Page 1

Edisi 12/ desember 2015

Majalah bulanan dprd sumenep


PARLEMEN Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep Pelindung: ketua dprd sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep


Salam Redaksi Di penghujung tahun 2015 Majalah Parlemen menyajikan Kalaidoskop perjalanan DPRD Sumenep selama tahun 2015 ini. Berbagai kegiatan mewarnai kinerja para wakil rakyat periode 2014-2019 yang baru tahun menjabat sebagai wakil rakyat tahun 2015 ini. Catatan sejarah baru bagi anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 yang dilantik pada Oktober 2014 lalu. Kendati berjalan sekitar satu tahun para legislator telah mengabdikan dirinya di DPRD, dan berbagai tinta emas telah ditorehkan dengan melahirkan sejumlah peraturan-peraturan daerah yang monumental dan membawa manfaat bagi masyarakat Sumenep. Termasuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang berhasil mengawal kasus-kasus yang merugikan masyarakat dan fungsi diplomasi parlemen yang telah mensejajarkan posisi Kabupaten Sumenep dengan kabupaten lain serta aktif dalam berbagai kepentingan pembangunan Sumenep baik di tingkat regional ataupun nasional. Fungsi-fungsi DPRD telah dijalankan dengan baik. Baik dalam rapat-rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum maupun pengawasan dan penyerapan aspirasi melalui

www.dprd-sumenepkab.go.id

kunjungan spesifik maupun kunjungan kerja anggota DPRD Sumenep ke berbagai daerah di tanah air, yang tujuannya tentu untuk pembangunan Sumenep ke depan yang lebih baik. Pada tahun 2015 ini juga dikenal dengan tahun pilkada langsung. Pilkada Sumenep 9 Desember lalu, memang banyak diwarnai ketegangan politik yang cukup tinggi. Mengingat di gedung Dewan pun terimbas oleh isu politik tentang pencalonan bupati dan wakil bupati yang berangkat dari partai politik yang selama ini mempunyai keterwakilan di DPRD Sumenep. Namun, semuanya segera berakhir dengan sebuah keyakinian bersama bahwa pilkada yang sudah selesai dilaksanakan merupakan bagian dari hak rakyat secara langsung dalam menentukan pilihannya. Pasangan yang terpilih tentu telah menjadi bagian yang terbaik bagi masyarakat Sumenep, dan diharapkan bisa bermitra dengan DPRD demi pembangunan Sumenep yang lebih sejahtera. Kita semua berharap, kinerja dan aspirasi masyarakat dapat terakomodir lebih baik lagi, dan tentu saja kami yakin DPRD akan bekerja sesuai mandatnya, dan kita berharap pula DPRD Sumenep lebih solid dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

NOVEMBER 2015

Parlemen

1


Daftar isi Kilas Balik

3

Laporan Utama 4 23 Raperda Prioritas Perda 2015 Laporan Utama 8 LKPJ Bupati 2014 Antara Evaluasi dan Jati Diri Laporan Utama 14 Perda Migas Disambut Baik Bupati Sumenep fokus 20 Rp 22 T Mantapkan Pembangunan Sumenep fokus 24 Terobosan Baru Usul Prakarsa Perda Migas Tamu Dewan

28

Artikel 38 Kolom 41 Memimpikan Pemimpin Cerdas Hasil Pilkada

2

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


Kilas Balik

DPRD 2015 S

elama tahun 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Sumenep telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebagai tahun pertama anggota Dewan periode 2014 - 2019 menjalankan pengabdiannya yang dilantik pada tanggal 21 Agustus 2014 lalu. Perjalanan DPRD Sumenep selama tahun 2015 diwarnai aneka kegiatan politik yang cukup menyita waktu bahkan tenaga. Diantara agenda DPRD Sumenep tahun 2014 yang cukup menyita waktu yakni soal 23 raperda yang menjadi properda. Sebanyak 7 raperda berasal dari usulan DPRD dan sisanya berasal dari pemkab. Dari 7 raperda usulan DPRD, sebagian ada yang memang berstatus usulan baru. Tapi, ada juga yang statusnya merupakan usulan 2014. Usulan pada tahun 2014 antara lain raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep serta raperda kesejahteraan lanjut usia. Disusul dengan Raperda usul prakarsa DPRD Sumenep, yakni Raperda tentang Migas pada tahun 2015 yang dikenal dengan Raperda yang cukup monumental. Gagasan cemerlang DPRD tidak saja disambut baik oke eksekutif, tetapi juga menjadi bagian produk hukum yang dinantikan oleh Pemkab Sumenep untuk kepentingan masyarakat Sumenep. Perda tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep, dinilai sangat cocok dalam upaya peningkatan pembangunan Sumenep. Apalagi Pemkab Sumenep

www.dprd-sumenepkab.go.id

memang memiliki persepsi dan obsesi yang sama dengan DPRD Kabupaten Sumenep. Adanya payung hukum atau Perda diharapkan akan memacu komitmen KKKS (kontraktor kontrak kerjasama) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumenep, sekaligus meningkatkan kontribusi pengelolaan migas pada perekonomian daerah dan pendapatan daerah, terutama pada kesejahteraan masyarakat. Mengingat selama ini, kontribusi migas pada pendapatan daerah Kabupaten Sumenep hanya berupa PBB pertambangan migas dan dana bagi hasil migas. Jumlahnya tidak terlalu besar karena hak daerah penghasilnya didasarkan pada pendekatan kewenangan, bukan kewilayahannya. Catatan menarik juga di tahun 2015 itu, yakni soal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang digelar pertengahan April 2015 lalu. LKPJ Bupati yang tidak dihadiri Bupati langsung pada saat itu pun sempat pro kontra dari anggota Dewan soal legaltiasnya bahkan dewan sempat menolak siding LKPJ Bupati. Namun, kendati LKPJ merupakan tanggungjawab politik, hukum dan moral bupati atas kinerjanya tiap tahun, sidang paripurna yang disampaikan oleh Wakil Bupati Sumenep, H Soengkono Sidik berjalan lancar hingga tuntas. Beberapa catatan khusus tersebut kami rangkai dalam Kaleidoskop Majalah Parlemen, diharapkan akan menjadi acuan langkah DPRD Sumenep ke depan. Tetapi semua harapan Sumenep lebih baik, takkan terwujud bilamana tidak ada dukungan masyarakat. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

3


Laporan Utama

23 Raperda Prioritas Perda 2015

Catatan yang cukup menonjol pada kegiatan DPRD Sumenep tahun 2015 adalah penyelesaian 23 Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) yang merupakan tugas Dewan selain pengawasan, penganggaran. Dari 23 Raperda menjadi Perda memang ada sebagian merupakan ‘’ peninggalan’ tahun 2014, juga beberapa Raperda tahun 2015, yang harus rampung tahun ini.

K

etua DPRD Sumnep, H. Herman Dali K u s u m a , menjelaskan, DPRD Sumenep sebagai lembaga legislatif memiliki tugas penting selain pengawasan dan penganggaran.

4

Parlemen

Tugas itu adalah tugas dalam konteks legislasi. ”Seperti halnya fungsi pengawasan dan penganggaran, fungsi legislasi juga harus dijalankan. Semuanya harus sejalan,” paparnya. Karena itulah, DPRD Sumenep telah

NOVEMBER 2015

menyusun program pembentukan peraturan daerah (properda) tahun 2015. Dalam properda itu terdapat sejumlah raperda yang sudah disiapkan. Baik berasal dari usulan prakarsa DPRD maupun yang berasal dari usulan pemkab. Lebih jauh dijelaskan,

tahun ini terdapat 23 raperda yang menjadi properda. Rinciannya, sebanyak 7 raperda berasal dari usulan DPRD dan sisanya berasal dari pemkab. ”Nah, dari tujuh raperda usulan DPRD, sebagian ada yang memang berstatus usulan

www.dprd-sumenepkab.go.id


ANGGOTA Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumenep saat mengikuti rapat di ruang bamus.

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

baru. Tapi, ada juga yang statusnya merupakan usulan 2014,� paparnya. Adapun yang menjadi usulan pada tahun 2014 antara lain raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi

www.dprd-sumenepkab.go.id

Seperti halnya fungsi pengawasan dan penganggaran, fungsi legislasi juga harus dijalankan. Semuanya harus sejalan.

NOVEMBER 2015

Parlemen

5


Laporan Utama

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen SUASANA rapat di Badan Pembentukan Daerah DPRD Sumenep

Intinya, semua properda pasti akan dituntaskan. Mohon agar masyarakat memberikan dukungan kepada DPRD.

