Page 1

Edisi i / JANUARI 2016

Majalah bulanan dprd sumenep

laporan utama

Dominasi Anggaran Pendidikan Kesehatan pada RAPBD

Sekretaris Fraksi PPP M.Syukri, SH:

Bangun Akses Di Daerah Terisolir

PARLEMEN | JANUARI 2016

1


Tamu dewan: Front Mahasiswa Demokrasi

Aspirasi pun disampaikan

Ketua DPRD Herman Dali Kusuma menerima langsung aspirasi yang disampaikan


DAFTAR ISI

Studi Banding 30

Sukses Kota Balikpapan Entaskan Kemiskinan Jujukan Kunker Komisi IV DPRD Sumenep Kemiskinan merupakan suatu permasalah yang sangat krusial yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara.

Editorial 3 Suara Rakyat 4 Respon 22 SOSOK 26 Budayawan Dengan Sejuta Karya dan Prestasi Dinamika 28 Suara Desa 34 Artikel 36 Kolom 40 Rekonsiliasi PascaPilkada

REVIEW 2 Kritisi Tahun 2015, Benahi Kinerja Tahun 2016 LEGISLATOR 23

Tidak ada yang bisa menerka perjalanan hidup manusia, siapa pun dia. Apa yang telah di rencanakan seseorang dengan matang, bahkan kadang di dukung dengan pendanaan yang kuat, namun jika Allah belum mengizinkan, bukan tidak mungkin apa yang telah direncanakan menjadi berantakan.

LAPORAN UTAMA 6 APBD Pro Rakyat Anggaran Pendidikan Kesehatan Mendominasi

Kendati terbilang pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Sumenep tahun 2016 molor, bahkan hingga mengancam anggota Dewan tidak bisa menerima gaji selama 6 (enam) bulan, namun komposisi APBD Sumenep tahun 2016 cukup melegakan dan benar-benar pro rakyat.

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep Pelindung: ketua dprd sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

PARLEMEN | JANUARI 2016

1


REVIEW

Kritisi Tahun 2015, Benahi Kinerja Tahun 2016 Dinamika politik tahun 2015 lalu menjadi catatan menarik yang perlu dipelototi lebih tajam. Tidak saja pada persoalan kinerja Dewan, tetapi bagaimana sinergitas antara eksekutif dalam melaksanakan kegiatan bersama menyusun peraturan daerah (Perda). Termasuk mengevaluasi mengapa sebagian raperda yang seharusnya selesai tahun lalu harus menjadi pekerjaan rumah (PRI di tahun 2016, termasuk penetapan APBD tahun 2016. Terlambatnya penyampaian dan pembahasan KUA PPAS, lalu berbarengannya tahun politik pilkada Sumenep akhir tahun lalu, benarkah itu sebuah kendala. Nah, apakah juga itu pula yang menghambat tidak terselesaikannya 23 Raperda dan mengapa hanya bisa menyelesaikan 6 raperda menjadi Perda. Disitulah benang kusut yang harus diurai legislatif di tahun 2016 agar semua kendala tersebut tidak terulang. Tantangan DPRD tahun 2016 akan semakin berat, disamping

2

PARLEMEN | JANUARI 2016

beban legislasi yang menumpuk tidak terselesaikannya tahun 2015 lalu, program Prolegda tahun 2015 hampir tak tersentuh, sehingga fungsi pengawasan juga pun akan semakin berat. Karena itu DPRD Sumenep harus memerbaiki peran dalam kerangka perbaikan kinerja anggota Dewan. Selain itu, konstelasi politik di DPRD juga akan menjadi tantangan kerja Dewan di tahun 2016. Fraksifraksi yang merupakan kepanjangan partai politik (parpol) juga harus membuktikan tanggung jawabnya dalam mengemban amanat sebagai perwakilan rakyat, tidak malah terjadi pertikaian oleh karena imbas gendering partai politik pusat. Yang terpenting dari semua itu adalah adanya pengakuan atas kekurangan yang telah dicapai. Kemudian adanya tekad dan semangat untuk memperbaikinya. Dan menjadikan tahun baru ini dengan wajah baru, semangat baru, komitmen baru dan integritas anggota

Dewan yang utuh. Selanjutnya, kepada eksekutif, Dewan Sumenep berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Sumenep untuk segera melakukan serapan dan optiimalkan kinerja di tahun 2016. Hal itu pada 2015 banyak program yang belum direalisasikan, bahkan sampai terjadi over pengeluaran untuk program yang kurang tepat. Catatan Dewan, selama ini kinerja SKPD terlihat tidak maksimal begitu memasuki tiga bulan pertama penggunaan anggaran. Hal ini, terjadi saat pada SKPD yang berhubungan langsung dengan lelang proyek. Karenanya lembaga Dinas dibawah Pemkab Sumenep dapat segera menjalankan program secara merata dan terstruktur. Dengan begitu, program yang diajukan sudah terukur dan planing penggarapannya sudah terjadwal. Diharapkan, tahun 2016 tidak terulang apa yang terjadi di tahun 2015. Dimana SKPD lambat hingga berimbas pada penyerapan anggaran dan realisasi program, terulang di 2016. SKPD harus meningkatkan dan mengoptimalkan kinerjanya agar APBD Kabupaten Sumenep tahun 2016, benar dan dapat dirasakan masyarakat Sumenep. (*)


EDITORIAL

APBD

untuk rakyat

A

khir tahun lalu, RAPBD berakhir untuk seterusnya menjadi APBD. Dari sisi nominal, angkanya tidak kecil karena mencapai Rp. 2,2 Triliun. Dari total APBD, sedikitnya 60 persen (Rp. 1,32 Triliun) diantaranya untuk belanja rutin. Belanja yang tidak langsung ke masyarakat ini, sebagian diantaranya berupa belanja pegawai dan lainnya untuk pengadaan ATK/listrik/telpon di sejumlah instansi di Sumenep. Lainnya, 40 % (Rp 880 Miliar) persen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat baik berupa fisik maupun pemberdayaan SDM. Dari yang Rp 880 Miliar belanja langsung ini, masih dialokasikan untuk biaya insentif yang sebagian besar dinikmati perangkat di

pemkab Sumenep khusunya yang sudah bereselon. Rata-rata. Pejabat masih menerima cash back dari rupa-rupa ini sedikitnya 30 % dari belanja langsung karena secara ex officio mereka bertindak sebagai panitia dank arenanya merasa berhak atas rupa-rupa ini. Apabila total dana yang dialokasikan kepada publik ini senilai Rp 880 Miliar lalu dikurangi rupa-rupa yang mencapai 30 % persen (Rp. 30,8 Miliar), anggaran untuk rakyat tersisa Rp. 570,2 Miliar. Pertanyaannya, apakah sisa dana setelah digergaji belanja rutin dan biaya rupa-rupa tersebut sampai utuh kepada masyarakat dalam bentuk fisik maupun non fisik? Semua, mungkin berharap ya! Di posisi inilah, anggota DPRD hadir sesuai tusi, tugas dan fungsi, untuk ikut mengembala amanat

penderitaan rakyat. Ini, sesuai dengan peranan dewan sebagai agen kontrol, legislasi, dan budgeting. Meskipun, sebagian peran dewan sudah "dilemahkan" karena posisi parlemen khususnya di aerah saat ini adalah sebagai mitra pemerintah. Sebagai negarawan kecil pada tingkatan kabupaten, DPRD sejatinya memiliki mimpi supaya masing-masing desa mandiri dan tidak sepenuhnya menjadi pemamah. Pembangunan harus dimulai dari desa untuk selanjutnya menata kota (bangun deso noto kuto). Ini mengadaptasi konsepnya Mao Tze Tung. Antardesa di Sumenep bersinergis, terintegrasi, berholopis kuntul baris menuju Sumenep yang lebih berkualitas sesuai dengan kearifan lokal, yang super dan mantap. (*) PARLEMEN | JANUARI 2016

3


SUARA RAKYAT Accu PJU PLTS Dicuri Sejumlah lampu pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sepanjang jalan raya Sumenep-Pamekasan sudah lama padam akibat Accu yang digantung ditiangnya digondol maling. Mohon perhatian Dinas terkait karena jalan tersebut gelap-gelapan sehingga bisa membahayakan bagi pengendara pada malam hari. (Edi Junaidi, warga Kecamatan Bluto Sumenep). Accu Rechargeable Lampu sel surya ditengarai dicuri orang sehingga penerangan jalan umum yang menggunakan PLTS tersebut tidak dapat difungsikan. Dinas Perhubungan sudah berkoordinasi dengan Kantor Energi Sumber Daya Meneral-ESDM selaku penanggung jawab program PLTS di Sumenep. Selama ini program PLTS memang ditangani Kantor ESDM. (Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, Moh Fadilah)

Banyak Calo Pada Proses Administrasi Kependudukan Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Calo pembuatan administrasi kependudukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai sekarang masih berkeliaran dimana-mana. Bahkan praktik melanggar hukum itu terkesan dibiarkan oleh Dinas setempat, padahal sudah jelas proses pembuatan adminitrasi kependudukan mulai akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Pembuatan E-KTP, termasuk juga pembuatan Kartu Keluarga (KK) itu gratis. (Ahmad Rasul, Warga Sumenep) Untuk di Dispendukcapil dipastikan tidak ada pungutan seperti itu. Namun, itu diduga dilakukan dari pihak luar sehingga Kami tidak punya kewenangan untuk melarangnya sebab penerikan biaya atau pengutan lias dan praktik lainnya itu dilakukan oleh oknum di luar Disdukcapil. Jadi bukan kewenangan Dispendukcapil, apalagi pengutan tersebut dilakukan oleh unsur pemerintah Desa maupun aparat di tingkat Kecamatan. (Kepala Dispendukcapil Sumenep, Ach. Zaini)

Awas Dana Desa Rawan Penyimpangan

Kenaikan anggaran dana Desa harus dibarengi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Pemerintahan Desa yang baik selaku pengelola. Kekurangan atau ketidak sempurnaan pelaksanaan dana Desa di tahun 2016 harus diperbaiki, sebab dikhawatirkan hanya dinikmati oleh Pemerintah Desa. Semangat pemberdayaan Desa melalui Dana Desa bisa gagal kalau tidak dikawal. (Mastawi, warga Desa Andulang, Gapura). Pengawalan terhadap pengelolaan dana desa pasti dilakukan. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan dana desa, sehingga anggaran yang dikucurkan Pusat itu lebih terarah. Prinsipnya, kami tidak ingin dana desa itu hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu, tapi bagaimana bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat. (Kepala BPMP-KB Sumenep, Ahmad Masuni)

4

PARLEMEN | JANUARI 2016


AGHALICEK

PARLEMEN | JANUARI 2016

5


LAPORAN UTAMA

APBD Pro Rakyat Anggaran Pendidikan Kesehatan Mendominasi Kendati terbilang pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Sumenep tahun 2016 molor, bahkan hingga mengancam anggota Dewan tidak bisa menerima gaji selama 6 (enam) bulan, namun komposisi APBD Sumenep tahun 2016 cukup melegakan dan benar-benar pro rakyat.

P

embahasan APBD di masing-masing komisi yang dikebut siang dan malam mulai tanggal 21 hingga 28 Desember 2015 lalu, selain menetapkan rancangan APBD, juga ada beberapa catatan penting yang mengemuka dalam pembahasan di masingmasing komisi, hingga akhirnya berhasil dipadukan antara eksekutif dan legislatif. KOMISI I Komisi I misalnya, dalam penyampaian laporannya mengawali dengan prolog kritis tentang filosofi dan trias politika serta kinerja eksekutif pada pelaksanaan dan penggunaan anggaran dan realisasi pembangunan tahun 2015 lalu. "Tentu tidaklah berlebihan bila kami mengawali laporan ini dengan menyegarkan ingatan dan cara kita dalam bernalar tentang hal-ikhwal pembagian kekuasaan politik dalam sistem negara modern yang kita sebut

6

PARLEMEN | JANUARI 2016

demokrasi," papar Darul Hasyim Fath, ketua Komisi I. Sebagai antithesa dari sistem monopolitik monarkhi, demokrasi menjadi pilihan yang di mungkinkan untuk kita anut karena di dalamnya terbagi dengan sangat gamblang unsur-unsur kekuasaan yang di belah kedalam trias politica Legeslatif, Ekskutif, Yudikatif. Titah sejarah kekuasaan, dalam hal ini demokrasi di lahirkan karena monarkhi gagal mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat yang berdaulat. Monarkhi tak ubahnya persekutuan suci raja-raja lalim dan hanya mengenal ekspansi dan aneksasi teritori semata. Egalitarianisme sebagai prinsip dasar nalar humanistik tidak mendapat tempat atau lebih tepatnya bagai kosakata baru dalam kehidupan politik monarkhi yang amat barbarian. Kehidupan politik Eropa pra- renaisance terkubur bersama jatuhnya raja Louis ...di Prancis dan


KETUA DPRD Herman Dali Kusuma dan Penjabat Bupati Sudarmawan saat serah terima APBD 2016

menjadi tonggak awal era Montiesqui. Ide-ide demokrasi disempurnakan oleh logika hobbes tentang konsensus dan kontrak sosial, di dalamnya terurai bahwa kehidupan sosial di penuhi kontrak atau ikatan kesepahaman untuk saling menyepakati nilai-nilai kebajikan tertentu untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karenanya, dinamika pembahasan APBD sebagai manifestasi dari ide-ide besar tersebut seyogyanya di teguhkan dalam kehidupan sosial politik, agar supaya kita menjadi warga negara sekaligus penyelengara negara domokratis. Keduanya pantang bahkan terlarang bertukar peran karena, keniscayaan keduanya

“

Setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program harus terukur secara jelas dengan indikator kinerjanya yang dipresentasikan ke dalam tolak ukur kinerja

PARLEMEN | JANUARI 2016

7


LAPORAN UTAMA

Penjabat Bupati Sudarmawan

“

Dinamika pembahasan APBD sebagai manifestasi dari ideide besar tersebut seyogyanya di teguhkan dalam kehidupan sosial politik, agar supaya kita menjadi warga negara sekaligus penyelengara negara domokratis.

“

8

PARLEMEN | JANUARI 2016

adalah berhadap-hadapan menguji pandangan dan argumentasinya dalam forum-forum pembahasan untuk memastikan nasib para rakyat jelata yang rentan menjadi dhuafa akibat penguasa yang ingkar pada mandatori kedaulatan rakyat yang ada di gengamannya. Kehadiran para wakil rakyat adalah penegasan kehadiran rakyat dalam pengertian keterwakilan. Sekedar contoh saja, bila parlemen mengundang rapat-rapat pembahasan para kepala dinas tidak jarang atau sering kali kita dapati kehadiran mereka di wakilkan kepada para kabid-kabid dan itu tidaklah salah walau tidak juga bisa kita anggap sepenuhnya benar. Sementara para legeslator sebagai wakil rakyat tentulah haram secara politik di wakili, karena tak ada di dunia demokrasi wakil di wakilkan kembali. "Sejujurnya harus kami haturkan, preseden keterlambatan membahas atau membahas dalam waktu sesingkat-singkatnya tidaklah perlu terulang kembali dalam pembahasan APBD di tahun berikutnya," lanjutnya. Fenomena pembahasan dengan sangat terpaksa harus di penuhi sikap maklum dengan wajah kompromi yang amat dominan menjadi pilihan kita sehubungan dengan keadaan dan waktu yang tak

berpihak. Walaupun demikian, komisi I dengan segala daya upaya berusaha bersama sejumlah mitra kerja kami, bahu membahu melampaui waktu siang dan malam menghalau penat dan galau, dalam hari aktif atau libur pembahasan terus berlangsung. "Oleh karenanya, kami hendak menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra kerja yang menjadi rekan berdebat dalam uji gagasan untuk kepentingan spektrum kerakyatan, yang telah di nisbatkan dalam nalar bersama." Selanjutnya, rekapitulasi asil pembahasan sisi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016 masing-masing SKPD Mitra Kerja Komisi I setelah dilakukan sinkronisasi. Total pendapatan daerah pada mitra kerja Komisi I, dalam Draf APBD Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar 361 Juta Rupiah, setelah hasil pembahasan Komisi I tetap tidak ada perubahan. Secara keseluruhan jumlah Belanja Daerah pada Mitra Kerja Komisi I, dalam Draf APBD Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar 555 Milyar 426 Juta 926 Ribu 803 Rupiah, setelah pembahasan berubah sebesar 555 Milyar 476 Juta 926 Ribu 803 Rupiah atau bertambah sebesar


LAPORAN UTAMA 50 Juta Rupiah. Total Bantuan Keuangan pada mitra kerja Komisi I dalam Draf APBD Tahun Anggaran 2016 sebelum pembahasan Komisi I sebesar 350 Milyar 190 Juta 918 Ribu 798 Rupiah, setelah pembahasan berubah sebesar 350 Milyar 240 Juta 918 Ribu 798 Rupiah atau bertambah sebesar 50 Juta Rupiah. Selanjutnya, dari hasil rapat Kerja pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016, Komisi I memberikan harapan dan saransaran untuk mendapatkan perhatian yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Perlu adanya sinergi atau kesinambungan dengan dinas yang berkompeten dalam memberikan wawasan atau kesadaran kepada masyarakat dalam menjaga ekosistem laut diantaranya adalah galian pasir yang ada di beberapa titik di Kabupaten Sumenep yang sampai saat ini masih banyak terjadi penambangan pasir liar terutama di Wilayah utara, Kecamatan Pasongsongan dan di Wilayah Kecamatan Guluk-Guluk. Perlu ada perubahan mengenai Tim Pendampingan yang Anggarannya ada di Bagian Pemerintahan Desa namun pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPMP dan Dana Roat Map diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan baru didalam memperbaiki jalannya Birokrasi di Kabupaten Sumenep. KOMISI II Dibagian lain, Komisi II DPRD Sumenep menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan dari tanggal 22 s/d 28 Desember 2015 siang dan malam. Komisi II menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, APBD adalah manifestasi dari hak dan kewajiban pemerintah daerah dan DPRD dalam merencanakan seluruh aktivitas pemerintah guna terlaksananya

kesinambungan proses regulasi dan policy di kabupaten Sumenep. Oleh karenanya di dalam APBD pula tersurat dengan jelas runtutan program-program tatalaksana pelayan publik sebagai penegasan kedaulatan rakyat melalui keterwakilannya di dalam lembaga politik. Kesejahteraan ekonomi dan keadilan politik sebagai filosofi yang paling fundamental dari kehidupan berbangsa dan bernegara tersirat sebagai spirit di setiap dinamika pembahasan APBD, menjadi ikhtiar bersama kita semua sebagai legislator. Sembari demikian, silang-

sengketa persepsi di dalam proses dialektika pembahasan APBD di komisi II acap-kali kita sepakati sebagai keniscayaan untuk menegaskan fungsi utuh seorang legislator. Ikhwal inilah yang hendak kami sampaikan kepada publik dan hadirin yang terhormat agar kita tetap dapat mendudukkan rakyat di posisi terhormat. Dengan kata lain rakyat dapat menghindarkan dirinya dari perangkap Involusi kemiskinan, sebuah paradigma kebijakan pembangunan yang pro-growth, pro-job dan pro-poor. Kehormatan tertinggi rakyat adalah di saat dirinya dapat dengan utuh terbebas dari perangkap dan belenggu kemiskinan. Selanjutnya dalam penyusunan APBD Tahun 2016 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yang akuntabel suatu pendekatan

penganggaran yang mengutamakan output dari program beserta capaian terkait dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terarah dan terukur terhadap keberhasilannya. " Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program harus terukur secara jelas dengan indikator kinerjanya yang dipresentasikan ke dalam tolak ukur kinerja," ujar Hari Ponto, ketua Komisi II DPRD Sumenep. Mencermati hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016,

