Page 1

Edisi 7/ JuLi 2015

Majalah bulanan dprd sumenep

laporan utama

Dewan Perjuangkan Aspirasi Reses Anggota Fraksi PDIP Bambang Prayogi REF :

KONSEN URUSI MASALAH EKONOMI & ASET


SEJUMLAH warga saat menyampaikan aspirasi dengan cara mendatangi gedung dewan.

gallery (butuh foto + caption) KETUA DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma saat menemui para pengunjuk rasa.

APARAT kepolisian memberikan pengamanan maksimal pada tiap aksi di gedung dewan.


PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Review 2 Dewan Beri Catatan Kritis untuk ABUSSIDIK Editorial 3 Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Suara Rakyat

Wawancara 12 Reses adalah Kewajiban Moral dan Konstitusional Respon 14 Legislator 19 Konsen Urusi Masalah Ekonomi & Aset 20

SOSOK 22 Fokus Menuju A1Y18 Dinamika 24 Studi Banding 26 Jogjakarta : Ragam Budaya Hingga Pencetak Intelektual Suara Desa

Pelindung: ketua dprd sumenep

4

Laporan Utama 6 Dewan Perjuangkan Aspirasi Reses

Photo Gallery

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep

30

Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar

Artikel 32

Fotografer dan Grafis: Ibnu Fajar

Kolom 40 Puasa dan Kejujuran

Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

www.dprd-sumenepkab.go.id

JULI 2015

Parlemen

1


Review

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Dewan Beri Catatan Kritis untuk Abussidik LIMA tahun pemerintahan sungguh terasa singkat. Pemerintahan A. Busyro Karim dan Soengkono Siddik banyak mencatat keberhasilan. Tapi, tak sedikit juga catatan kritis yang perlu diungkap. DPRD berusaha arif memandang semua capaian pemerintahan Abussidik.

M

ereka umumnya memberikan penilaian wajar atas kinerja pemerintahan Abussidik. Banyak yang sudah diperbuat oleh Abussidik. Tapi, banyak juga pekerjaan yang harus dituntaskan. Karena itulah, sebelum pemerintahan paripurna, DPRD meminta Abussidik bisa bekerja lebih giat lagi. Hal itulah yang menjadi poin penting dari Parlemen edisi sebelumnya. Selain memuat

2

Parlemen

JULI 2015

secara khusus pernyataan bupati, juga disertakan tanggapan dari parlemen. Tak terkecuali, soal kinerja panitia khusus yang bertugas membelejeti laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan bupati. Selain itu, tentu saja sajian khas Parlemen yang dirangkum secara khusus dalam Dinamika. Sejumlah artikel menggugah juga tersaji pada edisi sebelumnya seperti biasa. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Editorial

Mewujudkan Aspirasi Masyarakat

N

EGARA memberi perintah jelas atas fungsi lembaga legislatif: anggaran, pengawasan dan legislasi. Maka, ketika membincang trifungsi dalam wilayah dominasi fungsi anggaran, memang harus selalu seiring dengan fungsi lain. Oleh karenanya, fungsi lain juga harus selalu menjadi perhatian. Fungsi pengawasan dan legislasi sejatinya fungsi yang juga teramat penting. Di luar urusan fungsi, dewan juga dibebani kewajiban konstitusi lainnya. Salah satunya urusan reses, yang sejatinya menjadi momentum untuk berkomunikasi dengan konstituen. Jelas, ada harapan besar dari pembentuk konstitusi agar dewan bisa bertanggungjawab pada konstituennya dengan mendatangi sesuai jadwal. Itu karena melalui reses anggota dewan bisa menggali aspirasi dari pemilihnya di daerah pemilihannya. Hanya saja, pada tiap reses, hampir bisa dipastikan materi yang tersaji seragam. Artinya, reses menjadi ajang untuk penyampaian hal-hal yang berbau kebendaaan. Hal itu biasanya mengarah pada aspirasi soal infrastruktur. Hal itu sebenarnya maklum saja. Sebab, semakin tahun semakin besar saja anggaran untuk infrastruktur. Jumlahnya memang masih dalam rasio anggaran. Tapi

www.dprd-sumenepkab.go.id

sungguh tak sedikit: bermiliar-miliar. Apakah itu untuk jalan, jembatan, dan pengairan. Atau untuk fasilitas publik lainnya seperti bangunan, tangkis laut hingga listrik dan air bersih. Tentu saja anggaran infrastruktur jalan relatif besar. Besaran anggarannya bisa seper sekian anggaran lain. Bukan karena tidak memperhatikan anggaran lain, tapi karena memang sudah kebutuhan. Sejatinya wajar dan biasa saja. Namun demikian, hal itu sesungguhnya bisa menjadi keprihatinan. Terutama, jika masih saja warga terus meminta infrastruktur tanpa bisa merawatnya dengan baik. Hasil reses III tahun 2015 DPRD Sumenep mengindikasikan keinginan besar warga pada kebutuhan infrastruktur. Apakah nanti pada hasil reses selanjutnya masih akan ada permintaan berlebih soal infrastruktur? Tentu saja ada dan pasti ada. Di sini, barangkali perlu diberlakukan konsensus bagi para pihak. Anggota dewan harus bisa memenuhi harapan itu dengan catatan warga bisa menjaga infrastruktur tersebut. Seperti apa harapan-harapan masyarakat dalam reses III, mari kita simak hasil laporannya dalam edisi kali ini. Mari kita renungkan bersama. Selamat membaca. (*)

JULI 2015

Parlemen

3


Suara rakyat

MCK Pantai Lombang Perlu Ditambah Fasilitas penunjang wisata di Pantai Lombang sangat minim terutama fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) bagi pengunjung. Pengunjung wisata umumnya harus antri di depan kamar mandi karena MCK yang ada relatif terbatas. Pemerintah harus memerhatikan minimnya MCK di Pantai Lombang, sebab fasilitas tersebut adalah sarana penting untuk kenyamanan wisatawan. Apalagi, selama ini, volume pengunjung terutama di moment liburan ke Pantai Lombang cukup banyak. (Wisatawan Lokal, Sudarman)

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Terima kasih, masukannya. Fasilitas untuk tempat mandi bagi pengunjung yang telah berenang terbilang cukup. Namun, Toilet masih terbatas sehingga UPT Lombang dan Pemkab akan berupaya untuk menambah demi kenyamanan wisatawan. Ini juga karena terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Kepala UPT Wisata Lombang Anwar)

Wisata Pulau Gili Labak Tak Didukung Infrastruktur Baik Infrastruktur menuju lokasi wisata Pulau Gili Labek yang terkenal dengan pasir putih dan menjadi tempat cocok untuk wisata selam bawah air tersebut tidak sesuai harapan. Hingga saat ini, jalan raya akses menuju Gili Labak di Kecamatan Talango rusak parah. Sehingga wisatawan akan bosan menempuh perjalanan yang cukup jauh dan tidak representatif tersebut. Dampaknya masyarakat Talango utamanya warga Desa Kombang kurang mendapat banyak manfaat secara ekonomi dari keberaan objek wisata. Sebab, wisatawan cenderung memilih perjalanan wisata dari Pelabuhan Kalianget. Kami berharap akses jalan di Talango diperbaiki. (Fathorrahman, tokoh pemuda Desa Kombang Talango). Memang pengembangan wisata perlu sinergitas antar lembaga. Tidak hanya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), namun juga instansi lainnya seperti Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya, termasuk Dinas Keluatan dan Perikanan serta dinas lainnya perlu bahu membahu sesuai bidangnya mengembangkan wisata. Disbudparpora hanya sebatas konsep dan pengembangannya saja, fasilitas pendukung seperti jalan tentu perlu sokongan dari Instansi Tekhnis. (Kepala Bidang Budaya dan Pariwisata Disbudparpora Sumenep, Sukaryo)

4

Parlemen

JULI 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


aghalicek

www.dprd-sumenepkab.go.id

JULI 2015

Parlemen

5


Laporan Utama

Dewan Perjuangkan Aspirasi Reses

Dari Persoalan Pembangunan Hingga Isu Pemerintahan Reses menjadi instrumen penting bagi anggota dewan. Tak hanya menjadi media komunikasi. Ia juga menjadi momentum kembali meneguhkan semangat sebagai penyambung lidah. Reses III tahun 2015 menjadi momentum memerjuangkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya.

B

UPATI Sumenep A. Busyro Karim begitu antusias m e m b a c a satu demi satu isi laporan keterangan per tanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatannya di gedung parlemen. Didampingi

6

Parlemen

JULI 2015

seluruh aparaturnya yang terdiri dari pimpinan SKPD dan para camat, bupati terlihat sangat serius membaca nota pengantar LKPJ itu. SESUAI dengan amanah konsitusi, anggota DPRD juga mendapat tugas untuk

melakukan reses atau hadir di tengah dan bertatap muka dengan masyarakat tentang pemerintahan, pembangunan dan tentang apa saja. Anggota DPRD berkewajiban untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi mereka sejauh yang

bisa diupayakan untuk diwujudkan. Reses, bahkan dalam pengertian fraksi PDIP DPRD Sumenep, sebenarnya tidak berbeda dengan lagu lama dengan kaset yang baru. Terkait pemerintahan dan pembangunan, hampir seluruhnya lama meski ada

www.dprd-sumenepkab.go.id


GEDUNG DPRD Sumenep di Jalan Trunojoyo yang menjadi pusat aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep.

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

beberapa hal yang baru. Yang lama ataupun yang baru sama sekali, akan diurai dalam catatan tersendiri dalam laporan ini. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa dipahami dari reses. Pertama, kegiatan ini selalu berarti bagian dari aktivitas yang bersangkut paut dengan hak dan kewenangan anggota parlemen. Itu artinya, ketika reses

www.dprd-sumenepkab.go.id

maka anggota dewan terikat dalam fungsi pengawasan. Kedua, kegiatan reses juga menyangkut kepentingan langsung antara anggota dewan dengan rakyat (di daerah pemilihan, atau konstituen). Ini artinya reses bukan istirahat total, melainkan silaturahmi politik, membangun komunikasi, mempererat jaringan, dan tentu saja menyerap aspirasi.

Reses sebenarnya kebutuhan para anggota dewan untuk bertemu langsung dengan para konsituennya sebagai opini pembanding. Wahana reses secara politis juga adalah investasi membangun dukungan jaringan dan memperkokoh posisi politik. Kegunaan reses ini untuk mendengar aspirasi langsung dari masyarakat.

JULI 2015

Parlemen

7


Laporan Utama

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

KETUA Fraksi PKB Moh.Ruqi Abdullah.

Hal itu dilakukan karena tidak setiap warga mendapat kesempatan untuk hadir di ruang musrenbang yang difasilitasi pemerintah sebelum akhirnya pembahasan dilakukan menjelang tahun anggaran ataupun perubahan anggaran keuangan. Umumnya kegiatan reses, saat anggota dewan hadir, di situ pula masyarakat hadir. Saat itulah sesungguhnya terjadi interaksi. Masyarakat menyapaikan harapanharapannya kepada anggota dewan. Tentang apapun, yang bisa menjadi harapan dan tentu saja diharapkan dapat terpenuhi oleh anggota dewan. Seperti sudah lazim terjadi di kegiatan reses, persoalan infrastruktur menjadi catatan penting. Bahkan, pada hampir setiap kegiatan reses, masyarakat mengharapkan perbaikan infrastruktur. Selain itu, masyarakat biasanya juga mengharapkan perbaikan pelayanan publik, yang tentu saja ini berkaitan dengan pemerintahan. Beberapa hal yang menjadi temuan reses III tahun 2015, akan disajikan lengkap di edisi ini, sebagai berikut: Fraksi PKB 1. Memasuki musim kemarau masyarakat Kepulauan Kecamatan Sapeken mulai

8

Parlemen

JULI 2015

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

diresahkan dengan bencana kekeringan, kekurangan air minum yang paling parah Desa Paliat, Pulau Sarangan, Pulau Sitabok, Pulau Saredeng, maka perlu perhatian dari Pemkab. Infrastruktur jalan poros Kecamatan Talango juga jalan-jalan desa di Kecamatan Manding mohon adanya perbaikan. Mengenai pelayanan Publik aparat Desa Poteran diharapkan bisa memberikan pelayanan dengan baik. Pelabuhan Talango memerlukan perbaikan dengan serius yang sudah diajukan sepuluh tahun yang lalu. Keberadaan Kapal Tungkang di Kecamatan Talango yang tidak punya ijin hendaknya bisa ditindak lanjuti. Masyarakat sangat mengharapkan masuknya PLN ke Kecamatan Ra’as. Keluhan masyarakat mengenai akses jalan di Kecamatan Ra’as banyak yang rusak. Keluhan masyarakat terkait minimnya transportasi laut dari kalianget, Ra’as menuju Jangkar. Adanya penumpukan Guru-

10.

11.

12.

13.

Guru di Perkotaan sedangkan Sekolah di Kepulauan terkesan dibiarkan, sehingga Sekolah yang ada di pelosok-pelosok desa terabaikan. Pencairan Dana Bos terkesan tertutup di Kepulauan karena tidak melibatkan Komite Sekolah, Bahkan Guru-Guru yang ada di Sekolah tersebut tidak tahu. Banyaknya Guru - Guru yang bolos di Kepulauan, sampai saat ini tidak ada keseriusan dan tindakan tegas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, sehingnga berdampak Kepada Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Di Kepulauan saat ini darurat Narkoba, karena sudah menyerang anak-anak pelajar sehingga perlu keseriusan Dinas Pendidikan untuk selalu menghimbau UPT yang ada di Kepulauan melakukan sosialisasi ke Sekolah - Sekolah yang ada. Pembangunan Puskesmas Arjasa mulai dari fungsi dan pekerjaannya tidak jelas terkesan asal-asalan, sehingga banyak pasien yang dirawat menumpuk di satu ruangan dan

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama

14.

15.

16.

17. 18.

19.

20. 21.

22.

