Page 1

Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

DWI MINGGUAN TERBIT 12 HALAMAN

Harga Eceran :

Rp. 3.000,-

(Jabodetabek)

Polsek Tambun Penimbunan di TK Pertiwi Penyelundupan Benarkan Indoktrinasi Kangkangi Ketentuan, Kadisdik Merajalela di Pelabuhan Siswa SD Pelalawan Berusaha Menutupi Hal. 7 TPI Lama Dumai Hal. 9 Hal. 3

Pemberantasan Korupsi Hanya Sebatas Retorika Jakarta, Melayu Pos Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir menilai agenda pemberantasan korupsi yang disampaikan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) diawal pemerintahan kabinet jilid I dan II, hanya sebatas retorika. “Saya tidak begitu yakin. Pemberantasan korupsi hanya sebatas slogan. Implementasi tidak sesuai,” ucap Bawazir dalam sebuah diskusi yang diadakan di RM Bumbu Desa.

Sophia Latjuba

Bunkam Ditanya Soal Perceraiannya

Baca di hal. 11

TITIAN MUHIBAH Diktator

Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta SETELAH Presiden Tunisia, Presiden Mesir dan terakhir Pemimpin Lybia Moammar Qaddafy tumbang dari kekuasaanya. Sejarah kekuasan diktator dunia pada akhirnya memang runtuh satu demi satu. Tapi dalam bentuknya yang lain diktator dunia juga muncul. Dalam modelnya yang berubah. Namun esensinya tetap menindas, zalim, merasa berkuasa dan seterusnya. Akankah diktator dalam bentuk akan mengisi altar peradaban masa depan? Jika dicari dalam sejarah, tersebutlah kisah Firaun. Ia adalah sosok manusia purba yang memiliki tahta kekuasaan meggunakan semaunya. Firaun berpendapat kakuasaan adalah miliknya sendiri. Rakyat harus menurut pada kemauan dan kekuasaannya. Firaun membuat hukum sendiri, yaitu tiap anak lakilaki yang lahir harus dibunuh dengan alasan kelak jika bayi ini besar bisa menggantikan tahta kekuasaanya. Teapi satu kali ia mengizinkan anak laki-laki menjadi anak angkatnya dalam istana berrnama Musa. Menterinya tidak membantah, menurut saja. Padahal sudah ada petunjuk agar tiap anak laki yang lahir dibunuh. Itulah buktinya ia berkuasa tak terbatas. Ia sebagai superman, sebagai Tuhan. Ketika Musa telah besar lalu mendakwakan wahyu dari Tuhan, agar Fiaraun percaya kepada Allah, Firaun terkejut dengan mengatakan. Aku tidak menyangka bahwa kalian masih punya Tuhan yang lain (al Quran 28 : 38) Di Eropa ada Louis XVI Diktaor Perancis yang menjadi raja pada abad ke 17. Hampir tak ada beda dengan Firaun dari Mesir. Ia berpangakat Kaisar Perancis menindas rakyat dengan kejam. Selaian zalim dan menindas, dia pula yang menobatkan dirinya Negara adalah Aku (L’Etat c’est moi). Agaknya bisa kita tarik kesimpulan. Diktator adalah orang yang zalim yang sesat zalim penindas. Maka seorang diktator meletakkan diri paling berkuasa, sehingga nyawa rakyat tidak menjadi pertimbangan. Seorang diktator tidak pernah bisa menerima pendapat orang lain menjadi pesanding wibawanya. Jika ada yang bisa mendekat, mereka adalah orang yang loyalis pendukung setia. Mereka itu mendapatkan imbalan istimewa dari sang diktator. Dalam persfektif agama orang seperti Firaun dan Louis XVI yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun esensinya, ia takut dengan kekuasaan dirinya terganggu tersaingi. Bayangkan jika Firaun merasa berkuasa, mengapa ia takut pada pesaingnya orang lain. Logika takutnya Firaun dan Louis XVI ia tidak mau Bersambung ke hal. 11

PANTUN MELAYU Kalau bulan rindukan mentari Tentu malam akan rindu siang Kalau hati cinta Ilahi Tentu dirinya akan merasa tenang Bunga mawar bunga melati Kala dicium harum baunya Banyak cara sembuhkan hati Baca Quran paham maknanya Air dan api selalu berlawanan Langit dan bumi adalah berjauhan Kalau hati penuh kedengkian Siapalah orang yang akan mau berteman

Terkait dengan pernyataan SBY mengenai uang negara yang dirampok, Bawazir mengungkapkan merasa senang tapi juga ragu. “Ngomongnya lain, pelaksanaan lain bahkan kebalikannya. Apa indikasinya saya tidak tahu?.” Kata politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut. Lebih lanjut, kata Fuad, sudah lama para rakyat, aktivis, akademisi, tokoh agama mengatakan uang negara

telah dirampok, dan mereka semua mengeluh terhadap pemerintah yang tidak sensitif. “Lah kenapa dia (SBY) ikut-ikut mengeluh? Kalau tidak bisa menjaga uang negara dirampok, apalagi menjaga kita orang?,” ungkapnya dengan ketus. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Nudirman Munir menilai penyelesaian masalah korupsi saat ini Bersambung ke hal. 11

Foto: Ist

JAMINAN SOSIAL. Anggota DPR dan Aktivis Buruh, Rieke Diah Pitaloka (duduk di Kursi), bersama ratusan perempuan melakukan aksi protes RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), di Jakarta, Minggu (23/10). Mereka menuntut pemerintah dan DPR, mengesahkan RUU BPJS, dan melaksanakan UU tersebut untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Aparat Tutup Mata, Barang Ilegal Marak di Karimun Karimun, Melayu Pos Barang-barang yang tidak tertera dalam manifest jelasjelas ilegal apalagi tidak dilengkapi pita bea cukai. Peredaran barang-barang seperti itu di Karimun tentu akan merugikan negara. Selain itu, juga akan berdampak terhadap harga pasaran, karena bisa menekan harga barang produksi dalam negeri. Aparat penegak hukum yang harusnya memberantas kegiatan ilegal tersebut telah menjadi bagian dari kegiatan tersebut, terbukti sampai saat ini tidak satupun dari importir ilegal itu ditindak. Berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan dan pengangkutan komoditas ilegal

itu tidak hanya menggunakan kapal ikan, tapi juga mengunakan kapal penumpang rute Malaysia- Karimun yang bersandar di Pelabuhan Resmi Internasional Karimun. Barang illegal tersebut juga menggunakan pelabuhan rakyat di Jalan Nusantara, di pusat kota Karimun dan tiga titik lainnya di Meral. Daging ilegal adalah paling banyak kita jumpai di Karimun, pemasok bisa meraih keuntungan sekitar Rp25 ribu per kilogram, namun yang masuk ke kantung pribadi pengusaha ilegal itu hanya sepertiga dari keuntungan, sisanya dialirkan sebagai “upeti” pada petugas. Pemasaran daging impor

ilegal pada konsumen oleh jaringan pemasok daging ilegal dilakukan secara terang-terangan pada sejumlah kios pasar tradisional di Kabupaten Karimun. “Seperti di Pasar Puakang Kecamatan Karimun, Pasar Bukit Tembak di Meral dan Pasar Teluk Uma di Tebing, juga dipasarkan langsung ke masyarakat dengan cara mendatangi rumah warga,” jelasnya. Ketua DPD Laskar Melayu Bersatu (LMB) Karimun Datuk Panglima Muda Azman Zainal menilai pengawasan barang-barang impor ke Karimun oleh pihak terkait seperti petugas bea cukai masih Bersambung ke hal. 11

Fadel Mencabik-cabik Hak Prerogatif Presiden Jakarta, Melayu Pos Ruang publik dalam beberapa hari terakhir disesaki kekesalan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad akibat pencopotan dirinya. Fadel tengah mencabik-cabik hak prerogatif presiden. Fadel Muhammad termasuk satusatunya mantan menteri yang 'heboh' akibat dipecat oleh Presiden SBY. Ia termasuk mantan menteri yang dimiliki republik ini, menggugat keputusan Presiden sebagai pemegang mandat tunggal hak prerogatif. Fenomena Fadel Muhammad jelas kontras dengan pejabat negara lainnya yang dicopot seperti mantan Mensristek Suharna Surapranata,

mantan Kepala BIN Sutanto, mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi, mantan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Meski belakangan, Fadel mengaku ikhlas, namun justru masih mempersoalkan pernyataan Mensesneg Sudi Silalahi."Sebagai pejabat negara, saya mengimbau Mensesneg sebaiknya menjaga etika dan martabat," kata Fadel, Jakarta. Pernyataan Fadel ini terkait pernyataan Sudi Silalahi yang menyebutkan pencopotan Fadel Muhammad dari kursi menterinya dikarenakan memiliki persoalan. Bersambung ke hal. 11

Masyarakat Keluhkan Jalan Rusak Menkeu Diminta Bantu Pendanaan PON dan ISG Bogor, Melayu Pos Warga dari dua RT di Kampung Pasir Angin yakni RT 04 dan 05 RW 05 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung mengeluh akibat jalan yang ada di lingkungan mereka sudah rusak parah. Menurut mereka jalan tersebut sudah tidak ada lagi aspalnya yang ada hanyalah batu yang berserakan di sepanjang jalan, akibatnya sangat mengganggu kenyamanan untuk para pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain menimbulkan bahaya bagi para pengguna juga menghambat kelancaran aktivitas warga masyarakat

sekitar. Padahal jalan merupakan salah satu infrastuktur vital bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang juga merupakan urat nadinya salah satu daerah dari keterisolasian serta merupakan salah satu pendorong dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk itu jalan harus betul-betuk dirawat dan dijadikan perhatian mendalam pihak pemerintah dan dinas terkait. Demikian diungkapkan para tokoh masyarakat yang mengaku pihaknya merasa tidak diperhatikan dan di anak

HISTLEGEND

tirikan pemerintah daerah dibanding dengan kampungkampung lain. Sebab menurutnya mereka harus mengadu kemana kalau keluhannya selama ini tidak direspon dan tidak mendapat tanggapan pihak terkait. “Akibat jalan yang sudah lama dibiarkan rusak ini banyak warga kami yang jatuh, dan lebih parah lagi kalau bawa orang hamil atau orang sakit ke rumah sakit, kami sangat kerepotan tidak bisa buru-buru. Bisa-bisa keburu mati di tengah jalan,” ungkap salah seorang tokoh, H Syape’i saat berbincang dengan MP di Bersambung ke hal. 11

Jakarta, Melayu Pos Pemerintah Provinsi Riau terus mencari dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk menyukseskan Pekan Olaharaga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 dan Islamic Solidarity Games (ISG) III Tahun 2013 di Provinsi Riau. Kemarin (Jum’at, 21/10) Gubernur Riau HM Rusli Zainal menemui Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo di Jakarta. Rusli yang hadir bersama jajarannya meminta dukungan Menkeu

agar mengucurkan anggaran dari APBN guna membantu pembangunan venues dan infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan. “Riau secara resmi sudah ditetapkan menjadi tuan rumah PON dan ISG. Ini merupakan kehormatan bagi Riau, dan kami akan berusaha secara maksimal untuk menyukseskan kedua iven bergengsi ini. Karena ini perhelatan nasional dan bahkan internasional, kami sangat berharap kiranya kedua iven Bersambung ke hal. 11

Oleh T Luckman Sinar Basyarsyah II

Sistem Peradilan Pada Kerajaan Melayu Zaman Belanda KEPALA pemerintahan di kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera mempunyai berbagai gelar, di antaranya adalah “Sultan” (Siak, Deli, Langkat, Asahan), yang pengangkatannya sudah ada sebelum Belanda datang, baik diperoleh dari Siak ataupun Aceh, “Sutan” (Bilah, Panai, Tambusai), “Yang Dipertuan” (Kotapinang, Gunung Sahilan, Kualah, Kunto Darussalam, Empat Kota, Rokan Hilir, Rambah), “Datuk” (Limapuluh, Pesisir, Suku Dua,

Tanah Datar, Singingi), atau sekadar “Raja” dan “Tengku Besar” (Pelalawan). Di bawah Raja ada “Raja Muda” (Yang Dipertuan Muda), tetapi sejak akhir abad ke-19 jabatan ini dihapus oleh Belanda. Penghapusan diawali di Siak, kemudian di seluruh Sumatera Timur. Belanda juga menghapus Lembaga Orang Besar (Raad van Rijksgroten) secara perlahan-lahan, karena Belanda menginginkan hanya ada penguasa tunggal di setiap kerajaan agar Be-

landa lebih mudah mengaturnya. Pada zaman dahulu, rajaraja Melayu tidak dapat bertindak semaunya tanpa persetujuan orang-orang besar (biasanya empat wazir). Pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Raja Muda. Bila orang besar meninggal, penggantinya dicari dari turunan atau keluarga terdekat yang dianggap mampu. Akan tetapi, setelah ada kebijakan Belanda tersebut, derajat orang besar diturunkan hanya

sebagai districthoofd (pamongpraja) di bekas wilayah bapaknya. Kerajaan besar biasanya mempunyai wilayah taklukan berupa kerajaan kecil yang diperintah oleh raja atau kejeruan, sedangkan kerajaan kecil di wilayahnya sendiri yang disebut rantau atau luhak diperintah oleh seorang datuk. Selaku ornamen raja, pembesar bergelar Laksamana, Bendahara, Tumenggung, dan lainlain, tidak berfungsi. Mereka baru berfungsi jika ditugas-

kan mengepalai suatu daerah dengan sebutan rijksgroten. Pasal-pasal Politik Kontrak yang membahas kekuasaan raja berisi: (a) Pengakuan bahwa kerajaannya adalah bagian dari Hindia Belanda; (b) Kedua belah pihak (raja dan Belanda) harus mentaati isi perjanjian; (c) Hak mengenai hukum adat dan hukum Islam maupun hal-hal yang tidak disebutkan dalam Politik Kontrak sepenuhnya menjadi wewenang raja; (d) Bersambung ke hal. 11


Opini

2 Sorot Reformasi Mental Aparatur Negara PEROMBAKAN Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) telah diumumkan, bersamaan dengan itu Presiden SBY mengingatkan betapa pentingnya reformasi birokrasi. Kendati reformasi sudah bergulir sejak tahun 1998, namun belum terlihat perubahan yang signiikan pada mental aparatur Negara. Sebagai aparatur Negara hendaknya mempu memnempatkan diri menjadi pelayan bai masyarakat. Masih banyak aparatur Negara memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi. Presiden berharap tiga tahun terakhir masa pemerintahannya, reformasi birokrasi bisa sukses. Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar dan tak mungkin tuntas hingga 2014. Kesadaran terhadap pentingnya perbaikan birokrasi baru muncul pada 2004. Reformasi birokrasi relatif tertinggal dibanding reformasi ekonomi, hukum, dan politik. Ada sejumlah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, seperti pelayanan yang semakin prima kepada masyarakat, perizinan usaha yang tak berbelit, APBN dan APBD yang memihak rakyat, aparatur negara yang bekerja efektif dan produktif. Sampai saati ini terlihat mental dan perilaku birokrasi belum sepenuhnya berubah. Sebagian besar aparatur negara masih bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan rakyat. Makin parah lagi setelah masuknya politisi sebagai pimpinan kementerian. Tak jarang mereka membawa “gerbong” dari luar dan ditempatkan sebagai staf ahli atau staf khusus sebagai kedok untuk mengeruk uang negara. Aparat negara yang memiliki jabatan biasanya memanfaatkan kedudukannya untuk bermain proyekproyek yang menggunakan dana APBN dan APBD. Aturan tender proyek diakali untuk memenangkan perusahaan tertentu yang sanggup memberikan fee besar. Para pejabat eselon I, II, dan III, merangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN maupun BUMD. Sementara , pegawai golongan rendah lebih sering mencuri waktu untuk bekerja atau berusaha di tempat lain. Padahal mereka sudah mereka sudah mendapat fasilitas dari masyarakat. Bahkan tak jarang aparatur membodohi masyarakat yang sudah memberikan fasilitas kepadanya. Pendapatan kerapkali dijadikan alas an sehingga seorang aparatur banyak mangkir dari kewajibannya. Sebetulnya itu tidak bisa dijadikan alasan, sebab itu sudah menjadi pilihan. Jika uang dijadikan tolak ukur sulit melakukan perubahan terhadap mental aparatur. Sebab, biasanya materi semakin banyak maka kekuarangan juga makin besar. Masih banyak orang mengeluhkan kinerja polisi. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung tetap terjadi, dan pencairan anggaran berbagai proyek pemerintah juga tak kunjung lancar. Untuk itu, kita mendorong Presiden mengevaluasi 14 kementerian/lembaga tersebut. Remunerasi bagi aparatur negara yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, harus dikurangi, bahkan ditiadakan. Pejabat eselon satu yang menerima remunerasi juga tak boleh lagi menjadi komisaris. Sebagai pemegang saham, pemerintah bisa menunjuk profesional menjadi komisaris BUMN dan BUMD.

Pembina: Mas’ud HMN, KRT. Heru Ansori, SH.MM Penasehat: Edigia, Gusti Bellaprisia, E. PGLK. Andanu, Jurik, Ucok Purba Penasehat Hukum: Junaedi Tarigan, SH, MH, Rida Ista Sitepu, SH. Pemimpin Umum/Pemred/Penanggung Jawab: Raden Barus Pemimpin Perusahaan: Sinton Sitepu Wakil Pemimpin Perusahaan: Fritz Bobby Barus, SE Sekretaris Perusahaan: Sakilah Manajer Iklan: Ikhwan, SH Manajer Pemasaran: FA. Sembiring Disain Grafis: EdWin’d, Romario Barus Litbang: Rahmat Sinulingga Dewan Redaksi: Raden Barus, Cristian Samuel HS., Sinton Sitepu Staf Redaksi: Aceng Eris, Sip, Asep Soepandi, Bisner PS, Hotman S, Maman Suryana, Wasnadi S, Anwar Kirap, Dani Hamdani, Agustina Hendra, Bona S, Priatna, Mareden Manulang, J. Silaban, N, Jonny Simanjuntak, Irmadi, Julisman, Yunus, Asrin Daulai, Sutarmin, Syafrizal, Julimar Indra, Agus Herianto, Krisman Naibaho, Kinkin, Rezali, Edi Dachi, N. Suryana, Mamat Sutardi, Kressa Maulana, Sopian Mustafa, Jasman Gea, Dani Hendi B, Tamidi Nurajaya, Tarman Waruwu, Bahagia Purba, Liston Gurning, Darman, Kasmin Sudrajat, Sudarno, Albert H, Rihcad S, M. Parjono, Basri M, Sarjo Pranoto, Afrizal, Afdhal Zuhri, Terkelin SM, Bachtiar, Adi Wira S Meliala, Tombang Tambunan, Syafrizal Anto, Sutan Lumumba, Kayat Sudrajat, Eko Priyanto, Robinson Manulang, Deri Hendra, Kalaus, Joni Sapari, Didin, Dudi, Ujang, Farmi Alfikris, Sardi, Rozali, Adang Sukiman, Mulyadi, Rahmat, Andi Putra, Parulan M, Rasyun, Firnando, Samsin, Adi Surya Wijaya, M Suran, Zainal Abidin, Muhammad Hasan, Dedi Kurniawan, Robet Sulun, Hery Hartono, Hasan Sobri, Syahsinan Aryanto, S Priyadi, Amril Rahman, Eri Waruwu, Ari Curansyah, Rizki Putra Utama, SH, Umar T, Eppendi, Umar T, Jamjami Sp, Alo Bango, Ibnu Hajar, Asam Serijal, Hotman Bin Jon, Mia Anggreini, Rusmantio, Ahmad Junaidi, Heri F, Martin Zai, Majid, Martinus Siki, Marihot Siregar, Sartiman, Zainudin, Hendra Saputra, Fernando Lamer N, SH, Ir Ustan H Manurung, Rahman Liandi, SE, Lian S, Joni Julianto, Aperius Laila, Banua L Toruan, Luhut L Toruan, Abdul Latif, Ebenezer, Gopok Sibagariang, Marnala Sitinjak, Piter Panjaitan, Daeng M Asis, Abdul Rahman, SH, P Roni NB, Daulat Tambunan, Abdul Rachman, Dedi Suryadi, Jatiman Sitanggang, Ropinus Bangun, M Suwarso, Tengku Syuib, A Sabitiawan, Salman, Rahmawati, Efendi Siregar, Jumino, Subandi, Supriyatno, Susiwanti, Arnol F, Fabian C, Dedi Hariyono, Fanti Zega, Darwin, Jesi Sembiring, Nurwahbi Sinulingga, Suriadi Sinuligga, Nopiyanto, Ucok K Ginting, Bayudin, Made Darong Sumianto, Simon P Ginting, Wanhot Manalu, Ujang ST Perpatih, Al Umri, Hermanto K Nihin, Muhlis, Ismai Azri, Murad Durya.

TARIF IKLAN : Iklan Baris Rp. 5.000,-/baris (minimal 3 baris, maks. 10 baris) 1 hal. Rp. 15.000.000 (FC); Rp. 10.000.000,- (BW); 1/2 hal. Rp. 7.500.000,(FC); 5.000.000,- (BW); 1/4 hal. Rp. 3.750.000,- (FC); Rp. 2.500.000,- (BW); 1/8 hal. Rp. 1.875.000,- (FC); Rp. 1.250.000,- (BW); 1/16 hal. Rp. 937.500,(FC); Rp. 625.000,- (BW); 1/32 hal. Rp. 468.750,- (FC); Rp. 312.500,- (BW) DITERBITKAN OLEH: PT. Transparan Media Berkat Sejahtera ALAMAT REDAKSI / TATA USAHA / IKLAN: Gd. Dewan Pers Lt. III Jl. Kebon Sirih No. 32 - 34 Jakarta 10110 Telp.: (021) 98333068; 34830839 Fax : (021) 34830839 Email: melayu_post@yahoo.co.id Isi diluar tanggung jawab percetakan NPWP: 17.902.030.0-27.000 Rekening : Bank BRI Cabang/Unit Senen No. Acc : 3247-01-004181-53-4 Bank BCA KCP Atrium Senen No. Acc : 6850183994 Atas Nama : Raden Barus Redaksi menerima naskah/artikel. Naskah/Artikel yang masuk menjadi milik Redaksi. Semua Wartawan SKU Melayu Pos terdaftar dalam boks redaksi dan dibekali kartu tanda pengenal.

Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

Muammar Qaddafy Telah Pergi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pemimpin Lybia Muamar QaddafI itu telah pergi. Ia meninggal dunia karena luka tembak pada kepala dan kakinya, Kamis 29 Oktober, dalam satu clash dengan kaum oposisi. Berdasarkan berita televisi CNN, orang kuat Arab di benua Afrika tersebut sempat dibawa kerumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong dan wafat meninggalkan kaum yang dicintai dan dibencinya. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ADA REAKSI negatif dari pemimpin dunia dengan menyatakan diktator kejam itu telah terbunuh. Nampak dari Presiden Perancis dan Amerika. Juga dari Italia dan Inggris dari kelompok NATO. Memang kelompok NATO lah yang mengambil inisiatif agar Qaddafy turun dari kekuasaannya. Citra yang diperuntukkan bagi Qaddafy adalah diktator kejam yang berbahaya. Akan tetapi bagi banyak negara Afrika, seperti Afrika Selatan, Nigeria, Tunisia kepergian putra Lybia yang sempat berkuasa 40 tahun itu satu kehilangan besar. Dirasakan dukacita sebagai kehilangan sahabat, dermawan dan pemberani. Bayangkan Afrika dimasa sulit keuangan, Qaddafylah yang membantu.

Termasuk negara Oleh Mas Afrika lainnya. Figur yang berjasa bagi negeri di Afrika. Di atas semua itu ketentuan dari pencipta Allah yang Maha Kuasa, jalan sejarah Lybia harus berubah. Apa yang ada dalam alam ini akan lenyap, yang kekal adalah Zat Allah Yang maha Kuasa. Ini lah kesadaran teologis atau kesadaran Agama yang seharusnya dibangun. Orang besar boleh berganti, ada anak mannsia yang datang dan pergi. Sejarah menentukan jalannya sendiri. Tuhan selalu hadir bersama hambanya, bagaimana kesadaran agama bangsa muncul karena perubahan. Lihatlah apa yang terjadi Lybia yang didahului, Tunisia, Mesir dan Lybia. Yang dapat dicatat, memenag Qaddafy sudah berkuasa 40 tahun, tetapi jangan lupa itu terjadi karean rakyat Lybia mendukungnya. Hanya saja tidak ada tanda untuk menyerahkan kekuasaan pada yang lain. Perubahan yang diajukan oposisi sangat sulit diterima Qaddaft, karena membawa dukungan negara Barat yang sudah pernah menjadi penjajah Afrika khususnya Lybia. Satu prinsif dan merupakan soal yang berbahaya di mata Qaddafy dan loyalis waras rakyat Lybia. Barangkali, di sinilah dilema yang dihadapi Lybia saat ini pasca Qaddaft. Mampukah pemimpin Lybia yang baru, menjadikan Lybia yang baru, yang independent, mandiri mengganti peran Qaddafy. Atau sekadar dendam, lalu menyerahkan Lybia ada dibawa

duli penguasa Barat yang kolonialis itu, yaitu pemimpin terjebak kepada Islam yang tidak peka kalbunya pada kekuasaan langit yang mesti dimengerti. Mengahadapi perubahan dalam konteks ini, setidaknya ada dua bentuk yang bisa dilihat, yaitu: Pertama, norma rasional yang disebut Taa’quli dalam dimensi pragamtinya yang menyederahanakan masalah. Perubahan itu adalah hal yang biasa. Kedua, dimensi induk yang ada dalam bahasa al Qur an dan hadist. Ini yang disebut dalam ushul istilah Saad az Zariat (menetapkan inti masaalahnya). Sudah sering terjadi, terjebak berada dalam dimensi Taa’quli yang melihat masalah dari pandangan yang sederhana. Namun kita hanya percaya kepada simbol tua empirik, tetapi kita juga diharuskan untuk segera menentukan simbol satunya Islam dalam keberimanan. Sesungguhnya perubahan sejatinya datangnya dari Allah, adalah inti masalahnya kini. Titik pandang baru budaya yang kita perlukan ialah budaya yang mamastikan kita berjalan di jalaNya. Dialah yang Maha Kuasa dan Dialah yang Malik yang menguasai hari akhir. Kuntowidjoya mencoba menjelaskan komplesitas budaya yang dihadapi masyarakat. Dalam catatannya ada simbol yang hendak menjelaskan islam itu sebagai budaya zaman, Ia menyebut kata Gusti Allah, Baginda Usman, Kanjeng Nabi Muhammad.

ud HMN

Kata- kata itu adalah simbol budaya islami pada zamannya. Ia bagian dari simbolik makna yang berdimensi religius. Kemudian dalam era berikutnya, ada istilah diktator, ada istilah kolonialisme, kapitalisme, dan ada istilah hak azazi manusia, yang dimensinya adalah kenyataan sejarah. Ini juga merupakan simbol multi lingual (multi makna) Demikian Kuntowodjoyo. Berangkat dari paparan di atas ini, maka masyarakat perlu kita ingatkan untuk menerima satu peristiwa dengan kesadaran, (1) kesadaran rasional dan (2) sekaligus kesadaran teoalogis. Dalam hal itu maka kita perlu mengangkat persoalan ini untuk: Pertama, menjaga bahwa perubahan dimanapun yang berubah itu ada sunnatullah yang mengaturnya. Kedua, hukum-hukum besi yang datang dari Allah SWT itu ada dan akan muncul pada waktunya. Posisinya berada di atas hukum alam itu. Oleh karena itu sebagai bangsa yang percaya kepada agama, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tanpa ragu ragu berarti kita harus memandang serta menerima perubahan, dengan semakin mendekatkan diri kepada ajaran dan petunjukNYA. Perubahan jusru akan semakin menjadikan kesadaran kita kian mendalam, dan semakin mendekatkan diri (taqarub ilallah) dan taat kepadaNya. Kita mendoakan pemimpin baru Lybia adalah orang yang takut kepada Allah dengan menjalankan perintahNya

