Page 1

Edisi 12/ desember 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

PARLEMEN | DESEMBER 2016

1


WAWANCARA

Anggota Dewan

Sudah Bekerja Maksimal

T

ahun 2016 memasuki ujung. Capaian kegiatan DPRD Sumenep mulai dipertontokan kepada publik. Sebab, sepanjang masa anggaran 2016 banyak kegiatan positif yang telah dilakukan 50 anggota legislator, khusunya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda), maupun pengawasan dan penganggaran yang menjadi tugas dari para wakil rakyat. Meski dalam perjalanannya, semua rencana yang dilakukan tidak bisa dilakukan seratus persen. Sejatinya, program perioritas itu sudah dijalankan. Utamanya, yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat Sumenep sebagai objek.

Apalagi, wakil rakyat cukup peduli pada kesejahteraan masyarakat. Tahun ini hanya akan jadi catatan sejarah bagi anggota DPRD, eksekutif dan seluruh elemen masyarakat. Setidaknya, para legislator itu sudah memberikan yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat, bukan keinginan. Apa saja capaian yang telah dilakukan oleh anggota DPRD Sumenep sepanjang 2016, berikut petikan wawancara tim majalah Parlemen dengan ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Apa saja yang sudah dilakukan anggota DPRD Sumenep sepanjang 2016 ini?

DPRD Sumenep sebagai lembaga legislatif tentu sudah banyak yang dilakukan sesuai dengan perencanaan awal. Meski program yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan seratus persen. Setidaknya, para anggota dewan yang berjumlah 50 orang ini sudah bekerja maksimal untuk menuntaskan, namun kendala waktu tidak memungkinkan untuk menuntaskan seluruh program DPRD. Khususnya yang berkaitan dengan raperda. Pengawasan juga secara rutin sudah kita lakukan. Anggota DPRD Sumenep turun ke lapangan untuk memastikan program eksekutif berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Kalau penganggaran itu sudah pasti. Akan tetapi apabila berkaitan dengan program yang ada di sekretariat DPRD Sumenep dipastikan sudah tidak ada masalah. Semua berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Yang jelas, setiap tahunnya DPRD, sebagai lembaga rakyat tentu saja akan memberikan sesuatu yang baru dan lebih baik dari masa sebelumnya. Termasuk tahun ini, kami kira sudah lebih baik dari pelaksanaan kegiatan di tahun yang lalu. Konkretnya, berapa raperda yang sudah dituntaskan? Raperda yang dibahas oleh pansus anggota DPRD Sumenep terdiri dari usulan eksekutif dan prakarsa anggota DPRD. Sementara yang sudah tuntas dilakukan pembahasan sebanyak 8 raperda, dan yang sudah diundangkan itu baru tiga saja. Rata-rata raperda yang dituntaskan oleh kami anggota


DPRD berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Misalnya, CSR (Corparate Social Responsibility), di mana CSR ini harus memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Termasuk juga masalah kepelabuhan. Jadi, masalah yang berkaitan dengan masyarakat pasti akan menjadi skala perioritas dari kami. Raperda RPJMD dan raperda SO juga sudah dilakukan pembahasan. Pembahasan raperda itu berhenti, terus berjalan. Raperda masih terus menggelindingpembahasannya salah satunya, raperda perlindungan dan pemgelolaan lingkungan hidup, raperda tentang pelestarian seni dan budaya dan raperda pedomam susunan organisasi pemerintahan desa, dan sejumlah raperda lainnya. Intinya, pasti akan kami bahas semua usulan raperda yang suda direncanakan. Bagaimana dengan raperda yang belum tuntas dibahas? Untuk raperda yang belum dilakukan pembahasan dan sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2016 maka tidak akan basi. Nanti, badan legislasi (baleg) yang akan melakukan verifikasi kembali untuk dimasukkan dalam prolegda tahun 2016. Sehingga, yang belum selesai itu bisa dilakukan pembahasan kembali, atau melanjutkan pembahasan tidak tuntas pada periode 2016 ini. Intinya, kami dan seluruh anggota memiliki komitmen untuk memberikan kinerja yang baik. Dari sisi pengawasan dan penganggaran? Kontrol terhadap kegiatan eksekutif juga atau lainnya juga sudah kami lakukan secara komprehensif, sesuai dengan leading sektor komisi masing-masing. Misalnya, anggota

DPRD turun langsung memantaun kegiatan di lapangan, apakah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku atau tidak. Misalnya, komisi I memantau distribusi raskin ke sejumlah desa, memantau balai desa yang tidak ditempati, atau komisi III yang mengontrol pembangunan ICU (intensive care unit) di RSUD dr. Moh. Anwar. Termasuk komisi lainnya. Kalau dari sisi penganggaran kami kira tidak perlu kami jelas, sebab itu hal yang harus dilakukan lewat APBD, PAK. Intinya, tupoksi anggota dewan secara mendasar sudah dipenuhi. Mereka sebagai pembuat perundangundangan, penganggaran dan pengawasan sudah dilakukan oleh semua anggota DPRD. Mungkin bagi orang di luar anggota DPRD kami tidak melakukan tupoksi, tapi itu sudah terbantahkan dengan penjelasan yang kami sampaikan tadi. Selama setahun kami berbuat tidak berdiam. Selain itu, terkait sorotan kinerja anggota dewan yang dinilai tidak maksimal? Sorotan dan kritik bagi kami sebagai anggota dewan bukan hal tabu, kami anggap biasa. Kami hanya menganggap bahwa kritik itu bagian dari spririt atau penyemangat bagi kami untuk terus berbenah. Sebab, kami sebagai wakil rakyat pasti punya keterbatasan dan tidak sempurna, dan hal itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kritik konstruktif bagi kamki hal yang bagus disampaikan, termasuk penyampaian aspirasi lewat demo itu juga hal biasa dan dijamin oleh UU (undang-undang). Yang terpenting tidak anarkhi, dan melanggar UU yang berlaku. Sejak dilantik 2014 lalu, anggota DPRD Sumenep

berkomitmen untuk memberikan kinerja yang baik untuk masyarakat Sumenep. Ini dibuktikan dengan terus meningkatkan kinerja anggota dewan setiap tahunnya. Jadi, tahun lalu akan menjadi evaluasi bagi kami untuk berbenah. 2017 pasti akan kita tingkatkan lagi kinerja yang lebih baik dan maksimal. Masyarakat menanti kita untuk menuju kesejahteraan. Dan, kami juga meminta lapisan masyarakat tidak hanya mengkritik melainkan bisa memberikan sumbangsih untuk kebaikan Sumenep ke depan. Terakhir, ada harapan yang ingin disampaikan? Ke depan anggota DPRD Sumenep harus memebrikan yang terbaik kepada masyarakat. Yakni, menunjukkan maksimalisasi kinerja anggota dewan yang baik dan profesional. Sebab, semua kegiatan yang ada di gedung wakil rakyat ini dipantau oleh masyarakat. Sehingga, kami harap anggota dewan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Sumenep. Selain itu, pembangunan Sumenep juga harus menjadi perhatian semua anggota dewan. Dengan kata lain, pembangunan di kota Sumekar ini hendaknya tidak bersifat stagnan, dan memiliki terobosan yang bermuara kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami juga meminta elemen masyasrakat, wartawan, LSM, tokoh masyarakat dan elemen lainnya selalu memberikan masukan kepada kami di gedung dewan. Baik berupaya kritik maupun program yang sekiranya bisa memberikan dampak pada pembangunan Sumenep lebih baik. Intinya, jangan sungkan untuk datang ke gedung dewan, sebab ini merupakan tempat rakyat mengadu dan menyampaikan aspirasi. (*)

Parlemen Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina:

R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep) Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi) Dewan Redaksi: Drs. Akhmad Subiyakto (Kasubag Humas) HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah, Ahmad Yani, Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim, Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep PARLEMEN | DESEMBER 2016

1


FOKUS

Perjuangkan APBD

Pro Rakyat Kendati terbilang pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Sumenep tahun 2016 molor, bahkan hingga mengancam anggota Dewan tidak bisa menerima gaji selama 6 (enam) bulan, namun komposisi APBD Sumenep tahun 2016 cukup melegakan dan benar-benar pro rakyat.

P

embahasan APBD di masing-masing komisi yang dikebut siang dan malam mulai tanggal 21 hingga 28 Desember 2015 lalu, selain menetapkan rancangan APBD, juga ada beberapa catatan penting yang mengemuka dalam pembahasan di masingmasing komisi, hingga akhirnya berhasil dipadukan antara eksekutif dan legislatif. Memadukan Visi-Misi Komisi I misalnya, dalam penyampaian laporannya mengawali dengan pembuka yang cukup kritis tentang filosofi dan trias politika serta kinerja eksekutif pada pelaksanaan dan penggunaan anggaran dan realisasi pembangunan tahun 2015 lalu. Sebab Komisi I ingin visi dan misi antara legislatif dan eksekutif menjadi padu guna menghadirkan APBD yang pro rakyat. Bagi Komisi 1, Kehadiran para

2

PARLEMEN | DESEMBER 2016

wakil rakyat adalah penegasan kehadiran rakyat dalam pengertian keterwakilan. Sekadar contoh saja, bila parlemen mengundang rapatrapat pembahasan para kepala dinas tidak jarang atau sering kali kita dapati kehadiran mereka di wakilkan kepada para kabid-kabid dan itu tidaklah salah walau tidak juga bisa kita anggap sepenuhnya benar. Sementara para legeslator sebagai wakil rakyat tentulah haram secara politik di wakili, karena tak ada di dunia demokrasi wakil di wakilkan kembali. “Sejujurnya harus kami haturkan, preseden keterlambatan membahas atau membahas dalam waktu sesingkat-singkatnya tidaklah perlu terulang kembali dalam pembahasan APBD di tahun berikutnya. Sebab keterlambatan ini akan menimbulkan efek domino bagi jalannya pemerintahan,”’ Ketua Komisi I, Darul Hasyim Fath. Walaupun demikian, komisi I

dengan segala daya upaya berusaha bersama sejumlah mitra kerja kami, bahu membahu melampaui waktu siang dan malam menghalau penat dan galau, dalam hari aktif atau libur pembahasan terus berlangsung. ‘’Oleh karenanya, kami hendak menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra kerja yang menjadi rekan berdebat dalam uji gagasan untuk kepentingan spektrum kerakyatan, yang telah di nisbatkan


KETUA DPRD Herman Dali Kusuma dan Penjabat Bupati Sudarmawan saat serah terima APBD 2016

dalam nalar bersama,’’ Imbuh politisi PDIP itu. Selanjutnya, rekapitulasi aasil pembahasan sisi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016 masing-masing SKPD Mitra Kerja Komisi I setelah dilakukan sinkronisasi. Total pendapatan daerah pada mitra kerja Komisi I, dalam Draf APBD Tahun Anggaran 2016

ditargetkan sebesar 361 Juta Rupiah, setelah hasil pembahasan Komisi I tetap tidak ada perubahan. Secara keseluruhan jumlah Belanja Daerah pada Mitra Kerja Komisi I, dalam Draf APBD Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar 555 Milyar 426 Juta 926 Ribu 803 Rupiah, setelah pembahasan berubah sebesar 555 Milyar 476 Juta 926 Ribu 803 Rupiah atau bertambah sebesar 50 Juta Rupiah.

Total Bantuan Keuangan pada mitra kerja Komisi I dalam Draf APBD Tahun Anggaran 2016 sebelum pembahasan Komisi I sebesar 350 Milyar 190 Juta 918 Ribu 798 Rupiah, setelah pembahasan berubah sebesar 350 Milyar 240 Juta 918 Ribu 798 Rupiah atau bertambah sebesar 50 Juta Rupiah. Selanjutnya, dari hasil rapat Kerja pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Sumenep PARLEMEN | DESEMBER 2016

3


FOKUS

Anggota Komisi I DPRD Abrori

Tahun Anggaran 2016, Komisi I memberikan harapan dan saransaran untuk mendapatkan perhatian yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Perlu adanya sinergi atau kesinambungan dengan dinas yang berkompeten dalam memberikan wawasan atau kesadaran kepada masyarakat dalam menjaga ekosistem laut diantaranya adalah galian pasir yang ada di beberapa titik di Kabupaten Sumenep yang sampai saat ini masih banyak terjadi penambangan pasir liar terutama di Wilayah utara, Kecamatan Pasongsongan dan di Wilayah Kecamatan Guluk-Guluk. Perlu ada perubahan mengenai Tim Pendampingan yang Anggarannya ada di Bagian Pemerintahan Desa namun pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPMP dan Dana Roat Map diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan baru didalam memperbaiki jalannya Birokrasi di Kabupaten Sumenep. Rakyat dalam Posisi Terhormat Sementara itu, Komisi II DPRD Sumenep juga menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten

4

PARLEMEN | DESEMBER 2016

Sumenep Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan dari tanggal 22 s/d 28 Desember 2015 siang dan malam. Komisi II menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan manifestasi dari hak dan kewajiban pemerintah daerah dan DPRD dalam merencanakan seluruh aktivitas pemerintah guna terlaksananya kesinambungan proses regulasi dan policy di kabupaten Sumenep. Oleh karenanya di dalam APBD pula tersurat dengan jelas runtutan program-program tata-laksana pelayan publik sebagai penegasan kedaulatan rakyat melalui keterwakilannya di dalam lembaga politik. Kesejahteraan ekonomi dan keadilan politik sebagai filosofi yang paling fundamental dari kehidupan berbangsa dan bernegara tersirat sebagai spirit di setiap dinamika pembahasan APBD, menjadi ikhtiar bersama kita semua sebagai legislator. Sembari demikian, silangsengketa persepsi di dalam proses dialektika pembahasan APBD di komisi II acap-kali kita sepakati sebagai keniscayaan untuk menegaskan fungsi utuh seorang legislator. Ikhwal inilah yang hendak kami sampaikan kepada publik dan hadirin yang terhormat agar kita

tetap dapat mendudukkan rakyat di posisi terhormat. Dengan kata lain rakyat dapat menghindarkan dirinya dari perangkap Involusi kemiskinan, sebuah paradigma kebijakan pembangunan yang pro-growth, pro-job dan pro-poor. Kehormatan tertinggi rakyat adalah di saat dirinya dapat dengan utuh terbebas dari perangkap dan belenggu kemiskinan. “Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program harus terukur secara jelas dengan indikator kinerjanya yang dipresentasikan ke dalam tolak ukur kinerja,’’ ujar Hari Ponto, ketua Komisi II DPRD Sumenep. Mencermati hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016, berikut ini kami laporkan sisi Pendapatan dan Belanja pada masingmasing SKPD Mitra Kerja Komisi II, diantaranya dengan sisi pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. ‘’Setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada target yang semula sebesar 2 triliun 050 milyar 919 juta 665 ribu 540 rupiah,’’ katanya. Dari semua mitra kerja Komisi II, Dinas Kelautan misalnya, Belanja tidak langsung adalah 43 milyar 470 juta 621 ribu 659 rupiah. Sedangkan belanja langsung tetap pada plafon anggaran semula sebesar 21 milyar 216 juta 922 ribu 143 rupiah. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan belanja tidak langsung mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 4 milyar 672 juta 919 ribu 557 rupiah, berkurang sebesar 700 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 3 milyar 972 juta 919 ribu 557 rupiah. Sisi belanja langsung juga mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 11 milyar 985 juta 077 ribu 583 rupiah, bertambah sebesar 200 juta rupiah, sehingga menjadi 12 milyar 185 juta 077 ribu 583 rupiah. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, setelah pembahasan terdapat perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 8 milyar 662 juta 001 ribu 413 rupiah, berkurang sebesar 145 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 8 milyar 517 juta 001 ribu 413


