Page 1

Fokus

lAMPU KUNING UNTUK BUPATI

Edisi 8/ aGUSTUS 2015

Majalah bulanan dprd sumenep

laporan utama

Merdeka dari apa? Ketua Fraksi Demokrat H. Masdawi :

LANJUTKAN PERJUANGAN DI GEDUNG PARLEMEN


PESERTA lomba panjat pinang bekerjasama mengambil hadiah dalam rangka peringatan HUT RI ke 70 di Sungai Kali Marengan

VETERAN Sumenep saat menghadiri upacara HUT RI ke 70

gallery (butuh foto + caption)

PASKIBRAKA pada saat Upacara Peringatan HUT RI ke 70 di Sungai Kali Marengan


PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Review 2 Dewan Perjuangkan Aspirasi Reses Editorial 3 Memaknai Kembali Semangat Kemerdekaan Suara Rakyat

4

Laporan Utama Merdeka Dari Apa?

6

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep Pelindung: ketua dprd sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Wawancara 10 HUT RI Jangan Sekedar Seremoni Respon 12 fokus 13 HUT RI Jangan Sekedar Seremoni Legislator H. Masdawi

17

Photo Gallery

20

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

SOSOK 22 Soenjoto, Pejuang Kemerdekaan 45

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo

Dinamika 24 Studi Banding 26 Sukses Jadi Pintu Gerbang Kaltim Suara Desa

30

Artikel 32 Kolom 40 Pekik Merdeka

Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

www.dprd-sumenepkab.go.id

AGUSTUS 2015

Parlemen

1


Review

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Dewan Perjuangkan Aspirasi Reses SESUAI dengan amanah konsitusi, anggota DPRD juga mendapat tugas untuk melakukan reses atau hadir di tengah dan bertatap muka dengan masyarakat tentang pemerintahan, pembangunan dan tentang apa saja. Anggota DPRD berkewajiban untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi mereka sejauh yang bisa diupayakan untuk diwujudkan.

M

elalui kegiatan reses anggota dewan dapat menyerap aspirasi dari masyarakat pemilihnya. Hal itu dilakukan guna mengumpulkan aspirasi dan memperjuangkannya demi pembangunan di Sumenep. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum reses akan ditindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada eksekutif. Seperti biasa, kegiatan reses ini melibatkan konstituen di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan. Seperti yang

2

Parlemen

AGUSTUS 2015

dilakukan pada Juli lalu. Hal itu pulalah yang menjadi poin utama pada Parlemen edisi Juli. Yakni, membahas mengenai hal-hal yang menjadi temuan selama kegiatan reses berlangsung. Dari rekomendasi yang disampaikan melalui forum paripurna, diketahui reses mengarah pada upaya pemenuhan infrastruktur. Hal itu terlihat dari banyaknya aspirasi yang menginginkan perbaikan infrastruktur. Selain itu, masalah pelayanan publik juga banyak disampaikan. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Editorial Memaknai Kembali Semangat Kemerdekaan

D

IAKUI atau tidak, kemerdekaan kita sudah mengalami re-interpretasi yang keliru. Penafsiran mengenai kemerdekaan tidak bisa diterjemahkan secara dangkal, sempit dan prosedural. Dalam artian kemerdekaan acap kali di maknai sebagai sebuah mekanisme formalitas belaka semisal hanya dengan proklamasi semata dan upacara 17 Agustusan. Kemerdekaan yang sejati adalah sesuatu yang sifatnya multidimensional dan mencakup segala aspek kenegaraan. Bukannya dipenjarakan oleh halhal simbolik saja. Sejak jauh-jauh hari kemerdekaan yang substansial telah di deskripsikan secara terang benderang dalam pidato Trisakti Bung Karno, yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu mencakup tiga hal yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam berbudaya. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari atas ketidak-merdeka-an yang tengah di alami republik masa kini dan akhirnya berporos pada keapatisan kalangan intelektual. Saat ini, perlu kita menguak penjajahan berwajah baru. Yakni penjajahan yang dilakukan melalui perekonomian, yang dikemudian hari kita kenali dengan sebutan Neo-Kolonialisme. Ketidaksesuaian antara realitas yang ada terhadap label Indonesia merdeka, membuat gelisah penulis untuk menelanjangi keterjajahan Indonesia masa kini agar bisa menjadi pelajaran berharga dan membakar semangat generasi penerus untuk mengembalikan kemerdekaan Indonesia di kittah yang sebenarnya. Labelisasi Indonesia merdeka menjadi strategi ‘manis’ pemerintah bersama

www.dprd-sumenepkab.go.id

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

kacung-kacung negara Imperialis untuk menghegemoni dan membangun opini publik seolah-olah Indonesia Merdeka. Disisi lain, kita harus berbicara kembali mengenai masalah bangsa. Kebesaran bangsa Indonesia dalam kemajemukannya secara tidak langsung menjadi ancaman terhadap eksistensi bangsa sendiri. Ketakutan ini nampak disaat gerbang demokratisasi terbuka lebar dan kebebasan bersuara serta berekspresi dari rakyat dasyat bagai tsunami. Pada saat yang sama nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila perlahan beranjak pergi dan hilang dari kesadaran warga Negara. jangankan nilai yang bersifat abstraksi itu, isi lima sila pun sudah banyak rakyat yang lupa. Sehingga tidak heran kalau-kalau sering terjadi persoalan tentang iman dan agama, pelanggaran kemanusiaan, tentang disintegrasi, domokrasi yang kebablasan serta keadilan yang kerap diperdagangkan. Nilai etis dan moral bangsa jauh mengalami degradasi. Mencari manusia yang bebas kepentingan di muka bumi ini hanya dapat ditemukan pada orang-orang yang tidak waras. Sedangkan pada manusia normal tidak luput dari kepentingan. Hanya saja fenomena kehidupan bagi kebanyakan orang di nusantara saat ini seakan bebas dari pemikiran dan perjuangan atas kepentingan bangsa dan negara. Momentum memperingati hari kemerdekaan bangsa ini hendaknya dapat menggiring pulang kesadaran, kepekaan, nurani kita untuk menjadi rakyat yang bertanggung jawab membangun bangsa dengan benar. (*)

AGUSTUS 2015

Parlemen

3


Suara rakyat Penerangan Di akses Bandara Penerangan Jalan Umum (PJU) menuju Bandara Trunojoyo terlalu minim. Sebab, akses menuju bandara dari arah Kota Sumenep gelap gulita pada malam hari. Akibatnya, sejumlah persoalan muncul. Seperti rawan kejahatan, tindak asusila dan terjadi kecelakaan lalu-lintas. Kami berharap instansi terkait di Pemkab mengatasi masalah tersebut, apalagi Bandara Trunojoyo akan dikomersialkan, sehingga dipastikan akan semakin ramai. (Abd. Wafi, Warga Desa Kacongan, Kecamatan Kota) Terima kasih. Kami memang sudah memantu bahkan sudah memetakan daerah mana saja yang minim PJU, termasuk di Bandara Trunojoyo. Pemasangan sarana PJU tersebut memang menjadi perhatian kami, namun perlu dilakukan secara bertahap mengingat anggaran terbatas. (Kepala Kantor Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, Abd. Kahir)

Petani Tembakau Kepulauan Dimarginalkan Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 085942803888 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep. Redaksi

Selama ini, petani tembakau diwilayah Kepulauan nyaris tidak pernah disentuh oleh program atau bantuan apapun dari Pemerintah. Kelompok tani di Kecamatan Kepulauan merasa termarginalkan. Jangankan berupa bantuan, sosialisasi atau pembinaan tidak pernah sama sekali. Padahal Kepulauan khususnya di Sapudi, petaninya sebagian juga menanam tembakau. Kami perlu dukungan dari Pemerintah. (Ketua Poktan Harapan Kita, Gayam, Sapudi, Mohammad). Memang, kami akui selama ini untuk daerah kepulauan Sumenep tidak ada program pemberdayaan. Hal ini, karena berdasar ploting area dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk wilayah kepulauan memang tidak diprogramkan untuk tahun anggran 2015. Namun untuk tahun anggran 2016, kami Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) akan mencoba untuk mengusulkan program bantuan tersebut untuk petani tembakau di kepulauan. (Kepala Dishutbun Sumenep, Herman Purnomo)

Info CPNS 2015 Mohon informasinya mengenai rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2015. Ada atau tidak?. Kalau ada kapan? (Jumahwi, Warga Kecamatan Talango). Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), rekruitmen CPNS ditunda hingga 2016. Jadi untuk tahun 2015 sudah pasti tidak ada. Penundaan rekrutmen CPNS itu karena masih baru dilakukan kebijakan untuk formasi CPNS melalui elektronik atau E-Formasi. E-Formasi CPNS itu diperkirakan baru tuntas per November 2015, sehingga untuk pengisian formasi kebutuhan PNS di semua daerah termasuk Sumenep tahun ini pelaksanaanya dilakukan di 2016. (Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sumenep, Titik Suryati)

4

Parlemen

AGUSTUS 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


aghalicek

www.dprd-sumenepkab.go.id

AGUSTUS 2015

Parlemen

5


Laporan Utama

MERDEKA DARI APA? DPRD Minta Eksekutif Tingkatkan

Kinerja di Momentum HUT RI

Perayaan kemerdekaan 70 tahun RI bergema di seantero negeri. Mulai dari pelosok desa sampai kota, mulai dari bawah laut sampai puncak gunung, merah putih berkibar. DPRD Sumenep minta eksekutif juga lebih memerdekakan diri dalam pembangunan.

K

ETUA DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma tak henti-hentinya tersenyum. Saat itu, jarum jam sudah menunjuk pukul 12.00 lewat beberapa menit. Di siang itu (17/8), politisi PKB itu terlihat

6

Parlemen

baru masuk kantor. Tapi, jelas itu bukan karena bolos. Melainkan baru melaksanakan tugas kenegaraan. B e b e r a p a jam sebelumnya dia menjadi salah satu pengisi acara detik-detik proklamasi di halaman

AGUSTUS 2015

Pemkab Sumenep. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ketua DPRD bertindak membacakan naskah proklamasi. Di beberapa daerah juga begitu kebiasaan yang terjadi. Setelah melepas lelah sejenak, Herman yang dikenal tegas dan lincah

itu langsung melayani diskusi panjang lebar dengan sejumlah awak media. Seperti biasanya, hari itu, dia masih terlihat segar. Terlebih setelah menunaikan ibadah salat duhur di ruang kerjanya. �Sekarang sudah bebas bicara apa saja,�

www.dprd-sumenepkab.go.id


DRAMA kolosal dalam peringgatan dirgahayu kemerdekaan RI ke 70 di halaman Pemkab Sumenep

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

ujarnya memulai diskusi kecil dengan sejumlah awak media. Dalam diskusi kecil itu Herman memulai dari pengalamannya menjadi bagian dalam upacara detikdetik proklamasi. Menurutnya, melakukan tugas negara, sekecil apapun, sesungguhnya merupakan berkah tersendiri.

www.dprd-sumenepkab.go.id

Tanpa kemerdekaan itu, tidak mungkin bangsa kita ada seperti saat ini. Makanya, kemerdekaan zaman dulu itu ya memang untuk melawan penjajahan.

AGUSTUS 2015

Parlemen

7


Laporan Utama

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen PAKIBRAKA pada Upacara Peringatan HUT RI ke 70.

Pertanyaan sekarang, merdeka dari apa dalam kontek kekinian? Tentu saja, harus merdeka dalam banyak konteks. Pemerintah harus bisa memerdekakan masyarakat menuju kestabilan ekonomi, misalnya. Memberikan penghidupan yang layak untuk masyarakat, itulah hakikat kemerdekaan kini.

8

Parlemen

AGUSTUS 2015

Sebab, kata dia, tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang tertentu dengan jabatan tertentu. Karena itulah, Herman mengaku bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Herman sadar bahwa sekecil apapun perannya, pasti berguna untuk bangsa. Tak terkecuali, dalam urusan tugas-tugas keseharian. ”Sekecil apapun peran kita, harus ada untuk negara,” katanya. Ditanya soal makna kemerdekaan, Herman memaparkan, pada prinsipnya, kemerdekaan itu merupakan sebuah momentum dulu dan sekarang. Pada zaman dulu, kemerdekaan itu menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dalam merebut tanah air dari penjajah. Nah, momentum heroik itulah yang lantas mengantarkan bangsa Indonesia kepada gerbang kemerdekaan. ”Tanpa kemerdekaan itu, tidak mungkin bangsa kita ada seperti saat ini. Makanya, kemerdekaan zaman dulu itu ya memang untuk melawan penjajahan,” tandasnya. Sedangkan kemerdekaan pada konteks sekarang ini, sambung Herman, lebih pada upaya menanamkan sikap dan semangat cinta tanah air. Perwujudan itu semua terlihat pada upaya masing-

masing individu dalam mencintai tanah. Tentu saja, kata dia, melalui peran masing-masing dalam mengisi kemerdekaan. ”Pertanyaan sekarang, merdeka dari apa dalam kontek kekinian? Tentu saja, harus merdeka dalam banyak konteks. Pemerintah harus bisa memerdekakan masyarakat menuju kestabilan ekonomi, misalnya. Memberikan penghidupan yang layak untuk masyarakat, itulah hakikat kemerdekaan kini,” katanya. Dalam konteks lebih sempit, ujar Herman, mengartikan kemerdekaan saat ini bergantung pada wilayah tugas masing-masing. ”Kalau kami di dewan, kemerdekaan ini harus menjadi momentum meningkatkan kinerja. Kami harus mampu menjadi mitra yang baik bagi pemkab untuk mewujudkan pembangunan,” paparnya. Pandangan Herman soal kemerdekaan konteks kekinian juga diamini oleh para wakil ketua dewan yang menjadi penopang struktur di gedung dewan. Ahmad Salim misalnya, selaku wakil ketua dia mengatakan, makna kemerdekaan itu harus lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. ”Sekarang di zaman mengisi