Mau Dibawa ke Mana RUU BPJS AWAN debu mengambang udara, di bawah terik matahari di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Di bawahnya ribuah buruh berkumpul, berunjuk rasa mengungkapkan isi hati dan fikiran mereka. Ini bukan pertama kali mereka berunjuk rasa untuk hal yang sama, menentang kesepakatankesepakatan yang sudah dihasilkan Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebelumnya, unjuk rasa dilakukan di sejumlah daerah. Pernyataan sikap dan kajian juga sudah dilakukan di sejumlah seminar dan diskusi di sejumlah daerah pula. Intinya mereka menolak penggabungan empat BUMN penyelenggara jaminan sosial menjadi satu atau dua BPJS. Keempat BUMN itu adalah PT Askes, PT Jamsostek, PT Taspen dan PT Asabri. Mereka ingin keempatnya tetap eksis menjalankan fungsinya. Jika ada perubahan hanya pada status badan yang disesuaikan dengan sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, pemikiran dan masukan mereka agaknya tidak sampai kepada anggota dewan yang terhormat. Aspirasi hampir semua serikat pekerja/buruh itu seperti angin yang bertiup di padang pasir. Tak berespon dan tak berdampak. Pansus tetap ingin melebur keempat BUMN dalam satu atau dua BPJS. Efeknya, jika dahulu serikat pekerja/buruh hanya menolak penggabungan kini mereka seperti apatis. Mereka menolak RUU BPJS tersebut. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam RUU BPJS untuk melindungi masyarakat miskin dan tak mampu dalam program jaminan sosial terancam pelaksanaannya. Ironis, dahulu serikat pekerja melalui KAJS mendorong agar pembahasan RUU BPJS di DPR sebagai tindak lanjut UU SJSN. Amanat UU SJSN —memberi jaminan kesehatan kepada rakyat miskin melalui program jaminan sosial— sudah tujuh tahun usianya dan tidak kunjung dilaksanakan pemerintah, Kini setelah pembahasan di RUU BPJS di Pansus DPR, serikat pekerja/ buruh menolak UU tersebut. Alasannya sederhana, apa manfaatnya bagi buruh jika UU itu justru mengotak-atik dana buruh. RUU itu dinilai tidak bermanfaat bagi buruh, tidak hanya itu, tetapi juga mengancam keselamatan dana buruh yang dibayar tiap bulan, bertahuntahun. Mereka menilai peleburan itu tidak mudah. Jika belajar pada kasus karyawan kereta api yang semula PNS lalu

penyelenggara agar m e n j a d i Oleh Erafzon SAS tertata, terdapat perusahaan pengembangan persero dimana terjadi transfer kepesertaan dari PT dana dan dilaksanakan secara terus Taspen ke PT Jamsostek yang menerus (kontinyu) sebagaimana membutuhkan waktu bertahun-tahun. yang diamanatkan dalam UU SJSN. Menurut Tjarda, jika ada yang Bagaimana dengan 25 juta peserta Jamsostek yang bekerja di seratusan mengatakan pemerintah belum ribu perusahaan mengalami hal yang menjalankan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tak sama? Menimbang kondisi itu pula mampu, maka pendapat itu keliru itu. Yang perlu dikawal saat ini, agaknya, maka buruh menolak bagaimana menjaga kontinuitas propeleburan empat BUMN tersebut. Satu hal lagi yang luput dari gram untuk rakyat miskin dan tak pemikiran anggota Pansus RUU BPJS mampu itu dan salah satu caranya, bahwa jika mereka mengutak-atik sta- penyelenggaraan program dilakukan tus badan hukum dan meng- oleh suatu badan khusus. Dengan demikian, kontroversi gabungkan keempat BUMN itu maka diperlukan perubahan atau pe- penggabungan empat BUMN sudah nyesuaian atas sedikitnya 16 peraturan seharusnya dihentikan agar tidak menjurus pada hal yang kontra perundangan yang ada. Mantan Wakil Ketua Pansus RUU produktif. Sudah saatnya Pansus dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Tjarda Muchtar berpendapat pemerintah mendengar aspirasi sesungguhnya UU yang dibidaninya pekerja agar UU yang dihasilkan tidak bertujuan melebur empat benar-benar mewakili suara rakyat BUMN penyelenggara jaminan sosial. dan aplikatif. Haruskan buruh turun ke jalan Anggota DPR periode 1999-2004 itu mengatakan saat itu memang tidak untuk menyuarakan aspirasinya, ada pemikiran membubarkan atau sementara anggota dewan asyik menggabung empat BUMN penye- menjawab bombardir sms seakan apa lenggara jaminan sosial yang ada. yang tertulis didalamnya merupakan Karena itu pula tidak ada pasal aspirasi rakyat (buruh) Indonesia. yang menyatakan bahwa UU SJSN Ketua Bidang Ketenagakerjaan menggantikan peraturan perun- DPP Golkar Ali Wongso dangan yang menjadi landasan hukum mengingatkan mendengar aspirasi empat BUMN yang ada tersebut. rakyat merupakan suatu keharusan UU SJSN hanya mengamanatkan dalam menyusun suatu kebijakan atau keempat BUMN itu tersebut peraturan perundangan. mengubah status badan hukumnya Lalu, bagaimana jika suara itu dari PT persero menjadi wali amanah. dinyatakan oleh 21 serikat pekerja Argumentasinya, PT persero yang utama (mainstream)? Mereka terkesan berorientasi pada keuntu- diantaranya Konfederasi Serikat ngan (profit oriented) sementara UU Buruh Sejahtera (KSBSI), dua SJSN menginginkan penyelenggara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh jaminan sosial fokus pada peningkatan Indonesia, Serikat Pekerja Nasional, pelayanan kepada pesertanya. Federasi Serikat Pekerja BUMN, Namun, pada kenyataannya saat Serikat Pekerja Informal dan puluhan ini keempat BUMN penyelenggara federasi serikat pekerja/buruh. tersebut sudah mendedikasikan Lalu, suara siapa sebenarnya yang keuntungan yang didapatnya untuk didengar Pansus dan pemerintah. pesert. Ali menilai apa yang dibahas dan Deviden yang seharusnya menjadi ditetapkan dalam kesimpulan semenhak pemerintah sudah sepenuhnya tara RUU BPJS belum mencerminkan dikembalikan kepada PT Jamsostek aspirasi pekerja pada umumnya. untuk dimanfaatkan untuk Dia mengusulkan agar diadakan kepentingan peserta. “hearing” (dengar pendapat, red) lagi Jadi, BUMN penyelenggara dengan organisasi “mainstream” jaminan sosial sudah menjalankan (organisasi hulu, red) pekerja, seperti amanat BPJS, yakni mengembalikan KSPSI, KSBSI, SPN, FSP BUMN dan semua hasil investasi untuk lainnya. Ali sudah bertemu dengan pesertanya. Lalu bagaimana dengan program pimpinan puncak enam organisasi jaminan kesehatan untuk masyarakat utama/mainstream itu. Tidak hanya kalangan pekerja, miskin dan tak mampu, Tjarda menilai, sebenarnya pemerintah kalangan pengusaha yang diwakili sudah menjalankan amanat UU SJSN oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan (Apindo) dalam berbagai kesempatan, bahkan mereka menggelar dua kali Masyarakat (Jamkesmas). Selayaknya program itu konferensi pers untuk menegaskan dilaksanakan oleh suatu badan sikap.

Mereka mengingatkan pelaksanaan jaminan sosial didasarkan pada segmentasi kepesertaan bukan berdasarkan segmentasi program seperti yang dituangkan dalam kesimpulan di Panja RUU BPJS yang disetujui wakil dari pemerintah. Memang jika dilihat dari sejarah pelaksanaan jaminan sosial di negeri ini dimulai berdasarkan segmentasi program. Tahun 1960-an pemerintah mulai memikirkan dana pensiun bagi pegawai negeri sipil, lalu dialokasikan dana untuk pensiunan PNS. Sejarah lalu mencatat dana pensiun pegawai negeri sipil kini dikelola oleh PT Taspen, sementara jaminan sosial bagi pekerja swasta dimulai pertengahan 1970-an dengan nama Asuransi Tenaga Kerja dan kini bernama PT Jamsostek. Sejarah panjang segmentasi kepesertaan PNS, TNI/Polri dan pekerja swasta ini yang coba diubah oleh Pansus RUU BPJS dan pemerintah. Ironinya, terungkap kesan bahwa dana yang dihimpun empat BUMN tersebut milik pemerintah atau milik negara. Sesungguhnya dana itu milik pekerja. Jika ada yang beranggapan bahwa pemberi kerja (pemerintah dan pengusaha) turut punya hak atas dana tersebut karena berkontribusi membayar iuran, itu anggapan keliru. Sesuai peraturan perundangan, setiap pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial dan wajib pula menyisihkan dana untuk iuran jaminan sosial tersebut. Artinya, dana itu disisihkan untuk didedikasikan bagi pekerja dan menjadi hak pekerja. Kini, pekerja menyatakan akan menarik dana senilai Rp192 triliun tersebut. Mantan Menneg BUMN Mustafa Abubakar sudah mengingatkan risiko yang harus dihadapi Indonesia jika dana tersebut ditarik. Akan terjadi “rush”, perekonomian akan goncang Hingga saat ini, Pansus DPR masih belum mempertimbangkan semua risiko itu. Tertangkap kesan, RUU BPJS harus segera diundangkan dengan alasan kasihan masyarakat miskin dan tak mampu. Padahal solusi jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan tak mampu cukup diselesaikan dengan membentuk BPJS Jaminan Kesehatan, bukan mengubah tatatan dan segmentasi program jaminan sosial yang sudah ada. Kondisi ini bisa diibaratkan, hendak menata rumah, tetapi rumah tetangga diacak-acak. Jika demikian kondisinya, mau dibawa kemana BPJS ini?


Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

Serumpun

Polsek Tambun Benarkan Indoktrinasi Siswa SD Bekasi, Melayu Pos Kepolisian Sektor Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah mendalami dugaan kasus indoktrinasi atau penyebaran agama tertentu terhadap ratusan siswa sekolah dasar di daerah setempat.

Hindari Transparansi, Papan Proyek Tidak Ada Tangsel, Melayu Pos Amanat undang-undang keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU No 14 tahun 2008, sepertinya di Tangerang Selatan ini tidak diindahkan secara utuh. Peningkatan infrastruktur tentunya menjadi harapan dari warga masyarakat untuk kelancaran transportasi. Dari sekian banyak proyek peningkatan jalan 80% nya tidak ada papan proyek, ironisnya tindakan ini diakui oleh pihak konsultan pelaksana, pengawas bahkan dari dinas bina marga, guna menghindari dari kejaran ormas, wartawan yang katanya meminta dana kordinasi. Ada atau tidaknya ormas dan wartawan dengan dalih tersebut, pada akhirnya diduga akan lebih parah kondisi peningkatan jalan, gedung, drainase yang sedang dibangun sebab sudah ada investigasi wartawan pun (MP) dari pengawasan eksternal di luar elemen pengerjaan proyek pada akhirnya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Terbukti dari hasil investigasi MP di lapangan, masih saja terlihat kejanggalan yang ditemui. Tentu keterkaitan papan proyek, ormas, wartawan, untuk menghindari dana kordinasi tidaklah berkorelasi. Dan ini diduga hanya menutupi kecurangan atau korupsi yang dilakukan, tentu hal yang dituduhkan sebagai pemerasan oleh pelaksana proyek tentu tidak beralasan, jika ini dianggap suatu pemerasan tentu pelaksana proyek dapat melakukan delik aduan kepada aparat terkait. Tujuan undang-undang keterbukaan informasi public menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu amanat dalam yang tertuang dalam UU No 14 harus dimaknai lebih dalam oleh kedinasan di Tangerang Selatan, tentunya sangsi dari amanat UU No 14 di Tangerang Selatan harus diberlakukan dengan tegas, tentu akan berakibat banyaknya para pejabat Tangerang Selatan akan masuk kedalam ranah hukum. Heri/Jun

Cicip Tak Ingin Garam Impor Jakarta, Melayu Pos Baru sepekan menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Syarif Cicip Sutardjo langung mengunjungi tambak-tambak garam, di Bali. Cicip ingin melihat potensi industri perikanan termasuk garam di dalam negeri. Cicip mengakui industriaisasi perikanan menjadi fokusnya sebagai menteri. "Industrialiasi perikanan dapat membawa kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Selain menggenjot produk, kegiatan pengolahan ikan menjadi salah satu kunci sukses sektor ini", ujarnya di Sentra Kelautan dan Perikanan, Karangasam, Bali. Cicip juga menunjukan komitmennya untuk meningkatkan pendapatan petambak garam saat meninjau dan berdialog dengan petambak garam di Tianyar, Kabupaten Karangasem. Dia berupaya untuk memberdayakan petambak garam guna meningkatkan produksi dan kualitas garam nasional melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Sebagaimana diketahui, alokasi PUGAR di Tianyar sebesar Rp 1,2 miliar telah berhasil mendongkrak produksi garam di daerah tersebut. Setidaknya sebanyak 300 kg garam per orang per minggu pada tahun 2011 dihasilkan dari sebelumnya sebanyak 200 kg garam per orang per minggu. Program ini telah menyentuh 24 kelompok atau 240 orang. "Masa panen garam di daerah ini selama 6 bulan dan harganya diatas standar harga nasional karena kandungan mineralnya melebihi daerah lain", tutur Gede Titarum selaku ketua kelompok garam Tianyar. Ic/Mp

Segenap Pimpinan dan Karyawan/ti

Mengucapkan

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Rospita Sibarani

(Ibu dari Tondang Tambunan Perwakilan Melayu Pos Riau) 17 Oktober 2011

”Hasil penelusuran kami sejak 12 Oktober 2011 lalu membenarkan adanya doktrin terhadap ratusan siswa di SDN 01, 05, dan SD Al Hikmah Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada 6 Oktober 2011,” kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tambun Selatan Inspektur Satu Heriadi, di Bekasi. Menurut dia, upaya indoktrinasi yang dilakukan pada 6 Oktober 2011 berkedok program mobil pintar. Sepekan sebelumnya, kepala sekolah di masing-masing SD kedatangan perwakilan dari Yayasan Satria Bangsa yang menawarkan penyelenggaraan kegiatan pemberian motivasi belajar melalui kunjungan mobil pintar. “Mereka menyepakati penyelenggaraan acara di sekolah masing-masing dilaksanakan pada 6 Oktober 2011,” katanya. Acara tersebut, kata dia, berupa kegiatan menyanyi,

pemberian motivasi, permainan, dan tanya jawab. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan kemudian mendapat hadiah. “Hadiah berupa roti, susu, serta pulpen dan tas bergambarkan kartun menyerupai Jesus serta petikan ayat Al Kitab. Semuanya kami amankan sebagai barang bukti,” kata Heriadi. Pemberian hadiah seperti itu yang membuat guru, orang tua, dan masyarakat sekitar resah hingga kemudian melaporkan kejadian tersebut. Tim Polsek Tambun Selatan pun selanjutnya mencoba mencari tahu dua unit mobil pintar yang akhirnya diketahui atas nama Yayasan Mahanaim, bukan Yayasan Satria Bangsa yang mengajukan penyelenggaraan kegiatan. “Semua fakta yang diperoleh di lapangan, berikut klarifikasi dari kepala sekolah serta murid turut diserahkan tim dari Polsek Tam-

bun Selatan ke Mabes Polri,” katanya. Aparat dari Polsek Tambun Selatan pun selanjutnya hanya bertugas menjaga kondusivitas situasi karena dikhawatirkan kejadian ini menimbulkan aksi lanjutan dari masyarakat. Dikatakan Heriadi, pihaknya telah menyerahkan penanganan dugaan kasus tersebut kepada Mabes Polri. “Kewenangan kami di tingkat Polsek hanya sampai menelusuri fakta di lapangan. Penanganan lanjutannya diambil alih Mabes Polri karena kemampuan kami terbatas. Terkait kasus yang rawan isu SARA seperti ini, butuh penanganan intensif yang bisa dilakukan tim dari Mabes Polri,” ujarnya. Sementara itu, Aliansi Islam Bekasi (Alibi) mendesak agar polisi menindak tegas pelaku aksi ini. Sebab berdasarkan data yang ada, kejadian ini merupakan upaya indoktrinasi kesekian kalinya yang dilakukan Yayasan Mahanaim. “Jika tidak ada tindakan tegas, bisa mengancam kerukunan hidup umat beragama,” kata koordinator Alibi Budi Santoso. Ant/Mp

Mahasiswa Bogor Mengkritisi Kepemimpinan SBY Bogor, Melayu Pos Sekitar 200 orang mahasiswa menggelar aksi unjukrasa di depan Tugu Kujang, Jalan Pajajaran Kota Bogor.Dalam aksinya massa yang tergabung dari berbagai organisasi yakni KAMMI, HMI dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor, mengangkat isu reshuffle kabinet dan lemahnya kepemimpinan SBYBoediono selama dua tahun ini. “Selama dua tahun kepemimpinan SBY-Boediono hanya panggung sandiwara, syarat akan kepentingan politik menjelang pemilu 2014,” ujar Maulana, Ketua Umum KAMMI Daerah Bogor, disela-sela aksi. Dalam orasinya mahasis-

wa menuntut SBY dan Boediono mundur karena nilai gagal dalam memimpin pemerintahan. Reshuffle kabinet yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai hanya pengalihan isu saja. Selain itu mahasiswa juga menuntut agar KPK menuntaskan kasus-kasus korupsi Century, Wisma Atlet dan Gayus. “KPK harus menuntaskan kasus Century, karena sudah jelas-jelas SBY dan Boediono terlibat dalam kasus ini,” kata Maulana. Menurut Maulana, aksi mahasiswa akan terus berlanjut, rencananya KAMMI Bogor akan bergabung dengan mahasiswa dari Jabodetabek untuk melakukan

nantinya menjadi bahan pertimbangan Kasi SIM Satpas Daan Mogot Kompol M Arsal Sahban, SIK, MM, MH untuk meningkatkan intensitas dari diselenggarakannya bimbingan belajar ujian teori SIM tersebut. "Program ini bisa dikatakan sukses. Sebab, dari data sudah bisa dilihat dengan jelas bahwa prosentase kelulusan terus meningkat seiring dengan adanya kelas bimbingan belajar," ungkap Kompol Arsal. "Hal ini akan menjadi pertimbangan saya untuk melakukan peningkatan intensitas diselenggarakannya bimbingan belajar. Untuk saat ini, kami membuka kelas bimbingan belajar dua kali dalam sepekan, Selasa untuk

aksi serupa di Jakarta. Aksi massa berlangsung selama satu jam lebih. Selain berorasi, massa juga membagikan brosur kepada sejumlah pengendara motor. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian, dan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Pajajaran dua arah padat merayap. Usai berorasi di Tugu Kujang, massa melanjutkan aksi dengan melakukan long march ke Balai Kota Bogor. Hingga berita ini diturunkan massa sedang bergerak mengarah ke balai kota, akibatnya arus lalu lintas Jalan Pajajaran dari arah Terminal Baranangsiang menuju Kebun Raya Bogor macet. Ant/Mp

SIM C dan Kamis untuk SIM A," tambahnya. Peningkatan prosentase kelulusan ini juga sejalan dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami aturanaturan berlalu lintas. Pasalnya, kelas Bimbingan Belajar Ujian Teori SIM ini membekali para pemohon SIM dengan segala hal tentang aturan dan tata cara dalam berlalu lintas. "Bimbingan belajar ini berkorelasi pada penurunan angka kecelakaan. Sebab, pemohon yang lulus memiliki kemampuan yang baik dalam berkendara," ungkap Pamin Teori Satpas Daan Mogot, Iptu Hasbi Ibrahim, SH. Krisman/Kalaus

Buruh Lepas Meregang Maut Tangsel, Melayu Pos Dengan pecahnya ban bagian kiri mobil bagian tengah Nopol B 9835 VO, dengan muatan triplek block tic disertai dengan patahnya sambungan di bagian tengah mengakibatkan tergulingnya muatan container, ke bahu jalan dengan mengakibatkan kemacetan laulintas. Tepat di depan PT Bika, ketika mobil muatan akan memasuki halaman gedung PT Bika dari jalan raya Ciputat-Gaplek. Seiring dengan hal tersebut, buruh lepas borongan yang mengangkat

isi container terjadi kecelakaan dengan jatuhnya muatan akibat pergeseran dari muatan, sehingga mengakibatkan buruh lepas yang ada di dalamnya untuk bongkar muat, terhimpit muatan tersebut. Kejadian tersebut segera korban dilarikan ke rumah sakit Bhineka Bakti Husada, korban, Rivai Yusuf (31th) adalah warga Pondok Cabe Udik Rt 002/05, tidak tertolong nyawanya setelah mendapatkan pertolongan medis. “Akan diurus di rumah sakit, HRD kita juga sedang mengurus di Rumah Sakit,”

Lintas Metro

TOKOH LINTAS AGAMA. Gerakan Tokoh Lintas Agama merupakan suatu gerakan moral tanpa adanya campur tangan politik apapun.

Tokoh Lintas Agama Beraksi di Tugu Proklamasi JAKARTA - Para Tokoh Lintas Agama akan beraksi dengan membacakan pernyataan sikapnya di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Pernyataan sikap ini merupakan respons para tokoh tersebut terhadap keadaan bangsa ini untuk kesekian kalinya. “Kita tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan,” kata mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Ma`arif di Kantor KWI sebelum berangkat ke Tugu Proklamsi, Jakarta. Menurut Syafii dalam pernyataan sikap ini tidak akan menyerang ke pihak rtertentu, namun hanya ungkapkan keprihatinan terhadap bangsa ini. Syafii mengatakan, para tokoh agama prihatin karena hingga saat ini tidak ada masalah bangsa dan negara diselesaikan.”Kita prihatin dengan keadaan ini, gak ada selesai di negeri ini,” katanya. Ia menambahkan, para tokoh lintas agama akan berjalan dari depan majalah Tempo di Jalan Proklamasi menuju ke Tugu Proklamasi.Menurut dia, ada tujuh poin penting ayang akan disampaikan diantaranya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kerusakan lingkungan dan tiadanya visi ke depan. Sementara itu, dalam acara tersebut selain Syafii Ma‘arif juga tampak Salahuddin Wahid, Pendeta Andreas Yewangoe, Mgr. Martinus Situmorang OFM Cap, Romo Frans MagnisSuseno SJ, Bikkhu Pannyavaro, Djohan Effendy dan Ida Pedande Sebali. Selain itu juga tampak aktivis Usman Hamid dan Pakar Komunikasi Effendi Gazali. Ant/Mp

Trantib Sudah Saatnya Responsive

Efektivitas Bimbel Ujian Teori SIM Terus Meningkat Jakarta, Melayu Pos Efektivitas bimbingan belajar (bimbel) Ujian Teori SIM terus meningkat. Terbukti, prosentase pemohon yang lulus dalam ujian teori SIM setelah mengikuti bimbingan belajar terus meningkat. Dalam sepekan ini, setidaknya sudah ada 104 pemohon SIM yang mengikuti bimbingan belajar teori SIM, dengan komposisi 54 untuk SIM C dan 60 untuk SIM A. Dari 104 pemohon yang mengikuti Bimbel Ujian Teori SIM tersebut, 92 diantaranya lulus, dan sisanya gagal. Itu berarti prosentase keberhasilan dari bimbingan belajar ini mampu menyentuh lebih dari 80 persen. Efektivitas inilah yang

3

tegas Maria pegawai PT Bika. Kepolisian Polsek Pamulang dengan kejadian ini membutuhkan hasil visum atas meninggal dunianya Rivai Yusuf, dari pihak rumah sakit untuk keperluan penyidikan. Tentu tuntutan dari pihak keluargapun bergulir untuk pihak perusahaan agar bertanggung jawab atas meninggalnya Rivai Yusuf, atas kejadian tersebut. Sementara istri korban, masih keadaan shock berat atas meninggalnya suami tercinta secara tiba-tiba. Heri

DEPOK - Sebagai yang bertanggung jawab untuk ketertiban dan keamanan di wilayah kerja, pada masing-masing kecamatan, membantu tugas pemerintah setempat, sudah saatnya mereformasi dan tanggap atas aduan masyarakat, dikaitkan dengan perda atau perunadang-undangan yang berlaku. Wibawa tentu saja akan menyertai jika pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi tupoksinya berjalan seiring sejalan, dengan Perda atau Undang-undang yang ada. Sementara tidak jarang persepsi masyarakat melihat bahwa trantib terkesan arogan, dan hanya mementingkan kepentingan pengusa, dan tidak memihak kepada rakyat miskin. Sikap ngemong, persuasive dan bijak merupakan kata kunci untuk mencapai suasana yang kondusif dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Estetika kota menjadi tanggung jawab yang utama dalam tugas trantib, hal-hal yang mendasari tentu perda setempat dan keterkaitan dengan kedinasan lainnya yang harus bersenergi. Tidak jarang tugas trantib pun tersandung dengan keadaan sosial dan kultur masyarakat setempat, tapi ini lah menjadi hal mendasar untuk lebih memberikan estetika wibawa aparatur pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Perlunya sosialisasi internal pemerintahan juga dituntut untuk tetap menjaga wibawa trantib, tentang perda-perda yang sudah ditelurkan oleh pemerintah setempat, banyak warga masyarakat yang haus akan informasi tentang perundang-undangan, bahkan dari pihak trantib pun menjadi tolak ukur penyambung lidah dari amanat perda yang sudah ada. “Perlu didorong untuk secepatnya dilaksanakan dan sedapat mungkin dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga melek,” tegas Hendri. Kasi pemerintahan dan trantib di Kelurahan Serua, Kecamatan Bojong Sari, Kota depok Hendri Agus Sutrisno, SS, SIPem, selalu berusaha dengan tupoksinya selalu responsive, walaupun sebagai manusia biasa tidak luput dari khilaf, atas dasar itulah birokraksi Kota Depok sudah seharusnya berbenah diri untuk lebih sigap dalam sosialisasi perda yang dihasilkan dari berbagai sektor kepada pihak trantib, selaku ujung tombak yang langsung melihat kondisi langsung di tengah masyarakat. Heri/Jun

Dugaan Penggelapan Biaya Airtime

Dirut Telkom Siap Penuhi Panggilan Polisi

JAKARTA - Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait adanya laporan dugaan penggelapan biaya airtime telepon. "Panggilan itu akan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pihak Kepolisian sudah diberitahukan secara resmi. Ini soal pengaturan waktu saja," ujar Head of Corporate Communication & Affair Telkom Eddy Kurnia. Eddy menegaskan, Dirut Telkom tidak mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya. "Tidak benar Dirut Telkom mangkir memenuhi panggilan Polisi," tegasnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Gatot Eddy Pramono, mengatakan memanggil lagi Rinaldi sebagai saksi terlapor pada pekan depan. Pemanggilan ini, kata Gatot Edy, karena beberapa kali pemanggilan tidak dapat dipenuhi oleh Rinaldi. Sebelumnya, Dirut PT Telkom dilaporkan oleh Ketua Asosiasi Persatuan Wartel Indonesia (APWI) Srijanto Tjokrosudarmo yang menduga bahwa PT Telkom telah menggelapkan tarif pulsa telepon rumah yang digunakan wartel dengan memberlakukan biaya airtime, saat konsumen menggunakan telepon kurang dari enam detik. Padahal sesuai keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 46/IR301/MPPT-98 menyebutkan, tarif interkoneksi jaringan telekomunikasi antar penyelenggara telekomunikasi melarang untuk membebankan biaya airtime penggunaan telepon kurang dari enam detik. Ic/Mp


Serumpun

4 Singkat Metro 2011, Urus Akta Murah & Gampang di Kecamatan JAKARTA - Sudah lama warga Jakarta Utara banyak mengeluhkan pengurusan akta karena lama dan mahal. Selain itu, masih banyak warga Jakarta Utara yang belum begitu mengetahui bagaimana mengurus akta karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Edison Sianturi, tidak pernah dapat ditemui bila kami ingin berusaha mendapatkan solusi dan jawabannya atas hal ini. Tapi sekarang warga sudah mendapatkan angin segar oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Purba Hutapea. Purba mengatakan bahwa kelonggaran ini berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri No 472.11/3444/SJ, tertanggal 13 September, yang menyebutkan adanya kelonggaran atau dispensasi pencatatan kelahiran hingga akhir 2011. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk, pembuatan akta kelahiran selama 60 hari setelah kelahiran di kecamatan gratis, 60 hari sampai setahun dikenakan denda Rp 10.000, sedangkan lebih setahun harus melalui proses pengadilan. “Kabar baiknya, surat menteri ini memberi dispensasi bagi masyarakat yang anaknya sudah berusia lebih setahun dan belum punya akta,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10). Seperti banyak diketahui, proses Pengadilan Negeri untuk mengurus akta kelahiran seringkali dikeluhkan terutama bagi masyarakat Jakarta Utara karena lama dan mahal. Tak tanggung-tanggung biaya yang dipatok dalam sidang akta kelahiran maksimal Rp 1 juta per akta, tergantung putusan hakim. Bendahara Umum LSM LPPH, Kalaus Naibaho SH, mengatakan bahwa pemerintah sudah cukup membuat hati warga Jakarta Utara cukup senang karena program ini. “Tapi pemerintah harus melaksanakan program ini secara mudah, akta kelahiran itu kan hak semua warga,” lanjutnya. Kalaus juga menambahkan harusnya ini menjadi program yang baik, jadi jangan sampai dipersulit lagi syaratnya. Menurutnya, masih banyak warga yang melahirkan dengan bantuan dukun beranak, sehingga mereka tidak punya surat pengantar. Kelonggaran diberikan hingga batas waktu 31 Desember 2011. Jika warga yang mengurus keterlambatan akta lahir milik anaknya pada 2012, maka harus kembali melalui proses pengadilan. “Warga manapun orangtuanya, jika lahir di Jakarta maka bisa dibuatkan akta kelahiran karena menganut Locus Delicti atau tempat dimana terjadinya kelahiran.” Adalah persyaratannya sebagai berikut: 1. Surat bukti kelahiran dari Puskesmas atau bidan. 2. Laporan kelahiran dari Kelurahan. 3. Surat bukti pernikahan orangtua. 4. Fotocopy KTP dan KK orangtua. 5. Saksi sebanyak 2 (dua) orang. 6. Denda Rp 10.000. “Kecamatan harus sosialisasi kepada warga mengenai pemutihan ini, karena banyak warga yang belum mengerti, mereka baru tahu akta itu penting saat mau mendaftar sekolah dasar,” tambahnya lagi. Las/WL