23.

sampai saat ini pembangunan Puskesmas yang baru tidak ditempati karena belum diresmikan. Infrastruktur jalan poros Kecamatan Pasongsongan juga membutuhkan sarana air bersih yang diakibatkan dampak terjadinya kekeringan di Desa; Montorna, Perancak, Lebbeng Barat. Banyaknya lampu yang mati JPU Kecamatan Ambunten perlu ditindaklanjuti pihak terkait. Infrastruktur di Kecamatan Saronggi Pengaspalan Jalan atau Pengerasan jalan, khususnya jalan penghubung antara Kecamatan Saronggi menuju Kecamatan Lenteng. Minimnya Bantuan Rehab Pendidikan Sekolah Dasar SD/ MI di Kecamatan Saronggi. Krisis Global tidak hanya berpengaruh pada kehidupan masyarakat perkotaan, tapi juga pada masyarakat pedesaan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah kongkrit untuk bisa menyelamatkan kehidupan masyarakat desa. Jalan Raya Asta Tinggi Desa Matanair Kecamatan Rubaru banyak yang berlubang membahayakan bagi pengguna jalan lalulintas, Mohon ditindak lanjuti. Masalah Penerangan Listrik PLN di dsn. Balang Desa Pakondang Kecamatan Rubaru. Masalah lampu di Kecamatan Arjasa setiap malam lampu hidupnya secara bergiliran, sehingga masyarakat juga diresahkan dengan gelapnya PLN yang tidak ada kejelasan kapan hidupnya akan normal seperti biasanya. Pemberantasan cranmor, pencurian hewan, trafficking (perdagangan perempuan) illegal loging, narkoba, KDRT, pornografi dan porno aksi judi togel yang semakin marak. Perlu adanya pembinaan dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas sentra-sentra produksi di desa-desa atau kelurahan-kelurahan sesuai dengan potensi yang dimiliki

www.dprd-sumenepkab.go.id

masing-masing. Fraksi PPP 1. Fraksi PPP merasa prihatin dan ikut berduka cita atas peristiwa yang menimpa umat islam di tolikara sehingga menimbulkan korban jiwa terlebih lagi kejadiannya bertepatan dengan hari Raya idul Fitri sehingga menimbulkan kerusakan kios dan tempat ibadah, hal ini hendaknya menjadi pelajaran jangan sampai terulang kembali dan Pemerintah diharapkan menindak tegas oknum yang terlibat termasuk menangkap oknum intelektualnya sehingga umat Muslim di seluruh Indonesia ikut merasa aman dan tidak timbul rasa dendam karena percaya terhadap investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. 2. Seringnya terjadi kecelakaan di sungai pembuang Kalisokra di Lenteng, yang mana kemarin saat hari raya Idul Fitri satu mobil yang memuat satu keluarga terjadi kecelakaan kembali yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara sissia akibat di sungai tersebut tidak ada pagar pembatas antara sungai dan jalan Raya hal ini hendaknya menjadi perhatian prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk membangun pagar pembatas sehingga tidak terjadi korban – korban berikutnya. 3. Masih sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak oleh PLN yang terjadi di Kec. Lenteng sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat sebab berpeluang terjadinya tindak kerjahatan akibat keadaan yang gelap gulita,dan yang paling rawan adalah tindak kejahatan berupa pencurian hal ini hendaknya dapat segera diatasi oleh pihak PLN. 4. Dengan adanya sekolah dasar Negeri yang sangat minim muridnya(tidak produktif ) diharapkan untuk dilakukan Regruping atau penghapusan pada tahun ini juga oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

5. Infrastruktur jalan seharusnya mendahulukan jalan utama ( jalan Kecamatan) Khususnya di kepulauan Sapudi karena jalan utama di kecamatan tersebut sudah rusak parah, terutama Kecamatan Gayam menuju Asta Adipoday. Dan jika ada Program dari Dinas yang berkaitan dengan infrastruktur jalan hendaknya jangan diswakelolakan kepada kepala Desa sebab di desa sudah ada Progarm lain seperti DD dan ADD yang bisa dipergunakan untuk peningkatan jalan desa. 6. Bantuan guru Swasta yang makin kecil nominalnya banyak dikeluhkan para guru swasta, terlebih lagi dana BOS yang sampai hari ini juga belum cair padahal semua sekolah swasta sangat tergantung pada dana tersebut guna lancarnya proses belajar mengajar.Oleh karena itu diharapkan Pemkab ada Koordinasi dengan Kemenag untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep. 7. Bantuan dana sosial dan dana hibah diharapakan tidak mewajibkan membuka rekening pada Bank tertentu sehingga harus bolak balik ke Sumenep khususnya ketua dan bendahara terlebih lagi mereka yang tinggal di kepulauan sedangkan besaran bantuan yang diterima hanya Rp.2.500.000,atau Rp.1.800.000 tentu hal ini kurang sebanding dengan wira- wirinya. 8. Jalan Poros Desa di Kecamatan Pragaan, ganding dan GulukGuluk banyak yang rusak parah, diharapkan program pengaspalan jalan poros desa terus berkelanjutan dan menyeluruh kalau perlu ditingkatkan lagi sehingga nantinya ada program jalan Hotmix di jalan poros desa di seluruh Kabupaten Sumenep. 9. Perlunya perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk perbaikan jalan aspal juga sangat menjadi harapan masyarakat desa Prancak dan desa montorna Kec. Pasongsongan, Desa Belluk

JULI 2015

Parlemen

9


Laporan Utama

Reses sebenarnya kebutuhan para anggota dewan untuk bertemu langsung dengan para konsituennya sebagai opini pembanding.

Kenek, Desa Bukabu,dan Desa Tambaagung Ares Kec. Ambunten.Khusus dusun Tanunggul Desa Montorna yang berpenduduk sekitar 450 KK belum mendapat aliran Listrik. 10. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pantai Kec. Ambunten sangat resah terhadap maraknya penambangan pasir liar,karena dapat dipastikan rumah – rumah mereka akan amblas tersapu gelombang air laut akibat penambangan pasir liar yang sulit dihentikan. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan kewenangannya secara maksimal sehingga tidak terkesan penegakan hukum hanya dilakukan musiman. Fraksi PAN A. Bidang Pembangunan Infrastruktur : 1. Pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan [paving], jalan aspal dan jalan poros desa, yang tersebar di semua kecamatan dan desa-desa serta jalan-jalan poros kecamatan, kecamatan Arjasa, Kangayan, Talango,

Bula’an Sergang Kecamatan Batuhputih rusak parah perlu mendapat perhatian yang sungguh sungguh karena kondisinya sangat berisiko bagi pengguna jalan, lain dari itu juga di kecamatan Masalembu, Gayam, Nonggunong, Batang-batang dan yang belum tersentuh kegiatan pemeliharaan rutin hendaknya menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, mengingat jalanjalan dimaksud masih sering dilalui atau dimamfaatkan masyarakat pengguna jalan. Besar kemungkinan jalan-jalan tersebut tidak terlalu rusak berat manakala mendapat kegiatan pemeliharaan rutin minimum dua tahun sekali, dari hal tersebut diatas tiada lain dalam rangka mewujudkan memberikan kondisi jalan yang nyaman serta aman bagi masyarakat dan dapat memberikan peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang kita layani bersama. 2. Listrik listrik listrik . . . . masih menjadi permasalahan dan kebutuhan utama bagi masyarakat kepulauan. artinya

KETUA Fraksi PPP Moh. Subaidi.

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

10

Parlemen

JULI 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama

KETUA Fraksi PAN Iskandar

masyarakat sangat berharap pada Sdr. Bupati untuk bisa memfasilitasi ketersediaan kebutuhan listrik untuk masyarakat baik di daratan maupun kepulauan, seperti di desa saur, sepanjang, pagerungan kecil Kecamatan Sepeken sangat butuh bantuan PLTS, juga di Kecamatan Kangayan tepatnya di desa Tembayangan merupakan desa terisolir, di desa ini juga dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang juga warga sumenep, namun sampai saat ini tidak ada fasilitas listrik, tidak ada jalan yang beraspal sehingga pada saat musim penghujan jalan menjadi becek susah untuk dilalui, hal ini perlu perhatian segera ‌! dari pemerintah daerah 3. Pembangunan pasar anom baru Sumenep sampai saat ini sudah ada kemajuan pembangunan fisiknya dengan desain dan bentuk toko, kios, los sudah disepakati bersama antara penghuni pasar, pihak pelaksan dan pemerintah daerah. harapan kami mudah mudahan pembangunan pasar

www.dprd-sumenepkab.go.id

paska kebakaran pertama ini bisa mengurangi kesemrautan yang ada, sudah cukup lama para ibu, para bapak menjalani kesemrautan didalam pasar waktu berbelanja di pasar anom baru. Pembangunan pasar paska kebakaran pertama sangat diharapkan oleh penghuni pasar segera selesai pembangunannya agar regulasi perekonomian didalam pasar berjalan normal kembali dan dapat mengurangi beban penghuni pasar yang dipikul atas kebakaran pertama . 4. Pembangunan tangkis laut dan penanaman pohon mangruf penahan gelombang laut di kepulauan sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat baik di desa sapeken dan pulaupulau yang ada di Kecamatan Sepeken serta di daratan bagian wilayah pesisir pantai untuk mengurangi bencana bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai serta menahan abrasi pantai. 5. Pelayanan kesehatan pada masyarakat sangat penting,

namun tempat pelayan yang layak dan bersih juga perlu di perhatikan, usia Postu yang sudah usang yang ada di desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sepeken sudah rusak parah bahkan bisa dikatakan hampir roboh dan sudah tidak layak huni, perlu perbaikan segera ‌! 6. Program air bersih (PAB) masih sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak, bagi desa-desa yang sulit air bersih,, terutama wilayah daratan yang kategori daratan tinggi dari permukaan air laut, seperti halnya desa candi atas, dan desa jadung kecamatan dungkek, desa palo’loan, desa aeng mera dan desa lainnya di Kecamatan Batuputih, selain itu juga desa-desa di kepulauan yang sulit air bersih, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari program dimaksud pemerintah daerah, tidak cukup hanya mengandalkan program yang tertuang dalam APBD tahunan Kabupaten Sumenep, namun perlu melakukan koordinasi yang

JULI 2015

Parlemen

11


Laporan Utama lebih inten dengan Pemerintan Propensi dan Pemerintah Pusat, karena program pemenuhan air bersih bagi masyarakat. adalah program nasional. Selain itu Fraksi kami mempertanyakan kepada pemerintah daerah, baik melalui SKPD terkait, atau dengan perusahaan daerah, pernahkah melalukan kajian atas keberadaan sumbersumber mata air yang ada di desa-desa di Kabupaten Sumenep seperti : sumber mata air desa badur, desa pajudan, desa batuan, desa dasuk dan sumber mata air desa-desa yang lain, yang ada potensi sumber mata airnya, ataukah Pemkab. sengaja membiarkan masyarakat hidup dalam kemelaratan air bersih. B. Bidang Pertanian dan Perikanan 1. Saat ini kita memasuki musim kemarau panjang banyak lahan pertanian yang mengalami kekeringan, para petani saat ini resah karena mengalami gagal panin jika hal ini terus menerus terjadi bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis pangan, maka untuk itu kita atau pemerintah daerah harus mengambil langkah - langkah untuk mengatasi hal ini, mengingat dengan biaya modal tanam yang sudah mereka keluarkan, maka perlu ada solusi cerdas dari pemerintah agar tidak menambah beban baru bagi para petani. fraksi kami berharap, agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, pemerintah perlu serius menangani irigasi untuk pertanian, dan membangun DAM untuk penyimpanan air agar bisa mengantisipasi disaat musim kemarau, 2. Di pulau pulau kecil di Kecamatan Sepeken ratarata penghasilan masyarakat sebagai nelayan tradisional masih belum mampu memenuhi kebutuhan sehari hari secara layak, untuk mengatasi hal tersebut diatas pemerintah daerah atau SKPD terkait harus ada upaya perhatian, bimbingan, pembinaan dan pemenuhan

12

Parlemen

JULI 2015

sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan hasil tangkapannya, demi terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak, dari hasil pantuan fraksi kami, pulau pulau kecil di Kecamatan Sepeken sangat berharap program program dari Pemerintah Pusat, Propensi maupun Daerah tentang sarana para nelayan masih kurang dari harapan, untuk itu fraksi kami berharap ada perhatian yang sungguh sungguh dari kita dan Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kebutuhan para nelayan tersebut diatas. 3. Hasil silaturrahmi Fraksi kami di kecamatan Manding, masyarakat berharap pelaksanaan penyembelian hewan di rumah pemotongan hewan, hendaknya dilakukan sesudah waktu subuh atau jam 04.00 wib pagi, agar tidak terjadi penaksiran-penaksiran yang keliru pada masyarakat. C. Bidang Pelayanan dan Keamanan Masyarakat 1. Sdr. Camat serta perangkatnya di kantor Kecamatan diharapkan selalu standbay di tempat utamanya yang bertugas di kepulauan sehingga pelayanan bagi masyarakat berjalan dengan nyaman, lancar dan maksimal . Hasil silaturrahmi kali ini kami terima laporan dari masyarakat sepeken bahwa sdr. camat sepeken seringkali tidak mau menandatangani proposal yang diajukan masyarakat karena kesalahan pengetikan huruf pada nama sdr. Camat sepeken, kami berharap sdr. camat yang ada di kepulauan terutama sdr. camat sepeken hendaknya jangan sampai mempersulit pelayanan adminitrasi bagi warga di pulau pulau kecil, seperti kita ketahui bersama desa-desa di kecamatan sepeken, pada siang hari tidak ada listrik, sehingga tidak bisa langsung memperbaiki kesalahan kecil dimaksud dan perlu diperhatikan transpot laut lintas pulau, warga memerlukan biaya untuk bolakbalik ke kantor kecamatan