6

Parlemen

NOVEMBER 2015

di Kabupaten Sumenep serta raperda kesejahteraan lanjut usia. Sedangkan yang merupakan usulan 2015 antara lain raperda perubahan atas Perda No 3/2011 tentang penyelenggaraan adminitrasi kependudukan, raperda tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), raperda kepelabuhanan, raperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan raperda perubahan Perda No 13/2008 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. ”Sementara yang berasal dari eksekutif terdapat tiga belas raperda. Hal itu merupakan gabungan dari properda 2013, 2014 dan 2015,” terang Herman Dali Kusuma. Untuk properda yang 2013, yakni raperda perubahan ketiga atas Perda Sumenep No 16/2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah, raperda perubahan kedua atas Perda Sumenep No 17/2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah serta raperda organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja. Sedangkan untuk properda yang berasal dari 2014, yakni raperda rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan Batuan, Rubaru dan Manding tahun 2014-2024; raperda rencana detail tata ruang bagian wilayah perkotaan Kalianget, Talango dan Gapura tahun 20142024 dan raperda penyelenggaraan

perumahan di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, untuk properda yang memang usulan 2015 antara lain, raperda perubahan ketiga atas Perda Sumenep No 3/2012 tentang retribusi jasa usaha; raperda izin lingkungan; raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan; raperda pengelolaan barang milik daerah; raperda perubahan atas Perda Sumenep No 2/2012 tentang retribusi jasa umum. Selain itu, raperda desa; raperda organisasi dan tata kerja badan penenaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. ”Juga, masih ada properda wajib yang terdiri dari tiga raperda. Yakni, raperda pertanggungjawaban APBD 2014, raperda PAK APBD 2015 dan raperda APBD 2016,” terang Herman. Menurut dia, DPRD memiliki komitmen untuk menuntaskan semua properda yang diamanatkan untuk dituntaskan tahun ini. Karena itulah, selaku pimpinan pihaknya sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar mempercepat pembahasan. ”Intinya, semua properda pasti akan dituntaskan. Mohon agar masyarakat memberikan dukungan kepada DPRD,” paparnya. Usai memberikan penjelasan, tak lama berselang staf datang membawa sejumlah nasi kotak. Herman yang semula serius memberikan penjelasan kembali melempar senyum sambil meminta wartawan segera menyantap nasi kotak di

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama depannya. ”Seriusnya sudah, sekarang makan dulu,” katanya disambut ucapan siap oleh wartawan. Dari sekian properda usulan prakarsa DPRD, terdapat beberapa raperda yang berasal dari usulan komisi. Dari komisi A misalnya, terdapat dua raperda yang merupakan usulan prakarsa. Yakni, raperda perubahan atas Perda No 3/2011 tentang penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan raperda perubahan Perda No 13/2008 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. Ketua Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim mengatakan, dari dua raperda yang merupakan usulan komisinya, semua bisa dibilang mendesak. Karena itulah, tahun ini komisinya menargetkan bisa selesai dibahas. ”Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu sesuai harapan kami semua,” kata politisi PDIP itu. Dikatakan, dari dua raperda yang menjadi usulan komisi A, semuanya merupakan raperda perubahan. Untuk itu, pihaknya yakin pembahasan bisa lebih cepat karena hanya bersifat penyesuaian saja. ”Dua-duanya memang perubahan dari perda sebelumnya. Mohon doanya agar bisa cepat selesai,” harap politisi muda dari Masalembu itu. Sedangkan untuk komisi B, juga terdapat dua raperda yang harus dibahas dan merupakan usulan sendiri. Yakni, raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Sumenep serta raperda tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan. ”Dari dua raperda prakarsa itu, semuanya mengenai pembangunan ekonomi. Insyaallah kami tuntaskan dengan sesuai waktu yang direncanakan,” kata Ketua Komisi B DPRD

Sumenep Nurus Salam. Menurut Oyuk-sapaan akrabnya, raperda CSR terutama, saat ini memang mendesak untuk diselesaikan. Sebab, peraturan mengenai CSR memang belum memadahi. Terutama, yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan CSR di Kota Sumekar. ”Kalau sudah ada perdanya, nanti CSR perusahaan akan bisa lebih dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Oyuk. Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, komisinya memiliki tanggungjawab usulan raperda hanya satu buah. Yakni, raperda kepelabuhanan. Menurutnya, raperda kepelabuhanan juga sangat penting keberadaannya. ”Jelas itu sudah berdasarkan kebutuhan mendesak, makanya harus dituntaskan,” kata politisi PKB itu. Karena yang menjadi usulan prakarsa hanya satu raperda, komisi C akan mendorong pembahasannya bisa tepat waktu. Sehingga tahun ini raperda mengenai kepelabuhanan itu sudah bisa menjadi perda dan dapat diterapkan di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, untuk raperda yang berasal dari usulan prakarsa komisi D terdapat dua, yakni raperda kesejahteraan lanjut usia dan raperda penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi, dua raperda yang menjadi usulan prakarsa komisinya itu akan diupayakan tepat waktu. Sehingga tahun ini bisa menjadi perda dan dapat diterapkan di Kabupaten Sumenep. ”Dua raperda yang menjadi beban kepada kami itu sudah pasti penting. Karena itulah, kami harus segera menyelesaikannya juga,” kata Subaidi yang politisi PPP itu. (*) KETUA Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumenep Iskandar memimpin rapat.

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

7


Laporan Utama

LKPJ Bupati 2014

antara Evaluasi dan Jati Diri

Ada yang menarik pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang digelat pertengahan April 2015 lalu. LKPJ Bupati yang tidak dihadiri Bupati langsung pada saat itu pun sempat pro kontra. Dewan sempat menolak siding LKPJ Bupati, karena hal itu merupakan tanggungjawab politik, hukum dan moral bupati atas kinerjanya tiap tahun.

B

egitu ketuk palu sidang Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusumu berbunyi, hujan interupsi menghiasi pembukaan rapat paripurna hari itu mengagendakan penyampaian Nota LKPJ Bupati tahun anggaran

8

Parlemen

2014. Penyebabnya, Bupati Sumenep A Busyro Karim yang seharusnya dijadwalkan hadir mewakilkan kepada Wabup Soengkono Sidik. Suasana sedikit memanas lantaran banyaknya interupsi.

NOVEMBER 2015

Karena itulah, rapat sempat diskorshing karena sejumlah anggota dewan mempertanyakan legalitas paripurna tersebut. Sebab tidak dihadiri bupati langsung, hanya dihadiri Wakil Bupati, Soengkono Siddik. �Ini rapat paripurna

LKPJ bupati, tapi kenapa bupati tidak hadir,� kata Darul Hasyim, anggota DPRD Sumenep asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dewan itu diminta diskorsing

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama PIMPIINAN DPRD Sumenep menyerahkan hasil pembahasan Pansus terhadap LKPJ Bupati 2014 kepada Bupati A Busyro Karim didampingi Wabup Sungkono Sidik

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

untuk melakukan rapat internal pimpinan dewan mengenai legalitas paripurna. �Rapat paripurna ini tolong dipending dulu, agar pimpinan DPRD melakukan rapat internal mengenai legalitas paripurna, kemudian hasilnya ditawarkan ke forum paripurna apakah paripurna

www.dprd-sumenepkab.go.id

Terbukti, selama ini masih banyak masyarakat Sumenep yang harus berobat ke rumah sakit lain. Selebihnya juga mengenai masih adanya pungutan yang tak bisa dipertang jawabkan. Itu yang terkait dengan kesehatan.

NOVEMBER 2015

Parlemen

9


Laporan Utama nota LKPJ dilanjutkan atau tidak,” ujarnya. Hal senada dengan Darul disampaikan Rukminto, politisi asal Fraksi Partai Golkar. Dia menyampaikan, nota LKPJ ini merupakan peristiwa tahunan yang menjadi kewajiban bupati bukan pemerintah daerah. Sehingga tidak semestinya diwakilkan ke wabup, apalagi hanya berhalangan menghadiri undangan. ”Kalau penyampaian nota LKPJ seperti ini seharusnya tidak diwakilkan, tapi dihadiri sendiri oleh bupati,” jelas Rukminto. Atas sejumlah interupsi itu, akhirnya pimpinan sidang menyepakati adanya lobi. Dan, dari hasil rapat pimpinan DPRD yang juga melibatkan pimpinan fraksi menyepakati agar paripurna penyampaian nota LKPJ Bupati Tahun 2014 tetap dilanjutkan. Bahkan, ketika ditawarkan ke forum paripurna juga disepakati untuk dilanjutkan. Karena sudah ada kesepahaman diinternal pimpinan dan juga forum, paripurna kemudian dilanjutkan meski tidak dihadiri Bupati, A Busyro Karim. ”Nanti LKPJ akan ditindaklanjuti dengan pansus yang hari ini akan dikukuhkan,” kata Herman Dali Kusuma. Setelah melalui proses, akhirnya terbentuklah pansus LKPJ yang diketuai oleh A. Zainur Rahman, anggota komisi III dari Fraksi Partai Demokrat. ”Kepada pansus LKPJ agar segera bekerja untuk membahas materi LKPJ yang merupakan pertanggungjawaban bupati tiap tahun,” katanya. Sementara itu, dari hasil pembahasan LKPJ di pansus, DPRD memberikan

sejumlah catatan atas kinerja bupati selama setahun, yakni 2014. Sejumlah catatan itu dimaksudkan untuk perbaikan Sumenep ke depan. Ketua Pansus LKPJ Bupati, A. Zainur Rahman mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati akhir tahun anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bahkan, hasil pembahasan terhadap LKPJ Bupati selama tahun 2014 itu sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD Sumenep dalam Rapat Paripurna, Senin (27/4) lalu. Menurut lelaki yang akrab disapa AZ. Rahman itu, setelah dilakukan pembahasan, pansus memberikan sejumlah catatan. Beberapa catatan itu dimaksudkan untuk membuat Sumenep semakin baik ke depannya. ”Agar catatancatatan itu nantinya jadi bahan evaluasi untuk perbaikan Sumenep ke depan,” paparnya. Beberapa catatan yang dimaksud itu, salah satunya mengenai pelaksanaan program e-KTP. Menurutnya, e-KTP masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, juga masalah kedisiplinan PNS. Menurutnya, selama tahun 2014, masih ada PNS yang tak disiplin. ”Secara beberapa hal itu yang menjadi catatan dari Komisi I,” paparnya. Sedangkan dari Komisi II, menurut AZ. Rahman, masalah bantuan kelautan yang seharusnya direalisasikan tahun 2014 namun baru diserahkan pada tahun selanjutnya. Pansus LKPJ Bupati Sumenep tahun 2014 juga merekomendasikan agar PT.

