Page 4

4

Metrorasi

METRO RIAU JUMAT

7 FEBRUARI 2014

E d i t or i a l Karhutla Tak Butuh Apel Siaga EMERINTAH Provinsi Riau, hari ini menggelar kegiatan bertemakan ‘Apel Siaga Bencana Kabut Asap’. Apel pertama Penjab Gubernur Riau, Djohermnsyah Djohan sejak dilantik menjadi gubernur sementara di Riau ini, mengindikasikan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Apel siaga yang dipimpin Dirjen Otonomi Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan petugas mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Menurut Sekdaprov Riau, Drs Zaini Ismail, kegiatan ini akan melibatkan 100 personil Tim Reaksi Cepat (TMC). Apakah penanganan kebakaran hutan dan lahan ini cukup diselesaikan dengan apel siaga? Tentu saja tidak. Karena penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan dalam bentuk yang lebih nyata, yaitu menurunkan tim ke lapangan untuk melokalisir kebakaran, bukan menggelar apel siaga yang sudah saban tahun dilaksanakan. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan, memang bukan tanggungjawab penuh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, melainkan tanggungjawab pemerintah kabupaten. Apalagi, disetiap daerah kabupaten telah dibentuk sebuah badan yang bertugas menangani bencana alam, yakni Badan Penanggulangani Bencana Daerah (BPBD). Apakah BPBD sudah menjalankan fungsinya dengan baik? Bila dilihat dari salah satu fungsinya yaitu; Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, maka jawabanya tentu saja tidak. Karena faktanya bencana ini terus saja terjadi. Salah satu penyebab badan ini tidak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal adalah tidak adanya sokongan anggaran yang cukup dari pemerintah maupun perhatian dari legislatif. Jadi jangan heran bila organisasi ini hanya dianggap sebagai pelengkap struktur organisasi pemerintahan. Di sisi lain, sikap Sekdaprov Riau, Zaini Izmail yang terkesan menyalahkan pemerintah kabupaten, meski penanganan Karhutla dianggap menjadi tanggungjawab kabupaten, sebenarnya juga tidak bisa diamini. Sebab, bagaimanapun pemprov tetap harus bertanggungjawab. Saat ini yang terbaik adalah berhenti untuk saling menyalahkan. Pemerintah provinsi, kabupaten dan legislatif harus bersinergi mencari solusi untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kedepan Riau tidak lagi menyandang status sebagai daerah pemasok asap ke negeri tetangga. ***

