Issuu on Google+


Halaman 2

Surat Tani

Kapan nasib kami ter- Wacana perjuangan Agar petani bergairah kaum tani angkat? Sekian lama petani merasakan penderitaan. Sejak masa penjajahan bahkan hingga masa reformasi sekarang. Dengan makin terguncangnya keadaan perekonomian banyak petani menjadi kebingungan. Serangan hama semakin dasyat dan harga kebutuhan semakin meningkat, diantaranya harga pestisida, mulsa (plastik penutup lahan biar tak ada gulma, yang bermutu baik seharga Rp. 300 ribu lebih), dan pengelolaan lahan naik. Upah pekerja kini mencapai Rp 10.000 perhari, bersih. Tapi kapan harga hasil pertanian juga meningkat? Kalau begini, petani menangis, harga gabah Rp 950/ Kg. Saya mengharap pemerintah yang baru ini bisa menekan harga-harga Saprodi. Bisa mengangkat hasil pertanian dan kehidupan pertanian. Itulah pertanyaan atau masalah yang harus segera dipecahkan. Akan beginikah nasib petani selamanya. Seiring perjalanan waktu dan perubahan jaman, petani selalu terombang-ambing. Kapan nasib petani seperti saya yang menanam padi, cabe, dan kacang ini bisa juga terangkat?. Karena dengan banyaknya proyek yang digelar pemerintah selama ini, ternyata belum bisa mengangkat nasib petani. Mudah-mudahan para pejabat dan wakil rakyat benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan hanya mengatasnamakan rakyat. Ary Cendono, Sugihan , Bendosari Sukoharjo Jawa Tengah Red: Ayo bersatu dan berjuang melakukan Advokasi seperti Mas Ary dari Sukoharjo

Kami Jaringan IPPHTI Nasional Mengucapkan terima kasih kepada Duta Awam, Bahwa kami telah menerima terbitan Buletin Petani Advokasi nomor 4 Tahun I Agustus September 2001. Saat ini kami telah menerima edisi 1 - 4 dan telah menjadi bagian dari perpustakaan kami yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan informasi. Semoga Buletin Petani Advokasi menjadi wadah media informasi yang berguna bagi pengembangan sumber daya petani Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak petani. Salam Juwari Pegurus Jaringan IPPHTI Nasional

Kekurangan informasi Dengan hormat, Saya seorang petani padi sawah dan sekaligus anggota kelompok tani Delima Tani. Secara kebetulan saya membaca Bulletin Petani "Advokasi" yang Bapak asuh. Saya menilai isinya sangat informatif dan sangat membela petani yang sangat kekurangan informasi. Karena itu, saya mohon kiranya Bapak mengirimi kami Buletin tersebut pada setiap edisinya. Terimakasih. Basuki Perumahan Dosen IKIP Jl. Mesjid No. 2 - Bandar Khalipah / Tembung 20371. Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Red: Dengan didiskusikan di Kelompok Tani, semoga isi buletin menambah wawasan kawan-kawan di Deli. Kan begitu Pak Basuki?

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001

Saya sudah dua kali ini menerima Buletin Petani Advokasi YDA, No 2 dan No 3, serta quisioner – quisioner yang telah saya jawab dan dikirimkan kembali. Saya berterimakasih pada YDA atas pemberian buletin ini yang tanpa biaya apa–apa, sehingga saya dapat mengambil hikmahnya. Adapun yang paling saya suka adalah ruang resep, tentunya ruang yang lain pun sangat banyak manfaatnya Oh ya! setelah saya baca-baca halaman 4 Buletin Advokasi No 3 Juni-Juli ini di benak saya jadinya bertanya-tanya, “Nah bagaimana nasib Petani di Indonesia di Era Globalisasi yang sebentar lagi berlaku di Indonesia?”. Saya juga coba ikut ngisi TTS santai dan berhadiah, mudah – mudahan dapat tanda mata dari YDA bila diundi Insya Allah lain kesempatan akan saya coba cerita tentang tingginya biaya penyiapan lahan sampai dengan rata–rata untuk 1 hektar tanaman pangan. Mudah–mudahan YDA mulai sekarang sampai kedepan nanti dapat berjuang untuk petani (baik itu petani tanaman pangan maupun petani lainnya). Agar petani lebih makmur dan sejahtera. Bila perlu Indonesia jangan mengimpor beras, jagung, kedelai dari luar, agar petani lebih semangat dan bergairah Saya akhiri sekian dulu lain waktu jumpa lagi. Taskun Kelompok Tani Beringin Jaya Desa Bagan Jaya, DSN. Jatimara, Rt 15 Rw VI, Blok E II Pos Sungai Salak 29261 Inderagiri Hilir Riau Red: Pak Taskun, Buletin Advokasi menunggu cerita bapak tentang kawan-kawan petani di Inderagiri.


Salam Advokasi

Halaman 3

Irigasi kita Kiranya, keinginan pemerintah untuk mengikutsertakan petani dalam pengelolaan irigasi dan jaringannya telah ada sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Peraturan Pemerintah ataupun Undang-undang tentang pengairan yang telah diterbitkan. Namun pada kenyataannya, keinginan tersebut tidak pernah tercapai, karena adanya keinginan pemerintah untuk masih ikut campur dalam pengelolaan jaringan irigasi. Menurut Budi Wignyosukarto, hal ini karena pemerintah ingin menetapkan jenis tanaman budidaya yang utama ditanam. Juga karena pemerintah masih tertarik mengelola utang luar negeri di sektor ini. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974, pada Bab VII tentang Eksplotasi dan Pemeliharaan (pasal 12) dijelaskan bahwa bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunanbangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 tentang irigasi, pengelolaan irigasi di tingkat usaha tani menjadi tanggung jawab para petani pemakai air yang bersangkutan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai wadah yang secara organisatoris, teknis dan finansial mampu diserahi tugas dan kewajiban eksploitasi dan pemeliharaan air dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya di tingkat usaha tani. Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1984, untuk mencapai sasaran perlu adanya pembinaan yang terus menerus terhadap P3A tersebut, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (membina dan mendorong terbentuknya P3A), Menteri Pekerjaan Umum (dalam pembinaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat petak tersier) dan Menteri Pertanian (pembinaan Buletin Petani Advokasi diterbitkan oleh Yayasan Duta Awam (YDA), sebagai media komunikasi dan advokasi menuju petani Indonesia mandiri. Redaksi Buletin Petani Advokasi menerima tulisan, gambar/foto dengan misi pemberdayaan petani dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan petani sendiri.

dalam pemanfaatan air secara adil dan tepat guna). Pada lampiran instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1984 tentang pedoman pelaksanaan pembinaan P3A, dijelaskan bahwa P3A bertujuan mendayagunakan potensi air yang tersedia di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat tani. Tugas P3A adalah, mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan. Sehingga air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan pemerataan di antara petani. Kemudian, P3A melakukan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya. P3A pula yang menentukan dan mengatur iuran air dari para anggota yang berupa uang hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan pedesaan serta usaha-usaha pengembangan P3A sebagai suatu organisasi. Terakhir, Instruksi Presiden (Inpres) No 3 tahun 1999, menekankan lagi pentingnya pengembangan kelembagaan P3A berbadan hukum (memiliki AD/ART yang mengatur sendi-sendi organisasi, bisa saja tetap bernuansa “tradisional� dengan berbentuk organisasi perhimpunan, paguyuban). Inpres No 3 1999 juga mengamanatkan adanya penyerahan tanggungjawab pengelolaan irigasi kepada P3A atau GP3A. Dengan demikian pembiayaan pengelolaan sistem irigasi serta keberlanjutan sistem irigasi menjadi hak dan tanggungjawab petani pemakai air. Dan, segala peraturan yang belum total terlaksana itu, kini akan segera berubah! Sebab telah direncanakan sebuah UU Pengairan. Nah bagaimana hak & kewajiban petani? Simak tulisan tentang pengairan di halaman selanjutnya! Penanggung Jawab: Nila Ardhianie Dewan Redaksi:Mediansyah (koordinator), M Riza, Kurniawan Eko, Puitri Hatiningsih, M Yunus, M Zainuri Hasyim, A Bayu C, Willem M (Kalbar), Sucipto (Riau). Distributor: Sumengkar W Alamat:Jl Adi Sucipto No 184-I Solo 57102 Telp/Fax: (0271) 710816 e-mail: dutaawam@bumi.net.id Advokasi@hotmail.com

