Page 1

Edisi 4 / April 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

laporan utama

Tekan Angka Kemiskinan, Terima 15 Penghargaan

Wakil Ketua Komisi III Dwita Andriani:

Kartini di Gedung Parlemen

PARLEMEN | APRIL 2016

1


ANGGOTA Komisi II DPRD Sumenep, Badrul Aini memberikan cindera mata kepada Anggota DPRD Bojonegoro pada saat studing banding ke Sumenep


DAFTAR ISI

realita

30

Konsul Media ke Dewan Pers Sebagai institusi sosial atau institusi publik, pers adalah sarana informasi, pendidikan dan hiburan publik. Di tengahtengah berbagai kegalauan sosial, bahkan di sana-sini dijumpai berbagai ketegangan sosial.Pemberitaan tetapi dituntut kearifan agar berbagai kegalauan dan ketegangan sosial itu tidak menjadi bahan bakar yang lebihbesar.

Editorial 3 Suara Rakyat 4 Wawancara 14 FOKUS 17 RESPON 22 SOSOK 26 Olah Vokal Melahirkan Prestasi Dinamika 28 Realita 30 Suara Desa 34 Artikel 36 Kolom 40 Musrenbang yang tidak sekedar retorika

REVIEW 2 Mengukuhkan perda usul prakarsa dewan LEGISLATOR 23

Hak politik perempuan pada tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan.

LAPORAN UTAMA 6 Mengkalkulasi LKPJ Bupati Sumenep 2015

Pada Bulan April ini, pertamakali pasangan Bupat dan Wakil Bupati Sumenep, KH A Busyro Karim dan Achmad Fauzi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2015, sejak dilantiknya pada tanggal 17 Februari 2016 lalu.

Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

PARLEMEN | APRIL 2016

1


REVIEW

Mengukuhkan Perda Usul Prakarsa Dewan

Kita kembali membuka lembaran laporan utama Parlemen edisi Maret lalu, yang masih bersikukuh membahsan soal empat Rancangan Peraturan Daerah ( Reperda ) yang merupakan hak inisiatif Dewan.

K

arena tentu semangatnya bahwa Perda tersebut mendesak dan menjadi bagian penting DPRD Sumenep dengan kosntituennya. Raperda tentang Pedoman dan Tata Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat penting karena sesungguhnya, desa lah yang menjadi tanda apakah di sebuah kabupaten itu maju atau tidak. Jika desa tidak maju, maka kabupaten tidak berkembang, meski bupati misalnya, berkali-kali mengatakan daerahnya maju. Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Raperda Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, karena bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma

2

PARLEMEN | APRIL 2016

dan budaya setempat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Kepelabuhan, bahwa Raperda tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah ( PP ) 61 Tahun 2009. Raperda tersebut dapat dirasakan pemanfaatannya sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat, dan dapat pula mengentas atau mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat lingkungan sekitar Pelabuhan. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ini adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Karena sesuai UU Dasar 1945, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Bupati Sumenep juga berpendapat bahwa Rancangan Perda berasal bisa berasal dari hak inisiatif atau yang lebih dikenal dengan usul Prakarsa Dewan. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah atau Perda. Dan 4 (empat) Raperda usul prakarsa DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2016, telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Bupati berharap empat Raperda tersebut segera terwujud, agar manfaatnya segera bisa dirasakan masyarakat. Yang paling digaris bawahi oleh Bupati, bahwa Raperda usul prakarsa adalah saoal BUMDes, karena Peraturan Daerah sebelumnya yakni Nomor 13 tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Karena Perda itu sudah tidak relevan lagi dengan UU 6 tahun 2014 tentang desa, PP nomor 43 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). Perubahan regulasi tersebut diharapkan didalam pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa benar-benar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan potensi desa dengan tujuan membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangan desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.


EDITORIAL

Misi Pembangunan yang Berorientasi Kerakyatan Parlemen edisi bulan ini sengaja kami dalami tentang Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2015

K

endatipun memang Bupati terpilih A Busyro Karim – Ahmad Fauzi baru dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 lalu. Tapi roda pembangunan Sumenep telah berpindak ke pundaknya, sehingga tidak boleh tidak, melekat pula pertanggungjawabnya. Pemerintah Daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan didaerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu antara lain UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokokpokok pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi

yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, Bupati diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambatlambatnya 6 bulan. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Negara/daerah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya pada pelaporan keuangan dan kinerja, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sedangkan Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, namun laporan keuangan yang dihasilkannya untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Instansi yang termasuk entitas akuntansi antara lain kuasa

Pengguna Anggaran. Begitu pula tentang entitas pelaksana Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan, untuk tingkat pemerintah pusat, serta SKPD, Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kuasa Pengguna Anggaran tertentu untuk tingkat pemerintah daerah. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihakpihak yang bertanggungjawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan Negara. Untuk lebih detailnya, kita coba simak lebih dalam dan detail soal LKPJ Bupati Sumenep yang secara garis besarnya tertera dalam 6 (enam) misi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2015. Salah satunya adalah behwa pembangunan Sumenep akan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya daerah serta dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), integritas (integrity), mutu dan akuntabilitas (quality and accountability), pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dan soal mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri. Peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal, akan tetapi tetap diarahkan pada kualitas yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional, bahkan jika mungkin mampu bersaing di tingkat internasional. PARLEMEN | APRIL 2016

3


SUARA RAKYAT Pelabuhan Bintaro Tak Diperhatikan Kami meminta Pemerintah Daerah khususnya Instansi Tekhnis supaya dapat memerhatikan Pelabuhan Bintaro, di Desa Longos, Kecamatan Gapura sebab kondisinya rusak parah. Selama puluhan tahun, Pelabuhan Bintaro tidak tersentuh perbaikan, padahal menjadi akses masyarakat ke beberapa Pulau seperti Poteran, Gili Genting, Raas, dan Sapudi. Apalagi, pelabuhan Bintaro menjadi jantung perekonomian masyarakat. Banyak Warga yang melakukan aktivitas bongkar muat barang, bahkan jual beli ikan di daerah tersebut. Mohon diperhatikan. (Warga Longos, Gapura, Moh Ridwan) Memang Pemerintah Daerah mengakui bahwa selama ini memang ada banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang tak dikelola dengan baik. Namun, pastinya Pemkab tengah memerhatikan kondisi tersebut, hanya saja karena kendala anggaran tidak bisa diakomudir secara keseluruhan. Disis lain, regulasi mengenai pengelolaan pelabuhan dan tambat labuh belum ada. DPRD bersama Pemkab tengan memproses rancangan peraturan daerah tentang kepelabuhanan. (Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, Moh. Fadilah).

Pembangunan Tambak Udang Tanpa Amdal Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Mohon informasi dan perhatiannya terhadap pembangunan tambak di sejumlah Kecamatan seperti Gapura, Dungkek, Dasuk, Talango, BatangBatang dan sebagainya. Sebab, kami mengerai tidak ada ijinnya bahkan kurang memerhatikan dampak lingkungannya. (Ahmad Syarkawai, Pemerhati Lingkungan di Sumenep) Berdasarkan data di kami, Badan Lingkungan Hidup (BLH) hingga saat ini, baru dua tambak udang memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dua tambak udang yang sudah memiliki UKL-UPL terdapat di Kecamatan Dasuk dan Gapura. Sementara yang lain, seperti di Kecamatan Dungkek dan Batang-batang belum. Di dua lokasi terakhir itu saat ini sudah dibangun, bahkan sudah sempat beroperasi. Khusus tambak udang yang di Lombang Batang-batang, sebenarnya sudah sempat mengajukan permohonan agar dibuatkan rekomendasi UKL-UPL. Hanya saja, pemilik tambak belum mengantongin izin prinsip waktu mengajukan. Sehingga, UKL-UPL tidak bisa diproses. (Kepala BLH Sumenep, M. Syahrial)

Parkir Pasar Anom Dikeluhkan

Pemerintah Daerahnya hendaknya melakukan penataan kembali terhadap parkir di areal Pasar Anom Baru Sumenep. Sebab, penataannya tidak tertata rapi, bahkan di dalam pasar diduga ada parkir liar. Pengendara yang tidak membayar tiket dipintu masuk ditarik retribusi sebesar Rp 2.000. Penarikan tersebut tanpa disertai karcis parkir resmi. Sementara pengunjung yang membayar karcis di pintu masuk hanya dikenakan bayaran sebesar Rp 1.000. Mohon diperhatikan dan penjelasannya. (Riksono, Warga Saronggi Sumenep) Terima kasih. Perlu kami tegaskan bahwa pengelolaan parkir sudah sesuai dengan aturan atau Peraturan Daerah (Perda). Di dalam pasar sudah disediakan tempat parkir khusus. (Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Anom Baru Sumenep Abdul Hamid).

4

PARLEMEN | APRIL 2016


AGHALICEK

Sumber: wahyukokkang wordpress com

PARLEMEN | APRIL 2016

5


LAPORAN UTAMA

66

PARLEMEN PARLEMEN| |APRIL APRIL2016 2016


Mengkalkulasi LKPJ Bupati Sumenep Tahun anggaran 2015

PARLEMEN PARLEMEN| |APRIL APRIL2016 2016

77


LAPORAN UTAMA

Mengkalkulasi LKPJ Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2015

Tekan Angka Kemiskinan, Terima 15 Penghargaan

8

PARLEMEN | APRIL 2016


LAPORAN UTAMA

PIMPINAN DPRD beserta Bupati pada Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumenep

P

ada Bulan April ini, pertamakali pasangan Bupat dan Wakil Bupati Sumenep, KH A Busyro Karim dan Achmad Fauzi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2015, sejak dilantiknya pada tanggal 17 Februari 2016 lalu. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan setiap Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dengan tujuan memberikan keterangan menyangkut pelaksanaan tugas umum pemerintahan selama tahun anggaran 2015. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, materi LKPJ Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan memuat Arah

Kebijakan Umum, Visi dan Misi, Prioritas Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Tugas Pembantuan, serta Tugas Umum Pemerintahan selama 1 tahun terakhir. Ada 6 (enam) Misi Pembangunan yang tercantumdalam RPJMD Tahun 2011-2015, diantaranya mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing di tingkat regional & nasional. Mengembangkan pola pengelolaan SDA dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilainilai agama dan budaya yang mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan bahkan dunia internasional. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan kelautan dan perikanan serta pemukiman. Dan, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan konsistensi dalam penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa. Misi-misi tersebut dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya daerah serta dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), integritas (integrity), mutu dan akuntabilitas PARLEMEN | APRIL 2016

9


LAPORAN UTAMA

10 PARLEMEN | APRIL 2016

(LPE), PDRB, Inflasi, dan lain-lain. Dalam konteks sistem perkonomian terbuka dimana kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan dengan gejolak ekonomi global yang berdampak pada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2015 yang mencapai 5,34 % turun dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,37 %. Seiring dengan hal itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 masih di dominansi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 37 %, meningkat dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 33,3 %. Pada prinsipnya perkembangan PDRB sektoral merupakan perubahan komposisi konstribusi masing masing sektor terhadap pembangunan daerah, yang disebabkan oleh perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila peningkatan konstribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diiringi pula dengan penurunan konstribusi beberapa sektor lainnya diantaranya sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dari 34,99 % pada tahun 2014 menjadi 27,64 % pada tahun 2015. Fenomena ini tidak lepas dari kebijakan kedaulatan pangan yang sedang digalakkan oleh pemerintah dengan strategi operasi khusus peningkatan produksi dan produktifitas pangan yang dilakukan secara sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan jajaran TNI. Sementara itu pada sektor pertambangan dan penggalian, pemerintah berupaya untuk mengendalikan penambangan liar khususnya untuk galian C yang sudah membuahkan hasil, walaupun

“

Karenanya, posisi kemitraan itu menjadi niscaya, sehingga pemerintah daerah harus peduli kepada rakyat yang sesungguhnya, dan tentu saja melindungi alam, lingkungan sekitar kita.

