Issuu on Google+

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

DWI MINGGUAN TERBIT 12 HALAMAN

Harga Eceran :

Buruh Dengan PT Nusantara Abadi Manajemen PT BUCP Garap Lahan Ilegal akan Dipertemukan Hal. 3 Hal. 6

Rp. 3.000,-

(Jabodetabek)

Janji Kucuran Dana Jamsostek Pake Syarat?

Hal.

10

Protes Tokoh Agama Bisa Picu Revolusi Sosial Jakarta, Melayu Pos Kritikan sejumlah tokoh agama beberapa waktu lalu bahwa pemerintah membohongi publik dinilai pengakuan tulus. Apalagi, pernyataan ini dilakukan setelah mereka melihat kondisi masyarakat dan sudah dibahas secara matang. Pakar pskologi politik UI Hamdi Muluk mengingatkan bahaya revolusi jika pemerintah terus mengelak dituduh berbohong oleh para pemuka agama.

Peran Baru Membuat Carissa Putri Merasa Tertantang

Baca di hal. 11

TITIAN MUHIBAH Akhlak Mulia

Oleh: Mas‘ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta SULIT dipungkiri bahwa akhlak bangsa termasuk pemimpin bangsa sudah merosot. Padahal pemimpin berakhlak mulia diperlukan untuk memastikan bangsa ini berjalan pada jalan yang benar, jujur, adil dan arif dalam mencapai kesejahteraan. Lantas bagaimana seharusnya? Ungkapan Akhlak Mulia selalu terdengar sebagai kriteria untuk para pemimpin. Ini dilawankan dengan kata akhlak buruk, yaitu bermakna perilaku yang tidak sesuai dengan moral, atau hukum. Oleh karena itu seyogyanya menjadi penting untuk dilaksanakan. Akhlak mulia yang dalam kata lain dinyatakan sebagai Akhlakul karimah menjelaskan seseorang menjalankan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, kebenaran kearipan dalam perilakunya. Singkatnya, orang berakhlak mulia harus jujur. Orang berahlak mulia haruslah menegakkan kejujuran, keadilan, kebenaran dan orang yang berahklak mulia menegakkan kebenaran. Di samping itu orang yang berakhlak muia mempunyai kearipan dalam bertingkah laku. Dalam hubungan itu, mungkin disini pesan Agama Islam mampu menjelaskan bagaimana akhlak dalam perilaku orang. Seperti dijelaskan oleh hadist nabi Muhammad SAW dalam doanya yang berbunyi: Allahumma a uuzubika makaratul akhlak Ya Allah aku berlndung dengan Engkau dari Budi pekerti yang buruk (Hadist Rawi Tarmizi) Nabi Muhammad SAW saja yang dengan predikat seorang utusan Allah masih memohon agar bisa berlaku dalam perilaku akhlak mulia. Tentu ini sesuatu yang penting dan tidak mudah dilaksanakan. Dalam keadilan misalnya ada hadist Rasulluh yang menyatakan: Lau anna Fatimataa binti Muhammadin saraqat laqatak’tu yudahaa Andai kata Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri niscaya akan aku potong tangannya (HR Muslim). Begitulah keadilan untuk semua ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Artinya tidak mebedakan orang yang berpangkat tinggi dengan rakyat biasa. Nabi Muhammad menyatakan anaknya sendiri akan dihukum adil sebagaimana pihak lain bersalah kalau mencuri. Sesungguhnya kita merindukan akhlak mulia bagi bangsa kita. Karena di sana lah akan kita temukan suasana yang aman, sentosa penuh kedamaian. Kita tidak bisa Bersambung ke hal. 11

PANTUN MELAYU Bunga mawar bunga melati Kala dicium harum baunya Banyak cara sembuhkan hati Baca Quran paham maknanya Anak ayam turun sembilan Mati satu tinggal delapan Ilmu boleh sedikit ketinggalan Tapi jangan sampai putus harapan Buah berangan dari Jawa Kain terjemur disampaian Jangan diri dapat kecewa Lihat contoh kiri dan kanan

“Mekanisme seperti itu (defensif) tidak akan mempan. Sejarah sudah membuktikan, ada limitasi waktu. Bisa berbohong kepada semua orang sepanjang zaman. Tapi membohongi semua orang sepanjang zaman, no way. Ini yang dikuatirkan,” tegas Hamdi. Protes publik yang merasa dibohongi, akan mengancam stabilitas negara. Pada gilirannya bisa melahirkan revolusi sosial yang ditandai dengan penjatuhan terhadap penguasa. “Lalu rakyat me-

ngambil kesimpulan sendiri kalau pemerintah bohong terus. Memang kesimpulan itu tidak selalu eksplisit, tapi dirasakan. Kalau sampai bentuknya eksplisit dan ada yang men-chanelling itu bisa melahirkan revolusi. Mereka turunin pemerintah yang sudah tidak dipercaya. Apa mau seperti itu. Kan tidak. Kita tetap cinta bangsa ini. Pergolakan-pergolakan yang keras itu dalam sejarah kadang-kadang perlu, tapi lebih banyak Bersambung ke hal. 11

Foto: Ist

PENGUNGSI LAHAR DINGIN. Pengungsi menempati barak pengungsian, di Ledok Tukangan, Yogyakarta, belum lama ini. Puluhan pengungsi korban banjir lahar dingin di kawasan sungai code masih menempati barak pengungsian karena rumahnya sudah tidak layak huni akibat terjangan lahar dingin.

Hariman Siregar:

Kecelakan Kerja di KKPA PT IIS Asian Agri

Dengan Sistem Libralisasi Korban Tewas Ekonomi, Kita Jadi Penonton Tanpa Santunan

Hariman Siregar Jakarta, Melayu Pos Kendati era reformasi sudah menginjak usia 13 tahun, namun dampak perbaikan yang dilakukan belum nyata

dirasakan masyarakat. Bahkan, jika diambil perbandingan, apa yang terjadi saat ini jauh lebih menyeramkan ketimbang tahun 1974, saat

dibukakan pemerintah orde baru kesempatan masuknya pemodal asing ke Indonesia. “Lebih serem lagi sekarang,” ujar pelaku sejarah dalam peristiwa 15 Januari (Malari) 1974, Hariman Siregar, di Taman Ismail Marzuki Cikini Jakarta Pusat, baru-baru ini. Hariman, yang dijuluki rajawali politik Indonesia, menceritakan, ketika awal era Soeharto pada 1970-an alias Orba (Orde Baru), Soeharto membuka diri masuknya modal asing. Namun dilawan oleh mahasiswa termasuk Hariman dkk hingga Bersambung ke hal. 11

Pelalawan, Melayu Pos Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan nakal di Kabupaten Pelalawan kepada pekerjanya kembali terjadi dan sungguh menyedihkan. Perusahaan ini bisa dikatakan tidak berperikemanusiaan lagi, karena nyawa seekor ayam yang mati akibat flu burung lebih berharga bila dibandingkan dengan seorang manusia yang meninggal karena kecelakaan kerja. Walaupun Pemerintah telah mengatur UndangUndang RI No 3 Tahun 1992

dan Undang-Undang RI No 40 Tahun 2004 Tentang Jamsostek dan Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang RI No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, namun peraturan perundang-undangan tersebut selalu diabaikan karena kurangnya ketegasan dari pejabat yang berwewenang. Seperti yang terjadi pada (24/12) di KKPA PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) salah satu cabang Asian Agri di Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan. Seorang pekerja yang bernama Yerni Waruwu Bersambung ke hal. 11

Kinerja DPRD Bengkalis Dinilai Buruk Rehabilitasi Lapangan Sukra Asal Rampung Bengkalis, Melayu Pos Tampaknya masyarakat dari pengamat Dinamika Institusi Penyelenggara Negara di Kabupaten Bengkalis mulai menyorot akan buruknya kinerja dari DPRD Kabupaten Bengkalis. Hal itu terbukti dan terlihat jelas, minggu pertama Januari 2011 dilewati begitu saja oleh dewan tanpa adanya kegiatan. Kredibilitas dan akuntabilitas dewan kian dipertanyakan. Demikian yang ditegaskan Ketua Umum Gerakan Muda Penyalur Aspirasi Rakyat (GEMPAR) Kabupaten Bengkalis, M Fakhrurrozi

yang juga pengamat pemerintahan kepada wartawan, Minggu (9/1) kemarin. Menurut pria yang akrab disapa Agam ini, begitu banyak kerja DPRD yang hingga saat ini masih tertunda, namun, agaknya tidak ada inisiatif dari pengemban amanat suara rakyat Bengkalis tersebut untuk berbuat banyak mengawali tahun 2011. “Dewan idealnya bisa memilah-milah antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan politiknya. Padahal, seharusnya Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bengkalis harus segera

bersidang menetapkan jadwual kegiatan dan agenda. Dan prioritas yang harus dilaksanakan adalah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah diserahkan Bupati Bengkalis pada Desember 2010 lalu ke DPRD Bengkalis,” tegas Agam dengan nada kecewa. Sangat disayangkan lanjut Agam, KUA-PPAS yang telah diserahkan Bupati Bengkalis tersebut belum mendapat tanggapan yang seharusnya dari DPRD Bengkalis. Dan itu Bersambung ke hal. 11

Indramayu, Melayu Pos Pelaksanaan rehabilitasi lapangan di Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu terkesan asal rampung. Pasalnya selain pekerjaannya asal-asalan material yang digunakan jauh menyimpang dari standar. Pekerjaan yang dilakukan CV Surya Gemilang Jatibarang tersebut menggunakan tanah urug berupa tanah lumpur dari kurasan sungai yang bercampur sampah plastik dan tidak jarang didapati pecahan be-

Lapangan Sukra pasca rehab

ling (kaca) sehingga usai pengerjaan masyarakat enggan menggunakan karena khawatir terkena pecahan beling. Bersambung ke hal. 11

HISTLEGEND

Bagian: Kedua (habis)

Sejarah Penciptaan Lambang “Garuda Pancasila”

Sultan Hamid II, Perancang Lambang Negara TANGGAL 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan

kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Men-

teri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang

diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kese-

pakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut Bersambung ke hal. 11

Opini

2 Sorot Kritik Yang Seharusnya Ditanggapi Positif KESIMPULAN sikap yang disampaikan sejumlah tokoh agama terhadap pemerintah sesungguhnya sebatas koreksi, agar perbuatan serupa tidak dilakukan lagi. Suara yang disampaikan mereka mewakili keresahan yang sudah kerap dirasakan mayarakat umumnya. Sayangnya reaksi pemerintah terhadap sikap tersebut agak negatif. Seakan pemerintahan sekarang alergi terhadap kritik, dan selalu berburuk sangka terhadap para tokoh lintas agama. Pertemuan para tokoh agama yang digagas Maarif Institute, beberapa waktu lalu seyogianya memiliki makna yang sangat positif. Sebab pertemuan tersebut jauh dari nuasa politik, kecuali menyampaikan kondisi yang sedang dialami umat beragama. Karena itu seruan tersebut seyogianya direspon dengan baik sekaligus diperhatikan oleh pemerintah. Karena tujuan para tokoh agama bukan mempovokasi ataupun menjatuhkan wibawa pemerintah. Namun mereka mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan seseungguhnya. Kekuasaan atas nama rakyat dikelola tidak terutama untuk kebaikan bersama. Seruan itu terdengar sarkastis yang menggambarkan gentingnya keadaan. Kebohongan tidak saja dilakukan eksekutif, tetapi juga yudikatif dan legislatif—tiga lembaga negara demokratis. Begitu liat-rakusnya kekuasaan sampai kebenaran yang menyangkut data pun dinafikan. Kebohongan demi kebohongan dilakukan tanpa sadar sebagai bagian dari praksis kekuasaan tidak prorakyat. Sebab, sekali melakukan kebohongan mutlak harus ditutupi dengan kebohongan selanjutnya. Akibatnya, timbul kemunfikan, penghianatan dan makin jauh dari sikap jujur. Jati diri sosiologi praktis para tokoh agama adalah menyuarakan seruan profetis, representasi keresahan dan keprihatinan umat. Kita tangkap dalam ranah itulah kritik atas kebohongan publik para tokoh agama. Hendaknya disikapi sebagai seruan profetis, seruan mengingatkan rakusnya kekuasaan, dan ajakan elite politik kembali kepada jati diri sebagai pelayan masyarakat. Kritik atas kebohongan niscaya disampaikan sematamata karena rasa memiliki atas masa depan negeri bangsa ini. Seruan mereka tidak dengan maksud mengajak berevolusi, tetapi menyuarakan nurani etis-moralistis. Mereka pun tidak bermaksud membakar semangat revolusioner, tetapi penyadaran bersama tentang gawatnya keadaan. Suara kenabian mengajak laku otokritik, bersama-sama melakukan evaluasi dan refleksi. Bahwa kekuasaan atas mandat rakyat perlu dikelola untuk bersama-sama maju. Pluralitas Indonesia sebagai realitas yang sudah niscaya perlu terus dikembangkan, dimanfaatkan sebagai sarana memajukan rakyat. Sekaligus menghentikan “patgulipat” apologetis atas nama rakyat. Rakyat seharusnya menjadi titik pusat dan batu penjuru atas praksis kekuasaan. Bukan sebaliknya dimanfaatkan demi kepentingan kekuasaan, pencitraan pribadi maupun kelompok tertentu.

Pembina: Mas’ud HMN, KRT. Heru Ansori, SH.MM Penasehat: Edigia, Gusti Bellaprisia, E. PGLK. Andanu, Jurik, Ucok Purba Penasehat Hukum: Junaedi Tarigan, SH, MH, Rida Ista Sitepu, SH. Pemimpin Umum/Pemred/Penanggung Jawab: Raden Barus Pemimpin Perusahaan: Sinton Sitepu Wakil Pemimpin Perusahaan: Fritz Bobby Barus, SE Sekretaris Perusahaan: Srimulyaniati Retnowati Manajer Iklan: Ikhwan, SH Manajer Pemasaran: FA. Sembiring Disain Grafis: EdWin’d, Romario Barus Litbang: Esron Sembiring, Hermansyah Pasaribu Dewan Redaksi: Raden Barus, Cristian Samuel HS., Sinton Sitepu Staf Redaksi: Aceng Eris, Sip, Asep Soepandi, Bisner PS., Hotman S., Maman Suryana, Anwar Kirap, Dani Hamdani, Agustina Hendra, Bona S, Priatna, Mareden Manulang, J. Silaban, N, Jonny Simanjuntak, Irmadi, Julisman, Yunus, Asrin Daulai, Sutarmin, Syafrizal, Asrizal, Harianto, q`Julimar Indra, Agus Herianto, Krisman Naibaho, Wawan Rismawan, Ami Rismawati, Kinkin, A Junaidi, Rezali, Edi Dachi, Kario Silalahi, N. Suryana, Mamat Sutardi, Kressa Maulana, Sopian Mustafa, Jasman Gea, Dani Hendi B, Tamidi Nurajaya, Tarman Waruwu, Bahagia Purba, Liston Gurning, Heri Fitriansyah, Darman, Kasmin Sudrajat, Sudarno, Albert H, Rihcad S, Ari Zaluku, M. Parjono, Basri M, Yanto Suyanto, Sarjo Pranoto, Afrizal, Afdhal Zuhri, Terkelin SM, Bachtiar, M. Kosir, Boy D, Adi Wira S Meliala, Ahmad, Tombang Tambunan, Syafrizal Anto, Fitriani N, Sutan Lumumba, Kayat Sudrajat, Eko Priyanto, Robinson Manulang, Deri Hendra, Kalaus, Joni Sapari, Didin, Dudi, Ujang, Farmi Alfikris, Sardi, Rozali, Adang Sukiman, Mulyadi, Rahmat, Suyetno Karman, Andi Putra, Parulan M, Rasyun, Firnando, Teja S, Hadysa Prana, Abdurachman, Samsin, Adi Surya Wijaya, M Suran, Budi Hartono Sormin, Sabar Manik, Torang Apta Sumito, Januari Barutu, Zainal Abidin, Suwaryo, S.Pd, MM, Dedi Suryadi, Muhammad Hasan, Dedi Kurniawan, Robet Sulun, Hery Hartono, Hasan Sobri, Syahsinan Aryanto, S Priyadi, Amril Rahman, Eri Waruwu, Maswan Kemit, Surianto S, Ari Curansyah, Slamet Adiansyah, Juara Bakti, Nanang Hilal Amrullah, Rizki Putra Utama, SH, Umar T, Muhammad Indra, Alex Darwin Sinaga, SE, Nana Setiawan, Izan Mizanudin, Eppendi, Supardi Asmad, Umar T, Masran MG, Syarif Rizal, Jamjami Sp, Alo Bango, Ibnu Hajar, Asam Serijal, Prorinja L Nahampun, Hotman Bin Jon, Awang Putra, MM, Purwanto, Max LT.

TARIF IKLAN : Iklan Baris Rp. 5.000,-/baris (minimal 3 baris, maks. 10 baris) 1 hal. Rp. 15.000.000 (FC); Rp. 10.000.000,- (BW); 1/2 hal. Rp. 7.500.000,(FC); 5.000.000,- (BW); 1/4 hal. Rp. 3.750.000,- (FC); Rp. 2.500.000,- (BW); 1/8 hal. Rp. 1.875.000,- (FC); Rp. 1.250.000,- (BW); 1/16 hal. Rp. 937.500,(FC); Rp. 625.000,- (BW); 1/32 hal. Rp. 468.750,- (FC); Rp. 312.500,- (BW)

DITERBITKAN OLEH: PT. Transparan Media Berkat Sejahtera ALAMAT REDAKSI / TATA USAHA / IKLAN: Gd. Dewan Pers Lt. III Jl. Kebon Sirih No. 32 - 34 Jakarta 10110 Telp.: (021) 98333068; 34830839 Fax : (021) 34830839 Email: melayu_post@yahoo.co.id Isi diluar tanggung jawab percetakan NPWP: 17.902.030.0-27.000 Rekening : Bank BRI Cabang/Unit Senen No. Acc : 3247-01-004181-53-4 Bank BCA KCP Atrium Senen No. Acc : 6850183994 Atas Nama : Raden Barus

Redaksi menerima naskah/artikel. Naskah/Artikel yang masuk menjadi milik Redaksi. Semua Wartawan SKU Melayu Pos terdaftar dalam boks redaksi dan dibekali kartu tanda pengenal.

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

Komunitas Asean

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mungkinkah adanya Komunitas Asean? Kalau Eropah bisa mewujudkan Masyakat Eropah mengapa Asean tidak? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Syukurlah sudah ada kesepakatan bahwa rencana penerapan Komunitas Asean dilaksanakan pada tahun 2015. Hal itu bukan saja satu hal yang positif namun juga menggembirakan. Artinya sepuluh negara (Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina, Muangthai, Myanmar, Laos, Vietnam, Singapura dan Cambodia) dengan penduduk 580 juta jiwa itu, dengan geografis letak strategis benua Amerika dan Australia yang bergabung dalam Asean tersebut. Hal ini semakin memantapkan persatuan disertai harapan pada gilirannya nanti akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kawasan. Terbentuknya Komunitas Asean punya cukup alasan, meskipun banyak tantangan. Seperti dinyatakan Profesor Mahadi SH (alm) seorang tokoh Melayu Sumatera Utara bahwa sesungguhnya mereka yang mendiami kawasan Asia renggara, berada dalam satu ras, memiliki persamaan nasib, corak budaya yang sama dan agama. Atas dasar ini, kawasan ini pun menempuh

sejarah panjang Oleh: Mas yang penuh liku dan tantangan. Dengan lain perkataan, untuk bersatu sebaga komunitas ada modal dasar yang mengikat seperti budaya, ras, agama yang diikat oleh perasaan persamaan nasib. Sejalan dengan pendapat diatas, Ruslan Abdul Gani tokoh nasionalis Indonesia, mencatat gerak kawasan ini ditandai oleh insfirable hisrory bahwa bangsa kawasan ini pernah berjaya dalam sejarahnya. Kemajuan dalam bidang perdagangan dan budaya telah dialami oleh bangsa kawasan ini yang disebut sebagai kawasan melayu. Ajang peradaban tersebut merupakan fungsi moral sebagai bagian hakiki yang ideal untuk kebebasan dan keadilan (Melayu Pos, 19 Febriari, 2008). Nampaknya unsur pokok yang bisa dimulai adalah Komunitas Asean yang bertumpu pada tiga hal yaitu (1) kamunitas budaya, (2) komunitas ekonomi perdagangan (3) komunitas agama. Dengan kata lain, tiga hal di atas bagian dari insfirable history tersebut di atas yang telah tertanam menjadi akar tunggang perjalanan kawasan ini dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Memang pembentukan Komunitas Asean yang akan diresmikan tahun 2015 itu bukannya tanpa tantangan atau hambatan, hal ini sekurangkurangnya adalah:

Pertama kestabilan keamanan dan politik. Bagaimana mungkin sebuah kesatuan kounitas bisa terbentuk jika kawasannya tidak stabil, misalnya adakah jaminan stibilitas kawasan dalam masa yang berubab ubah. Dengan meminjam istilah L Beny Murdani mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI masa lalu, bahwa tidak ada jaminan itu. Politik geografis selalu mengalami perubahan dan perubahan itu akan mempengaruhi stabilitas. Termasuk pengantian pimpinan pada satu negara yang tidak selalu sejalan antara yang lama dan yang baru. Dia mengatakan, tidak usah dipercaya adanya kedekatan antar negara di kawasan ini dapat dijadikan jaminan. Ia mengatakan “let us not take our relationship for granted.” (biarlah tidak diambil kedekatan hubungan yang ada sebagai jaminan). Dalam pandangan Beny Murdani keakraban hubungan tidak cukup sebagai jaminan yang memastikan antar negara dalam keadaan baik dan stabil. Kedua, masalah komunikasi. Meskipun ada kedekatan dan ada saling pengertian, namun komunikasi merupakan faktor yang juga bisa merusak hubungan baik, jika hal tersebut tidak terjaga dengan baik. Menurut Ahmad Kamil mantan Sekjen Menteri Luar Negeri Malaysia bahwa dalam pengalaman Malaysia

ud HMN

banyak kesalah pahaman muncul karena komunikasi terganggu, Lack communication is main problem our relationship, kata Ahmad Kamil yaitu kekurangan dalam komunikasi merjadi inti masalah pada hubungan antar negara selama ini. Kesimpulan Ahmad Kamil di atas dipercaya sebagai magnitude, sebuah daya yang potensial untuk mengganggu semangat kebersmaan. Ketiga, pengaruh pihak luar. Faktor ini muncul karena kepentingan pihak luar ada dalam kawasan Asean ini, baik kepentingan ekonomi, perdagangan dan keamanan. Apalagi kawasan ini pernah dijajah 5 negara yaitu Inggris, Belanda, Jepang, Spanyol, Portugis. Penjajahan tersebut berhasil dalam beberapa hal, seperti menguasai wilayah, mengambil hasil alamnya, membasmi perlawanan rakyat setempat, akan tetapi tidak dapat menaklukkan meguasai semuanya. Yang tidak bisa dilumpuhkan dan dikalahkaan oleh penjajah tersebut adalah interaksi sosial budaya, antar peduduk kawasan ini. Inilah menjadi satu pride, satu kebanggan dan satu gaung masa lampau. Berangkat dari poin terakhir ini, maka satu kesatuan masyarakat Asean yang bertumpu pada asas budaya, agama dan ekonomi satu keniscayaan. Bukan hanya kita punya insfirabel history, juga tapi juga agama dengan iringan seting filosofy budaya Melayu yang kuat.

“Keblinger Gayus” Jangan Buruk Muka Cermin Dibelah ADA yang berbeda dari kegiatan Babe (58), warga Pekayon, Bekasi, beberapa hari belakangan ini. Pensiunan BUMN yang gemar memelihara lele di kolam sempit depan rumahnya ini setiap sore selalu “stand by” di ruang keluarga yang jadi satu dengan ruang tamu dan ruang makan. Dia berdiri mondar-mandir di depan televisi yang sedang ramai menampilkan Gayus yang diduga sebagai mafioso pajak, yang memiliki “kesaktian” dapat berulang kali “menembus” tembok penjara. Kakek dengan dua orang cucu ini sama dengan yang lain, ikut gregetan, bukan pada Gayus melainkan pada penegak hukum yang katanya “terlalu hati-hati” mengeksekusi kasus si “teri”. “Gayus sanggup selesaikan penanganan korupsi dalam dua tahun. Wah, polisinya ditantang ini, harusnya Kapolri dan Jaksa Agung langsung bilang sanggup tuntaskan kurang dari dua tahun,” ujar Babe dengan nada berapi-api mengomentari duplik Gayus Halomoan Tambunan yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Berita-berita panas yang akhirakhir ini sering diberitakan media massa, seperti persidangan terdakwa Gayus Tambunan, plesiran Gayus ke berbagai negara padahal dalam status sebagai tahanan, pembuatan paspor palsu Gayus, desakan pengambilalihan kasus Gayus dari Kepolisian ke KPK, dugaan Gayus mengamankan asetnya di Singapura, penyerahan data-data aliran dana Gayus dari PPATK ke KPK, istri Gayus ikut plesir, anggota Komisi III DPR sidak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, dan margin harga cabai di tingkat pedagang dengan petani yang terlalu tinggi, tidak pernah ia lewatkan. Bukan cuma Babe yang “keranjingan” berita Gayus, politikus negeri ini pun tidak berhenti mengangkat topik Gayus si mafia pajak. Pernyataan politikus Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi III DRP RI, Benny Kabur Harman, soal “bincang-bincangnya” dengan mantan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang menyebutkan jika kasus Gayus diungkap dikhawatirkan negara guncang. Kontan pernyataan Benny menjadi “headline” di berbagai media massa dan membuat panas para politikus di Senayan. Hasilnya, dua hari setelah pernyataan dilontarkan Benny terpaksa meralat ucapannya tersebut, bahwa pengungkapan kasus Gayus akan membuat guncang negara hanya opini pribadinya bukan sebagai Ketua Komisi III DPR tetapi selaku Ketua DPP Demokrat. Setelah polisi dan jaksa, gantian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dibuat ribut oleh Gayus. Semua karena anak dari Amir Syariffudin Tambunan (64) ini plesiran dari Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, ke

Singapura, Kuala Oleh: Virna Lumpur, Makau, dan Guangzhou. Pejabat imigrasi pun menjadi orang yang paling dicari oleh para pemburu berita. Hampir setiap hari, sejak orang yang diduga Gayus yang plesiran ke Singapura “dilaporkan” Devina ke surat pembaca Harian Nasional Kompas dan twitter Sekjen Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Deny Indrayana memamerkan paspor atas nama Sony Laksono dengan foto yang sama ketika Gayus dengan rambut palsu dan kacamata plesiran ke Bali, mulai dari Menteri sampai humas mendapat kunjungan dari wartawan. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar akhirnya membentuk tim sendiri untuk mengetahui apa yang terjadi di jajarannya, hingga Gayus lolos keluar masuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hingga Rabu ( 1 2 / 1 ) , Kementerian Hukum dan HAM belum b e r a n i mengungkap h a s i l temuannya karena ternyata disinyalir j a r i n g a n s i n d i k a t pemalsuan paspor terlalu luas sehingga butuh waktu lebih lama mengusutnya. “Tolong kami dihargai, dihormati, kalau semua temuan kami sampaikan, yang masih setengah matang atau tiga perempat matang kan nanti juga mengganggu pemeriksaan. Yang perlu kami jaring bukan satu atau dua masalah saja karena kami harus dapatkan semuanya. Untuk itu kami tidak bisa ekspos semuanya karena bisa memicu perdebatan, opini, dan segala macam,” ujar Irjen Kementerian Hukum dan HAM, Sam L Tobing, menjawab pertanyaan wartawan yang sedikit terdengar gregetan. Nada bicaranya terdengar sedikit tinggi, tidak terlalu senang dengan rentetan pertanyaan wartawan yang seperti tidak sabar menyelesaikan cerita dari mafioso pajak Gayus Tambunan. Tapi apa mau dikata, lebih baik tidak terburu hingga hasilnya memuaskan. Pada hari Rabu (12/1) itu pula, Komisi III DPR yang membidangi persoalan hukum kembali mengetuk palu untuk pembentukan Panja Mafia Pajak. Padahal, Pansus Bank Century hingga kini masih “menggantung” hasilnya. Saat ini rakyat sudah mulai geram, frustrasi, stres dengan pemberitaan “kegilaan” bertubi-tubi tentang Gayus dan berharap agar pimpinan tertinggi negeri ini turun tangan mengingat kepercayaan publik terhadap jajaran penegak hukum goyah. Presiden menyatakan tidak akan mengintervensi kasus hukum Gayus Tambunan. Mantan Wakil Presiden Jusuf

Kalla, saat “ditodong” para wartawan usai membuka aksi donor darah di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkomentar soal sikap pimpinan negera yang tidak mau mengintervensi kasus mafia pajak ini mengatakan kalau seorang Presiden turun tangan untuk kasus sekelas mafia pajak, bukanlah intervensi. Turun tangan atau tidaknya Presiden, ia mengatakan tergantung pandangan Presiden sendiri. “Kalau waktu saya menjabat sebagai Wapres (Wakil Presiden), jika saya anggap perlu, saya perintahkan. Presiden tidak bisa mengintervensi, tapi UndangUndang menyatakan (bisa) kasih perintah”.