sepeken, kami berharap atas laporan masyarakat ini, jika ada alternatif lain untuk mempemudah pelayanan bagi warga, maka sebaiknya hal itu dilakukan, manakala hanya kesalahan pengetikan satu huruf, seperti yang dilaporkan masyarakat sepeken bahwa kesalahan pengetikan nama, yang seharusnya di ketik (MOHAMAD) namun yang diketik dalam proposal (MOHAMMAD) maka sebaiknya kesalahan tersebut carikan jalan penyelesaian yang lebih mudah. Kami juga berharap kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan terkait dengan hal ini, agar dalam bertugas setidaknya melihat kondisi dan keadaan daerah tersebut. 2. Warga masyarakat di kecamatan Guluk-Guluk saat ini di landa kecemasan, merasa tidak aman dan tidak bisa tidur nyenyak, karena sering terjadi pencurian di malam hari, yang dilakukan secara paksa dan sadis, masyarakat harus menyerahkan hartanya atau hewan peliharaannya pada perampok yang tak dikenal, petugas keamanan di daerah tersebut sudah berupaya maksimal namun tidak bisa menghentikan kondisi atau keadaan seperti ini, ditengarai atau disinyalir kondisi atau keadaan ini terjadi karena motif paska pilkades yang lalu. Kami berharap pada pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar agar masyarakat di desa tersebut lebih nyaman dan bisa tidur dengan nyenyak pada jam - jam istirahat. Fraksi Gerindra-Sejahtera Bidang Pendidikan: Salah satu indikator kualitas kesejahteraan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan, karenanya arah kebijakan pendidikan suatu bangsa menunjukan arah kesejahteraan yang ingin dicapai bangsa tersebut. Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Salah satu yang menjadi fokus perhatian Fraksi kami dalam bidang pendidikan adalah pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sebagian besar lembaga pendidikan di Kecamatan Gapura, bahkan hampir merata di setiap Kecamatan di Kabupaten Sumenep yang sampai saat ini masih belum ada titik terang mengenai kepastian pencairannya. Kita tahu bahwa dana tersebut benar-benar menjadi tiang bagi berjalannya kegiatan operasional sekolah madrasah pada khususnya. Hal ini dikarenakan hampir seluruh sekolah swasta pada umumnya menggunakan dana BOS untuk menjalankan semua aspek kegiatan yang berlangsung di sekolah. Pertanyaan yang mesti kita pikir adalah ; apa yang akan terjadi jika dana BOS habis? Jawabannya yaitu Bendahara Sekolah pasti akan menutup dengan cara meminjam dari pihak tertentu demi mencukupi semua kegiatan operasional di sekolahnya. Maka dari itu fraksi kami meminta agar kiranya eksekutif bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agama di Sumenep, untuk segera menyelesaikan masalah ini sehingga nantinya pemerintah tidak terkesan masih mempunyai

hutang yang belum terselesaikan kepada rakyat. Lain dari hal tersebut, upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk yaitu faktor yang satu saling berpengaruh terhadap faktor yang lainnya. Namun demikian, faktor yang paling penting adalah guru, karena hitam-putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya. Guru dikenal sebagai hidden curriculum, karena sikap dan tingkah laku, penampilan profesional, kemampuan individual, dan apa saja yang melekat pada pribadi seorang guru, akan diterima oleh peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani atau dijadikan bahan pembelajaran. Bagi sebagian besar orangtua siswa, sosok pendidik atau guru masih dipandang sebagai wakil orangtua ketika anak-anaknya tidak berada dirumah. Fenomena yang belum hilang hingga saat ini adalah pengaduan masyarakat mengenai kedisiplinan tenaga didik yang ditugaskan di kepulauan. Masih dijumpai guru yang jarang berada di daerah tugas mengajarnya dan tetap berlamalama di daratan dengan alasan yang tidak jelas, sehingga hal tersebut bisa mangakibatkan rendahnya mutu pendidikan siswa seperti

yang kita harapkan. 2. Bidang Pertanian: Kemarau panjang yang berbuntut pada kekeringan merupakan kejadian yang menjadi langganan kita setiap tahun. Fenomena ini menyebabkan kita semua, khususnya para petani merasa was-was dan kalang kabut. Karena kekeringan, tanaman padi milik para petani terancam puso atau gagal panen sehingga merugi. Air bersih telah menjadi barang yang langka dan mahal sehingga harus ada biaya tambahan untuk membeli air. Selama masa reses yang telah kami laksanakan kemarin, kejadian ini kembali terulang di desa Guluk-Guluk khususnya di kawasan pegunungan yang jauh dari sumber mata air. Hal serupa juga dialami oleh para petani di kecamatan Arjasa – Kangean. Karenanya perlu ada penanganan khusus dalam mengatasi kekeringan ini, salah satunya adalah dengan pembuatan sumur bor dan membuat embung atau penampung air hujan. Embung ini dapat membantu untuk mengairi tanaman-tanaman yang terjebak ketika musim kemarau tiba, sehingga tanaman-tanaman tersebut tidak akan mati karena kekurangan air dan para petani bisa terbebas dari ancaman kekeringan.

KETUA Fraksi GerindraSejahtera Nurus Salam

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

JULI 2015

Parlemen

13


Laporan Utama Selain itu, raskin ternyata masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai hingga sekarang. Persoalan ini mencuat di tengah masyarakat disaat harga jual gabah yang semakin turun dan harga beli beras semakin mahal. Indikasi tersebut dapat kita rasakan pada saat hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin. Fraksi Gerindra Sejahtera merasa bahwa hal ini harus segera dituntaskan, terutama pada sisi pendistribusian yang terkesan bertele-tele. Hal ini dikarenakan oleh ulah oknumoknum yang memanfaatkan kepentingan pribadi untuk bisa meraup keuntungan. Ruwetnya birokrasi dalam penerimaan raskin, menjadi momok bagi masyarakat miskin pada umumnya. Dari pengaduan yang kami terima selama masa reses, masyarakat merasa terbebani dengan biaya yang diminta sebagai pengganti biaya pendistribusian raskin tersebut. Disamping itu pula, beras yang diterima ternyata kualitasnya tidak memenuhi syarat kriteria beras yang layak untuk dikonsumsi. 3. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penguatan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas utama dalam memajukan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kelompok-kelompok praktisi ekonomi yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan hendaknya diperhatikan dengan menetapkan langkah-langkah kongkrit yang dapat diukur. Dalam kaitan ini Fraksi Gerindra Sejahtera menemukan beberapa fakta dilapangan antara lain, masalah realisasi pencairan hibah kepada penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terkesan lambat disebabkan pencairannya menjadi 2 kali termin. Hal ini menyebabkan tidak selesainya pembangunan bagi masyarakat penerima manfaat tersebut karena harus menunggu dana pada termin berikutnya. Mohon kiranya menjadi pertimbangan, agar program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil berupa

14

Parlemen

JULI 2015

bantuan RTLH tersebut dapat berjalan sesuai tujuan demi mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal. Selain itu, para pelaku ekonomi mikro belum mendapatkan fasilitas yang memadai baik ditinjau dari segi produksi, distribusi/ akses pasar maupun akses permodalan. Oleh karena itu, fraksi kami menghimbau kepada eksekutif agar memperhatikan dan memfasilitasi kelemahan-kelemahan mereka selaku praktisi ekonomi mikro seperti para pedagang di pasar Anom dimana pasarnya sendiri sampai sekarang masih bermasalah dengan belum terselesaikannya pembangunan kios pasca kebakaran, sehingga kejadian ini juga menjadi faktor yang urgent dalam masalah UMKM. 4. Bidang Infrastruktur : Sebagaimana kita ketahui bersama dengan kondisi infrastruktur di beberapa desa yang perlu menjadi fokus perhatian. Selama masa reses kali ini, anggota fraksi kami menemukan berbagai persoalan antara lain ; prioritas terhadap perbaikan kualitas jalan poros desa Tenonan menuju desa Lanjuk dan desa Kolpo menuju desa Tamidung, yang saat ini kondisinya benar-benar memprihatinkan. Bahkan lebih ironis lagi sering terjadi kecelakaan tunggal akibat jatuh dari motor karena terlalu banyak lobang di sepanjang jalan tersebut. Kemudian jalan poros dari desa Lenteng menuju desa Moncek dimana saat ini populasi penggunanya sudah mulai bertambah, sehingga perlu kiranya untuk dilakukan pelebaran jalan agar pada saat berpapasan, mobil yang melalui jalan tersebut tidak sampai keluar ke bahu jalan. Demikian pula dengan masih minimnya akses lampu penerangan jalan yang hingga sekarang masih kurang keberadaannya. Terkait dengan infrastruktur jembatan penghubung desa yang ada, ternyata masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan bahkan perlu dilakukan pembangunan dari yang sudah ada sebelumnya, mengingat

jembatan merupakan akses vital kelangsungan perekonomian antar desa. Dari pantauan fraksi kami, terdapat beberapa jembatan yang mengalami kerusakan berat dan sangat membahayakan bagi masyarakat penggunanya, dimana jembatan tersebut selain sebagai akses jalan antar desa juga merupakan akses menuju tempattempat pendidikan. Dari catatancatatan diatas, maka fraksi kami menghimbau adanya penambahan anggaran untuk infrastruktur dimasa-masa yang akan datang. 5. Bidang Birokrasi Pemerintah: Persoalan meningkatkan tingkat kedisiplinan, profesionalitas dan kinerja birokrat tampaknya masih menjadi masalah serius untuk segera dibenahi dalam segala aspeknya. Meski kerap kali terjadi dimasa lampau, permasalahan mindset birokrat sampai sekarang ternyata dalam setahun terakhir ini belum banyak perubahan. Akibatnya, pelayanan publik yang menjadi prioritas Bupati belum maksimal dan komunikasi politik oleh birokrat dengan pihak luar menjadi lamban, tidak produktif, bahkan terdapat tren sering terjadi miskomunikasi. Fraksi PDIP Dalam hal pelaksanaan reses tersebut, ada banyak hal yang disuarakan masyarakat kepada anggota parlemen yang dapat disusun sebagai berikut : Dapil I masyarakat menyuarakan : 1. Mengeluhkan soal penilaian buruknya layanan dari pemerintah berkait dengan kesehatan terutama menyangkut rumah sakit dan puskesmas. 2. Masyarakat meminta masyarakat tanggap darurat terhadap adanya KLB (kejadian luar biasa) baik dalam bentuk fogging, abate dan tindakan lainnya untuk menghindari terjadinya DBD bahkan kematian warga karena penyakit ini. 3. Masyarakat menuntut pemerintah membenahi sarana umum khususnya kanalisasi agar tidak terjadi genangan air bahkan banjir.

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama

KETUA Fraksi PDIP Abrari

4. Warga menginginkan adanya kemudahan layanan terutama atas pengurusan dokumen kependudukan, KSK, dan dokumen sertifikasi atas tanah yang menjadi hak milik. 5. Warga menghendaki adanya bantuan modal, pasar yang lebih luas atas hasil bumi, kerajinan warga dalam industri rumah tangga. 6. Warga berharap pemerintah menata tata ruang dan lalu lintas di dalam kota dan sekitarnya yang mulai sesak karena lalu lalang kendaraan yang berjalan apa adanya, bukan terwujud seperti yang diinginkan terjadi. Dapil II, masyarakat menyuarakan : 1. Masyarakat meminta pemerintah membenahi sarana irigasi yang tersalur ke sawah-sawah warga agar lebih lancar dan dapat menunjang kedaulatan pangan. 2. Kaum ibu menghendaki pemerintah agar memberdayakan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan supaya program pemerintah tidak didominasi laki-laki. 3. Masyarakat meminta pemerintah lebih transparan dalam informasi menyangkut hajat hidup orang banyak terkait peluang kerja. Ini agar hak-hak publik untuk mendapatkan informasi tidak diamputasi kolega birokrasi. 4. Masyarakat menghendaki pembangunan yang merata supaya semua warga di setiap

www.dprd-sumenepkab.go.id

daerah bisa menikmati hasil pembangunan. 5. Masyarakat petani menuntut ketersediaan pupuk dan untuk mendapatkannya dan tidak dibuat rumit. 6. Kalangan pemuda meminta pemerintah lebih memperhatikan keberadaannya terutama dalam memberdayakan potensinya baik di bidang skill, olahraga, dan seni. Dapil III, masyarakat menyuarakan : 1. Warga meminta pemerintah mengoptimalkan desa dari berbagai aspek baik SDM, SDA,

dan home industry karena desa-lah yang sesungguhnya menyanggah kabupaten, tanpa desa, kabupaten akan terseok. 2. Masyarakat meminta pemerintah memperhatikan lembaga pendidikan yang dilaksanakan pihak swasta karena harus disadari, bahwa pemerintah tidak sepenuhnya sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Masyarakat meminta pemerintah untuk melakukan sensus dan pemutakhiran data berkait dengan apapun; pendidikan, fasum, SDA, SDM, dan lainnya untuk memudahkan

JULI 2015

Parlemen

15


fokus arah pembangunan agar tidak salah dari awal. 4. Masyarakat menuntut pemerintah atas tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat, lampu penerang jalan,dan pemaksimalan potensi desa berikut pemenuhan pasar. 5. Masyarakat meminta pemerintah mencabut sertifikasi bagi PNS dan tunjangan tersebut dialihkan ke guru swasta yang sejauh ini dibayar dengan dana yang tidak tetap dan jumlah besarannnya yang juga tidak tetap. 6. Masyarakat meminta pemerintah untuk membangun pasar wisata yang menjajakan potensi lokal sebagai output dari desawisata sebagaimana daerah lain. Dapil IV, masyarakat menyuarakan : 1. Masyarakat meminta akses jalan di kawasan pantura diperbaiki termasuk jalanjalan antar kecmatan di sekitar dapil IV yang mulai rusak dan mengancam keselamatan jiwa penduduk. 2. Masyarakat menuntut pemerintah memperbaiki nasib madin berikut para ustadz-nya yang telah terbukti menguatkan benteng religiusitas di kabupaten Sumenep dari ancaman yang dapat mengacaukan ajaranajaran agama serta terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama. 3. Warga menghendaki pemerintah agar merealisasikan ketersediaan pangan melalui suplai pupuk yang memadai bagi para petani. 4. Warga menghendaki pemerintah agar menguatkan kaum nelayan melalui pengadaan alat tangkap ikan berikut pasar ikan yang jauh lebih luas dari selama ini guna penunjang perekonomian rakyat. 5. Warga meminta pemerintah membuat regulasi yang berpihak terhadap pasar lokal ketika harus berhadapan dengan ancama pasar modern yang sudah menelusup ke