FOKUS rupiah. Belanja langsung sisi belanja ini setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 34 milyar 597 juta 935 ribu 931 rupiah, bertambah sebesar 545 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 35 milyar 142 juta 935 ribu 931 rupiah. Mitra kerja lain pada komisi II,yakni Dinas Peternakan, pada sisi pendapatan setelah pembahasan di Komisi B tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 211 juta 401 ribu 625 rupiah. Dalam posisi belanja tidak langsung setelah pembahasan mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 11 milyar 086 juta 094 ribu 380 rupiah, bertambah sebesar 29 juta 919 ribu 316 rupiah, sehingga menjadi sebesar 11 milyar 116 juta 013 ribu 696 rupiah. Belanja langsung mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 3 milyar 898 juta 450 ribu rupiah, bertambah sebesar 277 juta 580 ribu 684 rupiah, sehingga menjadi sebesar 4 milyar 176 juta 030 ribu 684 rupiah. Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, setelah pembahasan di Komisi II tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 10 juta rupiah. Sedang disisi belanja tidak langsung mengalami perubahan dari platfon anggaran semula sebesar 3 milyar 534 juta 844 ribu 842 rupiah, berkurang sebesar 575 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 2 milyar 959 juta 844 ribu 842 rupiah. Belanja Langsung juga mengalami perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 23 milyar 868 juta 011 ribu 400 rupiah, bertambah sebesar 595 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 24 milyar 463 juta 011 ribu 400 rupiah. Pada pembahasan komisi II dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, setelah pembahasan tidak terdapat perubahan, tetap pada target semula sebesar 18 juta rupiah. Belanja tidak langsung ini setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap direncanakan sebesar 9 milyar 782 juta 745 ribu 667 rupiah. Berikut juga pada belanja langsung

setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap direncanakan sebesar 9 milyar 782 juta 745 ribu 667 rupiah. Di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, pada sisi pendapatan setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 500 ribu rupiah. Belanja tidak langsung ini setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap direncanakan sebesar 2 milyar 912 juta 517 ribu 269 rupiah. Begitu juga pada belanja langsung ini setelah dilakukan pembahasan tidak terdapat perubahan tetap direncanakan sebesar 3 milyar 407 juta 427 ribu 150 rupiah. Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral belanja tidak langsungnya setelah dilakukan pembahasan terdapat pengurangan sebesar 140 juta rupiah, dari plafon anggaran semula sebesar 1 milyar 325 juta 101 ribu 832 rupiah, sehingga menjadi sebesar 1 milyar 185 juta 101 ribu 832 rupiah. Belanja langsung, setelah pembahasan terdapat perubahan dari plafon anggaran semula sebesar 4 milyar 392 juta 922 ribu 678 rupiah, bertambah sebesar 140 juta rupiah, sehingga menjadi sebesar 4 milyar 532 juta 922 ribu 678 rupiah. Yang terakhir pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, di sisi setelah pembahasan di Komisi II tidak terdapat perubahan tetap pada target semula sebesar 700 juta rupiah. Belanja tidak langsung, setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap pada plafon anggaran semula sebesar 2 milyar 338 juta 343 ribu 122 rupiah. Begitu juga pada belanja lansung setelah pembahasan tidak terdapat perubahan tetap plafon yang semula sebesar 1 milyar 325 juta 065 ribu 384 rupiah. Dalam setiap perencanaan program/kegiatan yang akan dimasukkan dalam APBD oleh SKPD sebelumnya perlu dilakukan kajian dan analisa secara lebih cermat dan teliti tidak terjebak pada rutinitas anggaran serta egosektoral di masing-masing SKPD, sehingga diharapkan program/kegiatan tersebut dapat menghasilkan output

dan outcame yang jelas serta mampu menciptakan gerakan ekonomi bagi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD. Kurangnya koordinasi antar kebijakan satuan kerja dengan jajaran petugas lapangan/UPTD dan PPL sehingga menimbulkan ketidak sinkronan antara program kerja dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Wilayah pusat penghasil tembakau yang ada saat ini dan menjadi rujukan dalam ploting sasaran kegiatan khususnya pada Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sinkronisasi Demi Efesiensi Pada pembahasan di Komisi III, DPRD Sumenep, mencermati bahwa perencanaan dan penganggaran daerah adalah menentukan tujuan daerah dan prioritas program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan daerah, serta alokasi sumber daya untuk pelaksanaan program yang tertuang dalam kegiatan, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah dapat diidentifikasikan bahwa manajemen tahunan pemerintahan daerah dimulai dengan penyusunan RKPD, KUA, PPAS serta tertuang secara detail pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, dalam setiap pembahasan APBD tentunya tidak akan lepas dari pedoman penyusunanannya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016. Hal ini perlu dilakukan tidak hanya untuk melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah, namun lebih dari itu adalah untuk memberikan gambaran dengan jelas akan prinsip, kebijakan, tahapan dan teknis penyusunan APBD. Didalam pembahasan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016 di Komisi III dengan mitra kerja sering kali terjadi diskusi PARLEMEN | DESEMBER 2016

5


FOKUS

panjang yang argumentatif dalam rangka menggali dan memperoleh penjelasan dari masing-masing SKPD mitra kerja komisi III terhadap setiap program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Dan tidak ayal lagi sering dijumpai adanya pergeseran dan pengurangan kegiatan yang dianggap belum efisien dan prioritas. Sebab bagi Komisi III, efesiensi itu agar APBD tidak terkesan boros. Sehingga program itu tidak berjalan efektif. Namun demikian, dari hasil penggeseran dan pengurangan itu dialihkan pada kegiatan-kegiatan pemenuhan dasar masyarakat, dan juga pada program kegiatan lainnya yang bersentuhan langsung pada kebutuhan masyarakat. Dalam pembahasan dengan Komisi III terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 masing-masing Mitra Kerja Komisi III setelah dilakukan sinkronisasi dan kompilasi di tingkat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Dengan Bappeda, pada belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja gaji pegawai sebelum pembahasan sebesar 4 milyar 686 juta 736 ribu 895 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Sedangkan pada sisi belanja langsung semula direncanakan sebesar 7 milyar

6

PARLEMEN | DESEMBER 2016

666 juta 27 ribu 888 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Belanja tidak langsung tahun 2016 mencapai 2 milyar 757 juta 454 ribu 520 rupiah, setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Dan biaya langsung secara komulatif sebesar 11 milyar 228 juta 413 ribu 600 rupiah tidak mengalami perubahan anggaran. Pembahasan Komisi III dengan Dinas PU Bina Marga, pendapatan pada tahun 2016, Dinas PU Bina Marga target pendapatan yang diusulkan dalam Draf APBD TA. 2016 sebesar 650 juta rupiah. Dan setelah dilakukan pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Belanja tidak langsung yang berupa belanja pegawai dan tambahan penghasilan serta belanja bantuan sebelum pembahasan mencapai 26 milyar 235 juta 756 ribu 560 rupiah, setelah pembahasan berkurang pada belanja bantuan sebesar 580 Juta rupiah, sehingga total belanja tidak langsung sebesar 25 milyar 655 juta 756 ribu 560 rupiah. Belanja langsung pada tahun anggaran 2016 total belanja langsung Dinas PU Bina Marga sebelum pembahasan sebesar 85 milyar 153 Juta 910 ribu 138 rupiah setelah dilakukan pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran.

Penjabat Bupati Sudarmawan


FOKUS

Pembahasan Komisi III dengan Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruan untuk belanja tidak langsung sebelum pembahasan sebesar 20 milyar 88 juta 628 ribu 1 rupiah, setelah pembahasan bertambah sebesar 845 juta rupiah, sehingga total belanja tidak langsung sebesar 20 milyar 933 juta 628 ribu 1 rupiah. Belanja langsung kegiatan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, pada tahun 2016 sebelum pembahasan mendapat anggaran sebesar 43 milyar 779 juta 410 ribu 701 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Dinas PU Pengairan terdapat pendapatan retribusi sewa alat-alat berat dan retribusi jasa pengairan adalah merupakan pundi-pundi pendapatan Dinas PU Pengairan dan pada tahun 2016 target yang dibebankan ke dinas sebesar 180 juta rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Belanja tidak langsung pada tahun 2016 anggaran Belanja yang terdiri dari belanja gaji pegawai, dan tambahan penghasilan serta bantuan sebelum pembahasan mencapai sebesar 8 milyar 408 juta 481 ribu 339 rupiah, setelah pembahasan bertambah pada belanja bantuan sehingga total belanja tidak langsung sebesar 8 milyar 508 juta 481 ribu 339 rupiah. Belanja langsung pada Dinas PU. Pengairan plafon anggaran dalam

Draf APBD TA. 2015 diusulkan sebesar 45 milyar 970 juta 97 ribu 435 rupiah, setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Dinas Perhubungan pada tahun 2016 direncanakan sebesar 3 milyar 788 juta 592 ribu 660 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Besarnya target PAD pada Dinas Perhubungan yang paling dominan diperoleh dari Retribusi Pelayanan Parkir sebesar 2 milyar 898 juta rupiah. Belanja tidak langsung pada Dinas Perhubungan sebesar 6 milyar 479 juta 757 ribu 698 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Belanja langsung plafon anggaran belanja langsung Dinas Perhubungan pada tahun 2016 sebesar 51 milyar 427 juta 651 ribu 197 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Anggaran untuk Kantor Kebersihan dan Pertamanan tagret pendapatan pada tahun 2016 sebesar 200 juta rupiah dan setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar 4 milyar 992 juta 683 ribu 118 rupiah setelah pembahasan tidak mengalami perubahan anggaran. Belanja langsung plafon anggaran belanja langsung pada Kantor Kebersihan dan Pertamanan pada tahun anggaran 2016 sebesar 5 milyar 161 juta 498 ribu 844 rupiah PARLEMEN | DESEMBER 2016

7


FOKUS setelah dilakukan pembahasan tidak mengalami perubahan. “Dengan telah ditetapkannya APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016, Komisi III meminta agar awal pelaksanaan kegiatan proyek fisik dimulai pada semester pertama, hal ini perlu menjadi perhatian dinas teknis agar tidak muncul kesan proyek fisik kejar tayang,’’ ujar Dul Syam Ketua Komisi III. Selanjutnya, politisi PKB ini, juga menekankan agar Bappeda sebagai dapurnya perencanaan di daerah untuk selalu melakukan inovasi yang bersifat koordinatif dengan unit satuan kerja lainnya khususnya yang menyangkut program kegiatan, sehingga tidak terkesan bersifat rutinitas serta untuk menghindari adanya tumpang tindih kegiatan. ‘’Perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengendalikan kegiatankegiatan yang berasal dari usulan Pokok-pokok Pikiran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat (POKIR) yang keanggotaannya terdiri dari SKPD penerima dan pengelola sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan,’’ sambung politisi asal kepulauan ini. Komisi III juga mengkritisi soal bahaya banjir pada musim penghujan saat ini. Untuk mengantisipasi terhadap adanya genangan air dan banjir di musim hujan, maka diharapkan segera dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya pemeliharaan taman bunga dan lampulampu hias di wilayah perkotaan

8

PARLEMEN | DESEMBER 2016

hendaknya terus dilakukan pengawasan dan monitoring.

Anggota Komisi III Kurdi HA.

Bukan APBD yang “Prematur” Dalam pembahasan di Komisi IV, yang merupakan komisi terakhir, juga ada banyak menghasilkan anggaran pada APBD tahun 2016. Pembahasan terhadap Raperda APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2016, berlangsung dari tanggal 21 s/d 23 Desember 2015 siang dan malam bertempat di ruang kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep. Hal itu dilakukan oleh Komisi IV untuk melahirkan APBD yang tak hanya kejar tayang dan copy paste. Walaupun RAPBD dinilai lambat disetorkan oleh eksekutif, Komisi IV tidak mau ada copy paste, apaplagi kejar tayang. Sebab APBD itu bersentuhan langsung dengan rakyat. Maka dari itu, Komisi IV kerja siang dan malam agar APBD itu tidak prematur. Benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Hasil pembahasan rapat kerja di Komisi IV Dinas Pendidikan pada Sisi Pendapatan dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 58 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Pada belanja tidak langsung diantaranya, pada belanja pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 671 Milyar 141 Juta 852 Ribu 987 Rupiah setelah pembahasan komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja bantuan keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 24 Milyar 491 Juta 600 Ribu


FOKUS Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 24 Milyar 391 Juta 600 Ribu Rupiah atau berkurang 100 Juta Rupiah. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 31 Milyar 919 Juta 484 Ribu 450 Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi sebesar 31 milyar 919 Juta 484 Ribu 450 Rupiah atau tetap tidak mengalami perubahan. Pada sisi pendapatan di Dinas Kesehatan, dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 43 Milyar 830 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja Tidak Langsung, belanja pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 69 Milyar 716 Juta 867 Ribu 102 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 188 Juta 500 Ribu Rupiah setelah pembahasan Komisi dihapus dan dialihkan ke belanja langsung. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 158 Milyar 284 Juta 220 Ribu 174 Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 158 Milyar 472 Juta 720 Ribu 174 Rupiah atau bertambah sebesar 188 Juta 500 Ribu Rupiah. Pembahasan dengan Rumah Sakit Daerah, dr H Moh Anwar, pada sisi Pendapatan dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 60 Milyar Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja tidak langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 49 Milyar 748 Juta 229 Ribu 434 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 74 Milyar 108 Juta 157 Ribu 700 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Dengan Dinas Sosial, Belanja Tidak Langsung yang berupa dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 3 Milyar 401 Juta 118 Ribu 172 Rupiah setelah pembahasan komisi tetap tidak ada perubahan. Bantuan Keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 391 Juta Rupiah setelah

pembahasan Komisi berubah menjadi 1 Milyar 282 Juta Rupiah. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 3 Milyar 322 Juta 870 Ribu 567 Rupiah setelah pembahasan Komisi berubah menjadi 3 Milyar 431 Juta 870 Ribu 567 Rupiah bertambah sebesar 109 Juta Rupiah. Pembahasan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belanja pegawai dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 3 Milyar 41 Juta 580 Ribu 752 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja bantuan keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 230 Juta Rupiah setelah pembahasan sebesar 1 Milyar 55 Juta Rupiah berkurang 175 Juta Rupiah. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 6 Milyar 972 Juta 591 Ribu Rupiah setelah pembahasan Komisi menjadi 7 Milyar 147 Juta 591 Ribu Rupiah bertambah sebesar 175 Juta Rupiah. Dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, tidak ada belanja tidak langsung, sedangkan belanja dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 9 Milyar 829 Juta 414 Ribu 747 Rupiah setelah pembahasan tetap tidak mengalami perubahan. Belanja bantuan keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 895 Juta Rupiah setelah pembahasan menjadi 825 Juta Rupiah berkurang 70 Juta Rupiah. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 6 Milyar 649 Juta 997 Ribu 486 Rupiah setelah pembahasan Komisi menjadi sebesar 6 Milyar 719 Juta 997 Ribu 486 Rupiah atau bertambah sebesar 70 Juta Rupiah. Komisi IV juga dalam pembahasan dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, pada sisi pendapatan dalam Draf APBD semula ditargetkan sebesar 280 Juta Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja pegawai dalam Draf