Optimalisasi Pelayanan BPKB One Day Service JAKARTA - Cepat, akurat, dan transparan merupakan dimensi pokok dalam mengukur kualitas pelayanan. Dan seksi pelayanan BPKB Polda Metro Jaya pun terus bertekad memenuhi ketiga unsur tersebut dengan mengoptimalkan pelayanan BPKB One Day Service (pelayanan satu hari kelar). Menurut Kepala Seksi BPKB Polda Metro Jaya Kompol Iwan Saktiadi SIK melalui Pamin Pendaftaran Iptu Akhmad Syafiq, pihaknya akan terus mengoptimalkan pelayanan one day service. Berbagai inovasi terus dikembangkan sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas ketika mendapatkan pelayanan BPKB. "Pagi masuk, sore sudah jadi. Kami terus mengoptimalkan pelayanan BPKB one day service yang dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel. Seluruh jajaran pelayanan BPKB bekerja secara profesional dan cepat dengan standar sertifikat ISO 9001- 2008," ujar Iptu Syafiq. "Salah satu bukti kecepatan pelayanan BPKB, khususnya di BBN 1 (Kendaraan Baru), adalah terjadi adanya BPKB yang sudah "Pagi masuk, sore penumpukan disahkan. Hal ini dikarenakan sudah jadi. Kami para pemohon kadang baru mengambil BPKB selang 2 sampai terus 4 hari setelah pendaftaran. mengoptimalkan Padahal, proses BPKB sudah selesai dalam satu hari," pelayanan BPKB tambahnya. Menurut Syafiq, cepatnya one day service proses pelayanan BPKB saat ini yang dilakukan tidak terlepas dari adanya di setiap loket secara cepat, tepat inovasi pelayanan. Dia mencotohkan, dan akuntabel.” pada proses entri data, pengerjaannya sudah digitalisasi dan on line langsung dengan agen tunggal pemegang merek (ATPM). Selain itu, proses verifikasi juga telah menggunakan sistem barcode. "Untuk entri data, dengan adanya digitalisasi proses dan on line dengan ATPM, memudahkan petugas BPKB untuk mengambil data yang sudah dimasukan di ATPM dengan tetap terjamin validasi keamanannya. Dan akhirnya, entri data untuk satu permohonan BPKB baru pun membutuhkan waktu tidak lebih dari satu menit. Sudah cepat, akurat pula," terang Iptu Syafiq. "Adapun hal yang mempercepat pelayanan lainnya adalah proses verifikasi dengan barcode. Selain itu, untuk BBN I, penandatanganan pengesahan BPKB juga sudah digitalisasi dengan dilengkapi keamanan stampel konvensional," tambahnya. Syafiq menambahkan, semua proses pengerjaan pada pelayanan BBN 1 juga termonitor dalam satu komputer. Artinya, berapa berkas yang sudah mendaftar, masuk pada proses entri data, verifikasi, print (cetak), dan pengesahan dapat termonitor setiap saat. Kalaus/Krisman

Arip Musthopa Daftar Calon Ketum KNPI JAKARTA - Mantan ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Arip Musthopa secara resmi mendaftar sebagai calon ketua umum (ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), di Jakarta. Arip Musthopa saat datang ke Gedung KNPI di Kuningan, Jakarta Selatan tersebut dikawal oleh sejumlah pengurus KNPI dan ormas kepemudaan. Dia mengatakan, pihaknya maju sebagai ketum KNPI karena adanya dorongan dari kaum muda seperti pengurus DPP KNPI dan ormas kepemudaan. “Semangat kami dan teman-teman adalah perubahan,” katanya. Menurut Arip, KNPI ke depan, harus memegang teguh dan semangat persatuan. “KNPI juga wajib menjadi pelayan pemuda dan pemersatu bangsa. KNPI harus selalu bersuara demi kemajuan Indonesia di masa depan,” ujarnya. “Sebagai aset bangsa KNPI bisa menjadi pemersatu pemuda. Saya maju membawa konsep perubahan dengan warna yang berbeda untuk kemajuan pemuda,” katanya. Ketika berapa suara yang sudah dikantongi, Arip enggan menyebutkan. “Saat ini banyak pengurus KNPI di daerah dan ormas pemuda yang menginginkan perubahan dan siap bergabung dengan dirinya,” pungkasnya. Ant/Mp

Kasudin Perumahan dan Gedung Pemda Dikendalikan Rekanan Jakarta, Melayu Pos Kepala suku dinas (Kasudin) Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Pusat H Asbarani pada tahun tahun sebelumnya banyak diekspose oleh berbagai media massa khususnya media cetak mingguan dan juga banyak dilaporkan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai KKN pada kepemimpinannya. Namum hal itu nampaknya tidak membuat Asbarani berubah ke arah kepemimpinan yang lebih baik tapi justru pada tahun 2011 ini semakin menjadi jadi. Sepertinya Asbarani adalah pejabat yang kebal hukum kerena memang selalu lepas dari jeratan hukum dan bisa tetap bertahan menjabat jadi seorang Kasudin. Bukan tanpa alasan Asbarani tahun ini semakin menjadi-jadi karena selalu menginjak-injak Perpres No 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga mengabaikan Undang Undang No 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana pada Tahun Anggaran 2011 ini ada satu lokasi paket lelang yakni rehab gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang berlokasi di Jl Budi Kemuliaan, yang mana proses lelang masih dalam masa sanggah banding namun kontrak kerjanya sudah ditanda tangani, dan proyekpun sudah dikerjakan oleh CV Ganda Tua Prima milik JS atau yang sering disebut panggilannya pak Dosen. Salah satu rekanan berinisial Sth mengatakan, “JS

Desa Gunung Geulis Belum Miliki Kantor Bogor, Melayu Pos Selama lebih kurang 20 tahun dimekarkan, Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sampai saat ini belum memiliki kantor. Rupanya pisah dari desa induknya yaitu Desa Nangrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tersebut tidak ada persiapan yang matang tidak seperti kebanyakan desa-desa lain yang sejak awal ketika ada wacana pemekaran mereka sudah menyiapkan sarana prasarana pendukung, dan sampai saat ini kantor desa yang notabene untuk tempat pelayanan masyarakat tersebut masih ngontrak. Padahal Desa Gunung Geulis merupakan salah satu desa yang berada di areal Wisata Puncak dengan jumlah penduduk kurang lebih 5000 KK dan dibagi menjadi 18 RT serta 5 RW ini seharusnya ada nilai plus. Sebab selain banyak berdiri vila-vila juga diareal wilayah desa tersebut terdapat lapangan golf yang luasnya mencapai 11 hektar. Namun kenapa sampai saat ini sekretariatpun belum punya, ada apa? Saat MP berkunjung ke Kantor Desa Gunung Geulis, salah seorang staf, Dedi, me-

nuturkan bahwa kantornya tempat dia bekerja baru pindah kontrakan, karena bekas kantornya yang selama ini digunakan telah diambil alih oleh pemiliknya dengan alasan mau diperbaiki. “Tempat yang selama lebih kurang 20 tahun dipakai untuk kantor desa itu bukan aset desa, tapi rumah milik keluarga kepala desa yang menjabat pada saat itu, jadi sekarang kami baru pindah ngontrak,” katanya. Menurut Dedi, pihaknya sudah berencana mau membeli lahan seluas 500 M2 untuk kantor desa dengan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebesar Rp 40.000.000; (Empat Puluh Juta Rupiah). Sedangkan dana untuk pembangunannya pihaknya masih belum tahu pasti. Namun dia berharap Camat Sukaraja dan Bupati Bogor, cepat merespon harapan masyarakat Desa Gunung Geulis, agar cepat memiliki kantor desa. Sementara menurut salah seorang warga masyarakat yang minta dirahasiakan jati dirinya kepada MP di rumahnya mengatakan, dirinya merasa sangat prihatin dengan keadaan Desa Gunung Geulis yang sampai saat ini

alias pak Dosen inilah yang berperan untuk membagibagi paket pekerjaan untuk para rekanan dan Asbarani selaku Kasudin adalah di bawah kendalinya.” Penuturan beberapa rekanan lain juga membenarkan bahwa pengaruh besar JS pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda terbukti dengan peket lelang proyek yang dimenangkan untuk tahun 2011 ini saja ada 9 paket dan tidak menutup kemungkinan untuk kurasan got yang akan menggunakan APBDP 2011 ini akan dimonopoli oleh JS, semuanya akan mungkin, kalau memang benar Asbarani sudah berada di bawah kendali JS...? Kalau semua paket pekerjaan sudah dimonopoli, bagaimana jadinya dengan nasib rekanan yang lain? Apakah Asbarani dan JS saja yang perlu dikasih menikmati uang rakyat hingga berlebih lebihan? Sementara kita hanya jadi penonton bagi mereka yang memakan uang kita juga? Gurning belum memiliki kantor. “Ini sebenarnya kesalahan dari pihak desa dan kecamatan termasuk pemda yang seolaholah menutup mata dengan keadaan ini. Kami sebagai masyarakat biasa merasa bingung kemana harus mengadu. Namun harapan kami kepada bapak Bupati Bogor Rachmat Yasin untuk segera membangun gedung untuk Kantor Desa Gunung Geulis agar pelayanan administrasi masyarakat menjadi lebih baik,” tuturnya. Padahal dewasa ini perihal pembangunan daerah terus menjadi perbincangan hangat dengan melakukan pemerataan pembangunan. Namun kenyataannya berbicara lain, desa yang seharusnya menjadi perhatian pemerinyah tapi malah seolah diabaikan tanpa diperhatikan. Lalu bagaimana ketika berbicara tentang pemutakhiran data penduduk untuk menghadapi pemilu dan juga pergantian KTP menjadi e-KTP. Kalau melihat keadaan seperti itu tidak mustahil semua itu dipastikan tidak akan dapat berjalan efektif sebagaimana mestinya. Sebab, hal ini harus ditunjang oleh faktor-faktor pendukung administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta tempat yang nyaman. Kalau desa tidak memiliki kantor bagaimana mau mengelola administrasi dengan baik. Tinus/Asep

Diduga Terkait Pilkada DKI 2012

Gubernur Biarkan Penertiban Bangunan Sebatas Nego? Jakarta, Melayu Pos Dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tentu saja banyak persiapan di dalamnya yang salah satunya adalah persiapan dalam hal pendanaan biaya kampanye yang menyedot banyak dana. Dugaan berbagai kalangan apakah semua ini kemungkinan karena terkait dalam hal pendanaan Pilkada inilah banyak di temukan indikasi korupsi di berbagai unit? seperti halnya dengan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (DP2B) hingga jajarannya ke tingkat suku dinas dan seksi kecamatan.

Maraknya bangunan yang tidak mengikuti peraturan daerah (Perda) No.7 Tahun 2010 hampir merata bertebaran di seluruh wilayah DKI Jakarta tidak mendapat penindakan yang serius dari Dinas P2B dan jajarannya, rata rata penindakan bangunan yang melanggar Perda No.1 Tahun 2010 tersebut berakhir hanya sebatas negosiasi untuk menentukan harga yang cocok atas pelanggaran yang dilakukan oleh sipemilik bangunan tersebut, kalaupun bangunan bermasalah kita lihat ada juga yang harus terpaksa dibongkar itu adalah karena mungkin sudah terlalu

Komisi III: KPK Jangan Lagi Seperti Malin Kundang Jakarta, Melayu Pos Anggota Komisi III DPR FPKS Aboebakar Alhabsyi berharap calon pimpinan KPK terpilih nanti tidak seperti malin kundang."Semoga capim KPK terpilih tidak menjadi malin kundang. Sekarang kami pilih namun saat berkuasa ingin mengamputasi kewenangan DPR," ujarnya, di Jakarta. Malin Kundang adalah cerita rakyat yang berkisah

tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya. Delapan calon pimpinan KPK dianggap seperti anak dalam cerita tersebut, dan Komisi III adalah ibunya. Aboebakar menilai pemeriksaan KPK terhadap pimpinan Banggar DPR, beberapa waktu lalu, dianggap merusak hubungan antarlembaga. KPK tidak menghargai DPR dengan adanya pemeriksaan tersebut. Ic/Mp

banyak sorotan dan pengaduan dari masyarakat, dan juga tidak sedikit dari bangunan bermasalah tersebut yang hanya mendapat tindakan bongkar cantik alias bongkar ecek ecek (bohongan). Bangunan yang tidak menghiraukan keberadaan dan fungsi Perda No.7 Tahun 2010 dari yang melanggar GSB/GSJ, menyalahi peruntukan, melebihi ijin ketinggian bangunan dan bahkan yang tidak memiliki izin sama sekali banyak bisa kita temukan bertebaran di wilayah Jakarta pusat seperti yang terdapat di wilayah kecamatan Gambir, Kecamatan Kemayoran, kecamatan Tanah Abang, sementara untuk Jakarta Utara berada pada kecamatan Penjarigan, kecamatan Kelapa Gading. Melihat dari tindakan para petugas P2B ini, apakah memang mungkinkah semua ini adalah tindakan pembiaran dari Gubernur sendiri atau memang karena ke tidak mampuan seorang gubernur dalam bertindak ataupun mengawasi bawahannya dalam menjalankan Tupoksinya yang seharusnya sebagai panglima dalam menjalankan misi demi tegaknya Perda No.7 Tahun 2010 bukan untuk menjalankan misi pribadinya!!! Gurning

Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

Pemberdayaan Budidaya Lele di Kec Parung Kab Bogor, Melayu Pos Peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan salah satunya dengan dimulainya terobosan budidaya lele di lokasi setu Iwul Rt 04/04 Kecamatan Parung, dengan menghasilkan panen empat kwintal. Dengan dihadiri oleh Sekertaris Camat Parung Hadiyana, tentu membawa motivasi dengan terdorongnya petani untuk lebih meningkatkan kinerja hasil panen secara maksimal. Dengan penebaran bibit lele lebih kurang sepuluh ribu kilo dengan penyusutan kurang lebih sekitar 20 %, dimungkinkan dengan faktor alam, dan pakan. Pembinaan petani lele melalui pemerintahan setempat adalah bukti nyata untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakatnya untuk lebih sejahtera. Ilmu pengetahuan tentang Hadiyana cara budidaya lele untuk Sekcam Parung memperoleh hasil panen yang maksimal sangat diharapkan terlebih pembinaan yang lebih maksimal lagi. Pengelolaan manajemen dalam penjualan hasil panen tentu ini suatu pekerjaan rumah untuk lebih mengenalkan daerah setempat sebagai sentra budidaya di wilayah lain di luar Kabupaten Bogor. Sudah saatnya kelompok tani berkiprah untuk pemanfatan lahan menjadi lebih berguna untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal, itu merupakan harapan perintahan di Kecamatan Parung melalui Sekcam Hadiyana. Lian

Foto: Gurning

Dirjen Migas Dr Ing. Evita H Legowo (tengah) sedang memberikan penjelasan saat Confrensi Pers (20/10) yang juga dihadiri beberapa pejabat terkait.

Kementrian ESDM Adakan Uji Coba Penggunaan Alat Kendali RFID Jakarta, Melayu Pos Dalam rangka menuju pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang tepat volume dan tepat sasaran, pada tanggal 20 Oktober 2011 dilakukan uji coba penggunaan alat kendali Radio Frequenzy Identification (RFID) yang berlokasi di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan untuk persiapan pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi dengan tujuan menguji kehandalan sistem alat kendali RFID dan untuk memetakan pola komsumsi BBM khususnya untuk angkutan umum. Selain pengujian RFID juga akan diuji alat kendali lainnya. Acara sosialisasi uji coba penggunaan alat kendali RFID ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala BPH Migas, Direktur pemasaran dan Niaga PT. Pertamina, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPP Organda, Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Walikota Jakarta Pusat (mewakili), Kapolres Jakarta Pusat. Uji coba dilaksanakan dengan pemasangan RFID Tag secara simbolis kapada 10 Mikrolet M01 jurusan Pasar SenenKampung Melayu danrencananya akan dilaksanakan dengan memasang RFID Tag untuk 3.000 unit mikrolet dan memasang perangkat alat di 4 lokasi SPBU di Jakarta. Untuk tahap awal pada tanggal 25 Agustus 2011 lalu telah dilaksanakan peresmian uji coba alat kendali RFID di lokasi SPBU Nomor 3413102 Matraman Jakarta Pusat. Selanjutna pemasangan RFID Tag akan dilakukan kepada seluruh mikrolet M01 yang berjumlah 254 unit, dan selanjutnya akan diselesaikan secara bertahap dengan pemasangan RFID Tag untuk sekitar 2.750 mikrolet yang melalui 4 SPBU yang mana telah dipasangi alat RFID tersebut. Gurning

Proyek Papan Nama Sekolah Diduga DiMark Up Jakarta, Melayu Pos Proyek pembangunan papan nama sekolah 100 lokasi untuk SD dengan anggaran Rp 4,7 miliar, dan sebanyak 20 lokasi untuk SMP dengan anggaran Rp 928.342.200 yang dibangun oleh Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat dibuat dengan anggaran yang sangat tinggi yang diduga sengaja dibuat penggelembungan harga (Mark Up) untuk merampok uang Negara, karena hasil investigasi Melayu Pos dari beberapa lokasi pembuatan papan nama tersebut di ketahui bahwa pembuatan untuk satu papan nama hanya memakan biaya rata rata dibawah Rp 10 juta, akibat perbuatan mark up ini diperkirakan Negara dirugikan sekitar Rp 4 miliar lebih, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan diharap untuk segera mengusut kasus ini...!!! Gurning

Foto: Mario

Proyek perbaikan saluran air Sudin PU Tata Air Jakpus di Jl Kramat Sentiong Gg IIV (Mushola Albuna) RT 002/07 Kel Keramat, Kec Senen, Jakarta Pusat tidak seluruhnya dikerjakan. Tampak sisi sebelah kanan saluran air tersebut tidak tersentuh perbaikan.


Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

Bupati Hadiri Sosialisasi 4 Pilar Negara Cianjur, Melayu Pos Bupati Cianjur, Drs H Tjetjep Muchtar Soleh, MM menghhadiri sosialisasi empat Pilar Negara, Rabu (19/10) di Gd Guru Cianjur (GGD). Kegiatan ini dihadiri Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kab Cianjur, Ketua PGRI Kab Cianjur, serta tamu undangan lainnya. Bupati Cianjur dalam sambutannya mengatakan bahwa empat pilar negara mengandung arti yang sangat penting sehingga perlu terus digerolakan dan disosialisasikan dengan pemahaman yang baik, oleh karenanya kewajiban untuk mensosialisasikan pilar-pilar penting utama negara itu bukanlah hal yang sederhana dan mudah. “Sosialisasi empat pilar negara itu bukan hanya tugas negara dan pemerintah saja tetapi juga tugas dan kewajiban semua warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya para guru dan tenaga pendidik juga berkewajiban untuk memasyarakatkan empat pilar negara kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pelajar dan generasi muda,” tegas Bupati. Selanjutnya Bupati berharap agar para peserta setelah mengikuti kegiatan ini mendapat wawasan yang luas serta mampu menjadi nara sumber untuk ditularkan ke anggota masyarakat lainnya. Sementara itu Ketua PGRI Kab Cianjur, Mukharom melaporkan kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 19 sampai 20 Oktober 2011. Peserta pada hari pertama sebanyak 150 orang terdiri atas perwakilan guru-guru SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Cianjur. Peserta hari kedua 100 orang perwakilan guru-guru SD, SMP, SMASMK sekKab Cianjur ditambah 50 orang perwakilan ormas se-Kab Cianjur. Sementara Perwakilan dari MPR RI, H. TB Soenmandjaja mengatakan tujuan diadakannya sosialisasi empat pilar negara (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI) untuk lebih memberikan pemahaman dan wawasan tentang kebangsaan. Pemasyarakatan ini sangat penting karena saat ini banyak masyarakat belum memahami dan bahkan merasa asing pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun anggota MPR RI yang menjadi pemateri pada kegiatan ini yaitu H.TB Soenmandjaja, SD dari F-PKS, DR. Yasonna Hamonangan Laoly, SH, M.Sc dari F-PDIP, Erik Satrya Wardhana, SE dari F-Hanura, Ir Sumanggar Milton Pakpahan, MM. Dari F-Demokrat dan H Dani Anwar dari DPD RI. Agus/Anwar

SMPN 3 Cilaku Cianjur Selaku Menjadi Sekolah Idaman Cianjur, Melayu Pos Pendidikan karakter yang diharapkan di sekolah ini semoga menjadi perjalanan panjang pemikiran para lulusan yang produktif untuk mendudukan kembali idealisme kemanusiaan yang hilang arus pasitipisem karena Pendidikan karakter merupakan kinerja budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat, tegas Drs. Asep Saepuloh di Kantor SMPN 3 Cilaku Cianjur minggu yang lalu. Ia menjelaskan kepada Melayu Pos, dengan keberhasilan SMPN 3 Cilaku Cianjur, Peserta lomba Tingkat Nasional Tahun 2011 bertempat di Plaza Insan Berprestasi Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta, Pelaksanaan Lomba, tanggal 04 sampai 08 Juli 2011, SMPN 3 Cilaku Cianjur mendapat peserta terbaik ke 3 Tingkat Nasional di bidang keterampilan Tata Boga Siswi atau SMPN Terbuka Cilaku I induk SMPN Cilaku 3. Keberhasilan siswi SMPN Induk Cilaku 3 ini berkat bimbingan Kepala SMPN 3 Cilaku Cianjur, Bapak Dindin Burhanudin, M.Spd dan pendamping Bapak Drs. Asep Saepuloh dan pendamping Ibu Eti Yuniaty peserta dari SMPN 3 Cilaku yang meraih juara ke 3 tingkat nasional. Pipih Hayah, Nani Sumarni, Ernawati dengan 3 siswi dan dua tenaga pendamping yang membawa nama harum pendidikan di Kabupaten Sekolah SMPN 3 Cilaku dengan juara Tingkat Nasional juara ke 3 menjadi kebanggaan SMPN 3 Cilaku Cianjur, Drs. Asep Saepuloh, menjelaskan bahwa sekolah yang berlokasi pinggiran kota jauh dari keramaian, puluhan kilo menuju kota Cianjur bagi guru-guru dan staf sangat bergembira dengan keberhasilan membawa piagam dan penghargaan lainnya ini, keberhasilan berkat pendamping yang selalu memberikan pengarahan dan pelatihan sebelumnya kepada anak didiknya di sekolah. Maman

Serumpun Bupati Canangkan Bulan Kampanye Campak dan Polio Cianjur, Melayu Pos Bupati Cianjur Drs H Tjetjep Muchtar Soleh, MM mencanangkan bulan kampanye campak dan polio di Kab Cianjur di alun-alun Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah, Selasa (18/10). Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kab Cianjur, Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kab Cianjur, Camat Karangtengah, para Kepala Desa di Kec Karangtengah, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Cianjur, Kepala Puskesmas Karangtengah serta tamu undangan lainnya. Bupati Cianjur dalam sambutannya mengatakan imunisasi menjadi salah satu upaya penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam hal pencegahan

infeksi dari berbagai penyakit. Selain itu, imunisasi juga menjadi upaya paling efektif dan efisien dalam upaya pencegahan penyakit menular. Selanjutnya Bupati menyampaikan imunisasi memiliki manfaat yang sangat besar baik secara individu, sosial maupun dalam menunjang sistem kesehatan nasional. Dengan melakukan imunisasi kita tidak hanya menciptakan kekebalan individu tapi juga memutus mata rantai penularan penyakit dari anak ke anak yang lain atau orang

Bupati Cianjur Lepas Rombongan Jemaah Haji Kloter 30 Cianjur, Melayu Pos Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup oleh setiap muslim yang mampu mengerjakannya mampu secara individu meliputi kesehatan jasmani dan rohani mampu secara ekonomi meliputi biaya hidup bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan, serta cukup pengetahuan agama tentang ibadah haji Bupati Cianjur Drs H Tjetjep Muchtar Soleh, MM dalam sambutannya melepas rombongan haji Kab Cianjur kloter 30 sekitar pukul 00.30 WIB di Gd Dakwah Cianjur, Kamis (13/10). Kegiatan tersebut dihadiri unsur muspida, Asisten Bidnag Kesra, Para kepala OPD serta tamu undangan lainnya. Selanjutnya Bupati

menyampaikan ibadah haji merupakan bentuk ketaatan paling utama, wahana mendekatkan diri paling mulia yang diridhoi oleh Allah SWT. Ibadah haji juga sebagai ibadah paripurna seorang hamba dengan Allah SWT. Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap muslim calon jamaah haji menempuh cara yang baik dan benar agar ibadah hajinya mabrur, tidak ada cara lain kecuali mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Agar dalam pelaksanaannya nanti dapat dijadikan pegangan dalam setiap langkah dan tahapan, sehingga benar-benar mandiri. Terakhir Bupati berpesan agar para calon jamaah haji benar-benar menjaga dan berupaya meminimalisir gangguan baik kesehatan

lainnya. Dalam sambutannya Bupati Cianjur menyampaikan kiranya kepercayaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan penuh tanggungjawab, disertai pula niat yang ikhlas dalam mengemban amanah ini menjadi pengurus dalam suatu organisasi merupakan amanah yang sangat mulia, terlebih lagi pengurus seperti ini hanya bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT. Oleh karena itu seyogyanyalah dalam melaksanakan tugas menjadi pengurus ini dilaksanakan dengan kerjasama, baik diantara unsur pengurus maupun antara pengurus dengan para anggota lainnya.

maupun kendala lain, baik menjelang pemberangkatan maupun selama berada di tanah suci. Selain itu para jemaah haji diharapkan selalu menjaga nama baik Cianjur pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, yaitu dengan berbuat baik, ramah, sopan, dan penuh kekeluargaan. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Cianjur, H Abu Bakar Sidiq, S.Ag melaporkan jumlah rombongan jemaah haji kloter 30 Kab Cianjur sebanyak 444 orang dan didampingi oleh pendamping sebanyak 6 orang sehingga total keseluruhan rombongan 450 orang. Para jemaah haji tersebut berasal dari berbagai wilayah/kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur. Agus

Bupati Cianjur Lantik Pejabat Eselon II, III & IV Cianjur, Melayu Pos Bupati Cianjur, Drs H Tjetjep Muchtar Soleh, MM, Lantik pejabat Eselon II, III, dan IV serta jabatan fungsional di lingkungan dinas kesehatan, RSUD Kelas B Cianjur dan RSUD CimacanCipanas Cianjur, Jum’at, 14 Oktober 2011 pukul 15.00 WIB di hotel Sanggabuana Cipanas. Bupati Cianjur menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan alih tugas atau pengangkatan tersebut kepada 32 orang pejabat yang dilantik. Dalam sambutannya Bupati Cianjur bagi para pejabat harus dapat menilai dan menelaah situasi untuk dapat menyesuaikan gerak langkah, memahami organisasi dan menjadi motivator yang kreatif dan dinamis, serta tangguh dalam mengelola pekerjaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada ma-syarakat, agar masyarakat ya-ng dilayani benar-benar me-rasa puas atas pelayanan yang diberikan aparat kesehatan. Upaya

perbaikan derajat ke-sehatan di Kabupaten Cianjur, ditunjukkan oleh meningkatnya indeks kesehatan dalam indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun ke tahun, berdasarkan evaluasi terhadap capaian hasil pembangunan daerah Kabupaten Cianjur, indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indesks daya beli menunjukkan peningkatan. Dengan telah disepakatinya rumusan visi misi pemerintah Kabupaten Cianjur dalam lima tahun ke depan, yang secara substantif diarahkan kepada upaya untuk melanjutkan pembangunan manusia, dengan target pen-

Dalam sejarah perkembangan Islam, masjid beperan penting dalam pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam, karena masjid bukan hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tapi juga memiliki fungsi sosial-budaya, seperti tempat konsolidasi, pendidikan dan kaderisasi umat terlebih dengan mesjid Agung ini yang mempunyai nostalgia bagaimana proses pembangunannya hingga seperti sekarang ini, maka patut untuk merawatnya hingga akan terasa kondusif. Mesjid juga berfungsi sebagai pusat utama seluruh aktivitas keumatan, baik dalam aspek pembinaan, pembentukan karakter ummat, aspek

capaian IPM Tahun 2016 sebesar 75,88 dengna tiga indikatornya yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Program kesehatan yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan salah satu misi Kabupaten Cianjur yaitu meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu, antara lain peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, pemetaan distribusi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan, peningkatan program PHBS, peningkatan cakupan program penjaminan kesehatan masyarakat. Maman

