Page 1

TEBINGTINGGI

Meranti Pos Edisi 28 - Tahun Ke-II Minggu Ke-2, Desember 2011

3

SARANA UMUM

Warga Mekong Mengeluh Jalan Berubah Jadi Sungai Selatpanjang, MP Sebagian besar warga di Desa Mekong mengeluh akibat infrastruktur jalan di kawasan itu kondisinya makin buruk. Belum ada upaya perbaikan, sehingga aktivitas warga mnjadi terganggu, khususnya disaat hujan dan air laut naik saat pasang. Kalau sudah hujan dan air pasang, jalan berubah menjadi sungai. Tenggelam sehingga tak terlihat, padahal kondisi jalan pun berlubang, jalan ini sering menimbulkan korban, karena tak sedikit orang terperosok ke dalam lobang,“ kata Nuriyadi (33), warga desa Semukut, yang sering melintasi kawasan tersebut. Sepanjang bulan

Nopember-Desember, curah hujan di Selatpanjang tergolong meningkat. Kondisi inilah yang mengakibatkan debit air bertambah. „Susah lagi Pak,, bagaimana kita harus bicara, pejabat di Meranti memang sudah tahu kondisi jalan di sini, tapi sampai sekarang tetap tak ada solusi. Kalau boleh usul, mungkin perlu dibuat kanal yang besar di sepanjang jalan tersebut, sehingga air tak lagi tumpah ke jalan,“ sebut Irwansyah, (24) warga Desa Mekong. Apa yang dikeluhakn warga tersebut, memang tak sekedar isapan jempol. Pantauan Meranti Pos di kawasan itu memang memperlihatkan kondisi jalan yang

sangat parah. Hujan yang sering disertai air pasang, menutup seluruh bahu jalan, sehingga jalan berubah menjadi sungai. Kondisi air yang keruh, memang menyulitkan bagi warga yang melintasi jalan tersebut, sebab memang banyak lubang menganga di badan jalan, sehingga dibutuhkan tenaga ekstra ketat untuk melintasi kawasan tersebut. Fatimah (45) wanita warga Semukut ini, terpaksa turun dari kendaraan roda duanya dan memilih berjalan kaki menelusuri jalan di kawasan itu sambil menggendong anaknya. Sementara sang suami (Ridwan) 56 menuntun sepeda motornya bersama tim Meranti Pos

Kondisi jalan yang rusak parah (Foto: Nazeri)

yang melintasi jalan tersebut. Dalam perbincangannya dengan Meranti Pos Ridwan menyebutkan, jalan ini

memang peninggalan masa Bengkalis dulu. Sejak dibangun sampai sekarang tak ada perbaikan.“Jalan ini memang teruk betol. Beginilah

PJL Mahal, Rakyat Enggan Pasang Listrik

Bangunan Rumah Ginset Bantuan di Desa Tanjung Motong Kec. Rangsang Barat (Foto: Nazeri)

Kiprah Beyan.

Dari Lontong Sampai Kebun Sayur

SELATPANJANG,MP Hidup ini seperti roda sepeda. Kadang pentilnya berada di atas, kadang juga di bawah. Kalau kehidupan ini dijalani dengan ikhlas dan tabah, maka tak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Hidup ini harus berani berkorban dan mau berjuang, kalau tidak maka kita akan terus tertinggal di belakang,“ begitu kata Beyan (45), warga Gang Selamat, Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, yang kesehariannya menggeluti usaha jualan lontong, di kedai kopi Jl. Imam Bonjol, Selatpanjang. Jangan pandang remeh pedagang kecil seperti Beyan. Meski berbekal modal kecil, dan menempati lapak di kedai kopi, tapi perjalanan hidup Beyan patut dijadikan contoh. Dari sekedar jualan lontong, kini Beyan dan suaminya, Suprayono telah

