Page 1

PERSAUDARAAN KORBAN NAPZA INDONESIA KEBUTUHAN MENDESAK UNTUK AKSES PENCEGAHAN, PERAWATAN DAN PENGOBATAN HEPATITIS C BAGI PENASUN DI INDONESIA

H

Hepatitis C merupakan krisis kesehatan masyarakat

epatitis C merupakan masalah utama terkait kesehatan masyarakat, ekonomi dan krisis sosial. Secara global, sekitar 184 juta orang terinfeksi virus hepatitis C (HCV) kronis. HCV adalah penyebab utama kematian yang disebabkan oleh hati dan mengakibatkan lebih dari 350.000 kematian setiap tahunnya. Koinfeksi dengan HIV mempercepat perkembangan HCV menjadi sebuah kekhawatiran. Pada tahun 2008, diperkirakan 4 - 5 juta orang yang hidup dengan HIV juga memiliki HCV. Pengguna Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) suntik (Penasun) dan orang yang terinfeksi HIV / ODHA membawa beban baru terhadap infeksi HCV. Situasi ini terutama terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Prevalensi HCV secara global diantara Penasun diperkirakan 67% pada tahun 2010, dan lebih dari 10 juta Penasun hidup dengan HCV di Asia, tingkat HCV tinggi diantara Penasun. Di Thailand mencapai 90%, di India 41%, di Cina 67%, dan hampir secara umum mereka juga terinfeksi HIV. Di Indonesia, prevalensi HCV di antara Penasun mencapai 77%, dengan tingkat koinfeksi dengan HIV berkisar antara 60% sampai 90%.

Hepatitis C di Indonesia

I

ndonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat tertinggi virus hepatitis di kawasan Asia Tenggara, dan penyakit hati saat ini menjadi penyebab kematian utama kedua di antara masyarakat umum. Diperkirakan 28 juta orang yang hidup dengan virus hepatitis B (HBV) dan / atau HCV, dan hanya 1 dari 5 menyadari bahwa mereka terinfeksi. Pada tahun 2007, 6 - 7 juta orang di 21 provinsi (lebih dari 2% penduduk Indonesia) terinfeksi HCV, kebanyakan adalah laki - laki berusia antara 20 - 40 tahun. Sementara tingkat HIV diantara Penasun telah menurun dari 52% di tahun 2007 menjadi 36% pada tahun 2011, namun data HCV tetap tinggi. Diantara 105.784 Penasun diperkirakan lebih dari dua pertiga memiliki infeksi HCV.

Apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah RI untuk meningkatkan respon pencegahan, perawatan dan dukungan terhadap Hepatitis C bagi Penasun di Indonesia? Untuk memperkuat respon nasional terhadap HCV diantara Penasun, kami mendesak Departemen Kesehatan untuk segera melaksanakan rekomendasi sebagai berikut: 1. Aktif bernegosiasi kepada perusahaan farmasi untuk penurunan harga pengobatan antivirus, yang terdiri dari pegylated interferon dan ribavirin. 2. Sertakan tes rutin antibodi HCV dalam surveilans nasional, terutama di kalangan populasi yang terpengaruh seperti Penasun dan Orang Terinfeksi HIV. 3. Mengembangkan pedoman nasional untuk pencegahan, perawatan dan pengobatan HCV, dengan fokus khusus pada penasun yang berdasar pada pedoman internasional yang dikeluarkan oleh oleh World Health Organisation (WHO), dan konsensus nasional untuk pengobatan infeksi hepatitis C yang dikembangkan oleh Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia. 4. Masukkan pegylated interferon dan ribavirin dalam daftar obat esensial nasional 2014. 5. Memasukkan penapisan HCV dan tes diagnostik sebagai bagian dari pengurangan dampak buruk NAPZA (Harm Reduction) di pusat - pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Secara khusus pengujian genotipe HCV-RNA dapat disertakan dan diakses di layanan tes HIV yang telah tersedia. 6. Meningkatkan cakupan program pengurangan dampak buruk (harm reduction) yang berbasis bukti, termasuk di dalamnya kesadaran dan monitoring penerimaan dan ketersediaan jarum suntik yang memiliki ruang mati yang kecil (low dead-space) bagi Penasun. 7. Implementasi UU No Narkotika. 35/2009 terkait pengalihan pengguna napza ke rehabilitasi dan bukan pemenjaraan. 8. Mendorong manajemen rumah sakit untuk mematuhi konsensus nasional yang merekomendasikan pengobatan pegylated interferon alfa 2a dan 2b dengan ribavirin untuk pengobatan hepatitis C kronis. 9. Memastikan “pelibatan bermakna� dari penasun dalam semua tahapan program dan pembuatan kebijakan dimulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