“

(quality and accountability), pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta penggunaan data dan informasi yang terintegrasi. Selanjutnya, gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah selama tahun anggaran 2015, dalam rangka memperkuat struktur APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep, Bupati terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kapasitas perekonomian daerah, dengan struktur anggaran. Pendapatan Daerah, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2015 sebesar Rp 1.9 Trilyun atau 98,42 % dari target yang ditetapkan, dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 sebesar Rp. 172, Dana Perimbangan tahun 2015 sebesar Rp 1.3 trilyun. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2015 sebesar Rp 467 Milyar. Belanja Daerah, realisasi belanja daerah di Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 sebesar Rp 1,9 Trilyun dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp 2.2 Trilyun. Realisasi belanja tersebut meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.2 Trilyun. Realisasi belanja langsung sebesar Rp 708 Milyar. Pembiayaan daerah, realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 296 Milyar. Realisasi penyerapan anggaran belanja ini merupakan salah satu upaya peningkatan efisiensi belanja yang terus dilakukan pada setiap tahun. Hal ini perlu dimaknai sebagai keberhasilan anggaran berbasis kinerja. Struktur APBD sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah, tidak terkecuali Kabupaten Sumenep, karenasecara makro petumbuhan perekonomian daerah ditentukan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi


LAPORAN UTAMA

konstribusinya terhadap PDRB menurun tetapi saat ini kita mulai memasuki era pengelolaan sumber daya alam, termasuk penambangan, yang berwawasan lingkungan. Faktor penting lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah laju inflasi. Sedangkan inflasi merupakan proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dan saling mempengaruhi, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tingkat konsumsi dan kebutuhan masyarakat, tingkat kelancaran distribusi barang,dan lain-lain. Inflasi secara langsung berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh menurunnya nilai mata uang. Inflasi Kabupaten Sumenep cukup terkendali dibandingkan pada tahun 2014. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2014 inflasi di Kabupaten Sumenep sebesar 8,04 %, yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada waktu itu. Sedangkan inflasi pada tahun 2015 hanya mencapai 2,62 %. Pembangunan Manusia di dalam kebijakan makro pembangunan daerah, pada saat ini hampir seluruh pimpinan pemerintahan, elit politik, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan juga dunia usaha, telah menunjukkan kesepakatan yang semakin bulat dan dukungan yang kuat akan pentingnya pembangunan manusia, yang secara kuantitatif kita ukur kemajuannya dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,59 % yaitu semula 60,84 % pada tahun 2013 menjadi 61,43 % pada tahun 2014. Peningkatan IPM merupakan indikasi peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari segi pendidikan dan kesehatan maupun dari segi ekonomi. Upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep

BUPATI A. Busyro Karim saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2015

PARLEMEN | APRIL 2016

11


LAPORAN UTAMA diperlukan penanganan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Karena menanggulangi tingkat kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah, bahkan harus ada strategi dan langkah koordinasi yang maksimal dari semua pihak. Dalam 10 tahun terakhir, Kabupaten Sumenep hanya mampu menekan angka kemiskinan sekitar 1 persen per tahun. Dimana pada tahun 2004 tingkat kemiskinan sebesar 30,34 persen dan tahun 2015 turun menjadi 21,13 persen. Kondisi perekonomian Kabupaten Sumenep didominansi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan konstribusi sebesar 37 % terhadap PDRB Kabupaten Sumenep. Tentunya hal ini sesuai dengan kondisi potensi pertanian di Kabupaten Sumenep yang meliputi

SUASANA Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumenep

12 PARLEMEN | APRIL 2016

komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Sektor perikanan di Kabupaten Sumenep mempunyai potensi perikanan yang cukup besar untuk dikembangkan baik perikanan laut maupun perikanan darat.. Potensi laut kita cukup luas dengan hasil produksi ikan pada tahun 2015 sebanyak 2.212,5 ton, dengan jumlah kelompok nelayan sebanyak 2.163 kelompok yang tersebar di beberapa wilayah pesisir Kabupaten Sumenep. Pengeloan potensi sumber daya alam yang didukung kreativitas masyarakat Kabupaten Sumenep akan menjadi modal dalam pengembangan produk unggulan daerah. Saat ini di Kabupaten Sumenep terdapat 15.353 unit industri dan 14.754 unit merupakan industri kecil.

Pembangunan pariwisata perlu direncanakan secara matang dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan nusantara meningkat menjadi 626.926 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 417 orang. Misi Kedua, yaitu Mengembangkan pola pengelolaan SDA dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan;Pelaksanaan Misi kedua pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya alam agar dapat meningkatkan daya saing daerah serta dapat lebih bermanfaat dalam mendorong pergerakan perekonomian pedesaan.


LAPORAN UTAMA

“

Karenanya, posisi kemitraan itu menjadi niscaya, sehingga pemerintah daerah harus peduli kepada rakyat yang sesungguhnya, dan tentu saja melindungi alam, lingkungan sekitar kita.

Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Sumenep berupa bahan mineral bukan logam dan batuan, minyak bumi dan gas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selama ini cara penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan oleh masyarakat masih relatif sederhana dengan menggunakan alat tradisional. Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan. Salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan berupa ketersediaan fasilitas puskesmas. Tahun 2015 terdapat 9 puskesmas, 24 puskesmas pembantu, 411 posyandu tersebar pada 9 Kecamatan di wilayah kepulauan. Pada sisi transportasi udara berupa bandara khusus sebanyak 1 buah di Pagerungan Kecamatan Sapeken. Selain itu saat ini kami sedang membangun bandara perintis di kecamatan Arjasa. Diharapkan di masa yang akan datang transportasi udara menjadi sarana alternatif masyarakat kepulauan, selain transportasi laut yang ada saat ini. Pemenuhan kebutuhan listrik di daerah terpencil dan kepulauan dengan program kegiatan pada Tahun 2014 kegiatan pengadaan genset untuk Kecamatan Kepulauan, pengadaan PLTS per-unit di Kecamatan Sapeken, pembangunan jaringan listrik tegangan menengah (JTM) dan jaringan listrik tegangan rendah (JTR) di Kecamatan Giligenting. Tahun 2015 pipanisasi air bersih dilakukan di Desa Karang Nangka Kecamatan Ra’as, pengeboran air bersih di Desa Sambakati Kecamatan Arjasa, pengadaan tandon sarana air bersih di Dusun Gile – gile Desa Pajenangger Kecamatan Arjasa. Misi Keempat pembangunan daerah, yaitu Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan. Kualitas pendidikan merupakan

salah satu tolok ukur yang menentukan kualitas SDM, martabat serta kemajuan suatu daerah. Untuk itu kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep. Beberapa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satu upaya adalah dengan memperbaiki kurikulum dan beberapa program kegiatan belajarmengajar, percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta akses dan kualitas layanan perpustakaan. Di Kabupaten Sumenep Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 65,25 tahun (2014) menjadi 70 tahun (2015). Hal ini dapat diartikan bahwa di Kabupaten Sumenep rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur 70 tahun. Perkembangan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2014 tercatat jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 622.460 dan meningkat 1,29 % menjadi 630.541 orang pada tahun 2015, dengan lebih meningkatnya penduduk usia angkatan kerja akan menjadi potensi bagi kemajuan suatu daerah. Yang sangat terasa, usaha meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah antara lain pemberian bantuan pembangunan Masjid dan mushollah, pembinaan Guru Ngaji swasta dan Guru TK serta Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan pengurus Ikatan Remaja Masjid. Pada tahun 2015 pula, Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan apresiasi dengan diterimannya 15 penghargaan berbagai bidang pembangunan, diantaranya satu (1) penghargaan Internasional yaitu Finalist United Nation Public Service Awards (UNPSA), 3 (tiga) penghargaan tingkat nasional dan 11 ditingkat provinsi. (*) PARLEMEN | APRIL 2016

13

“


WAWANCARA

Empat Aspek Jadi Sorotan Pansus LKPJ

D

P R D Kabupaten S u m e n e p melakukan pembahasan terhadap Laporan K e t e r a n g a n Pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran 2016 melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk Legislatif. Pembahasan LKPJ melalui Pansus itu menyusul disampaikannya nota LKPJ akhir tahun 2015 oleh Bupati A Busyro Karim di forum Paripurna DPRD. Selama kurang lebih sepuluh hari, Pansus melakukan pembahasan terhadap materi LKPJ akhir

14 PARLEMEN | APRIL 2016

tahun 2015 itu dengan melakukan kajian dan analisasi bahkan turun lapangan. Hasilnya, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan Pansus melalui Pimpinan DPRD sebagai catatan guna dilakukan perbaikan. Berikut hasil Wawancara Parlemen dengan Ketua Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2015, Abd. Hamid Ali Munir. Bagaimana proses Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2015? Proses pembahasan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2015 itu diawali dengan Nota Penejalasan

Bupati di forum Paripurna. Kemudian DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang jumlahnya sekitar 22 Anggota dari beberapa Fraksi di DPRD untuk melakukan kajian dan analisasi Nota LKPJ Bupati tersebut. Waktu yang diberikan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD sekitar 10 hari dari tanggal 5 sampai 15 April. Namun, alhamdulillah berkar kerja keras teman-teman di Internal Pansus, akhirnya hasil Pembahasan terhadap Nota LKPJ Bupati akhir tahun anggaran 2015 itu selesai tepat waktu dan menghasilkan beberapa

rekomendasi. Apa saja yang dilakukan supaya hasil pembahasan Pansus berkualitas pak? Tentu agar supaya pembahasan Pansus LKPJ Bupati itu, kami bersama teman-teman Pansus tidak hanya melakukan rapat internal membahas materi LKPJ, namun juga konsultasi ke beberapa lembaga seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur. Bahkan, Pansus juga melakukan konsultasi dan kordinasi terkait materi LKPJ Bupati ke


WAWANCARA DPRD Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, Pansus mengundang beberapa SKPD tekhnis di Pemkab misalnya Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan Rumah Sakit termasuk Sekda Hadi Sutarto. Apa Urgensi dari Konsultasi ke Luar Daerah Pak? LKPJ ini bukanlah sekedar rutinitas semata, tapi hasil Pembahasan Pansus nantinya dapat dijadikan evaluasi dan bahan perbaikan untuk Sumenep lebih baik. Dengan konsultasi dan kordinasi itu, Pansus ingin mendapat referensi sebelum mengeluarkan rekomendasi. Kami tidak ingin, catatan yang direkomendasikan Pansus kepada Pemerintah Daerah asal-asalan dan terkesan tidak relefan dengan kondisi di lapangan. Apalagi, hasil pembahasan Pansus ini bukan hanya semata-mata untuk bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah mengenai apa yang perlu diperbaiki dan dipertahankan, tetapi juga sebagai informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana Bupati dan Wakil Bupati selama lima tahun menjabat. Nanti masyarakat juga akan menilai berhasil atau tidak Pemkab Sumenep selama satu tahun ini. Aspek apa saja yang dibahas Pansus? Semua aspek. LKPJ akhir tahun itu membahas secara totalitas Bupati dan Wakil Bupati terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan termasuk pengelolaan keuangan

daerah selama satu tahun khususnya di 2015. Semua yang berkaitan dengan pelaksnaaan pemerintahan baik secara tertulis yang dilaporkan maupun yang tertulis pasti dikaji dan pelajari oleh Pansus untuk selanjutnya disimpulkan, apakah berhasil atau tidak. Untuk itu, ditengahtengah pembahasan, Pansus juga turun ke lapangan melihat langsung, bahkan melakukan investigasi untuk melihat yang sebenarnya kinerja Pemkab Sumenep dalam kepemimpinan Bupati khususnya di 2015. Makanya kemudian, kami juga melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit dan Kantor Dinas Kesehatan. Itu bagian dari kerja Pansus. Bagaimana Pendapat Pansus Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2015? Kalau mencermati visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015, maka Pansus LKPJ memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab guna mewujudkan tema pembangunan dan arah kebijakan pembangunan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi Super Mantap. Namun demikian, sepanjang pengamatan dan pemantauan pansus LKPJ, dalam tataran implementasinya masih belum sepenuhnya menyentuh secara riil segala aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, Pansus meminta agar setiap penyusunan arah kebijakan pembangunan tidak hanya ideal dalam tataran konsep, akan tetapi mampu termanifestasikan

dalam program kegiatan yang disusun oleh masingmasing SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Apa Poin Penting yang direkomendasikan Pansus terhadap LKPJ Bupati? Berdasarkan hasil pembahasan yang telah

dilakukan Pansus LKPJ, ada beberapa poin-poin penting yang menjadi bahan rekomendasi DPRD diantaranya soal Pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Jadi Secara umum ada empat bidang yang menjadi

Ketua Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2015

Hamid Ali Munir

PARLEMEN | APRIL 2016

15


WAWANCARA

catatan Pansus sebagai rekomendasi supaya dilakukan perbaikan. Dan di masing-masing bidang itu ada beberapa point yang secara detil menjadi catatan Pansus sebagai rekomendasi. Rekomendasi tersebut sudah disampaikan melalui Pimpinan DPRD, bahkan telah disampaikan dalam forum Paripurna. Jadi pada Prinsipnya, hasil Pansus bukan dalam rangka menolak atau menerima LKPJ Bupati, namun sebagai progress report pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun di 2015 Dibidang Pemerintahan apa temuan Pansus? Terkait bidang pemerintahan, pansus menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemkab, diantaranya adalah masalah penegakan Disiplin PNS berupa sidak rutin dan pembinaan secara PANSUS LKPJ Bupati Sumenep saat melakukan sidak ke RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep

16 PARLEMEN | APRIL 2016

intensif, agar masalah kedisiplinan tidak menjadi problem klasik yang selalu mewarnai kinerja abdi negara di Kabupaten Sumenep. Begitu pula dengan penegakan aturan mengenai masalah kafe dan tempat karaoke, supaya keberadaannya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pansus juga meminta Pemkab wajib melaksanakan amanah perda yang sudah dibuat, seperti menertibkan para pengembang perumahan yang dinilai bermasalah, dan lain lain. Pentingnya upaya serius Pemkab dalam memberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep, khususnya peredaran pada anak anak usia sekolah / pelajar. Selain itu, diharapkan Pemkab untuk melakukan tes urine pada seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif.

