Page 1


Terdaftar Di Dewan PERS

SUSUNAN REDAKSI Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Mayjen (Purn) H. Asril H Tanjung, S.Ip Drs. H. Syahrir Hamdani Kapt. Inf. Arman Saleh Kapt. CPM. Inf. La Poni Pelda Abd. Kadir Dewan redaksi RD. Darwis, Arman B, Nuhroji Penanggungjawab Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan Arman B, SS Pemimpin Produksi: Nuhroji Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Redaktur: Noe Nemen Zulkifli Sunusi, S.Ip Guntoro Sekretaris: Yudi Kerta Tim Investigasi: Nurhalis Lumapatty AYS Prayogie Bambang Siregar AK Tirta Kharista Rohyan Design Grafis: Zahra/Adien Staf Redaksi: Haryadi, Tirta, Abdullah Bayu, Yusuf, Wahyuni, Irvan Bendahara: Sri Winingsih Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Maskur Husain, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Telp: (021) 2409 5520 Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Bank Mandiri: 166-00-0127395-2 An. PT Solusi Komunikasi Regional Penerbit:

PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL

SK Menkumham;

NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat

ilkada adalah implikasi dari desentralisasi yang dijalankan di daerah sebagai perwujudan dari proses demokrasi, marwah dari substansi pilkada adalah "oleh rakyat dan untuk rakyat". Tanggal 9 Desember 2015 tercatat 273 Daerah di tanah air akan menggelar Pilkada serentak berdasarkan perintah UU No. 1 Tahun 2015, kemudian diubah melalui UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti (PERPPU) UU No. 1 Tahun 2014. Asumsi yang mendasari pilkada serentak adalah efisiensi dan penghematan anggaran pemilu, soal berkualitas atau tidak itu adalah bagian terpisah yang masih harus kita curigai dan kaji lebih dalam. Setiap pilkada dihelat, terminologi peningkatan kesejahteraan, pemberantasan kemiskinan, pemerataan pendidikan dan bersih dari korupsi menjadi issu komoditi yang acapkali diperdagangkan, Pasca reformasi 98, setiap pesta politik di daerah masih menyisakan noda yang melekat yang mengabadi dalam sejarah, intrik-intrik sesat yang dimainkan oleh para pelaku politik yang begitu mudahnya mengobral janji kepada masyarakat, kini seolah telah mengakar menjadi angan-angan yang terus membayangi manakala pilkada dilaksanakan, "Menolak Lupa" itulah suara perlawanan rakyat saat ini, negara harus bertanggungjawab terhadap satu rupiahpun yang digunakan untuk melaksanakan pilkada, karena produk pemimpin yang dilahirkan hanyalah kepala-kepala daerah yang koruptor, kejam dan tolol. Sulawesi selatan masuk sebagai salah satu provinsi yang menggelar pilkada serentak di sebelas kabupaten, total anggaran yang digunakan 170 miliar yang bersumber dari APBD dan APBD-P 2015, pertanyaannya mampukah pilkada di sebelas kabupaten itu mendefinitifkan bupati dan wakil bupati yang memiliki integritas, visi perubahan dan tidak akan mencuri sepeserpun uang negara. Penetapan status tersangka terhadap Bupati Barru Andi Idris Syukur sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak di Kompleks Mabes Polri Jakarta (dikutip dari kompas.com 13-7-2015), Andi ditersangkakan dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pencucian uang terhadap sejumlah perusahaan yang memakai fasilitas pelabuhan garongkong, kasus ini adalah bukti runtuhnya wibawa seorang kepala daerah.

Mengutip pernyataan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Heri Dahana (dikutip dari tempo 23 juni 2015), mengatakan pihaknya memang telah menetapkan Bupati Maros, Hatta Rahman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lampu hias dan taman dilingkup Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros yang menghabiskan anggaran 1,4 miliar yang bersumber dari APBD 2011, dengan kerugian negara ditaksir 524 juta. Dari dua kasus tersebut rakyat kini bebas berspekulasi bahwa sejumlah tokoh berburu tahta kepala daerah agar dapat memiliki akses atau kunci brankas uang negara lalu dirampok, dikuras dan digerogoti. Sementara, Partai politik yang diharapkan sebagai mesin kaderisasi calon-calon pemimpin hanyalah retorika belaka, korupsi dan kepala daerah adalah dua hal yang sulit dipisahkan dewasa ini. Nah, tantangan kita saat ini adalah mengawasi proses jalannya pilkada dan memastikan bahwa kepala-kepala daerah yang akan terpilih betul-betul bersih dan layak menjadi pemimpin. Dari sudut pandang awam saya dalam membaca arah pilkada serentak tahun ini, kekhawatiran yang muncul akan kembali lahir raja-raja kecil di daerah, setan-setan baru akan lahir menggerogoti keuangan daerah, pasalnya kos politik yang tinggi oleh karena "politik dagang" masih dimainkan oleh sejumlah partai politik tertentu. Mahalnya mahar politik mengakibatkan sejumlah kandidat batal maju dibeberapa daerah. Problem tersebut bersifat kasuistik, sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa minimnya pendaftar calon kepala daerah adalah imbas dari kegagalan partai politik dalam mengkader dan menyiapkan calon-calon penantang, ditambah dengan mahar politik dengan penawaran tinggi membuat beberapa kompetitor batal meminang kendaraan politik.***

DKI JAKARTA: ■ Yudi ■Taswin ■Torman ■Herman Adiardhana, SE ■Irwan ■Sitor Siringoringo ■Ratis ■ Arman ■Rizki ■M. Akbar ■Sofyan ■Joko Kartono■ Nurhasanah JAWA BARAT: ■Saskia ■Erwin ■yadi ■ Banten: ■ JAWA TENGAH: Kartika Dwi C. Dioko (Korwil) ■Ridhol Maulana (Tegal) ■Sugiyono. JAWA TIMUR: ■Agus Budianto ■Adien ■Sunaryo ■Mantep Yudi. BALI: ■Haris Yulianto SUMATERA UTARA: ■Bambang Siregar ■ SUMSEL: Pebri Ariyanto (Korwil) ■ Asni Anwar (Kabiro OKU). Riau: -Indragiri Hulu: ■Dahlan Harahap Lampung: ■- Jambi: - Batam: SulselBAR: ■Abdul Rauf (Korwil) ■Sudirman Umar ■Abdul Aziz, S.Ip. ■Achmad Faisal ■Aswad Amir ■Nur Amina ■Abustam Junaedi ■Dewan Lembah ■ Arifuddin SULAWESI TENGGARA: ■Nasrul Anas ■ SULUT/GORONTALO: ■Arham Licin. KALIMANTAN TIMUR: ■Idris. KALIMANTAN BARAT: Pontianak: ■Ade Ch. Anwarudin ■ Harsono MALUKU/MALUKU UTARA: ■Zakarias Waatwahan. PAPUA BARAT: ■Soleman Mate.


SKOR, Maros-Sulsel

Nurhasan urung maju di Pilkada Maros karena Partai yang semula menyatakan siap mendukungnya (Nasdem dan Hanura, red) tiba-tiba mengalihkan dukungan ke Kandidat lain minus beberapa hari jelang pendaftaran di KPUD.

artai Nasional Demokrat (NASDEM) mengalihkan dukungan ke pasangan Incumbent, Hatta Rahman - Harmil Mattotorang (HATITA) sementara HANURA mendukung Pasangan Imran Yunus - Said Patombongi (IMAN). Imran Yunus diketahui adalah Adik Ipar Hatta Rahman. Ketua DPD Partai Nasdem Maros, H. Nahar yang tetap konsisten mempertahankan rekomendasinya kepada Nurhasan memperoleh ”hadiah” SK Pemecatan selang beberapa hari setelah keluarnya rekomendasi DPP NASDEM mendukung pasangan Incumbent. Ketua DPD Nasdem Maros kini dijabat Wakil Bupati, A. Harmil Mattotorang yang juga pasangan Cabup-Cawabup ‘HATITA’ Jilid II. Saat dikonfirmasi (30/07/15), Nurhasan mengatakan ada oknum-oknum yang sengaja menjegalnya maju di Pilkada Maros, “sejak awal saya mampu menyaingi popularitas dan elektabilitas petahana (incumbent, red),” tuturnya. Hal itu diungkapkannya saat menggelar jumpa pers di kediaman pasangannya, Andi Ilham Nadjamuddin yang juga dihadiri mantan Bupati Maros Dua Periode, Andi Nadjamuddin Puang Nuntung. Nurhasan menyampaikan banyak terimaksih dan permintaan maaf kepada pendukungnya, "Ada yang sengaja menjegal tapi perjuangan ini belumlah berakhir," ucapnya. Meski urung maju, Nurhasan dan Ilham memberikan kebebasan kepada tim dan seluruh pendukungnya untuk memilih siapa saja kandidat pada Pilkada Desember nanti, "Saya tidak akan mengarahkan tim dan pendukung saya ke salah satu kandidat, silahkan memilih," kata Nurhasan dengan ‘jiwa besarnya’. Diketahui, pasangan Imran Yusuf - Said Patombongi merupakan Cabup-Cawabup terakhir yang mendaftar di KPUD Maros, Pasangan ini resmi mendaftar meski sebelumnya tidak pernah disebut-sebut maju di Pilkada serentak kali ini. Mereka diusung PKS, HANURA dan PBB. Menanggapi tudingan sebagai kandidat 'boneka', pasangan Imran Yusuf - Said Patombongi saat dikonfirmasi, Rabu (29/7) membatah, tudingan itu tidak beralasan. Ia berjanji akan bersungguh-sungguh untuk memenangkan Pilkada,

