Issuu on Google+

Arema Hanya Satu

Selengkapnya Halaman 6

Jalan-jalan di Matos Bidan Digerayangi Copet Malang, Memo Dengan berlinangan air mata, Ratna Dwi Metasari, asal Perumahan Bumi Mangli Indah, Jember yang sehari-harinya bekerja sebagai Bidan di sebuah klinik kawasan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (29/6) sekitar pukul 14.00, melapor ke Polsekta Klojen.

Kepada petugas, dia mengatakan bahwa dompet dalam tasnya telah dicopet saat berada di kawasan Matos. Dompet miliknya yang hilang berisi Rp 200 ribu, surat-surat penting dan perhiasan kalung emas seberat 10 gram. Informasi Memo menyebutkan bahwa kejadian itu bermula saat  bersambung hal 11

KAMIS WAGE, 30 JUNI 2011

5 Gadis Nyaris Dilacurkan  Germo Tretes Diciduk

Uli Auliani

Kencangkan Payudara SEBAGIAN wanita memakai cara apa pun untuk memperindah tubuhnya. Bahkan ada yang rela melakoni  bersambung hal 11

Anak-anak yang akan dijadikan PSK.(oso)

Malang, Memo Bercelana pendek mini, berkulit mulus, berwajah manis para ABG (Anak Baru Gede) yang sebagian masih pelajar ini, harus menginap di ruang Satuan Reskrim Polres Malang. Kelima gadis bertubuh sintal ini, rencananya akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) berkedok pramuniaga warung di daerah Tretes, Pasuruan. Beruntung informasinya diketahui polisi dan Selasa (28/6) malam, laju kendaraan pengangkutnya dihadang Reskrim Polsek Pakisaji. Turut diamankan seorang wanita bernama Azizatul Zakdiyah (41) warga Jl Pandean, RT 01/RW 04,

Kiduldalem, Bangil, Kabupaten Pasuruan bersama lima ABG. Tiga gadis berasal dari Desa/Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang berinisial RD (16), DS (16), NA (16). Dua lain yang juga berpenampilan seksi, AGS (17) asal Kelurahan/Kecamatan Dampit dan ASY (17) gadis asal Desa/Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Informasi rombongan yang menuju ke Pasuruan, tepatnya ke lokalisasi Tretes berhasil diketahui Reskrim Polsek Pakisaji. Dipimpin langsung Kapolsek Pa bersambung hal 11

Pulang Ngaji Bokong Teman Gadis Kecil Dijawil, Ngamuk Dicabuli Malang, Memo Dengan diantar oleh orang tuanya, sebut saja Bunga, gadis di bawah umur, warga Jl Ikan Piranha Atas Selatan, Kota Malang, Selasa (28/6) siang, lapor ke Polres Malang Kota. Gadis kecil yang duduk sekolah tingkat dasar ini mengatakan kalau telah dicabuli oleh Sdk, warga Jl Ikan Piranha Atas pada 21 April sekitar pukul 16.30.

Malang, Memo Pruakkk...! Sebotol bir pecah di kepala seorang pria setelah ayunan pertama hanya menepuk angin. Mengucurlah darah segar dari kepalanya. Bertekuk lututlah pria yang setengah sempoyongan bau miras di kaki seorang wanita berbadan besar. Cinta memang terkadang reaktif dan  bersambung hal 11

Tersangka wanita yang berotot.(oso)

 bersambung hal 11

rt 6152

Mesti ae Lung, wong Rendra yang pegang akta pendirian yayasan. Jadi secara legal formal, Rendra punya wewenang pecat Ketua Yayasan Arema kalo rekom dari Pengawas, menyatakan jika Pak Nur melanggar AD/ ART dan UU Yayasan.

rw 9171

Rendra akhirnya benar-benar pecat Pak Nur, loh Mbah….

Ditembak Gak Kapok Gondol Motor Polisi

Ibu Bandulan Tendang Jambret

Tersangka Choirul Amin.(gie)

 Ndlosor, Digebuki Massa Malang, Memo Seorang residivis curanmor (pencurian kendaraan bermotor) kambuhan, Choirul Amin (23) warga Dusun Selohan, Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, hingga kemarin masih mendekam di balik jeruji besi Polsek-

Malang, Memo Seorang jambret jalanan, Haryanto (25) warga asal Jl Kresno, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang sehari-harinya mengontrak di depan rumah mertuanya di Dusun Tlogosari, RT 02/RW 04, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Ke bersambung hal 11

Tersangka Haryanto di Polsekta Klojen.(gie)

ta Lowokwaru. Sebelumnya dia ditangkap petugas Polsekta Lowokwaru pada Selasa (28/6) pagi, di kawasan Genting, Kelurahan Merjoasari, yakni terkait kasus curanmor. Saat diamankan polisi BB yang berhasil diamankan ad bersambung hal 11

 Menelisik Cara Kerja Sindikat Joki Masuk PTN (3)

Mekanisme Kerja Rapi, Peserta Dilatih Khusus +

Sam, didatangi LSM yang pro pendidikan gratis, Komisi D DPRD Kota Malang, kok malah bingung ya…?