Puspa S

Gayus keblinger Semua hiruk-pikuk pemberitaan belakangan ini bersumber dari Gayus Halomoan Tambunan. M a n t a n p e g a w a i Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan golongan IIIA yang masa k e c i l n y a dihabiskan di sebuah rumah munggil di daerah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, lingkungan sosial yang kondisinya jauh berbeda dengan Kelapa Gading di mana ia tinggal bersama istri dan tiga anaknya. Berbeda dengan empat saudaranya, Gayus kecil diakui memang lebih pintar secara akademik oleh ayahnya, Amir Syarifuddin Tambunan, mengingat mantan pegawai pajak ini selalu juara di sekolahnya. Banyak yang mengakui bahwa bukan perkara mudah bisa masuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) karena seleksinya begitu ketat, tapi ternyata Gayus pada saat yang sama juga diterima di Sekolah Tinggi Telekomunikasi (STT) Telkom dan Universitas Indonesia. Pilihan melanjutkan ke STAN, menurut Amir, karena dapat langsung diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tahun 2000 Gayus menyelesaikan pendidikannya di STAN dan langsung ditugaskan ke Balikpapan, baru ditempatkan di kantor pusat Ditjen Pajak setelah lulus D4 di STAN. Jabatan terakhir Gayus sebelum dinonaktifkan dan akhirnya dipecat adalah Penelaah Keberatan Ditjen Pajak. Pendapatan saat pertama terdakwa kasus mafia pajak ini masuk ke Ditjen Pajak tentu tidak sama dengan saat dia tidak lagi menjabat. Ingat saat Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan kala itu mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 289/ KMK.01/2007 dan 290/KMK.01/2007 yang isinya menaikkan uang tunjangan atau dikenal dengan

sebutan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN)? Gaji pegawai Departmen Keuangan, termasuk Gayus pastinya, menjadi lebih tinggi dibanding PNS di lembaga dan instansi negara lainnya. Dari pendapatan di kisaran Rp2 juta dan menjadi sekitar Rp12 juta untuk seorang Penelaah Keberatan di Ditjen Pajak. Jika secara psikologis harus menelaah kasus Gayus Halomoan Tambunan, jawabannya Gayus keblinger. Entah kosa kata apa yang sepadan untuk menggantikan kata keblinger, namun yang jelas Gayus menjadi lupa diri terperdaya kesuksesannya, sukses jabatan, sukses harta, sukses kekuasaan. Trauma menjadi orang biasa yang hidup dengan segala kesederhanaan di tengah kondisi ekonomi dan lingkungan sosial yang terpuruk membuat orang-orang yang cerdas seperti Gayus tidak lagi menghiraukan nilai-nilai budi pekerti, moral, dan agama. “... atau justru penyidik tim yang katanya independen sangat sayang pada negara tercinta ini, Republik Indonesia, karena jika cerita-cerita saya diseriusi, maka terpaksa Direktorat Jenderal Pajak harus dilikuidasi, karena sebelum tahun 2007, kami di pajak menyebutnya dengan zaman jahiliyah, sulit menemukan pejabat ataupun aparat yang benar benar bersih di Direktorat Jenderal Pajak”. Kutipan di atas diambil dari pledoi Gayus Halomoan Tambunan berjudul “Indonesia Bersih, Polisi dan Jaksa Risih, Saya Tersisih” yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 13 Juni 2008 saat mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 18 pejabat eselon II Ditjen Pajak di Gedung Djuanda Departemen Keuangan meminta bawahannya, khususnya di Ditjen Pajak, untuk menahan diri dari suap dan benar-benar melaksanakan reformasi birokrasi. “Kita tahu pajak ini memang tidak seperti Bea dan Cukai yang penyelewengannya bisa ketahuan lewat transaksi fisik, tapi di pajak memang sulit dipergoki. Tapi anda harus menghilangkan kebiasaan itu sebab `sooner or later` anda bisa kepergok juga, baik itu lewat KPK atau lewat rekan-rekan anda,” ujar Sri Mulyani kala itu. Berkaca dari kasus Gayus, tidak dapat dipungkiri faktor lingkungan sosial selain ekonomi juga menjadi salah satu penyebab seseorang lupa akan nilai-nilai moral, agama, dan budi pekerti. Kemiskinan yang berlarut-larut tanpa harapan membuat virus lupa diri lebih mudah berkembang saat uang, kemewahan, jabatan ditawarkan di hadapan seseorang. Jadi, apakah salah jika intervensi seorang Presiden yang dianggap menyalahi aturan dilakukan, jika pada akhirnya justru dapat lebih cepat menyelamatkan rakyat-rakyat yang terpuruk dalam kemiskinan?

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

6 Perizinan BPT Dianugerahi Sertifikat ISO Bogor, Melayu Pos Enam jenis perizinan yang ditangani Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor akhirnya dianugerahi sertifikat manajemen mutu SNI 9001-2008 dari PT Sucifindo Persero. Ini merupakan pembuktian bahwa Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor, dinilai telah berhasil dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan. “Kami berharap Sertifikat ISO 9001-2008 ini dapat memacu BPT untuk melayani dengan lebih baik lagi dimasa yang akan datang,” pungkas Kepala BPT Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah. Syarifah menjelaskan, ditahun 2010 BPT telah melayani 15.431 berkas, untuk itu demi pelayanan yang lebih prima pihaknya akan terus meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur yang sudah ada. “Kami akan terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Mengingat tahun ini akan ada tambahan 9 jenis perizinan yang akan ditangani oleh BPT,” terangnya. Sementara itu Direktur PT Sucofindo Persero, Ir. Arif Safari, BA menuturkan, Sertifikat ISO merupakan sarana dan wahana untuk memperbaiki pelayanan bagi suatu organisasi atau badan di masa yang akan datang. Penganugerahan ISO 9001-2008 bukanlah berarti bahwa yang bersangkutan sudah sangat sempurna, tapi lebih kepada pendongkrakan kinerja agar lebih baik lagi. ISO berlaku selama 3 tahun dan setiap tahunnya akan ada tim penilai untuk melihat mutu pelayanan setelah diberikan ISO. Jika setelah diganjar penghargaan kualitas pelayanannya malah menurun, maka kami berhak mencabut penghargaan yang sudah kami berikan tersebut,” bebernya. Secara bersamaan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Hj. Nurhayanti mengatakan, dirinya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPT karena dengan usianya yang masih sangat belia, sudah mampu menduduki peringkat keempat se Jawa Barat dalam hal meningkatkan investasi di wilayah Provinsi terbesar Seindonesia tersebut. “Mudah-mudahan penghargaan ISO ini dapat menjadi pembangkit semangat bagi BPT untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melayani perizinan di Kabupaten Bogor guna mengundang investor yang lebih banyak lagi,” tegasnya. Seperti yang diketahui, 6 jenis perizinan yang diganjar sertifikat ISO 9001-2008 tersebut antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin pembuangan Air Limbah (IPAL), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK). Sep

Paur SIM Polres Metro Bekasi Utamakan Pelayan Dengan Baik Bekasi, Melayu Pos Untuk mewujudkan citra pelayanan Polri, melayani bukan dilayani dan yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, merupakan suatu pelayanan yang diterapkan oleh Paur SIM Polres Metro Bekasi Akp. I Wayan Sudana dalam hal pelayanan untuk proses permohonan pembuatan surat ijin mengemudi. Kepada Melayu Pos pihaknya menuturkan, melayani memang pekerjaan yang sangat sulit dan tidak gampang membutuhkan banyak tenaga pikiran dan juga kesabaran, namun kita sebagai pelayanan harus berupaya sabar dalam pelayanan, supaya pihak-pihak yang kita layani mengalami kepuasan. Yang jelas kita di sini sebatas melayani, bagaimana supaya mereka yang begitu beragam karakter, latar belakang pengen cepat bisa terlayani dengan baik dan mudah-mudahan dengan pelayanan yang kita berikan, yaitu citra pelayanan Polri melayani bukan dilayani mereka juga mengerti dengan keberadaan kita dan mereka merasa terlayani. Hasil investigasi wartawan Melayu Pos di pelayanan SIM Polres Metro Bekasi, mengingat pergantian tahun 2010 yang persis di awal tahun 2011, masyarakat pemohon surat ijin mengemudi yang dengan antusias untuk membuatkan SIMnya di pelayanan SIM Polres Metro Bekasi yang begitu ramai memadati pelayanan tesebut dengan kesigapan dan kesediaan para petugas yang bertugas di loket-loket dengan penuh tanggung jawab, mereka dapat melayani para pemohon surat ijin mengemudi dengan baik dan tidak seorang pun yang tidak terlayani. Terlihat dalam gambar, para masyarakat pemohon surat ijin mengemudi, duduk dengan santainya di bangku yang telah disediakan untuk menunggu proses pembuatan surat ijin mengemudi mereka, dan menurut salah seorang pemohon yang tidak mau disebut identitasnya yang berhasil kami mintai keterangannya mengutarakan pelayanan SIM di Pores Metro Bekasi sangat cepat dan baik hasilnya, walaupun sudah dikerumuni oleh masyarakat banyak, para petugas tetap memberikan pelayanan yang baik, tanpa pilihpilih, saya salut dengan pelayanan yang telah diberikan oleh para petugas yang bertugas disana, mereka memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat, tuturnya. Mr

Para pemohon SIM duduk bersantai

Serumpun Buruh Dengan Manajemen PT BUCP akan Dipertemukan Bogor, Melayu Pos Kisruh antara buruh PT Bina Usaha Cipta Prima (BUCP) dengan pihak manajemen semakin memanas saja. Pasalnya, manajemen PT BUCP sampai hari ini belum juga memberikan kejelasan mengenai besaran pesangon yang akan diterima para karyawan. Buruh yang kesal karena mediasi yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor tidak juga membuahkan hasil ahkirnya melakukan orasi sambil membentangkan spanduk berisi kecaman kepada manajemen PT BUCP di depan Kantor Bupati Bogor, Kamis (13/ 01) kemarin. Setelah melakukan orasi, perwakilan buruh yang didampingi oleh Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinsosnakertrans Ferlandi Sacakusumah akhirnya diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bogor, Dandan Mulyadi. Koordinator aksi, Nazarudin meminta pemerintah daerah memanggil pimpinan PT BUCP untuk dipertemukan oleh perwakilan para buruh. Karena sudah dua kali (7 dan 10 Januari) manajemen mangkir dari panggilan mediasi yang dilayangkan Dinsosna-

kertrans. “Kehadiran kami disini adalah untuk meminta keadilan dan perlindungan hukum dari Pemkab sebagai buruh dan juga sebagai warga asli Kabupaten Bogor,” tandasnya. Lebih lanjut Nazarudin mengatakan, sudah dua minggu ini para buruh terpaksa menjaga ketat perusahaan secara bergantian karena setelah buruh meminta perusahaan membayar pesangon mereka, pihak perusahaan tertangkap basah hendak memindahkan asset perusahaan secara diamdiam. “Kami terpaksa menduduki perusahaan dan menjaga asset-aset yang ada sebagai jaminan, karena perusahaan pernah tertangkap basah hendak memindahkan asset tanpa sepengetahuan buruh. Dan menurut informasi yang kami dapat dari Dinsosnakertrans ternyata PT BUCP memanglah tidak berizin dan tidak

pernah melaporkan kegiatan operasional perusahaan kepada pihak terkait,” papar ketua DPC PPMI 98 Kabupaten Bogor ini. Pernyataan Nazarudin ini juga diamini kasie norma pengawasan Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor, Sandi R. sandi mengakui jumlah perusahaan yang beroperasi, di Kabupaten Bogor lebih dari 2.000 perusahaan. Dan PT BUCP termasuk perusahaan yang tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Dinas pimpinan M. Alex GP ini. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bogor, Dandan Mulyadi mengatakan, pihaknya menerima aspirasi para buruh ini dan akan memanggil pimpinan PT BUCP untuk mencari kesepakatan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kami akan jadwalkan pertemuan tersebut pekan depan, nanti Pemkab akan mencoba memediasi kedua belah pihak agar ditemukan jalan tengah yang saling menguntungkan. Mengenai proses hukum yang ditempuh para buruh silahkan saja dilanjutkan selagi itu tidak keluar dari koridor yang ada” beber Dandan. Sep

Foto: Sep

Demo Buruh

Bupati Bogor Kembali Rombak Kabinetnya Bogor, Melayu Pos Sesuai dengan konsep manajemen modern, maka organisasi pemerintahan dituntut untuk lebih efisien dan efektif agar lebih cepat luwes dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bogor H. Rachmat Yasin saat melantik dan mengambil sumpah sebanyak sebanyak 47 pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab Bogor, Selasa (11/01) kemarin. “Saya minta kepada para pejabat yang dilantik untuk meningkatkan disiplin, kinerja, pengendalian dan pengawasan guna mempercepat tercapainya visi dan misi Kabupaten Bogor,” tegas politisi PPP ini. Dikatakannya, berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, atasan dan atau pejabat wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran, apabila tidak, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan PNS yang melakukan pelanggaran.

Terkait dengan pelantikan yang disertai dengan pernyataan fakta intergritas, menurut mantan ketua DPRD ini hal tersebut sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang perscepatan pemberantasan korupsi. “Artinya, setiap pejabat eselon II yang dikategorikan sebagai penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK paling lambat satu bulan setelah pelantikan dan sumpah jabatan pada setiap mengalami mutasi/rotasi atau promosi jabatan,” tegasnya Sementara itu dari ke-47 pejabat Eselon II dan III yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor nomor 821.2/003/Kpts-BUP/ 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Penetapan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III tersebut, empat orang diantaranya menduduki jabatan eselon II yaitu Drs. H. Yasin Zainudin, MM sebagai Asssiten Pemerintahan, kemudian Drs. Dandan

Mulyadi, M.Si. sebagai Assisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Benny Delyuzar, M.M. sebagai Assisten Kesejahteraan Rakyat, dan Drs. Rustandi, M.Si sebagai Assisten Administrasi, selanjutnya empat orang lainnya menduduki jabatan Eselon III sebagai Camat, masingmasing yaitu Drs. H. Wawan Munawar Sidik sebagai Camat Ciawi, Renaldi Yushab Fiansyah, S.Sos sebagai Camat Gunung Sindur, Drs. Edi Mulyadi sebagai Camat Gunung Puteri dan Yudi Santosa, S.Sos sebagai Camat Caringin. Sementara itu, dihari yang sama Sekretaris daerah Kabupaten Bogor Hj. Nurhayanti juga melantik sebanyak 120 orang pejabat eselon IV dan V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mereka yang dilantik pada umumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi yang berada pada lingkup SKPD maupun kecamatan serta kelurahan di lingkungan Pemkab Bogor. Sep

3 Lintas Melayu

Sultan Serdang, Sri SultanTengku Lukman Sinar Basarsyah II Mangkat

“Melayu Berduka”

Pagi itu langit Kota Medan tampak mendung, tampak kesedihan terpancar di wajah orang-orang yang berkumpul di Rumah Jalan Abdullah Lubis No 42/47 Medan, Jumat (14/1). Menunggu Salat Jum’at sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di Mesjid Al-jihad tak jauh dari kediaman beliau. Papan bunga ucapan turut berduka cita berjejer rapi di sekitar rumah duka hingga keujung Jl Abdulah Lubis. Tampak sebuah teratak terlihat sudah berdiri di tengah jalan. Petugas kepolisian kelihatan sibuk mengatur arus lalu-lintas menghindari kemacetan di sepanjang Jl Abdulah Lubis. Satu per satu pelayat berdatangan, mengisi tempat yang sudah disediakan. Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Walikota Medan Rahudman Harahap dan Wakil Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin, Bupati Serdang Bedagai Tengku Erry Nuriadi, kerabat kesultanan Asahan, Langkat, dan Deli, tokoh masyarakat dan seniman, hadir untuk membuktikan bagaimana dekatnya sosok Tengku Lukman Sinar sebagai seorang budayawan dan sejarawan dari Sumatera Utara. Begitu juga kehadiran tokoh Keraton Solo yang menunjukan perannya di nasional juga dunia. Pemangku Adat Kesultanan Serdang Tengku Lukman Sinar meninggal dunia di Malaysia, Kamis kemarin sekira pukul 19.50 waktu Malaysia. Sebelumnya, almarhum sempat dirawat di Rumah Sakit Sime Darby Medical Center, Subang Jaya, Malaysia. Tengku Lukman Sinar memberikan perhatian yang besar terhadap pelestarian budaya tradisional khususnya Melayu dan kebudayaan lainnya di Sumatera Utara tidak hanya sebatas kepentingan tapi sebagai tanggungjawab moral sebagai Sultan di Kesultanan Serdang. Begitu juga kiprahnya dalam mencerahkan masyarakat lewat tulisantulisan dan penjelasannya di setiap seminar yang dihadirinya. Semua dilakukan dengan semangat demokrasi dan semangat yang tak pernah menyerah bahkan saat komplikasi penyakit menggerogoti tubuhnya. “Tuanku sangat demokratis, semangat, dan seorang motivator yang baik bagi anak-anaknya. Dalam berpendapat, Tuanku sangat terbuka dan tidak otoriter,” kenang putri bungsu Almarhum, Tengku Mira Sinar. “Beliau sangat akrab dengan kerabat, bahkan jika ada kerabat yang berkekurangan beliau tak sungkan untuk langsung memberikan bantuan, bahkan dengan tetangga beliau juga cukup perhatian, sering dia menandangi tetangga hanya untuk silaturahmi,” ungkap Tengku Yudhi Meidia, salah seorang kerabat dekat beliau. Wakil Gubernur, Gatot Pudjo Nugroho menyerukan agar masyarakat meneladani sifat dan semangat Tengku. “Semangat dan ibadah beliau harus menjadi teladan dan diteruskan oleh semua anggota keluarga dan semua masyarakat Sumatera Utara umumnya,” tegas Gatot saat melayat di rumah duka. Semangat untuk berkontribusi bagi pengembangan budaya di Sumatera Utara khususnya Melayu membuatnya selalu hadir di setiap pertemuan tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri. Melalui anggota keluarga, Tengku Lukman Sinar berpesan yang diharapkan dapat mengangkat kembali kekayaan kebudayaan Tanah Air. “Tuanku berpesan agar Melayu bersatu, jangan terpecah belah untuk maju. Tuanku mengingatkan bahwa orang Melayu itu berbudi, dan harus dijaga untuk menghindari pertikaian. Hilangnya budi tadi membuat Melayu sekarang terpecah,” tutur Tengku Mira. Tengku Lukman Sinar SH pergi meninggalkan seorang istri Tengku Suri Serdang, enam putra-putri; dr Tengku Rabita Sinar MPH, Prof Tengku Silvana Sinar MA PHd, Tengku Lukman Basarudin Syaoukry SH Al-Haz, Tengku Eliza Norhan Sinar, Tengku Tirhayazein Sinar MA, Tengku Mira, 14 cucu, dan tiga cicit. Lahir di Istana Kraton Kota Galuh Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai 27 Juli 1933, Tengku Lukman Sinar SH mengecap pendidikan di Herstel Lagere School di Medan (1950), RK Middelbare Uitgebreid Lager Onderwija (MULO) di Medan (1953), SMA Kesatria di Medan (1955), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (Sarjana Muda 1962), Pendidikan Kemiliteran LKPW (1963) di Medan dan Kursus Kader Revolusi Indonesia (1964) Latihan Militer di Ci Jantung, Kursus Manajemen Perkebunan oleh Departemen Perkebunan Republik Indonesia di Bandung (1964), Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Jayabaya di Jakarta (Sarjana Hukum 1969), Riset Sejarah dan Budaya Sumatera di Nederland (1976/1980). Karir Tengku Lukman sendiri dimulai dari Kepala Adat Kesultanan Serdang (dinobatkan 2 Juni 2002), Pendiri/ Pembina Sanggar Kesenian Sinar Budaya Group (2002), Penasehat Dewan Kesenian Sumatera Utara (DKSU) sejak 1999, Dewan Adat PB MABMI (2010), Ketua Dewan Adat PB GAMI sejak 2005, Anggota Pleno/Koordinator Sumut LARM se-Sumut sejak 2006, Ketua Bidang Politik dan Adat Forum Komunikasi Silaturahmi Keraton se-Nusantara sejak 2007, dan Ketua Presidium Forkala Sumut sejak 2008. Tengku Lukman Sinar telah mendapatkan puluhan penghargaan. Sebagai sejarawan, Tengku Lukman Sinar sudah menghasilkan ratusan tulisan dalam bentuk buku, majalah, makalah seminar, karya ilmiah, wawancara dan artikel, karya ilmiah di surat kabar dan majalah di dalam maupun luar negeri. Beberapa judul tulisan yang terkenal diantaranya Sari Sejarah Serdang, Pengantar Etnomusikologi dan Tarian Melayu, Adat Budaya Melayu Jatidiri dan Kepribadian, Orang India di Sumatera Utara, dan Lintasan Adat dan Budaya Simalungun. Jenazah Almarhum dimakamkan di mesjid kebesaran Kesultanan Serdang yakni Mesjid Raya Sulaimaniyah, Perbaungan, Jumat (14/1/2011). Tim

Bawaslu Setuju Calon Incumbent Mundur Dulu Jakarta, Melayu Pos Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setuju kepala daerah harus mundur dari jabatannya sebelum menyalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada. “Bawaslu sepakat dengan usulan itu, sangat setuju. Kami mendorong agar aturan tersebut disetujui,” kata anggota Bawaslu Wahidah Suaib di Jakarta, Senin. Wahidah mengatakan, dalam rapat koordinasi pengawasan pilkada, para panitia pengawas pemilu

telah merekomendasikan agar kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada mundur dari jabatannya sehingga tidak ada konflik kepentingan. Ia menjelaskan, panitia pengawas di beberapa daerah sering menemukan praktik penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah atau pejabat daerah yang mengikuti pilkada. Bentuk penyalahgunaan kewenangan itu, diantaranya pelibatan pegawai negeri atau pejabat negara untuk berorasi,

berkedok melakukan kegiatan sosial tetapi demi kepentingan pribadi, dan penggunaan fasilitas negara. Temuan-temuan pelanggaran ini, menurut Wahidah tidak semuanya dapat diproses hingga penjatuhan sanksi. Beberapa diantaranya tidak bisa diselesaikan karena keterbatasan regulasi. “Untuk itu, akan lebih baik kalau incumbent itu mundur. Sedangkan bagi pejabat yang ikut pilkada, seharusnya dinonaktifkan sementara,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan mengatur kepala daerah yang mengikuti pilkada harus mundur dari jabatannya. Menurut Mendagri, keharusan kepala daerah mundur dari jabatannya ini akan lebih menjamin asas keadilan dalam pilkada, tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan karena jabatan

tertentu. Sementara itu, sebelumnya, aturan kepala daerah harus mundur dari jabatannya ini sudah diatur dalam UU 12/2008 tentang perubahan kedua UU 32/2004. Namun, ketentuan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meski telah dibatalkan oleh MK, Gamawan mengatakan pihaknya akan tetap kembali mengatur soal itu. “Kita ajukan lagi untuk diatur dengan argumentasi yang lebih lengkap,” demikian Gamawan. Red

Serumpun

4 Singkat Metro Kades Sukaharja Yang Peduli Pembangunan BOGOR - Pembangunan merupakan urat nadi untuk meningkatkan sarana prasarana di beberapa sektor, baik fisual maupun mental spiritual. Demi kemajuan di wilayah masing-masing sepanjang sang pemimpinnya memiliki emosional intelektual dan emosional spiritual Kades Sukaharja Kecamatan sukamanah Kabupaten Bogor H. Karyadi Fandrek yang sangat peduli terhadap pembangunan baik mental maupun fisual. Hal ini dapat di buktikan sesuai dengan kenyatan beberapa Mesjid, Madrasah dan Mushola yang telah dibangunnya. Beberapa infrastuktur dan jalan lingkungan yang telah dibangun ini untuk kepentingan warganya. Ketika ditemui di uang kerjanya, Kades H. Karyadi Fandrek kepada MP memang benar semenjak saya dilantik Kepala Desa Sukaharja sampai ekarang saya selalu membangun baik dananya bantuan dari pemerintah maupun swadaya masyarakat, dan dana hasil inisiatif saya sendiri. Adapun pembangunan yang telah selesai diantaranya inprastruktur dari Gunung Batu sampai Pasir Haling. Sepanjang 3 km jalan antara Cipeteuy Tinggar Jaya sepanjang 6 km. Jalan lingkungan gunung batu Ciomas sepanjang 450 meter. Jalan lingkungan di Kp. Gunung Batu II sepanjang 3 km masjid Jami di Kp. Gunung Batu I, Masjid Jami di Kp. Tinggar Jaya, Moshola didean Kantor Desa sukaharja, Madrasah di Kp. Pasir Halang, Madrasah di Kp. Cipeteuy. Setiap jalan lingkungan saya selalu memberikan bantuan untuk kepentingan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000. Semua ini adanya kerjasama dengan perangkat desa Sukaharja – PBD dan LPM serta adanya dukungan dari warga dan berkat bimbingan dari Muspika Sukamakmur, dan dukungan dari Babinsa serta Babin Kamtibmas serta Sukaharja. Malah saya sekarang setelah selesai bangunan Mushola depan Kantor Desa merencanakan merehab bangunan kantor Desa agar masing-masing lembaga seperti PBD – LPM – MUI – Karang Taruna – PKK –Babinmas dan Babinsa mempunyai ruang kerja masing-masing. Dalam bidang mental spiritual setiap tanggal 6 diadakan pengajian untuk kaum ibu, tempat di aula kantor Desa Sukaharja dan tanggal 16 pengajian bapak-bapak. Sebulan sekali saya dan perangkat desa serta MUI juga melakasanakan Jum’at keliling (jumling) ke tiap-tiap mesjid Jami di desa Sukaharja. Untuk itu saya mohon doa restu dan dukungannya dari semua pihak agar program di Desa Sukaharja berjalan lancar, aman, dan kondusif, kata Kades H. Karyadi mengakhiri pembicaraannya. Kin