"Itu jelas tidak beralasan, Saya serius dan akan bersungguh-sungguh memenangkan Pilkada," tegasnya. Ketua Tim pemenangan pasangan Imran Yusuf, Kartomas yang juga Sekretaris PKS Maros juga membantah tudingan tersebut. Ia menyebutkan, sejak awal nama Imran Yusuf sudah diajukan oleh PKS Maros bersama Tiga nama lain termasuk Nurhasan, hanya saja Nurhasan terlambat mengurus persyaratan kandidat di kepengurusan Pusat hingga akhirnya PKS menjatuhkan pilihannya ke Imran Yusuf. Aktivis Pemuda Maros, Firdaus HM menuding bahwa proses demokrasi di Kab. Maros telah menjadi “panggung sandiwara” politik yang dimainkan oleh aktor tertentu, “Pengalihan dukungan Partai Nasdem ke pasangan Incumbent pada minus 4 hari menjelang pendaftaran Calon Bupati di KPUD, sementara diketahui bahwa pasangan tersebut tidak pernah mendaftar di DPD Partai Nasdem Maros,” ungkap Firdaus. Fidaus menambahkan, kuat dugaan telah terjadi transaksi ‘dagang’ politik dan ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Pendiri Partai Nasdem, Surya Paloh bahwa haram hukumnya Nasdem menerima ‘mahar’ politik. Lebih lanjut Firdaus menuturkan bahwa Partai Hanura tidak mengusung Nurhasan sebagai Balon Bupati padahal Ia adalah kader Hanura, “saya menduga pasangan Iman (Imran Yusuf - Said Patombongi ) adalah pasangan ‘Boneka’ sebagai pemecah suara sekaligus menjegal Nurhasan untuk maju di Pemilukada Kab. Maros. Ketua DPC Partai Hanura Maros, Asnawin Tahir mengatakan Hanura tidak bisa mengusung Nurhasan karena Nadem menarik rekomendasi, “agar Hanura tetap ikut dalam kontestasi politik maka kami menjatuhkan pilihan kepada pasangan IMAN, Hanura tidak bisa mengusung Nurhasan karena tidak cukup kursi untuk mengusung calon,” ungkap Asnawain saat dikonfirmasi skornews. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ketua Tim pemenangan HATITA Jilid II, Chaidir Syam men-

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

04

gungkapkan bahwa Hatita tidak merasa melakukan penjegalan terhadap salah satu kandidat dengan mengambil kendaraan politik, ini merupakan dinamika politik dan Nasdem menjatuhkan pilihan ke HATITA murni karena sikap politik partai Nasdem sendiri. “Kami hanya lakukan komunikasi politik, harapan Ketua DPW Nasdem Sulsel kepada HATITA agar Nasdem nantinya bisa ikut aktif memberikan kontribusi baik pemikiran maupun kerja-kerja nyata untuk pembangunan Kabupaten Maros,” terang Khaidir. Menurut Juru Bicara mantan Ketua DPD Nasdem Maros, Arul bahwa dukungan Partai Nasdem di Pilkada Maros masih menyisakan polemik. Nasdem telah mendeklarasikan pasangan Balon Nurhasan – Andi Ilham Nadjamuddin namun pada detik-detik terakhir mengalihkan dukungan ke pasangan petahana yang kemudian berujung pada "kudeta" ketua DPD Nasdem Maros. “Hal ini dapat mencoreng nama baik Partai Nasdem yang membawa gagasan politik anti korupsi, dan politik tanpa mahar,” tutur Arul. AA.048

Nantikan hasil investigasi Tabloid SKOR Edisi mendatang!!! 1. Tim Nurhasan dimintai setoran “mahar” politik 2. Terdapat guyuran ‘mahar’ lebih tinggi 3. Ketua DPD Nasdem Maros (Non Aktif) bakal ungkap transaksi ‘mahar’ politik


SKOR, Jakarta

Relawan Jokowi-JK yang juga Ketua Umum Satgas Nawacita, DR. Has Toruan menyampaikan gagasan tentang pentingnya suatu Gerakan Revolusi Mental. Has berpendapat bahwa peringatan 17 Agustus 2015 merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk mencanangkan Gerakan Revolusi Mental tersebut dan "Satgas

Revolusi Mental" yang berada dibawah "SATGAS NAWACITA" siap membantu Presiden Jokowi untuk mewujudkannya. "Tanpa suatu Gerakan Revolusi Mental yang sistematis, tertata

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

dan terukur maka akan sangat sulit untuk mewujudkan Revolusi Mental", tandasnya kepada skornews disela-sela kesibukannya menerima masukan formulasi program Revolusi Mental yang antara lain datang dari Ary Soedarsono seorang Tokoh olah raga nasional. Ketika ditanyakan tentang ide program mengenai revolusi mental, Has menjawab bahwa bentuk program dan aksi revolusi mental pasti sudah melekat dalam diri setiap orang Indonesia. “Nafas Revolusi Mental itu berasal dari nilai-nilai luhur dalam kehidupan dan budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga kita tidak perlu mencontoh dari bangsa-bangsa lain,� tutur Has Toruan. Has menyarankan sebaiknya Program Aksi revolusi mental merujuk pada program revolusi mental yang disusun oleh BAPPENAS dan sudah masuk dalam RPJMN 2015-2019. Sebagai penutup Has Toruan menyampaikan agar Presi-

05

www.skornews.com

den Jokowi dapat menjadikan Relawan sebagai Agen-agen perubahan (agent of change) di masyarakat sehingga harus dilibatkan dalam setiap program Revolusi Mental di Pemerintahan. ď ŽNoe


SKOR, Jakarta

Ketepatan subsidi pupuk baik waktu penyaluran, jumlah, kandungan maupun timbangan adalah tantangan bagi tercapainya janji Presiden Joko Widodo untuk membangun kedaulatan pangan dengan meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan.

ermasalahan banyak terjadi pada proses penunjukan/lelang untuk menentukan pelaksana Pengadaan, produksi, alokasi dan penjualan pupuk bersubsidi pada tingkat pengecer selama ini diduga telah menjadi ajang korupsi bersama-sama antara oknum pejabat dan pengusaha apalagi ditambah lemahnya pengawasan dari Kementerian Pertanian serta penegakan hukum oleh aparat. DPR telah mendesak Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan permasalahan yang ditengarai telah membudaya terjadi di lingkup Kementan tersebut. "Anggaran pupuk yang besar ini harus 100 persen sampai ke rakyat," kata Daniel Johan Anggota Komisi IV DPR RI saat Rapat Kerja bersama Kementan beberapa waktu lalu. Sebagaimana pemberitaan Skor sebelumnya tentang calo, makelar dan mafia pupuk di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dit. PSP) dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Contoh Pupuk Gernas Kakao di Sulawesi Barat yang diduga dimanipulasi kandungan unsur haranya sehingga tulisan yang tertera pada kemasan karung tidak sesuai dengan kandungan pupuk yang sebenarnya. Calo “AMR” dan Pabrikan “BT” yang melaksanakan pengadaan pupuk Gernas Kakao antara Tahun 2009-2012 lalu itu diduga te-

lah melakukan manipulasi kandungan unsur hara dalam pupuk bersubsidi Gernas Kakao di Sulawesi barat anmun pada pengadaan Pupuk Tahun 2015 ini kembali memenagkan lelang untuk wilayah yang sama, Mamuju, Sulbar. Modus operandi dalam meloloskan pemeriksaan kandungan pupuk tersebut adalah pada saat distribusi dan penyaluran pupuk tiba di pelabuhan dan gudang penampungan jika akan diambil sample untuk diperiksa di laboratorium oleh pihak terkait maka akan ditunjukkan karungan pupuk asli yang sesuai dengan tulisan yang tertera pada kemasan karung namun dibalik itu, terdapat ratusan bahkan ribuan karung pupuk bersubsidi lainnya yang dimanipulasi kandungan unsur haranya. Aktivis LSM Lidik Krimsus, Awi yang juga putra asli Sulbar berjanji akan mengawal penyaluran pupuk bersubsidi ke Sulawesi Barat dan membongkar sindikat mafia pupuk bersubsidi karena dapat merusak tanaman kakao petani. “saya akan mengawal dan mengawasi penyaluran pupuk kepada petani di Sulbar agar tujuan pemerintah untuk meningkatkan produksi kakao petani dapat tercapai dan tidak dirusak oleh calo dan mafia seperti sebelumnya,” kata bang awie saat ditemui skornews di kantornya, jalan salemba tengah, Jakarta Pusat (06/08/15)

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan melakukan panen raya dengan pola tanam Hazton di lingkungan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

06

DPR juga meminta permasalahan pupuk selama ini harus dilakukan pengawasan ketat sebab pengawasan di periode sebelumnya dianggap sangat lemah bahkan jika perlu ada kerjasama dengan TNI agar pendistribusian tepat sasaran. Manipulasi kandungan pupuk selama ini ditengarai melibatkan perusahaan-perusahaan besar pelaksana pengadaan dan pabrikan, hal itu tak pernah ada penindakan tegas dari pejabat Kementan dan aparat. Doel


SKOR, Jakarta

Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang diduga melibatkan SKK Migas dan PT TPPI yang merugikan negara hingga Rp 2 triliun bukan kasus terbesar yang pernah ditangani Bareskrim.

orps berlambang busur dan panah itu ternyata membidik kasus lain yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp 10 triliun. Namun, kasus tersebut belum dibocorkan dengan alasan masih dimatangkan. “Bukan satu kasus, tetapi ada dua atau tiga kasus baru. Tinggal dimatangkan saja. Ada yang besar sekali nanti. Tetapi jangan bocor dulu. Pokoknya besar. Lebih dari Rp 10 triliun,” kata Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Victor Simandjuntak. Direktorat Tipideksus sendiri saat ini tengah menangani kasus korupsi penjualan kondensat bagian negara antara SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama

yang merugikan negara sekitar Rp2 triliun. Dalam kasus tersebut penyidik telah menetapkan tiga tersangka mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan bekas Direktur Utama TPPI Honggo Wendratmo. Sebelumnya Kabareskrim Komjen Pol. Budi Waseso mengklaim pihaknya tengah menelisik sembilan kasus dugaan korupsi

SKOR, Jakarta olda Metro Jaya terus melakukan pengembangan kasus suap dwelling time pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan. Polda Metro juga akan menyasar kasus serupa di beberapa kementerian/lembaga yang berhubungan dengan perizinan impor, "Kita mengembangkan ke tersangka lain yang terkait suap menyuap itu dan setelah itu akan masuk ke bidang-bidang lain," kata Kapolda Metro Jaya. Kapolda membentuk 2 Tim Satuan Tugas Khusus, Satu tim untuk pengembangan kasus dalam proses penyidikan, Tim lian untuk melakukan penyelidikan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 orang tersangka yakni Partogi Pangaribuan (mantan Dirjen Daglu Kemendag), Imam Aryanta (Kasubdit Barang Modal Direktorat Impor Ditjen Daglu), Musyafa (honorer), Lusi Maryati (importir garam PT Garindo) dan Mingkeng (immportir PT Abadi Jaya). Yudi

bernilai triliunan rupiah, 23 kasus bernilai ratusan miliar, dan 35 kasus korupsi bernilai puluhan miliar. Hingga kini Bareskrim masih menutup rapat informasi mengenai kasus bernilai triliunan rupiah itu. Sebagian kasus korupsi bernilai miliaran dan ratusan juta rupiah sudah diungkap ke publik seperti perkara Gubernur Bengkulu, Bupati Kotabaru, Bupati Bengkalis, dan Bupati Barru. n0e