www.dprd-sumenepkab.go.id


Laporan Utama kemerdekaan ini kita semua harus bisa memberikan ruang yang lebih untuk pemberdayaan masyarakat. Sudah saatnya masyarakat kita lebih berdaya dalam banyak hal,” katanya. Salim menegaskan, keberdayaan masyarakat tidak hanya melalui program bersifat kerja praktis. Bisa juga dalam bentuk keberdayaan ekonomi melalui penguatan ekonomi kerakyatan. ”Kalau masyarakat berdaya secara ekonomi, tentu bangsa akan lebih kuat dan besar,” papar politisi PPP itu. Dalam konteks tugas sebagai wakil pimpinan di komisi III, Salim lebih menyoroti soal perlunya jajaran pemkab meningkatkan perannya dalam pembangunan infrastruktur. Menurut dia, jika masih ditemukan banyak jalan rusak maupun infrastruktur lain, yang pada prinsipnya mengganggu kehidupan bermasyarakat, itu salah satu indikasi belum merdeka. ”Pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada di satu daerah yang jalannya belum layak, itu bisa disebut tidak merdeka masih. Makanya, dinas terkait harus bisa membantu,” paparnya sambil tersenyum. Hal yang relatif sama disampaikan oleh Faisal Mukhlis selaku wakil ketua dewan lainnya dari PAN. Berbicara kemerdekaan, kata dia,

sesungguhnya berbicara banyak hal. Dalam konteks sempit, kemerdekaan itu suatu kebebasan, sedangkan peringatan hari kemerdekaan suatu negara atau bangsa dapat diartikan sebagai hari peringatan dimana suatu negara atau bangsa terbebas dari segala bentuk penjajahan bangsa asing. Karena itulah, merdeka adalah terbebas dari segala macam belenggu, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Merdeka merupakan sebuah rasa kebebasan bagi makhluk hidup untuk mendapatkan hak dalam berbuat sekehendaknya ”Dalam sebuah negara, merdeka berarti bebas dari belenggu, kekuasaan dan aturan penjajah. Merdeka dapat dibagi tanpa syarat dan kedua adalah bersyarat,” paparnya. Di luar konteks tersebut, sebelum berbicara soal kemerdekaan dalam arti luas, semua hendaknya berbicara soal kemerdekaan diri sendiri. Menurut Faisal, arti dari sebuah kemerdekaan untuk diri kita sendiri adalah kebebasan dari hawa nafsu dalam diri kita. ”Hawa nafsu wajib kita atasi, karena apabila hawa nafsu kita tidak dapat teatasi maka akan banyak terjadi masalah, kekejian, kehancuran dan keinginan-keinginan yang yang dapat memecah belah suatu rasa kesatuan,”

ulasnya. Dalam konteks tugas kedewanan, Faisal juga berbicara soal kaitannya dengan momentum kemerdekaan RI. Sebagai wakil pimpinan di komisi II, pembangunan ekonomi menjadi hal yang harus dikedepankan. Untuk itulah, pihaknya selalu mendorong agar komisi II bisa lebih kreatif memberikan ide segar atau memberikan respon positif konstruktif untuk pembangunan yang mengarah pada peningkatan ekonomi. ”Momentum kemerdekaan saat ini harus bisa menjadi semangat untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program berbasis ekonomi di tengah masyarakat. Komisi II harus menjadi pendorong itu semua,” papar politisi PAN itu. Sementara, menurut Moh. Hanafi, selaku wakil ketua dewan lainnya, momentum kemerdekaan RI tahun ini harus menjadi titik awal peningkatan kerja-kerja birokrasi. Sehingga birokrasi bisa menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat. ”Birokrasi itu meliputi dari hal terendah di kepala desa, camat hingga satuan kerja dan pemkab. Momentum kemerdekaan RI, marilah kita semua meningkatkan pelayanan publik, sehingga masyarakat merasa terbantu,” kata politisi asal Pulau Kangean itu. (*)

BUPATI Sumenep A Busyro Karim selaku Inspektur Upacara pada Peringatan HUT RI ke 70, usai menyerahkan sang saka bendara merah putih kepada Paskibraka

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

AGUSTUS 2015

Parlemen

9


Wawancara

Hut Republik Indonesia

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

Jangan Sekedar seremoni

7

0 Tahun Indonesia merdeka. Setiap Tanggar 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya. Setiap tahun di momentum Dirgahayu RI tersebut, berbagai kegiatan dilakukan untuk memperingati hari nasional tersebut. Dan Puncaknya adalah upacara bendera memperingati proklamasi kemerdekaan RI. Namun, tentu peringatan Dirgahayu kemerdekaan RI itu bukan sematamata kegiatan seremoni tahunan. Yang terpenting adalah bagaimana semua elemen bangsa ini dapat merefleksikannya sehingga bangsa ini menjadi

10

Parlemen

AGUSTUS 2015

lebih baik. Berikut hasil wawancara Parlemen dengan Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Herman Dali Kusuma. Apa makna hari ulang tahun kemerdekaan RI Ke-70 dalam pandangan bapak? Kemerdekaan pada hakikatnya bukan hanya warga negara lepas dari penjajahan bangsa-bangsa lain, tetapi yang paling penting adalah sebagai warga negara bisa hidup berdampingan satu sama lain dengan damai dan saling menghormati walaupun ada perbedaanperbedaan yang menjadikan lebih berwarna.

Bagaimanapun kemerdekaan adalah buah dari perjuangan pahlawan. Bagaimana bangsa ini harus meng-ekspresikan kemerdekaan itu pak? Memang para pejuang mengorbankan jiwa raga untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, maka tugas kita pada 70 tahun kemerdekaan ini adalah mengisinya dengan karya nyata melalui profesi masing-masing. Untuk itu, sebagai bentuk penghargaan terhadap para pejuang kusuma bangsa yang sudah berjuang memerdekakan bangsa ini, hendaknya masyarakat bersama berjuang dan berkarya bersama untuk

kesejahteraan kita semua. Yang pelajar, maka harus belajar dengan tekun raih prestasi setinggi mungkin, PNS tingkatkan pelayanan, Anggota dewan bekerja baik dalam mempejuangkan aspirasi masyarakat dan banyak lagi yang dapat dilakukan kita dalam mengisi kemerdekaan ini. Apa yang perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seperti yang dicita-citakan pahlawan bangsa? Kalau kita renungkan, proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yang diperjuangkan founding fathers bagi

www.dprd-sumenepkab.go.id


Wawancara

Yang paling penting adalah sebagai warga negara bisa hidup berdampingan satu sama lain dengan damai dan saling menghormati.

rakyat untuk merefleksikan permasalahan bangsa secara kekinian di sekitar kita. Walaupun bangsa ini sudah 70 tahun merdeka, namun berbagai persoalan masih cukup banyak yang mesti terus di tingkatkan diantaranya masalah persoalan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Bahkan, Narkoba-pun termasuk penjajah yang tidak kalah dahsatnya yang mesti di perangi, tidak hanya pemerintah tapi tugas kita dan masyarakat semuanya. Selain itu, kebersamaan persatuan dan kesatuan harus diperkokoh. Sekarang bukan saatnya lagi untuk berpikir sempit. Apalagi, masuk dalam katogori berpikir hanya seputar agama, golongan, ras, dan etnis karena akan membuat kita terjebak pada cara yang terpolarisasi. Hal itu membuat kita tidak dapat memaknai dan merayakan HUT RI ke-70 sebagai bagian dari bangsa. Apa yang perlu disampaikan terhadap generai muda sebagai harapan bangsa? Saya berharap generasi muda bisa menjadi generasi terbaik. Generasi penerus harus bisa

www.dprd-sumenepkab.go.id

menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang merebutkan kemerdekaan. Menghargai jasa-jasa para pahlawan artinya dapat mengisi kemerdekaan dengan baik dan melanjutkan cita-cita pahlawan yaitu bangsa yang makmur dan sejahtera. Momentum kemerdekaan hendkanya dijadikan sebagai sarana perenungan serta introspeksi diri, sehingga menjadi motivasi dalam melanjutkan pembangunan serta cita-cita perjuangan para pejuang. Sudah sepantasnya perjuangan para pahlawan menjadi bahan pembahasan serius bagi generasi muda. Dalam pandangan bapak, apa yang telah dicapai Indonesia dalam usianya yang ke-70 ini? Banyak kemajuan yang telah dicapai Indonesia salah satunya dalam bidang ekonomi. Gros Domestik Produk (GDP) negara kita telah berada di peringkat 16 besar dunia. Namun kue ekonomi yang kian membesar itu belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, dalam

Ketua DPRD SUmenep

Herman dali kusuma Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

pembangunan demokrasi semisal lancarnya pemilihan umum baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Kita sudah berhasil melaksanakan dengan sukses pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan Presiden/Wakil Presiden, bahkan dalam waktu dekat ini adalah Pilkada. Kedepan, apa yang harus dilakukan Pemerintah khususnya di Kabupaten Sumenep? Perlu digaris bawahi bahwa masyarakat saat ini mengharapkan adanya stabilitas sosial dan ekonomi dan pencapaian pemerintah dalam mewujudkan dan menggenapkan hak dasar warga negara, yakni pendidikan, kesehatan, dan keterjaminan selaras dengan agenda Pilkada nantinya.

Kabuparten Sumenep juga akan menjadi panggung kompetisi politik. Karena itu, menjadi sangat penting komitmen kuat para kandidat dalam mengemban amanah rakyat ke depan serta memperjuangkan segenap jiwa raga demi masyarakat Kabupaten Sumenep khususnya akses ekonomi yang merata tampa ada kesan disparitas antara kepulauan dan daratan. Dan PR kita masih banyak. Kemiskinan angkanya relatif tinggi, tingkat anak-anak putus sekolah yang semestinya harus nol ternyata masih ada. Keadilan belum sampai pada tahap kemakmuran. Untuk itu, Pemerintah Daerah khususnya harus bertekad bagaimana persoalanpersoalan tersebut dapat diatasi. (*)

AGUSTUS 2015

Parlemen

11


respon

Pemuda Harus Lestarikan Semangat 45

B

udayawan asal Sumenep, Tajul Arifin meminta generasi muda tetap melestarikan jiwa dan semangat 45. Semangat 45 itu harus terus digelorakan guna menumbuhkan semangat pemuda yang pantang mundur, tahan uji, dan sanggup menerima cobaancobaan. ”Generai sekarang kan generasi penikmat. Menikmati hasil perjuangan pahlawan, namun meraka banyak yang lupa bahwa kemerdekaan itu direbut dengan mengorban banyak hal, termasuk harta dan nyawa,” ujarnya kepada Parlemen. Tajul juga mengingatkan agar generasi muda tidak melupakan 4 pilar kebangsaan, yakni Pancalisa, UUD, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. “Empat hal itu penting

S

untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Para generasi muda harus tahu itu,” tandasnya. Menurutnya, generasi saat ini terlalu banyak terkena pengaruh budaya barat yang negatif. Ia mencontohkan maraknya minuman keras dan seks bebas di kalangan muda. “Itu semua budaya barat yang buruk. Harusnya bisa dicegah agar tidak merusak mental dan moral generasi muda,” tuturnya. (*)

Parlemen

K

etua Forum Komunikasi Pemuda Sumenep (FKPS), Ainurrahman m e n y a t a k a n Indonesia masih belum merdeka di bidang ekonomi dan politik. Sebab, di Hut RI ke 70 itu, dua sektor tersebut masih bergantung pada pihak luar atau negara luar. “Untuk sektor ekonomi dan politik mau tidak mau harus kita akui bahwa kita belum merdeka. Buktinya kita masih tergantung dengan pihak luar, dan itu merupakan tugas kita untuk berjuang meraih kemerdekaan secara substansial di kedua bidang itu,” ujarnya dengan nada serius. Diakuinya, negara berkembang seperti Indonesia memang masih

membutuhkan komunikasi dengan negara luar. Namun menurutnya, Indonesia juga harus bisa menyiapkan diri untuk menjadi bangsa yang lebih mandiri. ”Untuk membuat Indonesia merdeka secara substansial, maka perjuangan untuk meraihnya harus terus digalakkan karena bangsa ini sudah terlalu lama dimanjakan dengan sistem pragmatisme,”tandasnya. (*)

Dunia Pendidikan Belum Merdeka

udah 70 tahun bangsa Indonesia merdeka, namun di beberapa bidang masih dianggap oleh sejumlah kalangan belum merdeka. Salah satunya di sektor pendidikan. ”Hingga saat ini, dunia penidikan di Indonesia masih belum merdeka, karena belum mandiri dan berkiblat pada system atau kurikulum Negara lain,” kata Ketua Dewan Pendidikan Sumenep, Kamalil Ersyad. Diungkapkannya, dunia pendidikan Indonesia masih belum mandiri dan cenderung berkiblat ke Negara – Negara di Eropa. Praktis, akibat kurikulum yang masih belum mandiri, sistem atau kurikulum pendidikan Indonesia selalu berubah, bahkan memunculkan persepsi ganti menteri ganti kurikulum.