Polisi: Penembak Bus TransJ Memang Sering Membuat Onar JAKARTA - Nico, si penembak bus TransJakarta rupanya bukan sosok yang asing bagi polisi. Dari data yang dimikili polisi, Nico memang bisa dibilang si pembuat onar. “Memang ada record di kepolisian di mana dia memang sering membuat onar,” kata Kapolsek Penjaringan AKBP Achmad Ibrahim saat dikonfirmasi wartawan, Senin (17/1/2011). Achmad mengatakan, polisi dapat dengan cepat menangkap Nico karena bantuan intelijen. Polisi memiliki semua data tentang Nico, termasuk mobil yang dimilikinya. “Sehingga dia cepat ditangkap,” katanya. Nico diduga menembak bus Transjakarta koridor IX (Pluit - Pinangranti) saat sedang berada di Halte Bus Transjakarta di Jalan Pluit Permai Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu 15 Januari 2011 pukul 20.30 WIB. Bus Transjakarta bernomor polisi B-7282-IV itu ditembak di tutup tangki BBG. Nico menembakkan timah panas 5 kali ke udara. Salah satunya diarahkan ke bus TransJ, Sabtu (15/1/2011) malam. Karena aksinya ini, Nico dikenai UU Darurat tentang No 12/1951 tentang Bahan Peledak dan Senjata Api. Tembakan itu dia letuskan karena merasa terhalang oleh laju bus TransJ yang sedang menurunkan penumpang di halte. Kala itu, Nico memang menyerobot jalur khusus bus itu dengan menumpang Mitsubishi Lancer. Nico juga sempat mengeluarkan lencana sebuah angkatan. Tembakan itu menakutkan pengemudi bus sehingga tancap gas setelah menurunkan penumpang. Nico tidak puas, lalu mengejar bus itu sembari memuntahkan tembakan. Beberapa jam setelah itu, Nico ditangkap polisi di rumahnya di perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dari tangan tersangka, juga didapati senjata api dan 1.600 butir ekstasi. Nico saat ini meringkuk di Polres Jakarta Utara. Red

Patrialis Angkat Dirjen Baru JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menyanggupi tenggat waktu 1 pekan untuk memulai langkah penataan Ditjen Imigrasi. Patrialis akan dibantu oleh Dirjen Imigrasi yang baru, Bambang Irawan. “Saya sudah dapat Dirjen Imigrasi baru. SK-nya diterima siang ini maka saya akan lebih mempunyai power untuk lakukan penataan,” ujar Patrialis usai mengikuti rapat kabinet bidang Polhukam di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/ 1/2011). Jabatan Dirjen Imigrasi yang kini hanya dijabat oleh pejabat pelaksana tugas itu akan diisi oleh Bambang Irawan. Bambang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Riau. Menurut dia, ada sedikitnya 6 orang oknum dari Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang dikenai sanksi. Mereka terdiri dari petugas lapangan dan supervisor yang semuanya dinilai telah bertindak lalai. “Mereka tidak terlalu care dengan pemegang paspor. Mereka ngaku tidak tahu Gayus di luar tahanan, tapi di paspor itu ada 6 kelemahan dan lolos juga,” papar Patrialis. Sementara penyelidikan di jajaran Kantor Imigrasi Jakarta Timur, masih berjalan sehingga belum bisa dipastikan oknum terlibat. Penyelidikan menyertakan tim dari Mabes Polri. “Polisi lebih canggih selidikinya. Nyatanya mafia Imigrasi memang ada. Kalau terbukti salah, pecat. Bila lalai, tentu akan ada sanksi administratif,” kata politisi PAN ini. Red

Warga Kp Cijambu Sedang Membangun Jalan PURWAKARTA - Warga Kp. Cijambu Desa Pasir Jambu Kecamatan Mani’is Kabupaten Purwakarta kini sedang sibuk membangun jalan lingkungan dari Kp. Cijambu sampai Citi’is/ jalan Transyogi sepanjang 1500 meter, lebar 3 meter. Menurut Kades Pasir Jambu DIDI ketika ditemui MP di ruang kerjanya, antusias masyarakat untuk membangun jalan sangat menggebu-gebu dan kompak, mengingat jalan yang sedang dibangun tersebut sangat menunjang bagi kelancaran ekonomi terutama di sektor pertanian, karena jalan tersebut langsung tembus ke jalan transyogi/alternative yang menuju ibu kota kecamatan Mani’is. Jalan tersebut dikerjakan oleh masyarakat secara sukarela/kerja bakti gotong royong warga yang ikut kerja bakti, dipimpin oleh ketua RT nya masing-masing, mulai dari nol sampai hamparan sirtu sekarang baru selesai sekitar 75%. Kades Didi sangat mengharapkan adanya bantuan baik dari pemerintah maupun dari donator dan para pengusaha, mengingat kehendak warga jalan tersebut ingin smpai aspalisasi atau betonisasi agar perkembangan roda perekonomian masyarakat meningkat. Kin

Lemahnya Pengawasan Dinas Pendidikan Kab Bekasi

Harga LKS di SDN 04 Mangun Jaya Resahkan Orang Tua Murid Bekasi, Melayu Pos Akibat lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan Kab Bekasi terhadap bawahannya, apa memang memberikan peluang kepada para kepala sekolah untuk menaikan harga LKS (lembar kerja siswa) jauh dari batas kewajaran dengan mengabaikan harga HET (harga eceran tertinggi) yang sudah ditentukan Pemerintah.

Buku LKS memakai kertas limbah dijual Rp 10.000/ex.

Dengan leluasanya para kepala sekolah menaikan harga LKS untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar demi memperkaya diri sendiri. Pemerintah telah mengeluarkan Kepmen tentang larangan untuk tidak menjual buku di dalam sekolah oleh guru maupun pegawai sekolah, melainkan di luar sekolah atau di toko buku. Hal ini berjalan sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa penjualan buku benar di luar sekolah. Namun kenyataan di lapangan lain, contohnya para penerbit buku berlomba–lomba mendekati para kepala sekolah dan menawarkan komisi besar. Bagi panawaran yang paling besar dan mau mengikuti keinginan kepala sekolah dia lah yang berhak menjual buku di sekolah tersebut. Monopoli penjualan

buku jelas terlihat, karena di setiap sekolah yang berhak menjual buku hanya satu penerbit yang di ijinkan oleh kepala sekolah. Bisnis buku yang terjadi dua kali dalam satu tahun pada setiap semester ganjil dan semester genap telah berkembang pesat dari tahun ke tahun dan selalu berjalan mulus tanpa ada teguran dari Dinas Pendidikan Kab Bekasi, walaupun orang tua murid menjerit bahkan bukan sedikit orang tua murid tidak sanggup membeli buku bagi anak – anaknya karena harganya sangat mahal, namun kepedulian Pemerintah tidak pernah ada. Hal ini terjadi pada SDN 04 Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan, Kab Bekasi, Kepala Sekolah Tjutju Sulastrina, S.Pd dengan pihak penerbit kong kalikong membuat harga LKS/exemplar Rp

10.000 pada setiap murid harus memiliki 10 exemplar LKS yang jumlah muridnya 800 siswa. Pada setiap murid dianjurkan kepala sekolah harus membeli LKS di tempat yang sudah di tentukan kepala sekolah, dan semua data murid mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ada pada penerbit. Untuk mempermudah hitungan berapa yang sudah terjual dan berapa yang belum. Bukan rahasia umum lagi bahwa harga buku di sekolah ditentukan oleh kepala sekolah dan bukan ditentukan Pemerintah melalui harga HET antara Rp 3000 Sampai dengan Rp3500/ exemplar. Akibat mahalnya harga buku LKS di SDN O4 Mangun Jaya, salah seorang dari orang tua murid yang berinisial M mengatakan kepada Melayu Pos (14/01/11) memohon untuk dimuat di koran kinerja kepala sekolah yang tidak peduli bagi orang miskin. Menanggapi keluhan dari orang tua murid SDN 04 Mangun Jaya, Melayu Pos mencoba konfirmasi kepala sekolah Tjutju Sulastrina, S.Pd namun sayang tidak ada di tempat, dan saat itu juga Melayu Pos melanjutkan ke kantor UPTD TK/SD Kecamatan Tambun Selatan DR. Sukarmawan untuk meminta statemen tentang mahalnya harga LKS di SDN 04 Mangun Jaya, namun sangat disayangkan beliau juga tidak ada ditempat. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi harga buku yang sangat mahal pada sekolah lain diminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi DR. Rusdi Biomed untuk dapat meninjau kinerja kepala sekolah SDN 04 Mangun Jaya Tjutju Sulastrina, S.Pd yang selalu membuat resah orang tua murid pada saat semester ganjil dan semester genap terjadi. Jonni

Kadis P2B Jangan Hanya Duduk di Belakang Meja

Bangunan Bermasalah Menjamur di Mampang Prapatan Jakarta, Melayu Pos Menjamurnya bangunan bermasalah di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan menunjukkan tidak becusnya kinerja petugas P2B di wilayah ini. Bahkan petugas P2B di kecamatan ini terkesan tidak menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta dan melecehkan SK Gubernur Nomor 1068 Tahun 1997. Jika permasalahan ini terus dibiarkan, pembangunan kota Jakarta dan pendapatan dari retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) tidak akan tercapai seperti apa yang diharapkan. Warga masyarakat yang bermukim di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan mendesak Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, Hari Sasongko untuk langsung turun ke lapangan melihat situasi yang ada. “Kadis P2B jangan hanya duduk di belakang meja menunggu laporan dari bawahannya,” kata warga yang meminta namanya dirahasiakan kepada MP, belum lama ini. Menurut warga tadi, jika petugas memang tidak berani mengambil tindakan tegas sudah sebaiknya diganti demi perbaikan pembangunan di Kecamatan Mampang Pra-

patan. “Sebaiknya petugas yang ditempatkan berani mengambil tindakan tegas dan tidak tebang pilih dalam penertiban bangunan,” tambahnya. Berikut ini sejumlah bangunan yang diduga bermasalah: Jl Mampang Prapatan No 15 Tegal Parang, Jl Mampang VIII (belakang Blossom No 35) RT 003/02 Tegal Parang, Jl Mampang Prapatan IV No 38 RT 005/05 Tegal Parang, Jl Pondok Jaya IX No 1A RT 004/06 Pela Mampang, Jl Buncit Raya (belakang No 43). Semua bangunan ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

APBD Tahun 2010 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakbar Terserap Dengan Baik Jakarta, Melayu Pos Suku Dinas Permahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat Surat Keputusan Ka Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi JakartaBarat Ir Edy Marlan MT sebagai kuasa pengguna anggaran No : 422-471 Tahun 2010. Jakarta tanggal 1 September Tahun 2010 Panitia Pengadaan Barang / Jasa pengumuman pemenang lelang pascakualifikasi No: 283/PPBJ/PU/ SDP&GP-JB/IX/2010. No: 66/PPBJ/PU1/SDP&GP-JB/2010 dengan jumlah kegitan pemenang lelang 62 (enam puluh dua) paket dengan jumlah nilai anggaran Rp13.950.377.788 (tiga belas milliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dari sumber dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)Tahun 2010. Kasudin Perumahan dan Gedung Pemeritah Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Ir Edy Marlan MT, di ruang kerjanya kepada Melayu Pos mengatakan, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2010 Sudin Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat terserap dengan baik, namun di lapangan ada kekurangan, dengan keterbatasan yang kami miliki yang belum tersentuh tangan kami, mengharapkan peran serta masyarakat. Dari beberapa pelaksanaan kegitan peningkatan Jl Orang yang di lihat Melayu Pos adalah pelaksanaan kegiatan Jl Orang di RW 07 RW 08 Kelurahan Kamal, peningkatan Jl Orang di RW 02-RW 05 Kelurahan Meruya Selatan dilaksanakan dengan baik. Albert H

MS Hidayat Minta PLN Jangan Ubah Tarif Listrik Tanpa Izin Jakarta, Melayu Pos Perubahan perhitungan tarif listrik industri yang dilakukan PT PLN (Persero) dengan melepas capping (batas) tidak bisa dilakukan tanpa izin pemerintah dan DPR. MS Hidayat mengatakan, kenaikan tagihan listrik yang akan dirasakan industri karena lepasnya capping tersebut belum disetujui oleh Menteri ESDM. “Menteri ESDM sudah lapor resmi bahwa policy pemerintah yang disuarakan ESDM tidak bisa ditetapkan begitu saja, tapi harus dilakukan pembicaraan dengan DPR karena PLN termasuk yang disebut regulated price. Jadi nggak bisa ditentukan korporasi,” tegas Hidayat saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (17/1/2011). Berdasarkan pernyataan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan, Hidayat memaparkan tarif listrik diperkirakan akan naik karena adanya pelepasan capping oleh PLN yaitu untuk industri golongan II dan III atau kelompok industri besar, seperti industri manufaktur. Hal ini bakal berdampak pada kenaikan biaya produksi. “Yang sudah tidak dapat capping itu yang bisnis, mal, perkantoran, mereka sih kalau dinaikkan langsung pass on. Tapi kalau industri besar itu setiap kenaikan itu dia hitung sebagai cost (biaya),” jelasnya. Hidayat kuatir jika terdapat kenaikan biaya produksi maka produk industri dalam negeri tidak akan kompetitif dibandingkan produk luar. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga potensi kenaikan biaya produksi tersebut dengan menjaga tarif listrik untuk industri. “Jadi bisa nggak kompetitif jadi itu yang mau kita jaga. Mau dicari jalan keluarnya, segera dalam minggu ini diputuskan. Tapi laporannya Menteri ESDM, dia belum menyetujui yang diinginkan PLN. Menko mengingatkan, PLN sebagai BUMN dia termasuk regulated tarif, jadi dia tidak bisa menentukan sendiri walau secara korporasi benar,” ujarnya. Menurut Hidayat, apa yang dilakukan Dahlan Iskan dengan pernyataannya yang akan melepaskan capping beberapa industri bukan merupakan suatu perlawanan melainkan lebih ke suatu bentuk upaya untuk menekan subsidi. “Bukan melawan tapi mencoba,” tandasnya. Red

Sejumlah pemilik saat ditanya apakah sudah memiliki IMB-nya, mereka mengatakan urusannya sudah selesai dengan Kasi P2B Mampang Prapatan, Budi Sahputra. Sementara itu, Kasi P2B Kecamatan Mampang Prapatan, Budi Sahputra, saat dihubungi melalui handphonenya, Kamis (13/1) lalu, tidak pernah diangkat. Begitu juga memalui pesan singkat (SMS) tidak pernah dibalas. Mario

Hatta tak Setuju Usulan Naikkan Premium Jakarta, Melayu Pos Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai adanya usulan kenaikan Premium merupakan pola pikir yang berkebalikan. “Saya sampaikan beberapa kali bahwa menaikkan Premium itu langsung memberikan dampak kepada masyarakat kita yang memang harus kita subsidi,” tegas Hatta di kantornya, Senin. Menurutnya, keberadaan subsidi bukan hanya dilihat

dari sisi fiskal saja, namun lebih kepada prinsip keadilan bagi masyarakat yang memerlukannya. “Nelayan, transportasi, kita subsidi. Masyarakat yang sudah mampu ya tidak usah disubsidi. Jangan sampai berfikirnya terbalik. Kok malah mau menaikkan Premium yang notabenenya dikonsumsi oleh masyarakat miskin,” pungkasnya. Sebelumnya, pengamat perminyakan Kurtubi menilai sebenarnya ada cara lain yang

bisa ditempuh pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan subsidi premium. “Naikkan saja har-ga premium secara bertahap, sampai subsidi nol. Hal ini terjadi kalau subsidi dijual sampai dengan harga pokok. Jadi kalau harga jual premium sama dengan harga pokok, ya naikkan harga premium daripada memaksa rakyat memakai Pertamax. Harga pokok premium 6.500,” ungkapnya. Red

H Ahmad, ATD, SE, MM dilantik sebagai Kapala Subdid Angkutan Jalan Dit II AJ Direktorat Perhubungan Darat, baru-baru ini. Afrizal

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

Serumpun

5

Hilang ke Mana Barang di Kios? Masih Ada Masyarakat Yang Belum Punya Jamkesmas Cianjur, Melayu Pos Warga masyarakat Desa Cisarandi Kecamatan Warung Kondang Cainjur “Dedep” warga kampung Cibening Desa Cisarandi Warung Kondang RT 01 / RW 02 Kampung Cibening mempunyai putera yang diberi nama Aji Muhammad, dari usia 2 tahun anak ini mengalami kejangkejang sampai saat ini yang sekarang berusia 12 tahun. Menurut orangtuanya, Dedep yang sehari-harinya seorang pedagang baslub, terhitung masyarakat yang kurang mampu di kampung Cibening Warung Kondang. Selama menjadi masyarakat Desa Cisarandi Kampung Cibening Dedep belum mendapatkan Kartu Jamkesmas tutur Dedep kepada Melayu Pos di rumahnya. Belum lama ini kami sebagai masyarakat miskin ingin berobat untuk kesembuhan putera kami “Aji Muhammad” tapi kami tidak punya uang untuk biaya pengobatan, dan untuk sehari-hari pun kami hanya mengandalkan hasil dari jualan baslub. Kami mohon kepada Pemerintah – Donatur untuk memberikan bantuan dana untuk biaya pengobatan putera kami yang berusia 12 tahun yang saat ini membutuhkan perawatan. Nana

PNPM Desa Songgom Bantuan Dari Pemerintah Cianjur, Melayu Pos Unit Pelayan Kegiatan (UPK) sedang gencar-gencarnya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya baik fisik maupun non fisik. Program Pemerintah diantaranya (PNPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan perkotaan yang berupa dana untuk pembangunan fisik dan SPP Simpan Pinjam. Menurut bagian Kader Teknik Asep Heryanto mendampingi ketua TPK Cecem, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan menurut bagian Kader Teknis Asep Heryanto di rumahnya menjelaskan kepada Melayu Pos, minggu lalu 5 Januari 2011, meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Perkotaan. PNPM di Songgom Kecamatan Gekrong Kab. Cianjur Jawa Barat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM di Desa Songgom memiliki tujuan untuk memperkecil angka kemiskinan dengan melakukan pembangunan infrastruktur pedesaan, serta membuka akses permodalan-permodalan menurut Kader Teknis Asep Heryanto, sementara untuk akses permodalan diberikan modal usaha dengan sistem bergulir berupa simpan pinjam SPP, khusus pengelolaannya oleh kaum perempuan dengan nama (BSP) dengan musyawarah khusus perempuan. Kaum perempuan dapat mencurahkan aspirasinya mengemukakan pendapat, tuturnya. PNPM untuk SPP Desa Songgom sebesar Rp 80 juta dibagi 8 kelompok dengan lamanya pinjaman sepuluh bulan. Dana untuk fisik sebesar Rp 280 juta dari swadaya senilai Rp. 12 juta – tenaga dan barang. TPT ini dan pengaspalan jalan Kebon Jambe, Gombong, 110 meter – Gupitan – Petey Condong 1200 meter – TPT Panjang 15 meter, tinggi 6 meter, lebar dasar 1,60cm, lebar bagian atas 40cm, Kader Teknis Asep Agus Heryanto sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat dan daerah dengan adanya bantuan PNPM. Maman

Manfaat PNPM Desa Cikancana Sudah Dapat Dirasakan Cianjur, Melayu Pos Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat (PNPM) Mandiri Padesaan tahun 2010 di Desa Cikancana, Kecamatan Gekrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kini manfaatnya sudah dapat dirasakan olah warga masyarakat. PNPM adalah program percepatan penangulangan kemiskinan secara terpadu dan kelanjutan yang bisa membuka lapangan kerja serta mendongkrak pendapatan masyarakat miskin. Menurut Ketua TPK Kustendi, bantuan PNPM diperuntukkan pengaspalan jalan sepanjang 967 meter di kampung Cijeler Cibening. Total dana untuk fisik Rp 132.954.000 dan untuk ekonomi simpan pinjam perempuan (SPP) Rp 108.000.000. Kustendi menjelaskan, sebelum melaksanakan pekerjaan pihaknya selalu melakukan musyawarahkan dengan masyarakat dan pemerintah desa. Musyawarah ini bertujuan agar masyarakat tahu bahwa PNPM harus ada dana swadaya dari masyarakat. “Alhamdulilah dana swadaya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Sekarang pelaksanaanya sudah selesai 100%. Kelancaran ini sudah tentu berkat kerja sama yang baik dan jajaran kepengurusan TPK Desa Cikancana Gekrong,” katanya. Anwar

Kabupaten Bogor, Melayu Pos Hukum sewa menyewa telah dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pihak yang menyewa dan pemilik bangunan, aturan tersebut jelas mengatur kesepakatan dalam pemenuhan kepentingan kedua belah pihak. Pihak Metro Pasar Raya Parung telah melakukan penyegelan kios yang disewanya, namun pemindahan barang-barang penyewa tanpa diketahui oleh pihak penyewa. Ironis memang, hal ini bisa terjadi, pemindahan barang tanpa adanya berita acara. Dengan adanya hal tersebut, mengakibatkan belum diketemukannya beberapa barang milik penyewa. Hak dan kewajiban tentu ini merupakan koridor perjanjian sewa menyewa, barang sitaan akibat dari belum terbayarnya sewa kios ini, belum diatur dalam perjanjian sewa penyewa dengan pihak managemen pihak Metro Pasar Raya Parung dan penyewa. “Ya initinya gitu aja, nanti barang saya cari dulu saya cek mudah-mudahan barang ada semua,” ujar staf management Metro Pasar Raya Parung. Serah terima barang ini pun dilakukan dengan mencatat segala sesuatu barang yang ada dan yang belum ada, baru kemudian administrasi pembayaran tunggakan diselesaikan. Segala bentuk administrasi management pihak yang berkaitan dengan barang sitaan seraca kasat mata me-

mang merugikan pihak menyewa, apalagi jika ada beberapa barang yang setelah ditertibkan terjadi kerusakan atau hilang. Hal yang berkaitan dengan perdata bisa menjadi pidana berkaitan dengan jika terjadi kehilangan barang penyewa. “Gak terlalu gede barang dicek dulu bener atau tidaknya sudah barang ini sudah bercampur jadi bingung kondisi gudang tidak memadai,” ujar staf kantor Metro Pasar Raya. Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Jadi tidak menjadi unsur penting apakah badan hukum tersebut adalah BUMN atau swasta, tapi yang paling pokok adalah subyek hukumnya sudah berbadan hukum. Dalam hal ini maka perjanjian harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : Kesepakatan para pihak dalam perjanjian [agreement], Kecakapan para pihak dalam perjanjian [capacity], Suatu hal tertentu [certainty of terms], Sebab yang halal [considerations] Selain itu harus diingat bahwa dalam pasal 1338 ayat

Lintas Mengabdikan Diri Kepada Masyarakat

(1) KUHPerdata disebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Dengan penekanan pada kata ‘semua’, maka pasal tersebut seolaholah berisikan suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa apa saja dan berisi apa saja, sepanjang isi perjanjian tidak melanggar kausa halal dan ketentuan undang-undang yang ada. Selain itu, berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPer ditentukan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Ketentuan ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Maka Perjanjian sewa menyewa bangunan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diminta oleh Pasal 1320KUHPerdata, misalnya apakah ada kesepakatan dalam pembuatan perjanjian tersebut, Apakah para pihak mempunyai kecakapan dan kewenangan untuk membuat perjanjian, cakap saja dalam perjanjian sewa menyewa belum cukup tetapi juga harus mempunyai kewenangan, Apakah perjanjian tersebut berisi tentang tentang sesuatu hal yang khusus, Apakah objek dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, misalnya apakah masih dalam sengketa dan lain sebagainya. Jun/Her

Bupati Cianjur Hadiri Pisah Sambut Kepala Kemenag Cianjur, Melayu Pos Bupati Cianjur Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. menghadiri acara pisah sambut kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cianjur di Gedung Dak’wah Cianjur, Rabu (12/01/11). Acara tersebut juga di hadiri oleh, Asisten Bidang Kesra, Kepala MUI, Kepala BAZ, serta tamu undangan lainnya. Bupati Cianjur dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada H. Abu Bakar Sidik, M.Ag sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabuten Cianjur. Bupati berharap semoga kepindahannya dapat memberi nuansa baru bagi warga masyarakat Cianjur melalui kinerja kantor Kemenag Kabupaten Cianjur ke depan. Selanjutnya Bupati mengatakan kemajuan selain membawa pengaruh semakin meninggkatnya sikap kritis, masyarakat juga akan memberi dampak sebagai konsekuensi dari moderniasasi. Dalam situasi seperti inilah, Kantor Kementrian Agama harus tampil ke depan berpacu dengan perkembangan jaman, memberi arah yang benar agar masyarakat tidak terjurumus ke dalam bentuk kehidupan yang sejahtera lahirnya namun rapuh rohaninya.