P

Dialektika Pemutusan Kontrak Sepihak PEMUTUSAN kontrak kan kewajibannya dan secara sepihak adalah tidak memperbaiki dapat/mungkin dilakukelalaiannya dalam kan apabila terjadi jjangka waktu yang hal-hal sebagai berikut: telah ditetapkan; (pasal 93 Perpres 70 Penyedia Barang/Jasa tahun 2012 jo Perpres terbukti melakukan 54 Tahun 2010). PPK KKN, kecurangan dapat memutuskan dan/atau pemalsuan Kontrak secara sepihak, dalam proses Penapabila: kebutuhan gadaan yang diputusbarang/jasa tidak dapat kan oleh instansi yang Ir. RONI ARDIANSYAH MT IPU berwenang; dan/ ditunda melebihi batas Pengamat Perkotaan/Dosen berakhirnya kontrak; 1. atau. pengaduan tenberdasarkan penelitian tang penyimpangan Magister Teknik Sipil UIR PPK, Penyedia Barang/ prosedur, dugaan KKN Jasa tidak akan mampu dan/atau pelanggaramenyelesaikan keseluruhan pekerjaan ran persaingan sehat dalam pelaksanwalaupun diberikan kesempatan sampai aan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan dengan 50 (lima puluh) hari kalender benar oleh instansi yang berwenang. sejak masa berakhirnya pelaksanaan Dalam hal pemutusan Kontrak dilakupekerjaan untuk menyelesaikan pekerkan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: jaan; 2. setelah diberikan kesempatan a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/ 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, keterlambatan; dan d. Penyedia Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyedimasukkan dalam Daftar Hitam. lesaikan pekerjaan. Dengan banyaknya kasus terjadinya Sementara dalam Permen PU No. keterlambatan hingga akhir tahun ang07 tahun 2011 diatur apabila penyedia garan, pada awalnya Kementerian Keuanterlambat melaksanakan pekerjaan sesgan mengeluarkan pedoman mengenai uai jadual, maka PPK harus memberikan pekerjaan yang dapat dilaksanakan samperingatan secara tertulis terlebih dahulu pai dengan 50 hari kalender pada Tahun atau dengan kata lain penyedia barang/ Anggaran 2011. Sempat terjadi perdebajasa akan dikenakan ketentuan tentang tan pada saat itu karena hal tersebut dapkontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis at dianggap suatu dasar bagi kontraktor apabila: a. Dalam periode I (rencana untuk mengulur-ngulur waktu pengerfisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), jaan. Namun dalam perkembangannya realisasi fisik pelaksanaan terlambat ternyata keterlambatan adalah suatu lebih besar 10% dari rencana; b. Dalam risiko yang mungkin saja terjadi terutama periode II (rencana fisik pelaksanaan terhadap pekerjaan tahun tunggal yang 70% – 100% dari kontrak), realisasi fisik pelelangannya terlambat, dana APBNpelaksanaan terlambat lebih besar 5% P, dana Optimalisasi, atau yang waktu dari rencana. Rencana fisik pelaksanaan pelaksanaannya memang panjang karena 70% – 100% dari kontrak, realisasi fisik cukup rumit. pelaksanaan terlambat kurang dari 5% Hal lain adalah: Penyedia Barang/ dari rencana dan akan melampaui tahun Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanaanggaran berjalan.*

bual

- Hari Ini Apel Siaga Bencana Kabut Asap * Dah tenggelam orang di laut, baru bentuk panitia, Cik? - 8 mobdin tak dikembalikan mantan anggota dewan * Dah jadi milik sendiri, nampaknya?

METRO RIAU

Berwawasan dan Berkepribadian

PRESIDEN KOMISARIS : KOMISARIS : PIMPINAN UMUM : WAKIL PIMPINAN UMUM/ PEMIMPIN REDAKSI : WAKIL PEMIMPIN UMUM : PIMPINAN PERUSAHAAN :

HERIC RAKASIWA Ervi Albi Budiman Ahmad Rodi Ervi Maskur

Karakter Kekinian Manusia Indonesia ANEKA persoalan korupsi silih berganti melanda kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Kasus korupsi secara implisit hendak mengungkapkan realitas kurangnya sikap rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Sepintas jika ditelisik, kurangnya sikap rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sepertinya tidak terlepas dari pengalaman masa lalu. Diakui atau tidak, pengalaman masa lalu cukup berperan dalam membentuk karakter bangsa. Kita dapat dan patut merujuk pada masa penjajahan kolonial Belanda yang begitu lama menunggangi bangsa ini. Pengalaman dijajah dalam kurun waktu yang relatif lama secara serentak ikut membentuk karakter pribadi bangsa. Karakter tersebut adalah elemen rohaniah manusiawi Indonesia yang menunjukkan bahwa ia tidak merasa memiliki atas tanah air dan hasil buminya sendiri. Hal ini karena ia adalah pekerja bagi sang tuan yakni Belanda. Saat yang sama, bangsa Indonesia sebagai objek jajahan sesungguhnya juga sedang membangun benteng-benteng pertahanannya secara personal demi alasan mempertahankan diri maupun demi alasan kebutuhan akan rasa aman. Benteng-benteng yang