WABUP Sungkono Sidik menyampaikan Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 di Forum Paripurna DPRD

10

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama

Wira Usaha Sumenep (WuS) diaudit dan restrukturisasi personel. Menurut AZ, PT. WuS tidak pernah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal ada pernyertaan modal dari APBD pada salah satu BUMD tersebut. ”Sejak 2012 hingga sekarang, PT. WuS ini tidak menunjukkan adanya perbaikan, bahkan tidak pernah menyajikan laporan keuangan. Makanya, Pansus merekomendasi agar PT. WuS harus diaudit khusus, baik auditor independen maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan restrukturisasi personel,” ungkapnya. Sementara dari Komisi III, yaitu masalah infrastruktur jalan yang masih belum rata antara wilayah kepulauan dan daratan. Sehingga diharapkan bisa segera terselesaikan dengan baik dan tidak berakibat adanya ketimpangan. Masih catatan dari Komisi III, menurut politisi asal kepulauan itu, yakni mengenai perbaikan dermaga untuk kelancaran transportasi laut. Pemasangan jari-ngan listrik di wilayah kepulauan menurutnya juga tak luput dari perhatian. ”Pengoperasian Bandara Trunojoyo yang sudah menjadi program Bupati sejak tahun 2012 ternyata sampai sekarang belum terealisasi. Itu juga menjadi catatan kami,” tukasnya. Dari Komisi IV DPRD Sumenep, menurutnya, masalah pelayanan kesehatan. Dia mengungkapkan, pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah kekurang tenaga medis, terutama di kepulauan yang selama ini banyak

www.dprd-sumenepkab.go.id

PIMPINAN DPRD Sumenep bersama Wakil Bupati Sungkono Siddik dalam Forum Paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014

dikeluhkan oleh masyarakat. Selain tenaga medis, kekurangan alat-alat medis juga menjadi perhatian. ”Terbukti, selama ini masih banyak masyarakat Sumenep yang harus berobat ke rumah sa-kit lain. Selebihnya juga mengenai masih adanya pungutan yang tak bisa dipertang jawabkan. Itu yang terkait dengan kesehatan,” jelasnya. Sedangkan di bidang pendidikan, yang menjadi catatan ialah tak kunjung teratasinya kekura-ngan tenaga pendidik di Sumenep. Padahal, lanjutnya, kekurangan guru bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. “Masalah sertifikasi guru yang tidak berbasis kinerja juga menjadi catatan Pansus,” ujarnya. Selebihnya, AZ. Rahman juga menilai bahwa LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2014 tidak detail. Pasalnya, dalam LKPJ tersebut tidak disajikan data-data secara rinci pencapaian pemerintah tahun sebelumnya, seperti angka-angka kemiskinan dan buta huruf di Kabupaten Sumenep. ”Seharusnya disajikan data-data pencapaian tahun sebelum-nya. Sehingga kita bisa memban-dingkan dan memberikan penilaian. Tapi, karena tak detail, kita tak memiliki parameter untuk memberikan penilaian,” tandasnya. Disisi lain, AZ menegaskan, rekomendasi pansus LKPJ diharapkan bisa betul-betul diterapkan. ”Rekomendasi yang sudah kami buat itu bisa dijadikan salah satu pijakan bupati dalam mengambil langkah-

NOVEMBER 2015

Parlemen

11


Laporan Utama

langkah untuk aplikasi program berikutnya,” ungkapnya. Sebelumnya, dalam LKPJ Bupati A. Busyro Karim mengatakan, LKPJ merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah dan sebagaimana telah dirubah menurut UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaPemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan sarana untuk memberikan informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Dalam LKPJ, bupati menyampaikan sejumlah keberhasilan yang dicapai selama satu tahun. Mulai dari aspek makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi hingga inflasi yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan. Yakni, dari 21,88 persen turun menjadi 21,13 persen. Adapun capain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep berdasarkan standar perhitungan pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai 66,79 atau meningkat 0,38 poin dari capaian tahun sebelumnya sebesar 66,41. Selain itu, untuk keberhasilan pembangunan perekonomian Kabupaten Sumenep menurut angka sangat sangat sementara, Perkembangan

12

Parlemen

NOVEMBER 2015

ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan, Darul Hasyim Fath interupsi saat Paripurna LKPJ Bupati 2014

laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Kabupaten Sumenep sudah berjalan “on the track” dimana dalam 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2012–2014) menunjukkan peningkatan yang positif ditengah tekanan ekonomi sebagai dampak dari kenaikan BBM, menunjukkantrend Positif adanya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 6,50%** atau meningkat 0,06 point dibandingkan dengan capaian LPE Tahun sebelumnya sebesar 6,44%. Laju pertumbuhan tersebut sesuai dengan asumsi LPE yang ditetapkan pada Kebijakan Umum (KU)-APBD Perubahan Tahun 2014 sebesar 6,44 – 6,50%. Kenaikan LPE tersebut seiring dengan meningkatnya nilai PDRB (prediksi angka sangat sangat sementara) Tahun 2014 atas dasar harga konstan 2000 menjadiRp.(6 Trilyun 730milyard 664 juta 542 ribu 650 rupiah),-atau meningkat (6,50%**) dari PDRB pada Tahun 2013 Rp. 6.319.872.810.000 (6 Trilyun 319milyard 872 juta 810 ribu rupiah),-. Dengan kata lain bahwa Perekonomian Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 tumbuh sebesar 6,50%** dibanding tahun sebelumnya dan semakin menunjukkan kinerja ekonomi yang positif ditengah ancaman tekanan ekonomi sebagai dampak kenaikan harga BBM di saat itu. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, berdasarkan harga berlaku menurut angka sangat-sangat sementara

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama

ANGGOTA Fraksi Partai Golkar, Rukminto mempertanyakan keabsahan Paripurna LJPJ Bupati karena tidak dihadiri Bupati langsung

www.dprd-sumenepkab.go.id

mencapai Rp. 18.075.315.569.950**,(18 Trilyun 75 milyard 315 juta 569 ribu 950 rupiah) atau meningkat 12,25 %** dari Tahun sebelumnya sebesar Rp. 16.102.731.020.000,-(16 Trilyun 102 milyard 731 juta 20 ribu rupiah),-. Dalam upaya menangani daerah rawan pangan, telah dilakukan berbagai upaya penanganan antara lain melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan melaksanakan kegiatan:Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija, Pengembangan Diversifikasi Tanaman, Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering, Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian, Pengembangan Hortikultura Tanaman Semusim, Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian, Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras, telah dilaksanakan Gerakan Percepatan Diversifikasi / Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Tingkat ketersediaan beras tahun 2014 yang diperoleh data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep berdasarkan angka sementaratahun 2014 sebesar 103,67%, meningkat3,18 point menjadi 100,49 % pada tahun 2013. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 bahwa Kabupaten Sumenep masih tetap menjadi produsen padi walaupun kecil di tingkat Jawa Timur dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 1,55 %. Untuk produksi padi pada tahun 2014 sebesar 187.270,49ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat3,97 % dibanding sasaran tahun 2013 sebesar 180.113,05 ton GKG. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan luas tanam yang diakibatkan terjadinya perubahan iklim. Namun

demikian, tingkat produktivitas padi tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 7,12Ton/ha atau turun sebesar 0,28 % dibanding tahun 2013 sebesar 7,14 Ton/ Ha. Namun dalam rangka gerakan Percepatan Diversifikasi penganekaragaman konsumsi pangan, Kabupaten Sumenep merupakan menjadi suplay jagung terbesar di tingkat Jawa Timur dengan rata-rata konstribusi sebesar 6,90% atau terbesar kedua setelah Kabupaten Tuban, dari data BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 bahwa Kabupaten Sumenep merupakan Luas areal Tanam Jagung terbesar di Jawa Timur yaitu sebesar 138.464 Ha dengan kontribusi 11,67%, luas panen 139.934 Ha tanam jagung, sedangkan untuk produksi Jagung pada tahun 2014 sebesar 422.601Ton atau meningkat 17,64 % dibanding produksi tahun 2013 sebesar 359.228 Ton. �Banyak penghargaan di berbagai bidang yang kami peroleh pada tahun 2014,� katanya. Bupati juga menyinggung sejumlah capaian di bidang perbaikan infrastruktur. Selain itu, juga menyangkut pelayanan pendidikan dakn kesehatan. �Misi Keempat pembangunan daerah, yaitu penuntasan program pemberantasan buta aksara, peningkatan akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja, peningkatan pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan beragama, serta revitalisasi nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal,� paparnya. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

13


Laporan Utama

Perda Migas

Disambut Baik Bupati Sumenep

Usul Prakarsa DPRD Sumenep Raperda tentang Migas pada tahun 2015 itu disambut baik Bupati Sumenep A Busyro Karim. Gagasan cemerlang DPRD direspon dan menyebut rancangan perda prakarsa tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep, dinilai sangat cocok dalam upaya peningkatan pembangunan Sumenep

P

e m e r i n t a h K a b u p a t e n Sumenep memiliki persepsi dan obsesi yang sama dengan DPRD Kabupaten Sumenep. Untuk itulah, pihaknya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

14

Parlemen

kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumenep yang telah berinisiatif untuk menyusun rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumenep tentang penyelenggaraan kegiatan usaha minyak

NOVEMBER 2015

dan gas bumi. Adanya payung hukum dimaksud akan memacu komitmen KKKS (kontraktor kontrak kerjasama) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumenep, sekaligus meningkatkan kontribusi pengelolaan migas pada perekonomian

daerah dan pendapatan daerah, terutama pada kesejahteraan masyarakat. Selama ini, kontribusi migas pada pendapatan daerah Kabupaten Sumenep hanya berupa PBB pertambangan migas dan dana bagi hasil migas. Jumlahnya tidak terlalu

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama

PIMPINAN DPRD Sumenep bersama Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Wabup Sungkono Siddik dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan tentang raperda migas.

