Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PENEMPATAN JABATAN DI PEMKO BINJAI SARAT KKN

EDISI 252/ THN V 20 – 26 MEI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 8

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho saat memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Kamis.

kolom REDAKSI

Arogansi Partai Politik BURUKNYA kualitas calon legislator menandakan keadaan partai politik kita yang amburadul. Partai-partai mencalonkan lagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dikenal bermasalah. Kalaupun muncul wajah baru, mereka berlatar belakang pengusaha, artis, atau kerabat tokoh partai. Para pemimpin partai tak hanya membodohi rakyat, tapi juga mengabaikan kaderisasi. Sulit membayangkan ada proses kaderisasi yang wajar bila sekitar 80 persen anggota DPR dicalonkan kembali. Kader yang telah bekerja keras semakin tak dihargai karena partai suka pula merekrut pengusaha atau artis. Rekrutmen ini sering didasari • LANJUT KE HAL. 2 MEDAN–Banyaknya dugaan korupsi terpublikasi di Sumatera Utara, membuktikan kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho ST sebagai gubernur Sumatera Utara lebih "parah" dibandingkan pendahulunya. Masyarakat Sumut jangan terlalu berharap banyak kepada Gatot yang akan dilantik sebagai gubsu terpilih pada 17 Juni ini. "Keserakahan terlihat dengan bermacam kegiatan APBD yang terindikasi korupsi. Mulai perjalanan dinas, bantuan hingga proyek jasa kontruksi dan pengadaan," ujar Ketua Gerakan Tranparansi Anggaran Rakyat • LANJUT KE HAL. 2

Ridwan: "Untuk Kepentingan Pak Gatot"

KPK LIDIK TERUS GATOT

Maharani Suciono memberikan kesaksian pada sidang kasus dugaan suap impor daging sapi dengan terdakwa Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (17/5). Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut menghadirkan saksi diantaranya Menteri Pertanian Suswono, Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaaq, Maharani Suciono serta penyelidik KPK Amir Arif.

KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ST, terkait dengan kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. "Jadi sesuai dengan surat panggilan saya diminta sebagai saksi kasus LHI (Luthfi Hasan Ishaaq)," kata Gatot saat tiba di gedung KPK Jakarta, sekitar pukul 09.15 WIB, Kamis. Gatot adalah fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera, partai di mana Luthfi sebelumnya menjabat sebagai presiden partai.

"Saya kapasitasnya sebagai kader partai dan sebagai gubernur, jadi saya hadir di acara formal saja pada waktu itu ada acara safari dakwah DPP PKS, saya di acara formal," ungkap Pujo. Pada pertengahan Januari, PKS menggelar Safari Dakwah di Medan yang dihadiri antara lain Luthfi, Menteri Pertanian Suswono dan juga Gatot. Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman memberikan uang Rp300 juta sebagai ongkos perjalanan dan • LANJUT KE HAL. 2

Maharani Akui Fathanah Ajak Berhubungan Intim

RIDWAN Panjaitan warga Jalan Tuasan Kecamatan Medan Tembung, yang disebutsebut sebagai Sekretaris pribadi Gatot Pujo Nugroho, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (16/5). Dalam Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Robinson Sitorus mengatakan, bahwa terdakwa Ridwan Panjaitan didakwa turut terlibat dalam kasus ketekoran kas di Biro Umum Pemprovsu yang merugikan negara hingga Rp13 Miliar lebih. Disebutkan Jaksa dihadapan Majelis Hakim Lebanus Sinurat, bahwa terdakwa menerima uang dari Aminuddin sebagai pinjaman. Terdakwa mendatangi Aminuddin di ruang kerjanya dengan mengatakan; "Pak Amin tolong uang untuk kepentingan Bapak

JAKARTA - Maharani Suciyono, saksi kasus suap penambahan kuota impor daging, membenarkan pernyataan jaksa penuntut umum tentang ajakan tersangka Ahmad Fathanah untuk berhubungan intim sebelum penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Le Meridien Jakarta, 29 Januari 2013 terjadi. "Ya," jawab Maharani singkat dalam kesaksiannya pada sidang pemeriksaan saksi bagi terdakwa Juard Effendi dan Arya Abdi Effendy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (17/5).

• LANJUT KE HAL. 2

"Di dalam kamar, saya dan yang bersangkutan menonton televisi, mengobrol sebentar. Setelah Fathanah mandi, dia mengajak saya berhubungan intim," kata Maharani seperti tertulis dalam dokumen. Maharani tak tahu saat itu para petugas KPK tengah menunggu di luar kamar. Mereka bermaksud menangkap Ahmad Fathanah karena diduga menerima suap Rp1 miliar dari PT Indoguna Utama, perusahaan pengimpor daging sapi. Duit itu • LANJUT KE HAL. 2

» REKENING GENDUT AIPTU LABORA SITORUS

Polisi Daerah Kaya Karena Sering Ngobyek JAKARTA - Kekayaan melimpah ruah yang dimiliki polisi di daerah dinilai karena mereka sering mendapatkan pekerjaan sampingan untuk mengamankan suatu proyek. Seperti rekening gendut yang dimiliki anggota Polres Sorong Aiptu Labora Sitorus. Aiptu Labora yang telah menjadi tersangka ternyata menampung uang hasil penyelundupan minyak dan illegal loging.

» LABORA SITORUS

MENURUT Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar daerah Papua terdapat banyak perkebunan dan pertambangan yang sering dibekingi oleh anggota anggota polisi. Pada kelanjutannya, sering disalahgunakan untuk melindungi usaha-usaha ilegal. "Di daerah yang banyak perkebunannya dan pertambangan ada oknum-oknum yang ngobyek. Polisi yang berani ya kaya-kaya. Tugas pokok banyak ditinggalkan hanya untuk bisnis," ujar Bambang ketika dihubungi, Jumat. Menurut Bambang, harus ada sebuah terobosan untuk mentertibkan agar oknum Polri tidak mengeluh terus seolah kekurangan personel, namun anggotanya tidak ditugasi secara efektif termasuk pengawasan di daerah cenderung lemah. Kakayaan Aiptu Labora Sitorus

menghebohkan banyak pihak. Bahkan kekayaannya melebihi harta tersangka korupsi Irjen Djoko Susilo. Diperkirakan kekayaan Sitorus mencapai lebih Rp1,5 triliun. Tim kuasa hukum Aiptu Labora Sitorus, Azet Hutabarat bicara blak blakkan dalam konpers yang diadakan di Wisma Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat. Azet mengatakan rekening milik kliennya yang disita pihak Mabes Polri sebesar Rp1,5 trilun, merupakan lalu lintas keuangan perusahaan Labora Sitorus. Azet menjelaskan, keluarga mempercayakan rekening perusahaan kepada LS karena LS dituakan di keluarga besarnya. Di perusahaan itu, istri LS sebagai komisaris, adik ipar LS sebagai direktur, dan anak dari LS sebagai pemilik

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

saham. "LS sendiri tidak memiliki posisi di dua perusahaan itu. Hanya saja keluarga mempercayakan rekening perusahaan di rekening Sitorus," ungkap dia. Ia membeberkan, LS dan keluarga besar sebenarnya memiliki dua usaha yakni PT SAW yang bergerak di bidang migas, dan PT ROTUA yang bergerak di bidang kayu. "Dalam bisnis transaksi Rp1,5 triliun dalam lima tahun itu wajar adanya. Usahanya itu legal. Ini lalu lintas keuangan perusahaan," ujarnya. Sementara Mabes Polri mengaku tidak tahu kalau Aiptu Labora Sitorus, anggota Polres Sorong, Papua yang memiliki rekening gendut sering bolak-balik • LANJUT KE HAL. 2

» Marthin Hutabarat

Rekrut Penyidik TNI Langkah Maju KPK JAKARTA - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merekrut penyidik dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dianggap sebagai langkah maju. Hal ini dikatakan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat ketika dihubungi, Jumat. Menurut Martin perekrutan dari TNI, merupakan sebuah kemajuan agar tenagatenaga terlatih di KPK bukan berasal dari satu sumber saja. "Memang setahun lalu semua penyidik KPK adalah penyidik Polri yang diperbantukan pada KPK. Tapi sekarang KPK sudah mempunyai penyidik yang berasal dari internal KPK sendiri, yang • LANJUT KE HAL. 2

Proyek Fiktif di Dinas Tarukim Binjai BINJAI- Dua LSM yang ada di Kota Binjai, yakni LSM for Peopels yang diketuai Samsudin Manik dan LSM P3H SU diketuai Mhd Jaspen Pardede melaporkan ke Kejaksaan Agung RI perihal proyek Dinas Tarukim tahun 2011. Menurut Jaspen Pardede dan Samsudin Manik kepada koran ini, Rabu pekan lalu, bahwa dugaan korupsi yang dilakukan Dinas Tarukim tentang proyek di tahun 2011 ditemukan adanya selisih anggaran di APBD 2011 sebesar Rp2.222.000.000, sehingga dilaporkan secara tertulis kepada Kejaksaan Agung RI dengan Nomor : 03/LSM-Koalisi/KB/SU/III/ 2013, tertanggal 28 Maret 2013 terkait adanya dugaan korupsi pembangunan Infrastruktur tahun 2011. • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

SAMBUNGAN

KPK LIDIK TERUS GATOT .............. • DARI HALAMAN. 1 akomodasi Luthfi dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah ke Medan sebagai ongkos pengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Namun, Gatot yang baru terpilih pada pertengahan Maret lalu sebagai Gubernur Sumut, mengaku tidak mengetahui pertemuan antara Mentan Suswono, Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah,MariaElisabeth Liman serta asisten Mentan, Soewarso di kamar Luthfi menginap di Hotel Aryaduta Medan pada 10 Januari 2013. Gatot juga membantah ia menerima aliran dana baik dari Luthfi maupun Fathanah. "Insya Allah tidak ada," ucap Gatot, singkat. Dalam kasus suap impor sapi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dan direktur utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Fathanah bersama Lutfi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12

Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.Keduanyajuga dikenakandisangkakanmelakukan pencucianuangdengansangkaan melanggar pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010tentangTindakPidanaPencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Elizabeth, Juard dan Arya Effendi diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimanatelahdiubahmenjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah ataujanjikepadapenyelenggaranegara. Juard dan Arya ditangkap KPK pasca menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Fathanah, KPK sudah menyita uang tersebut yang merupakan bagian nilai suap yang seluruhnya diduga mencapai Rp40 miliar dengan perhitungan "commitment fee" per kilogram daging adalah Rp5.000 dengan PT Indoguna meminta kuota impor hingga 8.000 ton. (SF/BBS)

MAHARANI AKUI FATHANAH AJAK BERHUBUNGAN INTIM ....... • DARI HALAMAN. 1 rencananya akan diserahkan ke Luthfi Hasan Ishaaq, saat itu Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Sebagian duit itu, yaitu Rp10 juta, telah diserahkan Fathanah kepada Maharani. Duit itu, kata Maharani, langsung dimasukkannya ke dalam dompet tanpa dihitung. Setelah itu, Fathanah mandi dan mengajak berhubungan intim. Setelah selesai, kata Maharani, ada orang menggedor pintu. "Pak Ahmad membuka pintu dan saya ke kamar mandi." Maharani mengaku mendengar perdebatan di luar kamar mandi. "Kemudian saya diminta keluar untuk mengambil baju." Setelah itu, Maharani dibawa ke markas KPK. Dalam sidang kemarin, dihadirkan pula dua saksi lain yang merupakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Amir Arif dan Dian Andi. Menurut saksi Amir Arif, Fathanah dan Maharani ditangkap di Hotel Le Meridien Jakarta di kamar 1740 setelah keduanya bertemu di restoran hotel yang berada di lantai dasar. Menurut saksi Amir, tim pe-

nyidik KPK mencokok Fathanah saat Fathanah dan Maharani sudah berada di dalam kamar. Amir mengatakan Fathanah membukakan pintu saat penyidik datang dan Fathanah berusaha mengulur waktu sambil hanya membuka sedikit pintu. "Nanti dulu, nanti dulu," kata saksi Amir menirukan ucapan Fathanah. Saksi Amir mengatakan Fathanah dan Maharani digiring ke lantai dasar hotel setelah keduanya selesai berpakaian. Kemudian penyidik menyita uang tunai pecahan Rp100 ribu yang terbagi dalam bungkusan plastik hitam dan kardus putih di mobil Toyota Land Cruiser Prado milik Fathanah. Uang tersebut, menurut Amir, berjumlah Rp990 juta saat dihitung oleh penyidik di gedung KPK. Sedangkan dari Maharani disita uang senilai Rp10 juta. Saksi Amir mengatakan tidak mengetahui jika uang yang disita dari Maharani termasuk ke dalam jumlah Rp1 miliar yang sebelumnya diterima Fathanah dari terdakwa Juard dan Arya. Setelah Fathanah dicokok, penyidik juga menangkap Juard dan Arya selaku Direktur Indoguna keesokan harinya. (SF/BBS)