Lebih lanjut Bupati menegaskan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang timbul di Masyarakat memerlukan penanganan secara serius, yakni dengan melakukan kerjasama yang harmonis antar lintas sektoral, sebagai bentuk antisipasi terhadap pengaruh negatif, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Pada akhir sambutannya Bupati atas nama pribadi dan Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Drs. H . Yayat Hidayat, M.Ag. Atas segala pengabdian

dan dharma baktinya selama bertugas di Kabupaten Cianjur. Serta berharap mudahmudahan segala amal, jerih payah dan sumbangsihnya merupakan amal ibadah yang diridhoi Allah swt. Sambutan dari kepala kantor Kementrian Agama Kab.Cianjur yang baru H. Abu Bakar Sidik, mengajak kepada seluruh jajaran di Kementrian Agama Kab Cianjur untuk bekerjasama dalam rangka, meningkatkan Kementrian Agama yang bersih dan beribawa, diantaranya kita harus tingkatkan pelayanan kepada sesama. Maman

Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Peringati HAB Ke-65 Cianjur, Melayu Pos Kemenag Kabupaten Cianjur mempeingati amal bakti (HAB) ke 65 (3-01-2011) yang bertempat di halaman kantor Kemenag Cianjur Jl Raya Bandung. Dalam sambutan Mentri Agama RI, saat ini persoalan yang dihadapi bangsa adalah masalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan krisis ahklak yang belakangan ini sangat memperhatinkan kata-kata sambutan tersebut dibacakan oleh PLH Sekda Cianjur. Bahrudin Ali ketika upacara hari Amal bakti (HAB),

ungkapannya selain berperan dalam memberiakan kontribusi melalui pemberdayaan lembaga sosial keagamaan Kemenag harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi masalah kemiskinan, ia memeinta kepada seluruh jajaran aparatur Kementrian Agama baik pusat ataupun daerah, untuk bekerja keras dan bersama sama memperkuat kesadaraan bekerja sama dengan tujuan mengedepankan kejujuran dan etika kerja yang sehat dan benar sesuai dengan tupoksi. Hal tersebut dibenarkan

oleh kepala Kementrian Agama Cianjur, Abu Bakar Sidik, ia menambahkan bahwa acara peringatan HAB ke 65 tahun merupakan kegiatan rutin tahunan, dalam HAB ini panitia Kemenag Cianjur menyelenggarakan berbagai kegiatan di antaranya lomba bola volly, futsal, baca doa dam pemberian sembako kepada kaum dhu’afa. Ketua pelaksanaan HAB ke 65 Kemenag Cianjur kepada orang-orang yang miskin dan berbagi sesama manusia, maka dengan adanya simbol tersebut bisa terjalin tali silahtuhrahmi, ujarnya. Dani

CIANJUR - Para seketaris desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi PNS, saat ini bergembira karena belum lama ini mereka diangkat menjadi PNS bukti itu direlisikan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sekertaris Desa Palasari Wawan Wandi S.Ip sebelum diangkat menjadi PNS, dia mulai mengabdikan diri pada tahun 1991 sebagi staf pemerintah selama empat tahun, mulai tahun 1995 pindah ke staf keuangan selama tiga tahun, tahun 1998 menjabat sebagai kepala urusan keuangan selama empat tahun, dan tahun 2002 menjadi kepala pemerintahan pada tahun 2004 menjadi seketaris desa dan kini menjadi PNS. Wawan Wandi Dia akan meningkatan pelayanan kepada masarakat Cianjur dan selalu mengabdikan diri pada semua pihak. Maka dari itu, Wawan tak lupa mengucapkan terimakasih kepada Bupati Cianjur, Camat Cipanas, Kepala Desa Jaya Wijaya BT.SH, Pemerintahan Desa, BPD, LPM, MUI dan lainnya yang telah memberikan bimbingan selama dia mengabdi di Desa Palasari. Priatna

Desa Sindang Raja Dapat Bantuan Dari PNPM CIANJUR - Unit kegiatan Pelayanan Kegiatan (UPK) sedang gencar-gencarnya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya baik fisik maupun non fisik. Program Pemerintah diantaranya (PNPM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Mandiri Padesaan yang berupa Dana untuk Pembangunan Fisik dan SPP Simpan Pijam, tutur Ketua TPK Desa Sindang RajaH. O. Abdul Gani menjelaskan kepada Melayu Pos di kantor TPK, Jalan Raya Jangari pada tahun 2010, Desa Sindang Raja mendapat bantuan dari pemerintah PNPM untuk Fisik jalan pengaspalan dari mulai Kampung Bungbulang-Kampung Lio. Panjang jalan 2300 meter dengan dana sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) melibatkan warga sekitar untuk kerja di proyek jalan di kampong BungbulangKampung Lio. Dana untuk SPP Rp. 45.500.000,- (Empat Puluh Lima Juta lima Ratus Ribu RUpiah), untuk 10 kelompok dengan lama waktu 10 bulan lamanya. Terpisah menurut Ketua (PJOK) Kecamatan Sukaluyu Kab. Cianjur (PNPM) untuk Kecamatan Sukaluyu sebesar Rp. 3 Milyar untuk 10 desa dan untuk operasional (UPK) sebesar 2% - (TPK) 3% menurut komentar Ketua (PJOK) Ida Parida S. IP di kantornya, sedangkan menurut Ketua (TPK) H. O. Abdul Gani (PNPM)Desa Sindangraja mengatakan atas bantuan merupakan anugrah bagi masyarakat karena seperti sekarang jalan Bungbulang-Lio sepanjang 2300 meter sekarang sudah selesai diaspal dan hasilnya pun sangat memuaskan. Dlaam soal terkait ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu tertunjang dengan program dana bantuan (SPP) untuk modal usaha, menurut Kepala Desa Sindangraja, Maman Kepala Melayu Pos mengatakan tujuan awal program (PNPM) Mandiri Padesaan memang untuk merobah prilaku masyarakat untuk meningkatlkan peranannya agar Proaktif dalam membangun Desa secara Mandiri. Dani

PNPM Desa Bang-Bayang Sesuai Dengan Petunjuk Teknis CIANJUR - Desa Bang-Bayang Kecamatan Gekbrong Kab Cianjur yang saat ini dipimpin oleh Hilman Nudin, pada tahun 2010 sedang melaksanakan pekerjaan proyek dari pemerintah yaitu PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri. Adung Samsudin sebagai Ketua TPK Desa Bang-Bayang Gekbrong menjelaskan, pihaknya melaksanakan proyek PNPM ini sebaik-baiknya apalagi ini merupakan amanah dari semua masyarakat Desa Bang-Bayang. “Sudah jadi barang tentu kami harus mempertanggung jawabkan baik secara moril maupun secara pelaksanaan teknis proyek PNPM tersebut program yang sedang dikerjakan di Desa Bang-Bayang meliputi pembangunan TPT (tanggul penahan tanah) di saluran Sukajadi dan beronjong Dana fisik untuk TPT senilai Rp 40.909.453 dan untuk beronjong senilai Rp 5.399.500. Pembangunan Posyandu ruangan baru sebanyak 4 unit di antaranya ada di lokasi Kampung Cicurug Bunut, Cipadang Kaler, Cipadang Kidul senilai Rp 160.100.000 Plus Dp dan Swadaya dan untuk dana SSP (Simpan Pinjam Perempuan) Rp 90.000.000 untuk 18 kelompok dengan limit waktu 10 bulan,” katanya. Adung Samsudin menjelas kepada Melayu Pos di kediamannya, proyek TPT panjang ukuran 16x7 meter tinggi pekrjaan selama 1 bulan lebar dasar 4 meter lebar atas 2 meter untuk biaya pisik TPT dan 4 unit Posyandu senilai Rp 255.004.453 kurang lebih. Fisik untuk TPT dan Posyandu pinishing/selesai dan hasilnya pun memuaskan masyarakat sekitar menerima terlakasana. Pembangunan tersebut dengan penuh kegembiraan karena telah dibangunnya TPT dan beronjong posyandu yang kedepannya sangat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Desa Bang-Bayang. Maman

Selayang Pandang

6 Singkat Padat Kebun Karet Warga Jadi Sasaran Pencuri, Polisi Melempem KARIMUN - Akhir-akhir ini kebun karet warga desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Karimun jadi sasaran pencuri, masyarakat pun dibuat resah karena hasil mereka bersusah payah menoreh (menyadap) karet berhari-hari sering hilang tinggal tempurung disikat pencuri. Menurut warga, pencurian karet berbentuk Ojol (karet kering dalam penampungan/tempurung) sudah sering terjadi apalagi saat ini harga karet cukup tinggi hingga mencapai Rp. 20.000,-/kg jenis kering sehingga pencurianpun makin merajalela, warga juga kesulitan menjaga kebun mereka dari jarahan pencuri. Selain pencuri beroperasi malam hari, pada umumnya kebun mereka jauh dari tempat tinggal dan keadaannya juga semak. “Saya cuma pasrah sajalah, mungkin bukan rejeki saya. Habis gimana.. jangan-jangan nanti kita jaga kebun justru rumah kita yang jadi sasaran pencuri,” kata Yanto warga desa Teluk Radang kepada Melayu Pos, belum lama ini. Sumber Melayu Pos bahkan menyebutkan di wilayah hukum Polsek Kundur Utara/Barat memang rawan kejahatan baik pencurian maupun kejahatan lainnya. Contohnya ada kasus kejahatan hipnotis yang sasarannya warga desa dan komplotan tersebut berhasil menguras barang-barang berharga milik warga yang bernilai puluhan juta rupiah dan pelakunya tak kunjung tertangkap kendati kasusnya sudah ditangani fihak Polsek Kundur Utara/Barat. Bahkan ada warga Prayun enggan lapor polisi bila terjadi kecurian, alasannya katanya kita diminta biaya tapi pencurinya tak pernah tertangkap. Keragu-raguan warga sebagai penegak hukum di wilayah ini yang menjadi andalan memang perlu disingkapi secara jujur, karena secara kasat mata masyarakat juga melihat masih banyaknya tindak kejahatan dan pelanggaran hukum dihadapan perangkat hukum itu sendiri leluasa beroperasi. Cotohnya pemanfaatan pelabuhan rakyat (tikus) dipemukiman masyarakat Kuale di Prayun dapat dilihat berton-ton barang dari kapal yang tak jelas manifes bebas membongkar barang yang kemudian dimuat dalam truk-truk dengan tujuan yang tak jelas juga. Pantauan Melayu Pos diduga dengan kerjasama dengan oknum-oknum tertentu bahkan oknum wartawan oplosan yang dikordinasi warga setempat bernama A Seng barang yang tak jelas asal-usulnya bebas masuk tanpa manifes sehingga makin menguatkan alasan mengapa masyarakat masih meragukan kinerja penegak hukum di daerah khususnya di Karimun. Sujarno

Warga Ngal Kundur Dukung Operasional PT BMI KARIMUN - Sekitar 210 kepala keluarga (KK) warga Pulau Ngal, Kecamatan Kundur, Karimun telah sepakat mendukung operasional perusahaan penambangan bauksit PT Bukit Merah Indah (BMI) di wilayah desa mereka dengan pertimbangan bahwa pihak perusahaan memiliki komitmen bersama masyarakat membangun dan memajukan Pulau Ngal ke depan yang lebih baik. Menurut Salim juru bicara sekaligus perwakilan warga mengatakan, PT BMI bukan sekedar mengejar keuntungan belaka, tapi juga berperan serta ikut membangun dan membangkitkan roda perekonomian masyarakat agar lebih maju, karena bukan mau mengecilkan arti bantuan pemerintah selama ini kepada desa. Namun masih banyak masyarakat daerah pulau-pulau lain di Karimun yang juga perlu bantuan. Maka diharapkan dengan beroperasinya PT BMI di pulau Ngal mampu menciptakan perobahan di segala bidang baik pembangunan Salim juru bicara sekaligus insfrastruktur sarana ibadah perwakilan warga maupun sarana pendidikan yang sudah terbukti telah dilaksanakan oleh PT BMI di tempat lain di wilayah KP perusahaan. “Dengan beroperasinya PT BMI kami cukup terbantu, dengan dana yang kami miliki dari hasil pembayaran sewa pakai PT BMI terhadap lahan yang selama ini kami kuasai di Pulau Ngal dapat sebagai dana melanjutkan pendidikan anak-anak kami ke jenjang yang lebih tinggi, berikut bantuan dana konpensasi perusahaan sebesar Rp.800.000,ditambah 40 kg beras per kepala keluarga setiap bulan. Sekali lagi, kami sangat terbantu,” kata Salim, belum lama ini. Menurut Salim, ini merupakan jawaban tentang pemberitaan beberapa media masa terbitan lokal yang tak jelas nara sumbernya baru-baru ini yang intinya memojokkan PT BMI terkait pelanggaran lingkungan dan menyangkut ganti rugi lahan kepada masyarakat sehingga masyarakat dibuat resah. Salim yang didampingi sekitar 20 warga Pulau Ngal kepada wartawan mengharapkan pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan warga Ngal tidak membuat statemen yang memutar balikkan fakta, apalagi statemen yang keliru ke media massa. Karena bisa menimbulkan keresahan dan di antara warga justru timbul saling curiga, kata SALIM. Sementara itu, operasional PT BMI di Pulau Ngal berdasarkan SK Bupati Nomor: 142/V111/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 adalah seluas 72 hektare dan sebagian besar lahan tersebut dikatagorikan tanah ulayat warga Ngal yang dikuasai sejak turun temurun dan telah dilakukan pembayaran sewa pakai oleh PT BMI kepada warga sebesar Rp 5,6 miliar dari lahan seluas 40 hektar berpatokan nilai sewa pakai per hektar Rp 140 juta rupiah. Sujarno

Bank Danamon Cabang Sampit Dirampok SAMPIT - Rampok kembali beraksi di kota Sampit Propinsi Kalimantan Tengah, tidak tanggung- tanggung yang dirampok adalah Kantor cabang Bank Danamon walaupun masyarakat di sekitar penuh hiruk-pikuk dengan berbagai kegiatan, perampok nekat saja melakukan aksinya di siang bolong. Menurut salah satu saksi mata, Darmin, perampokan terjadi sekitar pukul 10.50 WIB dengan menggunakan senjata api pistol serta senjata tajam menyekap teller beserta enam orang pegawai Bank Damanon tersebut dan setelah selesai menjalankan aksinya langsung kabur dengan mengunakan sepeda motor dan membawa uang ratusan juta rupiah. Diperkirakan perampok berhasil membawa kabur uang tunai sebesar Rp 218.000.000 . Pihak kepolisian segera melakukan penyidikan dan olah TKP dan langsung memasang garis polisi serta dijaga ketat oleh pihak keamanan demi menghindari sesuatu yang tak diinginkan dan sempat menjadi pusat perhatian warga sekitar. Kapolres Kotim AKBP Abdul Hasyim secara terpisah menyatakan bahwa kasusnya sedang dalam tahap penyelidikan hingga belum bisa memberikan penjelasan mengenai kerugian serta kronologis kejadian perampokan tersebut. “Saya masih mempelajari,” tandasnya. Ariy

PT Nusantara Abadi Garap Lahan Ilegal Nanga Bulik, Melayu Pos PT Nusantara Abadi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit telah membuka lahan seluas kurang lebih 300 Ha, berlokasi di bukit Pandau di wilayah Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalteng sejak tahun 2009 sampai 2011. Mahroni Operator Dozer dengan Nomor seri 85 E-SS saat dikonfirmasi Melayu Pos di lapangan mengatakan bahwa telah menggusur tanah milik siapapun karena perintah pak Uman. Tim pembebasan lahan Uman ketika dipertanyakan, berdalih bahwa ia bukan tim pembebasan lahan tapi sebaliknya tahu dengan data-data yang membebaskan lahan dan rincian keuangan perusaan. Uman tidak mau menujukan setatus di perusaan dan telah buka mulut bahwa perusaan tersebut namanya PT Nusantara Abadi yang selama ini menjadi pertanyaan para LSM.

Ketua DPP LSM BATU Petahan Kalteng Soitmen Sia, SE dikonfirmasi Melayu Pos di

kantornya mengatakan perusaan tersebut illegal tidak mengantongi ijin. Dozer dengan Nomor seri 85 E-SS diduga tidak mempunyai Ijin Pendaratan Alat Berat. Selalu mengatas namakan masyarakat dengan alasan jual beli. Yang menjadi pertanyaan apakah cukup dengan sarat jual beli dijadikan dasar ijin. Robet T Silun

Rekrut Pekerja dari Luar Daerah

Masyarakat Kulim Kecewa Terhadap PT Sumatra Kemasindo Pekanbaru, Melayu Pos Masyarakat merasa kecewa dengan keberadaan PT Sumatra Kemasindo di Kelurahan Kulim. Pasalnya, perusahaan tersebut lebih memilih pekerja dari luar daerah dari pada warga asli Riau. Padahal masyarakat sudah mengajukan permohonan atau persyaratan untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Menurut keterangan ketua RT/RW, ketua pemuda dan tokoh masyarakat, PT tersebut pernah meminta kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan kerja, tetapi yang diterima hanya tiga orang. Padahal lamaran yang dimasukan ± 300 orang. Kenapa hanya tiga orang saja yang diterima di PT tersebut? Ternyata PT tersebut banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Saat Melayu Pos ingin mengkonfirmasi kepada pihak PT Sumatra Kemasindo, namun dari pihak PT tersebut menolak kedatangan wartawan. Kenapa dan ada apa dengan perusahaan tersebut? Diduga perusahaan tersebut tidak mempunyai izin Amdal. Masyarakat minta kepada instansi yang terkait PT tersebut harus mendapatkan tindakan yang tegas. Basri M

Proyek Pemagaran Keliling Sport Center Asal – Asalan

Nomor seri 85 E-SS

Instruksi Kemendagri Tentang Pengisian Pimpinan DPRD Bengkalis Bengkalis, Melayu Pos Akhirnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkalis mulai bicara. Organisasi pemuda ini mengimbau, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, DPRD Kabupaten Bengkalis, maupun seluruh “Stakeholder” di Negeri Junjungan ini patuh dan tunduk terhadap hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agar kiranya menjalani Intruksi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pengisian Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Bengkalis, Zulfahmi ST MT mengatakan, sebagai organisasi pemuda, pihaknya hanya menghimbau dan mengingatkan, baik itu Pemkab Bengkalis, DPRD dan seluruh “stakeholder” di Negeri Junjungan untuk mematuhi Instruksi Kemendagri mengenai pengisian Pim-

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

pinan DPRD Bengkalis. Karena menurutnya, hinbauan KNPI tentunya merupakan respon KNPI guna menegakkan supremasi hukum sesuai dengan aturan baku yang telah ditentukan. “Negara kita adalah negara hukum, ada peraturan dan undang-undang yang lebih tinggi dan harus dipatuhi oleh seluruh aparatur negara di dalam NKRI,” kata Zulfahmi kepada wartawan, Minggu (9/1) kemarin dengan bahasa diplomatisnya. Dijelaskannya, terlepas dari siapa yang akan menduduki jabatan Ketua DPRD baru di lembaga Legislatif Kabupaten Bengkalis tersebut, KNPI Kabupaten Bengkalis sama sekali tidak boleh ikut campur. Namun pihaknya mengajak, agar segenap Fraksi yang ada di DPRD Bengkalis untuk memberikan contoh suritauladan yang baik kepada masyarakat banyak dalam hal mematuhi hukum

yang berlaku. “Sebagai pemuda dan bagian dari komponen masyarakat Negeri Junjungan ini, kita meminta semua pihak, terutama Fraksi di DPRD Bengkalis untuk dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya, surat dari Kemendagri sudah diturunkan, artinya itu merupakan solusi yang harus dipatuhi oleh pejabat di daerah,” jelasnya. Sehingga menutut Zulfahmi, alangkah baiknya jika Instruksi dari Kemendagri tersebut direalisasikan untuk menghindari polemik yang berkepanjangan dan mengantisipasi terjadinya perpecahan di tengah-tengah masyarakat. “Tidak ada alasan lagi bagi kita di daerah untuk menundanya, jika tidak mau dibilang cacat hukum,” cetusnya mengingatkan. Deri

Pangkalan Bun, Melayu Pos Proyek pemagaran yang dikerjakan oleh PT. Sasana Sahabat Kompak Jaya, yang sebenarnya memakai besi ukuran diameter 12 mm namun waktu wartawan mengecek ke lapangan ternyata dipasang besi berukuran 10 mm. Kemudian dalam pemasangan bata, hanya ditempel dengan semen seadanya itupun bagian luarnya saja. Kemungkinan pagar-pagarnya nanti akan mudah ambruk. Pejabat pelaksana teknis kegiatan misfu, ketika dikonfirmasi tidak mengakui kalau pembangunan pagar tidak sesuai RAB. “Saya tidak tau bahwa besi yang digunakan dalam pembangunan lebih kecil namun untuk kejelasannya silakan tanya koordinasi teknis, pengawas dari PU Pak Kaban dan Konsultan,” ujarnya singkat. Sementara Nuah Kaban, ST, pengawas teknis Dinas Pekerjaan Umum ketika ditemui membantah kalau dirinya ditugasi untuk mengawasi pekerjaan pemagaran di Sport Center. “Saya tidak terlibat dalam pemagaran proyek tersebut, coba tanyakan pada Pak Sur atau Konsultannya,” tegas Kaban. Sedangkan Ir. Suyatim ketika ditemui mengaku memang pihaknyalah sebagai pengawas teknis kegiatan, namun di lapangan pihak konsultan sudah menempatkan 2 (dua) orang pengawas. “Saya tidak bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut, karena 2 (dua) orang pengawas sudah saya turunkan,” kilahnya. Sementara Direktur PT. Sasana Sahabat Kompak Jaya Jimmy Siswanto ketika dikonfirmasi kerangka besi pagar pihaknya memang menggunakan besi diameter 10 mm. Hal tersebut mengingat petunjuk teknis dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mencantumkan besi dan pihak perusahaan hanya terpatok hitungan secara teknis setiap 1 m3 berat besi yang diperlukan adalah 100 kg, dijelaskanya mengenai pondasi disesuaikan dengan keadaan tanah di sekeliling stadion dan dengan kedalaman mulai 40 m hingga 2 m dengan ketinggian merata. Samsin

Koperasi Jasa di Kantor Imigrasi Perlu Diawasi Karimun, Melayu Pos Kantor imigrasi yang ada di Jalan Ahmad Yani No 105 Karimun selalu ramai pengunjung untuk melakukan pengurusan pasport, kurang lebih dari 30 orang perhari. Ketika kita melakukan wawancara yang mengaku warga dari Pulau Moro menegaskan pengurusan pasport ada yang diprioritaskan hal ini yang membuat lambat pengurusan pasport ini. “Karena mulai dari tadi pagi saya di sini belum melakukan wawancara,” katanya. Kehadiran Koperasi Mitra Jasa Mandiri yang ada di lingkungan kantor imigrasi menjadi suatu fenomena

dalam pengurusan pasport karena harga map saja sudah mencapai harga Rp.20.000 hal ini sangat merugikan warga yang melakukan pengurusan paspor karena map di bandingkan dengan di luar emang sangat jauh beda. Hal ini lah yang menjadi pertanyaan publik siapa yang memberikan peraturan harga map tersebut. Apakah pihak koperasi atau pihak imigrasi tersebut karena pada dasarnya koperasi jasa yang berada di lingkungan kantor imigrasi tentu telah melakukan kerjasama dengan pihak imigrasi. Hasil penelusuran Melayu Pos di kantor imigrasi bagian pengurusan paspor bahwa

adanya para pengurus paspor yang dimarjinalkan karena pengurusan paspor melalui koperasi bisa langsung masuk tanpa ditentukan nomor antrian. Hal ini tentu sangat memakan waktu yang cukup lama terhadap para pengurus paspor yang tidak melalui koperasi jasa yang ada di lingkungan kantor imigrasi. Selaku kopersi jasa harus profesional dalam melakukan bisnis supaya tidak merugikan orang lain dalam mengurus paspor. Begitu juga dengan pihak kantor imigarasi supaya jangan membuat para warga termajinal kan jika tidak melalui koperasi. Daulay

Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab Kotawaringin Timur Mengucapkan:

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-58

Kabupaten Kotawaringin Timur 7 Januari 2011 Ir. Abdul Gafar MSM Kepala Dinas

Kabag Humas Bersama Generasi Pemuda Harapan Bangsa Tanam Pohon Bengkalis, Melayu Pos Pagi itu Minggu (9/1), sekira pukul 07.00 WIB, tampak puluhan pemuda berduyun-duyun dan semangat menanam pohon di pinggir Jalan Tegal Sari, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Generasi muda harapan bangsa tersebut ikut antusias menyelamatkan lingkungan, serta memperindah lingkungan dalam program Gerakan Menanam 1 Miliar Pohon. Acara sederhana itu dihadiri Kepala Bagian (Kabag) Humas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis Hendrik Dwi Yatmoko, Sekretaris Komisi II

DPRD Kabupaten Bengkalis Misliadi S.HI, Dinas Pertamanan dan Ketua Pemuda Tegal Sari Sutrisno. Di lokasi Menanam 1 Miliar Pohon, Sutrisno mengatakan, Menanam 1 Miliar Pohon yang dipusatkan di Jalan Tegal Sari, Muslihun, Wonosari Tengah, Makmur dan Jalan Rambutan tersebut, pihaknya telah menyiapkan 15.000 pohon dengan jenis Bungga Asoka Merah, Kuning dan Putih. “15.000 pohon ini kita jadwalkan akan selesai dalam tiga hari ini. Ini kita lakukan guna mempercantik, memperindah dan yang lebih penting menyelamatkan lingkungan kita. Karena kita

tahu, beberapa tahun terakhir ini kondisi alam kita mulai memanas yang sering disebut “Global Warming” atau peningkatan suhu diatas ratarata atmosfer. Inilah satusatunya cara bagi kita untuk melakukan penyelamatan terhadap lingkungan,” kata Sutrisno kepada Wartawan, Minggu (9/1). Sehingga dengan adanya program Menanam 1 Miliar Pohon yang telah dicanangkan pemerintah tersebut, Sutrisno berharap, agar kiranya Dinas Pertamanan Kabupaten Bengkalis dapat melakukan atau membantu masyarakat dalam hal memelihara semua

pohon yang telah ditanam tersebut. “Sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baik, kita sangat menyambut baik dan memberikan kontribusi dalam program pemerintah ini. Mudah-mudahan ke depan ini juga berlangsung di daerah-daerah lain,” harapnya. Ditempat yang sama, Kabag Humas Pemkab Bengkalis Hendrik Dwi Yatmoko menyambut baik kegiatan Pemuda Tegal Sari tersebut. Karena ia yakin, dengan hutan yang semakin kritis keadaannya, karena ditebang terus menerus tanpa regenerasi yang seimbang,

kiranya menjadi hal yang melatar belakangi program Menanam 1 Milar Pohon. Selain itu, juga guna mengurangi dampak globalisasi yang dewasa ini. “Penanaman pohon 1 miliar akan ditanam di seluruh wilayah pelosok negeri. Pemerintah memberi slogan “one man one tree” (satu orang menanam satu pohon) untuk mensukseskan program ini. Dan jika program ini sukses terlaksana, tentunya Indonesia, khususnya daerah kita akan mempertahankan gelarnya sebagai jantung dunia, sebagai daerah yang akan tetap hijau,” ujar Hendrik. Deri

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

Selayang Pandang

PT Kebun Ganda Perima Rampas Lahan Warga Karimun Kedatangan Investor Karimun, Melayu Pos SDM Kabupaten Karimun akan semakin membaik karena daerah Karimun sudah mulai dilirik para pengusahapengusaha besar seperti PT Vierson and Daugther. Acara investasi jasa pelabuhan antara Pemerintah/BUMN dengan PT Vierson & Daugther disambut baik pemerintah yang dilakukan di Hotel Aston, 13 Januari 2011. Bupati Karimun menegaskan kedatangan investor di Karimun akan menambah sumber daya di karimun dan jaminan para investasi tidak luput dari keamanan di daerah Karimun. PT Vierson and Daugther yang bergerak di bidang jasa dan laut akan ikut berperan dalam pembangunan Kab Karimun dan akan menyerap tenaga kerja khususnya putra daerah sehingga angka pengangguran akan berkurang. Pimpina PT Vierson yang merupaka penasehat pribadi orang terkaya ke 19 ini mengaskan dia memulai usahanya dengan permodalkan Rp 5.000.000.000,- pada tahun dengan semangat yang antusiasnya PT Vierson mampu menambah aset sampai 900 juta $ pada 31 Desember 2010. Dan sampai sekarang banyak melakukan kerjasama terhadap beberapa perbankkan diantaranya Bank BRI, BCA, Bank Saudara, Danomon dan masih ada beberapa lainnya, begitu juga kerjasama dengan perusahaaan Bakrie Komunikasi. Hal ini tentu akan membuat pemerintah Karimun bisa maju dalam pembangunan dan SDM. Daulay

Jumlah HIV/AIDS di Kabupaten Ketapang Ketapang, Melayu Pos Ketika ditemui Melayu Pos di meja kerjanya, Saparudin SE selaku pengelola HIV/AIDS di Dinas Kesehatan mengatakan bahwa data HIV/AIDS yang diperoleh dari tahun 2006 sampai tahun 2010 di Kabupaten Ketapang berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang.Temuan data jumlah HIV/AIDS atas kerjasama lay konselor Global Fans (GF) lapangan, lay konselor APBD lapangan, Klinik Bogenvill (Rumah Sakit Agus Jam), dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Hasil temuan tersebut di kumpulkan di jadikan satu, maka diperoleh data HIV/AIDS sebagai berikut; dari tahun 2006 jumlah HIV/AIDS 12 orang (HIV 3 orang, AIDS 9 orang), tahun 2007 jumlah HIV/AIDS 11 orang (HIV 3 orang,AIDS 8 orang), tahun 2008 jumlah HIV/ AIDS 16 orang (HIV 7orang, AIDS 9 orang), tahun 2009 jumlah HIV/AIDS 26 orang (HIV 10 orang, AIDS 16 orang), dan tahun 2010 jumlah HIV/AIDS 29 orang (HIV 13 orang, AIDS 16 orang. Dari data HIV/AIDS yang disebutkan diatas terindikasi bahwa tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami penurunan satu angka, tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami peningkatan lima angka, tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan lagi sejumlah sepuluh angka, dan tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningakatan untuk sekian kalinya lagi sejumlah tiga angka. Perbandingan antara jumlah HIV dengan jumlah AIDS tentunya memiliki jauh selisih jumlah, dimana AIDS tergolong unggul sejumlah 58 orang, sedangkan HIV cuma berjumlah 36 orang.Berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang HIV jenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang, dan AIDS jenis kelamin laki-laki berjumlah 45 orang. Sedangkan jenis kelamin perempuan yang HIV berjumlah 23 orang dan AIDS berjumlah 11 orang. Jadi total HIV/AIDS jenis kelamin laki-laki berjumlah 60 orang. Sedangkan total HIV/AIDS jenis kelamin perempuan berjumlah 34 orang. Perbandingan jumlah HIV/AIDS jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan justru lebih menonjol kepada jenis kelamin laki-laki yang banyak jumlahnya. Saparudin SE (pengelola HIV/AIDS) di Dinas Kesehatan menghimbau agar masyarakat Ketapang dan sekitarnya agar mencegah penularan HIV/AIDS dengan cara tidak melakukan seks bebas, bersikap saling setia dengan pasangan (suami istri), cegah dengan memakai kondom dan jangan menggunakan narkoba suntik. Dedi

Dissol Karimun Harus Tingkatkan Kinerja di 2011 Karimun, Melayu Pos Banyak hal yang dilewati dalam satu tahun. Adakah berubahan yang kita alami? Dalan sistem gerak rbahwa kehidupan ini berubah-ubah kadang di atas kadang di bawah, penelusuran kita sejauh ini di dalam tahun 2010 ini sebagian kinerja pemerintah masih kondusif di bawah minim. Para kepala dinas yang manusia serba sibuk yang membuat terbengkalainya kinerja para wartawan untuk mencari informasi. Setiap kita mendatangi kantor para kepala dinas selalu kosong semuanya. Entah apa yang diinginkan sebagian kepala dinas Pemkab Karimun agak menjauh dari para wartawan yang menimbulkan banyak pertanyaan terhadap mereka? Kinerja para dinas sosial yang masih di bawah minim karena di lapangan kita banyak menemukan anak di bawah umur yang menjual koran dan menyemir sepatu. Padahal jam itu jam sekolah anak dan para anak itu sepantasnya menimba ilmu di sekolah bukan mencari uang. Adanya orang kurang waras yang berkeliaran di beberapa jalan di daerah sungai Lakam. Kenapa para dinas sosial tidak mampu menangani hal ini bukankah jumlah para anak jalan dan orang kurang waras banyak. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap pandatang dari luar negeri apalagi daerah kita ini adalah daerah perbatasan terhadap negara Singapura dan Malaysia. Hal yang kecil ini sama aja dinas sosial mempermalukan Karimun ke hadapan publik. Jika merela berkeliaran di tahun 2011 ini Bupati Karimun harus mengambil keputusan yang tegas terhadap para kepala dinas yang kurang mampu menjalankan tugasnya. Daulay

Kembayan, Melayu Pos Bertahun-tahun sudah masyarakat desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalbar merasakan dilema yang begitu pahit dikarenakan lahan perkebunan karet unggul yang diserahkan kepada pihak perusahan perkebunan kelapa sawit yang sekarang ini ditangani oleh PT KGP sampai sekarang belum juga ada titik terangnya.

