Issuu on Google+

TERBIT 12 HALAMAN

Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

Gubernur DKI Jakarta Perlu Evaluasi Kinerja DPPB SERUMPUN | HALAMAN 3

Harga Eceran : Rp. 3.500,- (Jabodetabek)

Warga Dumai Timur Tolak Pembangunan Drainase SELAYANG PANDANG | HALAMAN 6

Langgar UU Lingkungan Hidup, 4 Perusahaan Diproses Hukum DAERAH | HALAMAN 10

Mantan Bupati Belitung Barat Izinkan Kapal Hisap Rusak Ekosistem Laut

WINDA VISKA

Rahasiakan Hari Pernikahan

>>Baca di Halaman 11

TITIAN MUHIBAH

Qaulan Layyinan dan Komunikasi Efektif

Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta

T

opik ini berjudul Qaulan Layyinan dan Komunikasi Efektif. Pada mulanya terinspirasi oleh peringatan seorang ilmuwan Barat bernama Walsh. Ucapannya amatlah tepat. Dia mengatakan bahwa ironi terbesar umat manusia pada abad ini alalah karena lebih percaya kepada kata kata ketimbang perasaan, pengalaman dan hati nurani (Dialog Dengan Tuhan 1999). Tidak syak lagi kata dari Walsh tersebut menyentakkan kita. Oleh karena semakin terasa kebenarannya. Bukankah kata terucap manis dan janji-janji seperti apa dikatakan diucapkan lebih banyak ucapan kosong. Awal dan Akhir Ambilah misal pada penggunaan kata qaulan qadim, kata sebelum terjadi dan qaulan jadid kata sesudah terjadi. Ketidak kosistenan terjadi dengan alasan lazim, kata bisa khilaf, titian biasa lapuk, janji biasa mungkir. Makna yang berbeda ketika awal dan ketika akhir. Selain itu ada kata qaulan layyinan kata lembut dari hati ke hati. Ia berbentuk ungkapan qaulan layyinan, kata yang assosiatif lembut, kongkrit. Pilihan kata qulan layyinan punya padanan kata qaulan makrufaa. Kata yang baik, berguna bermanfaat. Dalam hubungan ini, kata hati, perasaan dan pengalaman merupakan fungsi qaulan layyinan (kata kata lunak) dan qaulan makrufaa (kata yang baik, berguna). Ringkasnya adalah ukuran untuk sebuah makna. Hal itu mengingat dalam kenyataan, kata kata tidak selalu mewakili kebenaran, sebab karena ucapan lansung palsu. Bahasa perasaan dan hati nurani itu jauh Bersambung ke hal. 11

Pantun Melayu

Jakarta (MP) - Dari hasil investigasi yang cukup memakan waktu, akhirnya ditemukan salah satu Keputusan Bupati Belitung Barat H Darmansyah Husein, yang mana keputusan Bupati tersebut dengan Nomor : 004/IUP.E/ DPE/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bumi Hero Perkasa. Dari data yang ada, sudah sebanyak enam perizinan yang telah dikeluarkan oleh Bupati H Darmansyah Husein pada saat menjabat Bupati.

Apeng Kebal Hukum

Hutan Mangrove di Batam Dibabat Habis Dijadikan Arang Batam (MP) - Apeng pengusaha kayu arang di Kota Batam kebal hukum karena diduga kinerja Dinas KP2K Kota Batam dengan Polda Kepri sampai berita ini diturunkan belum ada tindakan untuk menghentikan atau menangkap mafia pengusaha arang yang diduga ilegal beraktifitas dengan bebas di berbagai sudut Kota Batam, terutama di daerah Barelang dan pulaupulau sekitarnya yang dengan bebasnya menggunduli hutan yang diperuntukkan pemerintah sebagai hutan mangrove. Mafia-mafia ini memanfaatkan masyarakat setempat dalam merambah lahan yang

Bersambung ke hal. 11

Pentas tari bedak tiruan Ngarang fiksi latih di hutan Pantas negeri tidak karuan Orang korupsi seperti setan

tigasi ke daerah Air Langka Kelurahan Galang BaruBarelang, masyarakat di sana mengatakan bahwa mereka

Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti Menghina Tunjangan Transportasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebingtinggi Cuma Rp 50.000/Bulan

Meranti (MP) - Abu Hasan Sahari SPd MM, Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluh sewaktu ditemui Melayu Pos di ruangannya. Abu panggilan sehari-hari itu sangat merasa terhina oleh Pemda Kabupten Kepulauan Meranti serta Dewan Perwakilan Rakyat Kepulauan Meranti yang telah memberlakukan Perda dengan memberlakukan tunjangan transportasi kepada Kepala UPTD Pendidikan dan Kebu-

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Irwan Nasir MSi dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Hafizoh SAg.

dayaan Hanya Sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah Per Bulannya, namun Abu Hasan tidak tahu Perda Nomor berapa dan tahun berapa yang memuatkan tetang Tunjangan Kepala UPTD Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan itu sebesar Lima Puluh Ribu Rupiah. “Mereka tidak pernah berpikir bagaimana susahnya bawahan mereka bekerja, mereka Bersambung ke hal. 11

Oknum Penghulu Pangkaitan Tipu Warganya Bagan Batu (MP) - Sangat disayangkan bila seorang instansi pemerintah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperdayai warganya untuk memperkaya diri sendiri. Penghulu sebagai perpanjangan tangan instansi pemerintah untuk membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, memelihara kerukunan warga, dan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang didasarkan atas kegotong-royongan dan kekeluargaan, namun perla-

kuan Penghulu Pakaitan ini malah menipu dan menindas warganya bukan mengayomi, malah menggarongi masyarakatnya, apakah SDM-nya rendah, mungkin karena asal muasal duduk jadi PJS Penghulunya adalah titipan, bukan atas dasar dipilih oleh masyarakatnya sendiri sehingga tega berbuat sesuka kewarganya sendiri. Menurut keterangan dari keluarga T Sitompul mengatakan bahwa keluarga mereka telah ditipu oleh oknum kepala Bersambung ke hal. 11

HISTLEGEND

MUNJUL

Prasasti Munjul

A

Ist

mpun, Sang Prabu. Maafkan sikap hamba dan kawan hamba ini bila telah berbuat lancang di hadapan Sang Prabu!” Sang Purnawarman mengang-

guk. “Aku tak mengerti. Apa yang terjadi dengan Wamana, Bhima. Dia seperti kehilangan kendali.” “Ampun, Sang Prabu. Hamba pun tidak tahu. Tapi izinkamah hamba mengurusnya.” Sang Purnawarman mengangkat tangan mempersilahkan. Bhima kemudian menghampiri Wamana. Tapi baru beberapa langkah, Wamana berseru kepada Bhima.

sehari-hari mengambil kayu bakau dari hutan Barelang untuk dijadikan arang bakau. Bersambung ke hal. 11

Rumah Layak Huni Seperti Kandang Kerbau Jaksa Penyidik Jalan di Tempat

Bangka Selatan (MP) - “Melihat dari jauh saja sudah tidak tertarik apa lagi untuk menenpatinya,” kata ibu Sumirah salah satu warga yang menempati rumah seperti kandang kerbau. Rumah dengan ukuran 6x6 M2 tersebut tidak memiliki kamar mandi, toilet, jendela serta pintu. Semua orang yang melihat terkaget-keget bahkan tim investigasi MP terhenyak melihat kenyataan yang sebenarnya. Bahkan kwalitas bahan yang sangat rendah sekali, baik bahan batako lobang maupun kayu yang terpasang. “Seperti inilah, kami warga yang tak memiliki apa-apa ini. Tak mengerti mau seperti apa atau bagaimana yang sebenarnya,” rintihan Sumirah sambil bersimpuh di lantai rumahnya yang mulai berlobang. Sepertinya lokasi RT 13 dan 14 dusun 4 desa Serdang Kecamatan Air Gegas Toboali Bangka Selatan ini salah satu Bersambung ke hal. 11

DPP SBSI 1992 :

MK Hapuskan Jangka Waktu Menuntut Upah Hak atas Upah tak Dapat Dirampas Sewenang-wenang oleh Siapapun Jakarta (MP) - Kamis, 19 September 2013 kabar baik bagi para buruh. MK akhirnya membatalkan ketentuan kadaluwarsa dua tahun atas pembayaran upah seperti diatur Pasal 96 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan Martin Boiliu Dkk. Ini artinya

Bagian: Keduapuluh dua

PRASASTI

Buat pejabat yang ngembat uang rakyat Sebelum terlambat segeralah bertobat Punya iman dan pendirian yang hebat Biar bahagia nanti di dunia akhirat Berburu ke padang datar Dapat rusa belang di kaki Koruptor sakit diijinkan pesiar Uang rakyat dibawa lari

diperuntukkan pemerintah sebagai hutan mangrove. Ketika koran ini melakukan penelusuran dan inves-

“Diam di tempatmu, Bhima!” Langkah Bhima seketika terhenti. “Tapi kau telah lancang di hadapan sang Prabu, Wamana. Ayolah, mari kita keluar saja dan lepaskan gadis yang tidak bersalah itu!” “Bhima, kau ingat kejadian di kapal tadi malam saat kau menyelami laut untuk mencari seorang prajurit yang tenggelam?” Bhima mengangguk. “Kau masih ingat tadi pagi dan barusan saat kukatakan kalau aku mencium bau amis?” Bhima mengangguk lagi. “Bagus,” kata Wamana. “Sekarang, mendekatlah kemari!” Bersambung ke hal. 11

buruh bisa kapanpun mengajukan tuntutan pembayaran upah dan hak lainnya yang timbul dari hubungan kerja. “Mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tutur Ketua Majelis MK, M Akil Mochtar saat membacakan putusannya di Gedung MK, Kamis (19/9). Mahkamah beralasan hak Bersambung ke hal. 11

TKW Asal Indramayu 11 Tahun Tidak Tahu Nasibnya? Indramayu (MP) – Kepergian Epi Sapitri bin Mukidin warga Desa Singa Jaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ke luar negeri sebagai Mukidin dan Dariah orang tua Bersambung ke hal. 11 kandung Epi Sapitri.


Opini

2 SOROT Sepakbola Indonesia Sudah Terjaga Dari Tidur Panjang TIDUR panjang selama 22 tahun yang dialami sepak bola nasional (PSSI), tanpa satu gelar juara pun, sudah mulai terjaga melalui pretasi yang ditorehkan Tim Nasional (Timnas) di Bawah Usia 19 Tahun (U-19). Keberhasilan Garuda Muda mengalahkan Vietnam (tim yang mengalahkannya di babak penyisian grup) 7-6 melalui adu penlati, di final Piala Federasi Sepak bola Asia Tenggara (AFF) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo seyogianya dijadikan kebangkitan sepak bola nasional, agar Tim Nasional usia 23 tahun, maupun senior dapat meraih gelar serupa di even internasional lainnya. Kemenangan ini tidak hanya membuktikan bahwa sepak bola negeri masih memiliki bibit-bibit unggul, tetapi sekaligus merupakan fakta bahwa persatuan dan kesatuan dalam mengurus sepak bola (pengurus PSSI) merupakan modal untuk membentuk tim tangguh. Jangan harap tim nasional mampu memperlihatkan prestasi apabila pengurus PSSI cakar-cakaran seperti pernah terjadi. Kita berharap hasil Kongres Tahunan PSSI di Surabaya, Jawa Timur, 17 Juni 2013 lalu, benar-benar membuat organisasi sepak bola Indonesia solid. Pengakuan FIFA (federasi sepak bola tertinggi dunia) terhadap perubahan struktur PSSI hasil pertemuan tahunan itu hendaknya tidak lagi dirusak oleh ambisi orang per orang yang ingin mengutamakan kepentingan pribadi. Apa pun hasil yang diraih Timnas U-19 tadi malam harusnya dijadikan sebagai pendorong oleh pembina sepak bola di negeri ini untuk bangkit. Apalagi sejak Piala AFF diperebutkan tahun 2005, atau sejak pertandingan U-19 tingkat Asia Tenggara digelar tahun 2002, baru pertama kali ini Timnas U-19 mampu melaju ke final. Permainan habis-habisan menguras tenaga yang diperlihatkan Evan Dimas dkk tadi malam sangat membanggakan, pelepas dahaga setelah lama kemarau panjang. Timnas sepak bola terakhir kali menikmati gelar juara pada tahun 1991, ketika Ferril Raymond Hattu meraih medali emas SEA Games, setelah mengalahkan “Gajah Putih” Thailand, melalui pertarungan sangat melelahnkan yang berakhir dengan adu penati. Sejak itu tak satu gelar pun diciptakan. Di Piala AFF U-16, 2013, belum lama ini, di Myanmar, Timnas Indonesia memang maju ke final. Sayangnya di partai puncak dikalahkan Malaysia. Dua event terakhir, Piala AFF U-19 dan sebelumnya Piala AFF U-16, menjadi pelajaran bagi PSSI bahwa untuk melahirkan pemain-pemain bermutu, yang diharapkan melahirkan tim nasional yang disegani, segala daya dan upaya harus dimanfaatkan. Tidak hanya dana, materi pemain dan pelatih, tetapi juga kebersamaan. Meski begitu, tidak seharusnya pula pembina cabang olahraga terpopuler di jagat raya ini menempuh cara instan. PSSI seyogiannya sudah mulai percaya diri dan tak perlu ngotot mengandalkan pemain naturalisasi, yang akhirakhir ini menjadi prioritas untuk tim nasional. Apalagi menganggap pemain warga asing atau warga asing berdarah Indonesia yang dijadikan WNI lebih bermuntu dibanding pemain asli Indonesia. Berkacalah ke Negara lain yang sduah lebih maju sepakbolanya. Bagaimanapun nasionalisme anak bangsa jauh lebih baik disbanding mereka yang ada kaitannya dengan materi. Asalkan PSSI dapat membuat program yang pasti, kita sepoakbola kita pasti bisa maju seperti bangsa lain. 

Pembina: Mas’ud HMN, KRT. Heru Ansori, SH.MM Penasehat: Edigia, Gusti Bellaprisia, E. PGLK. Andanu, Jurik, Ucok Purba Penasehat Hukum: Junaedi Tarigan, SH, MH, Rida Ista Sitepu, SH Pemimpin Umum/Pemred/Penanggung Jawab: Raden Barus Wakil Pimpinan Redaksi: Martinus Siki Pemimpin Perusahaan: Sinton Sitepu Wakil Pemimpin Perusahaan: Fritz Bobby Barus, SE Sekretaris Perusahaan: Sakilah Manager Produksi: Arlianson Sphr Manager Iklan: Sudianto Bastian Manager Pemasaran: Robby MP Simatupang Disain Grafis: EdWin’d Litbang: Rahmat Sinulingga Dewan Redaksi: Raden Barus, Cristian Samuel HS, Sinton Sitepu Staf Redaksi: Aceng Eris, Sip, Asep Soepandi, Bisner PS, Hotman S, Wasnadi S, Anwar Kirap, Dani Hamdani, Agustina Hendra, Bona S, Priatna, Mareden Manulang, Jonny Simanjuntak, Irmadi, Julisman, Yunus, Asrin Daulai, Krisman Naibaho, Mamat Sutardi, Kressa Maulana, Sopian Mustafa, Dani Hendi B, Tamidi Nurajaya, Tarman Waruwu, Bahagia Purba, Liston Gurning, Darman, Sudarno, Albert H, Rihcad S, Afrizal, Terkelin SM, Adi Wira S Meliala, Sutan Lumumba, Kayat Sudrajat, Eko Priyanto, Robinson Manulang, Kalaus, Joni Sapari, Didin, Farmi Alfikris, Sardi, Rahmat, Andi Putra, Rasyun, Tombang Tambunan, Firnando, Samsin, Adi Surya Wijaya, M Suran, Zainal Abidin, Muhammad Hasan, Dedi Kurniawan, Robet Sulun, Hery Hartono, Hasan Sobri, Syahsinan Aryanto, S Priyadi, Eri Waruwu, Rizki Putra Utama, SH, Umar T, Eppendi, Jamjami Sp, Alo Bango, Rusmantio, Martin Zai, Martinus Siki, Marihot Siregar, Sartiman, Rahman Liandi SE, Joni Julianto, Aperius Laila, Ebenezer, P Roni NB, Daulat Tambunan, Abdul Rachman, Dedi Suryadi, Jatiman Sitanggang, Ropinus Bangun, Tengku Syuib, Fanti Zega, Hermanto K Nihin, Muhlis, Fahri, Sudirman, Sie You Ho, Hermansyah ZN, Zainal, Asep AS, Tanwir Abdul Rahman, Zainal Efendi, Andi Usman, Suriyana, Aceng F, Ahmad Rudini, M Arsad Kaban, Berlin Lase, Hodly Simanungkalit, Darmawan Hayat SS, Sukuan Jaya, Andi M Nur, Fabianus Bubun, N Suryana, Zalmansyah, Ramadinus, Dayat Rusmana, Mili Taufik, Doman Hutasoit, Wahyu Setiawan, Karmila, Andi S Putra, Wawan Rismawan, Solihin, Heldi Yosrizal, Rudi Hermansyah, Darmanto Tambunan, Pujiansyah, Anggiat Sitorus, Listan Hardi, Dewi Puspa Sari, Muhammad Efendi, Tomi, David Saragih, Edy Suryadi BK, S Hondro, Wan Syafruddin, Bahrum Munte, Hidayah S, Abdul Gafur, Dadang, Nurdin Ginting, Parulan M, Romario Barus, Budi Mudiowanto, Hartono, Sudarno MS, Edie, Ujang, Sutan MB Simatupang, Zainal Arifin, Lasiman, Endang Suhardi, Abdul Rahman, Jaeni Marjuki, Sarifudin, Budi Purwanto, Sanusi, Tatang S, Cecep Supriatin, Tanwir, Timbul MH, Damri Situmorang, Andi Putra S, Tengku Syuib, M Kasim, Esron Sembiring, Heri Purnomo, D Harsono, Agung Prastiyohadi, Sarjo Pranoto, Ikrom, Achmads Lingga, Andi Putra Sembiring, Rudi Antonia, Zulkiflie M Noer, Suroto Adilasmono.

TARIF IKLAN : Iklan Baris Rp. 5.000,-/baris (minimal 3 baris, maks. 10 baris) 1 hal. Rp. 15.000.000 (FC); Rp. 10.000.000,- (BW); 1/2 hal. Rp. 7.500.000,(FC); 5.000.000,- (BW); 1/4 hal. Rp. 3.750.000,- (FC); Rp. 2.500.000,- (BW); 1/8 hal. Rp. 1.875.000,- (FC); Rp. 1.250.000,- (BW); 1/16 hal. Rp. 937.500,(FC); Rp. 625.000,- (BW); 1/32 hal. Rp. 468.750,- (FC); Rp. 312.500,- (BW) D ITERBITKAN OLEH : CV. GUNUNG BARUS ALAMAT REDAKSI / T ATA USAHA / IKLAN: Gd. Dewan Pers Lt. III Jl. Kebon Sirih No. 32 - 34 Jakarta 10110 Telp.: (021) 98333068; 34830839 Fax : (021) 34830839 Email: melayu_post@yahoo.co.id Isi diluar tanggung jawab percetakan NPWP: 02.554.039.4-025.000 Rekening : Bank BRI Cabang/Unit Senen No. Acc : 3247-01-004181-53-4 Bank BCA KCP Atrium Senen No. Acc : 6850183994 Atas Nama : Raden Barus Redaksi menerima naskah/artikel. Naskah/Artikel yang masuk menjadi milik Redaksi. Semua Wartawan SKU Melayu Pos terdaftar dalam boks redaksi dan dibekali kartu tanda pengenal.

Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

Isnaini Pengojek : Siapa (dulu) Presiden Yang Dipilih? Amat menyentuh perasaan, saat membaca kisah di bawah judul Isnaini Pengojek (Kompas 9 Sept, 2013 halaman 16). Tulisan itu melaporkan sebuah realitas perempuan berekonomi lemah. Tiada siapa yang hirau. Moh Hatta Presiden yang dulu dipilihnya.

Terus terang. Kita dapat Oleh Mas ud HMN*) Siapapun saya kira, menarik persamaan Isnaini dengan dan setidak tidaknya nurani saya terganggu oleh berita wanita yang diangkat Titik dalam wanita pengojek ini, menyangkut dua lagunya. Sama mencari hidup, sesuap sudut pandang berikut. nasi, penyambung nyawa. Ia juga Pertama karena sangat ironis, kok sama tersenyum menerima realitas begitu amat nasib bangsaku. Secara yang pahit. manusiawi tukang ojek bukan Isnaeni 40 tahun memang bukan pekerjaan kaum hawa. Semestinya ini menjadi sikupu kupu malam nama pekerjaan laki-laki, tetapi ya, itulah. lain yang diberikan kepada wanita Lantaran faktor ekonomi untuk pelacur. Ia nekad jadi tukang ojek hidup. Sang wanita berjuang dengan karena tidak ada pekerjaan lain. Ia segenap raganya. memulai karirnya sejak tahun 2008. Kedua, faktor tanggung jawab. Bermula dengan mengambil Kalau diusut ke atas, pejabat tertinggi kendaraan roda dua dengan cara bertanggung jawabkah Presiden kredit, bayar cicil. Karena giat, ia bisa terhadap nasib wanita desa seperti ini. lunasi kurang dua tahun. Tak perlu ditanyakan dulu siapa Pendapatnnya, tidak pasti. Kalau Presiden yang dipilih Isnaini saat sampai malam wanita yang lahir l973 di Desa Teluk Nusa Tenggara Barat itu Pilpres 2009. Wanita dan nasib bangsaku bisa dapat Rp 30 ribu. “Kalau lagi seret tersebut di atas, senada dengan lirik ya hanya dapat Rp 8 ribu,” katanya. lagu yang diciptakan Titik Puspa 40 Isnaeni tamatan SMEA itu mau tahun lalu. Nama lagunya adalah kerja apa saja. Ia jadi pekerja sebagai sikupu-kupu malam. Tidak kader Posyandu (pelayanan kesehatan seharusnya tapi apa boleh buat. terpadu) di desanya, honornya Rp120 Titik Puspa, mepersonifikasikan ribu perenam bulan. sikupu kupu malam dengan yang ia Punya anak satu, dia juga jadi kuli tahu. Tuhan penyayang umatnya dan bangunan sebagai tambahan. Angkat hidup bekerja penyambung nyawa. batu bata. Juga angkat dan jual beli

tabung gas. Demikianlah cerita Isneini. Dia tak syak lagi merupakan simbol kemiskinaan dan ketidakberdayaan rakyat desa. Tapi siapa yang peduli? Masalah kepeduliaan kepada rakyat kecil. Adakah Presiden tahu masalah ini. Tidak jelas buat kita. Meskipun dia dulu juga ikut memilih Presiden. Yang semestinya peduli terhadap pemilihnya. Yang jelas, pengojek bukanlah pekerjaan yang pantas bagi seorang wanita. Pekerjaan ini adalah terpaksa karena struktur dari sistem nasional kita. Alangkah pahitnya derita rakyat di negeri tercinta ini. Sayangnya cerita seperti ini tidak dipedulikan. Isu lain seperti calon Presiden, pembangunan mall, mobil Inova lebih menarik. Kita kutip syairnya lagu Titik Puspa: Inilah nasib sikupu kupu malam, bekerja berjuang seluruh jiwa raga Bibir senyum dan tangis menyertainya Tuhan penyayang umatnya Yang dia lakukan adalah penyambung nyawa 

Urbanisasi dan Disparitas Pembangunan

M

igrasi menjadi gejala umum yang menyertai dinamika kependudukan dan pembangunan di Negara Dunia Ketiga. Hasil Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010 mencatat 2,5 persen penduduk merupakan migran masuk risen dan 11,8 persen penduduk merupakan migran masuk seumur hidup antar provinsi. Persentase migran di daerah perkotaan tiga kali lipat lebih besar migran di daerah perdesaan. Data tersebut membuktikan teori demografi bahwa migran lebih banyak ke daerah perkotaan. Alasan utama migrasi adalah mencari atau pindah pekerjaan sertasekolah atau kuliah (BPS, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa daerah tujuan memiliki kondisi jauh lebih baik dari daerah asal. Migrasi di Indonesia didominasi oleh perpindahan dari desa ke kota (urbanisasi) dan dari luar Jawa ke Jawa. Pandangan neo klasik menyebutkan bahwa pembangunan menyebabkan polarisasi wilayah, yaitu wilayah maju (development region) dan wilayah terbelakang (underdevelopment region) atau wilayah pusat (center) dan pinggiran (pherypery). Konteks Indonesia menujukkan Pulau Jawa dan wilayah kota sebagai wilayah maju dan pusat, sedangkan Pulau Luar Jawa dan wilayah desa adalah wilayah terbelakang dan pinggiran. Urbanisasi di tengah permasalahan kompleks kota perlu ditekan agar tidak terjadi ledakan yang berujung pada antiklimaks pembangunan. Fakta Urbanisasi Jumlah penduduk Indonesia yang menyesaki perkotaan telah mencapai 54 persen atau sekitar 129,6 juta orang pada tahun 2012 (BPS, 2013). Angka ini melambung tinggi dibandingkankan hasil sensus penduduk 2010 yang baru 49,8 persen dari 237,6 juta penduduk. Kota yang dijejali manusia hingga mencapai titik jenuh akan menurunkan daya dukung keruangannya. Penduduk semakin sulit mengakses kebutuhan dasar, seperti lahan

A

bermukim, air berOleh Ribut sih, lingkungan sehat, hingga mata pencaharian. Implikasi hal tersebut adalah hadirnya permasalahan kota yang semakin pelik. Kemiskinan terus merangkak naik, permukiman kumuh dan liar kian menjalar, pengangguran meninggi, kemacetan merajalela, penyakit sosial mewabah, dan lainnya. Salah satu kota yang sudah terlampui ambang batas kejenuhan dan paling kompleks dinamikanya adalah DKI Jakarta. Rencana Tata Ruang Wilayah menetapkan batas penduduk DKI Jakarta maksimal 12,5 juta orang pada tahun 2030. Faktanya hingga akhir tahun 2012 penduduk sudah mencapai 9.761.407 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, 2013). Hal ini merupakan lampu merah bagi terlampuinya jumlah penduduk pada tahun 2030 nanti. Pertambahan penduduk paling signifikan terjadi pascamudik lebaran. Pemudik disinyalir menarik beberapa orang di kampung halamannya untuk mengadu nasib di ibu kota. Hal ini dapat dilihat dari hasil Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) usai lebaran yang dilakukan pada tahun terdahulu. Lepas dari efektifitas pelaksanaannya, hasil yang ada sudah membuktikan fenomena urbanisasi pascalebaran. Dinas Sosial DKI Jakarta berhasil memulangkan 3.817 orang yang terjaring dalam OYK tahun 2011. Pendatang baru di ibukota berasal dari semua provinsi di Pulau Jawa, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta sisanya datang dari wilayah lain. Pendatang baru pada tahun 2011 tercatat sekitar 50 ribu orang. Angka ini dilaporkan terus mengalami penurunan sejak tahun 2003. Tahun 2003, pendatang baru mencapai 204.830 orang, tahun 2004 mencapai 190.356 orang, tahun 2005 sebanyak 180.767 orang, tahun 2006 ada 124.427 orang, 2007 sebanyak 109.617 orang, 2008 sebanyak 88.473 orang, 2009 ada 69.554 orang, dan tahun 2010

sebanyak 59.215 orang (Dinas Sosial DKI Jakarta, 2013). Urbanisasi menurut ilmu demografi disebabkan adanya push and pull factors. Desa mengalami tekanan (push) sedangkan kota melakukan tarikan (pull). Tekanan di desa antara lain disebabkan rendahnya produktifitas ekonomi terutama pertanian, meningkatnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, mandulnya regenerasi petani, minimnya fasilitas, dan lainnya. Kota menarik dan menawarkan jawaban atas tekanan desa antara lain dengan kesempatan kerja, banyaknya fasilitas, banyaknya perputaran uang, dan lainnya. Selama pembangunan desa dianaktirikan, maka urbanisasi akan menjadi bom waktu bagi kegagalan pembangunan.