SKOR, Jakarta Pemeriksaan saksi-saksi atas kasus suap Hakim PTUN Medan terus dikebut KPK, sejumlah pengacara yang tergabung dalam kantor pengacara OC Kaligis and Associates juga tak luput dari pemeriksaan KPK, (5/8/2015). Anak buah OC Kaligis yang diperiksa untuk tersangka Yagari Bhastara Guntur “Gerry”. yakni Afrian Bondjol, Vincencius TobEdisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

07

www.skornews.com

ing, Aryani Novitasari dan Yenny Octorina Misnan . KPK juga memanggil Tiga orang pegawai Pemprov Sumut yakni Joko Arif Santoso (ajudan Gubernur), Syafrudin (Kepala Biro Pendapatan) dan Pandapotan Siregar (Kepala BKD). KPK menargetkan dalam Dua minggu kasus tersangka OC Kaligis sudah dilimpahkan ke persidangan. n0e


SKOR, Maros-Sulsel

Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya sekedar memilih atau mengganti Kepala Daerah dalam suatu Negara yang menerapkan sistem politik demokrasi tapi nilai subtansial yang terkandung didalamnya yaitu proses regenerasi pelanjut tongkat estafet pemerintahan. raktisi hukum yang juga merupakan sosok yang ditokohkan di kalangan aktivis pemuda Maros, Andi Azis Maskur, SH Saat ditemui skornews (28/07/15) mengatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan serentak di Su-

lawesi Selatan khususnya di Kab. Maros hanya memandang proses ini sebagai suatu kompetisi yang mencari pemenang belaka sehingga seringkali timbul perilaku memonopoli birokrasi dalam pemerintahan. Sebagai praktisi hukum, saya hanya memandang dari aspek hukum bahwa perkembangan politik sejak awal di Kab. Maros akan terjadi pertarungan dahsyat ketika terjadi head to head (Dua Pasang Calon) atau El clasico (laga yang sangat bergengsi dalam dunia bola, red). "Tapi prediksi saya meleset dikarenakan adanya permainan "begal" politik yang dimainkan oleh para 'aktor' politik guna mencekal salah satu calon dengan menyiapkan calon boneka sebagai pemecah suara," tutur Pengacara yang dikenal tegas dan berani ini. Andi Azis Maskur mengaku prihatin melihat demokrasi yang dikendalikan oleh "mafia" politik, tugas berat bagi KPUD untuk

SKOR, Maros-Sulsel Kekeringan merupakan bencana tahunan yang diderita oleh masyarakat Kab. Maros khususnya empat daerah pesisir yakni Maros Baru, Marusu, Lau dan Bontoa.

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

mensukseskan pemilu dan memberikan edukasi politik kepada rakyat. "Jika proses berdemokrasi sudah diawali dengan praktik "pembegalan", maka sudah dapat dipastikan bagaimana wajah maros kedepan, demokrasi hanya sekedar omong kosong dan beginilah gaya pemerintahan orde lama dalam mempertahankan dinasti pemerintahannya," terangnya. Pernyataan Andi Azis tersebut mendapat tanggapan dari Tim Kandidat Cabup Incumbent. Leader Officer (LO) pasangan HATITA, Dzulkifli Azis mengatakan sebagai Pengacara beliau (Andi Azis,

red) tentu mengerti definisi "begal", adakah Parpol milik salah satu Bakal Calon saja?. "Menurut saya semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih serta kesempatan untuk mendapatkan dukungan," tutur Dzulkifli Azis saat dihubungi skornews via BBMnya (29/7/15). Tidak logis melimpahkan kesalahan kepada salah satu Bakal Calon, "begal" itu kalau kita mengambil milik kandidat lain. "Sayang, pernyataan tersebut tidak spesifik menyebut siapa yang melakukan "begal," kata Dzulkipli Azis menambahkan. AASkor

Dewan Pembina organisasi HIPMI Maros Raya, Mansyur Atthabrani saat ditemui Tabloid SKOR di kediamannya mengatakan, “sudah Puluhan Tahun Masyarakat menderita kekeringan dan kemiskinan,” terangnya. (03/08/15) Kondisi tersebut sangat kontradiktif dengan realita bahwa Kabupaten Maros memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah ruah seperti Lekopancing dan Bantimurung tapi nyatanya air dari Lekopancing dilarikan ke Makassar dan air Bantimurung dimonopoli oleh perusahaan besar tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. “Upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah yang terkesan hanya umbar janji, kami meminta Anggota DPRD Kab. Maros khusunya Daerah Pemilihan Maros 2 agar turun lansung melihat penderitaan masyarakat yang diwakilinya,” tutur Mansyur Ribuan Hektar sawah petani gagal panen dan ibu rumahtangga terpaksa menggunakan air asin untuk kebutuhan sehari-hari sebagai upaya meminimalisir penggunaan air tawar namun yang perlu diantisipasi adalah potensi terjadinya konflik internal akibat rebutan air. “Harapan saya agar pihak Legislatif dan Eksekutif dapat meluangkan waktu melihat kondisi masyarakat dan memberikan solusi mengatasi krisis air,” kata Mansyur menambahkan. AA.048

08

www.skornews.com


SKOR, Jakarta

uktamar Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengeluarkan rekomendasi keras untuk melawan koruptor, “mereka harus dihukum mati dan tak boleh disalatkan.” Usulan tersebut dicetuskan Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pidatonya pada Sidang Pleno III Dinamika Wilayah dan Ortonom di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, (4/8/15). "Kami merekomendasikan muktamirin mengeluarkan fatwa muktamar, koruptor tidak perlu disalati bila meninggal," tutur Dahnil. Menurutnya, rekomendasi yang dibacakannya harus disampaikan ke publik, sebagai bentuk afirmasi action Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah harus tegas menyikapi persoalan korupsi hang menjadi masalah utama umat yang lebih keji dari genosida karena pelakunya jelas dan membunuh pelan-pelan umat. "Muhammadiyah punya obligasi moral, punya wewenang moral untuk menyampaikan hal tersebut pada umat bahwa korupsi bukan sekedar masalah politik tapi ada hak publik dirampok di situ," kata Dahnil. hal serupa juga pernah dibahas oleh ulama NU, rencananya akan dibacakan di arena Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur. Gerakan pesantren anti korupsi juga muncul pada kegiatan Ulama Nusantara di Yogyakarta, salah satu rekomendasi yang lahir adalah penerapan hukuman mati bagi koruptor.

"Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang meliputi Sanksi sosial dan moral, pemiskinan harta, ta'zir, adzab di akhirat dan hukum maksimal berupa hukuman mati," kata Rais Syuriah PBNU, KH. Ahmad Ishomuddin. Ishomuddin menyampaikan bahwa hukuman mati terhadap koruptor dapat ditetapkan apabila tindak pidana korupsi dan pencucian uang dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya, krisis ekonomi, krisis sosial atau secara berulang-ulang. "(Rekomendasi) Ini bermaksud memberikan warning kepada aparat penegak hukum untuk lebih serius menangani pelaku korupsi,"ujar Ishomuddin. Dalam rekomendasi yang dibacakan oleh Ishomuddin menyebutkan bahwa korupsi mencakup kejahatan yang berkaitan dengan harta benda (al-jarimah al Maliyah) seperti Ghulul (penggelapan), Risywah (penyuapan), Sariqah (pencurian), Ghashb (penguasaan ilegal), nahb (penjarahan/perampasan), khianat (penyalahgunaan wewenang), akl al-Suht (memakan harta haram), hirabah (perampokan/perompakan), dan Ghasl al Amwal al Muharromah (mengaburkan asal usul harta yang haram. Korupsi juga telah diharamkan oleh ajaran Islam yang berdasar pada Alquran, Al-Hadist, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Para ulama baik NU maupun Muhammadiyah juga sepakat bahwa penyelenggara negara atau penegak hukum yang melakukan korupsi dan pencucian uang harus diperberat hukumannya. Yudi

SKOR, Jakarta

Terorisme merupakan aksi teror yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, radikalisme sebagai embrio lahirnya teroris dan aksi teroris harus diwaspadai sejak dini. Seringkali pemberitaan media massa memfokuskan aksi terorisme dengan status agama pelaku tanpa melihat kepentingan ekonomi dan sosialnya. Upaya pencegahan sejak dini, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta serta Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) bekerjasama dengan Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia (IPJI) menyelenggarakan dialog publik bersama sejumlah media dengan tema ”partisipasi Media Dalam Pencegahan Terorisme” di Gedung Hall of Blessing Mall, ITC Cempaka Mas, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat (7/7/15). Dialog tersebut membahas unsur-unsur timbulnya teroris dan peranan media massa terhadap pemahaman publik mengenai

aksi teroris di Indonesia. Turut hadir sejumlah narasumber dari pengamat terorisme Indonesia seperti Dr. Firdaus Syam (peneliti dari UNAS), Imam Malik (peneliti dari BNPT) dan sejumlah narasumber lainnya. Firdaus Syam menjelaskan, timbulnya aksi teror seringkali disebabkan faktor oleh dukungan,” ketidak adilan globterang Syam. al dan ideologi yang “Karena itu mencakup ekonomi, peranserta media sosial dan politik. BuMassa diperlukan kan dengan nilai-nilai untuk membangun Agama. informasi yang men“Ajaran agama bertendidik,” lanjut Syam. tangan dengan aksi-aksi terorSementara itu, Imam Malik isme tapi mereka menggunakannya sebagai instrumen daya tarik mengtakan bahwa kecanggihan atau magis untuk mendapatkan teknologi informasi mempercelegitimasi sehinggamemper- pat penyebaran informasi dan Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

09

www.skornews.com

bagi kalangan organisasi tertentu, teknologi ini digunakan untuk kepentingan menyebarkan gagasan. “Karena itu, masyarakat Indonesia harus ‘melek media’ agar mampu menilai kebenaran suatu informasi,” tutur Imam Malik. Dalam menyikapi persoalan itersebut, BNPT menyiapkan media online www.Jagajakarta.net. Tirta


SKOR, Bitung-Sulut

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung, Aryanthi Baramuli Putri dan Santi Gerald Luntungan diprediksi akan sulit dikalahkan pada Pilkada Desember mendatang. etelah melakukan pendaftaran di KPUD Bitung pekan lalu, seluruh partai pengusung maupun pendukung menyatakan bahPendaftaran dihadiri Ayub Alwa kader partainya wajib mendu- bugis (Ketua DPW PAN Sulut), kung ABP-SGL pada Pemilukada Ketua DPW Partai Hanura Sulut, nanti. Petrus Poluan (Hok Naga), Nurdin