Anggota Komisi I DPRD Abrori

berikut ini kami laporkan sisi Pendapatan dan Belanja pada masing-masing SKPD Mitra Kerja Komisi II, diantaranya dengan sisi pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. "Setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada target yang semula sebesar 2 triliun 050 milyar 919 juta 665 ribu 540 rupiah," katanya. Sedangkan, belanja tidak langsung ini, setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 43 milyar 470 juta 621 ribu 659 rupiah. Sedangkan pada sisi belanja langsung PARLEMEN | JANUARI 2016

9


LAPORAN UTAMA setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 21 milyar 216 juta 922 ribu 143 rupiah. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan setelah pembahasan di Komisi II pada belanja tidak langsung setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 4 milyar 672 juta 919 ribu 557 rupiah, berkurang sebesar 700 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 3 milyar 972 juta 919 ribu 557 rupiah. Sisi belanja langsung setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 11 milyar 985 juta 077 ribu 583 rupiah, bertambah sebesar 200 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 12 milyar 185 juta 077 ribu 583 rupiah. Selanjutnya, mitra komisi II pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, pada belanja tidak langsung, setelah pembahasan terdapat perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 8 milyar 662 juta 001 ribu 413 rupiah, berkurang sebesar 145 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 8 milyar 517 juta 001 ribu 413 rupiah. Belanja langsung sisi belanja ini setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 34 milyar 597 juta 935 ribu 931 rupiah, bertambah sebesar 545 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 35 milyar 142 juta 935 ribu 931 rupiah. Mitra kerja lain pada komisi II,yakni Dinas Peternakan, pada sisi pendapatan setelah pembahasan di Komisi B tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 211 juta 401 ribu 625 rupiah. Dalam posisi belanja tidak langsung setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 11 milyar 086 juta 094 ribu 380 rupiah, bertambah sebesar 29 juta 919 ribu 316 rupiah, sehingga menjadi sebesar 11 milyar 116 juta 013 ribu 696 rupiah. Belanja langsung mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 3 milyar 898 juta 450 ribu rupiah, bertambah sebesar 277 juta 580 ribu 684 rupiah, sehingga menjadi sebesar 4 milyar 176 juta 030 ribu 684 rupiah.

10 PARLEMEN | JANUARI 2016

Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, setelah pembahasan di Komisi II tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 10 juta rupiah. Sedang disisi belanja tidak langsung mengalami perubahan dari platfon anggaran semula sebesar 3 milyar 534 juta 844 ribu 842 rupiah, berkurang sebesar 575 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 2 milyar 959 juta 844 ribu 842 rupiah. Belanja Langsung juga mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 23 milyar 868 juta 011 ribu 400 rupiah, bertambah sebesar 595 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 24 milyar 463 juta 011 ribu 400 rupiah. Pada pembahasan komisi II dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, pendapatan setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 18 juta rupiah. Belanja tidak langsung ini setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap direncanakan sebesar 9 milyar 782 juta 745 ribu 667 rupiah. Berikut juga pada belanja langsung setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap direncanakan sebesar 9 milyar 782 juta 745 ribu 667 rupiah. Di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, pada sisi pendapatan setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 500 ribu rupiah. Belanja tidak langsung ini setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap direncanakan sebesar 2 milyar 912 juta 517 ribu 269 rupiah. Begitu juga pada belanja langsung ini setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap direncanakan sebesar 3 milyar 407 juta 427 ribu 150 rupiah. Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral belanja tidak langsungnya setelah dilakukan pembahasan terdapat pengurangan sebesar 140 juta rupiah, dari plafon anggaran semula sebesar 1 milyar 325 juta 101 ribu 832 rupiah, sehingga menjadi sebesar 1 milyar 185 juta 101 ribu 832 rupiah. Belanja langsung, setelah

pembahasan terdapat perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 4 milyar 392 juta 922 ribu 678 rupiah, bertambah sebesar 140 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 4 milyar 532 juta 922 ribu 678 rupiah. Yang terakhir pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, di sisi setelah pembahasan di Komisi II tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 700 juta rupiah. Belanja tidak langsung, setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 2 milyar 338 juta 343 ribu 122 rupiah. Begitu juga pada belanja lansung setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap plafon yang semula sebesar 1 milyar 325 juta 065 ribu 384 rupiah. Dalam setiap perencanaan program/kegiatan yang akan dimasukkan dalam APBD oleh SKPD sebelumnya perlu dilakukan kajian dan analisa secara lebih cermat dan teliti tidak terjebak pada rutinitas anggaran serta egosektoral di masing-masing SKPD, sehingga diharapkan program/kegiatan


tersebut dapat menghasilkan output dan outcame yang jelas serta mampu menciptakan gerakan ekonomi bagi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD. Kurangnya koordinasi antar kebijakan satuan kerja dengan jajaran petugas lapangan/UPTD dan PPL sehingga menimbulkan ketidak sinkronan antara program kerja dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Wilayah pusat penghasil tembakau yang ada saat ini dan menjadi rujukan dalam ploting sasaran kegiatan khususnya pada Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. KOMISI III Pada pembahasan di Komisi III, DPRD Sumenep, mencermati bahwa perencanaan dan penganggaran daerah adalah menentukan tujuan daerah dan prioritas program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan daerah, serta alokasi sumber daya untuk pelaksanaan program yang tertuang dalam kegiatan, dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan daerah. Berdasarkan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah dapat diidentifikasikan bahwa manajemen tahunan pemerintahan daerah dimulai dengan penyusunan RKPD, KUA, PPAS serta tertuang secara detail pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, dalam setiap pembahasan APBD tentunya tidak akan lepas dari pedoman penyusunanannya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016. Hal ini perlu dilakukan tidak hanya untuk melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah, namun lebih dari itu adalah untuk memberikan gambaran dengan jelas akan prinsip, kebijakan, tahapan dan teknis penyusunan APBD. Didalam pembahasan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016 di Komisi III dengan mitra kerja sering kali terjadi diskusi

panjang yang argumentatif dalam rangka menggali dan memperoleh penjelasan dari masing-masing SKPD mitra kerja komisi III terhadap setiap program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Dan tidak ayal lagi sering dijumpai adanya pergeseran dan pengurangan kegiatan yang dianggap belum efisien dan prioritas. Namun demikian, dari hasil penggeseran dan pengurangan itu dialihkan pada kegiatan-kegiatan pemenuhan dasar masyarakat, dan juga pada program kegiatan lainnya yang bersentuhan langsung pada kebutuhan masyarakat. Dalam pembahasan dengan Komisi III terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 masing-masing Mitra Kerja Komisi III setelah dilakukan sinkronisasi dan kompilasi di tingkat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Dengan Bappeda, pada belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja gaji pegawai sebelum pembahasan sebesar 4 milyar 686 PARLEMEN | JANUARI 2016

11


LAPORAN UTAMA juta 736 ribu 895 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Sedangkan pada sisi belanja langsung semula direncanakan sebesar 7 milyar 666 juta 27 ribu 888 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Belanja tidak langsung tahun 2016 mencapai 2 milyar 757 juta 454 ribu 520 rupiah, setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Dan biaya langsung secara komulatif sebesar 11 milyar 228 juta 413 ribu 600 rupiah tidak mengalami perubahan anggaran. Pembahasan Komisi III dengan Dinas PU Bina Marga, pendapatan pada tahun 2016, Dinas PU Bina Marga target pendapatan yang diusulkan dalam Draf APBD TA. 2016 sebesar 650 juta rupiah. Dan setelah dilakukan pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Belanja tidak langsung yang berupa belanja pegawai dan tambahan penghasilan serta belanja bantuan sebelum pembahasan mencapai 26 milyar 235 juta 756 ribu 560 rupiah, setelah pembahasan berkurang pada belanja bantuan sebesar 580 Juta rupiah, sehingga total belanja tidak langsung sebesar 25 milyar 655 juta 756 ribu 560 rupiah. Belanja langsung pada tahun anggaran 2016 total belanja langsung Dinas PU Bina Marga sebelum pembahasan sebesar 85 milyar 153 Juta 910 ribu 138 rupiah setelah dilakukan pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Pembahasan Komisi III dengan Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruan untuk belanja tidak langsung sebelum pembahasan sebesar 20 milyar 88 juta 628 ribu 1 rupiah, setelah pembahasan bertambah sebesar 845 juta rupiah, sehingga total belanja tidak langsung sebesar 20 milyar 933 juta 628 ribu 1 rupiah. Belanja langsung kegiatan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, pada tahun 2016 sebelum pembahasan mendapat anggaran sebesar 43 milyar 779 juta 410 ribu 701 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Dinas PU Pengairan terdapat pendapatan retribusi sewa alat-alat

12 PARLEMEN | JANUARI 2016

berat dan retribusi jasa pengairan adalah merupakan pundi-pundi pendapatan Dinas PU Pengairan dan pada tahun 2016 target yang dibebankan ke dinas sebesar 180 juta rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran Belanja tidak langsung pada tahun 2016 anggaran Belanja yang terdiri dari belanja gaji pegawai, dan tambahan penghasilan serta bantuan sebelum pembahasan mencapai sebesar 8 milyar 408 juta 481 ribu 339 rupiah, setelah pembahasan bertambah pada belanja bantuan sehingga total belanja tidak langsung sebesar 8 milyar 508 juta 481 ribu 339 rupiah. Belanja langsung pada Dinas PU. Pengairan plafon anggaran dalam Draf APBD TA. 2015 diusulkan sebesar 45 milyar 970 juta 97 ribu 435 rupiah, setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Dinas Perhubungan pada tahun 2016 direncanakan sebesar 3 milyar 788 juta 592 ribu 660 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Besarnya target PAD pada Dinas Perhubungan yang paling dominan diperoleh dari Retribusi Pelayanan Parkir sebesar 2 milyar 898 juta rupiah. Belanja tidak langsung pada Dinas Perhubungan sebesar 6 milyar 479 juta 757 ribu 698 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Belanja langsung plafon anggaran belanja langsung Dinas Perhubungan pada tahun 2016 sebesar 51 milyar 427 juta 651 ribu 197 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Anggaran untuk Kantor Kebersihan dan Pertamanan tagret pendapatan pada tahun 2016 sebesar 200 juta rupiah dan setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar 4 milyar 992 juta 683 ribu 118 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Belanja langsung plafon anggaran belanja langsung pada Kantor Kebersihan dan Pertamanan pada tahun anggaran 2016 sebesar 5 milyar 161 juta 498 ribu 844 rupiah setelah dilakukan pembahasan tidak mengalami perubahan.

"Dengan telah ditetapkannya APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016, Komisi III meminta agar awal pelaksanaan kegiatan proyek fisik dimulai pada semester pertama, hal ini perlu menjadi perhatian dinas teknis agar tidak muncul kesan proyek fisik kejar tayang," ujar Dul Syam Ketua Komisi III. Selanjutnya, politisi PKB ini, juga menekankan agar Bappeda sebagai dapurnya perencanaan di daerah untuk selalu melakukan inovasi yang bersifat koordinatif dengan unit satuan kerja lainnya khususnya yang menyangkut program kegiatan, sehingga tidak terkesan bersifat rutinitas serta untuk menghindari adanya tumpang tindih kegiatan. "Perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berasal dari usulan Pokok-pokok Pikiran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat (POKIR) yang keanggotaannya terdiri dari SKPD penerima dan pengelola sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan," sambung politisi asal; kepulauan Sumenep ini. Komisi III juga mengkritisi soal bahaya banjir pada musim penghujan saat ini. Untuk mengantisipasi terhadap adanya genangan air dan banjir di musim hujan, maka diharapkan segera dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya pemeliharaan taman bunga dan lampu-lampu hias di wilayah perkotaan hendaknya terus dilakukan pengawasan dan monitoring. KOMISI IV Dalam pembahasan di Komisi IV, yang merupakan komisi terakhir, juga ada banyak menghasilkan anggaran pada APBD tahun 2016. Pembahasan terhadap Raperda APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016, berlangsung dari tanggal 21 s/d 23 Desember 2015 siang dan malam bertempat di ruang kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep. Hasil pembahasan rapat kerja di Komisi IV Dinas Pendidikan pada Sisi Pendapatan dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 58 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi


LAPORAN UTAMA tetap tidak ada perubahan. Pada belanja tidak langsung diantaranya, pada belanja pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 671 Milyar 141 Juta 852 Ribu 987 Rupiah setelah pembahasan komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja bantuan keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 24 Milyar 491 Juta 600 Ribu Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 24 Milyar 391 Juta 600 Ribu Rupiah atau berkurang 100 Juta Rupiah. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 31 Milyar 919 Juta 484 Ribu 450 Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi sebesar 31 milyar 919 Juta 484 Ribu 450 Rupiah atau tetap tidak mengalami perubahan. Pada sisi pendapatan di Dinas Kesehatan, dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 43 Milyar 830 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja Tidak Langsung, belanja pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 69 Milyar 716 Juta 867 Ribu 102 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 188 Juta 500 Ribu Rupiah setelah pembahasan Komisi dihapus dan dialihkan ke belanja langsung. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 158 Milyar 284 Juta 220 Ribu 174 Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 158 Milyar 472 Juta 720 Ribu 174 Rupiah atau bertambah sebesar 188 Juta 500 Ribu Rupiah. Pembahasan dengan Rumah Sakit Daerah, dr H Moh Anwar, pada sisi Pendapatan dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 60 Milyar Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja tidak langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 49 Milyar 748 Juta 229 Ribu 434 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 74 Milyar 108 Juta 157 Ribu 700 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan.

Dengan Dinas Sosial, Belanja Tidak Langsung yang berupa dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 3 Milyar 401 Juta 118 Ribu 172 Rupiah setelah pembahasan komisi tetap tidak ada perubahan. Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 391 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 1 Milyar 282 Juta Rupiah. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 3 Milyar 322 Juta 870 Ribu 567 Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 3 Milyar 431 Juta 870 Ribu 567 Rupiah bertambah sebesar 109 Juta Rupiah. Pembahasan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belanja pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 3 Milyar 41 Juta 580 Ribu 752 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja bantuan keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 230 Juta Rupiah setelah pembahasan sebesar 1 Milyar 55 Juta Rupiah berkurang 175 Juta Rupiah. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 6 Milyar 972 Juta 591 Ribu Rupiah setelah pembahasan Komisi menjadi 7 Milyar 147 Juta 591 Ribu Rupiah bertambah sebesar 175 Juta Rupiah. Dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, tidak ada belanja tidak langsung, sedangkan belanja dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 9 Milyar 829 Juta 414 Ribu 747 Rupiah setelah pembahasan tetap tidak mengalami perubahan. Belanja bantuan keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 895 Juta Rupiah setelah pembahasan menjadi 825 Juta Rupiah berkurang 70 Juta Rupiah. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 6 Milyar 649 Juta 997 Ribu 486 Rupiah setelah pembahasan Komisi menjadi sebesar 6 Milyar 719 Juta 997 Ribu 486 Rupiah atau bertambah sebesar 70 Juta Rupiah. Komisi IV juga dalam pembahasan dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, pada sisi pendapatan dalam Draf

APBD semula ditargetkan sebesar 280 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 3 Milyar 327 Juta 827 Ribu 183 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja bantuan keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 55 Juta Rupiah setelah pembahasan menjadi 2 Milyar 455 Juta Rupiah bertambah sebesar 400 Juta Rupiah. Sedangkan belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 10 Milyar 603 Juta 556 Ribu 300 Rupiah setelah pembahasan tetap tidak mengalami perubahan. Di Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi, belanja tidak langsung dalam draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 327 Juta 411 Ribu 635 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 392 Juta 339 Ribu 862 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak mengalami perubahan. Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, belanja tidak langsung pada belanja pegawai dalam draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 299 Juta 924 Ribu 256 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 536 Juta 875 Ribu 600 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak mengalami perubahan. Komisi IV juga menyampaikan saran-saran bahwa untuk pembahasan RAPBD di tahun mendatang, eksekutif lebih terhormat apabila menyerahkan KUA PPAS diserahkan pada awal Juli supaya perjalanan pembahasan yang berkait dengan RAPBD tidak seperti sinetron kejar tayang. Harapan pada saat KUA PPAS masuk ke parlemen, dikoordinasikan dulu pada tingkatan pimpinan, lalu dirapatkan dengan pimpinan komisi dan fraksi, sebelum akhirnya dipublish ke anggota secara keseluruhan," kata Abrari, S.Ag, M.Psi, wakil ketua Komisi IV. (*) PARLEMEN | JANUARI 2016

13


LAPORAN UTAMA

PJ BUPATI SUMENEP : APBD Menuju Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Desa Pj Bupati Sumenep, Drs Ec Sudarmawan dalam penyampaian Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Fraksi-Fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umumnya.