16

Parlemen

JULI 2015

hampir semua kecamatan. 6. Warga meminta pemerintah melindungi alam dengan cara tidak membiarkan terjadinya abrasi di pantai utara, erosi di sejumlah sungai, dan penebangan hutan yang mengancam longsor dan bencana alam. Dapil V, masyarakat menghendaki : 1. Masyarakat mendesak pemerintah agar memperbaiki jalan yang menghubungkan akses antar-kecamatan karena perjalanan terganggu baik bagi warga maupun wisatawan yang menjadikan daerah dapil V sebagai jujukan wisata. 2. Masyarakat mendesak pemerintah agar serius mengelola industri pariwisata di kabupaten Sumenep supaya mimpi pemerintah tidak hanya beredar di dataran tinggi tetapi tidak ditindaklanjuti dengan baik pada level bawahmasyarakat. 3. Masyarakat meminta pemerintah tidak menghidangkan buah impor pada acara pemerintah, melainkan menyajikan buahbuahan lokal sesuai dengan SDA yang tersedia di bumi Sumenep. 4. Masyarakat mendesak pemerintah supaya lebih fokus dalam membangun kawasan wisata sampai pemenuhan sarana layaknya obyek wisata didalamnya lengkap. 5. Masyarakat meminta pemerintah tidak mematikan kesenian dan tradisi lokal dengan alasan apapun mengingat ancaman atas pudarnya tradisi dan budaya lokal akhir-akhir ini semakin cepat. 6. Masyarakat menyadarkan pemerintah agar pembangunan direalisasikan berdasar pada sama rata, sama rasa dan menyebar. Dapil VI warga menyuarakan : 1. Warga menuntut pemerintah agar memenuhi hajat hidup orang banyak di dapil VI berkait pemenuhan sarana transportasi yang menghubungkan daratan

dan kepulauan. 2. Warga mendesak pemerintah supaya memenuhi hajat hidup orang banyak terkait pemenuhan atas tersedianya pasokan listrik dengan cara apapun, diesel, atau lainnya agar wilayah kepulauan juga bercahaya. menghendaki 3. Warga pemerintah agar menyediakan logistik baik yang berkait dengan BBM dan keperluan lainnya karena warga kepulauan sangat sengsara terutama pada saat kapal tak bisa berlayar karena cuaca. 4. Warga mengharuskan pemerintah berintegrasi antar lembaga di internal pemkab agar program di satu instansi didukung lembaga lainnya, dan begitu pula sebaliknya. Ini penting karena setiap lembaga di inetrnal pemkab selama ini berwajah antiintegrasi. 5. Warga mendesak pemerintah agar dalam hal melakukan mutasi, rotasi, dan promosi perangkat harus berpijak pada data, kompetensi, DUK (daftar urutan dan kepangkatan), dan akseptabilitas profesi. 6. Warga mendesak pemerintah agar mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan, bukan membangun seperti yang diinginkan pejabat. Fraksi Golkar A. Bidang Pemerintahan 1. UPT di Kecamatankecamatan sangat membutuhkan pembaharuan pada alat-alat kantor, karena yang lama sudah usang dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan layak, seperti komputer, printer, laptop dan lain sebagainya. Selama ini alat-alat kantor, karyawannya harus membeli dengan uang sendiri. Misalnya hal ini terjadi di UPT Capil Pasongsongan dan di UPT-UPT kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep lainnya. B. Bidang Ekonomi dan Keuangan 1. Agar lebih meningkatkan produksi pertanian para petani sangat membutuhkan bantuan alat-alat pertanian seperti handtraktor, alat penggiling

www.dprd-sumenepkab.go.id


Fokus padi, alat penggiling jagung dan lain sebagainya. 2. Lebih di tingkatkan lagi drainase pada lahan pertanian, saluran tersier maupun sekunder, agar tidak terjadi gagal panen. Mengingat saat ini telah memasuki pada musim kemarau dimana tanaman di lahan pertanian sangat membutuhkan air. 3. Kelangkaan pupuk yang sering diributkan akhir-akhir ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi pada setiap musim tanam awal tahun. Persoalannya ternyata masih sama, Petani tidak bisa memperoleh pupuk ketika ingin menanam. Kepada pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan akan kebutuhan pupuk tersebut, agar para petani tidak terancam merugi. C. Bidang Infrastruktur dan Pembangunan 1. Pada saat kemarau seperti saat-saat ini masyarakat membutuhkan sarana air bersih yang memadai, dikarenakan air

bersih merupakan kebutuhan dasar manusia. Di harapakan kepada pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang ada di daerah daerah tandus dan pesisir pantai. 2. PJU (Penerangan Jalan Umum) yang selalu diharapkan oleh masyarakat. Apabila malam keadaan jalan menjadi gelap sehingga membahayakan para pengguna kendaraan bermotor apabila ada jalan yang rusak. Bukan itu saja, hal itu akan berponensi terjadinya tindak kriminal misalnya perampokan, penjambretan atau begal motor. 3. Peningkatan jalan-jalan desa agar mempecepat dan memperlancar akses antar desa. D. Bidang Pendidikan dan Kesejahtraan 1. Saat ini tahun ajaran baru telah dimulai, diharapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten

Sumenep, terutama sekolah dasar yang ada di desa窶電esa, agar pengelolaannya lebih baik, serta ditingkatkan lagi sarana dan prasarananya, seperti gedung, perpustakaan, laboratorium, komputer dan lain sebagainya. 2. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan bantuan kepada pembangunan mesjid-mesjid. Karena saat ini di jalan-jalan banyak sekali orang yang meminta-minta untuk pembangunan mesjid sehingga terjadi kemacetan. 3. Program bantuan rumah tidak layak huni agar lebih ditingkatkan lagi dan keberadaanya di awasi agar tepat sasaran. 4. Banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah, agar tenaga medis maupun dokter serta sarana tehknologi alat medis supaya lebih ditingkatkan lagi. (*)

KETUA Fraksi Golkar Iwan Budiarto.

www.dprd-sumenepkab.go.id

JULI 2015

Parlemen

17


Wawancara

Reses

Adalah Kewajiban Moral dan Konstitusional

A

nggota dan Pimpinan DPRD khususnya di Kabupaten Sumenep rutin melakukan serap aspirasi (reses) ke daerah Pemilihan (dapilnya) masing-masing. Selama masa reses tersebut, Wakil Rakyat bertemu dengan konstituennya di dapilnya untuk menampung aspirasi, harapan, aduan, bahkan keluhan masyarakat yang diwakilinya. Serap aspirasi (reses) merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam

18

Parlemen

JULI 2015

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah. Berikut wawancara Parlemen dengan Wakil Ketua DPRD Sumenep, Ahmad Salim. Bagaimana pendapat bapak mengenai kegiatan reses DPRD? Masa reses pada dasarnya adalah waktu atau masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan aktivitas kerja di Ruang Gedung DPRD. Reses merupakan penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan tatap

muka dengan konstituen di daerah pemilihannya. Tujuannya yaitu menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen yang pernah di bawanya pada reses sebelumnya. Reses merupakan hal yang seharusnya dan wajib dilakukan oleh wakil rakyat tidak terkecuali di DPRD Kabuparen Sumenep. Sebab, selain kewajiban moral bagi konstituen reses juga merupakan tugas konstitusional dari anggota DPRD. Apa dasar hukum pelaksanaan reses pak? Reses sebenarnya bukan semata-mata kegiatan rutin dewan yang telah dijadwal

oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Namun, secara konstitusional, dasar hukum pelaksanaan Reses adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Untuk Kabupaten Sumenep, berapa kali reses DPRD? Pelaksanaan prinsipnya masa reses mengikuti masa persidangan, jika dalam setahun ada tiga masa Sidang, maka reses yang dilakukan sebanyak 3 kali

www.dprd-sumenepkab.go.id


Wawancara dalam setahun. Untuk DPRD Sumenep memang dalam setahun dilakukan tiga kali dengan siklun empat bulan. Sejauh mana manfaat reses bagi kinerja DPRD dalam menjalankan tri fungsinya? Reses menjadi semacam pertanggungjawaban moral dan hukum anggota DPRD kepada para pemilihnya. Kalau melihat ketentuan perundangundangan disebutkan bahwa kewajiban anggota DPRD provinsi antara lain, pertama, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kedua, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ketiga, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Artinya, Bagi anggota DPRD, reses adalah momen yang berharga untuk bertemu konstituen, sebuah waktu khusus untuk memberikan perhatian dan kepedulian secara langsung kepada konstituen. Jika di hari- hari biasa, anggota dewan sulit ditemui karena padatnya jadwal rapat dalam kantor, maka selama masa reses, alasan itu tak bisa lagi diterima karena masa itu adalah hak konstituen. Bagi rakyat sendiri, apa urgensinya pak? Perlu kami tegaslan bahwa reses adalah fasilitas resmi dari DPRD sekaligus moment penting dan strategis bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan solusi perbaikan hak hidup masyarakat. Dalam tinjauan komunikasi, reses adalah salah satu bentuk

www.dprd-sumenepkab.go.id

dari komunikasi politik antara anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya, karena lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik. Komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandanganpandangan dan gagasangagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencanarencana atau kebijaksanaankebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat. Namun, seberapa kuat legitimasih hasil reses? Dalam tata tertib DPRD dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan reses anggora DPRD wajib membuat laporan tertulis. Laporan tersebut, harus disampaikan pada pimpinan paling lambat 14 hari kerja setelah reses. Dan Laporan tersebut dikoordinasikan dengan fraksi masingmasing, dan hasil dari koordinasi dengan fraksifraksi disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kemudian,Hasil rapat paripurna tersebut dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD. Jadi sekiranya masyarakat faham begitu kuatnya hasil reses, maka kami nyakin masyarakat akan memberikan masukanmasukan, usulan-usulan program yang solutif. Bukan

Wakil Ketua DPRD SUmenep

Ahmad salim

sekedar menyodorkan daftar permintaan sumbangan pribadi ke anggota DPRD, melainkan daftar program yang menjadi “proyek besar� untuk pembangunan manusia seutuhnya atau pembangunan infra struktur untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan, sebuah regulasi (Perda) bisa lahir dari agenda reses. Lalu bagaimana mensinergikan hasil reses dengan musrembang di eksekutif? Seperti yang kami katakan tadi, bahwa hasil reses itu juga diparipurnakan untuk disampaikan ke eksekutif. Sehingga, hasil reses juga dimaksudkan supaya dimasukkan dalam musrembang untuk diakomudir dalam tahapan pembahasan anggaran. Selain itu, dalam pembahasan anggaran

antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran termasuk di Komisi juga diupayakan terakomudir, namun tentu harus dipetakan sekala prioritas. Tidak semua hasil reses itu dapat diakomudir, sebab kekuatan APBD Kabupaten Sumenep cukup terbatas. Dan perlu kami tegaskan bahwa masyarakat juga harus faham bahwa agenda-agenda perjuangan anggota dewan sebagai wakil rakyat adalah agenda-agenda perbaikan kualitas kehidupan kolektif masyarakat, bukan individual atau untuk kepentingan temporer saja. Sehingga, perlu pemahaman bersama bahwa agenda reses akan menjadi agenda yang nyaman bagi kedua belah pihak. Keharmonisan dan kebersamaan dalam perjuangan akan terbangun dalam setiap pertemuan reses. (*)

JULI 2015

Parlemen

19


respon

Reses Bukan Masa Istirahat

T

okoh Pemuda, KecamatanGiliGenting, Syaiful Anam meminta seluruh anggota dan Pimpinan DPRD benarbenar memanfaatkan masa reses dengan optimal untuk menyerap aspirasi rakyat. Wakil Rakyat khususnya di Kabupaten Sumenep diharapkan tidak memanfaatkan masa reses sebagai moment untuk pulang ke kampung halamannya bagi anggota asal Pulau atau sebagai masa istirahat. Menurutnya, masa reses juga perlu dilakukan pengawasan supaya moment yang sangat penting tersebut tidak sia-sia. Dan tentu pengawasan harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan media massa. ”Rakyat dan media massa harus mengawal masa reses bukan hanya sekadar menjadi masa istirahat para wakil rakyat,” katanya.

K

Syaiful menganjurkan anggota DPRD Sumenep untuk mengoptimalkan masa reses supaya komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen berkualitas. Mereka harus menjadikan masa reses sebagai momen untuk menyerap aspirasi rakyat untuk disuarakan. ”Anggota DPRD tidak bisa serta merta menyatakan mewakili aspirasi rakyat, ketika nyatanya sama sekali tidak mendengar apa sebenarnya aspirasi rakyat itu,” tandasnya. (*)

Parlemen

K

etua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumenep, Samsul Ma’arif menyatakan, DPRD itu dapat memanfaatkan masa reses untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui APBD. Hasil reses akan dibahas diinternal fraksi masing-masing sebelum dilaporkan melalui Forum Paripurna DPRD. Sedangkan temuan reses tersebut dapat dijadikan bahan pembahasan di Perubahan APBD dan APBD. Samsul meminta seluruh anggota legislatif agar memaksimalkan masa reses guna mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi konstituennya untuk diperjuangkan di kursi legislatif. “Harapan kami semua anggota dewan bisa

memaksimalkan masa reses ini karena kegiatan tersebut dibiayai APBD,” ujarnya. Mantan Anggota DPRD Sumenep Priode 2009-2014 ini juga berharap, reses tidak hanya sekedar formalitas sehingga fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan, anggaran, dan kebijakan atau legislasi berjalan maksimal. ”Reses ini jangan dimaknai hanya sebagai formalitas saja, melainkan anggota dewan bisa bekerja sesuai fungsinya,” ucapnya. (*)

Masa Reses Harus Optimal

etua Umum Pergerakan Mahasiswa IslamIndonesia(PMII) CabangSumenep, Khairul Umam menyatakan, masa reses merupakan momentum yang tepat bagi rakyat untuk mendapatkan klarifikasi kongkrit dari para wakilnya. Melalui reses, DPRD dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, Pada masa reses sebenarnya kesempatan bagi rakyat atau konstituen pemilih antara lain untuk mendengarkan laporan kinerja dan menyampaikan aspirasi. “Namun sayangnya, selama ini sangat sedikit laporan substantif dari pelaksanaan reses yang kontruktif

20

Bukan Sekedar Formalitas

JULI 2015

bagi perubahan kesejahteraan rakyat, termasuk kegiatan reses yang diberitakan oleh media massa mainstream,” ungkapnya. Untuk itu, lanjut Umam, kualitas reses perlu didorong agar lebih bertanggungjawab sehingga benar-benar dijalankan sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran politik anggota Dewan kepada rakyatnya. Di samping itu, Anggaran yang dialokasikan di APBD untuk pelaksanaan reses para anggota Dewan perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. “Kami ingin menekankan bahwa kedepa masa reses hendaknya bukan saja seremonial atau silaturahmi biasa antara rakyat dan wakilnya, tapi juga turun langsung kebawa untuk melihat kondisi yang sebenarnya” ucapnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Legislator