Pasca Rekomendasi itu, apa langkah Pansus atau Legislatif secara umum agar rekomendasi itu ditindak lanjuti? Tentu sesuai dengan harapan Publik, kami juga berharap bahwa hasil Pansus LKPJ yang direkomendasikan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya SKPD tekhnis diharapkan menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan Pansus. Secara formal, DPRD sudah menyampaikan hasil pembahasan Pansus dan rekomendasi termasuk masukannya itu melalui forum Paripurna DPRD. Dan tentu juga, kedepan kami juga akan melakukan pengawalan sesuai tugas dan kewenangan DPRD yaitu fungsi pengawasan, kebijakan, dan anggaran. (*)


FOKUS

Pansus LKPJ Bupati Sumenep 2015

DPRD Kritisi Disiplin PNS hingga Darurat Narkoba JURU Bicara Pansus LKPJ Bupati Sumenep menyerahkan laporan pansus kepada Ketua DPRD.

S

esuai dengan UU 32/2004 Pasal 42 ayat (1) huruf h DPRD mempunyai tugas dan wewenang Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang dimaksud

dengan laporan keterangan pertanggungjawaban dalam ketentuan ini adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun dan pada akhir masa jabatan dlm sidang Paripurna DPRD yg berkaitan dg penyelenggaraan tugas otonomi & tugas pembantuan. DPRD Sumenep telah mencermati

Nota Penjelasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015, bahwa rumusan visi pemerintah Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam RPJMD 20112015 yakni Sumenep Makin Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil Dan Professional atau yang lebih dikenal dengan PARLEMEN | APRIL 2016

17


FOKUS

JURU bicara Pansus saat membacakan Laporan Pansus LKPJ Bupari Sumenep Tahun Anggaran 2015

sebutan SUPER MANTAP. Terdapat 6 misi pembangunan yang disampaikan bupati, yakni meliputi pengembangan system ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri. Pengembangan pengelolaan SDA dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan. Penyempurnaan system pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan, mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan berkualitas dan

18 PARLEMEN | APRIL 2016

meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang professional dan konsisten serta berwibawa. Mencermati visi dan misi pemerintah Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam RPJMD 20112015, maka Pansus LKPJ memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan tema pembangunan dan arah kebijakan pembangunan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi SUPER MANTAP. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tema pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2015 merupakan tatanan konsep yang secara ideal diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah baik di tingkat regional hingga tingkat nasional. ‘’ Namun demikian, sepanjang pengamatan dan pemantauan pansus LKPJ, dalam tataran implementasinya masih belum sepenuhnya menyentuh secara riil segala aspek kehidupan masyarakat,’’ ujar H Hamid Ali Munir, Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep. Untuk itu, pansus meminta agar dalam setiap penyusunan arah kebijakan pembangunan tidak hanya ideal dalam tataran konsep, akan tetapi mampu termanifestasikan dalam program kegiatan yang


FOKUS

Anggota Pansus II Rapereda DPRD Sumenep, M Ramzy. Pimpinan DPRD pada Rapat Paripurna Laporan Pansus LKPJ Bupari Sumenep Tahun Anggaran 2015

disusun oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Ada beberapa catatan pansus LKPJ DPRD Sumenep, diantaranya dalam Bidang Pemerintahan, pansus menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Sumenep, diantaranya adalah masalah penegakan Disiplin PNS berupa sidak rutin dan pembinaan secara intensif, agar masalah kedisiplinan tidak menjadi problem klasik yang selalu mewarnai kinerja abdi negara di Kabupaten

Sumenep. Begitu pula dengan penegakan aturan mengenai masalah kafe dan tempat karaoke, supaya keberadaannya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pansus juga meminta Pemerintah daerah wajib melaksanakan amanah perda yang sudah dibuat, seperti menertibkan para pengembang perumahan yang dinilai bermasalah, dan lain lain. Karena itu, pentingnya upaya serius Pemkab dalam memberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep,

khususnya peredaran pada anak anak usia sekolah / pelajar. Selain itu, diharapkan Pemkab untuk melakukan tes urine pada seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif. Berkenaan dengan bidang ekonomi dan keuangan, pansus menemukan beberapa persoalan yang perlu mendapat atensi pemkab, diantaranya yakni perlunya Raperda penyertaan modal Pemkab Sumenep kepada PT WUS wajib untuk segera diperdakan agar target predikat WTP bisa tercapai dan mendapat reward dari pemerintah pusat berupa kenaikan DAU. Pemkab Sumenep juga perlu segera melakukan restrukturisasi terhadap PT. WUS yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD, Keberadaan PD Sumekar agar dipihak ketigakan atau dibubarkan, karena perkembangan BUMD tersebut dinilai stagnan dan tidak mendapat perhatian pemkab untuk bisa berdaya. ‘’ Pansus berharap adanya kiatkiat dari pemkab untuk menaikkan PAD dan mencegah kebocoran dari sisi pendapatan, dan menyelesaikan persoalan pendataan aset dan sertifikasi terhadap lahan-lahan milik Pemkab,’’ sambung Politisi PKB ini. Program-program bidang ekonomi lainnya yang penting untuk menjadi perhatian, seperti program

sepanjang pengamatan dan pemantauan pansus LKPJ, dalam tataran implementasinya masih belum sepenuhnya menyentuh secara riil segala aspek kehidupan masyarakat. PARLEMEN | APRIL 2016

19


FOKUS FOKUS bantuan kelautan dan perikanan untuk masyarakat nelayan, layanan ketersediaan jaringan dan normalisasi listrik di kepulauan dan sebagian daratan untuk lebih diperhatikan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu misi utama yang dicanangkan pemerintah daerah pada RPJMD tahun 2011-2015. Namun demikian, pansus menemukan beberapa catatan penting terkait bidang infrastruktur dimaksud. Diantaranya, perlu dilakukan pengawasan melekat terhadap proyek infrastruktur di Kabupaten Sumenep melalui pembentukan lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan tersebut. Begitu juga dengan Pengadaan kapal laut untuk wilayah kepulauan agar segera direalisasikan pada tahun ini, sebagai sarana prasarana peningkatan perekonomian masyarakat. Pentingnya peningkatan layanan penerangan jalan umum (PJU) berupa penyediaan sarana dan prasarana PJU serta perbaikan dan pemeliharaan seluruh fasilitas PJU di wilayah Kabupaten Sumenep. Yang tidak kalah penting adalah Pemkab Sumenep perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna membantu

20 PARLEMEN | APRIL 2016

JURU Bicara Pansus LKPJ Bupati Sumenep menyalami seluruh Pimpinan DPRD setelah menyerahkan laporan pansus kepada Ketua DPRD.

pembiayaan infrastruktur berupa jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional, baik di wilayah daratan dan kepulauan. Mengingat Kabupaten Sumenep sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut, baik daratan maupun kepulauan, maka perlu dikoordinasikan pembangunannya berupa tangkis laut dan perbaikan pelabuhan tambat labuh untuk menunjang kelancaran transportasi masyarakat. Masalah pendidikan dan kesehatan menjadi masalah utama yang mengemuka pada bidang kesejahteraan sosial. Sepanjang pengamatan pansus ditemukan beberapa persoalan pada bidang ini yang perlu secepatnya dicarikan solusi penyelesaian. Masalah bidang pendidikan, seperti masalah kompetensi tenaga pendidik, problem sertifikasi guru yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Rendahnya tingkat partisipasi siswa yang mengikuti UAN, penempatan guru diwilayah daratan maupun kepulauan yang belum berjalan dengan baik, perlu segera dilakukan evaluasi serta melakukan upaya meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan baru, baik berupa promosi


FOKUS

Suasana Rapat Paripurna Laporan Pansus LKPJ Bupari Sumenep Tahun Anggaran 2015

maupun inovasi untuk menarik investor dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Sumenep, sehingga target untuk menyumbang PAD dapat terpenuhi dengan memanfaatkan fasilitas anjungan milik Pemprov Jawa Timur di Taman Mini Indonesia Indah dan Pekan Raya Jakarta. Selain itu, pembenahan manajemen, SDM dan ketertiban di lingkungan Rumah Sakit Daerah H MOH ANWAR, sehingga perlu penambahan tenaga security untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Begitu juga dengan Banyaknya PTT Bidan dan Perawat yang tidak menempati tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah desa, sehingga harus dilakukan penertiban. Yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan terobosan-terobosan baik promosi maupun menarik investor dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Sumenep, sehingga target untuk menyumbang PAD dapat terpenuhi. Poin-poin yang dikemukakan diatas, adalah catatan Pansus yang

dirangkum dan diuraikan secara naratif. Berpedoman pada hasil analisa terhadap LKPJ Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2015, maka catatan Pansus secara keseluruhan harus ditindaklanjuti dengan rekomendasi yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Laporan ini. Pada intinya, Rapat Kerja Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2015, maka dapat disampaikan bahwa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD senantiasa berupaya memberikan masukan-masukan yang konstruktif kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga tentunya kami tidak bisa menolak maupun menerima LKPJ. ‘’ Kami selaku lembaga legislatif telah menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada kepala daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa masa mendatang,’’ pungkas anggota Dewan yang baru menjabat Ketua Fraksi PKB. (*)

Pansus berharap adanya kiat-kiat dari pemkab untuk menaikkan PAD dan mencegah kebocoran dari sisi pendapatan, dan menyelesaikan persoalan pendataan aset dan sertifikasi terhadap lahan-lahan milik Pemkab.