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Halaman 4

Laporan Menata air

Untuk Ujudkan Ekonomi yang Merata P

asal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sumberdaya air merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, bukan milik perseorangan, yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Walaupun dikuasai oleh negara, tujuan utama pengaturan pemanfaatan dan konservasi adalah mewujudkan penyediaan air yang cukup dan merata sesuai dengan rasa keadilan. Pengaturan tersebut tentu bertujuan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat guna menunjang pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan pertumbuhan ekonomi sebagian kelompok masyarakat. Nilai Air untuk Kehidupan Sumberdaya air masih dianggap suatu sumberdaya yang melimpah, karunia Tuhan yang tiada habishabisnya dan gratis. Karena itu setiap manusia mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Padahal air tersebut tanpa dikelola dengan baik akan hanya menjadi bahan yang lewat dari sumbernya ke tempat pembuangan tanpa dapat dimanfaatkan sama sekali. Air juga tidak mempunyai nilai bagi kehidupan apabila berlebihan dan mempunyai kualitas yang jelek. Air harus dikelola dan dilestarikan agar keberadaannya mempunyai nilai yang tinggi bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu tentu tidak adil apabila membicarakan hak atas air tanpa membicarakan kewajiban atas air.

Air sangat penting bagi kehidupan mahluk hidup sepanjang masa hidupnya. Air dibutuhkan tidak hanya dalam kuantitasnya tetapi juga kualitasnya. Air dibutuhkan untuk keperluan hidup (makan, minum, mandi, cuci) dan penghidupan (transportasi, energi, produksi, rekreasi). Ketersediaan air di muka bumi ini sangat tergantung pada siklus hidrologi, kemampuan bumi untuk menyimpannya serta kemampuan manusia untuk mengelolanya. Dengan semakin berkembangnya penduduk maka kebutuhan air dalam jumlah dan kualitas yang baik semakin meningkat. Air dalam jumlah sedikit akan merisaukan kehidupan manusia, tetapi apabila tersedia dalam jumlah yang terlalu banyak juga mem-

bahayakan kehidupan. Pada daerah-daerah bagian hilir, banjir dan penurunan kualitas air menjadi masalah utama, pada saat itu air lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Karena itu, diperlukan upaya pengelolaan yang komprehensif (menyeluruh) dan terpadu dalam satu satuan wilayah sumberdaya air, agar diperoleh manfaat sumberdaya air yang optimum (Sudjarwadi,2000). Hak dan Kewajiban atas Air Pemanfaatan air merupakan hak setiap warganegara Indonesia, namun dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan tingkat sosial-ekonomi, maka sumberdaya air tersebut menjadi terbatas baik kuantitas dan kualitasnya, sehingga pemanfaatan

Konservasi! Apakah secara teknis benar penyelesaian banjir Jakarta dengan membuat sudetan Sungai Ciliwung – Sungai Cisadane. Penanggulangan banjir selalu diartikan penguasa wilayah dan penguasa prasarana, sebagai pembuatan saluran-saluran pengelak, saluran-saluran pembuang (apalagi setelah pembuatan bendung-bendung besar ditentang). Hingga, air yang sebenarnya mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dipaksa dibuang secepatnya ke laut. Padahal andaikan dana-dana penanggulangan banjir di bagian hilir dapat dipindahkan ke usaha pembuatan sarana konservasi air di bagian hulu (sumur resapan, embung-embung kecil), maka nilai sosial ekonomi air akan lebih berarti. Air yang diresapkan akan dapat menjaga kontinuitas sumber air, dapat mengendalikan intrusi (rembesan) air asin dan penurunan air tanah. Pembuatan sarana konservasi seperti itu akan lebih cepat berfungsi daripada usaha penghijauan yang biasanya dilakukan oleh dinas lain (kehutanan). Apakah sudetan itu tidak akan memutus aliran air tanah yang memasok air tanah dangkal di kota Jakarta. Apabila benar, maka berapa biaya yang harus disediakan oleh pemerintah untuk mengganti masyarakat pengguna sumur air dangkal yang dirugikan karena kuantitas dan kualitas air tanahnya menurun.

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Laporan

Halaman 5

Foto: Archipelago

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sumberdaya air merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sedang diincar oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh: Untuk mengatrol peningkatan PAD Propinsi Bengkulu yang diusulkan (Syafrin Tiaif dan Ramli Djohan, 2000) adalah pemanfaatan sumberdaya air kawasan non budidaya dengan membuat reservoir (embung-embung) untuk menangkap air dari kawasan tangkapan air hujan seluas 706.750 ha, dan akan dapat memproduksi “air aqua� sebanyak 2,3 triliun liter setahun. PAD yang diharapkan dari pungutan pajak atas air sebesar Rp. 50/liter, adalah Rp. 115 triliun/tahun. Suatu angka yang menarik, apalagi dengan harapan bahwa PAD itu akan (pada akhirnya) mensejahterakan masyarakat juga. Namun usulan itu belum mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena berkurangnya pasokan air dari bagian hulu ke bagian hilir, berkurangnya kuantitas air untuk menjaga kualitas yang sesuai untuk lingkungan, berkurangnya hak masyarakat di bagian hilir menikmati air tanah dan air permukaan. Apabila dihitung, mungkin kerugian untuk penyelamatan lingkungan dan sosial-ekonomi menjadi lebih besar daripada pemasukan PAD tersebut.

tersebut perlu diatur oleh suatu peraturan hukum yang baik. Diperlukan suatu aturan yang dapat menjamin aspek keadilan, pemerataan sehingga air dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Aspek keadilan ini mencakup keadilan horisontal (antar daerah) dan keadilan vertikal (antar masyarakat pengguna air: rumah tangga, pertanian, perikanan, industri). Aspek keadilan ini sangat penting mengingat masyarakat Indonesia masih mempunyai tingkat kemampuan sosial ekonomi yang tidak merata. Masih banyak rakyat yang belum mampu membayar iuran jasa air. Salah satu contoh adalah dalam pemanfaatan air guna keperluan rumah tangga, sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan air sumur dangkal, air sungai ataupun air hujan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Masyarakat belum seluruhnya mampu membayar air PDAM, selain PDAM sendiri tidak dapat berkembang karena harga jual yang sangat rendah. Persaingan pemanfaatan air sumur dangkal dengan air sumur dalam, di kota-kota besar, telah membuat semakin tidak berdayanya masyarakat miskin menikmati hak atas air. Masyarakat yang berada di suatu wilayah sungai tertentu, dari bagian hulu hingga bagian hilir mempunyai hak yang sama memanfaatkan air untuk kesejahteraannya dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai. Masyarakat bagian hulu, yang menguasai daerah sumber air, tidak boleh memanfaatkan air untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memikirkan pemerataan air untuk masyarakat bagian hilir dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai. Selain hak atas air, perlu juga diperhatikan juga kewajiban atas air. Kewajiban yang selama ini ditekankan adalah membayar iuran jasa air, harga air dan pungutan atas air.

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Halaman 6 Namun dengan masih rendahnya nilai tambah dari penggunaan air dan kesejahteraan masyarakat, kewajiban membayar iuran jasa air, harga air dan pungutan atas air belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemanfaat air. Kewajiban lain yang mulai dimasyakatkan adalah kewajiban menjaga kualitas air dengan mengontrol kualitas air buangan. Sebenarnya ada kewajiban lain yang harus mulai dimasyarakatkan, yaitu kewajiban konservasi air dan pelestarian sumberdaya air. Konservasi air dengan penghijauan dan sumur/saluran resapan merupakan salah satu upaya pelestarian yang sudah harus digalakan. Untuk menjaga kuantitas sumber air, maka perlu ditetapkan peraturan umum tentang imbangan antara jumlah air atau bidang resapan yang dimanfaatkan dengan jumlah air yang harus dikonservasi oleh pemanfaat tersebut. Alokasi Air Di dalam peraturan dan undangundang yang ada telah ditetapkan urutan prioritas pemanfaatan air, dari kebutuhan rumahtangga, pertanian hingga industri. Bagi pengelola sumberdaya air, penetapan alokasi air ini sangat sulit dilakukan mengingat ketersediaan air di suatu tempat kadang-kadang berubah tidak menentu tergantung pada kondisi hidrologinya. Alokasi air ini ditetapkan berdasar kebutuhan dasar untuk menjamin kecukupan akan kuantitas, kualitas air guna kebutuhan hidup manusia, ditambah kebutuhan lain yang mempunyai nilai ekonomis tinggi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Laporan Untuk menentukan alokasi air yang menjamin pemerataan, keadilan, kelestarian sumberdaya air dan peningkatan ekonomi, maka perlu dibentuk suatu badan pengelola yang beranggotakan stake holder (semua pihak yang terkait) pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya air. Tanpa partisipasi seluruh stake holder akan muncul ketidak-akuratan dalam menerapkan kebijakan. Sebagai contoh: Penetapan pola tanam dan pembagian air irigasi