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Konsen Urusi Masalah Ekonomi dan Aset

M

enjadi Anggota Legislatif bukanlah semata-mata hanya untuk meraih jabatan politik atau kekusaan, bahkan sekedar mencari kekayaan. Menjadi anggota parlemen hanyalah salah satu sarana dan ikhtiyar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Obsesinya hanyalah untuk mengabdi, sebab Wakil Rakyat hanyalah amanah masyarakat. Begitulah yang ditegaskan, Bambang Prayugi Raharjo Eko Ferianto, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep priode 2014-2019. Bagi Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

www.dprd-sumenepkab.go.id

(PDIP) ini menjadi Anggota Dewan bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan termasuk untuk ambisi partai. Namun, jauh dari statusnya sebagai Anggota Legislatif yaitu sebagai wujud dari komitmennya memperjuangkan nasib masyarakat Sumenep secara kolektif. Keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat untuk semakin maju harus diraskan selama menjadi penyambung lidah dan corong masyarakat di DPRD Sumenep. Bambang sangat gelisah melihat realitas masyarakat Sumenep yang kondisi ekonominya banyak yang memprihatinkan. Mereka patut

diperjuangkan supaya hidupnya bersama keluarga lebih baik. �Untuk itulah saya merasa terpanggil untuk terjun ke dunia Politik, bahkan duduku di kursi Parlemen. Tujuannya hanya untuk memperjuangkan nasib masyarakat Sumenep yang kurang beruntung khususnya secara ekonomi,� ujar Pria kelahiran Kota dingin, Malang 4 April 1961 ini. Ia menyadari bahwa untuk mewujudkan keinginannya itu tentu harus memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD. Di Kursi Parlemen, Bambang tegas dan konsisten terhadap masalah yang berhubungan dengan kepentingan

JULI 2015

Parlemen

21


Legislator

Bagaimanapun, kepercayaan masyarakat adalah kesempatan bagi saya untuk berjuang untuk mereka.

masyarakat. Dia tidak segan-segan menolak terhadap persoalan-persoalan yang merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan. ”Saya menjadi Wakil Rakyat karena dipilih rakyat. Bagaimanapun, saya akan pergunakan segala kemampuan hanya untuk kepentingan masyarakat,” tegas suami dari Wiwik Nurhayati dan Zaitunah ini. Dalam pandangan Bambang, setiap individu berhak untuk hidup layak dan siapapun berhak untuk memiliki cita-cita tesebut. Untuk itulah, keinginan dan cita-cita harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. ”Hidup layak yang dicitacitakan tersebut bukan hanya sebatas wacana atau retorika,” ucapnya. Dengan demikian, lanjutnya, keinginan dan cita-cita masyarakat Sumenep yang hidup layak menjadi wajib hukumnya bagi dirinya untuk diperjuangkan dan diwujudkan dalam bentuk konkret. Salah satunya yaitu melalui Wakil mereka di DPRD setempat melalui peran dan fungsi sebagai legislator. Bambang menyadari bahwa Anggota Dewan adalah jabatan politis dan amanat dari rakyat yang diwakilnya. Untuk itulah, selama lima tahun kedepan, dirinya berkomitmen untuk menggunakan segala daya dan upaya untuk menyuarakan dan mencarikan solusi atas problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kepercayaan itulah yang senantiasa menjadi pegangan dalam mengabdi diri untuk kepentingan masyarakat. Komitmennya dalam mengabdikan diri kepada masyarakat luas khususnya di Kabupaten Sumenep merupakan spirit perjuangannya di kursi parlemen. ”Bagaimanapun, kepercayaan masyarakat adalah kesempatan bagi saya untuk berjuang untuk mereka. Sebab, tidak ada yang bisa menggaransikan bahwa priode mendatang saya duduk kembali di kursi legislatif. Sehingga, saya secara pribadi tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini berjuang untuk mereka,” ucapnya. Yakin Lebih Maksimal Di Priode KeTiga Di Gedung Parlemen Kabupaten Sumenep, nama Bambang sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sebab, di

22

Parlemen

JULI 2015

priode ini, Anggota DPRD asal Daerah Pemilihan 1 (Kota Sumenep, Kalianget, Talango, Batuan, dan Manding) ini merupakan priode ketiga duduk di kursi legislatif. Ia kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat di Dapil 1 melalui Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 lalu, sehingga kembali ke kursi parlemen untuk priode 2014-2015. Legislator asal Kecamatan Kota itu bisa dibilang konsist mengawal masalahmasalah yang berkaitan dengan ekonomi dan aset. Selama tiga priode, Bambang bergabung di Komisi II DPRD Sumenep. Bahkan, pada priode 2009-2015, Ia dipercaya oleh Komisinya menjadi Ketua Komisi II (dulu komisi B, red) DPRD Sumenep. Selama tiga kali priode duduk di kursi parlemen, Ia dikenal vokal dan tegas dalam menyikapi setiap persoalan yang ditangani komisinya. Selain di Komisi II, di alat kelengkapan lainnya, Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumenep ini masuk dalam jajaran Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Menurut Bambang, banyak persoalan-persoalan khususnya berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang perlu terus diperjuangkan. Hal tersebut tentu menjadi Pekerjaan Rumah (PR) baginya sebagai Legislator untuk terus perjuangkan di kursi Parlemen. ”Dan ini bukan hanya tugas saya pribadi, tapi tugas semua elemen termasuk semua Anggota DPRD di Kabupaten Sumenep,” ucapnya. Di priode ini, dia memastikan akan lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Legislatif. Perjalanannya di DPRD selama dua priode sebelumnya, memberikan dirinya banyak pelajaran dan pengalaman untuk lebih memaksimalkan tugasnya dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang harus ada campur tangan Dewan. ”Melalui Komisi dan Fraksi termasuk di Bamus semua persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat akan lebib maksimal ditangani. Namun, sekali lagi, saya tidak bisa bekerja sendiri,” tambahnya. Disisi lain, Bambang juga dapat dibilang konsisten dalam berpolitik. Sejak terjun ke Politik Praktis, Ia

www.dprd-sumenepkab.go.id


legislator istiqomah dengan pilihan politiknya dalam berpartai di PDI Perjuangan. Bahkan, dirinya tidak pernah berfikir untuk pindah ke parpol lain, sebab secara ideologi dan visi-misinya merasa cocok dengan partai berlambang moncong putih tersebut. Sebagai kader Partai yang militan dan loyal. Ia tunduk terhadap tugas dan perintah yang telah diputuskan partainya. ”Dan ketika saya bergabung di PDI Perjuangan dan sampai sekarang duduk di kursi Parlemen sebenarnya adalah petugas partai yang ditugasnya untuk berjuang demi kepentingan masyarakat umum,” tegasnya. Prihatin Dengan PT WUS Di Komisi B, Bambang tidak hanya dikenal vokal, namun juga dibilang berani dan tegas. Salah satu sikap tersebut ditunjukkan ketika menyikapi masalah PT Wira Usaha Sumekar (Wus). Perusahaan daerah tersebut dinilainya hanya sebagai beban bagi Pemerintah Kabupaten sebab setiap tahunnya tidak memberi kontribusi terhadap

www.dprd-sumenepkab.go.id

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bambang tidak segan-segan meminta Bupati A Busyro Karim meninjau ulang jabatan Sitrul Arsy sebagai Direktur PT Wira Usaha Sumekar (WUS). Hasil evaluasinya, keberadaan PT WUS belum memberi dampak positif terhadap PAD), karena beberapa tahun kontribusi perusahaan yang bergerak di usaha perbengkelan dan SPBU itu nihil. Komisinya telah menyatakan sikap terhadap PT WUS kepada Bupati yang disampaikan dalam Forum tertinggi, yaitu Sidang Paripurna. Direktur PT Wus, Sitrul Arsy tidak mempunyai iktikad baik terhadap Legislatif. Terbukti beberapa undangan komisi guna membahas persoalan di BUMD yang sejauh ini banyak menuai sorotan publik, tidak direspon. ”Saya kira dan ini sama dengan teman-teman bahwa menilai tidak ada alasan bagi Bupati mempertahankan Sitrul Arsyi memimpin PT WUS,” tegas saat itu. Direktur Utama PT Wus itu dinilai tidak layak memimpin perusahaan

daerah tersebut. ”Perlu kiranya Bupati untuk meninjau ulang Direktur Utama PT Wus, Sitrul Arsy. Ini bukan dalam rangka suka atau tidak suka, tapi demi masa depan PT WUS sebagai Perusahaan milik Daerah,” kata saat itu. Disamping itu, sejauh ini, tidak ada kordinasi yang baik antara PT WUS dengan Legislatif, bahkan tidak pernah mengindahkan undangan Komisi II untuk duduk bersama membahas persoalan di PT WUS, termasuk masa depan usahanya. Pimpinan PT WUS juga terkesan tidak menghargai undangan Komisi dalam pembahasan APBD, sehingga dianggap melecehkan Institusi DPRD. ”Dalam pembahasan penghitungan pelaksanaan APBD 2013 lalu, saat menghadiri panggilan Dewan, justru tidak membawa data kongkrit untuk mempertanggung jawabkan usaha dan keuangan BUMD tersebut. Padahal, pembahasan tersebut menyangkut keuangan APBD,” tandasnya. (*)

JULI 2015

Parlemen

23


ARTIKEL

24

Parlemen

JULI 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


ARTIKEL

SALAH seorang pengunjuk rasa naik ke atas pikap saat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Sumenep.

AKTIVIS PMII Sumenep saat menggelar aksi di DPRD Sumenep beberapa waktu lalu.

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

JULI 2015

Parlemen

25


Sosok

R

Fokus Menuju A1Y18

amah, rendah hati, dan bersahaja. Begitulah kesan setiap kali bertemu dengan Novi Sujatmiko. Senyum dan sapaan selalu selalu diberikan Direktur Utama PT. BPRS Bhakti Sumekar Pemkab Sumenep ini kepada semua orang yang dijumpai. Tak heran jika semua orang menghormati dan menyayanginya. Bukan karena semata-mata karena jabatanya sebagai Direktur Utama Bank Milik Daerah tersebut, namun karena kepribadiannya

26

Parlemen

JULI 2015

yang dinilai pantas untuk menerima penghormatan tersebut. Bahkan, dibalik semua kepribadiannya itu, Lulusan Fakultas Tekhnik Industri Institute Tekhnologi Adhi Tama Surabaya memiliki jiwa kepemimpinan visioner dan patut dicontoh. Novi bisa dibilang sukses menahkodai BPRS Bhakti Sumekar. Selama memimpin, perusahaan daerah milik Pemkab Sumenep ini berkembang pesat. Bahkan, menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibanggakan Pemkab, sebab setiap tahunnya kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar yakni Rp.

5, 8 Miliar di tahun Anggaran 2015. Dalam kepemimpinannya, kinerja keuangan BPRS Bhakti Sumekar untuk keempat kalinya dinilai sangat bagus. Saat ini, aset BPRS Bhakti Sumekar kurang lebih Rp. 439 Miliar. �Hingga akhir tahun ini, kami targetkan aset BPRS mencapai Rp. 500 miliar atau setengah triliun,� terangnya. Bahkan, Direktur kelahiran Sumenep, 28 November 1972 ini memiliki tekad kuat aset BPRS Bhakti Sumekar mencapai Rp. 1 Triliun di tahun 2018. Baginya Obsesi yang diberi kode A1Y18 itu bukanlah hal yang mustahil, asalkan dilakukan dengan cara yang

www.dprd-sumenepkab.go.id


Sosok

Hingga akhir tahun ini, kami targetkan aset BPRS mencapai Rp. 500 miliar atau setengah triliun.

serius dan direncanakan secara matang. Novi memulai karirnya di BPRS Bhakti Sumekar dari bawah, dimulai dari staf Managemen Information Sistem (MIS) dan Accounting di tahun 2005. Kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Operasional BPRS Bhakti Sumekar sejak April 2005 hingga 2009. Dan di 2009 hingga 2010 dipercayai menjadi Kepala Pusat Operasional, hingga mencapai jabatan puncak sebagai Direktur Utama dari tahun 2012 hingga sekarang. ”Awalnya motivasi saya ke BPRS sangat sederhana yaitu ingin pindah dari Surabaya ke Sumenep berkumpul dengan keluarga. Tapi, motivasi tersebut justru membuahkan hal yang lebih positif, sehingga mencapai jabatan puncak di tempat kerja saya,” ujar suami dari Ike Prasetyowati ini. Namun diluar motivasi sederhana tersebut, perjalanan karirnya di BPRS Bhakti Sumekar hingga menduduki sebagai Direktur Utama tentu tidak lepas dari kinerja dan loyalitasnya terhadap perusahaan daerah, Pemerintah Kabupaten Masyarakat Sumenep. Dalam bekerja ia memiliki prinsip tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban dalam bekerja, namun harus bermanfaat dan dirasyakan banyak pihak.

www.dprd-sumenepkab.go.id

Direktur Utama PT BPRS Bhakti Sumekar

Novi Sujatmiko

”Filosofi saya dalam hidup dan bekerja. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Ketika jadi Direktur, maka harus menjadi direkrut yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat luas,” ujarnya. Ditanya soal kunci suksesnya dalam bekerja, Novi menjawabnya dengan sederhana yaitu fokus. Dengan cara fokus, segala tugas dan tanggung jawab akan dilakukan secara serius. ”Tidak pecah kemana-mana, mulai soal bagaimana merecanakan, melaksanakan, dan mengevaluasinya,” tambahnya. Diungkapkannya, dirinya memiliki obsesi untuk membawa BPRS Bhakti Sumekar lebih maju dan besar dari sekarang. Upaya tersebut dilakukan dengan ekspansi ke luar daerah dengan membangun Kantor-Kantor perwakilan atau Cabang baik di

wilayah Kabupaten Sumenep maupun luas Kabupaten Sumenep. Namun, pengembangan tersebut tentu akan lebih diprioritaskan di Kabupaten Sumenep baik diwilayah daratan dan kepulauan. Pengembangan Kantor perwakilan tersebut dilakukan secara bertahap untuk mendukung program pembangunan. ”Di Kepulauan sudah kami mulai dikembangkan misalnya di Kecamatan Arjasa dan Masalembu,” ucapnya. Tujuannya bukan semata-mata hanya untukmencari profit atau keuntungan, namun disadarinya bahwa BPRS Bhakti Sumekar sebagai Bank Daerah harus menjadi agen pembangunan. Sebab, jika hanya berorientasi pada profit tentu rugi, sebab resiko Kepulauan lebih besar dibanding daratan. (*)

