Page 1

Edisi 7/ Juli 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

laporan utama

Paripurna RESES Infrastruktur Jadi Sorotan

Sekretaris Komisi IV Imran:

Tak Sekedar Umbar Janji

PARLEMEN | JULI 2016

1


Anggota DPRD Fraksi PKB Hamid Ali Munir menyalami Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi sesaat sebelum Paripurna Reses III dimulai.


DAFTAR ISI

Wawancara

30

reses: Selesaikan problem rakyat yang belum tuntas Keberadaan reses kadangkala dianggap sebatas formalitas belaka. Sebab, aspirasi yang disampaikan dalam paripurna itu secara keseluruhan tidak bisa ditampung dalam program APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) selanjutnya. Sehingga, banyak kalangan meragukan reses itu. Benarkah?., berikut wawancara Parlemen dengan wakil ketua DPRD Sumenep Ahmad Salim.

Dinamika 7 Eksekutif 23 SOSOK 28 Sang Pendidik Inspiratif Suara Pemuda 32 Suara Desa 34 Artikel 36 Kolom 40 Musrenbang yang tidak sekedar retorika

LEGISLATOR 25

Imran, mantan Kades 2 Periode di Pulau Arjasa itu terobsesi besar melenggang ke kursi palemen pada 2014 lalu. Dari niat yang tulus untuk membebaskan derita kepulauan, Imran pun dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bersuara lantang di gedung DPRD Sumenep untuk memperjuangkan kesejahteraan kepulauan.

DINAMIKA 12 apbd belum sentuh daerah tertinggal

LAPORAN UTAMA 2

Paripurna reses dominan keluhkan infrastruktur dan listrik Reses menjadi media komunikasi politik antara Anggota DPRD dengan para konstituennya termasuk para wakil rakyat di Sumenep. dengan reses bisa menampung, menyerap dan mengakomodir keinginan warga yang sudah membawanya ke gedung parlemen.

Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

PARLEMEN | JULI 2016

1


LAPORAN UTAMA

(Kiri ke kanan)- Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi , Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Salim saat Paripurna Reses III.

Paripurna Reses

Dominan Keluhkan Infrastruktur dan Kelistrikan 2

PARLEMEN | JULI 2016

R

ESES menjadi media komunikasi politik antara Anggota DPRD dengan para konstituennya. Termasuk, para wakil rakyat di Sumenep. Dengan reses bisa menampung, menyerap dan mengakomodir keinginan warga yang sudah membawanya ke gedung parlemen. Pelaksanaan reses sangat dianjurkan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang pemerintahan Daerah.


LAPORAN UTAMA

Anggota DPRD Sumenep sudah melaksanakan kegiatan reses III, 2016, selama enam hari. Para legislator turun ke desa menemui konstituen, guna berdialog dan bertatap muka sekaligus berkeluh kesah tentang pelbagai problem yang ada di masyarakat. Baik, berkaitan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, maupun kesenjangan ekonomi. Semua keluhan kemudian diakomodir, dan sejatinya bisa dimasukkan program

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Sumenep pada periode selanjutnya. Reses digelar sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masingmasing, mulai dapil satu hingga tujuh. Banyak keluhan yang diterima para wakil rakyat ini. Paling dominan, masalah infrastuktur jalan. Di mana pembangunan jalan di Sumenep dinilai belum merata, khususnya di kepulauan. Banyak daerah pelosok kepulauan belum

tersentuh pengaspalan sealama bertahun-tahun. Sebut saja, di jalan pelosok Desa Brakas dan Ketupat kepulauan Raas. Kemudian, di kepulauan Masalembu dan Kangean. Makadam dan Rabat Beton juga sangat diinginkan. Tidak hanya di kepulauan, daratan juga masih ada yang belum diaspal atau tidak diperbaiki oleh instansi terkait akibat rusak, faktor alam atau dimakan usia. Padahal, masyarakat sudah berulangkali mengajukan, namun belum direspon. Dari laporan reses sejumlah fraksi, terungkap jalan Saronggi menuju Lenteng rusak, Jalan Parsanga menuju Tenonan, Kecamatan Kota, kemudian Jalan raya Ambunten Timur menuju kantor Polsek setempat. Memang, infrastruktur menjadi perhatian masyarakat, lantaran keberadaannya dianggap penting sebagai media transportasi darat. Dari infrastruktur inilah, perekonomian masyarakat menjadi bergerak. Pada masyarakat kepulauan, selain infrastruktur jalan, berupa dermaga juga sangat dibutuhkan. Dermaga dijadikan masyarakat kepulauan untuk tambat perahu. Sehingga, nelayan merasa di perhatikan. Tangkis laut juga menjadi atensi, seperti kepulauan Masalembu, Sapeken, dan Kangayan. Hal itu dilakukan sebagai wujud mengantisipasi terjadinya abrasi laut. Sebab, abrasi bisa merusak lingkungan, bahkan rumah warga yang dekat dengan pantau pun bisa terkikis akibat abrasi pantai. Untuk daratan, daerah Pantura juga butuh pembangunan tangkis laut. Yang cukup menarik, keinginan masyarakat Talango yang sudah lama dipendam, adalah berkaiatan dengan pembangunan jembatan penghubung antara Kalianget menuju Talango. Kebutuhan tersebut dinilai sangat mendesak sebagai upaya akses infrastruktur kepulauan. Sebab, melalalui kapal dianggap tidak memadai, bahkan memperlambat kegiatan masyarakat PARLEMEN | JULI 2016

3


LAPORAN UTAMA

dari Talango menuju Kalianget maupun sebaliknya. Masalah listrik (penerangan) di kepulauan juga menjadi hal krusial yang disoroti sejumlah fraksi di DPRD Sumenep. Di mana listrik di kepulauan belum maksimal. Seringkali hidup dan seringpula Mati. Di kepulauan Sepudi misalnya, listrik malah sering tidak nyala, meski sudah teraliri lewat PLTD. Sehingga, masyarakat merasa kesulitan untuk menghidup elektronik. Tiga hari kadangkala lampu tidak pernah hidup. Belum maksimalnya penerangan juga terjadi di Gayam, Nonggunong, Sapeken, Giligenting dan Talango Soal penerangan ini sudah sering jadi “trend� dalam penyampaian hasil reses anggota dewan. Namun, realisasinya belum maksimal hingga saat ini. Bahkan, masyarakat Giliraje juga belum menikmati listrik. Sebab, proses pengadaan jaringan sampai detik belum juga direalisasikan. Listrik menjadi menjadi problem lama bagi masyarakat kepulauan. Berungkai pula warga kepulauan mendatangi gedung DPRD Sumenep untuk mempertanyakan masalah waktu “terangnya� masyarakat. Hal lain berkaitan dengan PJU (penerangan jalan yang masih minim). Ini terjadi di kepulauan maupun daratan. Misalnya, Jalan raya Lenteng, Rubaru, Bluto dan Sapeken serta wilayah lainnya. Disamping itu, sejumlah fraksi juga mendapatkan keluhan

4

PARLEMEN | JULI 2016

tentang distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) yang saat ini menjadi beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Di mana beras bersubsidi dinilai tidak lancar dalam penyalurannya. Sehingga, penebusan raskin hendaknya dimaksimalkan oleh kepala desa (kades) sehingga akan lebih cepat diserap dan dinikmati penerima manfaat. Sebab, banyak warga yang mengaku sudah lama tidak mendapatkan beras dengan harga murah ini. Pelayanan kesehatan juga tidak lepas dari keluhan masyarakat. Salah satunya, pelayanan sejumlah pusat kesehatan masyarakat yang dinilai belum maksimal. Bahkan, kadangkala ada kesalahan diagnosa yang dilakukan pihak puskesmas terhadap gejala yang diderita masyarakat. Sehingga, harus dirujuk ke rumah sakit. Selain itu kekurangan dokter juga menjadi kebutuhan yang segera diatasi oleh pemerinah, khususnya di kepulauan. Itu agar pelayanan kesehatan pada masyarakat kepulauan akan teratasi secara cepat, tidak harus ke daratan, RSUD dr. Moh. Anwar. Apalagi, petugas di kepulauan sering tidak ada di tempat alias membolos. Di bidang pendidikan tidak lepas dari aspirasi masyarakat. Apalagi, pendidikan merupakan bidang yang cukup penting untuk mencetak generasi bangsa untuk berkontribusi untuk pembangunan negeri lebih khusus Sumenep. Di mana pemerataan guru dinilai belum dilakukan maksimal oleh pihak

disdik. Penyebaran guru terkesan menumpuk di satu wilayah. Bahkan, di kepulauan kekurangan guru sangat terasa. Itu terjadi karena tidak ada pengisian dari pemerintah atas guru PNS yang dipindah ke daratan. Sehingga, KBM (kegiatan belajar mengajar) kebanyakan dipimpin oleh guru sukwan. Jumlah guru PNS yang sedikit malah ditambah dengan problem baru. Yakni, banyak guru yang tidak masuk alias membolos. Mereka sering berada di daratan alias membolos. Bahkan, terkadang lebih banyak berada di daratan dari tempat tugasnya. Hal ini menjadi keluhan tersendiri bagi para wali murid di pulau. Masalah ini sudah sering disampaikan kepada pihak terkait, namun terkesan malah dibiarkan. Maka, melalui reses ini DPRD kembali menyuarakan hal tersebut. Semua keluhan masyarakat yang didapat ini sudah disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam sidang paripurna penyampaian hasil reses III. Hasil serap aspirasi ini disampaikan dihadapan bupati, wakil bupati dan pimpinan SKPD. Tentu saja, hasil reses DPRD Sumenep bukan hanya sekadar formalitas dan lip service belaka. Melainkan, diharapkan dijadikan acuan dalam penyusunan APBD 2017 mendatang. Sehingga, serap aspirasi yang dilakukan para legilstor ini akan menjadi bermakna pada konstituen yang didatanginya. (*)


WAWANCARA

Reses: Selesaikan

Problem Rakyat yang Belum Tuntas

R

eses III DPRD Sumenep Sumenep sudah tuntas digelar oleh anggota DPRD Sumenep, sesuai daerah pemilihan (dapil) masingmasing. Legislator itu menghasilkan sejumlah problem dari keluhan masyarakat yang diwakilinya. Keluhan tentang infrastruktur, kelistrikan, pelayanan kesehatan hingga masalah pendidikan. Problem dasar itu sudah disampaikan dihadapan eksekutif saat sidang paripurna penyampaian hasil reses pada 12 Juli 2016 lalu. Hanya saja keberadaan reses kadangkala dianggap sebatas

formalitas belaka. Sebab, aspirasi yang disampaikan dalam paripurna itu secara keseluruhan tidak bisa ditampung dalam program APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) selanjutnya. Sehingga, banyak kalangan meragukan reses itu. Benarkah?., berikut petikan wawancara Parlemen dengan wakil ketua DPRD Sumenep Ahmad Salim. DPRD Sumenep sudah menggelar reses III, posisi reses untuk anggota dewan menurut anda seperti apa? Reses merupakan serap aspirasi yang wajib dilakukan oleh anggota dewan. Itu sesuai dengan amanah

UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 45 huruf e. Di samping dalam pelaksanaanya mengacu kepada peraturan DPRD Sumenep no 9/2009. Jadi, anggota dewan memang wajib menghimpun dan mengakomodir keluhan masyarakat. Dan, itu dilakukan oleh anggota dewan setiap kali reses. Meskipun secara informal, setiap saat anggota dewan sudah sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhannya. Apalagi, anggota DPRD merupakan wakil dan dipilih oleh rakyat, maka sudah seyogyanya bisa tahu kebutuhan dari masyarakat. PARLEMEN | JULI 2016

5


WAWANCARA

harus di bedakan, antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan, berarti skala yang dianggap perioritas itu akan dijalankan. Namun, kalau keinginan setiap orang pasti punya keinginan, tidak mungkin harus dikabulkan semuanya.

Wakil Ketua DPRD Sumenep

Ahmad Salim

Jadi, tidak mungkin anggota legislatif mengetahui kebutuhan dari masyarakat, apabila tidak bersentuhan langsung. Nah, salah satunya ya melalui reses ini. Jadi, saya reses itu cukup penting dan harus dilakukan oleh anggota DPRD. Soal adanya tudingan reses hanya sebatas formalitas saja? Saya kira tudingan semacam itu hanya bagi orang yang tidak paham dan mengetahui pelaksanaan reses. Semua anggota dipastikan melakukan reses, di dapilnya masing-masing. Dan itu dilaporkan dalam bentuk dokumen SPJ (surat pertanggungjawaban). Jadi, pelaksanaan reses anggota dewan dipastikan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Semuanya bekerja untuk kepentingan. Apabila, saat ini masih ada desa yang belumt tersentuh reses itu wajar, karena reses itu kan masih akan terus lagikan. Namun, kalau perwakilan warganya saya yakin sudah terlibat. Hasil reses sudah disampaikan dalam sidang paripurna, apakah hasilnya akan masuk dalam program APBD tahun mendatang?. Dalam penyusunan program APBD, eksekutif dan legislatif selalu berjalan beriringan, termasuk dalam menyusun program yang

6

PARLEMEN | JULI 2016

akan dilaksanakan. Keduanya sama-sama memberi masukan atas plafon program yang dianggap urgen dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dalam versi legislatif, ketika memasukkan program maka diperlukan inventarisi data, dan data itu diambil melalui hasil reses. Bahkan, jika dibilang 80 persen hasil reses masuk dalam penyusunan APBD selanjutkan. Sehingga, hasil reses tidak akan sia-sia, dan memiliki azas manfaat kepada masyarakat. Memang, penyusunan APBD juga mengacu kepada hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang). Hanya saja, hasil dalam penyusunannya tidak melulu mengacu kepada hasil musrembang, melainkan hasil reses. Sebab, APBD itu disusun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, antara eksekutif dan legislatif. Kendati demikian, penyusunan APBD tetap memiliki spirit memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dari berbagai bidang. Apakah, hasil dalam APBD itu sudah memuaskan para konstituen? Soal puas atau tidak, saya tidak tahu. Hanya saja, yang menjadi kebutuhan masyarakat sudah diakomodir dalam program APBD, meski tidak secara keseluruhan. Yang

