Page 1

Edisi 8/ Agustus 2016

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

laporan utama

Tekan

Pengangguran

Entaskan Kemiskinan Wakil Ketua Komisi IV Abrari:

Mengabdi Tanpa Pamrih

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

1


Khidmat: Pimpinan DPRD saat menginkuti upacara Kemerdekaan RI ke 71 di Halaman Pemkab Sumenep.


DAFTAR ISI

Dinamika

14

Dewan fokus bahas perhitungan apbd ANGGOTA DPRD Sumenep mulai disibukkan dengan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Kegiatan para legislator itu dilakukan dalam setiap tahunnya. Perhitungan anggaran itu akan dilakukan hingga 3 september 2016 mendatang.

Dinamika 7 Eksekutif 23 SOSOK 28 Galleri 30 Suara pemuda 32 Eksplor Desa 34 Artikel 36 Kolom 40 Mencari Pahlawan Negeri

WAWANCARA 5 Ketua pansus rpjmd Empat Poin Prioritas RPJMD Sumenep

LEGISLATOR 25

Sungguh sebuah praktik politik yang sangat sederhana dan alami yang dipertontonkan oleh mantan Pimred Koran Madura dan Suluh tersebut dalam gesture yang alamiah. Turun ke bawah, menyapa masyarakat kecil, para pedagang, menepuk pundak anak muda hingga selalu melempar senyum saat bertemu dengan orang-orang.

LAPORAN UTAMA 2

Raperda RPJMD Tekan pengangguran, entaskan kemiskinan

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan suatu kewajiban yang harus disusun oleh pemerintah daerah. Keberadaan RPJM itu merupakan rumusan yang dibangun melalui visi dan misi bupati dan wakil bupati Sumenep.

Penerbit: Sekretariat DPRD Sumenep Pelindung: Ketua DPRD Sumenep Pembina: R. Moh. Mulki, SE

(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Drs. AKHmad subiyakto (Kasubag Humas)

HF. Maskuri

(Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: M. Asyik Abdullah Ahmad Yani Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer: Ibnu Fajar Lay outer & Grafis: Dav Production Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

1


LAPORAN UTAMA

Suasana Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintahan Kabupaten Sumenep di Graha Paripurna

Raperda RPJMD

Tekan Pengangguran, Entaskan Kemiskinan 2

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

R

PJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan suatu kewajiban yang harus disusun oleh pemerintah daerah. Keberadaan RPJM itu merupakan rumusan yang dibangun melalui visi dan misi bupati dan wakil bupati Sumenep. Sehingga, akan tersusun dalam program dan kebijakan yang akan dilakukan pada periode pemerintahan. Hal ini mengacu kepada UU no 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam penyusunanya disesuaikan dengan


laporan utama

PP Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Pada konteks Sumenep, RPJMD juga sudah mulai dibahas dalam bentuk rancangan peraturan daerah (raperda), di mana bulan ini sudah menggelinding di ranah legislator. Pembahasan ini tentu saja dianggap medesak, sesuai dengan regulasi enam bulan setelah dilantik maka bupati dan wakil bupati harus

sudah ada RPJMD. Nah, dalam pembahasan RPJM kota Sumekar ini banyak hal yang menjadi sorotan eksekutif, mulai dari kemiskinan, pengangguran, IPM hingga masalah pertumbuhan ekonomi. Hal itu terungkap dalam pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Sumenep. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Sementara visi yang didigagas dalam pemeritahan

ini adalah Super Mantap :, Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Transparan. Dengan visi tentu saja, khalayak menganggap pemerintahan kali ini sebagai kelanjutan dari pemerintah 2010-2015 dengan mengusung trend yang sama, Super Mantap. Kendati demikian, tentu saja, diharapan ada terobosan dan langkah konkret dari pemerintah saaat ini. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, termasuk kabupaten Sumenep ini. Maka, pada periode ini IPM harus muncul dengan angka 68,31 persen, selama lima tahun mendatang. Angka itu harus lebih tinggi dari periode sebelumnya yang hanya 63,12 persen. Meningkatkan IPM di kabupaten ujung timur pulau Madura ini bukan suatu hal yang muda, hampir dipastikan akan banyak tantangan. Sehingga, pemerintah harus jeli utamanya dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup (AHH). Tentu saja, AHH itu berbanding lurus dengan tertekannya angka kemiskinan di Sumenep. Sehingga, masyarakat akan lebih sejahtera. Kenyataan itu tentu saja selaras dengan program pemerintah. Apabila dilihat dari draf RPJMD yang disodorkan pemerintah, maka angka proyeksi kemiskinan di tahun 2016 18,90 % sedangkan target dalamDraf RPJM 2016-2021 pada tahun 2017 sebesar 18,16%, adapenurunan 0,74% atau sama dengan Âą 814 orangsetiaptahunnya. Penekanan kemiskina ini harus dilakukan dengan program konkret, setidaknya bisa meningkatkan daya saing pendapatan per kapita masyarakat. Selain itu, dalam menekan angka kemiskinan harus memberikan program yang bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi, program tersebut berkesinambung tidak hanya isntan dan sesaat. Misalnya, modal usaha. Nah, program mencetak 5000 wirausawahan muda juga bisa dijadikan salah satu program yang bisa menekan PARLEMEN | AGUSTUS 2016

3


laporan utama

angka kemiskinan, meski tidak bersifat konprehensif. Setidanya, program ini merupakan kegiatan awal pemerintah Sumenep untuk memberikan akses meningkatnya taraf hidup masyarakat. Tentu saja, harus dimbangi dengan pengawasan yang super ektra. Seyogyanya, ada tiga komponen yang harus dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pertama, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas programprogram. Tujuannya, untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; Kedua, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsipprinsip pemberdayaan masyarakat; dan Ketiga, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Kegiatan itu terdiri atas program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Hal itu merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, . Program pengentasan kemiskian

4

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

itu juga diharapkan mempua menetralisir angka pengangguran di Kabupaten Sumenep. Sesuai data jumlah penggangguran terbuka pada tahun 2016 3,11%, sehingga di tahun 2017 diharapkanmencapai 3,06% berartiada target menurun 0.05 pada tahun 2017, atau kurang lebih 550 orang setiap tahunnya jika asumsi jumlah penduduk kabupaten sumenep 1.100.000 jiwa. Masalah pengangguran ini harus menjadi target yang besar bagi pemerintah. Apalagi, potensi SDM (sumber daya manusia) masyarakat Sumenep cukup tinggi. Sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus memberikan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Sumenep. Pertumbuhan ekonomi harus lebih meningkat dari periode sebelumnya yang ratarata 6,34 persen. Sehingga, periode 2016-2021 ekonomi harus tumbuh menjadi rata-rata 6,79 persen. Nah, pertumbuhan ekonomi itu diharapkan tidak hanya menjadi slogan semata, melainkan langkah taktis pemerintah sangat dibutuhkan. Setidaknya, daya saing ekonomi masyarakat harus bersaing dengan daerah lain, tidak stagnan. Pada RPJMD juga diminta untuk dilakukan upaya untuk mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat merasa dilayani secara prima, apalagi itu masuk pelayanan dasar. Setidaknya dalam pelayanan kesehatan, apa yang dibutuhkan

masyarakat tersedia dan tidak sulit ditemukan. Sebab, masyarakat merupakan raja yang harus dilayani. Apabila pelayanan ini maksimal, maka dipastikan pemerintah akan mendapatkan nilai positif bagi masyarakat. Masih dalam konteks kesehatan, dalam pelayanan yang diberikan harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Utamanya, pelayanan puskesmas yang ada di sejumlah daerah di kota Sumekar ini. Pelayanan paling penting yang harus dilakukan adalah pelayanan berkualitas. Masyarakat diberikan pelayanan prima dengan standar medis yang ditentukan. Sehingga, keluhan masyarakat atas pelayanan kesehatan tidak terlalu banyak. Sebab, masalah kesehatan belakangan ini memang sering menjadi sorotan tajam di kalangan masyarakat. Dalam tataran praktis, RPJMD tidak lagi hanya menjadi wacana semata. Melainkan diimplementasikan dengan program nyata. Khususnya, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, keberadaan Sumenep tidak stagnan melainkan memiliki perkembangan di segala sektor, baik pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial. Terobosan dan langkah baru pemerintahan A. Busyro KarimAchmad Fauzi sangat diharapkan masyarakat. Harapan besar peningkatakn pendapatan per kapita berada pada pundak pasangan yang baru dilantik Februari 2016 lalu. Wallahua’lam bisshawab. (*)


WAWANCARA

Empat Poin Prioritas

RPJMD Sumenep

P

embahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati Sumenep memerlukan waktu agak lama. Sebab, dalam prosesnya terjadi dinamika signifikan berkaitan dengan upaya pemerintah memberikan pelayanan dan service kesejahteraan kepada masyarakat. Khususnya, dalam mengentaskan kemiskinan, menuju masyarakat mandiri, kuat dan sejahtera. Sebab, objek dari program pemerintah harus berorientasi kepada masyarakat. Sehingga, pembahasan RPJMD ini dilakukan secara cermat dan tepat sasaran. Kendati demikian, pembahasan RPJMD ini sudah tuntas dilakukan oleh panitia khusus (pansus), sesuai waktu yang ditentukan oleh badan musyawarah (banmus) DPRD Sumenep. Bahkan, pansus meyakini, RPJMD yang sudah tuntas dibahas itu selaras dengan visi bupati dan yang bersentuhan dengan masyarakat. Berikut petikan wawancara tim Parlemen dengan ketua Pansus

RPJMD Moh. Subaidi. RPJMD Sudah tuntas dibahas, bagaiaman prosesnya? Pembahasan RPJMD berlangsung dinamis. Terjadi dialog yang cukup kritis antara eksekutif dan legislatif. Meski pada akhirnya mengkrucut pada satu kesepakatan, sesuai dengan hasil yang sudah disahkan dalam paripurna itu. Hanya, saja dalam pembahasannya, kami memang harus kritis, sebab ini berhubungan dengan pembangunan Sumenep dan kesejahteraanya masyarakat Sumenep. Apalagi, setiap program yang akan digarap pemerintah dalam periode 2015-2021 nantinya akan mengacu kepada RPJMD yang sudah disahkan itu. Apalagi, RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi bupati terpilih. Dan, harus sudah tuntas dibahas oleh DPRD enam bulan setelah pasangan bupati dan wabup dilantik. Hal itu sesuai dengan UU no 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Sementara dalam penyusunanya disesuaikan dengan PP Nomor 8/2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Jadi, kami tegaskan RPJMD itu harus dimiliki oleh setiap daerah. Apakah ada perubahan nantinya, ketika SOTK berubah? Penuntasan RPJMD itu sudah final, sesuai amanah UU. Jadi, poinpoin itu yang ada di RPJMD itu juga sudah sesuai dengan kajian akademis. Namun, mengingat nanti ada perubahan struktur organisasi di lingkungan pemkab Sumenep, maka sejak awal kami sudah mewanti-wanti untuk dilakukan revisi atas RPJMD tersebut. Yakni, menyesuaikan dengan struktur yang ada, agar tidak ada ketimpangan RPJMD dengan SO. Nah, pertanyaanya mengapa RPJMD harus mendahului SO. Sesuai aturan enanam bulan setelah dilantik maka RPJMD itu harus sudah tuntas. Berarti bupati dan wabup Sumenep dilantik sekitar 17 Februari lalu, maka bulan Agustus RPJMD itu sudah tuntas di bahas. Sebab, tidak ada aturan pembahasan RPJMD harus menunggu kelarnya SO SKPD itu. Namun, jika SO sudah selesai, maka RPJMD bisa dirubah PARLEMEN | AGUSTUS 2016

5


wawancara

Ketua Pansus RPJMD

Moh. subaidi

menyesuaikan dengan SKPD yang sudah ditetapkan. Poin apa yang menjadi perioritas dalam RPJMD yang sudah tuntas dibahas itu? Ada beberapa item yang menjadi perioritas dalam pembahasan itu. Salah satunya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumenep harus terus naik, tidak boleh lagi ada rekayasa pendapatan. Melainkan harus disesuaikan dengan bukti riil dana yang masuk ke PAD. Untuk saat ini disepakati harus ada peningkatakn 15 persen PAD dari sebelumnya. Kemudian, pemerintah harus bisa menekan angka kemiskinan di Sumenep. Sebab, sekitar 250 ribu orang di Sumeenp masih berada di garis kemiskinan. Sehingga, pemerintah harus berupaya untuk bisa menekan angka kemiskinan itu. Tentunya, dengan mengacu kepada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik berupaya bantuan atau program yang berkesinambungan. Dengan program tersebut angka kemiskinan setidaknya bisa ditekan hinga 20 persen. Selain itu, pemerintah harus memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Sebab, angka pengangguran di Sumenep masih terbilang cukup tinggi. Lapangan

