Issuu on Google+

2

SELATPANJANG

Meranti Pos Edisi 28 - Tahun Ke-II Minggu Ke-2, Desember 2011

Disperindag dan YLPK

Harus Bela Hak Konsumen Selatpanjang, MP - UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 , menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya. Terkait dengan UU tersebut, sejumlah peserta sosialisasi YLPK menilai, belum ada langkah kongkrit dari YLKP maupun pihak-pihak terkait seperti Disperindag, Kepolisian maupun Kejaksaan, dalam menindaklanjuti temuan di lapangan. Pada kenyataannya di lapangan, banyak hak konsumen yang tidak diperhatikan. Lihat saja contoh penentuan harga eceran terendah (HET) Mitan dan LPG, sampai sekarang tak jelas. Begitu juga dengan persoalan Tera, atau timbangan, yang tidak mendapat perhatian Disperindag,“ kata Kurnia, (32) salah seorang peserta, yang hadir dalam acara sosialisasi, keberadaan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), di Grand Hotel, Meranti, baru-baru ini. Sementara Ridwan (36), wakil dari RM Asia Baru menyebutkan, pemerintah dan YLPK harus juga memperhatikan kenyamanan

konsumen, khususnya menyangkut masalah parkir, yang dinilai tidak nyaman. Kritik juga muncul dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pemkab Meranti, Nizam Munadi, yang menyebutkan banyak hasil razia atau sidak yang dilakukan aparat terkait, tentang produksi yang dinilai merugikan konsumen tak pernah ada tindaklanjutnya. Kami hanya ingin mempertanyakan ke pihak Disperindag, sejauh mana tindak lanjut dari hasil sidak tersebut,“kata Nizam. Menanggapi pertanyaan tersebut, Pembina YLPK Meranti, H. Nazaruddin, mengatakan, YLPK adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya, sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Dasar utama dan sumber inspirasi YLPK dalam bertindak ada-

lah keluhan konsumen. Tidak hak dan wewenang kami untuk menindak, apalagi mencabut izin usaha. Soal sanksi hukum, itu adalah hak kepolisian dan kejaksaan, dan soal hak mencabut izin usaha itu hak Disperindag,“ jelas Nazaruddin. Lebih jauh Nazaruddin menyebutkan, YLPK dalam kegiatannya, mempunyai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dengan kewenangan sebagai berikut: Tugas Pokok: 1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 2, Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya. 3, Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. (Dasar hukumnya UUPK

WASPADAI MENGKONSUMSI

Produk Makanan Berbahaya Selatpanjang, MP Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu Kabupaten pada Provinsi Riau, memiliki daya cakup/ ruang lingkup yang sangat luas karena Kabupaten Meranti merupakan daerah yang berdekatan secara geografis dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga memiliki dampak pada interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Jumlah penduduk yang yang terus terus meningkat, bersamaan dengan pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan industri, dan struktur sosial budaya masyarakat yang tinggi dalam hal konsumsi barang dan/atau jasa, juga perlu mendapat perhatian serius, sebab tak sedikit produk ilegal yang masuk ke Meranti. Pelabuhan tikus misalnya, menjadi sarana paling aman untuk memasukkan produk illegal, yang tak jelas

Drs. H. Nuriman, MM

kualitas dan keamanannya bagi konsumen. Karena itu, masyarakat Meranti patut mewaspadai produk makanan yang dianggap dapat membahayakan masyarakat. Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Kepulauan Meranti, Drs. H. Nuriman, MM mengingatkan, masuknya produk makanan illegal ke Meranti patut diwaspadai. Di sejumlah daerah di Indonesia, kasus pelanggaran berbagai produk makanan, yang dapat membahayakan konsumen sering terjadi. Kita berharap kondisi semacam itu tidak terjadi

di Meranti. Untuk itu, keberadaan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kabupaten Kepulauan Meranti, menjadi sangat strategis,“ kata Nuriman. Ia juga mengharapkan agar YLPK terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. „Bersama dinas terkait seperti Disperindag, YLKP dapat menyusun program tahunan, sehingga kemungkinan buruk yang terjadi di masyarakat tidak terjadi. „Kita harus perhatikan berbagai produk makanan yang mengandung zat berbahaya, seperti jajanan anakanak sekolah, jangan sampai kasus yang terjadi di daerah lain, terjadi juga di Meranti,“ pinta Nuriman. Masuknya produk makanan yang tidak memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), juga sering terjadi di Meranti. Seperti yang dituturkan Kabid Metrologi dan Perlindungan Konsumen Disperindag Meranti, Umayah,