PARLEMEN | APRIL 2016

21


RESPON Status Honorer K2 PR Bupati

F

orum Honorer Kategori Dua (K2) Kabupaten Sumenep meminta Bupati A Busyro Karim memperjuangkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peningkatan Status honorer khususnya yang masuk K2 menjadi PNS itu adalah Pekerjaan Rumah (PR) Pemkab Sumenep khususnya Bupati yang belum terealisasikan. ”Bagi kami, tentu adalah status honorer yang perlu diperjuangkan oleh Bupati. Pemkab diharapkan bertanggung jawab atas semua honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS,” kata Kordinator Forum Honorer K2 Sumenep, Abd. Rahman. Rahman mengakui, memang selama beberapa tahun terakhir sejak kepemimpinan Bupati A Busyro Karim kesejahteraan K2 mulai mendapat perhatian. Tenaga Harian lepas yang masuk K2 baik yang mengabdi di bidang pendidikan, kesehatan, dan tekhnis telah mendapat honor perbulan yang dianggarkan di APBD, walaupun tidak begitu besar. ”Walaupun masih jauh dari kesejahteraan, bagi kami itu bahwa Pemerintah Daerah memiliki kepedulian kepada honorer. Namun, kami berharap status honorer yang belum jadi PNS harus juga diperhatikan,” ujarnya. Menurut Rahman, Pemkab diharapkan dapat memperjuangkan nasib honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil, sebab umumnya mereka sudah memiliki pengabdian yang cukup lama bertahun-tahun. ”Kami berharap Bupati tidak berhenti untuk memperjuangkan nasib kami menjadi PNS. Apalagi, beliau sudah berkomitmen untuk memperjuangkannya ke Pusat,” ujarnya. (*)

22 PARLEMEN | APRIL 2016

T

Daratan dan Kepulauan Masih Timpang

okoh Pemuda Kepulauan, Suryadi Syah menyatakan, kesenjangan Pembangunan antara kepulauan dan daratan masih mencolok. Terbukti, selama beberapa tahun, perkembangan pembangunan di Kepulauan khususnya dibidang infrastruktur terutama jalan masih jauh jika dibanding dengan didaratan. Diungkapkannya, diwilayah Kepulauan infrastrukrur terutama jalan masih banyak dikeluhkan karena tidak ada perbaikan, bahkan sebagian besar masih dibiarkan tidak ada peningkatan. Diwilayah Kangean misalnya, tidak sedikit jalan yang masih dibiarkan becek tak tersentuh perbaikan. Kondisi tersebu, lanjut dia, karena tidak dudukung oleh anggaran yang memadahi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. Anggaran untuk pembangunan ditengarai peruntukannya masih lebih difokuskan di daratan. ”Terbukti, kegiatan perbaikan atau peningkatan jalan justru sedikit, sedangkan diwilayah daratan justru mendominasi. Bahkan, beberapa jalan yang sudah lumayan bagus justru lebih ditingkatkan agar lebih mulus,” ujarnya menyesalkan. Pihaknya meminta Pemerintah Daerah supaya pembangunan di Kepulauan semakin diperhatikan. Hal itu dilakukan supaya disparitas antara Kepulauan dan Daratan kesenjangannya tidak terlalu besar. ”Jadi jangan salahkan apabila warga Kepulauan merasa dianaktirikan, bahkan ingin menjadi daerah otonom jika pembangunannya tidak diperhatikan,” ujarnya.

Pembahasan LKPJ Jangan Sekedar Rutin

P

embahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati terhadap Anggaran 2015 oleh DPRD diharapkan berjalan maksimal. Hal itu dilakukan sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap Pemerintah Daerah demi perbaikan pembangunan dan pemerintahan Kabupaten Sumenep kedepan. Pengamat Politik dan Parlemen asal Sumenep, Abd Khafi Syatra mengingatkan supaya pembahasan LKPJ itu tidak dipandang sebagai kegiatan rutin semata. Tapi, hendaknya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan menilai sejauh mana perkembangan pembangunan Sumenep khususnya dibawah Pemerintahan A Busyro Karim. ”Memang hasil pembahasan LKPJ yang dilakukan DPRD itu bukan dalam rangka menolak atau menerima, tapi setidaknya dapat menghasilkan beberapa catatan yang bisa direkomendasikan untuk bahan perbaikan,” ujarnya. Alumnus UIN Jogjakarta ini berharap DPRD khususnya Pansus yang melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2016 dapat memberikan rekomendasi yang positif demi perbaikan Kabupaten Sumenep. Selain melakukan kajian dan analisa terhadap penggunaan anggaran, DPRD juga perlu melakukan investigasi lapangan terhadap problem di Pemerintahan khususnya selama satu tahun di 2015. ”Tentu kami juga berharap, rekomendasi yang dikeluarkan benar-benar objektif, sehingga catatan yang disampaikan ke eksekutif tidak terkesan syarat kepentingan politik,” ujarnya. (*)


LEGISLATOR

Kartini

Di Gedung Parlemen

H

ak politik perempuan pada tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan. Perempuan yang ingin masuk kedunia politik, menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak bersahabat. Bahkan pada titik tertentu harus bermusuhan dengan perempuan. Demikian yang dikatakan, Dwita Andriani, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumenep Priode 2014-2019 dalam diskusinya dengan Parlemen. Menurut Legislator yang akrab disapa Ita ini, saat ini keterwakilan

perempuan tidak terlalu signifikan, malahan dapat dikatakan marginal dari keseluruhan komposisi di legislatif. �Saat ini, di DPRD Sumenep hanya tiga orang. Dan itu sama dengan Pileg 2009 lalu, masih jauh dari semangat Undang-Undang tentang Kuota 30 persen perempuan di Parlemen,� ujar Srikandi DPRD Sumenep petahana ini. Banyak faktor yang menyebabkan partisipasi politik perempuan dan tanpilnya perempuan di panggung Politik tidak maksimal diantaranya terjadinya marginalisasi perempuan dari sisi kultur dan kebudayaan. Dalam proses sosial di Indonesia termasuk Madura posisi perempuan

belum bergeser dari peran-peran kedua sesudah laki-laki. Perempuan seolah dijadikan pelengkap. Diskriminasi gender yang terbentuk berabad-abad tahun di Indonesia belum banyak mengalami perubahan, walaupun patut diakui mulai mengalami pergeseran cara pandang terhadap perempuan akibat gerakan feminisme. Diskriminasi dalam ranah sosial budaya ini akhirnya merembet dalam tataran politik. Bahkan, ada semacam ketidak relaan jika perempuan maju di panggung politik, bahkan tanpil dengan kwalitas yang lebih unggul dibanding laki-laki. �Budaya tersebut sudah telanjur lama mencengkeram kaum PARLEMEN | APRIL 2016

23


LEGISLATOR perempuan, sehingga butuh napas panjang bagi kaum perempuan untuk bisa keluar menerobos budaya yang menganggap laki-laki lebih istimewa daripada perempuan,” terang lulusan Jurusan Psikologi Universitas Surabaya (Ubaya) ini. Namun demikian, besarnya tantangan yang dihadapi perempuan di dunia politik, baginya tidaklah disikapi dengan rasa takut, tapi sebuah fakta yang harus dihadapi secara arif dan berani. Sebagai kelompok minoritas, dalam banyak hal perempuan harus bekerja keras, baik dalam memperjuangkan gagasan maupun dalam melakukan posisi tawar. Hal ini penting karena keberadaan perempuan di legislatif memiliki arti yang strategis terutama untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan publik yang sensitif gender. ”Tentu anggota legislatif perempuan harus dapat membuktikan bahwa mereka juga bisa berprestasi sama seperti anggota legislatif laki-laki, dengan memiliki integritas dan orientasi peran yang tinggi sehingga dapat mendukung kinerjanya. Tunjukkan kita, perempuan juga layak dan memiliki hak seperti lakilaki,” ujarnya dengan nada serius. Ditegaskannya, perlu ada kartini-kartini baru untuk terus mengumandangkan perlawanan ditengah belenggu patriarkhi yang menjadi gelombang penghalang bagi dirinya berpolitik. Perempuan kedepan harus selangkah lebih maju dan tangguh sekaligus mempunyai pemikiran yang positif untuk maju kedepan. Semangat Kartini harus selalu dijiwai dengan berfikir positif kedepan dengan pemikirian mandiri tanpa mempersoalkan status dirinya sebagai perempuan. ”Tokoh RA Kartini hendaknya dapat dijadikan sumber motivasi untuk terus menggelorakan semangat perempuan mendapatkan posisi yang layak,” tambah Legislator peraih penghargaan Nasional Citra Tokoh Kartini Indonesia dari Citra Prestasi Anak Bangsa 2013 lalu itu. Berawal Di Jogjakarta Hingga ke DPRD Sumenep Politik sesungguhnya bukanlah hal yang baru lagi bagi Dwita

24 PARLEMEN | APRIL 2016

Andriani. Selain memang salah satu Legislator Petahana yang kembali terpilih melalui Pemilu Legislatif 2014, Ia merupakan kader senior Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumenep. Ia juga salah satu perempuan yang patut diperhitungkan di panggung politik. Ketertarikannya terhadap dunia Politik diawali ketika Ia tinggal di Jogjakarta tahun 1998. Di Kota pendidikan itu, Ita merasakan langsung gerakan reformasi yang berhasil menggulingkan rezim orde baru. Saat itu, banyak aksi unjuk rasa, hingga ada gerakan sejuta ummat turun jalan menuntut lengsernya Suharto. ”Saya kebetulan, ada ditengah-tengah gerakan sejuta umat itu. Bersama anak-anak dan saudara di Jogja ikut berkumpul di Alun-Alun Jogja menuntut Suharto mundur,” tuturnya. Sejak saat itu, Mantan Karyawati Banki ini mulai banyak membaca berita tentang politik. Dalam gerakan reformasi itu, Ia mengagumi tokoh Amien Rais yang kebetulan tinggal di Jogjakarta. Karena kekagumannya terhadap Mantan Ketua MPR RI itu, Ita juga mulai tertarik dengan Partai Amanat Nasional yang dimotori Amien Rais tersebut. ”Pak Amien adalah sosok yang saya kagumi, sehingga apapun yang menjadi produknya termasuk PAN saya senangi. Dan kebetulan pada Pemilu Pertama di era reformasi banyak Partai yang bermunculan, salah satunya PAN,” terangnya. Singkatnya di tahun 2002, setelah kembali ke Sumenep Ia kenal dengan salah seorang Anggota DPRD, Malik effendi (Sakarang Anggota DPRD Profinsi, red) yang kebetulan salah satu tokoh PAN. Dari situlah, dirinya mengaku mulai banyak mengetahui orientasi politik dan Visi Misi PAN, hingga akhirnya menyatakan bergabung ke Partai berlambang Matahari Putih bersinar itu. Tidak cukup hanya menjadi kader Partai, istri dari Dr. Ali Rahman, Spog menyatakan untuk mencalonkan diri di Pileg 2004. Oleh Partainya mendapat mandat untuk menggarap Kecamatan Kalianget, sehingga Ia maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 meliputi Kecamatan, Kota, Manding, Kalianget, dan Talango. ”Sistem nomer urut saat ini kurang

Tokoh RA Kartini hendaknya dapat dijadikan sumber motivasi untuk terus menggelorakan semangat perempuan mendapatkan posisi yang layak.


LEGISLATOR mengungtungkan, sehingga Pada Pileg 2004 saya bisa dibilang gagal. Sehingga walaupun suaranya jauh lebih tinggi dari nomer urut diatasnya, tidak berhasil duduk di Kursi Legislatif,” tuturnya. Namun demikian, kegagalannya di Pileg 2004 itu, tidak membuatnya patah arang, bahkan kecewa terhadap Partainya. Ia tetap aktif mengikuti aktivitas dan kegiatan yang digelar PAN. Ia dapat dikatakan politisi yang konsisten terhadap partai politik. Terbukti, Pasca Pileg 2004, banyak tawaran dari Parpol besar mengajaknya bergabung yang Ia tolak. ”Patai Politik sebenarnya kan hampir sama dengan orang beragama. Jadi harus konsisten dengan keyakinan pilihan dalam berpolitik,” kata Wakil Ketua DPD PAN Sumenep Ini. Obsesinya menjadi Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Sumenep terwujud di Pileg 2009, kemudian berlanjut pada priode berikutnya 2014-2019. Ia ditetapkan KPU menjadi Anggota DPRD Sumenep terpilih Dapil 1 dari PAN dengan meraih suara 4 ribu lebih atau mengungguli Caleg lainnya di PAN pada dapil yang sama. Pada priode sekarang, Ia tidak lagi duduk di Komisi II (dulu Komisi B, red) seperti priode 20092014, tapi bergabung di Komisi III. Bahkan, di Komisi yang masalah infrastruktur dan pembangunan itu, Legislator yang sempat bergelut di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumenep ini masuk dijajaran Pimpinan Komisi, yakni Wakil Ketua Komisi III. Oleh Fraksinya, Ita juga dipercaya masuk di jajaran Badan Anggaran DPRD. Optimalkan Tri Fungsi

Identitas :