Perjanjian awal ketika perusahan tersebut baru akan dirintis yang saat itu ditangani oleh PT. Salim Grup yang sekarang berpindah tangan kepada PT KGP (Kebun Ganda Perima) adalah mengunakan pola bagi kapling tapi mengapa sekarang pola bagi kapling telah berpindah menjadi pola kemitran yaitu pola bagi hasil tanpa megadakan perundingan terlebih dahulu kepada warga pemilik lahan, wajar saja bila warga menuntut perjanjian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dahulu. Menurut penuturan Bujeng salah satu warga yang merasa kecewa terhadap PT KGP saat ditemui oleh Melayu Pos menuturkan, ia hanya menuntut tanah ingklap kebun karet PPKR yang digusur oleh perusahan PT.KGP pada thn 1999/2000 dulu hinga sampai sekarang tahun 2011. “Setiap pertemuan rapat dengan perusahan dan pemerintah yang terkait tentang masalah pelanggaran pengusuran secara paksa di wilayah dusun Tanjung Pinang divisi 1 A, baik rapat di desa ataupun kecamatan ataupun kabupaten

ke PT4K Sanggau, bahkan sampai peropinsi telah kami sampaikan ke kantor Gubernur Kalbar waktu demo hari tani sedunia pada tanggal 12 Juni 2006, melalui LSM SPKS Kalbar kususnya Kabupaten Sanggau menyampaikan halhal pelanggaran perusahan PT KGP terhadap kami masarakat, kususnya di bidang perkebunan kelapa sawit dan anji secara tertulis, baikpun masalah tanah yang diserah dan masalah kebun yang di ingklap yang sudah memiliki sertifikat dengan nomor : 887875-876-878-870-873,’’ katanya. Masalah Tanah bawas masyarakat yang disepakati untuk perkebunan kelapa sawit PT KGP pada tahun 1999-2000 khususnya di wilayah devisi 1 A di Dusun Tanjun Pinang, Desa Sebungkuh, Kecematan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Kami anggota kelompok pulo bunyi, menyatakan tanah bawas diukur secara persil sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan dibagikan oleh perusahaan sesuai peraturan perkebunan yang disepakati. Waktu penyuluhan tahun 1999 dan

setiap nama di dalam drasah yang ditetapkan peranggota 5,105 hektar, penyerahan tanah untuk perusahaan KGP dan tanah yang akan diberikan dan untuk bagi kapling tidak dimasukan ke dalam derasah karena dikembalikan untuk bagi kapling 2 hektar dengan janji setelah umur sawit dari tahun 2000 sampai umur 48 bulan calon petani akan diberikan kapling berarti tahun 2005 calon petani sudah bisa menikmati hasil tanah lahan di kebun sawit. Ternyata apa yang diharapkan janji tinggal janji, apa yang kami rasakan sekarang ini timbulah hal yang tidak kami inginkan, permusuhan dan perkelahian antara kita sama kita, kami anggota kelompok pulo bunyi selama ini tidak menerima pembagian lahan kelapa sawit dikarenakan pihak perusahaan KGP tidak menepati janji yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, kami hanya mendapatkan 1,361 meter persegi, peranggota petani. Seharusnya kami mendapatkan 1 kapling – 2 hektar, dan lahan nya tidak sesuai yang diharapkan. Kami anggota kelompok Bujeng CS tetap menuntut cara pembagian kapling sesuai dasar perjanjian awal waktu penyuluhan tahun 1999, kalau perusahaan masih menyalahi cara yang dijalani selama ini maka maka tanah lahan hak kelompok petani pulo bunyi akan kami tarik kembali. Karena kami pemilik tanah bawas salama ini hanya menjadi penonton dan menjadi kuli di tanah kami sendiri, pungkasnya. Rizki/Ari

Pimpinan Perkebunan PT KGP Bertindak Arogan Kembayan, Melayu Pos Salah satu pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT KGP (Kebun Ganda Prima) melecehkan salah satu wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya, belum lama ini di kantor devisi KGP yang berlamat di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Kejadian ini berawal dari aksi perotes karyawan perkebunan kelapa sawit tersebut atas tindakan PT KGP yang tidak membayar tunjangan hari raya sesuai ketentuan yang berlaku. Sekitar 60 orang karyawan KGP berkumpul dan menggelar aksi perotes di depan kantor divisi untuk menuntut hak-hak mereka. Bayangkan saja perusahan hanya memberikan THR masing-masing hanya 250.000 per karyawan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Depnaker. Karena melihat aksi protes karyawan PT KGP tersebut,

Yansen Silalahi (wartawan) menghampiri dan menanyakan kepada salah satu karyawan tentang permasalahan apa yang sedang terjadi. Setelah Yansen mendapatkan keterangan, Yansen bergegas beranjak dari kerumuman karyawan dengan maksud untuk mencari solusi dan mengklarifikasi permasalahan karyawan dengan PT KGP yang saat itu tengah terjadi, tapi sangat disayangkan salah satu pimpinan di perusahaan PT KGP memberikan

perlakuan yang kurang baik dan bertindak arogan. Menurut Yansen Silalahi, saat ia ingin mengkonfirmasi Askep di perusahaan PT KGP tersebut, bukan jawaban yang ia dapat malah diusir dan dicaci maki. “Di sini tidak terima wartawan, wartawan apapun semua bangsat! Pergi kamu dari sini, kamu belum kenal siapa saya,” kata Yansen menirukan perkataan Askep. “Saat itu ada dua anggota Polsek Kembayan yang menyabarkan saya agar tidak terjadi perkelahian,” ungkapnya lagi. Tindakan Askep bernama Huta Sohid sangat bertentangan dengan Undangundang Pers Bab 8 Pasal 18 yang menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan menghambat/menghalangi tugas kontrol sosial akan dikenakan pidana penjara selama 2 tahun/denda sebesar 500.000.000. Rizki/Ari

Pengakuan Suami Korban Kecelakaan Kerja di KKPA PT IIS

Istriku Meninggal Karena Dipaksa Berjalan Kaki Pelalawan, Melayu Pos Siapa yang mengira hanya karena berjalan kaki menuju tempat kerja, tiba-tiba maut menjeputnya. Itulah yang dialami almarhum Yerni Waruwu (24) istri dari Sama Aro Lawolo (24) pekerja/ buruh di KKPA PT IIS Group Asian Agri Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan. Sepasang makhluk Tuhan yang baru saja melangsungkan pernikahanya pada tanggal 22 Agustus 2010, namun tidak terpikirkan dengan secepat itu mereka berpisah selamanya. Dirinya merasa ibarat disambar petir ketika si buah hatinya yang masih dalam keadaan menikmati kemesraan, bersimbah darah dan terkapar tidak bernyawa. Dalam curhatnya kepada Melayu Pos, laki-laki asal Nias ini mengaku sangat kecewa dan sedih, karena kematian

istri tercintanya tersebut, tidak ada merasakan firasat atau meninggalkan satu pesan pun. “Saya tidak dapat dihibur dengan apapun, lebih baik duluan aku mati dari pada dia yang duluan mati,” katanya sambil meneteskan mata. Pada saat ditanyakan sosok almarhum di mata suaminya, “Ya selama kami telah menikah kurang lebih empat bulan, istriku perepuman yang baik, rajin, bekerja keras, menurut, suka memberi semangat, sopan, dan selalu menghargai saya,” katanya. Sama Aro mengakui tidak ada yang dapat menggantikan sosok almarhum istrinya di hatinya, hanya Tuhan yang dapat menghiburnya, untuk memberikan ketabahan di dalam dirinya. Pada saat itu juga Sama Aro Lawolo mencurahkan kekecewaannya kepada asisten yang memeksa mereka jalan kaki di tempat

kerja pada saat itu. “Mungkin kalau kami diperbolehkan naik mobil pada saat itu, mungkin kecelakaan ini tidak terjadi,” kenangnya. Ungkapan yang sama juga dikeluhkan Zebua yang juga pekerja di KKPA PT IIS. Ia mengaku selama beberapa tahun sebagai pekerja status mereka tidak jelas. “Status kami di sini tidak jelas, hakhak kami selalu ditiadakan semua, seperti THR, keikut serta di Jamsostek, dan kesehatan. Yang sering terjadi sejak asissten JN, tindakan sewenang, pemukulan dan pemotongan gaji,” katanya. Ratusan pekerja yang ada di situ meminta Disnakertrans Kabupaten Pelalawan untuk memantau keberadaan mereka di sana, terutama atas tindakan perusahaan tentang keselamatan kerja dan keikut serta dalam Jamsostek, yang selalu diabaikan. Ter

7 Pojok Pekan Raya Bumi Kasturi di Kec Hulu Gurung Tampil Meriah PUTUSSIBAU - Pelaksanaan Pekan Raya Bumi Kasturi di Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu cukup meriah dan menarik perhatian masyarakat, baik masyarakat sekitar kecamatan maupun dari kecamatan lain. Dalam kegiatan Pekan Raya yang baru pertama kali diselenggarakan ini dirangkaikan dengan Hari Ibu 2010. Dalam acara yang digelar diantaranya pameran dan acara hiburan serta perlombaan perlombaan antar desa. Camat Hulu Gurung, Drs Iwan Setiawan M.Si mengatakan, kegiatan ini diadakan dalam rangka untuk menggali potensi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) khususnya masyarakat Kecamatan Hulu Gurung serta menambah wawasan masyarakat agar lebih pro aktif untuk membangun dan memberikan yang terbaik untuk desanya juga memberikan pengetahuan dan pengenalan lebih dekat apa itu pameran pembangunan. Dalam pameran yang terdiri dari stan Kantor Camat, stan PKK Kecamatan, stan Desa, stan Pemuda Karang Taruna, juga turut serta stanstan dunia usaha seperti stan BPD Kalbar, stan Dealer Motor dan stan Pedagang. Dari stan-stan tersebut menampilkan dan menawarkan berbagai produk-produk unggulan lokal, hasil kerajinan masyarakat serta pupuk organik dan alat-alat pertanian. “Beras merupakan sebagai komoditi unggulan masyarakat Kecamatan Hulu Gurung sehingga kecamatan ini dijadikan sebagai lumbung pangan Drs Iwan Setiawan M.Si atau penghasil beras di Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkap Camat. “Selain pameran juga diadakan berbagai lomba yaitu lomba qasidah, Shalawat, Marhaban, Cerdas Cermat Umum, Busana Muslim, Pidato atau Ceramah dan lomba memasak menu lokal, untuk kegiatan malam harinya diadakan lomba karaoke dan joget, semua kegiatan itu dalam rangka memberikan hiburan juga sekaligus membina,” tambah Camat. Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir dan Ibu yang berkesempatan membuka acara ini turut mendukung dan menyambut positif kegiatan tersebut. “Kegiatan-kegiatan positif seperti ini perlu dilestarikan dan terus ditingkatkan agar menjadi nilai tambah bagi masyarakat Hulu Gurung khususnya, kegiatan ini merupakan sesuatu ajang pertemuan silaturahmi dan menambah pengetahuan serta meningkatkan wawasan yang positif dalam menghadapi lajunya perkembangan zaman,” Iwan Setiawan menirukan sambutan bupati. Pelaksanaan yang dimulai dari tanggal 20 Desember dan seharusnya ditutup pada tanggal 27 Desember 2010 menjadi diperpanjang hingga tanggal 1 Januari 2011, mengingat antusiasnya masyarakat akan merayakan tahun baru. Camat berharap agar kegiatan ini ada dukungan baik pemerintah sendiri maupun dunia usaha khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Hulu Gurung, sebab kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan masyarakat Hulu Gurung. Abr

Acara Simah Laut Kurang Meriah di Pantai Ujung Pandaran SAMPIT - Masyarakat Desa Pantai Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, merasa kecewa dengan acara akbar yang digelar oleh Dinas Pariwisata, Minggu (2/1) di Pantai Ujung Pandaran. Kekecewaan warga tersebut karena acara Simah Laut tersebut kurang meriah dibandingkan dengan tahun lalu. Acara Simah Laut adalah acara yang artinya untuk keselamatan para nelayan yang ingin melaut agar terhindar dari mara bahaya dan apa bila melaut tangkapannya akan bertambah banyak. Kades Ujung Pandaran Satar, SE ketika ditemui di kediamannya, Minggu (2/1) menyampaikan permintaan maafnya terhadap masyarakat yang kecewa karena telah datang jauh-jauh baik dari Sampit dan Kuala Pembuang hanya ingin menyaksikan acara ritual tahunan Simah Laut yang diselenggarakan oleh Pemda Kotim khususnya Dinas Pariwisata. “Acara simah laut pada tahun lalu memang sangat meriah sekali dibandingkan dengan tahun ini, di samping ada hiburan musik juga artis-artis ibukota datang dan meramaikan acara tersebut,” katanya. Satar menjelaskan, keterbatasan dana yang dulu dianggarkan khusus Simah Laut tapi sekarang anggarannya dibagi dua dengan jumlah Rp 67 juta dibagi dua, Rp 37 juta untuk acara di Kecamatan Teluk Sampit dengan menampilkan bermacam macam kerajinan tangan dari Karang Taruna di setiap Desa, termasuk Desa Basawang dengan kerajinan ukiran kayunya yang dibuat dengan berbagai jenis termasuk jam dinding dan lukisan lainnya. Sedangkan dari Desa Ujung Pandaran dengan kerajinan tangan yang dibuat dari tanah liat putih asli yang terdapat bahan baku di daerah itu sendiri yang dibuat untuk tempat abu rokok dengan dihiasi bermacam-macam binatang di atasnya, dan langsung disaksikan oleh Bupati Kotim H Supian Hadi SIkom dan Wakil Bupati DrsTaufiq Mukri MM, dan sisanya Rp 30 juta untuk acara Simah Laut. “Saya mengharapkan untuk tahun yang akan datang mudahan-mudahan tidak seperti ini lagi,” katanya. Ariy

Konvoi BMI PDIP Atas Kemenangan Pasangan NR KARIMUN - Hasil pemilihan Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2011 kemarin menciptakan kemenangan kepada pasangan NR dengan perolehan suara yang cukup signifikan di bandingkan tahun kemarin. Kemenangan yang telah diraih pasangan Nuedin Rafiq ini membuat BMI PDIP melakukan konvoi yang dimulai dari Taman Bunga, Meral, Tebing dan kembali lagi ke Taman Bunga. Hal ini merupakan salah satu kebanggaan tersendiri terhadap pasangan NR karena partai koalisi yang merayakan pemenangan pasangan NR hanya PDIP melalui BMI (Benteng Muda Indonseia). Konvoi yang dilakukan BMI PDIP ini tepat pada penghitungan rekapitulasi hasil pemilihan pada Tanggal 5 Januari 2011 di mana dalam hasil penghitungan rekapitulasi tersebut menetapkan pasangan NR menduduki kursi No I dan No II Karimun. Dengan penuh Semangat Para BMI PDIP melakukan Konvoi tersebut. Ketika Melayu Pos melakukan wawancara terhadap salah satu BMI tentang apa harapannya terhadap pasangan NR setelah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karimun? Mungkin dari BMI PDIP sendirin tidak banyak melakukan permintaan cuma pasangan NR jangan pilih kasih dalam memimpin Karimun ini. Contohnya di daerah si B suaranya kecil atau di kampung si A suaranya banyak sehingga daerah si A yang diperhatikan. Hal ini yang perlu ditanggulangi oleh pasangan NR karena politik yang baik adalah mensejaterakan rakyat dan disamping itu pasangan NR harus melakukan sistem kepemipinan sesuai dengan kontrak politik yang di tanda tangani oleh pasangan NR pada tahun 2010 kemarin di selasela penutupan pelatihan kader PDIP. Daulay

Daerah

8 Lintas Daerah Istri Bersuami Dua Orang, Jelas Melecehkan Hukum Pernikahan SUBANG - Karena merasa dirinya bisa mencari uang ke luar negeri Taiwan, maka wanita ini sepertinya tidak berpikir panjang lagi. Ia lupa bahwa dirinya punya suami dan anak, setelah ketemu dengan dambaan hatinya yang dulu masih terpendam saat bersama bekerja di luar negeri. Hal ini terjadi di Desa Simpar, Kec Cipunegara, Kab Subang, Jabar. Kejadian istrinya kawin lagi diketahui oleh suami yang sah menikah di KUA Kec Pagaden, Kab Subang dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/III/ 2000. Menurut lelaki berinisial T ini, istrinya memang benar secara diam-diam menikah lagi dengan laki-laki setelah pulang dari Taiwan. Bahkan, kepulangan istrinya tidak diketahuinya sama sekali karena sudah direncanakan oleh istrinya EJ dengan RF beserta keluarganya. “Selang beberapa hari baru diketahui setelah mendengar akan kawin dengan RF. Ternyata informasi itu benar, jelas saya E.J/Lina Herlina tidak terima dan merasa diWanita bersuami dua lecehkan maka kejadian ini akan saya laporkan ke pihak yang berwajib dan akan saya tuntut yang melakukan atau melangsungkan pernikahan EJ dengan RF,” tegasnya. Sementara itu, petugas yang menikahkan Hambali selaku Amil/P3N Desa Jalancagak, Kec Jalancagak, Kab Subang mengakui telah menikahkan EJ alias Lina Herlina dengan RF pada tanggal 1 Januari 2011. Dan mereka dinikahkan karena ada dorongan dan laporan dari RT bahwa EJ dan RF sudah serumah. “Setelah menanyakan ke EJ tentang statusnya pe-ngakuannya sudah dicerai oleh suaminya. Saya tidak tahu bahwa masih bersuami dan belum dicerai, hal ini karena kurang ketelitian saya selaku petugas menanyakan perihal status dan namanya pun bukan EJ tapi Lina Herlina,” katanya. Ketua RT 19 Dusun Ciseuti Ika Supriyadi saat dikonfirmasi (4/1) menjelaskan “Betul pernikahan itu telah dilaksanakan di rumah saudaranya RF karena pengakuan EJ sudah janda, kelemahan saya tidak menanyakan tanda bukti diri bahwa dia sudah janda, alasan dinikahkan karena lingkungan tidak mau dikotori perbuatan yang di luar pernikahan, dengan kejadian ini merasa dibohongi atas pengakuannya.” Kepada pihak yang berwajib diharapkan supaya ada tindakan yang tegas karena perihal ini jelas-jelas telah melecehkan bahkan menodai baik secara hukum agama maupun Undang-undang Pernikahan. SP

Wakil Walikota Sukabumi Buka Seminar Nasional Agrimeet 2011 SUKABUMI - Wakil Walikota Sukabumi, Doktor H. Mulyono, M.M., Selasa (4/1) bertempat di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), secara resmi membuka Seminar Nasional Agribusiness Management, Leadershif and Entrepreneurship Training (AGRIMEET) 2011. Seminar yang berlangsung selama 3 hari tersebut, dibagi dalam 3 jenis kegiatan. Antara lain, Seminar Nasional dan Entrepreneurship Training, dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2011, Lokakarya Nasional Program Pemerintah Dalam Membangun Pertanian Daerah, dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2011, dan Agribisnis Fair, dilaksanakan pata 4 sampai dengan 6 Januari 2011. Adapun tema yang diangkat dalam seminar tersebut, yakni Revitalisasi Kemandirian Pemuda Berbasiskan Sosial Ekonomi Pertanian. Sementara yang bertindak sebagai pembicara dalam seminar tersebut, antara lain, Kepala Dinas Pertanian Sukabumi, Insinyur Sudrajat, M.M., Dekan Fakultas Pertanian Sukabumi, Amelia Nur Milla, M.P., Praktisi Agribisnis, Insinyur H. Mukhlis Yusuf, serta Trainer, Direktur SEM Insitute Jakarta, Mochamad Karebet Wijaya Kusuma, M.A. Sedangkan peserta yang mengikuti seminar tersebut, terdiri dari unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota dan Kabupaten Sukabumi, masyarakat umum, UNPAD Bandung, IPB Bogor, UNWIR Indramayu, UNWIM Sumedang, UIN Jakarta, UMMI Sukabumi, UNSWAGANTI Garut, serta SMA dan SMK Kota dan Kabupaten Sukabumi. Dalam sambutannya, Wakil Walikota Sukabumi, Doktor H. Mulyono, M.M. mengatakan, pemerintah harus campur tangan dan memberikan sentuhan dalam mencari solisi permasalahan yang terjadi saat ini, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam berbagai bidang. Dijelaskannya, sebagai ilustrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, saat ini telah mencapai angka 89 persen. Adapun yang harus digali lebih jauh pada saat ini, yakni dalam bidang agribisnis. Maksud dan tujuannya, supaya para pelaku usaha dalam bidang tersebut, dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dengan baik, serta memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, para pelaku usaha dalam bisang tersebut, juga dapat berupaya secara optimal, serta secara gencar melakukan promosi produk-produk yang dihasilkan, sehingga dapat dikenal dan disukai oleh warga masyarakat. Nana

Kondisi ruas jalan yang rusak parah sulit dilewati kendaraan.

Ruas Jalan Rusak Hambat Ekonomi INDRAMAYU - Ruas jalan Gantar-Bantarhuni sekitar 20 km keadaan rusak parah. Lebih tepatnya dari Blok Pilang hingga Bantarhuni desa Sanca Kecamatan Gantar kondisinya tidak layak karena badan jalan sudah berubah seperti gubangan kerbau di musim penghujan. Atum 37 tahun warga Paraban saat dimintai komentar terkait jalan rusak intinya masyarakat berharap kepada pemerintah agar segera dibangun atau diperbaiki dengan menggunakan cor-coran karena di ruas jalan ini tanahnya labil, kalau tidak segera diperbaiki maka yang dikhawatirkan menjelang panen padi angkutan hasil panen terhambat sehingga roda ekonomi masyarakat tidak lancar oleh karena jalan rusak, kata Atum kepada Melayu Pos, Sabtu (15/01) lalu. Hasil bincang dengan sopir truk angkutan pasir Dayat 50 tahun pihaknya sangat merasa lelah dan merugi karena banyak gangguan di ruas jalan tersebut di samping jalan yang rusak parah jembatan di Cihoe Blok Paraban sudah goyang saat kendaraan bermuatan berat melintas diatasnya. Sementara pondasi sudah doyong dan besi tulang coran sudah kelihatan tidak lagi tertutup matrial jalan tersebut dengan demikian berharap agar pemerintah segera memperbaikinya. N. Suryana

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

Kab Tasikmalaya Gelar Pilkada Tasikmalaya, Melayu Pos Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar Pemilihan Kepala Daerah, untuk menentukan calon bupati dan wakil bupati periode 20112015. Dari delapan pasangan calon, empat diantaranya pasangan dari jalur perseorangan. Seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang sudah memiliki hak pilih atau masuk dalam Dafar Pemilih Tetap sebanyak 1.277.757 jiwa tersebar di 39 Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. KPU setempat telah mendistribusikan surat suara sesuai DPT ditambah 2,5 persen surat suara cadangan yang sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebanyak 2.446 Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah disiapkan di setiap pelosok daerah yang ditempatkan di lokasi strategis masyarakat

yang tersebar di 350 Desa. Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan memimpin Kabupaten Tasikmalaya periode 2011-2015 yakni nomor urut 1 pasangan Endang Kusnaeni-Suparman dari jalur perseorangan, nomor urut 2 Subarna-Dede T Widarsih diusung Partai Golkar, nomor urut 3 Endang Hidayat-Ahmad Juhana dari jalur perseorangan. Nomor urut 4 pasangan Ahmad Saleh-Ucu Asep Dani diusung Partai Demokrat, nomor 5 Harmaen Muchyi-

Tachman Iding Husein dari jalur perseorangan, nomor 6 Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto diusung PPP, PDI-P dan PAN, nomor 7 Ade Sumia-Nanang Mamur dari jalur perseorangan, dan nomor 8 Endang Hidayat-Asep Ahmad Djaelani diusung PKB dan PKS. Menjaga kondusifitas keamanan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, jajaran aparat Polres Tasikmalaya dan Polsek dikerahkan dengan dibantu 817 anggota Linmas di setiap TPS. Ujang M

Bupati Peringati HUT Kotim di Kecamatan Parenggean Sampit, Melayu Pos Memasuki usia yang ke 58 tahun, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya pada tanggal 7 Januari 2011 di bawah pimpinan kepala daerah H Supian Hadi dan H Taufik Mukri yang baru bertugas kurang lebih 67 hari bertepatan HUT Kotim dengan motto Bergerak Cepat Membangun Kotim. Sejarah baru mengukir peringatan hari ulang tahun yang ke 58 dirayakan dengan upacara/apel dilaksanakan di empat kecamatan dari lima belas kecamatan yang ada di antaranya Kecamatan Parenggean, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Telawang dan Kecamatan Cempaga. Bupati Kotim H Supian Hadi selaku inspektur upacara HUT Kabupaten Kotawaringin Timur yang ke 58 tahun 2011 di Kecamatan Parenggean ini juga dihadiri ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, unsur Muspida, Camat Parenggean, Lurah dan seluruh kepala desa yang ada di kecamatan Parenggean, Muspika, tokoh agama, tokoh pemuda dan pelajar se Ke-

camatan Parenggean. Dalam sambutan Bupati Kotim H.Supian Hadi mengatakan,untuk tahun pertama yang menjadi perhatian adalah dibidang pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan sarana dan prasarana jalan demi membantu pendapatan warga masyarakat dengan baik,tidak terlepas kerjasama dan partisipasi semua lapisan masyarakat khususnya kecamatan Parenggean dan Kotim pada umumnya. Bupati juga telah melaksanakan pelantikan kepala desa Bajarau Markus periode 2011-2016 dengan harapan agar lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakatnya dengan baik terlebih dalam penanganan raskin bukan sebaliknya hanya minta dihargai oleh warga. Dalam kesempatan ini juga Camat Parenggean Bardy mengatakan bahwa dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT Kabupaten Kotim ke 58, pihaknya telah melaksanakan kegiatan diantaranya sunatan massal, penanaman pohon dan gerak jalan sehat yang diikuti puluhan ribu warga masyarakat Paernggean dengan hadiah

utama tiga buah sepeda motor serta hadih TV, kulkas, dan banyak lagi dari sumbangan satuan kerja perangakat daerah dengan berbagai jenis macam hadiahnya. Bardi juga berharap kepada Bupati Kotim agar sarana prasarana jalan menuju Parenggean agar nantinya dapat ditingkatkan dan pembangunan tempat pelayanan kesehatan lebih diperhatikan. Kunjungan kerja Bupati Kotim H Supian Hadi beserta unsur Muspida di perusahaan PT Uni Primacom Kec Parenggean yang sekaligus tatap muka dengan para pekerja sawit dan warga sekitar perusahaan sebagai menjalin rasa persaudaraan. Bupati beserta rombongan melanjutkan kujungan kerja yang sekaligus meresmikan Masjid Raya Al Majrohatun Najah dan Tjajadi Science And Technology di salah satu perusahaan kelapa sawit PT Tunas Agro Subur Kencana di Kecamatan Cempaga Hulu. Menurut manager Tunas Agro Subur Kencana (TASK) Budiono perusahaan tersebut mempunyai sarana pendidikan TK, SD, SMP posyandu dan pasar umum. Ariy