APBD semula direncanakan sebesar 3 Milyar 327 Juta 827 Ribu 183 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja bantuan keuangan dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 55 Juta Rupiah setelah pembahasan menjadi 2 Milyar 455 Juta Rupiah bertambah sebesar 400 Juta Rupiah. Sedangkan belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 10 Milyar 603 Juta 556 Ribu 300 Rupiah setelah pembahasan tetap tidak mengalami perubahan. Di Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi, belanja tidak langsung dalam draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 327 Juta 411 Ribu 635 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 392 Juta 339 Ribu 862 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak mengalami perubahan. Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, belanja tidak langsung pada belanja pegawai dalam draf APBD semula direncanakan sebesar 2 Milyar 299 Juta 924 Ribu 256 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak ada perubahan. Belanja langsung dalam Draf APBD semula direncanakan sebesar 1 Milyar 536 Juta 875 Ribu 600 Rupiah setelah pembahasan Komisi tetap tidak mengalami perubahan. Komisi IV juga menyampaikan saran-saran bahwa untuk pembahasan RAPBD di tahun mendatang, eksekutif lebih terhormat apabila menyerahkan KUA PPAS diserahkan pada awal Juli supaya perjalanan pembahasan yang berkait dengan RAPBD tidak seperti sinetron kejar tayang. ‘’Kami tak mau, APBD kita prematur. Jadi, harapan pada saat KUA PPAS masuk ke parlemen, dikoordinasikan dulu pada tingkatan pimpinan, lalu dirapatkan dengan pimpinan komisi dan fraksi, sebelum akhirnya dipublish ke anggota secara keseluruhan,’’ kata Abrari, S.Ag, M.Psi, wakil ketua Komisi IV. (*) PARLEMEN | DESEMBER 2016

9


FOKUS

Empat Raperda

Sarana Tranformasi Perubahan Disamping sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah atau Perda merupakan salah satu instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Perda berperan sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas juga sebagai penerima dan penyalur aspirasi masyarakat daerah. Perda pun akan menjadi alat transformasi perubahan daerah

D

alam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, daerah mempunyai hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dinamika pembaharuan hukum khususnya di daerah saat ini dihadapkan pada dua tantangan besar yang menuntut adanya percepatan akselerasi. Pertama, perubahan hukum di tingkat pusat yang sangat cepat mulai dari undang-undang hingga peraturan presiden. Kedua, dinamika kehidupan masyarakat daerah yang sangat dinamis dan cepat sehingga membutuhkan pengaturan yang progresif pula. Konsekuensi dari Peraturan Daerah yang menempati urutan ketujuh dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah harus mengikuti dan menyesuaikan atas seluruh

10 PARLEMEN | DESEMBER 2016

perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Demikian pula dengan berkembangnya problem sosial masyarakat daerah yang cukup tinggi. Pembentukan Peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah dalam rangka mewujudkan kebutuhan perangkat peraturan perundang undangan perlu dimaksimalkan, mengingat peraturan daerah digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan sekaligus menjadi landasan normatif dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 236 ayat (1) UndangUndang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan “ Untuk menyelenggarakan Otonomi, Daerah perlu membentuk Perda,� kata Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma


KETUA DPRD Herman Dali Kusuma menerima nota penjelasan empar Raperda usul prakarsa DPRD dari juru bicara BP2D, Ahmad Zainurrahman

PARLEMEN | DESEMBER 2016

11


FOKUS Demikian pula disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pasal 72 ayat (1), berbunyi “ Rancangan Perda yang berasal dari DPRD Provinsi dan Gubernur dibahas oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama”, dimana ketentuan pembahasan raperda tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan raperda Kabupaten/Kota. “Mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka DPRD Sumenep, telah menyampaikan empat 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami sampaikan kepada Bupati. Dan Reperda hasil usul inisiatif Dewan tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan,’’ ujar Herman. Dikatakan, 4 (empat) Raperda usul prakarsa DPRD, sebagai langkah awal pembahasan rancangan peraturan daerah, terdiri dari Raperda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Raperda tentang Kepelabuhanan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pada Raperda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa, dapat dijabarkan bahwa desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. “Desa dapat mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosialnya,’’ jelas politisi PKB ini. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif. Pemerintahan desa inilah yang

12 PARLEMEN | DESEMBER 2016

selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. BUMDes, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dari pendapatan asli desa. Pembentukan BUMDes merupakan amanat peraturan perundangundangan, yakni Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 87, PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 132 dan Permendes No 4 Tahun 2015 Tentang BUM Des. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep, dapat membentuk badan usaha dimaksud berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenp yang mengakomodasi pembentukan BUMDes, menjadi peluang bagi pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Sumenep, membentuk BUMDes untuk satu atau berbagai jenis pelayanan. Berikutnya, pada Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, DPRD Sumenep memandang perlu bahkan penting, karena pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut CSR ( Corporate Social Responsibilty) adalah sebuah dana hibah dari perusahaan untuk penduduk sekitar, lingkungan dan laba (profit) bagi perusahaan itu sendiri. “Tentang CSR itu merupakan amanah UU 40 Tahun 2007 pasal 74 bahwa Corporate Social Responsibilty

(CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial atau CSR tersebut,’’ lanjut Herman. Tanggung jawab perusahaan dapat disebut sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggunjawabkan dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan demikian tetap menjaga agar dampakdampak tersebut tetap menyumbang manfaat dan bukan merugikan bagi para Stakeholdernya. CSR adalah salah satu kebijakan perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan kembali (give back) kepada masyarakat dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Caranya dengan membangun infrastruktur seperti membangun sekolah, membangun jalan, serta menyalurkan dana kemitraan dengan bunga rendah, maupun memberi pendampingan untuk give back tersebut. Dengan demikian tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Berikutnya, soal Raperda Kepelabuhan, adalah bahwa mengingat letak geografis, wilayah Kabupaten Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan luas keseluruhan 2.093,46 Km2. Yakni untuk wilayah daratan dengan luas 1.146,93 Km2 atau 54,79% dari luas keseluruhan Kabupaten Sumenep, terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan. Sedang wilayah kepulauan memiliki luas 946,53 Km2 atau seluas 45,21% dari luas keseluruhan Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data tersebut, maka


FOKUS diperlukan suatu upaya dari seluruh komponen di Kabupaten Sumenep untuk berinisiatif membuat regulasi yang dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah daerah serta mengoptimalkan potensi daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkokoh ketahanan nasional. Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum. ‘’Hal ini dilakukan sematamata untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat,’’ jelasnya. Mobilitas penduduk yang tinggi dalam suatu wilayah membutuhkan suatu system tertentu yang dapat mengimbanginya. Agar sebuah pelabuhan benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi laut yang memanfaatkan pelabuhan maupun masyarakat pengguna sarana/prasarana/fasilitas yang ada di dalam pelabuhan.

Selanjutnya dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, professional, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman pengelolaan atau manajemen kepelabuhanan yang baik dan memadai melalui Peraturan Daerah. Yang terakhir adalah usul Prakarsa DPRD Sumenep tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal itu menjadi poin penting pula bagi DPRD Sumenep karena kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai tujuan bangsa yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan UUD Negara RI 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dengan jelas bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip good governance. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini, ketiga unsur good governance (pemerintah, swasta, dan masyarakat) diharapkan bersama-sama menentukan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah kesejahteraan sosial, sehingga tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dapat diupayakan meningkat secara maksimal. ‘’ Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan yang memenuhi prinsip transparansi, demokratis, aspiratif, akuntabel, formal/hukum, efisien dan afektif,’’ lanjut Anggota Dewan asal Dapil I

Sumenep ini. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka disusun raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan harapan adanya perda ini nantinya persoalan kesejahteraan sosial dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat dan negara dalam mencapai masyarakat yang sejahtera adil dan merata. “Sejatinya empat Raperda hasil prakarsa Dewan itu sudah sempat muncul pada pembahasan Raperda tahun 2015 lalu, tetapi karena mepetnya waktu, sehingga kemudian dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2016 ini,’’ pungkas Herman Dali Kusuma. Semoga Dapat Dirasakan Masyarakat Empat Raperda prakarsa DPRD pun mendapat tanggapan positif dari Bupati Sumenep, A Busyro Karim. Bahkan kerja keras DPRD dalam mengawal empat Raperda itu dinilai akan semakin membuat masyarakat semakin sejahtera. Untuk itulah, empat Raperda tersebut diharapkan segera terwujud, agar manfaatnya segera bisa dirasakan masyarakat. Bupati yang baru saja dilantik Februari lalu itu menyebut bahwa Rancangan Perda berasal dari hak inisiatif atau yang lebih dikenal dengan usul Prakarsa Dewan. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah atau Perda. “4 (empat) Raperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2016, telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,’’ ujar Bupati Busyro Karim dalam sidang Paripurna DPRD Sumenep, 22 Februari 2016 lalu. Setelah membaca, melihat, dan mendengarkan secara seksama, semua Raperda itu akan menjawab kebutuhan masyarakat. “Jadi, intinya dari empat Reperda usul Prakarsa DPRD Sumenep ini menjawab semua kebutuhan masyarakat, sehingga saya sangat berharap segera berwujud nyata, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat,’’ harap mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode ini. (*) PARLEMEN | DESEMBER 2016

13


FOKUS

Empat Raperda Prakarsa DPRD

Momentum Sejahterakan Masayarakat Sudah tahun 2015 lalu, DPRD Sumenep bersikukuh mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) yang merupakan hak inisiatif Dewan. Tetapi baru awal tahun 2016 ini, empat Raperda usul Prakarsa Dewan itu dibahas dan dipastikan akan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

E

mpar Reperda tersebut, yakni tentang Pedoman dan Tata Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Raperda Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Raperda tentang Kepelabuhan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lalu, bagaimana pandangan fraksi-fraksi terhadap empat raperda tersebut? Mari kita mulai dari Fraksi PDI Perjuangan. Partai moncong putih ini sangat mendukung langkah DPRD Sumenep mengupayakan terbitnya empat Peraturan Daerah tersebut. Apalagi Perda sebelumnya sudah kadaluarsa serta tidak sejalan dengan undang-undang diatasnya. Raperda tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sangat penting

14 PARLEMEN | DESEMBER 2016

karena sesungguhnya, desalah yang menjadi tanda apakah di sebuah kabupaten itu maju atau tidak. Jika desa tidak maju, maka kabupaten tidak berkembang, meski bupati misalnya, berkali-kali mengatakan daerahnya maju. Karena itu, desa harus dikawal dengan baik, apalagi mengingat slogan yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Sumenep ini adalah “Membangun Desa dan Menata Kota”. Sehingga usul prakarsa Dewan dirasa tepat dan sesuai dengan eksekutif yang menyemangati pembangunan dan berkembangnya pedasaan. Berikutnya, Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan, juga sangat penting agar perusahaan yang mungkin saja berdiri sebagai kelompok borjuasi, tidak memandang sebelah mata terhadap kaum buruh dan kelompok

proletariat atau masyarakat bawah. ‘’Karenanya, posisi kemitraan itu menjadi niscaya, sehingga pemerintah daerah harus peduli kepada rakyat yang sesungguhnya, dan tentu saja melindungi alam, lingkungan sekitar kita,’’ ujar Abrari M.Psi, Ketua Fraksi PDIP. Ketiga, Raperda tentang Pelabuhan. Raperda ini juga tidak kalah penting diatur karena dermaga adalah muara pertama transaksi


sebagaimana didedahkan sejarah. Karena itu, pelabuhan-pelabuhan yang terbangun di Sumenep harus memberi inovasi dan menisbatkan jiwa enterpreunership agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pelabuhan ini. Terakhir, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Raperda ini sejatinya manifestasi dari Pancasila terutama sila kelima, Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Adalah bahwa dengan kesejahteraan itulah menjadi tujuan bersama dari setiap gerak upaya peningkatan segala bidang di Kabupaten Sumenep. Harus Mampu Sentuh PAD Fraksi PKB pun mengapresiasi terbentuknya empat raperda tersebut. Bagi PKB Empat Raperda tersebut sangat tepat karena di era otonomi daerah saat ini Peraturan Daerah

merupakan Peraturan PerundangUndangan yang sudah diakui eksistensinya menurut UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen. “Fraksi PKB berharap dengan terselesaikannya 4 (empat) Raperda ini beriringan dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap PAD,’’ kata H. Ruqi Abdillah, singkat. Dapat Menunntas Problem Sosial PARLEMEN | DESEMBER 2016

15


FOKUS

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bagi partai berlambang ka’bah ini, empat Raperda usul prakarsa DPRD menjadi Perda sangat tepat. Khusunya Perda soal tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Apalagi Perda serupa sebelumnya sudah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. “Oleh karena itu dengan berubahnya regulasi tersebut dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin karena perubahan regulasi itu akan sangat menentukan terhadap nasib dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep,’’ papar H Zubaidi, Ketua Fraksi PPP. Terkait dengan Raperda tentang Tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan serta Program kemitraan dan Bina Lingkungan, PPP berharap Perda ini segera terbentuk. Hanya saja dalam penyelesaian Raperda menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga produk hukum menjadi berkualitas dan kredibel. Sementara soal Raperda tentang Kepelabuhan katanya harus merujuk kepada Peraturan Pemerintah ( PP ) 61 Tahun 2009. Raperda sangat diharapkan mampu kesejahteraan masyarakat lebih meningkat, terutama dalam mengentaskan dan mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat lingkungan sekitar Pelabuhan. ‘’Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

16 PARLEMEN | DESEMBER 2016

PARIPURNA penyampaikan pandangan umum fraksi di DPRD terhadap empat raperda usul prakarsa

