Page 11

Sambungan

Edisi: 196/Thn VII / 9 - 22 April 2014

Perpanjangan Masa Aktif Dinas Sekda Pemprov Sumut Diragukan Sambungan dari hal. 1 supaya masa kepemimpinan Presiden DR Susilo Bambang Yudhoyono, tak ternoda akibat ulah segelintir orang. Dijelaskan proses pengajuan perpanjangan masa dina aktif Nurdin Lubis, sebenarnya dilandasi persekongkolan dengan Gatot Pujonugroho, selaku Plt Gubernur Sumut. Sebelumnya, Gatot Pujonugroho selaku Plt Gubsu menggunakan uang kas Pemprop Sumut untuk kepentingan politik dalam pesta demokrasi / Pilkada Gubsu Maret 2013 lalu. Ketika itu, Gatot Pujonugroho, memanfaatkan pasilitas kekuasaan, diantaranya meminjamkan uang kas Pemprov Sumut senilai Rp 500 miliar kepada

Ahmad Fathana dan Lutfi Hasa Ishaq dalam kaitan impor daging sapi. Memotong Fee (komisi) sekitar 5% dari Rp 200 miliar yang disuntikan untuk Penyertaan Modal ke PDAM Tirtanadi sebagai BUMD Pemprov Sumut. Menggunakan Dana Bansos, Dana BOS, Dana BDB yang seharusnya sudah dikucurkan ke sasaran/Daerah Kabupaten dan Kota, akan tetapi oleh Gatot Pujonugroho dan Nurdin Lubis telah menjalin kemesraan (Bersubahat) dengan memberikan imbalan jasa persekongkolan kepada Nurdin Lubis agar diajukan perpanjangan dinas aktifnya. Selanjutnya APBD dan PAPBD Tahun Anggaran 2013 dengan sengaja oknum Gatot

Pujonugroho selaku Gubsu dan oknum Nurdin Lubis selaku Sekda diragukan terpaksa harus banting setir / memangkas sebanyak 20% dari APBD/ P-APBD seluruh Dinas / SKPD Pemprov Sumut guna mengisi kekosongan kas. Kemudian atas dasar pemangkasan (rasionalisasi) APBD / P-APBD dari seluruh Dinas / SKPD, dengan spontanitas para Wakil Rakyat yang duduk di DPRD-SU seolaholah memihak atau membela rakyat Sumut dengan gaya dan lagu lama berpura-pura menolak rasionalisasi yang digagas oleh Gatot Pujonugroho selaku Gubsu dan Nurdin Lubis selaku Sekda. Namun tidak lama

kemudian ternyata seluruh Wakil Rakyat yang duduk di DPRD-SU mulai dari ketua sampai dengan anggota lainnya nyaris tidak berkutik alias impoten karena diduga sudah terbius oleh amlop atau chek yang disuguhi oleh kedua oknum tersebut. Agar sepak terjang ini tidak berlanjut, kalangan masyarakat Sumatera Utara, sangat mengharapkan Presiden RI, DR Susilo Bambang Yudhoyono, Mensesneg, Sudi Silalahi, dan Mendagri Gamawan Fauzi, secepatnya memeriksa SK perpanjangan dinas aktif Nurdin Lubis, sekaligus menginstruksikan penegak hukum menindak lanjuti kasus tersebut. Hps/Erbe

Kelurahan Bagan Kota Terbitkan SKT Tanah Thn 2011 Atas Nama Orang ... Sambungan dari hal. 1 Kwa Merk Hap Kie menerima sekalian hak pengelolaan tanah dibenarkan dengan besluit Padoeka Chef dari Afdeeling Bengkalis pada tanggal 14 Juni 1928 No 13 dan ditulis dalam buku daftar pada kantornya Afdeeling Bengkalis pada tanggal 14 Juni 1928 No 457 dan No 458 di Cap dan ditandatangani oleh Sulthan Siak. Tanah tersebut diwariskan/diturunkan oleh Bpk Ang Boen Kwa Merk Hap Kie kepada ahli waris yaitu anaknya yang bernama Ang Djiok Seng alias Damanhuri. Dan alm Damanhuri dengan istrinya bernama Tjoe Giok Jan/Giok Jan mempunyai keturunan 6 orang anak yaitu 1. Tek Kim 2. Abina 3. Dahasan 4. Abi Kuan 5. Demmy 6. Nuka. Mereka mengelola dan menguasai tanah tersebut dengan baik sampai sekarang dengan cara meminjamkan tanah mereka kepada warga marga Tionghoa untuk dihuni dan tidak pernah dijual belikan kepada pihak manapun. Pemilik tanah mengijinkan menempati tanahnya, tapi bukan untuk memilikinya, sampai si penyewa tanah sudah ada beranak cucu di sana. Namun setelah orang tua mereka yaitu Bpk Ang Djiok Seng alias Damanhuri meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2010, para ahli waris mau mengurus/mendudukkan tanah tersebut, barulah ada timbul permasalahan, dimana dari 12 unit rumah ada salah seorang yang mengelak dan mengklaim tanah yang ditempatinya adalah sudah miliknya yaitu Apoh salah seorang Adik Bie Tjue (alm) penghuni rumah pertama yang meminjam tanah para ahli waris, beserta kroni kroninya membuat cara untuk