S

emua saran, pertanyaan, himbauan, harapan dan koreksi terkait dengan penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2016 telah dipelajari dengan baik. "Saya berharap dalam tataran hubungan kerja kemitrasejajaran akan semakin memberikan arti penting bahwa agenda kebijakan politik anggaran yang difasilitasi melalui kesepakatan bersama ini benar-benar akan mampu melakukan fungsi-fungsi anggaran dalam rangka optimalisasi pelayanan menuju peningkatan kesejahteraan yang lebih baik," kata Sudarmawan mengawali penyampaian jawabannya. Dikatakan, sebagai penyegaran atas kesepakatan bersama antara Pj. Bupati dan DPRD tanggal 4 Desember 2015 tentang Kebijakan

14 PARLEMEN | JANUARI 2016

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) tahun 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016, yang merupakan penjabaran RKPD Kabupaten Sumenep tahun 2016. Kesepakatan tersebut telah melalui proses pembahasan yang intensif dan dinamis antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya disepakati bersama dalam sidang paripurna. Produk kesepakatan tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Raperda APBD tahun anggaran 2016. Dengan mekanisme dan proses dimaksud antara eksekutif maupun legislatif menempatkan nilai

konsistensi ke dalam substansi yang telah kita sepakati bersama dan secara normatif. Di dalamnya tentu terdapat pesan-pesan mekanisme dan proses yang harus kita taati bersama. Sehinga kita mampu mewujudkan pesan tema Pembangunan tahun 2016 yaitu " Peningkatan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan didukung dengan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Tingkat Desa". Terkait dengan perencanaan pendapatan asli daerah telah diperhitungkan berdasarkan pada potensi riil dari masing-masing pungutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang secara optimis akan mampu dicapai oleh eksekutif. Perhitungan target tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional, kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pada estimasi penerimaan pendapatan asli daerah itu sendiri, antara lain pajak dan retribusi daerah, deviden BUMD yang penentuan sepenuhnya tergantung pada RUPS, dana BPJS yang kewenangannya berada di BPJS Kesehatan. Dalam hal perencanaan pendapatan asli daerah, menyesuaikan juga terhadap usulan pihak-pihak terkait dengan PAD tersebut, antara lain


LAPORAN UTAMA Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum berkaitan dengan PLN, Pendapatan BLUD berkaitan dengan RSUD Dr. Moh Anwar, Pendapatan Dana Kapitasi BPJS berkaitan dengan BPJS Kesehatan, Pendapatan dari Deposito dan Giro berkaitan dengan suku bunga perbankan, dan Pendapatan dari deviden BUMD yang penentuan sepenuhnya tergantung pada RUPS. Termasuk pajak dan retribusi daerah yang perencanaanya bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun demikian kita tetap memiliki komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh untuk terus berupaya meningkatkan pemerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah walaupun jika dibandingkan dengan target Pendapatan asli daerah tahun 2015 mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan penetapan APBD Awal 2015 (sebelum PAK) sesungguhnya mengalami peningkatan. Perlu kita pahami bersama bahwa dalam setiap pembahasan APBD kita selalu fokus pada komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa tidak selalu belanja tidak langsung adalah pos-pos belanja yang tidak mendesak, tetapi dalam kenyataannya penggunaan dana transfer dari Permintah Kabupaten Sumenep kepada Pemerintah Desa banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Misalnya belanja bantuan keuangan desa pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, adalah belanja transfer dari Pemerintah Kabupaten Sumenep yang diarahkan secara khusus sebagian untuk memenuhi usulan kebutuhan desa dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi kreatif desa. Selain hal tersebut diatas adanya penyediaan gaji ke-14 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini searah dengan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), yang paling dominan adalah penyediaan untuk Gaji PNS yang merupakan belanja wajib selain dari belanja rutin disetiap SKPD. Termasuk penyediaan dana tunjangan sertifikasi guru, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. " Terkait dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2016, akan menjadi komitmen bersama untuk kami

koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat," jelas mantan Sekdakab Bangkalan ini. Adapun penjelasan dan jawaban atas Pemandangan Umum FraksiFraksi ini, saya yakin masih terdapat banyak hal yang kurang sempurna, namun tetap diupayakan untuk dapat diberikan penjelasan dimaksud sebagai berikut : Pendapatan Daerah Menanggapi atas pertanyaan, harapan dan saran masing-masing Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra Sejatera, tentang masalah pendapatan dapat kami jelaskan bahwa penurunan PAD, sebesar 9,46% dari Anggaran Tahun 2015, ada beberapa hal. Salah satunya pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) berkurang sebesar 4 milyar 314 juta 328 ribu 527 rupiah atau turun 28,86%, yang disesuaikan potensi dan realisasi selama 3 tahun terakhir. Retribusi Pasar berkurang sebesar 698 juta 404 ribu 540 rupiah atau turun 31,46%, disebabkan karena belum selesainya pembangunan Pasar Anom Baru. Hasil BUMD berkurang sebesar 3 milyar 206 juta 600 ribu rupiah atau turun 17,29%, itu untuk PDAM, PD. Sumekar, PT. Sumekar Line dan PT.Wira Usaha, secara Laporan Keuangan masih rugi sehingga dari Perda tentang BUMD, tidak diwajibkan menyetor Deviden. Untuk Bank Jatim dikarenakan karena kondisi perekonomian Global yang menurun, yang mempengaruhi Penyaluran Kredit. Sedangkan pada BPRS dikarenakan karena pada Tahun 2015 BPRS sedang membuka beberapa Kantor Cabang baru dan Kantor Kas baru dan juga karena faktor penurunan Ekonomi Global secara menyeluruh. Penerimaan Jasa Giro berkurang sebesar 619 juta 259 ribu 635 rupiah atau turun 26,46% disebabkan karena penurunan suku bunga dan penempatan yang dialihkan ke Deposito. Penerimaan Deposito berkurang sebesar 855 juta rupiah atau turun 4,02% disebabkan karena penurunan suku bunga. Pendapatan Pengembalian (kelebihan belanja, temuan Inspektorat dan BPK) berkurang sebesar 335 juta rupiah atau turun 30,32% karena pendapatan pengembalian tidak dapat diprediksi hanya merupakan estimasi sementara. Pendapatan dari Dana Kapitasi BPJS berkurang sebesar 10 milyar 503

juta 634 ribu 320 rupiah atau turun 23,08% didasarkan pada realisasi 2015 dan informasi dari BPJS Kesehatan. Pj Bupati juga menjelaskan dari total PAD sebesar 169 milyar 32 juta 544 ribu 87 rupiah, penyumbang terbesar adalah : PJU sebesar 10 milyar 635 juta 671 ribu 473 rupiah atau 6,29% dari total PAD. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 8 milyar 783 juta 733 ribu 254 rupiah atau 5,20%. Bagian Laba dari BUMD sebesar 15 milyar 337 juta 250 ribu rupiah atau 9.07%. Penerimaan dari Deposito dan Giro sebesar 22 milyar 120 juta 740 ribu 365 rupiah atau 13,09%. Pendapatan BLUD dan Dana Kapitasi BPJS sebesar 95 milyar 12 juta 114 ribu 400 rupiah atau 56,21%. Di luar pendapatan diatas hanya menyumbang 10,14% dari total PAD, sehingga dapat disimpulkan kenaikan PAD sangat dipengaruhi pendapatan yang kami sebutkan diatas, dimana pendapatan tersebut tidak dapat dinaikan secara langsung. Sedangkan untuk PAD yang 10,14% kenaikan didasarkan pada potensi dan realisasi selama 3 tahun terakhir. Dalam menunjang peningkatan PAD Dinas / Instansi Penghasil senantiasa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumbersumber penerimaan PAD yang menjadi tanggung jawabnya yaitu dengan melakukan analisa dan pendalaman terhadap sumbersumber potensi penerimaan PAD, selama periode berjalan dan tahun yang akan datang, adapun langkah yang telah dilakukan antara lain. Penambahan obyek pajak dan retribusi daerah pembangunan Infrastruktur Khususnya Jalan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi. Penyederhanaan birokrasi dalam hal perijinan investasi. peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan PAD, untuk mengurangi kebocoran. Penggalian Potensi Parawisata, yang masih sangat potensial untuk dikembangkan. Pengelolaan anggaran kas yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan PAD dari bunga giro maupun deposito. Penyehatan BUMD dan Penyegaran Organisasi untuk meningkatan kinerja BUMD tersebut. Mengenai masalah Dana Perimbangan Baik yang berasal dari Provinsi maupun Pusat, akan kami lakukan pengkajian dan evaluasi terhadap penerimaan dana perimbangan tahun lalu berdasarakan PARLEMEN | JANUARI 2016

15


LAPORAN UTAMA potensi, data dan aturan yang berlaku, dan setiap ada kesempatan selalu kami konsultasikan dan koordinasikan hasil dari pengkajian dan evaluasi tersebut, baik pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan penerimaan dari dana perimbangan pada tahun yang akan datang ada peningkatan. Kenaikan Belanja Tidak Langsung Menanggapi atas pertanyaan, harapan dan saran masing-masing Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra Sejaterah, tentang masalah kenaikan belanja tidak langsung dapat kami jelaskan sebagai berikut: Kenaikan belanja tidak langsung sebesar 86 milyar 783 juta 60 ribu 93 rupiah atau naik 6,32% antara lain : Belanja Gaji Pegawai sebesar 678 milyar 101 juta 493 ribu 245 rupiah mengalami kenaikan sebesar 35 milyar 511 juta 705 ribu 451 rupiah atau 5,53% dari Tahun 2015 sebesar 642 milyar 589 juta 787 ribu 794 rupiah. Jasa Medis sebesar 27 milyar 600 juta rupiah mengalami kenaikan sebesar 1 milyar 105 juta 775 ribu 531 rupiah atau 4,17% dari Tahun 2015 sebesar 26 milyar 494 juta 224 ribu 469 rupiah. BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 3 milyar rupiahmengalami kenaikan sebesar 1 milyar rupiahatau 50% dari Tahun 2015 sebesar 2 milyar rupiah. Dana Desa sebesar 212 milyar 948 juta 150 ribu rupiah mengalami kenaikan sebesar 118 milyar 67 juta 633 ribu rupiah atau 124,44% dari Tahun 2015 sebesar 94 milyar 880 juta 517 ribu rupiah. Alokasi Dana Desasebesar123 milyar 956 juta 142 ribu 398 rupiah mengalami kenaikan sebesar 8 milyar 591 juta 582 ribu 39 rupiah atau 7,45% dari Tahun 2015 sebesar 115 milyar 364 juta 560 ribu 359 rupiah. Bantuan Transport Guru Swasta sebesar 3 milyar 600 juta rupiah mengalami kenaikan sebesar 1 milyar 346 juta 50 ribu rupiah atau 59,72% dari Tahun 2015 sebesar 2 milyar 253 juta 950 ribu rupiah. Belanja Pegawai dapat kami jelaskan juga bahwa tidak hanya merupakan Gaji PNS, tapi terdiri dari Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH, Tambahan Penghasilan PNS baik dari Pusat maupun Daerah, Upah Pungut Pajak dan Retribusi Daerah, Anggaran BPJS PNS, Jasa

16 PARLEMEN | JANUARI 2016

Medis RSUD dan Sertifikasi Guru. Penurunan Belanja Langsung Menanggapi atas pertanyaan, harapan dan saran masing-masing Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra Sejaterah,tentang masalah penurunan belanja langsung karena adanya beberapa hal. Penurunan belanja langsung sebesar 8,42% dari Tahun 2015, disebabkan antara lain, belum tercovernya Bantuan Keuangan dari Provinsi yang juga akan mempengaruhi besaran komposisi belanja langsung, baik apabila dibandingkan dengan belanja tidak langsung atau belanja langsungtahun anggaran 2015. Kenaikan Pendapatan baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan, kebanyakan dari Dana yang bersifat khusus, misal kenaikan Pendapatan Dana Desa yang digunakan untuk anggaran belanja tidak langsung. Adanya kewajiban pemerintah Kabupaten untuk memenuhi minimal 10%, dari dana transfer dikurangi DAK yang disalurkan ke desa, sehingga juga menambah porsi anggaran belanja tidak langsung. Masalah BUMD Menanggapisaran dan harapanFraksi PPP dan Fraksi Demokrat terhadapperkembangan BUMD di Kabupaten, kami sampaikan bahwa tujuan dari didirikannya BUMD adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services) dan memberikan kontribusi kepada PAD. Namun demikian tidak semua BUMD yang kita miliki mampu memberikan kontribusi kepada PAD sesuai dengan target, sehingga belum memenuhi harapan kita bersama. Kondisi disebabkan karena, antara lain, kendala dalam hal kinerja, bahwa sampai saat ini tidak semua BUMD mencatat profit. Sehingga dengan kondisi BUMD mencatat kerugian, maka berdasarkan regulasi mengatur bahwa BUMD tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan setoran ke Kas Daerah (PAD). Penentuan target PAD yang bersumber dari bagi hasil laba/ profit BUMD perlu ditelaah dan disesuaikan dengan kondisi riil BUMD. Mengingat penetapan target yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan kondisi BUMD dapat mengakibatkan tidak terealisasinya target tersebut, walaupun penetapan target merupakan bagian dalam rangka memicu peningkatan kinerja

BUMD. Akan tetapi melihat perkembangan BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat kami sampaikan bahwa dari 5 (lima) BUMD yaitu: PT. WUS, PT. BPRS Bhakti Sumekar, PT. Sumekar, PDAM dan PD. Sumekar, pada Tahun Anggaran 2015 ini, hanya 1 (satu) BUMD yang tidak memberikan kontribusi kepada PAD yaitu PD. Sumekar, sedangkan 4 (empat) BUMD lainnya masih memberikan kontribusi kepada PAD, bahkan salah satu BUMD, yiatu PT. BPRS Bhakti Sumekar mampu memberikan kontribusi sebesar 5 milyar 823 juta 637 ribu 14 rupiah. Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai komitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja BUMD. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD agar mampu melakukan evaluasi sebagai dasar dalam melakukan perbaikan kinerja, membantu penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menyelenggarakan FORUM BUMD yang dilaksanakan periodik untuk melihat progres perkembangan BUMD sekaligus untuk melakukan pembinaan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan BUMD berjalan secara professional dan mampu memenuhi harapan kita baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih dalam memberikan kontribusi kepada PAD. Masalah Peningkatan Mutu Guru Swasta Menanggapi berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan kinerja dan mutu para guru, khususnya guru swasta melalui peningkatan transport guru swasta, Pemerintah kabupaten Sumenep memahami peran penting guru khususnya guru swasta dalam memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Sumenep. Peningkatan kinerja guru swasta perlu ditunjang dengan pemberian tambahan uang transport guna merangsang semangat dan produktivitas mengajarnya, adapun anggaran yang disediakan mulai tahun 2011 hingga saat ini, adalah sebagai berikut : Tahun 2011 sebesar 1 milyar 753 juta 200 ribu rupiah dengan sasaran sebanyak 1.984 orang. Tahun 2012 sebesar 1 milyar 753 juta 200 ribu


LAPORAN UTAMA rupiah dengan sasaran sebanyak 1.984 orang. Tahun 2013 sebesar 2 milyar 253 juta 600 juta rupiah dengan sasaran sebanyak 2.504 orang. Tahun 2014 sebesar 2 milyar 253 juta 600 juta rupiah dengan sasaran sebanyak 2.504 orang. Tahun 2015 sebesar 2 milyar 253 juta 600 juta rupiah dengan sasaran sebanyak 2.504 orang. Rencana Tahun 2016 sebesar 3 milyar 600 juta rupiah dengan sasaran sebanyak 4.000 orang. Dan khusus untuk tahun 2016 dalam rangka lebih memacu motivasi serta kinerja guru swasta telah dianggarakan bantuan untuk guru swasta sebesar 13 milyar 40 juta 600 ribu rupiah, dengan rincian : Transport Guru Swasta sebesar 3 milyar 600 juta rupiah dengan jumlah sasaran sebanyak 4.000 guru swasta, Honorarium Guru Swasta sebesar 3 milyar 983 juta 600 ribu rupiah dengan jumlah sasaran sebanyak 2.213 guru swasta. Insentif Guru Non PNS (K2) sebesar 4 milyar 248 juta rupiah dengan jumlah sasaran sebanyak 1.416 guru swasta. Dan, Insentif Guru Non PNS Kepulauan sebesar 1 milyar 209 juta rupiah dengan jumlah sasaran sebesar 403 guru swasta. Masalah Infrastruktur Kepulauan Memperhatikan tentang infrastruktur wilayah kepulauan dapat dijelaskan bahwa kondisi tersebut adalah suatu realitas dan prioritas yang harus disikapi bersama. Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPRD Kabupaten Sumenep harus bekerja sama, bersinergi dan konsisten untuk akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan, terutama pada tahap perencanaan program dan kegiatannya. Kondisi wilayah kepulauan memang spesifik sehingga memerlukan tahapan pembangunan dan jumlah anggaran pembangunan yang sangat besar. Selama ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperhatikan aspirasi masyarakat pasca Safari Kepulauan dan aspirasi lainnya. Bahkan Pemerintah Kabupaten Sumenep senantiasa mengintensifkan komunikasi dan promosi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk memperbanyak masuknya program dan kegiatan pembangunan infrastruktur kewilayah kepulauan dan Insya’ Allah setiap Tahun Anggaran ke Kepulauan selalu mengalami peningkatan. Masalah Pengawasan Proyek Infrastruktur Menanggapi saran tentang

pengawasan terhadap proyek infrastruktur perlu lebih ditingkatkan serta pemberian sanksi tegas kepada pihak pelaksana yang dianggap lalai menjalankan tugasnya dapat kami jelaskan, bahwa untuk Pelaksanaan Fisik dilapangan kami selalu berusaha untuk melaksanakan Pengawasan dengan baik, terutama dalam hal kualitas. Pengawasan dilakukan dengan memakai jasa pihak ketiga (Konsultan Pengawas), maupun oleh Dinas Teknis dengan model pengawasan berjenjang, mulai dari UPTD, Pengamat Lapangan, dan Pembantu PPTK, walaupun ada beberapa proyek yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu telah dilakukan teguran serta peringatan pada pelaksanaan pekerjaan dan apabila tidak mengindahkan, maka kami akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dengan memasukkannya ke daftar hitam (black list) pada setiap kegiatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Khusus wilayah kepulauan, kendala-kendala yang ada dalam pengawasan peningkatan mutu kegiatan infrastruktur antara karena hambatan cuaca yang kadangkala sangat ekstrem, sehingga dapat menghambat pengiriman material yang tidak ada di kepulauan. kualitas bahan/material yang tersedia di wilayah kepulauan, sebagian kualitasnya kurang memenuhi syarat. keterbatasan SDM. Dan untuk APBD Tahun Anggaran 2016 demi untuk memberikan kepastian dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang telah melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sumenep. APH itu berupa pendampingan dalam rangka optimalisasi out put pada setiap pelaksanaan program Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah serta supaya meminimalisir penyimpanganpenyimpangan yang sekiranya akan terjadi. Namun demikian untuk terlaksananya pengawasan secara optimal baik dilakukan oleh internal SKPD, Pengawas Fungsional (Inspektorat), maupun Pihak Ketiga yang ditunjuk dalam

melakukan pengawasan proyek infrastruktur, perlu dukungan dan peran serta masyarakat (Wasmas) dan pihak Legislatif sesuai fungsinya sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Sehingga terjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, DPRD Kabupaten Sumenep, dan masyarakat. Masalah Listrik Menanggapi masalah kelistrikan di wilayah daratan dan kepulauan dapat dijelaskan bahwa rasio elektrifikasi Kabupaten Sumenep memang masih rendah. Kondisi ini merupakan tantangan dan realitas yang harus disikapi untuk akselerasi pelayanan kelistrikan. Pembangunan kelistrikan di Kabupaten Sumenep memerlukan tindakan akseleratif, anggaran yang sangat besar dan komitmen para pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Sumenep senantiasa menjalin koordinasi yang aktif dengan PT. PLN (Persero) untuk pembangunan jaringan kelistrikan di perdesaan, komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan prioritas pembangunan kelistrikan di wilayah kepulauan dan pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Sesuai Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan Konsorsium PT. Pembangkitan Jawa Bali, INRADA Belanda dan PT. Duta Cipta Pakar Perkasa telah ditandatangani kerja sama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Rumput Laut di Kabupaten Sumenep. Implementasi Nota Kesepahaman tersebut sedang memasuki tahap Feasibility Study dan Detail Engineering Design. Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai Surat Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM tanggal 8 Desember 2015 Nomor : 702/04/ DEB.01/2015 diminta untuk menyediakan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Rumput Laut. Mengenai masalah pemadaman Listrik PLN secara bergiliran di Arjasa dan Sepudi senantiasa dilakukan pemantauan dan koordinasi dengan PT. PLN (Persero) Rayon Sumenep. Bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melalui Kantor ESDM telah melakukan investigasi permasalahannya ke Arjasa beberapa waktu yang lalu. Pemadaman Listrik PLN di wilayah kepulauan adalah wajar sehingga PARLEMEN | JANUARI 2016

