Kepulauan Meranti
20
Visi: Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul Menuju Masyarakat Madani
METRO RIAU SENIN, 10 September 2012
Merangkai Pulau Membangun Negeri
Wabup Minta Seluruh SKPD Bekerja Keras WAKIL Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Masrul Kasmy MSi, meminta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja Keras. Sebab sebagai Kabupaten baru, Meranti membutuhkan para birokrat yang mampu melaksanakan komitmen sejalan dengan Visi
Kepala Daerah membangun Negeri. “Bupati sudah bekerja keras untuk meningkatkan anggaran Daerah ini. Sehingga dapat lebih cepat membangun Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun jika SKPD lamban dalam melaksanakan program, bagaimana daerah ini lebih ce-
pat maju sesuai harapan,” ungkap Masrul, belum lama ini, di Selatpanjang. Menurut Masrul, seperti dikatakan Bupati, di daerah Pemekaran baru sudah mampu bekerja maksimal. Tinggal lagi Kepala SKPD yang perlu mengikuti irama atau akselerasi (Kecepatan) Bupati.
“Terkadang kasihan lihat Pak Bupati yang selalu menjemput bola ke Pusat, ke Batam, ke Pekanbaru dan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia, dalam upaya meningkatkan porsi APBD yang besar bagi Meranti. Maka dari itu, seharusnya dapat sejalan dengan percepatan realisasi dari
program yang sudah disusun dalam membangun daerah,” katanya. Hingga saat ini, kata Masrul, serapan anggaran di Kepulauan Meranti masih minim, padahal akan masuk pada triwulan ketiga pada 2012. “Ini menandakan kinerja SKPD kita masih lemah,” sebutnya.
Masrul mengimbau dan menegaskan kepada seluruh SKPD, agar dapat kiranya terus bekerja keras dan mendedikasikan dirinya untuk melakukan pembangunan di Kepulauan Meranti. Sehingga nantinya masyarakat di Kabupaten termuda di Riau ini bisa lebih sejahtera. (susanto)
Masrul Mas Ma asr srrul Ka Kasmy Kas asm smy my
Masih Lemah Kelola ADD
Irwan Ingatkan Seluruh Kades Penulis: Susanto, Selatpanjang
SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Merant, Drs Irwan Nasir MSi, menilai bahwa hampir seluruh Kepala Desa (Kades) masih lemah dalam menggunakan dan melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk itu, Bupati mengingatkan Kades agar dapat lebih transparan dalam pengelolaan ADD.
“Kita berharap para camat dapat melakukan pembinaan kepada seluruh Kades di wilayahnya masing-masing. Terutama dalam pengelolaan ADD dan juga penyelesaian konflik,” IRWA W N NASIR Bupati Kepulauan Meranti Apalagi kecenderungan akhir-akhir ini muncul konflik dan selisih paham terhadap pemanfaatan ADD tersebut. “Melalui Camat kita juga berharap dapat dilakukan pembinaan kepada seluruh Kades di wilayahnya masing-masing, terutama dalam pengelolaan ADD, dan juga dalam penyelesaian konflik,” ujarnya, Minggu (9/9). Jika konflik dikedepankan, lanjut Irwan, bagaimana membangun Desa. “Kita membutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dalam melakukan pembangunan,” sebutnya. Lebih jauh Bupati Kepulauan Meranti itu juga meminta kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat memantau dan melakukan pembinaan kepada Kepala Desa di wilayahnya masingmasing. Bagaimanapun BPD sebagai pihak legislatif ditingkat Desa juga harus mampu menjadi wakil dari masyarakat, terutama dalam melakukan pemantauan kinerja Kepala Desa dan pemanfaatan ADD. “BPD jangan hanya
memihak kepada sekelompok masyarakat saja, namun mewakili seluruh masyarakat. Jika kesetaraan ini dapat dipahami, maka proses pembangunan di tingkat Desa dapat dilakukan dengan baik, sehingga akan mencerminkan Pemerintahan Kecamatan baik juga, termasuk Pemerintahan Kabupaten,” terangnya. Khusus pengelolaan administrasi ADD, orang nomor wahid di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, menginginkan seluruh Kepala Desa dapat belajar dan terus belajar secara teknis. Sehingga nantinya dalam mengelola dan melaporkan penggunaan ADD dapat sesuai aturan dan mekanisme. “Jika pengelolaan ADDnya baik secara penggunaan maupun secara pelaporan, maka kami tidak akan segan untuk menambah besaran ADD bagi Desa hingga mencapai Rp1 miliar. Namun jika masih lemah dalam pengelolaannya, maka akan dikhawatirkan malah menambah beban Kades saja jika alokasi itu ditingkatkan,” ucap Bupati. *