Lupiyanto

Strategi Minimalisasi Upaya menghadang urbanisasi mesti didekati secara komprehensif, baik dari sisi kota sebagai tujuan maupun desa sebagai pemasok. Fenomena urbanisasi membuka tabir faktual terjadinya disparitas pembangunan. Pembangunan secara spasial nyata timpang antara Jawa dan Luar Jawa serta antara desa dan kota. Pembangunan selama ini diimplementasikan bias Jawa dan bias kota. Indeks ketimpangan wilayah menurut studi Sjarizal (2002) antara tahun 1995-2003 terus mengalami peningkatan. Indeks ketimpangan tahun 1995 adalah 0,56 dan tahun 2003 adalah 0,66. Bukti kasat mata antara lain kesenjangan infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, jangkauan informasi, lapangan kerja, dan lainnya. Perputaran uang juga berpusat di Jawa, dimana 70% beredar di Jakarta. Ada gula ada semut. Gula itu hanya menumpuk di Jawa dan kota. Akibatnya ledakan penduduk tidak bisa dielakkan. Mendasarkan kenyataan di atas, maka menghadang urbanisasi harus dimulai dengan memeratakan pembangunan. Pertama, perlu

peningkatan produktifitas ekonomi di desa melalui pembukaan lapangan kerja, memperbanyak program padat karya, pengembangan agroindustri, penguatan pertanian modern, dan lainnya. Kedua, penyebaran pembangunan prasarana dasar, seperti perhubungan, pertanian, serta informasi dan komunikasi. Ketiga, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan ke Luar Jawa. Keempat, pengembangan pusat pertumbuhan di daerah pinggiran. Kelima, perlu penggalakan kembali gerakan bangga suka desa dan bangga menjadi petani untuk mengurangi ketergantungan ekonomi ke kota. Operasi Yustisi Kependudukan tidak akan berarti apa-apa selama desa tidak diperhatikan. Pemerintah pusat bertanggung jawab mewujudkan pemerataan pembangunan di desa. Pemerintah Jakarta dapat mengalihkan strateginya dengan berkolaborasi lintas wilayah dengan pinggirannya, seperti Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Depok untuk redistribusi industri. Pemerintah Jakarta juga diharapkan bisa memberikan skill kewirausahaan bagi imigran pendatang agar kembali dan mampu mandiri di desa. Jakarta juga harus bisa berbagi agar perputaran uang berkurang dan mengalir ke daerah lain, khususnya Luar Jawa dan perdesaan. Menghadang laju urbanisasi butuh upaya riil dan komprehensif bukan sekadar pengaturan administratif. Implementasi upaya di atas diharapkan dapat membalikkan fenomena pascalebaran. Jika sebelumnya pasti terjadi lonjakan urbanisasi, maka ke depan justru akan menurun karena banyaknya pemudik permanen yang tidak kembali ke kota. Tanpa upaya tersebut, siapapun pemimpinnya dan bagaimanapun kerasnya aturan dipastikan akan tetap menjadikan urbanisasi pascalebaran sebagai fenomena klasik.  Penulis adalah Deputi Direktur CPubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)- Yogyakarta

Menduniakan Pariwisata Tanpa Miss World

khirnya Miss World (MW) tetap digelar meskipun hanya diizinkan di Bali. Gelombang penolakan tidak menjadi catatan pemerintah. Potensi demonstrasi dijawab dengan penjagaan penuh ribuan aparat kemanan yang berjaga di lokasi-lokasi vital seantero Bali. Kesan umum bahkan berpotensi mengarah pada kondisi berlebihan dan negatif bagi keberlangsungan pariwisata. Bali juga merupakan zona merah terorisme, sehingga penyelenggaraan MW bisa mengundang aksi-aksi yang tidak diinginkan. Perjalanan kepesertaan Indonesia di ajang MW menyusuri lika-liku panjang. Zaman Soeharto, Indonesia menolak ikut MW. “Wanita Indonesia cantik kok, kontes ratu dunia tak sesuai budaya kita...” Demikian pernyataan singkat Soeharto ketika menerima Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Mien Sugandhi pada tanggal 29 Mei 1996. Presiden Soeharto secara resmi melarang keikutsertaan Indonesia dalam kontes ratu dunia atau

semacamnya di luOleh Ribut ar negeri, baik sebagai peninjau atau peserta, termasuk mengundang ratu dunia ke Indonesia. Keikutsertaan seperti itu dipandang tidak sesuai dengan adat dan kebudayaan Indonesia. Perubahan kebijakan dimulai pada tahun 2000 di masa pemerintahan Gus Dur. Kontes Puteri Indonesia kembali diizinkan, namun pemenangnya tidak dikirim ke kontes Miss Universe maupun Miss World (MW). Kebijakan ini dipertahankan oleh pemerintahan Megawati. Presiden SBY sejak berkuasa merestui pemenang kontes Puteri Indonesia kembali untuk mengikuti kontes MW. Pengiriman delegasi ke MW setiap tahun selalu diwarnai gelombang penolakan dari sebagian besar elemen masyarakat. Hal ini nampaknya tidak dihiraukan Presiden SBY. Restu bahkan berani diberikan untuk perhelatan MW ke-63

di Indonesia. Peserta direncanakan akan di Bali mulai 4-15 September 2013. Peserta selanjutnya akan mengunjungi sejumlah tempat dan diperkenalkan dengan budaya Tanah Air selama masa karantina dan penilaian. Final MW yang sedianya berlangsung di Bogor pada tanggal 28 September 2013 akhirnya hanya diizinkan tetap di Bali. Polemik dan gelombang protes pun tidak bisa dihindari. Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi sudah menyatakan pelarangan. Justifikasi pihak pendukung dan lampu hijau pemerintah dinisbatkan pada alasan kepentingan promosi pariwisata Indonesia. Pihak penentang tetap memandang kegiatan ini tidak lebih sebagai pamer aurat sejagad. Polemik terbesar terkait MW selama ini terletak pada sesi penggunaan bikini. Hal ini telah dijamin pihak penyelenggara tidak terjadi di

Lupiyanto

Indonesia. Upaya ini tetap tidak bisa meredam protes sebagian besar kalangan. MW tetap diasosiasikan sebagai ajang kompetisi yang dominan pada eksploitasi kecantikan fisik. MW juga diragukan dan dipandang tidak memiliki korelasi signifikan terhadap perbaikan sektor kepariwisataan. Keuntungan materi terbesar hanya akan dikeruk pihak penyelenggara. Susan Dewey, Antropolog dari Syracuse University memaparkan dalam bukunya ‘Making Miss World: Constructing gender power and the nation in postliberalization India’ (2008) bahwa penyelenggaraan MW memiliki pertalian erat dengan kepentingan bisnis. Chairwoman MW 2013, dalam hal ini adalah istri bos MNC group Hary Tanoesoedibyo menjadi exclusive partner yang memiliki hak siar penuh dan bisa menjualnya kepada stasiun lain di sekitar 140 negara. Penulis adalah Deputi Direktur CPubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)- Yogyakarta


Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

Serumpun

Pembentukan BKM Cikampek Utara 2013 – 2016 Kota Baru (MP) - Dengan penggantian BKM periode 2010 – 2013 diketui oleh Bayu diadakan kembali pemilihan kordinator BKM untuk periode 2013 – 2016 pada hari Kamis 19-09-2013 di desa Cikampek Utara dengan dihadiri sekitar 48 orang terdidiri dari BPD, LPM, PKK, Dusun, RW, RT, P3N dan Karang taruna tak lupa juga para tokoh masyarakat Cikampek Utara. Tim PASKEL 8 Pasitator membawahi Kecamatan Kota Baru Judi mengatakan bahwa tim BKM yang lalu periode 2010 – 2013 berjumlah 13 orang sedangkan pada pemilihan hari ini menjadi 9 orang agar lebih efektif dan efisien tegasnya. Lurah Cikampek Utara

Umar mengatakan bahwa BKM ini adalah relawan untuk pemilihan hari ini agar dilaksanakan dan diadakan pemilihan dari jumlah 9 orang yang terpilih menjadi kordinator BKM Cikampek utara periode 2013 – 2016 yang terpilih Dr H Nandang Saefudin Zenju Drs MSi MBA beliau mengatakan terima kasih atas kepercayaannya semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua bahwa H Nandang ini tidak mempunyai arti apa-apa tanpa dukungan bapak-bapak semua di dalam forum saya ingin membiasakan di Cikampek Utara ini tidak seujon, yang super atau yang kaya itu belum tentu punya jiwa sosial yang dibutuhkan BKM itu or-

ang yang betul – betul punya jiwa sosial karena ini relawan.

Bahwa saya tidak ingin menjadi ketua hanya ingin

menjadi manager kalo saya jadi ketua saya kerjakaan semua pekerjaan oleh saya semua, tidak !!! jangan mentang – mentang mantan kordinator tak mau membantu, kalo ingin membuat proposal mari kita bersama – sama. Beliau bersama- sama bertemu kepala biro pemerintahan dan hukum bersosialisasi mempunyai program maka saya minta Cikampek Utara diprioritaskan mungkin kepala desa akan membuat permohonan. “Mari bersama-sama mebangun Desa Cikampek Utara membantu lurahnya mudah-mudahan tanggal 09 Oktober kita sudah memulai pembangunan,” ujar Beliau. Endang Suhardi

Bangunan yang menentang Perda ini pun seakan bukan rahasia umum karena dengan terang terangan pemilik bangunan megatakan bahwa pelanggaran ini semuanya sudah diatur dan dikondisikan dengan oknum petugas DPPB dari seksie masing masing kecamatan. Untuk wilayah Jakarta Selatan bangunan yang menentang Perda No 7 Tahun 2010 banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Keba-

yoran Lama, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Tebet dan Kecamatan Jagakarsa. Di wilayah Jakarta Timur juga banyak ditemukan bangunan bermasalah menentang Perda tersebut, khususnya di Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Matraman dan kecamatan Kramat jati. Sementara untuk wilayah Jakarta Pusat bangunan yang tidak mengindahkan Perda No 7 Tahun 2010 banyak

terdapat di wilayah kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Gambir, Kecamatan Kemayoran dan Kecamatan Sawah Besar. Melihat belum adanya itikad baik dan sinergi dengan pimpinan, sehingga seluruh pejabat yang berada pada jajaran DPPB sangat perlu adanya evaluasi dari Gubernur dan wakil Gubernur selaku pimpinan yang menginginkan adanya perubahan untuk Jakarta Baru. Gur

Penandatanganan Berita Acara.

Gubernur DKI Jakarta Perlu Evaluasi Kinerja DPPB Jakarta (MP) - Melihat kinerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (DPPB) Prov DKI Jakarta di hampir semua wilayah kota administrasi yang tidak kunjung adanya perbaikan. Pelanggaran bangunan dari hal kecil hingga pelanggaran berat dan bahkan tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) juga masih banyak ditemukan bertebaran hampir di tiap wilayah.

Program Jakarta Baru yang sedang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakil Gubernur Basuki T Purnama nampaknya belum ada gayung bersambut dari unit DPPB ini. Entah dengan alasan apa program yang akan menjadikan kota Jakarta menjadi lebih baik namun diacuhkan oleh jajaran DPPB. Ketidak pedilian akan program Pembaharuan Jakarta menjadi lebih baik ter-

lihat pada ketidak tegasan DPPB dalam menindak bangunan bermasalah. Seperti yang ditemukan MP di wilayah Jakarta Utara, persisnya di Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Kelapa Gading. Pada wilawah ke tiga kecamatan tersebut di atas, kita tidak menemukan kesulitan untuk menemukan bangunan bermasalah yang melanggar Perda No 7 Tahun 2010 bertebaran dimana mana.

MEWASPADAI KEBOCORAN GAS

Gas telah memberikan batas waktu kepada para PKL untuk membongkar bangunan paling lambat Rabu (25/9/2013) besok. Bila sampai batas waktu PKL tidak menggubris maka puluhan lapak tersebut dibongkar paksa. “Bekonya akan disiapkan untuk bongkar paksa. Pipa gas ini jalurnya dari Cirebon sampai Cilegon dan dilarang ada bangunan berdiri karena jika pipanya bocor bisa me-

LINTAS METRO HASIL PLENO KPUD KABUPATEN BOGOR

Pasangan Rachmat Yasin-Nurhayanti Menang Bogor (MP) - Drs H Rachmat Yasin MM (RY) kembali pimpin Kabupaten Bogor untuk lima tahun kedepan. Rachmat Yasin yang berpasangan dengan Nurhayanti ditetapkan sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati (Pilbup) yang digelar 8 September 2013 lalu. Kemenangan tersebut dinyatakan sah setelah melalui Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor pada Sabtu 15 September 2013, yang hasilnya menyatakan pasangan Nomor Urut 3, Rachmat Yasin-Nurhayanti terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk massa bhakti 2013-2018. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Ahmad Fauzi, pada rekapitulasi penghitungan suara dari 40 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bogor diperoleh hasil, pasangan Nomor Urut 3 mendapatkan suara terbanyak dari pasangan-pasangan lainnya yakni sebanyak 1.255.927 suara atau 64,83 persen. Sedangkan untuk pasangan Nomor Urut 1, (Gunawan Hasan-Mohamad Akri) memperoleh suara sebanyak 362.265 atau 18,7 persen, dan pasangan Nomor Urut 4, (H. Karyawan Fathurachman-Adrian Aria Kusumah) sebanyak 193.525 suara atau 9,99 persen, serta pasangan Nomor Urut 2, (Alex Sandi Ridwan-Husen Habib Hengky Tarnando) memperoleh suara pemilih 125.638 atau 6,48 persen. “Dari hasil rekapitulasi penghitungan manual KPUD, maka pasangan Rachmat Yasin-Nurhayanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada Pilbub 8 September lalu. Rencananya nanti Bupati dan Wakil Bupati terpilih dijadwalkan akan dilantik oleh Mentri Dalam Negeri RI pada 30 Desember 2013 mendatang,” ungkap Ahmad Fauzi. Pada pesta Pilbup tersebut, jumlah pemilih dari 40 Kecamatan terdaftar 3.190.543 suara, dari total tersebut diatas sebanyak 62,94 persen atau 2.008.165 orang menggunakan hak pilihnya di 7.716 Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang tersebar di Wilayah Kabupaten Bogor dengan rincian jumlah suara sah sebanyak 1.937.365 dan 70.800 suara dinyatakan tidak sah. Sedangkan 37,16 persen atau 1.182.378 dari jumlah hak pilih yang terdaftar memilih untuk golput. Tinus/Sep

Jokowi: GOR Koja Ambruk Lantaran Tidak Dikerjakan Ahlinya Jakarta (MP) - Perobahan managemen pada pembangunan gedung milik pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, yang mana dulunya pemba-

PT Pertamina Gas Siap Bongkar Bangunan Liar di Jalur ROW Pipa Gas Tangerang Selatan (MP) Penertiban oleh PT Pertamina gas terhadap bangunan yang berdiri di atas jalur ROW pipa gas di Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai berjalan. Akibatnya kegiatan belajar mengajar di SMEA Sasmita Jaya terancam terisolasi karena sepanjang radius 200 meter bakal dipasang pagar tembok. “Pagar Unpam (Universitas Pamulang) akan kita bongkar dan setelah itu untuk sementara dipasang seng,” ungkap Prayogo Pengawas Jalur Pipa Gas Wilayah Pamulang. Bukan hanya pagar bangunan gedung milik kampus dan SMK/SMEA milik Yayasan Sasmita Jaya saja yang akan dibongkar PT Pertamina Gas. Ternyata di atas pipa gas berukuran 24 inchi yang terpasang sejak tahun 1976 silam itu sudah banyak berdiri bangunan milik Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari pihak PT Pertamina

3

ngalahi kasus Lapindo,” ungkap Prayogo. Pengamatan di lapangan, kegiatan pemasangan patok oleh PT Pertamina Gas ini dijaga oleh puluhan petugas gabungan dari aparat TNI/ Polri dan Satpol PP Kota Tangsel. “Sebelumnya kita sudah koordinasi dulu dengan Pemda setempat dan disarankan untuk dikawal aparat,” tambah Prayogo. Dvd

ngunannya ditangani oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, namun kini setiap unit boleh menangani pembangunan sarana dan prasarana pada unitnya masing masing. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai, penyebab ambruknya Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Koja lantaran tidak dikerjakan oleh ahlinya. Gubernur prov. DKI Jakarta yang akrab di panggil Jokowi ini berpendapat, seharusnya pembangunan gedung itu ditangani dinas terkait seperti Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang lebih tahu soal teknis pembangunan, bukan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda). “Itulah yang namanya kalau sebuah pekerjaan diberikan kepada orang yang bukan pada ahlinya. Mestinya yang mengerjakan adalah dinas terkait, sehingga lebih teknis masalah bangunan,” ujar Jokowi. Meski saat proses pembangunan menggunakan jasa konsultan, namun menurut Jokowi tetap saja sebagai penanggungjawab, dinas perlu menguasai dalam hal teknis. Hal itu sebagai bentuk pengawasan dan kotrol selama pembangunan berlangsung. Sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja, seperti yang saat ini terjadi. “Walau dikerjakan oleh konsultan, kan juga butuh pengawasan

dan kontrol, makanya harus dinas yang menguasai teknisnya,” kata Jokowi. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama berencana memanggil asosiasi konsultan bidang konstruksi guna membahas peristiwa robohnya GOR Koja yang menyebabkan sejumlah pekerja mengalami luka-luka. “Kita mau panggil asosiasi konsultan, mau tahu ini abalabal atau enggak. Soalnya kan banyak sekali yang cuma modal surat doang. Sok-sokan jadi konsultan dan bisa menang tender,” kata Basuki. Diakui Basuki, sejumlah proyek yang ditender di lingkungan Pemprov DKI kerapkali dikerjakan ke perusahaan lain sebagai sub kontraktor. “Kalau mau jujur, di lapangan hampir semua tender kita disubkan ke orang. Yang benarbenar kerja enggak bisa ikut tender karena dia nggak punya sertifikat,” ungkapnya. Dikatakan Basuki, renovasi bangunan GOR Koja sebenarnya merupakan tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga prov. DKI Jakarta. “Kalau proses pembangunannya dilakukan oleh Dinas Perumahan mungkin tidak akan kejadian seperti ini. Dulu tidak seperti ini aturannya. Saya enggak ngerti kenapa ada pergantian di pemerintahan sebelumnya. Ini harus kita evaluasi,” ucapnya. Gur

Bangunan ini disegel namun tidak dibongkar P2B Jakarta Barat. Bangunan disegel Kamis tanggal 7 Februari 2013 di Perumahan Maruya Ilir Blok J 7 RT 004-RW002 Kelurahan Maruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat IMB No : 8187-2012 rumah tinggal satu lapis, karena bangun melanggar IMB, tinggi bangunan empat Lapis, KDB, GSJ dan GSB. Namun Sudin P2B Jakarta Barat tidak melaksanakan penertiban atau membongkar bangunnan yang melanggar tersebut (gambar kiri). 9 Sembilan unit bangunan ini luas 600 m, IMB No : 132P-IMB-B-KMB-3-2013 rumah tinggal dua lantai di Jalan Maruya Selatan Raya No43 Kelurahan Maruya Selatan RT 004-RW01 Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dibongkar oleh bidang Pengawasan dan Penertiban DP2B DKI Jakarta sebelum disegel (gambar kanan). Albert

Kadus VI Regency Sunarya.