JULI 2015

Parlemen

27


Dinamika

Legislator Klarifikasi Kemenhub terkait Kapal ke Masalembu

L

egislator dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath melakukan klarifikasi ke Kementerian Perhubungan ( K e m e n h u b ) terkait kepastian pemberangkatan kapal ke Pulau Masalembu. Hal itu menyusul belum adanya kepastikan pemberangkatan kapal ke Masalembu. ”Kami kecewa atas belum adanya kepastian pemberangkatan kapal ke Masalembu. Padahal, sejak beberapa hari lalu, ratusan pemudik asal Masalembu sudah berada di Pelabuhan Kalianget,” ujar Darul. Sejak Senin (13/7/2015) siang, kata dia, dirinya memang berada di Surabaya, karena diminta datang oleh ratusan pemudik asal Masalembu yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak untuk menunggu pemberangkatan kapal. “Kami pun bolak-balik ditelepon oleh ratusan calon penumpang asal Masalembu yang berada di Pelabuhan Kalianget. Mereka mengeluhkan tidak adanya kapal yang

M

Parlemen

menerangkan. Kondisi tersebut yang membuat dirinya langsung melakukan klarifikasi melalui telepon ke Bagian Humas Kemenhub di Jakarta untuk melaporkan kondisi riil di Pelabuhan Kalianget sekaligus menanyakan kepastian rencana pemberangkatan kapal perintis ke Masalembu.“Salah satu kapal perintis, yakni Kapal Sabuk Nusantara 27 sudah berada di Pelabuhan Kalianget sejak beberapa hari lalu dan pemberangkatannya ke Masalembu pada Senin tertunda akibat cuaca laut buruk. Kalau cuaca laut kondusif, kapal perintis tersebut semestinya beroperasi ke Masalembu pada Kamis,” ujarnya. Darul yang Ketua Komisi I DPRD Sumenep itu berharap para pihak terkait tidak main-main dengan rute atau jalur pelayaran yang harus dilayani kapal perintis. “Negara membiayai operasional kapal perintis dalam melayani jalur keperintisan. Kalau cuaca laut kondusif dan kapal perintis ternyata tidak melayani jalur keperintisan sebagaimana mestinya, kami tentunya tidak bisa menerima hal itu. Kami akan mengadukan langsung ke Kemenhub dan Ombudsman, jika ada penyimpangan rute keperintisan,” katanya, menegaskan. (*)

Komisi I Sesalkan Program Raskin

inimnya stok raskin di gudang Bulog Sumenep menjadi perhatian serius Komisi I DPRD setempat. Komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan di DPRD Sumenep itu akan melayangkan surat ke Bulog dan Kementrian Sosial untuk meminta keterangan soal penyebab minimnya baras raskin. “Kami melalui pimpinan DPRD akan melayangkan surat ke Bulog, dilanjutkan ke Kementerian Sosial dan pihak berwenang lainnya, untuk mempertanyakan apa penyebab raskin di Sumenep ini tidak tersedia,” kata Sekretaris Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Hozaini Adzim, Rabu (17/06/15) lalu. Akibat minimnya stok beras di Gudang itu, maka realisasi penyaluran raskin kepada penerima manfaat sangat rendah. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan beras murah tersebut, apalagi selama ini banyak menanyakan ke Pemerintah Desa, bahkan ke sejumlah Anggota Legislatif di daerahnya. Hozaini menerangkan, pihaknya segera

28

beroperasi ke Masalembu,” ucapnya. Darul yang asli Masalembu itu menjelaskan, pihaknya sebenarnya bisa memaklumi alasan penundaan pemberangkatan kapal ke Masalembu pada Senin (13/7) dan Selasa (14/7), akibat cuaca laut buruk berupa ketinggian ombak pada kisaran tiga hingga lima meter. “Persoalannya adalah hingga saat ini, ratusan pemudik yang berada di Pelabuhan Kalianget merasa tidak menerima informasi yang sebenarnya terkait rencana pemberangkatan kapal ke Masalembu,” tandasnya. Pada Rabu pagi, puluhan calon penumpang kapal yang merupakan pemudik asal Masalembu mendatangi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalianget untuk menanyakan kepastian pemberangkatan kapal, karena kondisi cuaca laut pada Kamis (16/7) diperkirakan sudah kondusif. “Sesuai perkiraan BMKG, kondisi cuaca laut di Perairan Masalembu dan sekitarnya pada Kamis tidak lagi merah (buruk). Kapal ke Pulau Kangean dan Sapeken pun sudah beroperasi pada Rabu ini,” kata Darul,

JULI 2015

melakukan rapat internal untuk menginventarisir persoalan tidak tersedianya raskin di gudang Bulog tersebut. “Kami sedang inventarisir, apakah persoalannya di penyedia beras, atau karena Bulog gagal membeli raskin,” ujarnya. Selain mempertanyakan minimnya stok raskin, lanjut Darul, pihaknya juga akan membicarakan tentang sistem penebusan.”Sistem seperti sekarang ini kan kades harus menjadi bandar raskin. Atau kades harus menagih dulu ke masyarakat, baru melakukan penebusan. Ini kan memberatkan. Karena itu, harus dipikirkan solusi lain,” ungkapnya. Adapun pagu raskin 2015 untuk Kabupaten Sumenep, sesuai surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Soekarwo, , sama dengan tahun 2014 yakni sebanyak 1.745 ton per bulan untuk 116.378 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 27 kecamatan. Namun penebusan beras untuk masyarakat miskin (raskin)

di Kabupaten Sumenep mulai Januari - Juni 2015 terhitung rendah, yakni hanya 22,76 persen. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Wedi Sunarto mengakui jika tingkat realisasi raskin di daerahnya sangat rendah. Penyebanya karena stpk beras di Gudang Bulog minim, sehingga penyalurannya kepada masyarakat penerima di masing-masing Kecamatan dan Desa tidak lancar. Pemkab tidak punya kewenangan untuk menyediakan beras tersebut, sebab menjadi otoritas Bulog. Namun demikian, Instansinya telah meminta Gudang Bulog bahkan Bulog Jawa Timur untuk segera memenuhi kebutuhan beras tersebut. ”Kami berharap stok raskin tersebut terpenuhi, sehingga masyarakat yang selama ini menunggu bisa segera mendapatkan beras murah tersebut,” harap Wedi. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Dinamika

PNS Nakal Akan Dilaporkan ke Bupati

A

nggota DPRD Sumenep asal Pulau Kangean, Badrul Aini kesal dengan prilaku indisipliner sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kepulauan. Badrul mengancam akan melaporkan PNS nakal tersebut ke Bupati A Busyro Karim. Alasannya, sejumlah abdi negara di kepulauan itu tidak hanya bolos, tapi berani melakukan pembohongan dengan mengisi absen fiktif. ”Banyaknya PNS yang tidak masuk kantor hingga berbulan-bulan, namun absensinya tetap terisi penuh setiap bulannya, makanya kami akan laporkan ke Bupati,” tandasnya. Anggota DPRD asal Partai Bulan Bintang ini mengaku mengetahui langsung adanya pemalsuan tanda tangan di absensi pegawai kantor Kecamatan Arjasa. Bahkan, pihaknya mengaku telah membawa setumpuk data berisi nama-nama PNS nakal tersebut. ”Saat kami melakukan kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Arjasa, nyaris tidak ada PNS masuk, tapi anehnya absensinya terisi, padahal orangnya saya tahu ada didaratan,” kata Badrul Aini, beberapa

K

waktu lalu. Menurutnya, abdi negara yang tidak masuk kantor itu bukan hanya terjadi dihari tertentu saja. Melainkan juga terjadi dihari efektif, dimana para PNS berkewajiban memberikan pelayanan, tapi mereka justru memilih tidak masuk dan berkumpul bersama sanak keluarganya di daratan. “Ini kan pelecehan terhadap amanat undang-undang, karena sebelum mereka dilantik sebagai PNS, mereka telah menandatangi kesepakatan untuk mengabdikan jiwa raganya sebagai pelayan masyarakat, tapi kok malah tidak masuk kerja dan memilih tinggal didaratan,” sesalnya. Anehnya, meski mereka tidak masuk kantor hingga berbulan-bulan, absensi di tempat kerja mereka tetap terisi penuh setiap bulannya. Kemungkinan ada kerja antar sesama PNS, untuk mengelabui petugas inspektorat yang melakukan

pengecekan daftar hadir PNS. Perbuatan melanggar hukum oleh para PNS kepulauan, bukan hanya terjadi pada PNS daratan yang ditugaskan dikepulauan, melainkan juga dilakukan PNS kepulauan yang ditugaskan didaratan. Mereka terkesan kompak melakukan perbuatan melanggar hukum, karena telah mengabaikan tugasnya sebagai abdi negara. Terpisah Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumenep R. Idris, mengaku siap menindak lanjuti temuan anggota dewan, dan akan memproses semua laporan yang disampaikan. Namun, proses pemberian sanksi akan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Sumenep A. Busyro Karim selaku pucuk pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep ini. ”Kalau ada temuan, dan laporannya sudah masuk ke kami, pasti kami tindak lanjuti. Mengenai sanksinya akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing PNS,” pungkasnya. (*)

Komisi IV Desak Penyelesaikan Sengketa Sekolah

omisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Kabupaten Sumenep, Rabu (03/06/2015), mendatangi DPRD setempat. Mereka mengadu ke Komisi I DPRD soal rendahnya kesadaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab dalam memberikan informasi. Komisi IV DPRD Sumenep meminta Dinas Pendidikan (Disdik) menyelesaikan sejumlah kasus sengketa lahan sekolah di daerahnya. Hal itu dilakukan supaya kegiatan belajar mengajar (KBM) di sejumlah sekolah bersengketa tersebut berjalan normal dan tidak dikhawatirkan dengan aksi protes oleh pemilik lahan. Hingga saat ini, sejumlah sekolah yang lahannya disengketakan itu belum selesai. Diantaranya SDN Ketupat II, Kecamatan Raas dan SDN Kolo-Kolo, Kecamatan Arajasa Pulau Kangean.

www.dprd-sumenepkab.go.id

”Kami sangat menyesalkan sengketa lahan sekolah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ini ada kesan Dinas Pendidikan tidak serius dalam masalah sekolah bersengketa,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Moh. Subaidi. Kasus sekolah bersengketa itu mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Sementtinya, sengketa lahan sekolah tersebut sudah diselesaikan sejak lama, apalagi persoalan tersebut merupakan masalah klasik yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Dikatakannya, pemerintah daerah harus tegas dalam menangani persoalan tersebut. Sehingga persoalan yang sama tidak terjadi kembali dikemudian hari. “Sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan ini tidak cukup hanya dengan

modal ketegasan saja. Harus ada bukti konkret yang harus dimiliki pemerintah daerah,” ungkapnya. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyatakan, jika memang kendalanya persoalan anggaran, pihaknya menginstruksikan untuk diajukan di APBD-P Tahun 2015. “Silakan ajukan, jika memang memungkinkan pasti kami akan lakukan pembahasan. Jika tidak, maka akan dimasukkan pada anggaran tahun berikutnya,” tegasnya. Terpisah, Sekretaris Disdik Sumenep Kadarisman membenarkan jika sengketa lahan di lingkungan Disdik belum selesai seratus persen. Namun begitu, pihaknya berjanji akan secepatnya mengatasi persolan ganti rugi lahan SD yang masih tersisa. ”Insya Allah dalam waktu dekat persolan sengketa lahan bisa segera kami selesaikan, karena kami tidak ingin selalu menjadi bahan pergunjingan terkait sengketa lahan SD,” pungkasnya. (*)

JULI 2015

Parlemen

29


Studi Banding

Selayang Pandang Jogjakarta Sebagai Kota Budaya dan Pelajar

ragam Budaya hingga Pencetak Intelektual

JALAN Malioboro yang menjadi pusat ekonomi kreatif di Jogjakarta.

KOTA Jogyakarta adalah salah satu kota besar di Pulau Jawa yang merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekaligus tempat pendudukan bagi Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualam. Kota ini memiliki banyak keistimewaan karena memang ditempatkan sebagai daerah istimewa oleh pemerintah.

30

Parlemen

JULI 2015

N

ama Yogyakarta terambil dari dua kata, yaitu Ayogya atau ‘’’Ayodhya’’’ yang berarti “kedamaian” (atau tanpa perang, a “tidak”, yogya merujuk pada yodya atau yudha, yang berarti “perang”), dan Karta yang berarti “baik”. Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India dimana wiracarita Ramayana terjadi. Tapak keraton Yogyakarta sendiri menurut babad (misalnya Babad Giyanti)

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding dan leluri (riwayat oral) telah berupa sebuah dalem yang bernama Dalem Gerjiwati; lalu dinamakan ulang oleh Sunan Pakubuwana II sebagai Dalem Ayogya. Kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code (yang membelah kota dan kebudayaan menjadi dua), dan Sungai Gajahwong. Kota ini terletak pada jarak 600 KM dari Jakarta, 116 KM dari Semarang, dan 65 KM dari Surakarta, pada jalur persimpangan Bandung Semarang - Surabaya - Pacitan. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 112 m dpl. Jumlah penduduk kota Yogyakarta, berdasar Sensus Penduduk 2010, berjumlah 388.088 jiwa, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir setara. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Yogyakarta, dengan jumlah penganut Kristen dan Katolik yang relatif signifikan. Seperti kebanyakan dari Islam kebanyakan di kota-kota pedalaman Jawa, mayoritas

masih mempertahankan tradisi Kejawen yang cukup kuat. Yogyakarta juga menjadi tempat lahirnya salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Hingga saat ini, Pengurus Pusat Muhammadiyah masih tetap berkantor pusat di Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintah adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Meski terletak di lembah, kota ini jarang mengalami

banjir karena sistem drainase yang tertata rapi yang dibangun oleh pemerintah kolonial, ditambah dengan giatnya penambahan saluran air yang dikerjakan oleh Pemkot Yogyakarta. Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati,

Nama Yogyakarta terambil dari dua kata, yaitu Ayogya atau ‘’’Ayodhya’’’ yang berarti “kedamaian” (atau tanpa perang, a “tidak”, yogya merujuk pada yodya atau yudha, yang berarti “perang”), dan Karta yang berarti “baik”.