industri dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Dipandang dari nilai input (pemasukan secara ekonomi) dan output (pengeluaran) dalam pemanfaatan air, maka pemanfaatan air untuk industri mempunyai nilai ekonomi yang paling tinggi. Namun, mementingkan nilai ekonomi sehingga air diutamakan untuk sektor industri, akan berbahaya! Kita harus Ingat, pada pertumbuhan ekonomi yang “pesat� selama Orde Baru, ternyata hancur karena pertumbuhan ekonomi tersebut tidak menyentuh rakyat kecil. Air memang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan dengan adanya penambangan air yang diproduksi menjadi air siap minum (air mineral), maka air menjadi salah satu komoditi yang dipandang dapat menyamai bahan bakar minyak. Sebagian Pemerintah Daerah sudah mulai menghitung rencana PAD dengan menjual air, baik untuk keperluan konsumsi ataupun industri. Dengan adanya PAD yang Foto: Ford Foundation Report besar, katanya, akan meningkatkan kesejahbiasanya dilakukan oleh Panitia Irigasi teraan masyarakat di daerah tersebut. yang sebagian besar anggotanya Usaha-usaha untuk memanfaatkan adalah wakil dari dinas (birokrat). Dari air sebagai komoditi industri ini perlu keanggotaan panitia irigasi ini terlihat dicermati kembali, ada kekuatiran keinginan pemerintah untuk selalu usaha itu tidak meningkatkan mengatur kegiatan petani. pertumbuhan ekonomi bangsa Tidak dilibatkannya petani, Indonesia tetapi akan menambah menyebabkan kenyataan di lapangan kekayaan sebagian kecil masyarakat. (kegiatan petani) sering tidak sesuai Dalam kondisi ekonomi sebagian dengan konsep pemerintah. Sering besar rakyat yang terpuruk, kita lihat, air irigasi yang berlebihan Pemerintah juga harus memilih antara mengalir lewat saluran di suatu areal keinginan menarik pajak ataukah yang sudah berubah fungsi menjadi memberi Hak Pemanfaatan Air daerah pemukiman atau industri. kepada rakyat untuk mencukupi Juga, di daerah pantai sering ditemui kebutuhan hidupnya dan menjalankan sawah berubah fungsi menjadi proses produksi (pertanian, peritambak. kanan). Air kita gunakan untuk memenuhi (Budi Wignyosukarto, kebutuhan rumah tangga, irigasi, Dosen Teknik Sipil UGM, Yogyakarta)

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Laporan

Halaman 7

Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL)

Utang Bank Dunia untuk Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan di Indonesia WATSAL (Water Resource Sectoral Adjustment Loan) adalah program yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya air. Pelaksanaan program ini menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia dalam bentuk Sector Adjustment Loan, yaitu dana pinjaman untuk merestrukturisasi sektor spesifik dari perekonomian suatu negara, yang mensyaratkan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki struktur kelembagaan dan kerangka hukum, dalam hal ini mengenai sumberdaya air. Secara sederhana, pelaksanaan WATSAL merupakan syarat bagi pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. WATSAL sendiri merupakan salah satu dari paket program penyesuaian struktural (lembaga-lembaga pelayan masyarakat) yang difasilitasi oleh Bank Dunia dalam upaya menanggulangi krisis ekonomi dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak 1997. Jumlah pinjaman untuk WATSAL ini sebesar 300 juta dolar AS. Paket lainnya adalah Pinjaman Pendukung Reformasi Tahap II (Policy Reform Support Loan II/PRSL II) senilai 500 juta dolar AS dan Pinjaman Penyesuaian Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net Adjustment Loan/ SSMAL) senilai 600 juta dolar AS. Beberapa hal yang melatar-

belakangi pelaksanaan WATSAL adalah 1) tantangan investasi sumberdaya air dan sektor irigasi jangka panjang, 2) permasalahan pengelolaan sumberdaya air dan sektor irigasi yang semakin komplek, 3) sistem irigasi dan dukungannya terhadap produksi pangan, 4) kekurangan dalam pengendalian

Belum lagi sistem pelayanan irigasi yang berlaku telah gagal karena kurangnya pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya.

Pengendalian polusi air Pengendalian polusi air telah mendapat perhatian, salah satu contohnya adalah melalui pelaksanaan Prokasih (Program Kali Bersih). Walaupun upaya penurunan polusi industri terus dilakukan, namun standar pembuangan tingkat nasional untuk masing-masing sektor ekonomis memerlukan perhatian dan pengawasan yang lebih. Dari latar belakang seperti disebutkan di foto: dok YDA atas, WATSAL diprogramkan. Pelaksanaan polusi air, dan 5) keterbatasan program ini secara administrasi telah kemampuan instansi yang ada. dilaku-kan sejak 23 April 1999. Sumberdaya air dan sektor irigasi Secara spesifik, maksud dan tujuan Indonesia menghadapi tantangan- reformasi kebijakan, kelembagaan, tantangan investasi jangka panjang perundangan dan peraturan di atas dan permasalahan pengelolaan yang adalah: semakin komplek. Permasalahan ini, 1.Memperbaiki perumusan kebijakapabila tidak diperhatikan secara an, kelembagaan dan kerangka efektif, akan berdampak pada penunjang keputusan untuk memburuknya jaminan pangan, pembangunan dan pengelolaan kesehatan masyarakat dan kesumberdaya air rusakan lingkungan. 2.Memperbaiki kerangka organisasi dan keuangan untuk mengelola daerah aliran sungai Kelestarian Irigasi 3.Memperbaiki lembaga-lembaga Keberadaan sistem irigasi guna pengelola kualitas air regional dan menunjang produksi pangan pelaksanaannya memerlukan pelaksanaan operasi dan 4.Revisi kebijakan, lembaga, pemeliharaan (O&P) saluran irigasi kerangka pengembangan biaya yang efektif. Penyelenggaraan O&P dan perundang-undangan irigasi, irigasi yang efisien dan berkesinambuntuk meningkatkan kinerja ungan belum dapat dicapai oleh jaringan irigasi dan kelestarian. pemerintah sampai sekarang.

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Halaman 8 RUU Sumber Sampai sejauh ini, pelaksanaan WATSAL telah mencapai pembuatan Draft Rancangan Undang-undang (RUU) yang disusun oleh Kelompok Kerja Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan, di bawah Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional). Dari RUU ini nantinya akan diputuskan menjadi Undang Undang melalui pengesahan oleh DPR. Mencermati RUU Saat ini, RUU Pengairan masih berupa draft. Jika rancangan ini dicermati, ada hal-hal yang menjadi titik kritis adalah: Dewan Sumberdaya Air Pembentukan Dewan, baik Nasional maupun Daerah, seperti disebutkan dalam Rancangan Undang Undang, dimaksudkan sebagai wadah koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya air. Menjadi permasalahan, dalam RUU ini tidak (belum) dijelaskan secara rinci apa kriteria anggota Dewan Sumberdaya Air ini, serta bagaimana pola kerjanya, terutama sisi independensinya. Dalam kajian terhadap RUU ini dari beberapa sumber, menyatakan bahwa kedudukan dan struktur dewan ini harusnya bersifat independen dan diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kemampuan yang memadai. Ada pendapat, dewan yang diusulkan dalam RUU ini bersifat birokratis serta keanggotaannya belum diatur secara rinci. Timbul pertanyaan, apakah dewan yang dimaksud berasal dari instansi pemerintah. Kalau kekhawatiran ini benar, maka upaya peningkatan partisipasi masyarakat seperti yang diharapkan dalam pelaksanaan Watsal tidak akan tercapai. Pengelolaan Pola pengelolaan sumberdaya air

Laporan telah memasukkan unsur otonomi daerah, Namun kecenderungan yang sentralistik (kebijakan terpusat) dari pemerintahan pusat sangat mungkin memunculkan konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengelola wilayah sungai strategis. Padahal, kalau mengacu pada Inpres No 3 Tahun 1999, sudah sangat memberikan peluang pengelolaan oleh masyarakat, bahkan di tingkat petani. Selain itu, semangat otonomi yang biasanya diterjemahkan sebagai kesem-patan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) oleh pemerintah daerah, juga akan memicu eksploitasi sumberdaya air, tanpa melihat kelestarian sumberdaya air. Usaha swasta Sejalan dengan pengelolaan sumberdaya air sebagai salah satu peluang meningkatkan pendapatan asli suatu daerah dalam otonomi, pintu ini membuka peluang pengelolaan sumber daya air swasta. Peluang swastanisasi/privatisasi ini akan menyumbang pendapatan daerah. Namun, apabila upaya pencarian pendapatan melalui jalan ini tidak disikapi dengan sangat teliti akan menimbulkan konflik di tingkat masyarakat, karena air merupakan barang publik dengan fungsi ekonomis dan fungsi sosial yang tinggi. Apakah pihak swasta di suatu wilayah akan (mau) memperhatikan aspek kelestarian dan fungsi sosial air?