Kegiatan Pro Aktif Dusun VI Regency Cikampek Utara Kota Baru (MP) - Ketika MP mengkompirmasi kepala dusun VI Regency Sunarya mengenai pembangunan yang telah terlaksana selama beliau menjabat atas dasar berkordinasi dengan Kepala Desa Cikampek Utara Umar. Yang telah dilaksanakan pertama : I/ a.PJU Tahap Pertama 6. Titik 2011 – 2012 b. PJU Tahap Ke Dua 30 titik 2013 Aspirasi Ir. H. Danu Hamidi II. / Bansos Masjid dan Mushola a. Mushola At-taubah b. Mushola Fatul Qolbi c. Majlis Ta lim Al – Hikmah ( Pebangunan Bertahap ) d. Marawis Al – Hidayah Melalui aspirasi Ir. H. Danu Hamidi III. Olahraga a. Lapang Tri Fungsi Kristal b. Lapang Tri Fungsi Cempaka Rt. 02 / 13 c. Lapang Tri Fungsi Aganik d. Lapang Tri Fungsi Rt. 04 / 19 Regency 2 Melalui aspirasi Ir. H. Danu Hamidi IV. Pendidikan a. Tk. Al – Hidayah Rt. 06 / 19 b. PAUD Motekar Onik Melalui aspirasi Ir. H. Danu Hamidi V. Sarana a. Gapura Rw. 16 Melalui aspirasi Ir. H. Danu Hamidi VI. PNPM a. Rt. 03 / 13 Cempaka Gorong – gorong dan drainase b. Drainase Regeny 2 Rw. 19 c. Dranase dan Gorong – gorong Rw. 16 d. Jembatan penghubung dari Rw. 14 ke Rw. 19 Selanjutnya yang sudah di ajukan dan akan di bangun anggaran 2013 – 2014 I. Pendopo Cempaka Rt. 02 / 13 yang akan di bangun Tahun ini Melalui aspirasi Ir. H. Danu Hamidi II. Pendopo dan lapang tri fungsi Rt. 01 / 13 dan perencanaan di bangun th. 2014 melalui aspirasi Pendi Anwar III. Pendopo dan gapura Rw. 19 perencanaan yang akan di bangun Th. 2014 melalui aspirasi Ir. H. Danu Hamidi IV. Gapura Cempaka Rt. 03 perncanaan yang akan di bangun Th. 2014 melalui aspirasi Ir. H. Danu Hamidi V. PNPM Drainase Masjid Al – Fath VI. PNPM Cempaka Rt. 02 / 13 Gorong – gorong dan drainase. Selanjutnya untuk kedepannya siapapun yang menjabat kadus VI Regency kiranya dapat melanjutkan pembangunan yang tertunda. Demikian ujar Kadus VI Regency Sunarya. Endang Suhardi

Dengan keuletan dan ketekunan Haji Rais dan Ibu Hajah Rois membuka warung nasi di pinggir kali di bawah pohon mangga membuat suasana makan menjadi sejuk dan nyaman serta enak seperti pepes ikan jambal, goreng ayam, sayur asem dan air kelapa muda. Edy BK


4 SINGKAT METRO

Yayasan Sasmita Jaya Akui Serobot Lahan Negara PT Pertamina Gas Tangerang Selatan (MP) - Pihak Yayasan Sasmita Jaya selaku pengelola Universitas Pamulang (Unpam) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sasmita Jaya mengaku pasrah dengan rencana PT Pertamina Gas yang akan menertibkan bangunan di atas lahan ROW. Pemilik yayasan mengakui ada bagian bangunan yang menggunakan lahan milik negara. “Saya sih pasrah saja. Sebelumnya juga pihak Pertamina Gas sudah memberitahu soal rencana pembongkaran. Karena memang ini lahan milik negara, ya silahkan dibongkar,” kata Amilia, salah satu pengurus Yayasan Sasmita Jaya, Senin (16/9/2013). Soal rencana pemagaran menggunakan seng oleh PT Pertamina Gas dan bakal menutup akses Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita Jaya. Amilia mengaku sudah meminta perwakilan PT Pertamina Gas untuk memberikan akses bagi siswanya yang hendak sekolah. Jika ditutup secara keseluruhan maka otomatis kegiatan belajar mengajar pasti terisolasi. Sebab, tidak ada akses pintu masuk lain. “Kami sudah minta keringanan. Kalau memang diberikan, kami minta jalan keluar masuk sekolah cukup untuk satu mobil,” harap Amilia, salah satu pengurus Yayasan Sasmita Jaya. Diberitakan, pihak PT Pertamina Gas telah memberikan batas waktu kepada para PKL dan pemilik gedung untuk membongkar bangunan paling lambat Rabu (25/9/2013) besok. Bila sampai batas waktu PKL tidak menggubris maka puluhan lapak tersebut dibongkar paksa. “Bekonya akan disiapkan untuk bongkar paksa. Pipa gas ini jalurnya dari Cirebon sampai Cilegon dan dilarang ada bangunan berdiri karena jika pipanya bocor bisa mengalahi kasus Lapindo,” jelas Prayogo sebagai pengawas jalur pipa gas wilayah Pamulang. Dvd

Pasca Lebaran, 22.383 Kaum Urban Serbu Jakarta Jakarta (MP) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta mencatat jumlah warga pendatang baru ke Kota Jakarta, hingga saat ini berjumlah 22.383 orang. Jumlah ini mengalami penurunan hingga sebanyak 50 persen dari tahun lalu. “Sampai saat ini sudah bertambah 22.383 penduduk, tapi ini lebih sedikit dari tahun lalu yang jumlahnya sekitar 40.000,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea kepada wartawan, Senin (23/9/2013). Ia menjelaskan, turunnya jumlah pendatang ke DKI karena dua hal, diantaranya Pemprov DKI sukses menyadarkan kaum urban yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak pindah ke Jakarta. “Kedua, banyak kaum urban yang menjadikan kota di sekitar Jakarta sebagai tujuan perantauan,” ujarnya. Ia melanjutkan, meski jumlah menurun pihaknya tetap akan menekan jumlah pendatang ke kota Jakarta yakni dengan cara mengadakan operasi bina kependudukan seperti yang diperintahkan Gubernur DKI, Joko Widodo. “Kan Operasi Yustisi kita ganti Operasi Binduk, itu sasarannya kepada PKL yang tidak memiliki KTP. Pendekatannya persuasif,” terang dia. Purba menambahkan, jumlah 22.383 penduduk itu terdiri dari Jakarta Barat sebanyak 13.736, Jakarta Pusat sebanyak 1.118, Jakarta Selatan sebanyak 2.406, Jakarta Utara sebanyak 1.869 dan Jakarta Timur yaitu 3.614. “Kami akan pantau terus selama satu tahun kedepan, kami harap Jakarta yang saat ini tengah menata diri bukan lagi tujuan bagi para perantau, secara khusus bagi warga yang tak memiliki kemampuan,” tandasnya. Ic/Mp

Ketua RT 008 di lingkungan Kelurahan Joglo gotongroyong dengan 20 warga melakukan pengurasan atau membersihkan saluran air sepanjang 80 m di lingkungan RT 008-RW 01 Kelurahan Joglo. Ketua RT 008 mengatakan warga akan membangun saluran dari bahan pipa paralon ukuran lingkaran 25 cm dan bak kontrol. “Suber dana anggaran dari uang kas RT 008 ditambah dengan pemberian warga 1 (satu) batang paralon yang sudah disepakati sesama warga, agar air dari saluran jangan tumpah ke jalan saat air hujan turun,” ujarnya saat menguras saluran air lingkungan besama warga. Albert

Serumpun

Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

MAMBANG TERKENA KARMA, ACHMAD TAK BERBUDAYA

Sama-sama Tidak Layak Menjadi Pemimpin di Riau Riau (MP) - Heboh ulah Bupati Rohul, Drs Achmad MSi pada acara pembukaan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an) tingkat Propinsi Riau yang dipusatkan di Negeri Seribu Sulub di bawah pimpinan Drs Achmad MSi sebagai Bupati Kepala Daerah Rokan Hulu yang pada periode 2013-2018 diusung menjadi Calon Gubernur Propinsi Riau oleh partai SBY, Partai Demokrat. Pada acara yang dibuka oleh Menteri Agama RI itu hadir semua Bupati sePropinsi Riau, Asisten, Sekda Riau serta Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit, yang juga akan bersaing dengan Achmad dan para petarung lainnya. Bedanya Mambang Mit tidak dapat menjadi calon Gubernur Riau kendati waktu itu menjadi ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Riau, namun Demokrat lebih memilih Achmad ketimbang Mambang. Satu kosong pukulan telak buat Mambang. Kurang puas Achmad mempermalukan Mambang, maka pada acara MTQ lagi-lagi Mambang kena batunya, Achmad sang tuan rumah waktu itu sepertinya tidak menginginkan kehadiran Mambang salah satu lawan politiknya, meskipun saat itu masih menjabat Wakil Gubernur Riau. Pada acara tersebut sambutan Gubernur Riau DR (Hc) HM Rusli Zainal SE MP

yang berhalangan hadir karena dalam tahanan KPK itu, dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Drs H Zaini Ismail MSi, sehingga peran Mambang MIT tidak ada sama sekali. Kendatipun demikian tak sewajarnya Achmad sebagai tuan rumah, apalagi sebagai Bupati Kepala Daerah Negeri Seribu Sulup yang agamis memperlakukan HR Mambang Mit sebagai orang yang dituakan dan Wakil Gubernur sebagai atasannya. Uluran tangan Mambang untuk bersalaman tidak diterima, malahan Achmad jadi perempuan hanya mengangkat sembah, kursi tempat duduk HR MAmbang Mit tidak tersediakan, sekapur sirih penari yang membawakan tarian persembahan pun tidak menyentuh Mambang MIT, sungguh kasihan petinggi nomor 2 Riau itu. Sumber Melayu Pos menyayangi sikap Achmad yang dikenal agamis itu. Dilan-

Achmad beramal, tetapi tidak beriman. Bertemu Mambang jadi perempuan, bukannya menyambut uluran tangan Mambang, tetapi mengangkat sembah, layaknya bersalaman dengan bukan muhrimnya. Takut terkena haram kah?

jutkan sumber tadi apalah artinya Achmad sang Bupati Rohul yang selama sebulan penuh memberikan tausiah lima menit sebelum berbuka puasa pada siaran Riau televisi. Benarkah tausiahnya karena Allah SWT, atau Allah menjadi alat kepentingan Achmad agar terpilih menjadi Gubernur Riau? “Kita lihat akan kuasa Allah nantinya,” kata sumber Melayu Pos yang

tak bersedia disebut namanya. Seperti halnya Mambang Mit membuat Wan Abu Bakar semasa menjadi Wakil Gubernur Riau, dan Mambang MIT waktu itu sebagai Sekretaris Daerah Propinsi Riau karena menjilat Rusli Zainal untuk menjadi Wakil Gubernur pada pemilihan Rusli kedua kalinya sanggup menjelek-jelekan Wan Abu Bakar, dengan

mengatakan Wan tak tau diri dan tak tau aturan sebagai Wakil Gubernur, akhirnya karma mendatangi Mambang berkali–kali. Sebelumnya Mambang pernah diusir Wan Syamsir Yus Sekda Riau saat pelantikan pejabat eselon Kantor Gubernur Riau dua kali dihantam Drs Achmad MSi. Menurut sumber Melayu Pos kedua-duanya tidak layak memimpin Riau karena tidak mencerminkan budaya Melayu dan budaya yang islami, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh DR (Hc) HM Rusli Zainal SE MP, bahwa Riau adalah sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin, di Asia Tenggara tahun 2020. Masyarakat menghimbau agar Ketua Lembaga Adat Melayu Riau memberikan pelatihan kepada setiap calon permimpin yang bertarung di Riau baik calon Gubernur, Bupati maupun Walikota di Propinsi Riau untuk ditatar terlebih dahulu tata cara, adat istiadat budaya Melayu Riau sebelum turun bertarung untuk memimpin Propinsi Riau yang dikenal berbudaya dan agamis agar jauh dari sifat pemimpin yang kolusi dan korupsi. TS/MP

Pembentukan Pengurus Baru Pimpinan Unit Kerja Khusus F SP BPU Kec Tenayan Raya Pekanbaru (MP) - Rapat pengurus pembentukan pengurus baru Pimpinan Unit Kerja Khusus Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Riau (P.U.KK F SP BPU-SPSI) Kecamatan Tenayan Raya kota pekanbaru Priode 2013 sampai 2016 yang diberlangsung pada hari Minggu tanggal 01/09 jam 10.00 Wib, bertempat di Jl Hangtuah Keluraha Sail dengan jumlah peserta sepuluh anggota. Adapun rapat tersebut membahas kelangsungan organisasi, karena di bawah naungan P.U.KK F SP BPU-SPSI yang lama di Kecamatan Tenayan Raya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rapat tersebut berjalan dengan baik sampai dengan jam 12.30 Wib, telah didapat hasil calon pengurus berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mana komposisi personalia sebagai berikut : Ketua : T Tambunan, Wakil Ketua : Rudi Sanjaya, Sekretaris : Roni Faizaln, Wakil Sekretaris : Husaini, Bendahara: Wibisono. Dalam scara rapat ini T Tambunan berterimakasih kepada peserta rapat atas kepercayaan yang diberikan dalam menjabat sebagai ketua P.U.KK F SP SBPU Tenayan Raya, untuk menjalankan roda organisasi kita harus mempererat silahturahmi sesama pengurus/anggota serta membahas tugas pokok, fungsi dan peran serta evaluasi terhadap program yang telah dijalankan guna melahirkan kesimpulan keberhasilan dan kekurang capaian sebuah program, agar F SP BPU di Riau kususnya di Tenayan Raya dapat berjalan bagus sebagai organisasi profesi merupakan wadah dan wahana sebagai pembinaan, pendo-

Rapat Pembentukan Pengurus PUKK.

rong, penggerak serta kontrol terhadap pekerja bangunan dan pekerjaan umum dan meminta hasil rapat ini dijadikan sebagai bahan masukan untuk kinerja organisasi kedepan dalam menjalankan tugasnya dan tetap kita mengacu kepada UUD 45 dan menjalankan AD/ART serta Program umum F SP BPU. Dan untuk menindak lanjuti hasil rapat dan SK yang telah dikeluarkan tertanggal 05/09/13, para pengurus dan penasehat P.U.KK F SP BPU Tenayan Raya mengadakan pertemuan untuk tatap muka dan temu sapa dengan pengurus DPD F SP BPU Prov Riau tanggal 13/09 di Kantor DPD di Jl W Hasyim Pekanbaru. Ketua DPD Drs H CHAIRUL BAHRI MM meminta agar semua kepengurusan dan anggota yang ada di Riau Khususnya kepengurusan yang baru di Tenayan Raya untuk ikut berperan aktif dalam menjalankan setiap program yang ada agar cita-cita luhur F SP BPU di bumi lancang kuning tercapai untuk kemajuan Riau yang lebih baik kedepan. Kedepan banyak tantangan yang kian berat yang harus diperjuangkan. Apalagi, di Provinsi Riau perkembangan pembangunannya yang sangat pesat, mari kita sama sama proaktif antara DPD, DPC dan PUKK dalam

Ketua DPD memberi pengarahan.

berkinerja, untuk membangun kemitraan masyarakat yang terintegritas, mengayomi anggota dan membela hak hak anggota serta memberikan pelayanan yang maksimal, untuk pemerataan pembangunan dan kemajuan riau yang lebih baik kedepan terlebih di bidang jasa tenaga kerja bangunan dan pekerjaan umum. Karena F SP BPU adalah sebagai serikat pekerja profesional, merupakan wadah dan wahana sebagai pembinaan, pendorong, penggerak serta kontrol terhadap pekerja bangunan dan pekerjaan umum, mengayomi melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja lokal, sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2002 tentang penetapan tenaga kerja lokal pada pasal 5 ayat 2. Dalam pengisian lowongan pekerja dengan pengusaha/ pengembang wajib memperioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja pasal 6 ayat 2 tentang mekanisme Akad, pasal 23 tentang Surat Persetujuan Pengerahan (SPP) Akad dan pasal 24. Namun Untuk itu pekerja harus mengetahui dan memahami bahwa sebagai perseorangan, pekerja tidak akan banyak yang bisa dicapai. Hanya melalui usaha mengorganisir dirinya dan kegiatan kolektif

2 Preman Jadi Tersangka Pengeroyokan Polisi Jakarta (MP) - Petugas kepolisian menangkap 20 orang preman yang mengeroyok Bripda Doni, anggota Sabhara Polda Metro Jaya, di wilayah Pesing, Jelambar, Jakarta Barat. Dua dari 20 orang preman itu telah ditetapkan sebagai tersangka. “Dua orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, karena terbukti melakukan pemukulan terhadap anggota

polisi,” ujar Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Martson Marbun kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Barat, Senin (23/9/2013). Marbun melanjutkan, saat ini pihaknya masih memburu dua orang pelaku yang melarikan diri sebelum penangkapan tersebut. “Ada dua pelaku yang masih kami kejar,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota Sabhara Polda Metro Jaya, Bripda Doni dikeroyok oleh beberapa preman di wilayah Pesing, Jelambar, Jakarta Barat, Minggu (22/9/2013) malam. Akibatnya, Bripda Doni mengalami luka di bagian kepala. Informasi yang dihimpun, Bripda Doni dianiaya lantaran sepeda motornya bersenggolan dengan mobil salah satu pelaku, pelaku itu pun tak suka lalu terjadi pertengkaran di lokasi. Ic/Mp

mereka dapat secara efektif menjunjung tinggi martabatnya sebagai individu dan pekerja, menghormati perintah dari pengusaha, berusaha keras untuk memperbaiki dan memelihara mata pencaharian, meningkatan pengupahan, status sosial ekonomi, kesejahteraan yang lebih baik dan upah-upah lainnya. Perjanjian kerjasama hanya bisa dilakukan oleh organisasi, kelompok, pengusaha disatu pihak, dan pihak lainnya oleh perwakilan organisasi pekerja atau perwakilan dari pekerja dalam rangka perundingan kondisi dan syarat-syarat kerja (ILO Recommendation No 91 Paragraf 2, Konvensi ILO No 98 Pasal 4). Agar seluruh rakyat Indonesia umumnya, khususnya masyarakat Riau, dapat mengalami peningkatan tarap kehidupan secara ekonomi, mengurangi jurang perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat serta hidup rukun berbudaya luhur melalui penanaman nilai-nilai budaya, norma dan tabiat sebagai bangsa yang besar. Sudah selayaknya sebagai organisasi pekerja yang terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SP.BPU-SPSI) ini yang sudah harus ikut memikirkan selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pekerja di Riau dipandang masih lemah sumber daya manusianya. Mari kita menumbuhkembangkan semangat gotong-royong dalam bentuk menciptakan kegiatan-kegiatan profesional yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas khususnya para pekerja. Program kerja yang sudah menjadi rencana Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Menumbuh kembangkan organisasi Pekerja Nasional dalam berkomunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat Riau khususnya. Menjamin dan melindungi hak-hak pekerja menemukan

dan mengupayakan konsep pembaharuan pekerja Indonesia. Mempromosikan tenagatenaga kerja yang terampilan dan terdidik ke tengah-tengah masyarakat. Organisasi ini bukanlah merupakan organisasi politik atau badan usaha bisnis dan bukan merupakan organisasi golongan tetapi ini organisasi profesi, kepada segenap anggota dan ketua P.U.KK yang dipilih mejalankan kerja jangka pendek/panjang, agar organisasi ini menjadi besar, mengembangkan SDM terlebih di bidang Bangunan dan Pekerjaan umum, membuat program untuk daya saing yang sehat, mendobrak dalam kapasitas tetap dalam koridor mekanisme yang ada, jadikanlah organisasi ini sebagai rumah kita,” ungkapnya. Lebih lanjut Ketua DPP mengatakan, semua harus proaktif dan spirit dan kompetitif satu presepsi dan pengertian yang sama. Ketua DPD menekankan perlu diperhatikan, memberi gambaran, melaporkan hal hal rill di setiap DPC dan P.U.KK ke DPD untuk sebagai bahan evaluasi kinerja yang lebih baik, agar roda kepengurusan organisasi berjalan baik, kita semua harus melakukan konsolidasi internal dan external. Karena organisasi yang bertahan yang memenuhi ketentuan ketentuan, terlebih persaingan semakin ketat dan manajemen yang kuat, profesional, selalu menjaga kualitas dan kuantitas kinerjanya. Harus berani dalam hal positif dalam menyikapi dan ikut serta memajukan pembangunan di Indonesia khususnya di Riau. Untuk itu kita memberi pelayanan yang semaksimal mungkin yang efektif dan kompentitif serta tidak berbelit belit dalam pekerjaan apapun. Jangan ada perbedaan antara pengurus, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maka kuat dan kokoh serta jayalah organisasi kita, ungkapnya. Tbn


Serumpun

Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

Ketua DPC KWRI Kabupaten Indramayu Ajak Anggota Menjalin Persatuan & Kesatuan Indrmayu (MP) – Terpiliihnya Suwirto panggilan akrabnya Ito sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Indramayu, hasil musyawarah dan kemufakatan anggota KWRI pada tanggal 20 Juli 2013 di tempat kediaman Sadi selaku wakil ketua DPC KWRI di desa Karang Sinom Kecamatan Losarang, merupakan momen yang sangat penting bagi pengurus dan anggota DPC KWRI Kabupaten Indramayu. Sebab belum lama ini telah diselenggarakan musyawarah Sabtu (21/8) di kantor DPC KWRI bertempat di desa Kepandean Kecamatan Indramayu dan dihadiri 68 anggota. Ito mengajak kepada semua pengurus dan anggota DPC KWRI untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjalin kerja sama supaya terciptanya keharmonisan sesama anggota sebagai pondasi organisasi agar DPC KWRI

Kabupaten Indramayu dapat berjalan dengan baik dan sukses di masa yang akan datang dan dihormati oleh semua golongan. Menurut Ito, Komite Wartawan Reformasi Indonesia adalah organisasi profesi wartawan yang menjunjung tinggi dan menghormati demokrasi, independensi serta bertanggung jawab. “Untuk tercapainya tujuan tersebut tidak luput dari dukungan semua anggota dan pengurus DPC KWRI kabupaten Indramayu agar bekerja sesuai dengan anggaran dasar, serta mendukung program kegiatan DPC KWRI, diantaranya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan jumalistik, memberikan perlindungan kepada anggota dalam melaksanakan tugas jumalistik. Menggalang kerjasama dan hubungan baik dengan berbagai lembaga dan perorangan, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mencapai tujuan, se-

LINTAS

SMPN I Lelea Pungli Berkedok Infaq Berakibat Siswa Miskin Putus Sekolah panjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi, memberikan pendidikan dan latihan serta bimbingan kepada seluruh anggota masyarakat Indonesia yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan yang ada, menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah,

baik pusat maupun daerah untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional, melakukan kegiatan lainnya untuk menjaga tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya. “Kami mengajak rekan

wartawan yang tergabung dalam wadah KWRI untuk dapat memberikan sumbangsih saran dan pemikirannya hingga KWRI bisa maju dan sukses serta dapat mensejahterakan anggotanya,” tegas Ito Ketua DPC KWRI Kabupaten Indramayu. Dedi

MUSUH BEBUYUTAN GUBRI RUSLI ZAINAL

Iqaruddin Tidak Layak Menjadi Plt Sekda Kep Meranti Meranti (MP) - Dengan berakhirnya masa jabatan Zubiarsyah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Juli 2013 yang lalu karena memasuki masa pensiun setelah mendapat penambahan dua tahun hingga memasuki usia 58 tahun oleh Bupati Kepulauan Meranti ditunjuk Drs Iqaruddin sebagai Plt (pelaksana tugas) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelumnya Iqaruddin menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti menjelang berakhir masa jabatan Zubiarsyah, Iqaruddin dialih tugaskan menjadi Asisten Satu Sekda Kepulauan Meranti menjelang dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti secara definitif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana seseorang yang akan menduduki eselon II/a tersebut harus menduduki dua kali jabatan eselon II/b. Iqaruddin anak orang asli Tembilahan itu mengawali kariernya sebagai Kabag Urusan Pegawai pada kantor Wali Kota Pekanbaru semasa Herman Abdullah menjabat

Wali Kota, karena sikap Iqaruddin yang berlawan arus membuat muak Herman sang Wali Kota, Iqaruddin yang sok preman itu ditendang Herman dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Kepegawaian kantor Wali Kota Pekanbaru. Iqaruddin pun terjerembab di kota, namun mujur nasibnya anak orang asli ini pun dapat diselamatkan sang Gubernur Riau H Rusli Zainal SE MP mengingat mereka sekampung. Bendera Iqaruddin kembali berkibar karena sang Gubernur itu orang kampungnya, tapi dasar orang asli tak tahu diri, Rusli pun dikhianatinya selama Rusli mundur untuk mengikuti pilkada calon Gubernur kedua kalinya, akhir-

5

Iqaruddin sang pejabat trauma musuh bebuyutan RZ.

nya Rusli menang menjadi Gubernur Riau kedua kalinya dan nasib sial bagi Iqaruddin pun datang kembali, budak ini pun kena tendang kembali bagaikan salju panas menggelinding di Kantor Gubernur Riau tanpa jabatan, sampai membuat budak asli ini mendoa-doa kan agar RZ terkena kasus yang pada akhirnya doa budak tak berterimakasih ini

pun terkabulkan karena Rusli terkait kasus PON 2012 di Riau itu. Sementara nasib mujur masih ada di tangan Iqaruddin budak asli Tembilahan ini mengadu nasib ke Meranti salah satu kabupaten termuda di Indonesia pada waktu itu, Iqaruddin pun dilantik lah oleh Irwan Nasir sang bupati baru terpilih di Kepulauan Meranti menjadi Kepala Badan Inspiktorat, selama menjabat kepala badan tak ada satu kasuspun yang terangkat ke permukaan di Kepulauan Meranti. Menurut informasi di kalangan wartawan yang kebetulan bukan anak tempatan Meranti, Iqaruddin menghardiknya dengan perkataan, “Kau bukan orang Meranti. Jangan macam-macam lah kau di sini.” Sementara Iqaruddin anak orang asli itu pernah berucap bahwa dia sudah trauma untuk berbuat yang sesungguhnya takut bertentangan lagi dengan atasannya. “Ya saya sudah cukup terauma mengingat pengalaman di Pekanbaru dan saya menyumpah pada Rusli Zai-

nal,” katanya. “Dan semoga Rusli Zainal masuk penjara,” lanjutnya waktu itu dengan nada yang gemas. Tokoh pemuda dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti menghimbau agar Bupati tidak memilih orang seperti Drs Iqaruddin untuk menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memimpin sekian ribuan pegawai yang ada, lebih-lebih dengan gayanya yang angkuh dan sombong. Di hadapan Kabag Umum seorang putera Meranti asal Desa Alai Kec Tebingtinggi Barat dan Kabag Kesra seorang putera daerah Centai Kecamatan Kuala Merbau, Iqaruddin dengan sombongnya mengatakan, “Saya bukan orang Meranti?” Apa maksudnya? Iqaruddin memang manut dengan Bupati, tapi Insya Allah juga bisa menghanyut kan Meranti, untuk itu baik tokoh pemuda maupun masyarakat meminta agar Iqaruddin segara angkat kaki dari bumi Meranti sebelum menimbulkan perpecahan di bumi Meranti yang berjulukan Tanah Jantan itu. TS

Indramayu (MP) – Pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah SMPN I Lelea Kecamatan Lelea,pada akhir tahun pendidikan 2012 – 2013, sebesar Seratus Ribu Rupiah/ Siswa, mengakibatkan banyak keluhan dari orang tua murid yang putra-putrinya sekolah di SMPN tersebut, bahkan diantaranya ada yang sampai tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya hanya karena orang tua murid tidak mampu membayar, akhirnya siswa tersebut memutuskan berhenti sekolah daripada menjadi olok-olokan temannya dan malu ditagih oleh pihak sekolah. Hal itu diungkapkan wali murid SMPN I Lelea sebut saja Natiyem (bukan nama sebenarnya) kepada wartawan. Dikatakan Natiyem, “Pada akhir tahun pelajaran 20122013 putranya meminta uang Seratus Ribu Rupiah untuk membayar sumbangan parkiran sepeda, karena ketidak mampuan dirinya, putra saya tidak bisa membayar pungutan tersebut kepada pihak sekolah, sehingga anaknya yang duduk di kelas VII pada saat itu memutuskan berhenti sekolah,” jelasnya. Dengan adanya pungutan sebesar Seratus Ribu Rupiah yang dilakukan pihak sekolah, diakui oleh Aceng Wakil Kepala Sekolah SMPN I Lelea, menurutnya, hal itu adalah program tahun 2012-2013 semasa Kepala Sekolah H Abdul Manap MPd masih hidup. “Itu bukan pungutan tetapi infaq dan sudah sesuai prosedur,” kelitnya kepada wartawan beberapa waktu yang lalu di kantornya. Seperti yang dilangsir dari Media Melayu Pos bertajuk SMPN I LELEA lakukan pungli, langgar PERMENDIKNAS No 60 Tahun 2011 pada edisi 181 tanggal 11 September, Kabid Dikmen Kabupaten Indramayu Ali Hasan pada saat ditemui di kantornya, mengatakan, dirinya akan datang menemui kepala sekolah SMPN I Lelea untuk klarifikasi terkait pemberitaan di Koran Melayu Pos. Di waktu yang berbeda Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu DR H Odang Kusmayadi MM ketika dikonfirmasi melalui SMS, Minggu (22/07) kepada MP mengatakan, “Sudah kami klarifikasi ternyata tidak ada, sebaiknya temui Kabid Dikmen supaya infonya jelas karena sudah saya delegasikan kepada dia (Kabid Dikmen),” katanya. Menanggapi pungutan yang dilakukan pihak sekolah pada akhir tahun 2012-2013 sebesar Seratus Ribu Rupiah, Praktisi Hukum Peduli Rakyat Indramayu (LKBHPRIMA) CH Tanjung SH ketika dihubungi menegaskan, “Yang namanya infaq tidak ada nominal baik dari hukum pemerintah maupun hukum agama, jadi tidak ada alasan untuk itu, cara tersebut yang berlaku di sekolah sudah termasuk gratifikasi, perbuatan yang mengarah pada korupsi,” ujarnya. Dikatakan Tanjung, “Jika dilaporkan maka pelakunya akan terjerat pasal korupsi dengan ancaman pidana minimal 3 tahun penjara,” tegasnya. Dedi