REKRUT PENYIDIK TNI LANGKAH MAJU KPK................... • DARI HALAMAN. 1 bukan anggota Polri. Sehingga keterbukaan KPK untuk menerima pencalonan penyidik KPK berasal dari TNI merupakan suatu kemajuan," bebernya. Menurut Martin, hal ini penting guna mencegah jangan sampai

terjadi kekurangan penyidik yang pernah dialami KPK baik karena ditarik dari institusinya maupun masa tugas berakhir. "Bagi DPR tidak masalah apabila ada penyidik KPK yang berasal dari TNI. Yang penting adalah jangan sampai penyaringannya memundurkan kualitasnya," katanya. (FR/BBS)

AROGANSI PARTAI POLITIK.......... • DARI HALAMAN. 1 pertimbangan dangkal. Artis dianggap bisa mendongkrak popularitas partai dan pengusaha diharapkan mampu mendatangkan banyak duit. Para tokoh partai juga tak malu memasang keluarga atau kerabat dalam daftar calon legislator. Sebagian besar dari mereka dipasang di urutan pertama atau nomor jadi. Ini terjadi di banyak partai, seperti Partai Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan. Nepotisme bahkan merambah ke daerah. Banyak kerabat tokoh partai di suatu wilayah yang memborong posisi di legislatif maupun eksekutif. Semua itu menggambarkan arogansi partai politik. Kalangan partai cenderung mendikte masyarakat, dan bukannya menyerap aspirasi mereka. Partai seolah memanfaatkan pemahaman dan pengetahuan politik masyarakat yang masih rendah. Rakyat umumnya gampang terkecoh oleh janji dan jargon partai serta tidak terlalu jeli melihat kualitas dan integritas calon legislator. Apalagi beberapa partai juga menguasai stasiun televisi yang sanggup menebarkan citra yang menguntungkan mereka. Perilaku partai politik itu berpotensi menghancurkan demokrasi. Teramat cepat partai terjebak dalam praktek oligarki

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

serta kolusi, korupsi, dan nepotisme-penyakit Orde Baru yang dikutuk pada awal Reformasi, 15 tahun lalu. Kekuasaan besar yang dinikmati partai politik merupakan berkah gelombang reformasi yang menjatuhkan rezim Orde Baru. Tapi kini kalangan partai mulai terjangkit penyakit yang sama. Masalahnya, tidak mungkin partai politik mampu mengecoh rakyat dalam setiap pemilu atau selamanya. Hal ini perlu diperhitungkan oleh kalangan partai politik. Orang tak akan percaya lagi kepada janji memerangi korupsi bila realitasnya banyak kader partai terlibat kasus suap. Rakyat pun bakal ragu akan kemampuan partai politik mengelola negara jika mereka tidak bisa membiayai kegiatan politik dengan duit yang bersih. Sehebat apa pun jargon atau slogan kampanye mereka, hal itu tidak akan memiliki daya tarik bila perilaku kalangan partai tak berubah. Tak hanya serampangan memasang calon legislator, banyak partai politik juga masih menyembunyikan sumber keuangannya. Inilah yang menimbulkan kecurigaan, janganjangan mereka masih mengandalkan duit hasil korupsi untuk kegiatan politik. Perilaku buruk itu sungguh berbahaya karena rakyat bisa tak percaya lagi kepada partai politik, bahkan demokrasi. (***)

Empat Pilar Kebangsaan Dasar Kekuatan Negara Indonesia RAMPAH - Perwujudan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi dasar kekuatan bangsa Indonesia harus segera diimplementasikan kedalam kehidupan nyata. Sebab pemahaman nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia terkandung pada empat pilar kebangsaan ini dan untuk menyikapi semakin gencarnya pengaruh budaya asing pada era gobalisasi ditengah kehidupan saat ini. Agar pemahaman tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dapat diterima masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan tersebut, sehingga diharapkan dapat menyelamatkan dalam aspek kehidupan sosial baik secara individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) dengan Kantor KesbangPol Linmas Provsu menyelenggarakan acara Sosialisasi Nilainilai Empat Pilar Kebangsaan di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis. Wakil Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang turut didaulat menjadi narasumber dalam sambutannya mengatakan, kandungan nilai-nilai empat pilar kebangsaan dapat dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu juga merupakan dasar karakter bangsa kita yang harus terus dipertahankan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari, jelas Wabup Soekirman. Turut hadir mendampingi Wabup Soekirman yakni Dandim

Wakil Bupati Sergai Soekirman sedang menyampaikan sambutan dihadapan para peserta Sosialisasi Nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan bertempat di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis. 0204/DS Letkol Arh Syaeful Mukti Ginanjar SIP, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si, Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor KesbangPol Linmas Provsu Darto Muhammad, Kakan KesbangPol Linmas Sergai Drs. Ramses Tambunan, unsur Pemerintah Kecamatan se-Sergai, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Diungkapkan Soekirman, dengan melandaskan empat pilar ini mampu menjadi tiang penyangga yang kokoh aspek-aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta menghantarkan kepada kesejahteraan dan keadilan yang menjadi harapan warga negara Indonesia. Di era reformasi sekarang yang juga diikuti modrenisasi dan arus globalisasi, menga-

kibatkan semakin kompleksnya tingkat permasalahan di dalam masyarakat maka konsep empat pilar kebangsaan menjadi suatu hal mutlak untuk dilakukan, papar Wabup Soekirman. Bangsa Indonesia akan bertahan dan maju dalam menghadapi persaingan global, apabila tetap konsisten pada penguatan empat pilar kebangsaan dan kenegaraan. Dan sebaliknya akan bercerai berai, terpuruk dan bahkan terpinggirkan jika mengabaikan nilainilai Pancasila yang telah menjadi pandangan hidup bangsa dan memperlemah sendi-sendi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, tegas Soekirman. Karena itu peran seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk selalu mensuarakan empat pilar kehidupan berbangsa dan

bernegara tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat luas, ditengah kondisi masyarakat yang majemuk dan memiliki banyak perbedaan, jelas Wabup Soekirman. Untuk itu dihimbau, kepada narasumber agar materi dapat memberikan pemahaman bagi kita semua dalam mengembangkan empat pilar kebangsaan, sehingga nantinya dapat mewujudkan visi dan cita-cita kita bersama mewujudkan Kabupaten Sergai sebagai Kabupaten terbaik dengan masyarakat Pancasilais, religius, modern dan kompetetif dan berwawasan lingkungan, ujar Wabup Soekirman. Sementara itu Dandim 0204/ DS Letkol Arh Syaeful Mukti Ginanjar SIP mengatakan NKRI adalah kedaulatan bangsa Indonesia

harus dijaga dan dipertahankan dengan prinsip bela negara bagi setiap warga negara Indonesia, hal ini sesuai dalam amandemen UUD tahun 1945 Pasal 30, yang memuat sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG ) demi kedaulatan NKRI. Maka dalam mengatasi berbagai konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat dan mengancam keutuhan negara Indonesia, perlu adanya kerjasama, kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang damai. Hal ini sebagai perwujudan loyalitas serta kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia yang merefleksikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam empat pilar tersebut, jelas Syaeful. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai empat pilar kebangsaan terbagi dalam Lima Rayon (wilayah) yang seluruhnya diikuti dari tujuh belas kecamatan se-Sergai berlangsung mulai tanggal 16 hingga 23 Mei ini. Yang termaksud Rayon I diikuti peserta dari Kecamatan Sei Rampah, Tanjung Beringin, Sei Bamban dan Teluk Mengkudu. Kemudian Rayon II terdiri dari Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan dan Pegajahan. Sedangkan Rayon III yakni dari Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Sipispis, Dolok Merawan dan Bandar Khalipah. Kemudian yang termaksud dalam Rayon IV adalah dari Kecamatan Dolok Masihul, Bintang Bayu dan Serba Jadi dan untuk Rayon V diikuti peserta dari Kecamatan Silinda dan Kotarih.(ARM)

PROYEK FIKTIF DI DINAS TARUKIM BINJAI............................................................................... • DARI HALAMAN. 1 "Laporan pengaduan ini berdasarkan kepada UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang didalamnya tertera peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," terang Jaspem. Penjabarannya, kata Jaspen, sebagai berikut : Pada APBD tahun

2011 tersedia anggaran sebesar Rp3.697.600.000, dengan jumlah proyek 46 paket untuk lima kecamatan dengan nomor Rek. 105. 105.02.25, dan pada penjabaran realisasi anggaran tahun 2011 dilaporkan anggaran sebesar Rp5. 919.600.000 dengan jumlah proyek yang sama dan rekening yang sama pula. Sehingga terlihat adanya perbedaan selisih Anggaran sebesar Rp2.222.000.000. Hal ini terindikasi

adanya penipuan data yang menghakibatkan kerugian negara. Manipulasi yang dilakukan diduga pada pekerjaan pengaspalan di Jalan Anggrek lingkungan 1V keluraan Pahlawan menuju SDN 024763 di Kecamatan Binjai Utara dengan nilai anggaran Rp22.000.000, dengan nomor rekening 105.105.02.10 dikerjakan pada PAPBD/DPPID tahun2011. Namun ironisnya, muncul kembali

pekerjaan itu dengan Anggaran yang sama di tahun 2012 dengan nomor rekening yang berbeda 105.105.02.28.67. Dugaan manipulasi lainnya adalah pengaspalan jalan AR Hakim I keluraan Nangka Binjai Utara pada pekerjaan 2010 telah dikerjakan dengan anggaran Rp57.000.000 dengan nomor rekening 105.105. 02.21.62. Namun dalam penjabaran realisasi di tahun 2011

kembali muncul dengan anggaran yang sama di jalan yang sama dengan nilai sebesar Rp98.417.000 dengan nomor rekening. 105.105.02.24.61. "Dengan temuan kami ini, kami mengharapkan aparat hukum yang ada di provinsi Sumatra Utara mulai dari tingkat Polri, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi untuk peduli dalam memberantas korupsi di kota Binjai ," ujar Jaspen.(SBR)

KEPEMIMPINAN GATOT PARAH................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 (GeTAR) Arief Tampubolon di Kawasan SM Raja, Medan, kemarin. Menurut Arief, kondisi ini terjadi diduga disebabkan besarnya kebutuhan Gatot Pujo Nugroho untuk memenangkan Pilkada Sumut priode 2013-2018. "Mulai anggaran APBD dinas, Hibah,

BDB, sampai Bansos diduga dimanfaatkan untuk suksesi Gatot mempertahankan kursi nomor satu Sumut," jelas Arief. Kondisi ini terjadi dikarenakan kelihaian Gatot memainkan sejumlah oknum pejabat yang berkompeten di dalam pengelolaan anggaran. "Gatot diduga memainkan

politik cuci tangan. Sama seperti dengan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan yang memainkan Ahmad Fathana, dalam kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian," jelas Arief. Gaya "main" Luthfi Hasan sepertinya diadopsi oleh Gatot Pujo Nugroho. Setelah resmi defenitif sebagai Gubernur Sumut, Gatot

lebih berkuasa "mengobok-obok" APBD. "Gatot melakukan semua itu melalui orang kepercayaannya. Di sisi Gatot ada oknum yang berperan seperti Afmad Fathana untuk mengakomudir semua kebutuhan dan keinginan Gatot," terang Arief. Oknum itu berinisial AF berstatus PNS sekaligus kader

PKS. FA adalah kasubag yang mengundurkan diri dari jabatan untuk mengurus semua kebutuhan Gatot dan istrinya. "Ivestigasi kita mengarah kepada inisial FA. Bukan hanya kepala dinas yang takut dan segan, Setda Propsu Nurdin Lubis diduga juga takut dan segan terhadap FA," tandas Arief. (TIM)

RIDWAN: "UNTUK KEPENTINGAN PAK GATOT"............................................................................. • DARI HALAMAN. 1 (Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho). Kemudian Aminuddin sempat menanyakan "berapa" lalu terdakwa menyebutkan jumlahnya. Karena dikatakan untuk kepentingan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, maka Aminuddin menyuruh stafnya yaitu Rusianto dan Reza untuk membuat kwintansi tanda terima dan kemudian terdakwa

menandatangani kwintansi tersebut. Adapun perincian uang yang diterima terdakwa pada Bendahara Biro Umum yakni, pada tanggal 4 April 2011 sebesar Rp5.500.000 untuk pembayaran biaya penunjang opersional Plt.Gubsu. Kemudian pada tanggal 29 April 2011 mengambil uang Rp250.000.000 untuk keperluan Wagubsu (kala itu Gatot-red) yang ditanda tangani terdakwa. Per tanggal 7