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001

foto: dok YDA

Pajak Air Tanah Melalui RUU ini pemerintah akan menerapkan pajak terhadap pemakaian air tanah oleh masyarakat. Walaupun dasar dari penetapan kebijakan ini adalah sebagai upaya melestarikan air, tetapi aspek peningkatan pajak sebagai pendapatan negara tak pelak merupakan hal yang utama. Terkait pajak air tanah, petani pemakai sumur bor untuk mencukupi kebutuhan airnya akan terkena dampak. Jika terjadi penetapan pajak atas sumur bor petani, maka petani akan terbebankan biaya tambahan yang belum tentu akan tertutupi oleh penjualan hasil usaha taninya. (zen) Bahan bacaan:

Report and Recommendation of the President of the International Bank for Reconstruction and Development to the Executive Directors on A Proposed Water Resources Sector Adjustment Loan in the Amount of US$300 Million to the Republic of Indoesia. Rural Development and Natural Resources Sector Unit. East Asia and Pacific Region. April 23, 1999 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Perngelolaan Irigasi. 26 April 1999. Draft Rancangan Undang Undang tentang Sumberdaya Air. Kelompok Kerja Reformasi Kebijakan Sektor Pengairan. 28 Pebruari 2001.


Laporan

Halaman 9

Pengelolaan irigasi diserahkan, lalu... Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 1999 mengenai “Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi” menjadi landasan pengelolaan irigasi. Inpres tersebut memuat pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Penyerahan tanggung jawab tersebut terwujud dalam Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). P3A dan PPI P3A dibentuk dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan. Menurut Pedoman Umum Penyerahan Pengelolaan Irigasi, P3A berwenang atas pengelolaan saluran utama dan saluran tersier. Proses sosialisasi menjadi kunci untuk memberikan wawasan yang cukup bagi pengurus P3A untuk mampu mengelola saluran tanggungjawabnya. P3A sebagai kelompok petani tidak hanya bergerak dalam bidang pengelolaan perairan saja, tetapi dengan pengembangan sumber daya yang ada dalam lembaga, P3A dimungkinkan untuk membentuk satu unit usaha ekonomi yang berbadan hukum. Selanjutnya P3A ini akan diserahi tanggung jawab dan wewenang pengelolaan irigasi, atau disebut Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI). Penyerahan ini tidak dilakukan secara serentak di seluruh daerah irigasi di Indonesia, namun dilaksanakan secara bertahap, selektif, dan demokratis, berdasarkan tingkat kesiapan P3A setempat. Wujud kesiapan yang harus

dipenuhi ialah kesiapan jaringan dan kesiapan kelembagaan. Bagi P3A yang belum siap, pengelolaan dilakukan bersama antara P3A dengan Dinas PU Pengairan dalam bentuk kerja sama pengelolaan atau biasa disebut KSP. IPAIR Sebagaimana layaknya organisasi yang telah mapan, pendanaan menjadi satu poin penting yang tidak bisa dilewatkan. Dalam hal pendanaan ini, P3A dibiayai dari dua sumber, yaitu dana sendiri dan dana pemerintah. Namun dana pemerintah bersifatnya sebagai dukungan saja. Sumber dana dari pemerintah bisa diperoleh dengan melakukan pengajuan proposal proyek dimana P3A membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar. Sumber dana utama, tetaplah dari kas kelompok yang dikumpulkan melalui iuran pengelolaan air (IPAIR), sumbangan, dan usaha-usaha lain yang dilakukan kelompok. Besarnya IPAIR seharusnya merupakan hasil kesepakatan bersama yang diputus dalam rapat anggota. Partisipatif? Namun berdasarkan temuan lapangan dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Yayasan Duta Awam Solo, terdapat beberapa contoh mekanisme penentuan IPAIR yang tidak partisipatif. Penentuan IPAIR dimusyawarahkan dalam pertemuan antara P3A dengan perwakilan petani saja, dan dihadiri oleh Dinas PU Pengairan. Dalam penentuannya Dinas PU menyarankan besar iuran air, kemudian disetujui pihak yang hadir. Selain itu terdapat kasus dimana usulan besar iuran muncul dari pengurus P3A kemudian ditawarkan kepada petani.

Dalam kondisi ini petani tentunya memiliki posisi tawar yang relatif lemah dan biasanya cenderung tergiring untuk menyetujui usulan yang ditawarkan. Jika begitu, maka prinsip kebersamaan “dari petani, oleh petani dan untuk petani” yang didengungdengungkan dalam pelaksanaan pengelolaan air perlu dipertanyakan kembali. P3A = Penyeragaman Organisasi Petani Suatu kekhawatiran yang muncul dengan adanya P3A ialah masalah penyeragaman organisasi petani. Selama ini di kalangan petani terdapat banyak organisasi lokal yang berkembang berdasarkan kesamaan keprihatinan dan kebutuhan dalam pengelolaan air. Organisasi tersebut muncul tanpa disertai dasar hukum (formal) yang kuat, namun mampu berkembang dengan baik tanpa campur tangan pemerintah. Organisasi “Subak” di Bali bisa menjadi contoh organisasi lokal tersebut. Munculnya P3A melalui Instruksi Presiden akan berdampak pada penyeragaman organisasi pengelolaan air di kalangan petani sehingga unsur budaya lokal yang sebenarnya mampu menghidupkan organisasi di kalangan desa tidak lagi muncul. Apalagi pembentukan P3A cenderung bersifat birokratis. Ingat, banyak proyek pemerintah yang langsung diturunkan dari atas tanpa peran serta petani, hancur di tingkat pelaksanaan. Oleh karena itu pendekatan partisipatif dan bottom up (kebijakan yang dirumuskan dari “bawah” untuk kemudian dibawa ke “atas”) menjadi pendekatan yang harus dipakai dalam pelaksanaan proses kegiatan PPI. (haley)

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Monitor Monitor

Halaman 10

Penyerahan Pengelolaan Irigasi B

anyak proyek dan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk kepentingan rakyat banyak pada akhirnya jeblok di tingkat pelaksanaan. Penyebabnya bisa berbagai macam, antara lain karena kurangnya sosialisasi dari pelaksana proyek kepada penerima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, dan tidak adanya pengawasan. Hal ini bisa pula terjadi dalam pelaksanaan kebijakan Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI). Tentu ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, demi kepentingan kita bersama, kita bisa melakukan sesuatu agar PPI terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang baik bagi kita semua.

Pedoman Umum Penyerahan Pengelolaan Irigasi

P3A GP3A M&E O&P PPKP

: Perkumpulan Petani Pemakai Air : Gabungan Perhimpunan Petani Pemakai Air : Monitoring Evaluasi : Operasi dan Pemeliharaan : Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Monitor Monitor Lakukan monitoring dan berpartisipasilah dalam setiap tahapan PPI

Halaman 11

Sosialisasi Pastikan bahwa seluruh masyarakat/anggota P3A telah memperoleh sosialisasi PPI dengan benar dan lengkap. Demikian juga sosialisasi yang terkait dengan keorganisasian P3A, aturan, dan pelaksanaan organisasi. Selama ini sosialisasi PPI hanya diperuntukkan kepada pengurus P3A saja. Untuk ini pengurus P3A berkewajiban untuk meneruskan sosialisasi kepada seluruh anggotanya. Sosialisasi yang berhasil akan menimbulkan rasa "memiliki" dan "berkepentingan" atas proyek tersebut. Sehingga hasilnya pun akan optimal.