Embel-embel “MM” Sekretaris KPUD Kepulauan Meranti Palsu Meranti (MP) – Drs M Rasyid salah satu putra Meranti sarjana jebolan Universitas Riau jurusan ilmu politik dan ilmu pemerintahan pada 2014 ini ikut mencalonkan diri mejadi calon anggota dewan untuk wilayah Meranti dari partai Nasdem (Nasinal Demokrat). Rasyid kebagian daerah pemilhan (dapil) II yaitu wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Rangsang Muhammad. Sekretaris Komite Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Zahuri MM menuding bahwa ijazah sarjana Zahuri palsu. “Sementara Zahuri sendiri lupa bahwa ijazah S2 yang dimilikinya hanya kuliah satu minggu di hotel Raudha Pekan-baru dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta Surabaya adalah palsu karena tidak terdaftar di Kopertis,” kata sumber Melayu Pos menyampaikan. Kejadiannya berawal saat Drs Zahuri awalnya diangkat pe-merintah menjadi guru SMA Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar. Kemudian diangkat menjadi Kepala SMA Negeri 1 Kampar. Tak lama menjadi kepala Sekolah Zahuri yang dikenal bongkak alias begeh itu membuat masalah sehingga didemo oleh masyarakat Kampar bersama para siswa meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas

Pendidikan Kampar untuk memberhentikan Drs Zahuri dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah. “Pemda Kabupaten Kampar menanggapi permintaan para siswa dan masyarakat tersebut sehingga Drs Zahuri ditarik ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar sebagai staf di Disdik Pora Kabupaten Kampar pada masa itu, hampir puluahan tahun Zahuri di kantor dinas tersebut tidak mendapat jabatan alias menjadi pesuruh alias pendamping jika ada proyek,” kata sumber Melayu Pos yang dekat dengan Zahuri. Dikatakan sumber tadi bahwa Ijazah S2 Zahuri yang berembel MM itu tidak dibenarkan pemakaiannya di Kabupaten Kampar karena tidak syah. Pada 2009 yang lalu terjadi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari kabupaten induk Bengkalis, pada masa itu Zahuri tidak menggunakan embel-embel MM, kasak kusuk mencari orang yang bisa menolong kepindahannya ke kabupaten baru Kepulauan Meranti, karena selama ini Zahuri tidak berguna bagi orang-orang Kampar, dan masih merasa sekampung sama-sama dilahirkan di kampung Alai Kecamatan Tebingtinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, maka Muhammad Rasyid pun mencoba menolong Zahuri. Rasyid pun memutar otak

Drs Zahuri “MM” Sekretaris KPUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai ijazah pasca sarjana palsu.

tujuh keliling ke sana ke mari mengharapkan pertolongan beberapa tokoh masyarakat Meranti yang berada di Pekanbaru, antara lain mantan Ketua DPRD Kota Pekanbaru H Ahmad Bebas dan Mantan Wakapolda Riau Drs H Fachruddin Bakar, maka berhasillah Drs Zahuri yang belum memasukan embelembel MM itu dilantik menjadi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, namun dasar Zahuri manusia yang tak tahu berterimakasih Zahuri pun berteriak merasa tidak puas menuding rekomendasi yang dikeluarkan para tokoh masyarakat Meranti tadi tidak berlaku karena dalam usulan para tokoh tersebut meminta agar Drs Zahuri yang diketa-

hui tak tahu diri itu menjadi Kabag Urusan Pegawai pada kabupaten baru itu. “Tidak hanya sampai di situ saja Rasyid pun baru-baru ini dituding Zahuri yang sekretaris KPU itu menggunakan ijazah palsu. Sementara Zahuri lupa bahwa ijazah pasca sarjananya itu hanya kuliah 23 minggu juga palsu,” kata sumber Melayu Pos yang nota bene teman dekat Zahuri sendiri. Masyarakat menghimbau agar Bupati Kepulauan Meranti meneliti kembali ijazah pasca sarjana Zahuri tersebut serta memecat Zahuri jika memang menggunakan ijazah pasca sarjana yang tidak berdasarkan peratuan Menteri Pendidikan Republik Indonesia serta menghimbau agar Kejaksaan Tinggi Riau mengusut tuntas penipuan yang dilakukan oleh Zahuri secara hukum yang berlaku, supaya yang lain tidak berani lagi untuk melakukan perbuatan tersebut. Sumber juga mengatakan, masih banyak oknum yang menggunakan ijazah palsu dan pangkat palsu di Kepulauan Meranti kelihatannya aman-aman saja. Namun siapa yang bermaian di belakangnya? “Kini Drs Zahuri MM menjabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, sebelumnya Zahuri dapat menduduki

jabatan Sekretaris Dinas Kehutanan setelah berhasil mengelabui Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Bagian Urusan Kepegawaian yang Dra Syariah memasukkan embel-embel MM pasca sarjana palsu yang dimilikinya pada SK Kenaikan Gaji Berkala, diduga ada permainan tidak sehat antara Zahuri dan Syariah waktu itu karena dengan bermodalkan MM inilah baru Zahuri meningkat jabatannya namun bukan berarti Zahuri meningkat prestasinya, bukti Zahuri yang menggunakan MM palsu itu sepertinya tidak disukai oleh para karyawan KPU,” kata sumber. “Zahuri bagaikan kacang lupa kulitnya, air susu dibalas air tuba. Tungau di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tak nampak, kasihan Pak Rasyid,” lanjut sumber Melayu Pos tadi. Masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh pendidikan menghimbau pada Bupati Kepulauan Meranti dan Jaksa Tinggi Riau agar Bupati mencopot jabatan saudara tersebut dengan memberikan sangsi yang setimpal, demikian juga kepada Jaksa Tinggi Riau diharapkan untuk memperoses secara Hukum, penipuan serta pemalsuan, kebohongan publik yang dilakukan Drs Zahuri MM karena telah menggunakan ijazah pasca sarjana yang tidak syah. TS

Dokter RSUD Tangsel Demo ke Gedung DPRD Tangerang Selatan (MP) - Belasan dokter RSU Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan demo dan orasi di kantor DPRD setempat, Senin (23/9). Selain memprotes posisi direktur di rumah sakit tersebut, para dokter juga mempersoalkan kebijakan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, atas penugasan dua dokter ahli orthopaedic asal Malaysia di rumah sakit tersebut. Kehadiran para dokter ke gedung wakil rakyat itu tak urung mengundang perhatian, karena dilengkapi dengan spanduk dan atribut lainnya. “Kita datang kesini untuk meluruskan yang bengkok,” ujar dokter Imbar, perwakilan dokter RSU Tangsel. Ya, kehadian para dokter tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Siti Chadijah, di ruang rapat gabungan. Ya, polemik antara para dokter dengan pihak pengelola menejemen RSU Tangsel sedianya sudah mencuat sejak beberapa hari terakhir. Berawal dari protes dokter terhadap keberadaan 2 dokter asing ahli orthopaedic asal Malaysia, protes para dokter kemudian melebar hingga ke posisi Direktur rumah sakit setempat yang kini dijabat Neng Ulfa. Dvd


6 SINGKAT PADAT

Kayu Milik Anggota Polsek Petaling Mendo Barat Petaling (MP) - Mendo Barat terkenal dengan aliaran sungai Mendo yang membentang luas dari Desa Penagan dan Desa Kota Kapur sampai dengan Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Sungai yang terletak wilayah transisi antara Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah ini sangat strategis untuk melakukan dan bertransaksi bisnis ilegal. Apa lagi didukung oleh kekayaan alam yang sangat melimpah seperti kayu yang sudah siap diolah untuk berbagaimacam produk jadi kebutuhan rumah tangga. Sangat disayangkan kekayaan alam tersebut adalah areal wilayah terlarang alias hutan lindung sungai Sembulan dan sepanjang sungai Mendo tersebut. “Kami sebagai masyarakat di sekitar sungai sembulan Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan ini hanya melihat sambil menelankan air ludah secara dalam-dalam. Semua kayu-kayu tersebut milik aparat alias polisi. Sebab kalau kayu milik polisi dibekingi oleh polisi yang kawal kayu juga polisi di sepanjang jalanan juga ada upeti untuk polisi terutama di setiap Polsek,” jelas tokoh masyarakat yang tak mau disebutkan namanya dalam penulisan berita ini. Tim investigasi mampir di warung pojok tersebut untuk mencari data pelaku intelektual pemilik kayu yang sebenarnya. Apa kah informasi dari lapisan masyarakat yang berkembang sudah berbilang tahunan jika pemilik kayu di sungai Mendo Desa Zed tersebut juga anggota polisi sektor Petaling berinisial JEK. Kegiatan di wilayah pinggir sungai Mendo tersebut hingga memiliki mesin soumell mini. Diidikasikan anggota polisi tersebut juga tidak bekerja sendiri dalam menjalankan aksi kegiatannya. Hingga semua jajaran kepolisian daerah Provinsi Bangka Belitung aman dan terkendali (86). Tim

KAPAL ISAP MANGKRAK DI PANTAI PASIR PADI PANGKAIPINANG BABEL

Izin Kapal Isap PT Tinindo Internusa Dipertanyakan???????

Pangkalpinang (MP) - Meskipun hari Senin 16/9/2013 pantai pasir padi tetap ramai dikunjungi wisatwan lokal yang mau menikmati aroma laut China Selatan yang sudah terkenal sajak zaman nabi Adam AS. Masyarakat wisata meikmatinya bukkan hanya memandang saja dengan mata telajang, tapi dapat merasakan nikmatnya mandi dengan air laut pantai pasir padi hingga ke sumsum tulang belulang. Dengan deburan ombak yang tenang badan dapat merasakan hempasan gelombang berbaris sejauh mata memandang. Kini akan musnah ditelan oleh para mafia kebijakan serta para mafia tambang yang mau melipat untung di atas kekayaan milik masyarakat Pangkalpinang umumnya masyarakat Bangka Belitung. “Mengapa ada pilih kasih antara nelayan kampong Air Itam dengan nelayan yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang ini.” Itulah jeritan hati nelayan yang paling dalam serta pertanyaaan para nelayaan yang sama penderitaannya. Mereka menggantungkan nasib dan hidupnya dengan hasil tangkapan tidak kurang dari 10 kg/hari dari jenis ikan campuran alias rucah. “Kalau tidak ada unsur adu domba nelayan dengan nelayan yang lain. Hingga akan mengarah kepada provokator, penghasutan, pengeroyokan, penganiayaan dengan berujung dengan KUHP. Itulah yang ditunggu oleh aktor di balik kisah kapal isap masuk pantai pasir padi yang sebenarnya. Yang sengaja dimainkan oleh para elit politik, untuk meraup keuntung bersama dengan kapitalis dan konglomerat dengan berdalih kemajuan, modernisasi, serta mengantongi program pembangunan dan otonomi daerah. Penjelasan Jhon yang juga diamini oleh A Coy keduanya nama samaran karena tokoh masyarakat setempat. Meskipun DISTAMBEN kota Pangkalpinang tidak ada para mafia tidak hilang akal hingga ada hubungannya dengan DISHUB. Sebenarnya DISHUBKOMINFO Kota Pangkalpinang resmi sejak tahun 2010 lalu. Tim

KAWANAN RAMPOK: Aparat Polres Rohil berhasil menggulung kawanan rampok bersenjata api, Minggu (22/9/13). Tujuh perampok yang sudah kerap melakukan tindak kejahatan ditangkap.

Selayang Pandang

Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

Ditetapkan 5 Bulan Oleh Hakim, Zakaria Umar Hadi Pikir-pikir Dulu Sungai Liat (MP) - Wajah Zakaria tertunduk lusuh tak karuan sambil duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Negeri Sungai Liat Rabu 18/9/ 2013 lalu. Mantan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Bangka Belitung tersebut tetap tidak dapat menyembunyikan kesedihanya. Ketika hakim Ibu Albertina Ho yang juga Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sungai Liat setelah mengayunkan gagang palu hakimnya. Dari kejauhan tampak jelas penyesalan Zakaria tak dapat terukirkan lagi. “Bahwa jaksa penuntut umum (sebelunnya) menyatakan terdakwa Zakaria Umar Hadi bersalah melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak

akan mengulagi perbuatannya serta meminta keringan hukuman.” Papar mejelis hakim pada saat sidang kemarin. Majelis hakim juga kilas balik fakta-fakta dalam persidangan sebelumnya. Perkara ini bermula Zakaria Umar Hadi melakukan perjalan dari Jakarta bandara Soekarno Hatta menuju bandara Depati Amir Bangka Tengah Rabu petang 5/6/2013. Ketika beranjak dari tempat duduknya Zakaria pun turun bersamaan dengan para penumpang tersebut hingga terjadi insiden pemukulan seorang peramugari maskapei penerbangan nasional dengan gulungan koran terbitan nasional oleh Zakaria. Zakaria mengaku kesal dengan perbuatan sang pramugari tersebut karena tidak

sopan saat menegur atau memperingati untuk tidak menggunakan ponsel dalam pesawat penerbangan. Dalam fakta persidangan perbuatan Zakaria cukup bukti dan melanggar pasal 335 KUHP yaitu barang siapa melawan hokum melakukan atau membiarkan melakukan kekerasan. “Menyatakan terdakwa Zakaria

Umar Hadi terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana, perbuatan yang tidak menyenangkan. Menyatakan dakwaan alternatif kedua menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan menetapkan masa penahanan (dikurang masa penahanan sebelumnya) dan menetapkan terdakwa tetap dita-

han,” jelas Majelis Hakim. Barang bukti berupa satu eksemplar gulungan koran terbitan nasional edisi 5 Juni 2013 dimusnahkan. Hakim juga mengahruskan Zakaria membayar biaya perkara sebesar Rp 5000. “Jika saudara tidak terima dengan putusan ini, bisa melakukan upaya hukum banding,” tanya Albertina Ho sambil memberikan kesempatan kepada Zakaria menanggapi putusan. Sambil mengangkatkan kepalanya dari tunduknya Zakaria mengarahkan pandangan dari Hakim ke penasehat hukumnya yaitu Elisa dan Hoiri. “Kami menyatakan sikap pikir-pikir dulu bu..” tegas pengacara menjawab pertanyaan Albertina Ho, juga diiyakan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Koba. Tim

gapi hal ini, agar permasalahan tidak berkepanjangan dikemudian hari. Warga disini tidak menolak pekerjaan tapi sesuaikan dengan kondisi lapangan. Sehingga air yang mengaliri drainase ini cepat surut dan tidak menimbulkan banjir lagi,” pungkas Albert

sembari menyarankan Pemko Dumai, untuk turun kelapangan dan meninjau langsung drainase ini. Informasi yang berhasil dirangkum, pengerjaan proyek pembangunan drainase di Jalan Muslim itu dilakukan oleh Ketua RT setempat.

Sedangkan pihak RT sendiri tidak berhasil dikonfirmasi atas penolakan pembangunan drainase yang dilakukan warga setempat. Bahkan RT yang mengerjakan proyek ini terkesan lepas tanggan dan tidak mau ambil pusing lagi. Rtc/Mp

Warga Dumai Timur Tolak Pembangunan Drainase Dumai (MP) - Pembangunan drainase yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Dumai di Jalan Muslim, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, ditolak kalangan masyarakat. Pasalnya, pembangunan drainase itu tidak sesuai harapan masyarakat mengingat kondisi bangunan lebih tinggi dari permukaan rumah warga. Seorang warga yang menolak, Parni mengatakan, bahwa secara keseluruhan warga disini tidak ada yang setuju dengan pembangunan drainase yang tidak sesuai harapan itu. Karena, kondisi pembangunan drainase itu tidak memberikan solusi ketika musim hujan datang. Kondisi air yang mengaliri drainase itu tidak kunjung surut, karena kondisi drainase yang tidak memungkinkan itu. “Jangankan hujan tiba, tidak hujan saja air disini tidak pernah surut karena aliran drainase tidak jalan. Makanya kami warga disini menolak pembangunan ini. Lebih bagus dana yang digunakan itu dimanfaatkan untuk pembangunan yang lebih penting lagi. Drainase ini seharusnya ditata atau diperbaiki dari

sistem pembungannya biar airnya lancar,” ungkap Parni, Senin (23/9/13) warga Jalan Muslim. Menurutnya, pekerjaan seperti ini bukan suatu solusi untuk menghindari banjir, tetapi banjir selalu ada walaupun hujan tidak turun. “Lihat saja ini, genangan air hujan beberapa hari lalu masih terlihat tinggi tidak ada perubahan air yang menyusut,” ujar Parni sambil menunjuk air yang tergenang di rumahnya. Hal senada juga diungkapkan pemuda setempat, Albert mengungkapkan warga disini sudah banyak protes tapi warga tidak dapat berbuat banyak. “Kemarin disini sempat ribut masalah pekerjaan Drainase ini tapi tidak juga ada solusi,” kata Albert. “Kita mengharapkan pemerintah cepat menang-

Tes Urine PNS di Pemda Karimun Karimun (MP) - Badan Narkotika Nasional Provisi Kepri melakukan tes urine terhadap 150 orang PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun, Senin (9/9). Tes urine tahap pertama ini melibatkan 150 orang PNS dari 5000 PNS di lingkungan Pemkab Karimun dan sisanya akan diadakan nanti pada Tahap II dan III sampai dengan selesai. Setelah selesai melakukan tes urine terhadap 150 orang PNS di lingkungan Pemkab Karimun, langsung dilaksanakan penyuluhan narkoba di ruang tapat kantor Bupati Karimun yang dihadari oleh Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Sekda Karimun

serta jajaran SKPD Kabupaten Karimun. Bupati Karimun dalam kata sambutannya menyatakan, “Tes urine ini kita lakukan bukan untuk hal - hal

lainya tetapi untuk mempersempit gerak dari para pengedar yang Narkoba yang masuk ke lokasi kita, kita selaku pembina masyarakat tentu yang kita bina dulu

adalah internal di lingkungan Pemkab Karimun baru ke masyarakat. Peredaran narkoba sekarang ini sudah sangat marak di Karimun dan terus terang penghuni lapas kelas II Karimun 70 % adalah kasus Narkotika, jadi ini yang harus kita antisipasi di lingkungan Karimun,” kata Bupati Karimun di sela - sela acara penyuluhan. Sementara itu Kepala BNN Kepri Drs Benny Setiawan membenarkan dengan apa yang telah di paparkan Bupati Karimun tentang peredaran narkoba yang semakin marak masuk ke Provinsi Kepri dan juga Karimun, dan bukan cuma di Karimun ini di seluruh Lapas yang ada

di Indonesia ini penghuninya 70 % ada kasus dari Narkotika, sementara itu BNN hanya mampu menampung 10 ribu /tahun pecandu narkotika yang bisa kita rehabilitasi,” kata Benny. Masih dengan Benny dalam penyuluhanya memaparkan, merujuk pada Undang - undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika, angka penyalahgunaan Narkoba di Kepri berdasarkan penelitian BNN dan Puliskes UI sebesar 4,3 % terbagi dalam beberapa kategori yaitu coba pakai, pecandu suntik, pecandu bukan suntik. Dly

Dugaan Pencurian/Penadah Barang di DPRD Bengkalis Bengkalis (MP) - Jajaran Polres Bengkalis berhasil mengungkapkan dan membekuk tiga tersangka yang diduga sebagai pelaku pencurian yang terjadi di kantor DPRD Bengkalis pada Jumat (12/7/2013) lalu. Dua dari tiga tersangka yang dibekuk tersebut merupakan wartawan di salah satu tabloid mingguan. Tiga pelaku penggasak alat kantor gedung DPRD Bengkalis berhasil dibekuk diduga terlibat dalam aksi pencurian sejumlah alat elektronik senilai Rp 40 juta di kantor DPRD Bengkalis awal Agustus 2013 lalu. ‘’Dari tangan tersangka kita berhasil mengamankan camcorder seharga Rp 40 juta. Sedangkan computer sudah dijual,” ujar Kapolres Bengkalis AKBP Ulung Sampurna Jaya melalui Kasat Reskrim AKP Dody Harza Kusumah, Senin (19/8) kemarin. Anggota Reskrim berhasil mengamankan DI (29), IY (38)

dan TZ (39). Ketiga tersangka tersebut ditangkap pada hari Rabu (14/8). DI ditangkap pada pukul 14.00 WIB, IY ditangkap pukul 18.30 WIB dan TZ ditangkap pukul 21.00 WIB. Ketiga tersangka dalam proses penangkapan tidak melakukan perlawanan. Nara sumber yang dituduh sebagai kompolotan pencurian merasa seakan ada kejanggalan atau sebuah konfirasi atas kasus ini. “Saya ditangkap petugas sekitar sembilan orang tidak pakai dinas dengan memakai mobil dan motor, langsung menangkap dan mengatakan ‘tolong tunjukkan kameranya’ pada waktu penangkapan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tidak memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian sing-

kat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, kami tidak ada tertangkap tangan, setelah di Polres baru mereka menunjukkan surat penangkapan,” ungkapnya kepada MP (16/9). Narasumber mengatakan tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya barang curian, dan yang menjualnya seorang bekas anggota dewan Irwansyah. Kronologis saya (di sini sebagai pihak yang kelima) membeli kamera comcorder dari pihak keempat di akhir tahun 2012, dia menawarkan kepihak kelima. Dia mengatakan kamera tersebut bekas pakai milik dia sendiri yang dibeli seharga 10 juta, dan kedepannya sangat dibutuhkan untuk dipakai bersama dalam wadah organisasi. Pihak kelima bersama istri pergi ke rumah pihak penjual di rumahnya, di tempat tersebut pihak keempat bersama istrinya menjual

kamera mereka seharga Rp 6 juta ke pihak kelima, dan awal tahun 2013 karena kurang dana untuk suatu acara, pihak kelima menggadaikan kamera tersebut kepada temannya (pihak keenam) seharga 3 juta. “Jadi dari pertengahan tahun 2012 sampai sekarang kamera comcorder, pembelinya sudah 6 orang, komputer kehilangan 12/7-2013, tidak ada sangkut paut bersamaan kehilangan dengan kamera comcorder, kok bisa disangkakan kami berkomplotan mencuri dan menadah barang curian dari kantor DPRD Bengkalis? Dalam pemberitaan ini kami seakan dipojokkan. Sementara sampai sekarang BB tidak ada, baik comcorder maupun komputer dan pelaku utama inisial Andi belum tertangkap,” ujarnya. “Di sini si pelapor bendahara dewan Zul Asri, setelah kejadian ini pihak ke I dan ke II serta pihak lainnya sudah

ada perdamain, namun sampai sekarang dari 6 orang rangkaian pembeli, cuma 3 orang yang ditahan termasuk satpam honorer kantor DPRD Bengkalis, berarti dalam kasus kehilangan comcorder pertengahan 2012, cuma berdua kami di sini sebagai pembeli yang ditahan, tiga orang lagi tidak nampak, ini di luar kasus komputer, karena sedikitpun kami tidak ada mengetahui masalah tersebut,” ungkapnya. Narasumber menambahkan tidak mengetahui barang yang dibelinya barang curian, dan dia menggadaikan barang tersebut karena terdesak kekurangan dana oleh suatu acara. “Tak mungkin saya beli 6 juta dan kujual 3 juta, pihak lainnya dalam rangkaian kasus ini tidak ada ditahan dan barang bukti comcorder serta komputer pun belum diketemukan?” katanya. Tbn


Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

Selayang Pandang

Pemilihan Duta Karimun Harus Trasparan Karimun (MP) - Pemilihan Duta Karimun yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten karimun harus trasparan dan tidak ada yang disembunyi - bunyikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan para peserta seleksi untuk pemilihan Duta Karimun ada beberapa orang yang diduga keluarga pejabat yang sudah dititipkan. Hal ini menjadi suatu

ketakutan para peserta yang ikut dalam test seleksi pemilihan Duta Karimun, salah satu peserta yang tidak mau namanya dipublikasikan dalam pesan BBM-nya menyatakan, “Kalau pemilihan Duta Karimun ini sudah biasa ada titipan, seperti keluarga - keluarga para pejabat di Karimun jadi sudah biasa kayak kini,” kata seorang peserta melalui pesan BBM. Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten karimun ketika diwawancari di sela - sela kegiatan pemilihan duta Karimun ini menyatakan, “Kita dalam pemilihan ajang ini telah melakukan seleksi secara administrasi kepada para peserta, dimana para Duta Karimun yang terpilih akan mempromisikan Karimun dalam keseluruhan khusunya wisata yang ada di Karimun. Para peserta yang sekarang semuanya sudah kita seleksi

POJOK

pertama yaitu administrasi, tahap kedua tes tertulis tahap ketiga test bakat dan baru besok akan kita lakukan dalam grand final nya tanya jawab,” kata Kepala Dinas Pariwisata Karimun. Ketika disinggung mengenai pagu dana yang digunakan dalam kegiatan ini pemilihan duta Karimun Kepala Dinas Kabupaten Karimun tidak bisa memberikan jawaban.

