis tanah terbentuk dari faktor-faktor pembentuk

28

Parlemen

JUNI 2015

KAWASAN pemeliharaan hewan juga tersedia di Kota Banjarbaru.

tanah antara lain: batuan induk, iklim, topografi, vegetasi dan waktu. Tiap jenis tanah mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik tanah tersebut misalnya berkaitan tingkat kepekaan nya terhadap erosi, kesuburan tanah, tekstur tanah dan konsistensi tanah. Berdasarkan peta skala

1:50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 (tiga) kelompok jenis tanah, yaitu: o Podsolik 63,82 persen o Latosol 6,36 persen o Organosol 29,82 persen Luas wilayah Kota Banjarbaru sesuai dengan

Perda No.9 Tahun 2000 adalah seluas 371,38 Ha yang terbagi dalam alokasi peruntukan ruang kawasan lindung adalah 20,81% dan luasan kawasan budidaya 79,19% dari luas wilayah Kota Banjarbaru. Dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru menempati wilayah terkecil kedua setelah Kota Banjarmasin, yakni hanya 0,88 % dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki 5 kecamatan dan 20 kelurahan dengan masing-masing urutan kecamatan terluas sesuai proporsinya adalah kecamatan Cempaka 39,50 % (146,70 Km2), kecamatan Landasan Ulin 24,89 % (92,42 Km2), kecamatan Liang Anggang 23,12 % (85,86 Km2), kecamatan Banjarbaru Utara 6,58 % (24,44 Km2) dan kecamatan Banjarbaru Selatan 5,91 % (21,96 Km2). Sebagian besar wilayah Kota Banjarbaru mempunyai ketinggian di bawah 100 meter dari permukaan

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding

Perkembangan penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk kawasan permukiman serta Bandar Udara Syamsudin Noor maupun peruntukan yang lain.

laut (dpl). Daerah dengan ketinggian 0-7 m (33,49 %), 7-25 m (48 %), 25-100 m (15,15 %), 100-250 m (2,55 %) dan 250-500 m (0,35 %). Geologi Wilayah Kota Banjarbaru tersusun dari Kelompok Aluvial (Qha) 48,44 %, Martapura (Qpm) 37,71 %, Binuang (Tob) 3,64 %, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 %, Formasi Pitap (Keputusan Presiden). Kota Banjarbaru beriklim tropis dengan temperatur udara maksimum 34,4oC dan minimun 20,2oC, kelembaban udara rata â&#x20AC;&#x201C; rata antara 49,0 â&#x20AC;&#x201C; 99,3 %, rata-rata curah hujan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya tercatat 239,0 mm dengan rata-rata tekanan udara berkisar antara 1.005,30 mb sampai dengan 1.018,80 mb dan rata-rata kecepatan angin sekitar 3,5 knots. Perkembangan wilayah Kota Banjarbaru pada 5 tahun berjalan menunjukkan percepatan pembangunan

yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu faktor pemicu dan pemacunya adalah komitmen Kepala Daerah dan Pemerintah daerah agar Kota Banjarbaru menjadi kota yang mandiri dan terdepan sesuai dengan visi kota menjadikan Kota Banjarbaru menjadi Kota Pendidikan, Industri, jasa dan p e rd a g a n g a n , pemer intahan dan permukiman. Selain itu dengan adanya pemindahan perkantoran

pusat provinsi

Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru. (* dari berbagai sumber)

PEMANDANGAN Kota Banjarbaru saat malam hari.

www.dprd-sumenepkab.go.id

JUNI 2015

Parlemen

29


Suara Desa

Jalan Kabupaten Di Payudan Karang Sokon Parah

P

emerintah Desa Payudan Karang Sokon, Kecamatan Guluk-Guluk meminta Pemkab Sumenep memperbaiki akses jalan Kabupaten di daerahnya karena kerusakannya diniai sangat parah. Selama bertahun-tahun jalan Kabupaten di kawasan Desa tersebut tidak diperbaiki sehingga menghambat mobilitas warga, bahkan seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. ”Tidak tersentuh perbaikan sama sekali, padahal sudah lama rusak. Warga kami pernah gotong royong melakukan perbaikan, tapi tidak bertahan lama juga,” ungkap Kepala Desa Payudan Karang Sokon, Sutiana.