Sosial, diharapkan dapat menuntaskan berbagai persoalan sosial yang selama ini terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep,’’ pungkas Zubaidi. Meningkatkan Pelayanan Fraksi Partai Demokrat pun memiliki pandangan yang tidak jauh beda, namun empat raperda prakarsa DPRD kata PD sebagian besar harus menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena tujuan terpenting dari empat ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep tanpa terkecuali. “Kami tidak mengenyampingkan saran Bupati Sumenep, juga menginginkan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada PT WUS, juga diselesaikan,’’ katanya. Namun, Raperda tentang penyertaan modal ke PT WUS, secara manajerial masih dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi dan pembenahan dari segala aspek baik dari sisi manajemen keuangan. Disamping perlunya dilakukan restrukturisasi organisasi keberadaan PT WUS mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan PAD. Butuh Komitmen Bersama Fraksi Golongan Karya,


FOKUS menyampaikian bahwa 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tidak akan berarti apa-apa tanpa ada peran dan komitmen bersama. “Pada dasarnya empat raperda itu dibutuhkan oleh Sumenep. Namun demikian, Raperda itu takkan berarti apa-apa tanpa ketegasan nyata dan komitmen dari semua pihak terhadap implementasi dan penegakannya atas Raperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan,’’ jelas Ketua Fraksi Golkan, Drs Ec. Iwan Budiharto. Secara khusus dari empat itu, Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian terhadap Raperda Kepelabuhanan. Fraksi Partai Golkar sependapat dan sepakat apabila penetapan Raperda tersebut tetap mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan perlunya dikonsultasikan secara lebih komperehensif ke kementerian terkait terhadap beberapa klausulklausul di dalam muatan materi Raperda tersebut. ‘’Dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat memberikan dampak manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi laut dan memberikan nilai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah,’’ sambung Iwan. Harus Mampu Mendongkrak Ekonomi Desa Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN ) menyebutkan secara

garis besar, Raperda yang sedang dibahas di gedung tentang pedoman dan tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian desa dan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diayomi bersama. Raperda tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan perlu hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan di daerah. ‘’Terkait dengan Raperda Kepelabuhan diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi laut yang memamfaatkan pelabuhan maupun masyarakat pengguna sarana / prasara fasilitas yang ada di dalam pelabuhan,’’ tegas Ketua Fraksi PAN H Iskandar. Sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, untuk mewujudkannya perlu adanya perencanaan pengaturan dan pelaksanaan yang memenuhi prinsip transparansi, demokratis, aspiratif, akuntabel, formal, efisien dan efektif. Fraksi Gerindera punya pendapat yang sama. Bagi Gerindra empat tersebut akan menjadi momentum sejahterakan masyarakat. Terutama Raperda Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan

oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukannya lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa haruslah dikelola secara profesional dan mandiri. ‘’Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi agar dalam pengelolaannya bisa berjalan dengan hasil yang tepat guna,’’ kata Nurus Salam, Ketua Fraksi Gerindera. Tentang Raperda Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sertaProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan, definisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menutupi implikasi lingkungan yang berasal dari produk operasi dan fasilitas, menghilangkan limbah dan emisi, memaksimalkan efisiensi dan produktivitas sumber daya alam. ‘’Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya,’’ lanjut pria yang akrab di sapa Oyok tersebut. (*)

PARLEMEN | DESEMBER 2016

17


FOKUS

Membedah Kinerja Bupati-Wabup

kemiskinan

Masih Jadi Rapor Merah Pada Bulan April ini, pertamakali pasangan Bupat dan Wakil Bupati Sumenep, KH A Busyro Karim dan Achmad Fauzi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2015, sejak dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 lalu.

18 PARLEMEN | DESEMBER 2016

D

alam penyelenggaraan pemerintahan setiap Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dengan tujuan memberikan keterangan pelaksanaan tugas umum pemerintahan selama tahun anggaran 2015. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, materi LKPJ Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan memuat Arah Kebijakan Umum, Visi dan Misi, Prioritas Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Tugas Pembantuan, serta Tugas Umum Pemerintahan selama 1 tahun terakhir. Ada 6 (enam) Misi Pembangunan yang tercantumdalam RPJMD Tahun 2011-2015, diantaranya


mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing di tingkat regional & nasional. Selain itu, pemerintah juga mengamban misi untuk mengembangkan pola pengelolaan SDA dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan

keterampilan dengan dilandasi nilainilai agama dan budaya yang mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan bahkan dunia internasional. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan serta pemukiman. Dan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan konsistensi dalam penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa. Misi-misi tersebut dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya daerah serta dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), integritas (integrity), mutu dan akuntabilitas (quality and accountability),

pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta penggunaan data dan informasi yang terintegrasi. Selanjutnya, gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah selama tahun anggaran 2015, dalam rangka memperkuat struktur APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep, Bupati terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kapasitas perekonomian daerah, dengan struktur anggaran. Pendapatan Daerah, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2015 sebesar Rp 1.9 Triliun atau 98,42 % dari target yang ditetapkan, dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 sebesar Rp. 172, PIMPINAN DPRD beserta Bupati pada Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumenep

PARLEMEN | DESEMBER 2016

19


FOKUS Dana Perimbangan tahun 2015 sebesar Rp 1.3 trilyun. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2015 sebesar Rp 467 Milyar. Belanja Daerah, realisasi belanja daerah di Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 sebesar Rp 1,9 Trilyun dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp 2.2 Trilyun. Realisasi belanja tersebut meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.2 Trilyun. Realisasi belanja langsung sebesar Rp 708 Milyar. Pembiayaan daerah, realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 296 Milyar. Realisasi penyerapan anggaran belanja ini merupakan salah satu upaya peningkatan efisiensi belanja yang terus dilakukan pada setiap tahun. Hal ini perlu dimaknai sebagai keberhasilan anggaran berbasis kinerja. Struktur APBD sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah, tidak terkecuali Kabupaten Sumenep, karena secara makro petumbuhan perekonomian daerah ditentukan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB, Inflasi, dan lain-lain. Dalam konteks sistem perkonomian terbuka dimana kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan dengan gejolak ekonomi global yang berdampak pada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2015 yang mencapai 5,34 % turun dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,37 %. Seiring dengan hal itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 masih di dominansi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 37 %, meningkat dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 33,3 %. Pada prinsipnya perkembangan PDRB sektoral merupakan perubahan komposisi konstribusi masing masing sektor terhadap pembangunan daerah, yang disebabkan oleh perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu, tidak

20 PARLEMEN | DESEMBER 2016

mengherankan apabila peningkatan konstribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diiringi pula dengan penurunan konstribusi beberapa sektor lainnya diantaranya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dari 34,99 % pada tahun 2014 menjadi 27,64 % pada tahun 2015. Fenomena ini tidak lepas dari kebijakan kedaulatan pangan yang sedang digalakkan oleh pemerintah dengan strategi operasi khusus peningkatan produksi dan produktifitas pangan yang dilakukan secara sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan jajaran TNI. Sementara itu pada sektor pertambangan dan penggalian, pemerintah berupaya untuk mengendalikan penambangan liar khususnya untuk galian C yang sudah membuahkan hasil, walaupun konstribusinya terhadap PDRB menurun tetapi saat ini kita mulai memasuki era pengelolaan sumber daya alam, termasuk penambangan, yang berwawasan lingkungan. Faktor penting lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah laju inflasi. Sedangkan inflasi merupakan proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dan saling mempengaruhi, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tingkat konsumsi dan kebutuhan masyarakat, tingkat kelancaran distribusi barang,dan lain-lain. Inflasi secara langsung berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh menurunnya nilai mata uang. Inflasi Kabupaten Sumenep cukup terkendali dibandingkan pada tahun 2014. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2014 inflasi di Kabupaten Sumenep sebesar 8,04 %, yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada waktu itu. Sedangkan inflasi pada tahun 2015 hanya mencapai 2,62 %. Pembangunan Manusia di dalam kebijakan makro pembangunan daerah, pada saat ini hampir seluruh pimpinan pemerintahan, elit politik, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan juga dunia usaha, telah menunjukkan kesepakatan yang

semakin bulat dan dukungan yang kuat akan pentingnya pembangunan manusia, yang secara kuantitatif kita ukur kemajuannya dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,59 % yaitu semula 60,84 % pada tahun 2013 menjadi 61,43 % pada tahun 2014. Peningkatan IPM merupakan indikasi peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari segi pendidikan dan kesehatan maupun dari segi ekonomi. Upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep diperlukan penanganan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Karena menanggulangi tingkat kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah, bahkan harus ada strategi dan langkah koordinasi yang maksimal dari semua pihak. Dalam 10 tahun terakhir, Kabupaten Sumenep hanya mampu menekan angka kemiskinan sekitar 1 persen per tahun. Dimana pada tahun 2004 tingkat kemiskinan sebesar 30,34 persen dan tahun 2015 turun menjadi 21,13 persen. Dari sekian misi pembangunan, kemiskinan masih menjadi rapor merah Bupati dan Wabup Sumenep.�Inilah PR Bupati-Wabup Sumenep. Sementara yang lain kami analisa masih lumayan berjalan dan berimbang, walaupu masih perlu digenjot,� kata Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep didominansi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan konstribusi sebesar 37 % terhadap PDRB Kabupaten Sumenep. Tentunya hal ini sesuai dengan kondisi potensi pertanian di Kabupaten Sumenep yang meliputi komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Sektor perikanan di Kabupaten Sumenep mempunyai potensi perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan baik perikanan laut maupun perikanan darat.. Potensi laut kita cukup luas dengan hasil produksi ikan pada tahun 2015 sebanyak 2.212,5 ton, dengan jumlah kelompok nelayan sebanyak 2.163


FOKUS

BUPATI A. Busyro Karim saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2015

kelompok yang tersebar di beberapa wilayah pesisir Kabupaten Sumenep. Pengeloan potensi sumber daya alam yang didukung kreativitas masyarakat Kabupaten Sumenep akan menjadi modal dalam pengembangan produk unggulan daerah. Saat ini di Kabupaten Sumenep terdapat 15.353 unit industri dan 14.754 unit merupakan industri kecil. Pembangunan pariwisata perlu direncanakan secara matang dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan nusantara meningkat menjadi 626.926 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 417 orang. Misi Kedua, yaitu Mengembangkan pola pengelolaan SDA dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan;Pelaksanaan Misi kedua pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya alam agar dapat meningkatkan daya saing daerah serta dapat lebih bermanfaat dalam mendorong pergerakan perekonomian pedesaan. Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Sumenep berupa bahan mineral bukan logam dan batuan, minyak bumi dan gas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selama ini cara penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan oleh masyarakat masih relatif sederhana dengan

menggunakan alat tradisional. Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan. Salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan berupa ketersediaan fasilitas puskesmas. Tahun 2015 terdapat 9 puskesmas, 24 puskesmas pembantu, 411 posyandu tersebar pada 9 Kecamatan di wilayah kepulauan. Pada sisi transportasi udara berupa bandara khusus sebanyak 1 buah di Pagerungan Kecamatan Sapeken. Selain itu saat ini kami sedang membangun bandara perintis di kecamatan Arjasa. Diharapkan di masa yang akan datang transportasi udara menjadi sarana alternatif masyarakat kepulauan, selain transportasi laut yang ada saat ini. Pemenuhan kebutuhan listrik di daerah terpencil dan kepulauan dengan program kegiatan pada Tahun 2014 kegiatan pengadaan genset untuk Kecamatan Kepulauan, pengadaan PLTS per-unit di Kecamatan Sapeken, pembangunan jaringan listrik tegangan menengah (JTM) dan jaringan listrik tegangan rendah (JTR) di Kecamatan Giligenting. Tahun 2015 pipanisasi air bersih dilakukan di Desa Karang Nangka Kecamatan Ra’as, pengeboran air bersih di Desa Sambakati Kecamatan Arjasa, pengadaan tandon sarana air bersih di Dusun Gile – gile Desa Pajenangger Kecamatan Arjasa.

Misi Keempat pembangunan daerah, yaitu Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan. Kualitas pendidikan merupakan salah satu tolok ukur yang menentukan kualitas SDM, martabat serta kemajuan suatu daerah. Untuk itu kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep. Beberapa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satu upaya adalah dengan memperbaiki kurikulum dan beberapa program kegiatan belajarmengajar, percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta akses dan kualitas layanan perpustakaan. Di Kabupaten Sumenep Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 65,25 tahun (2014) menjadi 70 tahun (2015). Hal ini dapat diartikan bahwa di Kabupaten Sumenep rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur 70 tahun. Perkembangan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2014 tercatat jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 622.460 dan meningkat 1,29 % menjadi 630.541 orang pada tahun 2015, dengan lebih meningkatnya penduduk usia angkatan kerja akan menjadi potensi bagi kemajuan suatu daerah. Yang sangat terasa, usaha meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah antara lain pemberian bantuan pembangunan Masjid dan mushollah, pembinaan Guru Ngaji swasta dan Guru TK serta Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan pengurus Ikatan Remaja Masjid. Pada tahun 2015 pula, Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan apresiasi dengan diterimannya 15 penghargaan berbagai bidang pembangunan, diantaranya satu (1) penghargaan Internasional yaitu Finalist United Nation Public Service Awards (UNPSA), 3 (tiga) penghargaan tingkat nasional dan 11 di tingkat provinsi. (*) PARLEMEN | DESEMBER 2016

21


FOKUS

Dewan Perjuangkan

Hasil RESES Di parlemen

Berbagai persoalan dijumapi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep pada saat melaksanakan reses atau serap aspirasi kepada konstituennya. Disinilah para politisi yang mendapat amanat dari rakyat untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di bawah.