Juni 2011 mengambil uang senilai Rp6.000.000 yang tidak disebutkan keperluannya. "Satu kwitansi tanggal 27 Juli 2011 senilai Rp25.000.000 yang tidak disebutkan keperluannya. Pada tahun yang sama yakni tahun 2011 terdakwa menandatangani uang senilai Rp100.000.000, Rp16.000.000 dan terakhir Rp.5.000.000 dengan alasan untuk keperluan Wagubsu," ucap Robinson. Dari hasil total rincian

pengeluaran keuangan negara untuk terdakwa Ridwan Panjaitan saat menjabat sebagai Sespri Pimpinan senilai Rp407.500.000. Atas pinjaman uang yang diterima terdakwa dari saksi Aminuddin, selaku bendahara pengeluaran sampai pertanggal 31 Desember 2011 tidak pernah dibukukan pada buku kas dan bukti penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa Ridwan Panjaitan bersama Aminuddin Negara dirugikan, khususnya Pemprov Sumut tahun anggaran 2011 sebesar Rp13.599.813.202,00 sesuai dengan hasil perhitungan keuangan negera yang dibuat oleh ahli dari BPKP perihal laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan Belanja Daerah pada Biro Umum Setda Pempov Sumut tahun 2011. (TIM)

POLISI DAERAH KAYA KARENA SERING NGOBYEK........................................................................ • DARI HALAMAN. 1 Jakarta-Sorong. "Itu tanpa sepengetahuan kita. Melakukan kegiatan dan penerbangan tiap hari, Jakarta-Sorong, bisa saja dia datang," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar, Jumat. Boy menyatakan hingga saat ini tidak ada agenda untuk tersangka kasus illegal loging dan penyelundupan BBM itu ke Bareskrim, Mabes Polri. "Tidak dalam rangka pemanggilan ke Mabes, Bareskrim belum pernah. Diperiksanya sudah di Polda Papua," kata dia. Sebelumnya diberitakan, seorang pegawai Polres Sorong

Papua bernama Aiptu Labora Sitorus memiliki rekening gendut. Belakangan diketahui, Labora Sitorus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus illlegal loging dan penyelundupan BBM memiliki kekayaan Rp1,5 triliun yang diduga berasal dari transaksi kedua kasus itu. Labora menyatakan, kekayaan yang dimiliki itu karena memiliki perusahaan dan dia dipercaya keluarga untuk mengelola uang perusahaan. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengklaim pihaknya telah menghitung secara akurat terkait jumlah total transaksi rekening gendut milik Aiptu Labora

Sitorus Rp1,5 triliun. "Jumlah Rp1,5 triliun itu jumlah akumulasinya. Kita akurat hitungnya itu, tapi enggak boleh (dibeberkan) rahasia itu. Hitungan itu cara kami. Tapi Insya Allah benar itu," kata Ketua PPATK M Yusuf usai memberikan Khotbah di masjid komplek Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat. Mantan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu enggan menjelaskan secara rinci sistem penghitungan ala PPATK. "Jadi ini menarik karena jumlahnya besar, jumlah itu akumulasi, misalnya kamu kirim ke saya, saya kirim ke dia itu akumulasi," ujar dia. Mantan Direktur hukum

PPATK itu menambahkan untuk lebih lanjut soal aliran rekening itu, lebih baik ditanyakan ke Polri. "Kamu tanya ke penegak hukum saja, karena sudah ditanda tangani PPATK enggak bisa komentarin," ungkap dia. Sebelumnya Aiptu Labora Sitorus membantah memiliki dana sebesar itu. Labora mengaku memiliki dana di rekeningnya sebesar Rp5 miliar. Labora pun tidak mengerti mengapa dirinya disebut memiliki dana yang cukup fantastis. "Saya juga tidak mengerti cara mereka berhitung. Makanya, ke mereka saja," kata Labora. Namun mendengar bantahan itu, Ketua PPATK enggan

menyikapi bantahan LS tersebut. "Biarlah lah, wajar kalau dia bantah. Nanti di sidang dibuktikan. Jelas sudah kami kirim pada Polri," kata Yusuf. Sebelumnya, dari data PPATK disebut transaksi Labora mencapai Rp900 miliar. Versi Polda Papua, transaksi Labora sejak 2007 sampai 2013 mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Saat ini, rekening Labora sudah diblokir Polri. Tidak hanya rekening Labora, 60 rekening lain yang mengalirkan dana ke Labora juga turut dibekukan. Labora kini menjadi tersangka kasus dugaan penyelundupan kayu dan BBM. Labora juga terancam dijerat tindak pidana pencucian uang. (FR/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

KORUPSI

NASIONAL

Gubernur Jateng Dituding Korupsi, Mahasiswa Ngadu ke KPK JAKARTA - Jelang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) pada 26 Mei 2013, salah satu calon gubernur (cagub) juga Gubernur Jateng, Bibit Waluyo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berkaitan dengan dugaan korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) pada APBD 2011, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp26,8 miliar. Pelapornya, Barisan Masyarakat Mahasiswa (BMM) Indonesia. Mereka melapor diawali dengan aksi demo di depan Gedung KPK Jakarta, Jumat pekan lalu. Sebelum masuk gedung KPK, ratusan massa BMM memotong ayam jantan sebagai tanda penolakan Bibit Waluyo menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) lagi, karena diduga tersandung korupsi. "Korupsi anggaran Bansos, juga hibah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemprov Jawa Tengah tahun 2011 tercatat ada sekitar Rp 26,8 Miliar lebih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Gubernur pada pos anggaran Bansos dan Hibah tersebut," kata Presiden BMM Indonesia Kholid di Gedung KPK Jakarta. Juga, lanjut Kholid, ada 99 bansos fiktif yang diberikan pemrov Jateng kepada lembaga yang tidak jelas alamat dan anggotanya. Mekanisme penyaluran dana sebesar itu, tidak dapat dipertanggung jawabkan Pemprov Jateng. Karena data BPK, Pemprov Jateng memakai modus yang mudah terendus yakni pemberian Bansos kepada ratusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas) yang legalitasnya dipertanyakan. "Itu penilaian BPK ternyata LSM/Ormas penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai mana seharusnya subjek penerima Bansos dan Hibah. Apalagi LSM/ Ormas penerima Bansos berstatus ilegal," tandasnya serius. Pasalnya setelah ditelusuri BPK, ditemukan bukti kuat terjadinya penyalahgunaan pemberian

Bansos, karena: alamat penerima Bansos fiktif, alamat ditemukan namun tidak ada penghuni, alamat ditemukan namun merupakan rumah hunian, alamat ditemukan, penerima ada namun jumlah Bansos tidak sesuai, terdapat beberapa domisili/alamat yang sama, namun bisa mendapat banyak alokasi. Kondisi ini, tambahnya Kholid menimbulkan penilaian kuat dugaan bansos digunakan untuk dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jateng yang dalam waktu dekat akan berlangsung. "Bansos tersebut modus Pemrov Jateng, skenario untuk mengumpulkan dana pemilihan gubernur Jateng," ungkapnya. Menurutnya motif laporan ini bukan ada unsur politis, juga ada kepentingan tertentu namun murni adanya dugaan korupsi. Karena itu, KPK hendaknya melakukan pengusutan secara tuntas agar masyarakat Jateng mengetahui bahwa Gubernurnya adalah seorang koruptor. "Kami sudah memberikan berkas laporan bersama bukti hasil pemeriksaan KPK sudah kami serahkan ke KPK. Semoga segera ditindaklanjuti. Dan KPK tidak pilih kasih untuk mengusutnya," harapnya sambil menunjukkan surat tanda terima laporan ke KPK. Kholid melanjutkan, sebagai bukti tidak amanahnya Gubernur Jateng, disembelih seekor ayam, sebagai gambaran hilangnya kepercayaan warga Jawa Tengah terhadap Bibit Waluyo. "Ini sebagai bukti, kami tidak percaya lagi sama Bibit Waluyo, kami datang bawa ayam dan kami semblih," jelasnya. Bibit Waluyo merupakan Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada periode lima tahun lalu. Pilkada tahun ini, Bibit kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng melalui Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar. PDIP sendiri mengusung Ganjar Pranowo dan Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko. (ENDY)

Pemeriksaan Ketua Majelis Syuro PKS Diwarnai Keributan JAKARTA - Aksi baku pukul terjadi antara wartawan yang meliput di KPK dengan belasan pengawal Hilmi Aminudin. Keributan ini terjadi usai pemeriksaan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hilmi awalnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap dengan tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Hilmi sudah mengambil posisi di tangga lobi Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakara Selatan, Selasa petang pekan lalu. Hilmi yang mengenakan busana putih-putih pun sudah berdiri menghadap para wartawan untuk memberikan keterangan. "Ya saya diperiksa seputar Pak Luthfi," kata Hilmi didampingi pengacaranya, Zainudin Paru. Tiba-tiba belasan pendukung dan pengawal meminta Hilmi untuk masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu. Hilmi lalu dirangkul para pengawalnya dan menembus kerumunan wartawan. Mobil sudah menunggu di lobi KPK. Hilmi pun merespons dan mengikuti belasan pendukungnya masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba ada seorang fotografer yang wajahnya tekena sikut salah satu orang yang diduga pengawal Hilmi. Entah dari arah mana, ada orang yang berteriak, "Sikat! Sikat!" Keributan pun pecah. Baku hantam antara wartawan dengan para pengawal Hilmi terjadi. Saling pukul terjadi sporadis antara wartawan dan para pengawal Hilmi yang sebagian besar menggunakan baju batik lengan panjang. Sampai ada wartawan yang mengejar satu orang yang diduga

provokator yang berteriak "Sikat! sikat!". Orang yang diduga pengawal Hilmi itu dikejar hingga ke gedung sebelah, gedung Jasa Raharja. akhirnya, satu orang yang memakai batik lengan panjang itu diamankan polisi untuk menghindari amuk massa. Keributan mereda setelah polisi yang awalnya menjaga demonstrasi di depan gedung KPK datang ke lobi. Keributan bisa dilerai. Sepanjang keributan itu, Hilmi sudah masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Gedung KPK. Partai Tak Perlu Campur Tangan Partai politik (parpol) diminta tidak ikut campur tangan dalam proses hukum kadernya yang terseret kasus korupsi. Sebab, maraknya tindak kejahatan korupsi yang dilakukan politikus secara otomatis akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap parpol. "Maraknya politikus yang jadi tersangka korupsi akan mengurangi peran masyarakat di Pemilu 2014. Secara keseluruhan citra partai akan menurun dimata publik, tentunya partai itu akan menurun. Itu bisa berdampak terhadap peran publik yang menggunakan hak suaranya di Pemilu nanti," komentar Akbar Tanjung di Jakarta, Selasa pekan lalu. Politikus senior Partai Golkar meminta agar parpol tidak turut campur tangan dalam proses hukum terhadap para tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Menurut saya kalau orang itu menjadi tersangka, maka harus fokus menjalankan hukumnya, partai tidak perlu campur tangan. Karena masyarakat akan semakin menjadi tidak tertarik kepada partai dukungannya," jelas Akbar. (ENDY)

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jakarta Timur Eko Darmayanto seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Kamis (16/5). Eko Darmayanto merupakan satu dari empat tersangka tindak pidana suap terkait perizinan pajak PT The Master Steel.

KPK Tangkap Tangan Dua Pegawai Pajak JAKARTA - Lagi-lagi pegawai pajak bertindak bodoh. Meski sejumlah pegawai berulang kali ketangkap basah KPK, ternyata tak membuat jera lainnya. Malah perbuatan suap, korupsi, pemerasan masih terus terjadi bahkan semakin gila sekaligus menantang penegak hukum secara terangterangan. Kini, KPK kembali menangkap tangan dua orang penyidik dan pemeriksa pajak di Kantor Pajak Jakarta Timur. Juga dua orang pegawai perusahaan baja, PT The Master Steel. Mereka ditangkap dilahan parkir mobil Terminal 3 Bandar Udara (Bandara) Soekarno-Hatta, Jakarta, Rabu pekan lalu. Mereka ditangkap sekitar pukul 10.00 WIB pagi, bernama Efendi, Manager Keuangan PT Master Steel, Teddy juga pegawai PT Master Stell yang bertugas sebagai kurir. Mohammad Dian Irwan Nuqishira, pegawai pajak golongan IIID dan Eko Darmayanto, pegawai pajak golongan IIIC. "Manager PT Master Steel diduga menyuap kedua pegawai pajak itu untuk mengurus pajak PT

The Master Steel yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Km21, Rawa Teratai, Cakung, Jakarta Timur. Selain mengamankan empat orang, KPK mengamankan uang 300.000 dolar Singapura dan sebuah mobil Toyota Avanza," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP. Johan melanjutkan praktik penyuapan tersebut, cukup unik. Pertama, dua pegawai pajak memarkir mobilnya di halaman parkir Terminal III Bandara SoekarnoHatta, Selasa malam pekan lalu. Setelah itu, mereka menyerahkan kunci mobil itu kepada Teddy, kurir PT Master Steel. Pria itu kemudian meletakkan tas berisi 300 ribu dolar Singapura di dalam mobil itu. Setelah itu, Teddy memberitahukan kedua pegawai pajak bhwa uang yang mereka minta berada di mobil mereka. Kemudian, Dian dan Eko mengambil mobil itu pada Rabu pekan lalu pukul 10.00 WIB pagi. Saat itulah petugas KPK menangkap mereka dan menggelandangnya ke kantor KPK. Sedangkan Effendi ditangkap di kawasan Kelapa Gading, Jakarta

Utara. Usai menjalani pemeriksaan, keempat orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Manager Keuangan PT Master Steel, Teddy, dititipkan di Rutan Salemba, dan Effendy, karyawan perusahaan baja ke Rutan Markas Polda Metro Jaya. Pegawai Kantor Pajak Jakarta Timur, Mohammad Dian Irwan Nuqishira ke Rutan KPK cabang Pomad Guntur, Eko Darmayanto, dititipkan ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur."Penahanan terhadap mereka dilakukan selama 20 hari ke depan. Ini untuk kepentingan pengembangan penyidikan," sambung Johan. Bulan lalu seorang pegawai pajak, Pargono Riyadi, juga ditangkap. Dia dicokok saat menerima suap Rp 125 juta di sekitar Stasiun Gambir, Jakarta dari Rukimin Tjahjono, orang suruhan Asep Hendro, pemilik perusahaan aksesori sepeda motor AHRS. Selain menangkap Pargono, Rukimin, dan Asep Hendro, saat itu penyidik KPK juga menangkap dan memeriksa kolega Asep, Wawan.