-

Lha ya itu…Ker, wong UU Sisdiknas no 20/tahun 2003 pasal 34 ayat 2, sudah jelas tertulis pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan gratis di tingkat dasar, kok masih ada pungutan..ya

Eyang Prabu

Dalihnya kepala sekolah, pungutan SBPP dan SPP, untuk gajinya GTT. Ya GTT-nya dijadikan PNS semua ‘kan beres. Gitu aja kok repot…ya Le….

Cara kerja sindikat perjokian masuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri) ini cukup rapi dan profesional. Mereka mempunyai tugas dan peran masing-masing. Para joki, fokus pada penguasaan materi. Koordinatornya juga merinci teknis dan kode-kode yang nanti akan diberikan. Tapi, yang paling menentukan sebenarnya adalah proses mencari calon mahasiswa yang ingin menggunakan jasa mereka. Untuk mendapatkan mangsanya, sindikat joki ini memanfaatkan jaringan yang sudah mereka bentuk. Jika sejak awal sudah bocor, sindikat ini langsung membatalkan.

Ilustrasi

KARENA itu, ‘klien’ sindikat perjokian ini sangat terbatas, sangat eksklusif. Tidak sembarang orang, sindikat joki bersedia membantu. Keamanannya harus benar-benar terjamin. Proses penjaringan klien ini, biasanya dari orang-orang yang sudah kenal dekat dengan sindikatnya. Misalnya, si A punya teman joki. Kemudian si A memberitahu si B, jika si A punya teman joki. Kemudian

si C memberitahu teman lainnya dan begitu selanjutnya. Dan, sudah barang tentu cara ini dilakukan sembunyi-sembunyi. Menurut sumber Memo yang berinisial CIT, pihak sekolah secara tidak sengaja juga berperan membantu joki untuk menemukan ‘mangsamangsa’ yang ingin melakukan perbuatan curang ini. Karena pihak sekolah, biasanya mem bersambung hal 11

Mesra di Warnet Ngeseks di Kontrakan Digerebek Cengengesan Jombang, Memo Akibat menggauli pacarnya sendiri, Rizal Fahlefy (20) warga Dusun Rejoso, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Jombang harus berurusan dengan polisi, Rabu (29/ 6). Rizal dilaporkan oleh orang tua pacarnya. Aksi pencabulan itu bermula dari kisah asmara antara Rizal dengan pacarnya, sebut saja Intan (18). Muda-mudi ini sepakat janjian pada Senin (27/6) lalu,  bersambung hal 11

Kantor Memo Arema : Komplek Ruko Istana Dinoyo JL. MT. Haryono 1-A Blok B No. 6 Lowokwaru-Malang, Telp/Fax. (0341) 570797, Iklan (0341) 557727 - Website : http://www.memoarema.com - email: memoarema@gmail.com


KOMISI INFORMASI

KAMIS 30 JUNI 2011

PROVINSI

J AWA

TIMUR

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Web : kip.jatimprov.go.id; email : kipjatim@yahoo.com Jl. Bandilan No. 4 Waru Sidoarjo Telp/Fax : (031) 8546945

KOMISIONER

PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Ketua

: H. Djoko Tetuko (bidang kelembagaan) Wakil Ketua : Didik Prasetiyono (bidang Penyelesaian Sengketa) Anggota : - Daan R. Tanod (bidang Penyelesaian Sengketa) - Nurul Amalia (bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi) - Imadoeddin (bidang Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi)

KOMISI Informasi Provinsi Jawa Timur periode 2010-2014 terbentuk setelah Komisi A DPRD Jatim, Selasa (20/4/2010), memilih lima anggota komisi anggota komisioner. Kelima anggota KIP Jatim periode 20102014 yang terpilih setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan itu adalah Imadoeddin, Daan Rachmad Tanod, Djoko Tetuko Abdul Latif, Nurul Amalia, dan Didik Prasetiyono. Kelimanya mewakili unsur pemerintah, pers, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat. Mereka berhasil menyisihkan 14 calon lainnya yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi A DPRD Jatim. (www.komisiinformasi.go.id)