B

erdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah Pada tanggal, 28 Maret 2016, maka diputuskan Masa Reses kedua Tahun Anggaran 2016, maka sejak tanggal, 20 s/d 27 April 2016. Seluruh Fraksi di DPRD Sumenep melaksanakan reses sesuaisebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 dan PP 24 Tahun 2004. Kegiatan reses merupakan bagian dariaktivitas yang bersangkut paut dengan hakdan kewenangan anggota parlemen. Jugamenyangkut kepentingan langsung antaraanggota dewan dengan rakyat di daerahpemilihan ( dapil ), atau dengankonstituennya. Intinya, reses merupakansilaturahmi politik, membangun komunikasi,dan serap aspirasi. Inilah beberapabeberapa catatan fraksi-fraksi. Fraksi PKB Diperoleh catatan hari Reses II anggota DPRD Sumenep yang

22 PARLEMEN | DESEMBER 2016

cukup beragam.Suara rakyat yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dengan 11 anggotanya juga telah menuntaskan kunjungan kerjanya ke daerah-daerah pemilihan masingmasing. salah satunya usulan perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama di daerah kepulauan. disamping itu, minimnya penerangan Lampu Jalan Umum (PJU) di sejumlah Kecamatan seperti Kecamatan Saronggi khususnya jalan Pedesaan. Yang menjadi kendala sehari hari, masyarakat kesulitan air bersih, “Banyaknya guru yang malas di kepulauan serta minimnya petugas Puskesmas di Kecamatan Sapeken, kemudian sekolah yang rusak tidak mendapat bantuan, sebaliknya ada sekolah yang selalu mendapat bantuan tiap tahun di KecamatanArjasa. Termasuk minimnya transportasi lautketika

mendekati Hari Raya.�ujar Moh Ruki Abdillah ketua Fraksi PKB. Dan persoalan listrik kata H Ruqi juga belum merata misal di Desa Jangkong, Kecamatan Batang-batang termasuk daerah lainnya. Fraksi PAN Laporan reses Fraksi Partai AmanatNasional ( FPAN ) dalam serap aspirasinya secara garis besar menyebutkan bahwa dalam didang keamanan dan ketertiban,masih


banyak tempat yang rawan pencurian dan pelaku penjambretan yang marak terjadi akhir akhir ini di beberapa tempat di Kabupaten Sumenep Fraksi PAN menimbang perlunyapeningkatan operasional keamanan khususnya dilokasi lokasi yang menjadi sasaran untuk melakukan kejahatan perampokan, penjambretan dan sebagainya. diperlukan sarana pendukung seperti halnya, penerangan jalan

umum di setiap jalan, terutama yang dianggap rawan. Pada bidang pembangunan infrastruktur, dilaporkan masyarakat desa tanah merah kecamatan Nonggunong sangat membutuhkan pembangunan pengeboran air bersih, mengingat pembangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat sekitar, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari, maka masyarakat berharap Pemkab

memprioritaskan pembangunan tersebut. ‘’Aliran listrik PLN yang masih belum terpenuhi secara layak bagi masyarakat di kepulauan karena masih sering terjadi pemadaman oleh PLN, seperti kecamatanArjasa, Kangayan, Gayam danNonggunong,’’ H Iskandar, Ketua Fraksi PAN. Pada soal kesejahteraan sosal, masyarakat berharap pemerintah daerah untuk programbantuan dana PARLEMEN | DESEMBER 2016

23


FOKUS JURU Bicara dari fraksi PKB Hamid Ali Munir saat membacakan laporan hasil Reses II Tahun Anggaran 2016

rehab masjid dan mushalla, agar plafon anggarannya ditingkatkan dari 4 juta untuk Mesjid menjadi 10 juta, dan 2.5 juta untuk Mushollah menjadi 5 juta mengingat harga bahan - bahan bangunansaat ini sudah sangat mahal. Soal pengairan, pada musim hujan tiba,pertani sudah saatnya mulai menggarap lahan pertaniannya. Pada saat bersamaan, pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan para petani untuk memperkecil biaya produksi musim tanam saat ini. Namun apa yang terjadi saat ini pupuk bersubsidi yang menjadi barang yang susah untuk didapat petani. ‘’Bantuan bibit harus lebih tepat penyalurannya, dan sarana irigasi untuk pertanian perlu dilakukan perbaikan segera untuk memperlancar kebutuhan air bagi masyarakat petani,’’ lanjutnya. Yang terakhir FPAN juga menyerap aspirasi masyarakat soal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah perlulebih memperhatikan dan memperbanyakprogram dan pendampingan keluargaperempuan dan pelatihan keterampilan bagikaum perempuan dan ibu rumah tanggaproduktif. Fraksi GOLKAR Fraksi Partai Golongan Karya ( FGolkar) juga merangkum secara umum aspirasi masyarakat dari masing-masing dapil. Pada bidang pemerintahan perlunya ditingkatkan

24 PARLEMEN | DESEMBER 2016

pelayanan kepada masyarakat mulai dari Desa, Kecamatan hingga Kabupaten dengan memakai pola penyederhanaan birokrasisehingga tidak mempersulit masyarakat. Pada bidang ekonomi, dapat diserap aspirasi bahwa di masyarakat desa, ekonominya masih banyak yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan nelayan. Oleh sebab itu pemerintah daerah haruslah lebih memperhatikan kebutuhan para petani dan nelayan untuk mengasilkansuatu produk yang berkualitas. Untuk petani terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi, alatalat pertanian yang lebih modern dan memberikan bantuan bibit sesuai dengan musim tanamnya. Sedang bagi nelayan sangat membutuhkan alat tangkap yang lebih modern agar tangkapan lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan perekonomian para nelayan. ‘’Perlunya Mendapatkan pinjaman modal dengan suku bunga sangat rendah sehingga para petani dan nelayan tidak terjerat oleh para rentenir,’’ tukas Iwan Budiharto, Ketua Fraksi Golkar. Selanjutnya pada bidang Infra Struktur dan Pembangunan, FGolkar terima aspirasi soal penerangan lampu jalan sangat diharapkan masyarakat karena akhir-akhir ini banyak sekali kejadian penjambretan yang dilakukan di jalan jalan umum sehingga hal ini dapat meresahkan

masyarakat. Sarana dan prasarana pendidikan agar lebih ditingkatkan lagi misalnya tenaga pengajar, buku , laboratorium, komputer dan lain sebagainya. Karena pendidikan yang berkualitas merupakan modal penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Terlebih soal rumah tidak layak huni agar lebih ditingkatkan. ‘’ Perlunya peningkatan alat medis yang lebih modern dan lengkap di tingkat kecamatan agar penanganan pasien lebih tepat dan cepat, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke kota. Misalnya di KecamatanDungkek, Kecamatan Pasongsongan,terlebih di kepulauan,’’ kata Iwan. Fraksi PPP Hasil reses Fraksi PPP, juga menerima catatan dari konstituennya diantaranya soal dana untuk transport guru di lembaga swasta. Mereka berharap ada kenaikan tunjangan insentif bagi guru honorer K2,agar kesejahteraan mereka lebih terjamin.Dan, pembukaan rekening untuk bantuan guru swasta hendaknya tidak diwajibkan di Bank Jatim Cabang Sumenep. ‘’ Fraksi kami juga mendapat keluhan tentang pelayanan di RSD dr H Moh Anwar Sumenep. Khususnya bagi pasien operasi yang menggunakan SPM yang masih cukup berbelit-belit penangannya,’’ beber H Zubaidi Ketua Fraksi PPP. Layanan listrik di pulau Gayam


FOKUS yang sehari hidup sehari mati sangat mengganggu pada kegiatan belajar mengaji anak-anak yang umumnya dilakukan pada malam hari,sertaseringnya terjadi tindak kejahatan pencurian dikala keadaan menjadi gelap gulita. ‘’Termasuk jalan utama di Kecamatan Gayam menuju Palom rusak parah, perlu sentuhan pembangunan dari pemerintah secepatnya,’’ lanjutnya. Hal yang sama juga terjadi di Jl.RayaManding menuju Dasuk terus ke Ambuntenserta Pasongsongan, sementara jl. Raya Desa Bun Barat rusak setiap tahun serta Desa Prancak menuju lebeng Barat juga memerlukan pemeliharaan secara berkala. Keluhan terhadap kwalitas Raskin masih saja terjadi termasuk kwantitasnya yang selalu tidak sesuai timbangan serta hanya menerima tiga kali dalam setahun. Perlunya akurasi data bagi warga miskin serta PKH karena masih banyak program yang salah sasaran sehingga menambah terjadinya kecemburuan sosial. ‘’Fraksi kami juga mendapat pengaduan tentang darurat narkoba yang sudah merambah ke desa-desa. Sehingga perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah, khususnya aparat keamanan,’’ tandas politisi asal Lenteng ini. Fraksi DEMOKRAT Tujuh anggota Fraksi Partai

Demokrat jugalangsung melaporkan secara umum darihasil reses mereka. Diantaranya soalinfrastruktur yakni mengenai lampu listrikagar diupayakan normalisasi baik Penerangan Jalan Umum ( PJU ) maupun listrik yang menerangi rumah-rumah dimasyarakat ( PLTD ) serta PLN baik di Dusun Romben Guna Kecamatan Dungkek, Kecamatan Lenteng, Gayam, Arjasa sertaKangayan. ‘’Karena selalu tidak normal, kadang hidup kadang mati sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan agar tidak terjadi kecelakaan atau curanmor,’’ ujar Indra Wahyudi Ketua Fraksi Demokrat. Masyarakat daratan maupun kepulauan mengharapkan adanya surve lapangan terutama jalan protokol dan poros Kecamatan untuk dituntaskan karena sangat memprihatinkan. Termasuk jalan yang menuju tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan juga jalan yang menghubungkan jalur perekonomian sebaiknya Pemkab secepatnya mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan sarana prasarana infrastruktur. Jembatan penghubung Desa Prambanan Dusun Sanning ke Desa Pancor hancur dan nyaris terputus, dan di Kecamatan Gayammenginginkan pembangunan tangkis laut karena terjadi abrasi di beberapa lokasi.Masyarakat

membutuhkan sarana drainase tepatnya di jalan Lombok Desa MarenganDaya karena pada musim hujan sering terjadi banjir. Peredaran narkoba dan minuman keras sudah merambat jauh baik daratan maupun kepulauan seperti khususnya kepulauan di Kecamatan Arjasa dan Kangayan bisadikatagorikan kecamatan darurat narkoba.Karena saat ini kasus barang haram tersebut sudah merambah tidak hanya siswa SMA tetapi juga sisa SD. ‘’Yang masih tetap menjadi keluhan warga kepulauan, adalah tidak stabilnya distribusi dan harga BBM di kepulauan. BBM kerapkaliraib dan kalaupun ada harganya sangat mahal,’’ beber Indra. Konsituen Partai Demokrat juga menerima keluhan soal Dana Desa. DD yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Infrastruktur pedesaan dan juga membantu Pemerintah Daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan,kenyataannya kecenderungan ada indikasi Dana Desa tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. ‘’Keberadaan cafe - cafe yang semula ijinnya berkedok rumah makan, namun kegiatannya ditengarai tidak sesuai dengan izin, juga telah menderai kehidupan warga Sumenep yang religius,’’ tambahnya. Sektor Pendidikan baik daratan

PARLEMEN | DESEMBER 2016

25


FOKUS maupun kepulauan, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemkab Sumenep khususnya sarana dan prasarana diharapkan APBD bisa memberikan program pembangunanatau rehab terhadap gedung–gedungsekolah yang tidak layak pakai dan bagi anak didik yang kurang mampu harus diperhatikan oleh Pemerintah. ‘’Soal rujukan ke RSUD Moh Anwar Sumenep, kerapkali menjadi kendala bagi pasien SPM yang kurang dilayani,’’ keluh Indra. Dari sisi pertanian, sebenarnya merupakan mata pencaharian terbesar di Kabupaten Sumenep. Dan seharusnya bidang ini mendapatkan porsi anggaran terbesar pula sehingga tercipta sebuah keseimbangan. Sudah bukan masanya para petani direpotkan memikirkan masalah pupuk ataupun pemenuhan bibit unggul. ‘’Apalagi saat ini justru kerapkali terjadi kelangkaan pupuk, terutama di KecamatanBatang-Batang, Rubaru, Ganding, termasuk juga kepulauan,’’ pungkasnya. Terakhir, pada sektor pariwisata, masyarakatDesa Lombang Kecamatan Batang–Batangagar pengelolaan objek–objek wisata dipihakketigakan agar supaya Pemerintah dapat lebih jelas dalam membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai apa yang diharapkan masyarakat Kabupaten Sumenep bisa berkembang. Fraksi GERINDERA SEJAHTERA

26 PARLEMEN | DESEMBER 2016

Salah satu yang menjadi fokus perhatianFraksi Gerindera Sejahtera, kami adalah dibidang pendidikan. Pendidikan bisadikatakan adalah salah satu kuncipembentukan sumber daya manusia yangberkualitas. Namun pada kenyataannya,masih terdapat berbagai persoalan yang adadi dunia pendidikan negeri ini. Mulai dari kurangnya tenaga pengajar,fasilitas yang kurang memadai, sampaikesulitan pembiayaan dan sudah lamamenjadi wacana yang mewarnai duniapendidikan. Perhatian banyak pihak, sepertipemerintah ataupun swasta terhadapberbagai masalah pada pendidikan di Indonesia sudah cukup membantu mencarijalan keluar atas permasalahan itu. Salah satu wujud yang dapat dilaksanakanialah pemberian Beasiswa yangdimaksudkan agar membantu siswa yangkurang mampu untuk mendapat kesempatandalam menempuh pendidikan, sehinggadapat mendorong siswa untuk salingberlomba dalam hal prestasi akademik. ’’Parahnya, ada dana besiswa yangdiberikan sering kali disalahgunakan olehoknum penerima beasaiswa yang tidakbertanggung jawab,’’ kata Nurus SalamKetua Fraksi Gerindera Sejahtera. Dari sisi Transportasi, khususnya menjadiperhatian warga kepulauan. Sistemtransportasi laut yang ada dimaksudkanuntuk meningkatkan pelayanan mobilitaspenduduk

dan sumberdaya lainnya yangdapat mendukung terjadinya pertumbuhanekonomi di kepulauan. Dengan peningkatan transportasi lautharapannya dapat menghilangkan isolasidan memberi stimulan ke arahperkembangan di semua bidang kehidupan,baik perdagangan, industri maupun sektorlainnya merata di semua pulau yang ada diKabupaten Sumenep ini. Penguatan ekonomi kerakyatan menjadiprioritas utama dalam menilai keberhasilansuatu daerah. Fraksi Gerindra Sejahteramenaruh perhatian besar terhadap bidangUMKM agar melakukan terobosan denganmenempatkan tenaga pendamping untukbisa memberikan pelatihan di desa desadisetiap kecamatan. Hal tersebut dapat diwujudkan denganmemasukkan klausul programpemberdayaan perempuan melaluiPembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)kedalam RPJMDes, sehingga bisamemberikan wawasan kepada masyarakatdan dengan itu pula diharapkan dapatmenumbuhkan lapangan kerja yang baruutamanya di pelosok desa. Mengenai Infrastruktur, musim penghujan diKabupaten Sumenep kali ini menimbulkan beberapa persoalan bagi masyarakat. Haltersebut dapat dilihat dari penyumbatansaluran air di perkotaan sehinggamenyebabkan terjadinya banjir jika turunhujan dengan intensitas tinggi. Dalam masa reses fraksi GerinderaSejahtera menemukan fasilitas jalan yangmengalami kerusakan sangat parah danmasih belum tertangani oleh dinas yangterkait. Akses jalan provinsi tepatnya daridesa Beraji hingga desa Karangbudimengalami kerusakan yang cukup parah. ’’Di desa Pabian hingga desa Marenganjuga tak kalah rusaknya, sehingga banyakdijumpai kecelakaan lalu lintas yangdisebabkan oleh jalan yang berlobang,’’bebernya. Selanjutnya, dermaga-dermaga laut yangmengalami kerusakan sejak lama masihbanyak yang belum tertangani, serta masihminimnya lampu penerangan jalan terutamadi daerah yang terpencil dengan tingkatpopulasi penduduk yang tinggi, dansosisalisasi pembuatan KTP dan KK gratis yang belum