Nama Lengkap Tempat, Tanggal Lahir Alamat

Legislasi dan Kawal Infrastruktur Di DPRD Kabupaten Sumenep, Ita dikenal sebagai sosok Legislator yang memiiki wawasan luas, vokal, dan kritis terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keberadaannya di Kursi Parlemen mewarnai di berbagai forum baik di intermal Komisi maupun Badan Anggaran termasuk dengan Eksekutif yang menjadi mitra kerjanya. Di priode kedua sebagai Anggota DPRD Sumenep kali ini, Ia meyakini akan lebih maksimal bekerja dan berjuang untuk masyarakat yang diwakilinya. Pengalamannya ada priode sebelumnya di 2009-2014 akan menjadi kekuatan dan energi besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Legislatif. Ita berkomitmenmengotimalkan tri fungsi legislatif, budgeting (penganggaran), controling (pengawasan), dan legislasi (kebijakan atau perundang-undangan) yang melekat pada dirinya. Tugas dan fungsi tersebut harus dipastikan dapat berjalan sehingga peran legislatif selaku wakil rakyat dapat dirasakan oleh masyarakat luas. ”Dan tentu, saya kira itu butuh komitmen bersama, tidak hanya pada diri saya pribadi. Tetapi semua unsur di DPRD baik pimpinan maupun Anggota memiliki komitmen kuat supaya tri fungsi legislasi itu berjalan sesuai harapan,” tandasnya. Ita mengakui, sejauh ini, opini masyarakat terhadap DPRD pada umumnya kurang baik. Legislatif dinilai belum maksimal menjalankan tri fungsi itu dengan ditunjukkan dengan minimnya produk hukum yang dihasilkan beberapa tahun terakhir,

: Dwita Andriani, S.Psi : Semarang, 20 Desember 1965 : Jl. KH. Mansyur 31 Sumenep

Pengalaman Organisasi : BPM Universitas Surabaya (Ubaya) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumenep JCI Indonesia DPD PAN Sumenep

(1984-1985) (1992-1993) (1990-1993) (2002-Sekarang)

Pekerjaan :

lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program eksekutif, termasuk dalam membahas anggaran yang dianggap kurang maksimal. ”Bagi saya sesunggunya tidak perlu menyalahkan publik yang memiliki penilaian demikian. Tapi, kita di Legislatif juga perlu introspeksi diri dan mengevaluasi pada yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan harapan atau tidak,” ujarnya. Ia menyatakan, dirinya sesungguhnya terkadang risau dengan sistem yang ada di lembaganya, DPRD Sumenep. Kreta-kreta legislatif seperti alat kelengkapan dewan yang semestinya menjadi motor penggerak tri fungsi DPRD masih belum berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya). Akibatnya, eksistensi DPRD sebagai Wakil Rakyat dengan tri fungsinya itu belum seratus persen dapat dirasakan masyarakat. Bahkan, terkadang kebijakan atau keputusan yang diambil tidak sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat secara luas. Untuk di Dapil 1 yang menjadi konstituennya, Ia bertekad mengawal masalah infrastruktur jalan. Sejauh ini, pembangunan infrastruktur jalan di Dapil I khususnya di luar Kecamatan Kota banyak keluhan karena tidak tersentuh perbaikan, bahkan di Kecamatan Talango umumnya masih berlubang. ”Termasuk masalah kelistrikan juga, hingga saat ini belum terakomudir secara maksimal. Dan tentu ini menjadi konsentrasi atau fokus kami di priode ini untuk terus diperjuangkan di Legislatif bersama kawan-kawan yang lain tentunya,” pungkas Ita. (*)

Customer Service Officer (CSO) BCA Direktur CV Anita DPRD Kabupaten Sumenep dua priode

1990-1994 2002-2009 (2009-2014 dan 2014-2019)

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Pandian II Sumenep SMP Negeri I Sumenep SMA Negeri I Sumenep Jurusan Psikologi Universitas Surabaya (Ubaya)

PARLEMEN | APRIL 2016

25


SOSOK

Olah Vokal

melahirkan prestasi

T

idak ada yang instan, semuanya serba proses untuk menuju kesuksesan. Yang terpenting bagaimana mengetahui potensi diri, mengembangkannya, belajar dan terus belajar tanpa mengenal usia, serta berusaha disertai doa. Begitu yang dikatakan, Ani Purnama, Announcer Programa 1 LPP RRI Sumenep. Dan itu pula yang dilakukannya dalam mengembangkan bakatnya di seni tarik suara. Sederet prestasi membanggakan baik ditingkat regional dan nasional

26 PARLEMEN | APRIL 2016

diraih perempuan kelahiran Sumenep 22 Oktober 1983 ini. Ia tercatat sebagai Juara Bintang Radio tingkat Madura selama tiga tahun berturut-turut pada 2001, 2003, dan 2006. Di tahun 2001 pula, sosok yang akrab disapa Ani ini berhasil menjadi Finalis Bintang Radio tingkat Nasional mewakili Jawa Timur. Prestasi lainnya, Ia juga pernah menjuarai Vokal Keroncong Se Jawa Timur di Tahun 2008. Dan Juara I Vestikal Budaya Adikara di Malang dari Gubernur Sukarwo.

Berkat prestasi dan suara emasnya itu, lulusan SMA Negeri 1 Sumenep ini mendapat kehormatan pada acara kenegaraan di Istana Presiden di tahun 2013 membacakan Sari Tilawah saat peringatan Maulid Nabi Muhammad. �Itu bagian dari beberapa prestasi yang berhasil saya di raih. Dan itu bagi saya sungguh sangat luar biasa, dimana tentu tidak semua orang berkesempatan di undang ke Istana Presiden pada acara-acara tertentu,� ujarnya tersenyum.


Walaupun sebenarnya mereka membutuhkan penanganan psikolog, namun mereka justru kurang tahu atau paham apa yang dibutuhkan.

Announcer Programa 1 LPP RRI Sumenep

Ani Purnama

Tentu, berbagai prestasi yang diraih itu tidaklah semudah membalikkan tangan. Butuh proses panjang untuk belajar dan berlatih. Bahkan, jauh sebelum prestasi membanggakan itu diraih, Mantan Ketua OSIS SMP Negeri Sumenep ini mengalami banyak kegagalan, bahkan tertawaan. ”Sebelum meraih juara di Bintang Radio dan Vokal Kroncong saya beberapa kali gagal di even-even penggalian bakat seperti itu. Tapi kegagalan itu, tidak membuat saya terus berada dalam keterpurukan dan down, tapi hak itu justru membuuat saya bangkit dan lebih bersemangat untuk belajar lagi demi mewujudkan apa yang diimpi-impikan,” tuturnya. Sejak kecil, Ani sebenarnya sudah mengetahui memiliki bakat di seni tarik suara. Namun, dalam pandangannya bakat adalah suatu potensi bawaan yang masih memerlukan latihan agar dapat terwujud secara aktual menjadi

suatu prestasi. Bakat yang tidak dikembangkan akan sia-sia dan akan tinggal menjadi bakat-bakat terpendam dan tidak memiliki arti apa pun. Menurutnya, potensi dan bakat yang dimiliki seseorang termasuk dirinya haruslah diasah dan dieksplorasi dengan belajar dan berlatih. ”Saya bersyukur memiliki bakat menyanyi dan itu Anugerah bagi saya, tapi bagaimanapun saya sadar bakat tersebut tidaklah ada maknanya kalau tidak dikembangkan dan diasah lagi. Untuk itu saya belajar dan berlatih pada ahlinya,” tandasnya. Saat ini, disamping menjadi penyiar Pro 1 RRI Sumenep, Ani kerap kali dipercaya menjadi juri pada even penggalian bakat dan aktiv menjadi pelatih atau pengajar vokal di beberapa lomba menyanyi. Tidak sedikit, anak didiknya yang juga berhasil meraih juara di beberapa even, bahkan di tahun 2013

lalu berhasil mengantarkan Duta Bintang Radio di tingkat Nasional di Jayapura dan Jakarta pada 2015 lalu. ”Dan sekarang, saya juga sering kali diundang untuk mengisi acara menjadi Master Of Ceremoni (MC) baik di acara Pemerintahan maupun pada Acara resmi lainnya” tambahnya. Namun demikian, ditengah kesibukannya menjalankan tugas Kantor dan mengisi beberapa acara, Ia pantang untuk lupa pada tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Baginya keluarga adalah prioritas, sehingga sesibuk apapun dan sepadat apapun kegiatan atau tugas yang dimiliki suami dan anak tetap didahulukan. ”Yang penting bagaimana kita mengatur waktunya, sebab tidak ada yang susah jika kita pandai mengaturnya. Dan Tentu, setiap apa yang saya lakukan dan kerjakan atas seijin suami,” pungkasnya. (*) PARLEMEN | APRIL 2016

27


DINAMIKA

Mengurai Dilema Kelistrikan di Kepulauan Sumenep Gerojok Rp 10 Milyar untuk PLTD Gili Raja

L

istrik merupakan salah satu sumber tenaga yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, maka permintaan terhadap tenaga listrik semangkin meningkat pula. Antara tenaga listrik dan pertumbuhan ekonomi terhadap hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi Industriliasasi tidak akan bertambah lancar kalau tidak didahului dengan penyediaan tenaga listrik yang cukup dengan mutu yang baik. Karena Industriindustri sekarang pada umumnya adalah memakai tenaga listrik sebagai

28 PARLEMEN | APRIL 2016

tenaga penggerak untuk mesin-mesin Produksi. Pertumbuhan penduduk dan usaha-usaha pemerintah yang umumnya bersipat sosial, seperti membangun perumahan-perumahan, penyediaan air bersih, home industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain yang semua ini diperlukan untuk penunjang pertumbuhan usahausaha masyarakat swasta yang kini sedang digiatkan dengan bantuan pemerintah. Kesemuanya ini akan mengakibatkan perluasan daerah kota dan desa, perluasan daerah kota dan desa ini tentunya akan menimbulkan banyak masalah, salah satu dari masalah-masalah tersebut adalah meluasnya daerah pelayanan

listrik, meningkatnya permintaan daya listrik oleh konsumen listrik dan sangat memerlukan pelayanan listrik yang baik. Oleh karena itu pelayanan listrik dengan mutu yang baik dan biaya operasional yang murah adalah sangat perlu kita pikirkan dalam perencanaan system pembangkit dan system jaringan transmisi (high Voltage) serta perencanaan distribusi. Sehingga masyarakat pemakai listrik merasa menikmati, selain itu para investor juga akan berminat untuk menanamkan modal. Di Kabupaten Sumenep, khususnya di Pulau Gili Raja yang selama ini tidak pernah ada aliran listrik, menjadi titik pemikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten


DINAMIKA

dijaga bersama dengan melengkapi kebutuhan masyarakat khususnya masalah kelistrikan. Selain dari Komisi II DPRD Kab Sumenep Kepala Kantor ESDM, Abd Kahir selaku Instansi terkait juga memberikan sedikit ulasan tentang program kelistrikan di Desa Gili Raja. Menurutnya program kelistrikan tersebut justru sudah dianggarkan sejak tahun 2014 lalu sebesar Rp 3,6 Milyar. ‘’ Dana tersebut dialokasikan untuk pembuatan tiang sebesar Rp 2,8 Milyar dan Rp 800 juta untuk pengadaan lokasi tanah,’’ jelas Kahir. Selain itu kepala Kantor ESDM juga menjelaskan bahwa Pemkab dan Dewan yang akan menganggarkan dana sebesar Rp 10 Milyar pada RAPBD 2017 diperuntukkan untuk pembuatan jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, pembelian travo, aksesoris dan perlengkapan lainnya. Kepala Kantor ESDM juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan beberapa kesepakatan dengan masyarakat Desa Giliraje antara lain, masyarakat Desa Gili Raja harus mendukung dimanapun akan dibangun rumah listrik. Juga, masyarakat pulau Gili Raja mendukung tempat dari tiang listrik tanpa ada ganti rugi. ‘’ Kami menghimbau masyarakat pulau Gili Raja untuk selalu mendukunga program kelistrikan, terlebih jika ada info yang urgen untuk segera menghubungi Kantor ESDM Kabupaten Sumenep,’’ pungkas mantan Kabag Humas ini. Selain anggaran yang akan disetujui oleh DPRD dan Pemkab Sumenep, Kantor ESDM akan mengajukan usulan tersebut ke Pemerintah Provinsi dan ke Kementrian serta akan meminta PT Santos yang merupakan perusahaan Migas di sekitar pulau Gili Raja untuk bekerjasama dalam percepatan pelaksanaan program kelistrikan daerah tersebut.(*)