Program apa, yang menurut anda paling dominan untuk dimasukkan dalam APBD? Apabila mengacu kepada hasil reses, yang paling dominan berkaitan dengan infrastruktur. Seperti jalan, pelabuhan maupun infsratruktu lainnya. Sehingga, masalah infrstruktur akan menjadi perhatian serius eksekutif dan legislatif. Hanya saja tidak semua usulan untuk insfrastruktur harus diselesaikan dalam waktu satu tahun. Program itu harus dilakukan secara bertahap. Sebab, anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk mengakomodir seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Yangj jelas, pemkab dan legislatif memiliki perhatian yang serius untuk menuntaskan infrastruktur di masyarakat. Sebab, hal tersebut bisa dijadikan sebagai media penggerak ekonomi masyarakat. Masyarakat akan lebih mobile apabila infsratrukturnya memadai. Itupun akan mempengaruh kepada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Harapan pada pembahasan APBD 2017 mendatang? Saya berharap pembahasan APBD Sumenep 2016 mendatang cukup dominan mengambil hasil reses anggota DPRD. Sebab, hasil serap aspirasi itu diperoleh secara langsung bertatap muka dengan masyarakat. Validasi datanya tentu saja lebih akurat dibandingkan usulan lainnya. Apalagi, reses itu melibatkan perwakilan desa di masing-masing dapil. Kebutuhan masyarakat akan lebih menjadi perioritas dalam pembahasan APBD 2017 mendatang. Yang tak kalah penting, APBD 2016 bisa disahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Supaya tidak ada sanksi yang akan menghampir Sumenep. Semoga pembangunan Sumenep ke depan akan lebih baik. (*)


DINAMIKA

Tak Serius Perbaiki Sekolah Rusak,

Dewan Warning Disdik

T

ak serius memperbaik sekolah rusak, Dinas Pendidikan ( D i s d i k ) Kabupaten Sumenep mendapat warning dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Menurut Dewan, bantuan rehap kelas baru (RKB) yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) ternyata menyisakan masalah. Padahal bantuan pembangunan fisik Tahun Anggaran 2015 harus selesai dikerjakan. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep,

Moh Imran. Berdasarkan hasil reses yang Imran lakukan, banyak warga yang mengeluh lantaran banyak gedung sekolah pelat merah itu tidak layak huni. ”Rusaknya banyak sekolah lantaran Disdik terkesan tebang pilih. Buktinya, banyak sekolah yang rusak dan tidak pernah mendapat bantuan. Sementara di satu sisi ada sekolah yang setiap tahun selalu menadapat bantuan, seperti yang terjadi di salah satu sekolah di Kecamatan Arjasa,” katanya Menurut Politis Partai Hanura ini, realitas

itu dapat menggangu terhadap proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Oleh sebab itu pihaknya mengimbau agar Disdik segera lakukan evaluasi. Dari evaluasi itu, lanjut Imran, Disdik bisa memetakan dengan rinci beberapa sekolah yang perlu dapat sentuhan perbaikan. ”Jadi, saya minta Disdik segera lakukan evaluasi biar merata dan aktivitas belajar mengajar menjadi maksimal. Jika ini dibiarkan, anak didik yang akan menjadi korban,” jelasnya. Sementara itu Kepala

Disdik Sumenep A Shadik mengaku bahwa semua bantuan yang telah disalurkan sudah tepat sasaran. Karena sebelum bantuan disalurkan, pihanya telah melakukan evaluasi. Baik bagi penerima bantuan yang bersumber dari DAK ataupun bantuan yang lain. Tahun 2015, lanjut Shadik, Disdik mendapatkan bantuan DAK sebesar Rp 33 miliar lebih. Sedangkan tahun 2016 mendapatkan anggaran DAK sebesar Rp14 miliar. ”Tahun ini DAK hanya dialokasikan kepada sekolah tingkat dasar,” jelasnya. (*) PARLEMEN | JULI 2016

7


Komisi IV: Evaluasi Sistem Pembelajaran dan SDM Guru di SMAN 1 Masalembu

K

omisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( D P R D ) Kabupaten Sumenep mendesak Dinas Pendidikan (Diknas) setempat untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran dan SDM guru yang ada di SMAN 1 Masalembu. Selain sistem pembelajaran yang tidak inovatif, juga SDM guru yang lemah. Terbukti, ada lima (5) orang siswa tidak naik kelas. Dalam buku raportnya, 5 siswa ini mempunyai

8

PARLEMEN | JULI 2016

nilai rendah pada mata pelajaran biologi, fisika dan kimia. Namun, pihak BP dan guru agama tidak punya landasan kuat ketika ditanya soal indikator yang dipakai untuk menilai siswa. “Peserta didik yang naik atau tidak naik kelas di Masalembu itu bisa saja bukan karena peserta didik, tetapi memungkinkan adanya human error dari SDM guru,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Abrari Alzael pada Jumat (15/7/2016) malam. Menurut politisi

PDI Perjuangan ini, Dinas Pendidikan Sumenep wajib mengevaluasi sistem pembelajaran di SMAN 1 Masalembu, termasuk guru. “Boleh jadi, guru yang lebih berhak menilai adalah guru yang berwenang,” ujarnya. Mantan Pimred Koran Madura ini mengibaratkan sopir dengan kondektur, tupoksinya berbeda. “Supaya tidak menimbulkan penilaian yang beragam dari publik, Disdik melalui Kasek SMAN 1 Masalembu berwenang menyampaikan kepada publik, mengapa

seseorang naik kelas dan mengapa juga yang lain tidak naik kelas,” ucapnya. Dikatakan, sepanjang SMAN 1 Masalembu tidak bisa mengurai indikator naik tidaknya seorang siswa, maka pantas diduga ada yang tidak beres dalam pembuatan indikator penilaian yang menyebabkan seseorang naik kelas tetapi yang lain tidak naik. “Ingat, kesalahan kecil dalam pendidikan itu akan berdampak luas bagi perkembangan pendidikan,” warningnya. (*)


Dewan Minta

Pengelolaan Wisata Dimaksimalkan

M

a s i h lemahnya pengelolaan wisata di Sumenep mendapatkan perhatian serius anggota DPRD setempat. Khusunya, dalam pengelolaan p e n g e m b a n g a n infrastruktur wisata, mulai dari saran dan prasarana, seperti penginapa, jembatan atau infrastruktur lain. Pengembangan itu dilakukan mulai dari wisata religi, wisata kota dan wisata bahari. Apalagi, saat ini pemkab cukup gencar melakukan promosi potensi wisata. ”Di saat pemkab sedang gencar mempromosi wisata, harusnya diimbangi dengan infrastrutur yang memadai. Misalnya, yang lagi gencar dipromosikan wisata Gili Labak. Coba lihat infrasrtruktur yang

ada di pulau Gili Labak sanga tidak layak menjadi komersil, Bayangkan tempat jajanan masih ala tradisional. Penginapan juga masih belum ada. Jembatan tambak perahu juga belum ada, dan infrastruktur lain juga belum terpenuhi,” kata anggota Komisi IVJupriyanto. Dengan kata lain, sambung dia, pemkab masih punya tanggungjawab untuk membangun sejumlah fasilitas wisata itu. Soal teknis pembangunan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bahkan, pemkab bisa saja menggandeng investor untuk melakukan pembangunan fasilitas itu. ”Silahkan saja gandeng pihak investor, yang penting punya visi untuk memajukan Sumenep, dan

punya komitmen untuk memberikan sumbangan ke PAD (pendapatan asli daerah),” tuturnya. Politisi PKS ini mengungkapkan, pemkab tidak boleh setengah hati dalam mengelola potensi wisata yang ada. Sebab, wisata yang bagus dan layak jual tentu dampaknya juga daerah. ”Jadi, jangan setengah hati, apabila memang ada maksud untuk memasarkan wisata, semua fasilitas juga harus dipenuhi. Saya kira masyarakat Sumenep sudah terbuka tergadap dunia luar. Ini kan pembangunan Sumenep,” ucap politisi asal Kecamatan Lenteng ini. Untuk itu, pihaknya meminta pemkab untuk serius mengurus masalah wisata. Khususnya wisata yang sudah banyak

diminati masyarakat, seperti wisata Gili Labak, Gili Iyang dan yang lainnya. ”Tarik investor sebanyak mungkin, sehingga fasilitasnya bisa memadai. Sebab, jika pembangunan diserahkan kepada APBD hampir dipastikan mampu. Sebab, postur APBD kan memiliki banyak kegiatan,” tuturnya. Kepala Disbudparpora Sumenep Sufiyanto menjelaskan, masalah pengembangan wisata dipastikan akan terus digenjot. Salah satunya, juga membuka peluang untuk pihak investor. ”Sudah ada beberapa investor yang melirik wisata Sumenep. Tinggal menindaklajuti. Insya Allah ke depan wisata Sumenep akan lebih dimaksimalkan lagi,” ujar mantan Kabag Humas Setkab Sumenep ini. (*)

PARLEMEN | JULI 2016

9


Terjadi Dekadensi Moral Generasi Muda, Komisi IV Usulkan Regulasi Wajib Madin

R

R e n c a n a penghapusan terhadap 3.143 peraturan d a e r a h (Perda) oleh pemerintah membuat Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep angkat bicara. Menurut Komisi IV itu, dari ribuan perda yang bakal dihapus, 25 diantaranya bernuansa islami. Padahal, perda nuansa islami diperlukan guna membentengi moral para generasi muda. “Sangat disayangkan, ketika moral para generasi muda mengalami

10 PARLEMEN | JULI 2016

dekadensi, perda nuansa islami dihapus,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Moh. Subaidi. Ia menegakan bahwa sebagian di antara mereka sudah berani mengonsumi narkoba, seks bebas, dan kegiatan amoral lain. Subaidi mengusulkan agar siswa SD, SMP, hingga SMA diwajibkan mengenyam madrasah diniyah takmiliyah (MDT). Realistas itu perlu segera dicegah melihat zaman akan terus berkembang. Caranya, lanjut Ketua Fraksi PPP itu,ada regulasi wajib MDT.

Regulasi itu berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan memperbanyak komposisi pendidikan Islam dalam kehidupan, moral generasi muda diharapkan terjaga. Mereka tidak akan terpengaruh perkembangan zaman yang negatif. ”Kami mendorong pembentukan regulasi itu,” jelasnya. Subaidi menyatakan, pemerintah harus mengambil posisi. Jika dibiarkan, moral bangsa akan semakin semrawut. Harus ada upaya pencegahan dan penyelamatan. Pihaknya

bakal berkoordinasi dengan dinas pendidikan (disdik). Pria yang juga ketua komisi IV itu bakal mengawal penyusunan regulasi tersebut. Sebab ia menyadari, pengetahuan agama yang mumpuni itu harus dimiliki oleh para generasi muda, agar mereka tidak kehilangan arah. ”Kami akan terus mendorong pembentukan regulasi wajib MDT itu, agar para generasi kita terselamatkan dari segala bentuk yang negatif dan mengganggu pikiran mereka,” jelasnya. (*)


Derita Warga Kepulauan Tak Kunjung Usai, DPRD Minta Pemkab Tak Sekadar Umbar Janji

K

esenjangan antara daratan dan kepulauan bukanlah hal baru. Bahkan beberapa kebijakan tentang pembangunan kepulauan hanya menjadi macan kertas. Terbukti, pemerintah masih saja. Kepulauan Arjasa, Sapudi, dan Raas setiap malam lampu hidupnya secara bergiliran, warga pun resah karena tak kunjung ada kejelasan kapan. “Itulah hasil temuan kami saat melakukan reses, warga mengeluhkan soal kelistrikan, kapan daerahnya itu terang

benderang seperti daratan. Bayangkan, tidak hanya hidup bergiliran, kadang semalam mati. Masyarakat Kepulauan menginginkan adanya penerangan lampu secara maksimal, khususnya di Kecamatan Ra’as,” kata Ketua Fraksi PKB, H. Moh. Ruqi Abdillah, SH saat melaporkan hasil reses. Masalah lain yang juga terabaikan adalah soal tenaga pendidik. Kata politisi PKB tersebut, di Perkotaan terjadi penumpukan guru, sementara di Kepualauan terabaikan. “Yang mau menjadi guru di Kepulauan itu sedikit, sehingga terjadi

krisis guru. Seharusnya Pemkab membuat regulasi khusus terkait dengan penempatan guru. Tak boleh bertumpuk di kota,” katanya. Menurut Ruqi, tidak hanya soal kelistrikan dan guru, di kepulauan juga terjadi krisis tenaga Medis (Dokter). “Padahal tenaga medis di Kepulauan itu sangat penting.Hal itu berkaitan dengan kesehatan warga. Jika tenaga medis hanya 1 orang, maka pelayanan kesehatan tidak berjalan maksimal. Rekomendasi kami, Dinkes harus segera punya solusi,” jelasnya. Masalah lain yang

muncul adalah masalah transportasi laut. Katanya, masalah ini sudah lama, namun Pemkab belum juga sigap mengatasi masalah ini. “Katanya akan mendatangkan kapal besar, tapi sampai saat ini kok tidak ada. Padahal transportasi laut itu menjadi hal yang vital bagi warga kepulauan,” tambahnya. Ruqi berharap beberapa problem di atas segara diatasi dan carikan solusi. Pemerintah, lanjutnya, jangan hanya jago berwacana dan mengumbar janji. “Buktikan agar mereka benar-benar punya pemimpin,” harapnya. (*)

PARLEMEN | JULI 2016

11


APBD Belum Sentuh Daerah Tertinggal

R

ealisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepertinya belum sepenuhnya berjalan maksimal. Pasalnya, ada beberapa daerah di Kabupaten Sumenep itu berjalan seadanya. Bahkan hanya berkembang biak dalam asbak. Seperti daerah Batang-batang dan Batuputih misalnya. Di dua kecamatan itu banyak daerah yang masih tertinggal. Bahkan geliat pembangunan belum terlihat. Selain masyarakatnya banyak yang buta huruf, juga pendapatan perkapita rendah. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana sangat minim serta pembangunan SDM masih kurang memadai. “Itu kami temukan saat melakukan reses. Banyak warga mengeluh soal infrastruktur, sarana dan prasarana

12 PARLEMEN | JULI 2016

pertanian serta pendidikan. Kemana APBD kita kok belum sentuh itu?,” tanya Ketua Fraksi PAN, H. Iskandar. Kata anggota DPRD dua periode itu menambahkn, seharusnya poros anggaran APBD menyentuh daerahdaerah yang tertinggal. “Di daerah-daerah ini seharusnya APBD bermuara, baik untuk bantuan perekonomian, pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi APBD Rp 2,1 triliun itu tidak mampu menekan itu,” jelasnya. Oleh karena itu, Iskandar berharap, realisasi APBD tidak merata dan menyeluruh. “Pemkab harus berbasis data, mana yang perlu digarap mana yang tidak. Bangun yang perlu dibangun, sejahterakan yang perlu disejahterakan, agar APBD tidak salah sasaran,” tegasnya. (*)


Juhari : Dana DBHCHT Tak Digunakan Harus Dikembalikan

D

ana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Dinas Peternakan (Disnak) Sumenep, Madura, Jawa Timur yang hingga saat ini belum bisa direalisasikan mendapatkan respon kalangan dewan. Anggota komisi II DPRD Sumenep Juhari meminta disnak untuk mengembalikan dana DBHCHT ke Kas daerah (Kasda). Belum adanya penyaluran itu dikarenakan tidak ada kelompok penerima yang dianggap lolos verifikasi. Masalahnya, badan hukum yang dimiliki poktan tidak sampai tiga tahun. Sesuai regulasi, penerima dana itu harus sudah tiga tahun. Sehingga, dana dimaksud dipastikan bakalan ngendap. "Kalau tidak ada penerima, hampir dipastikan dana tersebut tidak bisa disalurkan. Karena tidak memenuhi kualifikasi penerima. Ini masih mengacu kepada peraturan yang berlaku. Tidak tahu, apabila ada perubahan," kata Juhari. Politisi PPP ini mengungkapkan, apabila tidak disalurkan maka seyogyanya harus dikembalikan ke kasda. Itu dilakukan untuk menghindari penyelewengan anggaran. "Tidak perlu ditunda, melainkan segera dikembalikan saja, itu agar lebih bermanfaat dan dialihkan kepada program pembangunan lainnya," ungkapnya. Apabila tidak diamankan, menurut Juhari, pada akhirnya dana itu akan menjadi bancakan semata. Sebab, itu bagian dari dana rakyat. Apalagi, anggarannya cukup besar, yakni berkisar ratusan juta rupiah. "Setiap tahunnya anggaran terus meningkat.

