Page 6

Selayang Pandang

6

Reskrim Polres Karimun Ringkus Pelaku Jambret Karimun (MP) - Upaya dari kerja keras jajaran Sat Reskrim Polres Karimun berhasil meringkus pelaku jambret yang dilakukan tersangka DS, hanya berselang dua hari dari laporan korban, seorang dokter PTT di RSUD Karimun Dr Nazia ke SPK Polres Karimun. Dengan nomor LP –B /45 /III/ 2014 /KEPRI /SPK –RES Karimun tanggal 23 Maret 2014 akibat dari aksi pelaku, selain menderita kerugian materi korban juga menderita luka– luka dan terpaksa dirawat di RSUD Karimun. Tersangka DS berhasil diamankan jajaran Sat Reskrim Polres Karimun di rumah mertuanya di daerah Bukit Senang Kec Karimun (25/3/2014) pukul 20 00 wib. Kejadian penjambretan dialami korban Dr Nazia terjadi, Minggu (23/3/2014) pukul 21.50 wib di depan toko perabot Cleo Prabot Batu Lipai

Kelurahan Baran Barat. Kejadian bermula saat korban akan berangkat menuju ke Costal Area dari rumahnya di daerah Sidorejo. Setiba di depan RSUD Karimun korban merasa sudah dibuntuti oleh pelaku, setiba di depan toko Cleo Prabot Batu Lipai, tersangka DS lansung menarik tas korban. “Setelah berhasil menguasai tas korban, korban lalu ditendang oleh tersangka hingga menbuat korban terjatuh, sehingga korban menderita luka dan memar,” ujar AKP Yoga Buana Difta Sik Kasat Reskrim Polres Karimun kepada MP. “Sedangkan barang bukti diamankan dari tersangka DS, berupa I unit HP merek Samsung Galaxy Tab I warna hitam putih, I unit HP merk Samsung Galaxy Note 3 warna putih, I unit stetoskop warna merah maron merk Litman, I

unit kunci mobil Toyota Kijang Inova beserta dompet berlambangkan IDI, 2 lembar Sim A dan C atas nama Nazia, I lembar KTP, I lembar kartu askes, 1 lembar kartu Summit dan sisa uang sebesar 115 ribu rupiah milik korban dan beserta sepeda motor Vario BP 3440 KK yang digunakan pelaku menjadi barang bukti

dari aksi pelaku tersangka DS sedangkan tas dan dompet milik korban dibakar oleh pelaku,” ujarnya. Tersangka DS ditemui MP mengatakan, perbuatan tersebut dilakukan didasari oleh tekanan ekonomi yang alaminya, dan tersangka DS menbantah menendang korban DR Nazia, terjatuhnya korban

akibat dari aksi tarik menarik tas milik korban. Dengan rasa penuh penyesalan, tersangka juga meminta maaf pada korban DR Nazia, aksi jambret tersebut, baru pertama kali dilakukan karena tekanan ekonomi yang dialaminya. Akibat aksi dari perbuatan pelaku, DS terancam Pasal 365 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian tersebut dan untuk memungkinkan melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri” terancam maksimal 12 tahun penjara. Asrin Daulay

DISINYALIR ADA MANIPULASI DATA CPNS

BKPP Kep Meranti Bentuk Tim Verifikasi Persyaratan CPNS K-2 Selatpanjang (MP) - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti akan membentuk tim verifikasi terkait tentang berkas persyaratan bagi peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2013 dari Tenaga Honor Kategori II (K-2) sebanyak 267 orang peserta CPNS dari Tenaga Honor Kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi, berkas persyaratannya akan dilakukan verifikasi oleh tim yang terdiri dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dilakukan demi untuk mengetahui keabsahan berkas persyaratan CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi dari Tenaga Honor Kategori II (K-2) sebelum diusulkan Nomor Induk Pegawainya ke Kantor Regional XII BKN (Badan Kepegawaian Nasional). Hal tersebut juga dilakukan merujuk pada peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

dan menindak lanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/289/ M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februarai 2014. Hal tersebut diungkapkan oleh Drs Revirianto kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa 1 April 2014 di ruang kerjanya kepada wartawan ketika dikonfirmasi terkait laporan laporan Camat Rangsang Barat tanggal 26 Maret 2014 tentang keabsahan (disinyalir adanya dugaan manipulasi data) berkas persyaratan peserta CPNS yang dinyatakan lulus seleksi dari tenaga honor Kategori II (K-2). Camat Rangsang Barat Joko Suriyanto Selamat SH, Senin 31 Maret 2014 di Selatpanjang menjelaskan kepada wartawan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Bupati Kepulauan Meranti, ke Sekdakab Kepulauan Meranti dan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tertanggal 26 Maret 2014 terkait dengan adanya dugaan manipulasi data seleksi CPNS Tenaga Honor Kategori II (K2). Menurut Joko Suriyanto ada sekitar dua puluh orang lebih peserta CPNS tersebut asal Kecamatan Rangsang