Sebelumnya, pegawai pajak lainnya, Dhana Widyatmika, juga ditahan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi, 17 Februari 2012. Ia bersama istrinya, Dian Anggraeni, yang juga pegawai Direktorat Jenderal Pajak, memiliki rekening berisi duit Rp 60 miliar. Uang itu tersimpan pada sejumlah rekening di 18 bank dalam bentuk rupiah dan dolar. Dhana divonis 10 tahun penjara. Akut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menyarankan agar sebagian kewenangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dialihkan ke pihak swasta. Tujuannya untuk mengurangi penilepan dana pajak oleh oknum pegawai pajak itu sendiri. "Praktik nakal di pegawai Ditjen Pajak sudah akut. Itu ditandai banyaknya pegawai pajak yang dicokok KPK dalam sejumlah operasi tangkap tangan. Kalau sudah demikian akut, mungkin perlu dipikir ulang apakah sebagian kewenangan pajak dilakukan swasta," kata Akil Mochtar di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Pengalihan itu, lanjut Akil, dapat dilakukan pada bagian tertentu yang rawan korupsi. Pengalihan dilakukan sampai sistem di Ditjen Pajak berhasil dibenahi dan mendapat kepercayaan publik kembali. Sementara untuk pegawai Dirjen Pajak bisa dialihkan atau direposisi "Posisi Dirjen tetap ada, tetapi bagian tertentu yang rawan korupsi seperti penentuan setoran pajak itu yang dialihkan," ujarnya. Dirjen Pajak, Fuad Rahmany, menyambut baik penangkapan dua pegawai pajak yang diduga menerima suap pengurusan pajak perusahaan baja PT The Master Steel. "Saya minta KPK menindak semua petugas pemeriksa pajak yang nakal. Tangkap saja, nanti lama-lama habis juga orang nakal itu," tandasnya. Ditjen Pajak, katanya, terus berkoordinasi dengan KPK untuk menindak petugas pajak nakal yang masih berupaya melakukan transaksi suap pajak. "Kemungkinan pekan depan akan ada lagi yang ditangkap. Nilainya bisa miliyaran rupiah. Tunggu saja kabarnya," sambungnya.(ENDY)

Rekening Mencurigakan Milik Eks Presiden PKS Diserahkan KPK JAKARTA - Dugaan korupsi dan pencucian uang terkait penentuan kuota impor daging sapi tahun 2013 di Kementerian Pertanian (Kemtan), dengan tersangka Eks Presiden Parta Keadilan Sosial (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan koleganya Ahmad Fathanah, semakin membutikkan ketidakberesan karena ditemukan sejumlah rekening transaksi yang mencurigakan. Penemuan itu, berdasarkan laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan itu langsung diserahkan ke KPK untuk segera ditindaklanjuti, sekaligus sebagai bukti pengusutannya. "Temuan baru dari laporan PPATK sangat membantu pengembangan penyidikan terkait kasus korupsi dan pencucian uang dengan tersangka Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq," papar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantor KPK, Jakarta, Selasa pekan lalu. Memang, lanjut Johan, KPK tengah mengembangkan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dn pencucian uang terkait penentuan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kemtan) tahun 2013. "Pengembangan pertama apakah ada pemberi atau penerima lain dari kasus dugaan penerimaan hadiah tersebut. Kedua, berkaitan aliran dana. Dalam artian, apakah ada unsurunsur pencucian uang dalam kasus korupsi tersebut. Jadi prosesnya nanti bisa berkembang," katanya. Di tempat terpisah, Kepala PPATK, M Yusuf menegaskan PPATK menemukan aliran dana

Foto combo enam mobil tersangka pencucian uang terkait kasus suap pemberian kuota impor daging sapi ketika penyitaan di DPP PKS, Jakarta, Rabu (15/5). Sebanyak enam mobil hasil penyitaan terkait dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang impor sapi berhasil dibawa ke gedung KPK. dari tersangka kasus suap dan pencucian uang terkait penentuan kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah ke 20 perempuan. "Kami tidak bisa merinci 20 aliran dana ke wanita. Yang jelas nilai aliran dana tersebut bervariasi, mulai Rp 40 juta hingga Rp 1 miliar," urainya di Jakarta, Senin pekan lalu. Selain itu, lanjut Yusuf, Ahmad Fathanah sering mengirim dana kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Proses pengiriman dana dari Fathanah kepada Luthfi dilakukan beberapa kali. Jumlah dana yang dikirimkan itu umumnya sebesar puluhan juta rupiah. Dikatakan, lebih dari 20 wanita menerima aliran dana dari Ahmad Fathanah sejak tahun 2003. Para wanita tersebut memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda. "Variatif, ada pengusaha, artis. Ingat ya, kami tidak diperkenankan

menyebutkan nama, rekening, dan sebagainya. Itu ada di undang-undang," tambah Yusuf. Bagi PPATK, tidak penting apa latar belakang para wanita penerima aliran dana Fathanah itu. Yang jauh lebih penting adalah motivasi pengiriman dana tersebut. Dan kini motivasi itu tengah didalami oleh PPATK. "Pemberian dana itu bisa saja terkait masalah utang budi antara Fathanah dengan para wanita itu," jelasnya. PKS tidak ada masalah bila dana Ahmad Fathanah mengalir ke 20 wanita. "Jangankan 20, ke lebih dari 100 perempuan pun, so what gitu lho" kata Wakil Sekretaris Jendral PKS, Mahfudz Siddiq di Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa pekan lalu. Menurutnya, temuan-temuan tersebut menyangkut hal pribadi orang dekat mantan presiden PKS itu sebaiknya tak usah terlalu dibesar-besarkan. "Biarkan dia (Fathanah) yang jelaskan, dan

tanggung jawab pribadinya," ujar Ketua Komisi I itu. Namun, Mahfudz mempertanyakan apa urgensi PPATK merilis data temuannya itu. Menurutnya PPATK tidak memublikasi data transaksi keuangan, kecuali diberikan ke lembaga penegakan hukum. "Mau cari bukti, atau cari sensasi. Kalau PPATK mau ungkap, terus publikasi. Semua transaksi keuangan AF dibuka saja sekalian, ya nggak?" tegasnya. Naik Daun Nama Ahmad Fathanah kini lagi naik daun. Ketenaran itu muncul karena dekat dengan sejumlah perempuan, mulai selebriti, model, mahasiswi hingga pengusaha. . Bukan hanya dekat dan mengakrabkan diri tetapi juga memberikan sejumlah uang dan barang kepada perempuan yang cantik, seksi, dan muda. Pertama, saat ditangkap di Hotel Le Meridien pada Selasa

(29/1), Fathanah tengah bersama perempuan muda yang belakangan diketahui bernama Maharany Suciyono, seorang mahasiswi. Ketika itu, Maharany mengaku diberi uang Rp 10 juta oleh Fathanah. Kemudian, ada nama artis lawas Ayu Azhari yang terkait dengan Ahmad Fathanah. Istri vokalis band White Lion tersebut mengembalikan uang sebesar Rp 20 juta dan 1.800 dollar Amerika Serikat yang diakui diberikan oleh Fathanah. Padahal, sebelumnya, Ayu membantah ada aliran dana dari Fathanah. Selanjutnya, ada nama model majalah pria dewasa, Vitalia Shesya yang juga diduga dekat dengan Fathanah. Sebab, KPK diketahui menyita mobil Honda Jazz dari model tersebut dan diduga pemberian Fathanah. Selain menerima Honda Jazz, Vitalia juga menerima jam tangan buatan Swiss merk Chopard seharga Rp 70 juta dan uang Rp 250 juta dari Fathanah. Serta, perhiasan senilai Rp 100 juta yang telah dijual dan uangnya habis untuk biaya hidup. Tidak berhenti sampai Vitalia, Fathanah juga diketahui membelikan Honda Freed bernomor polisi B 881 LAA untuk seorang wanita bernama Tri Kurnia Rahayu. Saat ini, mobil tersebut sudah dikembalikan Tri ke KPK. Selain mengembalikan mobil Honda Freed, Tri juga menyerahkan gelang bermerek Hermes dan jam tangan Rolex yang didapatnya dari Fathanah kepada KPK. Harga gelang Hermes tersebut diduga antara Rp 50 juta hingga Rp 70 juta. Sedangkan jam tangan Rolex harganya di atas Rp 10 juta. (ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

KORUPSI Dana Serti Salah Masuk Gara-gara Nama Ganda

PT Pelindo Berikan Bantuan 100 Juta Kepada USU MEDAN - Guna membantu percepatan pembangunan musala di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sumatera Utara (USU) yang direncanakan akan dijadikan pusat kajian masyarakat dan kebudayaan Islam di Sumut, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberikan bantuan sebesar Rp 100 juta kepada USU. Bantuan tersebut diberikan langsung Dirut PT Pelindo I (Persero) Alfred Natsir kepada Rektor USU, Prof Syahril Pasaribu didampingi oleh Dekan Fakultas Fisip USU,Prof Badaruddin di ruang Rektor gedung Biro Rektor (Birek) USU, Rabu kemarin. Disebutkan Alfred, bantuan yang diberikan PT Pelindo I kepada USU yakni dalam bentuk hibah dari Program Bina Lingkungan yang merupakan program kemitraan serta tanggung jawab sosial terhadap usaha membantu pemerintah dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. "Dengan bantuan ini sedikit banyak bisa membantu dalam penyelesaian salah satu program di lingkungan USU yakni membangun musala yang ke depannya akan menjadi pusat kajian masyarakat dan kebudayaan Islam Fisip USU," ujarnya. Sementara, Dekan Fisip USU, Prof Badaruddin mengatakan, awalnya Badan Kenaziran bertandang untuk meminta persetujuan renovasi. Menurut Badan Kenaziran, saat ini musala sudah agak rusak karena dimakan waktu. Atap bocor, dan fondasinya pun mulai turun. Ternyata diskusi tersebut melahirkan ide lain. "Akhirnya diambil kesepakatan musolah akan digabung dengan pusat kajian Islam. Ke depan kita harapkan lahir pemikirpemikir Islam baik tentang kebudayaan dan masyarakat," kata Badaruddin. Sementara itu, Rektor USU Prof Syahril Pasaribu menyebutkan kalau pihaknya bukan hanya bercita-cita hanya melakukan renovasi terhadap musala yang saat ini ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). "Kedepan, musala itu akan digabungkan dengan Gedung Pusat Kajian Kebudayaan Masyarakat Islam. Fasilitas baru ini diharapkan dapat memperbanyak kajian tentang dunia Islam, "pungkasnya.(FER)