Sat Lantas Pusat Gencar Tertibkan Parkir Liar Jakarta, Melayu Pos Bersama Dinas Perhubungan, Sat Lantas Jakarta Pusat gencar melakukan penertiban parkir

Bupati Cianjur Kukuhkan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Cianjur Cianjur, Melayu Pos Bupati Cianjur Drs H Tjetjep Muchtar Soleh, MM kukuhkan pengurus Yayasan Wakaf Mesjid Agung masa khidmat 2011-2016, Jum’at. 14 Oktober 2011 pukul 13.00 WIB di Mesjid Agung Cianjur. Bupati Cianjur mengukuhkan KH R Abdul Halim sebagai ketua Yayasan Wakaf dan sekaligus ketua DKM Mesjid Agung Cianjur serta jajaran pengurus lainnya mulai dari Pembina, Pengawas dan Dewan Pengurus, acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD, Ketua MUI, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Asisten Bid. Keu Pend. Apturl serta para tokoh jemaah Mesjid Agung

dewasa. Imunisasi juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya produktivitas hidup lebih baik. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, dr.I.G. Otwin mengatakan kampanye campak dan polio di Kabupaten Cianjur jumlah sasaran bayi adalah 47.964 orang dan balita sebanyak 187.153 orang dengan jumlah pos imunisasi sebanyak 2.791 pos tersebar di 32 Kecamatan. Adapun sasaran di Kecamatan Karangtengah Puskesmas Ciherang Desa Ciherang jumlah sasaran bayi adalah 84 orang dan Balita adalah 707 orang. Kampanye campak dan polio ini akan dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 18 November 2011. Dani

ekonomi, sosial budaya, selain itu, masjid juga mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan umat Islam, mulai kegiatan ibadah mahdlah yang bersifat ritual hingga ibadah muamalah yang bersifat sosial, dan menjadi psuat kebangkitan peradaban Islam. Bupati Cianjur berharap, pengurus yang telah dilantik selain terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan manajerial, juga orang yang bisa menyatukan umat dan bisa menyadarkan umat akan keragaman budaya dan sosial serta dapat melaksanakan amanah dengan seikhlas-ikhlasnya, agar jalannya organisasi dapat berjalan dengan lancar dan suskes. Priatna

liar. Terkini, lokasi yang menjadi area penertiban adalah di Stasiun Gondang Dia, Stasiun Cikini, dan daerah sekitar Museum Gajah, barubaru ini. "Penertiban yang kami lakukan di stasiun Gondang Dia, Cikini, dan sekitar museum gajah karena di sana sering terjadi penyalahgunaan jalan. Sudah terpampang jelas rambu larangan parkir, namun tetap digunakan parkir," ungkap Wakasat Jakarta Pusat Kompol Gimo HS. "Kami melakukan penindakan sambil melakukan peringatan kepada masya-rakat yang kerap menggu-nakan area tersebut untuk lahan parkir," tambahnya. Dalam operasi yang dipimpin Kompol Gimo tersebut dilakukan 55 penindakan, 28 terhadap mobil pribadi, dua kendaraan roda dua, serta 25 mobil box, bajaj, dan metro mini. Lanjut Kompol Gimo, dengan penertiban yang rutin ini, diharapkan titik-titik kemacetan yang diakibatkan parkir liar dapat terurai. Krisman/Kalaus

5 Lintas

Desa Sindangraja Terima Bantuan Dari PNPM 2011 CIANJUR - Unit Pelayanan Kegiatan (UPK) sedang gencargencarnya Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya baik fisik maupun non fisik. Program pemerintah diantaranya PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri pedesaan perkotaan yang berupa dana untuk pembangunan fisik dan simpan pinjam (SP). Simpan Pinjam tahun 2010 pengembaliannya dengan jangka waktu sepuluh bulan sangat menggembirakan dari 19 kelompok di TPK Desa Sindangraja Sukaluyu Cianjur. Menurut Ketua yang baru, Bapak Apipudin yang didampingi AA Didin Kader teknis pengembalian simpan pinjam tahun 2010 sukses dan lancar. Semuanya 100% dan untuk simpan pinjam tahun 2011, kata Ketua TPK Desa Sindangraja untuk diutamakan Pembangunan Pordeo Dana BLM, PNPM Pordes senilai Rp.155.124.500 yang berlokasi di Kampung Bungbulang Desa Sindangraja Sukaluyu, kantor Pordeo tersebut yang nantinya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk masyarakat sekitar yang ingin berobat bagi yang sakit. Pordes yang sedang dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan juklak dan juknis. Ketua TPK Apipudin di Lokasi Pordeo mengatakan pembangunan ini ada dari swadaya masyarakat sebesar Rp 300.000,- TPT Pondasi Pordeo ada 24 meter, dan balok beton sepanjang 12 meter itu diluar anggaran dari dana PNPM, Kata ketua TPK Bapak Apipudin adapun swadaya bahan seperti bambu semen dan tenaga karena masyarakat menyambut dengan baik adanya PNPM di desanya dengan pembangunan PORDES dan ketua TPK pun juga mengatakan berterimakasih kepada Bapak Kades Sindangraja yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi untuk kemajuan Desa Sindangraja. Maman

Penipuan SMS Marak, BI Imbau Penerima Lapor Bank JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengimbau penerima SMS Penipuan soal transfer segera melapor ke bank yang bersangkutan. "Jadi bekerjasama dengan segera melaporkan ke bank yang tercantum tersebut terlebih dahulu. Hal ini akan diproses oleh bank untuk dilakukan pembekuan rekening untuk diinvestigasi pihak bank," tukas Kepala Biro Humas BI Difi A. Johansyah di Gedung DPR Jakarta. Bahkan, baru-baru ini BI menerima laporan penerimaan SMS transfer dengan mengatasnamakan Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut petikan SMS tersebut: "Tolong dana'y d'transfer skrg ke rek Muamalat 9176 445 399 a/n Dedi Setyawan. kalo sdh segera hub sya. Dir KPK." BI juga telah melakukan langkah preventif dengan membentuk Working Group dengan perbankan yang anggotanya mencapai 12 bank. Bank-bank tersebut adalah Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, Bank Mega, Permata, OCBC NISP, Danamon, BII, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat. "BI sudah melakukan pertemuan dengan bankbank yang tergabung dalam working group mediasi perbankan untuk atasi masalah penipuan melalui SMS berisi permintaan transfer ke rekening yang dibuat dengan identitas palsu atau tidak benar," tuturnya. Difi melanjutkan, bank-bank yang tergabung dalam working group mediasi perbankan akan menyediakan call center untuk menerima pengaduan nasabah yang terganggu atau tertipu oleh SMS yang meminta transfer. "Perbankan sepakat untuk menampung pengaduan sesuai PBI Pengaduan Nasabah, di mana bank wajib mempunyai unit pengaduan di bank," ujarnya. Pengaduan yang masuk, imbuhnya, akan ditindaklanjuti untuk selanjutnya menghentikan hubungan usaha apabila diketahui nasabah menggunakan identitas tidak benar. Sesuai PBI Anti Pencucian Uang dan TPPU, agar bank tidak dijadikan sebagai sarana penipuan. Selanjutnya perbankan mengharapkan upaya tidak berhenti sampai di situ. "Perlu ada upaya menggulung penjahat dengan kerjasama bersama aparat kepolisian," tutupnya. Ic/Mp

KPK Belum Jalankan Rekomendasi JAKARTA - Komite Etik menyayangkan rekomendasi yang telah diberikan ternyata hingga kini belum dilaksanakan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Belum dijalankan," sebut mantan anggota Komite Etik Said Zainal Abidin ketika dihubungi, Senin (24/10/2011). Rekomendasi diberikan terkait kesimpulan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan dan pejabat KPK. Seperti diketahui, dari hasil pemeriksaan menyangkut pengakuan M Nazaruddin bahwa dirinya pernah melakukan sejumlah pertemuan dengan Pimpinan KPK, Chandra M Hamzah, pejabat KPK, Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja, Jubir KPK, Johan Budi SP dan penyidik KPK Rony Samtana, Komite memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan pimpinan dan pejabat sehingga hal itu tidak terjadi lagi. Rekomendasi itu antara lain yaitu, agar norma moral dan norma perilaku para pemimpin dan pegawai KPK harus dipisahkan dalam kode etik KPK, meminta administrasi KPK lebih ditertibkan sebab ditemukan administrasi suratmenyurat di KPK tidak rapi. Komite Etik juga menyarankan, ada satu tim KPK yang merespons setiap informasi dan opini yang muncul di masyarakat. Komite juga berharap KPK rutin menggelar diskusi dengan lembaga pegiat antikorupsi dan tokoh masyarakat untuk mendapat masukan maupun kritikan. Dia menjelaskan, rekomendasi itu saat ini masih sebatas dipelajari dan dikaji oleh Pimpinan KPK. Sebelum diputuskan apakah akan direalisasikan dalam waktu dekat sebelum masa kepemimpinan mereka selesai pada Desember mendatang. Sebaliknya, Said berharap rekomendasi itu segera dijalankan sebelum habis masa bakti mereka. Karena bagaimanapun, rekomendasi tersebut bertujuan memperbaiki kinerja serta kode etik pimpinan dan pegawai KPK mendatang. Ic/Mp


Selayang Pandang

6 Singkat Padat

Kejati Sembunyikan TSK Korupsi Islamic Centre? Pekanbaru, Melayu Pos Penyidikan korupsi Islamic Centre Kab Pelalawan, merugikan negara Rp 5,1 miliar, mengandung keanehan. Tersangka sudah ada, namun Kejati Riau belum mau umumkan.

Porsipas Juara Pertama Turnamen Baginde CUP II MEMBALONG - “Prestasi olahraga merupakan prestise sebuah bangsa. Nama baik bangsa dalam pergaulan antar negara, tidak sedikit diukir oleh prestasi olahraga. Demikian pula nama baik daerah dalam pergaulan antar wilayah, banyak disumbang oleh prestasi olahraga,” ungkap Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Drs Zakaria A Rifai saat membacakan sambutan Bupati Belitung pada Penutupan Turnamen Sepak Bola Beginde Cup II Tahun 2011, baru–baru ini di Lapangan Sepak Bola Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong. Selanjutnya dikemudian hari, sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini, olahraga telah berkembang menjadi industri. Atlet bukan hanya pengukir nama baik bangsa dan negara, tapi juga penggerak industri baru yang mampu memberikan kesejahteraan jiwa dan raga. Peluang ini merupakan tantangan bagi siapa saja untuk mengukir prestasi olahraga, terlebih di cabang favorit seperti sepak bola. “Oleh karena itu, upaya untuk mendorong prestasi olahraga di berbagai cabang dan tingkatan, harus senantiasa kita galakkan. Baik melalui pembinaan atlet secara rutin dan terarah oleh masing-masing organisasi olah raga atau lembaga terkait, maupun melalui penyelenggaraan kompetisi secara rutin dan terencana,” kata Zakaria. Sementara Ketua Panitia Turnamen Asri Cahyadi dalam laporannya mengatakan, turnamen ini diikuti sebanyak 40 klub yang dibagi dalam delapan grup, tiap grup terdapat lima kesebelasan. Sumber dana berasal dari pendaftaran peserta, penjualan tiket masuk, bantuan Bupati Belitung, bantuan pemerintah desa, KONI serta dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat. Dalam turnamen ini kesebelasan Porsipas berhak memboyong piala bergilir, piala tetap, piagam dan uang pembinaan sebesar Rp 5 juta, disusul Persema sebagai juara kedua dan berhak atas uang pembinaan sebesar Rp 3,5 juta, juara ketiga diraih Porsip (Desa Prepat) dan berhak atas uang pembinaan sebesar Rp 2,5 juta, dan juara keempat diraih Porbit (Desa Air Kundur) berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 1,5 juta. Turut hadir dalam acara, Kabag Humas Setda Kabupaten Belitung Edy Suprapto, SH, Camat Membalong Warsito, Kapolsek Membalong Iptu Agus Handoko serta segenap undangan lainnya. Tasyadi

Gajah sumatera liar (Elephas maximus sumatranus) sudah jauh lebih dulu berhabitat di hutan-hutan Sumatera; namun sering harus menjadi pihak yang kalah dalam persaingan ruang hidup dengan manusia. Pembangunan yang tidak memedulikan aspek lingkungan hidup dan perencanaan daya dukung lingkungan sering memicu pertarungan gajah-manusia.

Gajah Liar Berkelana Sampai Ke Jalan Lintas PEKANBARU - Segerombolan gajah liar dikabarkan terus berkeliaran di wilayah perkampungan, bahkan melintas di jalan lintas kilometer 108-110 Desa Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kota Duri, Kabupaten Bengkalis-Pekanbaru, Minggu. Jalan itu menjadi jalur utama di sana. Ketua Penanggulangan Konflik Gajah-Manusia Balai Raja, Kota Duri, Bengkalis, Berton Panjaitan, mengatakan, selain berkerumun di perkampungan dan merayap di jalan lintas, kawanan gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) juga kerap masuk ke wilayah perkebunan warga setempat. “Sudah tidak lagi terhitung kebun warga yang di rusak gajah-gajah itu. Yang jelas, setiap hari selalu ada kebun warga yang di rusak gajah,” katanya. Menurut Panjaitan, sudah sejak lama warga di Kampung Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kota Duri, selalu di resahkan dengan kehadiran segerombolan gajah yang tidak jarang mengamuk akibat kelaparan. “Bahkan beberapa rumah warga sempat menjadi korban amukan gajah,” ujarnya. Konflik gajah versus manusia di Balai Raja, katanya, sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dan mulai memuncak pada 2009 hingga tahun ini. “Sampai saat ini, sebagian besar warga, khususnya para petani di Desa Balai Raja juga terus merasa dihantui oleh kawanan gajah Sumatra itu. Takut-takut gajah-gajah itu kelaparan dan `membabi buta` di perkebunan dan perkampungan,” katanya. Sejauh ini kata dia, pihaknya bersama warga lainnya yang peduli dengan penyelesaian konflik gajah-manusia terus memonitor kondisi kerawanan di Balai Raja. “Kami juga akan mengkalkulasi seluruh kerugian warga akibat gajah-gajah tersebut dan menyampaikannya ke pemerintah setempat dan pemerintah Provinsi Riau,” ujar dia. Menurut Berton, semua masyakat di Desa Balai Raja merupakan petani yang memiliki lahan pertanian, dan semuanya merasa dirugikan akibat amukan gajah liar yang kelaparan. “Gajah-gajah itu juga tidak hanya merusak kebun. Sebelum-sebelumnya, akibat luput dari pengawasan, kawanan gajah sempat memblokir jalan lintas DuriPekanbaru hingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang,” kata Berton. Ditanya mengenai upaya mengatasi konflik gajahmanusia di Balai Raja, Berton mengakui telah melakukan berbagai cara, termasuk memberikan laporan rutin ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Amalam (BKSDA) Riau. “Namun sejauh ini laporan kami belum kunjung ditanggapi secara baik. BKSDA hanya sempat menerjunkan tim pemantau namun belum ada upaya optimal. Alhasil, kawanan gajah liar masih tetap berebut lahan di Balai Raja,” kata Panjaitan. Ant/Mp

Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

Setelah melakukan proses penyidikan terhadap saksisaksi terkait, Kejaksaan Tinggi Riau dalam waktu dekat ini akan segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Islamic Centre Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5,1 miliar. “Untuk kasus Islamic centre Pelalawan tersangkanya sudah ada, tinggal kita umumkan saja lagi, mungkin dalam

waktu dua atau tiga hari ini akan kita umumkan,”ujar Kepala Kajati Riau, Babul Khoir Harahap, SH yang juga didampingi oleh Kasipenkum dan Humas, Andri Ridwan. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, bahwa beberapa waktu lalu tim penyidik kajati Riau sudah memeriksa beberapa saksi yang diantaranya adalah beberapa mantan kepala dinas Cipta Karya Kabupaten Pelalawan. Sebagaimana yang sudah

diinformasikan sebelumnya oleh Asisten tindak pidana khusus (Aspidsus), Jacob Hendrik SH MH, bangunan islamic Centre Pelalawan dikerjakan oleh kontraktor PT Langgam Sentosa dengan dua kali penganggaran. Yaitu pada 2007 sebesar Rp 5,6 miliar dan diteruskan pada 2008 dengan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar. Karena diduga tidak sesuai dengan spesifikasi, maka bangunannya pun mengalami kerusakan. Dengan demikian Pemkab Pelalawan kembali mengucurkan dana sebesar Rp3 miliar untuk melakukan perbaikan yang dilaksanakan oleh PT Bonai. Ic/Mp

45 Ribu Pemilih Tetap Pilkada Pekanbaru Bermasalah Pekanbaru, Melayu Pos Ketua Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru, Riau, Tengku Rafizal AR menyatakan, dari 536.113 daftar pemilih tetap yang masuk, sebanyak 45 ribu diantaranya dipastikan bermasalah dan harus dilakukan klarifikasi.”Hal tersebut terbukti ketika dilakukan penelusuran oleh petugas selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Sebanyak 45 ribu daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Pekanbaru,” kata Rafizal di Pekanbaru. Temuan ini yang kemudian menurut Rafizal menjadi alasan pihaknya untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar dilakukan penambahan waktu pemungutan suara ulang (PSU) di Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Pekanbaru. “Selama tiga bulan pada rentan waktu keputusan MK sebelum PSU jilid satu September 2011 itu, kami melakukan klarifikasi data. Dan yang menjadi temuan yakni 45 ribu DPT,” kata dia. Dari sebanyak 45 ribu DPT tersebut kata Rafizal, item bermasalah yang dimaksud yakni identitas yang ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang juga ganda dan ada juga pemilih yang memberikan hak suara tanpa ada NIK.”Hasil temuan ini kemudian kami ajukan ke MK yang akhirnya memberikan kepu-

tusan agar pelaksanaan PSU kembali diundur selama 90 hari kedepan, sejak dibacakannya keputusan itu pada 7 Oktober 2011 lalu,” ujarnya. Rafizal menjelaskan, terkait 45 ribu DPT bermasalah, pihaknya juga telah meminta keterangan sejumlah para pemuka masyarakat yang ada di Pekanbaru dan yang berada di luar Pekanbaru karena ternyata tidak sedikit pula pemilih yang berasal dari luar kota seperti Kabupaten Kampar dan Siak. Hasil penyisiran dan klarifikasi data ini kata Rafizal juga diajukan ke KPU Provinsi Riau serta KPU Pusat yang pada akhirnya memu-

tuskan untuk segera dilakukan pemutahiran DPT secepatnya atau selambat-lambatnya satu bulan sebelum dilaksanakannya PSU yang telah ditetapkan yakni 21 Desember 2011.”Selain itu, ada juga warga yang telah menetap di Pekanbaru namun tidak masuk dalam DPT. Hal ini juga akan menjadi pertimbangan bagaimana agar mereka juga dapat memberikan hak suara pada PSU mendatang,” ujarnya. Berbagai upaya ini ditegaskan Rafizal bukan lah suatu bentuk keberpihakkan pihaknya terhadap salah satu pasangan calon Wakot Pekanbaru. Ant/Mp

Puluhan Guru di Mandau Ikuti Diklat Kopentensi BK Duri, Melayu Pos Minimnya tenaga pendidik dengan basis Bimbingan Konseling membuat Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mandau, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis melaksanakan Pendidikan Dan latihan Peningkatan Kompetensi Guru BK yang berbasis Karakter se Kecamatan Mandau dan Pinggir yang bertempat di ruang pertemuan SMPN 3 Mandau jalan Damai. Dalam Diklat tersebut cukup memberikan kebanggan tersendiri bagi pelaksananya dikarenakan antusias peserta yang cukup tinggi,

sedikitnya 40 peserta memadati ruangan tersebut.28 peserta berasal dari Kecamatan Mandau,10 dari Kecamatan Pinggir dan 2 orang peserta sengaja dating jauh jauh dari Kabupaten tetangga Rokan Hilir. Dari pembukaan acara Diklat yang dihelat selama tiga hari berturut turut tersebut hingga Senin (24/10/11) mendatang, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Drs. Zulkarnaen yang membuka langsung Diklat tersebut menyatakan sikap kagumnya akan guru-guru. Rtc/Mp

Foto bersama wartawan se-Kabupaten Lamandau dengan Pimpinan Perusahaan PT. Nirmala Agro Lestari (Astra Agrolestari Group).

Pertemuan Silaturahmi Media Cetak dan Pimpinan PT NAL Nanga Bulik, Melayu Pos Pertemuan silaturahmi beberapa media cetak lokal, nasional dan pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit di kantor PT NAL (Narmila Agro Lastari) berlangsug acara silaturahmi yang telah dibuka oleh Arinurdianto sebagai pimpinan perusahaan tertinggi di PKS dan pihak perusahaan mengundang media cetak untuk membicarakan kerja sama yang baik dan meminta kepada sejumlah media cetak terutama di Kabupaten Lamandau atas pemberitaannya yang berimbang tanpa menyudutkan pihak lain. Hanapi Ketua (PWI) Persatuan Wartawan Seluruh Indonisa Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, sangat berterima kasih kepada bapak pimpinan perusahaan berkenan mengundang dan membuka pintu kepada kami media cetak, jelas Hanapi. Langeng Kepala Humas PT NAL (Narmila Agro Lastari) mempersilakan kepada media cetak untuk menyampaikan saran dan masukan kepada kami. Ka Biro Melayu Pos Lamandau, sempat ada dua pertanyaan yang sangat prinsif pertama berapa luasan ijin HGU PT NAL, kedua adakah putra Daerah Lamandau yang duduk di level eksekutif dan sebagai karyawan di PT NAL. ijin HGU PT.NAL 7.051 Ha yang pertama, selanjutnya yang kedua seluas 2.500 Ha. jumlah total kurang lebih 9.551 Ha. terdiri dari 10 Afdeling setip Afdeling seluas 10 Ha. untuk Hutan Konservasi jelas Langeng. Kami sebagai Wartawan Melayu Pos atas penulisan dan pemberitaan sangat berhatihati dan mempunyai dasar hukum yang kuat dan tetap melakukan konfirmasi langsung tanpa mengada-ada, terima kasih juga atas undangan yang telah di siapkan, kami dari wartawan Melayu Pos meng cap jempol kepada PT NAL karena satu-satunya perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Lamandau telah membuka pintu untuk melakukan kerja sama dengan media cetak yang baik, demi mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Lamandau ke depan. Robet/Herman

Mantan Kades Diciduk Sedang Nyabu Rokan Hilir, Melayu Pos Seorang mantan Kepala Desa (Kades) Sud (48) tidak memberikan contoh baik pada warganya. Malahan Sud mempermalukan diri sendiri dengan terlibat narkoba yang seharusnya diperanginya. Alhasil, mantan kades tersebut berurusan dengan Sat Narkoba Polres Rokan Hilir. Dari hasil liputan yang didapat wartawan SKU MP di lapangan, mantan Kades Berinisial Sud (48) warga Jalan Pasar Citra Siarang-siarang, Kecamatn Puiud, Kabupaten Rokan Hilir ditangkap oleh jajaran Satres Narkoba Polres Rokan Hilir. Kaplres Rokan Hilir AKBP Bambang Sudarmadjie melalui Kasat Res Narkoba AKP L Simatupang membenarkan atas penangkapan Sud hari Kamis (06/10) sekitar pukul 23.30 WIB. Dari tangan tersangka Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti (BB) sebuah alat isap (bong) dan 0,3 gram sabu, lokasi penggrebekan di sebuah kafe di atas bukit Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako. “Setelah kita priksa sesuai penagkapan dilakukan, diketahui tersangka ini pernah menjabat sebagai kepala, dan kasus ini masih kita kembangkan,” ujar Kasat Narkoba Rokan Hilir. Tim MP

Belitung Expo 2011 Tanjung Kelayang, Melayu Pos Penutupan Pameran Belitung Expo Enconjunction With Seafoods And Fish Products 2011 dalam rangka Sail Wakatobi Belitong tahun 2011 tangal 12 Oktober 2011 di Tanjung Kelayang yang dihadiri Ketua DPRD beserta anggota, unsur muspida dan para peserta Belitung Expo Enconjunction With Seafoods And Fish Products 2011. Hendra Caya, SE, M.Si menjelaskan pelaksanaan kegiatan Pameran Belitung Expo Enconjunction With Seafoods And Fish Products 2011 dalam rangka Sail Wakatobi–Belitung 2011 berkat adanya dukungan, partisipasi dan kerja sama semua pihak, baik para panitia pelaksana, para peserta pameran maupun seluruh lapisan masyarakat Pulau Belitung termasuk masyarakat dari luar Pulau Belitung yang sempat berkunjung ke arena pameran dapat terlaksana dengan baik dan lancar selama 5 hari, sejak dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Syamsudin Basari Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 8 Oktober 2011 hingga malam hari 12 Oktober 2011. Peserta pameran sampai dengan saat penutupan malam hari berjumlah 94 peserta stand yang terdiri dari, Kementerian/Lemabaga Negara Pusat 22 stand (Perdagangan RI, KKP, Kominfo, Budpar,

Kesehatan, Depdagri dan BKPM), BUMN/BUMD 16 stand (Pelindo III Surabaya, Perusahaan Gas Negara, PT. Timah, Tbk, PT Bank Sumselbabel, PT BRI, dan PT PLN). Pemerintah Provinsi, Kab/ Kota diluar Babel 5 stand (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumsel, Kab. Kep. Sula Maluku, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dan Kota Malang Jawa Timur), Pemerintah Provinsi, Kab/Kota di Provinsi Babel minus Kab. Belitung 16 stand (Provinsi Babel/ Dis KUMKM, Dinkesos, BPOM dan Disbudpar, Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Belitung Timur, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, dan Kab. Bangka Selatan. Pemerintah Kabupaten Belitung dan Instansi Vertikal 13 stand (Dinas Perindagkop & PM, Dinas Kanlut, Bappeda, Distanhut, Disbudpar, Dinkes, Distamben, Dinas PU, Disdik, dan Setda Kabupaten Belitung serta Kantor Pajak Pratama Tanjungpandan), swasta 10 stand (Group Medco, Nouvila Bauti Hotel, Class Mild, XL, Walls, Novotel Bangka Golf dan Convention Center, Telkomsel dan Axis). Hendra Caya mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dan pemantauan di lapangan selama berlangsungnya Pameran Belitung Expo Enconjunction With Seafoods And Fish Products 2011 transaksi jual beli yang terjadi

Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Belitung Hendra Caya, SE, M.Si memberi kata sambutan penutupan Expo Belitung, malam Kamis (12/10).

Salah satu peserta Stand Expo Belitung.

diperkirakan mencapai nilai ± Rp 3 miliar dengan rata–rata transaksi sebesar ± Rp 600.000.000,- perharinya, dimana untuk omset transaksi jual beli UMKM di luar pameran mencapai ± Rp 2 miliar dan jumlah pengunjung pameran sejak dibuka tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan saat penutupan malam harinya mencapai 75.000 orang (rata-rata pengunjung perhari 15.000 – 20.000 orang). Tingginya jumlah pengunjung ini menunjukkan tercapainya maksud dan tujuan dilaksanakannya Pameran Belitung Expo Enconjunction With Seafoods And Fish Products 2011 dan juga tentunya memberikan indikasi bahwa betapa besarnya animo dan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Belitung dalam turut serta memeriahkan Sail Wakatobi Belitung 2011 dan adanya

keingintahuan yang besar dari masyarakat akan informasi hasil–hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota selama ini serta antusiasme yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Belitung untuk hiburan sambil berwisata, dalam hal ini wisata bahari. “Kepada seluruh peserta pameran yang telah berpartisipasi pada tahun ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan dengan harapan kiranya akan berkenan berpartisipasi kembali pada event–event pameran yang akan dilaksanakan di Kabupaten Belitung pada tahuntahun mendatang dan khusus kepada pihak Event Organizer (EO) PT. Aaliyah Citra Prima Jakarta, saya menghanturkan penghargaan dan terima kasih yang tinggi atas kerjasa-

Foto-foto: Tasyadi

manya sehingga Pameran Belitung Expo Enconjunction With Seafoods And Fish Products 2011 dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan kerja sama yang baik hingga Pameran Belitung Expo Enconjunction With Seafoods And Fish Products 2011 dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan. Serta pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan Pameran Belitung Expo Enconjunction With Seafoods And Fish Products 2011 ini ada hal–hal yang kurang berkenan, dengan harapan Insya Allah kerjasama yang ini dapat lebih kita tingkatkan pada event–event pameran di masa–masa yang akan datang,” ungkapnya. Tasyadi


Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

Pemuda Pekanbaru Juga Dukung Komodo Pekanbaru, Melayu Pos Sekitar 50 pemuda gabungan dari beberapa komunitas di Pekanbaru, Riau, menggelar kampanye Vote for Komodo, MInggu, untuk mendukung Pulau Komodo masuk dalam Tujuh Keajaiban Dunia. Dengan cara menyebarkan selebaran dan membentangkan spanduk besar bertuliskan “Saatnya Indonesia Bersatu”, puluhan pemuda itu melakukan aksi jalan kaki di Jalan Diponegoro yang setiap Minggu pagi ditutup untuk program Hari Bebas Mobil. Para peserta adalah gabungan dari tiga komunitas yakni Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP), Komunitas Backpacker Pekanbaru, dan Couch Surfing. “Kampanye ini kami lakukan secara swadaya, semua perlengkapan adalah hasil patungan,” kata Agung Sibolang dari Komunitas Backpacker. Menurut dia, kampanye itu diharapkan bisa menghasilkan banyak dukungan dari warga Pekanbaru agar Pulau Komodo masuk dalam tujuk keajaiban dunia. “Ternyata masih banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Pulau Komodo masuk dalam kandidat 7 Keajaiban Dunia, dan perlu banyak dukungan untuk keberhasilannya,” ujar Agung. Menurut dia, kampanye tersebut akan terus dilakukan secara bertahap sampai batas waktu penggalangan dukungan berakhir pada 11 November 2011. “Caranya mudah, cukup ketik Komodo lewat SMS dan kirim ke nomor 9818. Tarifnya juga murah cuma Rp1 per sms,” ujarnya. Yunaidi Joepoet dari komunitas Couch Surfing menambahkan, dukungan dari warga, khususnya para pemuda, dibutuhkan untuk kesuksesan Pulau Komodo masuk dalam 7 Keajaiban Dunia. Apalagi pengguna telepon seluler di Pekanbaru juga cukup banyak. “Penduduk Indonesia sudah lebih dari 200 juta orang, dan kalau Pulau Komodo bisa tidak masuk dalam 7 Keajaiban Dunia karena kurang dukungan, itu akan memalukan,” kata Yunaidi. Ant/Mp

Suasana kunjungan ke panti asuhan Putra Anda.