Namun, sekarang malah tidak bisa disalurkan," ungkapnya. Anggota dewan dua periode ini juga menuturkan, di instansi lain anggaran yang tidak bisa disalurkan setidaknya juga segera dikembalikan. "Tidak hanya di Disnak saja, melainkan di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang tidak dipakai segera dikembalikan. Supaya dana tersebut tidak mubazir," tuturnya. Juhari menambahkan, sejauh ini terdapat sebagian progam yang belum bisa meberikan manfaat kepada masyarakat, namun setiap tahun anggaran dari pemerintah terus

berjalan. Salah satunya pembanguan pasar Pasar Ternak Terpadu di Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto. Hingga saat ini pasar ternak yang didesain modern itu belum juga difungsikan. Padahal, pembanguannya sudah berlangsung sejak 2014 hingga pertengahan tahun 2016 belum juga difungsikan. Padahal, pemerintah daerah memastikan awal tahun 2016 sudah difungsikan. "Sampai detik ini kan masih belum memberikan manfaat. Seharusnya ini harus dikaji oleh pemerintah, dalam hal ini Disnak," ungkapnya. (*) PARLEMEN | JULI 2016

13


DINAMIKA

Anggota Komisi I Dukung Rastra Diganti Voucher Belanja

R

encana pemerintah pusat untuk menghapus bantuan beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) dan mengalihkan kepada voucher belanja mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir. Itu dinilai cukup baik untuk menghindari penyalahgunaan beras bersubsidi dimaksud. Sebab, selama ini keberadaan rastra sangat rawan diselewengkan. Itu terbukti dari banyaknya kepala desa (kades) yang bermasalah gara

14 PARLEMEN | JULI 2016

-gara pendistribusian beras Bulog ini. Bahkan, di lapangan banyak rastra yang tidak tepat sasaran, atau bahkan di bagi rata dalam pelaksanaannya. Sehingga, sistem voucher dinilai cukup bagus. ”Rencana itu sangat bagus, dan kami mendukung karena penerima bisa lebih leluasa. Dan, itu akan memberikan ruang berbenahnya sistem penyaluran rastra,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Hamid Ali Munir, Kamis (21/7/2016). Politisi PKB itu menghimbau pemerintah tetap harus melakukan pengawaan, meskipun progran tersebut

diganti voucher belanja. Sehingga, tidak ada istilah tidak tepat sasatan. Selain itu, legislator tiga periode berharap agar program pengentasan kemiskinan itu benar-benar sesuai tujuan awal. Oleh sebab itu, pelaksanaan pendataan penerima bantuan harus diseriusi, sehingga warga kurang mampu bisa tercover secara keseluruhan. “Harusnya pendataan penerima bantuan itu dilakukan tiap tiga tahun sekali. Dan setiap tahunnya ada pembaruan data penerima,” ucapnya. Pagu raskin di Sumenep sebanyak 1.745.090 ton per bulan untuk 27 kecamatan, baik kepulauan maupun daratan. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setkan Sumenep Moh Hanafi belum bisa memberikan kejelasan secara rinci. Karena kebijakan tersebut belum diterapkan. Kendati demikian, pihaknya mengaku mendukung atas rencana tersebut. ”Kami tetap mendukung semua yang menjadi kebijakan pemerintah,” tegasnya. Untuk diketahui, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) merencanakan agar program bantuan raskin itu diganti dengan voucher belanja agar penerima bisa membeli sembilan bahan pokok (sembako) di toko sesuai kebutuhannya. Sebagai tindak lanjut rencana tersebut, Presiden telah meminta Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa membuat regulasi terkait penyaluran vocher belanja tersebut. Sementara fungsi Bulog akan dikembalikan lagi sebagai ‘buffer stock’ atau stabilisator harga beras dan bahan-bahan yang lainnya, serta penyangga harga gabah petani. (*)


DINAMIKA

DPRD Maksimalkan Pembahasan Tiga Raperda

D

PRD Sumenep maksimalkan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang hingga saat ini belum tuntas. Ketiga raperda itu adalah tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan (CSR), raperda kepelabuhan dan raperda penyertaan modal kepada PT Wira Usaha Sumekar (Wus). Ketiga raperda ini dibahas oleh pansus yang berbeda. Ketua Badan Pembuat Peratuan Daerah (BP2D), Iskandar menjelaskan ketiga raperda ini memang belum tuntas dibahas oleh pansus masingmasing. Hanya saja,

pembahasannya masih terus dimaksimalkan. ”Kami sudah melakukan kordinasi dengan pimpinan DPRD dan pansus-pansus masingmasing. Dan, semuanya sepakat untuk menggenjot pembahasan tiga raperda dimaksud,” katanya. Sebenarnya, menurut Iskandar, pembahasan tiga raperda itu sudah selesai. Bahkan, sudah diusulkan ke Gubernur untuk dilakukan kajian dan evaluasi. ”Hasil evaluasi dari Gubernur tuntas dan turun ke DPRD. Namun, hasil evaluasi itu belum kembali dilakukan pembahasan. Itu lantaran masih ada sejumlah agenda lain yang dilakukan anggota dewan,” ucap ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dengan begitu, sambung dia, tiga raperda ini hanya tinggal satu langkah lagi untuk bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hanya saja, Iskandar belum bisa memastikan tuntasnya tiga raperda ini. ”Kami kira tidak akan memakan waktu lama. Sebab, bukan pembahasan dari awal, melainkan hanya singkronisasi dari hasil kajian Gubernur saja. Kemungkinan cepat,” tuturnya. Kendati demikian, pihaknya memastikan akan terus mendorong pansus untuk secepat mungkin bisa menuntaskan pembahasan evaluasi Gubernur atas tiga raperda tersebut. Apalagi, keberadaan tiga raperda ini memang sangat mendesak

sebagai regulasi kebijakan. Seperti CSR, PT Wus. ”Maka, tidak ada alasan untuk tidak bisa tuntas dalam waktu dekat ini,” tutur pria kalem ini. Iskandar menambahkan, DPRD Sumenep sebenarnya membahas lima raperda termasuk yang tiga belum tuntas. Dua raperda sudah tuntas, dan menjadi perda. Dua raperda yang sudah tuntas dibahas itu adalah Perda tata cara pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan perda tentang penyelenggaraan kesejaheteraan sosial. ”Dua raperda sudah rampung, tinggal diparipurnakan. Sebenarnya, mau diparipurnakan, namun eksekutif tidak hadir saat itu,” tukasnya. (*)

PARLEMEN | JULI 2016

15


Direlokasi ke Giling, PKL Ngadu ke Komisi II Mengadu- Aktivis GAKI dan PKL saat mengadu ke Komisi II DPRD Sumenep terkait kebijakan relokasi PKL

S

ejumlah Pedagang Kaki lima (PKL) eks taman Adipura yang direlokasi ke lapangan giling mendatangi komisi II DPRD Sumenep, (26/7/2016). Mereka meminta dukungan anggota dewan agar mendesak pemkab untuk mengembalikan para pedangan ini ke depan GNI (Gedung Nusantara Indonesia) hingg lapangan gotong royong. Sebab, lokasi tersebut dinilai masih strategis sebagai tempat relokasi. Kedatangan mereka diterima langsung anggota komisi yang membidangi perekonomian ini. Di ruang komisi, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait lokasi baru, termasuk pendapatan para pedagang yang mulai menurun. Pedagang meminta anggota dewan untuk ikut bergerak dalam

16 PARLEMEN | JULI 2016

kondisi semacam ini. Mereka datang didampingi aktifis GAKI (gerakan anti korupsi Indonesia) Farid. Dalam dialognya Farid menjelaskan, sejak direlokasi ke lapangan Giling, kondisi para pedagang sangat memprihantikan. Pendapatan mereka sangat minim. Saat berada di taman Adipura, pedagang bisa mendapatkan uang Rp 1 juta setiap malam, namun di lapangan Giling hanya Rp 200 ribu. Bahkan, terkadang tidak ada yang beli sama sekali. ”Jadi, kami nilai tempat tersebut sangat tidak stategis. Dan, nasib para PKL sangat tidak menguntungkan,” kata mantan aktifis PMII Pamekasan ini. Apalagi, sambung dia, keberadaan mereka di lapangan Giling juga tidak diharapkan oleh lingkungan sekitar. Bahkan, kantor kementerian agama

(kemenag) Sumenep juga ikut menolaknya, karena dianggap mengganggu. ”Di samping omzet yang menurun drastis, keberadaan pedagang di lapangan Giling itu sangat tidak diharapkan,” ujarnya dengan suara lantang. Untuk itu, menurut Farid, pihaknya berharap kalangan dewan ikut memperjuangkan suara para PKL ini, yakni meminta pemkab untuk mengembalikan para pedagang tesebut ke depan GNI hingg lapangan gotong royong. ”Kami kan tidak minta di taman Adipura, melainkan hanya meminta di depan GNI hingga lapangan Gotong royong. Ini demi memperjuankan hak para pedagang,” ungkapnya. Anggota komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam menjelasksan, pihaknya menyambut

baik keinginan para PKL. Pihaknya juga akan memperjuangkan keinginan pedagang ke Pemkab. ”Namun, kebijakan penuh tetap berada di pemkab Sumenep. DPRD hanya sebatas memfasilitasi saja dan mengusulkan aspirasi dari para pedagang yang merasa dirugikan,” katanya. Dia mengungkapkan, dalam waku dekat pihaknya memastikan akan melakukan pemanggilan kepada tim relokasi. Itu untuk meminta penjelasan terkait relokasi yang dilakukan ke lapangan Giling. Sehingga, komisi akan mengetahui secara gamblang dan detil. ”Penjelasan dari tim relokasi itu menjadi penting, agar ada informasi dua arah. Sehingga, pihaknya bisa mengambil sikap untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut,” tuturnya. (*)


Komisi IV Minta Dinkes Telusuri Dugaan Vaksin Palsu

K

omisi IV DPRD S u m e n e p mendesak dinas kesehatan (dinkes) untuk melakukan investigasi dan seweping ke puskesmas maupun ke masyarakat terkait merebaknya vaksin palsu di sejumah daerah Indonesia. Komisi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteran sosial ini khawatir vaksin palsu juga beredar di kabupaten ujung timur pulau Madura ini, sehingga perlu ada penecegahan awal yang dilakukan pihak dinkes. Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Subaidi menjelaskan, meski sampai detik ini belum ada kabar di Sumenep beredar vaksin palsu, namun dinkes harus sigap. Yakni, melakukan sweeping untuk melakukan pengawasan ke lapangan. ”Sebagai pencegahan preventif, maka diperlukan penelitian dan pengawasan lebih awal. Supaya tidak terlanjur di pakai,” katanya kepada majalah parlemen. Politisi PPP ini mengungkapkan, tim dinkes harus turun ke semua pusat kesehatan di kota Sumekar ini. Itu agar tidak kecolongan, dan berakibat adanya korban. ”Kami ingin tidak ada korban vaksin palsu di Sumenep, makanya perlu disterilkan. Sebab, jika kecolongan dan ada koban, maka sudah pasti dinkes yang paling bertanggungjawab.

Makanya, antisipasi lebih awal,” ujar politisi asal dapil II (Lenteng, Bluto, Saronggi dan Giligenting). Kepala Dinkes dr. Fatoni mengaku sudah melakukan sweeping ke sejumlah puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Dari sweeping yang dilakukan pihaknya tidak ditemukan adanya vaksin palsu beredar di Sumenep. ”Sumenep aman dari vaksin. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan vaksinisasi di pusat kesehatan masyarakat,” ujarnya. Fatoni menjelaskan, sebenarnya pihaknya secara rutin sudah melakukan pengawasan distribusi vaksi ke sejumlah pihak. Sebab, dokter baik umum maumpun spesialis yang membuka praktek juga mengambil lewat dinkes. ”Pemantauan kami berlapis dan dilakukan secara rutin. Makaknya, kami tidak khawatir dengan peredaran vaksin palsu yang mencuat. Sebab, Sumenep dipastikan aman,” ujarnya. Menurut Fatoni, Pengadaan vaksin itu dilakukan oleh kementerian kesehatan (kemenkes) RI, bukan dinkes. Pihaknya hanya menerima vaksi yang sudah jadi. ”Yang paling rawan terjadi vaksi palsu itu jika pengadaan dilakukan sendiri. Apabila sudah dapat dari kemenkes RI, maka dipastikan tidak ada masalah, steril,” tukasnya. (*) PARLEMEN | JULI 2016

17


Ketua DPRD : Jadikan HUT Bhayangkara 70 Pererat Silaturrahmi dengan Masyarakat!