SBMPTN USU Tampung 2.406 Mahasiswa MEDAN - Tahun ini SBMPTN USU menerima 2.406 mahasiswa baru dan pendaftaran untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dilakukan secara online melalui situs www.ujian.sbmptn.or.id. Sebelumnya calon peserta terlebih dahulu membayar biaya ujian melalui loket terdekat atau ATM/Internet Banking pada Bank Mandiri.Hal ini disampaikan Ketua Panitia Lokal (Panlok) USU, Prof Dr Zulkifli Nasution didampingi Kepala Humas Bisru Hanafi, S,Sos. Msi sesaat setelah melakukan pemantauan berjalannya pendaftaran SBMPTN pada hari pertama di Kantor Panlok USU/Sekertariat PUML di Jalan Dr Mansur Kampus USU. Disebutkannya, sebelum melakukan pemabayaran untuk biaya pendaftaran, para calon peserta agar terlebih dahulu memperhatikan lima kelompok kategori pembayaran biaya seleksi yang dapat diakses melalui www.sbmptn.or.id, mengenai Persyaratan pendaftaran untuk mengikuti SBMPTN 2013 harus lulus dari satuan pendidikan dan Ujian Nasional SMA sederajat tahun 2011,2012,2013. “Peserta pendaftar SMBMPTN harus lulusan tahun 2011-2013,” tegas Zulkifli. Peserta yang hanya memilih satu program studi, dapat memilih program studi pada PTN di wilayah manapun. Sedangkan bagi peserta yang memilih 2 program studi atau lebih, maka salah satu pilihan program studi harus berada di PTN tempat peserta mengikuti ujian. Sementara itu Koordinator Bidang TIK Panlok USU, Ihsan Siregar mengatakan panitian SBMPTN 2013 ini menyediakan layakan Help Desk, untuk memberikan bantuan informasi seputar pelaksanaan SBMPTN. Layanan Help Desk ini bertempat di kantor Panlok USU/ Sekretariat PUML Jalan Dr Mansur nomor 9 B, dan buka setiap hari kerja mulai pukul 09.00-16.00 Wib. Hari pertama pendaftaran Seleksi Masuk Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMBPTN) di Universitas Sumatera Utara masih sepi peminat dan tercatat baru 20 pelamar yang baru melakukan proses pemasukan data. Dengan rincian 7 orang pada kelompok Saintek (IPA), 5 orang kelompok Soshum (IPS), dan 8 orang lainnya pada kelompok Campuran (IPC). (FER)

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

SUMUT

Lembaga BCW Akan Somasi Disdik Kota Binjai BINJAI - Lembaga Swadaya Masyarakat Binjai Corruption Watch pro Opposition (LSM BCWpO) Kota Binjai dalam waktu dekat akan membuat somasi kepada Dinas Pendidikan Kota Binjai terkait dengan adanya dugaan pemalsuan data sertifikasi guru SD karena terjadi kesamaan nama sehingga dana sertifikasi diterima oleh oknum guru yang tidak berhak, Selasa pekan lalu. Langkah ini merupakan kepentingan korban Juriah Ama Pd selaku guru SDN NO.023897 Kecamatan Binjai Timur (Juriah Timur) NIP.19600518198 4042001 yang menjadi korban praktik pemalsuan data sehingga sejumlah dokumen sertifikasi miliknya digunakan

oleh Juriah Daulay S.Pd (Juriah Barat) Kepala SD No.020252 Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai. Kasus ini sudah lama mencuat namun ditangani secara internal oleh pihak Dinas dan Kepala Sekolah diomana korban mengajar namun belum membuahkan hasil apapun dengan modus bahwa Juriah Daulay,S.Pd diduga menggunakan NUPTK milik Juriah, Ama,Pd Binjai Timur sehingga data NRG keluar aatas nama Juriah Daulay. Terungkapnya masalah ini saat Juriah Timur mengurus NRG ternyata tidak dapat diproses karena data dari NUPTK Juriah Timur sudah memperoleh NRG sebagaimana yang digunakan Juriah

Barat.Data Dapodik juga terjadi angka jam yang menonjol cukup janggal mencapai 47 jam/minggu. Menurut Gito Affandy apapun dalihnya sebenarnya tidak akan terjadi kesalahan jika tidak ada niat untuk bermain api diberbagai pihak setidaknya siapapun yang menerima dana sertifikasi dengan persyaratan yang belum lengkap harus dipertanyakan kepada atasan setidaknya Kepala Dinas Pendidikan bukan justru dinikmati dioam diam. Hampir seluruh data tidak ada kesamaan hanya nama itupun terdapat perbedaan dari marga, dan kesarjanaan seperti Juriah,Ama,Pd kelahiran tahun 1960 dengan Juriah Daulay,S.Pd

kelahiran tahun 1971 disusul dengan data alamat dan berbagai nomor dokumen lkainnya yang persis tidak ada yang sama. Adapaun perbedaan data dapat dilihat dari Nomor Peserta sertifikasi. Nama Lengkap. NUPTK, Pola Sertifikasi, Bidang Studi Sertifikasi, NIP, pangkat/ Golongan , masa Kerja Sebagai Guru,Tempat, Tgl Lahir, pendidikan Terakhir, Nama Perguruan Tinggi, Sekolah / Tempat Tugas, Nama Sekolah, Alamat Sekolah, Kecamatan Sekolah, NSS, Pendidikan Terakhir, Podi, Nip Lama, Nip Baru, Peg.ID, Alamat Rumah, No.Hp, TMT PNS, TMT Golongan, TMT sbg Pendidik/

Tendik, Jenjang, Tempat Pendidikan, Fakultas, Jurusan, Masuk dan Keluar. Terkhir data Dapodik. Ditegaskan Gito, berdasarkan alur biodata yang haruis diisi tidak ada alasan akan terjadi kesalahan kecuali unsur kesengajaan dari orang-orang yang ahli mengotak atik data computer. Ini sangat janggal hingga bisa terjadi kesalahan data milik Juriuah Timur yang menikmati dana sertipikasi Juriah barat. Dengan somasi nantinya kita akanj memperoleh penjelasan dan berangkat dari poenjelasan resmi itu kita akan membawa persoalan itu kemana yang lebih tepat. Dan yang pasti kejalur Hukum tegas gito memastikan.(BR)

Sumut Sudah Darurat Korupsi MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) saat ini sudah bisa dikatakan darurat korupsi karena begitu banyak kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh aparat hukum. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Citra Keadilan Hamdani Harahap, Sabtu pekan lalu. Hamdani menyebutkan terkait maraknya kasus korupsi APBD Sumut pada tahun 2009 -2013, pihaknya kembali menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lembaga tersebut mengambil-alih penanganan kasuskasus korupsi yang semakin marak saja di Sumut. “Kita minta KPK agar mengambil alih kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh aparat hukum di Sumut karena seperti kasus bantuan sosial (bansos) hibah pemprov Sumut yang diduga ada pratik “belah bumbu” dengan menginjak PNS kelas bawah yang tidak tahu apa-apa dan melindungi penikmat dan pengambil kebijakan,” ujar Hamdani. Dalam laporan kedua yang bernomor 5688/CK-P/V/2013, Citra Keadilan menurut Hamdani juga mengirimkan fakta beberapa kasus yang korupsi penyimpangan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Permeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2011. ”Dalam LHP tersebut ditemukan 1631 proposal fiktif dari ormas yang menggunakan oknum anggota dewan DPRD Sumut sebagai jasa pengurusan dengan fee 40 sampai 60 persen,” uar Hamdani. Selain itu lanjut Hamdani, dalam laporan Citra Keadalin ke KPK, juga melampirkan bukti penyimpangan dana BOS sebesar Rp 17 miliar yang saat ini ditangani oleh Polda Sumut dan polsi telah menahan Ilyas Hasibuan yang menjabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD). ”Hemat kami tentu tidak seorang diri oknum KBUD pelakunya, namun hasil konfirmasi kami ke polisi tidak berhenti ke oknum KBUD saja, tetapi ke Sekda dan Gubernur, semoga,” ujar Hamdani berharap. Pencairan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) oleh Pemprov Sumut ke Kabupaten Kota yang diduga tidak merata juga dimasukan sebagai bahan

Walikota Medan Rahudman Harahap (kiri) terdakwa kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa (TPAPD) Kabupaten Tapsel 2005, dengan penasehat hukumnya menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Medan, Sumut, Selasa (14/5). Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut menghadirkan keterangan tiga saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho (kanan) didampingi Ketua DPRD Medan Amiruddin (kiri) menyerahkan Surat Keputusan Mendagri mengenai penonaktifan Walikota Medan Rahudman Harahap kepada Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin (tengah) di Medan, Sumut, Rabu (15/5). Dzulmin Eldin yang sebelumnya menjabat Wakil Walikota Medan tersebut secara resmi mengantikan Walikota Medan Rahudman Harahap yang menjadi terdakwa kasus korupsi. dalam lapiran Citra Keadilan ke KPK dan juga kasus lain seperti kasus tanah eks HGU, ekonomi kerakyatan, kasus tidak kepedulain akan Masjid dan rumah sakit . “Penyimpangan hukum hukum di Sumut sudah dapat dikualifikasikan sebagai telah sistemik dan massif korupsi di Sumut yang dapat membahayakan kehidupan negara bilankejahatan ini dibiarkan berlarut-larut dan Kejati Sumut sudah sulit diharapkan sebagai political will and political action

dalam memberantas kejahatan korupsi ini. Karena itu sangat beralasan KPK mengambil alih penyidikan dan penuntutannya,” tegas Hamdani. Sebagaimana dikabarkan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pudjo Nugroho memenuhi panggilan KPK guna merampungkan proses pemeriksaannya sebagai saksi suap kuota impor daging sapi tersangka Luthfi Hasan Ishaaq, dan Ahmad Fathanah. "Saya ditanya sekitar 25 pertanyaan. Pertanyaan normatif adalah apakah

Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (17/5). Bupati Mandailing diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang lain terkait dugaan suap proyek bantuan dana bawaan (BDB) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. dalam keadaan sehat jasmani rohani atau dalam keadaan tertekan dan sebagainya. Kemudian data pribadi," ujar Gatot, hari ini, di gedung KPK. Kader PKS itu mengaku ditanyakan seputar mekanisme dan prosedur dirinya sebagai calon Gubernur Sumut 2013-2018. Soal mekanisme pengusungan kandidat di PKS. "Kemudian ditanyakan soal aliran dana pemenangan dan itu saya jawab semuanya," ujar Gatot. Dia membantah dirinya menerima aliran dana dari Fathanah saat Pilkada

Sumut dan mengakui tidak mengetahui pertemuan di Hotel Aryaduta Medan, pada 11 Januari 2013 lalu. Namun, diakui bahwa dirinya mengenal Fathanah. Gatot mengenalnya saat dirinya berkonsultasi dengan Luthfi Hasan saat masih masih menjabat presiden PKS. "Saya sebagai kader PKS, tentu konsultasi pada presiden, Luthfi Hasan. Dari situlah saya kenal," tandas Gatot seraya meninggalkan gedung KPK Jakarta menaiki sedan Camry Hitam. WOL

Kejati Sumut Akan Periksa Mantan Kepala BPN Medan MEDAN - Perkembangan penyidikan terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan pengalihan tanah kosong jadi lahan pertanian, yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan terus berlanjut. Keempat tersangka itu yakni, Mantan Kadis Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Medan, Syahrul Harahap, Kepala BPN Kota Medan tahun 2011, M Thoriq dan Edison sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Medan, serta Gunawan dari pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Yuspar mengatakan pemeriksaan terhadap Mantan Kepala BPN Kota

Medan, M.Thoriq akan dilakukan di Semarang. "Pemeriksaan terhadap tersangka Thoriq akan dilakukan oleh tim di Semarang. Jadi penyidik yang akan kesana," ujar Yuspar yang didampingi Kasipenkum Kejatisu Candra Purnama. Yuspar beralasan dilakukakannya pemeriksaan di Semarang karena Thoriq masih menjalani persidangan di Pengadilan Semarang. "Karena itu tim dari Kejati Sumut turun langsung ke sana," katanya. Sementara itu, Yuspar mengatakan untuk tersangka Gunawan dan Edison sampai saat ini belum menjalani pemeriksaan. "sudah dipanggil ketiga kalinya untuk diperiksa. Jika tidak hadir kembali

maka akan dijeput paksa," ungkap Yuspar. Sedangkan untuk tersangka Syahrul Harahap selaku mantan Kadispenda Medan juga belum diperiksa dalam kasus dugaan korupsi ini. Sebelumnya, Syahrul Harahap selaku mantan Kadispenda Medan, Kepala BPN Kota Medan tahun 2011, M Thoriq dan Edison sebagai Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Medan, serta Gunawan dari pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejati Sumut pada tanggal 12 April 2013. Sebagaimana Diketahui, pengusutan dugaan korupsi tersebut yakni sejak tanggal 28 Februaru 2013

kemarin berdasarkan hasil penyelidikan tertanggal 14 September tahun 2012 yang telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Dugaan tersebut yakni penyimpangan pengalihan tanah kosong jadi lahan pertanian yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Medan diduga telah merubah peruntukkan tanah dari dua belas permohonan rumah tempat tinggal menjadi tanah pertanian di atas tanah seluas 170.000 m2 yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal dan di Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang. Dari laporan yang diterima,

terlihat memberikan hak untuk tanah pemukiman/rumah tempat tinggal di atas 2000m2 adalah kewenangan Kanwil Pertanahan dan di atas 5000 m2 adalah kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Kejatisu melihat adanya pembuatan SSPD BPHTB tanpa adanya SPPT PBB yang akan dipergunakan sebagai persyaratan dalam permohonan hak atas tanah, sehingga terbitlah hak-hak atas tanah perorangan yang mengakibatkan terjadinya beban pengeluaran dari kas kantor pertanahan kota Medan, dan hilangnya hak orang lain di atas tanah yang telah diusahai atau dikuasai dengan alas hak berupa sertifikat dan akta jual beli.(dna)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Syahdan Saragih; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam); Ucok H (Padang)


KPK POS

5

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

KORUPSI

Ayah dan Anak Mangkir SETELAH KPK menangkap Bupati Madina Hidayat Batubara, giliran Poldasu mengincar sang ayah Maslin Batubara dan saudara kandungnya, Ivan Iskandar Batubara, yang saat ini

menjabat ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut. Hanya saja, keduanya mangkir dari panggilan penyidik Subdit II/ Harta Benda dan Tanah Bangunan (Harda dan Tahbang)

Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Dit Reskrimum)PoldaSumut,Kamispekanlalu. ‘’Maslin semestinya menjalani pemeriksaan dengan status tersangka dugaan pemalsuan surat- menyurat perkebunan sawit di Kabupaten Mandailing Natal (Madina),’’ katanya. “Dia (Maslin, Red), sedang berobat diluar negeri berobat, itu surat yang kami terima dari rumah sakit Malaysia,” ungkap Kasubdit II/Harda dan Tahbang, AKBP John C.E.Nababan kepada di Mapoldasu.