12

Belum Merdeka Secara Ekonomi dan Politik

AGUSTUS 2015

“Sistem kurikulum adopsi kita ini mengharuskan anak–anak setelah lulus SMA harus siap untuk bekerja, jadi seperti mesin. Padahal bukan hanya seperti itu, seharusnya melalui lembaga pendidikan juga bisa menciptakan kemandirian,” terangnya. Saat ini , Indonesia selalu bergantung pada pihak luar, seperti pengelolaan proyek. Hal itu menunjukkan ketidak mandirian Indonesia. Seharusnya bangsa Indonesia lebih mengutamakan kearifan lokal. ”Seharusnya kita lebih mengutamakan kearifan lokal di sektor pendidikan, Indonesia kan dikenal dengan maritimnya dan sektor pertanian, itu bisa dimasukkan dalam kurikulum kita. Kalau terus ngadopsi kapan kita bisa mandiri,” pungkasnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


fokus

Lampu Kuning untuk Bupati

DPRD Paripurna Istimewa Usulan Pemberhentian

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

PIMPINAN DPRD bersama Bupat A Busyro Karim dan Wabup Sungkono Siddik di Paripurna Pengumuman Masa Akhir Jabatan Bupati

Sebagai jabatan politik, kursi bupati memang dibatasi. Wajar saja ada mekanisme yang mengatur pengangkatan dan pemberhentiannya. Menjelang akhir masa jabatan, dewan wajib mengingatkan soal akhir masa jabatan itu.

www.dprd-sumenepkab.go.id

N

ama Yogyakarta terambil dari dua kata, yaitu Ayogya atau ‘’’Ayodhya’’’ yang berarti “kedamaian” (atau tanpa perang, a “tidak”, yogya merujuk pada yodya atau yudha, yang berarti “perang”), dan Karta yang berarti “baik”. Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India dimana wiracarita Ramayana terjadi. SEORANG anggota DPRD Sumenep lari tergopoh-gopoh. Selepas mematikan mesin mobilnya yang masih kinyiskinyis, dia langsung lari-lari kecil menuju

AGUSTUS 2015

Parlemen

13


fokus

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

lantai dua. Bisa ditebak, pastilah langkahnya akan berhenti di Graha Paripurna. Ya, kebetulan waktu itu jarum jam sudah menunjuk pukul 09.00 lewat. Itu artinya langkahnya memang harus dipercepat lantaran harus mengikuti agenda sidang yang telah diagendakan. Hari itu, anggota dewan dari koalisi partai penguasa ini memang terlihat tergesa-gesa. ”Saya baru diberitahu tadi soal paripurna hari ini,” katanya sambil menyapa awak media yang kebanyakan menunggu di depan ruang Graha Paripurna. Sejatinya, agenda sidang hari itu sudah terjadwal. Tapi, memang banyak anggota dewan yang lupa. Maklum, agenda sidangnya sedikit berbeda. Yakni, rapat paripurna istimewa pengusulan pemberhentian jabatan bupati dan wakil bupati. ”Regulasinya baru, makanya banyak tidak paham,” tukasnya lalu meninggalkan kerumunan wartawan. Dari ruang sidang paripurna terlihat berlangsung hanya dalam hitungan menit. Setelah dibuka oleh Herman Dali Kusuma selaku ketua dewan, langsung disampaikan soal akhir jabatan bupati dan wakil bupati. Tak lama kemudian rapat paripurna berakhir. Sejumlah anggota dewan langsung keluar dari ruang sidang paripurna. Kebanyakan mereka langsung pergi ke ruang kerja masing-masing. Ada

14

Parlemen

AGUSTUS 2015

RAMAH TAMAH Pimpinan DPRD bersama Bupati A.Busyro Karim dalam suatu kesempatan

yang ke ruang komisi. Ada juga yang memilih pergi ke ruang fraksinya. Penjelasan lebih rinci tentang agenda sidang yang digelar itu diperoleh dari Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Mukhlis. Menurut dia, sesuai ketentuan baru, memang ada rapat paripurna khusus penyampaian masa jabatan bupati dan wakil bupati. “Sesuai dengan undang-undang yang baru, tiga bulan sebelum masa jabatan bupati-wakil bupati berakhir, DPRD harus mengumumkan secara resmi di rapat paripurna istimewa tentang usulan pemberhentian bupati-wakil bupati,” kata Faisal Mukhlis. Ia menerangkan, setelah mengumumkan di rapat paripurna istimewa, pihaknya akan berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur tentang usulan pemberhentian bupati-wakil bupati. “Kami akan mengadakan rapat internal pimpinan DPRD, untuk menentukan kapan surat usulan pemberhentian itu dikirimkan ke Gubernur. Sekaligus kami akan menyiapkan kelengkapan administrasi terkait usulan pemberhentian tersebut, “ ujarnya. Untuk diketahui, jabatan bupati dan wakil bupati berakhir 25 Oktober mendatang. Sesuai regulasi, sebelum akhir masa jabatan itu harus digelar rapat paripurna istimewa. Pengajuan pemberhentian kepala daerah dari

www.dprd-sumenepkab.go.id


fokus jabatannya itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (2) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyebutkan bahwa DPRD kabupaten memberitahukan secara tertulis kepada bupati dan KPU kabupaten dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan bupati berakhir. “Maka karena akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep bulan Oktober, maka pada awal bulan Agustus ini, langkah proses terhadap hal proses masa akhir masa jabatan itu sudah kita paripurna,” papar Faisal. Dikatakan, hasil keputusan paripurna tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Gubernur. “Dari paripurna ini selanjutnya akan kita bicarakan dengan pimpinan Dewan untuk menindaklanjuti dan kelanjutan proses pemberhentiannya. Insya Allah

minggu ini surat sudah bisa kita sampaikan ke Gubernur,” lanjut politisi PAN ini. Dan, karena proses pemilukada ini masih akan dilaksanakan pada bulang Desember, maka untuk kelanjutan kepemimpinan di Sumenep akan dipimpin oleh pelaksana tugas bupati yang akan ditunjuk dan dilantik oleh Gubernur Jawa Timur. “Plt ini nanti yang akan meneruskan program bupati sebelumnya sampai nanti ada bupati terpilih atau definitif,” imbuhnya. Rapat paripurna tersebut juga mengadu pada UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur terkait dengan penetapan pemberhentian bupati dan wakil bupati karena berakhir masa jabatan diumumkan dalam sidang paripurna sebagiamna yang dijelasakan dalam Pasal 79 ayat (1). ”Jadi, sebelum diajukan kami memang harus melaksankan rapat paripurna istimewa. Baru setelah

Sesuai dengan undangundang yang baru, tiga bulan sebelum masa jabatan bupati-wakil bupati berakhir, DPRD harus mengumumkan secara resmi di rapat paripurna istimewa tentang usulan pemberhentian bupatiwakil bupati.

WAKIL Ketua DPRD Sumenep, Faisal Mukhlis.

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

AGUSTUS 2015

Parlemen

15


Fokus SUASANA Paripurna pengumuman masa akhir jabatan Bupati di Gedung DPRD.

semuanya selesai dan dinyatakan lengkap kami ajukan,” terang dia. Terpisah Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan, dirinya tidak merasa keberatan atas usulan tersebut. Dirinya selaku bagaian dari pejabat negara akan senantiasa mematuhi semua peraturan yang telah menjadi ketetapan. ”Kami tetap akan menjungjung tinggi semua peratuan yang ada. Karena kami adalah pejabat yang

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

BUPATI A Busyro Karim didampingi Wabup Sungkono Siddik ketika menyampaikan sambutannya pada peripuna pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wabup

taat kepada peraturan,” tegas dia. Di tempat terpisah, salah satu politisi dari fraksi PKB M. Ramzy mengatakan, rapat paripurna istimewa penyampaian akhir masa jabatan bupati merupakan sebuah prosedur. Kegiatan tersebut amanat konstitusi yang memang harus dilakukan. ”Saya kira biasa saja. Aturannya memang harus ada penegasan mengenai masa jabatan. Dan, sebelum masa jabatan berakhir disampaikan terlebih dahulu,” paparnya. Politisi dari Partai Hanura ini hanya menegaskan agar prosesi pergantian kepada pelaksana tugas bisa berjalan lancar. Sehingga pelaksana tugas bupati bisa membantu melaksanakan tugas-tugas yang diemban guna kesinambungan pembangunana. (*)

Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

16

Parlemen

AGUSTUS 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


Legislator

Lanjutkan Perjuangan Di Gedung Parlemen www.dprd-sumenepkab.go.id

U

mumnya banyak orang berpandangan menjadi Anggota Dewan tidak lebih untuk mencari atau memperkuat kekuasaan dan kekayaan. Pandangan tersebut sah saja, sebab memang ada kewenangan yang diberikan kepada wakil

rakyat dan ada pula fasilitas negara yang diberikan diantaranya berupa gaji dan tunjangan. Tapi bagi H. Masdawi bukanlah materi atau kekuasaan dan jabatan yang dikejarnya. Bagi Ketua Fraksi Partai Demokrat ini, harta atau materi yang dimilikinya terbilang lebih

AGUSTUS 2015

Parlemen

17


Legislator

Yang terpenting antara rakyat dan wakil rakyat tidak boleh ada sekat pemisah dalam hal penyampaian aspirasi. Dan saya membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat dimanapun dan kapanpun menyampaikan aspirasinya.

18

Parlemen

AGUSTUS 2015

dari cukup tanpa harus menjadi Dewan. Bertahun-tahun bergelut di bisnis perikanan, bahkan sejak orang tuanya membuat dirinya tercukupi secara materi. Pun dengan kekuasaan. Kekuasaan baginya sudah didapatnya jauh sebelum menjadi Anggota dewan, tepatnya ketika menjadi Kepala desa Banraas, Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek. “Selama 14 tahun atau dua priode saya pernah menjadi Kepala Desa. Artinya kalau orientasinya hanya kekuasaan atau harta dan kekayaan sudah saya dimiliki dan sudah saya jalani,” kata Masdawi. Obsesinya menjadi Anggota Legislatif hanya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Kekuasaan dan harta kurang berarti baginya kalau tidak memberi manfaat kepada banyak orang. “Bukankah kita hidup di dunia adalah anfauhum linnas. Bagaimana menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, bukan yang mendapat manfaat atau bahkan memberi madlarat,” jelas suami dari Hj. Irawati ini. Masdawi memiliki tekat kuat untuk membangun daerahnya khususnya Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek melalui kursi Parlemen. Sebab, dirinya mengaku. sangat gelisah Pulau Giliyang dengan sejumlah potensinya nyaris tidak pernah diperhatikan. Pembangunan hanya terkesan diorientasikan pada wilayah daratan. “Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan pemerintahan dan sebagaimana di Pulau-Pulau jauh. Kalau di Pulau Giliyang yang merupakan Pulau dekat nyaris luput dari perhatian dan potensinya tidak dimaksimalkan,” tandasnya. Diungkapkannya, 14 tahun menjadi Kepala Desa Banraas, daerahnya sama sekali tidak tersentuh bantuan dan program pembangunan sama sekali. Infrastruktur di dua Desa Pulau Giliyang, yaitu Banraas dan Bancamara 95 persen buruk. Kondisi jalan di Pulau Giliyang bertahun-tahun dikeluhkan, namun kurang mendapat perhatian. “Kalaupun ada, itupun baru-baru ini saja. Setelah Pulau Giliyang diproyeksikan menjadi objek wisata kesehatan,” ungkap ayah dua anak ini. Disamping itu, pelayanan dasar

yang harus diberikan pemerintah terhadap masyarakat di daerahnya masih kurang maksimal. Sarana dan perasana penunjang mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan masih kurang maksimal, sehingga tidak jarang kerap kali mendapat banyak keluhan. Disisi lain, harapannya terhadap Wakil Rakyat baik tingkat Kabupaten, Provinsi, bahkan Pusat tidak sesuai dengan kenyataan. Kepedulian sejumlah anggota DPRD dari daerah pemilihannnya dalam membangun Pulau Giliyang dinilai kurang. “Saat itu, saya enggak tahu apa mereka kurang memiliki kepedulian terhadap Giliyang atau justru tidak berhasil memperjuangkannya di kursi Parlemen,” tuturnya. Untuk itulah, dirinya berfikir merasa perlu putra daerah Pulau Giliyang maju ke kursi legislatif. Dalam pandangannya, tanpa adanya putra daerah yag masuk di sistem pemerintahan, maka pembangunan Pulau Giliyang tidak akan berkembang. Sebab, melalui kewenangannya sebagai Anggota Legislatif dan kecintaannya terhadap daerah kelahirannya, pembangunan Giliyang akan berkembang signifikan. Berangkat dari pemikiran tersebut, Masdawi memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ia ingin melanjutkan perjuangan dan pengabdiannya membangun Pulau Giliyang di gedung Parlemen, setelah belasan tahun menjabat sebagai Kepala Desa. “Jadi Legislatif adalah lanjutan dari perjuangan saya untuk masyarakat khususnya Giliyang dan di daerah Pemilihan 5 serta Sumenep pada umumnya. Sebab, saya pikir tidak cukup kiranya membangun daerah kelahiran saya, kalau hanya sekedar menjadi Kepala Desa,” ucapnya. Memilih Bergabung Di Demokrat Singkatnya, untuk mewujudkan tekadnya membangun Pulau Giliyang, Masdawi memutuskan terjun kedunia politik. Sebab, dalam pandangannya sistem pemerintah yang menganut sistem demokrasi di Indonesia adalah suatu keniscayaan untuk tidak berpartai. Untuk itulah, dia memilih untuk bergabung dengan Partai Demokrat, partai yang saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang

www.dprd-sumenepkab.go.id


legislator Yudhoyono (SBY). Menurut Masdawi, bergabungnya dia ke partai berlambang mercy itu lantaran melihat sosok SBY saat itu. Masdawi melihat, SBY adalah sosok kharismatik dan merakyat. Dia juga melihat bahwa di partai Demokrat lah, nilai-nilai demokrasi betul-betul ditegakkan. ”Partai Demokrat adalah partai nasionalis religius. Dan saya merasa cocok dengan visi dan misi Partai Demokrat,” ujarnya. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, Masdawi memutuskan untuk ikut bertarung memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Sumenep dari daerah pemilihan V (Gapura, BatangBatang, Dungkek, dan Batu Putih). Berkat kerja keras dan kepercayaan dari masyarakat, Ia akhirnya terpilih. Bahkan, pada Pileg 2014 itu, Ia merupakan Calon Legislatif yang berhasil duduk di kursi Parlemen dengan suara terbanyak di daerah pemilihan V. Hal tersebut wajar dia raih, sebab jauh sebelum duduk di kursi legislatif menang dikenal dekat dengan rakyat. Dan dia sudah bisa hidup dan melakukan kegiatan bersama rakyat. Kini, Legislator yang juga hobi olahraga off road ini dipercaya oleh Partainya menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat. Di Komisi, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, membidangi masalah ekonomi dan aset daerah. Di alat kelengkapan lainnya, dia masuk dijajaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Melalui Fraksi dan Komisi serta sejumlah alat kelengkapan Dewan lainnya, dirinya bertekad untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya di Kursi Parlemen untuk menyelesaikan sejumlah persoalan-persoalan yang dikeluhkan masyarakat khususnya di daerah pemilihan. Baginya, kepercayaan rakyat memilihnya menjadi Anggota Legislatif merupakan amanat. Sudah seharusnya amanah itu dipelihara dan ditunaikan dengan baik. ”Caranya yaitu dengan mengabdikan diri kepada masyarakat. Dan meniatkan seluruh apa yang dilakukan di Parlemen, tidak lain hanya untuk masyarakat,” ucapnya dengan nada serius.