Foto: Tasyadi

60 Yachter Melakukan Kunjungan Panti Asuhan “Putra Anda” Tanjungpandan, Melayu Pos Baru–baru ini sebanyak 60 Yachter melakukan city tour ke Tanjungpandan. Acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digelar panitia Sail WakotobiBelitong 2011. Dalam city tour ini, para yachter juga melihat festival layang-layang yang digelar di pantai Tanjung Pendam. Selain melihat festival layang-layang, para yachter diberikan kesempatan untuk ngontel di kawasan pantai Tanjung Pendam serta melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Tanjung Pandan dan makan Bedulang di Rumah Adat Belitong. Setelah makan Bedulang, para yachter yang menggunakan 3 unit bus menuju ke salah satu Panti Asuhan yang ada di Tanjung Pandan dan memberikan sumbangan berupa uang sebesar Rp 4,5 juta, pakaian dan mainan anak yang diterima langsung oleh pimpinan Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Muhammadiyah, yang diserahkan oleh salah satu yachter. Dalam sambutanya yachter mengucapkan terima kasih dan bangga kepada pimpinan Panti Asuhan yang telah rela menyumbangkan tenaga untuk mengasuh anak panti dengan baik. Sumbangan yang diberikan ini supaya dapat berguna bagi para anak panti asuhan. Tasyadi

Selayang Pandang Penimbunan di TK Pertiwi Kangkangi Ketentuan

Kadisdik Pelalawan Berusaha Menutupi Pelalawan, Melayu Pos Pada pekerjaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan melalui jasa rekanan kontraktor, penimbunan lapangan taman kanak-kanak (TK) Pertiwi di Kelurahan Pelalawan, tidak mempunyai konsultan perencanaan sehingga penimbunan itu tidak sesuai dengan speksifikasi. Berawal dari hearing Pansus Anggota DPRD pada minggu lalu yang menyoroti masalah penimbunan lapangan TK Pertiwi di Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan karena terlihat jauh tidak sesuai dengan bestek. Dalam hearing itu T Khairil ST anggota komisi B mempertanyakan mengenai konsultan perencanaan. Tapi anehnya dalam hearing itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Pelalawan MD Rizal Abbas M.Pd terkesan membohongi anggota DPRD untuk menutupi masalah itu. MD Rizal mengaku bahwa pada pelaksanaan penimbunan TK Pertiwi tersebut ada konsultan perencanaannya, tetapi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Soalnya dalam pelaksanaan pekerjaan penimbunan itu tidak ada dana yang tersedia di Dinas Pendidikan, jawabnya mengelabui anggota DPRD Pelalawan. Usai hearing tersebut media ini mencoba mewawancarai MD Rizal seputar konsultan perencanaan pada pekerjaan penimbunan TK Pertiwi itu. Ternyata MD Rizal tidak bisa menjelaskannya melainkan menyarankan media ini untuk datang di kantornya besok paginya. Sayangnya ketika MD Rizal ditemui besok paginya itu, tidak masuk kantor karena berangkat ke Jakarta dengan beberapa orang stafnya. Tetapi Senin (3/10) lalu media ini kembali menemuinya di kantornya untuk meminta penjelasan masalah konsultan perencanaan penimbunan TK Pertiwi itu, ternyata pihaknya mencoba menutupi bahwa konsultan perencanaan pada pekerjaan penimbunan itu, ada jawabnya sambil menyuruh untuk memanggil salah seorang stafnya yang bernama Jepriden S.Pd. Setelah staf itu masuk dalam ruangannya, langsung menanyakan kepada Jepriden siapa PPTK pekerjaan penimbunan itu untuk memberi penjelasan kepada media ini mengenai konsultan perencanaan penimbunan tersebut. Lalu Jepriden mengajak

media ini keluar dari ruangan kepala Dinasnya. Kemudian, meninggalkan wartawan media ini selama beberapa menit dengan alasan mencari PPTK yang dimaksud. Setealah beberpa selang kemudian, wartawan media ini langsung menghampirinya yang saat itu tengah berbicara melalui telefon genggamnya. Jepriden menjelaskan, PPTK pekerjaan penimbunan itu adalah Ir Syahrizul yang barusan saya hubungi, yang sedang tidak berada di ruangan saat itu. “Pada penimbunan itu benar ada konsultan perencanaan yang dilaksanakan oleh CV Sezadah Pusaka, direkturnya bernama Karta,” ujarnya. Namun lebih anehnya ketika PPTK pekerjaan penimbunan lapangan TK Pertiwi itu Syahrizul ditemui pada Selasa (4/10) mengaku me-mang tidak ada konsultan perencanaan pada pekerjaan tersebut. Menurutnya itu tidak menyalahi ketentuan yang ada. Sebab kalau konsultan perencanaan dalam melaksanakan kegiatan fisik, tidak diwajibkan tetapi hanya dianjurkan menggunakan konsultan perencanaan. Dijelaskan Syahrizul, dalam pelaksanaan penimbunan itu tidak ada dana dalam DIPA untuk membayar konsultan perencanaan, sehingga saat itu saya menyuruh staf

MD Rizal Abbas M Kadis Pendidikan Pelalawan

untuk membuat saja desain pada pekerjaan penimbunan tersebut. Lagi pula dana yang dipergunakan pada penimbunan itu tidak begitu besar dan pekerjaannya juga hanya penimbunan, makanya tidak mesti harus ada konsultan perencanaan. Sedangkan pekerjaan timbunan itu sudah sesuai dengan speknya, tetapi karena lokasi timbunan itu adalah rawa maka setelah beberapa waktu berikutnya timbunan itu turun langsung ke bawah. Lagi pula pada penimbunan itu tidak ada menggunakan geotekstil. Kalau menggunakan geotekstil, timbunan itu tetap juga akan turun. Dan setahu saya kalau geotekstil dipergunakan hanya pada penimbunan yang lokasinya sudah padat. Maka kalau mau menggunakan geotekstil pada penimbunan TK Pertiwi tersebut, setelah padat seperti sekarang ini tentunya, jelasnya. Sedangkan menurut pengakuan Syahrizul, CV Sezadah Pusaka adalah nama perusahaan kontraktor pelaksana. Dan yang bernama Karta bukan nama konsultan perencanaan, tetapi nama konsultan pengawas, jelasnya kepada media ini saat ditemui di kantornya. Ter

Pegawai PLN Diduga Makelar Pemasangan Listrik Baru Nanga Bulik, Melayu Pos Setengah tahun lalu Melayu Pos melakukan investigasi di Kelurahan Bulik dan Desa Kujan dengan cara door to door ke rumah masyarakat dengan maksud untuk mengecek kebenaran informasi atas biaya pemasang KWH Listrik (PLN) dan biaya setoran bulanan, ternyata hasil investigasi Melayu Pos di lapangan ada salah satu pegawai PLN ranting Nanga Bulik diduga menaikan tarif pemasangan KWH Listrik (PLN) tarip 900 Watt listrik baru dengan harga Rp 2.500.000 dinaikkan Rp 3000.000 sampai Rp 4000.000 dan salah satu pelanggan (PLN) Nanga Bulik datang ke kantor (PLN) komplin dikarenakan atas pencatat meteran listrik (PLN) dan biayanya tidak sesuai sedangkan pemakaian standar pelanggan. Salah satu pegawai (PLN) yang tidak mau menyebutkan namanya dijumpai Melayu Pos di kantornya, mengatakan yang sering catat arus Listrik Bapak adalah Bapak Zainal dan kemungkinan salah catat. Kok, lucunya pegawai (PLN) Nanga Bulik sampai salah catat meteran listrik itu lah pegawai yang tidak benar-benar berkerja, yang ada di kepalanya hanya uang. Robet

Rapat Paripurna DPRD Pelalawan Dibatalkan Pelalawan, Melayu Pos Rapat paripurna DPRD Pelalawan yang beragendakan mengambil keputusan dalam hasil Pansus LKPJ Bupati Pelalawan tahun 2010, ditunda karena tidak memenuhi forum. Persoalannya, sesuai dengan tata tertib anggota dewan sebagiamana yang telah diatur pada pasal 116, dalam mengambil suatu keputusan harus dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dewan. Sementara dari sejumlah 28 orang anggota DPRD Pelalawan, hadir hanya sebenyak 16 orang saja. DPRD Pelalawan menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus (Pansus) atas laporan keuangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Pelalawan tahun 2010, sebagaimana yang telah dijadwalkan sebelumnya dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB hari Jumat (30/9) kemarin. Rapat paripurna tersebut dipimpin wakil ketua DPRD Pelalawan Kasyadi SH, yang didampingi oleh wakil ketua II Ikmal M, dihadiri oleh wakil Bupati Pelalawan Drs H Marwan Ibrahim, Unsur Muspida Pelalawan, Sekretaris Daerah H Zardewan Das MM, para kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Pelalawan. Terlihat seluruh yang menghadiri rapat paripurna itu tampak sangat kesal dan merasa kecewa karena dibatalkan. Acara diawali dengan pembacaan nama-nama seluruh anggota DPRD Pelalawan baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Dibacakan oleh Sekretaris Dewan Drs T Ridwan Mustafa yang diwakili oleh Kabag Persidangan/ Risalah Drs Robidin. Lalu untuk memulai rapat paripurna, Robidin mempersilahkan wakil ketua DPRD Pelalawan H pimpinan sidang Kasyadi SH untuk memulai membuka rapat tersebut. Tetapi melihat jumlah anggota dewan yang tidak memenuhi forum, pimpinan sidang langsung meminta pendapat anggota dewan peserta rapat itu. Sebab, tidak sesuai dengan UU Tata Tertib anggota dewan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 116 yang seharusnya, dalam mengambil suatu keputusan pada rapat paripurna DPR/DPRD harus dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota Dewan itu, ujar Kasyadi sambil meminta pendapat peserta tersebut. Sementara anggota Dewan yang hadir pada rapat ini hanya sebanyak 12 orang dari jumlah sebanyak 28 orang.

Kondisi ruangan DPRD Pelalawan ketika rapat paripurna dibatalkan.

Habibi Hapri SH, dari partai PAN langsung memberi saran terhadap pimpinan sidang mengatakan, saya sarankan agar rapat paripurna ini di skors selama 15 menit untuk menunggu kawankawan anggota dewan lainnya untuk hadir di ruangan ini, bila dalam waktu selama 15 menit tidak hadir atau tidak mencukupi jumlah yang telah ditentukan tersebut, maka rapat paripurna ini mau tidak mau harus ditunda, sebab tidak memenuhi forum yang seharusnya hadir minimal 19 orang dari jumlah 28 orang itu. Sayangnya, dalam tempo skors selama 15 menit, hanya jumlah anggota dewan hanya

dapat bertambah sebanyak 3 orang saja antara lain, Indra Kampe, H Herman Maskar M.Si, dan Markurius Anwar. Sedangkan yang tidak hadir lainnya, H Zakri selaku ketua DPRD Pelalawan, H Husni Tamrin SH yang pernah mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Pelalawan Periode 2011-2016 tapi kalah, Drs H Abdul Anas Badrun yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Pelalawan periode 2011-2016 juga kalah, Jonsen Silalahi, Suprianto Agustinus, H Muklis Ali, Eka Putra S.Sos, Imustiar S.Ip, Jon Hendri Hasan, T Khairil ST, Akhirudin SH, Ali Imran, Syahruddin.

Setelah skors mencapai 15 menit namun anggota dewan hanya berjumlah sebanyak 15 orang setelah bertambah 3 orang saja, akhirnya Kasyadi mengatakan, setelah rapat ini diskors selama 15 menit menunggu kawan-kawan anggota dewan, namun jumlah peserta rapat kurang dari 2/3, maka rapat paripurna ini ditunda, akan dilaksanakan pada jadwal yang akan ditentukan oleh Banmus (Badan Musyawarah). Ketika Kasyadi selaku wakil ketua DPRD Pelalawan dikonfirmasi usai rapat paripurna itu ditunda mengatakan, rapat ini ditunda karena tidak memenuhi forum yang seharusnya dalam mengambil keputusan tersebut minimal anggota dewan yang hadir 2/3 baru bisa dilaksanakan. Mereka yang tidak hadir sebagian banyak karena sakit. Kalau sakit ya tidak bisa datang tentunya. Tetapi kalau bagi anggota dewan tidak hadir karena hanya faktor malas saja, itu tidak bisa dikomentari sebab anggota dewan ini adalah lembaga legislatif, berbeda dengan birokrasi. Karena dewan sebagai lembaga yang berasal dari partai, terserah terhadap pimpinan partainya sendiri bila memberi teguran kepada anggotanya. Ter

7 Pojok Abdul Halik Jadi Tahanan Kota SAMPIT - Tidak jauh berbeda dengan terdakwa mantan kepala Disbun Lotim Ir Jakatan, tersangka mantan PPTK Abdul Khalik yang juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit karet Disbun tahun anggaran 2008 akhirnya dieksekusi Kejaksaan Negeri Sampit dengan penetapan kepada tersangka menjadi tahanan kota. Penetapan kasus tersebut, maka Abdul Khalik tidak bisa bebas lagi berpergian ke luar kota, Kamis 20 Oktober. Jika sebelumya Abdul Khalik selaku PPTK Kadisbun Kotim mengakui bahwa saat pelaksanaan pembagian bibit karet okulasi payung 1 dan 2 sebanyak 4000 batang tersebut dibagikanya kepada delapan staf Disbun yang tergabung di Koperasi Nyiur Hibrida. Maka atas perbuatannya tersebut juga, Kejaksaan Negeri Sampit menetapkan menjadi tersangka tahanan kota karena dianggap melaksanakan tugas tidak sesuai dengan prosedur. Saat dikonfirmasi Kepala Kejaksaan Negeri Sampit, I Gede Gandi, SH membenarkan bahwa Abdul Khalik selaku saksi PPTK di persidangan sudah dijadikan sebagai tahanan kota karena hal ini sudah melalui banyak pertimbangan. Tersangka juga harus kooperatif dan wajib lapor. Sementara dijelaskan Gede, sejauh ini Abdul Khalik sudah didampingi oleh penasehat hukumnya yang juga sudah dijadikan sebagai jaminan tersangka agar tidak melarikan diri. Sedangkan usai penetapan status penahanan terhadap tersangka yang kini menjabat sebagai salah satu kepala bidang di Disbun Kotim, Kejaksaan Negeri juga sudah melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Sampit untuk menjalani sidang perdananya. Dalam kasus ini Kejari Sampit membidiknya dengan pasal berlapis yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi/ dengan subsidair / pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No RI 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mia

Warga RT 64 RW 05 Gang Simpati Melaksanakan Gotong Royong SAMPIT - Kerja bakti yang dipimpin oleh Ketua RT 64 RW 05 gang Simpati Kel Baamang Tengah, Kec Baamang, Sampit, Kalimantan Tengah (Kalteng) cukup efektif menggerakkan warganya untuk peduli kepada lingkungannya. Pantauan Melayu Pos di lapangan mereka yang sudah datang dari pagi langsung bekerja membersihkan parit, selokan serta got-got yang tersumbat oleh sampah dan lumpur, tidak ketinggalan juga memotong ranting-ranting dahan pohon yang sekiranya mengganggu arus listrik dan telpon. Kegiatan tersebut dimulai sekitar pukul 06.00 WIB minggu kemaren. Ketua RT 64 gang Simpati Amir ketika diminta keterangan oleh wartawan ini mengatakan, masyarakat menyambut baik program yang dicanangkan oleh Bupati Kotim ini sehingga dibuktikan dengan aktivitas nyata yakni dengan bergotongroyong membersihkan selokan air dan got-got yang tersumbat oleh sampah di lingkungan sekitar RT 64 terutama di jalan Kapuas depan SDN 05 dan di pertigaan Jalan Muhran Ali mereka langsung terjun dan berbaur dengan lumpur dan bau aroma yang tak sedap sering mereka rasakan akibat membuang kotoran di dalam parit tersebut. “Saya himbau kepada warga mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar keliatan bersih dan sejuk dipandang mata, sekali lagi kepada warga khususnya di RT 64 kalau ada kegiatan seperti ini mari kita melaksanakannya bersama sama,” ujarnya. Tokoh masyarakat di jalan Kapuas mengharapkan mengenai sampah-sampah yang sudah terkumpul dan tertumpuk disamping parit warga meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Kotim agar supaya secepatnya mengangkut kalau dibiarkan terlalu lama takutnya kalau hujan turun akhirnya sampah dan lumpur tersebut masuk ke selokan lagi. “Saya sangat nenyambut baik apa yang diharapkan oleh Bupati Kotim yakni terciptanya lingkungan disetiap RT agar menjadi bersih dan hijau, ini tanggung jawab kita semua warga Kotim karena mempaatnya juga untuk warga Kotim sendiri,” pungkasnya. Ariy

Disnak Pelalawan Jamin Stok Sapi Kurban Mencukupi PELALAWAN - Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Pelalawan menjamin stok sapi untuk kebutuhan korban mencukupi. Ini setelah dinas tersebut melakukan pendataan kebutuhan dan stok sapi hewan kurban di setiap kecamatan yang ada. "Untuk hewan kurban jenis sapi kita sudah menyedia kan stoknya. Artinya sampai hari H nanti Insya allah kita tidak akan mengalami kekurangan sapi untuk kurban di seluruh kecamatan," terang Zulkifli,, Kepala Disnak Pelalawan. Ditambahkannya, untuk "Kita tahu setelah mengetahui berapa kita surati para kebutuhan, Disnak sudah surat edaran pedagang sapi di memberikan kepada seluruh pedagang sapi Pelalawan, dan terkait permintaan warga akan sapi untuk hewan setelah kita surati kebutuhan kurban. mereka masing"Kita tahu setelah kita surati para pedagang sapi di masing Pelalawan, dan setelah kita surati mereka masing-masing menyampaikan berapa berapa kebutuhan menyampaikan kebutuhan mereka untuk kurban mendatang, dan mereka untuk sekarang saya yakin tidak ada kurban masalah lagi," paparnya. Sapi-sapi yang akan mendatang, dan dijadikan hewan kurban sekarang saya sendiri, kata Zulkifli, ada yang merupakan produk daerah yakin tidak ada sendiri, dan ada juga didatang masalah lagi" dari Sumbar dan Lampung. "Setelah kita datangkan nanti langsung kita cek kondisi kesehatan sapi itu apakan sapi tersebut terbebas dari penyakit atau tidak sehingga bebas untuk di konsumsi," imbuhnya. Menurut Zulkifli, guna mengatasi lonjakan yang membludak terkait banyaknya permintaan, Disnak juga sudah menunjuk agen resmi dari Disnak yang akan siap menyalurkan kebutuhan sapi saat Idul Adha mendatang. Sebaba agen yang ditunjuk oleh Disnak memiliki stok sapi, sedangkan sapi untuk saat ini yang sudah disiapkan sudah mencapai lebih kurang 1000 ekor untuk memenuhi kebutuhan, dari jumlah itu rata-rata per kecamatan kebutuhan akan sapi kurban nanti biasanya mencapi 70 hingga 100 ekor per kecamatannya. Mengenai harganya sendiri, Zulkifli mengaku untuk sapi kurban Dinas Peternakan mematok harga 7,5 juta sampai 8,8 juta untuk satu ekornya tergantung dari kondisi sapinya. sedang kan kambing harganya 1,5 juta sampai 2 juta. "Namun untuk kambing kita tidak menyediakan karena untuk kambing biasanya para pembeli langsung melalu agen atau pedagang kambing itu sendiri," tambahnya. Rtc/Mp


Daerah

8 Lintas Daerah

Di Kabupaten Indramayu Akan Melaksanakan Pesta Demokrasi Rakyat INDRAMAYU - Pemilihan Kuwu (Pilwu) di Kabupaten Indramayu tinggal menghitung hari saja yaitu tepatnya Rabu 7 Desember 2011 nanti. Sebanyak 143 desa secara serentak akan menyelenggarakan Pilwu. Kini semua bakal calon (Balon) telah mendaftarkan diri sebagai calon kuwu di desanya masing-masing. Salah satu calon bernama AMING telah mendaftarkan ke ketua panitia pemilihan kuwu desa Mekarjati pada hari Kamis (20/10) pukul 08.00 WIB di kantor desa Mekarjati didampingi oleh dua orang tim suksesnya Toto Hartono (Sungu) dan Midrik Santoso. Ketua Panitia Pilwu (Pemilihan Kuwu) Suparto, SE saat ditemui oleh Melayu Pos di ruang kerjanya mengatakan, kami menerima pendaftaran para calon kuwu/kepala desa akan memperoses sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu calon kuwu Aming sehabis melakukan pendaftarannya menuturkan kepada Melayu Pos, apabila saya terpilih menjadi kuwu/kepala desa di desa Mekarjati, Visi saya adalah mewujudkan masyarakat desa Mekarjati dengan slogan cerdas misi meningkatkan di sektor kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mekarjati, peningkatan pada sektor infrastruktur, peningkatan di sektor keamanan lingkungan. Dengan program kerja mengutamakan perbaikan sarana dan prasarana pada fasilitas umum. Melaksanakan perbaikan jalan, baik jalan utama ataupun jalan perkampungan membuat atau memperbaiki sistem pengairan untuk pesawahan. Memberikan pelayanan pada masyarakat dengan membebaskan administrasi bagi warga. Mengaktifkan kembali sistem pengamanan dalam slogan CERDAS C: Cakap mempunyai kecakapan dalam pelayanan terhadap masyarakat E : Efisien tepat waktu dalam menyambut/mengambil keputusan R: Religius meningkatkan ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa/Allah SWT D: Demokrasi membangun hubungan masyarakat dengan sifat dan prinsip demokrasi terpimpin A : Amanah menjalani tugas dan kepercayaan masyarakat sesuai hati nurani dalam kewajiban S : Sosial meningkatkan nilai-nilai dan sifat kegotong royongan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Aming, pencalonan dirinya tidak ada artinya apa-apa tanpa ada dukungan dari warga/masyarakatnya karena pemimpin yang dicintai rakyatnya harus dekat dengan rakyatnya. Sutarmin

Dugaan Proyek Siluman

Bupati dan Dinas PU Langkat Diharapkan Bertindak SEI BINGAI - Bupati dan Dinas Pekerjaan Umun Kab Langkat sudah selayaknya mengambil tindakan tegas kepada CV yang mengerjakan proyek pengaspalan jalan Namo Trasi, tepatnya di Desa Purwobinangun Kec Sei Bingai Kab Langkat. “Dimana pengerjaan proyek tidak menggunakan plang proyek sehingga masyarakat merasa bingung. Pengerjaan proyek pengaspalan sepanjang “Dana proyek ± 4 Km, sumber dana yang dikerjakan dan besarnya dana, pasti besar masyarakat tidak tahu,” ujar jumlahnya, tapi Rapen Senbiring dan Copot PA. “Dana proyek pasti besar pihak pengelola jumlahnya, tapi pihak pengelola tidak mau tidak mau transparan dalam hal proyek diduga tidak transparan dalam pengerjaan sesuai dengan bestek,” ujar hal pengerjaan warga yang ditemui Melayu pos. Ironisnya ada seorang anggota proyek diduga DPRD Kab. Langkat yang tidak sesuai melintas setiap hari di jalan tersebut, yakni Tenang Ginting. dengan bestek” Tetapi ada kesan Tenang Ginting sebagai anggota DPRD Kab Langkat seolah–olah tutup mata. Selayaknya tugas dari DPRD mengawasi dan mengontrol atau setidak–tidaknya menegur pihak yang mengerjakan proyek tersebut. Kami betul–betul sebagai warga merasa kecewa dan prihatin atas tidak pedulinya Tenang Ginting sebagai anggota DPRD, yang mewakili rakyat, ujar beberapa warga. Di suatu malam ada pula warga yang melihat Tenang Ginting pada pukul 01.00 wib berada di tempat pengerjaan proyek. Sehingga masyarakat menduga Tenang Ginting ikut dalam hal pengerjaan proyek tersebut. Begitu juga pantauan Melayu Pos di lapangan pengerjaan saluran air dikerjakan asal jadi. Sehingga kwalitas dan mutunya sangat diragukan. Masyarakat juga menghimbau kepada Intansi penegak hukum Kab Langkat agar mengusut dugaan proyek siluman dengan tegas. SR/MP

Ruwat Bumi Tradisi Jangan Dilupakan INDRAMAYU - Masyarakat Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu (19/10) beramai-ramai membuat sesaji dan tumpeng lalu berkumpul di sebuah tempat yang dianggap keramat tepatya di Blok Pancuran Mas Desa Baleraja. Ruwatan sangat meriah karena ada hiburan wayang kulit yang sengaja didatangkan dari Kabupaten Subang. Kadus IV Kari selaku Panitia kepada Melayu Pos mengatakan bahwa acara ritual ruwat bumi adalah tradisi leluhur kita nenek moyang jangan ditinggalkan, karena dengan Ruwat Bumi artinya kita sebentar lagi akan turun ke sawah mulai bertani, agar warga masyarakat kita semua mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT dan mudah-mudahan dengan ritual ini warga Desa Baleraja dijauhkan dari segala musibah amin, lanjut Kepala Dusun IV tersebut. Masih menurut Kari biaya Ruwat Bumi murni hasil swadaya masyarakat, ucapnya. Imin Heryana, Kuwu Penjabat Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dalam acara ritual Ruwat Bumi dan Mapag Sri harus dipertahankan oleh kita agar budaya ini dapat dilestarikan. Karena kita semua sangat berharap agar masyarakat Desa Baleraja tetap ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa amin dan menjelang turun menggarap sawah mendapat petunjuk, ada dalam keselamatan dan keberhasilan, tandas Imin Heryana penuh dengan harapan. N Suryana

Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

Diduga Banyak Yang Intervensi

Panitia Pilwu Desa Sidamulya Amburadul Indramayu, Melayu Pos Persoalan ini mengenai perihal akan diadakannya demokrasi langsung yakni pemilihan kuwu/ kepala desa, Desa Sidamulya, Kec Bongas, Kab Indramayu Jabar yang akan dilaksanakan tanggal 7 Desember 2011. Namun di dalam tubuh panitia sendiri belum mengerjakan persoalan yang kaitannya dengan pelaksanaan agenda tersebut terkesan amburadul dan semerawut bahkan selaku panitia di dalamnya ada kepentingan untuk menjatuhkan salah satu bakal calon karena keputusan panitia terlalu berbelit-belit dan selalu mengulur-ulur waktu. Walad Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Sidamulya, saat dikonfirmasi (19/ 10) mengatakan, “Saya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada termasuk hasil keputusan penetapan para calon dari 3 calon kuwu hanya 1 tidak lolos menjadi calon karena mengundurkan diri dan mengenai surat ketetapan dari balon (bakal calon) menjadi calon nomor agenda suratnya saya tidak tahu maupun tanggal penetapannya dan mengenai STTB atas nama Warlan No. 02 OA ob 0247145 tanggal 7 Juni 1993 keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jabar No.1380/102/ Kep/I/1993 setelah dicek buku induk di SMP Muham-

Masyarakat datangi dan protes panitia di kantor kuwu Desa Sidamulya.

madiyah Segeran Indramayu, buku induknya telah hilang, kalaupun ada kesimpangan atau kesalahan saya serahkan ke instansi yang terkait untuk mengambil keputusannya”. Takasim salah satu tokoh masyarakat di Desa Sidamulya merasa kecewa kinerja panitia karena selama ini terkesan berbelit-belit dan diduga ada intervensi muspika. Karena setiap mengambil keputusan ketua panitia kebanyakan diam diri tidak banyak memberikan pendapat. “Yang paling dirugikan lagi dari korban bursa calon kuwu ini yakni Kisno yang notabene awalnya Kisno tidak ada niatan akan tetapi atas dorongan dari Walad yang sekarang selaku panitia setelah persyaratan masuk segala kekurangan Kisno dibeberkan oleh Walad itu sendiri, jadi jelas sebagai pemicu masalahnya adalah Walad, Kisno menjadi korban bahkan dikorbankan. Kami

tidak terima dengan perilaku dan kinerja panitia lebih baik dibubarkan diganti panitia yang baru dan bukan hal itu saja juga Warlan harus diusut tuntas mengenai keabsahan Ijazah, jangan tebang pilih, demi untuk keadilan dan keamanan situasi desa,” tegas Takasim. Ketika Melayu Pos konfirmasi (19/10) dengan ketua panitia untuk meminta penjelasan tentang kemelut hasil keputusannya siapa yang terjaring sebagai calon dan kenapa salah satu calon mengundurkan diri. Sebelum dijawab oleh ketua panitia itu, Kapolsek Bongas AKP Sudarsa langsung menariknya seolah-olah tidak mau persoalan atau kemelutnya terbongkar oleh wartawan. Jadi jelas di sini Kapolsek diduga ada intervensi terhadap panitia yang seharusnya netral dan memberi kesempatan kepada media supaya jelas duduk persoalannya.