Partisipasi Masyarakat Pastikan seluruh petani turut serta dalam setiap proses PPI, keikutsertaan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan. Oleh karena itu dialog timbal balik diantara petani sendiri (anggota dan pengurus P3A) dan antara petani dengan pemerintah harus dilakukan terus menerus untuk mencapai kesepakatan bersama dalam berbagai hal. Misalnya dalam hal penentuan kesiapan jaringan. Kesiapan jaringan tidak disyaratkan secara khusus, hanya disebutkan bahwa sebaiknya merupakan sistem yang sumber airnya cukup dan berada dalam batas kemampuan teknis, manajerial, dan finansial petani supaya petani bisa melakukan pengoperasian dan pemeliharaan. Oleh karena itu kesepakatan mengenai kriteria kesiapan P3A dan hal-hal lain seperti di atas, ditentukan bersama antara Dinas PU Pengairan dengan petani. Dalam proses ini terdapat tawar menawar yang partisipatif.

Monitoring dan Evaluasi Petani berhak melakukan pemantauan dan evaluasi pada setiap tahapan proses dan pelaksanaan PPI. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan dan kesepakatan, bisa segera dilakukan koreksi terhadap pelaksanaan proses.

foto: dok

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif, diperlukan rumusan tingkat keberhasilan kegiatan. Perumusan “standar keberhasilan� ini dilakukan bersamasama antara petani dengan pemerintah.(haley)

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Halaman 12

Ayo Aksi

Urusan Irigasi memang basah I rigasi sudah tentu mengurusi air, tetapi kini

terbukti juga “basah� dengan segala kucuran dana. Dana dolar dari seberang lautan pula. Pertama, adalah WATSAL (Water Resources Sectoral Adjusment Loan -Program Reformasi Sumber Daya Air) yang merupakan proyek dengan utangan dari Bank Dunia. Menurut dokumen perjanjianya, ada empat tujuan WATSAL, yaitu (1) Memperbaiki perumusan kebijakan kelembagaan dan kerangka penunjang pembangunan dan pengambil keputusan pengelolaan sumber daya air (2) Perbaikan kerangka organisasi dan keuangan untuk pengelolaan daerah aliran sungai (3) Perbaikan kelembagaan pengelola air. Lantas (4) Perbaikan kebijakan pengelolaan irigasi dan perundangundangan. Jadi, WATSAL memang tidak berupa proyek-proyek fisik melainkan dalam bentuk perubahan kebijakan. Besarnya dana utang dalam program WATSAL ini dikucurkan secara bertahap. Pengucuran dana pinjaman tahap pertama sudah dikucurkan pada bulan Mei 1999, sebesar US$ 50 juta. Sedangkan untuk tahap II dan III masing-masing sebesar US$ 100 juta dan US 150 juta. Dengan dana WATSAL segede ini, tampaknya, aspek manajeman dan kelembagaan urusan air ini akan dirombak habis-habisan. Atau, dari segi manajeman, kita ini memang parah, sehingga perlu dana besar untuk menatanya supaya baik. Kemudian, ada program (yang juga didanai Bank Dunia) yang bernama JIWMP (Java Irrigation Improvment Water Management Project -Proyek Pengelolaan Irigasi dan Sumberdaya Air di Pulau Jawa). Walaupun kedua program pengairan ini (WATSAL dan JIWMP) sama-sama mendapat mendapat dana dari bank dunia, namun ada perbedaan pada bentuk pelaksanaannya. Program JIWMP lebih banyak diarahkan dalam kegiatan pembangunan dan perawatan sarana irigasi teknis. Namun, di lapangan kedua program ini saling kait-mengait. Masa berlaku program JIWMP sendiri sudah dimulai tahun 1994 dan sebenarnya harus sudah berakhir tahun 2000, tapi hingga kini masih berlangsung karena dananya belum habis.

Selain WATSAL dan JIWMP, ternyata urusan basah-basahan di sektor ini masih ditambah sebuah program yang hampir serupa JIWMP, yaitu IWIRIP (Program Pembaruan Sumber Daya Air dan Irigasi Indonesia) yang telah dimulai Agustus 2001 lalu. Nah IWIRIP ini adalah hibah dari mantan penjajah kita, yaitu Belanda. Namun tandatangan perjanjiannya tetap dengan pejabat Bank Dunia. Berapa duit? US$ 10 juta saja kok! IWIRIP, menurut situs web Kedutaan Belanda, tidak lain akan meniru JIWMP. Selain akan meneruskan proyek di Jawa (Yogyakarta, Jabar, Jatim, Jateng) akan diperluas ke Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Sulteng, Sulsel, serta NTT. Pertanggungjawaban pada Publik Oke-lah, di sektor irigasi kita dapat utang dan hibah pula. Tentu, penggunaan dana-dana tersebut harus dapat dipantau (dimonitor) khalayak. Publik (dalam hal ini petani pemakai air sebagai salah satu pihak - stakeholder) berhak tahu, sejauh mana program telah berjalan dan apa hasil riilnya. Apalagi program dijalankan dengan dana utang luar negeri yang dalam pengembaliannya secara langsung atau tak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat luas. Dalam kebijakan sumber daya air ini, seharusnya bukan hanya pada sektor hilir saja yang diprioritaskan. Kebijakan tersebut seharusnya ditunjang dengan kebijakan lain atau yang terkait dengan sektor hulu karena kebijakan tersebut sangat erat kaitannya dengan kebijakan pengelolaan hutan dan sebagainya. Dengan demikian pemerintah, dalam membuat suatu kebijakan yang kaitannya dengan utang luar negeri, haruslah melihat keterkaitan kebijakan yang akan dibuat dengan segala aspek yang ada. Bagaimanapun dan apapun bentuk utang adalah tetap merupakan utang yang harus dikembalikan. Walau sering dibahasakan sebagai “bantuan�. Soal hibah tadi? Waah, apa ya isi perjanjian hibahnya? Apakah rakyat (melalui wakilnya) ikut diajak rembuk? Karena tentunya sebuah paket hibah bernilai puluhan juta dolar itu, tidak begitu saja diberikan dengan percuma! Ayo kita pantau! (panggah/yan)

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Pengalaman Advokasi

Halaman 13

NAARDERMEER: Cagar Alam yang Dikelola masyarakat D engan

sebuah perahu menjadikan daerah ini sebagai areal monumenten Stichting. Dengan meminjam uang pada bermotor, dipandu seorang penjaga pembuangan sampah Kota Amsterbank, para pencinta lingkungan itu cagar alam yang bernama Wessel dam. Daerah ini dinilai cocok karena "menyelamatkan" Naardemer. Uang Fokema, kita dapat melihat pelan- cukup luas dan sudah tersedia jalur untuk melunasi utang tersebut meduk, ikan-ikan yang begitu banyak- kereta api. reka dapatkan dari lisensi berburu nya atau menyaksikan burung seTetapi sekelompok aktivis dan menangkap ikan dang bertelur dari jarak yang mereka keluarhanya 1 meter! kan. Seorang warga yang Wessel Fokema sudah menetap 6 tahun menjelaskan, bahwa di Kota Amsterdam, dewasa ini Natuursempat terbengongmonumenten memiliki bengong dengan dengan anggota sekitar 4 juta adanya alam yang masih orang, dan Natuur"utuh" yang hanya 20 monumenten sudah menit naik mobil dari banyak membeli rumahnya. daerah-daerah alam Cagar Alam Naarterbuka yang mereka dermeer yang luasnya anggap perlu untuk 950 hektar terletak di dilestarikan. pinggiran Kota Naarden Kini di cagar alam (kota satelit Amsterdam milik rakyat ini, kita Belanda). Nama Naarderdapat melakukan meer berarti danau Narmengamati atau melafoto: Scala -Kedubes Belanda den, sebenarnya cagar kukan penelitian terSemula akan dijadikan tempat pembuangan sampah, alam ini adalah sekumkini cagar alam tempat habitat burung dan cadangan air hadap burung-burung, pulan danau-danau yang menghitung telur dan saling dihubungkan sarang burung. Memang kehidupan dengan parit-parit. Disana-sini pencinta alam yang dipimpin seorang burung-burung Aalscholver sangat terdapat daratan yang membentuk yang bernama Tijsen memprotes tergantung dari persedian makanan pulau-pulau kecil. keras rencana pemerintah kota ini. yang berupa ikan-ikan, dan sampai Di tepi parit dan di pulau-pulau Protes keras itu akhirnya masuk jadi sekarang di Naardermeer ikan-ikan kecil ini tumbuh berbagai tetum- agenda rapat Pemerintah Kota tersebut masih melimpah untuk buhan, kawasan ini juga merupakan Amsterdam. habitat bagi burung-burung AalBahkan sebelum pemerintah menjamin kehidupan burung-burung. Kiranya, semangat penduduk scholver (lihat gambar). Mereka bisa sempat bertindak lebih jauh, para peNaarden ini dapat memberi inspirasi bertelur dan berkembang biak tanpa cinta lingkungan ini melakukan aksi kepada kita semua, atau memberikan diganggu. kongkret dengan membeli kawasan contoh bagaimana kita dapat Naardemeer ini. melakukan langkah advokasi melesTempat Limbah Kota Kejadian itu kemudian memtarikan alam ditengah ambisi eksploiCagar Alam Naardemer memiliki bentuk embrio LSM lingkungan yang nilai yang istimewa, selain merupakan pertama di Belanda yaitu Stichting tasi manusia yang senantiasa ingin cagar alam pertama di Belanda, juga Voor Behoud Van Natuurmonu- "membangun" setiap jengkal tanah dari segi "sejarah" keberadaannya. menten (Yayasan Pelestarian Monu- yang diinjaknya tanpa memikirkan Adalah pada permulaan Abad ini, men Alam) yang sekarang lebih daya dukung alam. (yan/Kedutaan Pemerintah Kota Amsterdam berniat dikenal dengan nama Natuurm- Belanda)