Teluk Kuantan (MP) - Sebanyak 22 Pabrik Kelapa Sawit dan ratusan Perusahaan perkebunan bercokol di Kabupaten Kuantan Singingi, Namun belum juga dapat mendongkrak Penerimaan Asli Daerah (PAD). Perusahaan tersebut hanya menguntungkan pusat dan pihak perusahaan itu sendiri jika perusahaan tidak memiliki kebun plasma untuk warga. “Semua perusahaan membayar pajak ke pusat, daerah hanya memperoleh penda-

patan dari retribusi izin lokal seperti pengurusan Izin Membuat Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha (HO), izin lain yang sifatnya rekomendasi dan peluang penempatan tenaga kerja,” kata Kepala Dinas Perkebunan kabupaten Kuansing, Wariman. Otonomi daerah yang dikumandangkan selama ini belum sepenuhnya menguntungkan daerah, perjuangan daerah sudah optimal namun belum berhasil. Seperti pembayaran pajak, sejumlah

Drs Revirianto Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kep Meranti.

Barat keabsahan berkas persyaratannya yang tidak merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Joko mengatakan, hal tersebut dilakukan merupakan sebuah tanggung jawab moral sebagai Camat memiliki

fungsi otoritas administrasi di wilayah kecamatan tersebut juga dilakukan demi kebaikan Kabupaten Kepulauan Meranti, namun apabila hal tersebut tidak mendapat respon positif dari pihak yang paling berwenang, sebagai Camat tidak bertanggung jawab dan tidak mau terlibat terkait hasil seleksi CPNS tersebut. Menanggapi informasi tersebut, Revirianto meres-

perusahaan perkebunan membayar ke pusat, daerah hanya penonton. Sementara resiko yang dihadapi sangat tinggi, misalnya saja terjadi konflikasi ditengah masyarakat pemerintah daerah harus tanggap. Semestinya pemerintah pusat juga memikirkan hal itu sehingga daerah dapat meningkatkan PAD untuk melanjutkan program pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dapat dibayangkan luas

secara total perkebunan di Kuansing mencapai 279.000 hektar, terdiri dari jumlah kebun plasma 35.992 hektar, jumlah kebun inti milik perusahaan 55.895 hektar, kebun swadaya murni 32.762 hektar, Pola swadaya berbantuan 1001 hektar, pola PEK 901 hektar. “Kebun milik pemerintah daerah berkisar 500 hektar yang dapat dinikmati oleh daerah, jika perusahaan memiliki kebun plasma maka masyarakat setempat akan

pon positif dan ia mengaku tidak menapikan adanya informasi dugaan manipulasi data tentang CPNS tersebut, maka pihak BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Kepulauan Meranti merespon positif informasi tersebut dari semua elemen masyarakat. Makanya kita akan membentuk tim verifikasi yang tujuannya untuk mencegah terjadinya manipulasi data yang selama ini berkembang dan menjadi sorotan terhadap instansinya atau ke pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Tokoh Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti menghimbau kepada semua pihak yang berwenang, baik itu Bupati/Sekda Meranti, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Meranti, juga penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Polda Riau untuk memperoses secara hukum pejabat yang diduga terlibat dalam memalsukan dokumen sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan pemerintah dalam hal ini Menpan RB untuk kelancaran kepengurusan kelulusan kategori K2 tersebut. Ts/Mkh