17


LAPORAN UTAMA harus dimaklumi bersama. Faktor waktu dan prosedur harus diikuti manajemen PT. PLN (Persero) dalam memilih mitra kerjanya, perbaikan mesin diesel dan jaringannya serta perbaikan teknis lainnya. Bagaimanapun PT. PLN (Persero) Area madura dan Rayon Sumenep telah responsive atas laporan masyarakat dan melayani masyarakat sebaik mungkin. Sesuai informasi terakhir diperoleh penjelasan bahwa kondisi pelayanan listrik di Arjasa telah membaik karena langkahlangkah perbaikan aspek teknisnya dan Insya Allah akan normal kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Masalah MCK Di Perdesaan Menanggapi saran dan harapan Pemandangan Umum Fraksi PPP tentang fenomena masyarakat tidak mampu di Perdesaan khususnya daerah terpencil masih banyak yang buang hajat di tegalan, Pantai ataupun sungai dikarenakan tidak mampu untuk membuat tempat buang hajat yang khusus, hal ini hendaknya ada solusi cepat sehingga merekapun bisa menikmati tata cara hidup yang sehat dan bersih. Bahwa penyediaan dana untuk mengatasi pembangunan MCK utamanya terhadap ODF (Open Defecation Free) baik di perkotaan maupun di pedesaan, Satker Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Pokja AMPL melalui beberapa program unggulannya yang kemudian dilakukan pendampingan program di Kabupaten Sumenep, telah melakukan langkah-langkah konkrit berkenaan dengan hal tersebut. Adapun program-program terkait adalah Program percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan Memorandum Program dan Sanitasi (MPS)-nya. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dengan MCK Komunalnya. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan Open Defecation Free (ODF) dan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS). Selain hal tersebut, tentang Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tidak hanya tergantung dari ketersediaan pada sarana yang ada, namun demikian prilaku hidup bersih dan sehat lebih mendominasi terhadap terjadinya jumlah kasus Buang Air Besar Sembarangan (BABS), banyak pembangunan MCK biasa dan MCK komunal terbengkalai tanpa digunakan dan terpelihara, masyarakat lebih memilih BABS

18 PARLEMEN | JANUARI 2016

dengan alasan kemudahan dan kenyamanan serta prilaku yang salah. Oleh karenanya kedepan akan lebih ditingkatkan lagi untuk sosialisasi dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait terhadap prilaku hidup sehat utamanya berkenaan dengan BABS,’’ jelas PJ Bupati yang masih merangkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur. Masalah Sarana Transportasi Laut Soal transfortasi laut, bahwa rencana pengadaan kapal, bahwa dalam rangka memberikan layanan transportasi laut yang memadai khususnya untuk masyarakat di Kepulauan, Pemerintah Daerah senantiasa memikirkan untuk terpenuhinya sarana transportasi laut, termasuk dalam hal ini penambahan kapal, yang pada saat ini telah beroperasi kapal cepat KM. Express Mega yang secara operasional dioperasikan oleh PT. Sumekar Line. Terhadap pengadaan kapal baru tentu harus dilakukan FS (Feasibility Study)/Studi Kelayakan, agar secara operasional maupun administratif tidak menyalahi ketentuan yang berlaku, seperti antara lain, Kelayakan Kontruksi Kapal, Dokumen Stabilitas Kapal, Dokumen Hidrostatik kapal, Dokumen/Gambar Rencana Umum, Dokumen/Gambar Rencana Garis Kapal. Untuk itu agar secara operasional pengadaan kapal baru sesuai dengan keinginan operator yang akan mengoperasikan dalam hal ini PT. Sumekar line, maka akan dilakukan update design pengadaan kapal sesuai dengan kebutuhan, sehingga pengadaan kapal baru tersebut benarbenar efektif dan efisien sebagaimana yang dibutuhkan. Masalah Pelaksanaan APBD Masalah penyerapan anggaran, Bupati sangat sepakat dan sependapat bahwa salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah kemajuan terhadap realisasi/penyerapan anggaran yang telah direncanakan. Namun demikian bahwa terhadap realisasi/penyerapan anggaran telah disesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah khususnya terhadap ketersediaan dana pada dokumen anggaran kas. Karena setiap kegiatan telah dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Pada SKPD yang kegiatannya perlu disesuaikan dengan adanya musim, seperti pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang

kegiatannya banyak dilaksanakan pada bulan Oktober atau Nopember 2015 kerena pada bulan tersebut diperkirakan telah masuk pada musim tanam. Pada SKPD yang kegiatannya perlu menyesuaikan terhadap proses-proses dalam rangka pengadaan barang dan jasa, seperti pada Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan SKPD lainnya yang memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa yang cukup besar dimana pelaksanaan kegiatan diproses sesuai dengan urutan pengadaan barang dan jasa, sehingga realisasi/penyerapan anggaran banyak dilakukan pada bulan Nopember dan Desember 2015. Pada SKPD yang kegiatannya perlu menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Provinsi dan lain sebagainya. Realisasi/penyerapan anggaran pada kegiatan ini akan disesuaikan dengan jumlah dana yang telah masuk dan diterima di kas daerah. Namun demikian bahwa target penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan dalam APBD Tahun 2015 tetap menjadi agenda kita bersama untuk dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak melebihi tahun anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016, apabila APBD Tahun Anggaran 2016 dapat disahkan sebelum akhir tahun anggaran, Insya’ Allah program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan skedul waktu yang telah ditetapkan. Masalah Barang Kebutuhan Pokok di Kepulauan Kebutuhan pokok termasuk sembako, BBM dan LPG diwilayah kepulauan, dapat kami sampaikan bahwa Berkenaan dengan distribusi Sembako BBM dan LPG 3 Kg di Kabupaten Sumenep sering mengalami kendala khususnya di wilayah kepulauan. Adapun beberapa penyebab terjadinya hambatan. Salah satunya luasnya wilayah Kabupaten Sumenep dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau menyebabkan pendistribusian Sembako, BBM dan LPG membutuhkan waktu yang cukup lama dengan menggunakan sarana angkutan laut. Terbatasnyakeberadaan penyalur yang hanya ada di beberapa pulau Ibu kota kecamatan sehingga masyarakat yang berada diluar pulau tempat penyalur (APMS/Pangkalan LPG) sering mengalami kesulitan dalam


LAPORAN UTAMA memperoleh BBM/LPG 3 Kg. Kondisi cuaca perairan yang tidak menentu menyebabkan proses pendistribusian terganggu. Regulasi yang ada terkait dengan pendistribusian BBM belum bisa menjangkau sehingga banyak menimbulkan persoalan hukum. Adapun langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengatasi permasalahan Sembako, BBM, dan LPG, diantaranya, untuk penyediaan sembako di wilayah kepulauan. Memperlancar arus distribusi barang ke wilayah kepulauan sehingga pasokan barang dapat lebih terpenuhi. Menyediakan barang Substitusi, melakukan Pasar Murah pada harihari tertentu. Bekerja sama dengan Propinsi Jawa Timur melakukan Operasi Pasar dengan memberikan subsidi angkut. Pendistribusian BBM Dalam memperlancar pendistribusian khusus kepulauan akibat minimnya penyalur (APMS), maka telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas dan PT. Pertamina (Persero) MOR V, agar ada tambahan APMS. Dan pada tahun 2015 telah dibangun 6 (enam) APMS baru di beberapa kecamatan kepulauan sehingga APMS yang ada menjadi 8 (delapan). Melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina (Persero) Fuel Retail untuk menambah kuota supply BBM memasuki masa-masa permintaan terhadap BBM tinggi seperti menghadapi perayaan hari raya keagamaan, akhir tahun dan terutama menghadapi cuaca ekstrim dan musim ikan untuk nelayan. Berkenaan dengan adanya regulasi yang tidak bisa diimplementasikan di Kabupaten Sumenep termasuk Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, maka Pemerintah Daerah telah melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina (Persero) MOR V, Dinas ESDM Prov. Jatim, BPH Migas agar ada kebijakan dalam implementasi regulasi tersebut disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Sumenep. Kemudian telah ditindaklanjuti surat dinas sebagaimana surat tanggal 16 November 2015 nomor 541/1422/435.021/2015 tentang Permohonan Kabupaten Sumenep Menjadi Pilot Project Implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPH Migas dan Surat tangal 16 November 2015 nomor 541/1421/435.021/2015 tentang

Rumah Tangga sebagai Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar untuk Kebutuhan Penerangan. Pendistribusian LPG 3 Kg Dalam rangka pengendalian harga LPG 3 Kg, telah ditetapkan HET LPG 3 Kg Kabupaten Sumenep sebagaimana teruang dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquid Petroleum Gas Tabung 3 Kg Kabupaten Sumenep. Memonitor kebutuhan LPG 3 Kg dan melakukan pengajuan Kenaikan Kuota LPG 3 Kg ke Kementrian ESDM. Pendistribusian LPG yang mengunakan sistem rayonisasi Madura, agar dilakukan secara tertutup di masing-masing kabupaten yaitu Agen yang ada di Kabupaten Sumenep hanya melayani wilayah Kabupaten Sumenep hal ini untuk mempermudah pengawasan. Dan pada saat ini PT. Pertamina telah melakukan pemisahan Agen-Agen yang ada di Madura. Melakukan pemerataan sebaran Pangkalan dengan menambah Pangkalan untuk wilayah yang belum dan/atau minim pangkalan seperti Kecamatan Nonggunong dan Giligenting. Melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina (Persero) Gas Product untuk menambah kuota supply LPG memasuki masa-masa permintaan terhadap LPG tinggi seperti menghadapi perayaan hari raya keagamaan, akhir tahun dan terutama menghadapi cuaca ektrim dan musim ikan untuk nelayan. Pemkab menyadari dalam proses pendistribusian Sembako, BBM dan LPG ke wilayah kepulauan masih mengalami kendala. Namun demikian, walaupun Pemerintah Daerah bukan sebagai operator apalagi regulator dalam pendistribusian BBM dan LPG 3 Kg, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berupaya keras untuk mengupayakan kelancaran dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan Sembako, BBM dan LPG 3 Kg. Untuk itu dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk masyarakat sehingga pendistribusian Sembako, BBM dan LPG 3 Kg khususnya ke wilayah kepuluan berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Masalah Penyakit Demam Berdarah Mengantisipasi penyakit Demam Berdarah dengan melakukan fogging di daerah rawan DBD, dapat kami

sampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kesehatan telah melakukan upayaupaya dalam mengatasi mewabahnya penyakit Demam Berdarah. Diantaranya, meningkatkan ketrampilan Tenaga Kesehatan dilingkungan Puskesmas untuk antisipasi dan penanganan wabah demam berdarah dengan mengundang narasumber yang kompeten, yaitu Prof. Dr. Parwati. Pada tahun anggaran 2015 telah dialokasikan alat fogging pada masing – masing Puskesmas, dan telah dilakukan pelatihan petugas fogging pada bulan Desember 2015. Sehingga masing – masing Puskesmas secara mandiri sudah bisa melaksanakan kegiatan fogging di sekitar wilayah kerjanya tanpa harus menunggu petugas dari Dinas Kesehatan. Telah dilakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) secara merata di sekitar wilayah kerja Puskesmas. Penyuluhan / Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui Puskesmas dan jaringannya. Masalah Pupuk Mengantisipasi kelangkaan pupuk diseluruh wilayah Kabupaten Sumenep dan langkah-langkah taktis dalam mengatasinya, Dapat kami sampaikan bahwa kelangkaan pupuk atau Kekurangan pupuk yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan usulan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dibuat oleh petani sehingga secara kuantitas memang tidak mencukupi. Pemupukan oleh petani tidak menggunakan pemupukan berimbang dan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Petani lebih banyak menggunakan pupuk UREA dengan dosis rata-rata 400 Kg/Ha, padahal dosis yang dianjurkan adalah sebesar 200-250 Kg/Ha. Pada saat musim tanam semua petani membutuhkan pupuk secara bersamaan, sementara pengiriman oleh pihak pabrikan untuk semua Kabupaten dijadwal 2 (dua) kali seminggu karena yang dilayani adalah seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dan pupuk yang diterima distributor harus disebar ke seluruh kios di kecamatan wilayah kerjanya. Adanya aksi borong kelompok tani, yang semestinya hanya dibutuhkan untuk pemupukan saat ini tapi petani sudah menebus untuk persediaan PARLEMEN | JANUARI 2016

19


LAPORAN UTAMA pemupukan untuk tanam berikutnya. Petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani masih ada yang dilayani oleh kios pupuk bersubsidi, yang semestinya penebusan pupuk bersubsidi oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani dan berdasarkan RDKK. Terhadap permasalahan yang terjadi, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut : Melakukan evaluasi terhadap realiasasi penyaluran pupuk bersubsidi dan telah dilakukan rasionalisasi terhadap kecamatan yang realisasi penebusannya masih rendah, direlokasi pada kecamatan yang sisa pupuknya tinggal sedikit atau alokasinya sudah habis. Melakukan evaluasi terhadap kios penyalur pupuk bersubsidi, dan bagi kios resmi yang yang kinerjanya kurang baik dan telah dilakukan scorsing oleh distributor dan pelayanan kepada kelompok tani dialihkan ke kios yang terdekat. Meningkatkan koordinasi antara kelompok tani dengan distributor dan kios resmi, sehingga pada saat penyaluran pupuk dari distributor ke kios langsung diterima oleh kelompok tani sesuai jatah masing-masing. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada kelompok tani tentang penggunaan pupuk berimbang yang dibutuhkan oleh tanaman, bukan hanya pupuk UREA akan tetapi masih ada jenis pupuk lain yang lebih dibutuhkan oleh tanaman untuk meningkatkan produktivitasnya antara lain; Pupuk SP-36, NPK, dan Pupuk Organik. Memberikan pelatihan kepada kelompok tani tentang pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik sehingga petani tidak hanya tergantung pada pupuk kimia yang dampaknya kurang baik terhadap kesuburan tanah / unsur hara tanah. Dengan pemanfaatan pupuk organik, selain biaya usaha tani bisa lebih murah juga untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanaman. Masalah Hasil Pertanian Harga hasil pertanian yang selalu dikeluhkan kalangan petani karena terlalu murah, namun ketika mereka para petani akan membeli produkproduk pabrikan baik pestisida dan insektisida harganya melambung tinggi sangat tidak sesuai dengan harga hasil produksi pertanian, dapat kami sampaikan bahwa dalam