FOKUS

merata. Terakhir pada sisi pertanian, fraksi GerindraSejahtera, mengharapkan adanyaperubahan dan menghimbau kepada jajaraneksekutif untuk selalu melakukanpengawasan, baik dalam hal keluarmasuknya pupuk, irigasi dan pemberianbantuan hand tractor yang merata kepadasetiap kelompok tani. Tujuannya tentuterciptanya hasil pertanian yang mampumenghasilkan produk berkualitas danbermutu tinggi. Fraksi PDIP Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( FPDIP ) dalam reser kali ini malah lebih rinci mengurai hasil resesnya. Fraksi yang menjadi pemenang pemilu secara nasional ini membagi hasil resesnya dari masing daerah pemilihan ( Dapil ) mulaidapil I hingga dapil VII. Pada hasil reses di Dapil I, FPDIP mengelompokan aspirasi masyarakatdiantaranya meminta pemerintah agar sangat memperhatikan perbaikan jalan utama untuk jurusan KaliangetSumenep dan jalan utama di Kecamatan Talango. Keberadaan di kedua jalan utama tersebut sudah sangat memprihatinkan dan banyak menimbulkan kecelakaankecelakaan ‘’Akses Jalan utama dari desa Marengan Laok sampai desa Karanganyar ke Selatan sudah kurang lebih dari sepuluh tahun belakangan ini tidak pernah tersentuh perbaikan sama sekali,’’ kata Abrari. Listrik tetap menjadi harapan prioritas dari masyarakat Desa Poteran, Desa Patean, dan Desa Babbalan (sebagian ). Untuk itu diharapkan pemerintah daerah

untuk lebih memperhatikan kembali keberlangsungan pembangunan sarana listrik di tiga desa tersebut. Di Dapil II masayarakat Kecamatan Lenteng membutuhkan Pengembangan kawasan wisata bukit tinggi, tepatnya di DesaDaramista Kecamatan Lenteng baik infrastruktur jalan dan sarana pendukung lainnya. Karena di kawasan tersebut disamping potensinya besar juga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatnyaperekonomian masyarakat setempat ‘’Pengaturan dan pengelolaan pasar Lenteng yang lebih baik untuk mengurangi kesan kumuh sehingga dapat membuat masyarakat lebih banyak tertarik untuk datang dan bertransaksi,’’ lanjutnya. Masyarakat tiga kecamatan di Dapil III, yakni Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk dan Ganding, meminta pemerintah membangun jalan aspal dan jembatan serta jalan pavingyang bisa tembus antar dusun, desa. Kebutuhan MCK yang terdapat di musala, lembaga pendidikan, dan fasilitas umumlainnya di desa-desa. Perangkat dan warga Desa BasokaKecamatan Rubaru meminta kejelasan tentang mekanisme pergantian Kepala Desa. Karena apabila jika setiap Kepala Desa ataupun Pejabat desa/masyarakat lainnya yang berhalangan tetap akan diganti melalui mekanisme Pejabat Antar Waktu (PAW). ‘’Karena jika dalam hal ini tidak segera diganti atau di atasi maka akan mempengaruhi terhadap berkembang tidaknya desa tersebut. Setidaknya masyarakat setempat berharap Pemkab mengadakan

Pejabat Antar Waktu (PAW),’’ jelas Abrari, ketua Fraksi PDIP. Kondisinya jalan yang rusak berat, dari desaPakondang, Kecamatan Rubarupermohonan bantuan alatalat pertanian dari Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Karena dengan minimnya alat-alat pertanian maka juga akan mempengaruhi terhadap kualitas atau mutu dari hasil produksi tani. ‘’Kalangan pemuda di dapil IV berharap ada sarana olahraga gapoktan juga perlu uluran tangan bantuan mesin penggilingan padi, untuk kelancaran kerja para petani dan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian,’’ lanjutnya. Di daerah pemilihan V, masyarakat banyakmengeluhan bantuan berupa Pengeboran air bersih, Jaringan yang sudah ada sampai saat ini masih belum nyala, Pengaspalan,Paving, dan MCK, juga bantuan sapi, Alat-alat pertanian dan nelayan. Mengingat sebagian masyarakat di daerah Batu Putih, memang kerapkali kekurangan air bersih. Namun pada warga kepulauan yang termasuk di area dapil VI warga khususnya di Kecamatan Masalembu sangat membutuhkan pengembangan dan pemerataan infra struktur jalan berupa jalan makadam, rabat beton, pengaspalan jalan.Juga pembangunan tangkis laut. ‘'Pemberdayaan nelayan di pulau terluar dari Sumenep itu yakni di Pulau Masalembu dibutuhkan, serta adanya penguatan usaha mikro kelompok perempuan pesisir,’’pungkas mantan wartawan ini. (*) PARLEMEN | DESEMBER 2016

27


FOKUS

Menata Pembangunan

Melalui Perda CSR dan Kepelabuhan Untuk merealisasikan pembangunan yang terarah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menyelesaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) yang selama ini ditunggu tunggu oleh masyarakat Sumenep.

R

egulasi yang akan mengatur laju pemerintahan Sumenep untuk menata pembangunan yang lebih baik adalah Perda Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau disebut CSR dan Perda Kepelabuhan. Seperti yang diketahui bersama, Kabupaten Sumenep memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat mendongkrak mimpi rakyat untuk sejahtera. Tidak hanya itu, sebagai Kabupaten kepulauan yang memiliki162 pulau diataranya 48 pulau berpenghuni tentu menjadi kekayan tersendiri karena selain memiliki kekayaan laut yang melimpah juga terdapat sejumlah pelabuhan yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan kota Sumekar. Semua itu tidak akan berjalan maksimal jika tidak ada regulasi yang jelas untuk menuntun arah pembangunan. Dua Perda itu

28 PARLEMEN | DESEMBER 2016

dapat mendorong potensi yang ada sehingga pengelolaannya benar benar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selama ini para wakil rakyat yang memiliki tanggungjawab kepada rakyat selalu mencari formula untuk menjadikan Kota Sumekar menjadi daerah yang bisa berkembang dengan kekayaan yang ada. Salah satu yang dapat dilakukan oleh legislatif adalah merancang dan membuat regulasi yang berpihak kepada kepetingan rakyat. Banyaknya perusahaan seperti KKKS Migas yang beroprasi di Sumenep, luasnya laut dan pelabuhan diharapkan mampu menjadi modal untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sehingga merasa urgen untuk segera menyelesaikan Perda sebagai sandaran dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu yang menjadi prioritas adalah membuat regulasi tentang realisasi tanggungjawab sosial


PARLEMEN | DESEMBER 2016

29


FOKUS

perusahaan yang ada di kota Sumekar sebab sejumlah perusahaan seperti perusahan Migas atau perusahaan milikpemerintah pusat maupun daerah cukupbanyak, seperti bank dan lain sebagainya dimana memiliki tanggungjawab sosial untuk membantu pembangunan di Sumenep. Yang terus menjadi perhatian semua pihak termasuk para wakil rakyat daerah Sumenep adanya pengelolaan CSR yang maksimal sehingga Kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Madura dapat mengelola dana dari pihak perusahaan untuk membantu kebutuhan masyarakat guna memperlancar perekonomian. Selain itu, skala prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep juga masalah regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepelabuhan sebab Sumenep memiliki ratusan pelabuhan yang dapat memberikan dampak positif jika dikelola dengan baik. Dua Perda ini menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti Perda Tanggung Jawab Sosial Perusahaaan atau yang disebut CSR akan memberikan kontribusi yang luar biasa apabila program yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga perlu dimaksimalkan pengelolaan yang selama ini menjadi perhatian semua pihak. Sebab tanpa adanya payung hukum yang menjadi pijakan maka mustahil pemerintah mampu mengelola dengan baik.

30 PARLEMEN | DESEMBER 2016

Perda CSR dibuat guna mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara Peerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawabdalam pemberdayaan masyarakat, sehingga menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) Iskandar DPRD Sumenep menyelesaikan Perda CSR. Iskandar kemudian menjelaskan bahwa perusahaan yang memiki tanggung jawab sosial adalah Perseroan Terbatas (PT) milik swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusaahaan Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep yang ada di kota Sumekar. “ Perda CSR ini dibuat tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep melalui program yang dibiayai oleh perusahaan. Karena setiap perusahaan yang ada di sini berkewajiban mengeluarkan tanggungjawab sosial. Dari sana nantinya diatur guna dana yang dikeluarkan oleh perusahaan terarah dan benar benar bermanfaat bagi masyarakat “ jelas Iskandar. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa Perda itu dibuat tidak hanya memberikan dampak pada kesejahteraan sosial, namun bagiamana dengan adanya regulasi ini ada kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan tugas tanggungjawab sosial. “ Tujuannya juga melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak pihak berwenang”imbuhnya. Sebab kata Iskandar, ruang lingkup pelaksanaan CSR meliputi program sosial seperti pemberdayaan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), program lingkungan seperti konservasi, pembiayaan kesehatan, biaya pendidikan seperti beasiswa, ekonomi serta infrastruktur. Semuanya berdasarkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi. “Dalam program CSR perusahaan, masyarakat dapat mengajukan usulterhadap rencana perusahaan dalam melaksanakan program tanggungjawab sosialnya. Dan masyarakat juga berhak untuk mengawasinya. Sementara Perda Kepelabuhan yang telah diselesaikan oleh Panitian Khusus(Pansus) berawal dari ratusan


FOKUS

foto: berita jatim.com

pelabuhan yang ada tidak berizin. Di Sumenep ada 104 pelabuhan kecil dan 4 pelabuhan besar. Sebagian besar dari keberadaan itu,pengelolaannya tidak jelas bahkan nol persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari data yang masuk ke DPRD pelabuhan yang menyetorkan retribusi ke Pemkab Sumenep hanya ada tidak sampai 10 pelabuhan. Meskipun ada pelabuhan yang aktif memberikan retribusi ditengarai ada pungutan liar yang dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab. Keberadaan Perda Kepelabuhan menurut Iskandar untuk menertibkan pelabuhan lokal dan kapal agar mengurus izinnya kepada pemerintah daerah sehingga dengan demikian, akan ada menfaat bagi kelangsungan pembangunan di Sumenep. “ dengan adanya Perda Kepelabuhan maka diharapkan tidak ada lagi pelabuhan yang tak berizin, disamping itu , kapal yang beroprasi di perairan Sumenep harus

tertib sehingga jika ada hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi” jelasnya. Dalam Perda Kepelabuhan Pasal 3 diatur, pelabuhan dan kapal harus mengurus izin lokasi, pembangunan dan izin operasional. Semuanya dalam rangka menertibkan yang selama ini beroprasi tanpa ada payung hukum yang jelas dari pemerintah daerah. Selama ini potensi pelabuhan disejumlah titik disesaki penumpang dan angkut barang, namun semua itu tidak berartisignifikan terhadap PAD Sumenep sebab Iskandar menilai semua itu terjadi karena tidak ada regulasi yang jelas. Sehingga dengan adanya Perda diyakini mampu mewujudkan harapan masyarakat Sumenep untuk lebih maksimal dalam pengelolaannya. Perda Kepelabuhan juga upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi penumpang kapal. Layanan yang

paling penting adalah keselamatan pengguna saat berlayar, “ Pemerintah harus memberikan subsidi kepada kapal tradisional yang beroprasi sebagai transportasi laut dengan adanya pelampung sehingga masyarakat juga merasa aman ketika hendak bepergian di tengah laut” urainya. Politisi yang terpilih dari Daerah Pemilihan V ini kemudian berharap,Perda yang sudah dibahas dan ditetapkan benar benar menjadi regulasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Sumenep, apa yang telah diperjuangkan oleh para politisi yang ada di Gedung DPRD Sumenep menjadi solusi atas masalah yang terjadi selama ini.” Kamiberharapa Perda itu tidak hanya menjadi macan kertas yang tidak berdampak apa apa. Kami di legislatif berjuang untuk kepentingan Sumenep, sehingga butuh dukungan dari semua pihak terutama pelaksana teknis dari eksekutif” pungkas pria berkumis itu.(*) PARLEMEN | DESEMBER 2016

31


FOKUS

reses

Media Komunikasi Wakil Rakyat dengan Konstituen Klaim banyak kalangan atas pelaksanaan reses yang dianggap sebagai formalitas dan lip service wakil rakyat bertemu konstituen tentu terbantahkan. Sejatinya, reses adalah media komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen.

B

ahkan, para legislator di Sumenep semuanya turun ke masyarakat bertemu dengan para pemilih dan masyarakat sesuai dengan daerah pemilihan. Bahkan, hasilnya dipertanggungjawabkan lewat sidang paripurna yang digelar oleh DPRD. Para wakil rakyat ini menyampaikan sejumlah saran, keluhan yang dilontarkan masyarakat. Tentunya, memiliki dampak pada kepentingan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Anggota DPRD Sumenep dipilih oleh masyarakat. Sehingga, diperlukan dialog interaktif yang bisa menampung segala bentuk aspirasi. Dengan harapan mampu di bawa menjadi program kerja yang dimasukkan dalam APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Sumenep di tahun berikutnya. Sebab, dalam menyusun APBD selain musrembang yang digelar eksekutif, maka reses juga menjadi bahan pertimbangan

32 PARLEMEN | DESEMBER 2016

yang bisa dimasukkan dalam APBD,meski tidak secara total. Tentu saja, disesuaikan dengan skala perioritas yang bisa memberikan efek langsung kepada masyarakat. Bertatap muka dengan masyarakat tentu paling ideal dalam menyerap berbagai aspirasi. Masyarakat langsung mengetahui kondisi riil dari tata letak geografis sebuah wilayah. Apalagi, reses anggota DPRD memang “dijamin� negara lewat anggaran APBD Sumenep setiap tahunnya. Sehingga, anggota dewan tidak akan kesulitan untuk hanya sekadar bertemu dengan para konsituen. Dan, secara yuridis juga dilindingi oleh UndangUndang Nomor 32/2004 tentang pemerintahan Daerah. Banyak keluhan biasanya yang dibawa ke gedung dewan usai melaksanakan reses. Berbagai sektor dikeluhkan masyarakat saat bertemu wakilnya. Mulai dari masalah pelayanan dasar,

kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sejumlah isu lainnya menjadi perhatian masyarakat. Meskipun dari hasil reses masyarakat banyak mengeluhkan berkaitan dengan infrastruktur. Itu lantaran pembangunan infrastruktur belum merata ke sejumlah daerah, meskipun sudah dilakukan bertahap oleh pemerintah. Infrastruktur tidak melulu jalan, tambat labu, dermaga, tangkis laut dan sejumlah infrastruktur lainnya.