Para peserta yang ikut dalam ajang pemilihan duta Karimun ini putra - putri Karimun dengan umur 15 sampai dengan 25 tahun, tinggi badan putra 170 cm dan putri 160 cm, yang akan diambil dalam seleksi ini sepuluh Putra dan Putri dan mereka dinilai dari berbagi kebolehan terutama gaya berjalan dan kegiatan ini di laksanakan di Hotel Aston Karimun, Jumat (6/9). Dly

TERKAIT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Iqaruddin Plt Sekda Meranti Tidak Mau Menanda Tangani Suruh Ketua Umum Laskar Merah Putih Membuat Surat Edaran ke Seluruh Indonesia Kepulauan Meranti (MP) - Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, teknik pendaftaran pun berubah yang kalau dahulu memekai pola top-down yaitu mulai dari atas ke bawah. Setelah keluarnya Permendagri No 33 tahun 2012 itu menjadi Bottom-up yaitu pendaftarannya dimulai dari tingkat bawah baru ke tingkat berikutnya sampai ke tingkat pusat sebagaimana aturan yang berlaku, setelah 50 % tingkat bawah atau kabupaten baru ke tingkat propinsi dan dilanjutkan ke tingkat pusat. Terkait dengan itu, Laskar Merah Putih Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah terbentuk berdasarkan SK. N o . 0 0 1 /SKMC/KEP.MERANTI/ MD/DPDLMP/XII/2012, Tentang Struktur Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Kepulauan Meranti Masa Bakti Tahun 2012 – 2017 TMT 1 Januari 2012, sesuai aturan yang berlaku pengrurus mendaftarkan keberadaannya pada Kesbang Pol Kabupaten Kepulauan Meranti, sementara sebelumnya sekitar dua puluh orang pengurus secara lisan telah melaporkan keberadaan organisasi tersebut kepada Bupati Kepulauan Meranti di kediamannya Jl Dorak Selatpanjang. Pengurus mendapat sambutan yang baik dari Bupati Drs Irwan nasir MSi, namun pada saat mengurus Surat Keterangan Terdaftar bermacam-macam alasan yang dibuat Kasi Kesbang Ginting pada waktu itu diantaranya menyangkut nama jabatan yang duduk sebagai penasehat harus membuat pernyataan seperti Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kejari, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Adat. “Kecuali Bupati saja yang tidak perlu menggunakan Surat Pernyataan untuk dimasukkan menjadi Dewan Penasihat,” kata Kasi Kesbang Ginting menjelaskan. Encik Azman Selaku Wa-

kil Ketua LMP Kabupaten Kepulauan Meranti meminta penjelasan aturan mana yang mengatakan hal tersebut, Ginting tak dapat memberikan jawaban dasar hukum apa yang diberlakukannya, pasal berapa yang digunakannya, namun Ginting tetap bingal dan bertahan dengan apa yang diucapkannya walaupun tidak dapat memberi alasan dasar hukum yang mengatakan bahwa para pejabat tersebut harus membuat pernyataan untuk didudukkan sebagai Dewan Penasehat di setiap organisaai yang memasukkan jabatan para pejabat tersebut, sepertinya petugas pada Kantor Kesbang Kabupaten Kepulauan Meranti ini memiliki sikap yang angkuh dan sombong bagaikan pepatah Melayu mengatakan “Beraja Di Hati Bersultan Di Mata”. Lain lagi halnya dengan Plt Sekda Kepulauan Meranti Drs Iqaruddin yang memang dikenal bongkak dan congkak itu dimana setelah adanya surat tanggapan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Markas Daerah Laskar Merah Putih Propinsi Riau NO.020/ DPD/LMP-RIAU/VII/2013 tanggal 04 JULI 2013, Perihal menanggapi Surat Tanggapan Terhadap Surat Permohonan Terdaftar di Kantor Kesbang Pol Kabupaten Kepulauan Meranti NO.200/KESBANGPOL/VI/2013/131 yang mempendengkan, alias tidak menerima pendaftaran per-

PLT Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Iqaruddin yang congkak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sudah dibuat dan ditanda tangani Kabag TU Kesbangpol yang tidak ditanda tangani oleh Iqaruddin selaku pejabat yang berwenang, Ketua Umum LMP Mayjen (Purn) H Syamsyu Djalal SH MH.

mohonan yang diajukan oleh Laskar Merah Putih Kabupaten Kepulauan Meranti. Surat yang disampaikan Ketua DPD Propinsi itu menjelaskan syarat serta aturan sebagaimana mestinya dan LMP Kep. Meranti sudah memenuhi semua persyaratan tersebut, oleh Iqaruddin Plt Sekda begitu menerima surat tanggapan Ketua DPD Laskar Merah Putih Propinsi Riau itu langsung menelpon saudara Ginting yang pada saat itu sudah dimutasikan menjadi Sekcam Kecamatan Tebingtinggi Selatpanjang beberapa minggu yang lalu. Sementara Kepala Kantor Kesbang juga kosong karena ditinggalkan Khairul Amri SSos yang dimutasikan Bupati menjadi staf ahli pada kantor Bupati Kepulauan Meranti, karena Ginting merasa tidak bertanggung jawab lagi, maka pengurus harus berurusan dengan Kabag TU satu-satunya pejabat yang berwenang di Kesbang Pol itu karena Kepala Bagian Tata Usahanya tidak di tempat urusan dinas ke Jakarta. Sementara yang ada mengatakan tidak ada wewenang kami, mau tidak mau harus menunggu kepulangan beliau, setelah pulang dan diperiksa Kabag TU Syahbuddin tidak ada persoalan lagi syarat lengkap. Menurut Udin panggilan

sehari-harinya dia tidak punya wewenang untuk menanda tangani surat keterangan terdaftar tersebut, karena kepala tidak ada alias kosong maka yang berhak menanda tangani surat tersebut adalah Sekda, setelah dibuat Udin surat tersebut dan diajukan kepada Sekda Kepulauan Meranti Iqaruddin, namun Iqar yang punya penyakit trauma jabatan itu menolak bahwa yang harus menanda tangani surat itu Kepala Kesbang. “Saya Sekda,” ucapnya, entah karena dia bodoh atau memang benar-benar bodoh. Menurut sumber Melayu Pos jika Kepala Kesbang kosong dan wakil tidak berhak menanda tangani. “Maka Sekda satu-satunya yang berwenang karena Kesbang Pol itu berada di bawah naungan Sekda,” kata sumber tadi. “Jika Sekda menolak karena prinsip jabatannya lebih tinggi maka tidak berjalanlah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, maka tunggulah kehancuran Meranti kalau SEKDA seperti ini juga dipakai oleh Bupati Kepulauan Meranti,” kata sumber tadi melanjutkan. Iqaruddin mengatakan bahwa Laskar Merah Putih yang dipimpin oleh Mayor Jendral (Purn) H Syamsu Djalal SH MH bermasalah, sementara baik penurus

cabang maupun pengurus prpinsi sudah menjelaskan, baik secara lisan maupun tertulis mengatkan LMP yang dipimpin H Syamsu Djalal sudah tidak ada masalah dibuktikan dengan hasil Kongres pada tanggal 09 s/d 11 Maret 2011 yang dimenangkan kubu Mayjen (Purn) H Syamsu Djalal SH MH, namun Iqaruddin tetap tidak mau mendengarnya malah Iqaruddin dengan gayanya yang congkak itu mengatakan “Suruh Ketua Umum Laskar Merah Putih membuat Surat Edaran ke seluruh pelosok Indonesia.” Perkataan Plt Sekda ini disampaikan Ketua Cabang Laskar Merah Putih Kepulauan Meranti Kepada Ketua DPRD Hafizoh SAg via telepon, “Masa iya jawab Hafizoh? Tak yakin seorang yang menjabat Sekda berperilaku demikian, tak mungkinlah Ketua Cabang bisa memerintah Ketua Umum,” ungkapnya. Pengurus Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Kepulauan Meranti mengharapkan agar Ketua Umum Mayor Jenderal (Purn) H Syamsu Djalal SH MH dapat turun tangan untuk memberikan pelajaran kepada Iqaruddin Plt Sekda Kepulauan Meranti, baik secara hukum yang berlaku maupun secara manusiawi. TS

Pejabat Kab Kepulauan Meranti Hamburkan Dana APBD Satu Pejabat Meranti Dua Mobil Ber– BM Kembar Riau (MP) - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti semasa dijabat oleh Zubiarsyah MS SH memanfaatkan kedudukan dan jabatannya dengan bermewah-mewahan mobil dinas dua buah ber-BM kembar, yaitu satu merek Toyota Kijang Innova yang digunakan khusus dalam Kota Selatpanjang. Sementara Zubiarsyah keluar daerah, ke Pekanbaru menggunakan mobil dinas Sekda yang lebih mewah dengan BM yang sama (BM 6 E) tetapi merek berbeda, yaitu Nissan X-Trail, yang harganya jauh lebih mahal dari mobil dinas Kijang Inova

Zubiarsyah MS SH mantan Sekda Kabupaten Kep Meranti yang bakal mentransfer sifat buruknya dari ekskutif ke legislatif.

yang dipakai dalam Kota Selatpanjang. Mobil merek Nissan X-Trail disimpan di Pekanbaru sehingga tidak terpantau oleh masyarakat

Mobil Kijang Innova BM 6 E di Selatpanjang.

Mobil Nissan X-Trail BM 6 E di Pekanbaru.

Meranti tentang keberadaan dua mobil pejabat Meranti ber BM kembar tersebut. Baru-baru ini Zubiarsyah pensiun, setelah diperpanjang masa dinasnya selama 2 (dua) tahun. Menurut informasi Zubiarsyah mencalonkan diri pada 2014 untuk menjadi

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh partai yang baru digelutinya setelah pensiun Juni 2013 ini ditunjuk pada daerah pemilihan III, yaitu kampung halamannya Meranti Bunting Pulau Padang yang dikenal secara Nasional maupun International

persoalan lahan dengan PT RAPP yang berujung dengan Demo Jahit Mulut oleh masyarakat Pulau Padang di Jakarta serta penembakan dan pembakaran terhadap penjaga alat-alat berat PT RAPP di lokasi pulau Padang yang sampai saat saat ini dikabarkan belum juga tuntas, Zubiarsayah dicalonkan untuk bacaleg dapil III Pulau Padang dan Pulau Merbau. Masyarakat mengkhawatirkan, jika Zubiarsyah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kep Meranti, maka sifat yang suka berhura-hura menghamburkan uang rakyat bermobil ganda dengan BM yang sama itu akan berpindah penyakit itu dari Eksekutif ke Legislatif nantinya. TS

Idul Adha 1434 H, Riau Perlu 22 Ribu Ekor Ternak Pekanbaru (MP) - Kebutuhan sapi potong menjelang Idul Adha, Kadisnak Riau, Zailani Arifsyah Senin mengatakan bahwa kebutuhan hewan potong untuk Idul Adha tahun 2013 ini mencapai angka 22 ribu ekor. Untuk mencukupi kebutuhan sapi tersebut, Riau akan mengimpor

hewan potong dari beberapa provinsi tetangga. Seperti dari Lampung, Sumbar maupun Jambi. Dari jumlah tersebut, untuk jenis hewan potong kambing sebanyak 8.464 ekor, Kerbau sebanyak 4.400 ekor dan sapi sebanyak 9.336 ekor. Jumlah tersebut menurutnya masih

tercover dengan dukungan sapi bali di sejumlah kabupaten/kota di Riau. “Idul Adha, Riau butuh 22 ribu hewan potong. Selain didukung oleh sapi bali yang ada di kabupaten/ kota di Riau, juga akan dipasok dari Lampung maupun dari Sumatera Barat,” terangnya.

7

Disinggung mengenai kesehatan hewan kurban, Zailani mengatakan bahwa Disnak Provinsi Riau sudah menginstruksikan ke disnak kabupaten kota untuk membentuk tim pengawasan kesehatan hewan kurban seperti anthrax maupun penyakit kuku dan mulut. Rtc

Kayu di Hilir Sungai Nyireh Hanyut Sendiri Hingga ke Selat Bangka Bangka Selatan (MP) - Sungai Nyireh membentang membujur membentang sepanjang alur selat Bangka hingga dapat memisahkan wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan propinsi Sumatra Selatan. Di dalam sungai Nyireh inilah para mafia ilegal loging bersorak sorai sambil berpesta pora menghambiskan kayu hutan lindung oleh pemerintah provinsi Bangka Belitung. Lokasi sungai Nyireh jauh dari pemukiman masyarakat apa lagi para penegak hukum yang sebenarnya. Tapi anehnya banyak pula para aparat penegak hukum yang mencari nafkah tambahan untuk memberi makan kepada anak dan istri. Kalau pun tidak menjadi aktor intelektualnya para penegak hukum tadi misalnya mendanai atau membekinggi kalau terjadi masalah benturan hukum atau modal. Para pekerja lebih banyak mengambil dari luar daerah setempat. Karena para pekerja langsung masuk ke dalam hutan untuk melakukan aktifitas. Untuk persiapan kebutuhan sehari-hari masing-masing rombongan memiliki kepala pekerjanya alias koordinator. “Kami sebagai warga di Kecamatan Pulau Besar ini sulit untuk mencegak, memberikan peringatan. Nanti malah kami yang menjadi musuh bagi mereka. Apalagi mereka (aparat penegak hukum- red) sangat berkuasa,” jelas tokoh masyarakat Pulau Besar berinisial AL kepada tim investigasi media ini pada tanggal 16 /09/2013. Sambil berlalu dari awak media ini karena mau menunaikan ibadah sholat Magrib. Tim

Proyek Pemecah Gelombang Laut Pantai Pasir Padi Dipertanyakan Pangkalpinang (MP) - Pantai pasir padi kota Pangkalpinang sedang dibangun talut pemecah gelombang laut. Proyek pemecah gelombang laut tersebut menggunakan bahan beton kubus dengan ukuran 60X60X60 cm dengan berat jenis (BJ) 2200. Panjang talut yang akan dipasang 3,5 km dengan jarak 200 s/d 250 dari tepi pantai yang akan di letakkan not balok kubus beton tersebut. Sayang saat dikonfirmasi pihak Waskita belum dapat menentukan jumlah titik not kubus balok beton tersebut. “Sampai saat ini belum tahu berapa jumlahnya nanti,” jelas salah satu dari pekerja yang tidak mau disebutkan namanya. Proyek talut pemecah gelombang laut pantai tersebut hingga menghabiskan dana APBN sebesar Rp 45 miliar lebih tahun anggaran 2013 ini. Sementara proyek pemecah gelombang yang berlokasi pantai Matras Sungai Liat Kabupaten Bangka belum tahu hasilnya penyelidikan oleh Jaksa Tinggi Bangka Belitung beberapa waktu lalu yang menelan dana sebesar Rp 27,6 miliar tahun anggaran 2012 lalu. Serta pihak PT Waskita juga tidak dapat menunjukan rencana pembangunan tersebut secara master plant. “Kalau data tersebut seperti spesifikasi dan lain-lainya silakan ke Dinas Dirjen PU SDA di jalan Mentok,” jelas pekerja di PT Waskita. “Maaf, bapak lagi keluar daerah,” jawab oleh pekerja di Dirjen PU di Jalan Mentok yang tidak mau disebutkan namanya (29/5/2013). Tim

PUTARAN KEDUA PILKADA RIAU

Pekerja/Buruh Lebih Memilih Istrahat di Rumah Atau Mancing Ikan Dibanding Datang ke TPS

Pelalawan (MP) - Terkait dengan tidak satupun dari pasangan calon yang berhasil memperoleh 31% dari 5 pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada pemilu 4 September 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Riau, menetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Riau akan diadakan putaran kedua pada tanggal 30 Oktober 2013 yang diikuti dua pasangan calon paling teratas yaitu urutan nomor 2 pasangan Annas Maamum-Arsyadjuliandi Rachman sebagai pemenang Pilkada Gubernur Riau dengan persentase mencapai 28,83 persen dengan jumlah suara 685.291 dan disusul pasangan nomor urut 1 Herman Abdullah-Agus Hidayat sebesar 23,00 persen dengan jumlah suara 546.714 Terman Waruwu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kabupaten Pelalawan mengatakan walapun hari tersebut diliburkan, Pekerja/Buruh tetap memilih menjadi Golput. “Pekerja/ Buruh ikut memilih tidak memilih, Pemilihan Gubernur Riau tetap jadi,” katanya. “Puluhan ribu pekerja/buruh yang ikut dalam SBSI 1992 di Kabupaten Pelalawan akan memilih jadi Golput pada pemilukada Riau disebabkan kekesalan dimana pada VISI/ MISI para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tidak ada satupun yang menyinggung hak-hak kesejahteraan pekerja/buruh,” ungkap Terman Waruwu. “Pada putaran pertama kami telah membuktikan di perkebunan pekerja/buruh hanya memberikan hak suaranya sekitar 20%, dan pada putaran kedua nantinya mungkin saja atusias pemilih semakin menurun, apalagi karena libur pekerja/buruh lebih memilih istrahat atau memancing ikan di sungai dibanding datang ke TPS,” tambahnya. Tim


Daerah

8 LINTAS DAERAH BPD Cibanteng Lantik Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibanteng Tasikmalaya (MP) - Badan Musyawarah Desa (BPD) Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, membentuk dan sekaligus melantik panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2013, Selasa (10/09) di aula Desa Cibanteng. Hadir dalam kesempatan tersebut Camat Parungponteng HE Agus Muslim SPd, Sekmat, Kasi Pemerintahan, PJS Kepala Desa mantan Kades, perangkat desa, kepala dusun, BPD, LPM, RT dan tokoh masyarakat, perwakilan dari masing-masing dusun. Rapat pembentukan dan pelantikan panitia Pilkades diawali dengan penyampaian sambutan dari BPD, yaitu oleh wakil ketua Abdul Latif dan dari PJS Dadang dan diteruskan oleh Camat Parungponteng HE Agus Muslim SPd. Setelah acara pelantikan diteruskan dengan pembentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, para panitia diambil dari masyarakat yang mewakili dari masing-masing kedusunan. Dan hasil musyawarah oleh panitia, bahwa ketua adalah Aceng Firmansyah setelah itu akhirnya menetapkan nama-nama panitia Pilkades yang kemudian disampaikan kepada BPD untuk disahkan. Ketua panitia Pilkades Aceng Firmansyah sewaktu diwawancara oleh MP menyatakan, “Selaku ketua kami mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat, kami berharap Pilkades di Desa Cibanteng menjadi pilkades yang dewasa, dan demokratis yang mampu menjadikan momentum ini sebagai pilkades yang bersih legitimite.” Dindin

Kelurahan Bojongherang Adakan Pelatihan Keterampilan Menjahit Cianjur (MP) - Kelurahan Bojongherang adakan pelatihan keterampilan menjahit bagi warga Kelurahan Bojongherang, Selasa 10 September 2013, bertempat di aula kantor Kelurahan Bojongherang, dihadiri sekitar 20 warga terdiri dari ibu rumah tangga dan pemuda pemudi. Kegiatan diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan masyarakat. Lurah Bojongherang Neng Didi SH MH mengatakan, berbagai keterampilan terus dilakukan di berbagai bidang agar setiap warga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Melalui pelatihan keterampilan diharapkan setiap peserta dapat termotivasi untuk tetap berusaha dan bertanggung jawab. Pelatihan menjahit akan memiliki manfaat jangka panjang dan ilmu yang diperoleh melalui pelatihan tersebut dapat direalisasikan seperti dengan membuka kursus atau membuka tempat usaha. Untuk itu dalam upaya mendorong dan memajukan masyarakat Bojongherang, Kelurahan akan terus berkoordinasi dengan pengusaha swasta setempat serta dukungan dari semua pihak untuk tetap menggiatkan beragam bentuk keterampilan yang berguna bagi masyarakat. Priyatna/Anwar

Banyak Mantri Berlaga Dokter Subang (MP) – Selain malpraktek kian marak dan merebak praktek mantri kian merajalela di Kabupaten Subang, seperti yang dilakukan oleh para mantri di wilayah Kecamatan Compreng. Mereka membuka praktek semacam klinik atau balai pengobatan tidak resmi di rumahnya atau di lokasi tertentu. Anehnya, para pasien di klinik itu harus antre daftar mengambil nomor urut dengan tarif bervariasi, seperti halnya di rumah sakit atau klinik resmi, walau praktek para mantri sama sekali tidak mengantongi Surat Ijin dari Dinkes, tetapi dengan tenang dan santai terus membuka praktek. Padahal UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Bab VI bagian III pasal 56 menyebutkan “setiap sarana kesehatan seperti balai pengobatan, praktek dokter, apotek, toko obat, harus memiliki ijin penyelenggara yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah di bawah pemerintah yang berwenang.” Dalam UU praktek kedokteran No 29 Rahun 2004 dalam Bab VIII dijelaskan tentang praktek kedokteran bagian kesatu surat ijin praktek pasal 36 “setiap dokter dan yang melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat ijin praktek.” Bagian kedua pelaksanaan praktek pasal 41 “dokter yang telah mempunyai surat ijin praktek dan menyelenggarakan praktek kedokteran sebagaimana yang dimaksud pasal 36 wajib memasang papan nama praktek kedokteran, jika tidak memiliki ijin praktek maka dapat dipidana sesuai ketentuan pidana Bab X pasal 76” setiap dokter yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Hal itu tampaknya tidak digubris dan bahkan dianggap sepele oleh para mantra suntik ataupun bidan yang melakukan praktek atau tanpa proses yang resmi alias ilegal. Tim

Saat pembongkaran Kantor Desa yang lama.