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

besar karena hak daerah penghasilnya didasarkan pada pendekatan kewenangan, bukan kewilayahannya. �Kabupaten sumenep memang memiliki potensi migas lepas pantai yang sangat banyak, namun kebanyakan letak sumurnya berjarak lebih dari 4 mil

www.dprd-sumenepkab.go.id

Terbukti, selama ini masih banyak masyarakat Sumenep yang harus berobat ke rumah sakit lain. Selebihnya juga mengenai masih adanya pungutan yang tak bisa dipertang jawabkan. Itu yang terkait dengan kesehatan.

NOVEMBER 2015

Parlemen

15


Sosok dari lepas pantai sehingga kewenangan dan status daerah penghasilnya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat,” paparnya. Lebih jauh disampaikan, sampai tahun anggaran 2015 ini, kontribusi migas pada pendapatan daerah hanyalah diperoleh dari eksploitasi Kangean Energy Indonesia di Pagerungan Besar. Sedangkan untuk KEI Terang Sirasun Batur di perairan Raas adalah kewenangan pemerintah pusat atau letaknya lebih dari 12 mil. Selanjutnya, kata bupati, dalam rangka meningkatkan pemakaian barang/jasa asli daerah oleh kontraktor migas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumenep, kami sependapat dengan DPRD Kabupaten Sumenep. Atensi tersebut telah dirintis sejak tahun 2013 yang lalu melalui pertemuan dan notulensi kesepakatan rencana kerja sama antara BUMD Kabupaten Sumenep dengan KKKS Husky Cnooc Madura Limited. Beberapa penyediaan barang dan jasa yang diharapkan kerja samanya adalah onshore base, penyediaan air bersih dan bahan bakar, catering dan lain-lainnya. ”Insya allah Husky Cnooc Madura Limited akan mulai melaksanakan aktifitas eksploitasinya di perairan raas mulai tahun 2017 sehingga pelaksanaan aktifitasnya bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” terang bupati. Untuk itu, bupati mengharapkan substansi raperda penyelenggaraan kegiatan usaha migas ini juga dilengkapi dengan kewajiban

bagi setiap KKKS yang akan beroperasi di Kabupaten Sumenep untuk bekerja sama dengan BUMD Kabupaten Sumenep. Yakni, melalui participating interest, pemanfaatan tenaga kerja lokal dan lainlainnya. Diharapkan, garis kebijakan ini akan mengarahkan penyelenggaraan usaha migas pada keuntungan daerah dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. ”Masukan lainnya yang relevan dengan kehadiran kontraktor migas di masa akan datang di Kabupaten Sumenep adalah penekanan pada setiap KKKS untuk membangun kantor perwakilannya di Kabupaten Sumenep karena faktor pendukung cukup memadai antara lain dengan adanya penerbangan komersial di Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. Banyak yang menyebut pengelolaan migas di Sumenep belum sepenuhnya bermanfaat untuk masyarakat. Pengelolaannya yang banyak ditangani pemodal asing itu masih dominan untuk keuntungan perusahaan. Butuh payung hukum agar keinginan menyejahterakan masyarakat terwujud. RUANG Graha Paripurna DPRD Sumenep nyaris penuh. Hari itu, awal Mei lalu, sejumlah anggota dewan nyaris lengkap menghadiri rapat. Begitu juga dengan undangan dari eksekutif yang kebanyakan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pada meja undangan lain yang terletak di sisi utara ruangan, sejumlah

BUPATI Sumenep A. Busyro Karim saat menyampaikan nota penjelasan di rapat paripurna

16

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


Sosok

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma dalam sebuah Rapat Paripurna

undangan juga terlihat memenuhi kursi tersedia. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari sejumlah perwakilan SKPD terkait, tokoh masyarakat, ulama hingga LSM dan sebagainya. Hari itu, DPRD tengah memiliki agenda, yakni penyampaian nota penjelasan soal raperda migas. Yakni, raperda tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma usai membuka rapat yang berlangsung gayeng itu langsung membacakan nota penjelasan. Beberapa pokok pikiran tentang rencana pengelolaan migas di Kota Sumekar disampaikan secara gambling. Di sana terlihat ada kepeduliaan mendalam dari DPRD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor migas. Dalam penjelasannya politisi PKB itu mengungkapkan, pada

www.dprd-sumenepkab.go.id

dasarnya pembangunan daerah harus ditujukan untuk mewujudkan prioritas utama dari pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan. Juga peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan/daerah tertinggal. Dikatakan, apabila mencermati bersama pertumbuhan dan perkembangan madura masih relatif lambat. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya pendapatan per-kapita penduduknya. Adanya jembatan nasional Suramadu seharusnya dapat lebih mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Madura. N a h , mengingat Kabupaten Sumenep sebagai daerah yang dikaruniai potensi berupa sumber daya alam yang besar maupun sumber daya manusia, menurut dia, sudah sewajarnya apabila potensi yang dimiliki ini perlu untuk terus ditumbuh kembangkan. Tentu saja, dalam rangka peningkatan

pertumbuhan dan perekonomian masyarakat. Dalam penjelasannya, Herman Dali Kusuma juga menyampaikan, sektor migas di Kabupaten Sumenep telah lama diharapkan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sayangnya, sampai dengan saat ini yang menjadi harapan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sumenep tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya terealisasi. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan usaha migas yang telah dan sedang dilaksanakan oleh beberapa operator migas di wilayah Sumenep, ungkapnya, pada kenyataannya kurang maksimal dalam memberikan kontribusi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Indikatornya, sambung dia, dapat dicermati dari pemasukan pada PAD yang masih relatif kecil dan penyerapan tenaga kerja lokal yang minim atau

NOVEMBER 2015

Parlemen

17


Dinamika

SEJUMLAH anggota DPRD Sumenep menghadiri rapat paripurna penyampaian nota penjelasan raperda migas

bahkan tidak ada sama sekali. ”Demikian juga dengan pemakaian produk barang dan jasa asli daerah dalam kegiatan pengolahan migas yang kurang optimal serta pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan dari operator migas yang beroperasi kurang dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Indikator-indikator tersebut tentu menjadi permasalahan yang perlu dipikirkan bersama serta bagaimana alternatif jalan pemecahannya,” terangnya panjang lebar. Untuk itulah, menurut politisi asal Kecamatan Talango itu, kondisi tersebut telah memunculkan inisiatif DPRD sebagai wakil rakyat untuk menyusun aturan terkait dengan kegiatan usaha migas yang dilaksanakan oleh beberapa operator migas. Baik yang kini sedang dan akan beroperasi di bumi Sumenep agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dikatakan, gagasan untuk merancang sebuah peraturan daerah sebagai payung hukum dalam kegiatan usaha migas di Kabupaten Sumenep nantinya diharapkan akan dapat menjadi pedoman dan/atau menjadi aturan main bagi pemerintah daerah. Selain itu, juga untuk perusahaan dalam melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan hasil eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep. ”Sehingga harapan dari kita bersama yaitu adanya penambahan sumbangan/ peningkatan pada pendapatan asli daerah

18

Parlemen

NOVEMBER 2015

(pad) dari sektor migas bisa terpenuhi, terserapnya tenaga kerja lokal dan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan juga dapat terpenuhi secara optimal,” bebernya. Dalam kesempatan memberikan penjelasan, Herman juga menyampaikan rencana pokok-pokok materi pada rancangan peraturan daerah tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut. ”Nanti akan mencakup sejumlah hal. Seperti ruang lingkup, azas dan tujuan, dukungan pemerintah daerah, penyelenggaraan pengusahaan migas, hingga pengelolaan sumur tua dan tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tukasnya. Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan itu pun langsung ditindaklanjuti dengan membentuk panitia khusus (pansus). Ketua Komisi I Darul Hasyim Fath ditunjuk sebagai ketua pansus. Dalam penjelasannya Darul Hasyim Fath mengatakan, perda migas sangat penting di Sumenep. Sebab, di dalamnya akan mengatur banyak hal berkaitan dengan tata kelola migas. Sedangkan item-item perda migas terdapat 19, di antaranya PI, PKPU, ketenagakerjaan, muatan lokal dan beberapa item lainnya. ”Kita ingin di pansus II ini memastikan kepentingan pokok kabupaten, berada di posisi yang setara dengan otoritasi yang diterima dalam hasil pemerintah pusat.