Diungkapkannya, jalan tersebut merupakan akses utama antar Kecamatan Guluk-guluk dengan Kecamatan Ganding. Posisi jalan tersebut lebih rendah dari persawahan di sekitarnya, sehingga ketika musim hujan, air hujan akan memenuhi badan jalan dan dengan mudah menggerus material. Menurutnya, perangkat desa berulangkali meminta perbaikan jalan tersebut ketika Musrenbangcam yang tiap tahun diletakkan di pendopo kecamatan. Tapi hingga kini, jalan tersebut tak kunjung diperbaiki. “Kami sebenarnya sudah sering menyampaikan pada Instansi terkait, namun sampai saat ini, belum ada perbaikan,” ungkapnya. (*)

Poteran Inginkan Pengeboran Air Bersih

M

emasuki musim kemarau menjadi kehawatiran tersendiri bagi sebagian besar warga Desa Poteran, Kecamatan Talango. Pasalnya, setiap musim kemarau, warga Poteran khususnya yang tinggal di sejumlah dusun kesulitan mendapat air bersih karena sumber mata air menyusut. Kepala Desa Poteran, Kecamatan Talango, Suparman mengungkapkan, setiap musim kemarau, sebagian Dusun di daerahnya mengalami kekeringan. Warga di Daerah tersebut kesulitan mendapatkan air bersih. ”Itu seperti di Dusun Seladan, Jemaleng, Gelisek, dan beberapa Dusun lainnya. Selain datarannya tinggi, sumber mata air di Dusun tersebut sangat terbatas,” tuturnya. Diakuinya, memang setiap tahun, Pemerintah Daerah menyuplai air bersih

30

Parlemen

JUNI 2015

ke sejumlah Dusun yang mengalami krisis air tersebut melalui tangki PDAM. Namun, bantuan air bersih tersebut tetap tidak memadahi karena suplai air yang dikirim tidak mampu memenuhi kebutuhan warga. ”Bantuan air sementara ini hanya sesaat, bukan jangka panjang, itupun tidak seberapa,” tambahnya. Pihaknya meminta Pemerintah Daerah melalui Instansi Tekhnis memberi bantuan pompa atau bor besar yang mampu menyuplay air ke sejumlah Dusun di daerahnya. Dengan cara tersebut, keluhan sebagian besar warga Desa Poteran mengenai keterbatasan air bersih yang selalu terjadi tiap musim kemarau itu bisa diatasi. ”Kami sebenarnya sudah kerap kali menyampaikan keluhan warga ini ke Instansi terkait, namun sejauh ini belum ada respon,” ucapnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


suara desa

K

Harap Peningkatan Infrastruktur Desa

epala Desa Campor Timur, Kecamatan Ambunten, M. Ramli mengharap Pemerintah Daerah memerhatikan kondisi infrastruktur di daerahnya. Pasalnya, banyak jalan di Desa Campor Timur khususnya jalan Desa yang belum tersentuh perbaikan baik berupa pembangunan makadam maupun pengaspalan. Diungkapkannya, beberapa jalan Desa di Campor Timur memang sudah dimakadam. Namun, Jalan tersebut perlu ditingkatkan dengan pengaspalan dalam rangka memperlancar mobilitas warga. Disisi lain, jalan yang sudah diaspal banyak yang rusak, sehingga

P

Desa Benasare Inginkan Pupuk Tercukupi

emerintah Desa Benasare Kecamatan Rubaru Sumenep meminta Pemerintah mengantisipasi kelangkaan pupuk. Pasalnyan, petani di daerahnya kerap kali mmengalami krisis pupuk, bahkan pada musim padi lalu, sempat terjadi kegisruhan antar petani. Menurut Kepala Desa Benasare, Sarbini, pupuk merupakan kebutuhan paling urgen bagi masyarakat di Desanya. Kurang lebih 2 ribu 300 warga yang tinggak di Desa Benasare mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. “Warga di Desa kami pada umumnya adalah petani. Jadi kalau hasil tani itu buruk, maka sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan mereka,” ungkapnya.Sarbini menuturkan, pada musim