No. 8 Tahun 1999 Pasal 44 ayat 3 huruf a, b, c.) Sementara fungsinya, 1. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. (Dasar hukumnya UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 44 ayat 3 huruf d.), dan kewenangannya hanya 1. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. (Dasar hukumnya UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 44 ayat (3 huruf e).2. Melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. (Dasar hukumnya UUP No. 8 Tahun 1999 Pasal 46 ayat (1) huruf e,)3. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. (Dasar hukumnya UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 47). Terkait dengan lahan parkir, Nazaruddin malah menyebutkan, seharusnya pengusaha rumah makan menyediakan lahan parkir demi kenyamanan konsumen. Kalau konsumennya merasa tak nyaman, tentu

kasus penyimpangan seperti ini sangat sering terjadi. Jumlah produk illegal yang masuk ke Meranti mencapai 10 persen. Mereka biasanya masuk melalaui pelabuhan-pelabuhan tikus, dan bongkar muatnya dilakukan pada malam hari. Untuk mencegah masuknya produk produk illegal tersebut, maka pengetatan pengawasan musti dilakukan. „Dalam berbagai temuan, ada sejumlah produk makanan yang sudah kadaluarsa masuk ke toko-toko, kemudian produk makanan yang tidak terdaftar di BPOM, bahkan tak sedikit juga makanan yang mengandung zat berbahaya,“ katanya. Ia menambahkan, mulai tahun 2012, pihaknya bersama YLPK dan instansi terkait, akan terus melakukan pengawasan yang lebih ketat dan akan terus melakukan sosialisasi, sehingga hak-hak konsumen terjamin sesuai dengan undang undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tidak sekedar sebagai produk hukum yang hanya dilegendakan. (diaz)

Hunian Meningkat

Grand Hotel Meranti Akan Tambah Kamar SELATPANJANG, MP Sebagai satu-satunya hotel berbintang di Kabupaten Kepulauan Meranti, ternyata Grand Hotel Meranti sudah tak lagi mampu menampung jumlah tamu. Ini artinya tingkat kunjungan wisata yang menginap di hotel Grand Meranti terus meningkat. Belum setahun hotel ini diresmikan, namun antusias pengunjung yang menginap di hotel ini relatif padat. Untuk meningkatkan pelayanan, hotel ini segera akan menambah kamar baru. Alhamdulillah, pengunjung yang menginap di hotel ini tiap harinya terus meningkat. Untuk itu, kami

akan segera menambah kamar-kamar baru, agar bisa melayani kebutuhan tamu yang menginap di sini,“ tutur General Manajer Grand Meranti Hotel, R. Ulun Permadi Salis, S. Sos. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke Selatpanjang, diakui Ulun makin meningkat. Ini harus disikapi pihak hotel, agar wisatawan tak kecewa berkunjung ke Meranti. Ulun menyebutkan, sebagian besar tamu yang menginap di Grand Meranti hotel, bukan saja pelacong, tapi banyak juga yang bisnisman. Kami berharap, kalau banyak pebisnis yang

berkunjung ke Meranti, tentu akan menambah nilai plus bagi Pemkab Meranti, sehingga akan banyak investor yang menanamkan modalnya di Meranti,“ katanya. Dia menyebutkan, Grand Hotel Meranti turut mendukung program Pemkab Meranti dalam upaya menarik minat calon investor. Diantaranya tentu dengan memberikan pelayanan terbaik, bagi mereka yang menginap di Grand Hotel Meranti. Dari data di buku kunjungan hotel, Ulun menyebutkan tamu yang menginap di hotel Grand Meranti berasal dari Singapura, Malaysia,