www.dprd-sumenepkab.go.id


Dinamika Karena selama ini tidak punya legalitas apapun terkait regulasi bisnis to government antara sawasta dan pemerintah di bidang sektor hulu migas,” ujarnya. Oleh sebab itu, praktis daerah berada di posisi yang hanya menerima bagi hasil dan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Itu disebabkan, karena daerah tidak mempunyai legalitas di perda. Sementara dengan perda migas, diharapkan pemerintah kabupaten bisa didorong menjadi egaliter dalam peran pemerintahan dengan tidak mengabaikan hirarki pemerintahan pusat dan daerah. ”Kita dorong proses pembicaraan antara pemerintah dan swasta agar bisa lebih setara,” katanya kepada sejumlah wartawan. Wakil Ketua Pansus Migas Iskandar memaparkan soal perda migas dibutuhkan adalah untuk mengoptimalkan PAD. Alasannya, selama ini dari hasil migas yang nampak dan didapat hanya CD (community development), sementara yang lainnya masih belum begitu jelas kepada daerah. ”Jadi CSR nya juga nanti bisa dirasakan dan untuk kepentingan masyarakat Sumenep, soal item dari perda itu bisa sambil lalu ada pengusulan materi. Sebab di daerah lain, seperti di Kalimantan Timur, terdapat perda yang juga bisa memberikan PAD tapi tidak melanggar aturan. Makanya kami akan mempelajar itu,” tukasnya. Dalam raperda, salah satunya akan diatur tentang mekanisme bisnis, ketenagakerjaan, yaitu memproitaskan masyarakat objek

industri. Dan hal-hal lain yang berkenaan dengan masyarakat lokal sebagai daerah penghasil minyak dan gas. ”Semua yang menjadi hak rakyat akan diwujudkan dengan lahirnya perda migas nanti. Sebab sejauh ini pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sumenep hanya mendapat sekitar Rp1 miliar lebih dana bagi hasil migas tersebut,” ujar Darul Hasyim Fath. Darul mengatakan, motivasi perda migas bermula dari keluhan yang ditampung wakil rakyat. Misalnya keluhan ketidakjelasan dana kompensasi dari perusahaan atau dana CSR (corporate social responsibility). Bahkan yang paling parah lagi dana Participating Intrest (PI) yang sejauh ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tidak berjalan mulus. Malah keuangan BUMD terus menyusut tidak dapat memberikan pemasukan yang signifikan terhadap KAS daerah. Dalam waktu dekat Pansus DPRD Sumenep akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, tokoh masyarakat, pihak ahli, mahasiswa, LSM serta dinas terkait guna mencarikan solusi terkait persoalan migas di Kabupaten Sumenep. “Karena kami anggap hulu industri migas sangat buruk, maka kami minta semua perusahan migas harus punya kantor di Kabupaten Sumenep. Sehingga komunikasi berbagai persoalan mudah tersalurkan, agar ke depan tidak hanya dewan yang menjadi sasaran kemarahan masyarakat,” pungkasnya. (*)

SALAH satu anggota dewan menyampaikan laporan pansus di ruang rapat paripurna.

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

19


Fokus

Rp 22 Triliun

Mantapkan pembangunan sumenep

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

PROSESI penyerahan nota kesepakatan APBD Sumenep antara Ketua DPRD Herman Dali Kusuma dan Bupati A.Busyro Karim

tahun APBD Sumenep cenderung meningkat. Tahun ini APBD mencapai angka Rp 2 triliun. Angka yang sangat besar jika pemanfaatannya tepat sasaran.

20

Parlemen

NOVEMBER 2015

M

ASYARAKAT di Kabupaten Sumenep boleh berbangga diri. Maklum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 luar biasa besar. Angkanya mencapai Rp 2 triliun lebih. Angka ini sangat besar, setidaknya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2014 silam APBD Sumenep �hanya� di kisaran Rp 1,7 triliun. Berdasarkan informasi yang dihimpun Parlemen, sesuai hasil pembahasan bersama antara tim

www.dprd-sumenepkab.go.id


Legislator anggaran pemkab dan badan anggaran DPRD, diketahui kekuatan pendapatan pada APBD 2015 sebesar Rp1,85 triliun lebih. Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp164,70 miliar lebih, dana perimbangan (dana dari pemerintah pusat) sebesar Rp1,30 triliun lebih, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp378,66 miliar lebih. Sementara kekuatan belanja pada APBD 2015 sekitar Rp2,01 triliun, yakni belanja tidak langsung sekitar Rp1,27 triliun dan belanja langsung sekitar Rp731,94 miliar. Kalau dibandingkan dengan proyeksi pendapatan, memang ada defisit sekitar Rp159,40 miliar. Namun, defisit tersebut bisa ditutupi dengan kekuatan pembiayaan pada APBD 2015 yang juga sebesar Rp159,40 miliar. Pembiayaan pada APBD itu terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah. Pada APBD 2015, penerimaan pada kekuatan pembiayaan sekitar Rp162,51 miliar dan pengeluarannya sekitar 3,11 miliar. Artinya, ada penerimaan bersih sekitar Rp159,40 miliar. Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, APBD tahun ini memang mengalami peningkatan. Hal itu didasarkan pada besaran dana pendapatan maupun belanja yang dialokasikan untuk tahun ini. ”APBD Sumenep bisa dikatakan memang lumayan besar. Angkanya sampai Rp 2 triliun lebih,” katanya kepada Parlemen. Sebagai pimpinan parlemen, Herman mengaku akan mendorong seluruh anggota dewan untuk bisa bekerja maksimal. Terutama, dalam hal perwujudan tri fungsi, yakni penganggaran, pengawasan dan legislasi. Menurut dia, untuk mengukur kinerja anggota legislatif memang dapat dilihat dari trifungsi tersebut. ”Tentu besaran APBD itu harus diimbangi dengan pengawasan dari kami sebagai legislatif yang notabene memiliki fungsi kontroling

www.dprd-sumenepkab.go.id

JURU bicara Fraksi PPP Ahmadi Said menyerahkan pemandangan umum kepada pimpinan dewan

terhadap anggaran,” terang politisi PKB itu. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim lebih banyak memberikan saran terhadap hasil pembahasan APBD. Darul mengatakan, pemkab harus bisa mendorong agar birokrasi bisa meningkatkan kinerjanya. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal dari birokrasi. Politisi asal Kecamatan Masalembu itu juga menegaskan, dengan APBD yang cukup besar sudah sewajarnya masyarakat mendapatkan pelayanan birokrasi prima. Hal itu lantaran program yang berbasis pelayanan di SKPD semuanya sudah didukung anggaran memadai. ”Tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Darul Hasyim. Di sisi lain, komisi A meminta kepada para Camat untuk melakukan pembinaan kepada para kepala desa yang tidak memberikan pelayanan kepada warganya. Bahkan, jika perlu komisi A mendukung adanya pemberian sanksi kepada kepala desa yang lalai dari tugas dan fungsinya sebagai pemimpin desa. ”Intinya kami tekankan soal pelayanan. Dari pelayanan ini nanti kita akan menata birokrasi inti sebagai basis perubahan paradigma di pemerintahan,” papar Darul. Ketua Komisi B DPRD Sumenep Nurus Salam menyoroti hal lain yang berkatan dengan APBD. Dia mengatakan, dalam meningkatkan PAD sebenarnya dibutuhkan kiat-kiat tertentu dengan jalan mengoptimalisasikan sumber –sumber daya yang ada (misalnya PT WUS dengan SPBU dan perbengkelannya). Dijelaskan, seperti yang iketahui bersama kondisi PT WUS sampai saat ini belum bisa dikatagorikan sebagai Perusahaan yang sehat atau sedang sekarat. Untuk itu, komisi B

NOVEMBER 2015

Parlemen

21


Studi Banding berharap kepada Bupati Sumenep hendaknya menganjurkan kepada seluruh SKPD agar pengisian BBM dan perawatan kendaraan dinas tersebut untuk dilakukan pada SPBU dan bengkel milik Pemerintah Daerah (PT WUS). Jika hal ini benar-benar terlaksana dan seluruh SKPD akan mematuhi anjuran Bupati tersebut dapat dipastikan sakitnya PT WUS berangsur – angsur menjadi sehat dan tidak lagi sekarat. PT WUS mengelola beberapa unit usaha yang seharusnya mampu memberikan income profit seperti pengelolaan SPBU, pengelolaan Participacing interst (PI), namun pada kenyataannya PT WUS menjadi miskin diladang emas dan tidak mampu memberikan PAD kepada Pemkab Sumenep. Di sisi lain, perlu juga dilakukan restrukturisasi perusahaan sehingga benar – benar akan menempatkan orang yang benar ditempatnya (the right man on the right place) atau perusahaan akan dikelola oleh orang yang profesional. Sebab, jika sebuah perusahaan tidak diberikan pengelolaannya kepada ahlinya maka tunggu akan kehancurannya dan jangan berharap PT WUS akan bisa membackup PAD Kabupaten Sumenep. Dalam setiap perencanaan program/kegiatan yang akan dimasukkan dalam APBD oleh SKPD, sebelumnya perlu dilakukan kajian dan analisa secara lebih cermat dan teliti tidak terjebak