LANTIK PEJABAT - Sekdakab Kepulauan Meranti, H Zubiarsyah MS SH, melantik sebanyak 15 orang pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Meranti, baru-baru ini, di Aula RSUD Selatpanjang. (humas)
Rp5 Miliar untuk Pertanian di Rangsang Barat SELATP A PAN NJANG - Pemerrintah Pusat dan Pemkab Kepulauan Meranti tetap komit untuk menjadikan Kecamatan Rangsang Barat sebagai kawasan sentra pangan. Ini dibuktikan dengan dianggarkannya dana Rp5 miliar untuk membangun infrastruktur Pertanian dan Tanaman Pagan di pulau terluar ini. Hal itu disampaikan Pj Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kepulauan Meranti, Julian Norwis, baru-baru ini saat ditemui diruang kerjanya. “Dari total Rp5 miliar tersebut, Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN 2012 mengalokasikan Rp2,7 miliar ke Merr anti. Dana pusat itu difokuskan untuk membangun infrastruktur pertanian tanaman pangan di Rangsang Barat. Sedangan Rp2
miliar lebih dari APBD Kepulauan Meranti Tahun 2012, difokuskan untuk progam pengembangan tanaman pangan,” ungkap Julian Norwis. Terfokusnya alokasi anggaran APBN Pusat ke Rangsang Barat, urai Julian Norwis, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat mendukung Pemkab Kepulauan Meranti untuk menjadikan Rangsang Barat sebagai sentra lumbung pangan di daerah ini. Apalagi, Rangsang Barat berada digugus terdepan pulau terluar NKRI. Dengan kucuran dana tersebut, pemerintah berharap pembangunan di pulau terr luar tersebut tidak terabaikan. Apalagi Rangsang Barat dulunya memang sudah dijadikan sebagai lumbung pangan oleh pemerintah di bawah kendali program pihak Kementerian
POTRET PEMBANGUNAN Minimalisir Abrasi
BPPD Usulkan Kapal Pengawas Perbatasan SARANA pendukung seperti Kapal Pengawas Perbatasan dipandang perlu dimiliki oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain guna mengoptimalkan pelayanan masyarakat dikawasan perbatasan, juga bertujuan untuk memantau dan mengatasi meluasnya bencana abrasi. Hal itu diungkapkan Kepala BPPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Said Asmaruddin MM, baru-baru ini, di Selatpanjang. Diungkapnya, keterbatasan sarana dan akses untuk menjangkau sejumlah wilayah perbatasan di daerah ini, merupakan alasan yang kuat untuk mengusulkan pengadaan Kapal Pengawas itu di Tahun Anggaran 2013 mendatang. “Kita ingin melakukan pemantauan dan pengawasan yang lebih optimal terhadap
pembangunan di wilayah perbatasan terluar Indonesia yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Usulan pengadaan Kapal Pengawas Kawasan Perbatasan dipandang perlu masuk pada Tahun Anggaran 2013 mendatang. Mudah-mudahan itu mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat,” ungkap Said Asmaruddin. Selain pengadaan Kapal Pengawas, lanjutnya, keberadaan Pos Pemantauan juga perlu ada di wilayah perbatasan, terutama dalam hal mematau kondisi ancaman abrasi pantai, termasuk guna menjaga asetaset fasilitas pembangunan yang dilakukan Pemerintah di kawasan perbatasan. “Mengatasi masalah abrasi pantai di wilayah perbatasan akan menjadi prioritas penanganan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kepulauan Meranti. Karena
abrasi tersebut sudah sangat merugikan banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan lahannya. Bahkan ada yang kehilangan kuburan leluhurnya,” ucapnya. Mantan Kabag Kesra Setdakab Kepulauan Meranti itu juga menambahkan, nanti-
nya dalam melaksanakan program penanggulangan abrasi, pihaknya akan berkolaborasi juga dengan program Pemerintah Provinsi Riau, disamping meminta dukungan Pemerintah Pusat. Sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. (susanto)
TARIK GEROBAKK - Seorang penarik gerobak saat membawa barang di Jalan dorak Selatpanjang, Kamis (6/9). (susanto)
Pertanian di era Orde Baru. Hal ini dibuktikan dengan turunnya Menteri Pertanian, Ir Hasrul Harahap, ke Desa Sungai Cina pada 1985 silam. Kedepan, Pemkab Kepulauan Meranti terus berupaya agar pusat lebih fokus mendukung Meranti membangun lumbung pangan di Rangsang Barat. “Dari total Rp2,7 miliar tersebut, dialokasikan untuk program cetak sawah seluas 50 hektar, pembangunan jalan usaha tani 5 kilometer dan perbaikan saluran irigasi. Sasaran akhir dari program ini, akan mampu mendongkrak produksi padi di Rangsang Barat.