SKOR, Maros-Sulsel Bantuan PT Semen Bosowa maros dalam bentuk pembagian semen kepada setiap Desa di Kecamatan Bantimurung telah lama diberlakukan namun bantuan itu disinyalir “ditilep” oknum tertentu. Staf Coundev PT Semen Bosowa, Kamaruddin menjelaskan bahwa bantuan semen untuk masyarakat di Kecamatan bantimurung sebanyak 150 kantung/zak yang rutin disalurkan setiap bulan, “bantuan tersebut dikelolah langsung olah Camat Bantimurung,” kata Kamaruddin kapada skornews. (14/7/15) Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sekretaris Camat (Sekcam) Bantimurung, Mak-

Duke (Ketua DPC PPP Bitung), UU Nugraha (Ketua DPD PAN Bitung), Anto (Ketua DPC PKS Bitung) dan sejumlah jajaran pengurus Partai Golkar. Pasangan yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura dan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dinilai mencerninkan keberagaman dan mewakili seluruh elemen yang ada dikota Multi dimensi ini. Tokoh masyarakat Kota Bitung, Darmaji mengatakan bahwa awalnya akan golput pada pilkada nanti tetapi karena adanya pasangan ABP-SGL yang bisa mewakili seluruh elemen masyarakat maka dirinya akan mendukung pasangan tersebut. "Awalnya saya akan golput (tidak memilih, red) tapi dengan

majunya Bunda Aryanthi jadi salah satu kandidat maka saya siap mendukungnya," ujar Darmaji, Minggu (02/08). Tujuh Pasang kandidat telah mendaftar di KPUD Kota Bitung, hingga pada tahapan pemeriksaan kesehatan, baru satu orang yang dinyatakan tidak lolos yakni Jan Karundeng yang merupakan Calon Wakil Walikota dari jalur perseorangan sedangkan pasangan ABPSGL lolos pada tahapan pemeriksaan kesehatan ini. Arham

mur Haddade saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya bantuan semen kepada masyarakat. “Kami tidak tahu dan tak punya urusan terkait bantuan semen yang diberikan bosowa kepada pemerintah kecamatan,” terangnya. Sementara itu, Ketua komisariat Kec. Bantimurung, Muh. Adi Fitra yang ditemui skornews (13/7/15), mengatakan jika bantuan semen itu merupakan konpensasi kepada masyarakat namun tidak banyak diketahui dan terkesan ditutup-tutupi. “Camat Bantimurung, M. Rusdi, S.Sos tidak transparan dalam pengelolaan dan penyaluran tersebut,” tuturnya. Abustan

SKOR, Maros-Sulsel ejumlah PNS ikut dalam kampanye politik yang digelar HATITA di lapangan Pallantikan usai mendaftar di KPUD Maros, Puluhan PNS meninggalkan tugasnya sebagai abdi negara demi memberi dukungan kepada Calon Bupati incumbent. Dalam Pilkada serentak Desember mendatang, pihak Kementerian Dalam Negeri memberikan pernyataan keras bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam politik praktis. Kemendagri menghimbau agar melaporkan jika terdapat PNS yang meninggalkan tugas dan terlibat dalam kampanye maupun kegiatan politik lainnya. "Kemendagri mengeluarkan edaran untuk melarang setiap PNS ikut dalam kegiatan politik praktis. Kalau ada yang menemukan, tolong laporkan," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo saat jumpa pers di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015). Abustan

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

10

www.skornews.com


enin, 03 Agustus 2016 di Dekot Kota Bitung telah ditetapkan Program Pembentukan Perda Tahun 2016. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bitung, Laurensius Supit didampingi Walikota Bitung, Hanny Sondakh dan Wakil Walikota Bitung, M.J. Lomban, SE., M.Si. telah ditetapkan 15 Program Pembentukan Perda Kota Bitung yang sebelumnya telah menyampaikan daftar usulannya dengan nomor surat: 180/753/WK Tertanggal, 28 Juli 2015. Daftar Program Pembentukan Perda Kota Bitung Tahun 2016 sebagai berikut: 1. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Pemukiman kumuh; 2. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD); 3. Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Perubaahan atas Peratuaran Daerah Kota Bitung nomor 6 tahun 2009 tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kota Bitung; 5. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 7 tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bitung; 6. Pajak Daerah; 7. Retribusi Perizinan; 8. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bitung dan Sekretariat DPRD Kota Bitung; 9. Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis dan Lembaga lain Kota Bitung; 10. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengaturan lalulintas jalan. 11. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 tahun 2008 tentang Angkutan Barang dan Bogkar Muat Barang; 12. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bitung; 13. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Kota Bitung; 14. Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Bitung; 15. Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, bayi, dan anak balita (Kibbla)

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

11

www.skornews.com


SKOR, Jakarta

PT Taspen (Persero) diduga kongkalikong dengan mitra bayar perbankan menyalahgunakan uang pensiun, indikasinya miliaran rupiah dana Saldo Uang Pensiun mengendap di mitra bayar tanpa sanksi tegas dari PT Taspen. Akibatnya uang pensiun yang diendapkan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, padahal uang pensiun itu bersumber dari APBN yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan oleh PT Taspen. Selain itu, kesemrawutan pencatatan piutang saldo uang pensiun yang ditandai perbedaan pencatatan yang ada pada neraca laporan keuangan dengan data elekronik daftar pembayaran pensiun (e-Dapem) semakin mengindikasikan adanya penyalagunaan uang pensiun di Taspen. Informasi yang diterima Skor, setidaknya Rp. 27 miliar lebih perbedaan pencatatan laporan keuangan PT Taspen periode September 2014 antara neraca laporan keuangan dengan data e-Dapem yang bersumber dari beberapa kantor cabang PT Taspen. Sebelumnya Aktivis LSM Lidik,

Yandi kepada Skor mengatakan sisa uang pensiun yang tidak diambil memang rawan disalahgunakan dengan cara mengendapkan dana itu di bank. Yandi menegaskan akan terus melakukan investigasi terkait dugaan penyelewengan dana pensiun di Taspen. “Kita akan investigasi secara mendalam karena ini dana Negara yang besar yang dikelola di Taspen” tegasnya. Pihak PT Taspen yang dikonfirmasi membantah adanya penyelewengan pengelolaan dana pensiun di PT Taspen. “Itu tidak benar, karena kita ada namanya SIM Gaji ada elektronik Dapem, jadi kalau misalnya mereka tidak membayar akan ketahuan, jadi kalau perbankan tidak melaksanakan sesuai ketentuan itu akan kita tegur, misalnya kalau ada yang

SKOR, Jakarta embaga Informant Korupsi (LIK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pelindo II terkait Mega proyek pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Tanjung Priok. Aktifis LIK, Halis mengungkapkan adanya dugaan Mark Up hingga ratusan miliar rupiah pada proyek itu. “KPK Harus mengusut dugaan korupsi pembangunan pelabuhan kalibaru. Kalau perlu Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino sebagai pimpinan tertinggi pada perusahaan plat merah itu harus diperiksa” Tegas Halis kepada Skor beberapa waktu lalu. Sebagaimana berita Skor pada terbitan edisi sebelumnya, ditengarai adanya oknum pejabat PT Pelindo II yang meraup keuntungan secara tidak sah dari proyek triliunan rupiah itu dengan cara yang sangat sistematis melalui penggelembungan harga yang disusun dalam HPS dan RAB. Jumlah harga yang digelembungkan mencapai Rp. 200 miliar lebih dari beberapa komponen pekerjaan diantaranya pekerjaan pengadaan dan pemancangan tiang pancang/ concrete spun pile (csp), pekerjaan beton, pengadaan beton ready mix, pekerjaan soil investigation, serta pengadaan dan pengiriman

terlambat, itu langsung ditegur oleh Taspen” Ujar Humas PT Taspen, Sumarya kepada Skor bebera waktu lalu. Sumarya menjelaskan apabila peserta tidak mengambil uang pensiun yang menjadi haknya maka mitra bayar harus mengembalikan ke Taspen dengan waktu tertentu. Lebih lanjut Sumarya mengata-

batu gunung. Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok itu dilaksanakan oleh PT PP (Persero) melalui Surat Perjanjian Nomor: HK.566/17/2/ PI.II-12 antara PT Pelindo II dengan PT PP (Persero) dengan total nilai kontrak Rp Rp. 9 triliun lebih. Selain itu, Dewan Direksi Pelindo II diduga melakukan kongkalikong dengan pihak Kontraktor PT PP yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo atas kebijakan pemberian uang muka proyek terminal Petikemas Kalibaru tersebut.

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

12

kan dana yang dikelola oleh Taspen adalah dana yang bersumber dari APBN, untuk itu pihaknya tidak akan melakukan kongkalikong dengan pihak perbankan. “Taspen juga harus bertanggung jawab kenegara, jadi tidak ada yang namanya main mata dengan perbankan” Pungkasnya. ARM

Padahal, dalam rumusan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) per Juni 2012 Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa “Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru ini tidak diberikan uang muka. Kebijakan direksi memberikan uang muka proyek sebesar 400 miliar lebih yang pengembaliannya diperhitungkan secara prorata selama 20 bulan serta Pengenaan cost of fund dalam kontrak Proyek Kalibaru itu pada akhirnya membebani nilai pekerjaan. Informasi yang diterima Skor, nilai pekerjaan lebih tinggi sekitar Rp. 75 miliar lebih dibandingkan dengan nilai kontrak. Hal itu akibat pengenaan cost of fund kontrak Proyek kepada PT PP. Selain menambah beban proyek, Pengenaan cost of fund seharusnya tidak dilakukan oleh PT Pelindo II karena PT Pelindo II bukan termasuk kedalam kategori lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan dan pengenaan bunga terhadap pihak yang menerima pembiayaan. Hingga berita ini ditulis, pihak PT Pelindo II belum memberikan keterangan dan klarifikasinya, padahal Skor telah mengirimkan surat permintaan konfirmasi terkait dugaan mark up proyek terminal Kalibaru melalui surat nomor : 039/RED/SKOR/VI/2015 yang diterima pihak PT Pelindo tanggal 11 juni 2015. ARM