General Manajer Grand Meranti

Pembina Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kabupaten Kepulauan Meranti YLPK-KKM, H. Nazaruddin

yang mendapat klaim adalah rumah makannya. Inilah salah satu bentuk pelayanan yang harus diberikan pihak rumah makan Asia Baru. Tentang masalah gas dan timbangan, Kabid Metrologi dan Perlindungan Konsumen, Umayah, mengatakan, pihaknya kini sedang menyusun program tentang masalah harga HET LPG dan Mitan. Insya Allah awal tahun 2012 semua sudah se-

lesai, sehingga masyarakat menjadi lebih tenang,“ katanya. Soal kalibrasi timbangan, menurut Umayah, pihaknya memang mengalami kendala. Sebab, kebijakan dan peraturan itu ditentukan oleh Provinsi. Sementara menjawab pertanyaan MUI, Umayah mengatakan, apa yang sudah dilakukan Disperindag dalam setiap kegiatan selalu

Meranti Segera Entaskan Masalah Air Bersih Selatpanjang, MP Kehidupan perkampungan di pinggir-pinggir laut maupun di pedalaman Kabupaten Kepulauan Meranti tidaklah mudah. Jalan yang rusak, kerap dijumpai di sejumlah desa di Hampir sebagian besar Kecamatan di Pemkab Meranti. Tak cuma minim akses, perkampungan di pesisir pantai dan di pedalaman juga kekurangan pasokan air bersih. Kondisi tanah yang tak mendukung di Bumi Meranti, memang menjadi penyebab utama sulitnya mendapatkan air bersih. Meski harus merogoh kocek lumayan besar, namun tak ada pilihan lain bagi Pemkab Meranti

untuk kemudian membangun teknologi pengolahan air asin menjadi air bersih. Teknologi destilasi (suling) pun mulai dibangun di Meranti, diharapkan dalam waktu dekat sudah dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Meranti, khususnya di ibukota Meranti, Yakni Tebing Tinggi. Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat destilasi air tersebut? Menjawab pertanyaan itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Drs Irmansyah MSi, menyebutkan Pemkab Meranti juga sudah membangun sekurangnya 40 sumur bor di sejumlah desa di Meranti. Diharapkan awal tahun

seperti Meranti Pos, juga punya andil besar mempromosikan hotel kami,“ tambah Ulun. Dia menyebutkan, sekarang ini Grand Meranti Hotel baru memiliki 43 kamar dengan barbagai kelas, mulai dari suite room sampai standard. Rencananya kami akan manambah 7 kamar lagi

sehingga menjadi 50 kamar dan akan menambah ruang pertemuan yang bisa menampung 500 orang,“begitu kata Ulun. (nazeri)

Hotel, R. Ulun Permadi Salis, S. Sos.

Belanda, Jepang dan Swiss. Meski belum maksimal, tapi Ulun menyebutkan pihak hotel akan terus meningkatkan sana dan prasarana, agar tamu betah tinggal di Meranti. Untuk itu, kami segera menambah kamar-kamar baru, serta akan terus meningkatkan pelayanan bagi penghuni hotel. Peran media

diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam berbagai kasus tentu tidak langsung tuntas, sebab kalau ada pelanggaran hukum, itu wewenang pihak kepolisian dan kejaksaan. Tapi jika memang ada pelanggaran izin usaha, maka itulah wewenang Disperindag. Jadi kami bekerja sesuai mekanisme yang ada,“ begitu kata Umayah. (diaz)

2012, seluruh proyek sumur bor sudah dapat difungsikan. Kita berharap, tahun 2012 masyarakat bisa menikmati air bersih. Meski belum maksimal, tapi seetidaknya dapat mebantu kebutuhan rakyat akan air bersih,“ kata Irmansyah. Menurut Irmasyah, pihaknya kini terus memantau proyek sumur bor yang dibangun para kontraktor rekanan Pemkab Meranti. Pengawasan terus dilakukan, agar hasilnya dapat menjadi lebih maksimal, dan kualitas air yang dibutuhkan masyarakat tidak mengecewakan. Insya Allah, dalam waktu tak lama lagi semua proyek tersebut selesai,“ begitu kata Irmasyah. (eddy)


Edisi 28 (2)