www.dprd-sumenepkab.go.id

Menurutnya, supaya pengabdiannya berjalan maksimal, dia menyatakan harus hidup bersama rakyat. Serap aspirasi tidak hanya dia lakukan sesuai dengan agenda kedewanan, namun pada kesehariannya dia berupaya menyerap keluhan, aspirasi, atau keinginan, bahkan persoalanpersoalan yang terjadi di masyarakat. Dengan cara tersebut, apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat akan terekam dengan baik tanpa harus tergantung pada reses untuk kemudian diperjuangkan di Parlemen. ”Yang terpenting antara rakyat dan wakil rakyat tidak boleh ada sekat pemisah dalam hal penyampaian aspirasi. Dan saya membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat dimanapun dan kapanpun menyampaikan aspirasinya,” tegas Masdawi. Getol Soroti Sektor Kelautan dan Perikanan Selama di DPRD Sumenep, Masdawi dikenal sebagai salah satu legislator yang cukup getol menyuarakan hak-hak masyarakat, khususnya nelayan. Sebab, Komisinya seringkali menangani masalah yang berhubungan dengan kaluutan dan perikanan yang dikeluhkan nelayan. Selain itu, secara kebetukan, Legislator yang juga aktif di Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sumenep ini juga banyak bergelut dibisnis perikanan. Selama puluhan tahun menjalani usaha tersebut, Masdawi tahu persis bagaimana persoalan perikanan di Kabupaten Sumenep. Dia melihat Sumenep yang secara geografis terdiri dari gugusan pantai dan Pulau-Pulau sesungguhnya potensi laut khususnya dibidang perikanan cukup melimpah. Potensi tersebut seharusnya dapat mendorong perekonomian masyarakat khususnya nelayan. ”Namun, faktanya nelayan kita tidak sejahtera. Ini kan sebenarnya persoalan, sebab berbanding terbalik dengan potensi yang ada,” ujarnya. Faktornya, lanjut Masdawi karena perhatian Pemerintah terhadap nelayan di Kabupaten Sumenep masih belum sesuai harapan. Pemerintah seolah tidak punyak rencana yang jelas dalam mengembangkan potensi daerah khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Dia mencontohkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun di beberapa lokasi dalam mendukung usaha perikanan. Banyak TPI yang dibangu n di Kabupaten Sumenep justru tidak berfungsi karena kurangnya survei ke lapangan. ”Karena infrastrukturnya kurang standar, sangat sedikit TPI yang disinggahi para nelayan dari luar daerah,”jelasnya. Tempat pelelangan ikan merupakan sentral setiap para nelayan yang ada di Kabupaten Sumenep. Pemerintah harus merencanakan dengan tepat pembangunannya agar dapat memacu kegiatan perekonomian masyarakat. ”Dan sejauh ini, saya belum melihat TPI yang memenuhi standar, meskipun di daerah Pasongsongan ada itu masih kurang layak,”ungkapnya. Seharusnya pembagunan TPI di bangun di daerah yang paling berpotensi, baik nelayan maupun ikan yang di hasilkan. Ia menilai pembangunan TPI di daerah Pasongsongan saat ini sudah tidak lagi berfungsi karena tempatnya kurang tepat. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui dinas terkait, seharusnya membangun TPI tidak pernah membaca potensi keadaan daerahnya serta nelayan baik lokal maupun pendatang yang singgah di tempat tersebut. Namun kelayakan pembangunan TPI, setidaknya target ikan dalam perharinya di atas 1 ton. Itu baru bisa berjalan. ”Karena sistem nelayan di Madura umumnya ini, ada sebagian nelayan yang tidak suka kepada TPI. Karena di TPI terjadi persaingan harga yang ketat,” tandasnya. Disamping itu, pedagang ikan menggunakan ikatan agar para nelayan mau menjual ikanya kepada ketua ikatan. Tapi yang dirugikan tetap nelayan. Sebab harga yang sudah tidak sehat yang dijalankan para tengkulak ikan. ”Ironisnya, Selama dirinya menggeluti dunia perikanan, tak satupun dari pemerintah Sumenep, melalui dinas terkait menjalin koordinasi kepada nelayan dan menanyakan berapa omset penghasilan ikan setiap harinya. Kedepan, persoalan ini harus diseriusi karena kebetulan saya di Komisi II,” pungkasnya. (*)

AGUSTUS 2015

Parlemen

19


20

Parlemen

AGUSTUS 2015

www.dprd-sumenepkab.go.id


SEMANGAT kebersamaan adalah kunci keberhasilan. HUT RI ke 70 Lokasi: Kali Marengan Sumenep Foto: Ibnu Fajar/ Parlemen

www.dprd-sumenepkab.go.id

AGUSTUS 2015

Parlemen

21


Sosok

Soenjoto, Pejuang Kemerdekaan 45

S

oenjoto, demikian Ia disapa. Bersama istrinya itulah, Veteran Kelahiran Solo 1 Juni 1933 itu melewatkan masa tuanya di rumah sederhana, di Jl Seludang, Kecamatan Kota Sumenep. Tubuhnya kurus, tinggal tulang, dan rambutnya memutih. Tidak tanpak tubuhnya yang dulu kekar dan kuat, bahkan sepintas tidak terlihat bahwa dirinya adalah Mantan Pejuang Kemerdekaan. Sewaktu muda, Sunjoeto bergabung sebagai Eks Prajurit

22

Parlemen

AGUSTUS 2015

Pelajar Pejuang dari TNI Seksi III Kompi 2 Batalion 1 Brigadir V Selamet Riadi Solo selama 1948-2950. Sebagai seorang pelajar saat itu, hatinya terpanggil untuk mengusir penjajah dari Negeri yang dicintai, sebab sebagai pemuda yang cinta tanah air, dirinya tidak ingin bangsa Indonesia terjajah kembali. Apalagi dirinya merasakan langsung betapa menderitanya hidup diatas Pemerintahan Penjajah. �Saya tahu betul, betapa kejam dan biadapnya penjajah Belanda dan Jepang. Rakyat sungguh sangat menderita dijajah,� ujarnya. Untuk itu, selama masa perjuangan itulah, Sunjoeto

bertekad menumpas penjajah Belanda yang kembali menduduki Jogjakarta. Tanpa rasa takut, selama menjadi Prajurit, Sunjoeto bersama sejumlah rekannya di Batalion V Solo mendapat tugas memasang plakat-plakat disepanjang jalan antara Solo dan Jogjakarta dengan tulisan untuk menggugah rasa nasionalime masyarakat sekaligus ingin menunjukkan kepada penjajah bahwa bangsa Indonesia tidak ingin kembali dijajah. �Di sepanjang jalan antara Solo dan Jogjakarta kami memasang plakat yang isinya Nederlan Salnoid Heretion artinya Negeri Belanda tidak

www.dprd-sumenepkab.go.id


Sosok

Tanpa pengorbanan para pahlawan dan pejuang itulah proklamasi Kemerdekaan tidak dapat dikumandangkan.

veteran

Soenjoto Mungkin menjajah lagi, kemudian Merdeka Atau Mati, dan Sekali Merdeka Tetap Merdeka,” tuturnya. Selain masang plakat, pasukannya juga memiliki tugas untuk mengganggu Konvoi Pasukan Belanda disepanjang jalan antara Solo dan Jogjakarta dengan menembaki tanktank dan mobil kompi penjajah. Dan sebelum dikembalikan ke bangku sekolah oleh Batalionnya, Ia juga sempat ditugaskan merampas sepeda pemberian penjajah Belanda kepada sejumlah abdi dalem. ”Dari perjuangan tersebut akhrinya saya mendapat Gelar Kehormatan dari Presiden Sebagai Pejuang Kemerdekaan dan Piagam Kenegaraan Setya Lencana Karya Setya,” ungkap Veteran yang menguasai empat bahasa asing tersebut.

www.dprd-sumenepkab.go.id

Sunjoeto mengungkapkan, kemerdekaan tidaklah diraih dengan mudah dan cuma-cuma. Banyak pengorbanan yang dipertaruhkan oleh para pahlawan dan pejuang. Perjuang banyak yang berguguran dipertempuran menumpas penjajah demi mewujudkan kemerdekaan. ”Tanpa pengorbanan para pahlawan dan pejuang itulah proklamasi Kemerdekaan tidak dapat dikumandangkan,” ujarnya. Sunjoeto prihatin dengan kondisi Negeri ini sekarang, sebab Kemerdrkaan tidak diisi dengan yang sebenarnya. Generai sekarang adalah generai penikmat, Hanya menikmati buah dari pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Genrasi Mudanya Tidak dapat diandalah, sebab

kehiduopannya cenderung senangsenang, sementara Pimpinannya hanya mengutamakan untung untu dirinya dan kelompoknya sendiri. Bahkan, prilakunya tidak ubahnya dengan penjajah yang hasil kerjanya diorientasikan untuk dinikmati dirinya sendiri. Di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke 70 Tahun ini, Bekas Pejuang Kemerdekaan itu berharap supaya Pelestarian Jiwa Semangat Nasional (PJS) 45 ditanamkan khususnya kepada generai muda. ”Rasa Cinta Tanah Air, Jiwa Nasionalisme, dan Persatuan dan Kesatuan harus dibangkitkan kembali supaya Bangsa Indonesia yang maju dan bermartabat sebagaimana yang dicita-citakan pahlawan dapat diwujudkan,” pungkasnya. (*)

AGUSTUS 2015

Parlemen

23


Dinamika

DPRD Tengarai Banyak Perusahaan Tanpa Amdal

A

nggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, M. Ramzi menyatakan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Sumenep tidak memiliki analisa dampak lingkungan (amdal). Salah satu perusahan yang tidak dilengkapi amdal yaitu PT Gara, walaupun perusahaan negara tersebut sudah lama beroperasi. ”Sesuai data dan informasi yang kami terima, banyak perusaham di Sumenep yang belum mengurusi amdal, salah satunya PT Garam,” ungkap Ramzi. Menurutnya, sesuai ketentuan dokumen amdal tersebut semestinya diperiksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup jika letaknya di pusat. Namun, jika lokasinya di daerah, maka instansi tekhnis di daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten atau Provinsi. Penerbitan dokumen lingkungan itu

L

oleh PT Garam kepada lingkungan di sekitarnya tidak begitu berbahaya, tegasnya, tetap wajib membuat laporan amdal. “Meskipun perusahaan milik pemerintah tetap punya kewajiban,” terangnya. Menurutnya, laporan tersebut dibutuhkan sebagai acuan untuk mengetahui pengaruh perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Seperti halnya kadar limbah perusahaan yang dihasilkan terhadap lingkungan. Sehingga, memudahkan pengawasan terhadap pemerintah. ”Jika menyetorkan laporan kan dapat diketahui dampak apa yang ditimbulkan oleh sebuah perusahaan, tapi kalau seperti ini kan kita tidak tahu,” bebernya. Pihaknya berharap PT Garam Persero Kalianget, segera membuat laporan agar dampak perusahannya bisa diketahui. Namun bila tetap tidak dilakukan, pihaknya akan melayangkan surat imbauan kepada PT Garam Persero. “Namun, apabila asurat himbauan kami tidak diindahkan, bisa-bisa izin aktivitasnya kami dibekukan,” tegasnya. (*)

Buka Peluang Swasta Layani Kelistrikan Di Pulau

egislator yang merupakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Bambang Prayogi menyarankan agar program kelistrikan diwilayah Kepulauan tidak mengandalkan dana APBD. Instansi Terkait di Pemkab harus membuka ruang bagi perusahaan swasta untuk ikut serta melakukan pengembangan kelistrikan di Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting. Pasalnya, jika hanya mengandalkan APBD Sumenep, realisasi pengembangan kelistrikan sulit untuk terealisasi dalam waktu singkat. ”Saya pesimis harapan masyarakat Pulau utamanya Gili Raje akan cepat terealisasi jika hanya mengandalkan APBD. Sebab jika hanya mengandalkan dana dari APBD saya kira 10 tahun lagi kelistirkan di Gili Raja baru bisa beroperasi,” katanya. Meski demikian, lanjut dia, kontrak antara pemerintah daerah

24

merupakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012 tentang Izin Lingkungan Hidup. ”Kami harap semua perusahaan di Sumenep, utamanya yang menangani pelabuhan agar segera mengurusi amdal. Itu demi kenyamanan dan keamanan bagi lingkungan sekitar,” harapnya. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumenep, M. Syahrial, membenarkan bahwa PT Garam hingga saat ini masih belum mempunyai amdal. “Sampai saat ini PT Garam Persero Kalianget tidak membuat laporan amdal, dan itu bukan hanya tahun ini saja, tapi sudah bertahun-tahun,” katanya. Menurutnya, beberapa waktu lalu PT Garam Persero Kalianget, telah mendapatkan teguran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Tidak tahu kenapa teguran itu tidak diindahkan,” terangnya. Meskipun dampak yang ditimbulkan

Parlemen

AGUSTUS 2015

dengan perusahaan harus jelas. Misalnya, jika pemerintah daerah telah menanggarkan pengadaan tiang dan jaringannya, perusahaan swasta melakukan pengadaan mesing gensetnya. ”Kalau seperti itu pasti setarus persen kami mendukungnya. Yang kami tidak mau adanya campur aduk anggaran dalam satu kegiatan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta,” ujar Legislator asal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini. Anggaran pembangunan listrik di Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 17 miliar. Sementara anggaran yang tersedia hanya sekitar 3,2 miliar. ”Kami optimis jika ini dilaksanakan dengan baik, pasti dua tahun ke depan kelistrikan di sana akan hidup,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sumenep, Abd. Kahir mengatakan, pembangunan listrik di Pulau Gili Raja tahun ini masih berkutat di pengadaan tiang. ”Kalau tidak ada halangan, tahun depan kami merancang kepada jaringannya,” katanya. Disinggung soal adanya keterlibatan pihak swasta, pihaknya mengaku tidak ada, sehingga pembangunan listrik murni dibiayai oleh APBD. ”Namun kalau memang ada investor yang akan membantu, kami tentu sangat membuka pintu, bahkan mengapresiasi. Sehingga, realisasi kelistrikan di sana bisa semakin cepat,” ucapnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Dinamika