Sebab menurutnya, petugas pengawas hewan dari dinas peternakan selalu memantau peredaran hewan ternak yang memasuki wilayah Kotim dan sekitarnya. Sekalipun ada hewan ternak yang disuplai dari luar daerah mereka akan memastikan para penjual hewan kurban tersebut memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asalnya. Dijelaskan Wardhana, secara umum kondisi kesehatan hewan korban untuk saat ini cukup baik meskipun nantinya jika ada beberapa hewan kurban yang mengalami gangguan karena stres perjalanan penyakit mata dan penyakit kulit, selebihnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan masyarakat tentang hewan kurban yang dipasarkan di Kotim dan sekitarnya. Karena hal tersebut tidak akan berdampak buruk jika daging hewan kurban dikosumsi. Dari hasil pemeriksaan

Mentaati Persyaratan Sesuai Perda dan Perdes Indramayu, Melayu Pos Dalam hal ini mengenai akan dilaksanakannya pemilihan kuwu/kepala desa yang secara serentak di Kabupaten Indramayu. Salah satu desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu adalah Desa Sukra Wetan, Kec Sukra, Kab Indramayu, Jabar. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) telah membentuk dan menetapkan panitia pemilihan kuwu tersebut namun setelah berjalan dari kecamatan mengenai aturan persyaratan yang di luar ketentuan Perda dan Perdesnya. Panitia pemilihan kuwu Desa Sukra Wetan di disekretariatannya (20/10) kepada Melayu Pos mengatakan, “Kami dari panitia tetap akan mengedepankan dan mentaati segala persyaratan calon kuwu yang berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan Peraturan desa (Perdes). Kalaupun ada persyaratan di luar aturan ketentuan itu panitia tidak memaksakan karena banyak aturan dan persyaratan di luar ketentuan perda dan perdes bahkan sampai pendaftaran sudah ditutup serta akan dilakukan verifikasi pun masih ada saja persyaratan jadi jelas ini intervensi ke panitia apalagi persyaratan yang diluar ketentuan itu tanpa ada koordinasi baik kepanitia maupun dengan BPD.” Saat verifikasi calon kuwu di Desa Sumuradem Timur (21/10) Camat Sukra Teguh Budiarso, Sos menyampaikan dan memaparkan, “Persyaratan yang di luar perda dan perdes itu sebagai pelengkap terkait pernyataan tidak mengangkat sekretaris desa yang baru dan tidak memberhentikan pamong desa yang lama senantiasa untuk menstabilkan roda pemerintahan desanya masingmasing. Mengenai pergantian dan pengangkatan pamong desa itu hak prerogratif kuwu dan juga terkait calon yang mempunyai tunggakan di Bank Pemerintah serta harus mengirimkan Akseptor peserta KB itu sifatnya hanya himbauan dan sebagai tolak ukur calon pemimpin apabila terpilih nanti.” S Pranoto/Joy

S Pranoto/Joy

Distanak Kotim Pastikan Stok Hewan Kurban Layak Dikosumsi Sampit, Melayu Pos Menjelang hari raya kurban banyak upaya dilakukan pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan pengecekan kesehatan bagi hewan ternak yang akan dikurbankan pada hari kebesaran umat bergama islam. Sejauh ini Dinas Peternakan Kabupaten Kotawaringin Timur sudah memastikan bahwa stok hewan ternak sapi dan kambing di Kotim untuk dikurbankan di hari Raya Idul Adha aman dan layak konsumsi, Kamis 20 Oktober. Saat dikonfirmasi Kepala Distanak Kotim, Imade Digantara melalui Kepala Bidang Peternakan, Ir Bima Eka Wardhana mengatakan, dari hasil pemeriksaan hewan kurban sejak H-20 Idul Adha, pihaknya tidak menemukan hewan kurban yang mempunyai penyakit berbahaya, seperti antraks maupun penyakit lainya yang membahayakan untuk hewan ternak dikosumsi.

Panitia Pilwu Desa Sukra Wetan

sementara, tidak ditemukan hewan kurban yang mengidap penyakit berbahaya, khususnya untuk hewan ternak yang disuplai dari wilayah Kotim sendiri, namun meskipun ada di beberapa hari yang akan mendatang dari pemeriksaan mereka menemukan hewan ternak yang memiliki penyakit maka pihaknya akan mengamankan ternak tersebut sebagai bentuk laporan untuk ditindak lanjuti oleh tim kesehatan. Dirinya juga mengharapkan kepada perternakan hewan maupun masyarakat Kotim, apa bila menemukan gejala kelainan terhadap hewan ternak mereka jenis sapi maupun kambing maka dianjurkan untuk melaporkan hal itu kepada pihaknya, agar tim dari dinas peternakan mengambil tindakan pertama untuk memastikan bahwa hewan ternak tersebut tidak mengidap penyakit yang berbahaya apa bila dikosumsi masyarakat. Mia

Panitia Pilwu Desa Baleraja Resmi Dilantik Indramayu, Melayu Pos Pelantikan Panitia Kuwu Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu terkesan terburu-buru, hal ini ditengarai dengan dirubahnya jadwal pelantikan Panitia Pilwu oleh Ketua BPD Sudiyo secara sepihak menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat dan para Balon Kuwu yang hendak mencalonkan di Pilwu 7 Desember 2011 akan datang. Sementara dalam Forum Pembentukan Panitia (10/10), Ketua BPD mengumumkan bahwa Pelantikan Pilwu akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011, akan tetapi Ketua BPD merubah jadwal tersebut sepihak tidak memberitahukan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat. Imin Heryana, Pejabat Kuwu Desa Baleraja (11/10) kepada wartawan seusai Pelantikan Panitia Pilwu mengatakan pihaknya merasa kaget dan di belakangkan oleh Ketua BPD. “Berkaitan dengan Pelantikan Panitia Pilwu karena saya selaku Pejabat Kuwu tidak diundang apalagi dihubungi langsung,” tandas Imin Heryana. Hasil pantauan wartawan di tempat acara Pelantikan memang sangat lengang, undangan yang hadir tidak seperti saat pembentukan Panitia (9/10) semua elemen masyarakat hadir termasuk para Balon Kuwu. Acara pelantikan hanya dihadiri oleh Camat Gantar Dra Ade Suhayati dan Kasipem Kecamatan Gantar. Anggota BPD tidak ada yang hadir karena tidak ada undangan. Hal ini disampaikan oleh anggota BPD Padholi membenarkan bahwa dalam acara Pelantikan Pilwu anggota BPD tidak dilibatkan, ucap anggota BPD yang berhasil dikonfirmasi Melayu Pos. N Suryana

Sosialisasi Peredaran Narkoba Sindikasi Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Sampit, Melayu Pos Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan Polres Kotim menggelar acara sosialisasi bahayanya narkoba dan sindikasi peredaran serta pencegahannya. Sementara acara yang diprakarsai oleh lapas kelas II B Sampit ini berlangsung lancar dengan diikuti sebanyak 68 narapidana yang tersandung kasus narkoba. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di seluruh daerah sudah menjadi persoalan yang krusial. Sebab penyalahgunaan narkoba juga sudah memasuki kehidupan rumah tangga dengan tingkat terbanyak terkonsentrasi pada generasi muda jaman sekarang. Bahkan hingga saat ini hampir tiada satupun kabupaten/kota di wilayah Indonesia yang bebas narkoba. Hampir semua tempat sudah terindikasikan terlibat pere-

daran narkoba, begitu juga di hampir semua generasi telah banyak yang menjadi budak dari narkoba itu sendiri. Sedangkan dari sisi aparatur negara dan para penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim hingga petugas pemasyarakatan pun terdapat beberapa oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Hal tersebut telah dibuktikan dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terungkap oleh instansi penegak hukum itu sendiri. Ditambah dengan jumlah kasus terbanyak yang paling dominan bagi narapidana lembaga permasyarakatan kelas II Sampit, hampir 70 persen dari 362 total keseluruhan narapidana yang menjadi warga binaan lapas Sampit tersandung kasus narkoba. Sedangkan untuk menyi-

kapi hal ini, berbagai upaya yang dilakukan instansi pemerintah dan penegak hukum melaui dinas kesehatan pihak kepolisian dan badan narkotika nasional menggelar sosialisasi menanggulangi dan memerangi narkoba khusunya pada masyarakat binaan yang ada di lembaga permasyarakatan kelas II B Sampit. Menurut AKP Kasat Binmas Polres Kotim, peredaran narkoba di kehidupan masyarakat untuk saat ini sudah semakin marak dan memprihatinkan. Padahal penyalahgunaan narkoba itu sendiri berdampak sangat buruk bagi pengguna sekalipun pengedarnya. Dijelaskan Suparmi, untuk menangulangi serta memerangi narkoba itu sendiri semuanya tergantung pada kemauan dalam diri masingmasing semua orang. Meskipun dari banyaknya

terpidana yang sudah dibina oleh lembaga permasyarakatan tidak menutup kemungkinan napi tersebut tidak mengulangi kesahalahannya untuk yang kedua kalinya. Artinya dalam hal ini tidak hanya diharuskan seluruh narapidana yang menjadi warga binaan lapas Sampit menjauhi barang terlarang tersebut saat menjalani masa tahanannya dirutan melainkan juga sangat dibutuhkan dukungan penuh terhadap seluruh instansi yang menangani peredaran narkoba ini. Sementara menurut dokter Dewi bahayanya narkoba bagi yang mengosumsinya akan sangat berdampak buruk pada penggunanya itu sendiri. Sebab jika menggunakan barang terlarang jenis sabusabu, obat-obatan serta narkoba jenis lainnya, tentunya akan sangat membahayakan terutama bagi kesehatan.

Dijelaskan dokter Dewi, selain membahayakan kesehatan itu sendiri penggunaan barang terlarang jenis narkoba ini akan sangat berkibat fatal bagi yang mengosumsinya. Sebab di dalam barang terlarang jenis sabu-sabu dan lainya ini terdapat zat kimia yang sangat membayakan bagi komponen tubuh manusia. Artinya jika mengosumsinya dalam jangka waktu yang panjang tentunya komponen tubuh manusia serta organ tubuh lainya akan lemah hingga mengkibatkan kematian pada pengguna narkoba itu sendiri. Diharapkan dokter Dewi, dalam hal ini seluruh narapidana yang menjadi warga binaan lembaga permasyarakatan kelas II Sampit agar menjauhi barang telarang tersebut sebelum berakibat fatal terutama bagi kesehatan itu sendiri. Mia


Daerah

Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

9

Penyelundupan Merajalela di Pelabuhan TPI Lama Dumai Komisi A DPRD Kabupaten Indramayu

Tinjau dan Kaji Pemekaran Desa Bantarwaru

Indramayu, Melayu Pos Demi untuk kelancaran roda pemerintahan serta keinginan masyarakat Desa Bantarwaru yang sudah direncanakan kurang lebih dua tahun, maka Komisi A DPRD Kabupaten Indramayu meninjau dan langsung ke lapangan untuk mengkaji sudah sejauh mana kesiapan pemekaran Desa Bantarwaru, ucap Sukarno Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Indramayu. Komisi A DPRD Kabupaten Indramayu yang hadir 5 orang diantaranya dari Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. Dalam acara ini hadir pula Camat Gantar Dra Ade Suhayati, Kabag Otdes serta perwakilan dari Kapolsek Gantar dan para tokoh masyarakat pemrakarsa pemekaran serta Ketua BPD Sar’an, S.Pd. Pemekaran Desa Bantarwaru sudah tidak diragukan lagi karena perencanaannya sudah lebih dari 2 tahun, bahkan sudah menyiapkan kantor desa yang baru dan akan dinamakan Desa Mekarwaru, dengan wilayah yang mencakup 5 blok diantaranya Blok Bantarwaru, Blok Sukatani 1 dan 2, Blok Wesel, Blok Kebon Bandara dan Blok Cikandung, sedangkan wilayah untuk Desa Bantarwaru sendiri mencakup 4 Blok diantaranya Blok Walahar 1 dan 2, Blok Cijambe serta Blok Pansor, ucap Sar’an. Camat Gantar Dra Ade Suhayati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya pemrakarsa yang sudah menyiapkan tanah dan bangunan untuk Kantor Desa yang baru namun status tanahnya bagaimana? Apa mau dihibahkan untuk desa? Tandas Bu Camat. Ketua Pemekaran Asep Dadi saat dikonfirmasi MP mengatkaan semuanya sudah siap tinggal menunggu Pansus Dewan, ucap Asep. N Suryana

Yofkiat DR, Kepala SDN 01 Panahan Kec Arut Utara, Kobar.

SDN 01 Desa Panahan Targetkan Prestasi Pangkalan Bun, Melayu Pos Walau dengan fasilitas seadanya namun tidak membuat para guru di SDN 01 Panahan yang juga sekolah tertua di Desa Panahan, Kec Arut Utara, Kab Kobar, Kalimantan Tengah (Kalteng) ini lantas patah semangat. Dalam menjalankan pekerjaan mereka dalam bertugas sebagai guru pengajar di sekolah tersebut, sehingga memotivasi dan menjadikan para murid yang jumlahnya 55 orang murid di sekolah tersebut untuk makin rajin dalam menuntut ilmu di bangku sekolah. Demi meraih prestasi sebagaimana pernyataan Yofkiat DR sebagai kepala sekolah di SDN 01 Panahan yang ingin menjadikan sekolahnya meraih prestasi se-Kecamatan Arut Utara, Kab Kobar, Kalteng. “Lulusan SDN 01 Panahan sendiri sudah banyak yang memiliki jabatan yang cukup strategis pemerintahan di beberapa kabupaten di wilayah Kalteng,” ungkapnya. Samsin/Ariy

Batam, Melayu Pos Penyeludupan barangbarang dari ngeri jiran Malaysia sudah lama berlansung di pelabuhan TPI lama, para infortir memandang sebelah mata aparat terkait, diduga keras bea cukai Dumai terima upeti. Padahal para infortir jelas telah melanggar peraturan menteri perdagangan No 57/MDAG/PER/12/2010 tentang ketentuan impfor produk tertentu. Investigasi Melayu Pos di pelabuhan TPI Dumai terlihat sangat jelas aktivitas beberapa kapal barang berkafasitas 700 ton dan 1000 ton sedang bongkar muat, sebahagian kapal menunggu giliran untuk membongkar muatan kapal, pantauan di lapangan bahwa jenis barang yang dibongkar yaitu elektronik, mainan anakanak, alas kaki dan garmen. Dalam Peraturan menteri perdagangan sangat jelas ditentukan jenis barang yang diperbolehkan masuk ke Dumai, Permendagri No 57 pasal satu ayat satu dan dua berbunyi impor adalah kegia-

tan memasukkan barang kedalam daerah pabean, produk tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan peraturan menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, pakaian jadi alas kaki elektronika, mainan anakanak, obat tradisional dan herbal serta kosmetik. Pasal lima ayat kedua imfor produk tertentu oleh ITProduk tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut dumai di Dumai dan pelabuhan jaya pura di jaya pura hanya untuk produk makanan dan minuman. Salah satu petugas bea

cukai saat dikonfirmasi di lapangan bahwa oknum bea cukai tidak dapat menjelaskan barang apa yang dibongkar. Sementara petugas pelabuhan menghampiri wartawan ini dan merampas kamera serta mengambil memori card dari kamera milik wartawan Melayu Pos. Diduga barang yang dibongkar di pelabuhan itu adalah barang yang tidak tercantum dalam permendagri, untuk menghindari para kamera maka petugas menakutnakuti para wartawan dan melarang wartawan masuk pelabuhan untuk melipu. Daeng M Asis

Mahdi: Balai Pantai Puslitbang Sumber Air Bandung

Obser “Break Water” Banyak Pungsi & Bisa Menjadikan Pantai Baru Indramayu, Melayu Pos Pelaksanaaan Obser “Break Water” (Penahan Pemecah gelombang) di Tempat Obyek Wisata Pantai Tirtamaya Desa Junti Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Jawa Barat, yang dikerjakan oleh PT Delima Agung – PT Polly Jasa Persada (Join Operation) sejak Bulan April 2011 lalu, melaksanakan pemasangan kubus secara acak dengan berukuran 50 CM persegi telah terbukti Proyek Break Water ini, sangat berfungsi selain menimbulkan pasir baru (pendangkalan) juga kedepan akan terwujudnya pantai baru khususnya di Onyek Wisata pantai Tirtamaya yang nantinya pantai tersebut tertata rapih, hal ini diungkapkan oleh Mahdi dari Balai Pantai Pusat Penelitian dan Pengembangan (Pusdiklat) Sumber Air Bandung di lokasi Pantai Titamaya beberapa waktu lalu (22/10). Menurutnya, dengan pekerjaan pemasangan kubus obser Break Water berukuran persegi secara acak tersebut, sangatlah benar karena bertujuan akan terjadinya sedimentasi pantai khususnya di tempat obyek wisata Pantai Tirtamaya Indramayu, selain berbentuk persegi juga bisa bentuknya segitiga hanya saja terlalu lama pembuatannya jika berbentuk segitiga sehingga cukup lama memakan waktu, tuturnya. Di tempat yang sama Muchidi selalu PPK 007 Sungai dan Pantai II dari Balai Besar Wilayah Sungai Cima-

nuk - Sicanggarung (BBWS) menjelaskan, “Rencana proyek break water ini, sejak lama direncanakan namun baru tahun sekarang Pemerintah Pusat mengabulkan usulan Break Water di Pantai Tirtamaya dengan anggaran APBN sebesar mencapai Rp 8 miliar kurang untuk pemasangan kubus sebagai sarana penahan pemecah ombak (Break Water) dan seperti yang diungkapkan Tim peneliti Balai Pantai Puslitbang Sumbaer Air Bandung, bahwa dengan proyek break water ini banyak manfaat dan fungsi selain menjadikan daratan baru, juga akan menjadikan pantai baru pula dengan tujuan terjadinya sedimentasi pantai apalagi seperti obyek wisata Pantai Tirtamaya ini salah satu obyek wisata kebanggaan masyarakat Indramayu dan juga sering dikunjungi para wisatawan luar jika kondisi Pantai seperti ini, apalagi abrasi terus meneggerus maka obyek wisata milik orang Indramayu akan langka lan-

taran terkena abrasi maka Pemerintah Kabupaten mengusulkan untuk secepatnya penanggulangan agar Tirtamaya tetap utuh dan akhirnya terkabulkan, katanya. H.Toip, Pelaksana Lapangan menambahkan, “Untuk pelaksanaan pemasangan kubus sebagai penahan pemecah ombak (Break Water) sepanjang 200 meter ini, pihaknya tetap melaksanakan sesuai bestec dan aturan ketentuan yang diberikan seperti adanya pembuatan kubus tidak berkualitas sebanyak 230 buah pihak tidak dipasang bahkan lagi ada kubus sebanyak 500 buah menurutnya tidak berkualitas pun juga tidak dipasang karena pihak Jasakon telah menegurnya lantaran kubus tersebut harus diganti maka pihaknya mengikuti aturan dan petunjuk untuk mengganti kubus tidak berkualitas. Berbeda dengan Asep, pengunjung obyek wisata Pantai Tirtamaya mengatakan, “Dirinya sering berkunjung di Pantai Tirtamaya dengan kondisi obyek wisata ini tampak tidak terawat lantaran terkena abrasi dan setelah berkunjung lagi melihat adanya proyek break water pasir yang semula langka kini muncul lagi nyaris rata dengan bibir pantai sehingga kemungkinan para pedagang yang ada di lokasi pantai tidaklah was-was lagi pantai bakal twerkena ombak kini pantai mulai tampak rapih kendatipun belum keseluruhan, ujarnya. Wasnadi

LSM Korek Soroti Proyek BBWSC Rehab Pintu Bendung Curug & Situ Cipule Karawang, Melayu Pos Proyek Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) Rehabilitasi Pintu Bendung Curug tahun 2010 silam yang menyerap anggaran sebesar Rp 9.514.311.000 dengan kontraktor pelaksana PT Amarta Karya, masih menyisakan kenangan yang kurang baik terkait jebolnya pintu 5 pada hari Selasa 11 Januari 2011 pukul 10.35 Wib akibat tekanan air yang meningkat menyebabkan sambungan las pintu besi selebar 11,8 meter tidak kuat menahan tekanan air. Rangka baja penopang pintu besi melengkung bahkan keluar dari lintasan yang membuka-tutup pintu bendung. Jebolnya pintu 5

yang baru saja selesai dikerjakan kontraktor, merupakan bukti kuat bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak optimal karena ditengarai ada kesalahan atau kelalaian dari Kotraktor, Pengawas Direksi maupun PPK. Walaupun pihak kontraktor bertanggung jawab memperbaiki tetapi sejatinya, Pejabat BBWSC dan Panitia Lelang menjadikan kasus jebolnya pintu 5 pertimbangan bagi kontrakor untuk pekerjaan tahun 2011. Namun ternyata kejadian tersebut tidak menjadi masalah bagi kontraktor mengikuti tender 2011, buktinya PT Amarta Karya kembali tampil sebagai pemenang lelang Rebabilitasi Pintu Bendung Curug Tahun Anggaran 2011. Apakah hanya PT Amarta Karya saja satu-

satunya kontraktor yang mampu melaksanakan pekerjaan pintu air sehingga tampil sebagai pemenang lelang? Demikian penuturan Awo Anggara Ketua LSM Korek Distrik Karawang. Lebih lanjut Awo Anggara menuturkan, untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Situ Cipule (lanjutan) BBWSC kembali menggulirkan anggaran miliaran rupiah untuk beberapa kegiatan diantaranya pekerjaan galian tanah, pekerjaan sheet pile, pekerjaan jembatan dan pekerjaan jalan inspeksi. Untuk kedua paket pekerjaan ini, LSM Korek concern akan melakukan pemantauan khusus agar pelaksanaan pekerjaan optimal. Kita tidak mau anggaran proyek BBWSC

yang berlokasi di Karawang menjadi lahan korupsi oknum dengan cara mengurangi kualitas dan volume pekerjaan. Kita akan pantau terus kinerja PT Amarta Karya dan PT Jaya Etika Tehnik kontraktor Situ Cipule. Data yang dimiliki Melayu Pos, Rehabilitasi Pintu Bendung Curug dilaksanakan PT Amarta Karya dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 5.630.000, surat penunjukan 10 Mei 2011, No: KU.08.01/PPKPAB/PJPA-BBWSC/90 dan lama pekerjaan 180 hari kalender. Sedangkan Rehabilitasi Situ Cipule dilaksanakan PT Jaya Etika Tehnik dengan nilai kontrak kurang lebih Rp 10.997.000.000 dan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) uraian

pekerjaan terbagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya pembersihan lahan 43.429 meter persegi, galian tanah dengan alat berat+ pontoon, pengadaan dan pemancangan sheet pile 32x50x12 m dan 22x50x12 m, pembesian, beton K- 225 dan beton ready mix K-300, lantai kerja B-100, pasangan batu, plesteran, siaran, sulingsuling, pengadaan dan pemancangan tiang pancang diameter 0,35 cm. Sedangkan untuk pekerjaan jalan inspeksi, urugan dan pemadatan sirtu (subbase) serta urugan dan pemadatan batu pecah (base course). Sejauh mana komitmen dan integritas kontraktor melaksanakan pekerjaan di lapangan, bersambung. Luhut

Kilas Perobatan Gratis dan Donor Darah

Dalam Menyambut HUT Korps Brimob Ke-66

BATAM - Dalam menyambut HUT Korps Brimob-ke 66 sejumlah kegiatan dilaksankan di markas Brimob Polda Kepri di Batuaji Tembesi. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam menyambut hut tersebut, selain itu juga dilakukan latihan bagi 12 pesrta trilomba sebagi perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan di Mabes Korps Brimob Kelapa Dua Depok. AKBP Puji Santosa , SH Wakasat Brimop Polda Kepri didampingi ZA Chris Tamba saat dikonfirmasi di sela-sela kegitan pelaksanan perobatan gratis dan donor darah mengatakan, pelaksanaan kegiatan perobatan gratis terhadap masyarakat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam perobatan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Lebih lanjut Puji, selain pelayanan berobat gratis juga dilaksanakan donor darah bagi seluruh anggota jumlah yang direncanakan kegiatan donor kali ini sekitar sertus kantong. Mengingat tidak semua anggota dalam kondisi dapat mendonor. Jumlah kantong darah yang terkumpul sekitar delapan puluh kantong. Kedua kegiatan ini merupakan rangakan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain donor darah dan pengobatan gratis tanggal 15 Oktober, Tunamen Futsal (16 Oktober-5 November), kejuaran menembak (22-23 Oktober), Kerjabakti dan penghijauan (25, 28 Oktober), gerak jalan santai AKBP Puji Santosa, SH dan lomba poco-poco, anjangWakasat Brimob Polda Kepri sana, ziarah taman makam pahlawan pencucian duaja dan puncaknya akan diadakan upacara HUT Brimob. Rohani (45) warga Tembesi saat ditemui media ini mengatakan, ia sangat bersyukur kepada satuan Brimob Tembesi yang telah mengadakan kegiatan perobatan gratis sehingga kelurganya boleh berobat. “Apalagi ada pengobatan gigi bagi anakku yang sedang sakit, karena ada kegiatan ini maka saya tak perlu lagi membawa anak saya ke puskesmas atau ke bidan. Hitunghitung saya tidak keluar kocek,” ungkapnya. “Kami berharap instasi lain juga mengadakannya untuk meringankan beban masyarakat kuran mampu,” tambah Rohani. Go

Perahu Hias Meriahkan HUT Ke 52 Kab Kobar PANGKALAN BUN - Keruhnya sungai Arut tidak menghalangi antusiasme masyarakat menyaksikan lomba perahu hias dalam rangka HUT Kobar ke-52. Dalam kesempatan ini 15 peserta lomba yang ikut dari berbagai desa/kelurahan seKobar, Kalteng. Panitia pelaksana saat ditemui Melayu Pos mengatakan, dalam hal ini Pemkab Kobar menyampaikan permohonan maaf karena kurangnya peserta disebabkan beberapa hal di antaranya kurangnya promosi dan sosialisasi acara ini. Sementara itu dalam sambutannya Ketua DPRD Subahagio mengucapkan selamat hari jadi Kotawaringin barat ke-52 agar mampu mengembangkan/melestarikan budaya daerah Kotawaringin Barat, Kalteng. Hermanudin salah satu pemerhati budaya di Kobar saat dikonfirmasi Melayu Pos di sela-sela acara kegiatan tersebut mengharapkan pemerintah daerah lebih serius dalam pengembangan/pelestarian budaya daerah yang sekarang telah mulai dilupakan generasi muda. Sementara itu nampak sebuah kapal pesiar Orion II dan sejumlah perahu layar dari sejumlah negara peserta INDONESIAN SAIL 2011 di mana Kab Kobar menjadi salah satu kota kunjungan mereka. Samsin/Ariy

Pisah Sambut Sekcam yang baru Drs. Dadang Rusyanto, M.Si.