Misalnya, pada hasil reses III DPRD Sumenep keluhan infrastruktur tetap menjadi hal yang paling dominan. Pembangunan jalan di Sumenep dinilai belum merata, khususnya di kepulauan. Banyak daerah pelosok kepulauan belum tersentuh pengaspalan sealama bertahun-tahun. Sebut saja, di jalan pelosok Desa Brakas dan Ketupat kepulauan Raas. Kemudian, di kepulauan Masalembu dan Kangean. Makadam dan Rabat Beton juga

sangat diinginkan. Daratan juga tetap menjadi dikeluhkan meski sudah banyak yang digarap pengaspalan. Ada yang dikeluhkan karena rusak atau tak tersentuh program mengaspalan. Padahal, masyarakat sudah berulangkali mengajukan, namun belum direspon. Jalan Saronggi menuju Lenteng rusak, Jalan Parsanga menuju Tenonan, Kecamatan Kota, kemudian Jalan raya Ambunten Timur menuju kantor Polsek setempat. Memang,

infrastruktur menjadi perhatian masyarakat, lantaran keberadaannya dianggap penting sebagai media transportasi darat. Dari infrastruktur inilah, perekonomian masyarakat menjadi bergerak. Dermaga juga menjadi salah satu keluhan masyarakat. Dermaga dijadikan masyarakat kepulauan untuk tambat perahu. Sehingga, nelayan merasa di perhatikan. Tangkis laut juga menjadi atensi, PARLEMEN | DESEMBER 2016

33


FOKUS seperti kepulauan Masalembu, Sapeken, dan Kangayan. Hal itu dilakukan sebagai wujud mengantisipasi terjadinya abrasi laut. Salah satu poin menarik keinginan masyarakat Talango yang sudah lama dipendam, adalah berkaiatan dengan pembangunan jembatan penghubung antara Kalianget menuju Talango. Kebutuhan tersebut dinilai sangat mendesak sebagai upaya akses infrastruktur kepulauan. Sebab, melalalui kapal dianggap tidak memadai, bahkan memperlambat kegiatan masyarakat dari Talango menuju Kalianget maupun sebaliknya. Masalah listrik (penerangan) di kepulauan juga menjadi hal krusial yang disoroti sejumlah fraksi di DPRD Sumenep. Di mana listrik di kepulauan belum maksimal. Seringkali hidup dan seringpula Mati. Di kepulauan Sepudi misalnya, listrik malah sering tidak nyala, meski sudah teraliri lewat PLTD. Sehingga, masyarakat merasa kesulitan untuk menghidup elektronik. Tiga hari kadangkala lampu tidak pernah hidup. Belum maksimalnya penerangan juga terjadi di Gayam, Nonggunong, Sapeken, Giligenting

34 PARLEMEN | DESEMBER 2016

dan Talango. Namun, hingga saat ini belum bisa nyala 24 jam. Contoh kasuistis, masyarakat Giliraje juga belum menikmati listrik. Sebab, proses pengadaan jaringan sampai detik belum juga direalisasikan. Listrik menjadi menjadi problem lama bagi masyarakat kepulauan. Berungkai pula warga kepulauan mendatangi gedung DPRD Sumenep untuk mempertanyakan masalah waktu “terangnya� masyarakat. Hal lain berkaitan dengan PJU (penerangan jalan yang masih minim). Ini terjadi di kepulauan maupun daratan. Misalnya, Jalan raya Lenteng, Rubaru, Bluto dan Sapeken serta wilayah lainnya. Pelayanan kesehatan juga tidak lepas dari keluhan masyarakat. Salah satunya, pelayanan sejumlah pusat kesehatan masyarakat yang dinilai belum maksimal. Bahkan, kadangkala ada kesalahan diagnosa yang dilakukan pihak puskesmas terhadap gejala yang diderita masyarakat. Sehingga, harus dirujuk ke rumah sakit. Selain itu kekurangan dokter juga menjadi kebutuhan yang segera diatasi oleh pemerinah, khususnya di kepulauan.

Itu agar pelayanan kesehatan pada masyarakat kepulauan akan teratasi secara cepat, tidak harus ke daratan, RSUD dr. Moh. Anwar. Apalagi, petugas di kepulauan sering tidak ada di tempat alias membolos. Di bidang pendidikan tidak lepas dari aspirasi masyarakat. Apalagi, pendidikan merupakan bidang yang cukup penting untuk mencetak generasi bangsa untuk berkontribusi untuk pembangunan negeri lebih khusus Sumenep. Di mana pemerataan guru dinilai belum dilakukan maksimal oleh pihak disdik. Penyebaran guru terkesan menumpuk di satu wilayah. Bahkan, di kepulauan kekurangan guru sangat terasa. Itu terjadi karena tidak ada pengisian dari pemerintah atas guru PNS yang dipindah ke daratan. Sehingga, KBM (kegiatan belajar mengajar) kebanyakan dipimpin oleh guru sukwan. Jumlah guru PNS yang sedikit malah ditambah dengan problem baru. Yakni, banyak guru yang tidak masuk alias membolos. Mereka sering berada di daratan alias membolos. Bahkan, terkadang lebih banyak berada di daratan dari tempat tugasnya. Hal ini menjadi keluhan tersendiri bagi para wali murid di pulau. Masalah ini sudah sering disampaikan kepada pihak terkait, namun terkesan malah dibiarkan. Maka, melalui reses ini DPRD kembali menyuarakan hal tersebut. Disamping itu, sejumlah fraksi juga mendapatkan keluhan tentang distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin) yang saat ini menjadi beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Di mana beras bersubsidi dinilai tidak lancar dalam penyalurannya. Sehingga, penebusan raskin hendaknya dimaksimalkan oleh kepala desa (kades) sehingga akan lebih cepat diserap dan dinikmati penerima manfaat. Sebab, banyak warga yang mengaku sudah lama tidak mendapatkan beras dengan harga murah ini. Hasil reses ini juga harus menjadi perhatian dari pihak eksekutif. Sebab, yang menjalankan program semuanya adalah eksekutif lewat penganggran di APBD Sumenep. Tentu saja, tidak semua program yang diusulkan harus bisa dilaksanakan dalam tahun depan. Pemkab, harus melihat urgensitas dan skala perioritas dari pembangunan Kabupaten Sumenep. (*)


FOKUS

RPJMD

untuk Kemandirian dan Kesejahteran Masyarakat Mungkin banyak masyarakat yang tidak paham atas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Padahal, keberadaanya merupakan hal urgen untuk menjabarkan visi dan misi bupati terpilih. Termasuk, dalam kontek Sumenep.

K

eberadaan RPJMD merupakan amanah dari UU no 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam penyusunanya disesuaikan dengan PP Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Namun, dalam tataran praktis kadangkala hanya menjadi simbol formalitas dari perubahan kepimpinan. Sebatas hanya

menjalankan amanah dari konstitusi. Secara kasuistis ada program yang menyimpang dari RPJMD, yang kemudian dimaktubkan dalam APBD (anggaran pendapatan daerah). Kendati demikian, Sumenep optimis setiap program yang akan diusulkan dalam pogram APBD itu selalu mengacu ke RPJMD. Itu sebagai bentuk ketaatan terhadap konstitusi. Bahkan, RPJMD ini sudah tuntas dilakukan oleh eksekutif dan anggota DPRD Sumenep. Pembahasan RPJMD di Sumenep

tentu menjadi pertanyaan banyak kalangan. Sebab, dilakukan sebelum pembahasan SO (struktur organisasi) SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Sehingga, kemungkinan pembahasan yang dianggap mendesak karena tuntutan perundang-undangan itu akan kembali direvisi usai SO sudah tuntas di bahas oleh DPRD Sumenep. Sesuai aturan, RPJMD harus sudah tuntas dibahas setelah bupati dan wakil bupati terpilih paling lambat enam bulan sejak dilantik. Sehingga, mengisyaratkan kewajiban dalam menuntaskan RPJMD itu, dan sudah menjadi peraturan daerah (perda). Dalam konteks penjabaran visi, yang sudah ditetapkan dengan Super Mantap ; Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Transparan. Nah, keberadaan visi masyarakat sipil menganggap pemerintahan ini sebagai kelanjutan dari pemerintah 2010-2015 dengan mengusung “brand�yang sama, Super Mantap. Kendati demikian, tentu saja, diharapan ada terobosan dan langkah konkret dari pemerintah saaat ini. Maka sebagai wujud menerapakan program nyata PARLEMEN | DESEMBER 2016

35


FOKUS

diperlukan penjabaran secara global lewat RPJMD ini. Berbagai catatan yang diperoleh dari data pemandangan umum fraksi (PU Fraksi) yang ada di DPRD Sumenep. Saah satunya, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, termasuk kabupaten Sumenep ini. Maka, pada periode ini IPM harus muncul dengan angka 68,31 persen, selama lima tahun mendatang. Angka itu harus lebih tinggi dari periode sebelumnya yang hanya 63,12 persen. Meningkatkan IPM di kabupaten ujung timur pulau Madura ini bukan suatu hal yang muda, hampir dipastikan akan banyak tantangan. Sehingga, pemerintah harus jeli utamanya dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup (AHH). Tentu saja, AHH itu berbanding lurus dengan tertekannya angka kemiskinan di Sumenep. Sehingga, masyarakat akan lebih sejahtera. Kenyataan itu tentu saja selaras dengan program pemerintah. Apabila dilihat dari draf RPJMD yang disodorkan pemerintah, maka angka proyeksi kemiskinan di tahun 2016 18,90 % sedangkan target dalamDraf RPJM 2016-2021 pada tahun 2017 sebesar 18,16%, adapenurunan 0,74% atau sama dengan Âą 814 orangsetiaptahunnya. Penekanan kemiskina ini harus dilakukan dengan program konkret, setidaknya bisa meningkatkan daya saing pendapatan per kapita masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memberikan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Sumenep. Pertumbuhan ekonomi harus lebih meningkat dari periode sebelumnya yang ratarata 6,34 persen. Sehingga, periode 2016-2021 ekonomi harus tumbuh menjadi rata-rata 6,79 persen. Nah, pertumbuhan ekonomi itu diharapkan tidak hanya menjadi slogan semata, melainkan langkah taktis pemerintah sangat dibutuhkan. Setidaknya, daya saing ekonomi masyarakat harus bersaing dengan daerah lain, tidak stagnan. Teroosan lewat

36 PARLEMEN | DESEMBER 2016

peningkatan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat tentu akan menekan angka kemiskinan. Dari sisi lain, kemiskinan bisa dilakukan dengan terobosan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan memiliki dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya, modal usaha. Nah, program mencetak 5000 wirausawahan muda juga bisa dijadikan salah satu program yang bisa menekan angka kemiskinan, meski tidak bersifat konprehensif. Setidanya, program ini merupakan kegiatan awal pemerintah Sumenep untuk memberikan akses meningkatnya taraf hidup masyarakat. Tentu saja, harus dimbangi dengan pengawasan yang super ektra. Seyogyanya, ada tiga komponen yang harus dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pertama, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas programprogram. Tujuannya, untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; Kedua, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program ngbertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsipprinsip pemberdayaan masyarakat; dan Ketiga, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Kegiatan itu terdiri atas program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagipelaku usaha berskala mikro dan kecil. Hal itu merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Program pengentasan kemiskian itu juga diharapkan mempua menetralisir angka pengangguran di Kabupaten Sumenep. Sesuai data jumlah penggangguran terbuka pada tahun 2016 3,11%, sehingga di tahun 2017 diharapkan mencapai

3,06% berarti ada target menurun 0.05 pada tahun 2017, atau kurang lebih 550 orang setiap tahunnya jika asumsi jumlah penduduk kabupaten sumenep 1.100.000 jiwa. Masalah pengangguran ini harus menjadi target yang besar bagi pemerintah. Apalagi, potensi SDM (sumber daya manusia) masyarakat Sumenep cukup tinggi. Akses kesehatan bagi masyarakat yang mudah dan murah juga harus menjadi perioritas pemerintah. Sehingga, masyarakat merasa dilayani secara prima, apalagi itu masuk pelayanan dasar. Setidaknya dalam pelayanan kesehatan, apa yang dibutuhkan masyarakat tersedia dan tidak sulit ditemukan. Sebab, masyarakat merupakan raja yang harus dilayani. Apabila pelayanan ini maksimal, maka dipastikan pemerintah akan mendapatkan nilai positif bagi masyarakat. Masih dalam konteks kesehatan, dalam pelayanan yang diberikan harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Utamanya, pelayanan puskesmas yang ada di sejumlah daerah di kota Sumekar ini. Pelayanan paling penting yang harus dilakukan adalah pelayanan berkualitas. Masyarakat diberikan pelayanan prima dengan standar medis yang ditentukan. Sehingga, keluhan masyarakat atas pelayanan kesehatan tidak terlalu banyak. Sebab, masalah kesehatan belakangan ini memang sering menjadi sorotan tajam di kalangan masyarakat. Terobosan dan langkah stretegis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan program kepada masyarakat. Maka, diharapkan mampu menjadi jalan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya, program Sumenep tidak akan lagi stagnan dan berjalan di tempat. Masyarakat memilih pemimpin dengan sejuta harapan. Setidaknya, pelayanan dasar mereka terpenuhi. Sandang pangannya tidak terlupakan. Kemiskinan tidak akan lagi melekat kepada masyarakat. Kita tunggu terobosan yang akan dilakukan oleh pemkab Sumenep selama lima tahun ke depan. (*)


FOKUS

Sektor Pendapatan Perlu Ada Peningkatan

Setelah dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas pelaksanaan APBD 2015 untuk kabupaten Sumenep. Proses selanjutnya eksekutif mengusulkan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumenep 2015 kepada DPRD setempat. Pembahasan dilakukan sesuai dengan komisi dan konterpat masing-masing-masing.