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Profil Aksi

Halaman 14

Pelatihan Budidaya Jamur Kuping Gratis

Maryanto: kembangkan usaha dengan berjaringan M

aryanto (37 th) semula hanya menggarap sawahnya seluas 2200 m2. Warga Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten ini, kemudian merasakan makin membumbungnya biaya produksi. “Kalau untuk makan keluarga kecil memang cukup. Tetapi saya kan harus memi-

Maryanto

kirkan biaya pendidikan anak-anak. Rasanya tidak mungkin hanya mengandalkan hasil bertani saja," kata dia kepada Advokasi. Dengan latar belakang itulah, Maryanto berpikir untuk mengembangkan usaha agrobisnis. Sekitar Juli 1998 dia mulai mencari informasi yang komplet seputar berbudidaya jamur. Mula-mula Maryanto mencoba berguru ke beberapa pengusaha dan pembudidaya jamur di Yogyakarta. Tetapi, dari 4 pengusaha dan 2 pembudidaya yang ditemuinya, ternyata tidak satupun yang mau "menurunkan ilmunya." Hingga dia menemui pengusaha jamur asal Magelang, Agus Haryanto yang dengan senang membantunya.

Survai Pasar Pada bulan Agustus 1998 Maryanto mengadakan survai pasar. Caranya, dia berkeliling ke pasar-pasar, restoran hingga perkumpulan ibuibu PKK, di Klaten dan Solo untuk menjajaki peluang pasar jamur kuping. Hasilnya? Sebelum memulai usaha budidaya jamur kuping, Maryanto sudah mendapatkan jaminan pasar atas produknya. Kini, bapak tiga anak ini boleh merasa nyaman dengan berbudi daya jamur, agen pemasarannya sudah tersebar dimana-mana. Di Bandar Lampung, Maryanto berjaringan dengan Ibu Ning Wahyuni (beromzet 20 Foto: dok YDA

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001

Kg jamur kering perbulan). Di Pasar Gomgrong Jakarta ada bapak Sumiyanto (20 Kg jamur mentah dan 10 kg kripik jamur perbulan). Di Denpasar ada Bapak Supono (40 Kg jamur mentah/bulan), Bapak Kisnadi di Cilacap (20 Kg jamur mentah perbulan). Pelatihan dan Jaringan Berkeinginan untuk mengajak sebanyak mungkin petani sukses di bidang usaha, dan sekaligus membangun jaringan produksi dan pasar yang kokoh, Maryanto kemudian melakukan serangkaian kegiatan. "Terus terang, berjaringan inilah yang menjadi rahasia sukses usaha saya," kata Dia. Setiap hari Minggu, di rumahnya Maryanto menyediakan waktu (09.00 - 14.00 WIB) memberikan pelatihan budidaya jamur secara gratis. Pada hari Jumat dia menyediakan waktunya untuk konsultasi. Seringkali, pula dia diundang oleh kelompok-kelompok tani untuk memberikan pelatihan. Dengan memberikan pelatihan gratis tersebut, bisnis Maryanto berkembang menjadi konsultan sekaligus penyedia bibit dan media tumbuh bagi pembudidaya. Dia juga membuat jaringan pasokan dan pemasaran yang cukup kuat. Saat ini, pelatihan gratis yang diselenggarakan Maryanto telah menghasilkan alumni sekitar 640 orang. Saat ini, dia secara langsung berperan sebagai konsultan atas 18 kelompok pembudidaya jamur. "Jaringan dibangun dari pelatihan, sistem informasi harga bahan-bahan yang diperlukan, pengadaan bahan, hingga pemasaran bersama hasil produksi," kata ketua KTNA setempat ini. (yan)


Kilas Berita Berita Tani Tani Kilas Monagro Siap Kembangkan Kapas Transgenik di Jawa Merasa sukses di Sulawesi Selatan, PT Monagro Kimia, kini siap melakukan ekspansi penanaman kapas transgenik (Rekayasa Genetik) di Pulau Jawa. Menurut Wijaya Harahap, Public sektor Manager PT Monagro Kimia, potensi lahan di PPulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, cocok untuk pengembangan kapas, seperti pada tujuh kabupaten di Sulsel. Tidak dijelaskan apakah Monsanto telah mengurus ijin pelepasan varietas kapas tersebut. (Kompas, Jumat 21 September 2001)

Petani Kapas Bulukumba Bakar Tanamannya Sekitar 100 petani kapas transgenik melakukan aksi pembakaran kapas yang mereka tanam sendiri. Pembakaran ini sebagai protes kepada pemasok bibit kapas trangenik yang mengecewakan. Para petani ini kecewa karena pemasok yaitu PT Monsanto menjanjikan, setiap satu hektar kapas akan menghasilkan empat ton kapas. Kenyataannya, saat panen kapas yang mereka hasilkan kurang dari setengah ton per hektar. (DetikCom, 13 September 2001)

Petani Kelabakan Cari Solar Para petani di kawasan Jaringan Irigasi Jratunseluna, mulai dari Grobogan, Demak, Kudus, sampai Pati dalam menghadapi musim tanam pertama Oktober- Maret, dipastikan terlambat mengolah lahan pertanian. Sebab mereka bergantung pada “kerbau peminum solar” (traktor).

Hal ini dituturkan koordinator Perkumpulan Petani Pemakai Air “Darmo” Kaspono. Pemilik traktor benar-benar kelabakan, bahan bakar mesin diesel tak mudah diperoleh di SPBU. (Suara Merdeka, 19 September 2001)

Pupuk Alternatif akan Distandarisasi Pemerintah akan mengatur standardisasi pupuk alternatif produksi dalam negeri, karena semakin tidak sehatnya persaingan di pasar dan terus merebaknya isu beredarnya pupuk alternatif palsu. Dirjen Bina Sarana Pertanian Deptan, Ato Suprapto, mengatakan regulasi baru itu kini dalam tahap penggodokan dan dalam dua bulan dipastikan beres. Menurut Ato, tanpa aturan itu membuat semakin banyaknya jumlah merek pupuk alternatif , sehingga kecenderungan di pasar, standar dan harga pupuk alternatif yang ada tidak seragam. “Akibatnya petani banyak dirugikan, produksi menjadi tidak maksimal”. (Solopos,31 Agustus 2001)