SKOR, Jakarta

Pengadaan 8 (Delapan) unit lift di Kemenkop UKM Tahun anggaran 2012 dengan nilai proyek Rp 23.200.000.000,- yang dimenangkan oleh PT Karuniaguna Intismesta (PT KIS) sesuai kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 Tertanggal, 27 Agustus 2012 antara Kementerian Koperasidan UKM dengan PT KIS. Pekerjaan kemudian Pihak Kejati DKI Jakarta kepada skor mengatArtinya gugurnya penuntutan tidak sertamerdisubkontrakkan secara akan bahwa penyelidikan kasus tersebut ‘buntu’ ta menghapus tanggungjawab tersangka secara keseluruhan oleh PT KIS di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena PPK- perdata terhadap kerugian Negara. Menurut kepada PT LMP. nya telah meninggal dunia sehingga pengusu- pasal ini, dalam hal tersangka meninggal dunia iketahui sebelumnya bahwa PT LMP telah terikat perjanjian kerjasama pengadaan dan pemasangan Delapan unit service elevator merek Louser dengan PT Likotama Harun (LH) pada Tanggal 16 Juli 2012 dengan nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 sebelum pihak Kemenkop UKM mengumumkan pemenang lelang. Pekerjaan telah diperiksa dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dimana masing-masing dokumen itu menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan lift telahdinyatakan selesai 100% dalam keadaan baik/cukup, kemudian dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) Panitia Penerima Barang/Jasa Nomor 438/BAST/-PBJ/SMXI/2012. Pekerjaan telah dibayarkan 100% kepada PT KIS melalui SP2D Nomor 211958A/019/110 Tanggal, 10 Desember 2012 dengan dilampiri BAST Panitia Penerima Barang/Jasa Nomor 438/BAST/PBJ/SMXI/2012 Tertanggal, 26 Nopember 2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan lift telah dinyatakan selesai 100% dalam keadaan baik/cukup padahal secara faktual kondisi fisik proyek pengadaan lift pada periode waktu terbitnya dokumen itu baru selesai kurang dari 50%. BAST tersebut dibuat berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor 375/BAP/ SM.3.3/XI/2012 Tertanggal, 26 Nopember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) Tertanggal, 26 Nopember 2012 yang masing-masing menyatakan pekerjaan pengadaan lift telah selesai 100% dalam keadaan baik/cukup. Dugaan kerugian keuangan Negara timbul karena PT KIS telah dibayar 100% namun oleh PT KIS pekerjaan pengadaan lift itu di subkontrakkan kepada PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) senilai Rp 4.026.412.500 Selisih antara nilai kontrak yang diterima PT KIS dengan realisasi pekerjaan proyek pengadaan lift yang dilaksanakan oleh PT LMP itulah potensi kerugian Negara sehingga terdapat dana proyek yang tidak jelas keberadaannya sebesar Rp 16.853.587.500,-.

tan keterlibatan pejabat diatasnya tidak dapat ditelusuri, “emang bisa ditanyakan di kuburan,” demikian salah satu petikan wawancara dengan pihak Kejati DKI. Saat ini tiga orang telah dijadikan tersangka oleh Kejati DKI, yakni; PPK (meninggal dalam Tahanan pada kasus korupsi Video Tron KUKM), Panitia penerima barang dan Dirut PT KIS (sedang terlibat kasus korupsi pekerjaan proyek pemerintah di daerah lain) Praktisi Hukum dari Yayasan Bonaparte Indonesia, Capt. Samuel Bonaparte Hutapea, A.Md., S.H., Master Mariner saat dimintai tanggapannya terkait ‘buntu’ nya pengembangan kasus oleh Kejati DKI, menjelaskan; Menurut Pasal 77 KitabUndang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Terkait dengan pasa lini, R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-UndangHukumPidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa dalam pasal ini terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis begitu saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya. Namun demikian, menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

13

pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Di sisi lain, Pasal 77 KUHP ini hanya mengatur mengenai gugurnya hak menuntut terhadap seseorang namun tidak menggugurkan hak menuntut terhadap pihak atau tersangka lainnya, sebab tindak pidana tersebut tetap terjadi apalagi mengingat korupsi adalah suatu delik yang rumit dan melibatkan banyak pihak agar hal tersebut dapat dilakukan. Dapat dipastikan bahwa tidak mungkin yang bertanggungjawab atas delik tersebut hanyalah satu orang sehingga ketika salah satu tersangka meninggal dunia maka tidak ada lagi pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, “Lagipula dalam kasus a quo, penyidik sudah mengantongi tiga nama, penyidikan pidananya bisa dikembangkan dari dua nama lainnya, harusnya sekarang sudah lebih mudah dibanding saat kasus baru mulai diusut,” terang Samuel. Samuel menambahkan, “tugas penyidik untuk terus melakukan penyidikan dan pengembangan dengan “modal” data yang telah ada guna menemukan tersangka yang lainnya dan menyelesaikan kasus tersebut termasuk kemungkinan melakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka yang meninggal untuk mengembalikan kerugian Negara,” jelas Samuel Bonaparte kepada Skor. 


SKOR, Majene-Sulbar

Aksi Perampokan yang membobol kantor Pengadilan Agama Kabupaten Majene akhir mei 2015 masih dalam penyelidikan Polres Majene. Sejumlah pegawai telah dimintai keterangan termasuk mengambil sampel sidik jari. “Insya Allah secepatnya akan segera kita bisa mengetahui siapa tersangkanya anggota saya masih tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut” Ujar Kasat Reskrim Polres Majene AKP Jubaidi kepada Skor beberapa waktu lalu.. Jubaidi mengakui aksi perampokan itu tidak menutup kemungkinan melibatkan orang dalam kantor pengadilan agama,

namun dirinya enggan berspekulasi lebih jauh tentang dugaan keterlibatan oknum pegawai. “Bisa saja seperti itu kenapa tidak, tergantung penyelidikan kami yang sempurna dan data semua lengkap maka dari itu cepat atau lambat pasti akan ketahuan siapa dalang semua ini lalu kita tetapkan sebagai tersangka”Tegas Kasat Reskrim Dari hasil penyelidikan Polres Majene diketahui Pengadilan Agama Majene mengalami kerugian negara sebesar Rp 60.000.000,- dengan rincian Rp 30.000.000,- Uang kantor dan Rp 30.000.000,- lagi titipan dari uang koperasi,kemudian Laptop 3 unit. “Jadi saya tegaskan bahwa tidak benar apa yang dikatakan bendahara kalau kerugian Rp 28.900.000 dan laptop 2” Ujar Jubaidi. Nilai kerugian yang diungkap Polres Majene berbeda dengan nilai kerugian yang disampaikan Bendahara Kantor Pengadilan Agama Majene, Fahmi Yandari,

SE yang ditemui Skor sebelumnya. “Kantor mengalami kerugian Negara sebesar Rp 28.900.000,kemudian ditambah Laptop ada dua yang satu Thosiba yang satu lagi merk Asus,milik pribadi” Ungkap Fahmi kepada Skor. Fahmi Yandari yang ditemui Skor di kantornya menceritakan kronologi perampokan yang menyasar kantor Pengadilan Agama Majene tanggal 28 Mei 2015 itu. Menurut Fahmi sehari sebelum kejadian dirinya bersama sopir kantor ke Bank mengambil uang, kemudian uang itu diletakan diatas meja kerjanya untuk membayar SPPD-nya Panset setelah itu dirinya memasukan uang tersebut kedalam brangkas yang punya nomor kode rahasia. Keesokan harinya yakni pada tanggal 28 Mei 2015, seperti biasa ibu Fahmi pagi-pagi berangkat kerja, namun alangkah kagetnya setelah sampai di kantor, ibu fahmi menyaksikan brangkas sudah terbuka dibobol maling. Ariefuddin Haroen

SKOR, Maros-Sulsel

Himpunan Pemuda Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Maros Raya merupakan himpunan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang senantiasa secara intens melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintahan yang ada di Kabupaten Maros. Diantara sumbangsih yang diberikan Hipmi Maros Raya terhadap pemerintah Kabupaten Maros, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor bandara yakni dengan memperjuangkan kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar Rp 5.000. Hipmi juga berhasil menggagalkan beberapa koruptor, tiga diantaranya adalah mafia pemilu, prestasi ini merupakan langkah penyelamatan terhadap sistem demokrasi dalam sistem pemilu di Indonesia. Dari sekian banyak prestasi yang disumbangkan tersebut, Hipmi terkesan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah setempat, Ketua Umum PB HIPMI Maros Raya, Abd. Aziz. HT SIP yang ditemui di sekretariat Perumahan

Kepala Bappeda Kabupaten Maros, H. Noor Alim resmikan Sekretariat Hipmi Maros Raya

Regency mengatakan, perlakuan Bupati Maros kepada lembaga kami tidak akan pernah menyurutkan semangat perjuangan kami dalam memberantas KKN dan menyeret para pelaku kuruptor ke ‘meja hijau’. “Sekalipun tidak pernah mendapatkan perhatian dalam menjalankan tugas organisasi dari Bupati Maros, kami tidak pernah merasa dikucilkan bahkan kami menganggap semua ini adalah

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

15 14

www.skornews.com

proses pendewasaan dalam berlembaga,” pungkasnya. Hipmi Maros Raya melaksanakan peresmian Sekretariat Hipmi Maros Raya sementara yang dirangkaikan dengan acara buka bersama yang dihadiri oleh Majelis pendiri organisasi, para pengurus komisariat, LSM, Bupati Lira Maros dan Kepala Bappeda Kab. Maros, H. Noor Alim. Sabtu, (19/06/2015). Abustan


SKOR, Maros-Sulsel

Batuan marmer yang berlimpah ruah di Kabupaten Maros menjadi surga bagi para penambang marmer. Banyaknya perusahaan tambang marmer yang berada di Kabupaten Maros seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat dan bisa menambah PAD Kab. Maros. Namun kenyataannya sangat jauh dari harapan, sebab kehadiran perusahaan tambang marmer tersebut justru merugikan masyarakat setempat. Karena truk-truk angkutan milik perusahaan tambang itu menggunakan jalan masyarakat untuk mengakut blok marmer yang beratnya berton-ton, hingga jalan tersebut mengalami kerusakan parah, khususnya di jalan Leang-leang. Kondisi jalan yang rusak parah dan telah bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki ini, tentu saja merugikan masyarakat sekitar tambang yang terpaksa harus bersusah payah ketika melintasi jalan tersebut. Cilakanya lagi, pihak PEMDA maupun pihak perusahaan tambang saling lempar tanggung jawab. Padahal, ada 4 perusahaan tambang marmer yang ada di Leang Leang, yaitu PT. INSANI, PT. AIMIL INSAN, PT. ARWACNA, dan

PT.SUMBER GUNA MAKASSAR NUSA yang melakukan aktivitas penambangan batu Marmer yang berlokasi di satu Lingkungan, namun ironisnya mereka tidak memperdulikan lingkungan masyarakat. Terkait dengan kondisi jalan yang memprihatinkan ini, Dg Lallo yang akrab disapa Atha, salah satu warga yang tinggal di lokasi pertambangan yang ditemui oleh wartawan SKOR, Kamis (06/08/2015) mengungkapkan, para pengusaha tambang marmer yang ada di lingkungannya tidak punya kepedulian terhadap masyarakat, sebab jalan yang dibangun oleh swadaya masyarakat digunakan dan dimanfaatkan oleh mereka untuk mengangkut blok-blok marmer.