KPK Turun Tangan ke Medan Tangkap Koruptor Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK terhadap pejabat dan pengusaha Sumut menunjukkan lemahnya kinerja intelijen Kejaksaan dan Kepolisian di Sumut. M Khaidir F Harahap, Wakil Direktur LBH Medan menilai, operasi KPK pada Selasa pekan lalu mengindikasikan ada yang kurang di tubuh penyidik Polda Sumut dan Kejati Sumut dalam mengendus pelaku korupsi yang notabene berada di ruang lingkup penyidik. "Padahal kedua institusi ini memiliki tim intelijen yang membawahi para intel terlatih dan ditugaskan untuk mengintai para pelaku korupsi. Namun di luar dugaan, ternyata intel-intel tersebut tidak bekerja dengan baik. Padahal anggaran telah disediakan negara. Kinerja dan kualitas para intel Polda dan Kejati Sumut patut dipertanyakan. Toh yang melakukan penangkapan adalah tim KPK," ujarnya. Khaidir mengatakan kehadiran tim KPK dan melakukan penggerebekan di Medan, harus menjadi perhatian khususnya Kapolda Sumut dan Kajati Sumut. Ia berpendapat, sebenarnya KPK dibentuk karena penegak hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Oleh karena itu, LBH Medan mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, sembari meminta kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan koreksi terhadap kinerja Polda dan Kejati Sumut agar lebih cekatan dalam mengendus dan memberantas tindak pidana korupsi di Sumut," urainya. Khaidir juga meminta pimpinan kedua institusi tadi melakukan evaluasi kinerja tim intelijen dengan tujuan agar penyidik-penyidik tersebut bisa mengawasi dan menangkap dengan cepat pelaku dugaan tindak pidana korupsi, agar tidak didahului oleh KPK. "Penangkapan terhadap Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara di Medan, menandakan masih banyak pejabat di republik ini khususnya Sumut yang masih belum memahami tujuan sebenarnya menjadi pejabat," katanya. Langsung Ditahan Dua tersangka kasus dugaan suap Bupati Madina, Khairil Anwar (KA) dan Surung Panjaitan (SP) langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya ditahan terpisah di rumah tahanan negara setelah menjelani pemeriksaan intensif penyidik KPK. Surung Panjaitan yang diketahui sebagai kontraktor ditahan di Rutan KPK. Sementara, Khairil Anwar yang diketahui Plt Kepala Dinas (Kadis) PU Madina Sumut ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Mereka ditahan untuk kepentingan pengembangan penyidikan. "Keduanya ditahan selama 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Johan Budi. Surung Panjaitan lebih dahulu dibawa ke Rutan KPK. Mengenakan baju tahanan dan dikawal petugas KPK, Surung yang terlihat keluar dari gedung KPK sekitar pukul 23.43 WIB, bungkam saat dicecar pertanyaan sejumlah awak media. Hal yang sama juga dilakoni Khairil Anwar saat diboyong menuju mobil tahanan KPK sekitar pukul 23.58 WIB. Mengenakan baju tahanan, Khairil Anwar yang akan dijebloskan ke Rutan Salemba itu justru sibuk menutupi wajahnya dengan map yang dibawanya. Sementara untuk Bupati Madina, Hidayat Batubara saat ini masih menjalani pemeriksaan

intensif tim penyidik KPK. Johan Budi memastika Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan ditahan. Namun, Johan belum dapat memastikan dimana politisi Partai Demokrat tersebut akan mendekam. Khairul dan Surung dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Tentang Pemberantasan Tipikor. Sementara Bupati Mandailing Natal disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Ditempat terpisah, Rooslynda Marpaung, adik ipar Surung Panjaitan juga membenarkan kakak kandungnya sudah menjenguk abang iparnya tersebut. "Iya, saya dengar sudah di Jakarta tadi," ujar Ketua Fraksi PPRN DPRD Sumut ini. Namun dia mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena belum mengerti duduk masalah yang menimpa suami kakak kandungnya itu. "Wah, saya belum bisa menanggapi karena saya masih diluar kota. Jadi saya belum mendapat penjelasan keluarga bagaimana dan seperti apa kronologisnya. Di media kan juga masih simpang siur atau berbeda-beda ceritanya," ujarnya. Dia mengatakan, dirinya ingin secepatnya kembali ke Medan agar mendapat penjelasan lebih jelas duduk masalahnya. "Nanti kalau sudah jelas, aku kabari lah. Tentu sebagai keluarga kami kaget. Tapi, sebagai orang batak, saya tunggu kabar dari ito saya lah," ujarnya. Ia mengenal abang iparnya sebagai orang baik. Namun, ia juga tidak ingin buru-buru menyampaikan Sekjend Gapensi Sumut tersebut tidak bersalah. "Namanya abang ipar, ya pasti baik lah. Tapi saya nggak tahu ya, karena belum ketemu ito dan kakak saya," jawabnya saat ditanya seberapa besar keyakinannya abang iparnya itu tak menyalahkan. (TRIB)

Diberhentikan Demokrat Sumut PARTAI Demokrat Sumut memberhentikan Hidayat Batubara dari struktur kepengurusan partai karena kasus korupsi yang menimpanya. Hidayat Batubara adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Madina. Usulan pemberhentian Hidayat dan Rahudman diputuskan dalam rapat pengurus DPD Partai Demokrat di kantor partai berlambang bintang mercy itu di Jalan Multatuli, Medan. "Dengan kejadian yang menimpa saudara Hidayat Batubara, kami baru selesai rapat dan memutuskan untuk mengusulkan agar saudara Dayat diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal," kata T Milwan, ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara di Kantor DPD Partai Demokrat

Sumut, Jalan Multatuli, Medan. Hidayat diusulkan untuk diberhentikan pasca ditangkap KPK. Dia sudah dijadikan tersangka dalam kasus penyuapan untuk proyek Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Madina. "Ini sebagai bentuk komitmen kita sebagai partai antikorupsi," sebut Milwan. KPK menangkap Hidayat Batubara terkait kasus korupsi proyek bantuan dana bawaan. Dia ditangkap karena menerima uang Rp1 miliar dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pekerja Umum (PU), Surung Panjaitan di Medan. "Selasa, 14 Mei sekitar pukul 10.00 WIB, SP bertemu dengan HIB, Bupati di Mandina, di rumahnya di Medan. Sekitar pukul 12.00 diduga ada serah terima uang antara SP dan HIB," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam

konferensi persnya di KPK, Jakarta. Surung Panjaitan ditangkap saat meninggalkan kediaman Hidayat Batubara. "Bersama SP ada KRL yaitu PLT Kadis PU Kabupaten Madina dan Kadis PU," ujarnya. Di rumah Hidayat Batubara, penyidik menemukan sejumlah uang dalam bentuk rupiah yang dibungkus plastik. Namun, Hidayat sendiri sudah tidak ada di rumah. "Dari hasil pemeriksaan pemberian diduga berkaitan dengan proyek alokasi dana bantuan istilahnya proyek bantuan dana bawaan dari provinsi ke Kabupaten Madina untuk sejumlah proyek di Mandailing Natal," imbuhnya. Lebih lanjut, Johan mengatakan Hidayat baru bisa ditangkap pukul 12.00 WIB. "Ada informasi bahwa mereka akan diterbangkan dari Medan ke sini," jelasnya. MRD/OKZ

Hanya saja, pihak kepolisian, tidak mengetahui persis dengan penyakit yang dialaminya, untuk akan dilakukan pengecekkan kondisi sebenarnya yang dialami Maslin Batubara, sehingga tak hadir dalam pemeriksaan yang dijawalkan oleh penyidik. “Ya, nanti kita cek kebenarannya. Kalau memang betul dia (Maslin, red) di luar negeri, tolong kawan-kawan wartawan bantu kita juga. Apa betul dia sekarang di luar negeri,” ujarnya.

LIPSUS

Perwira melati dua ini mengatakan pihak kepolisian segera menerbitkan panggilan kedua kepada Maslin Batubara. Jika Maslin masih berada di luar negeri, tim penyidik akan melayangkan surat ke kuasa hukumnya agar meminta Maslin segera pulang ke Medan. Maslin akan dimintai keterangannya terkait dugaan pemalsuan suratmenyurat perkebunan sawit di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sebelumnya, putra Maslin, Ivan

DIINTIP TIGA HARI KEJADIAN pemeriksaan oleh Anggota KPK di jalan Sei Asahan Medan merupakan puncak dari penyelidikan KPK selama 3 hari ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepling 4, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Usman (65). “Sudah 3 hari mereka di sini. Hanya saja, mobilnya beda-beda letaknya. Kadang dekat rumah saya, kadang dekat gereja,” ujarnya. Biasanya, ada 2 mobil yang selalu datang ke kawasan tersebut. Dan orang yang dari mobil tersebut selalu menuju rumah Bupati Madina, Hidayat Batubara. “Saya selalu lihat, rumahnya kan dekat. Hanya terpisah satu rumah saja,” lanjutnya. Kejadian ini membuat dirinya tersinggung karena para pendatang tersebut tidak melaporkan kepadanya selaku Kepling. Karena itu, dirinya menolak saat diajak ikut serta ke rumah pribadi bupati tersebut. “Seharusnya mereka kasih tahu dulu. Jangan begitu sudah kejadian, baru saya diajak. Mbok ya, kasih surat dulu. Fotokopi juga boleh. Setidaknya saya dikasih tahu ada apa ini,” tambahnya. Karena itu, saat dirinya dijemput oleh Polsek Medan Baru dirinya menolak untuk ikut. Tetapi, dirinya bersedia ikut saat dijemput bersama dengan pihak penyidik KPK.

Iskandar Batubara, juga mangkir dalam pemeriksaan menyusul penetapan tersangka atas dirinya. “Ivan tdak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa. Berdasarkan surat yang disampaikan pengacaranya, dia (Ivan, Red) sedang berada di luar negeri. Dijadwalkan pulang ke Medan pada 1 Juni. Kami tak tahu di negara mana dia berada,” ujar Kasubdit II/Harda dan Tahbang, AKBP John CENababan di Mapoldasu, Senin dua pekan lalu. SP

Di matanya dan keluarga, sosok Hidayat Batubara termasuk orang yang sosial. Setidaknya, dirinya turut mengaspal jalan Sei Asahan menuju rumahnya. “Awalnya yang aspal jalan ini Pak Hidayat. Tetapi diaspal kembali sama Pemko,” ungkapnya. Terkadang, saat acara gotong royong, Hidayat juga turut menyumbang. Walau kadang dia tidak ikut hadir, setidaknya dia memberikan bantuan secara finansial. “Kalau dia tidak ikut serta, biasanya dia diwakilkan orang suruhannya,” lanjutnya. Hal senada juga diungkapkan oleh istri sang Kepling, Sri Winarti (53). Dijelaskannya, sang bupati berasal dari keluarga yang berada sehingga sangat sulit menerima bila dia diduga menerima suap. “Rasanya aneh. Tapi ntahlah. Soalnya, bapak itukan kaya. Banyak sawitnya,” ujarnya. KPK Rental Dua Mobil Diprediksi, ada dua mobil rental yang digunakan oleh anggota KPK ini. Yaitu Daihatsu Xenia warna hitam BK 1619 JF dan Toyota Avanza warna susu BK 1414 JS. Sopir mobil Xenia yang mengaku bernama Amran mengaku bahwa dirinya adalah sopir rental dari mobil yang dikendarainya. “Saya hanya menjemput dari Polonia sekitar pukul 13.00 WIB. Langsung kemari (Sei Asahan, Red). Tidak kemana-mana. Saya hanya bertugas untuk mengantar bapak tadi,” ujarnya. “Saya juga tidak tahu sampai kapan dirental. Karena itu urusan ketua. Saya hanya disuruh ikuti bapak ini,” lanjutnya. Selama masa pemeriksaan di rumah bercat abu-abu tersebut. Terlihat anggota KPK yang berbada tegap yang menggunakan baju kaos berkerah warna coklat dipadu dengan jeans ini terlihat mondar-mandir. “Itu hanya fotokopi kak. Didepan sana, kan cepat bolak baliknya. Tapi apa yang difoto kopi, saya tidak tahu, karena saya tidak boleh turun dari mobil,” tambahnya.Sp