S

Hepatitis C pada Penasun dapat dicegah dan disembuhkan

trategi yang efektif untuk mencegah HCV di antara Penasun sangat terkait dengan tingginya cakupan layanan pengurangan dampak buruk (Harm Reduction) seperti program Layanan Alat Suntik Steril (LASS) dan terapi substitusi opioid (OST) dan dikombinasikan dengan pemberian pengobatan antivirus bagi mereka yang telah terinfeksi HCV. Namun di Indonesia cakupan intervensi ini masih terlihat sangat rendah agar dampaknya terlihat nyata pada tingkat infeksi HIV atau HCV, dan pengobatan antivirus yang terjangkau masih tidak tersedia bagi kebanyakan Penasun. Tingginya tingkat stigma dan diskriminasi terhadap Penasun, dan penerapan penegakan hukum yang represif bagi pengguna napza membuat Penasun semakin menjauh dari layanan ke-sehatan yang tersedia, dan berkontribusi pada tingginya tingkat hunian di penjara sehingga melebihi kapasitasnya.

www.pkni.org


Saat ini tingkat kesembuhan infeksi HCV mencapai 70% bagi mereka yang menjalani pengobatan. Pengobatan antivirus yang disarankan untuk HCV terdiri dari pegylated interferon alfa dan ribavirin. Meskipun HCV dapat secara efektif dikelola dengan cara - cara yang hemat biaya, namun akses ke layanan pengobatan masih sangat terbatas bagi penasun di Indonesia.

Kriminalisasi dan hepatitis C di penjara

H

CV lebih mudah menular di penjara dibanding di populasi umum, dan proporsi terbesar dari populasi di penjara di banyak negara adalah penasun. Praktek penyuntikan yang tidak aman telah banyak didokumentasikan di dalam penjara di Indonesia. Pada tahun 2009, Indonesia mengeluarkan undang - undang Narkotika no. 35/2009 yang memperkenalkan mekanisme untuk mengalihkan pengguna NAPZA dari penjara kepada panti rehabilitasi NAPZA. Namun dalam prakteknya ketentuan hukum ini jarang diterapkan. Jumlah tahanan dipenjara karena pelanggaran terkait NAPZA di Indonesia meningkat secara signifikan dari 7.122 (10% dari semua tahanan) pada tahun 2002 menjadi 56.208 (35% dari semua tahanan) pada akhir Juni 2013. Kriminalisasi yang terjadi terhadap pengguna NAPZA saat ini sedang berlangsung dan telah mengakibatkan tingginya tingkat pemenjaraan orang – orang yang menggunakan NAPZA, Tingkat hunian rata - rata penjara di Indonesia sendiri saat ini 148% melebihi kapasitas yang tersedia bagi warga binaan. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan penerapan layanan pengurangan dampak buruk seperti LASS dan OST di penjara sebagai solusi berbasiskan bukti dalam mencegah transmisi HCV dengan biaya rendah. Dari 429 penjara di seluruh Indonesia, dan termasuk 13 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dirancang khusus untuk pengguna NAPZA (Lapas Narkotika), hanya sembilan penjara yang menyediakan layanan OST dan belum ada yang menyediakan layanan alat suntik steril.