6

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

kerja merupakan program yang sudah mendesak dilakukan oleh pemkab Sumenep. Program wirausahawan muda tentu bisa menjadi poin penting dalam pembukaaan lapangan kerja. Namun, pemkab harus berani mengambil langkah lain dalam masalah pengangguran. Muaranya, akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Sumenep. Setidaknya, pendapatan per kapita masyarakat Sumenep juga akan terus naik. Angka buta huru di Sumenep juga harus menjadi perhatian pemerintah. Sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik) buta aksara di Kota Sumekar ini masih terblang cukup tinggi. Padahal, program KF (keaksaraan fungsional) sudah berjalan, ternyata belum bisa memberikan dampak. Dengan begitu, diperlukan ada langkah yang konkret dari pemerintah untuk menekan angka buta huruf. Baik pada maksimalisasi program KF, maupun terobosan yang bisa dilakukan. Bagaimana dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan Infrastruktur? Masalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga masuk dalam pembahasan RPJMD yang nantinya akan dituangkan dalam program kerja dalam APBD Sumenep. Namun, ketiga

poin itu sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumenep, dan pemerintah sudah mengakomodir kepntingan. Infrastrutur misalnya, sudah berjalan dan ini sudah masuk ke pelosok. Demikian pula dengan kesehatan, dengan program SPM (surat pernyataan miskin), dengan anggaran Rp 35 miliyar itu. Termasuk, juga pendidikan. Kami kiran sudah tidak ada masalah dengan ketiganya. Namun, perioritas penting yang harus dilakukan ya soal kemiskinan, lapangan kerja, PAD, buta huruf harus digalakkan. Program periorritas harus menjadi atensi tinggi oleh pemerintah, tanpa mengabaikan program-program lain. Berarti pembahasan APBD mengacu kepada RPJMD ini? Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam penyusuan program kerja mengacu kepada RPJMD. Sebab, ini merupakan ruh dari visi dan misi bupati. Apalagi, aturannya memang sudah jelas. Maka, pada pembahasan APBD 2017 mendatang dipastikan akan mengacu kepada RPJMD yang sudah dibuat beberapa waktu lalu. Sehingga, haluan pemerintah Sumenep tepat sasaran dan selalu berpikir untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki harapan besar dalam mengangkat harkat dan martabak mereka, khususnya pada sektor pendapatan dan kesetaraan ekonomi. Ada Saran dan harapan dalam pelaksanaan RPJMD? RPJMD ini harus dijadikan pegangangan “kitab wajib� bagi jalan pemerintah selama lima tahun ke depan. Harapannya, apa yang tertuang dalam RPJMD diupayan untuk bisa sesuai dengan target. Meski, tidak mencapai 100 persen. Pengalaman pada periode sebelumnya, dalam proses pelaksanaan hampir sepenuhnya terealisasi, meski tidak 100 persen. Makanya, harus bekerja keras untuk bisa mencapai target yang dinginkan dalam RPJMD ini. Yakni, sejak 2016 ini hingga pada akhir masa jabatan bupati di 2021 mendatang. (*)


DINAMIKA

Inilah Makna Kemerdekaan bagi Ketua DPRD Sumenep

S

e r i n g k a l i , kemerdekaan Republik Indoesia terjebak pada nalar formal, dan hanya ramai dengan beragam lomba. Sementara esensi dari kemerdekaan itu sendiri menjadi terlupakan. Begitulah kata Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Herman Dali Kusuma ketika ditanya tentang kemerdekaan RI yang ke71. M e n u r u t n y a , kemerdekaan merupakan momentum untuk bangkit dari keterburukan. Sebab, mereka yang berjuang

untuk negara ini tidak bisa dinilai oleh apapun. Mereka para pahlawan berjuang sampai nyawa taruhannya. Jiwa dan raga mereka hanya untuk negeri ini. “Saat bendera sang saka merah putih telah dikibarkan, saat itulah pula kita menepuk dada bahwa kita akan berbuat lebih banyak untuk negara ini,” ucapnya Ia pun mengungkapkan bahwa makna kemerdekaan tahun ini adalah agar tidak sekadar menjual wacana, tetapi menjual karya. “Makna kemerdekaan

bagi kami adalah bekerja. Itu artinya masyarakat harus memiliki mental pejuang agar tidak bermalas-malasan. Sebab momentum kemerdekaan merupakan langkah tepat meningkatkan kinerja,” katanya, Selasa (16/8/2016). Politisi PKB itu juga menyinggung tentang kejehteraan masyarakat. Dalam hemat politisi asal Pulau Talango itu, masyarakat Sumenep dari tahun ke tahun mengalami stagnasi, belum ada kemajuan yang mencolok. “Maka dari itu, mari

kita artikan kemerdekaan tahun ini sebagai salah satu momentum menyejahterakn rakyat. Jangan sampai di Sumenep ini kesejahteraannya jalan di tempat,” tegasnya. Kesejahteraan masyarakat bagian penting dari kemajuan suatu daerah. Jika rakyat tidak sejahtera, berarti daerah itu belum maju. Maka dari itu, sebagai wakil rakyat dirinya akan terus memperjuangkan nasib rakyat. “Kami akan benar-benar memperjuangkan, agar rakyat Sumenep lebih sejahtera,” imbuhnya. (*)

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

7


Dinamika

Gelar Sidang Istimewa PAW PPP

Nuriyan Resmi Gantikan Ahmadi

Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma saat pengambilan sumpah jabatan Nuriyana pada Sidang Istimewa PAW

D

e w a n Perwakilan Rakyat Daerah ( D P R D ) Kabupaten Sumenep akhirnya menggelar Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda pergantian antar waktu (PAW) kepada salah satu anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sidang Istimewa tersebut juga melantik dan mengambil sumpah Nuriyan. Seperti diketahui, sebelum digelar Sidang Istimewa, salah satu anggota dewan dari Fraksi PPP dari Dapil

8

I, yakni Ahmadi, tidak bisa melanjutkan masa jabatannya karena berpulang ke rahmatullah. Pantuan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepada pengganti Ahmadi, Nuriyana dipimpin langsung Ketua DPRD setempat, Herman Dali Kusuma yang juga sekaligus bertindak sebagai pemimpin sidang. “Sesuai agenda yang ditetapkan badan musyawarah, hari ini dilakukan rapat sidang paripurna PAW anggota DPRD dari Partai PPP,,” kata Pimpinan Sidang, Herman Dali Kusuma Herman mengatakan, PAW dilakukan berdasarkan

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

pada Keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan kepada anggota DPRD yang berhenti di tengah jalan. “Nuriyana dilantik berdasarkan SK Gubernur nomor 171.434/011/2016 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan dan SK Nomor 171.435/011/2016 Tentang pengangkatan Nuriyana tanggal 10 Agustus 2016. Jadi, sekarang Nuriyana resmi menggantikan Ahmadi,” jelasnya. Secara khusus, Ketua DPRD Kabupten Sumenep mengucapkan selamat kepada Nuriyana karena telah resmi menjadi

bagian dari keluarga besar DPRD. “Selamat bekerja dan menjalankan amanah rakyat dengan baik. Tanggung jawab sebagai wakil rakyat sungguh berat, selain menjawa marwah institusi, juga harus mampu menyejahterkan rakyat,” ucapnya. Pada acara sidang istimewa dengan genda pelantikan dan pengambilan sumpah ini selain dihadiri oleh seluruh anggota dewwan, juga dihadiri Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Sekretaris (Sekda) Hadi Soetanto dan beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat. (*)


Dinamika

Bahas Draf RPJMD Pansus Konsultasi ke Mendagri

P

anitia Khusus (Pansus) Dewan P e r w a k i l a n Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mulai membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Agar pembahasan itu tidak terjadi tumpang tindih, Pansus melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Wakil ketua Pansus RPJMD DPRD Sumenep, Dulsiam mengungkapkan, bahwa saat ini antara pansus dan eksekutif mulai membahas RPJMD. Namun, sebelum dibahas lebih jauh, pihak legislatif, dalam hal ini Pansus konsultasi ke Mendagri.

“Ada dua poin yang dikonsultasikan ke Mendagri, diantaranya adalah yang berkenaan langsung dengan korelasi RPJMD dan Struktur Organisasi (SO). Termasuk KUA PPAS, serta terkait batasan maksimal pembahasan RPJMD 6 bulan setelah bupati dilantik,” terangnya Politisi PKB yang berangkat dari Dapil Kepualaun itu menjelaskan bahwa materi konsultasi berkenaan dengan poin maksimal 6 setelah bupati dilantik. “Apakah yang dimaksud maksimal 6 bulan dari bupati dilantik itu RPJMD selesai hingga evaluasi Gubernur atau sebatas selesai pembahasan di Pansus dewan. Ini yang kami konsultasikan

ke Mendagri,” jelasnya. Bamus pun kata Dulsiam memberi waktu kepada Pansus RPJMD untuk membahasnya mulai tanggal 6, dan harus sudah diselesaikan pada tanggal 13 Agustus

2016. “Kami optimis pembahasan ini bisa selesai tepat waktu karena kami akan terus melakukan p e m b a h a s a n , ” pungkasnya. (*)

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

9


Dinamika

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Nota Penjelasan Bupati Terhadap Pertanggungjawaban APBD 2015

Bupati Sumenep saat menyampaikan nota penjelasan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 di depan semua anggota DPRD

D

e w a n Perwakilan Rakyat Daerah ( D P R D ) S u m e n e p menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap APBD 2015. “Sesuai jadwal yang ditetapkan badan musyawarah (bamus), pada tanggal 16 agustus 2016,

maka hari ini dilakukan rapat paripurna ke- I, dengan acara penyampaikan nota penjelasan Bupati terhadap raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2015,� kata Ketua DPRD setempat sekaligus Pimpinan sidang Paripurna Herman Dali Kusuma. Dalam sidang paripurna tersebut, Bupati Sumenep membacakan nota penjelasan pertanggungjawaban

10 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

pelaksanaan APBD 2015 dihadapan wakil rakyat. Termasuk juga hadir Sekretaris Daerah (sekda) pemkab Sumenep, beserta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam sidang itu, dihadiri 42 orang wakil rakyat dari jumlah keseluruhan 50 orang dan termasuk anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW) yang beru dilantik yakni, Nuriana.

Karena sebelum sidang Paripurna penjelasan penggunaan APBD 2015, DPRD setempat juga menggelar sidang paripurna dengan agenda pengambilan sumpah jabatan PAW PPP. Pengambilan sumpah tersebut berkaitan dengan anggota DPRD Periode 2014 -2019 dari PPP di Dapill 1, yakni Ahmadi meninggal dunia, sehingga ia digantikan Nuriyana. (*)


Dinamika

Ketua DPRD: Jika Sudah Diserahkan, SO Langsung Kami Bahas

S

truktur Organisasi (SO) Pemerintah K a b u p a t e n Sumenep hingga saat ini tak kunjung selesai. Padahal sudah hampir tutup tahun. Padahal, sSeharusnya sudah saatnya draft tersebut sudah diserahkan ke DPRD Sumenep, sebab jika terlambat akan berdampak terhadap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. “Sampai saat ini kami belum menerima draf SO. Nanti kalau sudah tiba di DPRD akan langsung kami bahas,” terang Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma. Menurut Politisi PKB itu, pihaknya berharap SO segera selesai dan langsung diserahkan kepada DPRD. Sebab jika lambat akan berdampak terhadap pembahasan APBD . “Pasti berdampak terhadap APBD 2017. Padahal SO yang

baru ini akan diberlakukan pada Jabuari 2017 nanti.,” jelasnya. Mestinya sesuai jadwal pembahasan APBD, saat ini sudah memasuki pembahasan KUA PPAS. Kenyataannya, hingga saat ini eksekutif belum menyelesaikan pembahasan SO. Sebelumnya, Bupati Sumenep, A Busyro Karim, berupaya supaya proses SO dilingkungan Pemkab paling ujung Madura itu selesai akhir bulan agustus.“Pokoknya nanti akhir Agustus semuanya harus selesai,” terang Busyro. Menurut Bupati dua periode tersebut, eksekutif telah selesai melakukan penyusunan SO sejak beberapa waktu lalu. ”Hanya saja sampai saat ini tinggal menunggu kajian akademik saja. Karena kajian akademiknya masih dalam tahap penyelesaian,” pungkasnya. (*)

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

11


Dinamika

Agar Tak SekEdar Bangun,

DPRD Sidak Lokasi Permanen untuk PKL

K

etua DPRD Kabu-paten S u m e n e p Herman Dali Kusum bersama anggota Komisi II melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sebelah utara lapangan Giling. Sidak tersebut dilakukan agar pihak eksekutif tidak hanya sekadar bangun. Seperti diketahui, lokasi tersebut rencananya akan dibangun kios permanen untuk relokasi PKL Taman

Bunga dengan anggaran yang disiapkan Rp 2 miliar. Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam di sela-sela meninjau lokasi tersebut meminta Pemkab agar tidak berjalan semaunya, harus melakukan koordinasi dengan semua pihak, agar rencana tersebut tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. “Apalagi, tanah yang akan dijadikan lokasi permanen merupakan tanah pecaton milik Desa Pangarangan dan Bangkal, karenanya perlu koordinasi

12 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

dengan semua pihak,” pintanya. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Syaiful Bahri siap melakukan koordinasi dengan beberapa pihak.”Tentu, sebab ini demi kepentingan para PKL,” ucapnya. Ia merinci bahwa untuk pembangunan kios tersebut serta fasilitas umum lainnya, diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp 5 miliar yang akan dikerjakan dalam dua tahap. “Tahun ini dianggarkan Rp