20 PARLEMEN | JANUARI 2016

rangka untuk untuk melindungi, menjaga stabilisasi harga dan atau meningkatkan harga-harga yang dihasilkan oleh kaum tani. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep selama ini telah melakukan dan mengucurkan program bantuan modal melalui Kegiatan Penanganan Pasca Panen Sistem Tunda Jual (Resi Gudang). Program bantuan modal dalam Kegiatan Resi Gudang ini dimaksudkan agar petani dapat menyimpan hasil produksinya dan tidak langsung menjualnya pada saat panen raya, sehingga harga tidak dimainkan oleh para tengkulak di pasaran. Terhadap penggunaan pupuk pestisida dan insektisida yang harganya cenderung tinggi, telah dilaksanakan program bantuan modal usaha tani dan pendampingan kepada petani untuk melakukan penanaman Padi Organik. Program ini dimaksudkan sebagai upaya menciptakan Petani yang cerdas dan mampu membaca perubahan harga komoditi. Seperti halnya kita ketahui bahwa harga yang diperoleh dari beras organik mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras non organik, kalau beras organik berkisar antara Rp. 18.000,- s/d 21.000,- per-Kg sedangkan harga beras non organik berkisar antara Rp. 9.000,- s/d 10.000,- per-Kg. Selanjutnya dalam upaya peningkatan kapasitas para petani kita maka telah dilakukan upayaupaya. Diantaranya, membekali dan memberikan pelatihan kepada petani agar dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan penganekaragaman produk olahan baik pada bahan segar maupun setengah jadi (produk antara) yang selanjutnya dapat langsung dipasarkan atau diolah menjadi produk makanan siap saji yang memiliki nilai ekonomis dan nilai tambah produk (value added). Mengikutsertakan petani / pelaku usaha di bidang pertanian pada acara pasar lelang yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan di tingkat Provinsi yang pelaksanaannya di Daerah Surabaya, Sidoarjo dan Pamekasan. Memfasilitasi petani untuk menjual hasil produksinya di lapak Puspa Agro Lebo Sidoarjo. Berperan aktif dalam kegiatan Temu Usaha yang merupakan agenda bertemunya para pengusaha

di Provinsi Jawa Timur dengan para petani / pelaku usaha di bidang komoditas pertanian. Masalah IT Menanggapi saran dan harapan Pemandangan Umum Fraksi PDIPagar Kabupaten Sumenep juga berbasis IT, dapat kami sampaikan bahwa E-Government (Electronic Government) adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Layanan tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjembatani proses transformasi sistem manajemen pemerintahan menuju terwujudnya pemerintahan (good governance) yang bersih, transparan, daya tanggap, efisien dan akuntabilitas. Adapun sistem informasi yang telah dibangun SKPD untuk operasional SKPD atau fasilitas yang sifatnya publikasi data informasi diakses oleh masyarakat adalah : Web Portal telah dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep lengkap dengan server yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh SKPD yang ada di Sumenep. Namun demikian diakui bahwa Sistem informasi tersebut masih berdiri sendiri tidak dalam kendali server yang sama, tapi masih dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan alamat sumenepkab.go.id. Dan pada tahun 2016 akan dilakukan integrasi berbagai sitem informasi tersebut sehingga diharapkan akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang ada di Pemerintah kabupaten Sumenep. Masalah Air Bawah Tanah Penyediaan Air Bersih (PAB) dan air bawah tanah dalam di daratan untuk menjadi perhatian kita bersama agar segera dipenuhi walaupun dengan upaya menggali dana, maka kami sangat sependapat dengan usulan tersebut. Terhadap pemenuhuan kebutuhan air minum masyarakat setiap tahun telah dianggarkan dalam APBD, namun demikian kami tetap melakukan langkah-langkah proaktif, khususnya dalam menggali dana diluar APBD Kabupaten Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyampaikan permohonan kepada Badan Geologi Bandung tentang pengeboran air tanah dalam di Kabupaten Sumenep


LAPORAN UTAMA sebagaimana Surat Bupati Sumenep tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : 050/170/435.209/2015. Wilayah Daratan meliputi Desa Batu Putih Laok dan Larangan Bermah Kecamatan Batu Putih, Desa Langsar Kecamatan Saronggi, Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan, Desa Mantajun Kecamatan Dasuk, Desa Bluto dan Masaran Kecamatan Bluto serta Desa Jabaan Kecamatan Manding. Wilayah Kepulauan terdiri dari Desa Duko, Bilis-Bilis dan Gelaman Kecamatan Arjasa serta Desa Torjek Kecamatan Kangayan. Pola pendekatan dimaksud telah membuahkan hasil yang sangat baik seperti realisasinya pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang tersebar di Kecamatan Guluk-guluk, Dasuk, Batu Putih, Batang-batang dan Talango. Asetnya sebagai barang milik negara telah dilakukan serah terima kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Masalah Hibah dan Bantuan Sosial Penerima Hibah dan Bantuan Sosial, dapat kami jelaskan bahwa Daftar Penerima dan Besaran Hibah/Bantuan Sosial berdasarkan usulan proposal dari masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Khusus penerima Hibah sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 298 ayat 5 disebutkan bahwa penerima hibah baik badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan wajib berbadan hukum Indonesia. Realisasi hibah dan bansos sesuai dengan hasil evaluasi Provinsi tentang Perubahan APBD 2015 dan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun provinsi, menyatakan bahwa realisasi hibah dan bansos wajib mengacu pada UU 23 Tahun 2014. Masalah Pariwisata Tata kelola sektor pariwisata Kabupaten Sumenep, bahwa didalam rangka mewujudkan Kabupaten Sumenep sebagai Daerah Tujuan Wisata di Pulau Madura, telah dipersiapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Sumenep sebagai upaya memberikan Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sumenep kedepan dan selanjutnya

direncanakan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep. Strategi Kebijakan didalam rangka mewujudkan Kabupaten Sumenep sebagai Daerah Tujuan Wisata ditumpukan pada Upaya Peningkatan Daya Saing Pariwisata Kabupaten Sumenep dengan Prioritas Program. Program Pengembangan Destinasi Wisata (obyek wisata) yang ada di Kabupaten Sumenep, dengan melakukan peningkatan layanan wisata baik dari sisi atraksi wisata, hiburan wisata dan souvenir wisata Kabupaten Sumenep. Program Pengembangan Promosi dan Pemasaran Wisata baik di tingkat regional, nasional maupun internasional melalui media cetak dan elektronik serta melalui penampilan atraksi seni dan budaya Kabupaten Sumenep di Tingkat Regional maupun di tingkat Nasional. Program Pengembangan Kemitraan didalam rangka Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sumenep dengan stake holder, seperti rencana kerja sama yang saat ini dirintis oleh Kabupaten Sumenep dengan PT. Garam Kalianget dalam rangka Perlindungan terhadap cagar budaya yang ada di Kecamatan Kalianget antara lain Gedung Central, Mess PT. Garam Kalianget dan Rumah Dinas Karyawan PT. Garam, Benteng Kalimook dan Proses Pembuatan Garam di Kalianget yang nantinya akan diarahkan dan dikelola kepada Pengembangan Wisata Kecamatan Kalianget sebagai Obyek Wisata Kota Tua yang didalamnya terdapat Museum Garam Kalianget. Pengembangan Obyek Wisata Kota Tua Kalianget ini segmentasinya adalah bersifat konservatif atau pelestarian terhadap cagar budaya oleh karenanya orientasi wisata adalah wisata Sejarah dan Edukatif. Sedang yang lainnya adalah pemanfaatan tanah + 5 Ha di Pegaraman Desa Nambakor yang direncanakan sebagai Gerbang / Pintu Utama masuknya wisatawan ke kawasan wisata unggulan Kabupaten Sumenep yang didukung oleh penyediaan fasilitas antara lain, wisata pancing, rest area, pusat belanja dan oleh-oleh serta Pusat Informasi Pariwisata (PIP). Program Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang implementasi dilakukan melalui keikutsertaan para pelaku wisata dalam pendidikan dan latihan kepariwisataan yang dilakukan baik oleh Propinsi Jawa

Timur maupun oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Peningkatan infrastruktur yang diprioritaskan pada obyek wisata andalan, antara lain Wisata Pantai Lombeng, Pantai Salopeng dan Astaasta yang ada untuk wisata religius. Sehingga nantinya kedepan pariwisata di Kabupaten Sumenep dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan PAD dan dapat memberikan daya ungkit ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep. Masalah Peningkatan SDM Perempuan Memperhatikan harapan Fraksi PKB tentang peningkatan SDM dan Peningkatan Potensi Ekonomi Kaum Perempuan dapat kami sampaikan, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berupaya semaksimal mungkin terhadap peran serta kaum perempuan dalam pembangunan. Berbagai sektor pembangunan terus dipacu untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Melalui SKPD terkait telah dianggarkan program dan kegiatan untuk kaum perempuan guna meningkatkan SDM serta meningkatkan pendapatannya melalui Program Pengarusutamaan Gender, pelatihan menjahit, Bordir serta pelatihan - pelatihan keterampilan lainnya. Peningkatan partisipasi perempuan di dalam dunia UKM/UMKM guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dinilai lebih produktif dibanding lakilaki. Dukungan APBD Kabupaten Sumenep telah diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan sejak tahun 2013 s/d tahun 2015. Tahun 2013 sebesar 321 juta 678 ribu 500 rupiah. Tahun 2014 sebesar 837 juta 57 ribu 500 rupiah. Tahun 2015 sebesar 1 milyar 61 juta 285 ribu 562 rupiah. Data tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan anggaran pertahunnya Âą 35 % dan diharapkan akan berdampak positif terhadap masyarakat khususnya kaum perempuan sehingga dapat memberantas kemiskinan, dan diharapkan sektor perempuan mempunyai peran yang lebih strategis dalam pembangunan. Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan melibatkan 10 SKPD terkait menganggarkan program berwawasan gender Âą sebesar 3 milyar 856 juta 500 ribu rupiah dengan sasaran diarahkan kepada Pokmas Perempuan, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Koperasi Wanita. (*) PARLEMEN | JANUARI 2016

21


RESPON Gerindor Soal Kinerja Inspektorat Kordinator LSM Gerindor Sumenep, Syarkawi menyatakan, parat pengawasan fungsional di Kabupaten Sumenep yaitu Inspektorat dinilai belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam mencegah penyimpangan dana APBD. Indikasinya yaitu kapasitas dalam pelaksanaan audit yang tidak memadai karena SDM yang lemah. "Kemudian, posisinya yang tidak independen dimana kepala inspektorat bertanggungjawab dan melapor kepada Bupati sehingga ketika para kepala daerah dan jajarannya menginisiasi proses kerjasama antara legislatif dan rekanan, maka inspektorat tidak mampu untuk bertindak," kata Syarkawi kepada Parlemen. Dia mengungkapkan, sejauh ini,berbagai indikasi penyimpangan bahkan kasus korupsi yang menyangkut pengadaan di daerah tidak terkecuali di Sumenep hampir tidak ada yang diungkap berdasarkan hasil kerja inspektorat daerah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kinerja Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal masih belum maksimal. "Kami berharap pejabat tekhnis di Inspektorat Sumenep melakukan pengawasan yang maksimal terhadap program atau kegiatan yang dianggarkan melalui APBD khususnya di tahun 2016," pinta LSM asal Kalianget ini. (*)

Realisasi APBD Jangan Sampai Berimplikasi Hukum Pengamat Hukum Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, Ach. Novel mengapresiasi pembahasan APBD 2014 yang selesai tepat waktu. Saat ini, hasil pembahasan APBD 2014 itu sudah mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, bahkan sejumlah program yang dianggarkan sudah bisa dilaksanakan oleh sejumlah SKPD tekhnis. Namun, Advokat Senior di Kabupaten Sumenep itu berpesan, seyogyanya pelaksanaan APBD itu tidak berimplikasi hukum. Realisasi kegiatan di APBD itu harus tepat manfaat, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan dari penganggaran APBD 2014. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan APBD itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Novel juga berharap, semua pihak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Sumenep. "Yang terpenting juga Eksekuti harus selektif melihat anggaran terutama yang bernuasa politis, sehingga tidak berimplikasi hukum," ujarnya.(*)

Awasi Bantuan Hiban Pada Pokmas Kordinator Pilar Penegak Bangsa, Edi Junaidi meminta penegak hukum seperti Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mengawasi program bantuan hibah yang dianggarkan di APBD kepada kelompok masyarakat (pokmas). Bantuan hibah tersebut rawan korupsi atau penyimpangan. "Kami melihat program bantuan hibah yang dikucurkan kepada pokmas hanya terkesan bagi-bagi uang saja. Sebab pelaksanaannya utamanya pada bantuan hibah untuk proyek fisik dikerjakan asal-asalan," ungkapnya. Menurut dia, bantuan hibah yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola sangat rawan penyimpangan sebab pengawasan terhadap pelaksanaan baik dari Instansi Tekhnis maupun Legislatif tidak maksimal. Semestinya pemerintah daerah tidak hanya sekedar mengucurkan bantuan, tetapi harus dikawal supaya pelaksanaannya maksimal. "Untuk itu, kami sangat berharap Polres dan Kejaksaaan di Sumenep melakukan pengawasan terhadap bantuan hibah itu,"pungkasnya.(*)

DPRD Diminta Bahas Raperda Pengamat Politik dan Parlemen Sumenep, Khafi Syatra meminta DPRD Sumenep mengisi masa kekosongan tersebut dengan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sebab, pasca disahkannya Raperda APBD Kabupaten Sumenep 2016 di DPRD, kegiatan dan agenda kedewanan di Gedung DPRD dipastikan fakum. "Biasanya jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, kegiatan di DPRD fakum. Kami tidak ingin waktu yang kosong itu digunakan pada kegiatan yang kurang bermanfaat, makanya lebih baik diisi dengan kegiatan yang lebih pro rakyat seperti membahas Raperda," ujarKhafi. Dia menuturkan, sebagai wakil rakyat DPRD mempunyai fungsi menentukan kebijakan misalnya dengan membuat produk hukum yang berkaitan dengan masyarakat luas. Produk hukum tersebut diantaranya diwujudkan dalam bentuk Perda. Untuk itu, Khafi menilai alangkah lebih baik jika DPRD menginisiasi pembahasan Raperda diwaktu-waktu yang tidak pada kegiatan tersebut. "Diawal-awal setelah pembahasan anggaran tentu kegiatan Dewan agak longgar, makanya sebainya diisi dengan membahas Raperda," pungkasnya. (*)

22 PARLEMEN | JANUARI 2016


Bangun Akses Di Daerah Terisolir

T

idak ada yang bisa menerka perjalanan hidup manusia, siapa pun dia. Apa yang telah di rencanakan seseorang dengan matang, bahkan kadang di dukung dengan pendanaan yang kuat, namun jika Allah belum mengizinkan, bukan tidak mungkin apa yang telah direncanakan menjadi berantakan. Fakta sebaliknya justru terjadi pada M. Syukri, Legislator di DPRD Sumenep asal Arjasa, Pulau Kangean. Menurut dia, sejatinya Ia masih baru siap untuk memperebutkan kursi Dewan pada Pemilu 2019

mendatang. Untuk itu, menghadapi Pemilu 2014 lalu, Syukri tidak mempunyai persiapan khusus karena memang masih belum siap. Namun, ternyata Tuhan berkehendak lain. Ditengah keterbatasannya dalam menghadapi pemilu Legislatif 2014, Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan ini justru dinyatakan sebagai salah satu dari 7 Calon Legislatif yang berhak duduk di kursi dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Sumenep meliputi Arjasa, Kangayan, dan Sapeken untuk periode 2014-2019. Realitas tersebut menyadarkannya

bahwa, jika Tuhan sudah berkehendak tidak satu pun yang bisa menghalangi. "Betapa kita tidak ada apa apanya bila di hadapkan dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin," ungkapnya. Syukri menceritakan, keterbatasan yang paling menonjol dalam menghadapi pemilu 2014 adalah dari segi pendanaan. Ia mengakui tidak bisa memberikan seperti anggota lain, apalagi saat itu, dirinya harus bersaing dengan incumbent yang juga sudah banyak memberi kontribusi terhadap masyarakat. PARLEMEN | JANUARI 2016

23


LEGISLATOR Keterbatasan lainnya adalah dari segi pengalaman. Diakuinya, didunia Politik dirinya terbilang orang baru, apalagi sampai berkompetisi di Pemilu Legislatif. "Dalam dunia Politik saya bisa juga dibilang awam. Sebab, saya baru bergebung ke PPP di tahun 2012, kemudian tidak sampai dua tahun setelah itu diminta Partai untuk maju di Pileg," ucapnya. Terlepas siap atau tidak menjadi Anggota Dewan, namun Syukri memandang fakta tersebut adalah amanah yang akan tetap diemban selama menjabat sebagai Wakil Rakyat. Amanat tersebut akan dijalankan secara maksimal di kursi Legislatif demi masyarakat Sumenep khususnya Pulau Kangean dan Sapeken yang memilihnya di Pileg. "Karena amanah sudah tertimpa di pundak, saya siap menjalankannya sepenuh hati," tegas putra dari pasangan suami istri Tahta dan Sittiyah ini. Menurut Legislator kelahiran Sumenep, 14 Juli 1976 ini, selama menjabat sebagai Anggota Dewan, Ia akan memperjuangkan aspirasi rakyat terlebih masyarakat Kepulauan yang masih butuh perhatian lebih dari Pemerintah. Jabatannya sebagai Anggota Legislatif dinilai strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Kepulauan. Sejauh ini, dalam pandangannya, disparitas antara Kepulauan dan Daratan masih menonjol. Pembangunan infrastruktur di Kepulauan, seperti jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lainnya masih belum maksimal. "Jalan di Kangean itu mayoritas rusak berat karena bertahun-tahun tersentuh perbaikan, bahkan kebanyakan pula tidak tersentuh pengerasan. Disana banyak jalan yang belum teraspal, sehingga ketika musim hujan seperti sekarnag ini becek tidak bisa dilalui," ungkap Syukri. Di sisi lain, pelayanan Publik di Kepulauan masihjauh dari harapan. Pelayanan kesehatan tidak maksimal karena tidak didukung dengan tenaga dan peralatan yang memadahi, semenetara mutu pendidikan jauh lebih rendah dibanding daratan karena beberapa faktor yang tenaga didik yang tidak disiplin, sarana, dan fasilitas penunjang. Sedangkan, dari sisi transportasi laut ke kepulauan juga masih memunculkan banyak keluhan.