Kewajiban pemerintah Indonesia untuk meningkatkan respon terhadap hepatitis C di kalangan Penasun

P

emerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan standar tertinggi kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara. Hal ini termasuk menyediakan akses pencegahan, perawatan, dan pengobatan HCV, termasuk mendukung biaya tes diagnostik bagi mereka yang terdampak, dan secara khusus untuk kelompok kunci resiko tinggi terinfeksi HCV seperti Penasun.

Meskipun Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung resolusi virus hepatitis bagi terciptanya “tujuan dan strategi untuk pe-ngendalian penyakit, peningkatan pendidikan dan mempromosikan penapisan dan pengobatan� bagi orang yang hidup dengan HBV dan HCV di Majelis Kesehatan Dunia yang ke 63, namun kemajuan di Indonesia terhadap komitmen dalam resolusi ini sangat terbatas. Indonesia juga belum melakukan surveilans nasional untuk virus hepatitis secara rutin. Data HCV pada Penasun sudah ketinggalan jaman, tidak tersedia untuk pengawasan publik dan ilmiah, dan sebagian besar berasal dari catatan rekaman di laboratorium maupun rumah sakit dan tidak dapat mewakili sample yang cukup menggambarkan keadaan sesungguhnya dari kondisi di masyarakat luas. Sementara itu pada tahun 2012 Kementrian Kesehatan telah menghasilkan pedoman tertulis untuk pengelolaan hepatitis C, termasuk bagi Penasun, namun pemerintah belum secara efektif menyebarluaskan atau menerapkan strategi ini sehingga banyak praktisi medis dan anggota masyarakat yang tidak menyadari keberadaan pedoman ini.

Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses terhadap pengobatan hepatitis C di Indonesia

W

alaupun pengobatan HCV di Indonesia didanai dan termasuk dalam sejumlah skema perlindungan asuransi publik termasuk Asuransi Kesehatan (ASKES), yang dapat menanggung biaya kesehatan termasuk pengobatan untuk HCV dan HBV bagi pegawai pemerintah, jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang juga bertindak sebagai asuransi yang melindungi pekerja di tempat kerja yang terdaftar dalam skema ini serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang bertujuan untuk meringankan beban kesehatan untuk individu berpenghasilan rendah di Indonesia, jangkauan skema asuransi dan dukungan yang ada sangat terbatas, khususnya di kalangan Penasun. Sebagian besar orang tidak tahu tentang subsidi ini atau mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikutinya. Diantara mereka yang sadar bahwa mereka ada di dalam sekema perlindungan tersebut akses merekapun dibatasi oleh sejumlah faktor. Banyak Penasun tidak memenuhi syarat untuk subsidi baik karena mereka menganggur, atau karena mereka tidak memiliki kesadaran ataupun ketersediaan pada tes dan pengobatan HCV. Kebanyakan Penasun secara pribadi tidak dapat membayar pengobatan karena biaya pengobatan yang sangat tinggi. Bahkan ketika biaya pengobatan ditanggung , dukungan tes yang dibutuhkan untuk menilai apakah dan apa pengobatan yang layak bagi seorang individu seperti tes fungsi hati, viral load HCV, dan pengujian genotipe tetap menjadi tanggung jawab individu itu sendiri. Biaya ini dapat lebih dari sekitar Rp 6.500.000,-, dan nilai tersebut sangatlah tinggi bagi banyak Penasun. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan standar tertinggi kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negaranya. Hak ini termasuk memberikan akses pencegahan, perawatan, dan pengobatan, termasuk mendukung biaya tes diagnostik HCV untuk semua mereka yang terdampak dan khususnya untuk kelompok resiko tinggi terinfeksi HCV seperti Penasun. Didukung oleh:

REFERENSI

Dapat diakses / dilihat melalui: http://www.pkni.org/references-summary-policy-brief-

www.pkni.org


Summary hepatitis c brief indonesia final indonesia version  

Summary terkait akses pencegahan, perawatan dan pengobatan bagi penasun di Indonesia.

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you