SENGKETA

Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jatim melalui Mediasi dan Ajudikasi (Periode Mei 2010 – April 2011) TOTAL kasus yang masuk pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur selama periode Mei 2010 – April 2011 berjumlah 69 kasus dengan permohonan informasi yang beragam, baik dari individu ataupun LSM selaku Pemohon. 16 permohonan informasi mengenai daftar informasi publik (15 %), laporan hasil kekayaan pejabat negara sebanyak 21 permohonan (20 %), harga perkiraan sendiri sebanyak 7 permohonan (7 %), yang terbesar adalah permohonan informasi mengenai keuangan (sebagian besar berupa permohonon informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebanyak 44 permohonan (42 %), dan permohonan lain-lain (mengenai daftar informasi nama) sebanyak 17 permohonan (16 %). Jenis Informasi yang Disengketakan:

Perkembangan Penanganan Sengketa Informasi :

Dari total 69 Kasus sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, pada periode Mei 2010 sampai April 2011, 64% kasus selesai pada tahap mediasi. Adapun dari 69 ka-sus tersebut, 23% masih dalam taraf Proses Analisis/ Mediasi, 3% dalam tahap Kaukus, 3% berlanjut ke tahap ajudikasi, 3% Batal, dan 4% dikembalikan. Perkembangan pe-nanganan dapat dilihat pada diagram di samping.

Pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo, 14/5/2010.

SATU TAHUN PEMBERLAKUAN UU KIP

PPID Profesional, Antara Harapan dan Impian Refleksi 1 tahun pemberlakuan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah mata rantai dari aktifitas selama itu memperhatikan, merumuskan terobosan-terobosan, memonitoring dan mengevaluasi, perjalanan pendek UU KIP di mata warga negara dalam berbagai komunitas maupun untuk meningkatkan ilmu pengetahuan secara pribadi dalam hal memanfaatkan transparansi Informasi Publik. Kontempelasi selama 1 tahun UU KIP memang masih belum banyak memberikan rasa bangga dalam mengemban amanat amat sangat penting dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai aktivitas pembangunan secara menyeluruh, dengan fokus menitikberatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan wibawa, dengan nuansa aroma good governance menjadi sebuah budaya baru dalam upaya mengubah paradigma Ketertutupan Informasi Publik ke Keterbukaan Informasi Publik, juga perubahan tradisi berpikir negatif dari keinginan ’’Antri Korupsi’’ menuju penyadaran amat tinggi ’’Anti Korupsi’’ kapan saja dan di mana pun berada. Indah hidup di Bumi Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika budaya hidup seperti itu terwujud. Dalam hal penyadaran dengan memperkuat Keterbukaan Informasi Publik melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, forum diskusi, dan forum komunikasi apa pun, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur selalu mengharapkan kepada seluruh Badan Publik agar bermimpi dan berharap segera memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) profesional. Sehingga dari pintu terdepan petugas pelayanan Informasi Publik sampai pemberian Informasi Publik disertai dokumentasi selalu memuaskan pemohon atau pengguna Informasi Publik. Mewujudkan PPID profesional memang antara harapan dan impian. Mengingat 1 tahun sejak UU KIP diberlakukan mimpi dan harapan itu masih belum nampak di sejumlah Badan Publik, hanya ada perubahan mimik kekagetan dan ketidakpercayaan bahwa sebuah Undang-

Undang dengan memberi hak sepenuhnya kepada warga negara mengakses Informasi Publik telah dilaksanakan. Informasi klise tentang Ketertutupan Informasi Publik harus disampaikan melalui uji konsekuensi dan Undang-Undang terkait. Sebuah pembelajaran tentang tradisi dan budaya keterbukaan mulai disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Prov Jatim) mengingatkan kepada Badan Publik sesuai dengan amanat Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk segera menunjuk dan membentuk PPID. Mengingat potensi sengketa informasi semakin meningkat akibat peran dari garda terdepan Badan Publik memberi layanan Informasi Publik secara cerdas, masih belum menjadi kesadaran banyak pihak. Padahal adanya PPID profesional merupakan strategi jitu sebagai kunci sukses pelaksanaan UU KIP sesungguhnya terletak di setiap Badan Publik, terutama kecepatan menunjuk dan membentuk PPID, dengan dukungan jajaran staf (struktural maupun fungsional) yang handal sesuai dengan kebutuhan pokok dalam memberikan pelayanan Informasi Publik. Sebab kunci UU KIP ini sesuai dengan Permendagri No 35 tahun 2010, Badan Publik harus mampu memberikan pelayanan dan melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebaik mungkin. Siapa saja yang termasuk kategori Badan Publik? Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Artinya, lembaga-lembaga di atas maupun organisasi nonpemerintah yang masuk kategori Badan Publik, sejak UU KIP diberlakukan pada