24 PARLEMEN | JANUARI 2016

"Secara umum, problem tersebut yang menjadi tugas saya untuk berjuang di kursi Legislatif. Tapi tentu, perlu upaya bersama, tidak hanya saya sendiri melainkan juga teman-teman Legislatif asal Kepulauan lainnya, bahkan seluruh Anggota Dewan," ujarnya. Dari Sosial Ke Politik Bagi Syukri, politik adalah kelanjutan dari pengabdiannya kepada masyarakat khususunya di Pulau Kangean. Sebab, jauh sebelum terjun ke politik praktis, Ia aktif di sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan seperti Ansor dan Nahdlatul Ulama (NU) serta mengajar di lembaga pendidikan yang didirikannya di Kangean. Di organisasi dan lembaga pendidikan tersebut, Ia tidak pernah berfikir untuk maju ke Politik praktis, bahkan mencalonkan diri di Pileg, sebab obsesinya sangta sederhana yaitu hanya ingin berbuat dan kerja-kerja sosial untuk

Karena amanah sudah tertimpa di pundak, saya siap menjalankannya sepenuh hati

masyarakat serta ingin mencerdaskan anak-anak di Pulau Kangean. "Setelah lulus kuliah dan pulang dari Pesantren, saya hanya aktif di NU, Ansor, dan ngajar bersama teman-teman. Namun, perjalanan berikututnya justru berubah haluan saya masuk PPP dan nyalon hingga di kursi DPRD seperti sekarang ini," tutur Alumnus Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo ini. Perjalannya di dunia Politik, berawal ketika Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumenep di 2012. Setelah Muscab, ada perubahan struktur kepengurusan PPP dan dirinya didorong untuk masuk di jajaran kepengurusan Partai berlambang Kakbah di Sumenep itu, tepatnya sebagai Wakil Sekretaris PPP. "Jadi saya tidak pernah aktif di PAC, tapi langsung ke DPC PPP," ucapnya. Meski demikian, lanjut Syukri, secara tidak langsung dirinya sudah lama mengenal bahkan bersentuhan dengan PPP, bahkan sejak nyantri di Ponpes Salafiah Syafi'yah Sukorejo. Secara ideologi, Ia mengaku sangat cocok dengan Partai tersebut, sehingga dirinya tidak punyapilihan untuk bergabung ke Parpol lain. Perjalanan berikutnya, Syukri didorong oleh sejumlah tokoh PPP dan sejumlah kiai untuk maju mencalonkan diri di Pileg melalui Dapil VII Sumenep Kepulauan. Ia mengaku sempat bingung dengan desakan tersebut, sehingga meminta pertimbangan ke Kiai Fawaid (sewaktu masih hidup) di Ponpes Salafiah Syafiah Sukorejo. Intinya dari hasil pertimbangan dan tausiah tersebut, Ia diminta untuk tidak setengah hati dalam berpolitik. "Kalau berpolitik jangan nanggung, sekalian mencalonkan, kata beliau (Kiai Fawaid). Sehingga itu membulatkan saya untuk tidak punya alasan menolak maju nyaleg," tandasnya. Singkatnya, pada Pileg 2014, Ia maju mencalonkan diri di Pileg untuk Dapil VII hingga akhirnya KPU menyatakan bahwa dirinya masuk sebagai salah satu Calon yang berhak duduk di kursi Legislatif, setelah meraih kurang lebih 3.600 suara. "2014 adalah kali pertama saya mencalonkan dan Al-Hamdulillah hasilnya sesuai harapan," katanya bersyukur. Di Kursi Legislatif, posisisnya


LEGISLATOR dinilai strategis. Ia dipercaya sebagai Sekretaris Komisi III, membidangi masalah infrastruktur dan pembangunan. Oleh Partainya, Ia juga dipercaya sebagai Sekretaris Fraksi PPP di DPRD Sumenep. di alat kelengkapan lainnya, Alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Gengong Probolinggo ini juga masuk pada jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Perjuangkan Akses Transportasi Di Daerah Terisolir Dalam pandangan Syukri, perhatian Pemerintah khususnya Pemkab terhadap kepulauan jauh dari cukup. Keinginan sebagian kalangan untuk menjadikan Kepulauan sebagai daerah otonom yang berpisah dari Kabupaten Sumenep sebenarnya adalah ekspresi dari kekecewaan dan ketidak puasan masyarakat terhadap Pemkab. "Saya bukan berarti untuk berpendapat sepakat atau tidak terhadap wacana Kabupaten Kepulauan, tapi kita dapat menampak hal itu muncul karena kekecewaan masyarakat terhadap pembangunan di Kepulauan," ungkap Mabincab PMII Sumenep ini. Sejumlah keluhan yang dialami masyarakat Kepulauan mulai soal infrastruktur, transportasi, pelayanan pemerintahan, kesehatan,

dan pendidikan belum tertangani secara maksimal. Keluhan tersebut terus mengemuka selama bertahun-tahun karena kurang seriusnya Pemerintah Daerah dalam membangunan kepulauan. Syukri menyatakan, dirinya tidak akan menyianyiakan posisi yang dijabatinya sekarang. Pihaknya akan mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya sebagai Anggota Dewan untuk mendorong Pemerintah supaya dapat menyelesaikan problem tersebut. "Minimal disparitas antara daratan dan kepulauan dapat terkurangi," ucapnya. Diungkapkan Alumnus Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iah ini, yang perlu menjadi prioritas di Kepulauan adalah masalah infrastruktur dan transportasi laut. Di Kepulauan banyak daerah yang terisolir karena tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang layak dan sarana transportasi yang memadahi. "Kalau pernah datang ke Kangean, disana banyak Desa atau Dusun yang jalannya tidak bisa dilalui karena becek dan berlumpur, sehingga masyarakatnya terisolir. Belum lagi yang ada di Pulau-Pulau Kecil yang tidak didukung dengan sarana transportasi yang memadahi," ungkap Syukri menyesalkan. Pihaknya menginginkan Pemkab

membangun akses di daerah-daerah terisolir dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan menyediakan sarana transportasi yang layak. Hal ini dilakukan supaya masyarakat Kepulauan dan di Pulau-Pulau kecil yang terisolir mendapat akses untuk melakukan aktivitas ekonomi. Salah satu caranya yaitu menyediakan sarana transportasi laut, minimal sejenis perahu khusus dan terjadwal untuk melayani masyarakat di Pulau-Pulau kecil. Selama ini, tidak ada perahu khusus yang melayani masyarakat di PulauPulau kecil kecuali milik perorangan, itupun jadwalnya tidak menentu. "Kalau Program pak Jokowi ada Tol Laut, kenapa tidak di kepulauan kita gagas program yang semangatnya sama untuk memberi akses bagi masyarakat di PulauPulau kecil. Minimal ada perahu husus yang disiapkan pemerintah, itupun terjadwal," jelasnya. Dengan cara tersebut, lanjut Syukri, masyarakat kepulauan akan mendapat akses mudah untuk melakukan aktivitas ekonomi dan mendapat pelayanan pemerintah ke Pusat Kecamatan. Dan yang paling penting, dengan mudahnya akses tersebut, harga sembako atau kebutuhan masyarakat di Kepulauan akan lebih dapat ditekan. (*)

Identitas :

Nama Lengkap : M. Syukri, SH Tetala : Sumenep, 14 Juli 1976 Alamat : Jl. Sultan Abdurrahman 4, No. 5 Perumaham Bumi Sumekar Pendidikan Terakhir : Strata Satu (S1) Agama : Islam Istri : Anak : Orang Tua : Tahta dan Sittiyah

Pengalaman Organisasi:

1. Ikatan Santri Alumni Salafia Syafiiyah 2. IPNU Arjasa dan Situbondo 3. Ansor Situbondo 4. PMII Situbondo 5. NU Cabang Kangean 6. Mabincab PMII Cabang Sumenep

Pekerjaan :

1. Pengajar di STIK Al-Hidayah Kangean 2. DPRD Sumenep Priode 2014-2019

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Kolo-Kolo 2 Arjasa SMP Negeri 1 Arjasa SMA Ibrahimi Sukorejo Situbondo IAII Ibrohimy Sukorejo Situbondo Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Gengong Probolinggo

PARLEMEN | JANUARI 2016

25


SOSOK

budayawan dengan sejuta karya dan prestasi

N

ama Ibnu Hajar dalam duni sastra dan budaya mungkin sudah tidak asing lagi didengar. Ia merupakan sosok budayawan asal Pulau Madura yang cukup populer. Beragam penghargaan dibidang sasta dan budaya yang diperolehnya. Banyak karya seperti puisi, sastra, essai, dan buku-buku berbau sastra yang dilahirkan Budayawan kelahiran Sumenep 7 Juli 1971 ini. Beberapa puisinya terkumpul dalam berbagai antologi di antaranya, Tagih

26 PARLEMEN | JANUARI 2016

(1995), Nuansa Diam (1995), Sajaksajak Refleksi Setengah Abad Indonesia Merdeka (TBS 1995), Getar II (1996), Bangkit III (1996), Kleptomania (1996), Instrumentalia Hening (1997), Surat Tugas Dari Jembatan (1997), Antologi Puisi Indonesia ’97 (KSI 1997), Tamansari (FKY 1998), Istana Loncatan (1998), Pertemuan di Balik Tanah (1999), Wulan Sendhuwuring Geni (1999), Kampung Indonesia Pasca Kerusuhan (2000). Sedangkan Antologi puisinya yang berbahasa Madura diantaraya

Nyelbi’ E Nemor Kara (1999). Bahkan, salah satu puisinya “Bulan Tasellem Ka Sagara" telah diterjemahkan ke dalam tiga bahasa ( Indonesia, Inggris dan Jepang), oleh Yayasan Obor Indonesia Jakarta bekerjasama dengan The Ford Foundation (1999). Disamping itu, lulusan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini juga aktif menulis novel. Salah satu novelnya "De Duistere" sebuah novel yang ditulis bersama Edi AH Iyubenu dimuat sebagai cerita bersambung di harian Jogja


Wakil Ketua PWI Sumenep

Ibnu Hajar

Post (1997). Bahkan, Ia juga banyak menulis buku diantaranya Kiai di Tengah Pusaran Politik dan Antara Petaka dan Kuasa. Buku-buku yang diterbitkan Diva Pers itu masuk kategori best seller. Disisi lain, lulusan Pasca Sarjana Universitas Kanjuruhan Malang ini juga menjadi editor pada beberapa buku sastra, seperti Kasih di Antara Dua Titian (2002), Harapan yang Terkoyak (2002), Ayah (2002), Balada Seorang Virgi (2002). Pada hari Jadi Sumenep ke-725, Ibnu menjadi Juara II lomba penulisan puisi bahasa Madura se Madura. Ia juga terpilih menjadi 10 terbaik

Lomba Mengulas Karya Sastra se Indonesia dengan judul "Estetika Fakta-Fiksi di Tengah Hegemoni Kekuasaan" yang diadakan oleh DEPDIKNAS Jakarta. Di tahun 1995, Ibnu mengikuti Kemah Seni se-Indonesia di Taman Budaya Surakarta, Solo, serta Temu Sastra se-Indonesia di Batu Malang pada tahun 1996. Ia juga anugerah dari salah satu penerbit di Jogjakarta atas beberapa bukunya yang best seller untuk melakukan "Ziarah Kebudayaan" ke beberapa negara diantaranya Singapura, Malaysia, Turki, dan wilayah Eropa. Mantan Koordinator Divisi Sastra Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) NU Cab. Sumenep ini, juga dikenal sebagai kontributor pemikiran pada kelompok GHOT Sumenep dan Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Sumenep (2001-2006). Ditengah keseriusannya dalam dunia sastra dan budaya, tidak menghalangi Ibnu untuk aktif di bidang lainnya. Ia juga tercatat sebagai salah satu Jurnalist Senior

di Kabupaten Sumenep, bahkan hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep. (*).

Ia juga tercatat sebagai salah satu Jurnalist Senior di Kabupaten Sumenep, bahkan hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep. PARLEMEN | JANUARI 2016

27


DINAMIKA Komisi III Uji Lab Proyek Jalan Bermasalah

Pembangunan Harus Berbasis Data

D

ata, merupakan gerbang awal dimana ide perlu dikejawantahkan menjadi kenyataan. Tanpa data, realisasi pembangunan berjalan di atas proyek kejar tayang, bukan berlalu serupa program yang terencana matang. Akibatnya, yang terjadi seperti bukan yang diinginkan terlaksana. "Muspro, sia-sia," kata politisi PDI Perjuangan, Ummul Hasanah. Perempuan yang duduk di komisi I ini menduga, realisasi pembangunan di Sumenep belum sepenuhnya berbasis data. Dia berangan-angan, pemkab melalukan pemutakhiran data berkait apa saja sesuai dengan jumlah SKPD. Misalnya, dia menyebut pembangunan balai desa. Di seluruh kabupaten Sumenep terdapat berapa desa/ kelurahan. Dari balai desa/kelurahan tersebut yang memerlukan perbaikan di daerah mana. Oleh karena anggaran yang terbatas dan tidak memungkinkan semua balai desa yang rusak (ringan, berat, atau parah) direhab pada saat yang bersamaan, maka dipandang perlu dilakukan verifikasi. Kira-kira, urainya, balai desa mana (tergantung kerusakan) yang perlu mendapat prioritas. Yang lebih rumit dari balai adalah soal pegawai. "Kami ingin ada server yang dapat membuka file seseorang tentang siapa dan apa prestasinya seperti saat mengklik sebuah nama di google," katanya, lalu tersenyum. Ketika data sudah dimiliki setiap SKPD, dia yakin real kebutuhannya apa berikut hitungan anggarannya. Berpijak dari data itulah, inisiasi dan realisasi program apapun di pemkab akan lebih mudah teridentifikasi termasuk penganggarannya. "Data, dan data, urgent!," dia menyudahi pembicaraan. (*)

28 PARLEMEN | JANUARI 2016

I

mage yang agak sulit hilang dari pikiran masyarakat adalah birokrasi pemerintah itu penyulitkan. Jika sesuatu itu masih bisa dibuat lebih rumit, untuk apa dibikin mudah. Statement itu masih perlu diuji, dan yang paling penting dibuktikan (bahwa statement itu tidak benar). Caranya, birokrasi perlu mengubah cara pandang dengan memperbaiki layanan publik, di mana pun. Anggota komisi III Zinal Arifin mengaku banyak warga terutama di daerah pemilihannya (Pasongsongan, Ambunten, Rubaru, dan Dasok) yang memberikan pertanyaan ketika dia melakukan reses. Diantaranya, dia menyebut layanan birokrasi masih belum maksimal. Sehingga, publik merasa para birokrat masih bersikap sebagai pangreh praja (bukan pamong praja). Lebih penting dari itu, menurut kader PDI Perjuangan ini, publik masih menilai antar SKPD belum terintegrasi. "Seolaholah, SKPD masih asyik dengan dirinya sendiri (bukan Sumenep secara umum),"katanya. Suatu bukti, Zainal mencontohkan program antar SKPD tidak saling menunjang. Seharusnya, jika dinas tertentu membangun pasar di titik A, maka di titik A pulalah dinas yang lain membangun seperti jalan, sarana air bersih. Umumnya, ujar dia, tidak seperti itu kejadiannya. Dinas tertentu membangun pasar di titik A, dinas lainnya membangun air bersih di titik B dan begitu selanjutnya."Nah kalau begini modelnya, rakyat capek,"dia menambahkan. Oleh karena itu, dia berpendapat agar pemerintah di bawah bupati " wakil bupati plus sekda seharusnya membuat desain pembangunan yang pro integrasi. "Setahu saya kan sudah ada resntra, maka itu (resntra) menjadi garis besar haluan pemerintah," Zainal menjelaskan. (*)


DINAMIKA Sensus Pendidikan Harga Mati

T

ak bisa dipungkiri, dinas pendidikan merupakan lembaga di bawah bupati yang menyerap anggaran paling besar. Lalu, untuk apa, kepada siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa itu harus dilakukan, menurut anggota komisi IV perlu dijabarkan. Pria yang akrab disapa Jefri ini menandaskan, dinas harus melakukan sensus pendidikan di semua jenjang. Sensus ini tidak hanya menyangkut jumlah siswa, bangunan sekolah, tetapi dari aspek kebutuhan yang sudah terverifikasi dengan jelas. Itu, harus dilakukan agar pembangunan tidak salah sasaran. Menurutnya, soal sensus ini disampaikan mengingat banyak keluhan masyarakat bahwa pemerataan pendidikan

dari aspek dana dan daya tidak terdistribusi dengan jelas. Bahkan, kuat dugaan, program bantuan mengalir dari satu tempat ke tempat itu juga yang menyebabkan lembaga lain tidak kebagian. Pada posisi itulah, kader PKS ini meminta dinas pendidikan mengaktifkan JIS (Jaringan Informasi Sekolah). Ini supaya bisa diakses secara luas. Menurut dia, dinas tidak perlu takut publik menerima informasi yang utuh tentang pendidikan. Apalagi, saat ini masyarakat dilindungi oleh adanya keterbukaan informasi publik. Bila dinas pendidikan merasa khawatir publish tentang pendidikan takut diketahui secara utuh, justru publik semakin curiga. "Ada apa dengan dinas (pendidikan),"di bertanya. (*)

Wujudkan Swasembada Pangan

A

da yang paradoks di negeri ini menurut Nurus Salam. Ketua komisi II di awal-awal pasca pelantikan DPRD 2014 lalu ini mengaku tidak habis pikir karena negeri agraris tidak bisa membuktikan sebagai negara dengan label itu (negeri agraris). Buktinya, dia mengakui negeri ini masih impor pangan. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Mr. Uyug ini ingin agar pemerintah dari semua tingkatan membuat program swasembada pangan. Di Sumenep misalnya, harus ada fokus penguatan pangan yang dilaksanakan secara massif di seluruh kabupaten. Dia mendapat inspirasi dari kabupaten Banyuwangi yang memaksimalkan

potensi lokal, apapun itu. Jika mau sadar, ruangruang pangan terbiar begitu saja pada saat banyak orang menjadi hedonis dan hobi berbelanja. Padahal, siapapun bisa melakukan hal-hal kecil untuk perubahan besar, revolusi pangan. Menurutnya, tidak baik tergantung pada asing dan dapat menyebabkan manusia Indonesia kehilangan jati diri. Mantan aktivis ini mengaku ingin ruang-ruang tanam yang muspro diolah kembali oleh masyarakat pada tingkatan satuan keluarga yang kecil. Sehingga, masyarakat dapat menyelesaikan masalah pangannya sendiri tanpa bergantung dan sudah pasti berdaulat (pangan). "Ini mudah, murah, itu kalau mau," katanya. (*) PARLEMEN | JANUARI 2016

29


Sukses Kota Balikpapan Entaskan Kemiskinan Jujukan Kunker Komisi IV DPRD Sumenep Kemiskinan merupakan suatu permasalah yang sangat krusial yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara.

