Page 1

Edisi 2 / fEBRUARI 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

laporan utama

Empat Raperda

Antara Kebutuhan dan desakan

Ketua Komisi II, A. F. Hari Ponto:

Bukan Politisi Instan

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

1


WAKIL Ketua BP2D DPRD Sumenep, Suroyo menerima cindera mata dari DPRD Gianyar Bali ketika melakukan studing banding ke Sumenep


DAFTAR ISI

realita

30

REVIEW 2 Dominasi Anggaran Pendidikan Kesehatan pada RAPBD

Menengok Aturan Tentang TV Kabel di Kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya DPRDnya, boleh dibilang penggagas dan menjadi Pilot Project terbitnya aturan atau Peraturan Daerah ( Perda ) yang mengatur tentang keberadaan dan operasional Penyiaran Televisi Melalui Jaringan Kabel atau yang lebih dikenal dengan TV Kabel.

Editorial 3 Suara Rakyat 4 Wawancara 16 FOKUS 18 RESPON 22 SOSOK 26 Pertama Sekaligus Satu-Satunya Perintis Biro Konsultasi Psikologi Dinamika 28 Realita 30 Suara Desa 34 Artikel 36 Kolom 40 Meraba-raba Arah Pembangunan Sumenep

LEGISLATOR 23

Sistem perpolitikan di Indonesia yang mengalami perubahan secara dinamis menawarkan berbagai kemungkinan. Salahnya satunya munculnya Politisi Instans.

LAPORAN UTAMA 6 Empat Raperda Antara Kebutuhan dan Desakan

Disamping sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah atau Perda merupakan salah satu instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi.

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep Pelindung: ketua dprd sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

1


REVIEW

Dominasi Anggaran Pendidikan Kesehatan pada RAPBD

Hal paling melegakan di penghujung tahun 2015 lalu adalah disahkannya Perturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep.

S

etelah melalui berbagai berbagai “tikungan� dan jebakan waktu yang cukup sempit, sudang paripurna akhirnya menyepakati deretan angkaangka dalam buku setebal CPU komputer itu. Pada tahun 2016 Anggaran Pendapatan di Kabupaten yang diantaranya terkenal karena kerajinan keris ini naik dari tahuntahun sebelumnya. Kini Anggaran Pendapatannya mencapai 2,1 Triliun lebih atau lebih tepatnya Rp 2.161.238.108.200,Pendapatan tersebut antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAS) sebesar Rp 169.032.544.087, Dana Perimbangan Pusat dan Daerah sebesar Rp 1.464.873.011.079, dan pendapat lain yang sah sebesar Rp 527.432.553.034 Sementara itu Anggaran Belanja

2

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

mencapai 2,2 Triliun lebih. Atau tepatnya sebasar Rp 2.229.986.581.358. Belanja tersebut antara lain terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar 1.452.045.418.995. Selain itu juga terdiri dari Belanja Tifak Langsung sebesar Rp 777.941.162.363 Ditetapkan pula dalam Peraturan Daerah tentang APBD ini pembentukan fana cadangan sebesar Rp 10 miliar. Fana ini dimaksudkan untuk keadaan-keadaan di luar dugaan diamana pemerintah bersama DPRD tidak menganggarkannya secara spesifik. Ada tiga hal yang perlu menjadi catatan dari APBD Sumenep tahun 2016 ini. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berjumlah 169.032.544.087 masih sangat kecil dibandingkan dengan anggaran belanja yang dibutuhkan. Kebutuhan belanja sebesar Rp 2.229.986.581.358

itu hampir 70 persennya diambil dari pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang dikucurkan langsung dari APBN pusat. Kedua, Belanja Pegawai pada item belanja tidak langsung terasa sangat besar bila dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Belanja untuk membayar gaji para pegawai ini memakan nyaris separuh dari APBD Sumenep 2016, yakni sebesar Rp 1.022.752.220.056 Caba bandingkan dengan Belanja Langsung yang beresentuhan secara konkrit dengan kebutuhan masyarakat, jumlahnya hanya Rp 777.941.162.363 Ketiga, ternyata secara umum antara pendapatan dan belanja pada APBD Sumenep tahun 2016 ini lebih besar anggaran belanja. Ada selisih kurang lebih Rp 68.748.473.158. Realisasi kemungkinan besar tidak akan sama dengan perencanaan. Namun lebih hati-hati dalam menggunakan anggaran tentu adalah tindakan bijaksana. (*)


EDITORIAL

Memperioritaskan Raperda Usul Prakarsa

P

ada Parlemen terbitan kali ini, mengambil topik pokok utama soal empat Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Sumenep. Tentu bukan berarti mengutamakan empat raperda itu lalu mengesampingkan Raperda yang lain. Semua Raperda tentu akan mendesak dan menjadi sandaran bagi semua kegiatan pembangunan di Sumenep. Namun karena

memang empat Raperda itu merupakan sisa pekerjaan tahun lalu dan menjadi sangat penting untuk segera diterbitkan tahun ini. Karena mendesaknya juga Perda tersebut bagi pembangunan, khususnya di masyarakat desa. Raperda tentang pembentukan BUMDes, adalah bahwa dengan membentuk BUMDes, pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep akan dapat mengelola sumber daya desa seperti sumber daya manusia, sumber daya

modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Karena dengan mengelola sumber daya dimaksud, selain diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PA Des). Sehingga kemudian harapan masyarakat desa yang lebih berdaya dan perekonomian bangkit, sehingga kesejahteraan hidupnya akan terwujud. Raperda tentang CSR adalah salah satu kebijakan perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan kembali (give back) kepada masyarakat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Caranya dengan membangun infrastruktur seperti membangun sekolah, membangun jalan, serta menyalurkan dana kemitraan dengan bunga rendah, maupun memberi pendampingan untuk give back tersebut. Begitu pula dengan Perda tengan kepelabuhanan. Bahwa hal tersebut disesuaikan dengan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha. Disamping juga untuk ikut mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum. Tentang Perda Kesejahteraan Sosial menjadi penting dikedepankan oleh Dewan dan menjadi topik utama kami tentang Raperda itu karena menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Karenanya, bukan karena menjadi yang utama atau memperioritaskan, tetapi lebih daripada menuntaskan pekerjaan sisa tahun 2015 lalu, juga karena mendesaknya kepentingan masyarakat bagi terselesainya Perda tersebut, karena sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar target Dewan. (*) PARLEMEN | FEBRUARI 2016

3


SUARA RAKYAT Listrik Tidak Normal Berbulan-Bulan Mohon solusi, penerangan listrik oleh PT Persero PLN di Arjasa Pulau Kangean selama berbulan-bulan tidak normal karena kerap kali dilakukan pemadaman. Sejak Januari PLN sering melakukan pemadaman, bahkan saat ini semakin sering dua hari menyala satu hari padam. (Abdurrahman, Warga Kecamatan Arjasa Pulau Kangean) Kami masih berupaya mencari solusi mengenai masalah listrik di Pulau Kangean. Mohon masyarakat bersabar sebab kendala yang dihadapi dalam pelayanan listrik di Arjasa Pulau Kangean karena mesin yang digunakan banyak rusak. PLN masih melakukan perbaikan terhadap mesin tersebut. (Kepala Cabang PLN Rayon Sumenep, Slamet).

Pelayanan Dokumen Kependudukan Lelet Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Pelayanan dokumen kependudukan khususnya kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep masih kurang maksimal. Terbukti, warga khususnya Wajib KTP yang mengajuan pembuatan E-KTP harus menunggu dua hingga tiga hari, bahkan satu minggu lebih menunggu penyelesaian cetak. Mohon penjelasan dari Dinas Tekhnis khususnya Dispendukcapil. (Khairul Umam, Gapura Timur, Kecamatan Gapura). Dispendukcapil tidak membatasi jumlah permohonan E-KTP yang diajukan pemohon, semua diakomudir. Hanya saja konsekuensinya tidak selesai satu hari karena kemampuan cetak mesin yang ada hanya maksimal 170 keping. Rata-rata perhari pemohon e-KTP mencapai 400 pemohon, sementara disisi lain mesin cetak yang efektif hanya satu unit dengan kemampuan 170, sehingga sisanya harus antri. (Kepala Bidang Kependudukan Dispendukcapil Sumenep, Imam Subekti).

Kera Liar Turun Gunung

Beberapa minggu terakhir, kami warga Desa Basoka, Kecamatan Rubaru resah dengan serangan kera liar kelahan pertanian masyarakat setempat. Mereka �turun gunung� dan memakan tanaman di lahan pertanian warga Basoka. Mohon penanganan dari Instansi tekhnis, sebab hal ini bisa berdampak pada hasil tani. (Mohammad, Warga Desa Basoka, Kecamatan Basoka). Serangan kera liar di Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, memang bukan yang pertama kali terjadi. Sebab, di tahun 2014 lalu juga demikian. Jadi itu bentuk kejadian lama yang berulang. Untuk menghindari serangan kera liar tersebut, kami menghimbau kepada para petani setempat untuk membuat jaring di lahan mereka. (Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Bambang Heriyanto)

4

PARLEMEN | FEBRUARI 2016


AGHALICEK

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

5


LAPORAN UTAMA

Empat Raperda Antara Kebutuhan dan Desakan Disamping sebagai pelaksana peraturan perundangundangan, Peraturan Daerah atau Perda merupakan salah satu instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi.

P

erda berperan sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas juga sebagai penerima dan penyalur aspirasi masyarakat daerah. Lalu bagaimana Perda tersebut akan menjadi alat transformasi perubahan daerah dan harmonisator berbagai kepentingan?, empat Raperda usul Prakarsa DPRD Sumenep, jawabannya. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, daerah mempunyai hak untuk membuat kebijakan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dinamika pembaharuan hukum khususnya di daerah saat ini dihadapkan pada dua tantangan besar yang menuntut adanya percepatan akselerasi. Pertama, perubahan hukum di tingkat pusat yang sangat cepat mulai dari undang-undang hingga peraturan

6

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

presiden. Kedua, dinamika kehidupan masyarakat daerah yang sangat dinamis dan cepat sehingga membutuhkan pengaturan yang progresif pula. Konsekuensi dari Peraturan Daerah yang menempati urutan ketujuh dari tata urutan peraturan perundangundangan di Indonesia adalah harus mengikuti dan menyesuaikan atas seluruh perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Demikian pula dengan berkembangnya problem sosial masyarakat daerah yang cukup tinggi. Pembentukan Peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah dalam rangka mewujudkan kebutuhan perangkat peraturan perundang undangan perlu dimaksimalkan, mengingat peraturan daerah digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan sekaligus menjadi landasan normatif dalam rangka memberikan pelayanan kepada


KETUA DPRD Herman Dali Kusuma menerima nota penjelasan empar Raperda usul prakarsa DPRD dar i juru bicara BP2D, Ahmad Zainurrahman

masyarakat. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan “ Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda ”. Demikian pula disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pasal 72 ayat (1), berbunyi “ Rancangan Perda yang berasal dari DPRD Provinsi dan Gubernur dibahas oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama”, dimana ketentuan pembahasan raperda tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

7


LAPORAN UTAMA

BUPATI A Busyro Karim disambut Ketua DPRD Herman dan Dali Kusuma dan Anggota ketika menghadiri rapat paripurna DPRD

Desa dapat mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosialnya

8

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

raperda Kabupaten/Kota. ‘’ Mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka DPRD Sumenep, telah menyampaikan empat 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami sampaikan kepada Bupati. Dan Reperda hasil usul inisiatif Dewan tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan,’’ ujar Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, beberapa saat lalu. Dikatakan, 4 (empat) Raperda usul prakarsa DPRD, sebagai langkah awal pembahasan rancangan peraturan daerah, terdiri dari Raperda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Raperda tentang Kepelabuhanan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pada Raperda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa, dapat dijabarkan bahwa desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan

ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. ‘’ Desa dapat mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosialnya,’’ jelas politisi PKB ini. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. BUMDes, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dari pendapatan asli desa.