SMA Negeri 1 Gantar Siap Bersaing Dalam Prestasi Indramayu, Melayu Pos SMAN 1 Gantar yang sedang gencar-gencarnya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dalam hal ini capai untuk mendukung jenjang pendidikan dasar yakni SMAN 1 Gantar, Desa Gantar Kec. Gantar Kab. Indramayu Jabar. Kepala Sekolah SMAN 1 Gantar Drs. Ridwan di ruang kerjanya menyatakan “memang SMAN1 Gantar sudah berdiri cukup lama yaitu tahun 2007 akan tetapi dalam kurun waktu ke waktu ada kemajuan yang signifikan dan mulai saya bertugas Alhamdulilah sedikit ada perkembangan dan kemajuan diantaranya siswa selalu naik, dari tahun ke 1 Cuma 1 kelas, siswa baru tahun ke 2 ada 2 kelas, siswa baru tahun ke 3 ada 3 kelas dan siswa baru tahun ke 4 ada 3 kelas sudah meluluskan I angkatan lulus langsung 100% sudah di akreditasi dengan nilai B gemuk. Dalam sertifikat Akreditasi tercantum nilai 100 untuk standar isi, sangat membanggakan karena meski dari segi Sapras masih kurang, tapi bisa mencapai nilai 100 untuk

Drs. Ridwan Kepala SMA Negeri 1 Gantar

standar isi. Keadaan guru PNS+Kepsek 11 orang, guru honorer 10 orang, TU CPNS 3 orang dan TU honorer 3 orang. Riwayat Kepsek PYMT Kepsek tahun 07/08 Drs. Tajudin, PYMT Kepsek 08/09 Drs. Masduki Ahmad, M.Pd. dan sejak Januari 2009 kepsek yaitu Drs. Ridwan, dan yang bersangkutan telah dituntut menjabat sebagai PLH Kepsek SMAN 1 Gantar sejak tahun awal mula sekolah berdiri. KBM selama 3 tahun masuk siang, karena masih menumpang di SMP Negeri 1 Gantar. Tahun pelajaran 2010/ 2011 menempati gedung sendiri meskipun ruang kantor kepsek, guru dan TU

jadi satu dan tidak layak untuk sebuah kantor sekolah. KBM dilaksanakan 2 shift, kelas XI dan kelas XII pagi dan kelas X siang karena lokal yang masih belum cukup untuk 8 kelas. Keadaan bangunan : seluruh lokal yang ada sejumlah 8 lokal, tapi yang layak pakai untuk KBM hanya 5 lokal. Akhir tahun 2010 mendapat bantuan dari pusat 1RKB, telah mulai dibangun. Memilki 1 ruang lab, 3 toilet tapi belum memiliki ruang kantor sendiri luas tanah 8.190 M 2 milik Pemda kab. Indramayu. Disamping Eskul Paskibra, Pramuka, dan PMR ada Eskul kewartawanan yang diasuh oleh tementemen wartawan lokal seluruh bentuk bantuan dari pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten Indramayu seperti BKMM, BOS, BOMM dan Block Grant sangat membantu pelaksanaan seluruh kegiatan sekolah terutama KBM. Apalagi bila mengingat tidak lancarnya pembayaran DSPdari orang tua siswa peran Ketua Komite Sekolah yang di jabat oleh Bpk Turah sangat membantu pihak sekolah karena ketua sangat peduli dengan pendidikan. Teja Sulaksana

Dinsostek PB Salurkan Dana Bantuan Gempa Bumi Tahun II Sukabumi, Melayu Pos Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana (Dinsostek PB) Kota Sukabumi, saat ini sedang menyalurkan Dana Bantuan Gempa Bumi Tahap II, kepada 611 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar di 7 wilayah kecamatan se Kota Sukabumi, dengan total bantuan sebesar 6 miliar 450 juta rupiah. Penyaluran dana bantuan tersebut, dimulai di wilayah Kecamatan Lembursitu, serta disaksikan Wakil Walikota Sukabumi, Doktor H. Mulyono, M.M., unsur Muspida, Kepala Dinsostek PB Kota Sukabumi, Drs. H. Saleh Makbullah, M.Si., unsur Muspika, para Lurah, Pimpinan BRI Cabang Sukabumi, dan undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Sukabumi, Doktor H. Mulyono, M.M. menjelaskan, apabila melihat data yang ada, para penerima bantuan tersebut sudah tercover secara keseluruhan. Diharapkannya, dana bantuan yang disalurkan tersebut, agar digunakan dengan sebaik-baiknya oleh warga masyarakat, baik untuk memperbaiki maupun untuk membangun rumah. Namun apabila digunakan untuk membangun rumah, harus dengan konstruksi yang baik, yakni konstruksi yang tahan gempa. Selain itu, warga masyarakat juga agar senantiasa peduli dan memerhatikan lingkungan. Maksud dan tujuannya untuk menghindari terjadinya bencana, yang saat ini sering terjadi, baik yang diakibatkan oleh alam maupun yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Wakil Walikota Sukabumi mengatakan, Dana Bantuan Gempa Bumi Tahap II ini, baru bisa disalurkan kepada warga masyarakat mulai tanggal 6 Januari 2011, karena baru turun per 31 Desember 2010. Sementara Kepala Dinsostek PB Kota Sukabumi, Drs. H. Saleh Makbullah, M.Si. menjelaskan, penyaluran Dana Bantuan Gempa Bumi Tahap I di Kota Sukabumi, telah disalurkan kepada 298 KK, diantaranya rusak berat 30 rumah dan rusak sedang 263 rumah, tepatnya pada bulan Mei 2010, dengan total bantuan sebesar 3 milyar 367 juta 760 ribu rupiah. Dana bantuan tersebut, sepenuhnya digunakan untuk memperbaiki dan membangun konstruksi rumah yang tahan gempa. Dikatakannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis), rekonstruksi pasca Bencana Gempa Bumi 2010, pencairan Dana Bantuan Gempa Bumi tersebut, oleh Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) dilakukan dalam dua tahap, yakni pada tahap I sebanyak 50 persen dan pada tahap II sebanyak 50 persen. Sedangkan sisa Dana Bantuan Gempa Bumi Tahap II sebesar 50 persen bisa dicairkan kembali, apabila Laporan Penggunaan Dana Bantuan Gempa Bumi Tahap I telah selesai, serta dilaporkan kepada pihak Fasilitator, Lurah, Camat, dan Kepala Dinsostek PB Kota Sukabumi. Izan

Penegasan Batas Desa TuanTuan Dengan Desa Banjar Ketapang, Melayu Pos Saat ditemui Melayu Pos, Umar, S.Sos selaku Ketua Rt 1/ Rw 1 Desa Tuan-Tuan menuturkan bahwa untuk sampai saat ini belum adanya realisasi signifikan pembangunan di desanya tepatnya desa Tuan -tuan. Buktinya banyak ganggang (jalan kecil) yang rusak berat khususnya tiga gang. Selain itu, Umar juga mengatakan papan plang pembatas Rt/Rw tidak dipasang, sehingga posisi/letak Rt/Rw tidak tahu sama sekali jika ada instansi atau warga baru yang akan membuat KTP maupun dalam urusan hal yang lain. “Serta ketidak tegasan kepala lurah/dusun Tuan-Tuan terhadap penyampaian pembuatan KTP atau salah satu warga yang membuat KTP sehingga harus membuat KTP ke Desa Banjar dan pengurusan surat-menyurat datang masuknya minyak tanah dibuat di desa Banjar,” ungkapnya Umar. Menurut Umar, realisasi signifikan pembetulan gang yang rusak itu sudah diajukan, tapi sampai dua tahun ini belum adanya tindak lanjut dari instansi terkait. Masalah batas Umar desa Tuan-Tuan dengan desa Banjar sudah dikeluarkan surat bupati tentang penegasan batas desa Tuan-Tuan dengan desa Banjar pada tanggal 13 Agustus 2006. Dalam isi surat bupati tersebut sudah cukup jelas bagi dua belah desa ini, akan tetapi tetap masih saja melanggar isi surat bupati sebagai mana telah dituangkan di dalamnya, khususnya desa Banjar. Sesuai penjelasan surat bupati sangat memperkuat tentang batas desa Tuan-tuan dengan desa Banjar dalam penertiban pembuatan administrasi KTP dan admnistrasi surat menyurat datangnya minyak tanah. “Saya selaku ketua Rt 1/Rw 1 bersama warga desa TuanTuan agar instansi terkait mencermati dan menanggapi hal ini,” harap Umar. Dedi

Peyegaran Pegurus PNPM Kel Sungai Pinyuh Mempawah, Melayu Pos Pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Sungai Pinyuh salah satunya kepegurusan PNPM Kelurahan Sungai Pinyuh, dihitung sudah dua priode menjabat. Pada tahun 2009 sampai sekarang memasuki tahun 2011. “Kami rasa sudah cukup sampai disini saja. Agar diganti dengan kepegurusan yang baru demi penyegaran sesuai dengan tuntunan dari masyarakat Kelurahan Sungai Pinyuh,” kata sumber Melayu Pos, belum lama ini. “Kamipun tidak lupa dengan kepegurusan lama yang sudah berusaha mengurus segala program PNPM Kelurahan Sungai Pinyuh yang kami rasa sudah cukup baik, tetapi dikarenakan sudah dua priode ini kami menilai sudalah patut diganti degan kepengurusan yang baru, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka penyegaran pengantian pengurus yang baru priode 2011 dan seterus nya, dari kami selaku salah satu tokoh masyarakat,” tambahnya. Menurut sumber tadi, pengurus yang lama cara kerjanya sudah cukup baik meskipun di dalam kegiatan proyek bayak faktor hambatan. “Tidak menutup kemungkinan pasti ada kritikan dari masyarakat yang bermacam-macam ragam pendapat demi untuk mengkedepankan mutu dan kualitas hasil dari pekerjaan itu, hal seperti itu merupakan demokrasi,” ungkapnya. Ia menjelaskan, pengurus yang lama janganlah berkecil hati dan kecewa apa bilah tidak terpilih lagi. Dan mengharapkan pula apa bila ada pengurus yang baru ditunjuk atau dipilih melalui musyah warah untuk kepengurusan yang baru di kelurahan nanti. Ari

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

Daerah

Molornya Pencairan Bantuan Gempa Ciamis, Melayu Pos Korban gempa yang rumahnya rusak di Desa Skahurip Kec. Cihaurbeuti mempertanyakan Dana Pembagian Gempa Tahap ke- 2 hingga sekarang dana bantuan rehab tersebut belum juga cair. Salah seorang korban gempa warga Sukahurip Ondo, dirinya sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, karena rumahnya rusak akibat gempa beberapa tahun ke belakang. Masyarakat sudah resah dan jengkel dengan isu-isu akan dibagikannya tahap ke-2, tapi tak kunjung cair. Penyaluran bantuan gempa tahap dua akan diberikan langsung kepada korban pada bulan Januari 2011 nanti, jadwal pencairan tahap ke- 2 mundur dari jadwal semula pada Desember 2010. Molornya pencairan di sebabkan dana bantuan khusus korban rusak berat dan sedang masih tersimpan di Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) pusat. Bantuan tidak mungkin hilang yang pasti saat ini uang bantuan tahap ke- 2 dari BNPB sudah ada di KPN Pusat, ujar Odang R Widjaja. Odang pun menjelaskan proses pencairan bantuan. Dana dari KPN dikirim ke Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jabar, selanjutnya dimasukkan ke masing-masing Rekening Kelompok (Pokmas). Ddn

Pendidikan Berguna Untuk Mencerdaskan Anak Bangsa PENDIDIKAN mampu menciptakan bangsa kita menjadi bangsa yang kuat sehingga tidak akan mudah dijajah dan ditindas oleh bangsa lain, ini terbukti dengan munculnya ribuan Propesor, Dokter, Insinyur, Mayor jendral, Letnan dan sebagainya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sekarang semuanya tidak terlepas dari sebuah hasil proses pendidikan. Dari mereka itulah kita dapat maju dan membangun, yang mana hasil hasilnya dapat kita rasakan bersama. Demikiaan pula karena pendidikan merupakan media dan proses kegiatan untuk memajukan kesejahtraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta dapat mengangkat harkat dan martabat manusia hingga Ujang Mauludin mencapai kedudukan yang Wartawan Melayu Pos tinggi. Kiranya kita patut bersyukur, sejak 1945 negara kita telah merdeka hingga sekarang, perkembangan dan kemajuaan pendidikan yang kita miliki sangat banyak dari tahun ketahun semakin bertambah baik sekolah negeri maupun swasta. Beberapa jumlah TK, SD, MI, SLTP, SLTA dan sekolah lainnya, tentunya tidaklah mudah utuk menghitungnya karena sekolah tersebut tersebar diseluruh Indonesia. Bahkan disana sini terus berkembang pendiriaan sekolahsekolah atau Universitas bagaikan jamur yang tumbuh dimusim hujan. Setiap pendidikan banyak berbagai macam kegiatannya, termasuk Wisuda para Sarjana dari berbagai macam-macam disiplin ilmu. Berbagai gelar dari barbagai kesarjanaan bagi Indonesia dalam hal peningkatan SDM supaya bangsa Indonesia jauh dari kebodohan.

Desa Kebon Petey Dapat Bantuan Dari PNPM Cianjur, Melayu Pos Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2010 di Kabupaten Cianjur sedang dilaksanakan. Program ini adalah percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini merupakan kelanjutan program pengembangan kecamatan (UPK) yang berhasil membuka lapangan kerja mendongkrak perekonomian masyarakat miskin menumbuhkan kolektifitas dan partisipasi masyarakat di Desa Kebon Petey Gekrong. M. Lili mengatakan kami warga bersukur walau baru selesai pengerajaan TPT. Untuk pertama kali kami menerima kucuran Dana dari PNPM. Semoga program ini berkelanjutan, ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Pembangunan untuk fisik Desa Kebon Petey Gekrong Cianjur, menurut ketua TPK A Dadang yang di sampingi Sekertaris PNPM mengatakan kepada Melayu Pos di rumahnya, untuk pisik TTP sepanjang 260 meter sebesar Rp 141 juta dengan tinggi ada yang 40 cm mencapai tinggi 4 meter fisik pengaspalan jalan 1500 meter dengan lebar 2,5 meter berlokasi di jalan kampung Kebon Jeruk sampai Kampung Cilaku pembangunan sudah selesai 100% dan hasilnya pun cukup banyak. “Masyarakat sekitar menerima terlaksana pembangunan tersebut dengan penuh ke gembiraan karena jalan Desa dan TPT yang tadinya rusak sekarang sudah layak untuk transportasi masyarakat sekitar. Desa Kebon Petey tidak luput dari kerja sama Ketua TPK A. Dadang yang baik dengan Kepala Desa Kebon Petey M. Lili,” tuturnya. Dana untuk SPP sebesar Rp 80 juta untuk 8 kelompok, perkelompoknya ada 10 anggota peminjam denga limit waktu 10 bulan lamanya. Ketua TPK A Dadang berharap semoga dengan dengan terwujudnya pembangunan PNPM yang meliputi TPT jalan dan SPP di Desa Kebon Petey oleh manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak yang pada akhirnya membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Priatna

9 Kilas KBM di Setiap Sekolah di Kota Sukabumi Berjalan Normal

Kondisi ruas jalan Patrol-Haurgeulis di blok Bunder Patrol

Ruas Jalan Patrol Haurgeulis Rusak Parah Indramayu, Melayu Pos Ruas jalan yang merupakan akses dari Kecamatan Patrol menuju Kecamatan Anjatan, Haurgelis dan Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu kondisinya rusak parah dan di musim hujan banyak terjadi genangan air layaknya kubangan kerbau, akibatnya tidak jarang pengendara tergelincir. Dan jika hal ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan kecelakan lalulintas (lakalantas) yang akan memakan korban jiwa. Sejumlah pengguna jalan yang berhasil dikomfirmasi MP mengatakan, sangat kesulitan melintasi ruas jalan tersebut dan perjalanan jadi terlambat “saya kesal”

kenapa pemerintah tidak segera memperbaiki apa menunggu banyak korban. Sementara, celoteh para pemimpin di Indramayu tentang keberhasilan

pembangunan di segala sektor terus berkoar yang terkesan tanpa ada rasa ragu, akan tetapi fakta yang ada di lapangan pembuktiannya masih sangat minim, apalagi di bidang infrastruktur, bukan hanya jalan Patrol-Haurgeulis saja jalan yang lain pun seperti Anjatan-Gabus Wetan dan sejumlah jalan penghubung lainnya pun tidak jauh berbeda, hingga tidak jarang masyarakat mempertanyakan keberhasilan yang bagaimana yang sudah dilakukan pemimpin Indramayu dengan semboyan remajanya. “Kalau naik motor masih kaya naik kuda,” tandasnya. Jua

SUKABUMI - Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di setiap sekolah di Kota Sukabumi, pasca libur panjang akhir semester pertama tahun pelajaran 2010-2011, berjalan normal. Karena kehadiran para kepala sekolah, guru dan siswa di setiap sekolah, dari mulai SD dan MI hingga SMA, SMK dan MA di Kota Sukabumi, rata-rata cukup tinggi. Namun demikian, proses KBM di setiap sekolah tersebut, belum efektif dan optimal. Sebab para guru dan siswa di setiap sekolah, terutama pada hari pertama masuk sekolah, melakukan gerakan kebersihan, baik di dalam kelas maupun di halaman sekolah. Selain itu, juga adanya perubahan jadwal mata pelajaran. Tingginya kehadiran para kepala sekolah, guru dan siswa di setiap sekolah di Kota Sukabumi tersebut, sesuai dengan instruksi Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Sanusi Hardjadiredja, M.Pd., yang memerintahkan para kepala sekolah, guru dan siswa, agar hadir pada hari pertama masuk sekolah, pasca libur akhir semester pertama. Sebab masa libur yang diberikan pada akhir semester pertama tersebut cukup panjang. Dikatakannya, kehadiran para kepala sekolah, guru dan siswa, pasca libur akhir semester pertama tersebut, terutama pada hari pertama masuk sekolah, bisa dijadikan ajang gerakan kebersihan, baik di dalam kelas maupun di halaman sekolah, serta penyesuaian mata pelajaran. Namun hal tersebut, harus dilanjutkan dengan proses KBM dengan baik dan aktif, serta pulang sekolah sesuai dengan jadual waktu yang telah ditentukan. Namun saat dikonfirmasi tentang jumlah kehadiran para kepala sekolah, guru dan siswa, pada hari pertama masuk sekolah pasca libur akhir semester pertama tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, belum dapat memberikan penjelasan secara pasti. Karena tingkat kehadiran para kepala sekolah, guru dan siswa di setiap sekolah di Kota Sukabumi ini, masih direkap oleh para pengawas sekolah. Namun demikian, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, telah menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah di Kota Sukabumi, apabila ada guru dan siswanya yang bolos tanpa ada alasan yang jelas, agar diberikan sanksi secara tegas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta diberikan peringatan secara tertulis, kepada guru dan siswa yang bolos tersebut. Sedangkan khusus bagi siswa yang bolos, selain diberikan sanksi secara tegas dan peringatan secara tertulis, juga orang tua dari siswa yang bolos tersebut, agar diundang ke sekolah, untuk dimintai keterangan secara jelas. Sebab KBM pada semester dua ini, tugas guru dan siswa cukup berat, yakni untuk melakukan persiapan, sekaligus mengikuti Ujian Nasional (UN) dan kenaikan kelas. Nana

Sengketa Tanah & Bangunan, Tak Mau Damai Tasikmalaya, Melayu Pos Sengketa tanah dan bangunan Toko Sepeda Abadi di Jalan Cihideung No. 66 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, belum menemui jalan buntu, anehnya kuasa hukum tergugat Uung Gunawan SH, MH, malah ngotot tidak mau berdamai walaupun sudah dimediasi oleh Hakim. Delapan penggugat yang juga anak dari pasangan Tan Tek Hian alias Ibrahim Tanudjaja (Alm) dengan Jo Hwat Nio alias Yuswati melalui kuasa hukumnya Yohanes Subagio, SH. Didampingi Handoko (Aau) menjelaskan, dalam pembuatan akta hibah para penggugat tidak menghadirkan dan meminta persetujuan ahli waris. Sehingga hal tersebut sangat merugikan para penggugat dan sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 September 1973 No. 113/K/ Sip/1973 yang menegaskan bahwa penghibahan Rumah

dan Tanah harus dibuat di hadapan pegawai umum dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti ahli waris. Lebih lanjut Handoko didampingi kuasa hukumnya, Yohanes SH lebih lanjut mengatakan, penghibahan barang-barang berupa warisan, jika tidak disetujui oleh para ahli waris adalah tidak sah, bisa dilihat Putusan MA No. 191K/Sip/1962 Tanggal 10 Oktober 1962, oleh karena itu akta hibah tersebut adalah cacat dan tidak sah sehingga akat hibah tesebut batal demi hukum. Saat ditemui di tempat terpisah tergugat III Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Dindin Sarifudin SH menjelaskan, kami akan terus mengikuti proses hukum yang ada, tetapi proses mediasi seharusnya menjadi jalan terbaik dalam hal ini. Saat ditanya tentang

prosedur akta hibah yang terbit, Dindin tidak banyak komentar, hanya mengatakan benar apa tidaknya tentang akta hibah, kami kembalikan dari putusan final dari majelis hakim, kita ikutan saja. Sementara, Suryana, SH. Yang merupakan turut tergugat I berkilah bahwa dirinya hanya sebagai penerima protokol PPAT Mohamad Sapei, yang membuat akta tersebut adalah Mohamad Sapei dan beliau sudah meninggal dunia, jadi saya hanya pelimpahan protokol saja, kata Suryana menghindar. “Jangan terlalu dibesarbesarkan perkara ini, lebih baik mediasi saja dengan kekeluargaan antar pihak penggugat dan tergugat, hal itu akan lebih adil,” tambah Suryana. Andre Sebastian Lauw alias Lauw Tian An pemilik Toko Sepeda Abadi sebagai tergugat I ketika hendak diminta konfirmasi, selalu tidak ada di tempat. DDN

Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Sukabumi Capai 40 Ribu 185 Orang Sukabumi, Melayu Pos Berdasarkan data yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Sukabumi, jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif, tepatnya sampai dengan Bulan November 2010, mencapai 40 ribu 185 orang, atau 104 persen. Adapun pencapaian peserta KB Aktif tersebut, seperti dijelaskan Kepala BPMPKB Kota Sukabumi, Drs. H.A. Hamdan, M.M., antara lain, Kecamatan Citamiang mencapai 6 ribu 309 orang, atau 93,22 persen, Kecamatan Cikole 6 ribu 122 orang, atau 130,56 persen, Kecamatan Warudoyong 4 ribu 990 orang, atau 128,12 persen, dan Kecamatan Gunungpuyuh 6 ribu 584 orang, atau 98,22 persen. Selanjutnya Kecamatan Baros mencapai 4 ribu 35 orang, atau 110,29 persen, Kecamatan Lembursitu 5 ribu 583 orang, atau 92,89 persen, dan Kecamatan Cibeureum 6 ribu 562

orang, atau 82,63 persen. Sedangkan peserta KB Baru, mencapai 11 ribu 730 orang, atau 95,68 persen. Antara lain, Kecamatan Citamiang mencapai 1.842 orang, atau 65,74 persen, Kecamatan Cikole 1.787 orang, atau 120,54 persen, Kecamatan Warudoyong 1.458 orang, atau 106,38 persen, dan Kecamatan Gunungpuyuh 1.922 orang, atau 107,44 persen. Kemudian Kecamatan Baros mencapai 1.178 orang, atau 95,59 persen, Kecamatan Lembursitu 1.630 orang, atau 106,87 persen, dan Kecamatan Cibeureum 1.913 orang, atau 71,82 persen. Kepala BPMPKB Kota Sukabumi menandaskan, keberhasilan pencapaian peserta KB Aktif dan KB Baru tersebut, merupakan keberhasilan semua pihak, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat, khususnya yang peduli terhadap program KB di Kota Sukabumi. Diantaranya TNI, Polri, Bidang KB BPMPKB Kota Sukabumi, Petugas Lapangan

Keluarga Berencana (PLKB) dan Pos KB, serta Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIKR dan PIK-Ma). Ditandaskan pula, keberhasilan tersebut, juga tidak terlepas dari peran serta wartawan, baik media cetak maupun elektronik, khusunya yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kota Sukabumi, dalam mempublikasikan berbagai program KB kepada warga masyarakat. Hasilnya cukup memuaskan dan menggembirakan semua pihak, karena mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan minat warga masyarakat, dalam mengikuti program KB. Untuk itu, ke depan pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan wartawan, baik media cetak maupun elektronik, khususnya dalam mempublikasikan programprogram KB di Kota Sukabumi. Izan

Saat Pelantikan Oleh Camat Sukra

Pj Kuwu Desa Sumuradem Timur Dilantik INDRAMAYU - Seiring waktu berjalan dan masa jabatan yang sudah berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati yang ditandatangani, maka untuk mengisi kekosongan pemerintah desa supaya jangan tersendat maka diangkatlah pejabat Kuwu. Hal ini terkait dengan pengangkatan dan pelantikan PJ Kuwu Desa Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Kab Indramayu, Jabar. PJ Kuwu Sumuradem Timur resmi dilantik oleh Camat Sukra Mulya Sejati, SE, Selasa (11/1) dengan sederhana tapi cukup khidmat. Acara ini dihadiri Kapolsektif Patrol AKBP Djunaidi, Kasub Sektor Sukra Akp. Khodiri, Danramil Anjatan yang diwakili Pelda Sutono, serta para Kuwu se Kecamatan Sukra, tokoh masyarakat, Lembaga Desa dan para RT serta Pamong. Tisnaya selaku PJ Kuwu Desa Sumuradem Timur setelah pelantikan mengatakan pengangkatan diri sudah dilakukan dengan aturan yang dan ia akan melanjutkan kinerja kuwu yang sudah habis masa jabatannya. “Apa yang belum terselesaikan dan melengkapi, serta perbaikan ke dalam, juga menumbuhkan kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga desa serta masyarakat. Berusaha maksimal untuk kemajuan dan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan,” ungkapnya. Pengangkatan PJ Kuwu Desa Sumuradem Timur berdasarkan surat pengajuan usulan ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumuradem Timur Nomor : 009/ BPD/Ds.2009, tanggal 8 Desember 2010 perihal pengajuan usulan pemberhentian Kuwu Sumuradem Timur dan usulan pejabat kuwu Sumuradem Timur. Serta surat Camat Sukra Nomor : 141/488/Sekrt, tanggal 15 Desember 2010 perihal usulan pejabat Kuwu Desa Sumuradem Timur dan diperkuat dengan keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.2otdes/2011, tentang pemberhentian Sdr. Tarsudin Kuwu Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kab. Indramayu dan persetujuan pengangkatan Sdr. Tisnaya sebagai pejabat Kuwu Sumuradem Timur tertanggal 3 Januari 2011. Dasar pengajuan PJ Kuwu bahwa Tarsudin selaku Kuwu Sumuradem Timur Kec. Sukra telah berakhir masa jabatannya tanggal 14 Desember 2010, maka sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemerintah Desa sebagai mana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2010 Kuwu diberhentikan oleh Bupati atas usulan dari BPD. S. Pranoto/Sutarmin/J Bakti

Telkom Patrol Kurang Sigap Tangani Keluhan Pelanggan INDRAMAYU - Perihal gangguan atau kerusakan di aliran komunikasi khususnya di Layanan Telkom Patrol Kec Patrol, Kab Indramayu, Jabar, telah banyak pelanggan yang mengeluh karena jalur kabel ada yang mencuri sehingga terputus segala aktivitas yang kaitannya dengan komunikasi terhitung Desember 2010 sampai sekarang (8/1) belum ada perbaikan secara maksimal. Salah satu pelanggan Telkom H.H saat dikonfirmasi (8/ 1) terkait putusnya aliran/jalur Telkom mengatakan “Saya selaku pelanggan jelas merasa kerugian dengan terlambatnya perbaikan jaringan, seringkali mengadukan ke Telkom terdekat tapi tidak ada tanggapan yang serius sifatnya hanya suruh menunggu. Sedangkan kejadian ini sudah lebih dari 1 bulan, kerugian saya terutama untuk komunikasi dan pelayanan faximili tidak bisa digunakan sama sekali. Kalaupun kejadian dan keluhan ini tidak cepat ditangani secara serius dan secepatnya kemungkinan besar pelanggan akan lari atau pindah dari Telkom. S Pranoto/ Joy

Daerah

10 Singkat Daerah

Janji Kucuran Dana Jamsostek Pake Syarat? Tasikmalaya, Melayu Pos Sejumlah peserta Jamsostek Cab. Priangan Timur, tagih janji perusahaan BUMN tersebut, yang akan mengucurkan kredit untuk renovasi rumah para nasabahnya.