mendapatkan surat atas tanah yang dipinjam. Para ahli waris tetap mendahulukan mediasi secara kekeluargaan, agar yang mengklaim sah memilikitanahnya supaya mengganti rugi sebesar Rp 50 juta. Namun secara diam diam pelaku sudah mengurus surat SKT ke Kantor Lurah Bagan Kota dibantu oleh RT Cs dan SKT tersebut mereka gaungkan/anggarkan bahwa merekalah pemilik yang sah. Dan para pelaku sudah merasa yakin bahwa surat dasar asli tanah ahli waris sudah hilang berbarengan atas meninggalnya orang tua ahli waris tahun 2010 lalu. Yang patut juga menjadi pertanyaan, kenapa Lurah Bagan Kota tidak mempelajari riwayat tanah yang dibuat oleh pelaku. Mestinya Lurah selaku pembuat SKT tanah harus menelusurinya. Apalagi dalam riwayat itu sudah jelas ada perubahan mencolok yang patut dicurigai. Yaitu pembuatan surat laporan kepolisi atas kebakaran, benar tanah tidak dalam sengketa. Berita acara pemeriksaan lapangan diketahui/disaksikan oleh sempadan merupakan syarat penerbitan surat keterangan tanah. Proses pembuatan SKT janggal, setelah ditelusuri adanya pemalsuan nama/tanda tangan dan nama si pemohon adalah orang yang sudah meninggal dunia pada tahun 2008 (abunya ada di Tj Morawa Medan) yaitu penghuni pertama yang meminjam pakai tanah para ahli waris dan masih banyak lagi termasuk dalam nama/tandatangan saksi sempadan yang tidak diketahui siapa dan dimana bertempat tinggal, dan yang menanda tangani sempadan, RT menyuruh seorang nenek umur 70 an di Jl Bintang No

31, sempadan seharusnya adalah Tapekong A ang. Diduga kuat Apoh memakai KTP alm Bie Tjui dan mengaku dan menyatakan dirinyalah Bie Tjuin dibantu oleh RT/ RW Cs. Selain bukti keterangan tersebut, beberapa warga setempat dan yang menghuni tanah para ahli waris tersebut mengatakan, sangat mengetahui tentang riwayat tanah para ahli waris dan dibenarkan bahwa tanah yang dimaksud diatas yang terletak di Jalan Bintan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko sampai sekarang miliknya Bpk Dahasan sebagai kuasa dari para ahliwaris, Pelaku membuat laporan kebakaran itu tidak benar, yang terbakar tahun 2005 rumah di seberang gang bukan rumah di atas milik ahli waris Dahasan. Mereka tidak habis pikir adik almarhum peminjam/penghuni kedua ingin menguasainya dengan cara melawan hukum, dan berani membuat laporan dan keterangan bohong di STPL Polsek Bangko. “Ini tidak terlepas dari pihak tertentu untuk membantu pelaku dalam permasalahan ini dan pasti ada pemodalnya di belakang,” ungkap warga ke MP 01/04 di Jl Bintang. Di dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 (barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak seolah-olah isinya benar, hingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, karena pemalsuan surat maka diancam pidana paling lama enam tahun), serta pasal 266 (barang siapa menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik hingga menimbulkan keru-