LAPORAN UTAMA Pembentukan BUMDes merupakan amanat peraturan perundangundangan, yakni Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 87, PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 132 dan Permendes No 4 Tahun 2015 Tentang BUM Des. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep, dapat membentuk badan usaha dimaksud berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenp yang mengakomodasi pembentukan BUMDes, menjadi peluang bagi pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep, membentuk BUMDes untuk satu atau berbagai jenis pelayanan. Dengan membentuk BUMDes, pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep akan dapat mengelola sumber daya desa seperti sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya dimaksud, selain diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PA Des). Berikutnya, pada Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, DPRD Sumenep memandang perlu bahkan penting, karena pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut CSR ( Corporate Social Responsibilty) adalah sebuah dana hibah dari perusahaan untuk penduduk sekitar, lingkungan dan laba (profit) bagi perusahaan itu sendiri. ‘’ Tentang CSR itu merupakan amanah UU 40 Tahun 2007 pasal 74 bahwa Corporate Social Responsibilty (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial atau CSR tersebut,’’ lanjut Herman. Tanggung jawab perusahaan

dapat disebut sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggunjawabkan dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan demikian tetap menjaga agar dampak-dampak tersebut tetap menyumbang manfaat dan bukan merugikan bagi para Stakeholdernya. CSR adalah salah satu kebijakan perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan kembali (give back) kepada masyarakat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Caranya dengan membangun infrastruktur seperti membangun sekolah, membangun jalan, serta menyalurkan dana kemitraan dengan bunga rendah, maupun memberi pendampingan untuk give back tersebut. Tanggung jawab sosial lahir karena tuntutan dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap dan perbuatan baik yang betulbetul tanpa pamrih. Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, barangkali

baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum dan kesesuaian saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan tanpa tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya. Dengan demikian tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus

BUPATI A Busyro Karim disambut sejumlah Anggota DPRD di ruangan Paripurna

menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihakpihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Berikutnya, soal Raperda Kepelabuhan, adalah bahwa mengingat letak geografis, wilayah Kabupaten Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan luas keseluruhan 2.093,46 Km2. Yakni untuk wilayah daratan dengan luas 1.146,93 Km2 atau 54,79% PARLEMEN | FEBRUARI 2016

9


LAPORAN UTAMA

dari luas keseluruhan Kabupaten Sumenep, terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan. Sedang wilayah kepulauan memiliki luas 946,53 Km2 atau seluas 45,21% dari luas keseluruhan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan suatu upaya dari seluruh komponen di Kabupaten Sumenep untuk berinisiatif membuat regulasi yang dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah daerah serta mengoptimalkan potensi daerah. Pada realitasnya, pembangunan peraturan perundangan yang komprehensif mengatur perihal Kepelabuhanan cenderung lebih lambat ketimbang peraturan perundangan lainnya, seperti pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perairan dan perikanan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam

10 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkokoh ketahanan nasional. Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap

mengutamakan pelayanan kepentingan umum. ‘’ Hal ini dilakukan sematamata untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat,’’ jelasnya. Mobilitas penduduk yang tinggi dalam suatu wilayah membutuhkan suatu system tertentu yang dapat mengimbanginya. Agar sebuah pelabuhan benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada


LAPORAN UTAMA

SUASANA Paripurna nota penyampaian pendapat Bupati terhadap empat Raperda usul Prakarsa DPRD

masyarakat pengguna transportasi laut yang memanfaatkan pelabuhan maupun masyarakat pengguna sarana/prasarana/fasilitas yang ada di dalam pelabuhan. Selanjutnya dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, professional, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman pengelolaan atau manajemen kepelabuhanan yang baik dan memadai melalui Peraturan Daerah. Yang terakhir, adalah usul Prakarsa DPRD Sumenep tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal itu menjadi poin penting

pula bagi DPRD Sumenep karena kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai tujuan bangsa yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan UUD Negara RI 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip good governance. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini, ketiga unsur good governance (pemerintah, swasta, dan masyarakat) diharapkan bersama-sama menentukan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah kesejahteraan sosial, sehingga tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dapat diupayakan meningkat secara maksimal. ‘’ Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan yang memenuhi prinsip transparansi, demokratis, aspiratif, akuntabel, formal/hukum, efisien dan afektif,’’ lanjut Anggota Dewan asal Dapil I Sumenep ini. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka disusun raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan harapan adanya perda ini nantinya persoalan kesejahteraan sosial dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat dan negara dalam mencapai masyarakat yang sejahtera adil dan merata. ‘’ Sejatinya empat Raperda hasil prakarsa Dewan itu sudah sempat muncul pada pembahasan Raperda tahun 2015 lalu, tetapi karena mepetnya waktu, sehingga kemudian dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2016 ini,’’ pungkas Herman Dali Kusuma. (*) PARLEMEN | FEBRUARI 2016

11


LAPORAN UTAMA

Tanggapan Bupati Busyro Karim Semoga Perda Segera Terwujud dan Dirasakan Masyarakat

BERSINERGI: Ketua DPRD Herman Dali Kusuma dan Bupati A Busyro Karim berdiskusi dsebelum Paripurna dimulai

P

ada saat menanggapai 4 (empat) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep usul prakarsa DPRD, secara keseluruhan ditanggapi positif oleh Bupati Sumenep, KH A Busyro Karim. Bahkan berharap empat Raperda tersebut segera terwujud, agar manfaatnya segera bisa dirasakan masyarakat. Bupati yang baru saja dilantik Februari lalu itu menyebut bahwa Rancangan Perda berasal bisa berasal dari hak inisiatif atau yang lebih dikenal dengan usul Prakarsa Dewan. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah atau Perda.

12 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

‘’ 4 (empat) Raperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2016, telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,’’ ujar Bupati Busyro Karim dalam sidang Paripurna DPRD Sumenep, 22 Februari 2016 lalu. Terkait usul Raperda tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ), eksekutif pada prinsipnya mendukung. Hal itu mengingat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah sebelumnya yakni Nomor 13 tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. ‘’ Sudah tidak relevan lagi dengan UU 6 tahun 2014 tentang desa, PP nomor 43 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ),’’ jelas Busyro. Dengan adanya perubahan regulasi tersebut diharapkan didalam pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa benar-benar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang berdasarkan potensi desa dengan tujuan membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangan desa untuk meningkatkan


LAPORAN UTAMA

“

4 (empat) Raperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2016, telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

“

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

13


LAPORAN UTAMA

pertumbuhan ekonomi desa. ‘’ Kita harapkan ini segera terwujud, sehingga dapat menambah pendapatan asli desa dan berdayaguna didalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,’’ harapnya. Terkait dengan Raperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Sumenep tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, juga didukung oleh Pemkab Sumenep. Hal itu karena tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya

14 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

masyarakat setempat. ‘’ Karenanya, perlu hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan di daerah.’’ katanya. Di tengah keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki dan tanggungjawab yang ditanggung pemerintah daerah untuk menangani berbagai masalah, keberadaan dan peran sektor swasta sungguh sangatlah penting bahkan perannya sangat dibutuhkan dalam pembangunan Kabupaten Sumenep. Dan untuk mewujudkan prioritas utama dari pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, perluasan lapangan kerja dan

pemberdayaan masyarakat. dana tersebut berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Selanjutnya dalam soal Raperda usul prakarsa DPRD Sumenep tentang Kepelabuhanan, juga sepatutnta didukung oleh eksekutif


LAPORAN UTAMA SUASANA forum paripurna penyampaian pendapat Bupati terhadap Empat Raperd asul Prakarsa di DPRD

Karenanya, perlu hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan di daerah.

Perda tersebut diharapkan dapat menentukan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumenep. Sehingga kemudian tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dapat diupayakan meningkat secara maksimal. Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan yang memenuhi prinsip transparansi, demokratis, aspiratif, akuntabel, formal, efisien dan efektif. ‘’ Intinya dari empat Reperda usul Prakarsa DPRD Sumenep ini kita harapkan segera terwujud, agar manfaat dari regulasi itu bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sumenep,’’ pungkas mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode ini.

untuk dibahas menjadi Perda, tetapi harus dengan tetap mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. ‘’ Harapan kita dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi laut yang memanfaatkan pelabuhan maupun masyarakat pengguna yang ada di pelabuhan,’’ imbuhnya. Yang terakhir soal Raperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Sumenep tentang Kesejahteraan Sosial pada prinsipnya Bupati Busyro Karim dengan jajaran eksekutif juga sangat mendukung. Karena dengan adanya

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

15


WAWANCARA

DPRD Siapkan 22 Raperda di 2016

S

alah satu dari tri fungsi yang melekat pada DPRD yaitu legislasi. Melalui fungsi Legislasi, DPRD membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah. Perda merupakan produk hukum yang dibentuk untuk menyikapi persoalan di daerah berdasarkan undangundang dan peraturan diatasnya atau sebagai tindak lanjut dari perundang-undangan dan dan aturan diatasnya. Saat ini, DPRD Sumenep telah menetapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda)

untuk dijadikan agenda pembahasan selama satu tahun di 2016. Seluruh Raperda tersebut nantinya akan dibahas Dewan sebagai implementasi dari fungsi legislasi yang melekar pada Wakil Rakyat tersebut. Berikut hasil wawancara Parlemen bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) Sumenep, Iskandar. Sampai dimana kesiapan Prolegda 2016? Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep sudah menginventarisir raparraperda yang akan

16 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

dibahas 2016, bahkan sudah ditetapkan menjadi Prolegda untuk dibahas selama satu tahun kedepan. Total Prolegda 2016 yang ditetapkan yaitu 22 Raperda termasuk Raperda Wajib tentang APBD. Rinciannya Pak? Dari 22 Raperda yang diprolegdakan 11 diantaranya merupakan Raperda usul Prakarsa DPRD, delapan Raperda adalah inisiatif eksekutif, dan Raperda Wajib tentang Perubahan APBD 2016, Perhitungan APBD, dan APBD murni tahun anggaran 2017. Tapi itu belum

termasuk raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang memang harus dibahas tahun ini walaupun tidak dimasukkan pada Prolegda. Raperda RPJMD wajib segera dibahas karena ini menjadi pedoman pada penyusunan APBD selama lima tahun kedepan. Kenapa Raperda RPJMD tidak masuk pada Prolegda? Pada proses penyusunan Prolegda masih terjadi transisi kepemimpinan Pemerintahan di Kabupaten Sumenep.