www.dprd-sumenepkab.go.id

menghambat mobilitas perekonomian warga. ”Selain memang tidak ada pengaspalan sama sekali, jalan yang ada tidak diperbaiki. Masyarakat di Desa kami banyak mengeluh lantaran mengganggu aktivitas warga,” tandasnya. Ramli berharap Pemerintah daerah, baik Eksekutif maupun Legislatif mengakomudir harapan warganya. Beberapa kali, pihaknya menyampaikan keluhan itu ke Instansi terkait di Pemkab termasuk melalui Anggota DPRD, namun belum terakomudir. ”Kami berharap dengan media ini, semua harapan kami, mewakili masyarakat Desa Campor Timur segera mendapat perhatian,” harap Ramli. (*)

padi sebelumnya, warga di Desanya kesulitan mendapatkan pupuk. Tanaman padi yang mereka harap-harapkan pertumbuhannnya tidak bagus karena kekurangan pupuk. Sehingga, tidak sedikit petani yang merugi lantaran gagal panen. “Ini jangan sampai terjadi kembali di musim tanam khususnya tembakau,” pintanya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih maksimal melakukan pengawasan distribusi pupuk. Sebab, jika belajar pada pengalaman sebelumnya, kelangkaan tersebut dipicu oleh sistem distribusi pupuk yang buruk. “Faktanya setelah kami pantau, ternyata banyak pupuk yang semestinya jatah Desa Benasare, dijual ke Desa lain dengan harga yang lebih mahal,” pungkasnya. (*)

JUNI 2015

Parlemen

31


Artikel

Menyiapkan Pilkada Berkualitas Oleh: Luqman Hakim*

AGENDA politik penting tahun ini di Jawa Timur adalah pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara serentak di sejumlah kabupaten/kota. Tentu saja, agenda penting ini harus dilaksanakan oleh KPU dengan sukses dengan harapan melahirkan pemimpin berkualitas.

S

aat ini, lewat media, sosoksosok calon pemimpin daerah kini bermunculan, termasuk para petahana (incumbent). Tentu saja kita berkeinginan, baik pelaksanaan maupun pemimpin yang dihasilkan nantinya, benar-benar berkualitas dan kompeten. Apalagi, dengan telah direvisinya UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengarah kepada efisiensi serta peningkatan upaya pengawasan untuk

32

Parlemen

JUNI 2015

menjamin pelaksanaan pilkada yang lebih baik. Efisiensi dapat diharapkan dari pelaksanaannya yang serentak, serta tidak adanya ambang batas kemenangan. Artinya, pasangan calon peraih suara terbanyak secara otomatis menjadi pemenang. Tidak ada lagi putaran kedua yang makin menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya, juga potensi ketegangan di tengah masyarakat. Kita juga menuntut peran dan komitmen dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bekerja maksimal, termasuk mengawasi dana kampanye setiap calon. Selain pelaksanaan dan pengawasan, tantangan terbesar lainnya adalah menghasilkan kepala daerah yang benar-benar sesuai keinginan masyarakat. Dengan dihapusnya klausul uji publik dalam pelaksanaan pilkada, kita berharap parpol dapat menggantikan peran penyelenggara pemilu untuk mengadakan uji publik

secara internal, guna menyiapkan calon yang berkualitas. Dalam konteks inilah, kita sangat berharap parpol juga terus mereformasi diri. Tak berlebihan rasanya jika menginginkan dalam mengusung kepala daerah, tidak lagi menjadikan uang dan materi sebagai salah satu instrumen utama. Parpol semestinya menetapkan calon kepala daerah dengan pertimbangan profesional berdasar kompetensi dan kemampuan leadership-nya. Betapa indahnya jika semua keinginan dan harapan ini terlaksana. Karena itulah, penting bagi kita semua di sini, di Sumenep, untuk betul-betul berpikir soal kandidat yang akan bertarung. Jangan sampai alih-alih ingin mendapatkan figur berkualitas tapi justru yang didapatkan sebaliknya. Mari persiapkan pilkada yang ditangani langsung oleh rakyat ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja, kita harus mendukung semua tahapan ini dengan baik. (*/Jurnalis)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Artikel

Mengentas Pecandu Narkoba Oleh: R Faiq Jakfar*

DULU banyak yang berpendapat, mayoritas remaja mengonsumsi narkoba atau miras karena latar belakang sosial yang buruk, seperti keretakan keluarga dan kemiskinan. Tapi, sekarang argumen ini sangat lemah. Banyak sekali remaja dari keluarga yang mapan dan harmonis yang menjadi pecandu narkoba.