PROGRAM KERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

1. Konsolidasi Internal

Penguatan & penataan internal Komisi Informasi yang difokuskan kepada Komisioner & jajaran sekretariat KI Jatim

2.Konsolidasi Eksternal

Penguatan eksistensi KI melalui Pemerintah Provinsi (Gubernur & DPRD Jatim), serta badan publik tingkat provinsi Jatim

Kelembagaan

Sosialisasi, Edukasi, & Advokasi (SEA)

Penyelesaian Sengketa Informasi

- Terciptanya suasana kerja yg kondusif, dinamis, terukur & terarah - Pertanggungjawaban kinerja yang transparan & akuntabel - Adanya dukungan dalam menunjang kinerja KI Jatim melalui penyediaan sarana & prasarana yang dibutuhkan - Penyadaran & Penguatan Badan Publik dalam mengimplementasikan ketentuan UU no 14 tahun 2008 tentang KIP (pembentukan PPID & layanan informasi)

1. Sosialisasi Tatap Muka

Memberikan informasi & pemahaman secara komprehensif kepada badan publik & masyarakat tentang UU no 14 tahun 2008 & peraturan lainnya

Badan Publik & masyarakat memahami tentang hak & kewajibannya dalam memberikan layanan maupun mengakses informasi publik

2. Sosialisasi Media Massa

Memberikan informasi kepada lapisan masyarakat melalui media massa cetak & elektronik

Badan Publik & masyarakat dapat memahami & mengerti tentang implementasi UU KIP melalui media massa cetak maupun elektronik

3. Bimbingan Teknis PPID Badan Publik

Memberikan pemahaman tentang tugas & wewenang PPID dalam membuat standar layanan informasi publik

PPID Badan Publik tingkat provinsi & kabupaten/kota memahami tugas & fungsinya dalam memberikan pelayanan informasi publik

1. Laboratorium PSI

Mempermudah & mempercepat proses analisa permohonan penyelesaian sengketa informasi

Komisioner & staf sekretariat KI dapat menyelesaikan sengketa informasi secara terukur & tepat waktu

2. FGD PSI

Menemukan formula tindakan preventif timbulnya sengketa informasi dan cara tepat penyelesaian sengketa informasi.

Sinkronisasi antara komisioner, badan publik dan pakar hukum dalam proses penyelesaian sengketa informasi.

3. Mediasi & Adjudikasi

Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi

Terselesaikannya sengketa informasi publik secara konstitusional.

1.Administrasi

Penataan dan pengelolaan data dan dokumentasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan Komisi Informasi

Tersusunnya data dan dokumentasi kegiatan Komisi Informasi sera tertib dan rapi

Manajemen anggaran sesuai dengan program kegiatan Komisi Informasi berdasarkan aturan tata kelola keuangan yang berlaku

Terwujudnya akuntabilitas dan trans-paransi dalam penggunaan anggaran

Kesekretariatan 2. Keuangan

APR’11

MAR’11

FEB’11

DES’10

JAN’11

NOV’10

OKT’10

SPT’10

TARGET

AGT’10

TUJUAN

JUL’10

PROGRAM

JUN’10

BIDANG

MEI’10

BULAN

Penyelesaian Sengketa Informasi melalui sidang Ajudikasi. tanggal 30 April 2010 lalu, sudah terikat kewajiban memberikan pelayanan Informasi dan Dokumentasi, termasuk juga sudah mulai mengelola data Informasi dan Dokumentasi sebagai penguatan pelayanan informasi publik. ’’Dan roh dari UU KIP terletak di PPID dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik itu. Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sengketa Informasi Bahwa selama 1 tahun ini masih banyak Badan Publik yang kurang memahami pelaksanaan UU KIP secara utuh, tetapi masih belum peduli untuk segera membentuk, menunjuk, dan mengaktifkan PPID. Padahal, setiap Badan Publik ada atau tidak ada PPID saat menerima permohonan informasi dari siapa saja, selama sebagai warga negara dan mempunyai identitas jelas. ’’Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (ps 112 UU KIP)’’. Maka terhadap setiap permohonan Informasi Publik, Badan Publik harus memberikan jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bahkan jika tidak memuaskan, apalagi tidak memberikan jawaban maka sudah berhak diajukan sebagai Sengketa Informasi Publik. Mengingat ada atau tidak PPID jika Badan Publik tidak mampu memenuhi permohonan Informasi Publik, proses sengketa tetap jalan. Mengapa PPID menjadi jantung UU KIP, karena sesunguhnya PPID sesuai dengan urutan tugas, pokok, dan