WAWANCARA Saat ini, Kepala Daerah masih dijabat Penjabat (Pj) Bupati, sementara RPJMD harus menformulasikan Visi dan Misi Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2016. Untuk draf Raperda RPJMD itu harus menunggu pelantikan Bupati A Busyro Karim dan Wakil Bupati Achmad Fausi. Namun, saat ini, materinya raperda RPJMD itu sudah masuk ke DPRD, sehingga dalam waktu dekat kami akan mengusulkan pembahasannya melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD. Dari 22 Raperda yang diprolegdakan, mungkin tuntas keseluruhan Kami tidak bisa menjamin semuanya tuntas, sebab tugas DPRD tidak hanya membentuk peraturan daerah, tapi juga fungsi pengawasan dan penganggaran harus dipastikan berjalan maksimal. Jika berkaca pada tahun sebelumnya, dari 23 Raperda yang diprolegdakan yang selesai hanya 10 Raperda sebab memang pada saat itu kegiatan dan kedewanan Dewan cukup banyak, apalagi di 2015 ada momentum Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Namun demikian, DPRD akan berupaya fungsi legislasi atau membentuk peraturan daerah lebih maksimal dibanding tahun sebelumnya. Tentu juga tergantung pada komitmen eksekutif juga, sebab pembahasan Raperda tidak hanya tergantung pada DPRD. Apa ada perda yang tidak tuntas, kemudian diakomudir di 2016? Ada. Sebab, memang

Raperda yang tidak tuntas di tahun sebelumnya memang diakomudir di tahun berikutnya. Untuk Prolegda 2016, Raperda sisa 2015 yang diakomudir diantaranya mengenai Reperda Rencana Detil Tata Ruang Kecamatan (RTDRK ), penyertaan modal, pedoman dan tata cara pembentuan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan penyelenggaraan a d m i n i s t r a s i kependudukan.

maksimal. Namun demikian, kami berkomitmen agar produk legislasi yang dihasilkan DPRD pada tahun ini akan lebih maksimal. Minimal pada triwulan pertama ada empat Raperda yang bisa diselesaikan DPRD. Tapi tentunya

juga, dalam pembahasan Raperda itu tidak hanya mengejar kuantitas tentang bagaimana supaya Raperda yang diprolegdakan selesai keseluruhan, tapi yang terpenting adalah kwalitasnya juga. (*)

Ada skala prioritas yang ditentukan BP2D dalam pembahasan Raperda? Pada Prinsipnya, Raperda yang diprolegdakann semuanya sifatnya penting karena adalah kebutuhan. Tapi, Tentu ada skala prioritas yang diterapkan DPRD dalam pembahasan Raperda, mana Raperda yang perlu didahulukan dan mana yang tidak perlu segera dibahas. Teman-teman Anggota DPRD khususnya di BP2D bersepakat untuk memprioritasnya Raperda yang sifatnya mendesak dan genting seperti tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan RPJMD. Dan raperdaraperda yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian DPRD. Ada Target Khusus di Tahun ini, sampai berapa Raperda yang akan diselesaikan? Pada Prinsipnya, Raperda yKami tidak bisa menentukan itu, sebab tugas dewan bukan hanya membahas rancangan peraturan daerah. Dua fungsi lain di luar fungsi legislasi, seperti penganggaran dan pengawasan yang wajib hukumnya berjalan

Ketua BP2D

Iskandar PARLEMEN | FEBRUARI 2016

17


FOKUS

Progres Report

Persoalan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Ketua Pansus II Rapereda DPRD Sumenep, H. Subadi saat menyampaikan hasil Konsultasi ke Dirjen kementerian Sosial Jakarta

S

udah tahun 2015 lalu, DPRD Sumenep bersikukuh mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah ( Reperda ) yang merupakan hak inisiatif Dewan. Tetapi baru awal tahun 2016 ini, empat Raperda usul Prakarsa Dewan itu dibahas dan dipastikan akan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ). Berbagai masalah sosial menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang membutuhkan perjuangan dan

18 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

dukungan semua pihak terkait demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan akar dari semua masalah sosial. Maka dibutuhkan seperangkat program dan kegiatan yang mengarah pada upaya pengentasan dalam satu nafas dan satu visi. Saat ini, penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) relatif masih tinggi. Pada saat bersamaan, kemampuan pemerintah untuk

menyelesaikan PMKS relatif rendah. PMKS harus diatasi dalam waktu tidak terlalu lama. Untuk itu, harus segera menetapkan fokus sasaran, sehingga bisa menjadi solusi dalam penanganan masalah sosial lainnya. Berbagai masalah sosial tersebut, di antaranya kebencanaan, ketunaan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, kekerasan dan eksploitasi, yang membutuhkan sentuhan penanganan di tengah isu global terkait dengan kemiskinan.


FOKUS

Anggota Pansus II Rapereda DPRD Sumenep, M Ramzy.

Kejelian dan data membaca realitas di lapangan menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu, tentu saja bisa membantu untuk menentukan keberhasilan implementasi berbagai program dan kegiatan. Fenomena terbalik terhadap persoalan sosial dan kemiskinan bahwa persoalan sosial dan kemiskinan akan lebih banyak ditemui di wilayah perkotaan seiring meningkatnya urbanisasi dan krisis ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Padahal sebelumnya kemiskinan diidentikkan dengan

“

fenomena desa atau daerah terpencil yang minus sumber dayanya. Ada dua alasan mengapa hal kesejehteraan dan kemiskinan terjadi. Pertama, umumnya pertumbuhan penduduk berkembang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi sehingga secara komparatif tidak memberikan peningkatan taraf hidup secara signifikan. Selanjutnya, adanya ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin, membuat output pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara.

merata. Teori trickle down effect yang mendasari kebijakan di atas tidak berlaku sepenuhnya. Antusiasme pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan juga terbentur kenyataan bahwa mereka umumnnya inarticulate secara politik, Sebagian besar penduduk miskin tinggal didesa-desa yang terpencil atau perkampungan kumuh perkotaan sehingga terlihat oleh elit pemerintah. Untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak para ahli yang menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlunya peranan pemerintah, maka pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting artinya. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan. Pansus II DPRD Sumenep dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) usul prakaras DPRD tentang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, mencoba mengarahkan tentang persoalan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan di

Penanggulangan bencana yang meliputi penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. H. Moh. Ruki Abdillah saat menyampaikan interupsi.

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

19

“


FOKUS FOKUS

Kabupaten Sumenep. Dan, untuk memuluskan itu, Panitia Khusus II DPRD Sumenep yang berjumlah 24 orang dan ditambah dua orang pimpinan DPRD Sumenep melakukan konsultasi ke Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI di Jakarta dan DPRD Provinsi DKI pada tanggal 9 sampai 11 Maret lalu. Ada beberapa catatan yang diperoleh DPRD Sumenep saat konsultasi dan koordinasi dengan Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinai

di Kemensos RI, bahwa setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan dibidang sosial dibagi menjadi tiga pembagian. Diantaranya, pembagian urusan pemerintahan bidang sosial pemerintah pusat, Pembagian urusan pemerintahan bidang sosial pemerintah daerah provinsi. Pembagian urusan pemerintahan bidang sosial pemerintah daerah kabupaten/kota. Dijelaskan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

kabupaten/kota dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang sosial adalah pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil,penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota, pengembangan potensi kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota. Juga pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten/kotapenanggulangan warga negara migran korban tindak kekerasan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke desa asal. Rehabilitasi sosial bukan / tidak termasuk bekas korban penyalagunaan napza yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehablitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi pemeliharaan anak-anak terlantar, pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota. ‘’ Penanggulangan bencana yang meliputi penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan,’’ H Zubaidi, Ketua Panitia Khusus II ( Pansus ) .

Suasana Sidang hasil Laporan Pansus II Raperda DPRD Sumenep

20 PARLEMEN | FEBRUARI 2016


FOKUS

H. Dul Siam pada saat Sidang Laporan Pansus II

keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Di Pemprov DKI, dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemerintah daerah juga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Intinya, bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kreteria masalah kesejahteraan sosial yang meliputi, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, korban sosial dan korban tindak kekerasan. ‘’Sedangkan bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial terdiri dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial,’’ pungkasnya. (*)

Mengenai jaminan sosial, diberikan secara perseorangan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi.

Dijelaskan pula bahwa pemberdayaan sosial diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial baik secara perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang miskin, rentan sosial ekonomi dan bermasalah sosial. Pemberdayaan juga termasuk peningkatan fungsi sosial agar dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara mandiri dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. ‘’Mengenai jaminan sosial, diberikan secara perseorangan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi.’’ Beber politisi PPP ini. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motofatif baik dalam

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

21


RESPON Jangan Hanya Memprogramkan, Tapi Harus Tuntas

A K

ordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pilar Penegak Bangsa, Edi Junaidi mengapresiasi program legislasi daerah (Prolegda) 2016 yang dicanangkan DPRD Sumenep. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diprolegdakan terbilang banyak baik usul prakarsa DPRD maupun inisiatif eksekutif. ”Namun yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana Raperda yang di Prolegdakan itu dibahas. Jangan hanya diagendakan tapi pada perkembangannya justru tidak diselesaikan,” kata Edy. Dia mengungkapkan, di tahun 2015 lalu, DPRD menetapkan 23 Raperda sebagai Prolegda, namun hingga akhir tahun hanya enam Raperda yang diselesaikan. Sedangkan sisanya justru tidak dibahas karena banyaknya kegiatan kedewanan di DPRD. Pihaknya berharap supaya dalam menetapkan Prolegda, DPRD hendaknya rasional dengan menyesuaikan pada agenda kedewanan selama satu tahun dan tidak hanya sekedar menetapkan. Hal itu dilakukan supaya Raperda yang diprolegdakan itu dapat terbahas, sehingga tidak ada sisa yang terpaksa harus diakomudir di tahun berikutnya. ”Lalu untuk apa banyak menetapkan Raperda pada Prolegda, kalau kemudian ujung-ujungnya hanya sebagian kecil yang terbahas,” tandas Edi. (*)

22 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

Pembahasan Perda Harus Libatkan Publik

ktivis Sumenep Corruption Watch Junaidi mengatakan, masyarakat seharusnya juga dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pelibatan masyarakat dalam pembahasan Perda itu merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang Pembeontukan Produk Hukum Daerah. Disebutkannya, dalam Permendagri itu ditegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan lisan atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD. ”Paling tidak Panitia Khusus atau DPRD memberi ruang kepada masyarakat atau publik untuk memeberi masukan atau saran dalam pembahasan setiap Raperda,” tands Junaidi. Ia juga menegaskan, publik memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pihak Legisatif berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembahasan raperda itu. ”Karena kita (masyarakat, red) yang terdampak langsung dari penerapannya nanti, makanya partisipasi masyarakat itu penting,”ujarnya. Junaidi meminta meminta DPRD juga melakukan konsultasi publik dari setiap hasil pembahasan Raperda sebelum ditetapkan menjadi Perda. Selain untuk menguji kwalitas produk hukum yang dihasilkan, masyarakat selaku objek dari Peraturan Daerah itu dapat mengetahui mengenai aturan-aturan yang dibuat Pemerintah Daerah. (*)