Desa Mekar Jaya Sedang Bangun Jalan Dari PNPM CIANJUR - Desa Mekar Jaya yang saat ini dijabat oleh Kepala Desa Imas Rohayati sedang melaksanakan proyek jalan sepanjang 1600 meter dari swadaya 50 meter dengan lebar jalan 2,5 meter, pembangunan TPT 24 meter panjang tinggi 60 cm dan ada yang mencapai 1 meter. Pembangunan jalan bantuan dari PNPM berlokasi di Kampung Pasar Kemis sampai ke Kampung Rawa dengan panjang 1650 meter plus swadaya. Untuk dana fisik sebesar Rp 56.000.000 untuk 6 kelompok, perkelompoknya ada yang 10 anggota ada juga yang 7 anggota. Ini harus musyawarah komentar dari ketua TPK Bace Saepudin mengatakan kepada Melayu Pos. Terpisah Pembangunan gorong-gorong di lokasi yang sama juga dari PNPM ketua TPK Desa Mekar Jaya Bace Saepudin menuturkan pihaknya melaksanakan PNPM ini sebaik-baiknya apalagi ini merupakan amanah dari semua masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Cianjur. “Oleh karena itu, kami harus mempertanggung jawabkan secara moril maupun secara pelaksanaan teknis proyek kota,” katanya. Bace Saepudin berharap semoga dengan terwujudnya pembangunan proyek dan PNPM yang meliputi pengaspalan jalan TPT gorong-gorong di Desa Mekar Jaya Kecamatan Sukaluyu Cianjur manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Priatna

Desa Cigugur Kidul Laksanakan Proyek PNPM 2011 SUBANG - Desa Cigugur Kidul, Kec. Pusaka Jaya, Kab. Subang dalam meningkatkan pembangunan di desanya mengadakan pelaksanaan Proyek PNPM Swadaya dari gerakan masyarakat yang ketua pelaksananya diketuai oleh Kepala Desa Kuwu H. Amin dan para pengurus yang solid serta didukung oleh kerjasama masyarakat desa sekitar. Proyek PNPM Swadaya masyarakat ini dikerjakan dari mulai RT 19 sampai RT 20, sepanjang 300 meter, dan telah dimulai sejak tanggal 5 Januari 2011 ini. Program ini disambut penuh gembira oleh masyarakat setempat, karena Proyek PNPM Swadaya masyarakat ini dianggap berhasil serta bisa dinikmati oleh masyarakat seperti jalan gang yang dulunya rusak serta sulit dilalui (apalagi pada musin penghujan) sekarang sudah layak digunakan untuk trasportasi masyarakat sekitar. H. Amin, Kuwu Desa Cigugur Kidul H. Amin, Kuwu Desa Cigugur Kidul selaku selaku Ketua Pelaksana PNPM Ketua Pelaksana PNPM Swadaya Masyarakat Swadaya Masyarakat Kuwu Desa H. Amin selaku Ketua pelaksana saat ditemui Melayu Pos dilokasi proyek, mengatakan “Kami melaksanakan proyek ini dengan sebaik-baiknya apalagi ini merupakan amanah dari semua masyarakat Desa Cigugur Kidul yang sudah barang tentu kami harus mempertanggungjawabkan baik secara moril maupun secara pelaksanaan teknis. Kami berharap semoga dengan terwujudnya pembangunan Proyek PNPM yang meliputi Pembangunan jalan gang-gang di Desa Cigugur Kidul, bisa dirasakan oleh semua masyarakat sekitar serta membawa dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Desa Cigugur Kidul Kecamatan Pusaka Jaya Kab. Subang. Teja Sulaksana

Pemasangan Baru PDAM Secara Gratis INDRAMAYU - Dalam setiap hal pasti ada timbal baliknya apalagi di sektor pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, senantiasa memberikan pelayanan yang cukup prima. Hal ini yang dilaksanakan PDAM Kab Indramayu melalui PDAM Pelayanan Kantor Cabang Anjatan Kab Indramayu, Jabar. Nurzaman, SE selaku Plt Kepala Kantor Cabang PDAM Anjatan mengatakan di tahun 2011 ini, PDAM akan menggratiskan pemasangan baru kepada konsumen/ pelanggan. Dan kini di wilayah kerjanya sebanyak 2500 pelanggan dengan istilah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dengan kriteria. Masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan perbulannya di bawah Rp 800.000, pemasangan listriknya 900 watt dan juga jarak antara rumah dengan pipa PDAM empat meter. “Pelayanan pemasangan PDAM gratis ini diutamakan yang sudah ada jaringan pipanya, sampai saat ini baru dimulai pendataan Januari 2011. Nurzaman, SE Pengajuan diajukan dari masingPlt Kacab PDAM Anjatan masing desa serta disetujui Camat dan pendataan yang sudah masuk (10/1) baru 1700 pelanggan,” jelasnya. Pemasangan PDAM gratis meliputi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Anjatan meliputi Desa Anjatan, Anjatan Baru, Anjatan Utara, Kopyah, Lempuyang, Salamdarma, Cilandak dan Desa Cilandak Lor. Kecamatan Patrol meliputi Desa Limpas, Patrol, Patrol Lor, Patrol Baru, Mekarsari dan Desa Sukahaji. Kecamatan Sukra meliputi Desa Sukra, Sukra Wetan, Sumuradem dan Desa Bogor. Program PDAM ini dalam pendataan dan pengajuannya harus benar tidak ada rekayasa karena hal ini sangat perhatian terhadap masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan manfaat air bersih yang layak dikonsumsi. S Pranoto/Joy

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

Menurut Ny. Iyoh (50), pihak Jamsostek beberapa waktu lalu gencar mensosialisasikan program tersebut, tetapi sampai saat ini program tersebut belum juga terealisasi, padahal pihak Jamsostek sudah berjanji akan mengucurkan dana kredit renovasi rumah. “Anehnya, sudah ada diantara nasabah Jamsostek yang diberi kredit, namun pihak Jamsostek terkesan pilih kasih dan KKN dalam pengucuran kredit itu,” kata Iyoh. Kepala cabang PT. Jamsostek Cabang Priangan Timur, Ade Muhadjar, ketika hendak ditemui, selalu tidak ada di tempat dan menurut stafnya membenarkan, para nasabah Jamsostek menanyakan pengucuran kredit renovasi rumah untuk para nasabah Jamsostek di Priangan Timur.

Sebenarnya pihak Jamsostek Cab. Tasikmalaya sudah menggulirkan program tersebut beberapa waktu lalu. Hanya saja program ini belum launching secara terbuka kepada masyarakat. Tidak semua peserta Jamsostek mendapatkan program ini. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. “Pastinya, peserta Jamsostek yang berhak fasilitas kredit dari Jamsostek yang bekerja sama Bank BTN, itu hanya peserta dinilai memenuhi persyaratan yang diberlakukan selama ini oleh pihak Jamsostek,” kata karyawan yang enggan disebut namanya itu. Persyaratan peserta Jamsostek untuk PRR-KB diantaranya, kepesertaan perusahaan di Jamsostek minimal sudah 2 tahun. Juga perusahaan tersebut dinilai tertib administrasi dan pembayaran iu-

ran, selanjutnya kepesertaan tenaga kerja di Jamsostek minimal 5 tahun. Setiap peserta juga mesti melaporkan upah minimal setara UMK dan maksimal upah Rp. 15 juta per bulan. Terkait teknis pemberian kredit renovasi atau pembangunan rumah, pencairannya langsung dilakukan di Bank BTN. Program PRR-KB nyaris mirip PUMP-KB. Khusus PUMP-KB, untuk saat ini masih belum digemari peserta Jamsostek. “Dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 740 juta hanya terserap Rp. 220 juta atau sekitar 29 persen saja,” katanya. Jangka waktu pinjaman itu maksimal 10 tahun dengan jasa administrasi PRR-KB 6 persen efektif anuitas per tahun. Untuk mencukupi kebutuhan pinjaman dana renovasi dan pembangunan rumah, PT. Jamsostek menganggarkan flafon maksimal Rp. 30 juta per peserta Jamsostek. Misal jika peserta mem-butuhkan kredit Rp 80 juta, maka flafon PRR-KB-nya Rp. 30 juta dan sisanya sebesar Rp. 50 juta lagi dari Bank BTN. DDN

Puluhan Atlet Kempo Kota Sukabumi Laksanakan Bhakti Sosial Sukabumi, Melayu Pos Puluhan atlet Kempo Kota Sukabumi, Selasa (11/1) melaksanakan bhakti sosial, yakni mendonorkan darah di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Kota Sukabumi. Adapun maksud dan tujuannya, seperti dikatakan Pelatih Kempo Kota Sukabumi, Maulana Luthfianto, selain sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama umat manusia, juga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke45 Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (Perkemi) Pengurus Cabang Kota Sukabumi. Dijelaskannya, selain atlet Kempo, para orang tua dan masyarakat lainnya pun ikut mendonorkan darah, dalam kegiatan tersebut. Dijelaskan pula, kegiatan tersebut dilakukan secara serentak, oleh seluruh Perkemi di Indonesia. Pelatih Kempo Kota Sukabumi, Maulana Luthfianto menandaskan, selain melaksanakan aksi donor darah, Perkemi Pengurus Cabang Kota Sukabumi, akan menggelar Kejuaraan Kempo Tingkat Kota Sukabumi, tepatnya pada tanggal 29 dan 30 Januari 2011 mendatang. Kejuaraan yang digelar berbarengan dengan pelaksanaan Gebyar

Smantie SMA Negeri 3 Kota Sukabumi Cup ini, diikuti oleh para pelajar SMA se Kota Sukabumi. Sedangkan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Ke-45 Perkemi Pengurus Cabang Kota Sukabumi ini, yakni mengumpulkan berbagai pakaian bekas layak pakai, untuk disumbangkan kepada kaum dhuafa. Diharapkannya, peringatan HUT Ke-45 Perkemi Pengurus Cabang Kota Sukabumi ini, dapat memberikan makna yang positif bagi anggota dan jajaran pengurus Perkemi Cabang Kota Sukabumi, khususnya dalam memperhatikan dan mempedulikan sesama umat manusia, yang dilandasi dengan nilai-nilai filosofis, sidik, tabligh, amanah, fatonah, silih asah silih asih jeung silih asuh. Sementara salah seorang Kenshi atau Atlet Kempo Senior Kota Sukabumi, M. Yusuf menjelaskan, Cabang Olah Raga (Cabor) Kempo di Kota Sukabumi, saat ini lebih maju dan berkembang, apabila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Selain itu, atlet Kempo di Kota Sukabumi saat ini, senantiasa berhasil meraih prestasi dalam berbagai event kejuaraan,

baik di Tingkat Regional maupun di Tingkat Nasional. Dijelaskan pula, Cabor Kempo di Kota Sukabumi saat ini semakin memasyarakat, sehingga jumlah atlet Kempo di Kota Sukabumi semakin bertambah banyak. Karena Cabor Kempo ini dapat membentuk manusia menjadi lebih disiplin, serta memiliki mental yang kuat, dan semangat juang yang tinggi. Menyinggung prestasi yang telah diraih atlet Kempo Kota Sukabumi selama tahun 2006-2010, baik di tingkat lokal dan regional maupun di tingkat nasional dan internasional cukup banyak, yakni sekitar 60 medali, diantaranya sebanyak 60 persen medali emas. Antara lain, Juara Umum Pekan Olah Raga Daerah (Porda) Jawa Barat 2010, meraih 2 medali emas pada Kejuaraan Dunia Taikai Tahun 2009 di Bali, meloloskan dua atlet untuk mengiikuti Sea Games di Jakarta pada bulan November 2011 mendatang, yakni Maulana Lutfianto dan Ligar. Sedangkan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kempo di Makasar pada bulan Juni 2011 mendatang, atlet Kempo Kota Sukabumi menargetkan meraih 3 medali emas. Nana

SMP Ma’arif Cipedang Bongas Butuh Tambahan Gedung Indramayu, Melayu Pos Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) yang bernaung dalam Lembaga Pendidikan Ma,arif NU yaitu SMP Ma’arif Bongas yang berkedudukan di desa Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu tepatnya di SDN Cipedang I, nampaknya sangat membantu masyarakat sekitar guna antisipasi terjadinya drop out (DO) atau putus sekolah akibat jarak tempuh yang jauh dan lemahnya tingkat perekonomian masyarakat. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2003 telah terakreditasi B pada tahun 2007, ini terletak di jalur lintas utama penghubung antar kecamatan tersebut, mudah sekali dijangkau, kemudahan lain yang diberikan pihak sekolah adanya program bantuan bagi siswa baru berupa seragam sekolah plus baju batik. Akan tetapi kebijakan yang telah dikeluarkan sekolah ternyata masih belum dapat mengakomodir kebutuhan siswa akan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, seiring dengan semakin tingginya animo masyarakat tentang

Sumarto, S.Pd, MM Wakasek mendampingi Moh Amirudin, S.Pd.I Kepsek

pendidikan khususnya untuk sekolah lanjutan pihak pemerintah perlu adanya realisasi bantuan berupa lokal bangunan untuk ruang kelas agar masalah kekurangan ruang belajar di SMP Ma’arif Bongas dapat teratasi. Saat ditemui diruang kerjanya, Moh. Amirudin, S.Pd.I, Kepala SMP Ma’arif Bongas, kepada MP mengatakan, lokal yang ada saat ini baru dua ruang belajar sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan siang hari menggunakan ruang kelas

SDN Cipedang I dengan waktu pembelajaran sore hari. Dikatakannya pula, jumlah siswa sebanyak 190 yang terbagi dalam 6 rombongan belajar (rombel) dengan 2 ruang belajar jelas terdapat kekurangan 4 lokal untuk ruang belajar, sementara areal/lahan untuk persiapan bangunan sudah disediakan pihak sekolah seluas 720 meter persegi, tinggal menunggu realisasi dari pemerintah atas profosal yang sudah diajukan pihak sekolah. Jua

Ketua Forum beserta anggota

Forum Sekretaris Desa Indramayu Lakukan Kegiatan Bulanan Indramayu, Melayu Pos Di sela-sela tugas yang diemban begitu banyak dan tanggung jawab dengan pekerjaan yang dikerjakan. Tetapi masih tetap memperjuangkan yang lain demi untuk menuju kebersamaan, dalam hal ini yang tergabung dalam Forum Sekretaris Desa Indramayu (FRUMSDAIN) yang belum lama ini mengadakan pertemuan bulanan, kegiatan ini dilaksanakan di kantor Kuwu Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kab Indramayu, Jabar. Ketua Forum Sekretaris Desa Indramayu wilayah zona 4, 5 dan 6, Asma Nardim, S.Ag (Sekretaris Desa Puntang) mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan antara sekretaris desa khususnya di tiga zona tersebut. Di samping pertemuan rutin bulanan, juga untuk meningkatkan Ukhuwa Islamiyah/menjalin silaturahmi dengan diadakan arisan dan menampung segala aspirasi anggota. “Selain itu pengajuan pembuatan Karis (kartu istri) dan Karsu (kartu suami) yang sudah diajukan 15 Karis di Kecamatan Trisi dan Kecamatan Cikedung, juga pengajuan pengangkatan Sekdes gelombang 3 se Kabupaten Indramayu sebanyak 42 yang belum ada pengangkatan. Maka akan kami usulkan ke badan kepegawaian daerah (BKD) mengenai perihal tersebut, serta mengenai Tunda (tunjangan daerah) yang belum juga turun akan tetapi setelah studi banding ke Kabupaten Cirebon ternyata Tunda sudah dicairkan,” ungkapnya. Sementara itu PJ Kuwu Mekarjaya Adang Joni Saputra selaku Ketua Forum Sekretaris Desa Kecamatan Gantar mengatakan, kegiatan ini sangat penting dilakukan guna saling tukar pendapat untuk memecahkan permasalahan, meningkatkan kinerja para sekdes dan saling mengisi apabila ada kekurangan atau saling mengingatkan. “Apabila ada kekeliruan dalam bertugas serta demi mempererat kesinambungan antar Sekdes, lebih penting lagi membahas mengenai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) itu sendiri,” jelasnya. Sutarmin/Sarjo Pranoto/Kayat Sudrajat

Adang Joni Merealisir Program Yang Tertunda Indramayu, Melayu Pos Untuk melaksanakan pembangunan secara integral di Desa Mekarjaya maka seluruh elemen warga desa tersebut harus bahu-membahu dalam proses pembangunan, menyingsingkan lengan baju, bekerja keras, tanpa pamrih, segala permasalahan dihadapi dan diatasi tanpa terkecuali. Secara geografi berdasarkan pemetaan maka desa Mekarjaya berada di wilayah Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Memang setiap desa memiliki permasalahan pembangunan yang berbeda pula. Tapi kini senyatanya kepemimpinan pejabat kuwu desa Mekarjaya Adang Joni (41) di Desa Mekarjaya terus melanjutkan pembangunan yang belum terealisasi selama dirinya masih menjabat sebagai kuwu. Untuk pembangunan di desa Mekarjaya yang di bawah kepemimpinan Adang Joni menyadari betul langkah pertumbuhan pembangunan lewat digulirkannya ekonomi desa secara transfaran, bijak dan berkeadilan sebagai suatu peluang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama diantara warga desa tak mengherankan jika kepemimpinan Adang Joni selaku pejabat kuwu desa Mekarjaya dalam menggulirkan kebijakan pembangunan dan menyikapi tantangan multi kreatifitas masyarakat selain memperoleh hati di tengah perhelatan pembangunan oleh warga desa senyatanya langkah tersebut cukup efektif. Memang di era otonomisasi pemerintah kepemimpinan Adang Joni di dea Mekarjaya lewat sistem pembangunan desa yang demokratis dan tepat sasaran bagi peningkatan sarana ekonomi khususnya nyatanya memang telah tercermin dalam RAPBDES plus realisasinya sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi terjamin. Untuk seorang Adang Joni sebagai pejabat Kuwu memang sudah solid, sebelum diangkat sebagai pejabat kuwu Adang Joni sebagai Sekdes di desanya yang sudah di angkat sebagai PNS. Kendati untuk mengukur sebuah keberhasilan pembanguan mempunyai kriteria dan tolak ukur sesuai dengan ranah prosedurnya. Tapi yang jelas nurani kita tetap cemerlang untuk menerima perubahan kearah perbaikan. Adang Joni menduduki jabatan di publik desa Mekarjaya secara nyata gerak kebijakannya merupakan manifestasi dari reformasi pelayanan publik dengan memberikan pelayanan kepada warga desa secara santun. Hal inilah yang membuat secara umum bagaimanapun tersirat dukungan Adang Joni memang pejabat kuwu yang memimpin rakyat dan merakyat tak luput masalah internal dari seorang pribadi yang jelas dan lajim serta perlu dicermati, tuturnya Adang Joni saat ditemui wartawan koran ini di kantornya sedang mengawasi pemasangan keramik lantai berserta perangkat desanya. Disinggung mengenai dana untuk pemasangan keramik lantai, Adang Joni mengatakan ini hasil urunan murni dari perangkat desa dengan menelan biaya Rp. 5.000.000 bukan dari bantuan pemerintah. Sutarmin/N Suryana

Sambungan

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

Protes Tokoh Agama Bisa Picu Revolusi Sosial Sambungan dari hal. 1 memakan anaknya sendiri,” ucapnya. Pengamat sosial budaya, Radhar Panca Dana menegaskan, pelbagai kebohongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal terkuak ke publik, meski ditutup rapat-rapat melalui retorika. “Kemunafikan tidak bisa ditutupi dengan retorika. Mau sehebat apapun SBY sebagai presiden kalau dia munafik, akan terlihat oleh semua kalangan. Tidak ada kebenaran yang bisa ditutupi dengan retorika,” tegasnya. Mestinya, Istana tidak usah membantah dengan retorika tapi dengan karya nyata. “Yang penting bagaimana pemimpin membuktikan kata-katanya jadi karya nyata. Itu akan jadi pembenar dari semua kata-kata yang dianggap kemunafikan dan kedustaannya. Kalau negeri ini sudah sampai ke tingkat kemunafikan dengan menyatakan ya padahal tidak, maka kehancuran sudah dimulai dari situ. Peradaban kebudayaan dan kemanusiaan sudah ditipu oleh kemunafikan. Kalau kita melegitimasi kebohongan dalam kehidupan, kita membangun saling ketidakpercayaan bangsa. Dan itu telah menyulut bom waktunya sendiri,” tuturnya. Kritikan sejumlah tokoh agama beberapa waktu lalu bahwa pemerintah membohongi publik dinilai pengakuan tulus. Apalagi, pernyataan ini dilakukan setelah mereka melihat kondisi masyarakat dan sudah dibahas secara matang. “Semua itu keluar dari hati mereka yang jernih berdasarkan pengamatan mereka yang mereka diskusikan berkali-kali. Tentu ada dasarnya melihat kenyataan-kenyataan dalam masya-

“Tapi persoalan jadi lain bukan soal masalahnya yang di persoalkan tapi soal istilahnya. Ini yang saya kecewa berat. Seorang presiden jangan lekas naik pitam marah hanya karena istilah. Banyak sekali pernyataan-pernyataan atau ungkapan dari presiden atau pejabat lainnya yang ternyata kalau dilihat lebih dalam tidak benar semuanya itu” rakat sekarang,” ujar advokad senior, Adnan Buyung Nasution di Jakarta. Apalagi, para tokoh agama tersebut tidak memiliki kepentingan politik. Sehingga, dugaan adanya kepentingan politik, tidak terbukti. “Mereka tidak punya kepentingan politik, bukan orang politik bukan juga anggota partai politik,” jelasnya. Menurutnya, reaksi pemerintah terlalu berlebihan. Apalagi, yang pemerintah permasalahkan adalah persoalan istilah saja. “Tapi persoalan jadi lain bukan soal masalahnya yang di persoalkan tapi soal istilahnya. Ini yang saya kecewa berat. Seorang presiden jangan lekas naik pitam marah hanya karena istilah. Banyak sekali pernyataan-pernyataan atau ungkapan dari presiden atau pejabat lainnya yang ternyata kalau dilihat lebih dalam tidak benar semuanya itu,” tegasnya. Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan, rakyat Indonesia saat ini sudah mulai jenuh dengan kepalsuan rezim SBY. Selama ini pemerintah membungkus kepalsuan dengan kesopanan, kezaliman berbungkus hukum dan keadilan, serta kepalsuan yang dibungkus kesejatian serta konflik bencana alam. “Saat inilah

waktunya tokoh-tokoh agama terjun ke lapangan dan melakukan gerakan moral. Tokoh agama harus bergerak terus untuk membuka mata rakyat. Bahkan tokoh-tokoh militerpun sudah waktunya turun. Kalau politik gagal karena kepalsuan, yang harus tampil adalah agama,” kata Hasyim. Pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Refli Harun menyatakan, Presiden SBY harus menunjukkan keberanian dan ketegasannya menyelesaikan semua kasus berat termasuk kasus mafia pajak dan mafia hukum seperti kasus Gayus. Kasus ini melibatkan seluruh lini lembaga penegak hukum seperi kepolisian, Kejaksaan Agung, kehakiman, bahkan Kementerian Hukum dan HAM. “SBY harus menunjukkan determinasinya untuk menyelesaikan semua kasus ini. Beri ultimatum pada Kapolri dan Jaksa Agung yang baru, plus Menkumham untuk serius selesaikan kasus ini sampai ke akarnya,” katanya kemarin. Jika Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham tidak bisa menyelesaikan kasus ini, presiden bisa meminta pejabat bersangkutan mundur. Jika itu ternyata juga tak dilakukan, berarti SBY dalam masalah karena menyangkut

legitimasi kekuasaannya. Mantan Rektor UIN Jakarta Azyumardi Azra menekankan, para tokoh lintas agama dalam membuat kesimpulan mereka, menyatakan bahwa berbagai masalah itu bersumber dari sejumlah kebohongan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para pemimpin dan tokoh lintas agama itu memang tidak secara resmi mewakili organisasi atau umat masingmasing. Namun, mereka cukup representatif mewakili umat lintas agama. Ada Ahmad Syafii Maarif (mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Andreas Yewangoe (Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia/PGI), dan Din Syamsuddin (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia/MUI), Mgr Martinus D Situmorang (Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia/KWI), Biksu Sri Mahathera Pannyavaro (Mahanayakka Buddha Mahasangha Theravada Indonesia), KH Salahuddin Wahid (Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng dan tokoh nasional asal Nahdlatul Ulama/NU), serta I Nyoman Udayana Sangging (Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI). Jika ada keberanian dan ketegasan dari Presiden, Rektor Univ.Paramadina Anies Baswedan mengaku yakin penegak hukum juga akan meresponsnya dengan kerja tegas. “Sebab jika dalam hal ini para aparat hukum tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, presiden punya otoritas untuk menggantinya,” katanya. Adanya determinasi SBY itulah yang dinanti publik negeri ini. Red

Dengan Sistem Libralisasi Ekonomi, Kita Jadi Penonton Sambungan dari hal. 1 meletuslah peristiwa Malari 1974. “Dulu awal pak Harto berkuasa mengundang modal asing untuk pertumbuhan. Baru sebagian saja udah banyak industri-industri menengah kita yang mati,” kenang Hariman. Namun, menurutnya, kondisi sekarang jauh lebih menyeramkan. Apalagi dengan model liberalisasi ekonomi yang dijalankan pemerintah. “Sekarang dengan liberalisasi mati semua kita. Tambang punya orang, industri gak bisa bikin lagi. Gak bisa lawan,” sesal Hariman. “Pendapatan kita kan 70 persen dari pajak tambang mineral,” katanya. Namun, hampir tidak bisa dinikmati

oleh bangsa sendiri. “Datang kapal keruk dia bawa ke pelabuhan dia pergi. Jadi kita disuruh nonton saja,” katanya. Lanjut Hariman, “Dan pemerintah senang, dia tidak peduli kan. Yang penting duit, dia bisa membangun kantor, membangun DPR,” katanya. Hariman Siregar dalam peluncuran bukunya berjudul ‘Hariman dan Malari; gelombang aksi mahasiswa menentang modal asing’ mengaku hanya sebuah cerita. Juga untuk mengenang peristiwa Malari (Malapetaka 15 januari) 1974 silam. “Buku ini memperingati peristiwa 36 tahun lalu. Karena kita merasa makin jauh. Juga supaya bisa menjadi tuan di negeri kita sendiri,” pungkasnya.