gian maka ancaman pidananya paling lama tujuh tahun). Adapun objek kesalahan : a. Membuat laporan, keterangan palsu, nama dan orang yang bukan namanya dengan cara memakai KTP orang yang sudah meninggal dunia sekitar tahun 2008 untuk mendapatkan surat kebakaran dokumen ke pihak Polsek Bangko untuk mengambil alih hak orang lain. b. Membuat surat keterangan tanah tidak bersengketa dan pernyataan riwayat tanah tanpa melibatkan sempadan yang sah, dengan memakai nama sempadan yang tidak diketahui siapa dan dimana keberadaannya, namun yang menanda tangani seorang nenek umur 70 an yang dibohongi RT, mengatas namakan orang yang bukan namanya dengan cara memakai KTP orang yang sudah meninggal dunia tahun 2008, diketahui dan ditandatangani oleh Ibu Lurah Bagan Kota Rohil. c. Atas dasar surat keterangan RT/RW - XIII/V, Surat Pernyataan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Surat pernyataan yang bersangkutan, tanpa melibatkan sempadan yang sah, dengan memakai nama sempadan yang tidak diketahui siapa dan dimana keberadaannya, mengatas namakan orang yang bukan namanya dengan cara memakai KTP orang yang sudah meninggal dunia, maka diterbitkanlah Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/SKT/LBK/ 2011 tanggal 24 Okt 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bagan kota (Ibu Sakinah S STP) Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil sekarang menjabat sebagai Plt Camat Bagan Batu. Tambun

Desa Sanca Ikuti Lomba Desa Tahun 2014 Sambungan dari hal. 1 agama, pemuda juga dihadiri seluruh Muspika Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, juga dihadiri para undangan Kuwu yang tujuh desa kategori se-Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Para masyarakat Desa Sanca ikut menghadiri acara yang dibicarakan oleh tim penilai dari tingkat Kabupaten Indramayu supaya tahu dan mengerti jenjang yang akan dating. Yang jelas untuk Desa Sanca tidak aneh lagi oleh karena beberapa bidang yang dinilai oleh tim itu sudah setiap hari dikerjakan, seperti kebersihan, penataan ruangan, dan pelayanan masyarakat sudah maksimal. Untuk Desa Sanca beberapa bidang yang dinilai untuk lomba desa diantaranya Kelompok I Bidang pemerintahan dan Kamtib-

mas yang langsung dikerjakan oleh Mulus Sukmawinata selaku Kuwu Desa Sanca, kaur-kaur yaitu Sudiyatno dan Eman dibantu oleh Tarma, Kepala Dusun Omo Wasma, Atmaja, BPD Bidang pemerintahan Tatang Sujana, Babinsa Endang, Babinmas Agus. Kelompok II Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kaur Kesra Tarno, LPM Bidang Pendidikan Ruhiyat, BPD Bidang Sosbud Abing, S.Pd, Kelompok Wajar Dikdas Amar, Paud Asih dan Edah, BKB Kemas Sugiarti, Pos KB Desa Asih, Kader Kesehatan Ade Ratnengsih dan Juju Juarsih. Kelompok III Bidang Ekonomi, Raksa Bumi Tarsim, Kelompok Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Casma Dan Karwita, UPK PNPM-MP Riky Iskandar, Kusnadi, BKM Entin dan

Onah, BPD Bidang Pembangunan U. Iwan Suwandi. Kelompok IV Bidang Partisipasi Masyarakat, Pengurus LPM Karna, Pengurus RT/RW Uja.s Dan Rusdi, Kader Pemberdayaan Masyarakat Euis. T. Organisasi Masyarakat Cartim, Tokoh Masyarakat Hari (RT.21 + RT. 02). Kelompok V Bidang PKK, Pengurus PKK Desa Hadijah dan Pokja I, II, III, IV, Pengurus PKK RT/RW Sri Winarti, Kader PKK Desa Unayah, Kader Posyandu Newi, Kelompok Tani Ela Suhela, Kelompok Jami’ah Yuyum. Orang-orang tersebut kategori orang yang paling aktif ketika ada kegiatan dan sangat berperan untuk di Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Kuwu Mulus Sukmawinata kepada Melayu Pos me-