BPMP-KB Apresiasi Raperda BUM-Des

M

asuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016 disambut positif Pemkab Sumenep. Saat ini, Raperda BUM-Des itu mendapat prioritas Pembahasan di DPRD bersama tiga Raperda lainnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Sumenep, Ahmad Masuni menyatakan Raperda tentang pedoman tata cara pembentukan BUM-Des yang menjadi usul Prakarsa DPRD itu selaras dengan Undang-Undang Nom 6 Tahun 2015 tentang Desa. BUM-Des sangat dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian desa, sehingga nantinya badan usaha di tingkat Desa itu dapat memberin kontribusi terhadap pembangunan di Desa. ”Dan di Era Masyarakat Ekonomi Asean masyarakat Desa dituntut mampu bersaing. BUM-Des nantinya diharapkan dapat memberi andil terhadap pemberdayaan masyarakat Desa agar mampu bersaing di Mea,” ujarnya. Menurut Masuni, melalui BUM-Des nantinya Desa juga dapat mengoptimalkan potensi di desa baik di sektor pariwisata, industri, pertanian, maupun kelautannya untuk dikembangkan menjadi badan usaha. ”Dengan adanya Perda BUM-Des diharapkan akan tumbuh kesadaran utamanya Pemerintah Desa membentuk badan usaha, apalagi saat ini, kucuran anggaran dari Pemerintah terhadap Desa terbilang sangat besar,” pungkasnya. (*)


LEGISLATOR

Bukan Politisi Instan

S

istem perpolitikan di Indonesia yang mengalami perubahan secara dinamis menawarkan berbagai kemungkinan. Salahnya satunya munculnya Politisi Instans. Dikatakan Instans karena karir politiknya tidak dimulai dari bawah. Hanya berdasarkan ketokohan, relasi atau memiliki basis massa, bahkan karena faktor finansial kemudian direkrut atau melamar ke Partai untuk nyaleg tanpa melalui proses kaderisasi partai dari tingkat bawah. Namun, tidak demikian bagi Fajar Hari Ponto. Legislator asal Partai

Golongan Karya (Golkar) Sumenep itu memulai karir politiknya dari paling bawah. Jauh sebelum masuk di jajaran pengurus Partai, Ia aktif organisasi masyarakat (Ormas) sayap Golkar seperti Angktan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), dan Pemuda Pancasila. Di organisasi sayap Golkar itu Ponto mendapat banyak pelajaran dan pengalaman tentang politik. Sebab, disamping belajar tentang organisasi dan kepemimpinan,

selama aktif di ormas itu dirinya diterpa untuk melek politik. Di ormas itupula dirinya digembleng bagaimana supaya memiliki loyalitas tinggi terhadap partai. �Di organisasi sayap partai itu sebenarnya beruntun, mulai tahun 90-an. Dulu memang tidak semudah sekarang masuk Partai terutama Golkar sebab kaderisasinya jelas, bahkan harus mulai dari bawah. Dan itu saya sudah lakukan, sehingga di tahun 2002 saya baru masuk di Jajaran Pengurus Partai,� tutur Ponto. Alasannya memilih Partai Golkar karena secara ideologi Ia merasa PARLEMEN | FEBRUARI 2016

23


LEGISLATOR

Saya bukan tipikan Politisi kutu loncat yang pindah sana dan pindah sini, walaupun sebenarnya banyak tawaran. Tapi, ini adalah Prinsip saya berpolitik. Saya ingin konsisten dengan Pilihan politik saya yaitu Golkar

24 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

cocok dengan Partai berlambang beringin tersebut. Sejak kecil Ia sudah mengenal Golkar bahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan Partai, sebab memang kebetulan orang tuanya juga aktif di Partai Golkar. ”Saya juga bisa dibilang Golkar turunan. Ayah dan Ibu saya adalah orang Golkar sejak orde baru. Dan saya besar di Golkar,” ucapnya kepada Parlemen. Meski demikian, loyalitas terhadap partai dan konsistensinya dalam berpolitik tidak perlu disanksikan. Sampai saat ini, Ia tidak pernah sedikit-pun memiliki niat untuk berpindah ke Partai lain, bahkan di saat Partai Golkar berada di masa-masa sulit, di masa transisi orde baru ke Reformasi. Pasca jatuhnya Presiden Suharto, segala kebaikan yang dilakukan pada masa orde baru, sirna oleh sisi penyimpangan dan tanpaknya sulit di bela. Golkar menanggung dan memikul dosa masa lampau dan dicap sebagai simbol orde baru rezim Suharto. Bahkan, saat itu, Partai Golkar terancam dibubarkan. Menurut Ponto, betapa partai Golkar menghadapi cobaan yang cukup berat sebab Golkar dicap sebagai partai korup. Kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar memudar karena dinilai sebagai Partai tidak bersih di zaman orde Baru. ”Masih ingat dulu, Kantor Partai Golkar dibakar massa. Itu bagian dari sejarah masa dimana Partai Golkar menghadapi ujian yang sangat berat hingga berimplikasi pada kepercayaan publik,” ujarnya. Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuatnya untuk keluar dari Partai Golkar, apalagi harus berpindah ke Partai lain. Tawaran kepada Ponto dari beberapa pengurus Partai lain untuk bergabung cukup banyak, namun Ia tetap memilih Golkar dalam berpartai apapun kondisi yang dialami. ”Saya bukan tipikan Politisi kutu loncat yang pindah sana dan pindah sini, walaupun sebenarnya banyak tawaran. Tapi, ini adalah Prinsip saya berpolitik. Saya ingin konsisten dengan Pilihan politik saya yaitu Golkar,” tegasnya. Kesungguhan dan Kerja Keras dalam Berpolitik Awalnya, aktivitasnya di Partai

bukan sekedar untuk mengejar posisi tertentu, tapi lebih dari upaya bagaimana untuk membesarkan Partai dan bisa di terima masyarakat luas. Namun, seiring perjalanan waktu fikirannya semakin terbuka, karirnya di Politik tidak cukup hanya aktif di kepengurusan partai. Akhirnya, Legislator kelahiran Bangkalan ini mengambil kesimpuan bahwa kalau hanya di partai dan tidak masuk ke lembaga dewan tentu tidak akan bisa berbuat sesuatu yang berarti untuk kepentingan orang banyak. Pemikiran semacam itu yang akhirnya menuntun Ponto untuk ikut bersaing memperebutkan kursi di lembaga dewan. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2004, untuk kali pertamanya Ia mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif melalui Daerah Pemilihan IV (Gapura, Batu Putih, Batang-Batang, dan Dungkek). Singkatnya, Ia terpilih dan ditetapkan KPU sebagai salah satu dari 45 Anggota DPRD Kabupaten Sumenep untuk priode 2004-2009. Merasa pengabdiannya belum cukup dengan hanya menjadi anggota dewan satu periode, maka pada pemilu legislatif tahun 2009 Ponto kembali tercatat sebagai Caleg untuk lembaga dewan melalui Dapil yang sama, Dapil V. Di Pileg 2009, Ia terpilih untuk menjadi Wakil Rakyat di Priode 2009-2014. Atas instruksi Partai, Ia diminta untuk mencalonkan diri di DPRD Kabupaten Sumenep pada Pileg 2014 dari Dapil 2 meliputi Kecamatan Saronggi, Bluto, Lenteng, dan Gili Genting. ”Walaupun terbilang cukup berat dibanding Pileg sebelumnya karena pindah Dapil, kami tetap terima karena ini adalah intruksi Partai. Dan hasilnya, sesuai harapan saya kembali terpilih menjadi Anggota DPRD dari Dapil 2,” ujarnya. Menurut Ponto, pencalonan dirinya di kursi Legislatif terutama di Dapil 2 Pada Pileg 2014 menuntutnya untuk lebih bekerja keras menenangkan kostelasi politik di Pilkada. Disamping harus berbenturan dengan Caleg lain, dirinya harus menunjukkan eksistensinya di Publik, apalagi tidak memiliki basis massa yang diopeni pada priode sebelumnya. Namun, berkat kerja keras dan kesungguhan untuk mewujudkan keinginannya dan masyarakat,


LEGISLATOR

akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. ”Kalau dibilang sulit sama-sama sulit, sebab saya tidak pernah mencalonkan diri dari Dapil I yang memang tempat tinggal saya. Tapi kuncinya adalah tidak setengah-setengah, fokus, dan bekerja maksimal untuk mewujudkan citacita. Rintangan pasti ada,” ucapnya. Selama tiga kali priode menjabat sebagai Anggota Legislatif, Ponto juga dikenal sebagai salah satu Anggota DPRD yang vokal dan kritis, namun tetap solutif terhadap persoalan yang ditangani Komisinya. Mantan Ketua Komisi III Priode 2009-2014 ini cukup lantang dan tegas menyikapi setiap kebijakan eksekutif yang dinilainya kurang tepat, apalagi tidak pro rakyat. Ia masuk di jajaran Pimpinan Komisi, yakni Komisi II DPRD Sumenep membidangi masalah ekonomi dan aset. Disamping itu, oleh Fraksinya Ia juga dipercaya masuk pada jajaran Badan Anggaran DPRD Sumenep. Prihatin Anggaran Untuk Nelayan Minim Sebagai Pimpinan Komisi II, Ponto merasa memiliki kewajiban untuk lebih memperhatikan masalah ekonomi yang menjadi urusan Komisinya. Salah satunya yaitu terkait masalah perekonomian dan kesejahteraan nelayan. Dalam pandangannya, sejauh ini, perhatian Pemerintah Daerah terhadap nelayan dinilainya masih jauh dari harapan. Hal tersebut terlihat

dari anggaran yang dikucurkan Pemerintah Daerah terhadap nelayan melalui Instansi Tekhnis, Dinas Keluatan dan Perikanan (DKP). Menurut Ponto, di tahun 2016, Anggaran yang dialokasikan untuk program kelautan dan perikanan melalui DKP hanya sekitar Rp. 1, 5 Miliar. Anggaran tersebut amat sangat tidak ideal sebab tidak sebanding dengan luas wilayah laut atau perairan Sumenep dan jumlah nelayan. ”Dua pertiga wilayah Sumenep adalah laut. Lalu bagaimana mungkin dengan anggaran Rp. 1, 5 miliar anggaran cukup untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan nelayan,” tandasnya. Dia mengungkapkan, Jika dibanding Kabupaten tetangga seperti Pamekasan, Anggaran untuk keluatan dan Perikanan jauh lebih rendah. Di Pamekasan dengan luas laut dan pesisirnya yang relatif lebih sedikit ddianggarkan sebesar Rp. 5 Miliar, sedangkan Sumenep yang justru lebih luas hanya Rp. 1, 5 Miliar. Secara geografis Kabupaten Sumenep memili 126 Pulau dan 48 diantaranya adalah berpenghuni. Mayoritas masyarakat di PulauPulau tersebut tidak terkecuali diwilayah pesisir Kecamatan daratan menggantungkan perekonomiannya pada hasil laut.Disisi lain, potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Sumenep sangat melimpah.