2 Miliar untuk pembangunan fasilitas umum tahap pertama, sisanya tahun depan,” terang Sabar, panggilan Syaiful Bahri, Selasa (16/8/2016). Dijelaskannya, rencana pembangunan kios pemanen diusulkan oleh Bupati A. Busyro Karim untuk menjadikan sub terminal Bangkal sebagai lokasi permanen. “Jadi, pembangunan itu tidak lain merupakan keinginan pemerintah adalah untuk mengangkat harkat dan martabat PKL,” jelasnya. (*)


Dinamika

Istri Korban Pembunuhan PNS

Y

Cari Keadilan ke Dewan

uliani Anwar (31), istri korban pembunuhan yang menimpa Moh Anwar (36), aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, warga Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget mendatangi Komisi I DPRD setempat. Kedatagan ke gedung dewan untuk mencari keadilan atas kematian suaminya. Yuni, panggilan akrabnya datang ke dewan didampingi langung oleh saudaranya. Ia meminta secara khusus ke Komisi I agar didampingi dalam mengusut tuntas kematian suaminya. Sebab kata Yuni, proses hukum yang tempuh lewat pihak kepolisian (Polres Sumenep) terkesan mengendap dan berjalan di tempat. Bahkan, istri korban telah berkirim surat ke Polda Jatim dan Mabes Polri terkait misteri ini. “Kedatangan saya kesini agar bisa mendapatkan pendampingan secara hukum terkait kasus pembunuhan suami saya, karena selama ini proses hukum tidak berjalan sesuai yang saya harapkan,” kata Yuliani. Ia menyampaikan, beberapa waktu lalu pihaknya telah memberikan keterangan tambahan kepada penyidik Polres Sumenep, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda proses hukumnya. “Dari kejadian itu hingga sekarang sudah 4 bulan lebih, namun belum ditindak lanjuti, bahkan saya sudah mengirim surat ke Maber Polri,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir menyatakan, pihaknya tidak bisa

intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan penyidik Polres Sumenep. Namun, sebagai wakil rakyat yang membidangi bidang Hukum dan Pemerintahan akan berupaya untuk memantau proses hukum yang berjalan.

“Jadi, kami hanya bisa menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik Polres Sumenep. Tapi kami tetap mendukung agar kasus tersebut cepat selesai,” kata Hamid Ali Munir. (*) PARLEMEN | AGUSTUS 2016

13


Dinamika

Dewan Fokus

Bahas Perhitungan APBD 2015

A

nggota DPRD Sumenep mulai disibukkan dengan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Kegiatan para legislator itu dilakukan dalam setiap tahunnya. Perhitungan anggaran itu akan dilakukan hingga 3 september 2016 mendatang. Perhitungan realisasi APBD Sumenep 2015 dilakukan masing-masing komisi.

14 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

Yakni, mulai komisi I, komisi II, komisi III dan komisi IV. Pembahasan dilakukan sesuai dengan konterpat masing-masing dan dilakukan secara bergantian, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pembahasan dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menjelaskan, anggota dewan saat ini lagi fokus untuk membahas realisasi APBD 2015. Pembahasan

sebagai upaya menelaah realisasi anggaran yang sudah dilakukan pada kegiatan di tahun sebelumnya. “Saat ini kami lagi fokus perhitungan realisasi APBD 2015, Ini akkan berlangsung sekitar dua pekan mendatang,” ujarnya. Politisi PKB ini mengungkapkan, pembahasan perhitungan APBD itu dilakukan di masing-masing komisi. Pembahasannya dipastikan cukup dinamis. Sebab, para wakil rakyat hampir dipastikan melakukan kritik konstruktif kepada SKPD terkait, apabila tidak sesuai maka akan dibahas secara detil. ”Ini bukan formalitas semata, atau kegiatan tahunan. Melakukan kewajiban membahas secara jeli dan detil perhitungan APBD ini,” ungkapnya dengan muka serius. Menurut politisi asal Kecamatan Talango ini, kemungkinan pembahasan perhitungan realisasi itu akan berlangsung selama kurang lebih sekitar dua pekan. Yakni, akan berakhir pada 3 September mendatang. ”Yang jelas, anggota dewan akan membahas dengan jeli dan penuh kritis. Baru setelah pembasahan semuanya rampung, akan dibawa ke paripurna. Dialog konstruktif di masing-masing komisi pasti akan terjadi,” ungkapnya. Kabag Humas DPRD Sumenep Raysul Kawim menjelaskan, agenda saat ini yang menjadi fokus komisi adalah perhitungan APBD 2015. Ini nanti akan berakhir pada 3 September mendatang. “Baru akan diparipurnakan pada 8 September mendatang. Jadi, dewan cukup sibuk dalam minggu ini. SKPD bergantian melakukan pembahasan di masig-masing komisi. Jadi, semua anggota dewan lagi serius,” kata pria gaul ini. (*)


Dinamika

Warga Cangkreng

Adukan Kadesnya Ke Komisi I

S

ejumlah warga Cangkreng, K e c a m a t a n L e n t e n g mendatangi komisi I DPRD Sumenep, Selasa (30/8/2016). Kedatangan mereka berkaitan dengan dugaan penggerebekan yang dilakukan warga Desa Saroka terhadap kades yang kebetulan sedang berada di rumah janda. Sehingga, para warga meminta komisi I ikut mengusut kasus dugaan kasus yang dinggap mencoreng warga Cangkreng ini. Kedatangan sejumlah warga ini diterima oleh piminan komisi I dan anggotanya. Perwakilan warga menyampaikan kronologis penggerebekan kades di salah satu rumah janda seacar bergantian. Selanjutnya, terjadi dialog antara warga dengan anggota komisi hukum dan pemerintahan ini. Bahkan, kalangan dewan menggali data yang utuh kepada warga utamnya memberikan petunjuk dan bukti dugaan asusila kadesnya itu. Sebagian warga ada yang langsung masuk ke dalam ruang komisi I. Sebagian pula hanya nongkrong di lobi kantor DPRD Sumenep. Keberadaan warga cankreng menjadi perhatian kalangan awak media yang biasa mangkal di kantor wakil rakyat ini. Sebab, lobi gedung dewan terlihat penuh dengan warga masyarakat Cangkreng kecamatan

Lenteng. Bahkan, ada salah satu warga yang dengan tegas mengecam kadesnya yang sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji. “Kami meminta kasus penggerebekan yang menyeret Kades, hendaknya ditindaklanjuti oleh DPRD Sumenep. Tentunya disesuiakan dengan prosedur dan mekanisme yang ada di gedung Parlemen ini,” kata Muzanni, juru bicara warga. Menurutnya, pihaknya mendesak kepada DPRD agar memberikan rekomendasi kepada lembaga berwenang untuk mengusut kasus tersebut. Sehingga, ada kepastian dan tidak hanya menjadi bola liar tanpa arah. “Sebab, ini sudah mencoreng desa kami. Kalau tidak ditindak tegas, maka dikhawatirkan akan merusak generasi kami. Ini perbuatan yang tidak mencerminkan pemimpin,” ucapnya. Selain itu, maslah penggerebekan warga Cangkreng juga mempertanyakan keberadaan beras miskin (raskin) yang diduga tidak disalurkan kepada penerima manfaat. Itu sesuai dari hasil pengakuan warga yang menjadi penerima manfaat. ”Selain itu kami juga membawa data tentang pengelolaan dana desa yang kami sinyalir tidak beres. Namun, semuanya masih akan dilengkapi secara utuh. Ini baru sebagai

langkah awal kami datang ke kantor dewan,” ucapnya. Wakil ketua komisi I Hamid Ali Munir mengaku mengapresiasi kedatangan warga ke Komisi I. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan warga. “Soal dugaan asusila, nanti akan kami beritahukan kepada Inspektorat untuk menyelidiki dan mengusut,” ujarnya. Kedatangan warga sebenarnya tidak hanya

dalam kasus asusila saja, melainkan juga mengadukan banyak hal kepada anggota komisi I ini. Salah satunya, juga masalah beras untuk keluarga miskin (raskin). Warga mengaku tidak menerima beras bersubsidi selama 2016 ini. Selain itu, mereka juga mengadukan tidak diberikannya TPAPD, perangkat desa, balai desa yang rusak dan sejumlah permasalah lainnya. (*)

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

15


Dinamika

untuk akd, DPRD Rencanakan

Bentuk Tenaga Ahli

P

eningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terus dilakukan oleh DPRD Sumenep, khususnya pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Bahkan, untuk menunjang kinerja AKD dimaksud, sekretariat dewan (setwan) berencana akan merekrut tenaga ahli. Sehingga, tugasnya akan lebih ringan dan lebih berkualitas. Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki menjelaskan, keberadaan tenaga ahli di alat kelengkapan sudah

menjadi kebutuhan bagi anggota dewan yang berada di posisi tersebut. Hal itu agar optimalisasi kerja dari AKD akan lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. ”Tentu baik dalam konteks kualitas. Makanya tenaga ahli menjadi mendesak, agar kerja AKD lebih optimal dan maksimal lagi,” katanya. Mulki mengungkapkan, meski mendesak, keberadaan tenaga ahli di AKD masih dalam proses kajian. Terutama berkaiatan dengan proses rekruitmennya. Dalam

16 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

proses kajian ini pihaknya menggandeng pihak perguruan tinggi (PT) sebagai media konsultasi. ”Perguruan tinggi tentu akan memiliki peran dalam memberikan masukan, sehingga kebijakan yanng diambil tidak akan mejadi sia-sia,” ucapnya. Menurut Mulki salah satu kajian yang dilakukan berkaitan dengan sistem kontrak, penggajian, dan proses seleksi. Kemudian setelah itu hasil dari kajian konsultan tersebut akan dijadikan rujukan atau pedoman dalam proses

pengangkatannya dan sistem kontraknya. ”Kami menginginkan semua alat kelengkapan didampingi tim ahli. Namun, fungsinya tetap harus menyesuaikan dengan AKD,” ujarnya. Ditanya soal anggaran? Mulki mengungkapkan sudah tidak ada masalah. Sebab, anggaran sudah disiapkan melalui APBD 2016 ini. “Anggaran sudah siap. Kami berharap tim ahli ini segera dibentuk. Sehingga, optimalisasi kinerja AKD akan lebih maksimal lagi,” ucapnya. (*)


Dinamika

Wakil Ketua DPRD Targetkan Raperda SO Tuntas Bulan Agustus

W

akil ketua D P R D Sumenep M o h . Hanafi meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk menyelesaikan proses perampingan struktur organisasi (SO) pada bulan ini. Sebab, apabila pembahasan itu terlambat maka dikhawatirkan dikhawatirkan akan mengganggu terhadap agenda kedewanan, seperti pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. ”Keberadaan SO cukup penting untuk dibahas secara cepat oleh pemkab, termasuk anggota DPRD nantinya. Sebagai wujud implementasi Peraturan Pemerintah nomor 16/2016. Sehingga, eksekutif harus bekerja keras untuk bisa menuntaskan pembahasan SO pada bulan Agustus ini,” kata politisi Demokrat, Moh. Hanafi. Perubahan struktur ogranisasi itu, sambung dia, tidak hanya terjadi pada kabupaten Sumenep, melainkan berskala nasional. Itu dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas kerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ”Karena bersifat nasional hendaknya dilakukan sesegera mungkin agar dalam tataran pelaksanaanya juga bisa cepat. Efisiensi dan efektifitas itu cukup bagus,” ungkapnya.

Hanafi mengungkapkan, hingga saat ini antara kedua lembaga negara di Sumenep, memerlukan adanya singkronisasi. Karena masing-masing lembaga itu mempunyai corak pandang berbeda. ”Kunci pembahasan agenda lainnya diperkirakan masih menunggu pembahasan SO. Termasuk APBD 2017. Bahkan, kami berharap pembahasan APBD nantinya sudah dengan struktur yang baru,” ungkapnya. Mestinya sesuai jadwal pembahasan APBD, saat ini sudah memasuki pembahasan KUA PPAS. Kenyataannya, hingga saat ini eksekutif belum menyelesaikan pembahasan SO.”Ia kalau tetap mengacu terhadap SO yang lama, kalau mengacu terhadap SO yang baru, lalu mau dikemanakan anggaran itu,” jelasnya. Politisi asal kepulauan ini mengungkapkan, agar pembahasan tidak mubazir maka SO sudah barang tentu untuk dilakukan pembahasan lebih awal dibandingkan dengan yang lainnya. Pihaknya meminta leading sektor dari SO ini untuk melakukan kordinasi dengan DPRD agar segera dilakukan pembahasan. ”Draf untuk pembahasan segera disetor. Intinya, bulan Agustus ini sudah tuntas pembahasannya,” ucapnya. SKPD Sumenep saat ini mencapai 33 lembaga.

Namun, setelah munculnya PP nomor 16/2016 dimungkinkan akan ada perubahasan SO, sebab itu sudah mengikat untuk dilakukan perubahan bagi pemerintah daerah.