Edisi: 196/Thn VII / 9 - 22 April 2014

HKKS Himbau Warga Solok di Kabupaten Karimun Gunakan Hak Suara Karimun (MP) - Pemilihan umum yang akan digelar tanggal 9 April diharapkan bisa berjalan secara aman dan damai. Pemilihaan umum 9 April mendatang guna memilih para calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat I DPRD Kabupaten. Siapa saja yang terpilih dan akan bakal duduk sebagai anggota legislatif nanti, harus diakui mereka adalah orang-orang yang telah mendapat mengambil hati rakyat. Agar Pemilu nanti bisa mendapatkan para calon anggota legislatif yang berkualitas, jujur dan bijak sana, selain dari penyelegaraan yang dilaksanakan secara jujur, bersih dan adil. Partispasi masyarakat di dalam menyalurkan hak suara di dalam Pemilu merupakan bagian dari yang paling menentukan. “Maka dari itu, kami dari Himpunan Keluarga Kabupaten Solok (HKKS) Kabupaten Karimun, turut menghimbau warga Kabupaten Solok yang bermungkim di Kabupaten Karimun agar dapat menyalurkan hak suara mereka pada pemilihaan calon legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat I dan DPRD Kabupaten yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April mendatang,” ujar Hendri Wakil Ketua HKKS Kabupaten Karimun kepada MP. Pemilihan umum mendatang diharapkan bisa memunculkan para anggota legislatif yang mampu menbawa sebuah perubahaan di dalam memajukan masyakat menuju terciptanya kesejahteraan bagi masyrakat. “Dan Pemilu juga diharapkan manpu menghasilkan para birokrasi pemerintah yang terbebas dari praktek–praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” ungkapnya. Asrin Daulay

PEMEKARAN DESA PERSIAPAN KETAPANG

Pemkab Rohul Dituding Tidak Libatkan Masyarakat Pasirpangaraian (MP) - Pembongkaran tenda acara pelantikan Kades Persiapan Ketapang, Kecamatan Kuntodarussalam oleh masyarakat Dusun Pelanduk, pada Ahad (6/4/14) ditengarai karena Pemkab Rokan Hulu (Rohul) tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proses pemekaran desa dari Kelurahan Kota Lama. “Masyarakat bukan menolak pemekaran desa, namun mereka minta pemekaran desa itu ditunda. Memang sudah seharusnya Kota Lama dimekarkan menjadi dua desa lagi,” kata Ketua Komisi I DPRD Rohul Tengku Rusli, di ujung telepon, Ahad sore. Rusli mengungkapkan, sekitar dua atau tiga hari lalu, sudah digelar rapat di Kantor Lurah Kota Lama antara Pemkab Rohul dengan beberapa tokoh masyarakat desa, termasuk dirinya. Dari rapat itu, lahir kesepakatan bersama. Tokoh masyarakat Kota Lama meminta dibentuk tim pemekaran, termasuk menghitung jumlah penduduk, menetapkan tapal batas, serta memperhatikan aspek sosial, adat istiadat, kebudayaan masyarakat setempat dan aspek lain. “Namun keputusan itu dari Pemkab Rohul saja tanpa melibatkan masyarakat desa. Padahal saya ikut meneken kesepakatan bersama itu,” ungkap Rusli yang juga tokoh masyarakat Kota Lama. Dari rapat itu lahir kesepakatan, untuk pemekaran Desa Persiapan Ketapang ditunda sementara waktu sampai usai pelaksanaan Pileg 9 April 2014 nanti, sehingga proses pemekarannya tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu. Namun, saat memasuki hari tenang kampanye Pileg, secara mendadak Pemkab Rohul bersiap melantik Kades Persiapan Ketapang. “Pemekaran Desa Persiapan Ketapang ditunda sampai usai Pileg, karena banyak masyarakat takut pemekaran ini disusupi kepentingan politik tertentu,” ujarnya. “Saya sebagai Ketua Komisi I menyayangkan keputusan yang diambil Pemkab Rokan Hulu itu. Sangat menyayangkan keputusan diambil tanpa melibatkan masyarakat. Kalau sudah ada kesepakatan dengan masyarakat tidak apa-apa,” tegas Rusli dan menyebutkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa seharusnya ada hak masyarakat dilibatkan dalam proses pemekaran. Dari kejadian itu, jelas Rusli, dalam waktu dekat ini, Komisi I DPRD Rohul akan memanggil pihak pemerintahan untuk menggelar hearing atau dengar pendapat dengan mengundang Bupati Rohul Achmad, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul Budhia Kasino, Camat Kuntodarussalam Elbisri, Lurah Kota Lama, dan pihak terkait lain. Rtc

Perkebunan Kelapa Sawit dan PKS di Kuansing Hanya Perkaya Pusat terbantu,” terangnya. Menurut Wariman, dari sekian banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit itu, sebagian adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan ada juga milik warga negara Indonesia. Ini berarti daerah respon dan menerima investor, namun investor yang taat aturan. Selain itu perusahaan diminta untuk mengoptimalkan program CSR sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat. Rtc