Dalam pandangan Ponto, Melihat geografis dan Potensi laut yang dimiliki Kabupaten Sumenep, sudah selayaknya anggaran untuk program kelautan dan perikanan harus ditingkatkan. Apalagi, Pemerintah Pusat bertekad untuk menjadi Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga sejalan dengan obsesi Pemerintah itu Pemkab juga harus mengoptimalkan potensi laut. Untuk itu, Ponto menyatakan, Komisinya akan mengupayakan supaya Pemkab meningkatkan anggaran untuk program kelautan dan perikanan. ”Bersama teman-teman DPRD lainnya khususnya di Komisi II tentunya, kami akan berupaya untuk meminta Bupati supaya menambah anggaran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujarnya. Tentu, sambung dia, pengawalannya terhadap program kelautan dan perikanan serta peningkatan perekonomian nelayan, tidak hanya sekedar pada penambahan anggaran semata. Pihaknya juga berkomitmen untuk mengawal program dan kegiatan yang dicanangkan Instansi Tekhnis sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama nelayan. ”Tentu juga tidak hanya berupa bantuan peralatan, tapi juga infrastruktur nelayan juga harus dibangun. Dan yang terpenting adalah pelatihan dan bantuan modal bagi nelayan,” kata Ponto. (*) PARLEMEN | FEBRUARI 2016

25


SOSOK

Pertama Sekaligus Satu-Satunya Perintis Biro Konsultasi Psikologi

S

aya ingin berkontribusi terhadap Sumenep dan menjadi bagian dalam mencerdaskan generasi,� Demikian pernyataan yang disampaikan Evi Febriani kepada Parlemen. Tidak cuma berbagai ilmu dengan menjadi nara sumber pada sejumlah acara seminar, pelatihan dan berbagai tulisan, perempuan kelahiran 16 Februari 1981 itu mengabdi di lembaga perguruan tinggi dengan menjadi Dosen STKIP PGRI Sumenep. Bahkan, tidak cukup disitu saja, lulusan Magister Psikologi Universitas

26 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

17 Agustus 1945 itu merintis Biro Konsultasi Psikologi, yang kemudian dilabeli namanya Pusat Layanan Psikologi Eviera Permata Konsultant. Biro Konsultasi Psikologi yang dilaunching 2014 itu menjadi Biro Konsultasi Psikologi yang pertama sekaligus satusatunya di Bumi Sumekar. �Sesuai bidang dan keahlian saya tentunya, akhirnya impian saya untuk mendirikan Pusat atau Biro Konsultasi Psikologi terwujud. Dan Al-hamdulillah, sekarang ini respon masyarakat terlebih pemerintah

sangat positif,� kata Dosen Program Study Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI ini. Usahanya mengelola Biro Konsultasi Psikologi dilatarbelakangi banyak hal. Selain ingin menjalankan usaha sesuai bidang dan keahliannya, Ia melihat masyarakat sangat membutuhkan pendampingan dan konseling dibidang Psikologi. Tidak hanya untuk kepentingan rekruitmen tenaga kerja dalam rangka psikotes, namun juga pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan yang


Walaupun sebenarnya mereka membutuhkan penanganan psikolog, namun mereka justru kurang tahu atau paham apa yang dibutuhkan.

Dosen Prodi BK STKIP PGRI Sumenep

Evi Febriani

berkaitan psikologi. Dalam pandangannya, Dewasa ini banyak kasus di Sumenep seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), anak terlantar, narkoba, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan lainnya membutuhkan pendampingan dan bimbingan Psikolog. Biro Konsultasi Psikologi bisa ikut andil dan ambil bagian dalam penyelesaian persoalan tersebut. Namun, Evi menyadari bahwa Biro Konsultasi Psikologi yang dikelolanya tidaklah mudah dan hampang dijalankan mengingat mindset atau pandangan masyarakat terhadap yang belum utuh memahami tentang Psikologi. ”Walaupun sebenarnya mereka membutuhkan penanganan psikolog, namun mereka justru kurang tahu atau paham apa yang dibutuhkan karena mindset-nya,” ungkap lulusan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang ini. Evi menyebutkan, di Kota besar

seperti Surabaya Biro Psikologi sudah familiar di tengah-tengah masyarakat, bahkan sangat dibutuhkan sebab mereka paham mengenai manfaat dan kegunaannya. ”Di Kota besar seperti Surabaya Biro Konsultasi Psikologi sudah biasa dan lumrah karena masyarakatnya sudah lebih paham apa itu Psikologi dan manfaat konsultasi Psikologi, sehingga tidak jarang mereka datang dalam rangka Psikotes, Rekruitmen Guru atau siswa, pelatihan Leadrship dan kewirausahaan” terangnya. Sementara di Sumenep, masyarakatnya masih belum akrab dengan Biro Psikologi. Bahkan, masyarakat masih ada yang berpandangan bahwa ketika datang ke Biro Konsultasi Psikologi dianggap sebagai orang atau pasien yang bermasalah dengan kejiwaan. ”Pandangan seperti itu sebenanya salah, sehingga ini yang tentu menjadi tantangan saya ketika mengawali diri di Sumenep merintis Biro Konsultasi Psikologi. Kalaupun ada yang sadar bahwa butuh konselling, mereka masih malu sehingga datang diamdiam bahkan melalui telphon,” kata Lulusan Magister Psikologi

Universitas 17 Agustus 1945 ini. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan niatnya untuk membangun Biro Konsultasi Psikologi. Sebab, tujuannya bukan masalah untung atau rugi, tapi obsesinya mendirikan Biro Konsultasi Psikologi ingin berkonstribusi bagi Sumenep dan memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Kedepan, Ia memiliki obsesi besar supaya Biro Konsultasi Psikologi yang dirintisnya tidak hanya melakukan psikotes, pelatihan, konseling dan terapi, tapi bagaimana dapat menampung sekaligus wadah bagi alumni psikologi untuk menunjukkan eksistensinya sekaligus mengesplorasi keahliannya. ”Bahkan, jangka panjang saya bagaimana kedepan juga ada pendidikan bagi anak berkubutuhan khusus di Biro ini dengan memberdayakan alumni Psikologi, sebab Saya melihat banyak alumnialumni Psikologi di Kabupaten Sumenep, namun mereka umumnya masih belum memiliki wadah untuk mengesplorasi keahliannya,” pungkasnya. (*) PARLEMEN | FEBRUARI 2016

27


DINAMIKA Komisi II Minta Pengembangan SBA Dihentikan Sementara

P

embangunan Pasar Sentra Bisnis Arjasa (SBA) di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep yang ditengarai tidak sesuai prosedur dan menggunakan lahan pecaton mendapat perhatian Komisi II DPRD. Komisi yang membidangi masalah ekonomi dan aset itu meminta pasar SBA yang dikelola perorangan dihentikan sementara sebelum status lahan dan persyaratan administrasi yang tidak lengkap dipenuhi. ”Kami meminta Pemkab tegas dengan menghentikan sementara pembangunan Pasar Sentra Bisnis Arjasa karena sejumlah prosedur yang ditengarai dilanggar belum dilengkapi oleh pengelola. Apalagi lahan yang digunakan adalah aset desa,” kata Anggota Komisi II, Bambang Prayogi. Bambang menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan siapapun membangun pasar asalkan persyaratan administrasi termasuk lahan yang ditempat status kepemilikannya jelas sebelum dibangun. SBA itu ditengarai tidak sesuai prosedur karena tidak dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Upaya Pengelolaan Lingkungan, dan Upaya Pemantauan Lingkungan, bahkan lahan yang digunakan adalah tanah pecaton. ”Kami tidak mempersoalkan siapapun yang membangun, bahkan berterima kasih. Namun, bagaimanapun status lahan dan persyaratan administrasinya harus dipenuhi dulu. Bukan asal membangun, ada prosedur yang harus dipenuhi,” tandas Bambang menyesalkan.

Empat Raperda Usul Prakarsa Dibahas DPRD

B Senada disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumenep asal Pulau Kangean, Achmad Muhlis. Dia menambahkan, pembangunan pasar SBA dikhawatirkan menimbulkan masalah di kemudian hari. Pasalnya, sejumlah persoalan khususnya status lahannya masih berpolemik. ”Disamping masalah administrasi ijin bangunan, seluruh instansi terkait khususnya di Pemkab hendaknya memperjelasan status lahan sebelum pembangunan itu berlanjut, sehingga status pasar tersebut yaitu pasar Desa atau Kecamatan termasuk dikategorikan milik perorangan nantinya bisa jelas,” pintanya. Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT) Sumenep, Abd Majid menyatakan, lembaganya tidak punya otoritas menangani masalah lahan SBA. Sebab, persoalan pasar SBA itu sudah ditangani Sekretaris Daerah (Sekda) Hadi Sutarto bersama Camat setempat. Namun dari sisi administrasi, ijin mendirikan bangunan (IMB) SBA yang diajukan Investor sudah lengkap. (*)

28 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

adan Musyawarah DPRD Sumenep mengagendakan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul Prakarsa Legislatif melalui Panitia Khusus (Pansus). Pembahasan Raperda tersebut dijadwal mulai Senin (22/2/2016) dengan ditandai Rapat Paripurna dengan agenda penyampaikan nota penjelasan empat Raperda usul prakarsa. ”Pembahasan Raperda usul prakarsa ini akan diawali dengan rapat paripurna penyampaian nota penjelasan, kemudian ditindak lanjuti dengan penyampaian pendapat bupati sebelum dilanjutkan pembahasan di tingkat Pansus,” terang Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep, Suroyo. Adapun empat Raperda itu meliputi pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Raperda tetang Kepelabuhan dan Raperda penyelenggara sosial kemasyarakatan. Menurut Suroyo, empat raperda yang segera dibahas itu sebenarnya merupakan sisa Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015 yang tidak sempat dibahas. BP2D kembali memasukkan sisa Raperda itu pada Prolegda 2016. Empat Raperda tersebut dinilai perlu didahulukan dibanding Raperda lainnya, sehingga BP2D perlu segera

membahas Raperda pada tri wulan pertama di tahun 2016. ”Saat ini, agenda kedewanan di DPRD Sumenep tidak padat, sehingga Bamus perlu menjadwal pembahasan Raperda sebagai salah satu implementasi tugas dan fungsi Legislatif yaitu membuat peraturan atau perundang-undangan berupa Perda,” ujarnya. Lebih lanjut, Legislator asal Partai Gerindra ini mengatakan, selain duduk bersama dengan Instansi Tekhnis, selama pembahasan Pansus nantinya juga akan berkonsultasi dengan beberapa pihak termasuk study banding ke daerah lain. Disamping itu, pihaknya juga meminta masukan masyarakat supaya produk hukum yang dihasilkan berkwalitas.”Kami tidak ingin produk hukum yang dihasilkan DPRD hanya sebatas macan kertas, sehingga kami memiliki komitmen hasil pembahasan benar-benar berkwalitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Suroyo. (*)


DINAMIKA Komisi IV Dukung Tuntutan Honorer K2

R

encana sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Kategori II untuk berunjuk rasa ke Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengenai status kepegawaiannya mendapat perhatian khusus Komisi IV DPRD Sumenep. Komisi yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan itu mendukung keinginan Tenaga Hari Lepas