Baik adanya pengurangan struktur atau penambahan. Itu semua tergantung kepada hasil pembahasan pansus SO yang akan dibentuk oleh DPRD Sumenep. (*)

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

17


Dinamika

Status WDP Jadi Bahasan

di Paripurna LKPJ DPRD Sumenep

S

ejumlah fraksi DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur menyindir perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2015 yang diperoleh pemkab. Sehingga, perlu penataan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan APBD mendatang. Itu disampaikan beberapa fraksi dalam rapat paripurna pemandangan umum (PU) fraksi atas nota penjelasan bupati terkait raperda (rancangan peraturan daerah) LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) APBD 2015, Selasa (23/7/2016), di ruang

Paripurna. Paripurna itu dihadiri bupati Sumenep A. Busyro Karim dan wakil Bupati Achmad Fauzi. Sidang Paripurna dipandu ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. 7 fraksi yang di dewan itu membacakan PU dengan cara bergantian. PU Fraksi itu dimulai dengan pemandangan fraksi Parta Persatuan Pembangunan (FPPP) dan dilanjutkan dengan cara bergiliran. Masalah yang mencuat dari sejumlah fraksi itu berkaitan dengan perolehan hasil audit BPK atas APBD Sumenep yang selalu mendapatkan WDP. Perolehan status penilaian

18 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

dinilai bersifat stagnan, tidak ada perubahan. Padahal, kalangan dewan menginginkan pengelolaan keuangan dalam APBD itu bisa meningkat statusnya menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian). Makanya, sejumlah fraksi meminta pengelolaan keuangan ke depan di Sumenep harus lebih baik dan profesional. Dengan harapan 2017 Sumenep naik kasta. Misalnya laporan dari Golkar yang dibacakan Roekminto mempertanyakan opini WDP yang diperoleh pemkab. Bahkan, WDP itu sudah diperoleh sejak tahun 2008 hingga 2015 ini. Dengan kata lain, tidak ada

perubahan. “Hingga saat ini tetap mendapatkan WDP,” katanya dihadapan audien. R o e k m i n t o mengungkapkan, maka diperlukan ada pengelolaan secara profesional terkait keuangan Daerah. Sehingga, diharapkan pada tahun berikutnya bisa mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian). “Profesionalisme harus terus ditingkatkan,” ujarnya. Selain Golkar yang juga menyindir soal WDP ada FPPP, fraksi Demokrat dan FPKB dan fraksi lainnya. Selanjutnya, sidang tinggal akan dilanjutkan dengan jawab bupati atas PU fraksi. (*)


Dinamika

Dewan Minta Penambangan Pasir Ilegal

Ditertibkan

M

a s i h maraknya p e n a m b a n g a n pasir di sejumlah tempat di pesisir pantai utara menjadi perhatian serius kalangan dewan, salah satunya Indra Wahyudi. Politisi Partai Demokrat ini meminta tim Polres Sumenep untuk tegas melakukan penertiban dan penangkapan kepada pelaku penambangan pasir ilegal. Sebab, keberadaanya sudah meresahkan warga sekitar. Apalagi, penambangan pasir ilegal itu dianggap sebagai mata pencaharian penduduk. Itu lantaran hasil penambangan dijadikan sebagai komiditi bisnis yang menjanjikan. Salah satunya, untuk pembangunan rumah,

dan kebutuhan lainnya. ”Dari sisi bisnis, mungkin lebih menjanjikan bagi masyarakat. Sebab, sejak lama itu dijadikan mata pencaharian bagi masyarakat,” kata Indra Wahyudi. Kendati demikian, keberadaan penambang pasir itu jelas melanggar aturan yang berlaku. Keberadaanya bisa menyebabkan abrasi pantai dan merusak ekosistem lingkungan. ”Akibat dikeruk itu bisa menyebabkan abrasi pantai. Bahkan, ada sebagian yang sudah menggerus jalan raya. Sehingga, merusak keberadaan jalan dan jembatan di sekitar wilayah tersebut,” ujarnya tanpa menyebutkan lokasi abrasi dimaksud. Menurut mantan aktifis HMI Bangkalan ini, penambangan pasir

tidak hanya terjadi di daerah daratan saja, melainkan juga terjadi di pesisir kepulauan. Banyak masyarakat kepulauan yang mengeluhkan terjadinya abrasi pantai akibat penambangan pasir secara liar. ”Kalau di kepulauan tampaknya sudah menjadi tradisi. Namun, tidak bisa diselesaikan hingga saat ini. Dan, tentu saja sangat miris melihat kondisi semacam itu,” ungkapnya. Untuk itu, pihkanya meminta penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian tidak tanggung-tanggung untuk menindak tegas para pelaku penambangan liar. Supaya ada efek jera dan tidak melakukan lagi aksi penambangan liar dimaksud . ”Jangan sampai dibiarkan. Sebab,

kalau dibiarkan akan lahir kembali para penambang pasir baru. Ini akan menjadi preseden buru bagi keberadaan pantai di kota Sumekar ini,” tuturnya. Semnetara Pemkab, terang dia, mempunyai peran penting untuk memberikan sosialisasi akan dampak dari penambangan pasir itu. Sehingga, masyarakat akan sadar akan bahaya penambangan pasir. ”Dengan begitu, penambangan pasir akan bisa diminimalisir bahkan ditiadakan di Sumenep ini. Pantai terjaga, dan kerusakan lingkungan bisa diselamatkan. Lingkungan itu berharga jangan nodai hanya untuk kepentingan bisnis semata,” kata alumnus UTM (universitar trunojoyo Madura) ini. (*)

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

19


Dinamika

Komisi I Desak Pemdes Sosialisasi Massif Aturan PAW Kades

R

encana pelaksaaan pergantian antar waktu (PAW) bagi kepala desa (kades) berhalangan tetap akibat meninggal dunia yang terjadi di belasan desa pada bulan November mendatang mendapatkan perhatian dari komisi I DPRD Sumenep. Komisi bidang pemerintahan dan hukum ini meminta bagian pemerintahan desa (Pemdes) setkab Sumenep untuk mensosialisasikan mekanisme PAW ke sejumlah desa terkait. “Sosialisasi aturan dan mekanisme pelaksanaan PAW harus dilakukan secara massif di tingkat desa. Yakni, dengan memberi pemahaman terhadap peraturan bupati (perbup) kepada masyarakat. Apalagi, PAW ini merupakan sistem baru yang dilakukan ditingkat desa. Makanya, perlu ada sosialiasi secara massif,” kata ketua komisi I DPRD Sumenep Darul Hastim Fath. Dia mengungkapkan, dengan adanya pemahaman aturan yang baik, diharapkan mampu menghindari konflik horisontal di masyarakat. Selain itu, demokrasi desa akan berjalan dengan baik, tanpa ada hak warga yang dikebiri. ”Jauh-jauh hari itu harus diberitahu terlebih dahulu mekanismenya, supaya partisipasi politik yang terbatas tidak membuat warga pecah belah. Dan proses demokrasinya bagus,”

20 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

ujarnya. Menurut politisi asal kepulauan Masalembu ini, dalam proses rekruitmen peserta pilkades PAW harus dilakukan secara terbuka, tanpa memihak kepada salah satu calon. Sehingga, akan melahirkan calon yang berkualitas juga. ”Kami kira pemimpin yang baik itu dilihat dari prosesnya. Apabila proses rekruitmen itu baik, maka insya Allah akan melahirkan pemimpin yang baik pula,” tuturnya. Darul Hasyim Fath menambahkan, proses PAW dengan pola keterbatasa pemilih itu bisa jadi rentan. Namun, pihaknya berharap pemdes bisa mengatur strategi agar tidak ada konflik apapun, terutama kerjasama yang baik dengan aparat kepolisian. ”Pemilihan kan bukan langsung. Makanya, regulasi penentuan calon pemilih itu harus diperketat, supaya tidak menimbulkan gejolak,” ujarnya. Kebag Pemdes Setkab Sumenep Ali Dhafir menjelaskan, pihaknya memastikan akan melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat khususnya kepada desa yang akan melakukan PAW kades. ”Yang jelas, pelaksanaan PAW kades sudah diatur ketat di Pemdes. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Apalagi, perbup bisa diakses oleh sejumlah pihak,” tukasnya. (*)


Dinamika

Paripurna RPJMD, Pemkab Komitmen

Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi 6,79 %

D

PRD Sumenep menggelar s i d a n g paripurna t e n t a n g nota penjelasan bupati atas peraturan daerah (raperda) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di ruang rapat paripurna. Nota penjelasan itu dibacakan oleh wakil bupati (wabup) Sumenep Achmad Fauzi. Itu lantaran bupati A. Busyro Karim berhalangan untuk hadir dalam paripuran karena sedang ada tugas di luar kota. Pelaksanaan paripurna itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD kota Sumekar ini. Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Sejumlah

pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan camat juga tampak hadir dalam sidang paripurna tersebut. Kegiatan ini berjalan secara khidmat. Sejumlah yang hadir hanya mengikuti dan mendengarkan pemaparan bupati atas RPJMD yang dibacakan wakil bupati. Dalam pembacaan nota penjelasan itu wabup menjelaskan, pada kesempatan ini pihaknya inginkan menyampaikan beberapa poin target yang akan dicapai Sumenep. Indeks pertumbuhan ekonomi harus naik, pada awal hanya 6,43 persen dan diharapkan naik menjadi 6,79 persen.“Itu selama periode 2016 hingga 2021. Yakni, masa kepemimpinan

kami,” kata Achmad Fauzi. Demikian pula dengan tingkat inflasi. Menurut Fauzi, inflasi di Sumenep harus terus tumbuh. Di awal hanya sekitar 4.50 diharapkan mencapai 5,10 pada periode 2021. “Dengan begitu, akan berpengaruh kepada tingkatkan kemiskinan. Makanya tingkat kemiskinan harus ditekan menjadi 15,47 dari pemerintahan awal 18,9 persen. Tentunya, dengan program strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan,” ujarnya. Pria yang juga sebagai Politisi PDIP ini menuturkan, tingkat pengangguran juga diprediksi akan menurun. Yakni, dari 3,31 bisa menjadi 2,24 persen. Itu

dengan dengan pembukaan lapangan kerja yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu poin startegis dengan munculnya program wirausahawan muda. “Sementara IPM (Indeks Pembangunan Manusia) harus naik dari awal 63,12 persen, menjadi 68,31 persen,” ujarnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai tolak ukur pendapatan perkapita. “Pada periode 2021 ini diharapkan bisa mencapai 34,321 triliun dari periode awal 23.247 triliun. Intinya, kami akan terus menggenjot dari berbagai sektor untuk memberikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (*)

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

21


Dinamika

Komisi I Ragukan Draf Naskah Akademik SO

K

omisi I DPRD S u m e n e p meragukan hasil naskah akademik terkait Naskah akademik terkait Struktur Organisasi (SO) yang dibuat tim perumus dari Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya. Pasalnya, sebanyak 27 kecamatan yang ada di Kabupaten ujung timur pulau Madura ini masuk kategori kelas A. Padahal, potensinya yang dimiliki tidak sama. Ketua komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menjelaskan, pihaknya mengaku tidak masuk akal dengan draf SO yang diberikan eksekutif yang sudah dibuat Untag. Sebab, tidak logis apabila semua kecamatan yang ada masuk kategori kelas A. "Kami ragu dengan hasil akademik yang ada dalam draf itu. Apa pertimbangan yang mendasari hingga tipe semua kecamatan sama," katanya. Padahal, sambung Politisi moncong putih ini, jumlah desa yang dimiliki kecamatan tidak sama. Ada yang desanya sedikit dan ada juga yang banyak. "Misalnya, Kecamatan Masalembu tidak bisa disamakan dengan Kecamatan lainnya. Sebab, Desa Masalembu hanya memiliki empat desa dan sejumlah pulau kecil. Masak mau disamakan dengan Desa di Bluto yang memiliki belasan desa, atau

Kecamatan Lenteng yang memiliki hingga 20 desa," ujarnya. Sehingga, pihaknya merasa rasionalisasi yang dipakai tidak memerhatikan fakta lapangan. Akhirnya, draf itu terkesan hanya formalitas untuk dilakukan pembahasan saja. "Kami kira hal itu tidak ubahnya sebagai rezim lama yang dipertahankan. Sementara nilai spirit good governance sangat jauh dari harapan. Makanya, kami sangat menyesalkan draf ini," tutur Politisi asal pulau ini. Selain itu, menurut Darul, semangat efisiensi dari struktur organisasi sebagaimana amanah dari PP 18/2016 tentang Struktur Organisasi tampaknya juga tidak dilakukan. Sebab, usulan dari eksekutif ternyata masih cukup gemuk dan tidak ada perampingan. "Padahal, semangat PP yang baru adalah efisiensi dan perampingan SO. Tapi, tetap dekat dengan masyarakat. Bukan gemuk lagi. Sprit mengubah birokrasi menuju lebih baik ternyata tidak bisa dilakukan," ungkapnya. Menurut Darul, pada akhirnya kajian akademik masih harus dikaji secara mendalam. Seharusnya, akademis sudah ilmiah dan sesuai dengan konteks kebutuhan organisasi menuju pemerintahan good Governance. "Apalagi, anggaran untuk naskah akademik ini cukup besar