fungsinya masing-masing SKPD atau unit kerja, dari awal sejak UU KIP diberlakukan sudah harus menyiapkan informasi publik yang sudah harus disiapkan, seperti; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik. Sehingga PPID harus mampu mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja. Sebagai ujung tombak dan jantung pelayanan Informasi Publik, maka program seluruh Badan Publik ke depan, mau tidak mau harus segera mendidik PPID beserta jajaran pendukung yang profesional. Sehingga mampu menerjemahkan Standar Layanan Informasi Publik dengan baik, juga mampu menjembatani kepentingan masyarakat dalam permohonan Informasi Publik kepada Badan Publik dengan seimbang, tidak saling merugikan, bahkan sama-sama bertanggungjawab. Satu tahun UU KIP memang masih baru dipermukaan dan belum menjadi lokomotif perubahan secara menyeluruh, karena memang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memasuki tahun pertama dan kedua, baru pada tataran development (pengembangan) dengan konsentrasi awerness (penyadaran) dan education (pendidikan). Dan tahun kedua ini kita songsong sebagai penguatan pendidikan dan latihan atau yang senafas. Kapan UU KIP menjadi lokomotif perubahan menuju tradisi dan budaya keterbukaan menuju good governance, tahun-tahun ke depan Komisi Informasi telah memprogram menuju Reinforcement (penguatan) Badan Publik, Consolidation (pemantapan) Badan Publik, dan service (pelayanan) Badan Publik secara maksimal. Pada saat semua Badan Publik sudah pada tahapan pemantapan dan pelayanan prima itulah, maka harapan dan impian kita dari Badan Publik dengan PPID profesional sebuah era baru budaya transparansi menuju perubahan paradigma baru akan terwujud. Kita tunggu! (*)

REALISASI DPA KOMISI INFORMASI TA 2010 NO

KODE REKENING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5.2.1.01.001 5.2.1.02.001 5.2.1.02.003 5.2.2.01.001 5.2.2.01.014 5.2.2.01.015 5.2.2.03.013 5.2.2.03.014 5.2.2.06.001 5.2.2.06.002 5.2.2.07.002 5.2.2.11.002 5.2.2.15.001 5.2.2.15.002 5.2.2.17.001 5.2.2.21.005

17 18 19 20 21

5.2.3.11.003 5.2.3.12.003 5.2.3.12.004 5.2.3.12.007 5.2.3.16.001

KEGIATAN

ANGGARAN

Honor pelaksanaan kegiatan PNS 70,200,000 Honor tenaga ahli/instruktur/narasumber 35,000,000 Honor pelaksanaan kegiatan non PNS 242,000,000 Belanja alat tulis kantor 11,350,000 Belanja dokumentasi 7,800,000 Belanja dekorasi 3,000,000 Belanja jasa partisipasi kegiatan 87,750,000 Belanja transportasi,akomodasi dan konsumsi 80,125,000 Belanja cetak 22,500,000 Belanja penggandaan 5,775,000 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 8,000,000 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 16,100,000 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 252,000,000 Belanja perjalanan dinas luar daerah 288,000,000 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 32,500,000 Belanja jasa konsultasi pengembangan 7,500,000 sofwer/aplikasi komputer Belanja Modal Filling cabinet 8,000,000 Belanja Modal pengadaan note book 20,000,000 Belanja Modal printer 3,000,000 Belanja modal CPU 15,000,000 Belanja modal alat-alat studio 34,400,000 TOTAL 1,250,000,000

REALISASI

%

SISA

66,700,000 35,000,000 191,700,000 11,350,000 2,500,000 72,750,000 27,595,000 21,477,500 3,630,000 8,000,000 11,200,000 100,950,000 201,968,000 25,000,000 7,150,000

95.01 100.00 79.21 100.00 83.33 82.91 34.44 95.46 62.86 100.00 69.57 40.06 70.13 76.92 95.33

3,500,000 50,300,000 7,800,000 500,000 15,000,000 52,530,000 1,022,500 2,145,000 4,900,000 151,050,000 86,032,000 7,500,000 350,000

7,810,000 19,690,000 2,805,000 14,850,000 34,127,500 866,253,000

97.63 98.45 93.50 99.00 99.21 69.30

190,000 310,000 195,000 150,000 272,500 383,747,000


memoarema