22

Parlemen

NOVEMBER 2015

pada rutinitas anggaran serta egosektoral di masing-masing SKPD. Sehingga diharapkan program/kegiatan tersebut dapat menghasilkan output dan outcame yang jelas serta mampu menciptakan gerakan ekonomi bagi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan PAD. Keberadaan perusahaan daerah pada dasarnya untuk memback up peningkatan PAD, namun pada perjalanannya sampai saat ini beberapa BUMD yang ada tidak mempu memberikan kontribusi kepada PAD bahkan seakan - akan hidup enggan mati tak mau, yang pada akhirnya untuk memberikan gaji karyawan tidak memenuhi standart UMK Kabupaten. Sedangkan Ketua Komisi C DPRD Sumenep Dul Siam tidak banyak memberikan saran. Dia hanya menegaskan soal penyerapan anggaran agar bisa lebih dimaksimalkan. ”Diharapkan kepada SKPD untuk segera merealisasikan seluruh belanjanya setelah Rancangan APBD TA. 2015 hasil evaluasi Gubernur ditetapkan dan agar dihindari pelaksanaan program/kegiatan khususnya bidang infrastruktur direalisasikan diakhir tahun,” kata Dul Siam. Selain itu, perlu terus diupayakan dan mendapat fokus perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemkab Sumenep terhadap kebijakan peningkatan pembangunan bidang infrastruktur baik peningkatan secara kuantitas, kualitas, dan pengawasan. Hendaknya

BUPATI Sumenep A. Busyro Karim bersama pimpinan dewan dalam sebuah sidang paripurna pengesahan APBD

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding

BUPATI Sumenep A. Busyro Karim menyampaikan sambutan di acara sidang paripurna pengesahan APBD

juga dalam kegiatan infrastruktur perlu memberdayakan konsultan lokal demi asas kemanfaatan anggaran secara terbuka. Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi juga memberikan saran terkait pembahasan APBD di komisina. Salah satunya terkait peningkatan kesejahteraan dan kinerja para guru swasta. Menurut dia, hendaknya bantuan berupa transport dan honor guru swasta yang pada tahun ini berkurang diharapkan untuk tahun yang akan supaya ditambah. Sedangkan untuk kebijakan sertifikasi, ke depan diharapkan untuk lebih banyak porsinya kepada guru swasta. Alasannya, guru negeri sudah banyak memeroleh anggaran, khususnya gaji yang sudah memadai. Adanya kebijakan BLUD yang akan diterapkan di Puskesmas dan pembebasan penuh terhadap biaya /gratis agar tidak mengendorkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, komisi D minta lebih ditingkatkan sebagaimana sebelum menjadi BLUD, terutama kepada masyarakat miskin supaya tidak ada anggapan bahwa kalau orang miskin tidak terlayani secara baik. ”Tunjangan bagi tenaga medis di daerah terpencil supaya slalu diperhatikan

www.dprd-sumenepkab.go.id

agar mereka yang bertugas di daerah terpencil senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik,” paparnya. Selanjutnya, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit supaya selalu ditingkatkan hal ini untuk menghilangkan imej masyarakat yang selama ini menganggap pelayanan di rumah sakit kurang maksimal. Karena itulah, sebelum merencanakan program, bupati berwenang meminta paparan rencana program kepada jajarannya agar dilengkapi dengan data yang berkelanjutan. ”Komisi D menilai, bupati perlu menerapkan reward dan punishment kepada jajarannya yang berhak menerimanya sebagai konsekuensi dari kinerja yang dilakukan,” tandasnya. Yang tidak kalah pentingnya, ujar Subaidi, bupati perlu melakukan uji rencana program yang direncanakan jajarannya untuk membedakan yang superioritas dan yang bukan prioritas. ”Yang paling mendasar, bupati harus mengintegrasikan SKPD dengan SKPD lainnya agar program yang direncakan saling mendukung dan tidak tumpang tindih,” pungkasnya. (*)

NOVEMBER 2015

Parlemen

23


Fokus

Terobosan Baru Usul Prakarsa Perda Migas

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

KETUA DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma memimpin Rapat agenda pembahasan Raperda

Kabupaten Sumenep merupakan penghasil minyak dan gas terbesar di Madura, bahkan di Jawa Timur, tetapi keberadaannya masih dirasa belum bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Sumenep. Pengelolaannya yang banyak ditangani pemodal asing itu masih dominan untuk keuntungan perusahaan. Dewan berusaha menanggapi itu dengan merencanakan sebuah payung hukum yaitu Perda agar manfaat migas bisa lebih dirasakan masyarakat Sumenep sebagai daerah penghasil.

24

Parlemen

NOVEMBER 2015

R

aperda migas usul prakarsa Dewan itu dimaksudkan pada upaya tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma menjelaskan, pada dasarnya pembangunan daerah harus ditujukan untuk mewujudkan prioritas utama dari pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan. Juga peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan

www.dprd-sumenepkab.go.id


fokus masyarakat khususnya di wilayah pedesaan/ daerah tertinggal. Dikatakan, apabila mencermati bersama pertumbuhan dan perkembangan madura masih relatif lambat. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya pendapatan per-kapita penduduknya. Adanya jembatan nasional Suramadu seharusnya dapat lebih mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Madura. Nah, mengingat Kabupaten Sumenep sebagai daerah yang dikaruniai potensi berupa sumber daya alam yang besar maupun sumber daya manusia, menurut dia, sudah sewajarnya apabila potensi yang dimiliki ini perlu untuk terus ditumbuh kembangkan. Tentu saja, dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat. Dalam penjelasannya, Herman Dali Kusuma juga menyampaikan, sektor migas di Kabupaten Sumenep telah lama diharapkan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sayangnya, sampai dengan saat ini yang menjadi harapan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sumenep tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya terealisasi. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan usaha migas yang telah dan sedang dilaksanakan oleh beberapa operator migas di wilayah Sumenep, ungkapnya, pada kenyataannya kurang maksimal dalam memberikan kontribusi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Indikatornya, sambung dia, dapat dicermati dari pemasukan pada PAD yang masih relatif kecil dan penyerapan tenaga kerja lokal yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali. �Demikian juga dengan pemakaian produk barang dan jasa asli daerah dalam kegiatan pengolahan migas yang kurang optimal serta pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan dari operator migas yang

ANGGOTA DPRD Sumenep asal Fraksi PDI Perjuangan Ummul Hasanah menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Raperda inisiatif eksekutif

beroperasi kurang dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Indikator-indikator tersebut tentu menjadi permasalahan yang perlu dipikirkan bersama serta bagaimana alternatif jalan pemecahannya,� terangnya panjang lebar. Untuk itulah, menurut politisi asal Kecamatan Talango itu, kondisi tersebut telah memunculkan inisiatif DPRD sebagai wakil rakyat untuk menyusun aturan terkait dengan kegiatan usaha migas yang dilaksanakan oleh beberapa operator migas. Baik yang kini sedang dan akan beroperasi di bumi Sumenep agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dikatakan, gagasan untuk merancang sebuah peraturan daerah sebagai payung hukum dalam kegiatan usaha migas di Kabupaten Sumenep nantinya diharapkan akan dapat menjadi pedoman dan/atau menjadi aturan main bagi pemerintah daerah. Selain itu, juga untuk perusahaan dalam melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan hasil eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep. �Sehingga harapan dari kita bersama yaitu adanya penambahan sumbangan/peningkatan pada pendapatan asli daerah (pad) dari sektor migas bisa terpenuhi, terserapnya tenaga kerja lokal dan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan juga dapat terpenuhi secara optimal,� bebernya. Dalam kesempatan memberikan penjelasan, Herman juga menyampaikan rencana pokokpokok materi pada rancangan peraturan daerah tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut. �Nanti akan mencakup sejumlah hal. Seperti ruang lingkup, azas dan tujuan, dukungan pemerintah

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

25


fokus daerah, penyelenggaraan pengusahaan migas, hingga pengelolaan sumur tua dan tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tukasnya. Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan itu pun langsung ditindaklanjuti dengan membentuk panitia khusus (pansus). Ketua Komisi I Darul Hasyim Fath ditunjuk sebagai ketua pansus. Dalam penjelasannya Darul Hasyim Fath mengatakan, perda migas sangat penting di Sumenep. Sebab, di dalamnya akan mengatur banyak hal berkaitan dengan tata kelola migas. Sedangkan itemitem perda migas terdapat 19, di antaranya PI, PKPU, ketenagakerjaan, muatan lokal dan beberapa item lainnya. ”Kita ingin di pansus II ini memastikan kepentingan pokok kabupaten, berada di posisi yang setara dengan otoritasi yang diterima dalam hasil pemerintah pusat. Karena selama ini tidak punya legalitas apapun terkait regulasi bisnis to government antara sawasta dan pemerintah di bidang sektor hulu migas,” ujarnya. Oleh sebab itu, praktis daerah berada di posisi

26

Parlemen

NOVEMBER 2015

yang hanya menerima bagi hasil dan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Itu disebabkan, karena daerah tidak mempunyai legalitas di perda. Sementara dengan perda migas, diharapkan pemerintah kabupaten bisa didorong menjadi egaliter dalam peran pemerintahan dengan tidak mengabaikan hirarki pemerintahan pusat dan daerah. ”Kita dorong proses pembicaraan antara pemerintah dan swasta agar bisa lebih setara,” katanya kepada sejumlah wartawan. Wakil Ketua Pansus Migas Iskandar memaparkan soal perda migas dibutuhkan adalah untuk mengoptimalkan PAD. Alasannya, selama ini dari hasil migas yang nampak dan didapat hanya CD (community development), sementara yang lainnya masih belum begitu jelas kepada daerah. ”Jadi CSR nya juga nanti bisa dirasakan dan untuk kepentingan masyarakat Sumenep, soal item dari perda itu bisa sambil lalu ada pengusulan materi. Sebab di daerah lain, seperti di Kalimantan Timur, terdapat

Sehingga harapan dari kita bersama yaitu adanya penambahan sumbangan/peningkatan pada pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor migas bisa terpenuhi, terserapnya tenaga kerja lokal dan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan juga dapat terpenuhi secara optimal.