22 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

mencapai Rp 120 juta. Harusnya sudah matang dan mengakomodir spirit PP 18 sebagaimana keinginan presiden," tuturnya. Kendati demikian, pihaknya memastikan masih akan melakukan pembahasan terhadap draf yang dikirimkan eksekutif. Agar hal itu tidak diterima secara mentah-mentah. "Nanti kan pembahasan akan dilakukan pansus. Tentunya pembahasan akan dilakukan secara jeli dan tidak hanya sekadar stempel saja. Lihat saja perkembangan pembahasannya nanti," tuturnya. Sebenarnya, pembahasan SO tidak punya waktu, cukup mepet. Bisa

jadi eksekutif memang sengaja agar pembahasan kritis tidak bisa dilakukan maksimal. "Pasti kami berpikir ke sana. Akan tetapi kami tidak akan mainmain dengan efisiensi yang didengungkan presiden. Sebab, kebijakan itu sangat bagus untuk pemerintahan yang bersih dan anggaran pun bisa dimaksimalkan," tukasnya. Kabag Organisasi Setkab Sumenep, Abd Basit enggan berkomentar soal draf raperda SO dan naskah akademiknya. "Kan belum dilakukan pembahasan di dewan, ya mohon maaf kami belum bisa berkomentar,� katanya. (*)


EKSEKUTIF

Dewan Minta Realisasi KF Dimaksimalkan

M

a s i h tingginya buta aksara di Sumenep membuat kalangan DPRD setempat angkat bicara. Dewan meminta program keaksaraan fungsional (KF) sebagai wujud pemerintah dalam mengentaskan buta aksara agar dimaksimalkan oleh dinas pendidikan (Disdik) kota Sumekar. Sebab, hal itu merupakan program perioritas. Anggota komisi IV Farid Affandi menjelaskan, Disdik harus bekerja keras untuk bisa mengentaskan buta aksara. Sebab, di Sumenep ini masih tergolong cukup

tinggi. "Makanya satusatunya program yang mengentaskan adalah KF. Sehingga, program itu harus dimaksimalkan. Bahkan, harus menjadi perioritas Disdik Sumenep," katanya kepada majalah Parlemen. Menurut Farid, pengentasan buta aksara ini sudah menjadi program pemerintah dari pusat hingga daerah. Buktinya, anggaran yang digelontorkan cukup besar setiap tahunnya, mulai dari APBN, APBD Jatim dan APBD daerah. "Meski kadang tidak berbarengan dalam satu tahun. Namun, kepedulian pemerintah terhadap buta aksara ini

sudah cukup tinggi, harus diapresiasi," ujarnya. Sehingga, sambung dia, daerah sebagai lembaga teknis pelaksanaan harusnya punya semangat besar untuk bisa menekan buta aksara ini. Sebab, tonggak keberhasilan program ini tergantung kepada daerah. "Kalau pusat dan Jatim hanya menggelonyorkan dana, daerah menjalankan. Makanya, daerah juga harus punya spirit yang sama," ungkapnya. Disdik, menurut Politisi PAN ini, harus memantau program ini hingga ke kelompok belajar sebagai pelaksana. Itu agar program ini sesuai dengan apa

yang dicita-citakan alias tepat sasaran. "Terutama anggota kelompok belajar, jangan sampai di lapangan malah orang yang sudah bisa baca yang mengikuti program ini. Jadi, Disdik harus maksimal dalam pengawalannya," tuturnya. Menurut Farid, pihaknya sering mendapatkan laporan kalau di lapangan sering terjadi dugaan penyimpangan. Salah satunya, program ini dinilai tidak tepat sasaran. Ada anggota kelompok yang sudah bisa baca tulis ternyata masih ikut program. "Makanya, buta aksara itu masih tinggi. Itu lantaran tidak tepat sasaran. Nah, ini menjadi

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

23


Eksekutif

tugas Disdik. Harus Pantau dan dimonitoring," tuturnya. Farid mengungkapkan, pihaknya meminta Disdik untuk membentuk tim dalam mengawasi program KF ini. Sehingga, dugaan penyimpangan tidak akan terjadi. "Yang terpenting

adalah bagaimana program ini tepat sasaran. Dan, tidak boleh ada kompromi karena ini berkaitan dengan peningkatan SDM (sumber daya manusia). Sehingga, bebas buta aksara bisa terwujud," paparnya panjang lebar. Untuk itu, pihaknya

24 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

meminta Disdik tidak mainmain dalam mengelola dana KF ini. Sehingga, tahun ini angka buta aksara di Sumenep bisa ditekan. "Keberhasilan pemerintah untuk program KF ini tentu akan menjadi kebanggaan kami anggota dewan. Untuk penurunan angka buta aksara di Sumenep tahun ini harus lebih dari tahun sebelumnya," tukasnya. Farid menambahkan, pihaknya meminta Disdik selalu mengupdate data calon kelompok belajar untuk program KF ini. Sehingga, tidak ada tumpang tindih peserta belajar. "Data harus diperbaharui. Sehingga, peserta belajar tepat sasaran sebagaimana yang kami harapkan. Program ini luar biasa dan harus terus didukung," pungkas anggota dewan

dua periode ini. Sementara itu, Kabid PLS Disdik Sumenep Misbahul Munir mengaku berterima kasih atas saran anggota dewan. Pihaknya memastikan program KF sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Insya Allah semuanya tepat sasaran. Dan, kegiatan ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya santai. Dia mengungkapkan, apabila memang ditemukan adanya dugaan penyimpangan maka pihaknya meminta untuk segera dilaporkan. Apabila memang terbukti pihaknya memastikan akan menindak tegas. "Silahkan laporkan ke kami dan bawa bukti, pasti akan kami tindak lanjuti," ungkapnya. (*)


LEGISLATOR

Mengabdi

Tanpa Pamrih Meskipun sejatinya apa yang dilakukan Abrari Alzael bukanlah hal yang luar biasa. Namun, sebagai wakil rakyat, ia hanya ingin melakukan sesuatu di atas kepentingan dirinya. Komunikasi yang guyub dengan semua orang dalam lintas sektoral, ia lakukan tanpa batas kelas dalam suasana yang egaliter.

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

25


Legislator

S

ungguh sebuah praktik politik yang sangat sederhana dan alami yang dipertontonkan oleh mantan Pimred Koran Madura dan Suluh tersebut dalam gesture yang alamiah. Turun ke bawah, menyapa masyarakat kecil, para pedagang, menepuk pundak anak muda hingga selalu melempar senyum saat bertemu dengan orang-orang adalah cara dia menyambung rasa dengan masyarakat. Meskipun di era media yang serba canggih dewasa ini, political gesture pria yag akrab disapa Abe itu seringkali dituding sebagai bentuk pencitraan tingkat tinggi yang manipulatif dan karikatif. Padahal apa yang dilakukannya itu merupakan salah satu karakter populis dirinya, baik sebelum jadi DPRD maupun saat dirinya masih aktif menulis dan menjadi jurnalis.

Praktik Horizontal

Sekian lama kita mengenal pemimpin itu sebagai sosok yang maha tinggi, berdiri dan duduk di atas, berjarak dengan rakyat. Bahkan saat sang pemimpin atau pejabat turun ke bawah meninjau langsung masalah, rakyat punya penilaian miring seraya menduga ada kepentingan di balik udang. Dalam konteks ini momentum pemilu menjadi contoh paling nyata. Rakyat didekati hanya karena dihitung kepalanya, bukan suaranya apalagi jiwanya. Kemudian datang era demokrasi populis dimana pemimpin harus merakyat. Rakyat yang makin cerdas kini bebas komentar, berpendapat, berunjuk rasa, mengkritik bahkan menuntut. Pemimpin dan para calon pemimpin dituntut untuk bisa melayani kepentingan rakyat bukan dilayani. Tak ayal para politisi berlomba menjadi yang terdepan dalam membela kepentingan rakyat demi meraih citra sebagai pemimpin yang merakyat. Namun ternyata, politik pencitraan itu sangat menyakitkan. Seperti penyakit, manis-manis di depan, diabetes kemudian. Rakyat

26 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

yang kerap disuguhi janji-janji manis kampanye, retorika yang membuai dan seksi, drama politik pepesan kosong, mulai awas terhadap kemunculan aktor-aktor baru di panggung politik. Dari perspektif inilah sebagian “mewaspadai�kehadiran banyak tokoh-tokoh politisi sebagai pencitraan tingkat tinggi yang pada gilirannya tak berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Tak ada perubahan berarti kecuali pergantian kekuasaan. Terlepas dari itu semua, pria yang dulu dikenal Abrari Alzael itu tak pernah merasa khawatir ketika melakukan silaurrahim ke beberapa tempat, selain dirinya bekerja atas kepentingan rakyat, pula tak punya niat untuk melakukan pencitraan, sebab bagi Abe, politik itu bukan dibangun atas konsep sesaat, tetap memilki jenjang kaderisasi yang jelas. Artinya, kata Abe, dirinya menjadi anggota DPRD memang berjuang walaupun penuh onak dan duri. Ia turun dan menyapa masrakat. Sebab Abe sadar bahwa dirinya bukanlah pemimpin hebat yang berperawakan tinggi besar dengan penampilan karismatik, ia sosok yang bermuka biasa dan alamiah. Lalu apa yang Abe disegani dan dikenal sebagai sesosok anggota DPRD yang supel dan tanpa pamrih, padahal ia bukanlah orator ulung sebagaimana pemimpin besar revolusi, Bung Karno pada tempo dulu atau presiden kulit hitam seperti Barack Obama di masa kini. Gaya bertuturnya sama sederhananya dengan penampakkan sehari-hari. Tapi hebatnya, ia seolah tak mengenal kata lelah, menembus batas kewajaran. Sebagai sebuah bukti, selama berada di panggung parlemen, tanpa kenal lelah, ia memenuhi permintaan masyarakat untuk bertemu dan menyambung rasa bersamanya. Jika tidak di DPRD, masyarakat dipersilakan ke rumahnya. Oleh karena itu, tak salah jika Abe sendiri menahbiskan dirinya dengan model kepemimpinan yang horizontal. Kepemimpinan yang menurutnya sangat dibutuhkan saat ini setelah kesenjangan menjadi menu masyarakat selama bertahuntahun. Kondisi ini didukung munculnya beragam media dan

Sebab bagi saya yang paling penting adalah hikmah di balik silaturrahim bersama masyarakat. Karena saya merasa damai setiap melakukan silaturrahim.


Legislator

teknologi informasi super canggih yang mampu menembus batasbatas struktural, sektoral, teritorial. Internet, gadget dan media sosial seolah membuat dunia tak lagi bulat, melainkan rata seperti kita menonton dunia melalui layar monitor. Semuanya sejajar dan bisa menyapa satu sama lain. Jika seorang Ibu Negara bisa saling bertegur sapa dengan anak SMA di Instagram atau dunia maya, maka Abe membuktikannya di dunia nyata setiap hari dan setiap waktu. Melihat Abe memang bukanlah sekadar momentum politik, ia adalah momentum perubahan jika dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat. Kesadaran untuk mengubah keadaan secara bersama-sama. Iya, itulah cara Abe selama dua tahun jadi anggota DPRD. Tak pernah bersikap sombong ataupun merasa elit.

Tak Berharap Kembali

Selain itu, selain dikenal loyal bagi partai dan royal bagi warga, Abe juga dikenal sebagai anggota dewan yang tak pernah berharap kembali. Sebab ia memberi dengan ikhlas, baik ada kepentingan maupun ada kepentingan sedikitpun. Bahkan

tanpa ragu saat dirinya melakukan reses ke daerah pemilihannya, ia selalu mengatakan kepada masyarakat bahwa kedatangannya hanya ingin menyambung rasa dan ingin memberi kepada yang membutuhkan. "Sebab bagi saya yang paling penting adalah hikmah di balik silaturrahim bersama masyarakat. Karena saya merasa damai setiap melakukan silaturrahim. Oleh karena itu, dulu saat saya mencalonkan diri memang bilang bahwa jangan pilih saya jika merasa dipaksa, sebab pilihan itu masalah hati nurani. Tetapi jika masyarakat yakin bahwa saya adalah pemimpin yang berhak dipilih, maka doakan saya agar benar-bemar berjuang untuk rakyat," katanya. "Kami merasa punya wakil ketika pak Said turun ke bawah, sebab kami tak terlalu banyak meminta, hanya ingin punya wakil. Nah ketika mereka turun, maka kami punya wakil pak," ucap Habibah, salah satu warga di Kecamatan Pragaan. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa warga di desa GulukGuluk dan Ganding bahwa tanpa ragu jika Abe selalu melempar senyum dan tampil apa adanya. “Gerakannya nyata, memberi tanpa berharap kembali,� akunya. (*)

Identitas :

Nama Lengkap : Abrari, M. Psi Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 07 Maret 1971 Alamat : Jl. Raya Karduluk, Kecamatan Pragaan Istri : Imalah Anak : 1. Arini Isyafa Salsabila 2. Alya Firdhia Mazida 3. Mohamad Arkoun Zakitaro 4. Dimas Kaisar Yazahiro Hobi : Seni dan Olahraga Quote : Hidup sekali, hidup berarti.