Banyak tokoh yang diminta untuk naik ke atas panggung saat peluncuran buku Hariman Siregar di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat. Salah satu diantaranya adalah Adnan Buyung Nasution, pengacara senior yang juga penasehat hukum terdakwa mafia pajak Gayus H Tambunan. Saat menuju panggung, Buyung sempat diteriaki beberapa peserta yang hadir, “Mana Gayus?”, teriakan itu lalu ditimpali oleh peserta lainnya. “Tuntaskan!”. Buyung pun hanya tersenyum sambil mengangkat tangannya. Selain Bang Buyung, begitu namanya kerap disapa, juga hadir beberapa tokoh

seperti Wiranto, Lily Wahid, Rosihan Anwar, Christine Hakim, Ray Rangkuti, Rizal Ramli, dan sejumlah tokoh pergerakan lainnya. Peluncuran buku berjudul ‘Hariman dan Malari; gelombang aksi mahasiswa menentang modal asing’ ini dilakukan dengan pemukulan guci yang digantung di atas panggung. Guci tersebut diisi buku Hariman Siregar, tokoh yang juga diberi julukan rajawali politik Indonesia. Setelah simbolik penghancuran guci tersebut, beberapa guci berisi buku yang lain juga dijatuhkan hingga hancur. Prosesi ini sebagai bukti kebebasan dari pengekangan yang selama ini membelenggu. Red

tung kepada ketua, padahal DPRD Bengkalis adalah Institusi Negara yang terdiri dari 40 anggota terhormat,” ungkapnya. Maka dari itu cetus Agam, DPRD Kabupaten Bengkalis harus benar-benar cepat tanggap. Jangan hanya “piawai” mengkritisi. Bahkan kecam Agam, pihaknya (GEMPAR) sama sekali tidak takut pada siapapun di dewan yang merasa keberatan dengan kritik tersebut. Jangankan melalui media, melalui aksipun GEM-

PAR siap menyuarakan aspirasi rakyat di kantor dewan tersebut. “Tidak sepantasnya DPRD ini dilaksanakan seperti perusahaan pribadi milik ketua, ke depan jika amanat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pergantian ketua telah direalisasikan, maka DPRD Bengkalis harus dibenahi secara aturan dan Institusi,” tuturnya Ditempat terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Misliadi S.HI

menyebut, memang KUAPPAS telah disampaikan Bupati Bengkalis kepada DPRD Kabupaten Bengkalis, namun hingga kini pihaknya masih menunggu pembahasan. “Kita masih menunggu jadual dari Banmus DPRD Bengkialis, karena pada dasarnya, kami dari dewan pun menginginkan KUAPPAS ini secepatnya kita bahas. Sehingga apa yang diharapkan semua pihak berjalan dengan lancar,” harap Misliadi. Deri

kinan sudah berkurang yang jumlanya 30,02 juta orang. Itu tidak benar sebab kenyataan dalam fakta jumlah orang kategori orang miski adalah 70 juta orang. Yang kedua, adalah soal pertumbuhan ekonomi dinyatakan adalah 5.8 perden. Ternyata ini hitungan dari besaran dari mainan angka belaka. Contoh ketiga, adalah tidak menepat janji.Yaitu pemberantasan korupsi. Masyarakat diulur-ulur waktu pemberantasan korupsi yang tidak berjalan mulus. Kasus Gayus Tambunan tidak fokus dan di bawah permaian mafia hukum. Tanpa kejujuran, kebena-

ran dan kearipan akhlakul karimah tidak akan ada kemajuan yang bisa diharapkan rakyat. Karena itu kita memuji sikap pemuka agama yang baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa telah terjadi ketidakberesan dalam pemimpin negara dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah melakukan ketidakjujuran dalam menyampaikan fakta dan tidak kosisten dengan janji dalam tugasnya. Tidak ada gunanya melakukan kebohongan dan tidak akan ada yang bisa menutupi kebohongan. Mungkin bisa menutupi kebohongan untuk seketika kepada satu orang, akan tetapi

tidak mungkin menutupi kebohongan untuk semua orang dalam waktu yang berlainan. Pada akhirnya, jawaban untuk membangun bangsa salah satu cara tinggalkan sikap yang tidak berakhlak tersebut. Kembalilah kepada kejujuran dan berbuatlah yang benar dan adil. Mereka cacat moralnya harus diberhentikan dari jabatannnya diganti dengan yang lain. Hanya bangsa dengan berakhlak mulia, dapat membangun dan mensejahterkan. Bangsa yang berakhlak yang beriman, akan mendapatkan anugerah limpahan rahmat dari langit dan dari bumi.

Kinerja DPRD Bengkalis Dinilai Buruk Sambungan dari hal. 1 terlihat jelas, sekiranya Kamis (6/1) lalu tidak ada sidang Banmus, maka dapat dikatakan aktivitas DPRD dalam minggu ini kosong. Sehingga terlihat jelas, DPRD Kabupaten Bengkalis kembali memperlihatkan contoh kinerja yang buruk kepada masyarakat dengan melalaikan tugas-tugas penting. “Sekretariat DPRD harus disoroti, karena realitanya, terlihat DPRD kita ini seperti perusahaan yang terlalu tergan-

Akhlak Mulia Sambungan dari hal. 1 membayangkan jika masyarakat bangsa ini menjadi masyarakat tanpa akhlak, yang akan menjadi suasana hutan belantara. Alangkah ironisnya jika masyarakat bangsa ini semakin meluncur akhlaknya. Kekerasan terhadap kaum yang lemah akan menjadi kenyataan sehari-hari. Penyelewengan uang negara dengan korupsi akan terus meluas. Hal ini sudah sangat teruk pada masa ini. Ketidakjujuran sudah demikian lazim dilakukan oleh para pemimpin negeri ini. Contohnya kebohongan pemimpin bangsa ini mengatakan bahwa tingkat kemis-

11

Peran Baru Membuat Carissa Putri Merasa Tertantang TAK BISA dipungkiri bahwa kepopuleran sebuah film akan membuat para pemain film remake-nya ‘keder’. Namun rupanya tidak dengan Carissa Putri. Walau CATATAN SI BOY sempat sangat tenar, namun gadis cantik ini malah merasa tertantang untuk menampilkan film, yang menurutnya, memiliki kekuatan pada karakter-karakternya. “Pertama kali ditawartin, baca script-nya, jujur saya merinding. Saya pikir wah kalau kita bisa memerankan dengan baik, mudahmudahan filmnya juga bisa baik karena kekuatan film ini ada di pemain-pemainnya. Ya saya sangat berharap banget mudahmudahan bisa memberikan yang terbaik,” ungkapnya ketika ditemui di acara peresmian film CATATAN SI BOY 2011 di Jl.Bangka V No.21D Pela Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,baru-baru ini. Lantas, karakter apa yang membuat bintang AYAT-AYAT CINTA ini tertantang? “Dan di sini kan saya berperan sebagai anaknya Nuke dimana Nuke adalah cinta pertamanya Si Boy.

Penasaran aja gitu, dulu film ini bisa booming banget. Saya berharap, dan optimis film ini bisa disebut legend, sampai semua orang suka,” ujar Carissa. Walau peran yang dibawakan Carissa adalah peran baru yang tidak ada dalam film sebelumnya, namun beberapa pemain lama seperti Onky Alexander dan Didi Petet akan tetap muncul. Karir Carissa sendiri di dunia layar lebar bisa dibilang cukup lambat. Pasalnya, Carissa lebih sibuk dengan syuting beberapa sinetron stripping, yang menurutnya jauh berbeda dibandingkan dunia layar lebar. “Ada (perbedaan) pasti karena kita persiapannya aja 1,5 bulan yang setiap hari reading. Pendalaman karakter. Kita bukan cuma reading biasa tapi ada latihan-latihan lainnya utk menjadikan chemistry untuk satu sama lainnya. Lebih mengerti karakter kita masing-masing seperti apa,” pungkasnya. Sri

Korban Tewas Tanpa Santunan Sambungan dari hal. 1 (24), yang sedang berjalan kaki menuju tempat kerja, mengalami kecelakaan ditabrak sebuah mobil pengangkut kayu Milik PTSI hingga tewas di tempat. Menurut pengakuan saksi dan teman kerja korban, berawal karena pemaksaan seorang (JN) Asissten KKPA PT IIS Asian Agri yang tidak mengijinkan kepada pekerja diantar dengan mobil. “Hari ini semua pekerja tidak diantar dengan mobil, cukup jalan kaki saja menuju tempat kerja,” kata JN. Dengan perintah asisten tersebut, semua pekerja bersama korban Yerni Waruwu berjalan kaki menuju tempat kerja. Korban yang baru menikah empat bulan lalu, agak ketinggalan jarak 50 meter dari rekan sekerjanya karena korban banyak membawa barang seperti bontot makanan, air minum dan parang babatnya, tiba-tiba lewat sebuah mobil kayu yang hendak melewati korban, tergo-

leng miring ke arah korban hingga jatuh terbalik, dan menimpa korban hingga tewas di tempat. Pada saat keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada Managemen Asian Agri, mengaku bertanggungjawab atas kejadian tersebut karna korban murni kecelakaan kerja. Anehnya, dalam pernyataan Askep yang mengatakan status dari korban adalah pekerja di PT PMBN. “Walaupun korban tinggal di KKPA PT IIS Kebun Buatan namun statusnya pekerja di PT PMBN,” ujar Askep. Namun sehari setelah pemakaman korban, Askep mengatakan korban bukan pekerja di PT PMBN tapi statusnya Pekerja PT IIS Kebun Buatan. Pada saat keluarga korban menjumpai Darsono KTU PT IIS Kebun Buatan (4/1) mengaku telah mengajukan laporan kecelakaan tersebut ke Asian Agri. “PT PMBN dan PT IIS itu sama, karena Group Dari PT Asian Agri. Mohon sabar karena prosesnya agak ter-

lambat, korban masih hanya lima bulan kerja kan? Belum masuk di Jamsostek,” terang Darsono. Pada hari Kamis (5/1) di Kantor KKPA, Asissten JN lagi berulah, kali ini kepada suami korban, Sama Aro Lawolo dibujuknya untuk menerima santunan sebesar Rp10 juta. “Kalau kamu baik-baik terima aja santunan kecelakaan istrimu Rp 10 juta, kalau tidak sudah jangan harapkan ada lagi. Saya tunggu jawaban dengan segera,” kata asisten kepada suami korban. Walaupun telah ditawarkan santunan kecelakaan Rp 10 juta, kini ahli waris korban menantikan tindakan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan, apakah tawaran santunan tersebut sesuai dengan undang-undang atau tidak, keluarga korban telah memberitahukan kejadian ini kepada pihak pengawasan Disnaker Kabupaten Pelalawan, dan telah mengajukan surat pengaduan namun hasilnya belum diketahui. Ter

Rehabilitasi Lapangan Sukra Asal Rampung Sambungan dari hal. 1 H. Koyas, sekertaris desa (Sekdes) Sukra, di ruang kerjanya mengatakan, pelaksanan rehabilitasi lapangan pihak CV kurang melakukan koordinasi dengan pihak desa, sehingga pekerjaannya asal-asalan, hal itu jelas pihaknya atas nama masyarakat merasa kecewa terhadap pekerjaan pihak CV dengan hasil yang kurang baik, yang akhirnya usai pekerjaan lapangan tidak

dapat digunakan. Hal senada dikatan sejumlah warga yang bertempat tinggal di areal lapangan. Menurutnya, pihak pelaksana pekerjaannya asal saja, asal urug asal selesai, tanpa memikirkan kualias dan akibat yang akan diterima pengguna lapangan, dengan tercecernya sampah plastik dan pecahan beling dan tumbuhnya keladi liar di lapangan. “Kami enggaan menggunakan, bokat kebeler

(takut tersayat kaca-red),” ujarnya. Sementara baik pihak CV Surya Gemilang maupun dinas terkait di Indramayu belum dapat ditemui hingga berita ini diturunkan. Masyarakat berharap pemerintah tidak tinggal diam menyikapi hal tersebut karena pihak CV Surya Gemilang telah merugikan masyarakat dan dapat disinyalir telah melakukan hal yang dapat merugikan negara. Jb/tim

Sultan Hamid II, Perancang Lambang Negara Sambungan dari hal. 1 mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pan-

casila masih “gundul” dan “‘tidak berjambul”’ seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1940, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian

memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

Agnes Monica

Lebih Suka Memikirkan Jangka Panjang Ada yang berubah dari wajah penyanyi Agnes Monica, yakni pada bagian bawah dagunya yang terlihat bertambah tebal dan menggantung. Ketika dikonfirmasi soal kenaikan berat tubuhnya, penyanyi yang pernah menjadi host tamu di America Music Award itu enggan mengakui. Meski hal itu secara tidak langsung dirasakan terjadi lantaran dipengaruhi oleh kesibukan syuting stripping sinetron. “Enggak sih (bertambah). Saya sempat selesaikan sinetron sebulan sampai dua bulan, jadi nggak full nge-gym. Jadi satu hari pun hingga sekarang saya belum ada waktu rest at all. Yang pasti, saya break sinetron full Januari,” ucapnya, Minggu (16/1). Dijumpai usai mengisi acara perayaan ulang tahun kedua Emporium Pluit Mall, Jakarta

Utara, Agnes menambahkan, walau disibukkan dengan pekerjaan namun tetap berusaha menjalaninya dengan santai dan menikmati. “Karena saya masih menyelesaikan semua dalam bulan ini, ya saya jalani dengan fun dan exiting. Sebab saya juga mau menuju ke event yang lebih besar. Sehingga apapun yang saya capai then fisikly. Saya lihat jangka panjangnya,” ucapnya kemudian tersenyum. Sri

Komodo Jadi Maskot SEA Games XXVI INDONESIA memastikan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaran SEA Games XXVI dalam acara “Indonesia Siap Memasuki 300 Hari Menuju SEA Games 2011” dari Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, belum lama ini. Pada acara yang menampilkan atlet dan artis tersebut sekaligus resmi diluncurkan logo dan maskot SEA Games 2011. Maskot SEA Games kali ini adalah komodo. Dalam acara tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menumbuhkan kebersamaan untuk mendukung para atlet yang akan berlaga di SEA Games. Seperti halnya pengalaman sebelumnya ketika rakyat Indonesia mendukung Tim Nasional dalam laga Piala Asia. “Kita baru saja mengalami pengalaman yang luar biasa, bagaimana besarnya dukungan terhadap timnas sepak

bola. Saat ini jelang 300 hari SEA Games, mari kita berikan dukungan yang sama kepada atlet yang akan bertanding,” ujar Mallarangeng. Pesta olahraga yang diikuti negara-negara Asia Tenggara itu adalah ajang olahraga yang diadakan setiap dua tahun sekali dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Tahun ini SEA Games XXVI akan berlangsung di Jakarta dan Palembang, tetapi pembukaan

dilaksanakan di Kota Palembang pada tanggal 1 November 2011. Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersyukur dan merasa mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah. “Demi menjaga nama baik, Pemerintah Provinsi Sumsel mempersiapkan segala sesuatunya,” ujar Alex Noerdin.

Salah satu persiapan Sumsel, dengan membangun sport city berstandar internasional di Palembang. Atlet yang tampil dalam acara yang diproduksi oleh KG Production tersebut, di antaranya, Irfan Harris Bachdim, Bambang Pamungkas, Richard Sambera, Elsa Manora, dan Taufik Hidayat. Sementara artisnya, yaitu Afgan, Marchell, Delon, Iis Dahlia, Teuku Risky, Dira Sugandi, Bastian, Gabriel, Christopher, Katiana, Project Pop, dan Armada Band. Sementara yang tak kalah menariknya adalah penampilan pelukis pasir yang menggambarkan budaya Indonesia, dengan semangat pantang menyerah, dan kegagahan burung garuda terbang tinggi menembus awan, lalu cahaya matahari berubah menyilaukan dan meninggalkan bayangan hitam burung garuda tersebut, dengan efek grafis bayangan hitam itu berubah menjadi logo SEA Games XXVI. Rio

Meriam Belina

Tak Pernah Lebih Berat Dari 49 Kg SEBAGAI wanita yang tak lagi muda, Meriam Belina bisa dibilang memiliki tubuh dan penampilan yang tak kalah dibandingkan dengan mereka yang masih gadis. Dalam setiap penampilannya, Mer selalu sukses menjadi pusat perhatian dengan kecantikan dan kesegarannya. Apa rahasianya? “Tidur cukup, terus ya nikmatin hidup aja. Setengah jam tiap hari, jam 6/7 pagi selalu meluangkan waktu untuk jalan pagi. Aku gak bisa lari, makanya jalan aja. Dari SMP, kalau gak kan gak mungkin bisa langsing kayak gini,” aku sang aktris senior bangga. Namun, hal ini tidak berarti bahwa wanita yang dekat dengan Hotman Paris Hutapea ini membatasi makanan, yang diakuinya menjadi salah satu kesukaannya. Hanya saja, Meriam mengatur cara makannya agar tak menjadi gemuk.

“Aku orangnya doyan makan banget, tapi biasanya dikit-dikit. Gak

langsung banyak yang bisa dihabisin orang satu kampung gitu,” tukasnya. Lantas, tidak adakah makanan yang menjadi ‘larangan’ bagi seorang Meriam Belina? “Gak terlalu sih. Tapi aku gak makan jeroan. Aku kan punya jeroan sendiri, ngapain makan jeroan lagi. Makan nasi tapi nasi buat diabetes, kita gak ada yang kena diabetes, tapi kan menghindari aja. Nasi kan kadar gula tinggi. Pake nasi buat diabetes itu udah lama. Awalnya anak susah, karena terganggu banget, soalnya kan rasanya tawar, kalau beras merah emang anak-anak pada gak suka, karena warnanya merah,” ujarnya. Dengan semua kebiasaan ini pun, Meriam bisa menjaga berat badannya agar tetap proporsional di kisaran 4849 kg. Tubuh Meriam pun hanya bertambah berat ketika dirinya hamil, sampai sekitar 16 kg. Salut! Sri

Intan Nuraini

Tolak Film Horor Karena Takut Pocong LAMA tidak terlihat di layar lebar, kali ini Intan Nuraini kembali menunjukkan aksinya dalam film yang berjudul BaikBaik Sayang. Intan, yang selama ini sibuk dengan sinetron dan karir bernyanyinya, akhirnya bersedia menerima tawaran untuk bermain film. Apa yang membuatnya tertarik? “Ini film edukasi ya, film percintaan yang kita tidak bersentuhan, masuknya untuk jadi edukasi buat film Indonesia, kan film banyak yang unsur sex-nya, film ini edukasi cukup tinggi, pacaran antar anak muda bagaimana yang baik. Di sini aku bakal bantu promosi lewat Twitter, Wali juga ikut promosi,” ungkapnya, belum lama ini. Lantas, sebagai salah satu selebriti yang lekat dengan image religius, apakah hal ini yang menjadi pertimbangan Intan bersedia beralih ke layar lebar dari sinetron stripping? “Ini film kalau religi, nggak juga ya. Nggak hanya agama saja. Di sini banyak etika, persahabatan. Jadi nggak bener-bener religi, film yang bisa ditonton segala umur,” ujar gadis

berlesung pipit ini. Sebelum film ini, sejak filmnya yang terakhir berjudul LIAR, Intan pun mengaku bahwa dirinya sempat ditawari film horor yang berbau adegan buka-bukan. Penolakan Intan atas film ini pun berdasarkan dua alasan yang kuat. “Dulu aku pernah tolak film horor dan film yang ada adegan sedikit b u k a bukaan. A k u bilang no way, apalagi film pocong. Aku paling takut sama pocong, aku nggak mau,” akunya. Selain ketakutannya ini,

Intan pun mengaku bahwa tawaran yang datang padanya lebih banyak sinetron, yang alhasil ‘menjauhkannya’ dari film. Walau mengaku sudah berusaha dengan bagus untuk bermain baik, Intan tak mau berharap banyak, termasuk untuk masuk ke Festival Film Indonesia. Baginya, dia lebih ingin film ini diterima masyarakat dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, Intan juga menyatakan bahwa dirinya tidak ragu dengan karirnya di masa depan, walaupun banyak pendatang baru yang bermunculan. “Itu sudah hukum alam ya, pasti akan ada regenerasi baru. Aku tetap menunggu, aku sudah menyadari itu makanya aku sekolah bener-bener karena aku harus punya modal dengan itu. Sebab nggak selamanya aku di entertainment, sinetron atau film oke saja,” pungkasnya. Sri

Edisi: 112/Thn IV / 19 Januari - 1 Febaruari 2011

Randy Pangalila:

Berkhayal Nikah Dulu Aja DATANG bersama sang kekasih di acara pernikahan Zaskia Sungkar dan Irwansyah, tentunya menimbulkan banyak pertanyaan kapan Randy Pangalila dan kekasihnya, Rany Ramadhani, akan segera menyusul keduanya ke pelaminan. “Dia masih 17 tahun gue masih 21, ya doain yang terbaik aja. Kalau keluarga kita udah deket, ya wajib dateng atau nggak di coret dari keluarganya,” ujar Randy sembari bercanda. Hubungan Randy dan Rany sendiri sudah sangat terbuka, termasuk ke kedua keluarga masing-masing. “Kalau dari awal gue deket, menerima baik-baik, gue ikut senenglah, jadi otomatis gue akan lebih menjaga hubungan. Kalau dia, udah gue bawa ke keluarga gue juga, bahkan orang tua kita sering ketemu,”

ujarnya. Lantas kapan dong keduanya berencana menikah? “Kalau gue sih, sekitar 28-29, karena kita beda 5 tahun jadi dia juga udah 25-an udah matang juga. Kalau iseng-iseng (ngebayangin) ya pernah, ya sering kalau mikirin nggak jelas ya masih terlalu jauhlah, baru ngayal-ngayal aja dulu,” aku mantan kekasih Donita

ini.

Selain masalah perbedaan agama, tentunya kesiapan finansial pun dipikirkan baikbaik oleh sang aktor. “Mau kasih makan apa, gue mikirnya cari duit dulu, kalau udah matang baru. Ya kalau masalah itu (agama), mendingan kita jalanin aja dulu, kita liat ke depannya nanti,” pungkasnya. Sri

Andi Darussalam:

Tanpa APBD, LSI Tetap Akan Hidup DIREKTUR Badan Liga Indonesia (BLI), Andi Darussalam Tabusalla, menyatakan, BLI siap melakukan perbaikan di bidang keuangan jika nantinya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh lagi dialirkan ke klub sepak bola. Selama ini, kata dia, memang sebagian besar klub peserta Liga Super Indonesia (LSI) memanfaatkan dana APBD untuk pengelolaannya. “Kami siap memperbaiki di bidang keuangan. Bagaimana membuat klub peserta LSI survive menjadi kajian kami,”kata Andi. Andi mengaku tidak akan gegabah menanggapi pemberitaan negatif tentang adanya aliran dana APBD ke klub sepak bola yang selama ini terjadi. Menurutnya, tidak mungkin ada pemerintah daerah mengeluarkan dana apabila tidak ada landasan hukumnya. “Kita lihat saja dulu perkembangannya, kami tidak

Andi Darussalam Tabusala akan berpolemik dalam pemberitaan. Yang pasti kita akan melakukan antisipasi,” kata Andi. Selama dua tahun lalu (2007-2009), kata dia, klubklub sepak bola itu juga bisa bertahan walaupun tidak boleh menggunakan dana APBD. “Jadi tidak ada masalah,” tambahnya. Pada kongres tahunan di Bali 21-24 Januari, Andi memanfaatkan pertemuan itu untuk membahas persoalan

ini.Karena semua klub perserta hadir Pengelolaan klub sepak bola profesional dengan menggunakan dana APBD dan ditukangi seorang kepala daerah yang berlabel poltisi harus dihentikan secepatnya. Sebab, tak akan membawa manfaat bagi kemajuan dunia persepakbolaan nasional. “Pendanaan klub harus mandiri dan manajernya harus sosok yang profesional,” kata M.Nadjib Koesaeri, salah seorang pengurus klub Pelita Jaya Karawang. Menurut Mantan Manajer Pelita Jaya senior dan Manajer Pelita Jaya U-23 itu, gara-gara klub didanai pos APBD dan yang mengurusnya figurfigur berlatar belakang politisi, akhirnya tidak majumaju. “Mereka punya interes pribadi dan akhirnya banyak yang cari makan di klubklubnya itu,” kata Nadjib. “Jangan menunggu sampai kapan, tapi, kondisi itu harus dihentikan sekarang juga.” Rio

Sepuluh Atlet Ikuti Kejuaraan Inauboxing Championship Tasikmalaya, Melayu Pos Sepuluh atlet yang berasal dari beberapa paguron di Kota Tasikmalaya bertarung dalam kejuaraan tinju bebas khas beladiri tradisional Indonesia (Inauboxing Championship) di lantai dasar Asia Plaza Kota Tasikmalaya. Rana Nuralamsyah dalam laporannya mengatakan bahwa kejuaraan tinju ini mengambil tema dengan mencintai budaya sendiri dapat memotivasi minat dan bakat serta menjungjung tinggi sportivitas. Lanjut Rana kejuaraan ini mempertandingkan beberapa kelas seperti kelas terbang, kelas bantam, superwelter

dan salah satu pertandingan utamanya memperebutkan

Dewi Sandra

Tunda Album Lantaran Sinetron PENYANYI Dewi Sandra selama ini agak jarang terlihat. Namun, pada awal tahun 2011 ini tiba-tiba secara mengejutkan saja mantan istri Glenn Fredly ini bermain dalam sinetron MD Entertainment yang berjudul NADA CINTA. Dewi menceritakan tentang awal dari dirinya menerima tawaran tersebut. “Saya di rumah aja, sebenarnya sebelum menerima stripping saya lagi persiapan album baru. Tapi tiba-tiba dapat tawaran ini, saya juga tertarik seperti apa yah main sinetron kebetulan main sinetron musikal saya berperan sebagai guru musik, yang tadinya 4 hari, oke at list bisa berjalan dengan baik tapi ternyata semuanya di luar dugaan saya,” ucapnya ini ketika ditemui di konferensi pers sinetron NADA CINTA, Kantor MD Entertainment, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Sri

sabuk emas Walikota Tasikmalaya yaitu kelas 58kg. Ketua umum Yayasan Pesilasus Bracabawa Nusantara Ir. H. Andrianto Wirabuana mengatakan kegiatan ini bisa menjadi solusi untuk memacu semangat pesilat yang ada di Kota Tasikmalaya bisa dikenal dunia. Sementara Sesepuh Pencak silat Kota Tasikmalaya Rohidin bin Saepulloh dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk melestarikan budaya, adat, dan bahasa Sunda. Orang sunda jangan malu berbahasa Sunda, pungkasnya. Sementara Walikota Tasikmalaya Drs. H. Syarif Hidayat M.Si yang membuka secara resmi dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi kejuaraan ini. Beliau mengajak semua untuk membangkitkan kembali pertandingan tinju tradisional seperti ini. Ujang M


Melayu Pos