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

15

Lebih lanjut Atha menegaskan, kendaraankendaraan pengakut marmer bertonase besar itulah yang akhirnya mengakibatkan jalan rusak parah. Namun mereka tidak mau memperbaiki jalan tersebut. “Mereka beralasan, bukan tanggung jawab mereka, tapi tanggung jawab pemerintah,” jelasnya. “Saya sangat kecewa,” ungkap Atha dengan nada kesal, “Karena baik pihak perusahaan tambang maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Maros saling lempar tanggung jawab. Padahal, batu marmer yang diambil dari desa kami sudah ratusan container, namun tidak ada upaya perbaikan jalan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.” Pungkasnya. AA.028

www.skornews.com


SKOR, Jakarta

Polemik tentang pengusulan RUU tentang pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terus menuai pro dan kontra, sejumlah Politisi Senayan dan Praktisi Hukum yang dikenal vokal dan berani mulai angkat suara.

BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Bagian Kesatu Penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden Pasal 262 Setiap orang yang menyerang diri presiden atau wakil presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Bagian Kedua Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden Pasal 263 (1) Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 264 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

antan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut pencabutan pasal penghinaan presiden/wakil presiden dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sudah sesuai dengan peradaban demokrasi. "Kita hapus sebagai pasal yang inkonstitusional. Kepala negara sebagai simbol, simbol itu artinya lambang negara, lambang itu sudah diatur sendiri pada Pasal 36. Lambang Negara itu Garuda Pancasila, jadi itu teori feodal yang anggap presiden itu lambang negara," kata Jimly di kompleks Istana, Jakarta, Menurutnya pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla tidak bisa disalahkan soal masuknya pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. "Drafnya di pemerintahan yang lalu. itu kan sudah dibahas tim hukumnya, banyak ahli pidana ingin mengembalikan itu (pasal penghinaan). Padahal itu lah pasal yang kita batalkan yang salah satu pengalaman yang jarang terjadi di mana Dewan HAM PBB memuji-muji Indonesia," Terang Jimly. Sementara anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menilai pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden tidak perlu, “Bila dihina atau nama baiknya dicemarkan, bisa melapor dengan pasal pencemaran nama baik,” Katanya (5/8/15). Menurutnya, pasal pencemaran nama baik berbeda dengan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal tersebut dapat menggerakkan penegak hukum bila ada rakyat yang dinilai mengeluarkan pernyataan menghina. Politisi PPP Arsul Sani mengatakan Pasal tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tidak bisa diloloskan karena telah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK). "RUU yang diajukan pemerintah masih mengutip KUHP lama, tidak bisa diterima karena inkonstitusional," kata Arsul manambahkan Di satu sisi aturan tersebut dibuat untuk

menjaga wibawa presiden dan wakil presiden sebagai lambang kepala negara namun di sisi lain, aturan ini bisa saja digunakan untuk membungkam kritik kepada pemerintahan. "namun begitu, kita juga tidak terburuburu berburuk sangka kepada pemerintah yang mengajukan RUU KUHP, antara lain Pasal Penghinaan. Kita dengar argumentasi pemerintah. Kami akan debat juga argumentasinya," tegas anggota Komis III DPR ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pasal penghinaan itu juga sontak dikritik keras Advokat Dr. Eggi Sudjana yang menilai pasal 263 ayat 1 dalam KUHP tersebut merupakan produk penjajah. Eggi Sudjana yang dulu mengajukan judicial review karena dianggap menghina Presiden SBY dan kemudian Pasal penghinaan itu dihapus MK pada Tahun 2006 silam. Menurut Eggi, UU KUHP mulai muncul pada tahun 1830 dan masuk ke Indonesia pada Tahun 1876, pada tahun 1918 KUHP tersebut dijadikan hukum nasional. ''Artinya pasal ini sudah produk penjajah. “Penghapusan pasal penghinaan tersebut sudah melalui proses perdebatan panjang bahkan dengan tiga saksi ahli yang berkompeten,” kata Eggi. Pasal 263 bertentangan dengan UUD dan muatannya tidak ada kepastian hukum. ''Tidak ada pemahaman yang sama karena pasal itu nuansanya jaman kerajaan Belanda dan tidak menghormati proses reformasi dan HAM,'' lanjut Eggi Sudjana. Anggota Tim Komunikasi Kepresidenan, Teten Masduki menjelaskan bahwa Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan kembali oleh pemerintahan Jokowi berbeda dengan pasal yang sudah digugurkan MK. n0e

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

16

www.skornews.com

...Kepala negara sebagai simbol, simbol itu artinya lambang negara, lambang itu sudah diatur sendiri pada Pasal 36. Lambang Negara itu Garuda Pancasila, jadi itu teori feodal yang anggap presiden itu lambang negara...


SKOR, Jakarta urvei yang dikeluarkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang kinerja terburuk pembantu presiden menyebutkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai menteri yang dianggap paling 'malas'. Kalangan pengamat menilai sosok militer tetap menjadi salah satu pilihan pengganti Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno jika Presiden Jokowi memang melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Pengamat militer Al Chaidar menilai, Presiden Jokowi sudah sepantasnya mengganti Menko Tedjo karena tidak berprestasi. "Saya kira yang paling kuat kemungkinan diganti ya dia (Menko Polhukam). Karena parah, prestasi nggak ada, terlalu santai, nggak cocok dengan semangat Kabinet Kerja," katanya kepada wartawan. Profil dari latar belakang militer disebut Chaidir tetap menjadi pilihan utama untuk menggantikan posisi Tedjo. "Karena secara kultural sipil akan kewalahan. TNI salah satu organisasi modern dan rasional dan cepat," terangnya. Chaidir menilai mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai salah satu kandidat. Selain dekat dengan Presiden Jokowi, jenderal TNI AD yang baru saja pensiun tersebut diyakini mampu

SKOR, Jakarta ksi koboi jalanan belakang kembali marak terjadi. Penyebabnya sepele, salah satu pengemudi kendaraan tak terima disalip, hingga kemudian menembak mobil penyalipnya. Setelah pengemudi KIA Picanto Nopol B 1191 SZN menembakan senjata Air Gun-nya ke mobil Xenia di Tol JORR, tepatnya di kilometer 34 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung. Menyusul pengemudi Avanza yang diketahui anggota TNI menembak mobil Jazz putih bernopol F 1204 DB yang dikemudikan Salman, di Tol jagorawi, tepatnya di Km 19 arah Bogor. Menyikapi dua peristiwa ini, Kapolda Met-

membangkitkan semangat bernegara. “Saya lihat memang perlu dipertimbangkan Moeldoko, selain itu ada Syafrie Syamsuddin," tandasnya. Terpisah, pengamat militer Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhadjir Effendy berpendapat pergantian Menko Polhukam merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. “Bidang Polhukam itu memang sebagian urusannya bersifat tak terprediksikan. Semakin tidak stabil keadaan akan semakin banyak kasus yang tak terprediksikan (unpredictable), dengan konsekuensi yang juga tak terhindarkan (unavoidable),” kata pria yang pernah kursus singkat di National Defense University, Amerika Serikat ini. Terkait nama mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang belakangan santer diprediksi akan menggantikan Menko Tedjo, Muhadjir menyebut hal itu mungkin saja, apalagi sebelum Tedjo yang merupakan purnawirawan TNI AL, jabatan Menko Polhukam diduduki Djoko Suyanto yang pensiunan TNI AU. “Kalau Moeldoko yang berasal dari TNI AD mendapat posisi, maka pergiliran posisi sangat ideal terjadi. Moeldoko salah seorang sosok yang sangat layak apabila menempati bidang Polhukam. Dengan bekal sebagai jenderal purnawirawan berpengalaman serta kualifikasi akademik tingkat doktor yang dimiliki, saya kira cukup untuk jaminan akan hal itu,” pungkasnya. n0e

ro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, mengimbau para pengendara bisa lebih meredam emosinya. “Itu emosional di Depok dan Jakarta Timur, sama-sama salip menyalip,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (05/08/2015). Lebih lanjut Kapolda Metro Jaya menghimbau, para pengendara harus bisa menjadi orang yang sabar saat berkendara. Apalagi, dia memang bawa senjata, karena bisa jadi emosi hingga membuatnya gelap mata. “Tolong untuk penggunaan air gun atau apapun senjata jangan digunakan sembarangan, apalagi untuk pribadi, itu untuk self-defense kalau resmi,” jelas Tito. Kapolda berjanji ke depan akan menyeleksi ketat masyarakat yang memiliki senjata. “Kami akan cek resmi apa tidak, jangan digunakan untuk ke anggota masyarakat lain apalagi terkait lalu lintas. Kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak yang memegang senjata, mungkin akan melakukan operasi senjata air gun dilarang,” tegasnya. Mdk/S10

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

17

www.skornews.com


Ki Hajar Dewantara, pendiri Perguruan Taman Siswa, yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan dan tanggal lahirnya, 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional ini, menempatkan keluarga sebagai salah satu dari Trisentra kelembagaan pendidikan, di samping sekolah dan masyarakat. embaga keluarga atau yang secara spesifik disebut sebagai lembaga perkawinan merupakan lembaga sosial tertua usianya, terkecil bentuknya, namun terlengkap fungsinya. Terbentuknya keluarga pada masyarakat Indonesia setidaknya untuk memenuhi empat norma yang berlaku: agama, hukum, moral, dan sosial. Berkeluarga harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditetapkan ajaran agama, memenuhi ketentuan hukum positif UU Perkawinan. Secara konvensional keluarga merupakan lembaga pendidikan paling alamiah, karena prosesnya tanpa didramatisasi atau didesain secara rumit sebagaimana terjadi pada lembaga pendidikan profesional. Materinya meliputi seluruh bidang kehidupan, metodenya sebagaimana keadaan yang sesungguhnya, dan evaluasinya dilakukan secara langsung. Secara alamiah pada keluargalah kepribadian dan kultur manusia dibentuk. Tak sulit membuat contoh kasus atas pengaruh dominan proses pendidikan di keluarga dalam membentuk kepribadian seseorang. Keluarga benar-benar dimitoskan sebagai sebuah kelembagaan sosial, khususnya kelembagaan pendidikan paling sempurna.

