Mozambique

Warga Pesisir Diminta Waspadai Banjir Rob

PEKANBARU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mengingatkan warga yang tinggal di daerah pesisir agar meningkatkan kewaspadaannya terhadap banjir rob. Pasalnya, sejumlah wilayah pesisir di Riau saat ini masuk dalam ancaman tersebut.

“Banjir rob ini terjadi karena naiknya air pasang atau melewati tanggul. Sebab itu, ini merupakan suatu ancaman dan perlu diwaspadai. Bahkan sudah ada beberapa wilayah pesisir di Riau yang terdampak, seperti di pesisir Inhil, Meranti, Dumai, Bengkalis dan Rohil,” ujar Kepala BPBD Riau, M Edy Afrizal, di Pekanbaru, Kamis (6/1).

Untuk itu lah, pihaknya mengingatkan warga yang bermukim di wilayah pesisir untuk selalu mewaspadai

ancaman dari banjir rob tersebut. Sebab saat ini gelombang cukup tinggi, sehingga bisa membahayakan masyarakat, terutama nelayan dengan perahu kecil. M Edy Afrizal “Saat ini gelombang cukup tinggi, dan lagi musim angin utara yang menghasilkan gelombang yang cukup besar,” kata Edy. Selain itu, Edy juga meminta masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan Riau untuk terlebih dahulu melihat atau memantau kondisi cuaca sebelum beraktivitas. Jika tidak memungkinkan diminta untuk tidak beraktivitas.

“Kita minta masyarakat yang beraktivitas di perairan untuk selalu memantau kondisi cuaca, karena selalu berubah, supaya tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan,” lanjut Edy lagi.

Tidak hanya itu, Edy juga meminta masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan longsor supaya juga mewaspadai bencana. “Bagi yang tinggal di daerah rawan longsor juga harus waspada, seperti di Kabupaten Kampar, Kuansing dan Rokan Hulu. Daerah-daerah ini memang sering terjadi longsor saat musim hujan,” ucap Edy.

Makanya, Edy juga meminta seluruh BPBD di kabupaten/kota di Riau agar selalu melakukan koordinasi intens dengan Dinas PU di masing-masing daerah, terkait antisipasi potensi bencana. (rvo)

Inspektorat Petakan Potensi Pajak Air Permukaan

PEKANBARU - Inspektorat Riau bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau melakukan pemetaan potensi Pajak Air Permukaan (PAP) di kabupaten/kota se-Riau. Hasilnya masih banyak potensi PAP yang belum maksimal.

“Kita bekerja sama sama dengan Bapenda untuk mengevaluasi potensi pajak air permukaan, dan pada Desember kemarin sudah kita lakukan mapping (pemetaan),” ujar Kepala Inspektorat Riau, Sigit Juli Hendrawan, dilansir mediacenterriau.com, Kamis (6/1).

Menurut Sigit, mapping tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak potensi PAP di Provinsi Riau. Dengan begitu akan diketahui perbedaan wajib pajak yang telah membayar PAP.

“Misalnya potensi pajak air permukaan 100, ternyata setelah dilakukan mapping lebih dari 100, misapnya 120. Setelah di mapping, tahun ini baru kita lakukan penghitungan dari 120 potensi pajak yang kita temukan sebenarnya berapa pajak yang harus dibayar perusahaan. Kemudian nanti hasilnya akan kita paparkan ke Bapenda Riau,” sebutnya.

Sigit menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk membantu Pemprov Riau untuk meningkatkan PAD. Dengan begitu kapasitas fiskal Pemprov Riau menjadi kuat, dan tidak bergantung terus kepada pemerintah pusat.

“Kalau PAD kita bagus, centralisasi fiskal bagus, sehingga ketergantungan kita kepada pemerintah pusat menjadi rendah,” terang mantan Kepala BPKP Provinsi Gorontalo ini.

Sigit mengakui, memang laporan sementara dari hasil mapping, potensi PAP di Riau belum tergali secara maksimal, karena masih ada banyak wajib pajak air permukaan.