ngatakan, “Insya Allah walaupun pemberitahuan acara mendadak lomba desa kami siap untuk dinilai dari tim kabupaten, bidang apapun tidak ada yang direkayasa, kami apa adanyanya, kalah dan menang itu hal yang biasa dan sifatnya wajar yang jelas itu penyemangat jajaran pamong Desa Sanca. Juga kami ucapkan terima kasih adanya tim penilaian lomba desa oleh karena supaya masyarakat dan jajaran pamong bisa kompak dan serempak, desa tidak akan maju tampak dukungan masyarakat, tidak akan sejahtera masyarakat jajaran pamong desa tidak kerja keras, paling tidak saling bahu membahu, maka dari itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat Desa Sanca demi untuk majunya pembangunan Desa Sanca.” Kayat Sudrajat

tentang rutinitas. Argumen saya adalah sholat. Karena sholat itu dikerjakan rutin. Contoh lain, seorang petinju Mohammad Ali (dulu) sukses ia harus berlatih rutin, terus menerus. Yang saya pikirkan dan pahami tidak semua pekerjaan dirutinkan. Ada yang rutin ada yang harus tidak rutin. Ibarat belajar kalau menghapal itu rutin. Kalau ibarat sholat itu rutin wajib, tapi ada sunah juga. Semuanya entah wajib, entah sunat berpahala. Apa yang dikatakan Nurhadi kepada saya sudah benar. Saya apresiasi. Saya

menangkap apa inti soal. Yang tidak rutin, belajar dengan membuat analisis belajar dengan membuat asumsi belajar dengan teori kemungkinan (probability). Kita dapat menyimpulkan ada masalah kreatif dan ada masalah rutin. Keunggulan gagasan adalah memadukan itu. Di situlah gagasan besar, di situlah berpikir smart. Bagi saya, gagasan besar adalah belajar cerdas, smart. Karena itu gagasan harus memahami apa dan bagaimana gagasan itu sendiri. Tujuan kita adalah menalarkan inti masalah

dengan memaknai, dan meberikan solusi. Karena demikian menjadikan konsep rutin, sebagai bagian dari kesinambungan dan keberlanjutan. Karena itu konsep rutin, tidak boleh kehilangan persfektif. Dalam kaitan ini Soekarno benar. Pekerjaan dilakukan dengan rutin, kegotong royongan. Lebih dari itu harus punya terobosan. Spirit kreatif. Azis al Azmeh juga benar sebabnya peradaban berkorelasi dengan kerja kemanusiaan. Upaya untuk kemanusiaan identik dengan wajib. 

Rutin Sambungan dari hal. 1 seseorang untuk kreatif. Saya ingin membantah. Bukankah sebuah pekerjaan besar itu memerlukan kerja terus menerus berkelanjutan. Gagasan besar harus diselesaikan dengan rutinitas waktu tertentu. Tembok Tiongkok misalnya tidak dikerjakan dalam satu malam melainkan dalam waktu yang lama. Bahkan gagasan besar juga ditentukan lebih banyak oleh rutinitas itu. Sukses bukan bisa dicari dalam sebuah sentuhan sekejap. Saya tidak mau berdebat

11

Rina Nose Trauma Bercerai

A

rtis serba bisa Rina Nose mengaku masih trauma atas kegagalannya mempertahankan rumah tangganya bersama Ridwan Feberani Anwar pada 17 Juli 2013. Terlebih, umur pernikahannya masih seumur jagung. “Kalau dibilang trauma ya pasti ya, saya enggak bisa bohong,” tutur Rina di Jakarta.

Karenanya hingga saat ini ia belum terlihat mengandeng pasangan. Mengenai kedekatannya dengan Saipul Jamil, Rina tegaskan bahwa sampai saat ini masih sebatas teman dekat. “Kalau enggak trauma, sejak beberapa bulan yang lalu saya bercerai mungkin sudah dapat penggantinya,” cetusnya. Sri

Pemusnahan Pakaian Bekas (Ballpres) Hasil ... Sambungan dari hal. 1 nyak 500 karung pakaian bekas. Dari pantauan awak media, pemusnahan tersebut yang dilakukan di lokasi PT Karimun Granit Kecamatan Meral Barat hanya 30 %, sisanya diselewengkan oleh oknum yang berinisial B dengan menggunakan mobil lori yang dibawa ke tempat penyimpanan di gudang bekas Pabrik Lemon Kuda Mas Kampung Baru Kecamatan Meral dan

sebagian lagi disimpan di lokasi Rumah Toko (Ruko) milik berinisial SB (Alm) di Kolong. Tempat penyimpanan barang bukti tersebut dikenakan ancaman pidana sesuai UU No 17 Tentang Pabean Pasal Pasal 103 Setiap orang yang: d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal ini diduga kuat B tersebut bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan Bea Cukai. Tim MP