Akan sangat naif, bila di pulau yang kayak dengan sumber daya alam ini, justru gelap gulita tak ada listrik. Disinilah kami berharap pemerintah memikirkan nasib warga pulau Gili raja, terutama agar bisa menikmati penerangan listrik

Sumenep. April ini, membuka kebuntuan jaringan dan aliran listrik di pulau yang punya areal sumber daya alam berupa minyak dan gas ini. Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep dan Kepala Kantor ESDM, Sekcam dan Kapolsek membicarakan bersama para pihak, termasuk dengan Kepala Desa Ban Baru, Suciati. Salah satu perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat ( Kompak ) Adianto dalam forum tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Pulau Gili Raja, berharap dan meminta kepada DPRD dan Eksekutif, bahwa listrik di daerahnya tidak saja menjadi kebutuhan tetapi sudah menjadi nyawa bagi perekonomian masyarakat pulau Gili Raja. ‘’ Akan sangat naif, bila di pulau yang kaya dengan sumber daya alam ini, justru gelap gulita tak ada listrik. Disinilah kami berharap pemerintah memikirkan nasib warga pulau Gili raja, terutama agar bisa menikmati penerangan listrik,’’ ujar Adianto dalam pertemuan saat Komisi II Kunker ke pulau Gili Raja. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep A. Fajar Hari Ponto, bahwa terhadap desakan masyarakat pulau Gili Raja, DPRD Kabupaten Sumenep pun menyambut baik keinginan masyarakat kepulauan. Dewan dan Pemkab siap menganggarkan program kelistrikan berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). ‘’ Kami akan mengalokasikan anggaran Rp 10 Milyar untuk pembangunan PLTD di Desa Gili Raja, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat disini,’’ tegas Ponto yang disambut gembira warga sekitar. Karena itu, pihaknya berharap masyarakat Desa Giliraja dan seluruh pihak terkait agar dapatnya selalu proaktif dalam hal ini. Sehingga yang menjadi keinginan masyarakat setempat bisa terwujud dan bisa dirasakan bersama dan

PARLEMEN | APRIL 2016

29


REALITA

Konsultasi Media ke Dewan PerS Sebagai institusi sosial atau institusi publik, pers adalah sarana informasi, pendidikan dan hiburan publik

D

i tengaht e n g a h berbagai kegalauan s o s i a l , b a h k a n di sana-sini dijumpai berbagai ketegangan sosial, pers bukan sekedar memenuhi syarat faktual dalam pemberitaan tetapi dituntut kearifan agar berbagai kegalauan dan ketegangan sosial itu tidak menjadi bahan bakar yang lebih besar. Tetapi di pihak lain, pers tidak sekedar memadamkan kebakaran tanpa mendorong agar sebab-sebab kegalauan dan ketegangan dapat diselesaikansecara tuntas. Sangat tidak memadai, pandangan yang mengatakan: berbagai kegalauan atau ketegangan semata-mata karena masa transisi, atau karena sedang terjadi pergeseran nilai akibat perubahan, atau karena rakyat belum memahami benar kebijakan yang sedang ditempuh. Bukan sekedar itu. Tidak kurang penting mendalami latarbelakang sebab-sebab kegalauan dan ketegangan sosial tersebut, antara lain,

30 PARLEMEN | APRIL 2016

karena rakyat memperoleh perlakuanyang tidak adil atau perlakuan yang tidak layak, atau penggunaan kekuasaanyang tidak berpihak pada rakyat yang ditunjukkan oleh berbagai penyelewenganpenyelewenangn kekuasaan yang makin membesar, jurang yang makin terjal antara yang kaya dan miskin, dan berbagai faktor lain.Sebagai lembaga politik, paling tidak, ada dua fungsi utama pers. Pertama; fungsi kontrol dan kritik. Kedua; fungsi membentuk, mengendalikan, dan mengarahkan pendapat umum.Fungsi kontrol dan kritik adalah salah satu mahkota kehormatan pers sebagaicabang kekuasaan keempat (the fourth estate, the fourth power). Kontrol dan kritik merupakan instrumen yang inheren pada setiap demokrasi. Kontrol dan kritik adalah instrumen agar demokrasi dijalankan secara bertanggung jawab kepada publik. Dalam demokrasi, setiap badan atau perorangan yang menjalankan fungsi


REALITA apalagi kekuasaan publik harus menerima kontrol dan kritik, termasuk pers sendiri. Selain menjalankan fungsi kontrol dan kritik, pers harus senantiasa terbuka untuk dikontrol dan dikritik. Secara teknis dikatakan, kontrol dan kritikadalah untuk menghindari kesalahan. Memang ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang cukup berperan menjalankan fungsi kontrol dan kritik. Demikian pula para pengamat individual. Sesuatu yang harus dihargai. Namun, LSM sesuai dengan bawaannaturalnya, acap kali terjadi pencampuran sebagai pressure group dan interest group. Selain itu, LSM kadang-kadang dipandang nyaring suaranya tetapi

kecil kekuatannya. Akibatnya, berbagai kebenaran yang diungkapkan mudah diabaikan. Tidak demikian dengan pers. Pers telah lama diterima dan diakui sebagai kekuatan pengimbang yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Namun, sebagai bagian dari peri kehidupan demokrasi yang sehat dan matang, kontrol dan kritik pers harus sehat dan matang pula. Kode etik pers menjadi petunjuk bagi pers ketika melakukan kontrol dan kritik. Kontrol dan kritik yang sehat apabila dilakukan secara adil (justice), wajar (reasonable), dan berkeseimbangan (fair).Fungsi politik lain yang harus dijalankan pers adalah menjadi saluran Humas DPRD Sumenep saat ditemui Anggota Dewan Pers di Jakarta

PARLEMEN | APRIL 2016

31


REALITA

32 PARLEMEN | APRIL 2016

melanggarprinsip-prinsip kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat dan kemulyaan dalam kehidupan perorangan maupun umum atau publik. Karenanya, Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep, yang merupakan mitra kerja para jurnalis, khususnya kawan media yang selama ini ngepos dan mencari berita di lingkungan DPRD, mencoba menimba ilmu ke Dewan Pers Pusat di Jakarta, pada tanggal 31 Maret lalu untuk lebih mengetahui secara detail dan terarah bagaimana kinerja, kerja dan pekerjaan jurnalis.‘’ Sehingga lembaga Dewan yang selama ini sebagian besar menjadi nara sumber terhadap karya-karya jurnalistik wartawan dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi keinginan masyarakat luas yang bisa dan dapat informasi dan mengetahui kinerja DPRD,’’ ujar Raisul Kawim, Kabag Humas Sekretariat DPRD Sumenep.

Beberapa catatan dari hasil Konsultasi ke Dewan Pers, yang diterima oleh Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi dan Wawan Agus Prasetyo Kasubbag Tata Usaha. Imam Wahyudi menjelaskan beberapa hal terkait kode etik pemberitaan jika dinilai merugikan salah satu pihak,maka wartawan harus melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional seperti yang tertuang dalam pasal 11. Bahwa Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. "Tujuan hak jawab tersebut guna memberikan di antaranya memenuhi pemberitaan atau karya jurnalis yang adil dan berimbang, melaksanakan

HUMAS DPRD hearing bersama Dewan Pers

Sehingga lembaga dewan yang selama ini sebagian besar menjadi bagian tak terpisahkan bagi keinginan masyarakat luas yang bisa, dapat mengetahui dan mengetahui kinerja DPRD.

efektif pendapat umum. Memperhatikan lembaga-lembaga politik lain terutama partai politik dan lembagalembaga perwakilan rakyat ternyata asyik dengan kepentingan sendiri, bahkan menyalahgunakan kekuasaan, bukan sebagai juru bicara publik, peran pers sebagai saluran pendapat umum makin penting. Menyalurkan pendapat umum, tidak sekedar mengantarkan. Tidak kalah penting melakukan penghalusan (refining, verfijning) dan pengarahan (directing) agar pendapat umum dapat menjadi satu pandangan dan sikap publik yang utuh, berguna, dan efektif. Tetapi, pers yang sehat dan bertanggung jawab harus menghindari merekayasa (enginering) pendapat umum, untuk suatu tujuan tertentu. Setiap bentuk rekayasa terhadap publik tidak lain dari eksploitasi terhadap publik. Sesuatu yang bukan saja melanggar demokrasi tetapi juga


REALITA tanggung jawab pers kepada masyarakat, menyelesaikan sengketa pemberitaan pers, mewujudkan itikad baik pers,’’ papar Imam Wahyudi. Imam Wahyudi juga menjelaskan prosedur pengaduan ke dewan pers apa bila menemukan pelanggaran kode etik wartawan yang di anggap merugikan anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Hal-hal yang bisa dilakukan ke dewan pers terkait dengan Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik; Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers.‘’ Khusus pemasangan iklan secara detail sudah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku,’’ lanjutnya. Hal yang tidak bisa diadukan ke Dewan Pers pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan kecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers. Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain. Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat

laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan media bersangkutan.Administrasi Pengaduan Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers. Pengadu wajib mencantumkan identitas diri. Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3504875, 77, faksimili: 021-3452030, surel: pengaduan@ dewanpers.or.id. (*)

PARLEMEN | APRIL 2016

33


SUARA DESA

P

Pembudi Daya Rumput Laut Perlu Perhatian

emerintah Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi berharap Instansi Terkait di Pemkab Sumenep menfasilitas warganya khususnya pembudi daya rumput laut dengan pabrikan. Pemkab diminta melakukan kerjasama dengan Investor atau pabrikan untuk membeli hasil panen budi daya rumput laut di daerahnya. Saat ini, petani atau pembudi daya rumput laut masih menjual hasilnya produksinya baik kering maupun basah kepada pengepul atau tengkulak. Konsekuensinya harga rumput laut lebih murah dibanding dijual kepada pabrikan langsung. ”Mau dijual kepada siapa lagi, kalau tidak pada pengepul atau tengkulak. Jika ada pabrikan mungkin harganya akan lebih mahal,” ungkap Kepala Desa Tanjung, Achmad Riadi. Dia menyebutkan, sejak tiga bulan terakhir, harga rumput laut di daerahnya turun drastic, baik yang kering maupun basah. Rumput laut basah hanya Rp 900 per Kg, padahal sebelumnya Rp 2.500 per Kg. Sementara rumput laut kering yang semula Rp 17.000 per kilogram menjadi Rp 7.300 dengan berat yang sama. ”Akibatnya, sebagian petani memilih istirahat. Sebab, hasil jual tidak cukup menutupi modal. Bibit yang dibeli Rp 2.000 per kilogram. Sangat rugi, apalagi kondisi tersebut bukan hanya kali ini saja, tapi sudah sering pasar tidak menguntungkan,” ucapnya. Kondisi harga rumput laut yang kerap kali anjelok tersebut, lanjut Riadi, sangat berdampak terhadap

34 PARLEMEN | APRIL 2016

perekonomian masyarakatnya. Sebagian besar warga Desa Tanjung menggantungkan perekonomiannya pada budi daya rumput laut. ”Selain menangkap ikan atau nelayan, warga Tanjung umumnya adalah pembudi daya rumput laut. Sehingga, ketika harga anjlok tentuk sangat berdampak pada perekonomiannya,” ujarnya. Disamping itu, tambah Riadi, bantuan modal juga perlu diberikan kepada pembudi daya rumput laut di Tanjung. Setiap awal tanam, pembudi daya rumput laut kesulitan mencari modal, bahkan mereka harus mencari hutangan untuk melakukan usahanya. ”Kalau ada bantuan modal atau bantuan bibit, tentu akan sedikit membantu para pembudi daya rumput laut, apalagi tidak sedikit mereka terpaksa mencari hutangan pada lintah darat,” ungkapnya. Sebagai jangka panjang, tambah Riadi, kedepan bagaimana Pemerintah Daerah memberi pelatihan kepada pembudi daya rumput laut supaya hasil rumput laut itu dapat dikelola. Hal itu dilakukan supaya rumput laut hasil budi daya itu bisa diproduksi sendiri untuk menjadi baran yang berharga dan bernilai. Dengan cara tersebut, lanjut dia, tentu akan sangat membantu perekonomian masyarkat di daerahnya. ”Jadi kedepan, petani atau pembudi daya tidak lagi menjual rumput laut dalam bentuk basah atau kering, tapi sudah dikelola. Sehingga, hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat secara jangka panjang,” ujarnya. (*)