K

etua DPRD S u m e n e p Herman Dali K u s u m a m e m i n t a Hari Ulang Tahun (HUT) Bahayangkara ke 70 dijadikan momentum untuk mempererat hubungan antara polisi dalam hal ini Polres dengan masyarakat. Termasuk, tokoh masyarakat di sejumlah daerah yang tersebar di desa kabupaten ujung timur pulau Madura ini. Sebab, kamtibmas (keamanan dan ketertiban) itu bisa tercapai apabila didukung oleh elemen masyarakat. “Kami DPRD Sumenep sangat mendukung Polres Sumenep untuk terus menjaga dan

18 PARLEMEN | JULI 2016

meningkatkan silaturrahmi dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan elemen lainnya. Sehingga, keamanan dan di masingmasing desa bisa terwujud. Bangun kebersamaan dengan masyarakat, insya Allah kabupaten Sumenep ini akan aman dan tertib,” kata politisi PKB ini saat ditemui di ruang kerjanya. Sebab, sambung dia, kunci dari keamanan dan ketertiban adanya peran serta masyarakat. Apalagi, stigma masyarakat Sumenep masih mengidolakan tokohnya. Sehingga, mendekati tokoh masyarakat bagian yang tidak boleh dilupakan. ”Pergolakan di masyarakat bisa diminimalisir, bahkan bisa ditekan apabila masyarakat

mau ambil bagian membantu tugas dari pihak kepolisian,” ujarnya. Politisi asal pulau Talango ini mengungkapkan, legilstor juga siap mendukung Polres Suemenp dalam membangun mitra dengan masyarakat. Bahkan, pihaknya bisa langsung turun ke lapangan bertemu dan mensosialisikan pentingnya menjaga kamtibmas. ”Kami kira DPRD tidak hanya sebatas berwacana, melainkan bisa bekerja riil dengan pihak kepolisian untuk ikut ambil bagian menjaga keamanan mulai tingkat, desa hingga kabupaten,” tuturnya. Politikus PKB ini mengungkapkan, sebenarnya Polres Sumenep sudah bisa menjaga keamanan masyarakat secara maksimal.

Buktinya, di Kota Sumekar tidak ada gejolak maupun konflik horisontal yang signifikan. ”Jadi, kami menduga kerjasama dengan masyarakat memang sudah jalan. Hanya saja, dalam momentum HUT Bhayangkara ke 70 ini kerjasama untuk terus ditingkatkan,” tuturnya. Herman Dali Kusman berharap kamtibmas di kabupaten dengan slogan Sumekar ini tetap terjaga dengan baik. Tentunya, peran kepolisian menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dalam masyarakat. ”Kami mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke 70. Semoga masyarakat bisa hidup aman, tentram dan sejahtera,” tukasnya. (*)


Pengadaan Kapal untuk Kepulauan Mendesak!

K

e b u t u h a n masyarakat kepulauan untuk memiliki tambahan kapal yang lebih besar dianggap sudah sangat mendesak. Itu lantaran mobilitas warga kepulauan Sumenep sudah semakin meningkat. Sementara kapal yang ada di perkirakan tidak bisa menampung kebutuhan masyarakat. Apalagi, sudah memasuki musim arus mudik dan balik Idul Fitri, pasti lonjakan penumpang cukup tinggi. Maklum, keinginan warga kepulauan untuk memiliki kapal lain memang sudah lama disuarakan. Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi. 2015 lalu, anggaran untuk pengadaan

kapal sudah disiapkan oleh pemkab Sumenep. Hanya saja dengan berbagai alasan pengadaan kapal itu tidak bisa direalisasikan. Sehingga, masyarakat kepulauan berharap di tahun 2016 ini bisa direalisasikan. Anggota komisi III DPRD Sumenep Achmad Zainurrahman menjelaskan, pengadaan kapal untuk warga kepulauan memang sudah sangat dibutuhkan. Itu lantaran pelayanan kapal yang sudah ada dinilai tidak maksimal. Sehingga, mobilitas warga untuk ke daratan diperkirakan tersendat. ”Maka, kami sangat mendesak instansi terkait untuk merealisasikan pengadaan kapal tahun ini,” katanya. Apalagi, sambung dia,

untuk pengadaan kapal pemkab sudah mendapat suntikan dana dari Pemprov Jatim senilai Rp 24 miliyar pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 lalu. ”Jadi, pengadaan kapal itu jangan diabaikan lagi. Dinas perhubungan (Dishub) selaku penanggungjawab hendaknya segera melangkah, agar keinginan masyarakat bisa terpenuhi. Kami jangan hanya berpangku tangan. Masih banyak waktu untuk merealisasikan pengadaan kapal ini,” jelasnya. Politikus partai Demokrat ini memaparkan, dalam perebutan kursi Sumenep 1, hampir semua kandidat berjanji untuk memaksimalkan trasnportasi laut bagi

masyarakat. Nah, janji kampanye harus segera direalisasikan, dan jangan hanya dijadikan komunitas politik belaka. ”Masyarakat itu sudah jenuh, makanya pemkab harus tegas untuk memberikan pelayanan yang terbaik berupa pengadaan kapal ini. Masyarakat ingin ada bukti nyata,” ucapnya. Mantan ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumenep mendesak pemkab untuk bisa mengabulkan keinginan masyarakat kepulauan. ”Kami minta Dishub jangan hanya mengulur waktu saja, anggaran sudah ada. Apa lagi yang ditunggu, hanya tinggal direncanakan dan direalisasikan,” tukasnya. (*)

PARLEMEN | JULI 2016

19


Komisi I Desak Pemdes Sosialisasi Massif Aturan PAW Kades

R

encana pelaksaaan pergantian antar waktu (PAW) bagi kepala desa (kades) berhalangan tetap akibat meninggal dunia yang terjadi di belasan desa pada bulan November mendatang mendapatkan perhatian dari komisi I DPRD Sumenep. Komisi bidang pemerintahan dan hukum ini meminta bagian pemerintahan desa (Pemdes) setkab Sumenep untuk mensosialisasikan mekanisme PAW ke sejumlah desa terkait. “Sosialisasi aturan dan mekanisme pelaksanaan PAW harus dilakukan secara massif di tingkat desa. Yakni, dengan memberi pemahaman terhadap peraturan bupati (perbup) kepada masyarakat. Apalagi, PAW ini merupakan sistem baru yang dilakukan ditingkat desa. Makanya, perlu ada sosialiasi secara massif,” kata ketua komisi I DPRD Sumenep Darul Hastim Fath. Dia mengungkapkan, dengan adanya pemahaman aturan yang baik, diharapkan mampu menghindari konflik horisontal di masyarakat. Selain itu, demokrasi desa akan berjalan dengan baik, tanpa ada hak warga yang dikebiri. ”Jauh-jauh hari itu harus diberitahu terlebih dahulu mekanismenya, supaya partisipasi politik yang terbatas tidak membuat warga pecah belah. Dan proses demokrasinya bagus,”

20 PARLEMEN | JULI 2016

ujarnya. Menurut politisi asal kepulauan Masalembu ini, dalam proses rekruitmen peserta pilkades PAW harus dilakukan secara terbuka, tanpa memihak kepada salah satu calon. Sehingga, akan melahirkan calon yang berkualitas juga. ”Kami kira pemimpin yang baik itu dilihat dari prosesnya. Apabila proses rekruitmen itu baik, maka insya Allah akan melahirkan pemimpin yang baik pula,” tuturnya. Darul Hasyim Fath menambahkan, proses PAW dengan pola keterbatasa pemilih itu bisa jadi rentan. Namun, pihaknya berharap pemdes bisa mengatur strategi agar tidak ada konflik apapun, terutama kerjasama yang baik dengan aparat kepolisian. ”Pemilihan kan bukan langsung. Makanya, regulasi penentuan calon pemilih itu harus diperketat, supaya tidak menimbulkan gejolak,” ujarnya. Kebag Pemdes Setkab Sumenep Ali Dhafir menjelaskan, pihaknya memastikan akan melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat khususnya kepada desa yang akan melakukan PAW kades. ”Yang jelas, pelaksanaan PAW kades sudah diatur ketat di Pemdes. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Apalagi, perbup bisa diakses oleh sejumlah pihak,” tukasnya. (*)


Humas DPRD Sumenep Buka Bersama Wartawan

D

PRD Sumenep menggelar buka bersama ( b u k b e r ) b e r s a m a sejumlah pekerja media, baik cetak, elektronik dan online yang bisa bertugas di kantor wakil rakyat. Puluhan kuli tinta hadir dalam kegiatan yang digagas bagian Humas (hubungan masyarakat) sekretarias dewan (setwan) ini. Acara yang digelar musala gedung rakyat itu berlangsung cukup khidmat, guyub dan penuh keakraban. Kegiatan buka bersama ini dihadiri kabag Humas Raysul Kawim dan staf. Sebelum buka bersama, kegiatan diawali dengan ngobrol santai dengan berbagai topik. Bahkan,

para pekerja pers ini menyampaikan sejumlah aspirasi kepada bagian humas, khususnya berkaitan dengan peliputan di gedung wakil rakyat yang terhormat ini. Semua aspirasi ini ditampung dan diakomodir. Saat adzan maghrib dikumandangkan para wartawan dan bagian humas langsung menyantap hidangan yang sudah disediakan untuk bukber. Canda tawa mengiringi acara kegiatan buka bersama itu. Setelah itu, para kuli tinta menggelar salat maghrib berjamaah di musala yang terletak di belakang gedung dewan. Setelah itu, dilanjutkan kembali dengan ngobrol santai, dan membubarkan diri.

Kabag Humas Setwan Sumenep Raysul Kawim menjelaskan, wartawan merupakan salah satu pilar demokrasi. Sehingga, keberadaanya harus dihargai dan tidak boleh ada yang dikebiri. ”Mengabaikan tugas Jurnalistik, sama dengan mengabaikan konsep negara demokrasi. Sehingga, sebagai negara demokrasi pers harus diposisikan sama dengan pilar demokrasi lainnya,” katanya. Keberadaan pers, sambung dia, khusus bagi anggota DPRD tentu sangat dibutuhkan. Setidaknya dalam hal mengabarkan dan memberitahukan hasil kinerja dari para legislator yang ada di gedung terhormat ini. ”Masyarakat akan tahu dan paham

tugas kedewanan apabila dipulikasikan di media. Peran media tentu saja sangat strategis dalam menginformasikan aktifitas kedewanan,” ungkapnya. Maka dari itu, kerjasama yang baik dengan media harus dilakukan oleh Humas, sebagai tonggak informasi di DPRD Sumenep. Salah satu jalinan kerjasama yang dilakukan dengan cara buka bersama. ”Ruh buka bersama ini bagian dari menjalin silaturrahim dengan media. Komunikasi positif diyakini akan melahirkan informasi positif pula. Sehingga bisa memberikan kontribusi nyata untuk kinerja DPRD dan pembangunan Sumenep ke depan,” ujar pria gaul ini. (*)

PARLEMEN | JULI 2016

21


Anggota Dewan Warning Seleksi Wirausahawan Muda

S

e l e k s i wirausahawan muda yang d i l a k u k a n pemkab Sumenep mendapat perhatian serius dari kalangan anggota DPRD setempat. Legislator meminta pelaksanaan rekruitmen calon pengusaha itu hendaknya dilakukan secara profesional dan proporsional, dan mengacu kepada petunjuk teknis yang ada. Sehinngga, bisa hasilnya peserta yang kapabel dan memiliki kualitas bagus. ”Pelaksanaan seleksi wirausahawan muda harus dilakukan secara fair dan jujur, tentunya dengan melihat kepada kualitas diri peserta. Bukan didasarkan karena faktor emosional atau titipan sehingga bisa lolos. Sebab, pola titipan itu hanya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi suksesnya program unggulan pemerintah ini,” kata anggota komisi II DPRD Sumenep Akis Jazuli. Bahkan, sambung dia, pihaknya meminta hasil rekruitmen calon wirausahawan muda itu dipublisikan kepada publik, termasuk juga hasil tesnya. Sehingga, masyarakat tidak akan mencurigasi proses rekruitmen tersebut. ”Proses yang baik, pasti akan melahirkan generasi pengusaha yang baik pula.

22 PARLEMEN | JULI 2016

Makanya, harus transparan kepada publik. Supaya kejadian sebelumnya tidak lagi terjadi di 2016 ini,” ujar politisi partai Nasdem. Selain itu, mantan aktifis HMI ini mengungkapkan, pihaknya meminta calon pengusaha itu harus betul muda, yang usianya 40 tahun ke bawah. Sebab, di rekruitmen sebelumnya banya yang malah usianya sudah tua. ”Jadi, kami minta harus jelas dan tegas kepada pengusaha muda yang usianya di bawah 40. Apalagi usia di atas 40 pasti sudah tidak produktif lagi. Kalau sebelumnya kami analisa sangat kentara wirausahawan muda, tapi sudah banyak yang tua,” ungkapnya. Politisi asal Kecamatan Talango ini menuturkan, program wirausahawan muda ini tentu sangat bagus sebagai upaya untuk kemandirian ekonomi masyarakat. Hanya saja, pola rekruitmennya dan kesinambungan dari program pemkab yang menghabiskan miliyaran harus lebih jelas lagi ke depan. ”Ketika mereka sudah terampil, hendaknya ada program kesinambungan untuk bisa menjadi pengusaha profesional. Jadi, masyarakat Sumenep tidak lagi bergantung untuk menjadi PNS,” tuturnya. (*)