Lepas Sambut Sekcam Haurgeulis Berlangsung Khidmat INDRAMAYU - Seiring Peraturan Daerah (Perda) No. 26 Tahun 2002 tentang Pemutasian Jabatan dan alih tugas, beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu dari beberapa posisi yang mengalami perubahan diantaranya, pergantian Sekcam Haurgeulis, gelar serah terima jabatan dari pejabat lama, Drs. Yayan Mulyana kepada pejabat baru Drs. Dadang Rusyanto, M.Si berlangsung khidmat, Senin, 3 Oktober 2011 di Aula kantor Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu yang dihadiri seluruh anggota muspika, para kuwu-kuwu dan para Sekdes se-kecamatan Haurgeulis, juga para tamu undangan. Dalam acara pisah sambut sebagai panitia penyelenggara H. Sugro turut hadir Kapolsek Haurgeulis Kompol Joko Waluyo, SH yang mewakili Camat Haurgeulis juga dari Koramil Haurgeulis. Dalam sambutannya Drs. Yayan Mulyana yang kini menjabat di Pelayanan PBB, mengatakan rasa terima kasihnya kepada jajaran staf kecamatan, para kuwukuwu dan para tokoh yang telah bekerja sama selama 5 tahun 7 bulan saya dinas di Kecamatan Haurgeulis dan membantu tugasnya dalam membangun di wilayah Kecamatan Haurgeulis adapun sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maupun kekurangan Drs. Yayan Mulyana mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selama dalam tugas, juga kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama ia bertugas di Kecamatan Haurgeulis ucapnya. Selain pergantian orang No. 2 di Kecamatan Haurgeulis juga pergantian Kepala UPTD Pendidikan Haurgeulis, Ipin Aripin, S.Pd.I.MM kepada penggantinya Riyanto, S.Pd yang sebelumnya kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasekan Indramayu. Sementara sambutan dari Sekcam yang baru Drs. Dadang Risyanto, M.Si menuturkan, selaku Sekcam yang baru kami akan menindaklanjuti program Sekcam sebelumnya terutama dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus akan membawa Haurgeulis menjadi lebih maju untuk kedepannya tentu sinergitas dengan semua elemen baik para muspika, pimpinan UPTD dan isntansi lain, tokoh masyarakat dan masyarakat secara lebih luas kita akan teruskan, seperti yang pernah dilakukan oleh Sekcam terdahulu, ucapnya. Sutarmin


Daerah

10 Singkat Daerah

Penghuni Lapas Didominasi Kasus Narkoba Sampit, Melayu Pos Kasus budak narkoba akhir-akhir ini menjadi kasus yang sangat menonjol dan dominan khususnya di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini setidaknya tergambar dari banyaknya jumlah penghuni lapas kelas II B Sampit yang merupakan terpidana akibat melanggar peraturan undangundang narkotika.

Kantor Kuwu Desa Haurgeulis yang sedang direhab.

Kuwu Desa Haurgeulis Sedang Merehab Kantor Desanya INDRAMAYU - Tak dapat disangkal peran dari pemerintah desa kini tetap poin baku sebagai ujung pelayanan yang sangat berarti karena bersinggungan dengan kepentingan warga secara langsung. Di sinilah letak keunikannya bisa betul kalau desa kuat negarapun bisa kuat tetapi permasalahannya untuk menggulirkan pembangunan itu memerlukan pendanaan, Alhamdulillah beberapa waktu lalu kuwu desa Haurgeulis Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu Jawa Barat, Hj. Shofiah telah menerima bantuan dana dari Provinsi Jawa Barat sejumlah Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) kini dana bantuan tersebut dianggarkan untuk merehab berat kantor desanya semua ruangan direhab, genteng diganti dengan yang baru, usuk dan reng diganti, pintu-pintu diganti dengan kayu jati, kusen-kusen diganti dengan kayu borneo dan menggunakan jendela kaca riben setebal 3 mm. Kuwu Hj. Shofiah saat ditemui wartawan Melayu Pos di kantor desanya, mengatakan “Pekerjaan rehab berat kantor desa ini, kami menggunakan tukang-tukang bangunan yang ahli dalam bidangnya sebanyak 30-20 orang dengan ongkos kerja dari Rp.70.000-Rp.50.000 perorangnya dalam satu hari. Pekerjaan rehab berat kantor desa diperkirakan memakan waktu 30 hari ke depan untuk penyelasaiannya dan selalu diawasi oleh tim pengawas dari Cipta Karya Waskam, ST dan Manun,” tuturnya. Untuk seorang srikandi Hj. Shofiah sebagai kepala desa/ kuwu Haurgeulis, plus kepemimpinannya memang sudah solid kendati untuk mengukur sebuah keberhasilan pembangunan mempunyai kriteria dan tolak ukur sesuai dengan ranah prosedurnya, tapi yang jelas nurani kita tetap cemerlang untuk menerima perubahan kearah perbaikan. Memang kuwu Hj. Shofiah menduduki jabatan publik di desa Haurgeulis senyatanya gerak kebijakannya merupakan manifestasi dari reformasi birokrasi pelayanan publik, dengan memberikan pelayanan kepada warga desa secara santun. Hal inilah yang membuat secara umum warga desa bagaimana pun tersirat dukungan untuk membangun desanya. Memang selama ini pemerintahan desa Haurgeulis sedang menggencarkan pembangunan dalam segala perwujudannya, sungguh Kuwu Hj. Shofiah menggugah kesadaran warga untuk berperan aktif dalam segala pembangunan. Karena masyarakat juga perlu punya kesadaran peduli terhadap desanya kemudian program apapun yang direalisasikan tetap menjungjung sikap transfaransi gotong royong dan untuk kepentingan seluruh warga. Inilah sikap yang selama ini diterapkan kepemimpinan kuwu Hj. Shofiah dalam pelaksanaan kebiajakan pembangunan tanpa terkecuali. Hj. Shofiah punya prinsif bahwa hidup adalah pengabdian. Terlepas dari persoalan itu yang jelas yang bersangkutan memang punya pengabdian didesanya sebagai seorang pemimpin membawa kebaikan dan perbaikan. Hj. Shofiah mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak provinsi yang telah menggulirkan dana bantuan untuk pembangunan desanya. Sutarmin

Pembuatan E-KTP Kec Gantar Disambut Positif Masyarakat INDRAMAYU - Pembuatan E-KTP di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu disambut positif oleh warga. Hal ini dibuktikan dengan berjubelnya warga memenuhi Aula Kantor Kecamatan hingga ke halaman dipenuhi oleh masyarakat yang ingin membuat E-KTP. Kasi Yanmas Kecamatan Gantar Ruskilah, M.M. M.Si kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan bahwa proses pembuatan E-KTP di Kecamatan Gantar mulai tanggal 12 Oktober 2011 dimulai jam 8 pagi hingga sore ditargetkan 300 orang terlayani dan per desa diberi waktu 10 hari kecuali Desa Mekarjaya18 hari karena penduduknya banyak. Program E-KTP di sini hanya diberi waktu 2,5 bulan oleh kabupaten. Sementara target 55.000 penduduk wajib KTP harus terlayani sehingga saya mohon kepada Ibu Bupati supaya memberi perpanjangan waktu hingga pertengahan tahun 2012 agar supaya seluruh masyarakat di Kecamatan Gantar memiliki KTP hingga hari ini 20/10 2992 yang sudah terekam operator kerja 2 orang dan 2 alat komputer spesifik dan bekerja full time. Masih menurut YANMAS bahwa isu di masyarakat ada pungutan biaya itu tidak benar kecuali variatif ala kadarnya, uang bensin kendaraan yang sengaja disiapkan oleh kecamatan untuk mempercepat proses pembuatan E-KTP dari Desa ke Kecamatan dan hal itu hak prerogratif Desa, bukan kewenangan pihak kecamatan, tandas Ruskilah. N Suryana

Ternak Ayam Resahkan Masyarakat Desa Namo Rube Julu KUTA LIMBARU - Masyarakat di kawasan Desa Namo Rube Julu Kec Kuta Limbaru Kab Deli Serdang merasa resah dengan adanya bangunan ternak ayam di desa tersebut . Di musim hujan banyak warga tidak bisa bercocok tanam karena lahan pertanian masyarakat setempat areal ternak yang dikelola AM. SAGALA selalu banjir. Air selalu meluap ke lahan pertanian penduduk. Tinggi air bisa mencapai satu meter, ujar Mbaru Guru Singa juga dibenarkan beberapa warga mereka sudah tiga kali tidak panen dampak dari bangunan ternak ayam tersebut. Begitu juga halnya petani jambu mengatakan, buah jambu selalu busuk, karena pohon jambu terendam banjir. Semua masalah sudah pernah dibicarakan kepada pihak pengelola. Tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan. Masyarakat berharap kepada dinas peternakan Kab Deli Serdang agar bertindak tegas, dan meninjau kembali keberadaan serta surat izin yang dikeluarkan kepada pihak pengelola ternak ayam tersebut, ujar warga yang ditemui Melayu Pos di lapangan. SR/JS

Dari 362 narapidana penghuni lapas kelas II B Sampit, sebanyak 70 persen merupakan narapidana untuk kejahatan tindak pidana narkoba. Sedangkan sisa lainya adalah kasus pencurian, pembunuhan dan pelecehan seksual, yang rata-rata hanya mencapai 20 hingga 30 persen. Kasus pelanggaran undang-undang narkotika ini juga menduduki tiga kabupaten sekaligus diantaranya Sampit, Kasongan dan Kuala. Sedangkan untuk wilayah yang paling mendominasi pada penyakit budak narkoba ini posisi Sampit paling teratas jika dibandingkan dengan dua

wilayah lainnya. Kepada Melayu Pos Rahmat Pijati, Kasubsi Regristrasi Lapas kelas II B Sampit mengatakan, untuk tahun ini jumlah kasus tindak pidana narkoba sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu jumlah narapidana yang tersandung kasus narkoba mencapai 100 orang. Diungkapkanya, dari jumlah narapidana maupun tahanan yang dititipkan di lembaga permasyarakatan kelas II B Sampit untuk jenis kasus penggelapan, ilegal logging, kasus penadaan, dan penipuan hingga saat ini belum menjadi kasus yang

paling dominan khususnya di lapas kelas II B Sampit. Dijelaskannya, semua penghuni rutan diperlakukan sama tanpa ada perbedaan diantara satu dengan yang lainnya, untuk itu jika terdengar isu yang menyampaikan ada pemberlakuan khusus terhadap warga penghuni rutan itu sama sekali tidak benar. “Karena dari 362 napi penghuni rutan semuanya diperlakukan sama, baik pemberian jatah makan, tempat tidur maupun yang lainnya. Jadi tidak benar jika ada perlakuan istiwewa kepada terpidana maupun tersangka,” kata Rahmat. Ditambahkan Rahmat, selain memberikan kegiatan mandiri, para penghuni juga diberikan bimbingan agama. Bagi napi beragama Islam setiap satu minggu dua kali mendapatkan siraman tausyiah. Sedangkan napi beragama kristen dan lainnya mendapatkan satu kali dalam seminggu untuk bimbingan rohani serta keagamaan. Mia

Bupati Uu Meminta Wartawan Menjadi Insan Pers Yang Sehat Tasikmalaya, Melayu Pos Hal tersebut diungkapkan dalam sambutan pembukaan seminar jurnalistik dan kadarkum para kepala desa dan instansi jawatan se wilayah Kecamatan Cipatujah dan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, bertempat di Aula Mess Pemda Cipatujah, Sabtu (15/10), yang dibacakan oleh Kabag Humas Setda Kabupaten Tasikmalaya Drs. Asep Lili Fatah. Bupati juga mengucapkan selamat ulang tahun dan berharap semoga insan pers yang dalam wadah Forum Wartawan Tasikmalaya (FWT), dapat lebih memelihara keharmonisan kedua belah pihak yang sudah terjalin selama ini. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga menjunjung tinggi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga

pemerintah wajib menginformasikan kebijakankebijakan dan program pembangunan untuk kepentingan publik melalui media pers, baik cetak maupun elektronik. Selain itu Bupati meminta anggota FWT dan wartawan lainnya untuk menjadi insan pers yang sehat dengan melihat persoalan dari berbagai aspek, agar bisa menghasilkan informasi yang berimbang. Ditambahkan pula semua insan pers harus menjaga kode etik jurnalistik dan netralitas, karena salah satu fungsi dari pers adalah sebagai kontrol sosial, sehingga bisa menciptakan good government dan clean government. Pers juga dituntut memaksimalkan pembangunan melalui informasi yang disajikan. Diakhir sambutannya Bupati berharap para peserta

dalam mengikuti seminar ini dapat meningkatkan kemampuan secara profesional dan kompeten. Sementara itu pemberi materi untuk bidang kehumasan disampaikan langsung oleh Kabag Humas Setda Kabupaten Tasikmalaya Drs Asep Lili Fatah, materi hukum oleh anggota Reskrim Polsek Cipatujah dan Kejaksaan Negeri Singaparna dan Syamsul Ma’arif mewakili PWI menyampaikan materi bidang jurnalistik. Acara yang digelar dalam rangka memperingati HUT FWT ke IV tahun 2011, dihadiri juga Dandim 0612 Tarumanagara, Kapolsek Cipatujah mewakili Kapolres Tasikmalaya, wakil dari Kejaksaan Negeri Singaparna, Muspika Cipatujah dan Bantarkalong, serta puluhan peserta yang terdiri dari kepala desa, kepala sekolah dan guru. Din

Jaksa Main Proyek Tidak Akan Dibela Bengkulu, Melayu Pos Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Amran Lakoni, menyatakan, pihaknya tidak akan membela oknum jaksa yang ketahuan bermain proyek pemerintah. “Kalau memang ada buktinya silahkan laporkan saja kepada Kejaksaan tinggi, Kami tidak akan membele oknum tersebut,” kata Lakoni di Mukomuko, Minggu. Hal ini disampaikan Lakoni menindaklanjuti wacana dan isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan salah satu bahawannya yang memiliki beberapa proyek. Ia mengatakan, pihaknya tidak punya kewenangan me-

lakukan penindakan bila terbukti oknum jaksa diduga bermain proyek. Kewenangan itu dikembalikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. “Penindakan itu kewenangan dari Kejaksaan Tinggi. Kalau kami tidak akan bela bila hal itu terbukti,” kata dia. Untuk membuktikan kebenaran itu, kata dia, sebaiknya pihak-pihak yang tahu dan memiliki data salah satu oknum jaksa yang diduga bermain proyek itu dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu. “Kami tidak akan bela bila yang bersangkutan terbukti benar, kalau tidak ada bukti artinya isu itu hanya

untuk merusak nama baik kejaksaan,” kata dia. Menurut dia, pihaknya telah memanggil oknum jaksa yang diduga bermain proyek itu tetapi yang bersangkutan justru tidak mengakui dan berani disumpah. “Saya sudah panggil beliaunya tidak mengakui, bahkan berani bersumpah. Kalau sudah cerita sumpah tidak mungkin lagi kami desak,” kata dia menambahkan. Bahkan, pihaknya telah memanggil salah satu kontraktor kegiatan pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kecamatan Ipuh yang selalu menjadi pembicaraan bahwa kegiaan itu diduga punya oknum jaksa. Ant/Mp

Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

Warga Trans Desa Batu Agung Tagih Janji Bupati Seruyan, Melayu Pos Warga Trans Suka Mandang Desa Batu Agung Sukamandang, Kec Rantau Pulut, Kab Seruyan, Kalimantan Tengah meminta Bupati terpilih H Darwan Ali untuk segera merealisasikan janjinya terkait masalah listrik. “Pada tanggal 18 Nopember 2010, sewaktu Bupati melantik enam kepala desa yang kebetulan waktu pelantikannya di Desa Batu Agung Trans Sukamandang. Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa listrik yang ada di Desa Batu Agung ini bulan Januari 2011 akan segera hidup, dan pada waktu itu sudah ada surat kabar yang mengekspos,” kata Lamidi Kades Batu Agung. Saat ditanyakan mengenai mesin genset, para tokoh masyarakat berkomentar, “Listrik itu tidak bakalan jadi, coba saja lihat di kanan jalan ada tiang listrik dan sebelah kiri ada tiang listrik. Tetapi keduanya tidak berfungsi kan pak. Yang dulu sudah amburadul, yang sekarang ada beberapa permasalahan antara lain, siapa yang mensuplai BBMnya? Dari mana dananya dan siapa yang mengoperasikan?” Rencana menghidupkan genset itu donaturnya dari perusahaan perkebunan sawit dan pemerintah perkebunan sawit itu PT. BJAP dan PT. METCO itu 75% dan pemerintahnya 25%. Tapi itu tidak berjalan dikarenakan dua perusaLamidi haan tidak mau mendanai Kades Batu Agung karena takut ada kecemburuan sosial dengan desa-desa yang lain juga ikut memintanya makanya genset sampai sekarang tidak bisa beroperasi. Ada sebagian masyarakat tidak menerima kedatangan pemasangan listrik yang kedua ini, masalahnya ada gambaran yang membuat keganjilan, contohnya bagaimana pembayaran yang nanti bila hidupnya beberapa jam apa 1 x 24 am, apa hanya 12 jam saja, ini kan masih remang-remang. Warga masyarakat Desa Batu Agung Trans Suka Mandang menginginkan cepat terealisasikannya. Aliran listrik PLN Pangkalan Bun saja yang lebih baik dan jelas. Menurut informasi sebagian warga sudah didata oleh petugas PLN cabang Pangkalan bun. Sekarang kami mengharapkan janjijanji bapak sebagai Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah. Rakyat menunggu kebijakanmu. Samsin K

Pembentukan Panitia Pilwu Tahun 2011 Desa Baleraja Indramayu, Melayu Pos Komponen masyarakat Desa Baleraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu hari Senin, 10 Oktober 2011 telah berkumpul di Aula Desa setempat untuk memenuhi undangan Ketua BPD dalam rangka musyawarah Pembentukan Panitia Pilwu Desa Baleraja Tahun 2011. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Muspika Kecamatan Gantar diantaranya: Camat Gantar Dra. Ade Suhayati, Kapolsek AKP Acep Hasbulah danunsur TNI dari Koramil Haurgeulis – Gantar. Undangan yang hadir diantaranya masyarakat, Calon Panitia dan Balon Kuwu yang akan ikut berkompetisi di Pemilihan Kuwu tanggal 7 Desember 2011 secara serentak di Kabupaten Indramayu. Camat Gantar Dra Ade Suhayati mengatakan dalam sambutannya bahwa Panitia harus bertindak netral dan tidak terlibat family dan hubungan dukung mendukung Balon Kuwu sehingga pada pelaksanaan kerjanya tidak berpihak alias netral dan Panitia Pilwu setelah dilantik segera bekerja melakukan kegiatan sesuai tahapan karena Desa Baleraja termasuk yang terakhir dalam Pembentukan Panitia, ucap Ibu Camat Gantar yang belum satu bulan tugas di Kecamatan Gantar. Kapolsek Gantar AKP Acep Hasbulah dalam sambutannya mengatakan pihaknya berharap jalannya proses Pilwu di Desa Baleraja umumnya di Kecamatan Gantar tetap aman dan kondusif. Untuk menjaga hal-hal yang tidak kita harapkan bersama maka marilah kita jaga bersama termasuk dalam perhitungan suara nanti pihak keamanan akan berdiri terdepan untuk mengantisipasi adanya manipulasi hasil penghitungan suara, tandas AKP Acep Hasbulah. N Suryana

Menyibak Proyek Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Pekerjaan Saluran dan Turap Ruas Jalan Tanjungpura-rengasdengklok Bermasalah? Karawang, Melayu Pos Selain pekerjaan peningkatan dan perbaikan jalan provinsi di tiga titik ruas jalan yang sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya ruas jalan Tanjungpura-Rengasdengklok, RengasdengklokBatujaya dan ruas jalan Kosambi-Curug, Dinas Bina Marga Provinsi juga berperan membuat/membangun saluran air dan turap (linning) bahu jalan disisi kanan-kiri sepanjang ruas jalan pada lokasi tertentu. Untuk tahun anggaran 2011 Dinas Bina Marga menggulirkan paket pekerjaan peningkatan ruas jalan Kosambi-Curug dan pekerjaan saluran/turap disisi bahu jalan Tanjungpura-Rengasdengklok. Terkait dengan pekerjaan

pembuatan saluran air dan turap yang berlokasi di Kelurahan Tunggakjati, berdasarkan investigasi Melayu Pos di lapangan (21/10) ditengarai pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai bestek. Temuan sementara untuk pekerjaan saluran air diantaranya tidak ada fondasi, tinggi turap saluran air kurang lebih 60 cm dan lebar 20 cm, adukan 4 zak semen untuk 1mobil pick up pasir, kualitas pasir jelek. Sedangkan untuk pekerjaan pembuatan turap bahu jalan, pemasangan batu fondasi dalam kondisi air tergenang dan tidak didahului adukan, ke celah-celah batu fondasi ditaburi semen kering lalu dilanjutkan dengan adukan. Beberapa orang tukang (kuli) yang mengaku dari Cirebon dan Bandung ketika

Doc: Luhut

Pekerjaan saluran tanpa fondasi dan pekerjaan fondasi kondisi air tergenang.

diwawancarai Melayu Pos mengatakan, kami bekerja sesuai perintah mandor Pak Ajat. Untuk 1 mobil pick up pasir dicampur dengan 4 zak semen karena pasirnya jelek, nggak ada fondasi untuk saluran ini yang panjangnya 200 meter, tinggi hanya 60 cm dan lebar 20 cm persis sama seperti yang Bapak ukur barusan. Gaji tukang Rp.50.000 dan kernet Rp.45.000 kotor. Mandornya bukan Andi tapi

Ajat itu orangnya yang bawa mobil (pick up, red). Sejak pekerjaan ini dimulai hingga sekarang kami belum pernah melihat pengawas, yang datang hanya pemborong Pak Rubi. Mandor atau kepala kuli yang mengaku bernama Andi tapi menurut tukang namanya Ajat ketika dikonfirmasi mengatakan, proyek ini dari Bina Marga Provinsi penunjukan langsung (PL), pembo-

rongnya CV Sempurna Jaya dari Tangerang tapi kalau nilai kontraknya saya tidak tahu. Untuk pakerjaan saluran tinggi fondasinya 20 cm dan tinggi pass kosongnya 60 cm, jadi tinggi turap saluran mulai dari fondasi hingga keatas 80 cm. Kalau pengawas dari provinsi saya tidak tahu siapa. Pengakuan Mandor berbeda dengan penuturan tukang yang jauh lebih jujur dan sangat bertolak belakang dengan realisasi di lapangan. Kurang optimalnya pelaksanaan pekerjaan saluran dan turap bahu jalan ini diduga karena tidak hadirnya petugas pengawas lapangan dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, atau memang tidak ada pengawas untuk paket pekerjaan penunjukan langsung? Luhut


Sambungan

Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

Atasi Macet, Pembelian Kendaraan Akan Dipersulit Jakarta, Melayu Pos Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai salah satu faktor penyebab kemacetan di Jakarta, disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah kendaraan baru di Jakarta. Untuk itu DTKJ mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempersulit pembelian kendaraan. "Masyarakat tidak akan dilarang untuk membeli kendaraan, tetapi akan dipersulit. Hal konkrit yang ditawarkan adalah penunjukkan lisensi atau ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

(Pemda) untuk dapat membeli mobil," ujar ketua DTKJ, Azas Tigor Naenggolan saat dihubungi di Jakarta. Azas Tigor menjelaskan, untuk dapat membeli mobil calon pembeli juga harus dimemenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti tidak boleh memiliki catatan pelanggaran lalu lintas. ”Masyarakat juga perlu dididik, agar memiliki attitude dalam bertransportasi,” ucapnya. Selain itu pembatasan usia kendaraan pun, lanjut Tigor, perlu diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam mengurai kemacetan. Tigor mengatakan

di negara-negara lain, usia ideal kendaraan yang digunakan adalah 5,5 tahun sejak kendaraan tersebut pertama kali digunakan. "Setelah itu tidak digunakan lagi. Kalaupun digunakan, pajak kendaraan tersebut akan semakin mahal. Tapi di Jakarta, makin tua kendaraan, pajak akan semakin murah," jelasnya. Tidak hanya itu, Tigor juga meminta Pemprov untuk membersihkan area parkir on street. Kerena munurutnya on street salah satu penyebab kemacetan, salah satunya juga berasal dari banyaknya parkir

on street di badan jalan. "Parkir on street menyita 60 persen badan jalan, sehingga menjadi salah satu sebab kemacetan," kata Tigor. Tigor juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus meniadakan parkir gratis, jika ingin benar-benar membuat Jakarta tak macet lagi. Dengan penekanan-penekanan seperti ini, Tigor berpendapat, pengguna kendaraan pribadi akan berteriak dan meminta perbaikan sarana. "Setelah kendaraan di Jakarta berkurang, barulah kemudian kita benahi moda transportasi massal," ujarnya. Ic/Mp

Dinas BMP Bengkalis Jual Dokumen Kontrak Rp 4 Juta Bengkalis, Melayu Pos Rekanan/ kontraktor di Bengkalis tuding Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Bengkalis lakukan tindakan pungutan liar terhadap dokumen kontrak. Pasalnya dokumen kontrak proyek “dijual” kepada rekanan hingga mencapai Rp 4 juta yang dinilai tidak rasional dan membebankan kepada kontraktor. "Kontrak NK itukan hanya di fotocopy, dan rangkap 7 (tujuh) jika di hitung hanya menghabiskan uang senilai Rp 1 atau 2 juta, tapi harga yang diminta oleh oknum pega-

wai BMP kok hingga Rp 4 juta?," tanya heran salah seorang rekanan, Dakeslim, kepada sejumlah wartawan di Bengkalis. Dikatakan Dakeslim, atas pungutan yang tidak rasional tersebut sejumlah rekanan juga mengeluhkan dan sangat menyayangkan atas kebijakan yang telah dilakukan oleh oknum pegawai dinas BMP Bengkalis tersebut. “Harga kontrak yang diminta oleh pegawai itu kepada pihak kontraktor di luar akal sehat. Bukankah itu sudah langgar aturan Perpres 54,” katanya lagi. Penarikan uang senilai Rp

4 juta juga diakui oleh seorang rekanan asal Bengkalis, Atos. Dirinya yang mengerjakan paket proyek di Dinas BMP terpaksa mengeluarkan uang sebanyak itu, untuk membayar dokomen kontrak proyek yang dibebankan pada dirinya. "Bukan hanya kontrak saja yang nilainya melambung, plang proyek yang seharusnya hanya senilai Rp 500 ribu sekarang sudah mencapai Rp 2 juta," ujarnya. Terpisah, Sekretaris Dinas BMP Kabupaten Bengkalis, Sudirman ketika diklarifikasi adanya persoalan tersebut menegaskan, di dalam keten-

tuan dan aturan untuk pembayaran kontrak proyek, pihaknya tidak ada menetapkan kepada rekanan apalagi harus membayar Rp 4 juta sebagaimana untuk proyek Non Kecil (NK). "Jika ini benar, bukan aturan Bina Marga dan Pengairan melainkan ulah oknum yang membuat kontrak. Coba tanyakan langsung ke masing- masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Karena mereka yang berhak mempertanggungjawabkan serta menjelaskan harga kontrak tersebut," ujarnya melalui sambungan telpon. Rtc/Mp

imbuhnya. Lebih lanjut, ia berharap jangan sampai masalah lokalisasi korupsi ini bertahan lama. “Semoga yang tadinya kasus sudah dilokalisasi bisa di buka kembali,” ujarnya Kasus dugaan korupsi penggelapan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota Bandung senilai Rp40 miliar segera memasuki babak baru. Pasalnya, awal November 2011 nanti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar berencana melimpahkan kasus ini ke Pe-

ngadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Yuswa Kusumah mengungkapkan pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut, serta proses pemanggilan para saksi masih terus dilakukan guna melengkapi data. “Ya kita berharap awal November nanti sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan,” ujar Yuswa kepada wartawan usai menghadiri Jalan Sehat Keluarga Sehat Buah Batu Corps (BBC) di perumahan

Batununggal Indah, Kota Bandung, Minggu (23/10). Hingga saat ini Kejati Jabar sudah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Para tersangka tersebut sudah ditetapkan Kejati beberapa waktu lalu. Yuswa menuturkan, tidak menutup kemungkinan tersangka dalam kasus ini akan terus bertambah. “Nanti kita lihat dahulu perkembangan dari hasil pe-nyidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan masih akan terus berkembang,” jelasnya. Ic/Mp

Aparat Tutup Mata, Barang Ilegal Marak di Karimun Sambungan dari hal. 1 sangat lemah. Hal itu dibuktikan dengan tidak sesuainya antara jumlah barang yang masuk dengan jumlah yang tertera dalam manifest terkait masuknya sejumlah barang dari luar negeri seperti Singapura dan Malaysia.