M

engapa usia remaja rawan terjerumus? Remaja memiliki karakter alamiah, yaitu kecepatan pertumbuhanperkembangan biologis dan psikologis. Inilah yang membuatnya rentan pada berbagai pengaruh negatif. Apalagi pengaruh buruk ini mengepung dari berbagai sudut. Penyalahgunaan zat psikotropika ini bisa menghancurkan generasi. Kekuatan SDM bangsa kita makin

www.dprd-sumenepkab.go.id

lemah karena makin meningkatnya generasi koplo. Tubuh mereka rentan terserang penyakit. Sekitar separo kasus AIDS berasal dari pengguna obat injeksi. Separonya lagi disebabkan oleh infeksi karena penularan heteroseksual, tapi berkaitan dengan penggunaan narkoba. Anggaran negara yang dialokasikan untuk merawat dan menyembuhkan para korban koplo ini jauh lebih besar ketimbang seluruh uang yang sudah dipakai untuk membeli barang haram ini. Singkatnya, para pencandu ini mengeluarkan X rupiah untuk berkoplo ria, tapi negara terpaksa mengeluarkan XXX rupiah untuk menangani dan merawat mereka. Lebih banyak lagi anggaran negara yang dikeluarkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan. Bisakah kita memakai pendekatan lain? Misalnya, bisakah penyalahgunaan obat ini diposisikan sebagai masalah penyakit medis, bukan sebagai kejahatan? Langkah ini bermaksud

menghargai yang bersangkutan sebagai individu, bukan mengecam mereka atas perilakunya. Masyarakat harus mendorong mereka untuk memutuskan berhenti menggunakan narkoba, memberikan dukungan yang diperlukan untuk kembali ke kehidupan yang sehat. Dengan layanan medis, kejiwaan, dan dukungan sosial, diharapkan dapat tercipta sistem perawatan dan layanan yang selanjutnya bisa menurunkan angka kecanduan. Dokter dan tokoh masyarakat harus menjawab tantangan ini secara proaktif dan mengadvokasi di komunitasnya. Ingat bahwa masyarakat tidak mampu menanggung konsekuensi dari kegagalan merangkul seluruh anggotanya yang berperilaku negatif. Jangan sampai masyarakat lantas diam pasif dan hanya menunggu tindakan pemerintah. Janganlah kita berdiam diri dan pasrah saja menunggu makin besarnya jumlah generasi koplo. (*/ Pemerhati Sosial)

JUNI 2015

Parlemen

33


artikel

Meningkatkan Kualitas Kebersihan Lingkungan Oleh: J. Suhardi*

MEKANISME dan pengelolaan kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan sekarang ini sudah mulai membaik meskipun masih ada sejumlah peersoalan atau atau masalah yang mau tidak mau harus diselesaikan.

P

elaksanaan kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan kota apabila dikelola dengan baik maka sudah dapat dipastikan akan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Melindungi sumber daya alam khususnya air bawah tanah yang terletak pada cekungan air, dari pencemaran dan menunjang sektor strategis seperti pariwisata, pembangunan daerah kumuh dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari aspek kesehatan, upaya kebersihan menjadi sangat penting karena kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan merupakan salah satu unsur yang

34

Parlemen

JUNI 2015

mutlak diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat. Arah dari pelaksanaan kebersihan, keindahan dan penghijauan lingkungan, Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ini yang berkaitan dengan pengaturan kualitas pengelolaaan kebersihan keindahan serta penghijauan lingkungan. Terutama pengawasan dari dampak terhadap kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi resiko terhadap kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang mungkin timbul oleh pengelolaan sampah. Salah satunya dengan mengupayakan agar pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber hingga pemusnahan di tempat pembuangan akhir sampah, diharapakan agar tidak menimbulkan pencemaran atau melorotnya kualitas lingkungan. Mekanisme pengelolaan kebersihan,