Hamdani Harahap Akhirnya Mengakui HAMDANI Harahap, pengacara dari kantor Biro Pengacara Hukum & Administrasi Citra Keadilan, Medan, mengakui bahwa Bupati Madina Hidayat Batubara, diciduk petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumahnya. Hal itu ia jelaskan di kantornya Jalan Sutomo No 6 Medan, Kamis pekan lalu "Iya, dia (Hidayat) ditangkap di rumah saya. Tetapi asumsi saya dia dan rekan-rekannya sudah pulang sejak pagi itu. Tetapi kenyataannya mereka masih di rumah saya," ujarnya. Hamdani menjelaskan, kronologis kedatangan Hidayat dan rekan-rekannya berlangsung pada Rabu sekitar pukul 01.30 WIB. Pada dinihari itu, Hidayat dan rekan-rekannya hanya berdiskusi seputar permasalahan hukum. Diskusi yang berlangsung sampai subuh itu, akhirnya berakhir dan sebagian rekan-rekan Hidayat kembali kerumah masing-masing. "Rabu dinihari sekitar pukul setengah dua mereka datang ke rumah saya. Mereka berdiskusi permasalahan hukum dengan saya. Mereka semua ada enam orang. Setelah itu, sebagian rekan-rekan Hidayat pulang. Yang tinggal hanya bupati dan dua orang lainnya. Setelah sarapan pagi, saya berangkat kerja karena ada persidangan klien saya Bangun Oloan Harahap di PN Medan. Kesepakatannya, ketika saya pergi kerja mereka juga pergi. Jadi asumsi saya, Bupati Madina sudah meninggalkan rumah saya sekitar jam 9-10 pagi," urai Hamdani. Ditambahkannya, hal itu yang membuat Rabu lalu, dirinya menyangkal Hidayat diciduk petugas KPK di rumahnya. "Ini lah

yang mau saya luruskan. Jangan dikira saya menyembunyikan orang. Siap sidang hari itu, banyak sekali SMS datang, termasuk telepon dari teman-teman. Jadi saya jawab tidak ditangkap di rumah saya dan mengatakan tanya langsung ke Bupati. Dipaksa saya mengakui itu. Ga tau saya ditangkap di rumah saya, karena asumsi saya memang mereka yang tiga orang itu sudah meninggalkan rumah," urainya. Secara pribadi, Hamdani yang beberapa waktu lalu membuka ke publik keterlibatan lima anggota DPRD Sumut menerima fee bansos melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kesaksian tersangka bansos Imom Saleh Ritonga, menjelaskan dekat dengan keluarga Hidayat. Selain itu sebagai pengacara ia menerima saja tamu yang datang menemuinya bersiskusi permasalahan hukum. "Sebagai lawyer saya pasti menerima tamu untuk berdiskusi masalah hukum. Dan sejarah pertemanan saya dengan keluarganya (Hidayat) juga ada. Kan sudah saya jelaskan tadi. Kami sempat sarapan bersama (Hamdani, Hidayat dan dua orang rekan Hidayat) di rumah saya. Saya belum ada ikatan hukum dengan dia. Wajar dan patut orang datang kerumah saya malam pulang pagi, dan kalau datang pagi pulangnya malam," ujarnya. Apakah ketika datang ke rumahnya dini hari itu Hidayat meminta perlindungan hukum? "Itu rahasia dan profesi saya. Tidak akan saya sampaikan di sini. Adinda punya kode etik dan saya punya kode etik," ujarnya.TRB


KPK POS

6

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

POLITIK

BPM Sosialisasikan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong LANGSA - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) melakukan sosialisasi Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) kepada Geuchik dan Bendahara dari masingmasing 12 Gampong yang ada di Wilayah Kecamatan Langsa Baroe, bertempat di aula kantor Camat setempat, Selasa (14/5). Kegiatan ini juga terkait dengan rencana pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diplotkan membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintah gampong dan social kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan Langsa Baroe khususnya, pada tahun 2013. Acara sosialisasi ini dibuka oleh wakil walikota Langsa Marzuki Hamid, dalam sambutannya wakil walikota berharap segenap kepala desa dan Ketua BPG setempat agar lebih proaktif mengikuti sosialisasi BKPG, program Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota

dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan besarnya anggaran BKPG dan ADG, Marzuki memastikan masing-masing Rp. 50 juta dari Pemerintah Provinsi (BKPG) dan Rp 6 juta dari Pemerintah Kota (ADG). Dirinya juga mengingatkan jajaran Geuchik, BPG dan unsur-unsurnya tidak melakukan penyelewenangan terkait penggunaan BKPG dan ADG itu. Menyangkut tentang kondisi kota langsa saat ini marzuki juga menjelaskan bahwa pada tahun 2012 belanja aparatur mencapai angka 77%, ini sangat fantastis karena belanja public hanya 23 %. “Alhamdulilah pada tahun 2013 ini berhasil ditekan menjadi 68 %, diharapkan kedepan menjadi normal yakni 50%”, jelas Marzuki Hamid.(BSO)

Kapolda Aceh: Polri Tetap Siaga Amankan Pemilukada SUBULUSSALAM - Kapolda Aceh Irjen Pol. Herman Efendi melakukan kunjungan kerja ke Kota Subulussalam 2 Mei 2013 lalu. Pada saat itu Kapolda mengatakan Kepolisian tetap siap mengamankan Pilkada Kota Subulussalam kapanpun dilaksanakan. Selain itu, kami ingin menciptakan Polisi yang Islami agar para polisi itu benar-benar bisa mengayomi masyarakat dan jangan menjadi momok di tengah-tengah masyarakat dan bebas KKN. “Karena itu kepolisian juga harus ada transparansi keuangan dan informasi tutupi,” tegas kapolda. Terkait dengan persoalan pertanahan dan HGU itu akan ditertibkan, terlebih tentang sengketa lahan dengan masyarkat. Pemko Subulussalam perlu mengin-

ventarisasi lahan-lahan HGU atau lahan masyarakat yang lebih 25 Ha, agar ditelusuri legalitas lahan-lahan tersebut. Sementara itu, Walikota Subulussalam M.Sakti SH mengharapkan dukungan Kapolda untuk mempercepat lahirnya Polresta Kota Subulussalam. Terkait hal itu Kapolda langsung menyahuti dan menjelaskan itu adalah kewenangan Mabes Polri. Namun Kapolda mengungkapkan urusan ini telah di Mabes, jadi Kota Subulussalam harus bersabar. “Mungkin dalam waktu dekat ini Polresta Subulussalam akan terwujud,”katanya. Pertemuan dengan Kapolda Aceh di Kota Subulussalam berlangsung aman, dan dihadiri Muspida plus, alim ulama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.(KAR)

Wagub Tinjau Daerah Banjir Di Subulussalam SUBULUSSALAM - Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf didampingi Kadis Sosial Provinsi Aceh beserta rombongan berkunjung ke Kota Subulussalam pada hari selasa (14/5) untuk melihat Daerah yang terkena banjir. Rombongan tiba tepatnya pada pukul 16.30 mampir sejenak di kantor PA jalan T. Umar Subulussalam disambut oleh Ketua PA Kota Subulussalam didampingi istri. Selanjutnya Wagub dan rombongan bersama wakil walikota H.Affan Alfian Bintang, SE berangkat ke kecamatan Runding di desa Muara daerah yang tergenang banjir untuk melihat langsugn keadaan daerah serta kondisi masyarakat setempat. Setelah sampai di lokasi masyarakat setempat sangat kaget begitu Wagub turun dari mobil dan menyalami mereka karena mereka tidak menyangka kunjungan orang nomor dua tersebut secara tiba-tiba dapat mengunjungi daerah ini terang warga disana. Dalam pertemuan dengan Wagub masyarakat Muara batubatu dan Lae mate menyampaikan kepada Wagub bahwa daerah kampong mereka hampir dua kali

dalam satu tahun tergenang banjir sampai menggenang rumah dan tanaman, membuat mata pencaharian menjadi hancur, karena tanaman rusak, ternak mati, sekaligus mereka memohon bantuan kepada Wagub Aceh agar dapat memprioritaskan bantuan kedaerah rawan banjir ini. Sedangkan Wakil walikota H.Affan Alfian Bintang mengusulkan kepada Wagub untuk dibangun Kanal di Lae mate, tepatnya bantaran sungai soraya, Talut penahan banjir di Batu-batu/Jabijabi agar kedepan genangan banjir dapat terhindar dari rumah / kebun penduduk. Menyahuti usulan wakil walikota tersebut Wagub Muzakir Manaf mengatakan akan dimusyawarahkan jalan keluarnya sekaligus meminta kepada Pemko Subulussalam untuk membuat proposal ke Provinsi agar bantuan yang diperlukan segera di anggarkan. Rombongan wakil Gubernur Aceh melanjutk usai meninjau dikecamatan runding lansung berangkat ke Kabupaten Aceh Singkil karena dikabarkan yang paling terparah di wilayah itu karena di pinggir laut.(KAR)

Kadistan: Kami Melayani Bukan Dilayani KUTACANE - Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) melakukan perburuan hama tikus di 16 Kecamatan. Perburuan itu dimulai pada Selasa 14 Mei 2013 di empat desa di Kecamatan Babussalam. Yakni Desa Batu Mbulan Asli, Batu Mbulan Sepakat, Desa Batu Bulan Embernut dan Desa Terutung Pedi. Perburuan yang dilakukan dinas terkait merupakan bentuk kepedulian terhadap kaum petani yang mengeluh keganasan penggeret batang padi itu. Mereka berupaya semaksimal mungkin menumpas hama tikus itu, sebelum turun bersawah pada Juni mendatang, dan diharap agar turun ke sawah secara serentak. Kepala Dinas Pertanian Jarudin Mamas, SP didampingi Sekretarisnya Mansyur SP, dan Kabid Pengendalian Hama Junaidi, SP ketika dikonfirmasi koran ini di lokasi perburuan menjelaskan, Aceh Tenggara tanahnya subur. Sekitar 70% mengandalkan hasil persawahan dan Aceh Tenggara itu dijuluki lumbung padi. Sebagai pelayan yang bukan dilayani kami Dinas Pertanian dan

NAD SUMUT

Holtikultura tidak memandang jabatan, baik itu Kadis Distannya, juga Sekretarisnya dan Kabid harus ikut serta dalam perburuan tikus itu. Sebab sepasang tikus dapat berkembang biak 2.068 ekor pertahun. “Ini perlu ditumbas sebelum turun kesawah secara serentak,” ujar Kadistan. Lebih lanjut dijelaskan dari enam belas kecamatan di Aceh Tenggara, dua kecamatan sudah kita lalui. Yaitu Kecamatan Babussalam dan Tanoh Alas. Perburuan ini kita laksanakan system kelompok, dalam satu kelompok Pegawai Dinas Pertanian minimal lima orang ditambah masyarakat yang peduli pemberantasan hama tikus. Sebagai support kepada masyarakat yang ikut serta dalam perburuan, Dinas Pertanian menyiapkan hadiah kepada yang berhasil membunuh hama tikus, lewat penghitungan terbanyak. Beberapa tahun lalu Aceh Tenggara dijuluki lumbung padi. Namun lima tahun belakangan ini, julukan lumbung padi itu sirna oleh keganasan hama tikus yang meluluh lantahkan tanaman padi di seluruh penjuru persawahan mengakibatkan gagal panen.(HAM)

Bupati Lantik Sekda Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati resmi melantik Ir Razuardi MT sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Tamiang, menggantikan Saipul Bahri SH, di Aula DPRK Aceh Tamiang, Senin (13/ 5) lalu. Pelantikan Sekda baru dilanjutkan penandatangan naskah serah terima jabatan dan naskah kinerja bersama Bupati. Bupati dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini merupakan tuntutan penyelenggara otonomi daerah dan pemerintah yang baik, bersih dan berdinamika. ”Ini upaya pembinaan PNS. Untuk itu Sekda baru perlu didukung semua pihak dalam menjalankan tugasnya,” ujar Bupati. Bupati menambahkan, pelatikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh, peg 821/005/2013, dan telah melewati berbaga pertimbangan. Bupati juga berharap, amanah yang di berikan kepada sekda baru, dapat di jalankan dengan sungguh-sungguh dan iklas agar masyarakat Aceh Tamiang lebih sejahtera. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengucapkan terima

Bupati melantik Sekda Aceh Tamiang Ir.Razuardi. MT menggantikan Sekda yang lama Saiful Bahri SH. kasih kepada sekda lama, Saipul Bahri yang telah mengabdi selama empat tahun. Pelantikan dihadiri ketua DPRK Aceh Tamiang Ir Rusman, Kapolres Aceh Tamiang AKBP

Dicky Sondani SIK MH, Wakil Bupati Drs Iskandar Zulkarnain MAP, ketua MPU, MAA, dan sejumlah sepala SKPK dilingkungan pemkab Aceh Tamiang.