H

al ini sudah menjadi suatu isu publik yang harus diambil alih oleh pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan. Oleh karena itu negara harus memberikan intervensi melalui kebijakannya untuk mencegah kejadiankejadian yang tidak diharapkan. Kebijakan publik ialah suatu tindakan atau tidak bertindak yang diambil oleh yang memiliki otoritas publik - biasanya pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu atau serangkaian masalah. Pemerintah kota Balikapapan dalam menyikapi isu kemiskinan telah memiliki perhatian yang sangat serius, melalui bukti dengan dibuatnya peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 yang memayungi upaya pemerintah kota Balikpapan dalam penanggulangan kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, niscaya akan adanya

30 PARLEMEN | JANUARI 2016

dinamika lingkungan dalam isu kemiskinan terjadi. Tuntutan kebutuhan strategi penanggulangan kemiskinan diharuskan dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah. D e n g a n demikian,keberadaan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan menjadi jujukan kunjungan kerja Komisi IV DPRD Sumenep, beberapa waktu lalu berkunjung ke Kota Balikpapan, dalam upaya pembentukan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD Sumenep, Perda tentang penanggulan kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Ada beberapa catatan kunker Dewan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemkab Sumenep terhadap permasalahan kemiskinan melalui sudat pandang kajian evaluasi kebijakan publik. Sehingga relevansi keberadaan peraturan daerah penanggulangan kemiskinan di Sumenep


STUDI BANDING juga dapat dinilai sejauhmana keberhasilannya. Permasalahan kemiskinan menjadi suatu keniscayaan dalam berkehidupan, sebagaimana suatu hukum alam - si kaya dan si miskin. Fenomena kemiskinan terjadi karena suatu ketidakadilan, filosof terkemuka Karl Mark berpendapat bahwa kemiskinan tercipta karena akibat dari ulah kapitalis dalam masyarakat melalui proses exploitasi. Jaminan hidup layak merupakan kewajiban pemerintah yang diberikan kepada warga negaranya. Selanjutnya memunculkan suatu langakh atau sikap pemerintah untuk bertindak dalam memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

Perhatian pemerintah terhadap rakyatnya ialah melalui kebijakan publik yang akan berdampak pada perubahan secara umum terhadap keseluruhan rakyatnya. Kebijakan publik yang diambil pemerintah mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau doamain dalam kehidupan bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau umum. Kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki domain pada urusan bersama yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan suatu warga. Di Indonesia kebijakan penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui program-program bantuan yang terangkum dalam konsep percepatan penanggulangan kemiskinan

Para anggota Komisi IV saat ditemui Pemkot Balikpapan

PARLEMEN | JANUARI 2016

31


STUDI BANDING

Nasional. Hal ini pun terjadi di daerah, khususnya di kota Balikpapan yang pemerintah kotanya memiliki langkah tersendiri untuk menanggulangan kemiskinan melalui semangat kebijakan lokal daerahnya. sejak tahun 2004 pemerintah kota Balikpapan memiliki kemauan yang baik terhadap isu kemiskinan di daerahnya. Langkah ini terwujudkan melalui peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan, yang isinya memuat program prioritas dalam rangka meningkatkan taraf hidup warga miskin melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan warga miskin. Yang kemudian terumuskannya empat program penanggulagan kemiskinan pemerintah kota Balikpapan yang meliputi, program bantuan

32 PARLEMEN | JANUARI 2016

pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan dan modal bantuan usaha. Produk kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan yang berupa Perda 8 tahun 2004 secara bentuk kebijakan termasuk dalam kebijakan publik secara makro atau umum. S e d a n g k a n peratuan daerah kota Balikpapan tersebut dalam penanggulangan kemiskinan sesuai jenis kebijakan tergolongkan dalam substantive policies, kebijakan yang berkaitan dengan materi, isi atau subject matter kebijakan yakni yang dimaksud dalam konteks ini ialah subtansi atas isu kemiskinan. Indikator dalam menentukan warga miskin sesuai penghasilan untuk memenuhi konsumsi antara pedesaan dengan perkotaan berbeda. Hal ini yang menjadikan karakter atau tipologi kemiskinan perkotaan dengan pedesaan berbeda. K e b i j a k a n

penanggulangan kemiskinan memiliki domain pada urusan bersama yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan suatu warga. Di Indonesia kebijakan penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui program-program bantuan yang terangkum dalam konsep percepatan penanggulangan kemiskinan Nasional. Hal ini pun terjadi di daerah, khususnya di kota Balikpapan yang pemerintah kotanya memiliki langkah tersendiri untuk menanggulangan kemiskinan melalui semangat kebijakan lokal daerahnya. sejak tahun 2004 pemerintah kota Balikpapan memiliki kemauan yang baik terhadap isu kemiskinan di daerahnya. Langkah ini terwujudkan melalui peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan, yang isinya memuat program prioritas

Ketua komisi IV H. Subaidi memberikan cinderamata pada Pemkot Balikpapan


STUDI BANDING dalam rangka meningkatkan taraf hidup warga miskin melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan warga miskin. Yang kemudian terumuskannya empat program penanggulagan kemiskinan pemerintah kota Balikpapan yang meliputi, program bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan dan modal bantuan usaha. Produk kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan yang berupa Perda 8 tahun 2004 secara bentuk kebijakan termasuk dalam kebijakan publik secara makro atau umum. Kunker Komisi IV DPRD Sumenep tentang Perda 8 tahun 2004 ini difokuskan pada evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan yang terdiri dari, arah kebijakan, konten kebijakan dan realisasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan. Perbandingan perkembangan penduduk miskin di kota Balikpapan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Utara, posisi Balikpapan menempati urutan terbawah dibanding kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur lainnya serta berada dibawah garis rata-rata provinsi bahkan nasional dengan 4.07%. Perkembangan naik dan turunya kemiskinan di Balikpapan dipengaruhi banyak faktor. Hal tersebut dikarenakan Balikpapan bukanlah merupakan kota mandiri, akan tetapi Balikpapan sangat tergantung dengan supply dari daerah lain. Tingginya ketergantungan Balikpapan kepada daerah lain baik di Kalimantan Timur, atau dalam pulau Kalimantan maupun daerah non Kalimantan seperti Jawa dan Sulawesi sangat mempengaruhi tingginya inflasi di Kota Balikpapan. Hal itu dapat terlihat pada perkembangan perubahan prosentase kemiskinan Kota Balikpapan dari tahun ke tahun yang menunjukkan betapa signifikannya pengaruh luar Balikpapan terhadap kondisi inflasi serta perubahan angka prosentase kemiskinan.

Persentase penduduk miskin yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 hal ini dikarenakan terjadinya inflasi sebesar 7,38% yang merupakan tingkat inflasi tertinggi di kota Balikpapan dari tahun 2008 sampai dengan 2014. Tingginya inflasi di Balikpapan diakibatkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kelangkaan BBM, naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) serta melambungnya harga barangbarang di pasar sebagai akibat terhambatnya distribusi barang dari luar Balikpapan. Pada tahun 2014 kondisi kemiskinan di Kota Balikpapan kembali mengalami penurunan hingga berada pada 3,39% yang mana hal tersebut terjadi sebagai akibat dari beberapa langkah pemerintah yang berhasil mengatasi kelangkaan BBM serta semakin stabilnya distribusi barang dari luar Balikpapan yang secara sistemis mampu menurunkan inflasi di kota Balikpapan menjadi sebesar 6,45%. Hal tersebut juga dipicu dengan pertumbuhan ekonomi Balikpapan dimana Untuk PDRB ADHB tahun 2013 dengan Migas sebesar Rp 40,12 Triliun, tanpa Migas Rp20.14 Triliun, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 dengan Migas 5,14 persen, dan tanpa Migas 9,13 persen, Pendapatan Perkapita Tahun 2013 dengan Migas sebesar Rp 48,68 juta pertahun serta tanpa Migas sebesar Rp 37,18 Juta per tahun. Berkaitan dengan indeks keparahan kemiskinan, sepanjang priode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2014, Kota Balikpapan berhasil menekan indek keparahan kemiskinan dari angka 0,25% pada tahun 2013 menjadi 0,02 % di tahun 2014. "Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan sebagai kesatuan dari kebijakan pembangunan dapat terlihat dari misi Kota Balikpapan yang menyebutkan pembangunan manusianya," ujar Abrari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep. Penanggulangan kemiskinan pada hakikatnya adalah peningkatan kualitas individu maupun keluarga warga miskin melalui peningkatan kualitas hidupnya

dengan pemenuhan atas kebutuhan sesuai standar di suatu daerah. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah kota Balikpapan dapat dinilai baik, karena dapat mengakomodir kebutuhan warga miskin dalam meningkatan taraf hidup. Abrari menjelaskan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang penanggulangan kemiskinan bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multi sektor dengan beragam karasteristiknya yang merupakan masalah yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Dalam melaksanakan peraturan ini Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Program Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan diri secara sosial dan ekonomi yang diderita secara struktural oleh keluarga miskin adapan yang dilakukan dalam program ini yaitu , Program Bantuan Pendidikan, Program Pelayanan Kesehatan, Program Nantuan peningkatan Keterampilan dan Program Bantuan Modal Usaha. Selain itu juga Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari , Unsur Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Pers dan Perguruan Tinggi. Terhadap berbagai masukan, saran maupun penjelasan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyiapan Raperda usul prakarsa Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep tentang penanggulangan kemiskinan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan. "Nantinya akan dijadikan bahan referensi oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep untuk menyusun draf Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan," ngkas mantan wartawan Radar Madura ini. (*)

PARLEMEN | JANUARI 2016

33


SUARA DESA

Jalan Poros Desa Tamidung Rusak Parah Warga Desa Tamidung, Kecamatan BatangBatang mengeluhkan akses jalan poros desa di daerahnya, sebab kondisinya rusak parak. Akses jalan sepanjang 5 kilo yang menyambungkan antara Desa Tamidung dan Gapura Tengah itu bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan. Kepala Desa Tamidung, Abd. Basith mengungkapkan, jalan poros desa yang menyambung dua Desa antara Tamidung dan Gapura tengah di daerahnya itu sudah lama di keluhkan masyarakat. Kondisi aspal jalan mengelupas, bahkan banyak berlubang sehingga menghambat akses masyarakat khususnya Tamidung yang ingin ke Gapura. "Umumnya masyarakat Desa Tamidung aktivitas ekonominya ke Gapura. Dan jalan tersebut menjadi akses utama, sehingga ketika

tidak diperbaiki tentu akan menghambat aktivitas masyarakat, bahkan berdampak secara ekonomi," terang Basith. Ditegaskannya, jalan poros desa tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui APBD. Pihak pemerintah desa sudah lama mengajukan ke Instansi Tekhnis seperti Dinas Pu Bina Marga, namun sejauh ini belum ada tanggapan untuk perbaikannya. "Masyarakat sebenarnya banyak mendorong supaya diperbaiki melalui Dana Desa, namun itu masih dalam tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sehingga kami tidak berani menganggarkan melalui dana desa karena dikhawatirkan bermasalah hukum," pungkas Basith. (*).

Pengawasan Penambang Pasir Liar Pemerintah Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten meminta Pemerintah Kabupaten dan Polres melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas penambangan pasir liar di daerahnya. Sebab hingga saat ini, daerahnya khususnya di bagian utara pesisir pantai belum aman dari pelaku penambang pasir tanpa ijin. Kepala Desa Ambunten Tengah, Fatmiyatun menyatakan, Instansi Tekhnis di daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP dan Polres perlu mengintensifkan pengawasan ke lokasi penambangan pasir terutama di daerahnya. Penambang ditengarai leluasa mengesploitasi pasir sehingga sebagian daerahnya terancam mengalami abrasi. "Kami sangat berharap aparat keamanan bertindak tegas terhadap pelaku penambangan

34 PARLEMEN | JANUARI 2016

demi menyelematkan ekosistem laut dan lingkungan sekitar penambangan dari bahaya abrasi," harap Fatmiyatun melalui Parlemen. Selain untuk menyelamatkan lingkungan, tambah dia, pengawasan dari Instansi Tekhnis dan Penegak hukum dilakukan demi mencegah adanya konflik antar warga. Pihaknya hawatir aksi main hakim sendiri dari warganya terhadap pelaku penambang pasir sebagaimana pada 2015 lalu hingga membakar mobil pengangkut terulang kembali. "Aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga tentu tidak lepas dari lemahnya pengawasan dan penegakan dari Instansi berwenang. Makanya kami amat sangat berharap supaya lebih ditingkatkan," pungkas Fatmiyatun. (*)


SUARA DESA

Hujan, Jalan Tak Bisa Digunakan Warga Desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa Pulau Kangean meminta Pemkab Sumenep membenahi infrastruktur khususnya jalan di daerahnya. Pasalnya, mayoritas akses jalan di daerahnya rusak parah, bahkan ketika musim hujan seperti sekarang ini dipastikan tidak bisa digunakan. "Jika musim penghujan seperti saat ini masyarakat terpaksa tidak bisa beraktivitas karena jalannya berlumpur dan rusak," ungkap Kepala Desa Pajenangger, Suhrawi kepada Parlemen. Suhrawi menejaslak, selama ini, pembangunan infrastruktur khusus jalan di Kangean termasuk di daerahnya tidak maksimal. Kondisi tersebut tentu membuat infrastruktur di Kepulauan tidak representatif. "Tiap tahunnya di daerah kami khususnya Pajenangger tidak mesti ada, sehingga kondisi jalan yang sudah rusak malah

tambah rusak,"ujarnya. Dia menambahkan, seharusnya pemerintah daerah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di kepulauan Kangean Sumenep, karena melihat kondisi jalan disana sudah tidak layak untuk dilewati para pengendara. "Pemerintah daerah tidak hanya memikirkan didaratan saja, akan tetapi masyarakat kepulauan kangean juga harus dipikirkan, baik dari pembangunan infrstruktur jalan maupun pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.(*)

Infrastruktur Di Batu Putih Laok Dikeluhkan Tidak jauh berbeda dengan desa lainnya. Infrastruktur menjadi keluhan masyarakat di berbagai Desa dan Kecamatan, tidak terkecuali di Desa Batu Putih Laok, Kecamatan Batu Putih. Warga yang tinggal di daerah tersebut sangat mengeluh dengan kondisi infrastruktur terutama jalan di daerahnya yang nyaris tidak pernah mendapat perhatian. "Yang paling dikeluhkan adalah masalah jalan. Sebab, sekitar 75 persen jalan pada sejumlah dusun di Desa Batu Putih laok perlu perbaikan karena sangat parah," ungkap Kepala Desa Batu Putih Laok Kecamatan Batu Putih, Hasan. Menurut Hasan, masyarakat di Desanya sangat membutuhkan perbaikan jalan. Selain banyak rusak, jalan Desadi Batu Putih laok banyak yang belum tersentuh program

pengadaan jalan."Intinya, warga menginginkan adanya pengerasan. Dan jalan yang sudah dilakukan pengerasan sebelumnya hendaknya ditingkatkan pada pengaspalan," ungkap Hasan. Hasan meminta instansi terkait di Pemkab Sumenep dapat mengakomudir harapan masyarakat di Desa dengan melakukan perbaikan dan peningkatan jalan Desa. Peningkatan infrastruktur jalan di Desa Batu Putih laok itu penting dilakukan dalam rangka memperlancar mobilitas warga sekaligus mendorong kegiatan perekonomian masyarakat. "Kami berharap di Perubahan APBD 2015 nanti keberadaan jalan tersebut sudah mendapat perbaikan, paling tidak sebagian jalan Desa di Batu Putih Laok Kecamatan Batu Putih," harapnya. (*).

PARLEMEN | JANUARI 2016

35


ARTIKEL

Negeri yang Berjelaga Dalam Katak Rebus Oleh: Abrari Alzael

Hidup adalah lelucon yang baru saja dimulai. W.S. Gilbert (1911), seniman opera termasyhur di Inggris, menulis dalam The Pirates of Penzance. Dalam lakon ini, ada pihak yang menertawakan dirinya sendiri karena tidak bisa merayakan ulang tahun. Itu bukan karena terjadi kerusuhan mengapa ia tak dapat merayakan ultah, namun karena ia lahir pada tahun kabisat, 29 Pebruari, suatu masa yang hanya hadir dalam empat tahun sekali. Itulah salah satu sisi dimana gugusan bima sakti mendidik bagaimana sesuatu itu hadir secara periodik yang barangkali perlu direnungkan pada satu katup, dan ditertawakan pada sisi yang lain. Pada aspek dimana pirates selalu datang dengan anarkisme, ini pun perlu diintrospeksi bila sebagian besar dari kita ternyata seorang perompak, dengan gaya yang berbeda-beda. Meskipun, kita tahu perampok dilarang bukan karena merugikan, tetapi ia tidak dibolehkan karena mencelakakan. Dalam konteks berbangsa dan berusaha untuk tidak menjadi perompak, negeri ini telah didik alam baik melalui longsor atau sudahkah kita belajar pada tsunami. Inilah urgensi dimana turbulensi keakuan sebagai warga republiken berjelaga, menjauh dari aku lirik sebagai anak bangsa. Karena itu, perjalanan negeri terperosok ke dalam teori katak

36 PARLEMEN | JANUARI 2016

rebus, tidak sadar pada atmosfer yang akan membuatnya celaka. Bencana alam serupa longsor, sesungguhnya tamsil kecil untuk perubahan prilaku besar warga untuk memelihara bumi. Longsor tekstual sebenarnya adalah proses geologis dimana partikel tanah terpisah dan diangkut oleh berbagai agen-agen erosi. Ia terjadi karena terjadi pengeksploitasi alam. Sebagai bangsa yang terdidik, siapapun tahu tentang hal ini. Hanya, sedikit orang yang memahami apabila mengerti itu didefinisikan sebagai sesuatu yang bisa dilakukan, meminjam istilah pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi. Pengetahuan tentang musabab erosi tanah yang tidak disertai kemengertian dalam prilaku, menyebabkan kondisi bangsa seperti katak rebus. Katak yang tertangkap dan dimasukkan ke dalam kantong pemburu, selalu merasa aman. Ia menganggap bodoh manusia karena menangkap dan memasukkannya pada satu ruang dimana ia bisa tetap hidup. Sesi berikutnya, saat pemburu mengeluarkan katak dari kantong dan memasukkannya ke dalam panci berisi air, katak kembali menilai jahil pada pemburu. Ia merasa kembali aman di dalam panci berisi air karena alam katak juga berada di air selain daratan. Tetapi saat katak dalam panci berisi air dihangatkan di atas kompor, di sinilah katak meyakini dirinya terperangkap, dan mati. Amnesia Endemis Dalam situasi bangsa yang sakit, pertanyaan mendasarnya adalah

siapa yang telah menyebabkannya tidak sehat, dan bagaimana usaha untuk memulihkannya? Ketika orang-orang berlalu-lalang di jalan raya di mana ratusan mobil nyaris seperti kapal selam, anak bangsa hanya menyeru, banjir! Setelah lolos dari kepungan air, mereka tetap membuang sampah sembarangan dan menutup pori-pori tanah yang menyebabkan air kehilangan muara. Manakala orang-orang berseru macet, mereka tetap berlomba berkendaraan dengan mobil pribadi. Tatkala harga-harga barang beranjak, mereka tetap ingin berbelanja, lebih dari sesuatu yang diperlukan. Pada situasi seperti ini, orang-orang tidak menyadari dirinya sebagai sosok yang melampaui batas. Padahal, sederhana, sesungguhnya lebih dari cukup. Visualisasi negeri dengan wajah muram dan durja ini, merasuk ke dalam hampir setiap tubuh yang merindu perbaikan pada akhirnya. Tetapi telaga kerinduan untuk menjadi lebih baik itu, hanya sampai di situ. Ia menjadi kesepian manakala sesuatu yang baik, yang sederhana itu, digergaji secara massif sebagaimana pohon-pohon dirubuhkan di kaki bukit yang melahirkan erosi tanah. Padahal, lereng gunung yang gersang untuk menjadi lebih baik secara konservasif harus ditanami kembali setelah ratusan pohon diperkosa, ditebang tanpa ganti. Sampai akhirnya, negeri ini menjadi nganga luka karena para penghuni menyayatnya bertubi-tubi walau khotbah mengaum dari segala penjuru.(*)


ARTIKEL

Rendezvous Oleh: Imelda de Broer

Perempuan, ia bukan diksi yang dirajut dari afiksasi kata pe (awalan), empuk (sesuatu yang lembut) dan an (akhiran).