ANGGOTA DPRD Sumenep asal Fraksi PKB Risnawai menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Raperda inisiatif eksekutif

www.dprd-sumenepkab.go.id


fokus perda yang juga bisa memberikan PAD tapi tidak melanggar aturan. Makanya kami akan mempelajar itu,” tukasnya. Dalam raperda, salah satunya akan diatur tentang mekanisme bisnis, ketenagakerjaan, yaitu memproitaskan masyarakat objek industri. Dan hal-hal lain yang berkenaan dengan masyarakat lokal sebagai daerah penghasil minyak dan gas. ”Semua yang menjadi hak rakyat akan diwujudkan dengan lahirnya perda migas nanti. Sebab sejauh ini pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sumenep hanya mendapat sekitar Rp1 miliar lebih dana bagi hasil migas tersebut,” ujar Darul Hasyim Fath. Darul mengatakan, motivasi perda migas bermula dari keluhan yang ditampung wakil rakyat. Misalnya keluhan ketidakjelasan dana kompensasi dari perusahaan atau dana CSR (corporate social responsibility). Bahkan yang paling parah lagi dana Participating Intrest (PI) yang sejauh ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tidak berjalan mulus. Malah keuangan BUMD terus menyusut tidak dapat memberikan pemasukan yang signifikan terhadap KAS daerah. Pansus DPRD Sumenep juga telah mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, tokoh masyarakat, pihak ahli, mahasiswa, LSM serta dinas terkait guna mencarikan solusi terkait persoalan migas di Kabupaten Sumenep. “Karena kami anggap hulu industri migas sangat buruk, maka kami minta semua perusahan migas harus punya kantor di Kabupaten Sumenep. Sehingga komunikasi berbagai persoalan mudah tersalurkan, agar ke depan tidak hanya dewan yang menjadi sasaran kemarahan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Semua yang menjadi hak rakyat akan diwujudkan dengan lahirnya perda migas nanti. Sebab sejauh ini pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sumenep hanya mendapat sekitar Rp1 miliar lebih dana bagi hasil migas tersebut.

ANGGOTA DPRD Sumenep asal Fraksi PKB Ramzi setelah menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Raperda inisiatif eksekutif

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

27


28

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


Tamu Dewan

KETUA DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma berbincang dengan salah seorang pengunjuk rasa di gedung dewan. (Februari 2015) Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

29


Studi Banding

30

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding

Tamu Dewan

AKTIVIS PMII Sumenep saat menggelar aksi di DPRD Sumenep beberapa waktu lalu. (Maret 2015)

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

31


Suara Desa

32

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


suara desa

Tamu Dewan

RATUSAN nelayan asal Kecamatan Saronggi, Bluto, dan Paragaan berunjuk rasa ke Kantor DPRD Sumenep soal Permen KP dan maraknya penangkapan kapal nelayan. (April 2015)

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

33


Artikel

34

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


artikel

Tamu Dewan

SEJUMLAH anggota Komisi I DPRD Sumenep saat menemui para pengunjuk rasa di depan gedung. (Mei 2015)

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

35


artikel

36

Parlemen

NOVEMBER 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


artikel

Tamu Dewan

PETANI tembakau demo DPRD soal progra bantuan DBHCHT 2015, di depan Gedung DPRD. (September 2015)

www.dprd-sumenepkab.go.id

NOVEMBER 2015

Parlemen

37


Artikel

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Oleh: Abdus Salam *

Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar.

A

da 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang legislator, yaitu faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. Melemahnya peran lembaga legislatif daerah sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan masyarakat, disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama. Kedua faktor penyebab itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang menghambat berfungsinya lembaga

38

Parlemen

NOVEMBER 2015

politik, termasuk didalamnya lembaga legislatif daerah (DPRD) adanya beberapa faktor. Diantara faktor itu yakni faktor informasi, keahlian, social power, popularitas, legitimasi, kepemimpinan, kekerasan (violence), peraturan (rules), economic power, man power dan jabatan (office). Sumber kelemahan badan legislatif, meliputi kekurangan fasilitas kerja, kekurangan sarana penelitian dan kepustakaan, kekurangan tenaga sekretariat dan kurangnya spesialisasi komisi-komisi yang ada di lembaga tersebut. Faktor-faktor tersebut diatas dapat berpengaruh pada terlambatnya anggota legislatif dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dibandingkan pihak eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklumi, sebab pihak eksekutiflah yang bergelut dengan masalah pemerintahan sehari-hari. Selain itu, untuk memutuskan satu tindakan/kebijakan yang sifatnya kolektif organisasi, jauh lebih sulit dibandingkan pada pihak eksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada dalam lembaga legislatif sehingga perlu adanya bargaining para anggota/kelompok. Demikian pula dengan kialitas anggota legislatif. Secara formal, kualitas teknis anggota legislatif mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja anggota legislatif. Persoalannya terpulang pada tekad dan mental anggota legislatif untuk

benar-benar mewakili rakyat. Bukan rahasia umum, bahwa karena mereka dicalonkan oleh partai sehingga banyak anggota legislatif yang tidak memiliki akar dalam masyarakat. Kondisi semacam ini menimbulkan banyaknya anggota legislatif yang berperan seperti seorang birokrat, yang berfikir bahwa mereka harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya. Sedangkan yang termasuk dalam kategori faktor eksternal, adalah mekanisme sistem pemilu. Sistem pemilu yang kita anut, sebenarnya sudah sangat memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Penggunaan vote getter yang dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Kejumbuhan kedudukan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga legislatif ditempatkan sebagai partner eksekutif. Partner dalam konteks ini lebih bersifat kooptasi, dimana satu pihak (eksekutif ) kedudukannya jauh lebih kuat dari pihak yang lain (legislatif ) sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi/lembaga. (*/ Pengamat Ekonomi)

www.dprd-sumenepkab.go.id


artikel

Antara Politik dan Ekonomi Oleh: Fathorrahman*

Pilitik Atau Ekononi, keduanya pasti akan saling bereratan, tetapi pertanyaanya lebih dulu mana yang harus kita pikirkan?. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik merupakan dua sasaran yang satu sama lain berdiri sendiri, dan kemajuan yang diarahkan untuk mencapai salah satu sasaran tidak selamanya berkaitan dengan kemajuan untuk mencapai sasaran yang lain.

M

eningkatnya kesejahteraan ekonomi, bisa memicu terciptanya stabilitas politik atau bisa juga menjadi penyebab kekacauan yang menciptakan instabilitas politik. Misalnya sebuah negara yang pembangunan ekonominya bagus dan kesejahteraan masyarakatnya tercipta secara merata maka akan membuat masyarakat tersebut hidup dalam ketentraman, sehingga bentuk-bentuk protes terhadap negara dalam hal pengentasan kemiskinan, misalnya, kemungkinannya akan lebih kecil terjadi. Pembangunan ekonomi yang tumbuh baik dan pesat akan mengubah kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat apatis terhadap politik karena yang mereka pikirkan hanyalah “bagaimana mencari makan�

www.dprd-sumenepkab.go.id

untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang sangat menekan mereka. Pembangunan ekonomi dapat pula merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih berpendidikan dan cerdas. Meningkatnya kecerdasan masyarakat, terutama dalam hal pengetahuan tentang poitik, akan membuat masyarakat merasa perlu untuk masuk langsung dalam ranah politik. Masyarakat, dalam kondisi seperti ini, akan berupaya untuk menciptakan saluran-saluran ekspresi politik mereka masingmasing, seperti gerakan-gerakan demonstrasi, LSM atau partai politik. Banyaknya saluran-saluran yang muncul ini akan membuat persatuan politik akan sulit dicapai, karena meningkatnya jumlah pemain akan pula meningkatkan dinamisasi dalam lapangan politik. Partisipasi politik yang timbul secara besar-besaran di tengah masyarakat yang tingkat intelektualnya terus meningkat tidak serta merta akan berdampak positif, hal itu justru dapat menambah intensitas konflik politik baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian pula halnya dengan terciptanya stabilitas politik bisa juga berpengaruh pada terciptanya kestabilan ekonomi atau bahkan justru sebaliknya. Kondisi politik yang stabil membuat pemerintah selaku pengelola negara bisa berkonsentrasi

pada cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, situasi politik yang kacau membuat pemerintah terlebih dahulu harus memprioritaskan terciptanya situasi kondusif sebelum melakukan pembangunan. Karena pembangunan yang dilangsungkan di dalam sebuah daerah konflik, misalnya, akan membuat pembangunan tersebut tidak akan mudah berjalan dengan lancar, atau bisa saja akan menemui jalan buntu. Tetapi, diakui ataupun tidak lapangan politik memang sangat jauh dari situasi kondusif, maka dari itu perlu kiranya diciptakan dulu suasana politik yang harmonis agar target pembangunan bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Berbagai permasalahan politik yang mengguncang Indonesia harus segera diselesaikan, bukan malah disembunyikan karena suatu saat masalah yang tidak terselesaikan secara tuntas tersebut bisa mencuat kembali ke permukaan dan carutmarut politik tidak akan pernah berakhir. Kondisi perekonomian masyarakat tidak akan pernah baik kalau para elite politik masih terus berkutat pada pergulatan antara sesama mereka. Para elite perlu menciptakan stabilitas politik dahulu dan mulai memikirkan bagaimana caranya melakukan pembangunan yang baik agar masyarakat hidup sejahtera. (*/ Pelaku Pkonomi Sumenep)

NOVEMBER 2015

Parlemen

39


Artikel

Study Kasus Perilaku Money Politik di Pilkada Sumenep Oleh: Elly Puji Astutik *

Begitu misterius dan menggemaskan bagi sebahagian kalangan mengenai praktek money politik, khususnya di Pilkada Sumenep ini. hal ini, disamping disebabkan oleh kemunculannya yang bersifat monumental kasuistis dimana dia mampu mempengaruhi dan sekaligus menjadi penyebab cepat dan lambatnya gerakan perputaran sebuah keadaan.