EKSEKUTIF

Berhasil Jaga Lingkungan, Sumenep Kembali Raih Piala Adipura

U

p a y a pemerintah kabupaten (pemkab) Sumenep utuk menjaga lingkungan patut diacungi jempol. Buktinya, untuk kesekian kalinya kabupaten ujung timur pulau Madura ini kembali menerima penghargaan bergengsi Adipura buana 2016 dari presiden RI, yang diserahkan wakil Presiden RI di lapangan depan istana Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau, Jum’at (22/7/2016). Usai diterima, bupati Sumenep A. Busyro Karim menyerahkan piala Adipura buana kepada wakil bupati Achmad Fauzi di halaman kantor bupati jalan dr. Cipto. Setelah itu piala bergengsi itu diarak keliling kota Sumekar. Sambutan hangat warga sangat tinggi, banyak

warga berjejer di pinggir jalan sekadar untuk melihat piala dari presiden itu. Apalagi, piala itu memang diperuntukkan untuk warga yang sudah sukses menjaga lingkungannya. Tidak hanya itu, sebagai bentuk syukur atas diraihnya piala Adipura buana 2016 ini pemkab Sumenep menggelar tasyakuran yang diletakkan di lapangan Giling Sumenep. Bupati, wakil bupati, Sekdakab, forum pimpinan daerah (Forpimda), pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tampak hadir pada kesempatan itu. Pasukan kuning penjaga gawang lingkungan tampak hadir. Menariknya, pada kesempatan itu diberikan dua hadiah umroh bagi pasukan kuning. Itu lantaran sudah berhasil menjaga lingkungan hingga

meraih piala adipura buana 2016. Sekadar diketahui, piala Adipura buana 2016 bukan kali pertama diraih Sumenep. Sebab, sebelumya kota Sumekar juga sudah berulangkali menjadi penerima piala Adipura. Hingga 2016 Sumenep sudah meraih piala adipur untuk kali ke 8. Di 2016 ini, Sumenep meraih piala Adipura dengan kategori kecil. Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengaku sangat bangga dengan prestasi yang diraih Sumenep, dengan kembali menerima penghargaan Adipura ini. Kenyataan ini bagian dari keberhasilan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. ”Pemerintah dan juga didukung oleh masyarakat sudah berhasil menjaga lingkungan yang besih, dan nyaman. Sehingga, bisa kembali meraih piala

bergenngsi ini,” katanya. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah ikut membantu menjaga kebersihan. Sebab, tanpa dukungan dari masyarakat maka prestasi ini tidak mungkin bisa diterima kembali. ”Namun, tidak hanya kali ini saja. Ke depan, masyarakat, PNS dan sejumlah elemen lainnya untuk tetap menjaga lingkungan, agar di tahun depan kembali bisa meraih Adipura,” ucap mantan ketua DPRD Sumenep dua periode ini. Untuk pasukan kuning, menurut Busyro, hendaknya terus berkarya menjaga lingkungan. Apabila tahun depan kembali diraih, maka pemkab akan memberikan hadiah umroh lebih banyak lagi kepada para pasukan kuning ini. Ketua

Bupati dan Wakil Bupati Sumenep saat memperlihatkan Piala Adipura Buana di sela-sela apel pagi

PARLEMEN | JULI 2016

23


EKSEKUTIF Komisi III DPRD Sumenep Dul Siam mengapresiasi penghargaan Adipura kategori kota kecil yang diterima pemkab Sumenep. Itu menandakan kalau pemkab sukses menjaga lingkungan kota Sumekar, tetap bersih dan nyaman. Tentu saja atas peran masyarakat Sumenep secara umum. "Yang jelas, penghargaan ini luar biasa. Ini penghargaan bergengsi bagi Sumenep. Dimana pada tahun sebelumnya tidak bisa meraih piala dari Presiden ini. Dan, tahun ini ternyata kembali mendapatkan. Jadi, pemkab harus berbangga hati," kata Dul Siam. Politisi PKB ini mengungkapkan, prestasi yang diraih itu setidaknya tidak membuat Sumenep membusungkan dada, melainkan sebagai cambuk untuk bisa lebih

24 PARLEMEN | JULI 2016

baik. Dengan kata lain, mendapatkan itu mudah, namun mempertahankan adalah sesuatu yang sulit. "Prestasi sebagai evaluasi untuk lebih baik dan bisa meraih Adipura kembali di tahun depan," ujarnya. Menurut Politisi asal kepulauan ini, tugas ke depan adalah menjaga lingkungan bersih dan hijau. Taman Adipura tampaknya kembali menjadi ruang terbuka hijau, ini cukup bagus. "Kebersihan lingkungan harus menjadi poin penting dalam proses mendapatkan Adipura. Termasuk fasilitas menuju ke arah lingkungan bersih juga harus ditingkatkan," ungkapnya. Intinya, terang dia, bupati dan wakil bupati serta instansi terkait harus bekerja keras untuk tetap bisa mempertahankan piala Adipura ini.

"Tahun depan harus bisa mempertahankan kembali. Makanya, kerja ekstra harus dilakukan. Tetap semangat untuk bisa meraih kembali. Inilah pejuang sejati," tuturnya. Selain itu, pihaknya juga berharap pemkab menghargai pasukan kuning yang sudah

berjuang membuat lingkungan bersih. Baik dari sisi honor ataupun reward lain. "Pasukan kuning setiap hari menjaga lingkungan agar tidak tercemari. Piala Adipura didapat atas peran mereka, berarti harus mendapatkan penghargaan yang luar biasa piala," tukasnya. (*)


LEGISLATOR

Tak Sekadar Umbar Janji "Sungguh lengkap penderitaan warga Kepulauan. Selain sekarat di lumbung migas, warga kepulauan juga tak melihat terang saat gemerlap malam. Harus melawan badai saat hendak berobat ke rumah sakit. Aspal berlubang adalah akses yang mereka lewati setiap hari ketika mencari nafkah. Belum lagi, fasilitas infrastruktur pendidikan yang amburadul, krisis guru pun menambah derita pendidikan yang ada di kepulauan,�

PARLEMEN | JULI 2016

25


LEGISLATOR

Karena kondisi itulah, Imran, mantan Kades 2 Periode di Pulau Arjasa itu terobsesi besar melenggang ke kursi palemen pada 2014 lalu. Dari niat yang tulus untuk membebaskan derita kepulauan, Imran pun dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bersuara lantang di gedung DPRD Sumenep untuk memperjuangkan kesejahteraan kepulauan. Ia terpilih dan berada di komisi impiannya, Komisi IV yang memang membidangi pendidikan dan kesehatan. Baginya, ia menjadi saksi atas derita warga, sebab sebelum ia berada di gedung parlemen, ia adalah Kades dua periode. Sehingga tak terlalu berlebihan jika ia punya impian untuk membuat langkah demi langkah dalam menyejahterakan warga kepulauan. Terbukti, sejak dua tahun ini ia mewakili warga kepaulauan Arjasa, Kangayan dan Sapeken, Imran getol dan bersuara lantang memperjuangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tak kunjung maksimal. Ia miris ketika ada pasien yang kritis harus dibawa ke rumah sakit yang ada di daratan dengan menempuh jalur transportasi laut yang membutuhkan waktu cukup lama. Politisi kelahiran Sumenep, 31 Desember 1970 itu pun juga menjadi saksi kondisi pendidikan yang tidak setara dengan daratan. Ada kesejangan yang begitu kentara antara kepulauan dan daratan. Sekolah reot adalah pemandangan yang biasa, guru kadang masuk kadang tidak juga menambah derita anak didik di kepulauan. Ia pun bertanya kemana pembelaan pemerintah terhadap rakyat kecil? Sebab beberapa kali ia menyampaikan kondisi mereka, baik pendidikan dan kesehatan tak kunjung direalisasi. Pemerintah daerah terkesan lepas tangan, sehingga rencana ingin membangun rumah sakit yang sejak dulu diwacanakan rupanya tak kunjung terealisasi. Padahal masyarakat sangat membutuhkan fasilitas kesehatan yang layak, agar ketika ada orang yang sakit parah bisa ditangani medis di kepulauan sendiri tanpa

26 PARLEMEN | JULI 2016

harus pusing tujuh keliling ke daratan. “Saya sering melihat ada ibu melahirkan di atas kapal, juga ada meneteskan air mata, tak sempat ke RSUD, Tuhan mencabutnya duluan. Sungguh, inilah tujuan saya masuk parlemen, saya tak mau berjanji, saya benar-benar ingin menghapus air mata mereka,� ucapnya sembari dengan nada yang sangat serius Imran pun tak mau berjanji, tapi selama ia masih bernafas, perjuangannya untuk warga kepulauan adalah harga mati. Karena politisi tak sekadar mengumbar janji. Sebelum berakhir di kursi parlemen, perjuangan adanya rumah sakit di wilayah kepulauan akan terus diperjuangkan, sehingga apabila warga sedang sakit parah dan membutuhkan perawatan medis tidak harus rujuk ke rumah sakit di daratan. Karena untuk sampai ke daratan membutuhkan waktu antara 8 sampai 10 jam. “Sehingga apabila pasien sudah kritis ditangani dengan cepat,� katanya.

Supel dan Suka Memberi

Selain bersuara lantang tentang derita warga kepulauan, Imran juga tercatat sebagai salah satu politikus yang supel dan suka memberi. Pula tak pernah sombong walau menjadi anggota DPRD. Terbukti, ia tak pernah menolak warga kepulauan ketika mereka meminta tolong, saat reses pun ia secara nyata merealisasikan keluhan mereka. Apalagi kepada warga miskin, tanpa diminta ia pun berjuang untuk kesejahteraan mereka. Ada prinisp yang kokoh dipegang olehnya sampai saat ini, yaitu suka memberi. Bapak tiga anak itu pun ketika memberi tak pernah berharap kembali. Bagi politisi Hanura tersebut, memberi itu ibarat sebuah sumur. Kita tahu filosofi sumur, walau airnya diiambil setiap hari, ia takkan pernah kering. Secara logika, kalau air di dalam sumur itu terus-menerus diambil maka suatu saat nanti pasti akan berkurang, demikian sebaliknya bila air itu tidak diambil seharusnya ketinggian air itu semakin banyak. Tetapi itu tak berlaku bagi sumur.

Saya sering melihat ada ibu melahirkan di atas kapal, juga ada meneteskan air mata, tak sempat ke RSUD, Tuhan mencabutnya duluan. Sungguh, inilah tujuan saya masuk parlemen, saya tak mau berjanji, saya benar-benar ingin menghapus air mata mereka.


LEGISLATOR

“Kalau kita coba munculkan pertanyaan, tentu aneh kan? Inilah hukum alam, dalam semesta terdapat misteri. Filosofi dalam sumur itu menandakan bahwa hidup bertujuan untuk selalu memberi. Tentu memberi tampa pamrih. Jika pamrih berarti kita tak pernah bersyukur atas pemberian kepada masyarakat saat pemilihan, masyarakat tak pernah mengharap kembali ketika mereka memilih,� pungkasnya. Nah, kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita, kata Imran sejatinya, juga serupa dengan sumur, sebab kita adalah bagian dari alam semesta. Sampai dalam konsep keberagamaan kita ada istilah hablumminannas; hukum timbal balik. Maka dari itu, tujuan alam semesta ini adalah untuk memberi, demikian juga kehadiran kita di muka bumi ini, tak lain adalah untuk member manfaat. Apalagi wakil rakyat. Yang jadi tuan bukanlah kita, tetapi rakyat. Namun, tak sedikit dari kita kadang terjebak oleh egoisme pribadi. Orang sering berpikir bahwa kalau dia memberi, apa yang diamiliki akan menjadi berkuang. Padahal kalau kita hendak belajar dari filosofi sumur di atas, semakin banyak dia memberi,

akan semakin banyak air yang mengalir. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk memberi, karena apa yang diberikan akan kembali kepada kita. Ingat, rejeki itu bukan kita yang mengatur, tetapi si maha pemberi. Imran tak mau terlalu muluk jika ingin memberi. Bagi Sekretaris Komisi IV memberi tak seharusnya dalam bentuk uang atau materi saja; kita bisa member apa saja yang kita miliki. Menolong atau membantu orang lain juga merupakan tindakan yang memberi. Tak perlu ragu karena kita tidak punya uang, berikan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Sebagai contoh, kita memiliki kemampuan dan keterampilan bahasa Inggris dan menulis misalnya, maka ajarkan keterampilan ini kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian, kita sudah memberikan apa yang telah kita miliki. Hanya satu hal yang perlu diperhatikan, janganlah memberi karena terpaksa, pula janganlah memberi karena ingin dipuji, apalagi memberi untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang kaya. Kalau itu kita lakukan, sebetulnya pemberian kita tidaklah ikhlas, masih pamrih. (*)

PARLEMEN | JULI 2016

27


SOSOK

Sang Pendidik

Inspiratif

U

Tidak ada anak yang tidak bisa dididik, yang ada guru yang tidak bisa mendidik,”. Ucap R Abd. Aziz, salah satu guru berprestasi asal Sumenep diawal pembicaraanya dengan reporter Majalah Parlemen.

ngkapan Aziz bukan tanpa dasar, baginya untuk menjadi guru yang profesional tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak serta merta hanya bermodalkan titel guru, orang bisa dengan mudah bisa disebut sebagai pendidik. Namun, tidak semua orang bisa betul-betul menjadi guru. Karena tugas guru tidak hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga harus bisa transfer nilai. “Bagi saya, begitulah guru yang inspiratif,” ucapnya.