LDS Buru SPJ Peda KTNA Sambungan dari hal. 1 dilaporkan kembali pada KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) supaya para petani di Riau sejahtera merasakan perha-tian dan binaan pemerintah untuk kesejahtraan bersama. Sedangkan Kepala Sekretariat badan Koordinasi dan Penyuluhan Propinsi Riau (Bakorlu) Zailani Arif Syah sangat bangga dengan kegiatan KTNA Propinsi Riau oleh Ketua Ir Purwo Hadi Subroto yaitu menceritakan peran serta KTNA dalam mempromosikan hasil petani setiap tahun saat PEDA KTNA. “Kita harus memahami organisasi KTNA yaitu suatu kelompok petani yang sukses dalam membantu memasarkan hasil petani, penunjukan mereka sebagai ketua dengan rembug nasional setiap tahun dengan ditentukan oleh pengurus kecamatan sebagai ketua kabupaten/kota. Sedangkan untuk propinsi ditentukan oleh pengurus kabupaten/Kota. KTNA tidak organisasi petani tingkat kelurahan yaitu organisasi petani,” jelasnya. Namun penyimpangan bantuan dari pemerintah yang telah dilakukan Ketua KTNA propinsi tidak mengatasnamakan KTNA tapi organisasi petani tingkat kelu-

rahan. “Konfirmasi saja pada Dinas Pertanian kota atau penyuluh pertanian kota,” tegasnya. Sedangkan surat yang layangkan LDS Propinsi Riau yang intinya meminta data anggaran negara untuk kegiatan KTNA seperti SPJ Peda KTNA, penggunaan pupuk subsidi dan bantuan langsung seperti puad serta bantuan sentral pepaya di Kecamatan Rumbai dengan pengurus KTNA, tidak diberikan kepada kelompok tani Maju Bersama. “KTNA tidak mempunyai anggaran sendiri dari pemerintah, mereka hanya membantu kegiatan hasil panen para petani serta dipromosikan untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Sedang kegiatan tersebut dianggarkan oleh masing masing SKPD oleh tuan rumah kegiatan Peda KTNA, itupun mereka tidak diberikan honor kegiatan hanya sekedar membantu,” tambahnya. Rudi Ketua Lembaga Demokrat Sejati (LDS) Kota Pekanbaru berharap pemerintah Propinsi Riau mau memberikan data penggunan anggaran untuk organisasi KTNA yang tidak sampai pada petani. Contoh kecil saja kelompok tani tingkat kelurahan yang

diketuai oleh Ir Purwo Hadi Sobroto diduga fiktif hanya memanfaatkan para petani pribadi yang telah berhasil panen sebagai contoh proposal diajukan kepemerintah sebagai syarat mengambil anggaran negara untuk memperkaya diri sendiri. Anggaran negara tersebut tidak dirasakan oleh anggota petani. “Kita bakal menyampaikan hal ini pada Ombusman berdasarkan KIP (Keterbukaan Informasi Publik),” tegasnya. Rudi menambahkan agar pemerintah Propinsi Riau lebih selektif dalam melaksanakan kegiatan untuk kepentingan masyarakat, setiap program yang dilakukan wajib dirasakan para petani supaya tidak ada kesenjangan sosial para petani di Propinsi Riau. Bakorlu Propinsi Riau sangat pintar melaksanakan kegiatan hasil panen para petani dengan mengatasnamakan KTNA supaya kegiatan dari anggaran negara sesuai prosedur. “Kita minta data anggota petani yang tergabung dalam KTNA, kalau hanya ada pengurus organisasi saja tanpa anggota siapa yang merasakan keberadaan KTNA yang tidak pernah membina atau bersentuhan dengan petani, jadi apa kerja mereka sebenarnya,” tanyanya. Rudi