Selain itu juga untuk menggenjot sentra produksi deversifikasi produksi tanaman pangan selain padi,” beber Julian Norwis. Menyinggung aloksi dana APBD, Julian mengatakan lebih difokuskan untuk mendukung program pemerintah pusat dan diversifikasi produksi tanaman pangan dan peternakan. Khusus untuk mendukung peningkatan produksi padi pada musim tanam 2012-2013, Pemkab mengupayakan penggunaan bibit unggul. Bibit unggul ini lebih produktif, masa tanam yang pendek dan tahan hama wereng. Hanya saja, pengembangan tananam pangan
di daerah ini dihadapkan pada perr soalan ancaman banjir air asin. “Ini yang sedang kita upayakan untuk mendapat alokasi anggaran, baik dari Provinsi maupun APBN 2013. Soalnya, volume tanggul pengaman yang harus dibangun cukup luas dan panjang, mencapai 25 kilometer. Selain itu juga harus dilengkapi dengan 20 unit pintu klip besar dan kecil, di sejumlah sungai dan anak sungai. Kalau ini mampu direbut, kita optimis Rangsang Barat akan kembali tumbuh subur menjadi sentra beras Kepulauan Meranti dan bahan pangan lainnya,” tandas Julian Nowis. (susanto)
PENGHULU
Bappeda Kaji Pola Atasi Masalah Abrasi PEMKAB Kepulauan Merberhadapan langsung dengan laut Selat anti melalui Badan Perencanaan Malaka. Pembangunan Daerah (Bappeda) “Pulau Rangsang, Pulau Mersedang melakukan kajian terhbau, menjadi Pulau yang sudah sanadap pola penanggulangan abrasi gat parah terkena hantaman abrasi. di wilayah Kepulauan Meranti. Bahkan hingga saat ini sudah berkiSehingga nantinya dengan kajian lometer daratan hilang dihantam tersebut dapat ditemukan pola abrasi. Data lengkap akan kita beriyang tepat, baik untuk penangankan setelah kajian selesai dilakuan jangka panjang pendek maukan,” terangnya. pun panjang. Pada kesempatan berbeda, Kepala Bappeda Kabupaten mantan Kepala UPTD Dinas KeM Az Azza Azz zza za Fa Far Faro aron rooni Kepulauan Meranti, Drs M Azza lautan dan Perikanan di Kecamatan Faroni, baru-baru ini, mengatakan dalam Rangsang dimasa Pemerintahan Bengkalis, melakukan kajian pihaknya melibatkan Pe- Efialdi menceritakan, Minggu (9/9), bahwa merintah Provinsi Riau dan Pusat. Dengan khusus di Tanjung Motong Desa Bantar, begitu nantinya dalam menetapkan program Kecamatan Rangsang Barat, satu kampung penanganan tidak hanya dilakukan dari Daer- masyarakatnya terpaksa hijrah dari sana. Hal ah saja, tapi juga dapat dilakukan Pemprov itu disebabkan lahan kampung tersebut telah Riau dan tentunya Pemerintah Pusat. hilang akibat abrasi yang terus menghantam “Saat ini masih dilakukan kajian. Kita kawasan di sana. terus berupaya melakukan penanganan abrasi “Pada tahun 2000-an, penduduk di sana yang sangat rentan terjadi di daerah kita. Kar- (Tanjung Motong) mulai hijrah. Ada yang ena sudah sangat merugikan kita, terutama hijrah ke Selatpanjang, maupun desa lainnya masyarakat yang berada di wilayah terkena di Meranti, termasuk ada yang hijrah hingga dampak abrasi,” tutur Azza. ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun (KeMantan Kepala BPMPPKBPD Kepu- pri). Hal itu disebabkan satu persatu rumah lauan Meranti ini menjelaskan, kini ada penduduk yang mayoritas berprofesi sebasejumlah wilayah yang menjadi prioritas gai nelayan disejumlah Desa amblas ke laut untuk mendapatkan penanganan. Seperti di akibat ganasnya abrasi yang terjadi,” ucapp Tanjung Motong, Kecamatan Rangsang Ba- Efialdi, saat ini menjabat sebagai Sekretaris rat, Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dan sejumlah daerah lainnya yang notabene Kepulauan Meranti. (susanto)