keindahan serta penghijauan lingkungan melibatkan beberapa Instansi seperti Bapedalda, Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu Instansi yang mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam rangka mewujudkan kebersihan, keindahan serta penghijauan lingkungan kota yang memadai, memerlukan Keterpaduan Serasi antara semua pihak yang terkait dengan kondisi atau atau kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan aspek kesehatan dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan merupakan upaya untuk publikasi dan pencegahan penyakit dalam mempercepat proses pemberatasan beberapa penyakit menular yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak bersih dan sehat seperti demam berdarah, diare, infeksi saluran pernapasan atas, koreng dan lain-lain. (*/ Pemerhati Lingkungan)

www.dprd-sumenepkab.go.id


artikel

Sudahlah, Hentikan Merokok Itu! Oleh: Lukyta DP*

LATAR belakang dari permasalahan rokok yaitu semakin meningkatnya perokok di usia remaja yang berdampak negative bagi kesehatan remaja. Merokok merupakan kegiatan yang masih banyak dilakukan oleh banyak orang, walaupun sering ditulis di surat-surat kabar, majalah dan media masa lain yang menyatakan bahayanya merokok.

D

i tempat-tempat yang telah diberi tanda â&#x20AC;&#x153;dilarang merokokâ&#x20AC;? sebagian orang ada yang masih terus merokok. Anak-anak sekolah yang masih berpakaian seragam sekolah juga ada yang melakukan kegiatan merokok. Merokok merupakan salah satu masalah yang sulit dipecahkan. Apalagi sudah menjadi masalah nasional, dan bahkan internasional. Hal ini menjadi sulit, karena berkaitan dengan banyak faktor yang saling memicu, sehingga seolah sudah menjadi lingkaran setan. Di tinjau

www.dprd-sumenepkab.go.id

dari segi kesehatan merokok harus dihentikan karena menyebabkan kanker dan penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan kematian, oleh karena itu merokok harus dihentikan sebagai usaha pencegahan sedini mungkin. Dari segi pemerintahan, pemerintah memperoleh pajak pemasukan rokok yang tidak sedikit jumlahnya, dan mampu banyak menyerap tenaga kerja. Jika pabrik rokok ditutup harus mencarikan pemasukan dana dari sumber lain dan mengalihkan para pekerja pabrik rokok yang tidak sedikit jumlahnya (sulit pemecahannya). Di pihak perokok sendiri, mereka merasakan nikmatnya begitu nyata, sampai dirasa memberikan rasa kesegaran dan kepuasan tersendiri sehingga setiap harinya harus menyisihkan uang untuk merokok. Kelompok lain, khususnya remaja pria, mereka menganggap bahwa merokok adalah merupakan ciri kejantanan yang membanggakan, sehingga mereka yang tidak merokok malah justru diejek. Dewasa ini di Indonesia kegiatan merokok seringkali dilakukan individu

dimulai di sekolah menengah pertama, bahkan mungkin sebelumnya. Kita sering melihat di jalan atau tempat yang biasanya dijadikan sebagai tempat â&#x20AC;&#x153;nongkrongâ&#x20AC;? anak-anak tingkat sekolah menengah banyak siswa yang merokok. Pada saat anak duduk di sekolah menengah atas, kebanyakan pada siswa laki-laki merokok merupakan kegiatan yang menjadi kegiatan sosialnya. Menurut mereka merokok merupakan lambang pergaulan bagi mereka. Hampir semua orang mulai merokok dengan alasan yang sedikit sekali kaitannya dengan kenikmatan. Dalam pikiran remaja, rokok merupakan lambing kedewasaan. Sebagai seorang remaja mereka menggunakan berbagai cara agar terlihat dewasa. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Hurlock B Elizabeth[ bahwa â&#x20AC;&#x153;Remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang dewasa, dengan sembunyi-sembunyi remaja pria mencoba merokok karena seringkali mereka melihat orang dewasa melakukannya. (*/ Pemerhati Kesehatan)

JUNI 2015

Parlemen

35


Artikel

Memulai Dari Pendidikan Anak Usia Dini Oleh: R Tunjung*

SEKARANG ini kita sering mendengar kata-kata revolusi mental apa sebenarnya yang terjadi sehingga bangsa ini sehinga kita harus melaksanakan revolusi mental. Sudah separah apakah negeri ini sampai harus ada yang dinanamakan revolusi mental?