diajak untuk sholat dan lain sebagainya. Niscaya pola hidup yang demikian akan membentuk karakter anak yang disiplin, begitu pula nilai-nilai kebaikan lainya yang bisa diterapkan dalam lingkungan keluarga. Apa yang baik bagi anak, orangtua harus mendukungnya dan apa yang tidak baik, maka orangtua harus mencegahnya semaksimal mungkin. Masalah nyata yang kini menghadang ialah belum semua orangtua, calon orangtua, dan warga senior masyarakat memahami dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pendidik di lingkungannya sendiri. Orangtua atau yang dituakan memang harus memahami fungsi dan peranan pendidikan keluarga dalam kerangka sistem pendidikan nasional. ***

disiplin. Dengan kata lain, karakter anak terbentuk karena adanya dominasi lingkungan keluarga, jika lingkungan keluarga baik kemungkinan besar akan menciptakan anak yang baik. Begitu pula sebaliknya lingkungan keluarga yang buruk akan menciptakan karakter anak yang buruk pula. Memang ada kecenderungan anak-anak yang hidup di dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah yang serba baik, hampir bisa dipastikan anak tersebut akan tumbuh menjadi seorang anak yang baik, smart dan lain sebagainya. Contohnya, penerapan pola hidup disiplin dalam kehidupan keluarga, pada waktunya bangun anak harus dibangunkan, pada waktunya sholat

Keluarga Hebat = Anak Sukses Keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting sekali dalam menciptakan anak-anak yang berkualitas. Karena memang peran keluarga sangat urgen dalam membentuk karakter, minat, bakat, moral, tujuan hidup dan lain sebagainya. Hingga menjadi sangat lumrah jika ada ungkapan, “Di Balik Anak Yang Sukses, Selalu Ada Keluarga Yang Hebat,� sebagai gambaran yang sangat tepat betapa Keluarga memiliki peran sangat penting dalam menciptakan anak-anak yang berkualitas. Meskipun tentunya tidak bisa dikesampingkan peran pendidikan formal maupun nonformal yang diikuti oleh setiap anak. Kita lihat saja, mulai dari kedisiplin anak. Kecenderungan anak yang dalam keluargannya oleh kedua orangtuanya tidak menerapkan kedisiplinan yang baik, juga akan berpengaruh terhadap kedisiplinan anak. Contohnya, meskipun sangat sepele namun sangat berpengaruh, yakni anak yang selalu telat untuk bangun pagi, anak yang tidak pernah merapikan tempat tidurnya setelah bangun tidur, anak yang jarang menjalankan kewajiban beragamanya dan lain sebagainya. Bisa jadi hal tersebut terjadi akibat orangtuanya jarang menerapkan pola hidup disiplin pada anak-anaknya. Hingga anak yang sudah terbiasa dengan pola hidup yang demikian itu, telah membentuk kepribadian anak yang serba tidak

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

18


SKOR, Jakarta ebijakan politik anggaran pemerintahan Jokowi untuk merealisasikan target swasembada pangan dengan menggelontorkan anggaran melalui APBN-P 2015 sebesar Rp 32 triliun patut diapresiasi untuk meletakkan dan melaksanakan program dengan prioritas tinggi pada sektor pertanian. Namun demikian, pembangunan pertanian sebagai sektor prioritas tidaklah cukup hanya dengan penambahan anggaran, tetapi harus melalui proses yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, terutama beras. Untuk itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Hamka B. Kady menekankan pentingnya memahami karakteristik sektor pertanian. Karakteristik yang dimaksud Hamka diantaranya lebih dari 80 persen pertanian di Indonesia dikembangkan dan dikelola oleh petani dalam skala kecil, dan tersebar di seluruh pelosok nusantara. Penggunaan teknologi masih sangat terbatas. Produk hasil pertanian musiman, sehingga pasokannya tidak bisa terjamin. Selain itu harga produk hasil pertanian fluktuatif, nilai tambahnya paling tinggi dinikmati oleh sektor industri dan distribusi. Yang penting diperhatikan menurut Hamka kondisi prasarana pada wilayah-wilayah pengembangan masih terbatas, beberapa di antaranya mengalami kerusakan, serta sempitnya kepemilikan lahan petani terutama di pulau Jawa. Lebih jauh, Hamka menyebutkan setelah pemerintah menggelontorkan angggaran yang cukup besar, yang lebih penting lanjut Hamka pemerintah dapat menggunakan anggaran secara fleksibel dengan mengubah sistem dan membuat payung hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa semua program dapat terlaksanakan dengan baik, namun Hamka mengingatkan yang perlu diwaspadai politik anggaran yang fleksibel bisa berakibat adanya kebocoran, ujung-ujungnya terjadi penyimpangan di tataran pelaksana. Inilah yang harus dikawal ketat. “Pemerintah telah menggunakan politik anggaran sebagai langkah awal dalam menyusun program sektor pertanian sudah on the track. Artinya, pemerintah sudah punya niat baik di dalam memberikan perhatian tentang politik anggaran,” ujar pensiunan dosen ini kepada Skornews saat ditemui di ruang kerjanya di gedung Nusantara I DPR RI beberapa waktu lalu.

swasembada pangan. “Berikan kepada petani, jangan pada pengusaha besar untuk membangun perkebunan yang tidak bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Hamka. Langkah ketiga, kata Hamka, terjaminnya stabilitas harga komoditi pertanian, serta stock yang aman, sehingga mencegah impor. Hamka menekankan supaya Bulog benar-benar berfungsi sebagai penjaga stabilitas, baik harga maupun jumlah stock. Karena itu Bulog sebagai BUMN harus direvitalisasi, difungsikan kembali dan lebih fokus. Kalau pemerintah benar-benar punya kemauan untuk memfungsikan kembali Bulog dengan sungguh-sungguh, maka harus segera ditindak lanjuti, karena Bulog bisa memperpendek mata rantai distribusi melalui pembelian langsung kepada petani. Bulog bisa melakukan operasi pasar apabila terjadi fluktuasi harga yang cukup tinggi. Peran ini penting karena sistem ekonomi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar (pasar bebas). Maka intervensi pemerintah melalui BuLangkah lain yang perlu diperhatikan lanjut log harus dilakukan. Apabila peran ini bisa dilakHamka sistem pertanian masih berbasis lahan. sanakan dengan baik, maka Kementerian PertaDalam jangka panjang akan mengalami kekuran- nian (kementan) tidak perlu turun tangan dalam gan lahan akibat alih fungsi lahan pertanian ke mengatasi fluktuasi harga yang tidak wajar, mesektor perumahan dan industri. lainkan fokus untuk peningkatan produksi. Untuk mengatasinya, langkah yang harus “Peran Bulog harus diperkuat sebagai peditempuh yaitu mendorong pengembangan agro- nyangga stabilitas harga,” kata Wakil Sekjen Pebisnis. Pengelolaan usaha pertanian harus dalam menang Pemilu Wilayah Timur Indonesia, Partai skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan, Golkar hasil Munas Bali. tentu termasuk penggunaan teknologi modern, Intinya, kata Hamka, perankan Bulog secara baik pada saat pengolahan lahan sampai dengan maksimal, sehingga kementerian pertanian perlakuan pasca panen. hanya berfikir bagaimana meningkatkan kualiIa mengharapkan pemerintah perlu mendor- tas dan jumlah produksi. Bagaimana mendidik ong perbankan dan pembiayaan lainnya untuk petani mengelola agrobisnis dengan baik, sehmemberikan fasilitas pembiayaan yang bunganya ingga mendapat keuntungan. rendah, sehingga pengelolaan usaha pertanian Hamka memberi catatan, apabila peran Bu(agrobisnis) dapat berkembang dan mampu ber- log dikembalikan dan dikendalikan pemerintah, saing yang pada akhirnya petani menerima hasil maka pola pikir dan pola tindak Kementerian produksi dengan penghasilan yang lebih baik. Perdagangan yang selama ini hanya memikirkan Terkait alih fungsi hutan yang berstatus APL impor sebagai satu-satunya solusi untuk menga(areal penggunaan lain) untuk mencetak sawah tasi kekurangan pangan. Tetapi harus fokus pada baru, Hamka menegaskan perlu dianalisa dengan pengawasan dan penataan mata rantai distribucermat mengenai produktifitas lahan yang dialih si, serta memberantas monopoli dan kartel. fungsikan tersebut. Dengan demikian menutup ruang gerak mafia Hamka yang juga sebagai Panja RT/RW di beras dan produk pertanian lainnya. Sedangkan Komisi IV DPR RI berjanji tidak akan memberikan Kementerian Pertanian jangan bertindak sebagai rekomendasi selama alih fungsi lahan tidak benar- pemadam kebakaran untuk mengatasi fluktuasi benar produktif untuk kepentingan masyarakat harga, tetapi fokus pada peningkatan produksi umum, termasuk pengguna lahan sawah untuk untuk mengejar swasembada. ARM

BIOGRAFI Nama

Hamka B Kady Tempat/Tanggal Lahir

Pare-Pare/10 Mei 1955 Jabatan

Fraksi Partai Golkar/ Anggota Komisi IV DPR RI Dapil

Sulawesi Selatan I

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

Berada di nomor urut dua calon anggota legislatif dari Partai Golkar pada pemilihan umum 2014 lalu, Hamka B Kady berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 untuk daerah pilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I (Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa dan Kota Makassar) dengan total suara 45.717. Saat ini ia duduk sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan.

PEKERJAAN - Dosen Kopertis Wilayah IX (1981-2010) - Manager PPK Puskud Hasanuddin (1981-1988) - Direktur Utama Puskud Hasanuddin (1984-1985) - Direktur Operasional Puskud Hasanuddin (1991-1998) - Direktur Operasional PT Goro Batara Sakti (1998-2002) - Direktur PT Goro Batara Sakti (2002-2003) - Direktur PT Nusantara Halid (2011- ) - Anggota DPR RI dari Partai Golkar (2014-sekarang)

19

www.skornews.com


Palembang-Sumatera Selatan ua utusan International Canoe Federation (ICF) yakni Ahmad Donya Hasan selaku Exco Asian Canoe Federation dan Theimourthas selaku penerjemah mengatakan bahwa Danau Jakabaring is the best dan sangat layak untuk menyelenggarakan kejuaraan canoe tingkat Asia bahkan dunia. Kedatangan utusan ICF tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan adalah untuk melihat Danau Jakabaring selaku tuan rumah kejuaraan Canoe Asia pada tanggal 1 - 8 November 2015 mendatang. “Danau Jakabaring is the best, Danau Jakabaring ini sangat layak untuk menyelenggarakan kejuaraan canoe tingkat Asia, bahkan dunia,” ucap Exco Asian Canoe Federation, Ahmad Donya Hasan. Kamis (30/7/15) “Meskipun demikian, masih diperlukan beberapa catatan seperti tower finish yang belum maksimal, perlu adanya tambahan untuk fasilitas pendukung paracanoe atau atlet defabel seperti pegangan di kamar mandi dan akses untuk ke venue” tambahnya. Kejuaraan Canoe Asia akan diikuti 30 Negara, dikarenakan even ini akan menjadi ajang kualifikasi pada Olimpide Brasil 2016. Disamping Asia Canoe Championship juga akan dilaksanakan kejuaraan Asia Paracanoe, “Untuk kejuaraan Paracanoe Asia, ini merupakan yang pertama kali dan akan tercatat dalam sejarah," terang Ahmad Donya Hasan. Sementara itu, Gubernur Sumsel, H. Alex Noerdin mengatakan bahwa pada Bulan November nanti akan diadakan kejuaraan Canoe tingkat Asia di Danau Jakabaring Sport City Palembang Sumsel. “ Mereka sudah melihat lokasi Danau Jakabaring dan menurut mereka Danau Jakabaring itu perfect, airnya bagus, lokasi sangat strategis” tutur Alex. Ditambahkan bahwa untuk kejuaraan Canoe, tidak ada masalah namun untuk Asian Games 2018 perlu ada tambahan dan ini memang sudah rencana kita sehingga paling lambat akhir Tahun 2017 semua sudah selesai. “Mereka juga akan membawa 20 boat dan automatic start dari Jepang, jadi mereka meminta bantuan untuk tidak kena pajak masuk. Kita akan bicara dengan pihak Bea Cukai karena ini untuk olahraga maka dari itu jangan dikenakan pajak masuk,” pungkasnya. Sumber: Humas Prov Sumsel

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

20

www.skornews.com


Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya terutama sumber daya alam yang tidak dimiliki Negara lain tapi kekayaan alam Indonesia belum dikelola secara maksimal. Parahnya lagi, orang asing yang berhasil mengeruknya. Hal itu adalah contoh permasalahan ekonomi Indonesia yang muncul kepermukaan. Masih banyak permasalahan lain yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia agak lambat.