28 PARLEMEN | JULI 2016

Puluhan tahun jadi guru, kata sang pendobrak perubahan itu mengakui memang tidak mudah menjadi guru yang inspiratif, karena kita harus membawa sesuatu yang tidak biasanya; selalu berinovasi dan kaya gagasan. Bahkan ia dituntut untuk mampu menembus batas tradisi, hingga ia dituntut menjadi sosok kreatif. Namun, tak apapun tantangannya, bagi Aziz bukan kendala, walaupun ia sadar bahwa guru yang inspiratif harus membawa suasana yang berbeda. Pria yang memulai

pengabdiannya jadi guru dari SDN Gedugan 2 Kec. Giligenting itu mengerti betul begitu susahnya menjadi guru, sebab guru yang inspiratif itu berbeda dengan guru kurikulum, ia selalu ingin perubahan, peka terhadap situasi dan konteks hidup siswanya. “Saat baru pertama kali, sulitnya minta ampun, saat itu saya mikir, ternyata menjadi guru itu tidak mudah,” imbuhnya. Namun, karena ia punya keyakinan yang kuat, dengan proses yang matang, apa yang ia


impikan pun menuai hasil yang maksimal. Salah satu contohnya saat Aziz menjadi pendobrak di SDN Pajagalan 1 (dulu SD Pertiwi). Awalnya, SDN Pajagalan 1 kurang diminati, namun berkat terobosan melakukan maping potensi guru mapel, awalnya 2 kelas, lambat laun menjadi 16 kelas. “Maping itu saya lakukan, karena setiap guru memilik potensi sendiri-sendiri, ada yang pinter IT, matematika, bahasa Inggris hingga kemampuan bahasa. Ketika maping itu dilakukan dengan pembinaan yang maksimal, maka anak didik pun merasa terbantu, karena setiap ada kesulitan, sudah ada gurunya,” paparnya. Memang Aziz sadari, selain harus menjadi yang berbeda, guru itu memang dituntut inspiratif, tetapi untuk mencapai itu membutuhkan komitmen tinggi terhadap perubahan, memahami, serta mampu membawa siswanya memahami dunia melalui dirinya sendiri. “Tidak menjadi halangan saya kira, yang penting kita punya kemauan dan tekad yang kuat, pasti tercapai,” jelas perempuan yang hobi membaca tersebut. Guru yang bergelar S2 itu mengakui bahwa sejarah peradaban dimana pun tak pernah lepas dari perubahan. Hanya tinggal memilih, ia berubah atau diubah. “Begitupun kita, bahwa denyut nadi ini bergerak. Denyut nadi alam telah memperlihatkan hal itu, perubahan pasti terjadi, baik itu evolutif (perlahan) ataupun dengan revolutif (cepat). Tumbuh dan berkembang adalah konsekuensi dari kehidupan,” terangnya. Ketika ditanya tanya tentang teori perubahan dalam menjadi guru yang inpiratif, kata Aziz, kita harus bersedia untuk melihat. Kemudian mengandaikan, termasuk kita harus bersedia terbuka kepada segala perubahan yang terjadi. “Namun melihat itu membutuhkan kemauan, sekaligus analisa. Agar kita mampu melihat dengan maju, karena hanya dengan begitu, maka kita akan tahu bagaimana berubah untuk menjadi guru yang inspiratif,” terangnya. Mengenai visi pembelajaran, seorang pendidik perlu keluar dari zona nyaman yang seringkali terjebak pada nalar formal atau kebiasaan lama. Tentu harus menciptakan strategi kreatif dan memberi

Kepala SDN Pangarangan I Th 2008 -2016

R. Abdul Azis

solusi inspiratif. “Sebab guru yang inspiratif adalah guru yang memiliki tujuan hidup, tidak sekadar menumpang hidup, mencari nafkah maupun mencari kenyamanan. Guru yang berani mengatasi ketakutan, mengambil resiko, keluar dari zona nyaman, dan selalu menuntut diri lebih adalah mereka yang memilih untuk menjadi guru yang benarbenar menjadi guru. “Sehingga murid bisa melakukan apa saja yang diajarkan maupun yang dilakukan gurunya. Bahkan ia terpancing untuk melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya,” tambah perempuan yang doyan makan baksa tersebut. Jika guru-guru di segala penjuru negeri paham betul penting penjadi guru, maka murid akan selalu mengingat dan mengenang apa saja yang membuat hati mereka tersentuh. “Inilah yang mengubah paradigma saya sebagai guru saat ada di SDN Pajagalan maupun saat jadi Kepses di SDN Pangarangan 1. Saya punya keyakinan bahwa masalah utama guru itu bukan sekadar kurikulum dan strategi pengajaran, melainkan semangat. Murid tidak akan mengingat materi pembelajaran, tetapi merekam inspirasi yang tersirat dari sang guru,” tegasnya Dengan pemahamannya menekuni ilmu pendidikan, Aziz sampai pada sebuah kesimpulan bahwa menjadi guru yang baik

itu bisa dilakukan, akan tetapi menjadi guru yang inspiratif itu yang susah dan jarang yang dapat melakukan. Menjadi guru inspiratif membutuhkan proses panjang, dari sejak kita mengenal pendidikan hingga kita ditahbiskan sebagai sarjana. Aziz pun begitu yakin bahwa guru inspiratif akan melahirkan murid yang visioner dan bermoral. Menurutnya, dalam era cyber society, pendidik yang hebat perlu menempatkan teknologi sebagai sarana, bukan tujuan. Yang harus dijadikan tolak ukur adalah bagaimana ia menjadi pendidik yang menginspirasi untuk generasi atau didik yang kreatif. “Sebab hanya guru yang inspiratif yang mampu melahirkan anak didik yang kreatif,” ujarnya. Kini, ia mulai menekui ilmu perkembangan psikologi anak. Karena kata Aziz, memahami ilmu yang berkaitan dengan psikologi anak, ia juga bisa memahami tentang tingkat perilaku anak didik. Maka tak salah jika Aziz menjadi guru berprestasi. Ia dinobatkan sebagai Juara 1 Guru Berkreasi Se- Kabupaten Sumenep. Pun membuat banyak orang takjub ketika pada tahun 2012 lalu, ia juga terpilih sebagai Kepala Berprestasi. Tak hanya sampai di situ, Aziz juga meraih Juara Harapan 3 Provinsi Jatim kategori SD Pembina Tahun 2015. (*) PARLEMEN | JULI 2016

29


Gallery

30 PARLEMEN | JULI 2016


Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi bersama Ketua DPRD di sela-sela Paripurna Reses III

PARLEMEN | JULI 2016

31


SUARA PEMUDA

GP Ansor: Idul Fitri Momentum Metamorfosis Diri

H

ari raya idul fitri begitu istimewa bagi umat Islam seluruh dunia. Selain sebagai perjalanan spiritual melawan nafsu, pula hari raya idul fitri sebagai momentum menziarahi diri. Iya, di hari yang fitri, fitrah kemanusian dapat melahirkan insan fitri apabila dikesucian dan kekuatan dikembangkan. Perayaan Idul Fitri tidak hanya dilakukan untuk foya-foya dengan baju baru dan sandal baru, tetapi idul fitri harus dilakukan untuk merayakan kemenangan mengendalikan hawa nafsu selama bulan Ramadhan. Karena pengendalian hawa nafsu merupakan jihad besar untuk melakukan metamorfosis diri. "Hawa nafsu akan berakibat pada keburukan dan manusia yang mengikuti hawa nafsu akan terjebak dalam kekejian, kemungkaran, dan kezaliman," kata kata salah satu pengurus GP Ansor Sumenep, Abd.Wasit. Kata mantan pengurus

32 PARLEMEN | JULI 2016

Abd. Wasid

PKC IPNU Jatim itu mengajak kita untuk melakukan metamorfosisi diri menuju insan yang fitri; keluar dari jeratan hawa nafsu. “Akibat dari mengikuti hawa nafsu, terjadi kerusakan moral dalam masyarakat yang dapat meruntuhkan kehidupan bangsa. Lihat bangsa kita, akhir-akhir ini telah mengalami pergeseran dan perubahan,” jelasnya. Wasit menambahkan bahwa terdapatnya gejala anak bangsa yang cenderung pemarah, mudah tersinggung, dan menempuh jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, pada momentum fitri adalah waktu yang tepat untuk bercermin diri menuju peribadi sejati. “Sebab daya juang dan sikap pantang menyerah bangsa Indonesia mulai tergerus oleh zaman. Kita sebagai generasi muda mulai tak tahan terhadap ujian dan cobaan, sehingga mengambil jalan pintas menerabas hukum dan menghalalkan segara cara," ujarnya.

Katanya, sambut kemenangan ini dengan sikap bergotong royong. Sebab bangsa Indonesia saat ini juga sudah mulai berkurang dan tergantikan oleh kecenderungan hidup bernafsi-nafsi; hidup dan selamat sendiri. Sehingga puasa mendidik kita tidak sekadar menahan dahaga, tetapi selalu ingat ada banyak orang yang hidup serba kekurangan. Saat gembira, ingatlah mereka yang berduka dan menderita. “Sebab kita berpuasa untuk bercermin dari orang-orang yang kekurangan, maka saat fitri kita akan benar-benar menemukan nur Ilahi, dan akan menjadi pemenang sejati dari kungkungan nafsu diri,” ungkapnya Ia menggambarkan bahwa di hari yang fitri, kita bak ulat berbulu hingga menjadi kupu-kupu yang indah dan memesona. “Ulat bulu yang menjijikkan, bisa bermetamorfosis menjadi kepompong dan selanjutnya menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah sejatinya

menjai insan yang fitri dari proses metamorfosis melalui puasa,” ungkapnya Proses metamorfosis ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah ini, menurut Wasit, bisa menjadi pelajaran bagi umat manusia. “Manusia, betapa pun jahat dan jelek perilakukanya, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat dan kemudian melakukan halhal baik di kemudian hari,” katanya. Namun, sebagaimana ulat bulu yang bisa bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah, manusia juga perlu melakukan introspeksi diri, melakukan hal-hal baik, dan bahkan dengan tirakattirakat, agar bisa menjadi manusia seutuhnya “Bulan suci Ramadhan ini, tentu menjadi momentum yang baik umat manusia dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan amalan-amalan yang baik, yang akhirnya bisa kembali menjadi insan yang fitri,” pungkasnya. (*)


SUARA PEMUDA

KNPI Desak Disbudparpora

Inventarisasi Naskah Klasik

B

a n y a k n y a naskah klasik di Kabupaten Sumenep mulai mengundang perhatian. Sebab, keberadaan naskah-naskah tersebut merupakan bagian dari aset sejarah dan budaya. Dengan demikian keberadaannya patut dilindungi dan dilestarikan. Sehingga, ancaman kerusakan dan musnahnya sejumlah naskah klasik tersebut dapat diantisipasi. Sebelum naskah yang tersebar di beberapa warga itu hilang atau rusak, pemerintah diminta untuk segera melangkah. Sebab, di dalam naskah-naskah peninggalan nenek moyang zaman dulu itu banyak mengandung nilai. Bahkan, dengan membaca isi yang terkandung di dalamnya akan ditemukan nilai

sejarah, ilmu pengetahuan dan dan informasi lain. Salah satu Wakil Ketua KNPI Bidang Seni dan Budaya, Nurul Amin m e n d e s a k agar Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan O l a h r a g a (disbudparpora) menginventarisasinya. ”Pemerintah harus segera medata dan mencatatnya. Karena itu merupakan aset berharga dalam sejarah dan kebudayaan kita,” katanya, Dengan diinventarisasi, keberadaan naskah klasik di Sumenep dapat diketahui. Tidak hanya mengenai jumlah dan identitas naskah. Melainkan juga

berkenaan dengan isi yang dikandungnya. Sehingga, keberadaannya akan lebih bermanfaat u n t u k dijadikan l i t e r a t u r atau sumber r u j u k a n pustaka. S e l a m a ini, kata pria yang akrab dipanggil Eno itu, kalau ingin melihat sejarah S u m e n e p secara lengkap pada tempo dulu, masih harus ke Leiden, Belanda. ”Lucu kan, kita harus ke Belanda dulu kalau ingin tahu Sumenep tempo dulu. Mungkin bagi orang sepele, tapi naskah klasik itu menandakan bahwa kita sadar tentang sejarah,” tambah mantan aktivis

PMII itu. Selain naskah keagamaan, dia mencontohkan seperti naskah mamaca atau macopat, primbon, kitab syi’ir dan beberapa naskah lain. Setelah itu, dilakukan pemetaan dan langkah pelestarian. Caranya, bisa dengan dibangun museum khusus pustaka sejarah. Atau setidaknya dengan membangun skriptorium (tempat penyimpanan khusus) agar tidak cepat rusak. Walaupun diakuinya hal itu merupakan masalah teknis pelestarian saja. ”Sebab, bisa saja dilakukan dengan membuatkan tempat seperti penyimpanan Alquran karya tangan Sultan Abdurrahman di museum itu. Karena ini juga bernilai sejarah, makanya harus dilestarikan,” terangnya. (*) PARLEMEN | JULI 2016

33


SUARA DESA

Wisata Bahari Gili Labak, Surga Tersembunyi di Desa Kombang

P

ulau Gili Labak merupakan salah satu lokasi wisata bahari di kabupaten Sumenep. Banyak masyarakat tertarik untuk datang ke pulau dengan slogan hidden paradise (surga tersembunyi). Maklum, pulau ini sangat menarik, air lautnya masih perawan terlihat sangat biru. Tidak hanya itu, terumbu karang berjejer di dekat pantai yang baru saja ditemukan ini. Sehingga, sangat layak dijadikan tempat diving dan snorkling. Selain itu, pulau yang masuk wilayah Adminitrasi Desa Kombang Kecamatan Talango ini memiliki pasir yang cukup indah nan putih. Membuat mata tidak berkedip

34 PARLEMEN | JULI 2016

saat memandangnya. Dan, sangat layak untuk dijadikan tempat berjemur bagi para wisatawan. Saat ini sudah banyak wisawatan baik lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keindahan pulau dengan jumlah penduduk sekitar 105 orang ini. Pulau Gili Labak sendiri terletak di sebalah tengggara pelabuhan Kalianget. Masuk wilayah Desa Kombang, Kecamatan Talango. Sebanyak 35 KK menghuni pulau kecil ini. Untuk sampai ke tempat ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan laut dengan mengendarai kapal motor dari pelabuhan Kalianget. Saat ini tidak sulit untuk mencari kapal, sebab warga setempat sudah menyediakan.