(THL) kategori 2 (K2) untuk diangkat menjadi Pengawan Negeri Sipil (PNS). Ketua komisi IV DPRD Sumenep Ahmad Subaidi mengatakan, jika sebelumnya pemerintah pusat sudah pernah menjanjikan jika para tenaga honorer ketegori dua, khususnya guru akan diangkat menjadi PNS secara bertahap, sehingga seluruh tenaga honorer kategori dua menyambut gembira rencana tersebut. “Ini (K2 diangkat PNS secara bertahap) adalah janji pemerintah pusat tahun lalu. Kalau didaerah janji itu hutang, karena pemerintah pusat sudah berhutang maka harus melunasi hutangnya,” kata Subaidi. Subaidi menilai wajar jika sejumlah THL K2 melalui perwakilannya di tiap Daerah termasuk Sumenep meenagih janji Pemerintah untuk

meningkatkan statusnya dari honorer menjadi PNS. Mereka pada umumnya sudah mengabdi bertahuntahun dengan penuh harapan supaya keinginannya menjadi abdi negara dapat terwujud. Dia menyatakan, Komisi IV juga memberikan dukungan kepada para perwakilan tenaga K2 yang akan berangkat ke Jakarta untuk mencari keadilan dan memperjelas nasib mereka, sebab Pemerintah Darah tidak punya kewenangan untuk mengangkatnya menjadi PNS. “Kami mendorong bahkan mendukung kalau honorer K2 mau menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah pusat, agar nasibnya tidak terkatung-katung, karena yang menentukan memang pemerintah pusat,” terang Legislator asal Partai Persatuan Pembangunan ini. Sementara itu, salah soerang

Guru Kepulauan Banyak Bolos

D

unia pendidikan di Sumenep mendapat sorotan dari wakil rakyat. Indikasinya, kedisiplinan guru yang bertugas di kepulauan dipertanyakan. Anggota dewan mengaku sering mendapat laporan tentang kinerja pendidik berstatus aparatur sipil negara (ASN) itu bolos. Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Imran mengungkapkan, tingkat kedisiplinan tenaga pendidik rendah. Terutama, mereka yang bertugas di kepulauan. Itu berdasar evaluasi dan monitoring komisi IV dan banyaknya mengadukan masalah indisipliner

tersebut. ”Saya tidak mengerti, kenapa guru di kepulauan sering bolos,” katanya. S u b a i d i mengungkapkan, guru ASN kerap bolos dan meminta tenaga honorer menggantikan untuk mengajar. Abdi negara itu datang jika ada pengawas dan momenmomen tertentu. Selepas itu, banyak yang memilih berdiam diri di rumah sambil menunggu gajian. ”Kalau seperti ini, siswa yang jadi korban,” katanya. Menurut dia, masalah kedisiplinan guru itu disebabkan beberapa faktor. Yakni, kesadaran

tanggung jawab yang rendah atau pengawasan yang minim. Dinas pendidikan (disdik) diminta tidak hanya membina ASN nakal. Namun, sudah saatnya mereka mendapat sanksi agar tidak mengulangi. ”Kerjanya tidak sesuai gaji yang diperoleh,” paparnya. Kepala Disdik Sumenep A. Shadik menampik jika

anggota persatuan tenaga honorer K2 Moh Hasan menegaskan, jika sejumlah perwakilan tenaga honorer K2 dari Sumenep akan berangkat ke Jakarta, untuk bergabung bersama tenga K2 Lainya di Indonesia. Mereka akan menyampaikan tuntutannya agar rencana pengangkatan K2 Menjadi PNS tidak dicabut, seperti yang mengemuka di sejumlah media belakangan ini. “Kami sudah urunan untuk mengumpulkan biaya, agar bisa berangkat, karena di Sumenep yang yang sudah belasan tahun jadi tenaga honorer tapi nasipnya belum jelas,” keluhnya. Adapun jumlah K2 di Kabupaten saat ini sekitar .1400 orang. 80 persen diantaranya guru, sedangkan sidangkan sisanya merupakan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. (*)   guru yang ditugaskan di Kepulauan banyak bolos. Dia menilai pendidikan mengalami perkembangan. Itu dibuktikan dengan prestasi yang dicapai pelajar, baik akademik maupun nonakademik. Mengenai kedisiplinan guru, dia menegaskan, tidak ada yang bolos. Itu berdasar presensi mereka yang selalu dievaluasi tiap bulan. ”Tidak ada (guru bolos). Justru kualitas pendidikan semakin baik. Mari sama-sama mendorong pendidikan yang lebih baik,” tandasnya Lebih lanjut, Sadik menyebutkan di tahun 2015 lalu, terdapat kurang lebih 40 guru Kepulauan yang mendapat sanksi (*)

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

29


Menengok Aturan Tentang TV Kabel di Kaltim Kemiskinan merupakan suatu permasalah yang sangat krusial yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara.

P

emerintah P r o v i n s i Kalimantan T i m u r , khususnya DPRDnya, boleh dibilang penggagas dan menjadi Pilot Project terbitnya aturan atau Peraturan Daerah ( Perda ) yang mengatur tentang keberadaan dan operasional Penyiaran Televisi Melalui Jaringan Kabel atau yang lebih dikenal dengan TV Kabel. DPRD Sumenep, tertarik dan berupaya mengintip bagaimana sebetulnya peraturan yang dibuat Pemprov Kaltim untuk mengatur lalu lalang dan lalu lintas sebuah usaha masyarakat terkait penyebaran informasi elektronik TV melalu jaringan kabel. Catatan penting hasil kunjungan kerjanya, dan upaya-upaya terbitnya Perda tentang hal tersebut menjadi penting diketahui masyarakat. Sejatinya, landasan dalam pembentukkan rancangan peraturan daerah

tentang penyiaran televisi kabel berlangganan sepatutnya memenuhi kriteria-kriteria dasar seperti filosofis, yuridis dan sosiologis. Penjabaran dari ketiga landasan bersumber dari peraturan perundangundangan yang berlaku atau sumber hukum yang berlaku pada masyarakat sekitar (Pasal 136 ayat 3 Undang-Undang Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Apabila landasan sudah terbentuk, maka tujuan dan materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang penyiaran televisi kabel berlangganan yang harus menyesuaikan ketentuan dan kepastian hukum yang diatas yang berlaku saat ini. Garis-garis besar materi dan ruang lingkup rancangan peraturan daerah tentang penyiaran televisi kabel berlangganan adalah bahwa penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran

30 PARLEMEN | FEBRUARI 2016


REALITA secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu / orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu / orang lain. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi

yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, kom puterisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentukbentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran. Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat

PARA Anggota Komisi I didampingi Staf Humas pada saat rapat dengan Jajaran Pemprov Kalimantan Timur ketika Studi Banding

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

31


REALITA

terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing. Selain dari ketentuan diatas, peran serta masyarakat dalam bidang penyiaran sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap eksistensi lembaga penyiaran swasta khususnya jasa penyiaran berlangganan. Dalam pasal 52 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimana setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/ atau pemantauan lembaga penyiaran. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Berkaca pada Perda di Pempro Kaltim, dapat dilihat beberapa hal penting, yakni bahwa jaringan TV kabel berlangganan sejauh ini masih belum memiliki payung hukum. Pengawasannyapun sebatas pada tanyangan saja. Meski belum ada aduan masyarakat, sehingga pemerintah seharusnya membuat peraturan terkait itu. Pentingnya payung hukum itu karena menyangkut konsumen dalam waktu yang cukup lama. Produk saja harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan terlebih ketika hendak dilempar ke pasar, demikian juga dengan TV kabel berlangganan yang jumlah konsumenya sudah sangat banyak. “ Karenanya kegiatan itu harus diatur guna menghindari permasalahan di kemudian hari,� ujar Sekretaris Diskominfo Provinsi Kaltim Hj Nurulita, saat menemui rombongan Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, H

32 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

Hamid Ali Munir SH. Dikatakan, Perda itu juga akan menjadi salah satu pondasi pendapatan daerah. “Artinya, ketika ada komplain dari pelanggan maka payung hukumnya sudah jelas. Tidak kalah pentingnya, bagaimana TV kabel berlangganan mampu meningkatkan kualitasnya kepada konsumen baik Perda itu juga bertujuan guna menghindari konflik yang kemungkinan terjadi antar pengusaha TV kabel berlangganan. Karena menjamurnya berbagai stasiun TV ditanah air dan diluar negeri semakin membuat orang tua khawatir terhadap perkembangan anaknya. Pasalnya, berbagai program siaran tidak sedikit yang mengandung kekerasan dan mengumbar aurat. Namun dari itu, catatan penting didapat dalam kegiatan kunjungan tersebut, bahwa dalam keberadaan usaha TV Kabel di Kaltim, Diskominfo Provinsi Kaltim hanya menfasilitasi keinginan kabupaten dan kota dalam

KESENIAN ; Salah satu tarian ikon Kalimantan Timur yang menjadi konten hiburan salah satu TV di Kalimatan Timur


REALITA pembuatan Raperda Penyiaran Televisi Melalui Kabel, dengan beberapa saran. Diantaranya area TV Kabel harus satu kota tidak boleh sampai dua kota, artinya dalam satu reserver mencakup satu wilayah. Karena jika dua wilayah maka akan terjadi masalah terkait dengan aturan yang diberlakukan di kota lainnya, sehingga dapat mengganggu tata ruang kota. Jaringan kabel TV kabel tidak menganggu keindahan kota, termasuk kabel yang melintasi jalan utama. Konten harus berisi tayangan yang sesuai dengan norma-norma agama yang tidak merusak moralitas anak usia dibawah umur. Iuran tidak

ada pelarangan dan diperbolehkan memungut iuran, selama batas kewajaran dan konsumen sama-sama bersedia membayar biaya bulanan. ‘’ Tujuan perda tidak menimbulkan monopoli, tata ruang kota, dan dibawah naungan Pemerintah Daerah,’’ ujar Hamid Ali Munir Untuk itu pula, pemerintah harus memiliki channel TV yang dibuat oleh Pemkab sendiri, paling sedikit dalam wilayah cakupan kabupaten/ kota ada dua sampai lima TV lokal. Penyelenggara TV kabel paling sedikitnya terdapat empat TV lokal, sehingga dalam tayangan TV kabel penyedia/penyelenggara TV kabel memasukkan empat TV lokal.

‘’ TV kabel di Samarinda sampai saat ini masih belum memiliki payung hukum, pengawasannyapun sebatas tayangan saja. Meski belum ada aduan dari masyarakat, pemerintah seharusnya membuat peraturan terkait TV kabel,’’ lanjut politisi asal PKB ini. Menjamurnya berbagai stasiun dalam konten TV kabel semakin membuat orang tua khawatir terhadap perkembangan anak usia dibawah umur, maka diperlukan pengawasan pemerintah kabupaten melalui Perda TV kabel tersebut. Sehingga intinya, Perda tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel sangat penting di Kabupaten Sumenep.