Pekerjaan :

Pemred Suluh dan Koran Madura Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

27


SOSOK

Bayangkan Fatmawati

saat Membawa Baki

I

Untuk negeriku tercinta, saya berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk membawa berdara ini ke tiang bendera. Tercipta dalam kata sebuah rasa bangga saat saya benar-benar terpilih untuk membawanya. Saat membawanya, aku bernafas lebih kencang dari biasanya. Tubuhku seakan melayang di udara, kecepatanku bagaikan kilatan petir yang membelah terik matahari,� ucap perempuan cantik dan sederhana itu usai upacara di depan Pemda Sumenep

ya, perempuan berhijab itu sangat hati-hati membawa bendera merah putih, dalam hatinya, pusaka ini tak boleh jatuh apalagi lecet, bahkan harus terus dijaga hingga akhir zaman, sebab katanya, Ibu Fatmawati menjahitnya dengan tulus, rasa bangga dan hati merdeka. Garis beruntung bernama lengkap Shafira Sofiana Ulfah (16) merupakan

28 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang terpilih sebagai pembawa baki bendera Merah Putih dalam peringatan detikdetik proklamasi di Pemkab Sumenep. Shafira mengaku tugas yang diembannya itu cukup membuatnya gugup, apalagi harus menerima bendera pusaka dari Bupati Sumenep, A. Busyro Karim. Ia seolah tak percaya, dirinya

bisa berhadapan dengan orang nomor satu di Sumenep. Bangga bercampur deg-degan, tapi saya katakan dalam hati, saya harus seperti Ibu Fatmawati saat menjahit bendera ini, dengan penuh rasa haru dan hati merdeka saya harus bisa mengemban amanah tersebut. Dan alhamdulillah saya bisa. Terimakasih para pejuang Indonesia, saya ada karenamu,"


Sosok

katanya seusai menyelesaikan tugasnya. Perempuan kelahiran 2000 tersebut mengaku bahwa untuk mengatasi rasa groginya itu, Shafira pun mengingat perjuangannya saat 21 hari berlatih sebagai Paskibraka. Oleh karena itu, siswi kelas 2 SMAN I Sumenep itu bertekad untuk tak mengulangi kesalahan sekecil apa pun saat membawa karya Ibu Fatmawati itu ke tiang bendera. Dengan penuh motivasi, gadis cantik nan jelita tersebut mengingat tentang perjuangannya untuk menjadi Paskibraka, baginya berlatih hingga ia terpilih pun bukanlah perkara mudah. Bahkan hampir putus asa saat berlatih, tetapi dukungan orangtua, pelatih, teman dan kerabat, sebut dia, sangat berpengaruh dalam memberikan semangat tinggi hingga

akhirnya terpilih dalam pasukan pengibar bendera. Gadis berparas ayu itu mengaku mendapatkan banyak pengalaman semasa di karantina, terutama soal nasionalisme dan patriotisme. “Membawa sang saka itu bukan hanya soal berjalan baik dan disiplin, tetapi mental. Sebab apa yang saya dan teman bawa itu adalah pusaka yang tak ternilai harganya, jika salah ataupun jatuh, maka saya pun telah berdosa bagi para pahlawan dan pejuang,” akunya. Rasa haru, bangga dan gembira akhirnya menyelimutinya saat ia sukses membawanya. “Saya tidak menyangka bisa terpilih menjadi pembawa bendera. Dan alhamdulillah, saya bisa mengerjakan tugas itu dengan baik,”ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Maka tak berlebihan jika mendapat sambutan hangat dan rangkulan dari teman-temannya sesama anggota Paskibraka sesuai upacara. Beberapa diantara mereka pun sempat menangis terharu, karena merasa telah menjalankan tugasnya dengan baik, tidak ada kesalahan sedikitpun dalam upacara yang sakral tersebut. Kini, ada satu kesan yang tak pernah bisa dilupakan, seolah ada para pahlawan yang datang melihat para paskibraka membawa pusaka merah putih ke tiang bendera. “Bahkan panas pun tak terasa ketika menengadahkan kepala ke atas hingga menaruh hormat kepada bendera, dan itu tak bisa saya lupakan. Kami ingin terus merdeka,” ujar Shafira. (*)

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

29


Gallery

30 PARLEMEN | AGUSTUS 2016


PARLEMEN | AGUSTUS 2016

31


SUARA PEMUDA

Minim Transparansi,

M

inimnya t r a n s paransi dana desa membuat organ kepemudaan di Kabupaten

32 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

OKP Soal Dana Desa Sumenep angkat bicara. Bahkan mereka ikut menyayangkan terhadap realisasi dana desa yang terkesan tertutup. Seharusnya, BPMP-KB dan Pemdes memberikan bekal yang cukup terhadap semua kades. Akibatnya, kini, pengerjaan proyek sungguh berdampak luas terhadap peruntukan dana itu. Terbukti, masih banyak lubang yang menganga untuk ditilap. “Kami ajak masyarakat untuk mengawal dana desa. Jangan takut untuk melapor jika ada sesuatu yang janggal dalam realisasinya. Mari kita kawal bersama,” kata M. Muhri Zain,

Ketua PC GP Ansor Sumenep. Ketua IPNU Sumenep, A. Wasil Abror juga menyatakan hal yang sama . Menurutnya, DD dan ADD itu rawan diselewengkan. Sebab nominalnya cukup fantastis, sekelas raskin dan bantuan yang besaran Rp 300 ribu saja berani disunat. “Apalagi sekelas DD dan ADD yang nominalnya selangit,” ucapnya. Wasil menambahkan UU Tentang Desa itu mengamanahan agar masyarakat juga ikut mengawal. Maka lanjut Wasil, warga tak boleh takut melaporkan kadesnya jika ada yang janggal. “Kalau tidak ikut dikawal, maka misi memerdekan desa hanya sekadar isapan jembol belaka,” tambahnya. Dalam hemat Wasil, budaya korupsi di negeri ini dari hulu ke hilir, maka potensi korupsi pada DD dan ADD cukup mengaga. Selain minim sosialisasi, Musrembangcam/ Des seolah hanya copy paste dan asal-asalan.

Bahkan tidak pernah melibatkan orang-orang kalangan muda dan tokoh masyarakat. “Seharusnya, sebelum direalisasikan, harus disosialisasi dengan baik. Bahkan saya setuju terhadap saran Kementerian Desa agar Kepala desa dituntut selalu melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan pertanggung jawabannya,” tambah Urip Prayitno, salah satu pengurus HMI Sumenep. PMII pun juga akan melakukan hal yang sama jika terjadi penyelewengan. Dana Desa itu fantastis, karena ibarat lumbung emas. Jika tidak dikawal, maka bukan untuk membangun desa, tetapi bisa membangun istana ekonomi keluarga para kepala desa. ”Kalau kita bersatu padu mengawal dana desa. Maka sedikit kesempatan bagi mereka untuk menyalahgunakan dana desa tersebut,” tegasnya. (*)


SUARA PEMUDA

Mari Kita Jaga

S

aat ini, kita seolah hidup di tengah bangsa yang penuh dengan agenda terselubung untuk kepentingan i n d i v i d u , kelompok, atau pun golongan tertentu. Akibatnya, s e r i n g k a l i kehidupan bersama sebagai bangsa besar dan bermartabat kian terluka. Meski tak ringan, ini tetaplah tugas mulia yang harus dijalankan oleh kita sebagai generasi Indonesia. Begitulah kata Ketua PC PMII Sumenep, Alif Rofiq saat ditanya tentang momentum kemerdekaan tahun ini. Sebagai pioner keutuhan NKRI dalam hemat PMII, sebagai generasi penerus masa depan, kita tak boleh berhenti untuk menularkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1 9 4 5

(Pembukaan) kepada semua orang. "Kita pun juga tak boleh

Martabat Bangsa berhenti untuk mengatakan bahwa kita adalah satu dan sama dalam NKRI, dan meski bhineka, kita ini tetap satu (tunggal ika) dalam ikatan negara-bangsa yang namanya Indonesia. Tidak berboleh terkoyak hanya gara-gara berbeda dalam segala hal," ucap Alif. Di tengah problem gesekan a n t a r

golongan, saatnya bangsa ini harus terus membangun kebersamaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil, makmur, dan bermartabat. Tentu, hal ini harus dimulai dengan memberi keteladanan dalam penyelenggaraan negara dengan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara itu sendiri. “Kita boleh beda, tetapi tetap semangat kita sama, membangun bangsa yang cerdas menuju Indonesia yang lebih bermartabat,” tambah mantan Ketua DLM Unija ini. Dalam posisinya yang sangat istimewa, kita sebagai manusia Indonesia harus menjadi yang terdepan dalam hal membangun kebersamaan sebagai bangsa. “Kita harus menjaga integritas bangsa, melalui upaya menumbuhkan semangat nasionalisme demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” jelasnya. Di tengah semakin terkikisnya sikap kenegarawanan para penyelenggara negara, PMII berharap banyak kepada para pemangku kebijakan di negeri ini agar tetap berdiri tegak sebagai pengawal dan penjaga martabat bangsa. "Agar bangsa ini bisa kita titipkan kepada para generasi penerus. Karena mereka sebagai aset bangsa, sehingga bangsa ini sangat berharap para generasi yang meneruskan cita-cita bangsa yang damai dan sejahtera,” jelasnya. (*) PARLEMEN | AGUSTUS 2016

33


EKSPLOR DESA

Apa Kabar Bangunan Bersejarah?

S

ebagai yang sejarah dan degan

wilayah memiliki panjang ditandai hadirnya banyak bangunan bersejarah, ternyata sampai saat ini Sumenep belum juga memiliki aturan yang tegas untuk melindunginya sebagai aset sejarah yang penting. Padahal disisi lain sumenep telah mendeklarasikan sebagai salah satu tujuan wisata sejarah di Sumenep. Kenyataan tersebut diungkapkan sejumlah anggota Komunitas "Songennep Tempo Doeloe”. Pantuan mereaka selama ini, bangunanbangunan bersejarah tidak terawat. Padahal kelestarian bangunan dan benda-benda bersejarah telah jelas diatur dalam undang-undang (UU) nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang disempurnakan dalam UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah jelas menggariskan

perlindungan terhadap bangunan-bangunan bersejarah. “Selama di lapangan kami menemukan banyak bangunan bersejarah kondisinya memperihatinkan, seperti kota tua di Kalianget, dll.,” ungkap Faiq Nur Fikri. Bahkan lulusan Arsitektur salah satu perguruan tinggi di Surabaya ini mengungkapkan jika banyak bangunan bersejarah yang menjadi objek wisata tidak luput dari tindakan vandalisme para pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Tindakan vandalisme tersebut beragam, baik berupa coretan, goresan, maupun pengambilan bagian-bagian tertentu dari bangunan bersejarah tersebut. Padahal semestinya bangunanbangunan tersebut terjaga keasliannya. “Kami juga temukan banyak bangunan yang dirusak oleh pengunjung,” tandasnya. Dan untuk menjaga

34 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

keberlangsungan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Sumenep, Komunitas "Songennep Tempo Doeloe” mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui dinas terkait untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya. Hal tersebut untuk melindungi aset sejarah Sumenep terhadap generasi muda di masa yang akan datang. “Kami harap, pemkab tak setengah-setenah jika ingan merawat bangunanbangunan bersejarah,” tambah Hairul Anwar salah satu anggota Komunitas "Songennep Tempo Doeloe,” yang juga juga seorang guru sejarah ini. Kini, belum sigapnya pemerintah terhadap kondisi cagar budaya di Sumenep berakibat pada beberapa lokasi cagar budaya yang telah rusak atau di curi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kini berangkat dari

kegelisahan tersebut Komunitas "Songennep Tempo Doeloe” bergerak dengan mendokumentasikan beragam bangunanbangunan bersejarah dan mengabarkanya melalui beragam media sosial. Baik berupa foto maupun video untuk menggugah kesadaran masyarakat akan kelestarian bangunanbangunan bersejarah. Salah satunya Benteng Vort Sumenep dan makam sang Arsitek Kerataon Sumenep dan Asta Tinggi, dan Masjid Agung Sumenep Lauw Pia Ngo yang sebelumya berada di area Perumnas Giling. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan setelah dipindah ke Kompleks Pemakaman Cina di Pamolokan Barat. “Apa yang kami lakukan buah dari kecintaan kami terhadap sejarah Sumenep,” tambah Faiq yang kerap kali merekonstruksi ulang bangunan-bangunan bersejarah yang rusak dalam sebuah sektsa itu. (*)


EKSPLOR DESA

Desa Sendir, Potensi Wisata Religi Sumenep

S

ecara geografis, Desa Sendir terletak di kecamatan Lenteng, sebelah timur Desa Meddelan. Di desa dengan mayoritas masyarakatnya bertani itu ternyata memiliki potensi wisata religi yang patut diperhatikan pemerintah. Di sana terletak Asta Agung Rahwan, yang kabarnya masih memiliki ikatan dengan Asta Tinggi Sumenep, yang merupakan wisata religi andalan kota Sumekar ini. Informasinya, Asta besar satu-satunya di kecamatan Lenteng ini sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat. Tidak hanya dari lokal Sumenep, melainkan dari luar Sumenep. Kendati demikian, keberadaan asta ini ternyata belum begitu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten ujung timur pulau Madura ini. Sehingga, keberadaanya tidak seindah dan secantik Asta umumnya, yang dapat perhatian dari pemkab. ”Keberadaan Asta ini memang sudah cukup lama ada. Dan, sudah sering dipadati oleh pengunjung khusunya dari daerah sekitar. Namun, apabila malam Jum’at biasanya banyak datang dari luar Sumenep. Mereka lalu mengaji dan memanjat doa di dalam Asta yang bangunannya masih tradisional itu,” kata Kepala Desa (Kades) Sendir