Kepala Desa Kombang Abd. Kholiq menjelaskan, pulau Gili Labak memang wisata bahari yang saat ini diminati sejumlah wisatawan. Meski fasilitas yang ada serba terbatas. Itu lantaran lokasi wisata ini hanya dikelola oleh warga secara swakelola dengan disupport pihak desa. ”Tentu saja, serba terbatas. Karena dana pengelolaan wisata ini menggunakan warga. Sehingga, tidak maksimal. Padahal, wisata ini sudah mendunia,” katanya. Menurut Khaliq, seharusnya pengelolaan wisata sebesar ini harus ada intervensi dari pemerintah. Agar fasilitas yang ada di pulau Gili Labak ini bisa terpenuhi. ”Perhatian pemerintah sangat dibutuhkan, pembangunan

fasilitas hampir dipastikan akan memakan biaya besar. Misalnya, dermaga, fasilitas penginapan, hingga penataan lokasi wisata. Ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah,” ujar mantan aktifis PMII Ciputat ini. Alumni Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah ini mengungkapkan, pembangunan fasilitas di pulau Gili Labak sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Itu karena banyak wisata yang datang dan mempertanyakan fasilitas dari pulau Gili Labak. ”Kalau transportasi menuju pulau Gili Labak sudah mudah. Tapi, fasilitas yang ada di dalamnya yang perlu perhatian. Itu bisa menarik investor juga untuk datang mengelola Gili Labak ini,” tukasnya. (*)


SUARA DESA

Pak Murka' dan Asal Muasal Peradaban Keris

S

umenep adalah kota keris. Iya, kini kalimat itu layak disematkan untuk Kabupaten yang digadanggadang sebagai salah satu daerah dengan produksi keris terbesar di Dunia. Bahkan menjadi pusat peradaban keris. Hal itu terbukti dari ratusan pengrajin yang berada di Desa Palongan, Kecamatan Bluto dan Aeng Tongtong, Kecamatan Saronggi. Kini, di Bluto dan Saronggi, kurang lebih ada 544 pengrajin keris yang masih giat memproduksi keris. Sungguh, luar biasa, bukan jumlah yang sedikit. Apakah ini mungkin salah satu sebab kenapa Sumenep layak disematkan sebagai daerah penghasil keris terbesar di Dunia. Sehingga, penjuaalnnya sampai tembus dunia internasional, yakn, Brunei Darussalam dan Malaysia. Maka pertanyaan yang layak dimunculkan, kenapa Sumenep jadi pusat keris terbesar? Jawabannya adalah Pak Murka', sosok grand maestro keris asal Saronggi. Melalui dialah, orang Saronggi dan Bluto secara khusus, dan Sumenep secara umum mengenal keris. Pak Murka'lah yang pertama kali membawa itu hingga kini dikeramatkan namanya oleh nasyarakat Bluto dan Saronggi dengan sebutan "Pak Murka' Sang Grand Maestro". Sehingga bagi masyarakat Saronggi dan Bluto, Pak Murka' sebagai nenek moyang keris yang harus terus dijunjung karyanya dengan cara merawat dan melestarikan kerajinan keris hingga menjadi peradaban keris di Madura. "Untuk itulah, selama beratus tahun, kami terus lestarikan karyanya hingga sekarang. Karena bagi kami karya beliau merupakan karya yang luar biasa, sehingga sampai saat ini kerajinan keris menjadi titisan nenek moyang yang tak boleh hilang," tutut Khotib, salah satu pengrajin keris asa Desa Palongan, Kecamatan Bluto

kepada parlemen Kini, Unisco telah menahbiskan Sumenep sebagai daerah penghasil keris terbesar di Dunia dengan jumlah pengrajin 544. Kian meyakinkan Unisco ketika penjualannya tidak hanya dalam negeri seperti Jakarta, Bali, Lombok, Kalimantan dan daerah-daerah lain, tetapi sampai tembus dunia internasional. Menurut Penuturan Khotib, yang banyak pesan adalah Brunei dan Malaysia. Termasuk, Unisco tidak hanya menahbiskan Sumenep sebagai pusat peradaban keris, tetapi salah satu paguyuban keris bernama Mega Remang, asal Desa Aeng Tong Tong, Kecamatan Saronggi dapat bantuan dari Unisco setiap tahun Rp 25 juta. Bantuan tersebut memang merupakan salah satu penghargaan kepada Mega Remang sebagai salah satu paguyuban yang memproduksi keris hingga tembus ke luat negeri. "Biasanya yang laku banyak terjual di luar negeri adalah keris berlapis emas dengan nama Naga Basuki. Keris berjenis itu lakunya hingga tembus harga Rp 100 juta. Bahkan lebih, kalau keris biasa, mungkin hanya laku terjual Rp 100-500 ribu," ungkapnya. Sementara, ketika disinggung soal bahan-bahan bapak yang sudah berumur 62 itu menyebutkan bahwa kalau bahannya terbuat dari emas, mikel, perak besi. "Dari bahan itu kemudian dikolaborasi jadi satu," imbuhnya. Ternyata, semua orang kian yakin bahwa pusat peradaban keris itu bukan hanya legenda, tetapi benarbenar ada dan telah menyehari dalam kehidupan masyarakat Bluto dan Saronggi, bahkan setiap hari para pengrajin tak pernah mau berhenti menyemai keris. Karena bagi mereka, membuat keris bukan hanya persoalan materi saja, tetapi keris, sudah menjadi kerajinan turun temurun dari dari nenek moyang yang tak boleh hilang. (*) PARLEMEN | JULI 2016

35


ARTIKEL

Pendidikan Multikultural; Menyemai Benih Perdamaian Oleh : Adi Purnomo *

S

etiap agama mengajarkan perdamaian, kebersamaan sekaligus menebar misi kemaslahatan bagi lingkungan di sekitarnya. Di setiap agama pula, terdapat nilai-nilai khas (typical values) yang diistilahkan dengan nilai partikular dan nilai-nilai umum yang disebut dengan nilai universal. Nilai-nilai universal tersebut berupa keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, toleransi, berbuat baik terhadap sesama, kejujuran dan lain sebagainya. Adanya universalitas nilai tersebut, tidak lain adalah konsekuensi mutlak dari keragaman realitas hidup. Dalam Islam, keragaman merupakan dasar dari penciptaan (khilqah) alam. Dan keragaman tersebut diciptakan bukan untuk melahirkan konflik (the source of conflict), melainkan untuk membentuk sebuah keseimbangan (equilibrium). Sebab itu, Islam menetapkan bahwa syarat sebuah keharmonisan adalah pengakuan terhadap komponen-komponen yang secara alamiah berbeda. Karena kemajemukan tersebut dalam tataran teologis, dipandang sebagai “ pertanda kebesaran Tuhan�. Bahkan, dalam soal keyakinanpun (aqidah) Tuhan tidak memaksa semua manusia untuk berkeyakinan tauhid (Islam), sekalipun Tuhan bisa melakukannya. Selain itu, merupakan kenyataan bahwa Islam adalah agama paling banyak mempengaruhi hati dan pikiran berbagai ras, bangsa, dan suku dengan kawasan yang cukup luas hampir meliputi semua ciri klimatologis dan geografis, di dalamnya juga terdapat kemajemukan rasial dan budaya. Maka jelas, bahwa Islam sebagai agama Universal memiliki banyak keragaman pemeluk dari pelbagai dimensi sosial. Juga dalam tatanan Negara, setiap negara pastilah dihadapkan pada keragaman, baik dalam ranah agama, etnis, budaya, politik, ekonomi dan lainnya. Oleh sebab itu, sikap toleransi, penyetaraan, dan upaya integrasi menjadi tugas penting di setiap negara. Salah satu usaha yang

36 PARLEMEN | JULI 2016

bisa dibuktikan adalah membuat idiom negara, dari composite society, cultural pluralisme, melting pot community, sampai pada bhinneka tunggal ika, idiom tersebut mengacu pada satu makna; pengakuan terhadap adanya keragaman. Begitupun pancasila, ia merupakan capaian demokrasi paling penting yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa (founding father) Indonesia. Pancasila tak lain merupakan sebuah konsensus nasional bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila merupakan bingkai kemajemukan Indonesia. Seperti piagam Madinah bagi masyarakat Muslim di masa Nabi Muhammad atau Magna Charta bagi masyarakat Barat, pancasila lahir sebagai sumbu bertemunya beragam pandangan. Dalam konteks ini, pancasila merupakan simbol persatuan dan kesatuan Indonesia dimana pertemuan nilai-nilai (shared values) dan pandangan ideology (shared ideas) terpaut dalam sebuah titik pertemuan yang menjadi landasan bersama (common platform) dalam kehidupan sebagai sebuah bangsa. Kemajemukan pancasila dapat dilihat pada sila kelimanya. Sila ke-lima tersebut pada dasarnya mewakili beragam pandangan dan kelompok dominan di Indonesia pada paruh pertama abad ke-20. Sebagai wilayah yang terbuka bagi pertemuan beragam budaya dan aneka pandangan ideologi dunia saat itu, Indonesia merupakan kawasan subur bagi pertumbuhan beragam aliran pemikiran dan pergerakan nasional dengan basis ideologi yang beraneka ragam: Nasionalisme, Sosialisme, Liberalisme, Islamisme, Humanisme, dan sebagainya. Di samping beragam ideologi dunia tersebut, sebagai kawasan yang kaya dengan tradisi dan budaya, Indonesia juga memiliki tradisi yang tidak dimiliki oleh kawasan lain. Tepatnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya terbesar di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat

dari kondisi sosio-kultural maupun georafis yang begitu beraga dan luas. Pada tahun 2005 tercatat, jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan lain lagi berbagai aliran di dalamnya. Oleh sebab itu, keragaman sebagai sunnâtullah yang tidak dapat ditolak dan diingkari dalam kehidupan manusia. Dan itu juga mengandung hikmah besar. Yaitu di balik adanya berbagai macam perbedaan itu, ternyata juga menyimpan potensi kerukunan berdasarkan akarakar persamaan dan kebersamaan. Misalnya diikat oleh perasaan sebangsa dan setanah air, sesuku dan seagama, senasib dan seperjuangan, dan seterusnya. Namun tidak dapat dipungkiri pula, bahwa keragaman juga berpotensi besar melahirkan konflik sosial. Konflik merupakan sesuatu yang normal terjadi dalam masyarakat multi-etnik, termasuk Indonesia. Ini disebabkan konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan sulit dihilangkan dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam banyak kasus, konflik etnik biasanya memiliki nuansa agama, sehingga sering juga diidentifkasi sebagai konflik etnikagama (ethno-religious conflict). Dalam sejarah konflik bernuansa etnik terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah, misalnya sebab masalah sosial-ekonomi terjadi antara Tionghoa-Jawa atau pribumi. Pada periode pasca orde baru, sejak 1997 kerusuhan sosial dan konflik etnikagama meledak di beberapa tempat, seperti di Kalimantan Barat dan Tengah (Dayak-Madura), konflik agama di Poso-Sulawesi tengah, dan konflik agama di Maluku. Rangkaian konflik itu tidak hanya merenggut korban


ARTIKEL jiwa yang sangat besar, akan tetapi juga telah menghancurkan ribuan harta benda penduduk, 400 greja dan 30 mesjid. Meskipun sebagian konflik ini berhasil diselesaikan, tetapi tidak ada jaminan bahwa konflik tidak akan terjadi lagi. Ini disebabkan, konflik-konflik memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena etnisitas, sentimen keagamaan, deprivasi sosial, diskriminasi politik, dan—yang paling besar pemicunya sikap narsisme budaya.

Dalam skala kecil, juga sering dijumpai masyarakat kita, Madura. Tidak jarang didengar masyarakat “A” mencela budaya “B” dan menganggap budayanya paling baik, sebaliknya demikian pula masyarakat “B”. Bahkan, sikap-sikap seperti itu sering dijumpai di sekolah-sekolah. Hanya sebab perbedaan bahasa, atau bahkan hanya intonasi yang berbeda, sering berakibat pada diskriminasi dan pertengkaran antar siswa atau antar sekolah.

Berdasarkan fakta di atas, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki tanggungjawab besar untuk menyelesaikannya. Dan tugas seorang muslim menyatukan ‘ide langit’—Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam— dalam kehidupan ril. Ringkasnya, menjadikan agama Islam sebagai agama yang ramah dan memberikan ketentraman kepada seluruh alam. (Pendidik asal Desa Banuju Barat)

Merindukan Peran Pemuda

(Refleksi Kritis di Ultah KNPI) Oleh : Syaiful Harir*

“Pemuda adalah tiang penyangga bangsa, mereka merupakan penolong bangsa yang kuat, mereka juga merupakan masa depan sebuah bangsa. Mereka adalah musim semi dan musim bunga sebuah bangsa, dan mereka juga adalah hari esok dan fajar tiap bangsa”

R

acikan bahasa di atas mengingatkan kita pada perkataan sang proklamator Nusantara, Soekarno. Beliau pernah melontarkan kata penuh fantastis, “Berikan aku sepuluh pemuda, maka akan ku tundukkan dunia”. Hingga kini, kata sarat motivasi itu masih mengkarat berurat dalam benak kita, karena semenjak Soekarno melontarkan katakata itu, para pemuda merasa termotivasi untuk selalu mengingatnya. Tak terlalu berlebihan bilamana karat kesejarahan suatu peristiwa tidak lepas dari sepak terjang para pemuda. Bayangkan, Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaannya karena desakan pemuda. Para penebar virus pancasila (komunis) menjadi bubar

juga berkat sumbangsih pemuda. Sebut saja, seperti Soe Hoek Gie dkk, sang demonstran sejati. Ia mampu membuat Soekarno mengkerutkan dahi ketika didesak untuk mengusir aliran sesat yang berada dikubu para komunis. Maka, menjadi jelas ketika racikan bahasa di atas masih menggaung dimana-mana. Hal itu terjadi karena Indonesia mampu menyongsong mentari pagi dan berdiri tegak sampai saat ini, tidak lepas dari jasa para pemuda. Sehingga, dalam lintasan sejarahnya pemuda masih distimewakan. Lumrah kita ketahui bahwa, pemuda mempunyai jiwa yang hijau. Semangatnya masih baru dan mempunyai ghirah pemikiran yang kreatif dan agresif. Sehingga, tak pelak ketika Soekarno sampai melontarkan kata penuh fantastis. Hal itu, dilihat dari semangat baru pemuda yang berkobar. Sehingga, pemuda bisa dikatakan sebagai kaset yang merekam setiap peristiwa. Langkahnya selalu membawa perubahan bagi tatanan kehidupan. Namun, akhir-akhir ini suara lantang para pemuda tidak lagi terdengar. Justru pemuda mendapat sorotan, pemuda sering melakukan perilaku yang menyimpang. Pemuda lebih memilih “nakal” daripada menciptakan kesan yang baik dan mengapdi pada

bangsanya. Sehingga, tak terlalu berlebihan jika pemuda tidak lagi bergigi lagi seperti yang kita dikoarkoarkan selama ini. Predikat luhur itu sudah menjadi “bubur”, lapuk ditelan oleh ruang dan waktu. Seakan-akan masa depan bangsa sudah tidak lagi ada di pundak mereka. Padahal, pemuda adalah pengawet peradaban bangsa. Bisa dikatakan, bahwa pemuda adalah pion pertahanan suatu bangsa dan Negara. Bagaimana tidak, pemuda mempunyai segudang tanggung jawab yang mesti diemban. Selain, sebagai generasi hijau, pemuda juga mengembang amanah mulia, yaitu menjaga masa depan bangsa; keutuhan dan integritas bangsa. Momentum hari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah momentum melakukan refleksi ulang terhadap kondisi pemuda hari ini. Sebagai gerbong pemuda, seharusnya KNPI dituntut jeli untuk melihat keberadaan pemuda hari ini. Ingat, pemuda kita hari tak lagi suka berorganisasi, bosen belajar, hingga banyak yang tidak hafal Pancasila dan empat pilar kebangsaan. Merek doyan narkoba dan miras, tawuran di jalan, lalu suka seks bebas. Ironisnya, mereka mulai lupa arah jalan pulang. Inilah PR besar di ultah KNPI yang ke-43. (Mantan Aktivis) PARLEMEN | JULI 2016