Oleh dibangun itu berupa bangunanbangunan sikap individualistik, munafik, dan egoistik. Bangunan-bangunan sikap tersebut sesuai dengan kualitas negatif manusia Indonesia seperti yang dijelaskan Mochtar Lubis dalam bukunya yang berjudul Manusia Indonesia (2001). Dalam buku yang merupakan kumpulan pidatonya di IKJ pada 1977 itu, beliau mengungkapkan paling tidak terdapat dua belas sikap mental manusia Indonesia yang menonjol. Sikap-sikap itu di antaranya adalah munafik, enggan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, feodalis, percaya takhayul, artistik, dan berwatak lemah. Pada konteks zamannya, bangunan-bangunan sikap tersebut tentu tampak sebagai sikap yang baik. Dikatakan baik karena memang sikapsikap itu diperlukan demi alasan dapat bertahan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman. Misalnya, sikap individual, munafik, dan egois itu muncul ketika setiap pribadi dalam situasi tanam paksa berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk Belanda demi upah atau reward. Akan tetapi, dalam perkem-

Sumarsih * bangan selanjutnya sikap-sikap itu secara tidak sadar menjadi stimulus terhadap kemungkinkan menjamurnya korupsi yang berlangsung hebat dan terusmenerus di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta di negara tercinta ini. Dengan kata lain, budaya korupsi di negara ini, bila ditelusuri, mempunyai akar pada sikap-sikap negatif yang terbentuk pada zaman penjajahan. Berbenah Diri Uraian di atas tidak bermaksud untuk melihat pengalaman masa lalu bangsa ini semata-mata sebagai sesuatu yang buruk dan jelek. Hal ini karena pengalaman masa lalu juga menunjukkan bangsa ini pernah bersatu padu menyatukan “rasa memiliki” terhadap bangsa ketika berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, sekalipun perlahan-lahan terasa luntur. Akan tetapi, uraian tersebut lebih ingin menunjukkan dan menjadikan fakta tersebut sebagai titik balik (turning point) untuk berbenah diri.

Situasi dan keadaan sulit yang dihadapi bangsa kita akhir-akhir ini menuntut kita untuk lebih peduli dan memupuk rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Tidak jarang persoalan yang dihadapi bangsa kita dewasa ini cukup kental dipicu kurangnya rasa tanggung jawab setiap warga negara terhadap negara. Fenomena saling melempar tanggung jawab sering kali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seolah-olah tanggung jawab untuk memperhatikan dan memperjuangkan eksistensi negara adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah, sekalipun memang pemerintah harus lebih peduli karena mereka telah mengemban amanat luhur untuk mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kendali bangsa ini perlu untuk melihat amanat luhur ini sebagai panggilan jiwa, bukan sebagai profesi semata-mata. Hal itu akan sangat memengaruhi

kualitas pengabdian dan pelayanan terhadap bangsa dan negara. Dalam kaitannya dengan usaha untuk berbenah diri, konsep tanggung jawab yang pernah digagas Levinas dalam bukunya yang berjudul Totality and Infinity (1991) dapat kita jadikan sabagai bahan inspirasi untuk diajarkan di keluarga maupun sekolah sejak dini. Dalam pemahaman Levinas, tanggung jawab itu mendahului segala bentuk aktivitas manusia, entah itu berpikir atau pun bertindak. Dengan kata lain, Levinas memahami bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam kemanusiaan kita. Hal itu menuntut kita untuk memiliki tanggung jawab terhadap “yang lain” sebelum kita berpikir dan juga bertindak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, “yang lain” itu tidak lain dan tidak bukan adalah segala sesuatu yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bila hal ini terjadi, maka kemakmuran dan kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. * Penulis analis sosial-politik di Alwi Research and Consulting Centre, Yogyakarta.

Literasi Media di Tahun Politik

SALAH satu hal yang menggelisahkan menjelang pemilihan umum 2014 adalah penggunaan media (khususnya televisi) untuk berpolitik. Gejalanya sudah mulai tampak. Intensitas tayang iklan politik semakin tinggi. Wajahwajah politisi semakin rutin muncul di sela-sela tayangan televisi yang sedang kita saksikan. Apalagi beberapa politisi juga merupakan pemilik stasiun televisi. Kita mafhum, di era politik yang sudah termediasi seperti saat ini, televisi memiliki fungsi yang sangat penting. Ia menjadi medium bagi politisi untuk “bertegur sapa” dengan publik. Tapi juga ada konsekuensi yang tak terhindarkan. Pengaruh televisi yang demikian kuat membuat politik menjadi penuh dengan citra namun miskin gagasan. Karena itu apa yang dimunculkan para politisi adalah bagian membentuk citra. Yang menjadi persoalan, akses para politisi terhadap televisi terbatas. Hanya mereka yang punya modal besar yang punya kemampuan untuk tampil. Padahal, televisi adalah media yang menggunakan frekuensi publik dan frekuensi