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

33


SUARA DESA

Warga Torbang Kesulitan Air Bersih

M

enjelang berakhirnya musim hujan, menjadi kehawatiran tersendiri bagi Warga Desa Torbang Kecamatan Batuan. Sebab, setiap memasuki musim kemarau, warga khususnya yang tinggal di daerah pegunungan, kesulitan air besih. Mereka terpaksa mengambil air ke Desa lain, karena sumber air di daerahnya tidak memadahi ketika kemarau panjang. Kepala Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Sumenep, Moh. Taufan mengungkapkan, jika krisis air bersih di sebagian daerahnya itu memang menjadi rutinitas tahunan, setiap musim kemarau. Untuk membantu kebutuhan warga terhadap air bersih itu, biasanya Pemerintah desa mengajukan Bantuan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep. ”Namun, bantuan air bersih

itu, sifatnya hanya sementara saja. Sebab, bantuan yang diberikan melalui mobil tangki,” paparnya. Taufan berharap Program Pemerintah berupa penyediaan sarana air bersih, misalnya mesin bor di kucurkan ke desanya. Menurut dia, di daerahnya sebenarnya terdapat sumber mata air yang potensial untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan warga. Sumber air itu miliki warga dan siap dihibahkan, sehingga Pemerintah Daerah tinggal menyediakan mesinnya saja. Taufan yakin, dengan adanya Program penyediaan sarana air bersih itu akan sangat membantu warganya yang selama ini kesulitan, ketika musim kemarau. ”Kami juga berharap sistem irigasi di lahan-lahan produktif juga menjadi perhatian Pemeritah Daerah di Desa kami supaya penggarapan lahan pertanian dapat dioptimalkan,” pinta Taufan. (*)

Desa Campor Inginkan Infrastruktur dan Bantuan Tani

I

nfrastruktur khususnya jalan di Desa Campor Kecamatan Ambunten Sumenep dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, banyak jalan di Desa Campor Timur khususnya jalan Desa yang belum tersentuh perbaikan baik berupa pembangunan makadam maupun pengaspalan. Kepala Desa Campor Timur, Kecamatan Ambunten, M. Ramli meminta Pemerintah Daerah memerhatikan kondisi infrastruktur di daerahnya. Walaupun, beberapa jalan Desa di Campor Timur memang sudah dimakadam. Namun, jalan tersebut perlu ditingkatkan dengan pengaspalan dalam rangka memperlancar mobilitas warga. Disisi lain, jalan yang sudah diaspal banyak yang rusak, sehingga menghambat mobilitas perekonomian warga. ”Selain memang tidak ada pengaspalan sama sekali, jalan yang ada tidak diperbaiki. Masyarakat

34 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

di Desa kami banyak mengeluh lantaran mengganggu aktivitas warga,” tandasnya. Ramli berharap Pemerintah daerah, baik Eksekutif maupun Legislatif mengakomudir harapan warganya. Beberapa kali, pihaknya menyampaikan keluhan itu ke Instansi terkait di Pemkab termasuk melalui Anggota DPRD, namun belum terakomudir. Disamping itu, Ramli juga berharap supaya petani di daerahnya juga diperhatikan. Bantuan dalam meningkatkan potensi pertanian di daerahnya kepada kelompok tani masih kurang maksimal. ”Kesulitan-kesulitan petani ketika memasuki masa tanam misalnya modal, bahkan pupuk yang kadang mengalami kelangkaan diharapkan menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah khususnya di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan,” harap Ramli. (*)


SUARA DESA

K

Petani di Desa Banasare Ingin Pupuk Tercukupi elangkaan pupuk yang kerap terjadi setiap tahun menjadi perhatian Pemerintah Desa Benasare Kecamatan Rubaru Sumenep. Pemerintah Desa Banasare meminta Pemerintah mengantisipasi kelangkaan

pupuk. Pasalnyan, petani di daerahnya kerap kali mmengalami krisis pupuk, bahkan pada musim padi lalu, sempat terjadi kegisruhan antar petani. ”Warga di Desa kami umumnya adalah petani, sehingga apabila kebutuhan yang berkaitan dengan usaha tani itu terkendala maka akan berdampak pada perekonomian mereka. Makanya pupuk perlu jadi perhatian,” kata Kepala Desa Benasare Sarbini. Menurut Sarbini, pupuk merupakan kebutuhan paling urgen bagi masyarakat di Desanya. Kurang lebih 2 ribu 300 warga yang tinggak di Desa

T

Benasare mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. "Warga di Desa kami pada umumnya adalah petani. Jadi kalau hasil tani itu buruk, maka sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan mereka," ungkapnya. Sarbini menuturkan, pada musim padi sebelumnya, warga di Desanya kesulitan mendapatkan pupuk. Tanaman padi yang mereka harap-harapkan pertumbuhannnya tidak bagus karena kekurangan pupuk. Sehingga, tidak sedikit petani yang merugi lantaran gagal panen. "Ini jangan sampai terjadi kembali di musim tanam khususnya tembakau," pintanya. ”Pemerintah Daerah diharapkan lebih maksimal melakukan pengawasan distribusi pupuk. Sebab, jika belajar pada pengalaman sebelumnya, kelangkaan tersebut dipicu oleh sistem distribusi pupuk yang buruk," pungkasnya. (*)

Warga Patean Tak Teraliri PLN

enaga penerangan PLN di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Sumenep tenyata tidai mengakomudir kebutuhan semua warga yang tinggal di Desa tersebut. Meski secara geografis berdekatan dengan Kota, namun warga yang tinggal di Dusun Patean Barat Desa Patean tidak menikmati tenaga penerangan secara normal. Jumlah penduduk yang tinggal di Dusun Patean Barat kurang lebih 350 jiwa. Pada umumnya, ratusan warga di Dusun tersebut menggunakan tenaga suriah. ”Tentu masyarakat kami yang tinggak di Dusun tersebut perlu perhatian pemerintah. Mereka punya hak untuk mendapat pelayanan yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik,” kata Kepala Desa Patean Kecamatan Batuan, Lely Mariana. Dusun Patean Barat memang letaknya terisolir dengan kampung-kampung lainnya di Desa Patean. Selain jarak dengan Kampung lainnya mencapai 1, 5 Km, kondisi jalan ke Dusun tersebut becek,

sehingga susah dilewati terutama ketika turun hujan. ”Cukup menderita warga disana. Sudah jalannya seperti itu (becek, red), tidak teraliri listik PLN lagi,” kata Lely. Warga di Dusun tersebut memang sempat mendapat bantuan Listrik Tenaga Surya yang disebar di enam titik. Namun, tidak berselang lama sebagian rusak, sehingga harus menggunakan tenaga penerangan tradisional. ”Sebagian warga khususnya yang ekonominya tergolong mampu menggunakan listrik melalui PLN dengan memasang jaringan ke dusun lain. Sedangkan yang tidak mampu menggunakan tenaga surya atau tenaga tradisional,” ungkapnya. Menurutnya, kondisi tersebut sangat menghambat terhadap pelaksanaan pendidikan dan roda perekonomian masyarakat. ”Listrik kebutuhan yang sangat fital. Makanya kami berharap perhatian Pemerintah agar ratusan warganya yang tinggal di Dusun Patean Barat mendapat tenaga penerangan yang layak,” pintanya ketika ditemui Parlemen. (*) PARLEMEN | FEBRUARI 2016

35


ARTIKEL

menelaah fungsi sekwan bagi kenerja dewan Oleh: Deny F. Putra*

S

ebagaimana Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, maka Sekwan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kesekretariatan DPRD dan untuk melaksanakan tugas pokok, maka fungsi Sekwan menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesekretariatan DPRD, melaksanakan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secretariat Dewan. Selain itu juga Sekretariat Dewan sebagai penyelenggara ketatausahaan dan urusan rumah tangga DPRD, penyelenggaraa administrasi keuangan DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dan Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD, penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Yang penting juga dalam kinerja secretariat Dewan adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas pokoknya. Dari ini, maka keberhasilan dan capaian kinerja DPRD, khususnya di DPRD Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugas serta fungsinya adalah sekretariat dewan. Sekretariat dewan mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil

36 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

rakyat, mulai dari pengaturan persiapan sidang paripurna hingga urusan pribadi anggota dewan, kerap dibantu staf sektretariat dewan. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan sekretariat dewan. Di mana, pembentukan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disusun dan disiapkan bagian produk hukum sekretariat dewan. Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 lembaran ke-113 paragraf ke-2 sistem pendukung DPRD kabupaten/kota. Sekretaris Dewan (Sekwan) mempunyai rumusan tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban dewan. Setwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruhpenyelenggaraan tugas setwan, menyusun rencana, mengolah, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai payung hukum Sekretariat DPRD kabupaten/ kota menyebutkan bahwa sekretariat DPRD atau sekretariat dewan adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 11 menyebutkan, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD sebagai bagian dari sistem pendukung kinerja DPRD kabupaten/kota pasal 420 UU itu menyebutkan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/ kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, sekretariat DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/ kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Dan Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil. Sesuai peraturan perundangundangan sekwan sebagai pendukung, fasilitator berbagai kebutuhan DPRD baik dalam teknis penyusunan Perda, maupun dalam berbagai hal yang harus dikomunikasikan diantara dua majikan (DPRD dan Pemda) yang berpartner dalam membangun daerah. Idealnya, Sekretariat Dewan mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka menunjang fungsi DPRD di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan secara efektif, effisien dan ekonomis. Dan transparan dalam proses penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan DPRD dengan mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan barang. (Dosen FISIP)


ARTIKEL

MIMPI

Madura Jadi KAWASAN TANAM TEBU Oleh: Dendy Nemo Riady*

Beberapa waktu lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara ( MenBUMN ) Rini Soemarno, ketika berkunjung ke Pamekasan Madura, berkeyakinan bahkan bertekad bahwa Indonesia mampu menghentikan impor gula pada 2019.

B

eberapa waktu lalu, Pemkab Sumenep pernah menargetkan di wilayah kepulauan Sumenep, khususnya di Kepulauan Kangean, akan menjadi kawasan lumbung pangan penyanggah kebutuhan pangan, utamanya beras untuk Kabupaten Sumenep. Tahun lalu, pemkab menganggarkan tidak kurang dari Rp 3 Milyar untuk memperluas cakupan tanaman padi seluas tiga hektar. Wilayah kepulauan Kangean, selama ini memang terdapat terdapat 23.852 Hektar lahan sawah yang terbagi menjadi 13.388 Hektar lahan sawah tadah hujan, dan 5.385 Hektar lahan sawah berpengairan teknis yang terdiri dari lahan sederhana dan lahan memakai irigasi desa. Ditambah dengan rencana pemerintahg seluar tiga hektar lagi lahan pertanian. Tetapi belum lagi rencana peningkatan swasembada pangan pada peningkatan hasil produksi padi, warga kepulauan Kangean, baru-baru ini dihebohkan dengan melandanya hama atau penyakit blas yang kenal lagi dengan dengan hama bercak belah ketupat yang mengakibatkan tangkai padi membusuk dan patah. Akibatnya, Sedikitnya 16.000 hektar sawah di pulau Kangean, Kecamatan Arjasan dan Kangayan Sumenep, gagal panen. Kendati ada sebagian sawah yang bisa memanen hasil tanaman padinya, namun hasilnya jauh bila dibandingkan hasil panen padi tahun 2015 lalu. Kalau tahun lalu, dalam satu hektar sawah, bisa menghasilkan