Kantor Desa Cikampek Utara Diremajakan Kota Baru (MP) - Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Cikampek Utara, Kantor Desa yang dibangun tahun 70-an dan sudah banyak kerusakan diremajakan. Tokoh masyarakat dan Kades Cikampek Utara serta jajaran nya dari Dusun, RW, sampai ke RT bergotong royong membongkar bangunan kantor desa yang lama. Hadir juga pada saat pembongkaraan Ketua BPD Cikampek Utara Kosasih dan Dr H Nandang S Zenju Drs MSi MBA Kordinator BKM Desa Cikampek Utara yang juga menjabat ketua FKBPD Kecamatan Kota Baru. Ketika MP mengkonfirmasi masalah dana pembangunan kantor desa yang baru, Kades Cikampek Utara Umar mengatakan, anggarannya dari APBD Kabuaten Karawang dan kekurangannya dari APBDes serta pembangunannya akan dimulai tanggal 09 Oktober 2013. Rahmat/Edi BK

Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

Bupati Lepas Calon Jemaah Haji Kabupaten Cianjur Cianjur (MP) - Bupati Cianjur Drs H Tjetjep Muctar Soleh MM melepas calon jemaah haji Kabupaten Cianjur sebanyak 449, Rabu (12/09/13) di Gedung Da’wah Depag Kabupaten Cianjur. Kegiatan ini dihadiri oleh Kakandepag, ketua MUI Kabupaten Cianjur, para Anggota Dewan Perwakilan Cianjur. Dalam sambutannya Bupati mengatakan para calon jemaah haji hendaknya bisa menjaga kesehatan karena perjalanan haji itu perjalanan yang berat selama 40 hari kita harus extra menjaga kondisi badan kita agar selama kita menunaikan ibadah haji di tanah suci tidak jatuh sakit

yang akan mengganggunya kekhusuan kita menjalankan ibadah haji. Salah satunya harus teratur pola makan para calon jemaah haji sehingga kondisi badan para jemaah

Indramayu (MP) - Banyaknya proyek pembangunan jalan yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu diduga banyak penyelewengan dan bahkan terkesan PU Dinas Marga Kabupaten Indramayu banyak pembiaran baik dari matrial apalagi pengawasan dalam pengerjaan, seperti proyek rehabilirasi jalan Larangan Tugu di wilayah Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu yang dikerjakan oleh PT Murni dituding terjadi banyak penyimpangan, seperti pemasangan besi timpar jarak, besi dowhell hanya disambung, rakitan besi dan ketinggian K350 serta tidak adanya kondom timpar. Sumber mengatakan kerjaan jalan tersebut memboros-

kan uang rakyat yang tertampung di asset daerah karena kerjaan jalan ini banyak pengiritan besi jadi jalan tersebut tidak layak memenuhi kwalitas dan mutu, Pemerintahan Kabupaten Indramayu dan Dinas Bina marga tidak menghendaki perkerjaan yang demikian, lemahnya pengawasan pekerjaan jalan akhirnya jalan tersebut hanya beberapa bulan sudah rusak pada pecah-pecah itu akibatnya dampak dari pekerjaan yang asal jadi. Saat ditemui rekan wartawan pelaksana, Wasdana di lokasi proyek terkait pelaksanaanya Ukuran Ketinggian K 350 itu berapa? mengatakan “Akar ukur emangnya tahu, lebih tau kita,” sambil dia me-

haji fit dan sehat. Selanjutnya Bupati berpesan agar para calon jemaah haji agar berhemat uang terutama pada kaum ibu, bukan apa-apa demi kelancaran selama menunaikan

ibadah haji. Kita tidak akan pernah tahu besok atau lusa akan ada kepentingan yang harus dibeli untuk keperluan kita selama menunaikan ibadah haji, jadi kebiasaan para calon jemaah haji di rumah jangan dibawa selama menuaikan ibadah haji. Bupati berpesan kepada para calon jemaah haji agar mendoakan semua warga cianjur agar lebih sehat, cerdas, sejahtera dan berakhlakulkarimah. H Dadang Ramdani MSi (Kakandepag) menuturkan dari jemaah haji sebanyak 1165 orang yang akan berangkat dari Kabupaten Cianjur, ada beberapa yang mengalami tunda berangkat, mening-

gal dunia dan mutasi keluar dengan rincian sebagai berikut : tunda berangkat 5 orang, meninggal dunia 3 orang dan mutasi keluar 41 orang jumlah 49 orang. Jadi jumlah calon haji yang bernagkat sebanyak 1116 orang dengan rincian sebagai berikut : Perempuan 535 orang, laki – laki 581 orang jumlah 1116 orang. Yang berangkat sekarang merupakan kloter 7 terdiri dari 449 orang. Berangkat dari Cianjur pukul 15.00 WIB, rencananya tiba di Bekasi pukul 17.00 WIB, jumat 13 September 2013 pukul 17.00Wib dan tiba di bandara Madinah Jumat 13 September 2013 pukul 22.20 waktu setempat. Agus

langkah pergi. Saat ditanya lebih lanjut, “Saya mau ada acara lagi” sambil berjalan meninggalkan lokasi pekerjaan dan kami bukan pelaksana akan tetapi mewakili pak Nanang, adapun masalah kenapa pasangan cor/beton K 350 tidak ada benolnya? katanya sih di gambarnya tidak ada tetapi tidak bisa menunjukan sebagai dasar dari kerjaan itu, dowel memang tidak ada, hanya sebatas itu yang bisa kami jelaskan,” tuturnya. Saat ditemui wartawan MP di warung depan pekerjaan proyek sambil duduk pengawas Binamarga yang tidak mau disebut namanya mengatakan besi timpar itu tidak boleh dipasang nempel sama beton dan dikasih selang

untuk selongsom timpar dan rakitan besi itu harus 50 cm persegi, ketinggian K350 20 cm, cekerayam harus dipasang, terangnya. Masyarakat berharap pada Dinas Bina Marga dan intansi terkait untuk bersama-sama mengawal setiap proyek sehingga pelaksanaanya sesuai dengan aturan bukan sebaliknya serta untuk segera ditindak para kontrak tornakal yang proyek jalan sudah rampung namun prakteknya kerjaan itu asal jadi, dari intansi terkait harus bertindak tegas dan jangan ragu-ragu dibawa keranah hukum atau takut kemungkinan dinas/ instansi terkait sudah mengenyam dari dana proyek yang ada di wilayah kabupaten

karena selama ini belum mendengar ada diumumkan PT/CV mana saja yang telah melanggar dan pekerjaannya tidak sesuai RAB, speksifikasi dan bestek semuanya idem. S Pranoto/Joy

Peningkatan Jalan Larangan – Tugu Berkualitas Rendah

Warga Optimis Adanya Pembangunan Rehab Tanggul Cimanuk Kritis Indramayu (MP) - Warga masyarakat Desa Bangkaloa Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Jawa Barat, optimis adanya pembangunan rehabilitasi tanggul banjir dan pelindung tebing sungai Cimanuk yang berlokasi di Desa Bangkaloa guna mengatasi atau antisipasi tanggul kritis nyaris jebol yang bakal mengakibatkan kerugian inmaterial dan material bagi warga sekitar atau di luar Kecamatan Widasari yang terkena imbasnya maka kebijakan Pemkab Indramayu mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Sicanggarung dan proyek tersebut dikerjakan oleh PT Dwi Mulia Agung Utama beralamat di Jln Siliwangi No 28 Cirebon dilaksanakan sejak tanggal 22 Februari 2012

lalu, dengan No Kontrak : HK.02.03/At-2/07/01-03/ 2013. Salah seorang warga sekaligus tokoh pemuda setempat berinisial Rd kepada Melayu Pos menuturkan, “Soal adanya pembangunan rehabilitasi tanggul dan tebing sungai Cimanuk, merupakan harapan besar bagi warga sekitar lantaran tanggul itu telah kritis sejak lama dan jika dibiarkan begitu saja apabila debit air naik diatas kapasitas akan mengakibatkan tanggul itu jebol,” ungkap RD singkat. Sementara Pelaksana Lapangan Tatas didampingi Wadek di lokasi beberapa waktu lalu menjelaskan, “Dalam melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan rehanilitasi tanggul banjir dan pelindung tebing sungai Cimanuk, kami laksanakan

Proyek pembangunan tanggul banjir dan tebing sungai cimanuk di Desa Bangkaloa Jatibarang, Indramayu. Dok: Melayu Pos

sesuai RAB dengan menggunakan besi cor untuk penyambung pancangan dengan berukuran mulai dari besi ukuran 12, 14 hingga besi berukuran 19, hal tersebut untuk menjaga kualitas pekerjaan agar tidak mudah terkena arus air sungai Cimanuk sementara untuk pemancangan yang

dikerjakan oleh Wadek sesuai ketentuan dan apalagi pancang itu disuplai dari pabrik maka dalam hal pekerjaannya sesuai juklak dan juknis,” jelasnya. Berbeda lagi Ade seorang konsultan dari PT Retra Cindo saat dihubungi via telephon selulernya pekan lalu menga-

takan, “Membenarkan kepada pihak kontraktor pemenang tender yang melaksanakan pekerjaan pembangunan rehab tanggul banjir itu, dalam pengawasannya langsung di lokasi sesuai ketentuan yang ada mengacu kepada juklak dan juknis,” ujarnya. Wasnadi

Kelompok STI Mengundurkan Diri Dari Keorganisasiannya Indramayu (MP) - Muspika Kecamatan Gantar telah menyaksikan Kelompok STI (Serikat Tani Indramayu) mengundurkan diri dari keorganisasiannya. Khusunya dari masyarakat Janggot, Tanjungjaya, Balir I, Punduan II, Punduan III, kategori Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, Indramayu. Ada juga Blok Bantarhuni Desa Sanca. Kelompok STI yang mengundurkan diri terhitung banyak karena sudah ratusan mereka datang tanpa diundang ke Kantor Kuwu Mekarjaya Kecamatan Gantar tiada lain minta perlindungan hukum, begitu mendapatkan perhatian dari beberapa instansi diantaranya Drs Asep Mahmud Camat Gantar, Ipda H Gatot Kuncoro Kapolsek Gantar, Kapten ARM. Adnan Suganda Danramil Haurgeulis. Amin PB Kuwu Mekarjaya menyambut baik kedatangan masyarakatnya tanpa basabasi cukup lantang. Begitu jelas terima kasih khususnya Kelompok STI sudah datang ke Kantor Desa Mekarjaya untuk mengundurkan diri tanpa paksaan dari pihak desa, Polri juga TNI. Berarti bapakbapak dan ibu-ibu sudah sadar bisa membedakan mana

salah dan mana yang benar, bapak/ibu jangan takut kami selaku pemerintahan akan melindungi walaupun bapak/ ibu keluar dari Kelompok STI tetap bapak dan ibu masyarakat kami yang baik juga, apa sih untungnya bapak/ibu masuk kelompok STI yang jelas hanya dipakai modal atau landasan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Saya Kuwu Mekarjaya, asli putra daerah, tahu tentang sehari-hari di Mekarjaya, kita bisa dihitung oleh jari yang punya tanah milik dari dulu kita nyawah palawija di tanah hutan atau perhutani amanaman saja kalau toh ada distribusi saya kira wajar masyarakat yang baik sadar bayar PBB, kalau di tanah Perum itu ada Distribusi, bila ada petugas jangan selalu mengelak dengan alasan saya punya pimpinan, saya punya sekjen. Yang jelas Bapak/ibu sangat keliru. Wartawan Melayu Pos bertanya ke bapak yang ada di Kantor Desa sudah dapat apa masuk STI? Mereka menjawab kami ibarat kodok kebawa garu, boro-boro mendapatkan hasil malah rugi yang ada, setiap ada kegiatan kami hanya jadi korban selalu

Kelompok STI foto bersama di Kantor Desa Mekarjaya saat mengundurkan diri dari keorganisasiannya.

dipupuk, maka dari itu kami lebih baik mengundurkan diri dari keorganisasian STI, pada sesaat itu disambung oleh H Anwar Pathoni Ketua KTA seJawa Barat dan Ketua Organisasi Repeh Bapak-bapak jangan takut kami siap me-

nerima Kelompok STI yang sudah mengundurkan diri yang penting asal Taubatan Nasuhah, kalau memang butuh pekerjaan dan garapan kami siap membantu asal menurut dan taat aturan Perum Perhutani yang sebenar-

nya kita sebagai masyarakat pinggiran hutan tidak sulit untuk mendapatkan garapan asal jangan banyak nekoneko, turuti aturan Perum yang ada. Kayat Sudrajat/ Darmawan Hayat


Daerah

Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

9

Jumpa Pisah Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantar Indramayu (MP) - Di kubu pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di pusat maupun di daerah atau di wilayah suatu saat melakukan program promosi, rotasi, mutasi seperti halnya di UPTD Pendidikan Kecamatan Gantar, Kamis (5/9) diantaranya Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantar yang lama Drs H Mustofa SPd MM pindah menjadi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantar yang baru Malik Ibrahim SPd sebelumnya menjabat Kepsek di SDN Pilangpayung dan merangkap ketua K3S di Kecamatan Anjatan. Acara jumpa pisah tersebut dihadiri para Kepala Sekolah dan Guru SDN se-Kecamatan Gantar, tak ketinggalan dari

jajaran instansi terkait turut hadir. Acara tersebut diawali dengan pembacaan Gema Wahyu Illahi oleh Wawan Dirwan SPdI lalu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Mujaepah SPd. Prakata Ketua Panitia oleh

Sugina SPd MM. Kepala UPTD Pendidikan yang lama Drs H Mustofa SPd MM dalam sambutannya menyampaikan, “Dengan ucapan mohon maaf kepada para Kepala SDN se-Kecamatan Gantar dan kepada

para guru, barangkali selama saya menjadi Kepala UPTD di Kecamatan Gantar ada kekurangan atau kealfaan baik dalam pembinaan, pengawasan atau kurang begitu bermitra dalam sehari-harinya, sekali lagi saya mohon maaf, saya mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala UPTD Pendidikan yang baru dan selamat berpisah kepada para Kepsek dan para guru SDN yang memberikan semangat, mendukung saya selama menjabat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu,” paparnya. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantar yang baru Malik Ibrahim SPd dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas diterimanya menjabat Kepala UPTD Pendidikan di Kecamatan Gantar.

“Saya mohon dukungannya dari para Kepsek dan guru SDN dan juga para pejabat instansi terkait se-Kecamatan Gantar dengan tema hari esok harus lebih baik daripada hari ini,” ucapnya. Penyerahan Kepala UPTD Pendidikan yang baru oleh Ketua PGRI Kecamatan Anjatan dan penerimaan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantar yang baru oleh Ketua PGRI Kecamatan Gantar dan penanda tanganan serah terima jabatan dan kendaraan dinas, acara tersebut di iringi kesenian degung dari SDN Nambo dan diakhiri dengan memanjatkan do’a oleh Kepala SDN Taman Sari Idam Kholid SPdI MSi dilanjutkan ramah tamah berjabatan tangan. Acara tersebut terasa hikmat tidak ada haral dan rintangan apapun. Saripudin

Pelaksanaan PT DIAN Menghemat Hotmik Patut Dipertanyakan? Indramayu (MP) – Rehabilitasi jalan propinsi Karangampel-Jatibarang tepatnya di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg yang dilaksanakan oleh penyedia jasa PT Dian sebagai pemenang lelang dengan No kontrak 622/408/SPL/ BPJ.WIL.PEL.VI/2013 dan nilai kontrak Rp 4.873.364.403. Sejak awal pelaksanaan pekerjaan telah disorot berbagai elemen masyarakat khususnya pengguna jalan, seperti yang telah dilangsir oleh Melayu Pos pada edisi 178 tanggal 31 Juli 2013 bertajuk Rehabilitasi Jalan KarangampelJatibarang Berdampak Pada

Pengguna Jalan karena minimnya Rambu-Rambu LaluLintas dan Bertebarannya Kerikil akibat galian pada badan jalan, sehingga pelaksanaan pekerjaan PT Dian sampai saat ini menjadi pertanyaan dan sorotan warga pengguna jalan.

Dari hasil investigasi wartawan serta keterangan dari beberapa pengguna jalan, sebut saja Gunawan (bukan nama sebenarnya) mengata-

Kang Aas (Bos Muda) Bandar Tebas Lancar Abadi Dari Pantura Subang (MP) - Pada panen raya bulan September 2013 musim taman bulan Juni khususnya di wilayah Kecamatan Compreng Kabupaten Subang, para petani pemilik sawah mendapatkan hasil padinya sangat melimpah, tanaman padi bagus dan subur, tidak ada hama yang menyerang tanaman padi hingga merugikan petani, tapi lain halnya dengan bandar tebas padi yang panen raya ini mengalami kerugian dikarenakan bobot timbangan padi yang sudah dipanen hasilnya tidak sesuai harapan. Ketika Melayu Pos melakukan investigasi dilapangan di wilayah Kecamatan Compreng Kabupaten Subang, para bandar tebas yang membeli padi dengan cara menaksir dari luas area yang ada banyak yang rugi dan tidak sesuai yang diharapkan. Kang Aas adalah bandar tebas yang daerah pembelanjaanya di wilayah Kecamatan Compreng, ketika dikonfirmasi Melayu Pos belum lama ini mengatakan, “Pada panen

kan, “Ketebalan hotmik yang digelar dalam pelaksanaan tersebut sangat diragukan serta perlu dipertanyakan dalam RAB nya, agar ada kejelasan dalam pelaksanaan sehingga ketebalan hotmik yang saat ini digelar oleh PT Dian tidak menimbulkan pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat, sebab ketebalan hotmik di badan jalan propinsi tersebut, ketebalannya kurang dari 7 cm,” paparnya. Ironisnya, ketika dikonfirmasi lewat Short Message Service (SMS), Selasa (17/9), Tian Pelaksana PT Dian menuliskan, “Maaf pak, tahu tidak ketebalan di speak?”ucap

Tian. Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Semangat kepada wartawan mengatakan, “Dengan adanya jawaban Via SMS dari Tian pelaksana PT Dian, pekerjaan rehabilitasi jalan propinsi antara Karangampel-Jatibarang dari awal pelaksanaan pernah dipanggil Kapolsek Sliyeg karena minimnya rambu-rambu lalu-lintas.” “Kalau pekerjaan itu dianggap sudah sesuai ketentuan dengan gambar, seharusnya ketika dipertanyakan pihak pelaksana menunjukan gambarnya, bukan sebaliknya,” tambahnya. Dedi

Fery Penyeberangan Bantu PAD dan Pariwisata Kang Aas (Bos Muda)

raya saat ini merak terus menerus mengalami kerugian sehingga membuat mereka bingung, di samping cuaca ekstrim hasil rata – rata perbau (7000m2) yang biasanya mencapai 6 (enam) ton (6000 kg) tapi sekarang jadi 5 ton (5000 kg) itu merosot drastis dan yang lebih patut diketahui di lapangan adalah menjamurnya para bandar tebas yang mengakibatkan persaingan harga di luar setandar,” keluhnya. Sekarang harga perbau mencapai Rp 22.000.000

bahkan ada yang sampai Rp 25.000.000. Sedangkan dengan hasil pendapatan hanya 5 ton (5000Kg) dikalikan harga padi hanya Rp 470.000/kwintal jelas besar sekali kerugian pada bandar tebas ini belum lagi biaya oprasionalnya. “Harapan kami kedepanya kepada bandar tebas padi supaya sportif tidak saling menjatuihkan /merugikan dengan berbagai macam spekulasi yang ahirnya para rekan-rekan bandar tebas lah yang rugi,” harapnya. Ikhrom

Sampit (MP) – Perahu Fery penyearangan di sungai Mentaya, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daeah (PAD) dan pariwisata di wilayah ini, Fery penyebrangan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati sisi lain Sampit dari sungai. “Selain untuk menambah pendapatan asli daeah, hal ini juga memberdayajan sumber daya manusia yang ada di Kotim agar bisa menjadi salah satu alternatif pekerjaan dan menjadi salah satu objek wisa-

ta yang menarik yang dimiliki Sampit, bahkan dari sisi transportasi, Fery sangat membantu untuk perekonomian waga sekitar,” kata Rustam Fuadi, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. Menurut Rustam, Ferry penyebrangan tersebut akan memudahkan akses warga di Seranau yang bekerja di Sampit, sehingga hampir setiap hari akan memerlukan Fery tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan pembangunan jembatan untuk menghubungkan Kecamatan Baamang dan Seranau. Ariy

Untuk Wakaf “Leuweung Sabilulungan” Terkumpul Dana Rp 1,5 Miliar Bandung (MP) - Program “Leuweung Sabilulungan” yang digagas Bupati Bandung H Dadang M Naser SH SIp dan sejumlah penggiat lingkungan, ternyata mendapat sambutan positif kalangan pengusaha dan perbankan. Salah satu bukti dukungan mereka terhadap program tersebut, diantaranya pemberian wakaf senilai Rp 1.502.650 ditambah wakaf benih pohon sebanyak 29.945 batang. “Wakaf ini akan kita manfaatkan untuk pembangunan Leuweung Sabilulungan di wilayah Kabupaten Bandung, terutama diseputar lahan kritis DAS Citarum yang sebagian besar berada di Kecamatan Kertasari,” ucap Bupati Bandung H Dadang M Naser SH SIp saat membuka Launching Wakaf Sabilulungan di Gedung Moch Toha-Soreang, Rabu (18/0). Turut hadir unsur muspida Kabupaten Bandung,Ketua Pembina Yayasan Leuweung Sabilulungan H Obar Sobarna SIp, sejumlah

pengusaha, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta Camat se-Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan tersebut, H Dadang M Naser mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan wakafnya untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bandung. “Dengan adanya dukungan ini, kita berharap kualitas lingkungan hidup semakin baik yang selanjutnya bisa kita wariskan untuk generasi mendatang,” harap H Dadang M Naser. Pada saat itu H Dadang M Naser secara spontan mewakafkan tanah seluas 1 Ha di Kecamatan Kertasari untuk Leuweung Sabilulungan. Ia mengakui, gagasan dibentuknya Leuweung Sabilulungan karena melihat kondisi sebagian lahan terutama yang berada di DAS Citarum dalam keadaan kritis. Lahan tersebut sebagian besar milik masyarakat. “Jika hal ini terus

dibiarkan, bisa menimbulkan bencana, maka langkah kita adalah membeli lahan kritis tersebut untuk dijadikan hutan kembali, uang untuk pembelian lahan itu berasal dari wakaf para donatur,” kata H Dadang M Naser. Mengutip data dari Kementerian Kehutanan, lahan kritis di Kabupaten Bandung menurut Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perke-

bunan (Ditanhutbun) Kabupaten Bandung Ir H Tisna Umaran, MP seluas 59.969,39 Ha. Pada tahun 2011, Pemkab Bandung berusaha melakukan penanaman hutan seluas 6.155,68 Ha. Upaya yang sama dilakukan pula tahun 2012 seluas 16.300 Ha. “Dengan Upaya ini Alhamdulillah Kabupaten Bandung mendapat penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat,” kata H

Tisna Umaran. Diungkapkan pula, sisa lahan kritis di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2013 seluas 37.513,71 Ha. Lahan kritis ini kata H Tisna Umaran akan kita hutankan kembali melalui gerakan penanaman pohon-pohonan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, provinsi, BUMN, BUMD, yayasan, pengusaha swasta, Karang Taruna maupun organisasi masyarakat lainnya. Ketua Harian Yayasan “Leuweung Sabilulungan” H Ferry Sandiyana SE menyebutkan, kegiatan yayasan dalam kaitan Leuweung Sabilulungan, diantaranya pemberian edukasi kepada masyarakat seputar DAS Citarum, kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyelamatkan DAS Citarum serta pengumpulan dana/wakaf untuk pembentukan Leuweung Sabilulungan. Hms

KILAS DAERAH

Madrasah Islamiyah Miftahussaadah Harapkan Bantuan Rehab Subang (MP) - Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan anak bangsa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 45, namun akan tercapai bagaimana suatu pendidikan bila tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik, hal ini yang harus jadi perhatian Madrasah Islamiyah Miftahussaadah bertempat di Dusun Sukajaya Desa Kalensari Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. Kondisi bangunannya sudah rapuh, tapi tidak mengurangi semangat para siswa untuk belajar ilmu agama sejak usia dini menyikapi permasalahan ini warga sekitar lingkungan madrasah tersebut yang peduli terhadap nasib anak bangsa terkait dunia pendidikan agama, sangat menyesalkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap Madrasah Islamiyah Miftahussaadah, melihat bangunan sudah rusak berat, belum lagi atap –atap dan gentingnya yang sudah bolong-bolong, kayu plafonnya pun sudah tampak lapuk, dihawatirkan dengan kondisi bangunan ini kegiatan belajar mengajar siswa akan terganggu bila sewaktu –waktu bangunan tersebut roboh. Kepala Madrasah Islamiyah Miftahussaadah, Aep Saefudin SAg ketika Melayu Pos berkunjung kemadrasah tersebut beliau tidak ada di kantor sedang dinas luar yang ada wakil kepala madrasah, Ust Sudarno ketika dikonfirmasi belum lama ini mengatakan, “Kami sangat berharap kepedulian pemerintah daerah ataupin pusat terutama dinas instansi yang terkait kementrian agama dalam membantu mengucurkan dana untuk merehab madrasah kami, karena bila diperhatikan kondisi bangunan madrasah ini sudah rapuh, kami takut terjadi yang tidak diinginkan, akan robohnya bangunan tersebut, terutama bila ada bencana alam, seperti gempa, kehawatiran kami, terkait bangunan yang rusak sangat mendasar, bila melihat kondisi fisiknya maka untuk menjamin keamanan dan kenyamanan serta rasa tenang belajar mengajar, pemerintah melalu kementrian agama agar segera turun tangan untuk menyelesaikan, meninjau, memperbaiki bangunan madrasah ini,” harapnya. Ikhrom

Peningkatan Saluran Sekunder Lokasi Pancuran Mas Desa Lobener Lor Diduga Menyimpang Indramayu (MP) - Dalam pembangunan apapun sudah pasti pemerintah mencanangkan serta mengharapkan pekerjaan berkualitas, baik dari material maupun mutu batunya yang dipakai apalagi batu tersebut digunakan untuk saluran pengairan yang sudah tentu mengunakan mutu batu yang sesuai RAB maupun Speck. Akan tetapi apa yang yang dicanangkan pemerintah justru para pelaku pemborong mengunakan material yang asal-asalan mutu yang sangat rendah dan pasangan batu yang bagus hanya di bagian muka saja juga batu yang digunakan beberapa jenis dan warna batu seperti pelangi. Hal tersebut terkait pemasangan batu untuk peningkatan saluran sekunder Tahun Anggaran 2013 irigasi di lokasi pintu air Pancuran Mas Blok Prapatan Semirang, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Yang dalam pengawasan dan pengerjaan oleh Dinas PSDA Tamben Kabupaten Indramayu main mata dan tutup mata. Pada waktu lalu hasil penelusuran di lapangan terkait dengan pengerjaan peningkatan saluran sekunder TA. 2013 di lokasi pintu air Pancuran mas Desa Lobener Lor saat menemui salah satu pekerja ditanya mengatakan, “Siapa pemenang tender dan pelaksana tidak tahu karena kami hanya sebatas orang kuli saja. Adapun pelsaksana jarang ke sini termasuk papan proyek tidak tahu apakah ada atau tidak ada,” tuturnya. Jadi di sini cukup jelas bahwa dalam mengerjakan pekerjaan itu pemborong tidak transparan dalam pekerjaannya dan papan proyek tidak ada sepertinya enggan diketahui oleh publik, sulit untuk menegtahui PT/ CV apa yang dapat tender, berapa nilai anggarannya bersumber dari mana, dana bangunan tersebut akan tetapi semua tertutup rapat padahal papan proyek itu harus dipasang karena bagaimanapun juga proyek itu menggunakan anggaran dari masyarakat hasil pajak yang telah dibayar. Maka tidak ada alasan tidak ada jadi di sini sudah cukup jelas antara pemenang tender atau calo purapura dapat tender ada kong kalikong dengan pihak Dinas PSDA Tamben karena selama pekerjaan dikerjakan tidak ada teguran, peringatan apalagi penolakan hasil kerjaannya padahal cara mengerjakannya asal-asalan dalam pemasangan labrak asal ditempel tidak ada adukan kalaupun ada hanya hanya dihamparkan saja, pengalian sejengkal cangkul, dan batu ada 5 macam jenis di antaranya warna hitam, abu-abu, merah, putih kapur, agak kecoklatan. S Pranoto/Joy


Daerah

10 SINGKAT DAERAH Dinas PSDA Tamben Indramayu Lakukan Pembongkaran Kepada Pelaksanaan Kontraktor Nakal Indramayu (MP) – Dibongkarnya pelaksanaan kegiatan di beberapa tempat akibat ulah pelaksanaan kontraktor nakal dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tambang dan Energi (PSDA Tamben) Kabupaten Indramayu, sangat merespon aduan dari masyarakat dan telah mengambil tindakan yang tegas sebab hal itu akan memberikan efek jera kepada kontraktor nakal untuk melakukan segala bentuk kecurangankecurangan yang akan merugikan keuangan negara sehingga pembangunan di Kabupaten Indramayu akan berkwalitas sesuai harapan masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu,” ucap Wasto kepada wartawan di rumahnya. “Salah satu pelaksanaan yang dibongkar di antaranya pembangunan peningkatan saluran sekunder Lamaran dan Kurasan di desa segeran Kecamatan Juntinyuat yang dikerjakan oleh CV Agung Resik Pratama, pelaksanaannya telah dibongkar dan diminta oleh pihak Dinas PSDA Tamben kepada pihak kontraktor untuk dibenahi,” jelas Wasto Minggu kemarin. Hal itu dibenarkan oleh PPK Dikdik Sudikna Sekertaris PSDA Tamben Kabupaten Indramayu, kepada wartawan di kantornya mengatakan, “Banyaknya pelaksanaan yang dibongkar karena pelaksanaan tersebut dinilai tidak berkwalitas sehingga pihak kontraktor diminta untuk segera membenahi kembali,” tegasnya. Dedi

Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

Generasi Muda FKPPI 10-17 Indramayu Gelar Bakti Sosial Khitanan Massal dan Kawin Massal diarak naik singa depok rute keliling kota Kecamatan Gantar lalu kembali ke halaman kantor Kecamatan Gantar, lalu kemudian dilaksanakanlah khitanan masal oleh team medis dr Asep. “Maksud dan tujuan khitanan massal merupakan implementasi kepedulian bakti sosial generasi muda FKPPI 10-17 Indramayu kepada kaum dhu’afa (Gakin),” ujar ketua panitia Yanto Sugiarto kepada MP di sela-sela kesibukan. Ketua Panitia Yanto Sugiarto melanjutkan paparannya, tujuan digelar khitanan masal ini untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dan Sunah Rasul dan mempererat solidaritas antar sesama, terutama membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. “Alhamdulillah kegiatan tahun ini sukses bisa dilaksanakan secara hikmat dan saya menghimbau kepada ormas-ormas

yang ada di Kecamatan Gantar atau yang ada di Kabupaten Indramayu agar bisa berkomunikasi dengan baik untuk bisa mengadakan acara-acara sosial seperti ini,” tegasnya. Menurut Ketua Generasi Muda FKPPI 10-17 Kabupaten Indramayu Jabar, Drs Asep Mahmud acara kegiatan tersebut ini yang kedua kalinya. “Insya Allah tiap tahun akan diadakan kegiatan tersebut katanya. Acara tersebut Pak Dandim 0616 Indramayu, Letkol A.R.H Asik Rudianto hadir di tengah-tengah kita dan langsung memberikan ampau kepada anak-anak yang di khitan yang didampingi oleh Ketua GM FKPPI Kec. Gantar Yanto Sugiarto dan Ketua DPD Golkar Kab. Indramayu Daniel Mutaqien. Sy yang hadir dalam acara tersebut dan hadir pula tokoh masyarakat GMT H. Agus dan Ibu Hj. Siti Aminah dari Kecamatan Patrol Indramayu dan beliau-beliau sangat mendukung acara

tersebut,” jelasnya.