L

Daerah Terkesan Dimarginalkan Soal Migas

arangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh Kementerian Energai Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) menggandeng pihak swasta (investor) dalam hak partisipasi blok migas, dianggap sebagai upaya marginalisasi daerah. Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath mengatakan, pemerintah terkesan terlalu memperlihatkan kekuasaannya dalam implementasi keputusan dengan melarang keterlibatan pihak swasta sebagai investor dalam business to government ini. “Larangan itu akan berimplikasi cukup serius bagi daerah penghasil migas, karena yang didapat hanya dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH) migas. Padahal daerah penghasil migas seperti Sumenep ini punya hak partisipasi (participating interest atau PI) blok minyak dan gas bumi,” ujarnya. Dirinya pesimis dengan dalih pemerintah pusat, jika hal itu merupakan upaya pemerintah untuk melindungi

M

juga mengajukan permohonan PI untuk Blok Kangean menyusul perpanjangan kontrak 20 tahun yang dimiliki PT Energi Mega Persada sejak tahun 2010. Namun pengajuan PI dari dua blok yang masih pada tahap due diligence (uji tuntas) tersendat sejak Desember 2014, karena pemerintah pusat melarang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggandeng swasta utk memiliki 10 persen hak partisipasi blok migas. BUMD hanya diperbolehkan menggandeng Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atau BUMN untuk memiliki 10 persen hak partisipasi (participating interest/PI) blok minyak dan gas. Alasan pelarangan itu adalah untuk memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan mencegah pemburu rente masuk menguasai blok migas melalui BUMD. (*)

DPRD Minta Disperindag Awasi Elpiji Oplosan

araknya tabung gas elpiji oplosan yang beredar baru – baru ini mendapat perhatian serius Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari. Peredaran tabung gas elpiji itu meresahkan masyarakat karena membuat kerugian bagi para konsumen. Menurut Juhari, Instansi terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat harus mengantisipasi peredaran elpiji oplosan tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak sampai beredar di daerah ujung timur pulau Madura tersebut. Dan jika nanti ditemukan benar ada, lanjut Juhari pihaknya meminta untuk dilakukan penindakan secara tegas, karena hal tersebut sangat merugikan masyarakat. ”Kami di Komisi II telah melakukan

www.dprd-sumenepkab.go.id

sumber daya alam daerah. ”Ini seolah sinyalemen nyata sistem sentralisasi ekonomi politik yang dilakukan pemerintah pusat pada daerah. Apalagi selama ini daerah tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan tentang aktifitas industri hulu migas,” jelasnya. Sesuai PP No 35 Tahun 2004, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) punya kewajiban menawarkan partisipating interest (PI) kepada BUMD. Merujuk ketentuan tersebut, Pemkab Sumenep bersama Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang sejak 31 Agustus 2007 telah meminta penawaran PI pada Husky Oil Ltd yang membeli Wilayah Kerja Madura Strait. Selain PI dari Wilayah kerja Madura Strait, Pemkab Sumenep bersama Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang

hearing bersama Disperindag. Dan banyak hal yang kami bicarakan. Selain elpiji oplosan ini, juga tentang hal – hal lain seperti ketentuan harga di pasar agar terus dipantau,” jelas Juhari. Selain meminta Disperindag segera melakukan sidak keberadaan elpiji oplosan tandas mantan aktivis PMII Situbondo itu pihaknya juga mengimbau agar memantau maupun mengontrol sejumlah harga komoditas lain di Kabupaten Sumenep. Sementara itu, Kepala Disperindag Sumenep Saiful Bahri mengaku, hingga saat ini belum terdapat laporan dari masyarakat terkait adanya tabung gas elpiji oplosan di daerahnya. Namun pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya, seperti kantor

Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan bagian perekonomian Pemkab Sumenep untuk melakukan peninjauan tentang keberadaan gas elpiji oplosan. Karena pengisian gas elpiji merupakan wewenang dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), maka pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan peninjauan ke rekanan dari pertamina tersebut. “Kami akan melakukan peninjauan, bukan sidak ya mas. Karena sampai saat ini kami masih belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya elpiji oplosan di Sumenep,” terang Saiful. Jika nanti di SPBE ditemukan adanya gas elpiji oplosan tandas Saiful, maka pihaknya akan langsung melaporkan ke pertamina. Sementara jika yang melakukan perorangan atau pengusaha akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. ”Tentu kalau misalnya dari hasil pengawasan atau laporan ada yang terbukti mengoplos elpiji, akan ditindak lanjuti secara hukum,” ujarnya. (*)

AGUSTUS 2015

Parlemen

25


Studi Banding

Selayang Pandang Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Sukses Jadi Pintu Gerbang Kaltim

BANDARA Kalimaru yang menjadi kebanggaan Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Tanjung Redeb, Berau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 34.127,47. km² terdiri dari daratan seluas 22.030,81 km² dan luas laut 12.299,88 km² serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 96 Kampung/ Desa, dan jumlah penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 sebesar 191.807 jiwa.

26

Parlemen

AGUSTUS 2015

N

ama Yogyakarta terambil dari dua kata, yaitu Ayogya atau ‘’’Ayodhya’’’ yang berarti “kedamaian” (atau tanpa perang, a “tidak”, yogya merujuk pada yodya atau yudha, yang berarti “perang”), dan Karta yang berarti “baik”. Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India dimana wiracarita Ramayana terjadi. Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding abadd ke-14. Menurut sejarah Berau, Raja pertama yang memerintah bernama Baddit Dipattung dengan gelar Aji Raden Surya Nata Kesuma dan Isterinya bernama Baddit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat pemerintahan kerajaan pada awalnya berkedudukan di Sungai Lati (sekarang menjadi lokasi pertambangan Batu Bara PT. Berau Coal). Aji Raden Suryanata Kesuma menjalankan masa pemerintahannya tahun 1400 – 1432 dengan adil dan bijaksana, sehingga kesejahteraan rakyatnya meningkat. Pada masa itu dia berhasil menyatukan wilayah pemukiman masyarakat Berau yang disebut Banua, yaitu Banua Merancang, Banua Pantai, Banua Kuran, Banua Rantau Buyut dan Banua Rantau Sewakung. Di samping kewibawaannya, kedudukan Aji Raden Suryanata Kesuma juga sangat berpengaruh, menjadikan dia disegani lawan maupun kawan. Untuk mengenang jasa Raja Berau yang pertama ini, Pemerintah

telah mengabdikannya sebagai nama Korem 091 Aji Raden Surya Nata Kesuma yang Rayon Militer Kodam VI/ TPR. Setelah beliau wafat, Pemerintahan Kesultanan Berau dilanjutkan oleh putranya dan selanjutnya secara turun temurun keturunannya memerintah sampai pada sekitar abad ke-17. Kemudian awal sekitar abad XVIII datanglah penjajah Belanda memasuki kerajaan Berau dengan berkedok sebagai pedagang (VOC). Namun kegiatan itu dilakukan dengan politik De Vide Et Impera (politik adu domba). Kelicikan Belanda berhasil memecah belah Kerajaan Berau, sehingga kerajaan terpecah menjadi 2 Kesultanan yaitu Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur. Pada saat bersamaan masuk pula ajaran agama Islam ke Berau yang dibawa oleh Imam Sambuayan dengan pusat penyebarannya di sekitar Sukan. Sultan pertama di Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alam

yang bergelar Alimuddin (1800 – 1852). Raja Alam terkenal pimpinan yang gigih menentang penjajah belanda. Raja Alam pernah ditawan dan diasingkan ke Makassar (dahulu Ujung Pandang). Untuk mengenang jiwa Patriot Raja Alam namanya diabadikan menjadi Batalyon 613 Raja Alam yang berkedudukan di Kota Tarakan. Sedangkan Kesultanan Gunung Tabur sebagai Sultan pertamanya adalah Sultan Muhammad Zainal Abidin (1800 – 1833), keturunannya meneruskan pemerintahan hingga kepada Sultan Achmad Maulana Chalifatullah Djalaluddin (wafat 15 April 1951) dan Sultan terkhir adalah Aji Raden Muhammad Ayub (1951 – 1960). Kemudian wilayah kesultanan tersebut menjadi bagian dari Kabupaten Berau. Sultan Muhammad Amminuddin menjadi Kepala Daerah Istimewa Berau. Beliau memerintah sampai dengan adanya peraturan peralihan dari Daerah Istimewa menjadi Kabupaten Dati II Berau, yaitu MERIAM Keraton Kaltim yang konon bisa pindah sendiri ada di tempat ini

www.dprd-sumenepkab.go.id

AGUSTUS 2015

Parlemen

27


Studi Banding

Undang-undang Darurat tahun 1953 Tanggal terbitnya Undang-undang tersebut dijadikan sebagai Hari jadi Kabupaten Berau. Dengan diterbitkannya Undangundang No.27 tahun 1959, Daerah Istimewa Berau berubah menjadi kabupaten Dati II Berau dan Tanjung Redeb sebagai Ibukotanya, dengan Sultan Aji Raden Muhammad Ayub (1960 – 1964) menjadi Bupati Kepala Daerah Tk. II Berau yang pertama. Penetapan Kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan Dati II Kabupaten Berau adalah untuk mengenang pemerintahan Kerajaan (Kesultanan) di Berau. Di mana pada tahun 1810 Sultan Alimuddin (Raja Alam) memindahkan pusat pemerintahannya ke Kampung Gayam yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Bugis.

28

Parlemen

AGUSTUS 2015

Perpindahan ke Kampung Bugis pada tanggal 25 September tahun 1810 itu menjadi cikal bakal berdirinya kota Tanjung Redeb, yaitu kemudian dibadikan sebagai Hari jadi Kota Tanjung Redeb sebagaimana diterapkan dalam Perda No. 3 tanggal 2 April 1992. Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,47 km2 terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km2 dan luas laut 11.962,42 km2, serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 100 Kampung/ Desa. Jika ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13,92% dari luas wilayah Kalimantan Timur, dengan prosentase luas perairan 28,74%, dan Jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 193.831 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 103.579

jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 90.252 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 1,06 %. Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang Pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, yang terletak disebelah utara dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan Wilayah Daratan dan Pesisir Pantai yang memiliki Sumber Daya Alam, dimana wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu Kapur yang luasnya hampir 100 Km2. Sementara didaerah Kecamatan Tubaan terdapat perbukitan yang dikenal dengan Bukit Padai.

KEGIATAN keagamaan di Kabupaten Berau yang dikenal agamis.

www.dprd-sumenepkab.go.id


studi banding Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Kecamatan Pulau Derawan terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah serta mempunyai beberapa gugusan pulau seperti Pulau Sangalaki, dengan batas wilayah sebagai berikut : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan. 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi. 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur. 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Bulungan dan Kab. Kutai Kertanegara. Dalam pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Berau memiliki 3 (tiga) wilayah yaitu :

a. Wilayah Pantai yang meliputi : Kecamatan BidukBiduk, Talisayan, Pulau Derawan, Maratua dan Tubaan. b. Wilayah Pedalaman yang meliputi : Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay. c. Wilayah Kota yang meliputi : Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur. Berada di daerah tropis dengan posisi geografis 10 LU – 20 33 LS dan 1160 BT – 1190 BT. Topografi dan Fisiografi, bentangan daratan Kabupaten Berau didominasi topografi dengan selang ketinggian 101 m – 500 m (37,1%), kemudian 23,2% merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 26-100 m, sisanya terbagi sebagai daerah dengan selang ketinggian 8-25 m (7,3%0 dan 0-7 m (12,2%). (* dari berbagai sumber)

Penetapan Kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan Dati II Kabupaten Berau adalah untuk mengenang pemerintahan Kerajaan (Kesultanan) di Berau.

SALAH satu resort yang cukup indah di Kabupaten Berau.

KEGIATAN budaya di salah satu sudut Kota Jogjakarta.

www.dprd-sumenepkab.go.id

AGUSTUS 2015

Parlemen

29


Suara Desa

Minta Perbaikan Jalan Di Dusun Tambak

a

kses jalan Desa, khususnya di Dusun Tambak, Desa Beraji, Kecamatan Gapura memprihatinkan. Pasalnya, jalan di Desa tersebut rusak parah sebab selama beberapa tahun tidak tersentuh program perbaikan. ”Sebenarnya banyak kebutuhan masyarakat di Desa Beraji. Namun, yang paling mendesak dan urgen diantaranya adalah perbaikan jalan khususnya di Dusun Tambak yang sangat parah,” terang Kepala Desa Beraji, Misdiawati kepada Parlemen. Diungkapkannya, selama beberapa tahun, jalan sepanjang kurang lebih 500 meter di Dusun Tambak tersebut tidak tersentuh perbaikan. Jalan yang dibangun secara swadaya di tahun 2012 itu rusak parah dan kondisi berlubang, sehingga dikeluhkan masyarakat khususnya yang melewati jalan tersebut.