SUARA DESA

Infrastruktur Pulau Giliyang Belum Maksimal

P

emerintah Desa Bencamara, Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek menyatakan perkembangan infrastruktur baik jalan, jembatan, dan penerangan di daerahnya masih belum maksimal walaupun daerahnya dicanangkan sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Sumenep. Pemerintah Desa berharap pembangunan infrastruktur di daerahnya semakin maksimal untuk mendukung pengembangan Giliyang sebagai objek wisata kesehatan. Kepala Desa Bencamara, Kecamatan Dungkek, Mohammad Alwi mengatakan, pihaknya menyambut positif terhadap rencana Pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi mencanangkan Pulau Giliyang sebagai objek kesehatan. Sejak adanya wacana tersebut, pembangunan infrastruktur di daerahnya mulai ada peningkatan baik di Desa Bencamara sendiri maupun di Banraas. ”Kami berterima kasih sekali karena pembangunan di Giliiyang mulai ada peningkatan, terbukti Pemerintah melalui Badan Pengembangan Wilayah Suramadu sudah membenahi infrastruktur jalan dalam bentuk pavingisasi,” ungkap Alwi. Bahkan, lanjut dia, Pemerintah juga menyiapkan sarana irigasi untuk air bersih bagi masyarakat Pulau Giliiyang dari daratan tepatnya Kecamatan Dungkek. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah menyiapkan infrastruktur Pulau Giliyang dalam rangka pengembangannya sebagai objek wisata kesehatan. ”Memang sudah ada perhatian seperti sarana air bersih dan jalan walaupun tidak seratus persen dibangun. Masih ada jalan desa atau Dusun yang belum tersentuh perbaikannya, sehingga ini juga perlu perhatian Pemerintah,” ujar Alwi.

Menurut Alwi, yang juga penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah yaitu tenaga penerangan listtrik di dua Desa. Selama ini, tenaga penerangan masih menggunakan tenaga diesel dan kincir angin, sehingga pengoperasiannya dinila tidak normal. Pihaknya berharap Pemerintah memasang jaringan listrik yang dikelola PLN di daerah tersebut supaya kebutuhan akan penerangan bagi warga Giliyang dapat terpenuhi secara maksimal. ”Jika ada PLN tentu juga akan menghidupkan perekonomian masyarakat. Industri kecil dan usaha rumah tangga yang membutuhkan tenaga listrik kami yakin akan tumbuh,” ujarnya. Disamping itu, tambah Alwi, pembangunan dermaga di Pulau Giliyang juga perlu diperhatikan, sebab sejauh ini belum ada dermaga atau pelabuhan yang representatif. Dermaga yang ada sangat tidak layak dan hanya bisa digunakan ketika air pasang saja, sedangkan ketika air laut surut tidak bisa dimanfaatkan. ”Bagaimana Kapal atau Perahu yang berkuran besar mau masuk kalau tidak ada dernaga yang represetatif. Ini perlu diperhartikan dalam rangka menuju objek wisata kesehatan,” katanya kepada Parlemen. Ditegaskannya, infrastruktur merupakan syarat utama yang harus diutamakan sebelum sejumlah persiapan lainnya dilakukan dalam rangka menjadikan Pulau Giliyang jadi objek wisata. Tanpa diimbangi dengan infrastruktur yang baik, maka rencana menjadikian Pulau Giliyang sebagai objek wisata kesehatan mustahil akan terwujud. Wisatawan dipastikan akan enggan berliburan ke Pulau tersebut mengingat kondisi infratrukturnya sangat tidak memadahi. (*) PARLEMEN | APRIL 2016

35


ARTIKEL

Rumitnya

Pendidikan

Non Formal

P

erkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan Bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu, walaupun melalui pendidikan jalur nor formal. Pendidikan non formal ialah pendidikan luar sekolah yang dilembagakan. Pendidikan nonformal dalam UU 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan non formal, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka medukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dalam hal ini, tenaga pengajar, fasilitas, cara penyampaian, dan waktu yang dipakai serta komponen-komponen lainnya disesuaikan dengan keadaan peserta atau peserta didik supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi untuk melaksanakan pendidikan non formal itu tidaklah semudah yang dikatakan orang. Banyak kesulitan yang di hadapi, yang seringkali melibatkan terjadinya kegagalan ataupun kurang berhasilnya suatu program pendidikan luar sekolah, dan akhirnya muncul pula masalah-masalah baru di hadapan kita. Persoalan yang muncul

36 PARLEMEN | APRIL 2016

diantaranya, adanya kelemahan di dalam menentukan diagnosa perencanaan program. Ini bersumber pada kurang pandainya si perencana dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan apa yang sebenarnya di kehendaki oleh masyarakat, serta kurang bisa menggali, mengatur dan memanfatkan sumber potensial yang ada. Program pendidikan yang tidak konsepsional, asal dibuat dan asal dilaksanakan karena ada sumber dananya. Sudah barang tentu hal yang demikian ini akan merupakan suatu pemborosan. Dan adanya beberapa program kegiatan yang boleh di bilang sama, tetapi dilaksanakan oleh beberapa pihak. Program semacam ini tentu saja tidak efektif, tidak efesien karen abanyak menghabiskan waktu, menghabiskan uang dan tenaga, dan akhirnya justru merupakan kegiatan yang membosankan banyak orang. Kurang atau tidak adanya pengertian, kesadaran serta tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan, baik dari pihak pelaksana, para pejabat maupun masyarakat. Heterogenitas latar belakang pendidikan dan pengalaman para petugas di satu pihak dan warga belajar di lain pihak dapat menimbulkan perbedaan yang tajam, dalam hal ini nilai kecakapan dan ketrampilan yang dimilikinya. Kelemahan pada metode atau cara-cara pendekatan yang formal sehingga jarak antara sumber belajar dan warga belajar tetap jauh, hal ini akan mempengaruhi proses dan hasil belajar. Sikap warga belajar yang kurang serius atau unen-unen jawa, “obor blarak� “hangat-hangat tai ayam�, hanya satu dua kali datang, sesudah itu menjadi bosan, dan akhirnya tidak pernah kelihatan lagi. Tidak adanya kemampuan

Oleh : Ahmed David Anugerah*

warga belajar untuk berwiraswasta (meskipun semangat dan minatnya ada) sehingga apa yang diharapkan sesudah selesai mengikuti kegiatan program, akhirnya tetap hanya sebagai harapan saja. Keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana seta faktor penunjang kegiatan lainnya, boleh dibilang merupakan sandungan yang bisa memporakporandakan kegiatan suatu program. Kelemahan dalam hal koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait kurang baik. Cara-cara yang digunakan untuk mengadakan supervisi, monitoring dan evaluasi nampak masih kurang tepat, dalam arti kurang sistemik dan kurang metodis, sehingga sulit diketahui apakah suatu program itu berhasil ataukah tidak berhasil. Banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Faktorfaktor yang bersifat teknis diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. (Dosen Multimedia AKN Sumenep)


ARTIKEL

Menata Pelayanan Kesehatan di Kepulauan Oleh : Dompi Carmelo*

D

alam penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan diperlukan sumber daya yang memadai, utamanya sumber daya manusia, sistem informasi tenaga kesehatan dan pembiayaan serta sumber daya lainnya. Pengembangan tenaga kesehatan mengupayakan ketersediaan sumber daya termaksud untuk melaksanakan kegiatan, peran dan kontribusinya dalam pengembangan tenaga kesehatan di kepulauan. Pembangunan kesehatan hanya dapat dicapai apabila didukung oleh tersedianya tenaga kesehatan yang memadai baik jumlah, jenis maupun mutunya. Pengembangan tenaga kesehatan yang meliputi Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu adalah merupakan suatu rangkaian yang bertujuan untuk mendukung suksesnya pembangunan kesehatan khususnya di kepulauan. Pengembangan tenaga kesehatan di kepulauan diharapkan dapat mewujudkan sinergisme dan upaya yang saling mendukung serta melengkapi antara pemerintah, masyarakat termasuk swasta yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan tenaga kesehatan di kepulauan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas di kepulauan, tentu diperlukan sterategi peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di kepulauan sehingga kepulauan tidak lagi terbelakang atau bahkan terbengkalai dalam soal penanganan kesehatannya. Hal itu dilakukan dengan cara

peningkatan jumah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah, jenis mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pengembangan kebijakan dan memantapkan manajemen pembangunan kesehatan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat Dalam era reformasi, masyarakat termasuk swasta harus berperan aktif dalam pembangunan kesehatan yang dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Peningkatan surveilans dan monitoring dilaksanakan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan di wilayah kepulauan. Kewaspadaan terhadap penyakit potensial Kejadian Luar Biasa ( KLB ) dan renpon cepat akan ditingkatkan yang didukung pengembangan Sistem Informasi Kesehatan pada semua tingkatan. Hanya saja, saat ini, ketersediaan tenaga kesehatan di beberapa puskesmas kepulauan dirasa masih kurang mengingat wilayah kerja puskesmas yang cukup luas serta merupakan daerah yang cukup sulit untuk dijangkau karena medannya yang sangat berat. Disamping itu juga jumlah alat transportasi yang tersedia terutama untuk kegiatan puskesmas keliling di kepulauan masih kurang. Karena dengan minimnya alat transfortasi itu, juga berdampak pada kurangnya kunjungan masyarakat ke Puskesmas terutama mereka yang jauh dari wilayah puskesmas. Karena kunjungan mereka sangat dipengaruhi oleh transportasi umum yang waktunya tidak tiap hari.

Begitu pula partisipasi masyarakat kepulauan dalam kegiatan posyandu dirasakan sangat kurang karena belum memiliki gedung yang permanen untuk kegiatan posyandu dan masih tergantung pada inisiatif petugas puskesmas. Makanya, tidak jarang, ketika sampai ini warga kepulauan masih menerima keberadaan dukun masih jika mendapat masalah kesehatan karena keterbatasan alat transportasi yang tersedia serta pengobat tradisional memberikan pelayanan dengan cara mendatangi ke rumah penduduk. Karena itu, untuk menjawab persoalan kesehatan di kepulauan yang sangat utama adalah pengadaan alat transportasi laut seperti perahu perlu direncanakan khusus disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan yang jauh dari puskesmas dapat terlayani dengan baik. Jam buka pelayanan puskesmas khususnya pada hari pasar disesuaikan dengan waktu transportasi umum yang tersedia. Sehingga masyarakat yang hendak berobat bisa terlayani, karena mereka sudak jauh-jauh dari pulau lain hanya untuk berobat dan hanya punya waktu ketika ada alat transfortasi. Perlunya frekuensi kunjungan petugas kesehatan ke masyarakat lebih ditingkatkan terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari wilayah puskesmas. Sehingga pelayanan kesehatan di kepulauan, khususnya di Sumenep akan selalu terpenuhi dan tidak ada lagi tanggapan ketimpangan pelayanan kesehatan antara kepulauan dan daratan Sumenep. (Mahasiswa tinggal di Talango) PARLEMEN | APRIL 2016