Bandung (MP) – Pemkab Bandung tetap konsisten untuk menindak tegas perusahaan industri yang terbukti melanggar Undang-undang No 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan selama tahun 2012, terdapat empat perusahaan yang diproses hukum dan telah divonis pengadilan.

sebagian besar bergerak di bidang industri tekstil tersebut, masing-masing berada di Kecamatan Majalaya 3 Buah, Cicalengka 2 buah, Dayeuhkolot 2 buah, Cikancung 1 buah, Pameungpeuk 1 buah, Katapang 1 buah, Bojongsoang 1 buah dan Kecamatan Banjaran 1 buah. Data yang diperoleh dari Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung mengungkapkan pula, selama tahun 2012/ 2013 Pemkab Bandung bekerjasama dengan Polda Jabar telah melakukan langkah penertiban terhadap 6 perusahaan, masing-masing di Kecamatan Majalaya 3 perusahaan, Cikancung 1 perusahaan, Katapang 1 perusahaan dan Kecamatan Katapang 1 peru-

sahaan. Langkah peneritiban dilakukan pula Pemkab Bandung bekerja sama dengan Polres Bandung terhadap 3 buah perusahaan yang berada di Kecamatan Majalaya 2 buah dan Kecamatan Dayeuhkolot 1 buah. Sementara kerjasama denhgan Mabes Polri dilakukan penertiban terhadap 2 perusahaan yang berlamatkan di Kecamatan Majalaya dan Dayeuhkolot. Perusahaan yang diberikan sanksi tersebut, sebagian besar melanggar pasar 100 UU No 32/ 2009, diantaranya pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu, gas emisi/ cerobong asap, limbah cair atau gangguan suara yang mengusik ketenangan warga. Penindakan terhadap pe-

Indramayu (MP) - Sebuah pelaksanaan peraturan pemerintah No 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan UU No 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan Bab III fungsi Hak dan Kewajiban Pasal 6 Ayat (1) huruf C yang berbunyi pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain. Seperti halnya organisasi Generasi Muda FKPPI 10-17 Indramayu, gelar bakti sosial khitanan massal dan pernikahan massal, khitanan massal sebanyak 13 orang anak dan 3 pasang orang nikah massal dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (22/8). Acara tersebut dihadiri muspika Kecamatan Gantar dan Muspida Kabupaten Indramayu, para Kuwu se-Kecamatan Gantar dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan warga masyarakat. Sebelum pelaksanaan khitanan anak tersebut

Saripudin/Ub

Langgar UU Lingkungan Hidup, 4 Perusahaan Diproses Hukum JALAN LINGKAR TIGA CELENG INDRAMAYU MINIM RAMBU-RAMBU

Sering Terjadi Kecelakaan Indramayu (MP) - Jalan Nasional yang tepatnya Pos Polisi di lingkar tiga Celeng Indramayu sangat minim rambu lalu lintas kalaupun ada kelihatan kecil bahkan dari arah Cirebon ke Jakarta sama sekali tidak ada rambu-rambu maka tidak hayal lagi arah dari Indramayu ke Jakarta sering kali terjadi kecelakaan lalulintas bahkan sampai hilangnya nyawa secara sia-sia. Sering terjadi kecelakaan belum lagi sering kali lampu rambu lalu lintas mati di tambah pada ukuran kecepatan berkendaraan tidak jelas berapa batas maksimal kecepatannya. Hal tersebut disikapi oleh salah satu Ketua Ormas yakni LSM DPD LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Indramayu melalui Kusbana selaku anggota LIRA saat ditemui Melayu Pos mengatakan, “Memang benar di lingkar tiga Celeng itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena disebabkan minimnya rambu-rambu lalu lintas, kalaupun ada terlihat kecil sehingga tidak jelas, tidak adanya lampu penerangan. Lebih berbahaya lagi yang arah dari Indramayu maupun Cirebon pada jalur yang sama dari arah Indramayu melewati lampu merah sedangkan yang arah dari Cirebon tidak ada rambu-rambu lalu lintas apalagi di pasang lampu merah, maka sangat bahaya sekali bagi pengguna jalan arah dari Indramayu melintas ke jalur yang sama/arah Jakarta jelas sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas belum di tambah lagi bila malam tiba jalan terlihat gelap gulita,” paparnya. Oleh karena mohon kepada dinas terkait agar dapat memperhatikan keluhan tersebut apalagi jalur Pos Polisi lingkar tiga jalan Celeng Indramayu tergolong jalan Nasional yang lalu lintasnya sangat padat dan cepat dalam berkendaraan. S Pranoto/Joy

Satlantas Berikan Perbekalan PKS Bagi Siswa Sampit (MP) – Satlantas Polres Kotim memberikan pelatihan tertib berlalu lintas kepada siswa SMP dan SMA sederajat di lingkup Kabupaten Kotim, calon anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Pada Kamis (19/9) lalu, giliran 58 siswa man Sampit diberikan perbekalan tersebut. “Ini kita lakukan salah satunya bertujuan untuk membantu keamanan pengaturan di lingkungan sekolah,” ungkap Kanit Dikyasa Aiptu Bahrun mewakili Kasatlantas Poltes Kotim AKP Arman Muis saat memimpin kegiatan itu. Bahrun mengatakan kegiatan itu dilakukan dalam upaya mereka mendekatkan hubungan antara polisi dengan masyarakat khususnya para pelajar. Diharapkan pelajar dapat mengetahui tentang apa yang sudah mereka berikan, seperti pemahaman mengenai UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Pihaknya juga memberikan pemahaman tata cara pengaturan yang benar. Menurutnya, dengan semakin sadarnya masyarakat dalam berlalu lintas untuk tetap menjaga keselamatan, mampu mengurangi tingkat kecelakaan. Sejauh ini, lanjutnya, keberadaan PKS dapat membantu dalam hal pengamanan lalu lintas khususnya di sekolah masingmasing. “Saya mengajak agar semua pihak bisa menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara karena keselamatan berkendara berawal dari kesadaraan perilaku pengendara itu sendiri dalam upaya menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan,” ujarnya. Ariy

355 Tempat Usaha di Sampit Belum Kantongi Izin Sampit (MP) – Kesadaran para pemilik toko di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengurus izin masih sangat rendah. Itu terbukti dari razia yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menemukan sebanyak 355 tempat usaha dinyatakan ilegal. Kepala Satpol PP Kotim Rihel mengatakan, dari hasil pengecekan ke tempat- tempat usaha didapati, di kawasan Jalan Kapten Mulyono yang berizin 13 buah, tidak berizin 50 buah. Selain itu di Jalan S Parman tempat usaha yang tidak berizin sebanyak 11 buah dan izinnya yang mati sebanyak 54 buah, di Jalan MT Haryono ada sebanyak 57 tempat usaha yang tidak berizin. Sedangkan di Jalan HM Arsyad, dari 91 buah tempat usaha sebanyak 86 tidak berizin. Di Jalan Pelita, tempat usaha yang berizin hanya 5 buah sedangkan yang tidak memiliki izin sebanyak 17 buah. Yang terparah di Jalan Tjilik Riwut, dari 143 tempat usaha sebanyak 134 yang dinyatakan ilegal atau belum berizin. Ariy

Keempat perusahaan tersebut, masing-masing beralamatkan di Kecamatan Banjaran sebanyak 1 perusahaan, Margaasih 1 perusahaan dan Kecamatan Majalaya 2 perusahaan. Tindakan tegas terhadap keempat perusahaan dimaksud perlu dilakukan, karena tidak mengindahkan teguran yang dilontarkan Pemkab Bandung. Langkah yang ditempuh

Pemkab Bandung dalam upaya penindakan terhadap perusahaan yang melanggar UU No 23/ 2009 dilakukan bekerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri, Polda Jabar dan Polres Bandung. Selama tahun 2012, Pemkab Bandung juga telah mengeluarkan sanksi teguran terhadap 12 perusahaan yang dinilai melanggar UU No 32/ 2009. Ke 12 perusahaan yang

rusahaan segera dilakukan setelah dilakukan verifikasi oleh tim teknis dari BPLH Kabupaten Bandung. Pemkab Bandung selalu merespons berbagai pengaduan yang diberikan masyarakat melalui media massa khususnya yang menyangkut pelanggaran lingkungan. Mengingat salah sat visi pembangunan Kabupaten Bandung, diantaranya berwawasan lingkungan. Seperti halnya pada Senin (16/9) Tim Teknis BPLH Kab Bandung segera melakukan verifikasi terhadap dua perusahaan yang bergerak dalam industri kertas dan tekstil di Kecamatan Banjaran. Verifikasi dilengkapi pula dengan penggunaan satu buah mobil laboratorium. Hms

Bupati Hadiri Halal Bilhalal APDESI Kab Cianjur Cianjur (MP) - Bupati Cianjur Drs H Tjetjep Muchtar Soleh MM menghadiri Halal Bilhalal (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) APDESI Kabupaten Cianjur (12/09/13) bertempat di Gedung Bale Rancage Kecamatan Cianjur pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri Ketua DPP ARWT Pusat, (H Sanusi) Ketua APDESI Jabar/ Sekjen DPP Pusat Ipin Aripin SSos, Ketua APDESI Kabupaten Cianjur (Agus Ishak), Ketua DPRD, Dandim 0608, Kapolres Cianjur, para OPD, Camat, Kepala Desa dan Sekdes dan para tamu undangan lainnya. Bupati Cianjur dalam sambutannya mengatakan moment halal bil halal merupakan saat yang tepat, untuk penyempurnaan dari proses kembalinya kepada kesucian dalam kaitannya memperbarui serta mensucikan hubungan antar manusia dengan

saling memaafkan, maka dengan sendirinya akan dapat meredam atau menghilangkan rasa dendam dan amarah, serta mengembalikan kepada jati diri sebagai umat yang memiliki rasa kesetiakawanan. Terkait dengan hal tersebut, aktivitas seperti ini kiranya dapat menjadi upaya untuk memperkokoh persaudaraan dan kesetiakawanan

Bandung (MP) – Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) akhirnya tampil sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten (Porpemkab) Bandung ke I tahun 2013. Dalam kejuaraan tersebut, DPPK meraih posisi teratas pada cabang olahraga (cabor) futsal dan bulutangkis kelompok putera. “Hasil dari kejuaraan ini, akan kita kirim ke POR Pemda Jabar bulan mendatang di Cianjur. Dengan demikian, saya berharap prestasi yang berhasil diukir Porpemkab Bandung bisa ditingkatkan pada event POR Pemda Jabar,” ungkap Bupati Bandung H Dadang M Naser SH SIp seusai menyerahkan piala kejuaraan secara simbolis kepada para atlet pada upacara Haornas (Hari Olahraga Nasional) ke XXX dan Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Bandung yang dipusatkan di Lapang Upakarti-Soreang, Selasa (17/9).

POR Pemkab dan Porpemda Jabar, kata H Dadang M Naser, bisa dijadikan salah satu wahana bagi para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ingin mengukir prestasi dibidang olahraga. “Karena kegiatan ini, hanya boleh diikuti oleh para PNS atau CPNS, di luar itu tidak boleh,” tuturnya. Sementara bagi masyarakat luas yang ingin meraih prestasi olahraga, bisa berpartisipasi dalam kegiatan Porda atau PON. Untuk itu, H Dadang M Naser mengajak kepada seluruh warga dan PNS untuk selalu peduli dalam kegiatan olahraga. “Minimal dengan berolahraga badan kita menjadi sehat dan produktif dalam bekerja,” tambahnya. Khusus menghadapi POR Pemda Jabar bulan Oktober mendatang di Kabupaten Cianjur, Bapor (Badan Pembina Olahraga) Korpri Kabupaten Bandung telah melakukan sejumlah latihan ulang terhadap

serta persatuan dan kesatuan antara kita, sehingga kita dapat menemukan kembali jati diri kita sebagai bangsa yang merdeka, berbudi pekerti luhur, sejahtera, adil dan makmur. Perlu terus kita bangun komunikasi positif sebagai bentuk silaturahmi karena akan banyak manfaat yang kita peroleh, baik yang ber-

hubungan dengan sesama manusia maupun kepada sang pencipta. Sebagaimana dimaklumi, bahwa desa merupakan basis terdepan pembangunan, dimana seluruh infrastruktur pembangunan yang dilaksanakan, pada dasarnya bermuara di pedesaan. Suksesnya pembangunan di desa berarti suksesnya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, sangat mustahil suatu desa dapat maju dan berkembang tanpa dikelola dengan baik. Oleh karenanya, pemerintah desa yang tergabung di dalam organisasi Apdesi, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Cianjur. Betapa besar dan beratnya tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa. Sebab pa-

da hakekatnya kemajuan suatu desa ditentukan oleh seberapa efektif dan efisien kepemimpinannya. Sejalan dengan itu, kehadiran Apdesi sebagai organisasi yang menaungi para pamong desa yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, koordinasi, mediasi, advokasi dan perjuangan bagi pemerintah dan masyarakat desa, mempunyai peran yang sangat penting guna menjembatani agar pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat pedesaan, bisa diakomodir sehingga sampai ke pimpinan yang menentukan kebijakan. Organisasi APDESI sebagai lini terdepan dalam sistem dan struktur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dituntut untuk lebih aspiratif serta tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi kehidupan masyarakatnya. Dani

Pemda Jabar. Mengingat banyak atlet-atlet muda yang berprestasi di tingkat Porda maupun PON, kini telah menjadi PNS disejumlah dinas/ instansi tingkat Jawa Barat. “Hampir setiap tahun, atlet yang berasal dari Pemkot Bandung dan Pemda Jabar cukup merajai dalam berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam POR Pemda,” kata Marlan.

Namun demikian, Marlan optimis atlet PNS asal Kabupaten Bandung bisa meraih lima besar pada kejuaraan POR Pemda mendatang. “Optimisme ini berdasarkan hasil evaluasi dari kejuaraan POR Pemda sebelumnya seperti di Cirebon dan Kuningan,” tutur Marlan. Adapun hasil selengkapnya kejuaraan POR Pemkab Bandung yang berlangsung mulai 10 s.d. 12 September 2013 lalu, masing-masing :Cabor Futsal : 1. DPPK, 2. Dinas Bina Marga, 3. Kecamatan Pangalengan. Cabor Bulutangkis : Putra. 1. DPPK, 2. Kecamatan Nagreg, 3. Kecamatan Cikancung. Putri, 1. Kecamatan Rancaekek, 2. Kecamatan Cangkuang, 3. Kecamatan Margahayu. Cabor Bola Volley : Putra, 1. Kecamatan Pangalengan, 2. Kecamatan Rancaekek, 3. Kecamatan Paseh. Putri, 1. Kecamatan Cikancung, 2. Kecamatan Soreang, 3. Kecamatan Cicalengka. Hms

DPPK Raih Juara Umum POR Pemkab Bandung

para atlet yang berhasil meraih prestasi pada Porpemkab Bandung. “Latihan dilakukan secara intensif sore hari, setelah selesai bekerja sehingga tidak mengganggu aktifitas pekerjaan,” ungkap Ketua Bapor Korpri Kabupaten Bandung, Marlan SIp MSi. Ia mengakui, perjuangan cukup berat akan dihadapi para atlet asal Kabupaten Bandung pada event POR


Sambungan

Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

Mantan Bupati Belitung Barat Izinkan Kapal Hisap Rusak Ekosistem Laut Sambungan dari hal. 1 Dengan adanya perizinan kapal hisap biji timah di laut, maka dengan sendirinya terumbu karang dan habitat laut yang ada di seluruh pantai Kabupaten Belitung Barat akan punah, dikarenakan beroperasinya kapal isap biji timah PT Bumi Hero Perkasa. Dan di sini rakyat Kabupaten Belitung Barat harus tahu bahwa Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sudah melarang beroperasinya kapal hisap PT Bumi Hero Perkasa tertanggal 07 Nopember 2012, izin yang telah dikeluarkan oleh mantan Bupati H Darmansyah Husein tersebut berdampak buruk bagi rakyat Kabupaten Belitung Barat, khususnya para nelayan di pesisir pantai Belitung Barat. Dihimbau kepada rakyat Kabupaten Belitung Barat

segeralah bertindak atas izin yang dibuatkan oleh mantan Bupati H Darmansyah Husein tersebut. Di sini terlihat jelas mantan Bupati tersebut tidak berpihak kepada rakyat Kabupaten Belitung Barat. Selanjutnya untuk apa rakyat Belitung mendukung H Darmansyah Husein kedepannya. Beberapa tokoh masyarakat di Tanjung Kandang sudah dikonfirmasi, dan semuanya menentang keras adanya kapal hisap di daerah pantai Belitung Barat. Dan beberapa narasumber menyatakan, kebijakan mantan Bupati H Darmansyah Husein untuk izin kapal isap tersebut diduga untuk kepentingan adiknya yang mencalonkan bupati tahun 2013 ini. Dihimbau kepada masyarakat Belitung yang peduli pada lingkungan hidup, segeralah sepakat

untuk bertindak terhadap mantan Bupati H Darmansyah Husein yang didukung adiknya dr Wiryati Husein yang mencalonkan bupati sekarang. Masyarakat Sijuk Badau sudah terbukti melakukan perlawanan dan menentang adanya perizinan kapal hisap biji timah tersebut. Yang mana masyarakat Sijuk Badau sudah melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup secara tertulis dan Menteri Lingkungan Hidup pun telah menjawab secara secara tertulis, bahwa melarang keras perizinan yang dikeluarkan oleh mantan Bupati H Darmansyah Husesin tersebut, karena tidak sesuai dengan tata ruang yang ada dan akan merusak ekosistem, cagar alam, areal pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung Barat

yang lagi ramai-ramainya dibicarakan. Dan mohon kepada aparat penegak hukum, agar mencari tahu tentang dikeluarkannya perizinan kapal isap PT Bumi Hero Perkasa. Diduga keras, adanya unsur suap atas perizinan PT Bumi Hero Perkasa. Dengan demikian kami juga memohon agar KPK segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. “Bersatulah rakyat Belitung untuk menentang kebijakan H Darmansyah Husein tersebut yang intinya akan merugikan rakyat Belitung. Rakyat yang sudah tahu jangan memilih pemimpin yang usdah jelas merugikan rakyat. Untuk apa kita pilih jadi pemimpin lagi, masih banyak pemimpin yang berjiwa besar untuk membangun Kabupaten Belitung,” kata seorang tokoh masyarakat. Red

juga sebagai penampung arang terkait masalah ini lewat telepon genggamnya tidak pernah berhasil, para mafia ini tidak pernah mau mengangkat telepon ketika dihubungi wartawan. Media ini menemui salah satu lagi dari mafia perambah hutan mangrove ini namun tidak jumpa di tempat usahanya itu, ketika meminta nomor kontak dari salah satu mafia hutan ini yang bernama Bakar dan ternyata karyawanya tertutup. Diduga semua pihak instansi terkait sudah dapat uang tutup mata dari para mafia arang dan perambah hutan mangrove ini, sehingga mereka bisa dengan leluasa melakukan aktifitasnya tanpa ada halangan dari pihak-pihak terkait.