KAMPUS UGM di Jogjakarta yang menjadi simbol pendidikan.

www.dprd-sumenepkab.go.id

JULI 2015

Parlemen

31


Studi Banding Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan. Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan A m b a r k e t a w a n g daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan

32

Parlemen

JULI 2015

ANDONG yang menjadi angkutan tradisional Jogja masih lestari.

oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18

UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan massih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undangundang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding

Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta).

menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokokpokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota

Praja diganti Kotamadya Yogyakarta. Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengankatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliiau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya. (* dari berbagai sumber)

KEGIATAN budaya di salah satu sudut Kota Jogjakarta.

www.dprd-sumenepkab.go.id

JULI 2015

Parlemen

33


Suara Desa

Desa Montorna Pertanyakan Kelanjutan Embung

P

emerintah Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan mempertanyakan Kelanjutan pembangunan embung di daerahnya, sebab hingga kini tidak jelas pelaksanaannya. Di lokasi tetap tidak ada tanda-tanda pembangunan akan dilanjutkan. Padahal penutupan proyek tersebut sudah cukup lama. Kepala Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Nurhadi, memaparkan bahwa sebenarnya perangkat desa telah menyilakan pekerjaan itu dilanjutkan. Kepastian tersebut dilontarkan setalah melakukan musyawarah mufakat dengan beberapa pihak, termasuk kelompok tani yang akan menerima manfaat. Tapi ternyata pihak kontraktor belum melanjutkan pekerjaan. Dia mengaku pernah bertemu dengan pimpinan instansi terkait guna membincang persoalan itu. Dari pertemuan itulah kemudian diketahui bahwa pekerjaan embung memang terkesan dipaksakan,

sebab didesak deadline pekerjaan. “Tapi apakah harus melupakan etika ketika pekerjaan harus dilakukan dalam keadaan terdesak? Tidak kan?” ucap Nurhadi. Penutupan pekerjaan itu, diakuinya, sebagai bentuk kejengkelan proses masuknya program ke desanya. Katanya, sudah berulangkali ada pekerjaan yang tanpa sepengetahuannya dilakukan. Padahal komunikasi tentang pekerjaan itu diyakini sangat penting, sebab pengguna hasil pekerjaan itu juga masyarakatnya. Dia tidak ingin ada program apa pun dikerjakan dengan asal-asalan. “Penutupan pekerjaan itu dilakukan agar ke depan tidak ada lagi pekerjaan siluman seperti itu masuk desa,” jelasnya. Selain itu, dia berharap, komunikasi dilakukan sebelum pekerjaan masuk desa tidak hanya dilakukan oleh Dinas Peternakan ke depan, tapi juga instansi lainnya. Pasalnya, selama ini banyak program masuk ke desanya dari instansi lain tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan aparat desa. (*)

Bantuan Air Bersih Untuk Gili Raja

K

emarau panjang menyebabkan sejumlah daerah tidak terkecuali 4 Desa di Pulau Gili Raje, Kecamatan Gili Genting. Sejak memasuki musim kemarau, sejumlah Desa di Gili Raja mengalami krisis air. Kepala Desa Lombang, Kecamatan Gili Genting, Juherman mengatakan, dari empat desa di Gili Raje, hanya satu desa yang memiliki cadangan sumber mata air. Itupun harus bisa dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan warga, yakni Desa Banmaleng yang beraa di ujung barat pulau Gili Raje. “Jaraknya sekitar 5 km kalau mengambil air ke desa

34

Parlemen

JULI 2015

Banmaleng, itupun kadang harus antri,” ungkapnya. Pihaknya berharap, pemerintah daerah harus segera mencari langkah kongkrit terutama di desanya supaya krisis air segara teratasi dan tidak berdampak buruk. Apalagi, krisis air menjadi musibah tahunan di pulau Gili Raje. Pemerintah penting memberi solusi baik jangka pendek, maupun jangka panjang. ”Jangka pendeknya misalnya suplay air bersih ke Pulau Gili Raja. Sebab, selama ini, warga Pulau Gili Raja tidak perna mendapat bantuan distribusi air bersih, padahal jaraknya tidak terlalu jauh,” tandasnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


suara desa

P

Dermaga Hancur, Warga Tonduk Minta Pembenahan

emerintah Desa Tonduk, Pulau Tonduk, Kecamatan Raas meminta Pemkab Sumenep membangun dermaga yang representatif dan tahan ombak di daerahnya. Sebab, saat ini, kondisi satu-satunya dermaga rakyat yang ada di daerahnya rusak berat. Bahkan, dermaga sepanjang 200 meter itu nyaris tidak bisa digunakan. Kepala Desa Tonduk Kecamatan Raas, Hayati Rahmah menuturkan, dermaga yang ada di sisi Bagian Timur Pulau Tonduk itu sebenarnya tergolong baru. Dermaga tersebut baru dibangun sekitar Tahun 2010 melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, namun tidak bertahan lama karena tidak mampu dengan terjangan ombak di Pulau tersebut.

W

Penambangan Pasir Liar Kembali Marak

arga Kecamatan Ambunten khususnya di Desa Ambunten Tengah semakin resah dengan aksi penambangan pasir liar di daerahnya. Hingga saat ini, eksploitasi pasir pantai secara liar khususnya di Ambunteng Tengah terus berlanjut, bahkan upaya Warga untuk mencegah kegiatan terlarang tersebut tidak membuahkan hasil. Kepala Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Fatmiyatun mengatakan, aktivitas penambangan pasir liar di desanya saat ini kembali marak. Meskipun sudah dibakar aktivitas penambangan tersebut hanya berhenti sekitar satu bulan. Setelah itu, mereka mulai beraksi kembali. “Sekarang penambangan sudah ada lagi. Kerjanya sama seperti dulu, biasanya mereka menambang

www.dprd-sumenepkab.go.id

”Di Tonduk tidak ada bakau, sehingga Dermaga berhadapan langsung dengan ombak, apalagi ketika musim angin, ombaknya sangat besar yang mengantam dermaga, sehingga kalau tiap hari seperti itu walaupun dermaganya masih baru akhirnya rusak juga,” ungkapnya. Dia meminta Instansi terkait di Pemkab Sumenep dapat membenahi dermaga yang ada di Daerahnya itu. Hal itu dilakukan agar akses warga Kepulauan khususnya Pulau Tonduk lebih lancar. ”Dermaga itu merupakan salah satu kebutuhan vital warga Tonduk. Untuk itu, kami minta Kepada Pemerintah baik Eksekutif maupun Legislatif mengakomudir harapan masyarakat kami. Dan yang terpenting Pengadaan atau Perbaikan Dermaga itu dirancang bagus mungkin dan tahan terhadap hantaman ombak,” pintanya. (*)

dengan sembunyi-sembunyi. Dan pasir baru diangkut pada malam hari,”ungkapnya Ia menambahkan saat ini di Desa Ambunten Tengah termasuk desa lainnya seperti Ambunten Barat sudah banyak dijumpai tumpukan-tumpukan pasir yang siap dijual kepada truk-truk dari luar Ambunten. “Kami sudah bosan mau mengusir para penambang, dan kami melakukan dengan cara kekerasan, malah nanti kami yang dikenai pidana,” keluhnya. Pihaknya berharap Pemerintah Daerah melalui instansi tekhnis lebih serius melakukan penertiban terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di daerahnya umumnya diwilayah Pantura. ”Kalau dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah, tentu pasir pantai akan habis karena dikeruk secara bebas oleh penambang,” ujarnya. (*)

JULI 2015

Parlemen

35


Artikel

Nasib Pendidikan Madrasah Diniyah Oleh: Moh. Hefni*

MASYARAKAT Indonesia kini sedang berada dalam masa transformasi. Era reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya. Masa demokrasi telah Melahirkan berbagai jenis pendapat, pandangan, konsep, yang tidak jarang yang satu bertentangan dengan yang lain, antara lain berbagai pandangan mengenai bentuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan di masa depan?

K

ita memerlukan suatu perubahan paradigma dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Cita-cita era reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia. Mencermati realitas sosial pendidikan Islam untuk saat ini, tampaknya banyak perubahan pengembangan pada institusi pendidikan Islam. Untuk melakukan pengembangan itu antara lain dengan melakukan sebuah refleksi pemikiran yang eksploratif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti berupa penelitian, seminar, ceramah ilmiah, simposium, lokakarya dan lain sebagainya dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik dan menjanjikan. Salah satu hasil yang mengembirakan bagi tranformasi pendidikan Islam di zaman orde reformasi adalah hasil amandemen ke-4 pasal 31 UUD 1945 dan diundangkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas serta diberlakukannya PP. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dengan demikian eksistensi pendidikan

36

Parlemen

JULI 2015

Islam semakin diakui dalam tatanan pendidikan nasional. Sebelum lahirnya UU sisdikdas No. 20 tahun 2003, Madrasah Diniyah dikenal sebagai Madrasah yang mempunyai peran melengkapi dan menambah Pendidikan Agama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah umum pada pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madrasah diniyah. Tumbuh kembangnya adrasah Diniyah ini di latarbelakangi oleh keresahan sebahagian orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan. berangkat dari kebutuhan masyarakat akan jenis lembaga seperti inilah Madrasah Diniyah tetap dapat bertahan. Walaupun hingga saat ini madrasah diniyah kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemenuhan anggaran maupun bantuan ketenagaan, namun peran penting Madrasah Diniyah merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan yang harus dipikirkan bersama. Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama Islam di sekolahannya. Keberadaan lembaga ini sangat menjamur dimasyarakat karena merupakan sebuah kebutuhan pendidikan. Penyelenggaraan Madrasah Diniyah mempunyai ciri berbeda dan orientasi yang beragam. perbedaaan tersebut disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya, seperti latar belakang yayasan atau pendiri

Madrasah Diniyah, Budaya Masyarakat Setempat, Tingkat Kebutuhan Masyarakat terhadap pendidikan agama dan kondisi ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Perkembangan Madrasah diniyah telah mengalami kemajuan pesat, namun dibalik itu, Perkembangan Madrasah diniyah masih mangalami berbagai kendala, baik dalam sistem Kurikulum, Metode, Pendanaan, Ketenagaan dan lain sebagainya. Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan. Majelis tinggi Islam menjadi penggagas sekaligus penggerak utama berdirinya Madrasah-Madrasah Awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia minimal 7 tahun. Program Madrasah Awaliyah ini lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan yang diselenggarakan sore hari. Dalam perkembangannya, Madrasah Diniyah yang didalamnya terdapat sejumlah mata pelajaran umum disebut Madrasah lbtidaiyah, sedangkan Madrasah Diniyah khusus untuk pelajaran agama. Seiring dengan munculnya ide-ide pembaruan pendidikan agama, Madrasah Diniyah pun ikut serta melakukan pembaharuan dari dalam. Beberapa organisasi penyelenggaraan Madrasah Diniyah melakukan modifikasi kurikulum yang dikeluarkan Departemen Agama, namun disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sedangkan sebagian Madrasah Diniyah menggunakan kurikulum sendiri menurut kemampuan dan persepsinya masingmasing. (*/ Guru Madrasah)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Artikel

Pembangunan Berbasis Ekologi Oleh: Moh. Subhan*

JIKA kita melihat sejarah peradaban manusia, dapat dikatakan bahwa kejadian di atas disebabkan oleh fenomena industrialisasi. Industrialisasi seperti telah menjadi pusat dari segala kegiatan manusia; dimana industrialisasi ini telah menciptakan pergeseran budaya yang sebelumnya adalah agraris, sehingga menyebabkan pergeseran dari pertanian ke industri dan dari perdesaan ke kota.

D

ibalik segala lika-liku fenomena industrialisasi tersebut, urbanisasi terhadap lingkungan perkotaan –ekspansi spasial secara padat dari lingkungan terbangun oleh manusia dan segala kegiatan sosioekonomi mereka –telah seringkali dijadikan “tersangka“ yang bertanggung jawab atas permasalahan-permasalahan baik sosial maupun lingkungan yang terjadi akibat dari proses budaya yang baru tersebut (Wu, 2009). Latar belakang inilah yang mendasari mengapa masyarakat perkotaan tetap membutuhkan kedekatan yang harmonis terhadap alam –lingkungan alami yang dianggap ”menyehatkan“. Kebutuhan yang dapat dikatakan bersifat ekologis ini telah menjadi salah

www.dprd-sumenepkab.go.id

satu kebutuhan yang umum terutama bagi masyarakat perkotaan modern saat ini –kebutuhan manusia sebagai bagian dari alam, untuk dekat dengan alam, berada pada suatu “ruang” yang beratapkan langit (Nasution, 2003). Kemunculan fenomena kebutuhan ekologis ini seakan sudah menjadi bagian dari kebudayaan baru sebuah kota modern. Semakin tinggi tingkat urbanisasi yang terjadi, akan semakin tinggi pula tingkat kebutuhan ekologis masyarakat kota tersebut –kebutuhan untuk dapat berekreasi di ruang terbuka hijau yang dianggap menyehatkan serta dapat mengurangi beban stres pekerjaan sehari-hari mereka (Casagrande, 2001). Kebutuhan ekologis ini menyebabkan peran dari arsitektur lanskap perkotaan menjadi sangat penting terhadap budaya masyarakatnya –dimana arsitektur lanskap diharapkan dapat membawa atau memasukkan budaya perkotaan sebagai bagian yang harmonis dan sinergis terhadap alam. Sehingga pada akhirnya, kualitas lanskap perkotaan ini dapat memiliki kemampuan untuk memperbaiki, melindungi, serta merehabilitasi ruangruang perkotaan; yang dapat membuat hubungan antara komponen-komponen perkotaan dengan ruang di sekitarnya menjadi lebih baik; dan yang dapat memberi kehidupan serta makna yang baru terhadap ruang-ruang terbangun

yang “berjiwa kosong” (Dascălu, 2007). Taman kota merupakan bagian penting dari jaringan ekosistem kompleks perkotaan yang memberikan servis ekosistem secara signifikan –yang didefinisikan sebagai manfaat yang berasal dari fungsi ekosistem ruang terbuka hijau itu sendiri bagi manusia, baik langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, taman kota dapat menyerap emisi karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, memperbaiki kualitas udara dan air, mengatur iklim mikro, mengurangi kebisingan, melindungi tanah dan air, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta memiliki nilai rekreasi, budaya, dan sosial. Dapat dikatakan dengan lebih sederhana, taman kota bermanfaat secara lingkungan, estetis, rekreasi, psikologis, sosial, dan juga ekonomis (Loures dkk., 2007). Untuk itu diperlukan adanya suatu pemahaman kembali mengenai peran penting taman kota yang diperuntukkan bagi seluruh komponen masyarakat kota; baik itu masyarakat umum, pemerintah, maupun swasta. Pemahaman kembali ini, yang terwujud dalam konsep reposisi taman kota, tidak saja hanya sebatas wacana komunikasi saja, melainkan juga melalui pendidikan lingkungan serta pemfasilitasan melalui perancangan taman kota tersebut. (*/ Pemerhati Lingkungan)

JULI 2015

Parlemen

37


Artikel

Pembangunan Kepulauan Sangat Mendesak Oleh: T Kusumastanto*

INDONESIA merupakan negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia. Namun Kepulauan Kecil yang dimiliki Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, terlebih Kepulauan Kecil yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Padahal potensi Kepulauan Kecil di Indonesia diperkirakan mencapai 10.000 pulau dari sejumlah 17.508 pulau (Kusumastanto, 2003).