37


ARTIKEL

Mengapa Kepulauan Butuh Listrik ? Oleh : Haifa P*

S

ebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bahwa semangat pembangunan saat ini adalah memulai pembangunan dari pinggir. Kepulauan, juga termasuk dalam semangat dimulai pembangunan tersebut, karena daerah kepulauan juga merupakan daerah pinggiran yang wajib diperhatikan dalam pembanguan kepemimpinan Presiden Joko Widdodo. Yang menjadi keluhan masyarakat kepulauan, termasuk warga kepulauan Sumenep, disamping peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, alat atau transfortasi laut sejenis kapal, tetapi yang paling di keluhkan masyarakat kepulauan dari tahun ke tahun adalah persoalan pesokan kelistrikan. Pada pertengahan tahun 2014 lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga pernah mengatakan bahwa masalah listrik menjadi kewajiban pemerintah menyediakan, terutama di pulaupulau kecil. Mengapa harus listrik, karena sebuah contoh kecil saja nelayan menangkap ikan untuk bisa dijual butuh cold storage dan es balok. Sementara fasilitas ini membutuhkan listrik. Karena itu listrik menjadi sumber masalah yang harus diselesaikan. JK mengatakan, potensi perikanan di tanah air yang banyak, tapi kenyataannya tidak punya listrik yang banyak. Sehingga hasil kerja nelayan menjadi tidak efektif karena untuk kebutuhan mengawetan haisl tangkapan ikannya tidak ada. Maka, seharusnya ke depan sumber masalah tersebut arus diatasi itu yakni dengan membanguan jaringan listrik. Memang masalah yang dihadapi pulau-pulau kita adalah kondisi pasokan listrik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bila hidup di daerah terpencil maka bersiaplah hidup seperti pada zaman batu. Dimana hanya bekerja siang hari dan istirahat pada malam hari, karena pasokan listrik yang belum ada untuk mengaliri daerah terpencil. Inilah

38 PARLEMEN | APRIL 2016

masalah utama dalam mengurus wilayah pulau saat ini. Untuk kebutuhan listrik pulaupulau selain dari kepulauan Sumenep, hampir semua pulaunya di kepulauan lain selalu bermasalah dalam penyedian listrik. Hingga kini pasokan listrik ke dua pulau itu juga masih menghadapi kendala yang cukup serius. Artinya, hampir semua pulau, khususnya di Kabupaten Sumenep bermasalah dalam hal pasokan listrik terutama dari PLN. Listrik nampaknya masih menjadi sebuah kebutuhan yang sangat ekslusive yang perlu segera dicarikan solusinya. Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf ( Gus Ipul ) juga mengaku perihatin dengan peliknya persoalan kelistrikan di kepulauan. Menurutnya, keluhan atas kebutuhan listrik yang memadai di kepulauan sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dikeluhkan. Dan sudah seharusnya menjadi perhatian PLN. Listrik yang memadai tidak saja menjadi kebutuhan penerangan saja, tetapi juga sumber perekonomian bagi masyarakat kepulauan. Keberadaan listrik PLN di kepulauan menjadi sangat penting dan dibutuhkan, mengingat sebagian besar warga kepulauan yang nelayan perlu ada tempat untuk menyimpan hasil tangkapannya dengan adanya cold storage, atau pabrik es sebagai bahan untuk mengawetkan hasil tangkapan ikannya. Salah satu solusi yang mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah, baik bagi pemerintah pusat termasuk Pemkab Sumenep. Yakni merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. PLTU dinilai solusi karena untuk bisa menjadi listrik nyala 24 jam, sangat tidak mungkin jika melihat kondisi kepulauan Sumenep. Solusi berikutnya adalah dengan mengembangkan listrik tenaga surya. Pemkab Sumenep bisa bekerjasama dengan PT PLN Pembangkit Jawa Bali yaitu dengan

mengadakan pembangkit listrik tenaga surya dengan kekuatan tinggi sehingga bisa dirasakan nyala 24 jam. Karena sejatinya, PT PLN Jawa Bali mempunyai teknologi pembangkit listrik berkekuatan besar khusus untuk daerah terpencil dan kepulauan. Kedua solusi, yakni PLTU dan PLTS diyakini merupakan solusi bagi kebutuhan pasokan listrik di kepulauan. Karena bilaman tetap bertahan dengan mengandalkan tenaga diesel, maka costnya yang sangat tinggi. Smeentara dengan tenaga uap dan panas matahari di kepulauan cukup mumpuni. Rencana tersebut, akan direalisasikan tahun 2016 mendatang. Penyaluran lsitrik tenaga surya itu, akan menggunakan tarif listrik normal seperti konsumen PLN lainnya. Sebab pengelolaan listrik, sepenuhnya ditangani oleh PLN. Selama ini, sejumlah kepulauan di Sumenep sering dilanda gelap gulita ketika malam hari karena tidak adanya listrik yang sumber utamanya menggunakan diesel. Ketika solar sudah tidak dikirim, maka sudah dipastikan kepulauab akan gelap. Memang mahal, tetapi tentu ada beberapa cara yang harus ditempuh. Salah satunya dengan melibatkan pihak swasta. Investor harus didorong untuk masuk ke energi terbarukan dan diprioritaskan untuk ke kepulauan. Tetapi nanti energi listrik ini bukan dikendalikan oleh investasi, tapi pemerintah mengarahkan investasi daerah kepulauan. Kompleksitas permasalahan kelistrikan ini membutuhkan solusi yang menyeluruh. Memang sangat susah diurai untuk didapatkan jalan keluarnya. Akan tetapi ini tidak berarti solusinya tidak ada, solusinya ada dan pasti bisa jika memang ada keinginan untuk memecahkannya. Misalnya segera mengusahakan energi alternative untuk masyarakat di daerah kepulauan. (Pemerhati Kepulauan)


ARTIKEL

Mengapa APBD Kita Sering Terlambat ? Oleh : Zainuddin*

H

ampir setiap tahun penetapan dan penyelesaian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) kerapkali terlambat disahkan. Bahkan mengancam tidak dibayarnya gaji atau honor bagi anggota Dewan dan sejumlah pejabat lain yang selama ini menjalani jabatan politis di lingkungan Pemkab Sumenep. Ada beberapa kemungkinan mengapa dapat terjadi keterlambatan Pemda dalam menyelesaikan APBD. Diantaranya proses perencanaan seringkali hanya bersifat formalitas belaka. Forum yang semestinya bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat (termasuk berbagai kepentingan politik) kurang mendapat perhatian, karena sebagian besar lebih tertarik pada tahap penganggaran. Mudah dipahami, sebab pada tahap penganggaran-lah perhitungan biaya (uang) mulai terbahas. Akibatnya rencana kegiatan yang telah dibuat mesti dibahas ulang di tahap penganggaran yang seringkali bertele-tele karena lahirnya transaksi politik. Selain itu juga karena keterlambatan penyusunan RAPBD sehingga terlambat diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD. Keterlambatan ini bisa disebabkan karena masalah teknis manajerial, rendahnya kompetensi birokrasi, atau tidak sinkronnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai pedoman. DPRD tidak menjalankan fungsi anggaran dengan baik. Penyebabnya hampir sama dengan apa yang dialami oleh Pemda yakni masalah teknis manajerial dan rendahnya kompetensi anggota DPRD. Di samping itu keterlibatan DPRD

dalam penyusunan APBD terlalu jauh sampai jenis kegiatan, besaran anggaran, dan lokasi program. Terjadinya tarik ulur kepentingan politik lokal. Anggota DPRD yang menghendaki kepentingan politiknya (dan juga kepentingan pribadinya) terakomodasi mendesak kepada Pemda untuk dimasukkan dalam APBD. Tak jarang, kepentingan tersebut sebenarnya belum urgen untuk direalisasikan. Pemda akhirnya menghadapi dilema. Jika menolak maka terjadilah ketegangan yang mengakibatkan pembahasan APBD menjadi berlarut-larut. Jika dituruti berarti mengorbankan kepentingan sebagian rakyat lain. Keterlambatan evaluasi oleh Gubernur. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui Bupati/Walikota bersama DPRD, sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Kemungkinan Gubernur bisa terlambat mengevaluasi. Padahal jika penetapan APBD terlambat, berdasarkan UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Pasal 311 ayat 1 bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Sedangkan pada ayat 2 nya, kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya pada ketentuan Pasal

312, dalam ayat 1, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Dan DPRD dan Kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sanksinya sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundangundangan selama 6 (enam) bulan. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Masihkah upaya perbaikan kualitas perencanaan APBD bernilai strategis? Upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah. Failing to plan is planning to fail (Alan Lakein). Kegagalan dalam membuat rencana berarti merencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan dalam perencanaan APBD sama dengan merencanakan kegagalan Daerah tersebut untuk mewujudkan kewajibannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. (Mahasiswa Tinggal di Sumenep) PARLEMEN | APRIL 2016

39


KOLOM

Musrenbang Yang Tidak Sekedar Retorika Oleh: Deny Fardiansyah Putra*

D

iakui ataupun tidak, kita harus akui bahwa perencanaan pembangunan masih didominasi oleh Kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan Program dari SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim. Perencanaan pembangunan di bidang apapun sebagian besar masih didominasi oleh berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD, program dan kegiatan SKPD itu sendiri bahkan kepentingan dari elemen – elemen masyarakat. Hal ini telah banyak terlihat buktinya di lapangan, bahwa apa yang sudah di buat perencanaannya sesuai matrix dan usulan yang berasal dari masayarakat (bottom up) dengan sebelumnya telah melalui proses penyusunan usulan program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan misalnya ternyata realisasinya sangatlah minim. Kondisi ini membuat pelaksanaan musrenbang menjadi acara rutinitas dan formalitas belaka sehingga menjadi kurang diminati oleh pihakpihak yang selayaknya mengikuti kegiatan tersebut. Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, Karena ketidakjelasan informasi besaran anggaran, proses Musrenbang

40 PARLEMEN | APRIL 2016

kebanyakan masih bersifat menyusun daftar belanja (shopping list) kegiatan. Banyak pihak seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga semakin banyak. Ibarat memasang banyak perangkap, agar banyak sasaran yang terjerat. Terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut pada saat penyediaan anggaran. APBD disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya, tapi dana seringkali lambat tersedia. Bukan hal yang aneh, walau tahun anggaran mulai per 1 Januari tapi sampai bulan Juli-pun anggaran program di tingkat SKPD masih sulit didapatkan. Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja SKPD. Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus ditemui perencanaan hanya dibuat oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara, dan kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya copy paste dari kegiatan yang lalu dan tidak visioner. Beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam penyusunan Rencana tersebut adalah; indicator capaian yang seringkali tidak jelas dan tidak terukur (kalimat berbunga-bunga), data dasar dan asumsi yang seringkali kurang valid, serta analisis yang kurang mendalam dimana jarang ada analisis mendalam yang mengarah pada “how to achieve” suatu target. Terlalu banyak “order” dalam proses perencanaan dan masingmasing ingin menjadi arus utama misalnya gender mainstreaming, poverty mainstreaming, disaster mainstreaming dll. Perencana di daerah seringkali kesulitan untuk menterjemahkan isu-isu tersebut. Selain itu “mainstreaming” yang seharusnya dijadikan “prinsip gerakan pembangunan” seringkali malah disimplifikasi menjadi sektor-

sektor baru, misalnya isu poverty mainstreaming melahirkan lembaga Komisi Pemberantasan Kemiskinan. Padahal yang seharusnya perlu didorong adalah bagaimana setiap SKPD bisa berkontribusi mengatasi kemiskinan sesuai tupoksinya masing-masing. Demikian pula isu gender, juga direduksi dengan munculnya embel-embel pada Bagian Sosial menjadi “Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan” misalnya. Perencanaan suatu kegiatan terutama yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan di semua sektor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya diawali dengan perencanaan yang didasari oleh pedoman – pedoman yang ada termasuk rencana strategis yang telah disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan tanpa mengesampingkan isu-isu strategis yang ada selama masih berkaitan dan mempunyai output yang jelas. Akan sangat selaras ketika semua bisa mengacu pada pedoman yang ada dan akan sangat mudah nantinya dalam proses monitoring dan evaluasi. Namun jika perencanaan keluar dari pedoman-pedoman strategis yang telah ditetapkan maka daerah akan menemui kesulitan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan satu tahun ke depan. Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral. Ada suatu kasus dimana di suatu kawasan Dinas Kehutanan mendorong program reboisasi tapi disisi lain Dinas Pertambangan memprogramkan ekploitasi batubara di lokasi tersebut. SKPD yang mempunyai alokasi anggaran besar seringkali tidak mempunyai tenaga perencana yang memadai Akibatnya proses perencanaan seringkali molor. Hal ini sering diperparah oleh minimnya tenaga Bappeda yang mampu memberikan asistensi kepada SKPD dalam penyusunan rencana. (Dosen FISIP Unija Sumenep)


PANSUS LKPJ Bupati Sumenep saat melakukan sidak ke RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep

PARLEMEN | APRIL 2016

41


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

42 PARLEMEN | APRIL 2016

Parlemen april 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you