M

enurut saya kata yang paling tepat adalah pendidikan karakter bangsa atau â&#x20AC;&#x153;character buildingâ&#x20AC;? bukan revolusi mental seperti yang kita dengar sekarang ini karena kata revolusi mental menggambarkan bahwa fenomena mental bangsa yang terjadi sekarang ini sudah sangat buruk. Krisis moral yang sekarang ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Bangsa kita mengenal berbagai tingkatan norma dimulai dari norma moral atau etika, norma adat, norma agama dan norma hukum. Perilaku manusia diatur oleh norma tersebut.

36

Parlemen

JUNI 2015

Krisis moral tercipta karena masyarakat tidak melaksanakan norma moral, norma adat dan bahkan melanggar norma agama hal tersebut terjadi karena sanksi yang diberikan oleh norma tersebut sifatnya tidak memaksa. Sedangkan norma hukum yang bersifat memaksa sebagai benteng terakhir tidak terlaksana dengan baik sehingga terjadilah yang dinamakan krisis moral. Norma hukum yang menjadi benteng terakhir harusnya dimplementasikan sesuia dengan kaidah hukum akan tetapi fenomena yang terjadi sast ini hukum hanya menjadi alat kelompok yang mempunyai kekuatan baik kekuatan financial maupun kekuatan politik atau kekuasaan. Implementasi Penegakan hukum seperti pisau yang cenderung tumpul keatas dan tajam kebawah. tidak adalagi yang azas â&#x20AC;&#x2DC;Equality before law â&#x20AC;? atau kesamaan dihadapan hukum yang ada hanya siapa yang kuat dia yang menang. Kata character building mungkin kata yang lebih tepat dalam rangka

membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. pembangunan karakter sangat diperlukan sekarang ini karena karakter bangsa dimasa yang akan datang ditentukan oleh karakter generasi muda. Pendidikan karakter bisa dimulai dari pendidikan anak usia dini dan keluarga. Pendidikan anak usia dini sangat menentukan nasib bangsa ini kedepan. Pemerintah seharusnnya lebih peduli dan berperan aktif terhadap pendidikan anak usia dini karena karakter bangsa kedepan sangat ditentukan oleh karakter anak saaat ini. Selain pemerintah media masa juga menentukan karakter bangsa kedepan seperti tontonan yang tidak mendidik akan tertanam pada jiwa anak karena sifat anak adalah meniru yang dia lihat. Sekarang ini tontonan di televisi tidak mencerminkan moral yang baik contohnya tayang film sinetron anak yang menampilkan anak SD yang berpacaran dan perilaku peremanisme dan kekerasan. (*/ Penggiat Pendidikan)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Artikel

Media Dalam Pembentukan Opini Publik Oleh: E. Lasmawati*

EKSISTENSI media diartikan sebagai alat menyalurkan gagasan isi jiwa dan kesadaran manusia. Media dibedakan antara media antar persona (antarpribadi) seperti telepon, surat, dan telegram dengan media massa seperti pers, film, radio dan televisi. Kemudian muncul media baru yang disebut dengan “internet”.

A

rifin (2003:92) membagi media ke dalam tiga bentuk, yaitu 1. Media yang menyalurkan ucapan, termasuk juga yang berbentuk bunyi dan hanya dapat ditangkap oleh telinga. 2. Media yang menyalurkan tulisan, hanya dapat ditangkap oleh mata. 3. Media yang menyalurkan gambar hidup, dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus. Dalam komunikasi politik, media massa memiliki posisidan peran “mediasi” yaitu penyampai (transmitter) berbagai pesan politik dari pihak pihak diluar dirinya;sekaligus sebagai pengirim (sender) pesan politik yangdibuat (constructed) oleh para wartawan kepada khalayak(audience). Dalam pembentukan Opini Publik, media massa memegang peranan penting, karena media massa pada