“Kalau ada banyak korelasinya harusnya ada pemasukan buat PAD. Untuk berapa banyak potensi yang harus dibayar wajib pajak, itu yang sedang kita hitung tahun ini. Setelah itu nanti kita ekspos dengan Bapenda Riau,” pungkasnya. (mr/vi)

Sigit Juli Hendrawan

TANDATANGAN - Gubernur Riau (gubri), H Syamsuar, dan Gubernur Jambi, H Al Haris (kiri) menandatangani kesepakatan bersama antara Provinsi Jambi dan Provinsi Riau, di ruang rapat paripurna DPRD Jambi, Kamis (6/1). (ist)

 Jalin Kerja Sama dengan Pemprov Jambi

Gubri: Tiga Poin Jadi Landasan Kesepakatan

PEKANBARU - Ada tiga poin yang menjadi landasan kerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan Pemprov Jambi.

“Jadi, tiga poin dalam ruang lingkup kesepakatan kerja sama ini, meliputi pertama adalah urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Kedua, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan ketiga, urusan pemerintahan pilihan,” ujar Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Kamis (6/1).

Menurut Gubri, tujuan dari kerja sama ini untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif. Sekaligus mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

“Intinya, kesepakatan bersama ini guna mendorong agar Riau bisa menjadi pusat ekonomi di Pulau Sumatera. Di mana letak geografis Provinsi Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia,” terangnya.

Gubri menambahkan, sebelumnya Provinsi Riau juga telah menandatangani kesepakatan bersama antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau.

“Kita harapkan semoga kerja sama ini dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing provinsi. Kesepakatan bersama ini juga akan berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak ditandatangani,” ucapnya.

Selain itu, kerja sama Pemprov Riau dan Pemprov Jambi ini juga akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ada pun lima OPD yang melakukan PKS itu yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dan Jambi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

“Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Kemudian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi,” pungkasnya. (rvo)

 Upaya Tingkatan Zakat

Baznas Riau Koordinasi dengan BPKAD

PEKANBARU- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau melakukan kunjungan serta koordinasi lanjutan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau terkait teknis pemotongan zakat bagi ASN Provinsi Riau.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua I, Dr Yahanan MSy, bersama Wakil Ketua III, Mester Hasuhunan Hamzah SAg, didampingi Kepala Bagian Penghimpunan Muhammad Naser dari Baznas Riau yang diterima oleh Sekretaris BPKAD, Ispan S Syahputra HS MM.

“Kita siap memfasilitasi Baznas Provinsi Riau untuk persiapan teknis pemotongan zakat bagi ASN Provinsi Riau dan juga optimis penghimpunan baznas Riau bisa semakian meningkat,” kata Sekretaris BPKAD Riau, Ispan S Syahputra, dilansir mediacenter. com, Kamis (6/1).

Dalam rapat tersebut, dibahas tentang skema pemotongan zakat bagi ASN Provinsi Riau sebagai tindak lanjut diterapkan nya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta arahan bapak gubernur riau untuk optimalisasi zakat bagi ASN Provinsi Riau. Sinergi dan koordinasi ini akan terus intens dilakukan agar kesadaran dan peningkatan zakat dapat lebih optimal.

Sementara itu, Wakil Ketua I Baznas Riau, Yahanan, mengatakan, kedepan Baznas Riau juga akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Kanwil Pajak, Bank Riau dan PT. Taspen untuk penguatan dan hal teknis lain nya.

“Kami Baznas Riau berterima kasih kepada BPKAD Provinsi Riau yang telah bersedia memfasilitasi untuk mendorong peningkatan zakat di Provinsi Riau. masukan dan arahan dari BPKAD akan sangat membantu kami dalam upaya peningkatan penghimpunan zakat,”ucapnya. (mr/vi)

KUNJUNGAN - Baznas Provinsi Riau melakukan kunjungan serta koordinasi lanjutan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau terkait teknis pemotongan zakat bagi ASN Provinsi Riau, Kamis (6/1). (ist)