Petugas yang Baik Layak Dapat Penghargaan Sungailiat (MP) - Bupati dan Wakil Bupati Bangka, H Tarmizi H Saat dan Rustamsyah melakukan silahturahmi dan melakukan penyerahan bantuan beras kepada petugas kebersihan Kabupaten Bangka serta tanya jawab mengenai keluh kesah para petugas kebersihan seperti masalah sapu lidi, mobil pengangkut, dan infrastruk lainnya, Selasa (1/4) di Pendopa Rumah Dinas Bupati. Tampak hadir juga Plt Sekda Bangka Asmawi Alie, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka, M Kamil Abu Bakar, kepala dinas Pendidikan, Tedy Sudarsono, Camat Sungailiat, Tony Marza. Bupati Bangka H Tarmizi Saat dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas jasa para petugas kebersihan. Dalam kesempatan ter-

sebut bupati mengingat kembali masa-masa beliau sewaktu ia mengemban tugas dalam menjaga kebersihan kota Sungailiat. “Ku duluk nyirem tanaman kek ngurus semuin lingkungan. Ku PNS golongan III b dak malu ngelakukan hal tu,” ungkap Bupati Bangka.

Bupati juga mengharapkan para petugas kebersihan untuk aktif terutama pada tempat - tempat umum seperti di Hutan Wisata Sungailiat dan Taman Sari Park. Dikatakan Bupati juga, kebersihan merupakan sebagaian dari iman. “Kadang saya mengkual lihat sampah

di terminal Sungailiat, apalagi sebentar lagi musim durian, tolong agak pagi sedikit membersihkannya,” jelasnya usai menyerahkan bantuan beras kepada petugas kebersihan, Selasa (1/4/2014) di Pendopo Rumah Bupati Bangka. Dalam kesempatan tersebut juga, Bupati mengungkapkan tahun 2014 ini akan diadakan lampu jalan, maka dari itu lanjut Bupati, taman juga harus dijaga untuk mendukung kebersihan kota Sungailiat.”Kepala Badannya jangan tekan pinggang, harus turun semuanya, karena kita sama, jangan ada penilaian adipura baru turun,” tegasnya. Bupati juga mengharapkan Piala Adipura Tahun 2014 ini dapat dicapai dan diraih, untuk itu ungkapnya semua elemen harus mendu-

kung untuk membantu mendapatkannya.”Akan kita kerahkan mulai dari SKPD, PKK, Dharma Wanita akan terjun langsung untuk membantu meraihnya,” tukas bupati. Bupati juga akan menilai para petugas kebersihan sehingga bisa menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. “Jika terbaik akan saya undang dalam sidang paripurna, pakai pakaian melayu dan beri penghargaan,” janji Bupati. Sementara itu Ahmad Sapran selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka dalam sambutannya mengharapkan adanya perbaikan dalam penjagaan kebersihan. “Kami harap ada perbaikan terutama masalah Tempat Pembuangan Akhir, dalam lainnya,” ujar Bupati Bangka. Swanie

Ubah Pola Pikir agar Tidak Tinggi Kaki dari Kepala Sungailiat (MP) - Dalam pelaksanaan tugas sehari hari sebagai aparatur pemerintahan diharapkan kepada seluruh pegawai untuk mengubah tata pola berpikir dalam melaksanakan tugas. Kepada aparatur yang ditugaskan sebagai PPTK harus bersedia dan melaksanakan pemerintahan yang good governance dan clean governance. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bangka, pada saat membuka kegiatan pembekalan hukum bagi para aparatur Pemkab Bangka di ruang pertemuan Setda Bangka, Selasa (01/04). “Kita harus mengubah mind set aparatur Pemkab Bangka dalam pelaksanaan tugas. Setiap pegawai yang ditugaskan sebagai PPTK harus bersedia dan melaksanakan tugas dengan baik tanggung jawab sehingga terciptanya good governance dan clean governance,” ungkap Bupati Bangka. Kegiatan pembekalan hukum reformasi birokrasi ini juga agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan kita dapat mengetahui apa yang diperbolehkan, dan apa yang dilarang dalam pelaksanaan tugas. “Ilmu yang didapat dalam kegiatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” jelas Bupati Bangka. Sementara itu, Doni Kandiawan, ketua panitia pelaksana dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini akan dilangsungkan selama 3 hari yang mempunyai maksud dan tujuan yakni untuk memberikan persamaan persepsi, pembekalan pegetahuan bagi aparatur Pemkab Bangka, untuk mengubah pola pikir dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. “Adapun pemateri ini terdiri dari tim satuan khusus pencegahan korupsi Kejaksaan Agung RI, Universitas Indonesia, dan Kemenpan RI,” jelas Doni Kandiawan. Dalam pembukaan kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka Drs Rustamsyah, para asisten, Staf Ahli, para kepala dinas, dan para undangan lainnya. Swanie

Melayu Pos 196  

Pemersatu Aspirasi Rakyat

Advertisement