Jika perempuan diadaptasi dari serakan kata itu, maka perempuan bisa berarti individu yang memiliki keempukan. Perempuan, terdiri dari awalan (pe), kata dasar empu, dan an (akhiran). Karena itu, makna perempuan secara kontekstual berarti seseorang yang berdaulat, yang tidak hanya ditindih di dapur, dipojokkan di kasur, dan di disudutkan di sumur. Kaum sebangsa ibu ini, hadir sebagai rendezvous, dari, oleh, dan untuk seseorang yang bermitra dan bukan sebagai obyek dari kelompok patriarkhi yang memiliki arogansi jenis kelamin tunggal, yang dengan gagah memerankan dirinya sebagai subyek. Padahal, manusia, terlepas dari kehadirannya sebagai lelaki dan atau perempuan, keduanya adalah mitra sejajar. Tetapi, makhluk jenis kelamin tunggal acapkali menganggap dirinya sebagai superior; suatu tindakan patriarkhis. Kuasa ini juga menjelajah politik yang mengakibatkan kebijakan publik dan politik lebih berpihak kepada laki-laki. Setelah 18 tahun reformasi, kebijakan terkait perempuan

belum terlihat dalam konteks negara. Padahal, ekspektasi hidup perempuan lebih panjang dibanding laki-laki. Karena itu berbicara perempuan itu bukan saja masalah TKW yang dijadikan budak di Arab Saudi, melainkan juga bisa dilihat dari politik ide-nya seperti pembangunan ekonomi, industri, dan bagaimana bentuk kebijakan yang digulirkan politisi. Sejauh ini, keberpihakan hukum dan politik, hanya kuota 30 % secara teoritik meski pada wilayah praksis, peran perempuan di parlemen masih kurang dari kuota yang digariskan. Dominasi wajah maskulin ini, memunculkan kebijakan yang maskulin dan berakibat pada out put politik yang seringkali abai pada kaum perempuan. Terutama, menyangkut proses ibu melahirkan, kebidanan, perawat, dokter, termasuk akses transportasi jalan dan sejenisnya. Terbukti, lebih dari 70 ribu desa di republik ini masih belum memiliki fasilitas bagi ibu melahirkan atau reproduksi. Lebih dari itu, terdapat 354 Perda dari sekitar 18 ribuan Perda, yang diskriminatif terhadap perempuan, dan seluruh kebijakan negara masih

berdampak pada laki-laki. Padahal sesungguhnya, perempuan yang tentu saja sebangsa ibu kita, berhak untuk dilindungi daripada dicederai baik di dunia kerja, ruang publik, maupun transportasi. Misalnya, Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik itu sudah melampaui ambang batas karena tidak saja dihabisi harta bendanya, melainkan juga diperkosa, dan bahkan dibunuh. Lalu negara, di manakah ia berdiri? Jika bangsa ini menganut demokrasi, sesungguhnya, demokrasi tidak bisa tegak berdiri tanpa perempuan. Perempuan, sekali lagi adalah sosok yang berdaulat, mandiri, dam bermitra. Itulah sebabnya, sebagian besar perempuan lebih suka pada kata itu, dari pada wanita. Sebab, wanita, dalam patriarkhisme Jawa, wanita dianggap lahir dari kata wani ditoto (sosok yang siap ditata). Dari perspektif kultur, perempuan Jawa tempo dulu sebagian besar pasrah dan membiarkan kedaulatan dirinya terbelenggu begitu saja. Di sini, di republik ini, adalah Indonesia, not Java or Madura only. (*)

PARLEMEN | JANUARI 2016

37


ARTIKEL

Mengapa Kita Harus Melawan Narkoba? Oleh : arief syafrillah

M

elihat besarnya pangsa pasar narkotika di Indonesia, produsen narkotika di dunia mulai melirik Indonesia sebagai basis produksi narkotika dan obatobatan terlarang, khususnya golongan ekstasi dan shabu. Tidak mengherankan jika di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Tangerang menjadi penghasil ribuan pil ekstasi. Sebenarnya, peningkatan produksi di Indonesia ini karena para produsen Narkoba di Asia ditekan oleh aparat di negara tersebut sehingga mereka pindah ke Indonesia. Saat ini, di dunia sudah lebih dari 200 juta orang menggunakan Narkotika dan obat-obatan terlarang. Angka ini terus bertambah setiap harinya. Sementara, masalah Narkoba yang terjadi di Indonesia masih didominasi oleh masalah opium. Kemudian, kecenderungan ini terus bergeser pada Amphetamin seperti ekstasi dan shabu. Jika dilihat, ternyata peredaran narkotika dan obatobat terlarang memiliki jalur tertentu. Jalur peredaran bermula dari dua ladang opium di dunia yang menjadi pemasok dalam peredaran gelap Narkoba ini. Pertama, ladang yang berlokasi di daerah segitiga emas Myanmar, Thailand, dan Laos. Kedua, daerah yang dikenal dengan bulan sabit emas yang meliputi Afganistan,Pakistan, dan Irak. Selain itu, jalur edar kokain di seluruh dunia melalui beberapa wilayah seperti Amerika Latin, Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Indonesia. Untuk ganja, sebagian besar berasal dari Aceh dan Medan yang selanjutnya diedarkan ke Pontianak dan Jakarta. Sedangkan untuk ekstasi berawal dari Guangzhou,

38 PARLEMEN | JANUARI 2016

Hongkong, dan dipasarkan ke Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan Narkoba, perlu ditelaah kembali sifat-sifat adiksi dari berbagai zat, misalnya nikotin. Secara medis, nikotin memiliki sifat adiksi yang lebih kuat dibandingkan dengan opiat. Orang lebih susah bebas dari nikotin ketimbang bebas dari opiat. Namun demikian, sampai saat ini rokok masih legal. Padahal, rokok menyebabkan beberapa penyakit yang cukup membahayakan seperti kanker, hipertensi, dan stroke. Kondisi seperti ini seharusnya dikaji ulang agar tidak menjadi celah yang akan mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini peran pemerintah dalam membuat peraturan tentang Narkoba serta melihat kapabilitas apa saja yang belum berjalan


ARTIKEL

sangat diperlukan dan peran seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan. Dalam menyikapi permasalahan penyalahgunaan Narkoba yang makin marak, modus, jenis maupun daya edarnya, disini Indonesia telah melakukan upaya dalam menghadapi masalah ini melalui undang-undang tentang Narkoba yaitu Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997. Tetapi jika kita lihat dari hasil survey dilapangan, peningkatan tentang penyalahgunaan Narkoba makin meningkat setiap tahunnya. Ini karena aturan yang sudah ada mungkin belum bisa dengan baik dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba dan dalam pelaksanaannya masih belum terealisasi

dengan baik dikarenakan mental model penegak hukum kita masih rendah dalam penanganan masalah Narkoba, masih terjadi negosiasi dalam pelaksanaan proses hukum. Jika dilihat dari kejadian dilapangan banyak aparatur yang malahan menjadi dekingan perdagangan Narkoba tersebut, sehingga barang haram tersebut dapat beredar dengan bebas. Dan tidak sedikit aparat pemerintah yang terjurumus didalam penyalahgunaan Narkoba tersebut. Hal ini sangat memperinhatinkan dimana harapan masyarakat menganggap Aparatur negara ini mampu menjadi tauladan tapi malah menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Banyak contoh-contoh aparatur negara yang terjurumus kedalam lembah hitam yang kelam ini yang bisa kita saksikan sekarang ini. Ini merupakan permasalahan yang serius yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam UndangUndang No 35 tahun 2009 untuk memberantas penyebaran Narkoba yang merupakan kejahatan besar yang terorganisir. Tetapi pemerintah dalam hal ini, BNN sebagai lembaga pemerintah yang berperan sebagai focal point Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya terkesan lamban dalam melakukan penaggulangan bahaya Narkoba. Banyak pemakai yang tertangkap, tetapi belum ada bandar besar Narkoba yang tertangkap. Jika bandar besar Narkoba belum tertangakap maka akan sulit bagi BNN untuk menjadi lembaga negara yang sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba tersebut. Diibaratkan BNN hanya mengobati penyakit tetapi tidak mencari akar dari penyakit tersebut. Kejahatan penyebaran Narkoba ini yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari cyber crime. Ini berdampak terhadapnya bertambahnya korban penyalahgunaan Narkoba. (*Pemerhati Sosial) PARLEMEN | JANUARI 2016

39


KOLOM

Rekonsiliasi Pasca Pilkada P

emilihan k e p a l a d a e r a h (Pilkada) s e c a r a langsung yang digelar secara s e r e n t a k menimbulkan persoalan tersendiri bagi rakyat pemilih. Terjadi gesekan sosial yang tidak bisa dihindarkan di kalangan pemilih, antara pendukung dan simpatisan masing-masing pasangan calon kepala daerah. Gesekan itu semakin terasa di daerah yang pasangan calon kepala daerah hanya ada dua. Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 lalu sedikitnya ada 266 daerah, terdiri dari sembilan provinsi, 221 kabupaten, dan 36 kota. Dari ratusan Pilkada yang digelar terdapat gesekan tajam di kalangan massa pendukung. Tak hanya gesekan, ternyata Pilkada langsung yang digelar kemarin juga menyebabkan bentrokan fisik dan aksi massa yang menyebabkan kerugian cukup besar. Di Kabupaten Yahukimo, Papua, dua kelompok massa pendukung calon bupati terlibat keributan dan nyaris membakar kantor Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo. Keributan terjadi antara massa pasangan nomor urut 2, Arkilas Asso-Lapius Merel Sol dengan massa pasangan nomor urut 3, David Silak-Septinus Pahabol. (Kompas). Tidak hanya menyebabkan kerugian material, gesekan dan bentrok yang terjadi diantara pendukung pasangan kepala daerah, namun bentrok dan gesekan juga menyebabkan korban jiwa. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), korban tewas akibat bentrokan antar pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi tiga orang. Bentrokan antar massa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya ini pecah, saat konvoi pasangan calon Bupati Markus Dairo Talu- Ndara Tanggu Kaha untuk menjemput Bupati terpilih usai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan pasangan calon Kornelis Kodi MeteDaud Lende Umbu Moto. (Tempo). Birokrasi Mbalelo Pilkada langsung yang digelar kemarin juga menimbulkan polarisasi di kalangan birokrasi, pegawai negeri sipil (PNS), atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan aparatur sipil negara (ASN). Meski sudah dilarang dalam aturan dan ketentuan, pada praktiknya tetap saja ada birokrat yang berpihak kepada salah satu atau salah dua atau salah lebih calon. Setelah adanya pemenang Pilkada, ada perasaan tidak nyaman, tidak enak, karena calon yang didukung kalah, dan lain sebagainya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut, karena akan menimbulkan suasana yang tidak sehat jika dibiarkan

40 PARLEMEN | JANUARI 2016

Oleh: Hidayaturrahman*

terus terjadi setelah proses Pilkada usai. Apalagi muncul ancaman atau gertakan dari pihak-pihak yang merasa dekat atau berada di lingkaran kepala daerah yang terpilih terhadap mereka yang ketahuan tidak mendukung, atau malah ketahuan menjadi pendukung calon pesaing. Apapun alasannya kondusivitas dan kekompakan dalam membangun pemerintahan lebih penting, dan harus mengalahkan ego serta perasaan semua pihak. Kepala Daerah yang Negarawan Kepala daerah bersama wakilnya yang terpilih melalui proses Pilkada langsung adalah pemimpin yang telah diputuskan melalui proses demokratis sesuai dengan aturan dan kehendak rakyat. Suka atau tidak, senang atau tidak, ikhlas atau tidak, siapapun yang terpilih realitasnya adalah pemimpin bagi daerahnya. Sehingga yang dibutuhkan oleh negara ini adalah kepala daerah sekaligus negarawan yang tidak hanya berpikir soal pendukung atau kelompoknya, namun berpikir dan bertindak untuk kepentingan seluruh rakyar yang berada di daerahnya. Kesalahan pertama dan paling fatal yang dilakukan kepala daerah adalah berpikir dan bersikap juga bertindak untuk kepentingan kelompok dan pendukungnya. Jika itu yang terjadi, maka jangan berharap daerah yang dipimpin akan maju dan bisa mewujudkan pembangunan yang sesuai kehendak rakyat, dan bisa mensejahterakan rakyat. Yang terjadi masalah sebaliknya, kepala daerah akan semakin jauh dari citacita dan keinginan rakyat untuk maju dan hidup lebih sejahtera. Yang terjadi adalah, kepala daerah akan sibuk mengurus para pendukung, relawan, atau tim pemenangan yang meminta kompensasi dan berbagai tuntutan atas jasa yang selama ini mereka berikan untuk menghantarkan calon kepala daerah untuk berkuasa dan memimpin. Padahal, anggaran negara, atau pemerintah tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang ada. Sehingga kepala daerah dan wakilnya, harus fokus pada pelaksanaan program kerakyatan yang memang sangat dibutuhkan oleh mayoritas rakyat. Jadi asas program yang dijalankan oleh kepala daerah adalah asas kebutuhan rakyat, bukan asas balas jasa terhadap kerja relawan selama ini bekerja. Sehingga, akan ada prioritas dalam menjalankan program pembangunan yang ada. Semua program bisa diukur dengan sejauhmana pentingnya pembangunan dan bentuk pembangunan seperti apa yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Penentuan lokasi pembangunan juga jangan sampai dilakukan karena pertimbangan daerah tersebut merupakan daerah basis pendukung dirinya atau tidak, namun lebih kepada kebutuhan ril masyarakat. Jangan sampai yang dibangun hanya daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong-kantong suara pendukung atau pemilihnya saat Pilkada. Sementara daerah

atau wilayah yang tidak menjadi basis pendukung, tidak dibangun atau sama sekali tidak diperhatikan. The Right Man on The Right Place Salah satu tantangan bagi pemimpin yang menjadi kepala daerah yang terpilih pada Pilkada langsung kemarin adalah mengalahkan perasaan tidak suka atau tidak sreg terhadap birokrat yang secara otomatis dipimpinnya, terutama yang ketahuan tidak mendukungnya. Jika itu terjadi, maka ada like and dislike terhadap pejabat/ birokrat tertentu, dan itu tentu saja berbahaya bagi perjalanan pemerintahan ke depan. Hal tersebut sama dengan menyiram luka dengan cuka, luka yang ada tidak akan pernah sembuh, maka malah bertambah sakit dan perih dalam pemerintahan yang ada. Sebaliknya, bagi pejabat atau birokrat, suka atau tidak kepada kepala daerah yang terpilih, kepala daerah itulah yang sekarang menjadi pemimpin, dan secara otomatis programnya harus didukung dan disukseskan, ditaati perintahnya, dan dilaksanakan kebijakannya. Badai itu sudah berlalu, saatnya bersatu pada bergandengan tangan, membangun daerah yang lebih maju, dan rakyat yang lebih sejahtera. Jangan sampai menjadi duri di dalam daging, atau menjadi kerikil di dalam sepatu, di hadapan kepala daerah seperti mendukung penuh program yang ada, namun di belakang, malah menjadi provokator kepada anak buah, relasi, keluarga dan kolega untuk tidak mendukung pemerintahan yang terpilih secara sah. Sehingga perlu ada komitmen dari kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi secara tidak tertulis di antara kedua pihak. Antara kepala daerah yang terpilih dengan pejabat/ birokrat yang ada, untuk sama-sama saling memahami tugas dan fungsinya untuk melayani rakyat dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu langkah yang perlu dicontoh adalah adanya lelang jabatan bagi kepala dinas atau camat, atau jabatan strategis lain di dalam pemerintahan. Jika tidak perlu melibatkan ahli dari berbagai perguruan tinggi untuk memetakan persoalan mendasar di suatu daerah. Para calon kepala dinas atau camat diminta untuk membuat semacam paper atau proposal penyelesaian persoalan yang sudah dikaji oleh para ahli. Paper atau proposal dari calon kepala dinas dan camat itu kemudian diseleksi dan diuji oleh ahli. Apakah proposal yang diajukan logis, bisa diterapkan atau memungkinkan untuk dilaksanakan. Hasil kajian itu kemudian diberikan kepada kepala daerah terpilih, untuk ditentukan dari dua atau tiga kandidat yang paling mungkin untuk diterapkan, kemudian dipilih sendiri oleh kepala daerah bersama wakilnya. Dan untuk selanjutnya, diminta untuk menyampaikan komitmennya kepada rakyat, saat dilantik untuk menduduki satu jabatan penting dan strategis. (*)


Ketua Komisi I Darul Hasyim Fath (kiri) saat menemui korban penganiayaan penggorengan tangan yang terjadi pada seorang siswa SMAN 2 Sumenep

Anggota Komisi I Ach. Djoni Tunaidy (kanan) dan Hj. Zulfah (kiri) yang turut menemui korban di Ruangan Komisi I

Toni (kiri) korban yang tangannya digoreng karena dituduh mencuri handphone milik temannya

PARLEMEN | JANUARI 2016

41


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

42 PARLEMEN | JANUARI 2016

Profile for Misbah

Parlemen januari 2016  

Parlemen januari 2016  

Profile for misbah13
Advertisement