“Inilah yang mengakibatkan semua hutan mangrove dan hutan bakau di Batam rusak, ini perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum Kota Batam mengalami musibah,” ujar salah satu warga yang tidak mau namanya disebutkan di tempat kejadian perkara (TKP). Sementara LSM Gebuki Thomas serta LSM Barelang Yusril mengatakan bahwa hutan mangrove dan hutan bakau di Propinsi Kepulauan Riau adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah, siapa pun yang merusak atau menebang kayu bakau harus dihukum seberat-beratnya. “Apabila ini dibiarkan berkesinambungan secara terstruktur maka hutan bakau yang ada di Batam akan habis dan punah,” ujar aktifis ini kepada

koran ini. Bapak ini juga meminta kepada pihak pemerintah yang dalam tupoksinya di bawah naungan Menteri Kehutanan agar menindak tegas para mafia perambah hutan ini agar Batam tetap terjaga. Karena hutan bakau adalah salah satu filter paru-paru dunia. Aktifis ini meminta kepada Kapolda Kepri untuk segera menindak para mafia arang dan perambah hutan mangrove ini. “Jika memang Polda Kepri tidak mampu menangani kasus ini kita akan lanjutkan ke Mabes Polri dan menyurati Menteri Kehutanan,” tegasnya. Hingga berita ini diturunkan Dinas Kehutanan tidak bersedia memberikan komentar atas kasus ini. Tim

Apeng Kebal Hukum Sambungan dari hal. 1 “Untuk mengelabui aparat, mafia ini memanfaatkan masyarakat setempat, masyarakat disuruh para mafia arang ini untuk mengambil kayu bakau dan membakarnya jadi arang, dan setelah kayu tersebut menjadi arang mereka menjual kepada mafia arang yang bernama Apeng dengan seharga Rp 2.600 sampai dengan Rp 3.000 per kilogramnya,” ujar salah satu masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan. Setelah arang dijual kepada para mafia seperti Apeng ini—lalu mereka mengemas arang-arang tersebut hingga siap dieksport dengan harga yang lumayan cukup tinggi ke berbagai negara. Koran ini melakukan konfirmasi kepada Apeng yang

Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti Menghina Sambungan dari hal. 1 hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri,” saja ungkap Abu dengan nada gemes dan kesal. Coba pikirkan, lanjut Abu yang mantan Kepala Sekolah Dasar 33 Alahair itu, jika dibandingkan dengan pengawas TK/SD sangat lah jauh berbeda, mereka terima bermacam-macam jenis tunjangan selain uang transport jutaan rupiah. “Belum lagi uang sertifikasi yang mereka

dapatkan. Sementara saya menjadi Kepala Dinas hanya diukur dengan uang transport cuma Lima Puluh Ribu Rupiah, untuk pembayaran uang langganan koran saja tidak mencukupi,” lanjut ABU. “Sungguh keterlaluan Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membuat Perda (Peraturan Daerah) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak pernah memperhatikan sama sekali bagaimana nasib

orang bawahannya seperti kami ini,” tambah Abu Hasan. Menurut Abu, untuk berlangganan koran saja uang tersebut tidak cukup dan kalau pun ada koran yang masuk diserahkan saja kebijaksanaannya kepada Bendaharawan Surya untuk menanganinya. “Saya sangat merasa tersinggung dan terhina sekali atas pemberlakuan Peraturan Daerah oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD Kabupaten

Kepulauan Meranti, rasanya lebih baik saya menjadi Kepala Sekolah seperti dulu dari pada menjadi Pejabat Eselon IV yang menyakitkan, namun apa daya kita hanya orang kecil yang tak dapat berbuat apa-apa, laksanakan jugalah tugas yang dibebankan,” ungkap Abu mengakhiri rasa ketidakpuasannya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Hafizoh SAg saat dihubungi via telepon tapi tidak berhasil. TS

Oknum Penghulu Pangkaitan Tipu Warganya Sambungan dari hal. 1 desa (penghulu) Desa Pakaitan, Muktar dengan iming iming bukti surat keterangan tanah (SKT). Dan surat keterangan yang ditanda tangani olehnya dan memakai stempel kepala Desa Pakaitan pada tanggal 25 Juli 2000. Keluarga J Sitompul membeli sebidang tanah (lahan) yang berukuran 500x400 Meter atau 20 Hektar kepada Muktar selaku Penghulu Desa Pakaitan dengan bukti 1 lembar surat keterangan yang dibuat sendiri oleh saudara Muktar pada tanggal 25 Juli 2000 (bukti terlampir) dan pada tanggal 08 September 2000 keluarlah 10 buah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pakaitan MUKTAR yang selaku penjual, namun ketika keluarga J Sitompul ingin menggarap lahan tersebut, Muktar menyampaikan kepada J Sitompul bahwasanya lahan mereka telah tidak ada

lagi alias sudah milik orang lain. Diduga sudah dijual kembali oleh Muktar selaku Kepala Desa Pakaitan kepada orang lain dan Muktar bertanggung jawab dengan cara mengalihkan lahan tersebut ke lahan plasma PT JATIM JAYA PERKASA seluas 10 hektar dengan syarat keluarga J Sitompul menambah uang sebesar 2,5jt. Dan Muktar memberikan selembar surat permintaan data penduduk untuk Kebun Plasma PT JATIM pada tanggal 02 Juni 2003 kepad J Sitompul, namun hingga kini keberadaan lahan Plasma PT JATIM JAYA PERKASA tidak kunjung dimiliki oleh keluarga J Sitompul dan sampai sekarang Muktar sulit ditemui oleh keluarga J Sitompul.demi meminta pertanggung jwaban masalah lahan tersebut. Karena tidak bisa ditemui, T Sitompul menuntut haknya melalui Atik nama panggilan yang berdomisili di Jl Lingkar Lancang Kuning Bagan Batu

Qaulan Layyinan dan Komunikasi Efektif Sambungan dari hal. 1 dari kata bohong. Mengambil ungkapan sederhana yang menyentuh perasaan. Bahasa hati menjadi bahasa yang efektif dalam komunikasi. Para cerdik pandai zaman dahulu sering menggunakan bahasa lembut, tidak keras. Terkadang dilakukan dengan isyarat, atau yang disebut sekarang dalam istilah bahasa tubuh (body language). Bahasa para ulama itu setidaknya dari dua esensi yaitu esensi pertama qaulan layyian, kata yang lembut dan sederhana. Yang kedua qaulan makrufa, menyampaikan ucapan yang bernilai makruf

(baik). Efektif Dengan demikian, yaitu dengan bahasa yang selalu efektif masyarakat menjadi tenang. terhindar dari kekeliruan dan salah pengertian. Karena mampu menarik perhatian masyarakat yang kacau dengan istilah dan ungkapan itu potensial menimbulkan konflik. Bahkan menimbulkan salah pengertian yang berkapanjangan. Komunikasi ulama dengan qaulan layyinan, kefasihan bahasa dan dilakukan di tengah umat mempunyai daya persuasif. Inilah yang di-

yang menurut pengakuan ibu yang berinisial Sp adalah salah seorang istri Muktar (kepala Desa Pakaitan) yang selalu meminta uang lahan kepada keluarga J Sitompul dan ibu Sp mau bertanggung jawab dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil atas persetujuan dari Muktar. Namun kenyataanya janji tinggal janji. Bersama wartawan, T Sitompul pergi ke rumah istri Muktar yang berdomisili di seputaran Bagan Batu pada hari Sabtu 30 Agustus 2013 sekitar jam 14.30 wib guna meminta kejelasan keberadaan si kades dan meminta kepada salah satu istrinya ini guna memediasikan dengan Muktar agar segera menghubungi guna secepatnya menyeleseikan pokok permasalahan. Namun sayang nomor handphone sang kades tidak aktif. Sp berjanji akan menyampaikan kepada kades suaminya untuk menghubungi secepatnya,

namun sampai berita ini naik cetak Muktar belum menemui T Sitompul. Beginilah contoh aparat desa yang mengelabui dan menipu masyarakat dengan modal jabatan kepala desa dan menyalah gunakan jabatanya. bagaimana bisa seorang Muktar bisa menjabat 2 periode hingga 4 tahyn kedepan yang sebelumnya menjabat sebagai PJS Desa Pakaitan dahulu dan menurut Camat Pakaitan Triono mengatakan kepada Melayu Pos melalu handphone, bahwasanya beliau adalah kepala desa paling senior ternyata begini cara caranya untuk mempertanggung jawabkan tindakanya. Keluarga T Sitompul berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir agar menindak tegas perihal tindakan sang kades yang telah menipu masyarakat, terutama keluarganya. Dan apakah masih ada korban lain? Tbn

katakan oleh Jeffry Elen dalam komikasi membawa 4 hal. Yaitu (1) menarik perhatian, (2) menimbulkan minat, (3) keheranan dan (4) mengikuti dengan aksi (perbuatan). Jadi umat yang diajaknya, umat yang mendengarkan secara suka dan ikhlas untuk bersama sama. Artinya daya pesuasif dari qaulan layyinan mempunyai pengaruh yang positif, baik dalam bentuk ajakan maupun dalam aksi. Adapun qaulan makrufa, yaitu kata-kata yang berisikan kebaikan. Maksudnya para ulama selalu memakai dengan kata kata yang bernilai. Yaitu kontain kata ahsan. Menyajikan dengan kata yang ahsan untuk taat kepada Al-

lah (ahsanu qaulan daii ilallaha). Hal itu memang sesuai dengan tugas pokok ulama menjadi pelanjut risalah kebenaran. Karena itu ia harus berdiri tegak dalam menjalankan kebaikan. Sehingga qaulan makrufa berpungsi membawa umat kepada jalan yang benar (makruf). Kembali kesoal pokok, bagaimana masyrakat kini menerima pemahaman komunikasi dari para elit sekarang? Jawabnya satu, yaitu komunikasi antara elit dan rakyat kini mandek. Rakyat hilang kepercayaan kepada elit pemimpinnya.

11

Winda Viska Rahasiakan Hari Pernikahan

W

inda Viska tinggal menghitung hari untuk melepas masa lajangnya. Namun ia masih enggan membeberkan hari pernikahannya itu. “Suatu hari bulan depan nantilah kami akan kasih tahu tepatnya kapan,” ujar Winda saat fitting baju pengantin di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (23/09). Winda melabuhkan hatinya kepada

Mulyadi Tan, atau biasa dipanggil Ahi. Finalis Indonesian Idol itu mengatakan telah memilih lokasi yang berdekatan baik untuk akad nikah maupun resepsi. Dia hanya ingin menghabiskan satu hari khusus untuk melakukan proses pernikahan. Rencananya, ia akan menggelarnya di kawasan Thamrin, Jakarta. “Iya nanti di Jakarta akad dan resepsinya kok, dan satu hari dari akad langsung ke resepsi,” tambahnya. Sri

Rumah Layak Huni Seperti Kandang Kerbau Sambungan dari hal. 1 proyek korupsi terbesar di Bangka yang mengunakan dana APBN tahun 2011 lalu. “Yang saya tempati ini hanya terima jadi dan sudah dibangun, meskipun bangunannya ini hancur-hancuran tidak ada pintu, toilet, jendela dan kamar tidur. Kami hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan keadaan yang sangat mempe-

rihatinkan ini,” jelas Saleh Kadus 4 RT 14 tersebut. Yang dibangun salah satu koperasi yang berada di Kabupaten Toboali Bangka Selatan berjumlah 18 unit ini penuh dengan rekayasa para PNS dan kontraktor belaka. “Kami diberikan uang, lalu difoto untuk pengambilan gambar setelahnya uang dikembalikan kepada panitia pada waktu tersebut,” seperti

itulah ingat Sumirah (nama samara mengingat keamanan) menceritakan kronologis kejadian awalnya terjadilah pembangunan seperti sekarang ini. “Anehnya, meskipun sudah diperiksa oleh Jaksa, tidak ada kabar berita bagaimana selanjutnya,” keluh Sumirah kepada awak media MP pada tanggal investigasi 16/9/2013 lalu. Tim

MK Hapuskan Jangka Waktu Menuntut Upah Sambungan dari hal. 1 pemohon menuntut pembayaran upah pekerja dan segala hak yang timbul dari hubungan kerja karena pemohon telah melakukan pengorbanan berupa prestasi kerja. Sama halnya dengan hak kepemilikan benda, dalam hal ini hak kebendaan itu berwujud pekerjaan, sehingga memerlukan adanya perlindungan selama si pemilik hak tidak melepaskan haknya itu. Ditegaskan Mahkamah, upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. “Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu,” kata Hakim Konstitusi Harjono, saat membacakan pertimbangan hukumnya. Menurut Mahkamah apa yang telah diberikan buruh sebagai prestasi harus diimbangi dengan upah. Karena itu, upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun, baik perseorangan maupun lewat peraturan perundang-undangan. “Karenanya, menurut Mahkamah, Pasal 96 UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945,” tegas Harjono. Namun, putusan ini tidak ambil dengan suara bulat. Salah satu Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dari semua koleganya. Menurut Hamdan, pembatasan hak untuk menuntut karena lewatnya waktu (kadaluwarsa) adalah lazim dalam sistem hukum Indonesia baik dalam sistem hukum perdata maupun pidana. “Dalam hukum perdata diatur Pasal 1967 sampai de-

ngan Pasal 1977 KUH Perdata, khusus perburuhan diatur Pasal 1968, Pasal 1969, dan Pasal 1971 KUH Perdata, yaitu batas kadaluwarsa untuk menuntut hak upah bagi buruh atau pekerja atau tukang. Sementara dalam hukum pidana, diatur dalam Pasal 78 ayat (1) tentang daluwarsa hak menuntut pidana,” sebut Hamdan mencontohkan. Menurutnya, tidak adanya masa kadaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak dari pekerjanya. Hal ini juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya. “Dengan tidak berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum,” dalihnya. Karena itu, Hamdan berpendapat MK seharusnya hanya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menentukan syarat keberlakuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan. Yaitu bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dikecualikan bagi pengusaha yang tidak membayar seluruh hak pekerjanya karena iktikad buruk. Kemenangan buruh Usai persidangan, Marten Boiliu mengungkapkan rasa bersyukur atas dikabulkan permohonan ini. Dia mengatakan dibatalkannnya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan ini merupakan kemenangan buruh. “Puji syukur pada Tuhan, hakim MK, ahli yang telah membantu, dan juga media. Bagi saya ini pertimbangan yang cukup luar biasa. Ini kemenangan buruh, bukan secara pribadi,” kata Marten. Bermodalkan putusan MK ini, dia mengaku akan mengugat hak pesangon ke Pe-

ngadilan Hubungan Industrial. Sebab, setelah putusan MK ini setiap tuntutan hak pembayaran upah dan haklainnya tidak ada masa jangka waktunya. “Melihat putusanputusan MA sebelumnya gugatan buruh yang tuntutan haknya melebihi dua tahun itu, ditolak.” Berbeda dengan wakil pemerintah. Kasubag Litigasi pada Biro Hukum Kemenakertrans Umar Kasim mengaku kecewa dengan putusan MK ini. Menurutnya, putusan MK ini akan berdampak buruk bagi pengusaha. Sebab, nantinya buruh akan seenaknya untuk menuntut haknya karena tidak ada kadaluwarsa. “Buruh akan santai-santai saja dan bisa seenaknya menuntut haknya karena tidak ada jangka waktunya,” kata Umar Kasim. Dia beralasan dalam hukum perdata (perburuhan) dan hukum pidana saja mengenal ketentuan daluwarsa. Seperti diatur Pasal 78 KUHP. “Putusan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.” Permohonan ini diajukan Marten Boiliu, seorang mantan Satpam di PT Sandhy Putra Makmur, lantaran tidak memperoleh hak pesangon saat dirinya di-PHK pada 2 Juli 2009. Padahal pemohon sudah bekerja selama tujuh tahun di perusahaan outsourcing itu dengan status pekerja kontrak. Marten yang juga mewakili 65 orang rekan sesama Satpam merasa berlakunya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan mengakibatkan pemohon tidak bisa menuntut hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian karena tuntutan hak sudah kadaluwarsa dan melewati dua tahun. Pasal ini dinilai diskriminatif dan lebih menguntungkan pengusaha. Untuk itu, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 96 UU ketenagakerjaan karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sumber MK

TKW Asal Indramayu 11 Tahun Tidak Tahu Nasibnya? Sambungan dari hal. 1 Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke negara Timur Tengah yang diberangkatkan lewat PJTKI PT Graha Indo Irwana rupanya awal petaka bagi keluarga Mukidin (51) ayah kandung Epi Sapitri. Pasalnya, Epi (panggilan akrabnya) dari tahun 2002 kerja ke luar negeri sebagai TKW informal, mengadu nasib menjadi pembantu rumah tangga di Negara Kuwait sampai sekarang tidak tahu nasibnya dan tidak ada kabar sama sekali, sehingga orang tua Epi bila teringat putri kandungnya hanya bisa meratap dan menangis. “Entah pada siapa saya harus meminta tolong,” papar Mukidin ketika ditemui wartawan di tempat tinggalnya. Menurut Mukidin, pada saat dirinya didatangi Sponsor berinisial TA warga desa Suka Hurip Kecamatan Balongan pada tahun 2002, dirinya masih tinggal di Desa Benda Kecamatan Karangampel. Waktu itu Epi Sapitri masih

Prasasti Munjul Sambungan dari hal. 1 Bhima menurut saja. Dia

berusia 17 tahun. Dikatakannya, TA datang ke rumah menawarkan kerja keluar negeri kepada putrinya menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebagai TKW di negara Timur-Tengah. “Atas bujuk rayu TA akhirnya Epi menerima tawaran sponsor, tanpa berfikir panjang sore harinya sekitar jam 19.00 wib. “Epi segera diantarkan ke rumah TA di Desa Suka Hurip, pinta TA, karena paginya akan dibawa ke PT,” jelas Mukidin menirukan omongan sponsor TA. Lebih jauh Mukidin mengatakan, berangkatnya Epi Sapitri ke PT Graha Indo Irwana penyalur tenaga kerja ke luar negeri tanpa adanya Surat Ijin Orang Tua, hanya membawa KK dan photo copy KTP miliknya, sehingga dirinya sangat mengkhawatirkan keselamatan putrinya pada waktu itu. “Tetapi apa boleh buat, tekad Epi untuk membantu perekonomian orang tua pada saat itu tidak bisa

dihalang-halangi sehingga kami hanya bisa berdoa dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah keberangkatan Epi,” jelas Mukidin dengan nada sedih sambil terisak. “Saya harap Bantuan dari Pemerintah atau dinas terkait agar mencari tahu nasib putri kami dan memulangkan Epi Sapitri ke Negara Indonesia supaya dapat berkumpul kembali dengan keluarga,” ucapnya. Ketika dihubungi via telepon lewat Short Message Service (SMS), TA tidak pernah memberikan jawaban, selain itu ketika ditemui di rumahnya sponsor Senin kemarin, menurut suami TA berinisial DI, istrinya sedang berangkat ke Jakarta. “Paling pulang tengah malam,” ujarnya. Sampai berita ini diturunkan, wartawan belum bisa ketemu dengan TA, karena selalu tidak ada di tempat dan terkesan menghindar. Dedi

melangkah perlahan menghampiri Wamana. Tapi beberapa jengkal dari Wamana,

Bhima menghentikan langkahnya sambil menahan nafas. Wamana tersenyum karenanya. 


ZASKIA “GOTIK”

Bantu Anak Penderita Polidaktili Zaskia datang mengunjungi putri Oktavianus, yakni Kanaya Chalisha Putri yang berusia 21 bulan yang memiliki penyakit kelainan jari atau polidaktili. Kanaya memiliki dua belas jari, karena tumbuh dua jari tambahan kanan kiri di bagian jempolnya. Karena itu Kanaya harus segera dioperasi dan sudah berkonsultasi dengan tiga dokter yakni dokter bedah saraf, dokter ortopedi, dan dokter anak. Dalam kunjungannya Zaskia mengaku sengaja datang karena bersimpati dengan foto Kanaya yang ditunjukan kepadanya. Zaskia pun berbagi kasih menyerahkan sebagian rezekinya untuk biaya operasi Kanaya. “Saya memang tadi ada acara di televisi, dan saya langsung datang ke sini begitu tahu soal kondisi Kanaya, dan saya merasa simpati, berempati. Jujur saya prihatin, walaupun enggak bisa bantu banyak, tapi ada lah sedikit bantuan untuk biaya operasi,” katanya. Zaskia mengaku salut dengan perjuangan orangtua Kanaya yakni, pasangan Oktavianus dan Enur Hasanah. Zaskia mendoakan agar operasi Kanaya berhasil dan lancar

sehingga Kanaya bisa tumbuh besar seperti anak-anak yang ceria seusianya. “Salut dengan kedua orangtua Kanaya yang berjuang demi anaknya, orangtua mana sih yang tidak sayang anaknya, apapun risikonya pasti akan dijalani. Saya yakin Kanaya akan sembuh. Nanti teteh doain,” ungkapnya. Ibunda Kanaya, Enur Hasanah mengaku kelainan yang diderita batita 21 bulan itu memang sudah sejak lahir. Mumpung masih kecil, lanjutnya, Kanaya agar segera dioperasi agar jika ia tumbuh dewasa tak merasa rendah diri. “Saya ucapkan terimakasih atas kedatangan dan perhatian Zaskia Gotik, karena memang Kanaya harus dioperasi sekaligus meski secara bertahap, karena takutnya minder, mumpung masih kecil,” tutur Enur. Agar sembuh total, Kanaya harus dioperasi yang direncanakan dengan syarat berat badannya harus mencapai 13 kilogram, sehat secara fisik dan mental. Sri

MELANY ANGGORA

Kerap Ditawari Jadi Istri Simpanan

M

enjadi penyanyi d a n g d u t mengundang

banyak godaan, seperti halnya yang dialami Melany Anggora. Ia mengaku kerap ditawari oleh pria hidung belang dan pejabat untuk menjadi istri simpanan. “Kalau diajak nikah, dijadiin istri kesekian itu mah sering banget. Ada aja godaannya setelah manggung. Tapi buat apa? Yang single juga masih banyak,” kata Melany saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (22/9).

Pedangdut asal Tuban, Jawa Timur itu cukup sadar dengan konsekuensinya sebagai penyanyi yang kerap menghibur banyak orang di berbagai kota. Namun untuk menerima godaan menjadi istri simpanan, pelantun tembang Dia atau Dia itu memikir seribu kali, terlebih profesi tersebut sudah dirintisnya sejak 2007. “Sekarang aku lebih pikirkan karir, susah payah aku rintis masak tergoda cuma

gara-gara materi,” urainya. Penyanyi yang kini berada di bawah asuhan Harry Management itu berharap bisa melewati godaan dan tantangan pria hidung belang yang sering memberinya imingiming materi berlimpah. “Aku berusaha fokus berkarya, kemarin baru rilis single baru berjudul Dia Atau Dia. Dengan begitu aku punya kesibukan supaya terhindar dari godaan,” ujarnya. Sri

Edisi: 182/Thn VII / 25 September - 8 Oktober 2013

Posisi di Grogol, Nikita Mirzani Ngaku di Singapura

A

ktris Nikita Mirzani kembali membuat sensasi. Kali ini berkaitan dengan akun twitternya. Setelah sempat menjelekjelekan Zaskia Gotik, kini dia membuat status palsu. Melalui akun Twitter @NikitaMirzani, Sabtu, 21 September 2013 bintang Pokun Roxi itu men-twit ‘Singapore panas banget,’. Twit tersebut memang biasa, namun yang membuat heboh, peta lokasi di akun Twitter itu menunjukkan sang penulis tweet berada di Grogol, Jakarta Barat. Gara-gara hal itulah janda beranak satu itu membuat Nikita di-bully habishabisan. Warga twitland pun mem-bully wanita yang pernah dibui karena kasus penganiayaan itu. Salah satunya, sutradara Joko Anwar yang pernah perang Twitter dengannya. “Zimbabwe dingin banget,” twit Joko, padahal peta lokasinya berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Karena berbagai cemoohan itu, akun Twitter Nikita akhirnya dihapus. Merasa gerah, Minggu (22/9) mantan kekasih Kiki The Potter itu akhirnya angkat bicara. Dirinya mengatakan kalau benarbenar sedang berada di Singapura. Dia pun membuktikan pernyataannya. Nikita menelepon dengan kode Singapura, +65. “Gue emang di Singapura,” akunya. Namun wanita yang pernah berseteru dengan Jenny Cortez itu tak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai peta yang menunjukkan dia di kawasan Grogol. “Udah ah ribet jelasinnya. Gue di Singapura,” pungkasnya. Sri

Allegri Berang Sikap Bengal Balotelli

SEGENAP PIMPINAN DAN PENGURUS BADAN PIMPINAN KABUPATEN GABUNGAN PERUSAHAAN KONTRUKSI INDONESIA (GAPEKSI) KABUPATEN INDRAMAYU

Mengucapkan :

M

ario Balotelli kembali menunjukkan sikap bengalnya di pertandingan melawan Napoli. Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, pun berang dengan reaksi berlebihan yang ditunjukkan sang penyerang. Balotelli menjadi pusat perhatian di laga bigmatch antara AC Milan melawan Napoli yang digelar di Stadion San Siro, Senin (23/9/2013) dinihari WIB. Namun, sayangnya bukan karena permainan cemerlangnya di atas lapangan, melainkan disebabkan

perangai buruknya. Pada pertandingan yang berkesudahan dengan kedudukan 1-2 bagi keunggulan Napoli itu, Super Mario untuk pertama kalinya gagal mencetak gol dari titik putih pada menit ke-61. Tembakannya ke arah kanan mampu dibaca dengan sempurna oleh kiper Napoli, Pepe Reina. Kesialan Balotelli tak hanya sampai di situ. Pemain berkebangsaan Italia itu mendapatkan kartu kuning kedua usai pertandingan akibat melakukan protes berlebi-

han kepada wasit. Mantan penggawa Manchester City itu mengampiri wasit Luca Banti dengan bertelanjang dada dan langsung melayangkan protes keras seusai laga. Bahkan, Antonio Nocerino harus menarik tangan Super Mario untuk menjauhkannya dari sang pengadil. “Ketika pertandingan berakhir, sebaiknya Anda tetap diam. Saya adalah orang yang menentang sikap histeria. Lebih baik Anda tetap menutup mulut dan pergi, ketimbang beradu argumen dengan wasit,” tegas Allegri kepada Sky Sports Italia. “Hal itu takkan merubah keadaan. Balotelli harus memperbaiki sikapnya itu. Secara keseluruhan, dia bermain baik dan beberapa kali dilanggar dari belakang,” pelatih asal Italia itu menyambung. Meski demikian, Balotelli mencetak satu-satunya gol Milan di pertandingan itu. Pemain berusia 23 tahun itu melepas tembakan dari luar kotak penalti ke pojok kanan gawang usai menerima umpan M’baye Niang di menit ke-91. Rio

Tim BBP Menang 6 – 1 Melawan Tim Apindo Mari Kita Tingkatkan Iman dan Taqwa Kita Kepada Allah SWT.

Ketua

Sekretaris

ACHIRIN

ARIS NURUL HUDA

Karimun (MP) - Kesebelasan BBP berhasil menjadi juara I setelah mengalahkan kesebelan Apindo di sesi pertadingan Final Dandim Cup ke V, kesebelasan BBP berhasil menembus gawang kesebelasan Apindo dengan skor 6 - 1. Kemenangan PS BBP ini disambut meriah oleh para pendukungnya dengan sorak dan sorai yang di lontarkan oleh pendukung PS BBP. Pertadingan final antara PS BBP dan PS Apindo dilaksanakan di stadion Badan Perkasa Karimun dan dihadiri oleh Wakil Bupati Karimun, Kapolres Karimun serta undangan lainya. Berhasilnya PS BBP mengalahkan PS Apindo membawakan tim kesebelasan BBP menjadi juara I dengan hadiah piala dan piala bergilir serta dana pembinaan senilai Rp 15.000.000. Sedangkan kesebelasan PS Apindo meraih juara II dengan hadiah piala serta dana pembinaan Rp 10.000.000, juara III PS Old Star 757 dengan hadiah piala serta dana pembinaan Rp 8.000.000, dan juara IV PS Old Star Pemda dengan hadiah piala serta dana pembinaan senilai Rp 6.000.000. Kegiatan Dandim CUP ke V ini

sebelumnya dibuka oleh Dandrem, dimana maksud dan tujuan kegiatan ini memberikan gambaran tentang hasil penyelenggaraan turnamen sepak bola Dandim Cup ke V TH 2013 serta memiliki Tujuan memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakai melalui olah raga sepak bola. Dandim 0317 / TBK Edy Nurhabad ketika diwawancari sekilas dengan kegiatan ini menyatakan,

“Saya selaku Dandim 0317/TBK secara institusi dan priibadi mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat karena ikut mensukseskan Dandim Cup yang kita selenggrakan. Kegiatan Dandim CUP ke IV ini salah satu kegiatan untuk mempersatukan masyarakat kita supaya tetap kompak dalam menjaga ketertiban di daerah kita ini,” kata Dandim 0317/ TBK Letkol Inf Edi Nurhabad. Dly


MP 182