menjadi pengusaha di bidang agribisnis, khususnya sayur-mayur. Alhamdulillah, sekarang saya sudah punya kebun sayur. Dari sisa jualan yang kami tabung selama hampir 13 tahun, saya sudah bilah membeli tanah 15 jalur. Sebagian tanah itulah yang saya tanami sayuran. Sehingga bisa mensuplai sayur di pasar Selatpanjang,“ cerita Beyan. Bercerita tentang pengalaman hidupnya menjadi pedagang lontong sayur, sambil menitikan air mata Beyan mengisahkan pengalaman pahitnya hidup di Selatpanjang. Dengan bermodalkan hanya Rp 30.000 Beyan bersama suaminya memulai usaha jualan lontong sayur. Kadang pernah juga kehabisan modal, sampai berhari-hari tak bisa jualan. Tak ada yang bisa membantu meminjamkan modal.

Tapi karena Allah SWT maha Pengasih, dan karena tekad yang tinggi ada saja jalan yang bisa ditempuh, sampai akhirnya bertahan sampai sekarang,“ katanya. Adakah Beyan-Beyan lain yang ada di Selatpanjang. Tentu sangat banyak. Mulai dari pedagang kue, lontong sampai pecel. Bertebar di sejumlah emperan kedai kopi di Selatpanjang. Umumnnya mereka mengeluhkan kekurangan modal untuk mengembangkan usaha kecil seperti itu. Menurut mereka, sekarang ini yang paling berjasa adalah BPR alisa Bank Pemeras Rakyat atau sering disebut sebagai rentenir.Para pedagang kecil ini tak tahu bagaimana harus mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah. „Kalau saja pemerintah bisa membantu kami, tentu tak banyak pedagang kecil seperti kami ini terjerat hutang rentenir,“ kata Sumiati, pedagang lontong di kawasan Jl. Diponegoro. Kalau Beyan sukses kerena ketekunannya selama 13 tahun, Sumiati, juga ingin mengikuti jejak yang sama. Tapi lagi-lagi modal selalu menjadi kendala. Untuk itu, Sumiati berharap pemerintah bisa membentu memberikan bimbingan dan permodalan usaha kecil, agar usahanya bisa lebih lancar. (nazeri)

Rangsang Barat,MP Upaya Pemkab Kepulauan Meranti menerangi warganya dengan bantuan listrik desa, tampaknya masih menghadapi berbagai kendala. Genset Desa berkekuatan 210 KVA, sebagai salah satu alternatif sumber energi sudah dibeli, Namun belum terpasang termasuk kabel sepanjang 3 KM yang akan menjadi distribusi arus listrik. Kendala yang terjadi kini adalah, Pemasangan Jaringan Listrik

(PJL) yang dianggap sangat membebani masyarakat. Sungguh mencekik leher Pak. Biaya instalasi listrik tiap rumah dibebankan Rp 1,5 juta. Biro atau agen yang menangani masalah ini benar-benar ingin cari untung sendiri. Bagaimana kami mampu, kami ini rakyat miskin, mengapa dibebani segitu mahalnya. Padahal kalau di Tanjung Balai Karimun, biaya instalasi listrik hanya Rp 600 ribu. Kok selisihnya banyak sekali,“ keluh Sar

kalau lagi musim hujan, ditambah air pasang, jalan berubah menjadi sungai. Kalau dipaksakan menaiki motor untuk menyeberangi

jalan, takut terperosok ke dalam lobang, karena banyak lobang yang jadi jebakan para pengendara sepeda motor,“ katanya. (eddy/nazeri)

(33), warga Desa Tanjung Motong, Kecamatan Rangsang Barat. Mahalnya biaya instalasi listrik ini, membuat sebagian besar masyarakat Tanjung Motong enggan memasang listrik. „Katanya bantuan pemerintah, kok malah membebankan rakyat. Tak banyak orang kaya di kampung kami ini Pak, karena itu kami mohon pemerintah bisa memberikan jalan keluarnya,“ tambah Sutami (23), juga warga Dusun Suak Satu, Tanjung Motong. Terkait dengan keluhan rakyat di Rangsang Barat itu, anggota DPRD komisi II, H. Fauzi Hasan mengatakan,

pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Distamben. „Kami tampung keluhan dan aspirasi rakyat di sana, kami akan bahas dengan pihak Distamben, supaya ada sulusi terbaik buat warga di sana,“ kata Fauzi Hasan. Kalau melihat kehidupan rakyat di Tanjung Motong, lanjut Fauzi Hasan, kita bisa memaklumi keluhan itu. Karena sebagian besar rakyat di sana penghasilannya relatif rendah, sehingga tidak wajar jika pemasangan instalasi listrik sampai Rp 1,5 juta. Nanti pihak Distamben akan memberikan solusi terbaik. (nazeri)