www.dprd-sumenepkab.go.id

umumnya terlibat dalam pembuatan wacana politik dengan mengkontruksi dan mendekontruksi peristiwaperistiwa politik. Pada umumnya proses pembentukan Opini Publik dimulai dengan pemuatan dan penyiaran berita yang bersifat kontroversial melalui media massa. Jenis media massa terdiri atas pers, film, radio dan televisi. Untuk pers, terdiri dari pers kelemahan dan pers keunggulan. Pers kelemahan hanya dapat disimak oleh khalayak yang berpendidikan dan memiliki kebiasaan membaca (reading ability) yang tidak mampu menundukkan ruang dan waktu secara cepat Sedangkan pers keunggulan, relatif lebih mampu membawakan dan dapat dibaca kapan dan dimana saja materi yang panjang. Variasinya yang tak masalah dan kompleks memberi kesempatan kepada pembaca untuk memilih terbatas materi yang sesuai dengan kemampuan dan tidak terikat oleh waktu kepentingannya. Selain itu, dapat mengembangkan suatu topik kepada suatu dalam menemui khalayaknya tingkat yang diinginkan, dikembangkan lebih luas dan lebih baik. Media massa di Indonesia yang diwaliki oleh pers, berubah dari pers perjuangan ke pers industri atau pers bisnis. Pemilahan dan pemilihan jenisjenis media sertapenggunaanya untuk kepentingan politik bagi politikusdan

partai politik, hanya dapat dilakukan terhadapmedia yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh para politikus. Sementara, media massa dilihat dari aspek kelembagaannya, media massamenyangkut orang-orang yang bekerja secaraterorganisir, yaitu wartawan, bidang teknis (teknisi), danpekerja dalam bidang administrasi. Diantara semuanya,yang paling sentral dalam produksi pesan adalahwartawan atau jurnalis. Dalam komunikasi politik, wartawan disebut sebagaikomunikator profesional (Nimmo, 1999) yaitu orangorang yang bekerja dalam bidang redaksi (pemimpin utama, pemimpin redaksi, staf redaksi, dan reporter). Wartawan atau pemimpin redaksi sebagai gatekeeper kemudian berkembang menjadi agenda settersebagaimana dikenal dengan “teori agenda setting”. Pelaksanaan fungsi agenda setting, menempatkanwartawan dengan media massa yang dikelolanya sebagaikekuatan yang mampu membentuk opini publik dengan sekaligus melaksanakan pengemasan pesan (framingstrategies) terutama dalam melakukan kontruksi realitas politik. Dari sinilah agenda media dan frame media dalammelakukan konstruksi dan dekonstruksi realitas menjadisangat penting dan melekat secara fungsional sebagai salah satu sisi karakteristik media massa. (*/ Mahasiswi)

JUNI 2015

Parlemen

37


Artikel

Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh: Jovi AS*

OTONOMI daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah.

D

alam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi : Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal

38

Parlemen

JUNI 2015

maupun horizontal dengan baik. Value for money, prinsip ini diopersionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan. Selanjutnya, transparansi, merupakan keterbukaanpemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat. Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam merumuskan kebijaksanaan, bimbingan dan pembinaan dalam

rangka menyelenggarakan program kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : (a). penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, (b). perumusan kebijakan operasional program pengelolaan keuangan daerah, (c). perumusan rencana, pelaksanaan program, pemberian bimbingan dan pembinaan akuntansi pengelolaan keuangan, (d). Juga, perumusan rencana dan pelaksanaan program pengelolaan kas daerah, (e). penyusunan rencana APBD dan pembinaan pelaksanaan pengelola APBD, (f ). perumusan rencana dan pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, (g). pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program dibidang pengelolaan keuangan daerah, (h). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dibidang pengelolaan keuangan daerah, (i). penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, (j). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. (*/ Mahasiswa FH Unija)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Artikel

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Oleh: Hasyik Abdullah*

DALAM Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah. Di era Otonomi daerah menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur Negara, sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan.

