Page 14

14

PEKANBARU

METRO RIAU RABU 26 JUNI 2013

Lelang Mobdis Pemko

Peserta Kebanyakan dari Pejabat

PEKANBARUU - Sebanyak 68 mobil dinas (Mobdis) akan dilelang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam waktu dekat ini. Namun sebagian besar pemohonnya kebanyakan pejabat berasal dari Satuan Kerja Daerah (SKPD). Kabag Perlengkapan M Amin menyebutkan, bahwa 68 Mobdis yang dilelang ini, bersifat tertutup. Sehingga untuk pemohon lelang mobdis ini, sebagain besar pejabat dari SKPD di lingkungan Pemko yang dikategorikan belum memiliki kendaraan. “Saat ini peserta pemohon lelang sedang divalidasikan datanya. Pemohon lelang juga sudah mengisi formulir pengajuan,” kata M Amin kepada Metro Riau, Selasa (25/6). Lanjutnya, setelah data pemohon, maka proses ini akan dilanjutkan kepada uji pemohon ini melalui proses penetapan, apakah pemohon layak dan memenuhi kriteria untuk mengikuti lelang sesuai peraturan. Amin juga menegaskan

pemohonan lelang ini, juga diperbolehkan orang luar yaitu bagi yang mau pensiun diprioritaskan. Sementara itu untuk sebelum validasi pemohon selesai, tahap akhirnya yaitu, mobil dilelang tersebut akan dilakukan proses penilaian kelayakan. “Untuk nilai bahan masih menunggu nilai barang dari tim penaksir yang terleih dahulu disahkan oleh tim penghapus aset,” imbuhnya. Untuk jenis mobdis yang dilelang ini, beragam, serta tahun produksinya. Yaitu dari tahun 2006 ke bawah, yang pengguna dahulunya Sekretariat, Dewan, SKPD. Untuk diketahui kata Kabag Perlengkapan, proses penghapusan lelang kedepanya harus mengacu kepada Peraturan

Walikota (Perwako), yang saat ini belum ada perwako. “Kabag hukum sedang

menyiapkan Perwako teknis cara penghapusan kendaraan dinas. Kini masih disusun

TERIMA BLSM - Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), hari ini, Selasa (25/6). Terlihat salah seorang warga yang sudah menerima bantuan di Kantor Pos Jalan Sudirman Pekanbaru. (yudi)

Disperindag Buka Bazar Murah PEKANBARU U - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperr indag) Kota Pekanbaru, memulai bazar murah di Lapangan Bola Asrama Pancasila Jalan Sutomo. Bazar ini untuk menyeimbangkan kenaikkan harga BBM serta kebutuhan masyarakat. Acara ini dihadiri oleh Walikota Pekanbaru Firdaus MT, unsur Muspida dan SKPD terkait. Kepala Disperindag Elsyabrina menyebutkan kepada

Metro Riau, Selasa (25/6), bahwa bazar bersubsidi dan murah ini, untuk mengantisipasi serta menyeimbangkan kenaikkan BBM yang menyebabkan bahan pokok naik. “Bazar terkait dengan kenaikkan BBM ini, baru kali pertama diselenggarakan. Ba zar yang dilakukan ini, akan berkelanjutan dengan tempat dan lokasi yang berbeda sesuai dengan permintaan masyarakat melalui Kecamatan

dulu, mudah-mudahan Nov ember 2013 akan selesai,” tutupnya. (riko)

yang kondisi ekonomi masyarakatt nya sangat kecil,” katanya. Bazar murah bersubsidi yang diselenggarakan di lapangan Pancasila ini, disambut antusias warga masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan murah. “Bazar ini menyediakan 2200 paket terdiri dari beras, minyak, sarden serta kebutuah lainya,” terangnya. Dikatakan Elsyabrina, untuk penerima paket murah bersub-

sidi ini, lebih diarahkan kepada masyarakat yang ekonominya kecil. Sementara ada dua permintaan masyarakat untuk menyelenggarakan bazar murah ini, yaitu Kecamatan yaitu di Tanggerang Timur dan Rumbai. “Minggu dekat ini, dua lokasi ini akan dilakukan Bazar murah. Dikantor walikota juga akan ada bazar untuk para-para penyapu jalan serta masyarakat miskin,” imbuhnya. (riko)