Perusahaan di Meranti Diminta Taat Hukum Selatpanjang,MP Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan yang signifikan. Ini terbukti dari pembangunan di segala sektor yang dilakukan pemerintah bersama pihak swasta semakin menggeliat. Namun sangat disayangkan, kepedulian pihak perusahaan untuk memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) masih sangat minim. Itu terbukti dari banyaknya perusahaan yang telah lama beroperasi di wilayah Meranti tidak memiliki Amdal. Fakta ini diakui oleh Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Meranti,Viviyanti. Menurutnya, salah satu penyebab dari sekian banyaknya perusahaan yang telah beroperasi, namun tidak memiliki Amdal disebabkan banyaknya kegiatan usaha tersebut yang belum memiliki IMB, termasuk kurangnya pemahaman dari perusahaan tentang UU yang mengatur tentang Lingkungan hidup. „Kami sudah melakukan sosialisasi, dan menyurati semua perusahaan yang ada di Meranti, namun sampai hari ini respon mereka masih kurang. Kami berharap, semua perusahaan yang ada di Meranti taat hukum,“ tegas Viviyanti. Ditambahkannya, hal penting yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam

UU No. 32 Tahun 2009, antara lain: AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL; Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL; Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan; Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya. Selain ke - 5 hal tersebut di atas, ada pengaturan yang tegas yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahu 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksisanksi tersebut, yaitu: Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi; Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAl atau UKL-UPL. Viviyanti mengingatkan, para pelanggar Amdal akan diancam pidana penjara minimal enam bulan dan denda minimal Rp 1 miliar. Bilamana sengaja atau tidak

Sekretaris BLH meranti, Viviyanti dan Mahasiswa Belanda Bram Dortmans (Foto: Nazeri)

sengaja tetap melanggar amdal, diancam dengan dengan minimal Rp 10 juta per hari. Bagi para pelaksana pembangunan, yang tetap memaksakan pembangunan sementara amdal belum tersedia, akan dikenakan penjara minimal enam bulan dan denda Rp 1 miliar. Dalam UU tersebut juga disebutkan, para pejabat yang dengan sengaja menerbitkan ijin sementara kegiatan tersebut mengandung risiko pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, akan dikenakan pidana paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 100 juta dan maksimal Rp 5 miliar. Terkait dengan sanksi tersebut, Viviyanti mencoba melakukan pendekatan dan sosialisasi agar para pelaku usaha di Meranti

sadar betul akan fungsi Amdal. „Apa yang kami lakukan untuk sosialisai memang belum maksimal. Maklumlah BLH ini baru berdiri setahun silam. Kami juga masih terbatas dalam aktivitas, karena keterbatasan anggaran,“ kata Viviyanti. Dia menyebutkan, untuk menjalankan kegiatan terkait dengan masalah lingkungan hidup, BLH Meranti hanya dapat kucuran dana Rp 3 miliar per tahun. Ini memang sangat minim, karenanya berbagai sarana dan prasarana di BLH belum memadai. „Kita juga belum punya Perda sendiri tentang Amdal. Padahal ini sangat penting. Untuk sementara kita masih memberlakukan Perda produk peninggalan Bengkalis. Kami berharap kelak kita punya Perda sendiri,“ begitu ujar Viviyanti. (eddy)

Edisi 28 (3)  

Rangsang Barat,MP Upaya Pemkab Kepu- lauan Meranti menerangi warganya dengan bantuan listrik desa, tampaknya masih menghadapi ber- bagai ken...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you