Oleh

itu terbatas jumlahnya. Namun, karena keterbatasan tersebut, kemampuannya untuk masuk ke ruang privat masyarakat justru menjadi semakin besar. Kekuatan visual – ditambah waktu intensitas penetrasi informasi yang banyak – yang dimiliki juga membuat televisi mampu mempengaruhi memori publik. Pengaruhnya jauh berbeda jika dibandingkan misalnya, dengan media cetak. Karena itu mereka yang rutin berkampanye di televisi hampir bisa dipastikan tingkat popularitasnya tinggi. Meski harus dibedakan antara popularitas dengan elektabilitas. Pengaruh televisi ini misalnya bisa kita lihat dengan meminjam teori spiral of silence yang dikembangkan Elisabeth Noelle-Neumann di dekade awal 1970-an. Teori ini merupakan salah satu teori yang klasik dalam ilmu komunikasi. Melalui teori ini, Noelle-Neumann mengatakan

Wisnu Prasetya Utomo *

bahwa iklan politik yang disiarkan media meski tidak secara langsung mengubah perilaku pemilih, namun ia jelas meningkatkan pengetahuan tentang aktor politik tertentu. Pada tahap selanjutnya ini pun menimbulkan spiral kebisuan karena satu informasi berkembang menjadi diskursus dominan. Agar tercipta diskursus yang sehat memang televisi semestinya menampilan ruang yang seimbang bagi aktor-aktor politik sebagaimana salah satu amanat UU Penyiaran pasal 36 ayat 4 bahwa “isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu” Tapi berharap televisi akan bersikap netral rasarasanya bisa sedikit menjadi naïf. Pangkalnya, ia terhadang dua problem.Pertama, ihwal regulasi. Jika menilik dari UU No. 8/2012 (UU Pemilu) dan Peraturan KPU No. 15/2013, yang dimaksud dengan kam-

panye yaitu “kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu”. Aturan tersebut gagal menjerat iklan maupun tayangan politik di televisi yang sering menampilkan dan menonjolkan politisi tertentu. Stasiun televisi bisa saja berkilah bahwa tayangan-tayangan yang mereka sajikan tidak masuk dalam definisi kampanye sebagaimana ada dalam regulasi. Kedua, minimnya literasi bermedia di masyarakat. Sebagai contoh, banyak yang tidak paham bahwa frekuensi yang digunakan oleh stasiun televisi adalah milik publik. Artinya, tidak seharusnya televisi menggunakannya untuk tayangantayangan yang tidak mencerahkan publik. Karena banyak yang tidak paham ihwal frekuensi publik, tidak banyak protes yang muncul ketika stasiun televisi menampilkan tayangan-tayangan untuk kepentingan politik pemiliknya. Dengan melihat problem tersebut, apa yang mendesak untuk dilakukan adalah

melakukan satu gerakan literasi media. Mengapa? Agar publik bisa lebih berdaya dalam menghadapi terpaan arus informasi politik. Maksudnya, masyarakat tidak sekadar mengamini dan terpengaruh begitu saja dari tayangantayangan di televisi tetapi juga bisa membacanya secara kritis. Dalam kesadaran literasi media yang sudah tinggi, masyarakat juga bisa melakukan agenda advokasi agar negara merevisi kebijakan sehingga lebih berpihak kepada kepentingan publik. Literasi media di tahun politik juga penting agar masyarakat bisa menilai mana calon pemimpin yang hanya menjual citra, dan mana calon pemimpin yang benar-benar menawarkan gagasan untuk memperbaiki berbagai krisis yang melanda negeri ini. Demokrasi membutuhkan posisi yang setara antara media dan masyarakat. Posisi yang setara mengandaikan bahwa publik tidak sekadar mendapatkan informasi tetapi juga mampu membacanya secara kritis. Literasi media menjadi salah satu cara mewujudkannya. * Penulis adalah Peneliti di Indonesian Interdicplinary Institute