BSM Dibelikan Mobil Angkutan Siswa Sambungan dari hal. 1 membantu pembiayaan keperluan pribadi siswa, antara lain digunakan untuk pembelian buku, alat tulis, pembelian seragam sekolah dan sejenisnya, bertujuan untuk menanggulangi atau mencegah anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan (putus sekolah). Ironisnya pengalokasian BSM TA 2013-2014 di salah satu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, di wilayah Kecamatan Sukagumiwang pengalokasiannya disinyalir tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran BSM. Pasalnya, Bantuan Siswa Miskin digunakan untuk membeli mobil dengan alasan untuk transportasi angkutan anak sekolah. Hal ini diungkapkan orang tua siswa atau wali murid yang anaknya mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. “Pengambilan BSM di Bank Jabar Banten (BJB) Kecamatan, langsung diambil dan diterima oleh siswa, setelah uang BSM diambil dari bank, siswa penerima bantuan dikumpulkan oleh pihak sekolah, agar uang tersebut dikumpulkan kembali di sekolah, sehingga siswa penerima bantuan sepeserpun tidak menerima,” tutur wali murid sebut saja Warmi (bukan nama sebenarnya) dengan nada kesal dan kecewa kepada wartawan di serambi rumahnya. Menurut Warmi, dirinya tidak pernah diberi tahu oleh pihak sekolah berapa harga mobil itu. “Saya tidak tahu be-

rapa harganya, karena pihak sekolah tidak ada yang transparan, saya sangat kecewa sekali, bahkan ketika ditanyakan oleh beberapa wali murid, tidak ada yang memberikan penjelasan,” jelasnya. Ketika ditemui di kantornya, Senin (24/03) Kepala Sekolah berinisial M mengatakan, “Jumlah siswa di sekolahnya ada 315, tetapi saya lupa ada berapa jumlah siswa penerima BSM, karena itu urusannya operator, kebetulan hari ini operatornya tidak masuk,” kelit M. Diakui M, Bantuan Siswa Miskin (BSM) pengalokasiannya untuk membeli mobil angkutan siswa, berdasarkan usulan semua orang tua atau wali murid, bukan penerima bantuan saja. Hal itu sudah dimusyawarahkan oleh komite sekolah. “Karena kepentingan anak didik, silahkan temui komite sekolah jangan engga, ini amanatnya,” ucap M sambil menyuruh wartawan meninggalkan kantornya karena sedang banyak kesibukan menghadapi Ujian Akhir Semester. Di waktu serta hari yang berbeda, Wasto LSM Semangat, ketika ditemui di tempat kediamannya mengatakan, “Apapun alasannya yang namanya BSM adalah program pemerintah untuk membantu siswa miskin, mekanisme penyaluran BSM ketentuan serta ketetapannya sudah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kementrian Agama maupun Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang

Siswa Penerima BSM, diantaranya pihak sekolah tidak boleh memungut atau memotong BSM, dan tidak boleh intervensi karena itu haknya siswa penerima BSM untuk membeli peralatan atau keperluan pendidikan di sekolah.” “Namanya saja Bantuan Siswa Miskin sudah ada petunjuk pelaksanaannya dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, aturannya sudah jelas, begitu pula dasarhukumnya, kenapa mesti dimusyawahkan untuk membeli mobil angkutan siswa? Hal ini sudah keluar dari mekanisme penyaluran BSM, untuk itu pihak berwajib segera usut tuntas masalah ini, sebab kepala sekolah diduga telah menyalah gunakan wewenang,” tegasnya. Hal senada dikatakan CH Tanjung SH MH praktisi hukum LKBH Lapsar Kabupaten Indramayu, menurutnya Bantuan Siswa Miskin akhirakhir ini memang banyak digunakan/dipotong sepihak oleh beberapa oknum kepala sekolah yang mental pendidikannya sudah mengarah pada otak garong, biasa alasan oknum kepala sekolah berdalih hal tersebut sudah dimusyawarahkan lebih dahulu, sebenarnya cara tersebut cuma tipu muslihat saja atau akal-akalan agar dana BSM bisa dikorupsinya. Masih kata CH Tanjung, alih-alih dibelikan mobil untuk siswa, itu sudah mudus penggelapan pasal 372 KUHP ancaman pidana 4 tahun penjara. Dedi

Ajaib benar orang-orang yang sudah menjadi batu setelah ditaburi abu, sepontanitas menjadi manusia seperti sedia kala. Sang Putri dengan cepat-

cepat mengajak mereka agar menyingkir dari tempat ini, ayo kita cepat menyingkir dari sini, karena waktunya tinggal sedikit. 

Si Pahit Lidah Sambungan dari hal. 1 itu abu yang dibawanya dari atas bukit itu ditaburkan ke muka orang-orang yang telah menjadi batu itu.

Melayu Pos 196  

Pemersatu Aspirasi Rakyat

Advertisement