Halaman 15

Bulog seharusnya Lebih Bersahabat dengan Petani Langkah Bulog yang tetap mengimpor beras dari Vietnam tahun 2002, dinilai mengabaikan nasib petani. Jika Bulog benar-benar memiliki komitmen yang baik terhadap para produsen beras, seyogyanya Bulog terlibat langsung membina para petani, terutama dalam hal penanganan panen dan pasca panen. Langkah-langkah kesertaan Bulog ini setidaknya bisa memacu petani dalam produksi beras berkualitas standar pembelian Bulog. Pendapat ini diutarakan ketua Koperasi Pemberdayaan Petani dan Nelayan (Koptan) Sumsel Asmawi HS di Palembang. Asmawi HS dihubungi berkaitan dengan sikap Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo yang menyatakan akan tetap mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 500.000 ton. (Kompas, 6 September 2001)

Pemakaian Pupuk Anorganik dan Pestisida Rawan Pangan Karena Memprihatinkan Tergantung Asing Jika tidak ada langkah sistematis dan konsisten dipastikan Indonesia akan semakin tergantung pada luar negeri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Produksi pertanian yang terus menurun tidak sebanding dengan percepatan pertambahan penduduk. Hal itu membuat negeri ini jadi incaran asing, agar semakin tergantung pangannya pada mereka. Indikasi itu menurut Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudohusodo terlihat dari kecenderungan impor bahan pangan yang cenderung naik. (Suara Merdeka, 12 September 2001)

Direktur Lembaga Pengem-bagan Potensi Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Purwokerto, Drs Arif Wahidin mengatakan pemakaian pupuk anorganik dan pestisida oleh petani sudah sangat memprihatinkan. Ironisnya, hal ini didukung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi pupuk anorganik dan pestisida. Tingkat ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dan pestisida sudah akut. Sehingga tanpa mereka sadari, terkena racun pestisida yang digunakan.(Suara Merdeka, 9 September 2001) dihimpun oleh puitri

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Bero

Halaman 16

Membaca = obat tidur

Dari semua “aliran” membaca, yang cukup banyak (terbanyak?) pengikutnya adalah yang membaca justru agar cepat tidur. Bagi mereka membaca malah seperti obat tidur yang melelapkan. Nah, agar lebih cepat tertidur, disarankan agar mereka membaca buku-buku penuh kalimat berbunga, atau buku yang ruwet serta penuh persamaan matematika. Tapi ada juga orang yang ambang kantuknya tergolong amat rendah, dan bahkan bisa secepat kilat langsung tertidur pulas dan mendengkur dengan hanya membaca judul sebuah artikel koran berikut ini: Bagaimana Mencegah Pejabat Agar Tidak Korupsi dan Kolusi. Tentu saja yang paling perlu diingat penganut aliran “membaca = obat tidur” ini adalah jangan membaca buku tebal, besar, dan berat (dalam arti sesungguhnya, yang ukurannya adalah kilogram) di tempat tidur. Kalau tidak diindahkan peringatan itu, begitu kesadarannya mulai melayang buku itu akan terjatuh dan menghantam kepalanya seperti langit-langit yang runtuh. Selain kantuk yang tiba-tiba lenyap, bukan tak mungkin kepalanya sedikit benjol karena runtuhan tadi. Bagi para biblioholik (pecandu buku) semua tempat adalah tempat membaca. Di perjalanan, di tempat tidur yang hangat dan nyaman, di toilet sambil membuang sisa-sisa metabolisma, di antrian karcis menonton bioskop, di restoran sambil menunggu soto ayam pesanan tiba, di ruang tunggu dokter gigi sambil mengerang dan pipi bengkak, di dalam rapat kerja atau penataran sambil berpura-pura tekun mencatat, di dalam bis kota yang penuh keringat dan nyanyian pengamen—sungguh tak ada tempat yang tak mungkin untuk membaca. Nah, selamat membaca dan bobo! Ha ha ha...(dian)

Santai & & berhadiah!

a

g 1. 2. 3. 4. 5.

c

b

h

Diare Sakit dada Mata kabur Sakit otot dan kram Keluar air berlebihan dari mata, hidung dan mulut

d

j

i 6. 7. 8. 9. 10.

Keringat berlebihan Sakit kepala Sempoyongan Bingung Susah konsentrasi

Pemenang kuis edisi Juni-Juli 2001 : 1. Rini Yuliastuti, Jl. Reksonatan No. 43 Gajahan Surakarta 57115 2. Ny. Sajinu, Jimus, Polanharjo Klaten 3. Marzuki, Kp. Baru Km. 9 Sukamandiri Bg. Jaya Enok Inhil Riau

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001

e

f

Gambar di halaman ini adalah tanda/gejala keracunan pestisida pada manusia Pertanyaan: Pasangkan (jodohkan) gambar di atas dengan kalimat dalam kotak yang tersedia di bawah contoh jawaban: a = 3 dst Kirim jawaban via pos/kartu pos ke Redaksi Buletin Petani ADVOKASI, Yayasan Duta Awam, Jl. Adisucipto 184 i Solo. Jangan lupa tempelkan kupon yang tersedia. Pemenang beruntung mendapatkan tanda persahabatan dari redaksi, diumumkan pada dua penerbitan mendatang. KUPON SANTAI & BERHADIAH EDISI No. 5


Kajian

Halaman 17

Darimana datangnya tikus...? P

ada musim tanam tahun 2001 ini, serbuan hama tikus telah memporak-porandakan ribuan hektar hamparan padi di berbagai daerah, khususnya di Jawa. Akibatnya, ribuan hektar sawah gagal panen, petani dan keluarganya kehilangan pendapatan. Umumnya binatang mengerat itu menyerang di malam hari, siang harinya mereka bersembunyi di lubang-lubang tanah. Di Kulonprogo, padi yang batangbatangnya masih muda, kira-kira berumur 40 hari menjadi sasarannya. Petani pun terpaksa mencabuti batang-batang padi yang menguning dan belum berbulir itu. Atau bila tikus itu menyerang padi menjelang panen, maka bulir-bulir padi itu menjadi gabug (tak berisi) karena dimangsa tikus. Petani memang kewalahan menghadapi musibah ini. Beramai-ramai petani melakukan perburuan ke lubang-lubang tikus, lalu membunuhnya. Ada juga yang meletakkan bangkai-bangkai itu kemudian ke jalan raya agar terlindas roda kendaraan yang lewat. Tapi cara ini ternyata tidak aman, karena tikus diyakini punya naluri. Dari mencium atau melihat bangkai temannya maka tikus-tikus itu akan marah dan malah mengadakan serangan lebih hebat. Petani pun kemudian memilih menguburkan hasil tangkapan itu. Awalnya, petani cocok memberantas tikus dengan menggunakan plastik, tapi tikus-tikus malah mengamuk dan menyerang desa, karena tak bisa masuk ke areal sawah. Maka selain dipagari plastik juga diikuti dengan gropyokan dan juga dengan pengemposan, yaitu

Sarang tikus di pematang

The Pests of Corps in Indonesia

pengasapan dengan menggunakan rodentisida (racun tikus), zat belerang dan sabut kelapa. Meledaknya hama tikus memang datang begitu mendadak. Sebelumnya petani tak memperkirakan akan kedatangan hama tikus. Dari pemerintah juga tak ada antisipasi yang dipersiapkan jauh sebelumnya untuk menghadapi wabah ini. Media massa mengabarkan peristiwa ini setelah beratus hektar sawah hancur. Pihak eksekutif dan legislatif maupun pihak-pihak yang merasa ikut prihatin, ramai-ramai turun meninjau sawah. Tapi, dari tahun ke tahun, haruskah kebijakan yang insidental dan sepotong-potong ini terus diterapkan?

kepada media massa. Namun, tentu Sutarni tidak lupa, bahwa tikus memiliki kemampuan jelajah dan bermigrasi yang kuat. Jadi, tikus bisa saja berpindah atau menyerbu daerah di luar sarang aslinya. Bahkan dalam proses migrasi inilah, terjadi “serangan mendadak� yang sangat merugikan petani. Memang, kondisi lahan yang "menyediakan" persembunyian tikus juga ikut berperan, hingga tikus memiliki tempat perlindungan disemak-semak, saluran irigasi dan tanggul. Dikatakan Sutarni, datangnya tikus dalam jumlah yang sangat besar, menunjukkan tidak seimbangnya kehidupan lingkungan pertanian di kabupaten itu.