5 sampai dengan 8 ton gabah padi, tetapi saat ini hanya menghasilkan sekitar 2 sampai 3 ton gabah padi. Dimana peran pemerintah, khususnya dinas perkebunan, Dinas Pertanian atau instansi milik pemkab berupaya menghadang gagalnya panen. Semua terperangah dan hanya menyatakan perihatin dengan kondisi itu. Setidaknya memberikan solusi agar hasil tanam padi berikutnya tidak jatuh lagi dan panen padi khususnya di kepulaian sebagai penyanggah pangan bisa terwujud. Kondisi ini menandakan bahwa antara masyarakat petani dengan para pihak di lingkungan pemerintah yang mempunyai program pertanian, utamanya beras bagi peningkatan swasembada pangan belum beriringan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Bahkan ibarat perjalanan, satu pihak masih kea rah timur dan pihak yang lain malah mengarah ke arah barat. Padahal sejatinya, kebijakan lahir antara lain karena desakan masyarakat kepada policy makers. Kebijakan akan berjalan dengan baik bila didukung oleh pemerintah yang memahami tentang makna dan tujuan kebijakan tersebut disertai kelompok pendukung kebijakan tersebut baik kelompok formal maupun non-formal di masyarakat. Lemahnya peran kelompok pendukung kebijakan pertanian untuk mengingatkan ‘penguasa’ menyebabkan kebijakan diresidualkan bahkan disimpangkan implementasinya. dikarenakan selain alasan di atas, juga mengingat bahwa lokasi geografis Indonesia yang terletak secara strategis. Dalam rangka menuju ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun masyarakat, maka

diperlukan program peningkatan ketahanan pangan. Program peningkatan ketahanan pangan ini dimaksudkan untuk merasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun ditingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan guna untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan manusia. Tujuan program ketahanan pangan selain untuk meningkatkan ketersediaan pangan, juga untuk mengembangkan diverifikasi pangan, usaha pengelolaan pangan dan kelembagaan pangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari program ketahanan pangan ini adalah tercapainya ketersediaan pangan di tingkat regional dan masyarakat yang cukup serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan, dan menurunnya ketergantungan akan pangan pokok beras dengan melalui pengalihan konsumsi non beras. Pada prinsipnya, pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan ini dapat dioperasionalkan dalam bentuk empat kegiatan pokok sebagai berikut : Pertama, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan petani, peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi tepat guna Kedua, perluasan areal tanam yang dilaksanakan dalam bentuk perluasan lahan, pengairan, penggarapan lahan yang terlantar. (Dosen FISIP) PARLEMEN | FEBRUARI 2016

37


ARTIKEL

Apa Kabar Pengentasan Kemiskinan? Oleh : Miftah Farid*

D

ari sejak Bangsa Indonesia dilanda krisis moneter atau krisis ekonomi akhir tahun 90-an lalu, telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan internasional dan lainnya berperan aktif mengentaskan kemiskinan dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru. Puluhan program dibuat pemerintah, mulai dari jaring pengaman sosial, proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan, program untuk anak jalanan, dan masih banyak bantuanbantuan dari pemerintah kepada rakyat, seperti BLT (bantuan langsung tunai), BOS (bantuan operasional sekolah). Masih juga ada program usaha mikro ataupun makro, Jampersal (jaminan persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan untuk memudahkan proses persalinan pada warga yang kurang mampu. Pemerintah juga memberlakukan program KB dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat dan keluar dari kemsikinai, hingga pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini pun menelorkan prorgam pengentasam kemsikinan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Cerdas. Tetapi meskipun pemerintah telah menyadiakan berbagai program untuk mengatasi masalah perekonomian Indonesia terutama masalah kemiskinan dan pengangguran, namun pada kenyataannya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang sangat sulit

38 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

untuk diatasi karena banyaknya masalah dan hambatan. Bantuan BLT diberikan kepada masyarakat miskin pada kenyataannya bantuan tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum atau orang yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola dana tersebut, banyaknya korupsi dan banyak bantuan yang diberikan tidak tepat pada sasaran. Bantuan BOS, Koperasi, program KB, Jampersal, BLT, hingga Kartu Pintar dan Kartu Sehat dan lain sebagainya yang diharapkan mampu mengatasi sedikit masalah mengenai kemiskinan, namun pada penerapannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Dari sini, dapat dipetik kesimpulan bahwa banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang dicapai

tidak sesuai yang diharapkan. Banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Karenanya, bahwa seharusnya program pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebaiknya tidak dikerjakan oleh pemerintah sendiri, namun golongan yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di negeri ini. Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat. Hal tersebut akan lebih efektif dibandingkan hanya memberi bantuan langsung yang tentu cepat habis dan mereka akan kembali hidup dalam keterbatasan. (Pemerhati Sosial)


ARTIKEL

Bermimpi Sumenep Jadi Lumbung Pangan Oleh : Ahmad Walid Hujairi* Beberapawaktu lalu, Pemkab Sumenep pernah menargetkan di wilayah kepulauan Sumenep, khususnya di Kepulauan Kangean, akan menjadi kawasan lumbung pangan penyanggah kebutuhan pangan, utamanya beras untuk Kabupaten Sumenep. Tahun lalu, pemkab menganggarkan tidak kurang dari Rp 3 Milyar untuk memperluas cakupan tanaman padi seluas tiga hektar. Wilayah kepulauan Kangean, selama ini memang terdapat terdapat 23.852 Hektar lahan sawah yang terbagi menjadi 13.388 Hektar lahan sawah tadah hujan, dan 5.385 Hektar lahan sawah berpengairan teknis yang terdiri dari lahan sederhana dan lahan memakai irigasi desa. Ditambah dengan rencana pemerintahg seluar tiga hektar lagi lahan pertanian. Tetapi belum lagi rencana peningkatan swasembada pangan pada peningkatan hasil produksi padi, warga kepulauan Kangean, baru-baru ini dihebohkan dengan melandanya hama atau penyakit blas yang kenal lagi dengan dengan hama bercak belah ketupat yang mengakibatkan tangkai padi membusuk dan patah. Akibatnya, Sedikitnya 16.000 hektar sawah di pulau Kangean, Kecamatan Arjasan dan Kangayan Sumenep, gagal panen. Kendati ada sebagian sawah yang bisa memanen hasil tanaman padinya, namun hasilnya jauh bila dibandingkan hasil panen padi tahun 2015 lalu. Kalau tahun lalu, dalam satu hektar sawah, bisa menghasilkan 5 sampai dengan 8 ton gabah padi, tetapi saat ini hanya menghasilkan sekitar 2 sampai 3 ton gabah padi. Dimana peran pemerintah, khususnya dinas perkebunan, Dinas Pertanian atau instansi milik pemkab berupaya menghadang gagalnya panen. Semua terperangah dan hanya menyatakan perihatin dengan kondisi itu. Setidaknya memberikan solusi agar hasil tanam padi berikutnya tidak

jatuh lagi dan panen padi khususnya di kepulaian sebagai penyanggah pangan bisa terwujud. Kondisi ini menandakan bahwa antara masyarakat petani dengan para pihak di lingkungan pemerintah yang mempunyai program pertanian, utamanya beras bagi peningkatan swasembada pangan belum beriringan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Bahkan ibarat perjalanan, satu pihak masih kea rah timur dan pihak yang lain malah mengarah ke arah barat. Padahal sejatinya, kebijakan lahir antara lain karena desakan masyarakat kepada policy makers. Kebijakan akan berjalan dengan baik bila didukung oleh pemerintah yang memahami tentang makna dan tujuan kebijakan tersebut disertai kelompok pendukung kebijakan tersebut baik kelompok formal maupun non-formal di masyarakat. Lemahnya peran kelompok pendukung kebijakan pertanian untuk mengingatkan ‘penguasa’ menyebabkan kebijakan diresidualkan bahkan disimpangkan implementasinya. dikarenakan selain alasan di atas, juga mengingat bahwa lokasi geografis Indonesia yang terletak secara strategis. Dalam rangka menuju ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun masyarakat, maka diperlukan program peningkatan ketahanan pangan. Program peningkatan ketahanan pangan ini dimaksudkan untuk merasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun ditingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan guna untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan manusia. Tujuan program ketahanan pangan selain untuk meningkatkan

ketersediaan pangan, juga untuk mengembangkan diverifikasi pangan, usaha pengelolaan pangan dan kelembagaan pangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari program ketahanan pangan ini adalah tercapainya ketersediaan pangan di tingkat regional dan masyarakat yang cukup serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan, dan menurunnya ketergantungan akan pangan pokok beras dengan melalui pengalihan konsumsi non beras. Pada prinsipnya, pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan ini dapat dioperasionalkan dalam bentuk empat kegiatan pokok sebagai berikut : Pertama, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan petani, peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi tepat guna Kedua, perluasan areal tanam yang dilaksanakan dalam bentuk perluasan lahan, pengairan, penggarapan lahan yang terlantar. Ketiga,pengamanan produksi yang dikelola melalui penggunaan teknologi panen yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman petani, dan bibit. Keempat, rehabilitas dan konservasi lahan dan air tanah, dengan mengupayakan perbaikan kualitas lahan kritis, dan pembuatan terasering. Bahwa sesungguhnya ketahanan pangan merupakan basis yang sangat penting bangsa ini .untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan dalam masyarakat dan harus dapat mengelola ketersediaan pangan tersebut sehingga mampu menjamin ketahanan pangan nasional. PARLEMEN | FEBRUARI 2016

39


KOLOM

Meraba-raba Arah Pembangunan Sumenep Oleh: Hafid Arista*

H

ampir semua kebijakan dan arah pembangunan baik secara nasional maupun hingga ke daerah Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Sumenep, muaranya adalah Terwujudnya kemakmuran dan terentasnya kemiskinan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang berbeda tentu strategi dan alur kebijakan tersebut. Di Kabupaten Sumenep, strategi yang ditetapkan adalah strategi pembangunandengan menggunakan analisis SWOT sebagai alat analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkinakan dihadapi. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telahdiuraikan, dapat diciptakan beberapa strategi, diantaranya, menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untukmengatasi ancaman dan strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui SWOT,

40 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

dengan Kekuatan-Peluang (SO) yaitu mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana terutama percepatan pembangunaninfrastruktur dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dari berbagai sekor, peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu juga peningkatan pelayanan kesehatan secara optimal dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai hidup sehat, peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga perdamaian, peningkatan kawasan wisata dan investasi kepariwisataan, serta memajukan berbagai sektor strategis untuk pemantapan perekonomian rakyat. Pada kepemimpinan Kabupaten Sumenep kedua kalinya, bagi Bupati Busyro Karim, tentu harus lebih kongkrit lagi dan terealisir dalam bentuk nyata, terutama masa kepemimpinan tahap II selama 5 tahun ke depan. Tentu saja arah kebijakan pembangunan tersebut sudah termaktub dalam RPJMP lima tahun ke depan. Mengapa, karena rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihanstrategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.Oleh karena itu, selama periode RPJM Kabupaten Sumenep 2016-2021 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep harus teruraikan dalam setiap tahunnya. Misalnya, arah kebijakan pembangunan tahun pertama (2016) difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan untuk segera ditangani, antara lain: kemiskinan, pengangguran, pangan, infrastruktur (jalan, irigasi) dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan

produktivitas komoditi unggulan daerah. Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran juga difokuskan melalui pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Disamping itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Demikian juga upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Sumenep. Tahun kedua, misalnya diarahkan bagi penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti kemiskinan, serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Demikian juga pengembangan ekonomi masyarakat lokal terus dilanjutkan secara konsisten untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. (Wartawan Madura)


Suasana Forum Media yang berlangsung seru saat CEO surabayaonline.co Andy Setiawan sebagai pemateri berinteraksi dengan para peserta yang terdiri dari seluruh wartawan yang ada di Kota Sumenep

PARLEMEN | FEBRUARI 2016

41


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

42 PARLEMEN | FEBRUARI 2016

Parlemen februari 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you