Azman Jumat (21/10) kemaren menyebutkan lolosnya barang-barang tanpa dilengkapi pita cukai tersebut berarti barang tersebut tanpa dikenai bea masuk dan pajak. Dengan adanya permainan seperti itu, saya menilai adanya konspirasi yang dilakukan

aparat terkait dengan sejumlah pengusaha importir yang ada di Karimun,” ungkapnya. Dijelaskan Azman, biasanya para spekulan berdalih apa yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat karena dengan barang-barang yang dijual ke

pasaran bisa dengan harga murah. “Ini tidak boleh dibiarkan. Padahal, dalam Undang-Undang RI No 10 tahun 1995 jo Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan sudah jelas diatur tentang kegiatan ekspor dan impor barang,” jelasnya. Daulay

panjang jalan yang rusak sepanjang empat Kilo Meter dan sampai saat ini belum ada perbaikan,” katanya. “Sebelum Lebaran 2011 Dinas PU pernah melakukan tambal sulam di tiga titik karena kondisi jalan yang sudah tidak bisa dilewati kendaraan, tapi kini sudah hancur lagi. Kami butuh perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jalan ini karena jalan tersebut banyak tanjakan yang cukup tajam dan curam, tentunya ini sangat beresiko bagi warga yang melintasi jalan ini,”

paparnya. Masih menurut H Syafe’i, pemerintah jangan hanya memperhatikan jalan raya besar saja, tapi harus juga memperhatikan kondisi jalan penghubung antar kampung. Karena, jalan tersebut juga sering dilewati oleh pejabatpejabat Kabupaten Bogor seperti halnya Wakil Bupati Bogor Karyawan Fathurachman yang suka bertandang ke rumah pak KH Baden. “Tapi anehnya tidak ada perhatian untuk memperbaiki jalan ini. Makanya saya juga memohon kepada Bupati Bogor Rachmat

Yasin agar mendengarkan jeritan warganya dengan cepat merespon dan memperbaki jalan ini melalui dinas terkait. Jangan menunggu korban berjatuhan baru memberi bantuan. Antipasi dan pencegahan kepada warga, sangat diharapkan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Kami mau suara rakyat kecil didengar oleh pemerintah, dan besar harapan kami menunggu tindakan nyata dari pemerintah Kabupaten Bogor. Sekali lagi kami minta jalan ini di Hot Mic agar tidak cepat rusak,” harapnya.

nomi, bisa juga kekuasan politik. Ada kekuasaan yang mirip antara diktator perorangan dan diktator negara yaitu zalim menindas dan merasa benar sendiri. Apa bedanya penjajah dengan diktator perorangan, sama zalimnya dan menindas. Oleh karena itu, kita harus memahami kenyataan ini. Agama berdasarkan wahyu Allah dalam Al Quran memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk berpikir yang terbaik secara bebas. Tapi ada yang membelenggu manusia dengan wataknya yang ingin kekuasaan tak terbatas. Budaya diktator, budaya benar sendiri, dan ingin kekuasaan yang tak terbatas ada di tangan sendiri. Dalam surat Ali Imran ayat 16 Allah berfirman : Sesungguhnya Tuhan

kamu adalah satu Tiada yang lain selaian Dia. Yang pengasih dan maha Penyayang. Ini menjelaskan jangan ada manusia yang melampaui batas, yang melebihi kekuasan yang ada pada sang Pencipta. Tiada kekuasan yang lain. Persoalan kekuasan yang ada pada manusia, tidak lain dari agar kehidupan dengan keteraturan menciptakan kestabilan. Tetapi dasar prinsipnya tidak boleh berubah yaitu kekuasaan tertinggi pada Allah semata. Pada akhirnya, diktator lama tumbang, kekuasannya beralih kepada yang lain. Kita harus melihat dan menunggu apakah pengganti yang baru adalah kalangan kelompok yang mengakui kekuasaan Allah. Apakah hanya pergiliran dari diktator yang satu menjadi diktator yang lain.

Atau juga perkembangan Tunis, Mesir, Lybia ini merupakan konspirasi kelompok penindas dari luar yang mau menjadikan boneka kepentingannya? Kalau ini yang terjadi ini merupakan kegagalan dunia membangun peradaban yang adil yang tidak menindas. Dalam kaitan ini Islam menganjurkan agar orang selalu berdoa: Wahai Penguasa pembolak balik hati. Tetapkanlah hatiku dengan AgamaMu dan tata pada Engkau. Seungguhnya aku termasuk orang yang menzalimi diriku. Inilah upaya untuk menegaskan ketetapan hati agar tidak mudah berubah sekaligus mengontrol hati terhadap kelemahan yang ada dan memohonkan kekuatan dari Allah sang Pencipta. Semoga!

Masyarakat Keluhkan Jalan Rusak Sambungan dari hal. 1 kediamannya Minggu (23/ 10). “Sebenarnya para tokoh masyarakat sudah berupaya meminta bantuan dana kepada desa, tapi lagi-lagi menurut desa alasan tidak ada dana. Terakhir jalan ini diaspal pada tahun 2006 sepanjang dua kilo yaitu dari Kantor Cabang Dinas SD Pasir Angin 02 sampai depan SD Pasir Angin 04, dan selebihnya dua kilo lagi sampai Cikatapis belum pernah ada pengerasan apalagi pengaspalan. Jadi sampai sekarang masih dasar tanah. Sedangkan total

Tinus/Asep

Diktator Sambungan dari hal. 1 disaingi, jika ada kekuasaan lain ia menjadi tidak laku atau ditinggalkan. Hal ini menjadikan fungsi tahta kekuasaan membelenggu, menyadera, sang diktator. Sementara kebebasan menjadi milik manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan. Bagi orang yang berpikir akan menurunkan derajat manusia sendiri lataran tidak ada kebebasan. Di atas semua itu, masih adakah diktator baru? Jawabnya selama kakuasaan ada, maka selama itu diktator akan muncul. Hanya saja mungkin bentuknya berbeda, dia tidak lagi diktator dalam perorangan, menindas. Melainkan diktator negara. Satu negara menindas negara lain dan satu negara merasa benar sendiri. Mungkin wataknya bisa penjajah, bisa imperialis eko-

Sophia Latjuba

Bunkam Ditanya Soal Perceraiannya SOPHIA Latjuba bungkam kabar perceraian dengan suaminya, Michael Villareal. Sophia hanya mengumbar senyum, sambil berlalu. Sophia Latjuba yang mengenakan kaos tank top berwarna putih bercelana abuabu muncul di salah satu pusat kebugaran tubuh di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, barubaru ini. Usai perempuan yang akrab dipanggil Sophie itu keluar, puluhan wartawan langsung mendekat karena hendak mengkonfirmasi kabar

perceraiannya. Namun, Sophie memilih bungkam. Sophie sama sekali tidak mengeluarkan kalimat terkait kabar perceraiannya. Wanita berusia 41 tahun ini hanya menyambut pertanyaan wartawan dengan senyuman dan dua kata saja. “Oke, oke,” kata itu yang diucapkannya sambil bergegas menuju mobil Toyota Innova hitam yang sudah siap di halaman parkir pusat kebugaran itu. Kemudian, mobil tersebut berlalu meninggalkan wartawan. Sri

Polisi Selidiki Pengrusakan Rumah Tasikmalaya, Melayu Pos Polisi selidiki aksi perusakan oleh sekelompok orang tidak dikenal terhadap rumah warga yang dituduh jadi penganut ajaran sesat di Kampung Panaekan, RT 01 Rw 01, Desa Acol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (22/10) malam. “Kini kasus ini (pengrusakan rumah warga) sedang kita dalami,” kata Kapolsek Cineam AKP Suharto. Dalam proses penyelidikan tersebut, pihak kepolisian setempat mengamankan rumah yang

ditempati keluarga Ikin Asikin (50) dengan memasang garis polisi. Aksi pengrusakan rumah panggung berukuran sekitar 6x4 meter beserta isinya itu beruntung tidak menelan korban jiwa karena penghuni rumah tidak ada ditempat, namun menurut Suharto kerugian materi diperkirakan sekitar Rp10 juta. “Saat kejadian penghuni rumah sedang tidak ada, sehingga tidak dilaporkan ada korban jiwa, hanya kerugian materi karena rumah rusak,” jelas Suharto.

Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian sejumlah orang tidak dikenal datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengepung rumah milik Ikin sekitar pukul 19.00 WIB yang dituduh menganut ajaran aliran sesat. Sebagian dari massa tersebut langsung masuk ke rumah Ikin, kemudian melakukan perusakan hingga sebagian material bangunan rumah tampak rusak, seperti kaca jendela dan genting pecah, serta seluruh perabotan rumah tangga berantakan. Ant/MP

Fadel Mencabik-cabik Hak Prerogatif Presiden

Pemberantasan Korupsi Hanya Sebatas Retorika Sambungan dari hal. 1 terlokalisasi pada satu orang. “Masalahnya pada satu orang, tidak pindah-pindah. Kalau Gayus ya Gayus (terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan) saja,” papar Anggota Komisi III DPR ini dalam sebuah diskusi di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta. Menurut Munir, lokalisasi kasus saat ini sudah menjadi tren. “Model baru bagaimana kasusnya dilokalisir. Kasus Gayus tidak ke mana-mana. Cukup di Gayus saja,”

11

Sambungan dari hal. 1 "Saudara Fadel jelas ada masalah dan masalah itu riil, ada faktanya. Kepada yang bersangkutan agar segera mengelolanya," kata Sudi. Secara konstitusional, Presiden berhak melakukan apapun terhadap para menterinya. Bahkan tanpa alasan apapun dalam memecat pembantunya diperkenankan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Langkah Fadel ini juga didukung Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung yang meminta agar Presiden SBY menjelaskan apa alasan pencopotan Fadel Muhammad.

"Paling tidak Presiden SBY bisa mengundang kembali dan menjelaskan kenapa melakukan penggantian menteri," terang Mantan Ketua DPR RI ini. Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo mengatakan pencopotan Fadel Muhammad dari Menteri Kelautan dan Perikanan telah dibicarakan antara Presiden SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. "Harusnya Pak Fadel menanyakan ke Pak Ical. Soal Reshuffle sebenarnya tak ada kaitan partai dengan SBY," kata Ikhsan. Belakangan, Fadel mengaku sadar dan mengerti atas

pencopotan dirinya. Dia menyebutkan sikap kerasnya atas impor ikan dan garam disinyalir sebagai penyebab dicopot dari kursinya. "Saya baru menyadari bahwa selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, sikap saya dalam memperjuangkan ekonomi rakyat terlampau keras," ujar Fadel. Langkah Fadel dalam konteks ketatanegaraan jelas salah, telah melabrak hak prerogratif Presiden. Hak yang hanya dimiliki presiden itu semestinya ditaati. Presiden tidak punya alasan apapun untuk memecat pembantunya saja sah, mengapa dipersoalkan? Ic/Mp

Menkeu Diminta Bantu Pendanaan PON dan ISG Sambungan dari hal. 1 ini juga mendapat dukungan dan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat,” ujar Rusli usai diterima Menkeu. Gubri mengungkapkan bahwa sejauh ini, dana yang digunakan untuk membangun venues dan infrastruktur pendukung sebagian besar dari APBD Provinsi Riau. Padahal, Pemerintah Pusat seyogyanya juga harus memberikan dukungan anggaran, karena ini meru-pakan gawe nasional. Bahkan untuk ISG, akan ada 57 negara yang akan ikut ambil bagian. “Ini luar biasa. Lebih besar dari iven SEA Games (hanya 11 negara). Kalau ini sukses, tentu saja nama Indonesia akan semakin harum di dunia internasional,” ucap Rusli lagi. Sejauh ini, ungkapnya, paling tidak masih ada sekitar Rp600 miliar dana yang diperlukan untuk membangun

venues dan infrastruktur pendukung. Untuk itu, Rusli mengaku sudah meminta dukungan ke berbagai kementerian terkait, termasuk DPR RI. “Kita tentu sangat tidak ingin kejadian seperti di SEA Games. Kalau sampai tidak sukses, kita akan malu sebagai bangsa,” tegasnya. Rusli mengakui bahwa sejauh ini dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap Riau sangat minim. Jangankan untuk PON dan ISG, untuk membangun jalan nasional saja yang jelas-jelas kewajiban Pemerintah Pusat, Riau seakan dikebiri. “Sekarang kami sedang membangun jalan nasional sepanjang 30 kilometer. Terpaksa kami lakukan karena sudah hancurhancuran,” ungkapnya. Padahal, kalau dihitung kontribusi yang diberikan Riau kepada Pusat, mencapai ratusan triliun per tahun.

Namun yang kembali ke Riau sangat-sangat minim. “Kita sangat mencintai negara ini. Namun hendaknya, pusat juga memberikan perhatian yang adil dan proporsional kepada Riau,” katanya. Bagaimana tanggapan Menkeu? Ia mengaku akan memberikan dukungan. “Kalau PON dan ISG sukses, tentu nama Riau dan bahkan Indonesia akan semakin harum di tingkat internasional,” ujarnya. Menkeu juga meminta agar Pemerintah Provinsi Riau juga berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kemenpora dan Kementerian PU. “Karena main stadiumnya dibangun di kampus. Begitu juga banyak venues di bangun di kawasan kampuskampus, sebaiknya juga berkoordinasi dengan Kemendikbud, juga Menko Kesra,” sarannya. Rtc/Mp

Sistem Peradilan Pada Kerajaan Melayu Zaman Belanda Sambungan dari hal. 1 Pembesar Belanda (kontrolir) ditempatkan di kerajaan hanya sebagai penasihat; (e) Hukuman mati dan hukuman buang hanya dilaksanakan oleh Kerapatan Raja setelah mendapat izin dari Gubernur Jenderal; (f) Raja boleh membuat peraturan sendiri (zelffbestuursder ordening); (g) Raja boleh mempunyai korp kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan sendiri. Kerapatan Besar merupakan instansi tertinggi, dengan raja sebagai hakimnya, di samping orang-orang besar selaku anggota, dan kontrolir selaku penasihat. Dengan adanya Pernyataan Pendek, semua perintah ambtenaar Belanda dan kontrolir di wilayah Kerajaan Melayu bisa mengubah putusan Kerapatan. Pedoman untuk

kerajaan yang dipakai adalah zelfbestuursregelen tahun 1938. Sampai saat itu, di daerah Rokan dan Kampar Kiri masih ditemui pemerintahan distrik atau onderdistrik yang berdasarkan adat, karena dipengaruhi oleh adat Minangkabau. Pemerintahannya berdasarkan negeri dan kepala negeri yang diambil dari suku yang dominan. Oleh karena itu, wilayah ini disebut “Siak dan Pelalawan tanah berajo”. Di Kampar Kiri, negeri-negeri itu bergabung dalam suatu unit. Di Hulu Serdang, Langkat, dan Deli terdapat wilayah “dusun” yang didiami sukubangsa Karo dan Simelungun (Timur). Meskipun mereka memelihara hubungan perkauman dengan saudara-saudaranya di Tanah Tinggi Karo dan Simalungun, tetapi

mereka tunduk kepada rajaraja Melayu. Mereka yang berasal dari Batak, tetapi sudah masuk Melayu (Islam) diwakili oleh “Datuk Kepala Urung” atau Kejeruan. Belanda berusaha membendung pengaruh Sultan Melayu yang mendorong Islamisasi (Melayunisasi) di wilayah “dusun” ini dengan menyediakan tanah Batak untuk pengembangan misi Kristen, membentuk kontrolir khusus yang disebut Controleur voor Bataksche Zaken dan peradilan di wilayah urung (dusun), yang disebut Kerapatan Dusun, Kerapatan Urung, dan Balai Kitik. Peradilan ini memperhatikan adat Batak ketika Sultan atau Datuk akan memberikan hukuman. Politik Belanda ini tercermin dalam pernyataan rahasia.


Dewi Sandra

Jaga Kulit Tanpa Operasi Plastik SADAR dengan usia yang sudah berkepala tiga, Dewi Sandra selalu merawat kulitnya dengan baik demi menunjang karirnya di dunia hiburan. “Saya 31 tahun kalau saya tidak menjaga kulit saya, saya tidak akan mendapatkan kulit

Edisi: 132/Thn IV / 26 Oktober - 8 November 2011

Cari Calon Suami yang Setia Walau pun menjulang di dunia hiburan dan cukup sukses ber-bisnis, Sandra Dewi masih betah melajang. Meski begitu, bukan berarti gadis asal Bangka Belitung ini tidak ingin menikah. Dia justru ingin segera mendapat jodoh.

Olga Lydia

Belum Ketemu Orang yang Tepat

APA yang kurang dari Olga Lydia. Terbilang cukup sukses baik sebagai model, artis dan presenter. Tapi, hingga kini Olga belum memiliki pasangan. Padahal dari segi umur, perempuan berusia 34 tahun itu sudah lebih dari cukup untuk naik pelaminan. Namun urusan jodoh, menurut bintang film Ekskul itu, hanyalah perkara waktu hingga menemukan pria yang tepat. “Sampai menemukan orang yang tepat aja, masa-

lahnya ketepatan aja. Kalau udah ketemu orang yang tepat, aku pasti mau, (menikah)” ujar Olga. Cewek putih langsing ini tak pernah muluk-muluk bicara soal pasangan. Menurutnya, bersikap realistis akan lebih nyaman ketimbang harus beranganangan. “Aku sewajarnya saja. Tentunya nggak ada pertimbangan yang aneh-aneh, realistis saja. Lagian kalau nikah nggak ditargetin,” jelasnya. Selama ini, Olga terlihat asyik meniti karier. Menurutnya, hal itu bukan menjadi penyebab ia lupa untuk menikah. “Pekerjaan juga aku nikmati kok. Kalau nanti berdua juga nikmat,” kata Olga santai. Bicara pernikahan, dia tak ingin ada kekerasan dalam ru-mah tangganya kelak. “Ini masalah yang selalu mampir di kepala aku. Banyak perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang tidak terselesaikan. Wanita yang kena masalah KDRT selalu menyelesaikan masalahnya sendiri.” Sri

cerai. Jadi ya jalanin aja,” jelasnya. Bintang Quickie Express ini punya kriteria tentang sosok yang diinginkannya sebagai suami. “Nggak ada target yang penting masih kenceng ini,” selorohnya sambil tertawa. Terkait dengan kriteria suami yang sesuai untuknya, Sandra pun juga tidak muluk-muluk. Baginya, yang terpenting orang itu setia dan seagama. Dia pun juga tidak membatasi dari mana orang itu berasal, asal dia bisa menyesuaikan diri dengan Sandra. “Yang pinter, setia, seiman. Mana aja yang penting masih menyadari adat adat ketimuran Indonesia,” pungkasnya. Sri

Vicky Shu, Vokal Buruk Karena Sinus

SAAT tampil mengisi sebuah acara musik, terlihat kesehatan Vicky Shu sedang tidak fit. Saat bernyanyi di atas panggung, suara Vicky terdengar bindeng. Ia mengaku termasuk orang yang alergi terhadap debu. Alhasil dia mudah terserang flu dan batuk sehingga mengganggu kualitas vokalnya saat bernyanyi.

“Udah lumayan lama aku seperti ini. Dan memang banyak yang komentar suaraku jadi bindeng, kayaknya sih ada sinus,” ujar Vicky. Meski merasa kondisi tubuhnya sedang tidak sehat, Vicky tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Jika kondisi udara panas dan berdebu, biasanya kata dia, masalah flu itu selalu datang. “Biasanya kalau banyak debu, aku alergi. Dulu sih nggak ada alergi, tapi sekarang kalau kena debu langsung batuk, nggak enak,” urai pelantun Mari Bercinta 2 ini. Vicky mengaku, belum memeriksa penyakitnya tersebut ke rumah sakit. Namun, beberapa kali dia pernah mencoba pengobatan alternatif, termasuk melakukan dengan cara gurah. “Pernah ke gurah, cuma karena kondisi juga dan kesibukan, jadi nggak sempat. Cuaca juga lagi nggak menentu,” pungkasnya. Sri

‘The New Aguero’ Diincar Banyak Klub

Timnas Filipina U-23 Jelang SEA Games

FIlipinia Ogah Jadi ‘Anak Bawang’

MESKI masuk kedalam grup yang relatif ringan, tim nasional U-23 Filipina tidak mau bersantai diri. Mereka akan terus bersiap untuk membuat kejutan. Dalam drawing SEA Games XVII yang dilakukan beberapa hari lalu, Filipina masuk kedalam pool B bersama Vietnam, Laos, Timor Leste, Myanmar dan Brunei Darusallam. Sementara di pool A berkumpul para unggulan juara, juara bertahan Malaysia, tuan rumah Indonesia, Thailand, Singapura dan Kamboja. Meski terhindar dari grup maut, mereka mengaku masih harus terus melakukan perbaikan jika ingin menunjukan eksistensi di Asia Tenggara.

“Terlihat kami berada di grup yang menguntungkan tapi itu bukan berarti kita harus tenang-tenang. Ini bukan pertarungan mudah karena itu kita harus berlatih dengan keras,” ujar manajer tim, Dan Palami, seperti dikutip situs resmi asosiasi sepakbola Asia Tenggara, AFF. Pemain Filipina yang harus diwaspadai adalah pemain veteran mereka Manny Ott dan Jason de Jong, yang bermain pada Piala AFF 2010 lalu. Namun, ‘darah muda’ dalam pasukan The Azkals juga bisa jadi andalan. “Kami memilii pemain muda dan bagus. Susunan pemain kita lebih bagus dan kuat. Tapi untuk target kami tidak terlalu tinggi, hanya masuk semifinla dan berdiri di podium,” tambahnya. Saat ini timnas U-23 Filipina sedang berada di Jepang untuk melakukan persiapan terakhir menuju SEAG November mendatang. Rio

dah tidak muda lagi, janda dari Glen Fredly itu tetap merawat kulitnya dengan cara alami. “Sampai detik ini saya berusaha menjaga diri saya secara alami, ini tentang menjaga diri kita sendiri,” pungkasnya. Sri

Diah Permatasari

Sandra Dewi

“Rejeki memang beda-beda, kalau itu emang agak lama ya. Nggak papa kalau lama tapi yang terbaik, saudara sih banyak yang sudah nikah,” ungkapnya. Meski saudaranya sudah banyak yang menikah, Sandra nggak merasa iri. Dia tidak terlalu ambil pusing. Dia mengaku harus mempertimbangkan faktor agama yang mengharuskan menikah hanya boleh sekali seumur hidup. “Pengen sih, tapi ngiri sih nggak, cuma kan rejekinya beda-beda. Untuk pekerjaan emang cepet tapi soal itu jodoh emang agak lama, tapi ya jalanin aja. Nikah kan sekali seumur hidup apalagi agamaku sekali seumur hidup, nggak boleh

yang elastis seperti muda lagi,” ujar Dewi Sandra di Penang Bistro Mall Kelapa Gading, belum lama ini. Dewi yang sudah lama malang melintang di panggung hiburan tak pernah memiliki niat untuk melakukan operasi pelastik. Meski mengaku su-

Andy Polo dan Sergio Aguero MESKI Sergio Aguero masih berusia muda, kini sudah muncul sosok pemain remaja yang disebut-sebut sebagai ‘The Next Aguero’. Siapakah dia? Adalah pemain 17 tahun asal Peru, Andy Polo yang digadang sebagai penerus Sergio Aguero meski bukan berasal dari Argentina. Saat ini Polo bermain di klub Peru, Universitario Prodigy. Banyak klub-klub besar Eropa yang sudah kepincut dengan aksi Polo dan ingin memboyongnya ke Eropa. Namun, agen Polo, Borja Gonzalez menyebutkan bahwa kliennya kemungkinan besar akan bermain di Liga Jerman. Polo, yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17 September lalu, sudah menjadi pemain inti di klubnya dan membukukan 20 kali

penampilan dengan mencetak empat gol termasuk gol krusial saat berhadapan dengan Godoy Cruz di ajang Copa Sudamericana yang membuat peluang timnya untuk lolos masih terbuka. Dua klub Italia, Udinese dan Juventus dikabarkan tertarik merekrut Polo. Hal serupa juga datang dari Liverpool yang juga kepincut dengan aksi Polo. Namun, klubklub Inggris dan Italia tampaknya harus gigit jari karena menurut sang agen, Polo akan bermain di Liga Jerman. “Polo adalah ‘the new Aguero’, pemain dengan potensial tinggi. Saya berani mengatakan bahwa 90 persen ia akan bermain di Liga Jerman Januari nanti. Sesuatu bisa saja berubah, tapi rasanya ia akan tetap bermain di Jerman,” ujar Gonzalez kepada Goal. Rio

Tubuh Seksi Bahagiakan Orang USIA boleh masuk kepala empat. Tapi nyatanya Diah Permatasari masih terlihat langsing dan seksi. Kata ‘Si Manis dari Jembatan Ancol’ itu, keseksian tubuhnya didapat berkat perawatan diri dan kecantikan secara rutin. “Buat aku cantik itu ada perawatannya, terutama dari dalam, tapi luar harus dipoles juga. Cantik itu harus sehat, apalagi mendekati 40 tahunan. Harus rajin merawat, kebugaran, juga makanan bergizi. Jadi cantik nggak hanya dari dalam, kalau dari dalam tapi nggak dipoles juga sama aja,” jelas Diah. Diah juga mengaku bahwa

dulu dirinya sering mengenakan bulu mata palsu, tapi kini dia memilih untuk mengenakan yang simple saja. “Aku nggak pernah bawa bulu mata lagi, yang penting lensa mata ya. Alat make up juga yang simple-simple aja. Kalau dulu bulu mata copot

itu udah biasa, sering banget, tapi nggak apa selama aku bisa benerin. Tapi kalau sekarang sih bawa lem aja ya,” urainya. Bintang sinetron Anugerah ini sengaja memelihara tubuh-nya tetap montok. Itu dilakukan agar selalu disayang suami, bisa eksis di dunia hiburan dan menyenangkan hati relasi. “Aku juga udah tiga bulan ini syuting lagi, mulai diet lagi, udah kebiasaan diet. Kerjaan juga tuntut aku memperhatikan penampilan. Alhamdulillah, tubuh seksiku bisa bahagiakan banyak orang,” tuturnya. Sri

Syanel Ikuti Ayu Ting Ting TIDAK hanya mirip dengan Ayu Ting Ting, demi kemajuan musik dangdut, Syanel pun sependapat dengan Ayu Ting Ting yang tak mau memamerkan aurat demi memuaskan penonton. “Kalau itu aku setuju sama statementnya Ayu Ting Ting. Statement tanpa goyang yang seronok, penonton masih banyak yang suka nggak harus sensual kayak gitu,” ungkap Syanel di kawasan Pondok

Gede, Jakarta Timur, belum lama ini. Menurut dara asal Bandung itu, tampil dengan mengumbar aurat malah menjatuhkan diri. Ia pun tak pernah berniat tampil vulgar. “Kalau sensual ke seronok nggak niat banget, efeknya, udah ada contohnya, malah takut dibilang murahan, aku nggak mau digituin,” paparnya. Syanel juga menambahkan, jika akan tampil seksi maka harus dalam bentuk yang wajar. “Seksinya aku sebatas art, nggak harus mengorbankan

hal-hal yang aurat banget. Aku mau yang wajar aja,” tandasnya. Sri

Dewi Persik

Santai Mesti Hati Menangis DIKABARKAN sakit beberapa waktu lalu, Dewi Persik berusaha untuk tenang dan santai saat tampil di atas panggung meski hati sedang menangis. “Sekarang saya nggak boleh kecapekan. Rileks saja meski hati nangis,” ujar Dewi Persik, di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, barubaru ini. Pedangdut yang tengah menjalani proses sidang dugaan penganiayaan itu

menganggap semua yang terjadi adalah bagian dari tantangan dalam hidup. Ia pun menyayangkan jika harus menyerah dengan tantangan yang dihadapinya. “Hidup itu tantangan saya, jadi kalau saya menangis karena sebuah kehidupan itu sangat sayang sekali,” terangnya. Dewi Persik dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Julia Perez atas tuduhan penganiayaan di lokasi syuting. Sri

Chelsea Bidik Winger Napoli CHELSEA tampaknya belum puas dengan kinerja pemain sayap yang ada saat ini. Mereka dikabarkan mengincar salah satu winger Napoli. Pelatih Chelsea, Andre Villas-Boas akan menyiapkan dana sebesar 17 juta poundsterling (Rp 240 miliar) untuk memboyong winger Napoli, Christian Maggio. Maggio tampil impresif bersama Napoli musim ini baik di Seri A maupun di Liga Champions. Penampian impresifnya tersebut menarik minat Villas-Boas untuk merekrutnya bulan Januari

Christian Maggio nanti ketika bursa transfer sudah dibuka. Meski sudah

memiliki beberapa pemain saya berkualitas seperti Florent Malouda dan Salomon Kalou, tidak membuat AVB mengurungkan niatnya untuk mendatangkan pemain asal Italia tersebut. Seperti diberitakan Daily Mail, usaha Chelsea untuk memboyong Maggio ke Stamford Bridges tidak akan mudah karena Maggio sudah bekerjasama dengan pelatih Napoli saat ini, Walter Mazzarri ketika masih menangani Sampdoria dan kini kembali bermain bersama di Napoli. Rio

Anda Tertarik Dunia Jurnalistik? Dalam rangka pengembangan perwakilan dan biro di seluruh Indonesia, SKU Melayu Pos membuka kesempatan yang ingin bergabung.

Anda Berminat? Hubungi: Telp.: 021 - 98333068; 34830839 HP.: 0813 1839 2746 e-mail: melayu_post@yahoo.co.id

Melayu Pos  

Pemersatu Aspirasi Rakyat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you