J

ika Percepatan Pembangunan Kepulauan Kecil berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, Kepulauan Kecil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kelompok sosial. Bila dibandingkan dengan Jepang, keseriusan Pemerintah Jepang jauh lebih peduli dalam pengelolaan Kepulauan Kecil daripada Pemerintah Indonesia. Hal ini dicerminkan dengan hanya memiliki sekitar 6,325 pulau, Jepang telah memiliki Undangundang Nasional tentang Pengelolaan Kepulauan Kecil (terpencil) yang disebut dengan Ritou Shinkouho atau Remote Islands Development Act (RIDA) sejak tahun 1953 yang kemudian direvisi pada tahun 1991. Pada dasarnya, RIDA berkonsentrasi pada pulau-pulau yang relatif dekat dengan daratan induk (mainland) atau pulau-pulau di perairan pedalaman (Adrianto, 2004). Lebih lanjut Adrianto (2004) mengungkapkan bahwa untuk pulau-pulau oseanik (oceanic islands), Jepang memberikan payung hukum pengelolaan berdasarkan pendekatan wilayah (regions) misalnya untuk

38

Parlemen

JULI 2015

Kepulauan Amami dikeluarkan Undang-undang Pengelolaan Kepulauan Amami (Amami Islands Development Act, AIDA) pada tahun 1954, Undang-undang Kepulauan Okinawa (Okinawa Islands Development Act, OIDA) pada tahun 1972 untuk Kepulauan Okinawa dan Undang-undang Kepulauan Ogaswara (Ogaswara Islands Development Act, AIDA) pada tahun 1964 untuk Kepulauan Ogaswara (Adrianto and Matsuda, 2004). Latar belakang terpenting dari pemberlakukan payung hukum pengelolaan pulaupulau kecil oleh pemerintah Jepang adalah bahwa pendapatan per kapita penduduk pulau harus setara dengan penduduk di daratan induk atau paling tidak tidak terlalu jauh perbedaannya. Lebih lanjut, Briguglio (1995) mengungkapkan bahwa karakteristik penting lain dari kepulauan kecil yang terkait dengan pengembangan ekonomi wilayah adalah tingkat insularitas. Kepulauan kecil memiliki tingkat insularitas yang tinggi karena sebagian besar jauh dari daratan induknya. Persoalan ekonomi kepulauan kecil yang terkait dengan karakteristik insularitas ini terutama yang terkait dengan persoalan transportasi dan komunikasi, lingkungan ekonomi yang cenderung monopolistik, melimpahnya sumberdaya kelautan dan dominasi sektor jasa. Dengan berdasar permasalahanpermasalahan di atas, dalam menciptakan keseteraan pembangunan kepulauan kecil diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi, sehingga output pembangunan yang dihasilkan menjadi optimal dan berkelanjutan serta terciptanya pembangunan wilayah kepulauan terpencil atau terluar dapat sejajar atau paling tidak tidak terlalu ketinggalan dengan

wilayah daratan induk lainnya. Dengan demikian, pentingnya penyusunan sebuah guideline kebijakan untuk pembangunan kepulauan kecil menjadi signifikan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah memiliki kerangka pemikiran pembangunan kepulauan kecil yang mampu menciptakan proses transformasi sosial-budaya dan ekonomi, sehingga masyarakat kepulauan kecil benar-benar diberdayakan. Proses transformasi ini terjadi apabila mainstream kerangka pembangunan yang dikembangkan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan mengelola sebuah pulau-pulau kecil. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana yang tertulis dalam draft awal Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pola Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu desentralisasi, terpadu, berkelanjutan serta partisipatif dan inovatif. Namun demikan, perlu diingat bahwa pendekatan dalam pengelolaan dan pembangunan kepulauan kecil di Indonesia tidak boleh digeneralisasi untuk semua pulau, baik dengan wilayah daratan induknya maupun antar pulau kecil itu sendiri. Pendekatan yang berbeda ini memerlukan pula sistem dan pola pikir tata kelola yang berbeda pula. Perbedaan sistem dan pola pikir tata kelola ini telah diadopsi oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan serta Departemen Keuangan yang kemudian diintegrasikan dalam kebijakan Bappenas dalam mengatur alokasi anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) wilayah administrasi kepulauan baik provinsi maupun kabupaten/kota kepulauan (Adrianto, 2004). (*/ Dosen)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Artikel

Mengapa Kita Harus Melawan Narkoba? Oleh: Putra S*

AWALNYA, Indonesia hanya menjadi target pemasaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Melihat besarnya pangsa pasar narkotika di Indonesia, produsen narkotika di dunia mulai melirik Indonesia sebagai basis produksi narkotika dan obat-obatan terlarang, khususnya golongan ekstasi dan shabu.

T

idak mengherankan jika di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Tangerang menjadi penghasil ribuan pil ekstasi. Sebenarnya, peningkatan produksi di Indonesia ini karena para produsen Narkoba di Asia ditekan oleh aparat di negara tersebut sehingga mereka pindah ke Indonesia. Saat ini, di dunia sudah lebih dari 200 juta orang menggunakan Narkotika dan obat-obatan terlarang. Angka ini terus bertambah setiap harinya. Sementara, masalah Narkoba yang terjadi di Indonesia masih didominasi oleh masalah opium. Kemudian, kecenderungan ini terus bergeser pada Amphetamin seperti ekstasi dan shabu. Jika dilihat, ternyata peredaran narkotika dan obat-obat terlarang memiliki jalur tertentu. Jalur peredaran bermula dari dua ladang opium di dunia yang menjadi pemasok dalam peredaran gelap Narkoba ini. Pertama, ladang yang berlokasi di daerah segitiga emas Myanmar, Thailand, dan Laos. Kedua, daerah yang dikenal dengan bulan sabit emas yang meliputi Afganistan,Pakistan, dan Irak. Selain itu, jalur edar kokain di seluruh dunia melalui beberapa wilayah seperti Amerika Latin, Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Indonesia. Untuk ganja, sebagian besar berasal dari Aceh dan Medan yang selanjutnya diedarkan ke Pontianak dan Jakarta. Sedangkan untuk ekstasi berawal dari Guangzhou, Hongkong, dan dipasarkan ke Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan

www.dprd-sumenepkab.go.id

penyalahgunaan Narkoba, perlu ditelaah kembali sifat-sifat adiksi dari berbagai zat, misalnya nikotin. Secara medis, nikotin memiliki sifat adiksi yang lebih kuat dibandingkan dengan opiat. Orang lebih susah bebas dari nikotin ketimbang bebas dari opiat. Namun demikian, sampai saat ini rokok masih legal. Padahal, rokok menyebabkan beberapa penyakit yang cukup membahayakan seperti kanker, hipertensi, dan stroke. Kondisi seperti ini seharusnya dikaji ulang agar tidak menjadi celah yang akan mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini peran pemerintah dalam membuat peraturan tentang Narkoba serta melihat kapabilitas apa saja yang belum berjalan sangat diperlukan dan peran seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan. Dalam menyikapi permasalahan penyalahgunaan Narkoba yang makin marak, modus, jenis maupun daya edarnya, disini Indonesia telah melakukan upaya dalam menghadapi masalah ini melalui undang-undang tentang Narkoba yaitu Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997. Tetapi jika kita lihat dari hasil survey dilapangan, peningkatan tentang penyalahgunaan Narkoba makin meningkat setiap tahunnya. Ini karena aturan yang sudah ada mungkin belum bisa dengan baik dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba dan dalam pelaksanaannya masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan mental model penegak hukum kita masih rendah dalam penanganan masalah Narkoba, masih terjadi negosiasi dalam pelaksanaan proses hukum.Jika dilihat dari kejadian dilapangan banyak aparatur yang malahan menjadi dekingan perdagangan Narkoba tersebut, sehingga barang haram tersebut dapat beredar dengan bebas. Dan tidak sedikit aparat pemerintah yang terjurumus didalam penyalahgunaan Narkoba tersebut. Hal ini sangat memperinhatinkan dimana harapan masyarakat

menganggap Aparatur negara ini mampu menjadi tauladan tapi malah menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Banyak contoh-contoh aparatur negara yang terjurumus kedalam lembah hitam yang kelam ini yang bisa kita saksikan sekarang ini. Ini merupakan permasalahan yang serius yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam UndangUndang No 35 tahun 2009 untuk memberantas penyebaran Narkoba yang merupakan kejahatan besar yang terorganisir. Tetapi pemerintah dalam hal ini, BNN sebagai lembaga pemerintah yang berperan sebagai focal point Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya terkesan lamban dalam melakukan penaggulangan bahaya Narkoba. Banyak pemakai yang tertangkap, tetapi belum ada bandar besar Narkoba yang tertangkap. Jika bandar besar Narkoba belum tertangakap maka akan sulit bagi BNN untuk menjadi lembaga negara yang sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba tersebut. Diibaratkan BNN hanya mengobati penyakit tetapi tidak mencari akar dari penyakit tersebut. Kejahatan penyebaran Narkoba ini yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari cyber crime. Ini berdampak terhadapnya bertambahnya korban penyalahgunaan Narkoba. (*/ Mahasiswa PTS)

JULI 2015

Parlemen

39


Kolom

Puasa & Kejujuran Oleh: Raysul Kawim*

SEBAGAI sebuah perintah agama, sesungguhnya puasa bukan hanya milik umat Islam. Ibadah puasa sebenarnya dilakukan juga oleh umat selain Islam. Dalam agama-agama yang lain juga ditemukan pelaksanaan ibadah yang serupa.

B

ahkan, pada awal kesejarahan manusia, orangorang terdahulu juga melaksanakan ritual puasa. Ia sebagai sarana mencapai kedalaman spritual serta manifestasi dari ketergantungan kepada kekuatan transedental. Puasa juga dilakukan sebagai upaya menahan diri dari segala bentuk keliaran nafsu. Kita tentu paham, nafsu cenderung merusak dan oleh karenanya puasa adalah pemasungan terhadap sifat kebinatangan yang menghambat kedekatan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam agama Budha walaupun sidharta Gautama menganjurkan moderasi dalam pelaksanaan puasa, tidak sedikit biarawan dan biarawati penganut Budhisme yang melakukan praktik puasa pada hari-hari biasa. Masa kini penganut agama Budha banyak berpuasa ketika mereka

40

Parlemen

JANUARI 2014

melakukan introspeksi atas pelanggaran yang dilakukan. Agama Yahudi menetapkan kewajiban berpuasa bagi penganutnya sehari dalam (setahun), yakni Yon Kippur (Hari bertaubat). Ia dianggap melatih kepekaan sosial dengan menahan rasa lapar dan haus selama satu hari penuh. Dalam agama Islam sejatinya puasa untuk menumbuhkan jiwa kepekaan sosial kita. Dari puasa, kita merasakan bagaimana menderitanya para kaum dhuafa yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tumbuhnya rasa peka tersebut diharapkan dapat menimbulkan keinginan untuk berbagi kepada para fakir dan mereka-mereka yang membutuhkan. Di sana, akhirnya kita memahami bagaimana menginternalisasikan esensi dari ibadah puasa ke dalam kehidupan sehari-

hari. Sehingga dalam berpuasa kita tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Bahkan, ada yang menyebut dimensi kejujuran adalah salah satu tujuan dan kunci keberhasilan puasa kita. Kita pun menjalani puasa Ramadhan dengan penuh kejujuran. Tidak ada orang yang memulai harinya dengan makan sahur, lalu di luar rumah dia secara sembunyi-sembunyi makan atau minum. Tentu kejujuran itu dijaganya tidak hanya dalam makan dan minum, tetapi juga dalam hubungan fisik suami istri, misalnya. Maka, kita perlu bertanya apakah ada yang salah dalam cara kita berpuasa? Di mana salahnya dan bagaimana memperbaikinya? Tentu amat sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Salah satu caranya ialah belajar dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan perilaku jujur di dalam kehidupan kita sehari-

hari. Kejujuran adalah dasar dari kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kejujuran adalah persyaratan utama pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berlandaskan prinsip saling percaya, kasih sayang, dan tolong-menolong. Kejujuran adalah inti dari akhlak yang merupakan salah satu tujuan dari diutusnya Rasulullah oleh Allah SWT (Innama buitstu li’utammima makaarimal akhlaq). Seorang ulama menyatakan bahwa hakikat kejujuran ialah mengatakan sesuatu dengan jujur di tempat (situasi) yang tidak ada sesuatu pun yang menjadi penyelamat kecuali kedustaan. Dan, ingatlah bahwa kejujuran tidak akan datang begitu saja, tetapi harus diperjuangkan dengan sabar dan sungguhsungguh. Puasa kali ini, sesungguhnya momentum untuk menanamkan kembali kejujuran itu. (*Pemred)

www.dprdsumenep.com


Suara Desa SUASANA rapat di Komisi I DPRD Sumenep.

gallery (butuh foto + caption) SEJUMLAH anggota dewan saat mengikuti rapat di Graha Paripurna DPRD Sumenep.

KOMISI III saat rapat dengan Dinas PU Binamarga Sumenep.

SUASANA rapat di Komisi IV DPRD Sumenep.


http://www.hidayatullah.com

Segenap Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumenep Mengucapkan

Selamat Idul Fitri 1436 H

Minal Aidin wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin

Parlemen juli