K

alau kita membuka ruang diskusi untuk membedah apa yang dimaksud dengan money politik yang selalu marak kemunculunya disetiap menjelang atau paskah diselenggarakan sebuah event politik dimanapun di seluruh penjuru bumi pertiwi ini sangatlah menarik. Begitu menariknya membahas tentang bentuk, ciri, motif, dan operasional hingga eksekusi money politik itu, hingga kadang diskusi kita tidak pernah sampai pada sebuah kesimpulan atau rekomendasi yang diserukan melalui sebuah gerakan yang No money politik secara konkret,

40

Parlemen

JANUARI 2014

dipatuhi dan berefek jera yang mumpuni. Yah persis gambarannya seperti mencari ketiak ular dengan mengelus dan meneliti inci demi inci badan ular untuk mencari letak ketiaknya. Kultur politik ekonomistik adalah kultur politik yang memandang kekuasaan hanya sebagai investasi. Apa yang ada di benak para oknum politisi kotor ini bukanlah idealisme, melainkan nilai tukar, alih-alih untuk memperjuangkan kesejateraan rakyat seperti yang dipidatokanya dengan penuh semangat, berapi-api, berbusabusa. Berangkat dari semangat investasi itulah maka seorang oknum calon atau tim sukses calon kepala daerah dan wakil kepala daerah rela membayar atau mengeluarkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah karena tahu betul bahwa investasinya itu akan membuahkan hasil lebih besar dikemudian hari. Munculnya berbagai macam gejolak dan aksi protes sampai ke tingkat pengadilan dalam setiap proses pemilukada di Indonesia merupakan indikator kuat untuk mengatakan bahwa kekuasaan dan uang bekerja di dalamnya. Apa yang disebut dengan kultur politik ekonomistik kapitalis, dimana kekuasaan adalah investasi menemukan wujudnya.

Modus operandi ditingkat eksekusi money politik ini sudah jamak diketahui orang bahkan sudah basi bagi sebahagian kalangan, seperti serangan fajar dengan kegiatan bagi-bagi sembako, uang dan lainlain, yang sedianya dilarang dalam undang-undang bahkan diancam dengan ancaman yang tidak ringan dengan dicoretnya kontestan pemilu atau didiskualifikasinya pasangan calon, namun kenyataanya masih saja praktek-praktek kotor itu dilakukan. Politisi ekonomistik kapitalis kekuasaan tidak main-main dalam mengamankan investasinya. Mereka sadar betul bahwa, perjalanan menuju kursi kekuasaan politik, tentu saja bukan kerja seperti membalik telapak tangan. Disisi lain, politik kekuasaan yang dipresentasikan dalam pilkada dan pemilu menjadi ajang permainan kapital para kandidat yang berpunya. Dana besar identik dengan pencitraan kandidat dalam skala yang lebih luas. Kapital yang besar akan mampu memukau dan menguatkan citra di mata publik. Sepasang kandidat tampak “terbesarkan dan tercerahkan� jika mampu mengampanyekan dirinya di televisitelevisi, media cetak ternama, dan baliho-baliho besar dengan kualitas yang bagus. (*/ Mahasiswa)

www.dprdsumenep.com


Kolom

Memimpikan Pemimpin Cerdas Hasil Pilkada Oleh: Samauddin *

DALAM waktu yang tidak terlalu lama lagi, Kabupaten Sumenep akan mempunyai pemipin baru hasil Pilkada Serentak 9 Desember lalu. Tentunya kita semua berharap, siapapun pemenangnya, maka calon yang terpilih melalui Pilkada tersebut, kita akan memperoleh pemimpin daerah yang berkwalitas dan meningkatkannya kesejahteraan rakyat.

H

al itu sebagaimana tujuan suatu daerah otonom, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan ketiga tujuan tersebut, memang tidak mudah, diperlukan pemimpin yang berkualitas, yang mampu menggerakan seluruh elemen masyarakat, untuk menggali semua potensi yang ada di daerah, guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak. Pertanyaanya, apa susahnya memilih dalam pilkada ? Bukankah itu pekerjaan yang selesai dilakukan hanya beberapa detik saja ? Kita tentu mempunyai berbagai penilaian atas pertanyaan tersebut. Namun, kalau ditelusuri agak serius, pertanyaan ini sebenarnya mengisyaratkan percampuran berbagai kondisi psikologis masyarakat, antara kepedulian untuk ikut Pilkada, apatisme, dan ketiadaan harapan untuk masa depan pasca-Pilkada. Pesimisme masa depan dan janji kampanye yang sekadar isapan jempol akhirnya

mendorong pemilih menjadi pragmatis. Belum lagi adanya anggapan, siapa pun yang berkuasa tidak akan mampu melakukan perubahan signifikan. Ada baiknya kita membuat pemetaan kecil tentang perilaku pemilih dalam menentukan pilihan atas seorang kandidat. Dalam ilmu politik, perilaku pemilih (political behaviour) ini memang menjadi wilayah studi tersendiri. Secara garis besar perilaku pemilih, dalam konteks Pilkada, dapat dikelompokan dalam beberapa kategori: Pertama, penentuan pilihan karena kasamaan ideologi dengan kandidat. Namun, dalam kehidupan Indonesia sekarang dengan politik aliran semakin cair, ideologi agaknya tidak lagi menjadi faktor determinan, di samping untuk mencari garis persamaan ideologis sekarang ini juga bukan hal mudah karena arus pragmatisme politik yang demikian kuat. Kedua, pilihan didasarkan pada afiliasi partai politik. Kandidat yang didukung partai politik pilihannya, kepada dialah pilihan dijatuhkan. Pemilih yang berperilaku seperti ini agaknya lebih banyak, sehingga para kandidat berupaya sekuat tenaga

untuk memperoleh dukungan partai politik sebanyak mungkin. Ketiga, pilihan karena kesamaan etnisitas. Banyak yang mengasumsikan, etnisitas akan turut menentukan pilihan politik seseorang, sehingga salah satu kandidat Pilkada menjadikan isu etnisitas sebagai penarik suara. Saya mempunyai asumsi, meski etnisitas ikut menentukan, tapi dalam Pilkada hal ini tidak terlalu signifikan. Keempat, pilihan didasarkan pada pragmatisme politik. Pragmatisme ini bisa muncul karena banyak hal, seperti politik uang, kedekatan dengan kandidat, dan sebagainya. Politik uang dalam berbagai bentuk manifestasinya, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pragmatisme politik. Politik uang sebagai bentuk pragmatisme politik tidak selalu dalam arti pemberian sejumlah uang kepada pemilih, tapi bisa dalam bentuk-bentuk yang agak soft agar tidak dikesankan “membeli� suara. Saya yakin dalam pilkada tersebut pemilih banyak yang menempuh cara ini untuk menentukan pilihan. Kelima, pilihan karena program dan integritas

kandidat. Pemilih yang rasional biasanya melihat sisi ini. Tapi saya menduga kuat, tidak banyak pemilih yang menggunakan hal ini sebagai pertimbangan utama untuk menentukan pilihan. Fenomena demikian lumrah dalam masyarakat. Meski demikian, sebagai bagian dari proses demokrasi yang paling workable sekarang ini, keberadaan Pilkada tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia menjadi prasyarat utama untuk menandai apakah demokrasi terjadi atau tidak. Pilkada dalam konteks ini menjadi satu-satunya ruang untuk menunjukkan keberkuasaan rakyat atas elitenya. Melalui proses pemilihan itu, rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada elitenya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana agar hasil Pilkada Sumenep 9 Desember lalu tidak sekadar formalitas prosedur demokrasi, tapi lebih dari itu, mempunyai makna untuk perubahan ke arah yang lebih baik ? Tidak ada jawaban tunggal tentang hal ini. Namun salah satu elemen penting yang bisa dijadikan jawaban adalah ’mendorong pemilih untuk lebih cerdas & berkwalitas dalam menentukan pilihan. (*Pemerhati Otonomi Daerah)


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

Parlemen desember 2015