Pola Tanam Keliru? Adalah Ir Sutarni, Kadipertan Sukoharjo, berpendapat bahwa penyebab meningkatnya hama tikus menurut karena pola tanam yang keliru. “Petani tidak menyelinginya dengan palawija. Akibatnya tikus selalu merasa memiliki persediaan makanan di lahan pertanian,� kata dia

Revolusi Hijau Sementara itu, tidak seorang pun dapat mengingkari, bahwa penggunaan pestisida yang sudah jadi bagian tak terpisahkan dari pertanian, adalah penyebab nomor wahid berkurangnya (bahkan punahnya) musuh alami yang memangsa tikus (misal: ular/burung hantu).

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001


Halaman 18 Dahulu untuk memicu produktifitas, petani kita diperkenalkan dengan metode Panca Usaha Tani yang terdiri: Pengolahan tanah (cenderung dengan Alsintan), benih unggul, pengairan (teknis atau setengah teknis), penggunaan pupuk (kimia), pemberantasan (bukan pengendalian) hama dengan pestisida. Dengan kampanye Panca Usaha Tani yang tak lain adalah Program Nasional Revolusi Hijau, maka pertanian "tradisional" yang bersahabat dengan alam (berkelanjutan) menjadi kehilangan gema dan dianggap kuno. Dengan jargon pembangunan, petani-petani dipacu berproduksi untuk mencapai impian penguasa tentang swasembada beras. Kemudian, seiring ekstensifikasi dan intensifikasi serta pembangunan

Kajian saluran-saluran teknis, petani terdorong melakukan penanaman monokultur (satu jenis tanaman saja). Pemberantasan hama, dilakukan secara besar-besaran, maka tanah pertanianpun (sementara) terbebas dari hama. Namun, reaksi umum terhadap akibat balik penggunaan pestisida modern adalah resurjensi hama (ledakan hama sekunder) dan resistensi hama (kekebalan). Ketika hama meningkatkan resistensinya terhadap dosis rendah insektisida, dosis yang lebih tinggi harus digunakan. Ketika terjadi resurjensi hama, maka petani akan memakai pestisida dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih sering. Bahkan hama sekunder (hama baru) tersebut diperlakukan sebagai hama asli (hama primer)

dengan penyemprotan ekstra (sering melibatkan bahan-bahan tambahan). Sampai hari ini, petani jadi tidak bisa menghindari untuk menebarkan racun ke tanah pertaniannya. Sampah warna-warni, botol-botol plastik kosong dari bekas kemasan pestisida terlihat berserakan di dekat pematang sawah. Revolusi Hijau hanya memberi keberhasilan produksi secara sementara, itupun gagal memberi kesejahteraan petani. Cara ini memusnahkan ratusan varietas padi lokal dan tanah menurunkan kualitas lahan pertanian. Jadi, cara bertani yang tidak berkelanjutan serta tidak "menghormati alam" harus dihentikan. Alam pasti bereaksi ketika setetes racun dituangkan ke bumi. (puitri/berbagai sumber)

Burung Hantu Si Pemangsa Tikus Burung Hantu (nama ilmiah: Tyto Alba) secara alamiah adalah pemangsa tikus. Tabiatnya yang memburu di waktu malam, suka memakan tikus dan mudah mendiami sarang buatan manusia menjadikan burung ini berpotensi untuk digunakan sebagai musuh alami tikus. Tabiat burung hantu yang tidak membuat sarang sendiri, memudahkan meningkatkan populasinya di kawasan sawah padi dengan cara menyediakan/memasang kotak sarang burung di kawasan tanaman padi. Hal mana menjadikan burung hantu membiak secara alamiah. Tikus merupakan 98 - 99 % makanan burung hantu. Seekor burung hantu dapat memakan 4 -5 ekor tikus semalam, sepanjang hidupnya yang lebih kurang 5 tahun. Disamping menghemat biaya (karena tidak perlu racun tikus), hasil

foto: Deptan Malaysia

uji menunjukkan burung hantu berhasil menekan kerusakan padi dari 12% menjadi 0,7%. Untuk meningkatkan manfaat burung hantu, perlu dipasang "kayu T" di sawah. Kayu T ialah tonggak kayu berbentuk T setinggi 2,5 meter atau lebih, dipasang di empat penjuru, 250 meter daripada kotak sarang burung. Tonggak ini dimaksudkan sebagai tempat

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001

hinggap untuk memudahkan burung memburu mangsa (tikus) di kawasan sawah. Burung hantu juga cepat berbiak, yaitu sekurang-kurangnya 2 kali setahun dengan kapasitas 2-8 telur setiap betina setahun. Keistimewaan burung hantu yang lain, mempunyai daya jelajah dan kawasan buruan berjarak 1,6 Km dari sarang.(puitri/berbagai sumber)


Resep Kita Kita Resep

Halaman 19

Pengendalian Tikus dengan Sistem Blok Mengenali Si Tikus Tikus Sawah (nama ilmiah: Rattus Argentiventer) mencapai dewasa pada umur 2-3 Bulan dan dapat hidup untuk usia 3 tahun. Tikus tergolong hama mamalia (menyusui) yang relatif sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan sifat biologisnya berbeda dengan hama padi lainnya, yaitu memiliki potensi reproduksi (berbiak) tinggi, dapat beranak sampai 4 kali dalam satu tahun. Pada kondisi yang baik, dari 3 pasang tikus selama 13 bulan akan dihasilkan 2.046 ekor tikus. Perkembangbiakan tikus sangat cepat, umur 1,5 - 5 bulan sudah dapat berkembangbiak, setelah hamil 21 hari, setiap ekor dapat melahirkan 6-8 ekor anak, yang 21 hari kemudian pisah dari induknya. Di Indonesia, selama dasawarsa terakhir rata-rata luas serangan tikus pada tanaman padi setiap tahun mencapai lebih dari 141.742 ha dengan intensitas 16,7% atau setara dengan kerugian 31 miliar rupiah. Disamping itu tikus juga menimbulkan kerusakan besar pada berbagai jenis tanaman pangan lainnya, termasuk tanaman perkebunan. Selain tikus sawah, maka Tikus Panen (Rattus Diardi) juga menimbulkan kerusakan hasil dalam simpanan. Pada prinsipnya, tikus hidup di tempat gelap yang bersemaksemak dari banyak rerumputan didekat sumber makanan. Di tempat-tempat seperti inilah tikus bersarang.(The pests of crops in Indonesia)

Persiapan a. Pembentukan kelompok pemberantas hama dalam satu hamparan b. Dalam hamparan tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa blok disertai pembentukan ketua masing-masing blok untuk menggerakkan anggota bloknya c. Direncanakannya pertemuan rutin untuk membahas masalah aksi gropyokan yang akan dilakukan, mengevaluasi hasil gropyokan yang telah dilakukan dan menentukan pola tanam yang mendukung pengendalian tikus Pelaksanaan a. Gerakan di musim tanah sedang bero - Pembersihan lingkungan sawah meliputi pematang dan saluran air - Gropyokan dengan cara : - Bongkar pematang untuk mencari sarang tikus - Pemasangan umpan - Penggunaan emposan b. Gerakan dimusim tanam sampai padi menjelang berbunga - Penggunaan sistem tanam legowo dengan jarak tanaman dalam satu baris 20 x 20 cm dengan tiap 4 kolom di diberi jarak atau 18 x 18 cm. Dengan arah membujur barat-timur agar sinar matahari dapat optimal diterima tanaman - Pembersihan lingkungan sawah meliputi pematang dan saluran air - Gropyokan dengan cara: - Pasang umpan - Penggunaan emposan c. Gerakan di musim tanaman padi mulai berbunga sampai menjelang panen - Pembersihan lingkungan sawah meliputi pematang dan saluran air - Gropyokan : - Pasang umpan - Penggunaan emposan Sistem ini akan berhasil mengurangi tingkat serangan tikus apabila: a. Adanya kekompakan masing-masing petani untuk melaksanakan aksi bersama b. Sistem gerakan dilaksanakan serentak di masing-masing blok atau dalam satu hamparan. Bisa juga dilakukan secara bergantian tetapi dengan urut dari blok yang pinggir ke blok selanjutnya c. Waktu tanamnya serentak dalam satu hamparan d. Bila memungkinkan pola tanamnya juga sama Sumber : Pengalaman bapak Parmin dan Daud yang dikemukakan dalam acara Semiloka Inovasi Petani di UNS 19-20 Juni 2001, yang diselenggarakan Fakultas Pertanian UNS, WE, CRS, YDA, LGP, LPTP dan Lesman.

Buletin Petani ADVOKASI No 5 Oktober-Desember 2001



Buletin advokasi No 05