Menurutnya, kondisi jalan Desa di Dusun Tambak yang kondisinya memprihatinkankan itu sangat mengganggu mobilitas masyarakat. ”Tentu secara tidak langsung jalan yang kondisinya sangat parah itu akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Karena mobilitas warga menjadi terhambat, apalagi jalan tersebut tembus ke Desa sebelah yaitu Lanjuk,” ujarnya. Pihaknya meminta Instansi terkait di Pemkab Sumenep melakukan mengakomudir keluhan masyarakat dengan memperbaiki jalan tersebut. Apalagi, keluhan warga itu sudah lama, namun belum mendapat perhatian. ”Kami tentu berharap Pemerintah Daerah khususnya segera mengakomudir aspirasi kami dengan memperbaiki jalan tersebut,” harapnya. (*)

Pengeboran Untuk Air Bersih

w

arga Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan berharap Pemerintah menyediakan sarana air bersih seperti pengeboran, sebab setiap musim kemarau warga di desa tersebut mengalami krisis air bersih. Warga terpaksa mengambil air dari luar Desa dengan cara membeli untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. ”Di Desa kami ketika memasuki musim kemarau, sumber mata air khususnya sumursumur semakin menipis akibat kekeringan. Makanya, air bersih bagi warga Lebbeng Barat menjadi sulit ketika kemarau,” terang terang Kepala Desa Lebbeng Barat, Sumar’um. Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan terhadap air bersih itu, warganya terpaksa harus membeli. Harganya satu truk 70 ribu

30

Parlemen

AGUSTUS 2015

karena harus mengambil Desa sebelah yang jaraknya 3 kilo. ”Sumbernya jauh, bahkan ke Desa sebelah dengan diangkut truk,” ucapnya. Warga biasanya menampung air untuk mandi dan irigasi lahan pertanian dengan air hujan ketika musim hujan. Namun, hasil penampungan tersebut biasanya tidak bertahan lama dipakai selama dua hingga tiga bulan di musim kemarau. Pada saat kemarau panjang, persediaan air tersebut menjadi sulit. Untuk itu, sarana pengeboran sangat penting bagi warga Desa Lebbeng Barat guna mengatasi krisis air yang rutin terjadi setiap tahun. ”Dengan pengeboran tersebut krisis air diharapkan tidak terjadi kembali yang menjadi langganan masyarakat Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, apalagi pengeboran tersebut juga bisa memadahi untuk saran irigasi pertanian,” ucapnya. (*)

www.dprd-sumenepkab.go.id


suara desa

w

Kolo-Kolo Tidak Tersentuh Program Pembangunan

arga Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean merasa dianaktirikan oleh Pemkab setempat. Pasalnya, Desa yang penduduknya mencapai kurang lebih enam ribu di Pulau Kangean tersebut nyaris tidak tersentuh pembangunan sama sekali terutama dibidang peningkatan infrastruktur. Pembangunan jalan atau jembatan yang ada saat ini umumnya adalah hasil swadaya masyarakat. Sedangkan, program pemerintah hanya sebagian kecil saja. ”Bisa dibilang hampir 95 persen infrastruktur baik jalan atau jembatan di Desa Kolo-Kolo ini adalah hasil swadaya, bukan bantuan Pemerintah,” ungkap Kepala Desa Kolo-Kolo, Saini. Saini mengungkapkan, bahwa daerahnya khususnya Desa Kolo-Kolo bisa dibilang sebagai daerah tertinggal. Indikasinya, program fisik berupa

W

Keamanan dan Infrastruktur Harus Diperhatikan

arga Desa Beringin Kecamatan Dasuk mendambakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di daerahnya. Sebab, ribuan warga yang tinggal di beberapa Dusun di Desa tersebut selalu khawatir dengan maraknya aksi pencurian baik hewan maupun kendaraan bermotor di daerah tersebut. ”Yang paling dibutuhkan masyarakat yaitu bagaimana Desa kami aman dan kondusif. Itu yang terpenting,” terang Kepala Desa Beringin, Kecamatan Dasuk Saleh, ketika ditemui Parlement, beberapa waktu lalu. Saleh meminta aparat Kepolisian baik Polsek dan Polres lebih intensif menjaga kondisi keamanan di daerahnya. Pihaknya menginginkan pelaku aksi pencurian yang selama ini meresahkan warganya

www.dprd-sumenepkab.go.id

peningkatan jalan baik pengerasan maupun pengaspalan dan pembangunan jembatan hampir tidak ada sama sekali. Padahal, pengerasan jalan di Kolo-Kolo sangat diperlukan karena ketika musim penghujan becek dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Sedangkan ketika musim kemauai jalannya tandus. ”Jembatannya juga begitu. Bahkan, hampir semua jembatan di Kolo-Kolo tidak ada yang dibangun pemerintah daerah, tapi hasil swadaya masyarakat, ”ujarnya. Pihaknya berharap Pemerintah lebih memerhatikan daerahnya, sehingga tidak timbul kesan diskriminasi bagi masyarakat Pulau. ”Lalu jangan salahkan kami warga Pulau ketika tidak merasa ada kehadiran Pemerintah Daerah terhadap sejumlah keluhan terutama mengenai infrastruktur jalan dan jembatan,” keluhnya. (*)

segera tertangkap. ”Yang terpenting juga, Penegak Hukum memberi sanksi seberat-beratnya terhadap pelaku kriminal termasuk pencurian di Desa kami, sehingga dapat memberi efek jera,” tandasnya. Lebih lanjut, Saleh juga mengungkapkan, selain Kamtibmas, warganya juga menginginkan kondisi infrastruktur khususnya jalan di Desanya lebih diperhatikan. Hingga saat ini, kondisi jalan Desa di Beringin pada umumnya rusak parah, sehingga sangat mengganggu mobilitas perekonomian warga. Menurut Saleh, Pemerintah Desa sudah beberapa kali menyampaikan persoalan infrastruktur ke Instansi terkait di Pemkab Sumenep, namun sejauh ini, masih belum ada hasilnya. ”Kami berharap pemerintah daerah juga memerhatikan kondisi infrastruktur di Desa Beringin sebab umumnya banyak yang perlu perbaikan,” pungkasnya. (*)

AGUSTUS 2015

Parlemen

31


Artikel

Penulis vs Panitia Lomba Oleh: Istiqomah*

LOMBA kepenulisan marak mewarnai Facebook. Lomba yang diselenggarakan pun beragam. Dari yang serius hingga yang cengeng. Dari yang berhadiah menggiurkan sampai yang sama sekali tanpa hadiah.

D

an rata-rata lomba dengan peserta tanpa batas usia. Boleh diikuti semua kalangan. Itu artinya, semua orang berkesempatan untuk bersaing. Yang penting, masih mau berkompetisi. Apakah ini merupakan denyut maju dunia literasi? Dari sejumlah informasi lomba yang diposting di jejering sosial, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, pada umumnya lomba diselenggarakan suatu lembaga baik yang berkonsentrasi pada dunia kepenulisan. Seperti penerbit, komunitas, sanggar atau lembaga lain yang mempunyai iktikat baik dalam meningkatkan jagat literasi itu. Dari saking mudahnya menyelenggarakan event di Facebook tak jarang juga lomba hanya diselenggarakan perorangan atau anggota keluarga (suami-istri). Bahkan, ada yang diselenggarakan seorang remaja untuk merayakan hari ulang tahun. Jenis lomba ini diselenggarakan dengan berbagai alasan. Ada yang memang idealis. Ada yang

32

Parlemen

AGUSTUS 2015

hanya ingin mengeruk keuntungan dengan bekerja sama dengan penerbit. Dan ada yang hanya sebatas mencari sensasi. Tema yang diangkat juga beragam. Ada yang mengangkat isu terhangat dengan tema tertentu. Ada pula yang menyelanggarakan hanya untuk memenuhi kepentingan diri. Seperti memperingati hari kelahiran atau hari jadian dengan pacar, kado untuk ibu, ayah, saudara, dan sederat persoalan lain. Kedua, tidak hanya peringatan hari besar saja yang dijadikan tajuk lomba. Persoalan pribadi pun dimeriahkan dengan mengadakan lomba. Saya pikir, lambat laun orang bersin atau buang air besar pun akan dipotret sebagai titik tindak untuk dilombakan! Upaya untuk mengebiri penulis pun mulai terasa dengan tema yang disuguhkan panitia penyelenggara. Memang wajar sebuah lomba harus bertema. Lain di dunia Facebook yang sampai mewajibkan peserta untuk memasukkan kata-kata tertentu dalam naskah yang dilombakan. Atau nama seseorang, bisa nama penyelenggara, yang diwajibkan menjadi nama tokoh dalam sebuah lomba cerpen. Memang, itu sah-sah saja. Ketiga, lomba di Facebook umumnya mensyaratkan peserta agar berteman dengan orang dan bergabung dengan suatu grup tertentu. Peserta juga diwajibkan memosting informasi lomba dan menandai beberapa orang sesuai dengan jumlah minimal.

Akibatnya, peserta harus memaksakan diri untuk berteman, bergabung dengan sebuah grup, dan menandai sejumlah orang dalam catatan yang berisi informasi lomba itu. Keempat, keterbukaan identitas peserta dan juri memungkinkan terjadi kontak dan berdampak pada objektifitas penjurian. Hal ini bisa dilihat ketika ada lomba yang naskah dan biografi penulis diharuskan dipublikasikan melalui catatan atau dinding Facebook peserta atau penyelenggara. Ini dapat mempermudah subjektivitas juri dalam melakukan penilaian. Maka, sangat memungkinkan sekali menimbulkan “permainan� antara juri dengan peserta. Ketika itu yang terjadi, bukan tidak mungkin penilaian juri akan berjalan di luar rel kriteria penilaian. Kualitas karya peserta bukan lagi satu-satunya yang harus dipertaruhkan, melainkan kedekatan antara peserta dan juri sangat mungkin mengungguli kualitas karya yang semestinya dikedepankan. Di sisi lain, ini merupakan bentuk keterbukaan. Perlu dicermati, ketika penulis hanya memburu lomba, bukan tidak mungkin akan memudarkan (atau sama sekali kehilangan) idealisme. Sebab, menulis hanya dengan tema sesuai keinginan panitia lomba. Pikiran dan gagasan yang dihasilkan pun ala lomba tanpa memeras energi lain yang lebih cerah cemerlang. (*/ Penulis)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Mengembangkan Kreativitas Menulis Siswa Oleh: Lukman Hakim AG.*

DALAM UUD 1945 disebutkan, negara berkeinginan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan kecerdasan yang dimaksud harus belajar. Setidaknya harus memiliki keterampilan mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Untuk dua keterampilan pertama secara umum masyarakat telah mempunyai kecakapan itu. Namun untuk dua keterampilan terakhir, tidak semua mumpuni.

M

embaca dan menulis merupakan keterampilan yang menjadi satu kesatuan. Masyarakat cerdas, adalah masyarakat terpelajar. Masyarakat terpelajar merupakan masyarakat yang gemar membaca. Untuk mengaktualisasikan hasil bacaannya, sebaiknya ditulis. Lalu bagainama jika yang terjadi adalah keinginan untuk membaca sudah ada, namun buku (bahan bacaan) tidak tersedia? Ketika peserta didik mulai menunjukkan hasil kreativitas menulis, kemudian diupayakan pengadaan

www.dprd-sumenepkab.go.id

media sebagai wadah penyaluran bakat dan minat. Mading (majalah dinding) merupakan salah satu media termudah dan terjangkau untuk dilakukan karena dengan bahan yang sederhana dan dana murah pun bisa terwujud. Mading bisa dibuat dengan satu mading satu kelas. Keberadaan mading sangat menunjang semangat kreativitas siswa. Selain itu, mading juga dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik untuk menampilkan karyanya di depan publik. Tak jarang mereka masih malu atau enggan untuk “memamerkan” karyanya, meskipun hanya antar teman di sekolah. Meningatkan ke-P-D-an siswa sangat penting dilakukan. Jika satu kelas mempunyai satu mading, bisa diupayakan satu media lagi yang dapat menampung karya peserta didik sesekolah, yakni buletin atau majalah. Jika mading hanya diisi oleh peserta didik dalam satu kelas, dalam buletin atau majalah memuat karya peserta didik antarkelas karena ini media tingkat sekolah. Sampai disini, peserta didik mulai menata diri dan bertarung berdasar kualitas karya guna “merebut” ruang yang disediakan redaksi. Dari buletin atau majalah inilah kemudian bisa dijadikan titik tindak untuk menerbitkan antologi puisi, kumpulan

cerpan (kumcer) atau paling tidak dapat diterbitkan dalam bentuk bunga rampai. Naskah yang diterbitkan dalam bunga rampai itu adalah naskah pilihan yang pernah dimuat dalam buletin atau majalah selama satu tahun. Dari ini sudah bisa dirasakan hasilnya. Setiap tahun satu sekolah sudah mampu menerbitkan satu buku bunga rampai karya peserta didik. Jika semua sekolah mempunyai strategi demikian, dapat dibayangkan betapa dahsyat iklim dunia literasi di lembaga pendidikan. Kemudian, ketika dua media di atas sudah berjalan lancar, peserta didik dapat “ditantang” untuk mengirimkan karyanya ke media massa. Jika memungkinkan sekolah menggagas komunitas atau sanggar khusus kepenulisan. Dengan adanya sanggar/ komunitas ini dapat menunjang bakat dan minat peserta didik selain yang telah diajarkan guru di dalam kelas. Di sanggar/komunitas ini peserta didik yang menjadi anggota mulai belajar berkelompok. Di sanggar/komunitas ini pula dapat membangun iklim yang lebih kondusif dan terarah karena memiliki tujuan yang sama dengan diadakan diskusi, debat karya, pelatihan dan lain-lain guna meningkatkan semangat menulis anggota. (*/ Jurnalis)

AGUSTUS 2015

Parlemen

33


Artikel

Menolak Kembalian Permen Oleh: Hakim*

JIKA Anda datang dan membeli barang, jangan terkejut apabila mendapat kembalian berupa permen. Itu sudah biasa terjadi kapan dan dimana pun. Itu merupakan salah satu strategi pemilik modal untuk memperbesar keuntungan dengan sekali transaksi dua hasil diperoleh.