Dewan Redaksi: Albi Budiman, Ahmad Rodi, Adlis Fitrajaya, Maskur, Saparudin Koto. Wakil Pemimpin Redaksi: Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto. Redpel: Fajar W, Zulmiron, Krisman H, Ass Redpel: Zamzami Delfi, Koordinator Liputan: Sri Lestari. Redaktur: Doris M Yahya, Santoso, Linda, Nelasari, Vivi Eliyanti, Wisly, Najib Gunawan, Asril Darma, Anto. Redaktur Foto: Cherry, Fotografer: Wahyudi. Staf Redaksi: Diana Yohana, Debsy Medya S, Riko, Dedy, Anto, Iwan Saragih, Delfi, Karmawijaya. Bengkalis: Zulkarnaen, Alfisnardo. Dumai: Bambang. Indragiri Hulu: Dasmun, Zulpen, Indragiri Hilir: Zulfadli, Kampar: -. Kuantan Singingi: Idi Susianto. Pelalawan: Andi Indriyanto. Rokan Hulu: F Hendrwawan. Rokan Hilir: Jhonathan Surbakti, Anto. Siak: Soleman. Kepulauan Meranti: Susanto. Perwakilan Jakarta: HB Subagio. Kabag Pracetak: Wawan Suparwan. Teknologi Informasi: Rayi Datullah. Alamat Redaksi: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, telp. 0761-7865001,7865003, Fax: 0761-7865004 Pekanbaru - Riau - Indonesia. website: www.metroriau.com, Email: metroriau.redaksi@gmail.com, metroriau@metroriau.com, Penerbit: PT. Metro Riau. Manager Keuangan: Ervi, Manager Potensa: Herlina, Kabag Iklan: Eko Satria, Kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/Kolektor: Susanto, Budi Satria, Perwakilan Iklan Jakarta: Mukhsin, Santa Modern Market Ruang Expo Lt.2, Jl. Cipaku 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021-95605611. Fax: 021-7180747. Alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, telp: 07617865001,7865003, Fax: 0761-7865004 Pekanbaru - Riau - Indonesia. Telepon Iklan: 0761-7865003, Telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, Rekening Bank: Bank Kesawan No: AC 523.3000.7080 - Bank Riau No: AC 101.08.00.759. Kabag Acounting: Kartina, Manager Percetakan: Hendra, Ombusmen: Wahyu Awalluddin SH. Dicetak Oleh: PT. Metro Grafindo, Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 0761-7865001, Bank Riau No. AC 101.08.00.765 Pekanbaru - Riau - Indonesia (isi diluar tanggungjawab percetakan) Redaksi menerima tulisan yang bersifat umum, tidak menghina, tidak menghujat, tidak berbau SARA. Tulisan yang masuk harus dielngkapi identitas diri dan tetap melalui proses editing dengan tidak mengurangi maksud dan arti. TARIF IKLAN: Iklan FC: Rp,35.000;/mm.klm. Khusus FC halaman 1 : Rp.60.000;/mm/klm. Iklan BW: Rp. 18.000;/mm/klm. Khusus BW Halaman 1: Rp.25.000;mm/klm. Iklan sosial: Rp.10.000;/mm.klm. Iklan Display Spot Color: Rp.27.000;/mm.klm, belum termasuk PPN 10%. Email: iklan.metroriau@gmail.com.

Wartawan METRO RIAU dilengkapi dengan kartu identitas kewartawanan. Untuk informasi, kritik dan saran terkait keredaksian dan pemberitaan silakan hubungi 0761 - 7865003 atau SMS ke 085272880530 Harga dalam kota: Rp75.000,-/bulan, untuk langganan luar kota ditambah ongkos kirim.

070214  

berwawasan dan berkepribadian

Advertisement