P

ara legsilator Sumenep melakukan pembahasan secara dialogis dan komprehensif. Bahkan, tidak jarang pembahasan kadang harus berakhir deadlock. Biasanya, karena realiasasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pemabahasan di DPRD itu bukan hanya sebatas seremonial. Namun, diharapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumenep 2016 bisa diperdakan. Hal itu sebagai amanah dari PP nomor

58 TentangPengelolaanKeuangan Daerah. Dalam PP itu disebutkan, bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Itu dilakukan setelah APBD dilakukan audit secara menyeluruh oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dengan batas waktu maksimal 6 bulan setelah anggaran berakhir. Dengan jumlah SKPD yang mencapai 33, maka pembahasan dilakukan satu pekan dengan

komisi masing-masing. Komisi I melakukan kajian dan telaah atas pelaksanaan APBD 2015. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini membahas dengan konterpatnya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Kesbangpolinmas, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan. Dari pembahasan itu terungkap jika di masing-masing SKPD terealisasi sekitar 95 persen atau hampir 100 persen. Di lihat dari belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 101.278.743.000, dan terealisasi sebesar Rp 97. 027.879. 400 tersisa anggaran sebesar Rp 4.250. 864 .343atau95,80 persen. Sementara untuk belanja langsung dianggarkanRp118.290.141.292 dan terealisasi sebesar Rp 102. 480.179 054. Sehingga, di belanja langsuang ada sisa anggaran sebesasr Rp 15.809.962.237 atau 86,63 persen. Dengan demikian secara PARLEMEN | DESEMBER 2016

37


FOKUS keseluruhan anggaran belanja daerah dari konterpat komisi I sebesar Rp 219.568.885.035 berhasil dilaksanakan sebesar Rp Rp 199.508.058.454 rupiah tersisa anggaran sebesar Rp 20.060.826.580 rupiahatau 90,86 persen. Dari sini dapat disimpulkan jika daya serap terhadao anggaran konterpat komisi I memang cukup tinggi, hampir mendekati penuh alias 100 persen. Sementara dari sisi pendapatan dipastikan masih rendah, tidak saparo dari nominal yang direncakan. Dalam perencanaan pendapatan ditargetkan sebesar Rp 860. 970. 380 dan anya terealisasi sebesar Rp 46.042.383. Sehingga, target yang tidak dicapai dari pendapatan empat SKPD yaitu BKPP, 27 Kecamatan, Bagian Umum Setkab Sumenep dan Diskominfo sebesar Rp Rp. 454.927.997 atau sekitar 47,16%. Kenyataan itu diinginkan ada perubahan pada masa anggaran berjalan. Sehingga, pemasukan ke PAD (pendapatan asli daerah) dari empat SKPD bisa dimksimalkan. Penghitunan APBD juga dilakukan komisi II dengan konterpatnya. Dari perhitungan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran delapan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di bidang pendapatan mendekati angka penuh, yakni mencapai 99,01 persen. Dari sisi pendapatan ditargetkan Rp 1.869.068.424.929, dan terealisasi sebesar Rp 1.850.637.466.740. Denga begitu, target pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp 18.430. 958.188. Dengan begiti 8 instansi bekerja keras untuk memunuhi target bisa mencapai 100 persen. Sayangnya, upaya yang dilakukan tidak bisa dilakukan, dan hanya stagnan diangka 99,01 persen. Kendati demikian, komisi II mengapresasi pendapatan yang diraih, sebab hal itu dianggap sudah fantastis dan mendekati target yang direncanakan. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan sebagaiman dimaktubkan dalam APBD 2015 tidak bisa terelisasi penuh. Bahkan, ada beberapa item kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Ada yang disebabkan waktu tidak cukup, maupun masalah teknis yang terjadi di lapangan. Otomatis, dana yang sudah dianggarkan dalam APBD itu dikembalikan ke kasda (kas daerah). Tentu saja, dana itu tidak serta merta lenyap, sebab masih bisa digunakan pada masa anggaran setelahnya, maupun anggaran berjalan saat ini

38 PARLEMEN | DESEMBER 2016

melalui mekanisme perundangundangan yang berlaku. Anggaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD 2015 dari 9 SKPD mitra kerja Komisi II sebesar Rp 542.723.746.542. Dari anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 508.069.391.791. Dengan begitu, anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 34.654.355.170 atau terealisasi sebesar 93,61persen. Realisasi anggaran itu berada di DinasPendapatan, PengelolaanKeuangandan Aset (DPPKA), Dina Kelautan dan Perikanan (DKP), Dina Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta), Dinas Peternakan (Disnak), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),DinasKehutanandan Perkebunan (Dishutbun), DinasKoperasi Usaha Kecil danMenengah (Diskop UKM), Badan Pelayana Perizinan Terpadu (BPPT), dan Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Disisi lain, pendapatan empat SKPD yang masuk pada konterpat komisi III belum signifikan. Empat SKPD yang merealisasikan pendapatan sebesar 69,15 persen itu terdiri dari Dinas Perhubunga (Dishub), Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP). Adapun realiasasi pendapatan sebesasr Rp 3.771.182.400 dari target pendapatan senilai Rp 5.453.633.575. Dengan begitu, pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp 1.682.451.175. Untuk belanja daerah sesuai postur APBD yang ditetapkan pada tahun lalu sebesar Rp 303.514.341.592, dengan penggunaan dana sebesar Rp 288.139.683.895 atau 94,93 persen. Dengan demikian, anggaran yang tidak bisa digunakan sebesar Rp 15.374.657.696. Belanja daerah itu meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Untuk belanja tidak langsung ditetapkan sebesar Rp 35.900.211.455 dengan realiasai Rp 35.133.114.134 atau 97.86 persen. Sementara sisa anggaran sebesar Rp 767.097.320. Sementara untuk belanja langsung ditetapkan pada 2015 sebesar Rp 267.614.130.137, dan berhasil digunakan sebesar Rp 253.006.569.761 atau 94,54 persen. Dari belanja langsung ini masih tersisa sebesar Rp 14.607.560.375. Komisi III ini juga memiliki anggaran dana hibah yang sudah ditetapkan dalam APBD 2015. Dana hibah yang ditetapkan

sebesar Rp 37.653.000.000 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp Rp 34.987.000.000. Sehingga, sisa anggaran sebesar Rp. 2.666.000.00. Anggaran miliyaran rupiah itu dilaksanakan sejumlah SKPD yang tergabung di konterpat komisi III. Yakni, Bappeda; Badan Lingkungan Hidup; Dinas PU Bina Marga; Dinas PU Pengairan; Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan; dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan. Pendapatan konterpat komisi IV terealisasi sebesar Rp 97.885.657.991 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 108.773.427.390. Dengan begitu pendapatan yang tidak bisa dicapai sebesar 10.887.769.398 Sementara untuk belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 820. 222.102.444. Dari anggaran itu berhasil direalisasikan sebesar Rp 722. 322 538.827. Dengan begitu, sebesar Rp 97.899.563.617 yang hingga akhir masa anggaran tidak berhasil dilaksanakan oleh instansi terkait. Sementara untuk belanja langsung yang sudah ditetapkan 2015 dari 9 SKPD mitra komisi IV sebesar Rp 351.268.211.996, dan direalisasikan sebanyak Rp 266.032.280.185. Sementara anggaran yang tidak bisa digunakan sebesar Rp 85.235.931.811. Untuk instansi yang menjadi konterpat komisi IV itu adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehetan, RSD dr. Moh. Anwar, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Terakhir, dari pembahasan dari sisi realisasi anggaran tentu patut diacungi jempol. Sebab, sudah mau mencapai. Namun, SKPD dipastikan masih lemah dari sisi sektor pendapatan. Di mana pendapatan yang didapat dari laporan ke komisi, secara global tidak ada yang mencapai 90 persen. Bahkan, ada sebagai SKPD yang tidak mencapai separo dari target yang ditentukan. Maka, pada periode 2016 ini sektor pendapatan harus menjadi atensi pemerintah. Itu agar pemerintah bisa memberikan sumbangan yang cukup besar kepada PAD (pendapatan asli daerah). Semoga! (*)


FOKUS

KEGIGIHAN DEWAN PERJUANGKAN SOPD Dinamika pembahasan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) tidak hanya memakan waktu yang cukup panjang namun juga membutuhkan pengorbanan tenaga, pikiran dan pertaruhan idealisme dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Sebab dalam perjalanannya, banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi sehingga butuh kegigihan dewan untuk berjuang.

D

PRD Sumenep melalui Panitia Khusus (Pansus) SOPDPemkab Sumenepsetalah melakukan pembahasan memutuskan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi 26 instansi. Para politisi yang ada di parlemen memangkas jumlah instansi Pemkab Sumenep untuk efiesensi anggaran. Keputusan itu tidak sejalan dengan eksekutif yang sebelumnya mengajukan 33 SKPD ke Pansus. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Moh Hanafi keputusan Pansus sudah final. Politisi Demokrat itu tidak risau jika eksekutif tidak mau mengirimkan hasilnya ke Gubernur karena pihaknya sudah menunaikan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan tepat dan benar. “Jika merasa tidak menerima, tidak usah kirim draf ke DPRD, tidak usah mengakui ada kewenangan DPRD. Silakan dibahas sendiri tidak perlu ada paripurna dan persetujuan DPRD,” ujar Hanafi. Ia menambahkan, DPRD melalui Pansus sudah menganalisa serta mempelajari dari sisi aturan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016. Pembahasan yang dilakukan Pansus dinilai sudah

sesuai dengan aturan yang ada. “Eksekutif sudah diberi waktu untuk memaparkan. Anehnya eksekutif tidak bisa memaparkan skema tentang SO yang diajukan seperti apa, tidak bisa memberikan bagan organisasi. Sehingga hasil keputusan Pansus DPRD sebagaimana apa yang ketetapan kemarin,” tegasnya. Setelah di parlemen selesai di bahas, oleh eksekutif draf SOTK dikirim Gubenur Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan fasilitasi. Alhasil jumlah SOTK berubah menjadi 30 SKPD, bertambah dari hasil keputusan Pansus yang menyepakati 26 SKPD. Menyikpai itu, Pansus kemudian menolak hasil fasilitasi Gubenur dan melakukan klarifikasi Pemprov Jawa Timur karena dinilai ada yang janggal, diantaranya munculnya nomenklatur baru Dinas PU Sumber Daya Air yang sebelumnya tidak ada di draf eksekutif atau pembahasan Pansus. Selain itu dewan juga akan mengklarifikasi draf yang ditandatangani oleh pelaksana tugas (Plt), padahal Sekprovnya masih aktif. Kalau memang sekprofnya berhalangan, harus

pakai Pelaksana harian (Plh), bukan PLT. Hasil dari klarifikasi, pihak Pemprov Jatim mengakui kesalahan administrasi tersebut.“Memang tidak terbantahkan, bahwa cacat secara administrasi. Bahkan, yang bertanda tangan atas nama pelaksana tugas (Plt) di dalam draf itu mengakui bahwa ada kesalahan, yang seharusnya pelaksana harian (Plh).Sekretaris Provinsi (Sekprov) mengambil kesimpulan dan memutuskan bahwa draf SOPD yang sudah difasilitasi Gubernur harus ditinjau ulang.” UngkapWakil ketua Pansus SOPD A Zainurrahman Kendati demikian, legislatif tidak menyerah begitu saja. PARLEMEN | DESEMBER 2016

39


FOKUS Setelah mendapat penjelasan dari Pemprov Jatim tentang adanya cacat administrasi, Pansus kembali melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah dari Kemendagri, Pansus semakin yakin bahwa apa yang diperjuangkannya untuk menjadikan birokrasi Sumenep menjadi ramping adalah sebuah keniscayaan karena dari Kemendagri juga menyambut hangat kegigihan dan komitmen DPRD Sumenep untuk menjalankan amanah PP nomor 18 2016 itu.

Dewan Komitmen Perjuangkan Kepentingan Rakyat Kegigihan dan komitmen dewan memperjuangkan SOPD menjadi 26 tidak lain adalah untuk membangun Sumenep menjadi lebih baik dengan anggaran belanja langsung/ belanja publik menjadi lebih besar karena mmanakala birokrasi menjadi ramping belanja aparatur akan semakin kecil. Ketua Pansus SOTK Darul Hasyim Fath menyampaikan, sejak awal legislatif memegang prinsip yang tersirat dalam PP nomor 18 tahun 2016. Kemudian untuk mempertahankan apa yang dihasilkan oleh Pansus, pihaknya sudah mempersiapkan untuk menghadapi manuver eksekutif. Terbukti, politisi yang bergabung di Pansus tak bergeming dengan manuver eksekutif. Kegigihan DPRD Sumenep untuk merampingkan SKPD menjadi harga mati. Karena semangat yang berkobar pada diri anggota dewan adalah keseimbangan belanja kerakyatan dengan belanja aparatur. Pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) tahun depan akan

Abrari

Zainurrahman

40 PARLEMEN | DESEMBER 2016

naik di angka 43 persen bahkan lebih karena belanja aparatur berkurang. “Saat ini publik dibuat terperanjak pada sikap kokoh politisi yang tergabung di dalam pansus SOTK," tukasnya.

Semua Fraksi Kompak Dukung Perampingan SKPD Keputusan Pansus SOPD mendapat dukungan dari semuafraksi, sebab dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan efiesinsi anggaran. Ketua fraksi PDI P Abrari menyampaikan, Implikasi dari pemangkasan itu adalah ada 700 lebih pejabat yang akan kehilangan jabatannya. “Mari kita berhitung penduduk Sumenep yang jumlahnya lebih dari 1 juta. Dan sekarang berhitung, yang mau diselamatkan apakah 700 pejabat atau seluruh masyarakat Sumenep yang lebih dari 1 juta,” ulas mantan jurnalis itu Begitupun dengan fraksi Partai Demokrat. Zainurrahman menegaskan bahwa masalah SOPD juga sudah menjadi intruksi partainya untuk memangkas jumlah instansi yang dinilai terlalu gemuk. “Bagi kami tidak mungkin mengubah keputusan yang sudah pernah ditetapkan, jadi kami akan mempertahankan 26 SKPD itu. “ tegasnya. Nurus Salam sebagai ketua Fraksi Gerindra Sejahtera juga memiliki pandangan yang sama. Perampingan SKPD menjadi 26 adalah sebuah keputusan tepat yang diambil Pansus. Oleh sebab itu fraksi Gerindra-Sejahtera akan tetap berkomitmen pada keputusan bersama. Pihaknya tidak ingin ada pihak lain yang mencoba intervensi

Nurus Salam

masalah tersebut. “Karena dalam kerangka efektifitas dan efisiensi pola kerja SKPD, saya pikir 26 SKPD itu sudah sangat ideal. Karena dengan begitu, postur APBD Sumenep berpihak kepada rakyat karena perampingan itu adalah untuk efisiensi anggaran supaya bepihak kepada rakyat dan tidak berpihak kepada birokrasi. Dalam artian, belanja langsung dan tidak langsung paling tidak bisa seimbang,” paparnya. Sementara Fraksi Golkar yang diketuai oleh Iwan menyatakan pihaknya sangat mendukung upaya efiesensi anggaran seperti yang tertuang dalam PP 18 tahun 2016. Begitupun dengan Fraksi PartaiKebangkitanBangsa (PKB) juga sepakat dengan semangat efiesensi. Hamid Ali Munir menyampaikan pihaknya mendukung upaya pemerintah pusat untuk mengefiesensi anggaran. Namun soal jumlah SKPD, PKB lebih cenderung lebih dari 30 instansi. Terpisah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Hadi Soetarto menyampaikan, tidak bisa menanggapi lebih jauh soal sikap dewan atas plomik SOPD. Mantan kepala Bappeda itu memasrahkan sepenuhnya kepada pihak Pemprov Jawa Timur. "Kami sudah menyerahkan kepada Pansus dan kemudian setelah selesai dari Pansus draf itu kita serahkan Gubernur. Jadi, apappun hasilnya terhadap SOPD itu kami memesrahkan kepada pihak Jawa Timur," ujarnya Adanya nomenklatur baru yang tak pernah dibahas oleh Pansus, pria berkecamata itumenyatakan bahwa semua itu menjadi haknya Gubernur. Karena Pemprov sendiri merupakan wakil pemerintah untuk peraturan daerah (Perda) untuk Kabupaten/ Kota. (*)

Iwan Budiharto

Hamid Ali Munir


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

PARLEMEN | DESEMBER 2016

41


Bupati (A. Busyro Karim) dan Wakil Bupati (Achmad Fauzi) Sumenep saat melihat Piala Adipura Buana di sela-sela apel. Tahun 2016, Sumenep kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat Nasional bidang kebersihan .

42 PARLEMEN | DESEMBER 2016

Profile for Misbah

Parlemen desember 2016  

Parlemen desember 2016  

Profile for misbah13
Advertisement