D

i sisi lain, hal demikian menjadi pertanyaan konsumen yang tetap menginginkan kembalian berupa uang. Berapa pun besarnya untuk ditabung. Atau untuk uang parkir atau disedekahkan kepada peminta-minta di depan toko tempat Anda belanja. Berhubung kembalian yang Anda terima bukan uang, konsekuensinya harus mengeluarkan uang lain dari dalam dompet. Sehingga yang terjadi, konsumen mengeluarkan uang dua kali; belanja dan biaya parkir. Itu terjadi karena kembalian yang berupa permen dari toko/swalayan tidak dapat dijadikan alat tukar layaknya uang. Termasuk saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Misalnya, suatu ketika Anda membeli barang seharga Rp 9.600, lalu Anda membayar dengan uang pecahan Rp 10.000. Maka, Anda akan mendapat kembalian berupa empat biji permen seharga seratus per biji. Lah, setelah itu, jika ada yang terlupa untuk membeli sesuatu yang membuat Anda harus kembali mencari barang yang lupa untuk dibeli. Saat Anda di meja kasir, harga barang yang Anda beli Rp 1.400. Cobalah Anda bayar dengan uang pecahan Rp 1000 dan sertakan empat permen yang

34

Parlemen

AGUSTUS 2015

tadi Anda terima. Maukah pihak toko? Sepihak, bukan? Sederhananya, permen adalah “barang mati”. Sementara uang adalah benda hidup yang bisa diputar peruntukannya. Buktinya, jika permen yang kita terima dari sebuah toko kemudian dibawa ke toko yang sama untuk membeli sesuatu –yang seharga dengan jumlah permen tersebut, mau dan menerimakah pihak toko/ swalayan untuk membayar barang yang Anda beli? Padahal, itu permen darinya! Tidak perlu menunggu lama, keluar dari pintu lalu mamasuk kembali. Dijamin permen tidak laku! Atau, coba Anda berikan permen kembalian dari toko tersebut kepada petugas parkir yang menjaga kendaraan Anda, maukah dia? Terkecuali jika permen tersebut Anda berikan kepada saudara kita di depan toko yang menengadah itu. Hanya mereka yang mungkin mau menerima. Konkretnya, permen tidak dapat dijadikan alat transaksi jula-beli! Tulisan ini mencoba mengurai persoalan tersebut bukan dari sisi hitam-putih hukum agama, melainkan dari sisi kehematan dan keborosan anggaran rumah tangga konsumen sebagai pihak penerima permen. Seperti yang telah disebut-contohkan di atas, jika dalam sekali transaksi konsumen menerima empat permen sebagai ganti Rp 400 uang kembalian yang semestinya diterima. Dalam sehari, berapa kali transaksi dan berapa permen yang diterima? Jika dalam sehari lima kali transaksi, dua puluh permen di tangan konsumen. Itu artinya, sudah Rp 2000 uang konsumen yang “dipermenkan”. Itu kalau sehari, kalau dalam sebulan? Dalam sebulan kita memperoleh 600 permen atau sama dengan Rp 60.000. Dapat dibayangkan jika hal itu terjadi

sampai setahun. Bersiaplah untuk mengoleksi 7.200 permen sekaligus menguras uang Rp 720.000. Bisa-bisa, Anda akan membangun “museum permen” di jagat ini. Dari sisi manfaat, permen yang kita peroleh dalam sehari sebanyak dua puluh biji itu, mungkinkah kita konsumsi semua? Memang, itu bisa kita sedekahkan kepada orang lain, anak-anak atau siapa pun sesuka hati. Namun, jika kita telisik dari keuangan yang “bocor” akibat ulah permen tersebut, apakah tidak mungkin untuk ditabung dan dibelanjakan pada barang yang lebih penting dan lebih bermanfaat agar tepat guna? Saya tidak bermaksud memengaruhi Anda untuk menolak permen kasir. Namun, alangkah lebih baik jika Anda mempertimbangkan dengan cara menjalin kesepakan baru tentang permen itu dengan si kasir. Sebab, permen yang telah Anda terima itu bukan bagian dari transaksi jual-beli dengan kasir. Mintalah kembalian kepada pihak toko berupa koin. Sulit dan ribet memang. Tapi, jika hal ini dimulai diatur dan diperbaiki justru lebih efektif untuk mengelola keuangan. Dengan demikian, dapat menahan “pengeluaran samar” yang akan berakibat tipis dompet dan menunda rencana belanja hal penting yang lain. Terlebih pada awal bulan (tanggal muda), bagi mereka yang punya jadwal gajian yang menuntut untuk serba berbelanja. Maka, tak ada salahnya jika kita minta kembalian berupa koin dari pada permen untuk menghemat isi dompet. Selamat memulai hidup hemat, meski tak sampai pelit. (*/ Alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep)

www.dprd-sumenepkab.go.id


Menggerakkan Gairah Kesenian Tradisi Oleh: Yuliana*

SUATU daerah memiliki identitas dan ciri khas. Identitas itu terwujud dalam berbagai bentuk, corak dan warna. Salah satu identitas itu adalah hasil kreasi manusia yang mendiami daerah itu, seperti kesenian.

T

idak mengherankan jika di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Tangerang menjadi penghasil ribuan pil ekstasi. Sebenarnya, peningkatan produksi di Indonesia ini karena para produsen Narkoba di Asia ditekan oleh aparat di negara tersebut sehingga mereka pindah ke Indonesia. Sumenep merupakan kabupaten yang kaya produk seni. Itu tersebar di berbagai pelosok kecamatan hingga ke daerah kepulauan. Dan dari berbagai pelosok di kabupaten paling timur di Madura ini memiliki basis kesenian tradisi tersendiri. Sekadar menyebut contoh, kesenian tradisi yang dapat dikembangkan di beberapa kecamatan misalnya, di Kecamatan Dasuk dapat mengembangkan kesenian topeng. Di daerah yang memiliki Pantai Slopeng itu lebih dikenal kesenian topeng-nya. Meskipun masih banyak kesenian lain yang dapat dikembangkan. Di Batang-Batang dapat mengembangkan kesenian ojung. Ojung dapat dikembangkan sebagai bagian dari kesenian pada nilai seni, bukan pada aspek kekerasan. Kecamatan Batu Putih, saronen dapat dikembangkan sebagai identitas kesenian di kecamatan pantai utara itu. Sementara di daerah Saronggi, ada kesenian Cahe. Untuk daerah lain masih banyak yang dapat dilestarikan dan dikembangkan sebagai identitas daerah. Di tengah gempuran globalisasi dan perkembangan teknologi, kesenian tradisi semakin mengundang kekhawatiran serius. Itu terjadi karena kesenian tradisi semakin terhimpit, semakin surut dan mulai ditinggalkan masyarakat. Terutama generasi muda. Jika itu dibiarkan, tidak menutup

www.dprd-sumenepkab.go.id

kemungkinan suatu saat kesenian tradisi hanya akan menjadi pelengkap sejarah suatu daerah. Namun, tidak serta merta generasi muda dijadikan korban yang harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kesenian tradisi. Jika pelaku seni tradisi tetap “berpegang teguh” pada pola lama dan tidak mulai berbenah untuk memenuhi perkembangan zaman, bersiaplah untuk “pentas sepi” dan gulung tikar karena ditinggalkan masyarakat. Mengapa anak-anak sekarang lebih suka memakai pakaian ala Spiderman daripada memakai Topeng? La, ini salah satu akibatnya. Hal ini bisa disiasati hanya dengan melakukan inovasi terhadap garapan kesenian tanpa menghilangkan esensi nilai dan pesan seni yang terkandung. Karena itu, sangat penting dilakukan regenerasi. Memperkenalkan kesenian kepada masyarakat luas tidak hanya “dimiliki” dan diperankan oleh keluarga besar. Ini bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan UPT Penidikan di tiap kecamatan. Sasarannya, anak didik di setiap lembaga pendidikan sejak dari pendidikan anak usian dini (PAUD). Sebagai pembina/intruktur, UPT bisa mengundang tokoh seni (seniman) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Bisa juga membentuk komunitas/ sanggar binaan anak-anak. Itu dilakukan untuk menepis anggapan bahwa kesenian tradisi hanya “milik orang tua”. Berangkat dari anggapan miring itu, jika yang tua sudah mulai tanggal, lalu siapa yang akan meneruskan? Apakah kesenian tradisi hanya sampai pada titik ini dan cucup untuk dikenang? Maka dari itu, kematian kesenian tradisi bukan semata kesalahan generasi muda. Ketidakterlibatan generasi muda dalam kesenian tradisi memiliki alasan sendiri. Bisa jadi, mereka tidak tahu –dan tidak diberi tahu. Perlu kiranya memperkenalkan nilai-nilai, sejarah, dan masksud yang terkandung di dalam kesenin tradisi kepada anak-anak. Mengenai tempar latihan, lembaga pendidikan bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa. Fungsi balai desa bisa dimaksimalkan. Pada umumnya balai desa hanya dimanfaatkan untuk kantor pemerintahan desa. Padahal jika

cermat, fungsi kantor pemerintahan di tingkat desa ini bisa lebih banyak. Salah satunya sebagai tempat pembianaan kesenian. Menggandeng media sebagai bagian publikasi setiap gerak kesenian dan kebudayaan itu perlu. Diharapkan gerak dan proses kesenian tidak hanya berdengung di komunitasnya, melainkan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Kini, semua orang (termasuk pelaku seni) sudah bisa “menjadi operator” dan mengakses sendiri tanpa menunggu media massa dengan memaksimalkan teknologi informasi. Peran pemerintah juga penting dalam kesenian dan kebudayaan. Pemerintah (dinas yang membidangi) tidak bisa menutup diri untuk menerima masukan dari seniman agar program pemerintah tetap sasaran. Pemerintah wajib menfasilitasi segala kebutuhan kesenian. Seperti penyediaan tempat/panggung pertunjukan representatif, sarana kesenian, dan penghargaan seniman dan budayawan. Selama ini, komunitas kesenian tradisi hanya pentas ketika ada undangan. Maka, diperlukan langkah positif untuk pelestarian dan pengambangan seni tradisi. Jika pemetaan dan regenerasi sudah dilakukan dengan memaksimalkan balai desa setidaknya setiap desa memiliki satu kelompok kesenian. Dengan munculnya kelompok binaan itu bisa mengadakan pementasan massal sekecamatan. Ini bisa diwujudkan bersama-sama, sehingga dapat mengundang perhatian untuk mendukung kegiatan tersebut. Dan ini dapat menimbulkan efek positif terhadap roda perekonomian masyarakat sekitar. Khususnya para pelaku seni tradisi. Disinilah pentingnya pemetaan basis kesenian tradisi. Kekhawatiran-kekhawatiran tidak akan terjadi. Bisa dibayangkan, gebrakan yang akan terjadi. Ini akan menjadi ikon dan identitas daerah, sehingga akan mengundang turis datang yang ingin menyaksikan pementasan atau proses latihan kelompok seni. Kita tinggal mengarahkan ke basis kesenian. (*/ Penggiat Budaya)

AGUSTUS 2015

Parlemen

35


artikel

Mahasiswa Wajib Menulis! Oleh: Nur Hayati*

DIREKTORAT Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang publikasi karya ilmiyah. Surat bernomor 152/E/T/2012 tersebut ditujukan kepada Rektor/Ketua/Direktur PTN/ PTS seluruh Indonesia. Surat tertanggal 27 Januari 2012 itu berisi tiga ketentuan.

A

ntara lain, untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Kedua, untuk lulus program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal nasional, diutamakan yang terakreditasi dikti. Dan untuk lulus program doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional. Itu dilakukan karena masih minimnya karya tulis ilmiah dari semua Perguruan Tinggi Indonesia dibanding negara tetangga, Malaysia. Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik yang berupa universitas, institut, politeknik, maupun maupun sekolah tinggi.

36

Parlemen

AGUSTUS 2015

Baik yang dikelola oleh Departermen Pendidikan, Kementerian Agama, atau perguruan tinggi yang dikelola oleh Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian. Tahun 2006/2007 ada 2.556 PTS, 2007/2008 naik menjadi 2.596 PTS. Pada 2010 mencapai 3.017 PTS. Tahun 2010 Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) pernah mengatakan bahwa melonjaknya PTS bisa mencapai 200 institusi setiap tahun. Hal itu terjadi, lanjut Suharyadi, karena pemerintah mudah memberi izin. Jika masing-masing perguruan tinggi mempunyai minimal seribu mahasiswa sungguh menjadi jumlah yang sangat fantastis. Ketentuan itu merupakan terobosan yang patut diapresiasi untuk meningkatkan tradisi literasi di lingkungan kampus. Namun, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara yang demikian itu perlu memikirkan pula beberapa hal. Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua mahasiswa gemar menulis. Tradisi membaca pun minim. Itu dapat ditengarai ketika mengerjakan makalah tugas dari dosen masih banyak yang mentaqlid dari google. Lebih parahnya ketika

tugas makalah itu hanya dikerjakan seorang mahasiswa, padahal merupakan tugas kelompok. Dengan adanya ketentuan baru ini otomatis menuntut mahasiwa untuk lebih ngaceng dalam hal tulis-menulis. Itu akan berdampak pada keinginan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas menulis dengan bergabung atau ikut serta dalam kursus, komunitas, sanggar atau bengkel kepenulisan serta memperbanyak membaca. Kedua, optimalisasi organisasi kepenulisan. Untuk menunjang pengembangan kreativitas dunia tulismenulis mahasiswa juga menantang kampus untuk menyediakan dan meningkatkan pelayanan, sarana dan anggaran yang mumpuni. Keberadaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berkonsentrasi pada dunia kepenulisan, mau tidak mau harus berakrobat menjadi satu wadah yang benar-benar bisa menjawab tantangan baru. Hal itu tidak akan terwujud jika tidak didukung sumber daya manusia (SDM), sarana dan anggaran memadai. Bayangkan, jika ada kampus hanya mengucurkan uang dua ratus ribu rupiah untuk satu UKM selama satu tahun. (*/ Penulis)

www.dprd-sumenepkab.go.id


artikel

Menjaga Kesehatan Anak Oleh: Siti Khalilah*

SEHAT itu mahal. Menjaga kekebalan tubuh sangat penting. Mencegah segala bentuk penyakit lebih baik daripada mengobati. Termasuk pencegahan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

P

encegahan penyakit ini berkaitan erat dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Seseorang dengan kekebalan tubuh rendah sangat rentan terserang berbagai macam penyakit. Termasuk gangguan saluran pernapasan ini. Karean itu, pengobatan ISPA difokuskan pada orang yang kekebalan tubuhnya rendah. Infeksi saluran pernapasan ini rentan pada anak-anak. Sehingga, kasus kematian anak sangat tinggi dibandingkan dengan angka yang lain. Salah satunya penyebabnya karena gangguan pernapasan ini. Karena itu, peran orang tua dalam menjaga dan melindungi anak-anaknya sangat penting. Sehingga, diharapkan putra-putri mereka dapat terhindar dari segala macam pernyakir. Termasuk berupaya agar anak-anak terhindar dari infeksi.