D

alam negara dunia yang penuh kompetisi, sangat diperlukan kemampuan seorang pemimpin dan sumber daya aparatur untuk memberikan tanggapan atau responsive terhadap berbagai tantangan secara akurat, bijaksana, adil dan efektif. Munculnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik merupakan konsekwensi dari komitmen terhadap demokrasi, sehingga perlu diupayakan agar pemimpin dalam otonomi daerah dapat

www.dprd-sumenepkab.go.id

membangkitkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam programprogram pemerintah. Layanan kepada masyarakat tidak, semata-mata berdasar pada pertimbangan efisiensi, tetapi juga unsur kebersamaan (equality). Dengan demikian perlunya kesetaraan antara nilai efisiensi dan demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Memasuki perubahan dunia yang begitu cepat, kita dihadapkan paling tidak dua tantangan, yaitu tantangan perubahan dari masyarakat agraris kemasyarakat industri , dan tantangan dalam menerima arus perubahan peradaban masyarakat pasca Industri. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan baru masyarakat dan lingkungannya terhadap perubahan dan penyusuaian paradigma dan praktek kepemimpinan dalam pemerintahan dan pembangunan. Salah satu kriteria efektifitas kepemimpinan adalah kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan kemampuan dalam mengambil keputusan tidak terutama diukur dengan ukuran kuantitatif, dalam arti jumlah keputusan yang diambil , tetapi jumlah keputusan yang diambil yang bersifat praktis, realistic dan dapat

dilaksanakan serta memperlancar usaha pencapaian tujuan organisasi. Menurut Siagian, (1988;47) dalam menjalankan kepemimpinan menuju tercapainya tujuan organisasi diperlukan fungsi kepemimpinan. Misalnya, pemimpin yang sebagai penentuh arah. Kemampuan pimpinan sebagai penentu arah yang hendak dicapai dimasa depan merupakan saham yang teramat penting dalam kehidupan organisasi strategi, taktik dan teknik clan keputusan operasional yang diambil pemimpin yang tidak tepat akan mengakibatkan organisasi bergerak pada arah yang tidak benar, yang apabila dibiarkan berlanjut, bukan hanya akan merugikan organisasi yang bersangkutan, akan tetapi akan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dengan perkataan lain, arah yang hendak dicapai oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemamfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Arah yang dimaksud tertuang dalam strategi clan taktik yang disusun dan dijalankan oleh organisasi. Perumusan strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi. (*/ Pemerhati Sosial)

JUNI 2015

Parlemen

39


Kolom

Meningkatkan Fungsi Legislatif Oleh: M. Ramzy*

PEMERINTAHAN daerah yang baik (good local governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Itu tak lepas dari kenyataan yang berupa keinginan publik menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa pascareformasi.

T

untutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Yakni, di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari “rulling government” yang terus bergerak menuju “good governance” dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil (H.A. Kartiwa : 2011). Untuk itu perlu memperkuat tuntutan tersebut maka perlu meningkatkan peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD harus bisa menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk menghindari adanya konflik politik antara

40

Parlemen

JANUARI 2014

kepala Daerah dengan DPRD maka perlu hubungan keduanya dijalankan melalui prinsip “Check and Balances” artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikannya . Dengan demikian anggota DPRD dapat dikatakan memiliki akuntabilitas, manakala memiliki “ rasa tanggung jawab “ dan “kemampuan” yang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Terkait dengan hal ini H.A. Kartiwa (2011) berpendapat bahwa mekanisme “Check and Balances” memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif. Meski demikian, harus diakui oleh DPRD (Legislatif) memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum yang dijalankan.

Mekanisme “Check and Balances” ini dapat meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika

pemerintahan diharapkan dapat mengurangitindakantindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Untuk itu penegakan “kode etik” untuk para anggota DPRD yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya perlu ditingkatkan terus menerus. Menurut H.A. Kartiwa (2011) kuncinya adalah baik eksekutif maupun legislatif harus menjalin komunikasi timbal balik dan adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Harapanharapan tersebut dapat terwujud dengan adanya pemilihan Kepala daerah secara langsung, yang akan memperkuat posisi Kepala Daerah sehingga dapat menjadi mitra yang baik bagi DPRD dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. (*Anggota Komisi III DPRD Sumenep)

www.dprdsumenep.com


Suara Desa

gallery

ANGGOTA Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam usai tukar cinderamata dengan perwakilan DPRD Mojokerto.

(butuh foto + caption)

USAI rapat rombongan DPRD Mojokerto foto bersama dengan perwakilan Komisi II DPRD Sumenep

KABAG Humas DPRD Raysul Kawim (kiri) berbincang santai dengan anggota DPRD Mojokerto usai rapat.


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

Parlemen juni 2015  
Advertisement