Moh. Kifli. Memang, sambung dia, Asta ini akan menjadi destinasi wisata religi jika disandingkan dengan Asta Tinggi. Sehingga, apabila masyarakat datang ke Asta Tinggi, bisa juga mendatangi Asta Agung Rahwan. ”Harus bisa menjadi wisata, keberadaanya bisa ditawarkan ke publik. Kami kira ini merupakan wisata potensial yang harus digarap oleh pemerintah juga,” ucapnya. Hanya saja, menurut Kifli, memang perlu ada perbaikan fasilitas Asta Agung Rahwan. Misalnya, lahan parkir untuk roda dua dan juga roda empat. Sehingga, akan lebih memadai untuk para pengunjung. ”Lahan yang sempit itu hanya akan menjadi tidak sehat jika harus menjadi wisata yang markatabel. Kami yakini perlu adanya fasilitas,” ungkapnya dengan nada datar. Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya untuk memaksimalkan kekuatan desa yang dimiliki. ”Bisa jadi dengan desa kami akan mengembangkan wisata religi dengan menggunakan Dana desa. Namun, dipastikan tidak akan maksimal. Sehingga, perlu ada perhatian dari pemerintah. Namun, keberadaan Asta ini dipastikan akan memberikan sumbangan PADes,” tuturnya. (*) PARLEMEN | AGUSTUS 2016

35


ARTIKEL

Memerdekakan yang Seharusnya

(di)Merdekakan Oleh : Ahmad Wasil, S.Pd.I *

K

einginan hidup sejahtera dalam bernegara tentu adalah harapan setiap orang di dunia. Bahwa terlepas dari kemiskinan, penjajahan, kemelaratan demi keadilan untuk hidup yang lebih baik adalah tujuan utama terbentuknya suatu bangsa. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka membuktikan bahwa negara ini sudah lepas dari penjajahan. Mampu mengusir penjajah pertanda bahwa bangsa ini sedang dan akan merdeka. Tentu patut berbahagia. Tetapi di tengah kebahagiaan atas diraihnya sebuah kemerdekaan itu justeru masih menyisakan sesuatu yang menjadikan kita tidak begitu merdeka. Dalam konteks perekonomian kita, tepat pada tahun 2013 berada dikisaran 5,7%, berarti terjadi penurunan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 6,3 persen. Begitu pula dengan inflasi yang mengalami kenaikan, jika pada tahun 2012 tingkat inflasi hanya berkisar pada kisaran 4,3%, maka pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 8,3%. Belum lagi banyaknya perilaku korup yang dilakukan oleh pejabat Negara, sehingga mencapai triliunan rupiah kekayaan negara hilang entah kemana. Beragam kasus korupsi yang dilakukan menjadikan kita terkadang harus berpikir ulang tentang bagaimana dan harus seperti apa untuk mencapai kemerdekaan itu. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada prinsipnya semua orang mengakui bahwa itu bahaya. Tetapi sesuatu yang bahaya justeru menjadi tidak begitu bahaya saat dilakukan secara berjamaah. Karena untuk berani mengambil jalan yang benar di tengah orang-orang yang salah sulit adanya. Justeru kesalahan yang dilakukan dengan bersama-sama dicarikan hukumnya kemudian di justifikasi bahwa itu benar dan

36 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

mafhum dilakukan. Mungkin ini yang sering disebut lingkaran hitam, sangat tidak mudah untuk diputus pada bagian tengah. Sebab sesuatu berupa lingkaran tidak lagi terlihat dimana ujung awal dan ujung akhir, siapa yang mengawali dan siapa yang mengakhiri. Seolah lingkaran hitam (kebiasaan korup berjamaah) adalah takdir Tuhan yang tak bisa dibantah untuk Indonesia. Hal demikian seolah memaksa kita untuk memperpanjang mimpi mewujudkan cita-cita hidup sejahtera. Situasi seperti diatas sering diperlihatkan oleh para pejabat negara, sebab mereka adalah wakil rakyat. Mewakili untuk menentukan, menggerakkan, dan menciptakan sebuah kebijakan. Sebagai sebuah penentu, penggerak dan pencipta kebijakan tentu menjadi tumpuan harapan. Termasuk sesuatu yang sangat urgen dan menjadi kebutuhan penting masyarakat banyak, seperti menipisnya kesenjangan sosial hingga publik tak lagi bicara kemiskinan. Kita sedang membutuhkan lahirnya sebuah sistem dan inspirator yang baik. Dalam konteks sistemik, perubahan demi perubahan sudah terjadi dan mampu merubah sistem di Indonesia. Tetapi Indonesia masih belum memiliki inspirator yang dapat memberikan inspirasi bagi bangsa, inspirator bagi setiap sudut pandang kacamata rakyat dan wakil rakyat, inspirator yang tidak hanya memberikan inspirasi dengan orasi tetapi dengan tindakan dan keperibadian dalam mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Singkatnya, kita membutuhkan inspirator yang juga mengimplementasikan apa saja harapan-harapan bangsa dan setiap perkataanya. Sekalipun memperbaiki dua sisi tersebut (sistemik dan inspirator) tidak menjadi satu-satunya harapan perbaiki problem negeri, tetapi minimal sekali para penentu,

penggerak, dan pencipta kebijakan itu tampil menjadi Inspirator dapat lahir gerakan konstruksi pemikiran masyarakat untuk tidak membenci pemerintah. Selebihnya, gerak sigap, sikap tegas, dan pola pikir transparan, serta lugas dan luas tentu juga menjadi syarat untuk menjadi wakil dari sekian banyak kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena pada prinsipnya, kita tidak sedang membutuhkn nilai nominal, akan tetapi sebuah kejujuran dan kesederhanaan sebagai bagian dari karakter negarawan. Karena hanya demikian yang dapat menampilkan sebuah kemerdekaan sesungguhnya. Maka, mengubah pola ber-birokrasi merupakan upaya memerdekakan sesuatu yang memang seharusnya dimerdekakan. Kita sudah terbiasa mendengar ungkapan bahwa akan melakukan sesuatu diluar kebiasaan, karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi publik figur (untuk tidak bilang politisi di parlemen) sering menampilkan sesuatu yang justeru jauh dari keinginan masyarakat banyak. Tanpa harus saya sampaikan apa saja perilaku yang tidak diinginkan masyarakat itu, publik pasti sudah mengerti. Karena ia sudah mafhum dibicarakan meski tidak ada gerakan menyelesaikan. proses menyelesaikan atau upaya menghindari tak kunjung muncul, sebab sebagaimana yang disampaikan di atas, perilaku korup itu telah dilakuakan berjamaah. Hingga situasinya telah menggambarkan banyak yang salah jalan tetapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. Padahal, lebih baik dibenci karena memilih jalan yang benar dari pada disukai karena mengikuti jalan yang salah. So, beranilah untuk menjadi benar meski sendirian. (Ketua PC IPNU Sumenep 2015-2017)


ARTIKEL

Mari Belajar Menghargai Sejarah Oleh : Feri Hartanto S*

J

as merah, begitulah kata Soekarno. Sejarah memang tak bisa kita lupakan begitu saja. Tanpa sejarah, masyarakat Indonesia tidak akan bisa berdiri tegak hingga sekarang ini. Bahkan takkan pernah ada masa depan. Oleh sebab itu, sejarah bangsa Indonesia perlu diketahui sebagai motivasi dan pedoman paling besar untuk bisa mempertahankan negeri ini dari berbagai tantangan yang datang silih berganti. Sejarah Indonesia merupakan bentuk paling besar dari kebudayaan yang dimulai sejak zaman prasejarah yang menemukan manusia Jawa hingga berbagai periode sejarah Indonesia yang meliputi era prakolonial, munculnya beragan kerajaan Hindu, Budha, peralihan, dan Islam, hingga era kolonial dimana Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa yang datang dengan berbagai tujuan. Bila ada yang bertanya apa motivasi terbesar yang membuat masyarakat Indonesia wajib mencintai negara dan bangsanya tentu adalah para pahlawan yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada generasi penerusnya, yakni masyarakat Indonesia yang ada pada saat ini.

Sehingga, mencintai negara Indonesia bukan hanya mencintai karena keindahan dan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh negara ini, tapi juga mencintai karena berbagai kekurangan yang harus dibenahi oleh masyarakatnya. Kini, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, selain tantangan dari luar, pula juga tantangan dari dalam. Yang nampak adalah paham-paham tidak bersahabat dengan ideologi bangsa, terutama untuk mengikis pancasila. Oleh karena itu, kita jadikan negara atau tanah air ini sebagian dari iman. Negara adalah bagian dari sesuatu yang mengalir di darah kita, yang akan selalu kita bawa hingga ajal menjemput kita, sampai kapan pun negara tidak bisa dilepaskan dari identitas kita, karena negara adalah roh yang menyatu dengan raga kita. Sebagai manusia Indonesia, kita harus bangga karena dilahirkan dan menjadi orang Indonesia. Banyak cara untuk mencintai Indonesia. Wujud cinta Indonesia bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana atau dimulai dari hal-

hal yang kecil, misalnya merasa bertanggung jawab atas lingkungan kita sendiri. Rasa cinta kita sebaiknya ditunjukkan dengan hal-hal yang bersifat aplikatif, yaitu dengan bekerja dan turun langsung untuk menjaga dan melindungi tanah air Indonesia, seperti menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Mencintai bangsa dan negara Indonesia bukan berarti hanya diwujudkan dengan melakukan upacara pengibaran bendera merah putih saat hari proklamasi datang, melainkan lebih dari itu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan demi mewujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa ini. Salah satunya adalah ikut berjuang menentukan masa depan bangsa. Sebab Indonesia ada bukan dengan sekejap, tetapi melalui perjuangan yang cukup panjang dan berliku. Maka sangat keterlaluan kalau bangsa kita sendiri sudah tak lagi menghargai sejarah. (Ketua Forum Kepemudaan Batang-Barang) PARLEMEN | AGUSTUS 2016

37


ARTIKEL

Ah, Ternyata Kita Darurat Narkoba Oleh : Fainani*

E

ra reformasi telah bergulir dan demokrasi pun telah dikukuhkan, tetapi tetap saja perempuan masih dalam kubangan ketertindasan. Salah satu faktornya adalah ditenggelamkan oleh doktrin masa lalu. Baik melalui tradisitradisi, ayat dan hadis misogenis dan budaya patriarkhi. Padahal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komisi Perempuan Indonesia (KPI) pun sudah ada. Namun, sepertinya lembaga itu hanya formalitas belaka. Perempuan masih tetap menjadi sasaran diskriminasi. Salah satu yang cukup nampak adalah di bidang pendidikan. Sering kita dengar dan jumpai kabarkabar mengenai narkoba dan sejenisnya diberbagai jenis media. Baik kabar mengenai eksekusi mati para pengedar narkoba, para pecandu narkoba sampai obat-obat yang mengandung bahanbahan sejenis narkoba. Entah mengapa persoalan narkoba semakin hari semakin terasa menjadi-jadi. Bagaimana tidak. Persoalan masalah narkoba di tanah air menjadi hal yang sangat serius. Meski hukum di Indonesia telah menetapkan hukuman mati untuk para pengedar narkoba, namun efek jera untuk yang lainnya menjadi nihil dan sia-sia. Indonesia merupakan negara yang paling tinggi memiliki nilai komsumtif. Sehingga, para pengusaha industri dari luar negeri sangat antusias untuk melakukan transaksi dengan orangorang Indonesia. Selain itu pula, menjadi peluang besar untuk para pengedar narkoba. Dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama se-Asia sebagai negara yang paling tinggi tingkat penggunaan narkoba. Sehingga semakin besar tingkat penggunaan narkoba, maka