www.dprd-sumenepkab.go.id

Vektor penyakir ISPA sudah menyebar ke belahan dunia. Sehingga, semua orang perlu mewaspadai. Terutama anak-anak yang kekebalan tubuhnya rendah. Memang, yang paling sulit untuk memberikan kesadaran. Selain itu, karena anak-anak perlu pengawasan orang tua. Asupan gizi dan lingkungan tempat tinggal juga merupakan hal penting. Pencegah bisa dilakukan denga dua hal ini. Pemberian gizi yang cukup bagi anak tidak harus yang mahal. Sebab, banyak makanan di pelosok desa yang sebenarnya mengandung gizi tinggi. Namun, selama ini masih banyak yang belum menyadari. Atau mungkin karena tidak tahu. Seperti kandungan gizi pada beberapa jenis sayuran yang mudah dijumpai di beberapa tempat. Selain itu, potensi perikanan yang melimpah memungkinan untuk menjadi seseorang hidup sehat. Khusus anak-anak, selain asupan gizi juga penting untuk melakukan imunisasi. Lagi-lagi, itu untuk menjaga kekebalan tubuh. Semenatara itu, memberikan tambahan gizi bagi orang dewasa lebih mudah. Sebab, mereka lebih mengerti arti kesehatan. Sebaliknya, bagi bayi, lebih sulit. Sehingga peran orang tua

dalam mengontrol kesehatan anaknya sangat penting. Seperti saat menyusuri hingga dua tahun. Sebab, air susu ibu (ASI) merupakan makanan yang paling baik bagi bayi. Sehingga, orang tua harus memberikan makanan yang terbaik. Setelah itu, dalam memberikan makanan padat harus disesuaikan dengan kebutuhan. Juga, penimbangan untuk mengetahui berat badan bayi harus teratur. Penimbangan itu agar diketahui kesesuaian antara umur dan pertumbunhan si anak. Kunci sehat seorang anak ada pada diri orang tua. Selain gizi, kontrol, juga menjaga pola hidup sehat. Pola hidup ini perlu didorong dengan hidup bersih. Bersih badan, lingkungan, serta makanan serta minuman yang dikonsumsi. Karena itu, mari mulai hidup bersih dan sehat. Kesehatan merupakan perkara individu sekaligus masalah sosial. Sebab, tiap individu perlu menjaga diri dan mencegah agar tidak terjangkit penyakit apapun. Namun, hal itu berkaitan dengan kondisi dan kebersihan lingkungan. Karena itu, untuk mewujudkan hidup sehat perlu kebersamaan dengan masyarakat. (*/ ibu rumah tangga)

AGUSTUS 2015

Parlemen

37


artikel

Menanti Gebrakan BNNK Oleh: Moh. Subhan*

KABAR baik bagi masyarakat Sumenep. Status badan narkotika kabupaten (BNK) berganti badan narkotika nasional kabupaten (BNNK). Otomatis peran dan fungsi lembaga itu tidak hanya melakukan pencegahan. Nanti, BNNK juga bisa melakukan penindakan layaknya Korp Bhayangkara.

O

rang yang terpilih memilih BNNK berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Dia Bambang Sutrisno, salah satu kabid di badan perencanaan pembangunan daerah (badppeda). Dia terpilih setelah mengikuti serangkaian proses seleksi. Dari beberapa calon yang diajukan, Bambang yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi nakhoda BNNK. Kasus penyalahgunaan narkotika di Bumi Sumekar tergolong marak. Beberapa kali petugas kepolisian dan prajurit TNI mengungkap kasus barang haram itu. Tidak hanya di daratan, kondisi memprihatinkan juga terjadi di kepulauan. Terutama di Pulau Kangean yang terdiri atas Kecamatan Arjasa dan Kangayan. Menurut warga, pengguna narkoba di Pulau Bekisar itu tidak hanya orang dewasa. Remaja dan pelajar ditengarai

38

Parlemen

AGUSTUS 2015

terlibat kasus yang dilarang negara dan agama itu. Bahkan, barang jenis sabu-sabu (SS) sangat mudah didapat. Sangat miris! Letak geografis kepulauan yang terdiri atas daratan dan kepulauan harus menjadi perhatian bersama. Ratusan pulau di sembilan kecamatan berpotensi menjadi tempat singgah pengedar narkoba. Bahkan, nilai lebih itu bisa dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab dari beberapa negara. Mobilitas masyarakat kepulauan sangat cepat. Sebab, beberapa pulau di Sumenep berbatasan dengan provinsi lain. Pulau Masalembu lebih dekat dengan Sulawesi dan Sapeken lebih dekat dengan baik jika dibandingkan dengan Sumenep daratan. Pantaan transpotrasi laut perlu diperketat untuk menekan segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Selama ini, BNK hanya bisa melakukan pencegahan. Yakni, dengan melakukan sosialisasi dan imbauan. Selain itu, BNK juga telah membentuk beberapa kampung antinarkoba. Sedangkan, masalah penindakan merupakan kewenangan penuh kepolisian. Sejumlah orang diringkus dengan dugaan sebagai pengguna dan pengedar. Ke depan, koordinasi antara polres dan BNNK diharapkan lebih intens.

Sehingga, penanganan masalah yang merusak generasi bangsa ni bisa tertangani secara maksimal. Pencegahan dan penindakan sebisa mungkin berjalan dengan baik. BNNK harus tegas dalam menindak siapapun yang terlibat. Percepat semua kasus yang ditangani agar tidak memunculkan spekulasi dan stigma negatif dari publik. Yakinkan masyarakat Sumenep dengan bukti. Bukan hanya memperbanyak program, melainkan tancap gas untuk bekarja. Sebab, berkaca kasus polisi selama ini, latar belakang tersangka bervariatif. Mulai dari petani, pengangguran, hingga pegawai negeri sipil (PNS). Siapapun, yang terlibat harus disikat habis. Jika tidak, bersiaplah BNNK hanya menjadi macan ompong di tengah rimba. Jadikan perang terhadap narkoba sebagai cambuk bersama. Kami, warga Sumenep menanti gebrakan BNNK dalam menangani kasus narkoba di kabupaten kuda terbang ini. Kepada pengurus BNNK, selamat bertugas. Percaya Anda bisa bekerja profesional. Kerahkan semua potensi demi Sumenep bebas narkoba. Predikat sebagai daerah dengan jumlah pesantren yang sangat banyak agar tidak ternodai. Kami tak ingin Sumenep darurat narkoba! Begitu. (*/ pengamat sosial)

www.dprd-sumenepkab.go.id


artikel

Media Dalam Pembentukan Opini Publik Oleh: E. Lasmawati*

EKSISTENSI media diartikan sebagai alat menyalurkan gagasan isi jiwa dan kesadaran manusia. Media dibedakan antara media antar persona (antarpribadi) seperti telepon, surat, dan telegram dengan media massa seperti pers, film, radio dan televisi. Kemudian muncul media baru yang disebut dengan “internet”.

A

rifin (2003:92) membagi media ke dalam tiga bentuk, yaitu 1. Media yang menyalurkan ucapan, termasuk juga yang berbentuk bunyi dan hanya dapat ditangkap oleh telinga. 2. Media yang menyalurkan tulisan, hanya dapat ditangkap oleh mata. 3. Media yang menyalurkan gambar hidup, dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus. Dalam komunikasi politik, media massa memiliki posisidan peran “mediasi” yaitu penyampai (transmitter) berbagai pesan politik dari pihak pihak diluar dirinya;sekaligus sebagai pengirim (sender) pesan politik yangdibuat (constructed) oleh para wartawan kepada khalayak(audience). Dalam pembentukan Opini Publik, media massa memegang peranan penting, karena media massa pada

www.dprd-sumenepkab.go.id

umumnya terlibat dalam pembuatan wacana politik dengan mengkontruksi dan mendekontruksi peristiwaperistiwa politik. Pada umumnya proses pembentukan Opini Publik dimulai dengan pemuatan dan penyiaran berita yang bersifat kontroversial melalui media massa. Jenis media massa terdiri atas pers, film, radio dan televisi. Untuk pers, terdiri dari pers kelemahan dan pers keunggulan. Pers kelemahan hanya dapat disimak oleh khalayak yang berpendidikan dan memiliki kebiasaan membaca (reading ability) yang tidak mampu menundukkan ruang dan waktu secara cepat Sedangkan pers keunggulan, relatif lebih mampu membawakan dan dapat dibaca kapan dan dimana saja materi yang panjang. Variasinya yang tak masalah dan kompleks memberi kesempatan kepada pembaca untuk memilih terbatas materi yang sesuai dengan kemampuan dan tidak terikat oleh waktu kepentingannya. Selain itu, dapat mengembangkan suatu topik kepada suatu dalam menemui khalayaknya tingkat yang diinginkan, dikembangkan lebih luas dan lebih baik. Media massa di Indonesia yang diwaliki oleh pers, berubah dari pers perjuangan ke pers industri atau pers bisnis. Pemilahan dan pemilihan jenisjenis media sertapenggunaanya untuk kepentingan politik bagi politikusdan

partai politik, hanya dapat dilakukan terhadapmedia yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh para politikus. Sementara, media massa dilihat dari aspek kelembagaannya, media massamenyangkut orang-orang yang bekerja secaraterorganisir, yaitu wartawan, bidang teknis (teknisi), danpekerja dalam bidang administrasi. Diantara semuanya,yang paling sentral dalam produksi pesan adalahwartawan atau jurnalis. Dalam komunikasi politik, wartawan disebut sebagaikomunikator profesional (Nimmo, 1999) yaitu orangorang yang bekerja dalam bidang redaksi (pemimpin utama, pemimpin redaksi, staf redaksi, dan reporter). Wartawan atau pemimpin redaksi sebagai gatekeeper kemudian berkembang menjadi agenda settersebagaimana dikenal dengan “teori agenda setting”. Pelaksanaan fungsi agenda setting, menempatkanwartawan dengan media massa yang dikelolanya sebagaikekuatan yang mampu membentuk opini publik dengan sekaligus melaksanakan pengemasan pesan (framingstrategies) terutama dalam melakukan kontruksi realitas politik. Dari sinilah agenda media dan frame media dalammelakukan konstruksi dan dekonstruksi realitas menjadisangat penting dan melekat secara fungsional sebagai salah satu sisi karakteristik media massa. (*/ Mahasiswi)

AGUSTUS 2015

Parlemen

39


Kolom

Pekik Merdeka Oleh: M. Ramzy*

ADAKAH kita lupa pada perayaan Kemerdekaan RI? Hampir pasti diantara kita tak ada yang lupa. Setiap tanggal 17 Agustus seluruh lapisan masyarakat memperingati hari bersejarah itu.

S

ebuah kewajaran bangsa menghargai jasa para pahlawannya. Pun juga dengan kita, memang wajib menanamkan patriotisme dan nasionalisme pada diri kita dalam kondisi apa pun. Simbol agustusan dengan pekik merdeka yang berkumandang secara normatif di mana-mana, bisa jadi plus minus. Terdengar klise di tengah-tengah berbagai ketidak-merdekaan yang dialami oleh kelompokkelompok minoritas agama yang setelah dihakimi sesat, kemudian terusir dari kampungnya. Tapi, di sisi lain, pekik itu pula yang dapat mengantarkan banyak individu pada semangat

40

Parlemen

JANUARI 2014

pembaruan. Maka itulah, perlu kita deklarasikan semangat kemerdekaan itu. Bukan hanya pada ruang yang luas, tapi pada tiap ruang yang terbatas sekali pun. Kita tentu sepakat, kemerdekaan tidak berpangkal dari sebuah institusi (negara), tapi dari individu. Sebuah bangsa baru dapat dikatakan merdeka sepenuhnya, apabila individu-individunya telah memiliki kemerdekaan. Ini artinya, kedaulatan atas dirinya sendiri secara utuh sebuah keharusan. Dari sana, kita berkesimpulan, bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana masyarakatnya telah merdeka. Karena disana, individu yang merdeka dapat dideskripsikan sebagai individu yang memiliki

kedaulatan penuh atas dirinya. Dan, dari diri sendiri inilah lahir keinginan kolektif kemerdekaan. Tanpa adanya kemerdekaan pada tingkat individu, maka sesungguhnya sebuah negara belumlah terkategori merdeka. Rumusan dasar kemerdekaan sesungguhnya adalah sebuah pandangan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki kebebasan sebebasbebasnya. Namun tak sedikit diantara kita yang menelan pil pahit kebebasan. Ini karena erosi perilaku yang melunturkan rasa nasionalisme kita. Di banyak media cetak maupun elektronik kita sering melihat perilaku para penentu kebijakan, penguasa, juga para wakil rakyat kita ber

seturu dengan alasan perbedaan pendapat. Sungguh ini keadaan memperihatinkan. Kita terlanjur asyik menerapkan kemerdekaan sebagai simbol kebebasan yang kebablasan dan cenderung melunturkan rasa nasionalisme kita. Dari sanalah sesungguhnya kita harus belajar menyatukan kembali. Menyatukan semua yang dapat membuat kita tercerai berai. Momentum peringatan kemerdekaan ini harus menjadi dasar untuk memulai semuanya. Jika pada momentum ini saja kita sudah lupa hakikat kemerdekaan, bagaimana kita bisa memerdekakan mereka yang belum merdeka? Wallahu alam bissawab. (*Mantan Aktivis di Jakarta)

www.dprdsumenep.com


Suara Desa

gallery

DRAMA kolosal pada peringatan HUT RI Ke 70 di halaman Pemkab

(butuh foto + caption)

BUPATI A Busyro Karim dan Wabup Sungkono Siddik Serta Sekretaris DPRD Moh. Mulki, usai Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di DPRD

PIMPINAN DPRD dengan sejumlah Anggotota dan perwakilan Forum Pimpinan Daerah di ruangan VIP DPRD, sebelum Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id SMS center: 0859 4280 3888 Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

Profile for Misbah

Parlemen agustus  

Parlemen agustus  

Profile for misbah13
Advertisement