Jurnal Sementara PPDB tak Bisa Diakses PEKANBARU U - Pengumuman jurnal sementara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online pada hari kedua, Selasa (25/6), tidak bisa diakses. Pasalnya, panitia dan operator website PPDB belum bisa memasukkan data 100 persen, dikarr enakan listrik padam. Kondisi ini diakui Kabid SMP/SMA Disdik Pekanbaru, Abdul Jamal, di kantornya. Menurutnya, dengan sering padamnya listik membuat panitia dan operator website PPDB tak bisa bekerja secara maksimal. Apalagi, kebanyakkan pihak sekolah tak memiliki genset, sebagai arus menyambung internet. “Jika pun ada genset, website ppdb.kemendikbud. go.id/pekanbaru tak berjalan

dengan baik. Sebab secara otomatis jaringan internet akan turut terganggu,” ujarnya. Jamal menambahkan, kalau pun dipaksakan menginput data dan diprint kemuu dian ditempelkan di papan pengumuman, maka pasti akan menjadi polemik bagi siswa yang tidak ada namanya tercatat di papan pengumuman. “Jadi, jurnal PPDB sementara dapat kita tampilkan setelah input data selesai 100 persen,” imbuhnya. Kendati begitu, terang Jamal, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat tetap mengakses alamat website PPDB, yakni ppdb.kemendikk bud.go.id/pekanbaru, dimana pun berada. Sehingga dapat memantau perkembangan jurnal sementara PPDB. (vivi)

Wako Bikin Unit Penegak Hukum PEKANBARU U - Walikota Peka nbaru berkerja sama dengan Polda Riau akan membangun Unit Penegak Hukum. Unit ini bertujuan untuk menindaklanjuti jika ada masyarakat yang sengaja membakar lahan. Walikota Pekanbaru Firdaus Mt, membenarkan bahwa pemko telah menjalin kerja sama dengan Polda Riau mebantuk unit penegak hukum. Hal ini menurut Wako lantaran melihat kondisi

titik api lantaran pembakaran lahan yang terjadi di Pekanbaru kususnya sudah meningkat. Dari diberitakan sebelumnya titik apa ada 6 saat ini sudah mencapai 9 titik apai di Pekanbaru. “Dengan dengan dibentuknya unit penegakan hukum ini, masyarakat yang sengaja kedapatan membakar lahan maka akan diberikan saksi,” sebutnya. Wako mengatakan untuk saat ini, antisipasi yang sudah

dilakukan oleh Pemerintah kota Pekanbaru dengan Polda sudah mengerahkan beberapa alat pamadam kebakaran, Coltdiesel, untuk memadamkan titik apai yang berada di Pekanbaru. Himbauwan ini sudah diinstruksikan oleh presiden terkat dengan kabut asap di Riau. “Kita akan kerahkan semua peralatan yang ada, baik itu Polda. Agar kebakarana lahan gambut ini bisa selesai,” terang Wako. (rico)

POLITIK Rakor dan Konsolidasi

PAN Riau Wujudkan Tri Sukses

PELALAWANN - DPW PAN Riau siapp membangun g kebersamaan untuk mewujudkan j impian p Tri Sukses PAN Riau. Untuk itu seluruh kader dapat bersama-sama satu visi dan misi untuk membesarkan Partai. Hal ini terungkap saat rapat koordinasi (rakor) dan konsolidasi DPW PAN Riau bersama Bacaleg PAN Kabupaten Pelalawan pada Minggu (23/6). Acara tersebut langsung dibuka oleh Ketua DPW PAN Provinsi Riau H Herliyan Saleh di Aula Hotel Meranti Pangkalan Kerinci. Rakor dihadiri oleh seluruh Caleg dari DPD PAN Pelalawan ini membahas Pemantapan Strategi PAN dalam Mewujudkan Tri Sukses PAN Provinsi Riau, sukses Pilkada Gubri, Sukses Pileg & Pilpres. Sukses disini tentunya berarti PAN sebagai pemenang. Ketua DPD PAN Pelalawan Nazzarudin Arnazh dalam sambutannya mengatakan bahwa modal utama Kader PAN tentu semangat dan kemauan terlebih dahulu, setelah itu baru diramu dan selanjutnya dikombinasikan dengan elemen-elemen yang menjadi pendukung untuk meraih kemenangan. “Orang-orang besar mengatakan kalau kita mau perubahan yang kecil kita harus merubah

prilaku, tapi jika kita ingin perubahan yang lebih besar maka kita harus merubah paradigma,” tandasnya. Karena itu, sambungnya, jangan terjebak oleh iklim politik dewasa ini yang cenderung menggiring opini bahwa uang adalah segala-galanya yang bisa saja membuat kendur semangat atau kehilangan semangat. Kalau sudah seperti ini tentu namanya kalah sebelum berjuang. Sementara Ketua DPW PAN Riau H Herliyan Saleh menyatakan bahwa kebersamaan adalah salah satu yang harus dipupuk terus-menerus untuk mewujudkan impian. “Saya yakin, jika kita bersama bukan hanya sekedar mimpi Tri Sukses PAN Riau akan jadi kenyataan,” ujarnya. Ditambahkannya, karena itu dirinya meminta agar seluruh kader dapat bersama-sama satu visi dan misi untuk membesarkan Partai. DPW PAN Riau senantiasa melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada seluruh DPD, DPC hingga

Ranting agar komunikasi terus berjalan lancar. “Terus niatkan untuk

membesarkan partai dan lakukan hal yang positif di tengahtengah masyarakat agar PAN

merakyat benar-benar hidup tumbuh di hati masyarakat,” pungkasnya. (andy)