PALEMBANG – Dismenisasi Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014, “Memperkuat Modal Dasar Konektivitas” di Ballroom Hotel Novetel Palembang, Kamis (30/7). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono mengatakan, pembangunan tol Palembang - Tanjung Api Api menjadi skala prioritas karena jalan tol Palembang – Lampung bisa mendorong perekonomian di Indonesia. Presiden, Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara dalam seminar nasional Laporan Perekonomian Indonesia 2014 "Memperkuat Modal Dasar Konektivitas" di Palembang juga memerintahkan agar pembangunan jalan menuju Bakahuni harus diprioritaskan menyongsong Palembang menjadi Tuan Rumah Asian Games 2018 mendatang. “Dalam situasi perekonomian yang sedang melemah bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia yang harus dibangkitkan adalah semangat untuk maju dan memperbaiki,” Ucap Gubernur Sumsel, Alex Nurdin. Alex Nurdin menambahkan bahwa saat Sumatera Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah pada Tahun 2010 lalu, 325 Hektar wilayah Jakabring masih rawa-rawa namun berkat semangat tadi, dalam waktu 11 bulan meski dengan kondisi cuaca ekstrim, Palembang “disulap” menjadi kompleks terpadu seperti di Jakabaring Sport City, “mungkin bukan yang tebaik tapi kami yang ternyaman bagi Atlet dengan fasilitas Aqutic Stadium Jakabaring yang memiliki kolam renang standar Intrenasional dan lapangan tembak berstandar Internasional,” katanya. Saya ingin membangkitkan semangat dalam kondisi ekonomi yang sedang melemah, dalam menyambut Asian Games yang merupakan kompetisi olahraga terbesar di Asia Tenggara pada Tanggal (18-8-2018) mendatang, “pembangunan infrastruktur seperti Rumah Sakit Bekualitas Internasional, Masjid Raya Sriwijaya sebagai mesjid tercantik di Asia Tengara harus diselasaikan dalam waktu kurang lebih 2 setengah Tahun,” tutur Alex.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W. Martowardojo mengatakan bahwa dalam masalah Global ini, Indonesia akan dapat melalui tantangan dan perekonomian akan tumbuh pesat, “dalam kondisi pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang tidak menentu, kita harus mendorong pembangunan infrastruktur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan di sektor pertanian dan sektor lainnya agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Agus. “Selain suku bunga perbankan, satu hal lagi yang juga mempengaruhi kondisi ekonomi di suatu negara adalah nilai inflasi. Di Indonesia, nilai inflasi dinilai cukup sensitif bahkan hanya gara-gara harga sembako dipasaran tinggi maka nilai inflasi juga terpengaruh, akibat tingginya nilai inflasi maka akan bermunculan masalah-masalah ekonomi lainnya,” Tambah Gubernur BI dalam Seminar yang juga dihadiri oleh Menteri PUPR, Gubernur BI, Gubernur Lampung, Gubernur Sumatera Barat, Deputi Bank Indonesia dan Sekda Aceh. Sumber: Humas Prov. Sumsel

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

21

www.skornews.com


Pengungkapan kasus korupsi oleh KPK akhirnya menguak kisah cinta sang koruptor karena peran para istri 'muda' yang menerima aliran harta sang suami. asus korupsi dan suap oknum pejabat negeri ini seringkali secara tak sengaja juga mengungkap hal-hal pribadi, termasuk berapa kali para koruptor itu terlibat nikah siri yang akhirnya menguak nama sederet istri 'muda' nan cantik jelita. Cerita terbaru datang dari skandal suap yang menjerat Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evi Susanti. Keduanya dijerat dengan pasal penyuapan karena diduga sebagai dalang di balik suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Berikut daftar pejabat koruptor beristri muda:

1. Gatot Pujo Nugroho

Gubernur Sumatra Utara yang baru saja ditahan KPK ini terungkap mempunyai istri lebih dari satu. Sebelum menikahi Evi, Gatot lebih dulu menikahi Sutias Handayani. Pria kelahiran Magelang, 11 Juni 1962, ini menikahi Sutias pada 10 Mei 1990 di Medan dan memiliki lima anak. Sutias tercatat sebagai anggota DPRD Deliserdang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang juga mengusung Gatot sebagai gubernur, dari 2004-2008 saat suaminya terpilih menjadi wakil gubernur. Gatot mengenal Evi Susanti sejak 2009, tapi belum diketahui sejak kapan keduanya melangsungkan pernikahan. Evi, menurut pengacaranya, Razman Arief asution, berprofesi sebagai pemilik salon kecantikan dan anggota Kamar Dagang dan Industri.

2. Luthfi Hasan Ishaaq

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah dihukum 18 tahun penjara atas kasus suap impor daging ini diketahui mempunyai istri lebih dari satu. Pada 1984, Luthfi menikahi Sutiana Astika. Dari pernikahan pertamanya ini, dia mempunyai 12 anak. Istri kedua, Lusi Tiarani Agustine, dinikahi tahun 1996. Tiga anak diperoleh

dari pernikahannya dengan Lusi. Istri ketiga yang membuat namanya mencuat. Rahasia ini terungkap saat persidangan Ahmad Fathanah, terpidana kasus korupsi impor sapi. Istri ketiga Luthfi, Darin Mumtazah, kebetulan keturunan Arab. Darin dinikahi Luthfi pada 2012. Yang membuat h e b o h , Darin masih duduk di bangku kelas III sekolah menengah kejuruan dan baru berumur 18. Meski begitu, hubungan mereka layaknya suami-istri.

3. Djoko Susilo

Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang divonis 10 tahun penjara pada 3 September 2013 karena kasus korupsi simulator SIM di Polri terbukti mempunyai tiga istri. Istri pertama Djoko adalah Suratmi, yang juga teman masa kecilnya. Istri kedua Djoko, Mahdiana, dinikahi pada 27 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Uniknya, di KUA, dia mengaku bernama Joko Susilo Sarimun. Sedangkan kepada kerabat Mahdiana, Djoko mengaku bernama Andika Susilo. Lain lagi saat menikahi istri ketiganya, Dipta Anindita, di Solo pada Desember 2008. Kepada penghulu, Djoko mengaku masih lajang dan kelahiran 1970. Padahal, aslinya Djoko lahir 1960. Pernikahan bekas petinggi Polri itu dengan Dipta Anindita layak masuk Museum Re-

Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

22

www.skornews.com

kor Indonesia (MURI), pasalnya Djoko waktu itu memberikan mahar pernikahan senilai Rp15 miliar secara tunai.

4. Ahmad Fathanah

Ahmad Fathanah, yang sudah dihukum 16 tahun pada kasus suap impor daging sapi, juga terkenal mempunyai banyak teman wanita. KPK sendiri menyatakan menemukan 45 nama penerima aliran uang Fathanah. Pada 1993, dia menikahi Siti Fatimah, tapi bercerai pada 1999. Mereka mempunyai tiga anak. Fathanah kembali menikah dengan Dewi Kirana, tapi hanya bertahan sampai 2006. Pada 2008, Surti Kurlianti dinikahi Fathanah. Pada Desember 2011, Fathanah kembali menikah, kali ini dengan penyanyi dangdut Sefti Sanustika. Ketika menikah dengan Sefti, Fathanah mengaku sudah cerai. "Bapak bilang duda, pernah menikah tapi sudah cerai," kata Sefti. Dengan Sefti, Fathanah sudah mempunyai seorang anak.ď Ž


cara Penandatanganan MoU dengan pemProv. Kalsel tentang pengolahan Bersama Migas yang ada di pulau Lereklerekang yang disaksikan oleh Wakil Presiden RI, Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Wakil Presiden. Selain Gubernur dari Pemerintah Provinsi sulawesi barat turut hadir Plt. Sekretaris Daerah Prov. Sulbar. Bupati Majene, Kadis ESDM, Kepala Biro Humas, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

aunching Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA DESA) di Kantor BPKP Pusat yg dihadiri oleh Ka BPKP Pusat, wakil ketua KPK zulkarnain, Gubernur Sulbar, gubernur Jawa Barat, Kementerian Desa, Kemendagri, BPK, Kemenkeu, Ka perwakilan BPKP sulbar, dan unsur lainnya. Aplikasi sistem keuangan desa ini adalah program BPKP untuk mendukung implementasi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagai bentuk dukungan agar tata kelola pengelolaan keuangan desa dimana desa memiliki anggaran yg cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Sulbar adalah provinsi pertama yang menerapkan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa ini, damana Kabupaten Mamasa sebagai pilot projek dan telah dilaksanakan workshop dan bimtek melalui kerjasama antara perwakilan BPKP dan Pemkab Mamasa dan pemprov. Kedepan pemprov akan mendukung upaya agar desa di 5 kabupaten lain di Sulbar akan menerapkan sistem aplikasi tersebut. Sehingga secara keseluruhan desa di Sulbar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan lebih efekti efisien dan akuntable. Edisi ke-35/Tahun IV/Agustus 2015

23

www.skornews.com


Profile for Mery Yana

Tabloid SKOR Edisi-35  

SKOR [Solusi Komunikasi Regional]

Tabloid SKOR Edisi-35  

SKOR [Solusi Komunikasi Regional]

Profile for meryyana
Advertisement