37


ARTIKEL

Pendidikan yang Memberdayakan Oleh : Lutfi*

“Di negeri ini, tak kurang R.A.Kartini sampai Rasuna Said berjuang untuk pendidikan kaum perempuan. Nasib perempuan, bagaimanapun hebatnya dibicarakan dan diseminarkan, masih menjadi ironi. Jika ada kemiskinan di sebuah negeri, maka perempuanlah kelompok yang paling miskin, jika ada kelompok buta huruf, maka perempuanlah yang banyak buta huruf”

E

ra reformasi telah bergulir dan demokrasi pun telah dikukuhkan, tetapi tetap saja perempuan masih dalam kubangan ketertindasan. Salah satu faktornya adalah ditenggelamkan oleh doktrin masa lalu. Baik melalui tradisitradisi, ayat dan hadis misogenis dan budaya patriarkhi. Padahal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komisi Perempuan Indonesia (KPI) pun sudah ada. Namun, sepertinya lembaga itu hanya formalitas belaka. Perempuan masih tetap menjadi sasaran diskriminasi. Salah satu yang cukup nampak adalah di bidang pendidikan. Sulit dibantah, dewasa ini (walaupun sudah reformasi) masih banyak perempuan-perempuan yang tidak berpendidikan. Hal itu dilatarbelakangi oleh bias gender. Salah satu buktinya bisa kita data dari Education Management Information Syistem (EMIS) Binbaga Departemen Agama RI, bahwa

38 PARLEMEN | JULI 2016

perbandingan siswa perempuan dan laki-laki di sekolah (umum) Madrasah (berbasisi agama). Di Madrasah misalnya, jumlahnya sekitar 51:49 (51 persen perempuan dan 49 persen laki-laki). Jumlah keseluruhan siswa Madrasah mulai Ibtidaiyah hingga Aliyah adalah 5.499.370 (2.778.927 untuk perempuan dan 2.670.443 untuk laki-laki). Sebagai perbandingan bisa dicocokkan dengan data siswa yang menempa pendidikan di sekolah umum. Jumlah keseluruhan antara siswa perempuan dan lakilaki berjumlah 52:48 (52 persen untuk laki-laki dan 48 persen untuk perempuan). Jumlah siswa di sekolah umum mulai dari SD hingga SMA adalah 37.993.854 (19.665.160 siswa laki-laki dan 18.328.649 siswa perempuan) Nah, dari kedua perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa akses perempuan dalam pendidikan tidak seperti laki-laki. Bias gender masih tetap sekental dahulu. Dalam artian, perbedaan menempa pendidikan antara laki-laki sudah cukup bukti bahwa perempuan masih didiskriminasikan. Madrasah bagi banyak kalangan hanya diperuntukkan oleh kaum perempuan. hal ini tidak dilepaskan dari persepsi masyarakat bahwa, kehidupan perempuan berkait erat dengan persoalan domestik; sebagai ibu rumah tangga, melayani suami di kasur dan tidak membuat aib keluarga. Oleh karena itu, mau tidak mau perempuan harus keluar dari doktrin masa lalu yang hegemonik. Agar perempuan bisa memperoleh pendidikan yang layak. Negara ini adalah negara demokrasi, semua orang (tak terkecuali) punya hak yang sama, termasuk hak untuk

berpendidikan. Seperti yang tertuang dalam pendidikan itu sendiri bahwa, fungsi pendidikan adalah berupaya menjadikan manusia mandiri. Maka, pendidikan dihadirkan bukan sebagai media “pembeda”, justru pendidikan berperan penting memanusiakan manusia, yaitu manusia seutuhnya. Dari itu, peran pendidikan sebagai pranata sosial juga ikut andil dalam memberdayakan perempuan. Seperti yang kita ketahui, melalui perempuan bangsa ini mampu memahami tentang makna demokrasi dan HAM yang sesungguhnya. Bahkan, era reformasi bergulir saya berani mengatakan juga dilatari oleh perempuan. R.A. Kartini adalah salah satu contohnya. Ia dengan bangga menunjukkan pada bangsa ini bahwa perempuan juga bisa berkualitas. Sehingga, bisa dikatakan kalau perempuan ikut serta membantu meningkatkan dan menentukan kualitas bangsa. Pernyataan di atas diperkuat oleh Napoleon Bonaparte yang dikutip oleh Aini Aryani bahwa, “kemajuan perempuan adalah sebagai ukuran suatu negeri. Kaum ibu yang dapat menggoyangkan buaian dengan tangan kirinya, dan dapat pula menggoyangkan dunia dengan tangan kanannya”. Seperti seorang anak, yang lebih menghabiskan waktunya bersama ibu, baik sejak ia mengandung, menyusui, hingga pada perkembangannya. Dari ini, perempuan mau tidak mau harus memiliki pendidikan tinggi dan berpengetahuan luas. Seperti yang ditampilkan oleh sosok Shirin Ebadi, salah satu pejuang kesetaraan dan pembela HAM di Iran. Dia punya talenta yang cukup mengagumkan dan memberikan kontribusi yang


ARTIKEL besar bagi negerinya. Salah satu katakatanya yang penulis ingat bahwa, perempuan harus berpendidikan tinggi dan membuktikan kalau mereka punya keahlian yang lebih dari lawan jenisnya. Kalau perempuan masih tetap seperti dulu, siap saja menjadi santapan diskriminasi. Mereka akan terus diolok-olok. Sebab di satu sisi, perempuan mempunyai peran ganda, selain sebagai isteri, perempuan juga punya tanggung jawab mendidik anaknya. Karena seperti yang diungkapkan oleh Aini di atas cukup benar, para anak memang senantiasa dekat dengan ibunya. Maka, yang

tahu betul terhadap kondisi anak adalah ibu. Melalui pendidikan, orang bisa mengenal kemampuan dan kekuatan dirinya. Melalui pendidikan pula perempuan juga bisa tampil dengan gagah dan berani bersaing dengan laki-laki. Karena pendidikan adalah media perjuangan bagi perempuan kuat pada zamannya, seperti Khadijah, Aisyah, R.A Kartini dan perempuan-perempuan yang lain. Pendidikan dalam kacah kehidupan manusia merupakan sebuah proses tanpa pandang bulu, harus dilakukan sepanjang hayat. Dewasa ini, desain penddidikan

semakin kompleks, pendidikan tidak hanya suatu proses pembelajaran dalam masyarakat, tetapi sudah berkembang menjadi pusat dari segala pengetahuan. Pendidikan juga mempunyai fungsi utama dalam meningkatkan taraf hidup manusia. Selain itu, pendidikan juga banya mengartikan merupakan sarana sosialisasi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat dan media transfer nilai-nilai baru maupun nilai-nilai lama. Sehingga, melalui proses transfer nilai akan tercipta manusiamanusia yang seutuhnya. (Guru Bahasa Indonesia di MA Mahwil Ummiyah Dungkek)

Memerangi Kemiskinan dengan Koperasi Oleh : Ulfatul Hasanah*

A

ngka kemiskinan di Indonesia setiap tahun sepertinya tak kunjung menurun walaupun beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintah, namun langkah itu seolah hanya ilusi semata, sebab, pertumbuhan kita selama 10 tahun tidak memberikan sinyal yang positif, hanya 6 persen dari anggaran 386 triliun. Ironisnya, anggaran untuk mengentaskan kemiskinan ditambah menjadi 1.824 triliun. Namun, angka kemiskinan kian meningkat menjadi 480 ribu orang. Sungguh merasa aneh ketika anggaran ditambah, malah yang miskin meningkat. Satu hal, karena kebijakan ekonomi kita salah arah. Pro pasar, pro kapitalisme, dan neo-liberal. Oleh sebab itu, perlu ada pemberdayaan yang lebih konkret dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu caranya adalah melalui koperasi. Koperasi selalu dipandang remeh oleh sebagian kalangan, padahal lembaga ini merupakan gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang beranggotakan orang per orang atau badan-badan hukum koperasi, terutama untuk koperasi sekunder yang berasaskan kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang diharapkan ikut berperan dalam peningkatan perekonomian nasional.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, bahwa koperasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat akan mambangun rasa kebersamaan,budaya gotong- royong, dan kepekaan sosial. Sehingga visa pengentasan kemiskinan akan lebih konkret. Adanya koperasi tersebut akan menjadikan manusia sebagai sentra pembangunan. Koperasi ini tidak berorientasi pada sisa hasil usaha atau profit sebagai tolok ukur keberhasilan. Meski begitu, dengan dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela, pemberdayaan ekonomi akan sesuai dengan potensi yang ada. Koperasi didorong agar lebih aktif dalam gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk menurunkan angka kemiskinan, sehingga koperasi perlu meningkatkan kinerja dan pencitraan untuk merealisasikan hal itu. Sebab koperasi diharapkan berkontribusi lebih signifikan, terutama dalam upaya memerangi kemiskinan. Menurutnya koperasi memiliki peran penting untuk menjamin kemitraan dengan seluruh

pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan untuk meningkatkan koperasi juga dilakukan dengan rencana memperbaiki instrumen penyertaan modal di tubuh organisasi itu. Melalui agenda itu, koperasi dan usaha kecil sebagai badan usaha harus diarahkan dan didorong berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan social. Untuk itulah, koperasi perlu dibina dari sisi kelembagaan dan usaha sehingga lebih berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Sebab kemiskinan yang terus meningkat tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga berangkat dari kesadaran bersama. Bung Hatta telah memberikan isyarakat bahwa bentuk perekonomian yang paling cocok bagi bangsa Indonesia “usaha bersama� berdasarkan azas kekeluargaan. Lalu, Bung Hatta menegaskan, bentuk usaha bersama itu adalah koperasi. (Mahasiswi Ekonomi dan Perbankan) PARLEMEN | JULI 2016

39


KOLOM

Negeri Para "Tikus" Oleh: Ahmad Zainullah*

M

enjadi manusia Indonesia, saya merasa berbangga diri. Bangga, karena negeri ini mampu melahirkan manusiamanusia tangguh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Tan Malaka, Wahid Hasyim, Soe Hoek Gie, Chairil Anwar dan banyak lagi sederet tokoh pejuang bangsa. Mereka dengan gigih menciptakan sebuah peradaban bagi generasi selanjutnya. Sehingga, tak ada alasan bagi siapapun untuk tidak “mencitai” Indenesia. Bagi saya, Indonesia adalah negeri subur, makmur dan sejahtera. Mengapa tidak, negeri ini bergelimang harta. Sebanyak 17.500 pulau adalah salah satu bukti konkretnya. Bahkan dari saking kayanya, ada sebuah anekdot yang bilang, “menanam pohon, berbuah emas; batu menjadi berlian”. Tak salah jika Jepang dan Belanda jauhjauh datang ke Indonesia hanya untuk menyemai benih peradaban. Sungguh, benar-benar negeri yang

40 PARLEMEN | JULI 2016

kaya. Maka, menjadi jelas ketika Prof. Dr. Ariyo Santos, sejarawan Berasil mengabadikan Indonesia ke dalam sebuah buku dengan judul “The Atlantis”. Namun siapa sangka, Indonesia secara mengejutkan menjadi negeri tak bermartabat. Tak ada yang mengira jika negeri ini tiba-tiba menjadi negeri para tikus. Rumah yang berdinding kokoh ternyata hanya diperuntukkan bagi mereka (tikus). Bahkan, katanya negeri ini akan kembali membangun rumah bermiliar-miliar rupiah hanya untuk tikus. Ah, dunia ini memang kebalik, tikus lebih mulia dari manusia. Bahkan bisa saja lebih agung dari para nabi dan malaikat. Jika tidak percaya, mari samasama lihat dan rasakan bagaimana Indoenesia hari ini. Benarkah Indonesia untuk orang-orang mulia seperti Soekarno dan Hatta? Janganjangan benar apa yang kita rasakan belakangan ini, Indonesia adalah negeri para tikus. Layar kehidupan kita mendeskripsikan bahwa tikustikus itu sudah kian mewabah dan menfosil, jumlahnya pun “meribu”. Apalagi lumbungnya, kian kokoh. Bahkan dari saking kokohnya, si Jago merah pun tak mampu melibas habis. Racun penjinak juga tak lagi mujarab. Benar-benar tikus yang tangguh, mati satu muncul seribu. Sungguh, tak ada yang mampu menjinakkan mereka. Mungkin, mereka akan habis jika dunia sudah kiamat. Tetapi, kapan hari kiamat akan datang, karena semua itu hanya maha kuasa yang tahu. Kenapa penulis menyebutnya negeri para tikus? Jawabannya karena Indonesia mudah dirongrong oleh

mereka yang mendewakan “uang”. Bayangkan, sudah berapa banyak uang yang dijarah oleh mereka. Tak mau tahu apakah uang itu milik rakyat. Yang penting perut mereka menjadi “kenyang”. Indonesia sekarang ibarat kapal yang lagi diombang-ambing oleh badai besar. Sekali saja salah mengemudi, akibatnya fatal. Bisa saja kapal itu akan oleng di lautan. Diakui atau tidak, Indonesia hari ini adalah negeri yang “kotor”, penghuninya pun tak lagi normal. Tiba-tiba uang halal menjadi haram, bohong dan jujur sama saja. Ah, sangat menggelikan melihat tikustikus itu terus menjalar di seantero negeri ini. Mengglobal. Dimana-mana ada, di kantoran pun juga ada mereka. Beberapa tokoh, menteri, bupati, politikus, pengusaha hingga beberapa pejabat negeri ini merupakan contoh nyata bahwa Indonesia darurat korupsi. Tulisan sederhana ini tidak bermaksud membenci Indonesia, tetapi hanya ingin mengajak yang lain untuk ikut mendoakan agar para koruptor-koruptor itu cebat bertaubat. Sebab hanya dengan sikap rendah hati, memperbaiki kesadaran, mau mengintropeksi diri, mendekati iman, dan melaksanakan peran serta tugasnya dengan baik, maka korupsi yang kian mewabah ini bisa mengembalikan Indonesia menjadi negeri yang good governent, sehingga Indonesia bersih dari tikustikus berdasi, serta terbebas dari jeratan korupsi. Mari, bangun negeri ini kembali dengan jiwa patriot dan nasionalisme yang tinggi. (Direktur Rumah Aspirasi Pemuda)


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

PARLEMEN | JULI 2016

41


Bupati (A. Busyro Karim) dan Wakil Bupati (Achmad Fauzi) Sumenep saat melihat Piala Adipura Buana di sela-sela apel. Tahun 2016, Sumenep kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat Nasional bidang kebersihan .

42 PARLEMEN | JULI 2016

Parlemen juli 2016  
Advertisement