ANTI POLITIK UANG - Sejumlah remaja menunjukkan selebaran anti politik uang di Alun-alun Kota Madiun, Jatim, Selasa (25/6). Jelang Pilkada Kota Madiun sejumlah seniman di Kota Madiun menggelar gelar budaya dan deklarasi anti korupsi. (antara)

PDIP Siapkan Sekolah Calon Bupati JAKARTA A - Partai Demo krasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah menyiapkan sekolah partai untuk para calon kepala daerah seperti bupati. PDIP menilai program itu sebagai salah satu wujud pelaksanaan fungsi partai dalam mendidik calon-calon pemimpin bangsa. “Tentu saja kami melihat ada beberapa model-model kepemimpinan yang diterima oleh rakyat dari kepala daerah kita,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto dilansir vivanews.com di Jakarta, Selasa (25/6). Hasto mengatakan sekolah PDIP mendasarkan pola kepemimpinan yang berorientasi kepada masyarakat kecil. Selain itu, para peserta akan diajari bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang membebaskan rakyat dari kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, tata

kelola kota yang berpihak pada terciptanya infrastruktur ekonomi kerakyatan. “Ini kemudian kami jadikan platform. Dan menjadi bagian dari kurikulum partai ketika kami mempersiapkan calon pemimpin tersebut,” ujarnya. Hasto melanjutkan proses rekrutmen peserta akan berlangsung terbuka bagi seluruh masyarakat. Hanya saja, syarat sebelum dinyatakan lulus, seorang calon peserta harus menjadi anggota atau kader PDIP terlebih dahulu. “Bagi mereka yang punya minat untuk terpanggil sebagai kepala daerah mereka bisa melamar untuk masuk, mengajukan permohonan sebagai anggota PDIP. Dengan menjadi anggota PDIP itu mereka bisa mengikuti pendidikan politik untuk caloncalon kepala daerah itu,” katanya. (mr/dors)

Bacaleg Dicoret, Hanura Tuding KPU Otoriter JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap otoriter dalam penentuan Daftar Caleg Sementara (DCS). Hal itu karena caleg Hanura di daerah pemilihan (dapil) II Jawa Barat (Jabar) dicoret tanpa melalui komunikasi politik yang baik. “Ini seolah-olah ada superioritas, sikap-sikap otoritarian. Pada saat memiliki

kewenangan kemudian tidak mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura, Yuddy Chrisnandy dilansir vivanews. com di Jakarta, Selasa (25/6). Yuddy menuturkan bahwa kesalahan di dapil II Jabar tidak sepenuhnya pada Partai Hanura. Dia menjelaskan kuota perempuan minimal 30 persen sudah terpenuhi di dapil terse-

but. Kemudian, ada satu caleg yang namanya mirip perempuan yaitu Sally Fabian, sehingga pada saat dikomunikasikan ke KPU, terlihat seolah-olah ada empat caleg perempuan. Namun setelah KPU melakukan pembahasan, diketahui bahwa ternyata caleg perempuan hanya tiga dan penempatannya tidak sesuai dengan yang diharr uskan oleh KPU. “Kami melihat persoalan ini

hanya administratif saja bukan karena kekurangan perempuan atau ada kekurangankekurangan dari persyaratan yang ditentukan,” ujar mantan anggota Fraksi Partai Golkar DPR periode 2004-2009 itu. Yuddy melanjutkan, Sally seharusnya menempati nomor urut 9, tetapi ditempatkan di nomor 10. Dia melihat persoalan tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik tanpa

harus mengorbankan hak dari caleg-caleg lain dari Partai Hanura di dapil Jabar II. Dia menganggap KPU sudah bertindak berlebihan karena mencoret seluruh caleg dari dapil Jabar II padahal kesalahan hanya pada penempatan nomor urut. “Tentu keputusannya tidak memberatkan atau mengorbankan parpol di dapil tertentu. Apakah hanya kesalahan hanya

menempatkan nomor 9 di nomor 10 lalu nomor 1 sampai 8 harus dicoret? Saya rasa itu tidak adil,” ujarnya. Yuddy menegaskan bahwa prinsip demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat dan keadilan. Oleh karena itu, dia berharap semua intitusi penyelenggara pemilu bersikap adil dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah sesuai ideologi Pancasila.

“Secara peraturan namanya juga DCS, logikanya, DCS itu masih bisa melakukan perubahan-perubahan, penyempurnaan sejauh tidak melanggar ketentuan tahapan pemilu. Jadi saya harap bisa melihat secara proposional dan bisa mengabulkan gugatan Partai Hanura untuk mengembalikan proporsi dapil II Jabar itu sesuai dengan sebagaimana kami usulkan dengan sedikit saja perbaikan,” katanya. (mr/dors)

260613  

SBY kerahkan tentara Ke Riau

Advertisement