38 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

tingkat ekonomi di Indonesia akan semakin terpuruk. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Abdee Slank dalam tulisannya ditulis bahwa di Afrika Barat dan Tengah beserta Asia Barat Daya telah muncul produk gelap metafetamin. Dan Asia Timur menjadi pasar yang besar. Sebelum peresmian Masyarakat Ekonomi Asea (MEA) atau pasar bebas diresmikan, pemasaran narkoba di Indonesia saja sudah menginjak angka yang tinggi. Pertanyaannya, bagaimana peredaran narkoba di pasar bebas? Dapat dipastikan angka pemasaran narkoba akan semakin bertambah apabila tidak ada penanganan yang sangat serius terhadap permasalahan ini. Narkoba merupakan salah satu obat-obatan yang akan menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan sekitarnya. Selain merusak syaraf-syaraf si pengguna, bahkan kematianpun menjadi imbalan. Dari data yang diperoleh disebutkan bahwa angka kematian yang disebabkan oleh kecanduan narkoba adalah 33 orang per hari atau 18.000 orang per tahunnya. Selain itu pula, efek candu yang kuat akan menjadikan si pengguna menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang tersebut. Sehingga, berdampak pula pada ekonomi, yang mana perekonomian yang dialami akan semakin menurun. Bayangkan saja, jika setiap tahunnya Indonesia harus mengalami kerugian sebanyak Rp. 63 Miliyar. Apakah negara Indonesia akan maju dan bangkit dari perekonomiannya jika

kerugian yang ditanggung sebesar itu? Selain itu juga, efek yang akan ditimbulkan adalah tindak kriminal seperti pencurian, pembunuhan dan sebagainya akan semakin tinggi.Hal ini disebabkan oleh ketergantungan si pengguna terhadap narkoba yang tinggi dan harga narkoba yang sangat mahal. Semakin maraknya obat-obatan semisal narkoba beredar, maka seharusnya semakin tinggi tingkat pengaman dan penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Baik dari aparatur negara sampai kelompok-kelompok kecil seperti keluarga. Selain itu harus ada penanganan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk masalah ini. Baik berupa sosialisasi pencegahan dan penanganan langsung bagi para pengguna. Yang lebih ironis untuk Indonesia adalah para generasi mudalah yang paling banyak menggunakan narkoba, tak ayal anak-anak kecilpun semisal anak Sekolah Dasar menjadi bagian dari pengguna narkoba. Sehingga tak heran apabila banyak dari generasi muda yang krisis akan moral. Tentu realitas ini bukanlah main-main, tetapi ini warning bagi Indonesia bahwa bangsa kita telah mengalami darurat narkoba. Tertangkapnya salah satu bandar besar narkoba, Freddy Budiman, ternyata Indonesia lengah dalam urusan barang haram itu. Seharusnya para penegak hukum, BNN, ataupun aktivis anti narkoba merapikan sof. Ini Mendandakan bahwa sof kita tidak rapi. (Pegiat Anti Narkoba)


ARTIKEL

Madura Provinsi: Langkah yang Tak Mudah Oleh : Zeinul Ubbadi*

W

acana pembentukan Provinsi Madura belakangan mulai menyebar ke beberapa daerah di Madura. Beberapa spanduk bergairah, dipancangkan. Sebuah gambaran tentang adanya geliat menarik untuk membawa Madura menjadi lebih baik. Untuk mengetahui proses pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB), di bawah ini akan dicoba dipaparkan secara singkat bagaimana ketentuan regulasi sebagaimana diatur di UU Nomor 23 Tahun 2014. Sesuai pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk pembentukan provinsi baru persyaratan dasar antara lain harus ada 5 (lima) daerah tingkat II yang bersedia bergabung. Dan usia daerah tingkat II itu harus berusia minimal 7 tahun. Karena Madura hanya memiliki 4 (empat) daerah tingkat II sebelum mengusulkan pembentukan provinsi harus terlebih dahulu memekarkan salah satu kabupatennya. Proses pembentukan kabupaten baru harus memenuhi persyaratan dasar mencakup ada 5 (lima) kecamatan yang mau bergabung dengan usia minimal 5 (lima tahun). Lalu persyaratan administasi yang harus dipenuhi sebagai berikut 1. Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota; 2. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan 3. Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk. (Pasal 37 point b). Setelah persyaratan dasar dan administratif dipenuhi pembentukan daerah tingkat II baru itu diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR atau DPD untuk menjadi

Daerah Persiapan Kabupaten. Jika berdasarkan kajian memenuhi persyaratan maka pembentukan Daerah Persiapan diputuskan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Selama tiga tahun calon daerah otonomi baru itu berstatus sebagai Daerah Persiapan. Jika ternyata selama tiga tahun calon daerah otonomi baru itu mampu berkembang baik, memiliki kelayakan berdasarkan hasil evaluasi Tim, maka kemudian ditetapkan sebagai daerah otonomi baru dengan UU. Namun jika ternyata gagal memenuhi kemampuan mengembangkan kemandirian maka dikembalikan ke daerah induk. Apakah kemudian terbentuknya kabupaten baru telah memenuhi persyaratan pembentukan provinsi? Jika acuannya pasal 35 berarti harus berusia 7 (tujuh) tahun daerah tingkat II baru dapat memenuhi persyaratan pembentukan provinsi. Jadi untuk normatif paling tidak harus menunggu 10 tahun, belum terhitung jalan panjang sebelum waktu pembentukan kabupaten baru. Berdasarkan estimasi dari proses awal sampai terbentuknya Daerah Persiapan memerlukan waktu sekitar 2 tahun. Jadi untuk memenuhi persyaratan dasar dan administrasi saja, membentuk daerah tingkat II baru memerlukan waktu antara 11 sampai 13 tahun. Itu baru tahapan memenuhi persyaratan. Bagaimana proses pembentukan Provinsi baru? Setelah persyaratan dasar sudah cukup lalu harus dipenuhi persyaratan administratif untuk Daerah provinsi meliputi: 1. Persetujuan bersama DPRD

kabupaten/kota dengan bupati/ wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan 2. Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk (Provinsi Jawa Timur). Selanjutnya mekanismenya sama dengan pembentukan daerah tingkat II. Diusulkan Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR dan DPD. Jika disetujui diputuskan dengan PP untuk menjadi Daerah Persiapan selama 3 (tiga) tahun. Secara keseluruhan, berdasarkan estimasi pembentukan provinsi sampai Daerah Persiapan kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) tahun. Normatif 3 tahun (Daerah Persiapan), proses awal persetujuan sekitar 2 (dua) tahun. Jika berlangsung lancar waktu yang diperlukan untuk membentuk Provinsi Madura dari sejak “untuk memenuhi persyaratan dasar� (membentuk kabupaten baru) sampai pembentukan provinsi, waktu yang diperlukan ternyata relatif lama, sekitar 17 (tujuh belas) tahun. Sangat panjang. Memang UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait pengaturan pemekaran sangat ketat. Pemerintah agaknya mengacu pada kegagalan dari pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dari 223 DOB sekitar 80 persen gagal mensejehterahkan rakyat padahal cost yang dikeluarkan sudah mencapai sekitar 50 trilyun rupiah. Itulah selintas tentang proses pembentukan Provinsi Madura, yang dari gambarannya memang seperti lari maraton. Perjalannnya panjang. Semoga bermanfaat.. (Jurnalis Senior) PARLEMEN | AGUSTUS 2016

39


KOLOM

Kita krisis pahlawan Oleh: Syamsuni*

S

etiap tanggal 17 Agustus, muncul sebuah ‘imajinasi’ tentang perjuangan para pahlawan. Nyanyian-nyanyian Garuda di dada pun menggema dimana-mana, bahkan sang saka merah putih berkibar dan mengudara di angkasa raya. Kepala dan tangan dengan tegak menghadap ke atas sembari menaruh hormat kepadamya. Rasa haru menyelimuti jiwa, raga, hingga meneteskan air mata. Dalam benak kita, negara ini dibangun dari jerih payah, darah dan perjuangan. “Indonesia” tentu bukan hanya sebuah nama, tetapi menyimpan sejarah yang penuh makna, sehingga wajib terus dikenang sepanjang zaman. Dalam huruf-hurufnya, ada aroma darah, cita, integritas, dan rasa pantang menyerah. Maka tak terlalu berlebihan ketika pada tanggal 17 Agustus dijadikan momentum yang tak pernah alpa digelorakan. Upacara, berbagai aneka lomba betemakan kemerdekaan digelar di seantero negeri. Jelas, demi satu cita, yaitu mendoakan para pahlawan dan mengenang pengorbanan mereka. Hal demikian adalah salah satu cara bagi bangsa ini untuk menjaga marwah kemerdekaan dan menjaga rasa nasionalisme dan patriotisme parah pahlawan. Sehingga setiap orang yang merasa manusia Indonesia pasti ingat bahwa kemerdekaan yang kita raih itu bukan sebuah kebetulan, namun melalui perjuangan yang panjang. Maka dari itu, kemerdekaan yang kita 71 tahun silam harus tetap kita jaga dan ambil guna

40 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

menimba teladan hidup dari mereka. Karena apa yang mereka lakukan ibarat mercusuar di tepi laut, mereka (para pahlawan) itu adalah penunjuk arah yang jelas bagi kehidupan kita, sekarang dan masa depan yang penuh tantangan dan harapan. Kita, generasi pewaris peradaban para pahlawan harus tahu bahawa cita-cita mereka adalah kemerdekaan bangsa Indonesia; pembebasan ibu pertiwi dari penjajahan bangsa asing. Ini adalah cita-cita besar para funding father. Bung Karno sebagai proklamator sudah mengatakan supaya kita menggantungkan cita-cita setinggi langit. Bagi Soekarno, cita-cita akan membuat kita bangun lebih pagi, lebih lama melihat dan mendengar, membuat kita lebih lama bekerja walau di bawah terik matahari, rela berdesak-desakan dalam bus hanya demi mengais rejeki, bekerja sampai lembur di kantor, hingga tak tahu kapan waktunya beristirahat. Tulisan ini tidak punya tujuan apaapa, kecuali hanya untuk mengajak anak negeri untuk melakukan refleksi dan aksi nyata demi negeri yang suci dan berdikari. Karena saya, anda dan kita semua telah menyadari bahwa setiap zaman menyediakan tantangan dan kesempatan yang berbeda bagi generasi berikutnya. Sehingga menuntut kita untuk melakukan tindakan-tindakan besar, tindakan-tindakan yang bermakna, yaitu sebuah tindakan yang tidak hanya berbuat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kebaikan orang lain dan kepentingan orang banyak. Dengan bekal cita-cita, keberanian, semangat pantang menyerah, dan kemauan untuk berkorban di abad ke 21, kita meyaknini bahwa generasi itu akan mampu menjaga marwah kemerdekaan dan para pahlawan. Demi satu impian, demi Indonesia yang lebih berperadaban; cerdas, sejahtera dan penuh cita. Sehingga bagi kita sebagai kaum muda, suatu melenium baru yang penuh dengan tantangan. Satu dunia baru yang berani, “A brave new World”. Kita pun merenungkan untaian kata: Tiada pengorbanan yang sia-sia, tiada rintangan yang tak dapat diatasi.

Berimajinasi

Bangsa ini tidak akan besar kalau tidak punya imajinasi. Soekarno tentu tidak akan pernah dikenang kalau dirinya tidak pernah berimajinasi tentang Indonesia yang merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. Bung Hatta pun demikian, tanpa imajinasi koperasi, kita tidak akan pernah punya konsep perekonomian yang cocok bagi alam Indonesia. Tentu imajinasi mereka bukanlah khayalan yang sifatnya semu, imajinasi lebih konkret dan berpandangan ke depan. Bahkan mereka yang terbiasa berimajinasi akan tahu tentang makna kemerdekaan yang sebenarnya. Misal, seseorang berimajinasi tentang sebuah bolpoin. Bagi sebagian orang, bolpoin itu hanya sebuah benda untuk menulis, tetapi bagi mereka, bolpoin akan menjadi emas ketika digunakan dengan baik. Sama halnya imajinasi tentang Indonesia, tentu bukan hanya sebuah negeri dengan jutaan penduduknya, tetapi Indonesia adalah surga yang kaya raya. Rumah ini punya seabrek kelebihan yang layak dijual. Dengan demikian, momentum hari kemerdekaan bukanlah sematamata ajang seremonial dengan diisi aneka ragam lomba. Tetapi hari kemerdekaan menuntut kita untuk punya imajinasi baru tentang masa depan negeri ini. Ingat, negeri kita sedang krisis multidimensi. Bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik, pendidikan, agama dan sosial budaya. Dari seluruh sisi, jika kita lihat secara seksama, Indonesia tak seindah masa dulu. Rumah “kita” telah menjadi surga para koruptor. Selain itu pula, Indonesia kita juga lebih suka menampung si kaya daripada si miskin. Maka benar ketika hukum di negeri ini malah tumpul ketika berhadapan dengan kejahataan, tetapi terlihat tegas ketika berhadapan pada ketidakadilan. Sungguh, pada era ini, sulit mencari pahlawan yang siap berjuang untuk negeri. Mereka lebih suka foya-foya dan hura-hura, bahkan berpesta pora narkoba. Mari berimajinasi bagaimana cara menumpas tikus-tikus negeri, mari berimajinasi bagaimana membangun negeri yang berdikari, mari berimajinasi bagaimana caranya agar keadilan lebih terang. (Komisaris Rumah Aspirasi Pemuda)


Salurkan

Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju

email : dewan@dprd-sumenepkab.go.id Website: www.dprd-sumenepkab.go.id

PARLEMEN | AGUSTUS 2016

41


Bupati (A. Busyro Karim) dan Wakil Bupati (Achmad Fauzi) Sumenep saat melihat Piala Adipura Buana di sela-sela apel. Tahun 2016, Sumenep kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat Nasional bidang kebersihan .

42 PARLEMEN | AGUSTUS 2016

Profile for Misbah

Parlemen agustus 2016  

Parlemen agustus 2016  

Profile for misbah13
Advertisement