Berita Foto

Tampak dalam gambar Walikota Subulussalam menyerahkan cendera mata kepada Kapolda Aceh, saat kunjungan kerja ya ke Kota Subulussalam. Acara ini dilakukan di Hotel Hermes One di Kota Subulussalam.

Raqan Politeknik Aceh Tamiang Ditolak

eksekutif dan legislative kedepan bisa lebih harmonis, dan Bersinergi juga memerioritaskan programprogram rakyat dalam mengusulkan RAPBK Aceh Tamiang,” ujarnya.(BSO)

Sering Terjadi Konflik Lahan, Bupati Minta BPN Ukur Ulang HGU

Walikota Subulussalam M.Sakti SH (kiri) saat menyampaikan sambutan.Setelah itu giliran Kapolda Aceh Irjen Herman Efendi (kanan) menyampaikan beberapa arahan-arahan terkait keamanan di Aceh secara menyeluruh.

POLITIK

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir Rusman berharap sekda yang baru dapat membawa perubahan yang lebih baik di lingkungan pemkab Aceh Tamiang. “Kami berharap hubungan

ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur ulang hak guna usaha (HGU) milik sejumlah perusahaan diwilayah kerjanya. Bahkan, Bupati Aceh Timur siap menanggung 50 persen biaya yang dibutuhkan untuk pengukuran seluruh tanah yang menuai protes seperti konflik lahan masyarakat dengan PT Bumi Flora, PT Atakana, PT Dwi Kencana Semesta dan beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan lainnya. Ini dikatakannya pada Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Aceh Timur, Rabu (15/5) di Pendopo Idi. Hal itu dinilai sangat mendesak untuk segera dilaksanak oleh pihak BPN Aceh dan BPN Aceh Timur agar sengketa lahan yang terus memuncak segera selesai, karena ada beberapa kasus yang dinilai merugikan masyarakat, karena pihak BPN tidak mengeluarkan Sertifikat dengan alasan berada dalam HGU. “Banyak kasus sengketa lahan di Aceh Timur seperti kasus sengketa lahan di perbatasan Gampong Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, dimana pihak BPN tidak mengeluarkan sertifikat dengan alasan tanah tersebut milik PT Bumi Flora, padahal pihak perusahaan juga tidak pernah mengklaim tanah tersebut miliknya. Inikan aneh,” ujar Bupati Aceh Timur yang biasa di sapa Rocky. Bupati tidak menuding BPN Aceh Timur dan BPN Aceh selama ini hanya bekerja diatas meja, namun Beliau menilai sangat penting bagi pihak BPN untuk menurunkan tim khusus ke lapangan mengukur ulang HGU milik sejumlah perusahaan khususnya yang bergerak dibidang perkebunan dan pertanian, sehingga masyarakat tidak merasa terjajah dengan keberadaan

pihak perkebunan di Aceh Timur. “Anehnya lagi, disaat kita melihat peta yang ada di BPN, banyak tanah masyarakat yang tidak bisa dikeluarkan sertifikat dengan berbagai alasan, seperti lahan masyarakat berada dalam HGU ataupun lahan masyarakat berada dalam kawasan ekosistem lauser (KEL),” kata Hasballah M. Thaib seraya meminta BPN perlu bekerja maksimal dalam pengukuran ulang HGU. Sementara itu, Kepala Bidang Pengaturan, Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Aceh, Ir. Joko Suprapto, MP dalam kesempatan tersebut mengaku menampung penuh semua aspirasi dan masukan Bupati Aceh Timur dan para Kepala SKPK, khususnya dalam pengukuran ulang HGU dengan tujuan melepaskan berbagai konflik sengketa lahan diwilayah itu. “Ini merupakan PR kita bersama yang harus kita selesaikan, karena sebagaimana disampaikan bahwa konflik tanah di Aceh Timur sangat tinggi,” kata Joko. Dalam Sidang PPL itu ikut dihadiri Waka Polres Aceh Timur, Kepala Dishutbun, Kepala Distan dan Holtikultural, Kepala Bapeda, Kabag Hukum, Kabag Humas dan Protokol, Kabag Adm Pertanahan dan Camat Peureulak Kota. Dalam kesempatan itu, BPN Aceh juga memaparkan pembagian tanah objek lanreform oleh pemerintah terhadap penggarap yang memenuhi persyaratan. Harapannya adalah, masyarakat yang menjadi penggarap nantinya lebih mandiri dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan diharapkan tidak ada lagi konflik sengketa lahan yang belakangan terus menunai aksi protes dari masyarakat yang menuntut pengembalian sejumlah lahan dalam wilayah Kabupaten itu.(BSO)

SEPEKAN

ACEH TAMIANG - Rancangan Qanun (Raqan) pendirian politeknik Aceh Tamiang ditolak oleh Menteri Keuangan RI, karena melanggar aturan. Padahal dua unit gedung politeknik sedang dibangun di atas tanah seluas 22,2 ha yang dibeli pemkab Aceh Tamiang, dua tahun lalu sebesar Rp 31,5 miliar. Anggota Komisi C DPRK Aceh Tamiang, H. Muhammad Safie kepada wartawan, Senin (13/5), mengaku sangat menyayangkan penolakan raqan, karena sangat dibutuhkan untuk menunjang pendidikan anakanak di Aceh Tamiang. ìKami belum tahu alasan penolakannya. Padahal rawan itu dibahas 2012 lalu,î ujarnya. Kabag Hukum Pemkab Aceh Tamiang, M. Husaini SH mengatakan, alasan penolakan itu karena mendirikan perguruan tinggi bukan kewenangan daerah. Ia menjelaskan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 menyebutkan perguruan tinggi negeri didirikan dan di selenggarakan pemerintah pusat dan yang bertanggung jawab adalah menteri. î Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan,î ujarnya.

Sementara, alasan Raqan politeknik di buat sebut Husaini, merupakan bagian dari persyaratan penegerian politeknik Aceh Tamiang. Husaini menepis pihaknya lemah dalam pemahaman hukum. Menurutnya pihaknya telah berperan sesuai aturan hukum. (BSO)

Diklat Sekdes Aceh Timur Berakhir

ACEH TIMUR ñ Guna mempersiapkan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi serta kemampuan manajerial yang baik, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang terukur dan terjadwal dengan baik pula. Pernyataan itu disampaikan Bupati Aceh Timur melalui Asisten Bidang Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan M. Ikhsan Akhyat, S.STP, M.Ap pada penutupan Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa, Selasa (14/5) di Aula SKB Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Aceh Timur. Bupati berpesan kepada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti diklat. ìLearning Commitment atau Komitmen untuk belajar perlu terus dipupuk dan dipelihara demi terciptanya pelayanan kepada masyarakat, mari kita

tingkatkan mutu pelayanan kita kepada masyarakat dahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan,î pesan Bupati yang disampaikan M. Ihksan Akhyat. Sementara itu Ketua Panitia Diklat, Bustami, SH,MA mengatakan kegiatan ini telah dilaksanakan selama tujuh hari, dan para peserta mampu menyelesaikan seluruh agenda yang telah dijadwalkan. ìSetelah mengikuti pembekalan, kini para peserta dinyatakan telah menyelesaikan 60 jam pelajaran sesuai jadwal,î ujarnya. (BSO)

Forum Imum Mukim Susun Raqan Pemerintahan Gampong & Mukim

ACEH TIMUR - Imum Mukim adalah motor masyarakat dalam pembangunan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap persoalan-persoalan di gampong. Sejauh ini ini Imum Mukim masih memiliki kelemahan karena belum mampu mengcover segenap persoalan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib pada saat menghadiri pertemuan dan silaturahmi Fo-

rum Imum Mukim, Selasa (14/5) di Hotel Bandar Khalifah, Idi. Bupati menambahkan Imum Mukim diangkat untuk memimpin satu Kemukiman yang membawahi beberapa Gampong. Dalam perjalanan sejarah Aceh, institusi ini sudah ada sejak abad ke VII Masehi (10 Hijriah). Namun pada era Orde Baru sesuai UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, nama gampong berubah menjadi desa. Hal itu juga dibenarkan Ketua Forum Imum Mukim, Tgk. H. Yunus Al-Qaribi. ìAtas dasar latar belakang dan kilas balik sejarah itu, kami menyusun Rancangan Qanun Pemerintahan Mukim dan Gampong sebagai bahan masukan untuk dibahas,î ujarnya. Bupati berharap melalui memontum pertemuan ini menjadi pemicu semangat untuk membangun Aceh Timur yang lebih baik. Pertemuan ini sendiri dihadiri seluruh unsur Muspida dan Muspida Plus, para Imum Mukim, Pimpinan Dayah dan Tokoh Ulama dan Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Timur. (BSO)

Danrem 011 LW Silaturahmi Kepada Bupati Aceh Tamiang

ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib siap

memfasilitasi dan mendukung rencana pembangunan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0104 Aceh Timur di Idi Rayeuk. ìPemkab siap mendukung usulan pembangunan Makodim ke Markas Besar (Mabes) TNI di Jakarta, termasuk ke Komisi III DPR-RI, sehingga pembangunan Makodim dapat segera terwujud di Idi,î kata Bupati dihadapan Komandan Resort Militer (Danrem) 011 Lilawangsa, Kolonel Inf. Hifdizah saat bersilaturrahmi di Pendopo Idi, Minggu (12/5) malam. Pada pertemuan itu Bupati yang didampingi sejumlah Kepala SKPK juga meminta Danrem menempuh jalan ke Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh dan Mabes TNI di Jakarta. Hal itu dinilai lebih utama mengingat seluruh SKPK dan muspida lainnya sudah berkantor di Idi sepenuhnya. Pada kesempatan itu, Hasballah yang akrap disapa Rocky itu meminta persetujuan Danrem atas rencana Pemkab memperluas tata ruang Kota Idi hingga ke kawasan Makoramil Idi Rayeuk. Yakni di kawasan Kantor Pos yang berbatasan langsung dengan Gampong Tanoh Anoe. Sementara itu, Danrem 011 Lilawangsa mengatakan, berbagai usulan dan harapan Bupati akan disampaikan ke Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh. ìKemajuan yang dicapai Aceh Timur juga bagian dari kemajuan Makorem 011 Lilawangsa,î katanya. (BSO)


KPK POS

7

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

POLITIK

Wow…, Dalam Dua Hari Walikota Medan Lantik 400 Pejabat MEDAN – Kebijakan yang diambil Walikota Medan Rahudman Harahap, yang kini telah di non aktifkan dari jabatannya, sangat fantastis. Banyangkan saja, dalam kurun waktu dua hari, Rahudman diwakili Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis MM melantik 400 pejabat di lingkunan Pemko Medan. Maka tidak heran, banyak pihak yang menaruh curiga atas ‘prestasi’ Walikota tersebut. Apakah pelantikan para pejabat itu benar-benar melalui mekanisme yang baik, secara matang sudah dikaji Baperjakat Pemko Medan, atau hanya sekedar ‘mengejar setoran’. Pertanyaan inilah yang kini berkembang di tengah-tengah masyarakat, apalagi bila dikaitkan dengan prosesi dua pelantikan 396 pejabat itu bersamaan saat Rahudman diperiksa dalam kasus dugaan korupsi. Proses pelantikan pertama dilaksanakan pada Senin 12 Mei 2013. Diwakili Sekda Kota Medan, Walikota Medan Rahudman Harahap melantik 108 pejabat struktural. Sebanyak 73 orang di antaranya adalah lurah, 27 UPT Puskesmas dan 8 orang Kepala UPT DInas Pendidikan. Selanjutnya pada Selasa 1 Mei 2013,

kembali diwakili Sekda Kota Medan, Walikota melantik 291 pejabat struktural eselon III dan IV di Balai Kota Medan. Seperti pelantikan sebelumnya, dijelaskan bahwa apa pengangkatan sumpah dan janji para pejabat tersebut untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara efektif, dan bagian tidak terpisahkan dari sistem pembinaan aparatur secara berkesinambungan. “Jabatan bukan untuk disandang sebagai lambang prestise, melainkan sebuah amanah yang sangat besar untuk dipertanggungjawabkan, melalui loyalitas dan prestasi kerja yang harus saudarasaudara tunjukkan,” kata Sekda. Untuk itulah Sekda mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik tetap berada di gelombang yang sama, satu visi dan misi menjadi kesatuan yang utuh. Integritas harus selalu solid dalam membentuk kinerja pembangunan yang handal dan kinerja pembangunan yang luar biasa. Menurut Sekda, ungkapan ini perlu disampaikan lantaran acapkali tujuan umum yang telah disusun dan disepakati bersama seringkali dilupakan.(VIN)

BEBERAPA PEJABAT YANG DILANTIK: Arman Effendy Perangin-angin SP Lurah Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Yuda Pratiwi Setiawan SSTP MSP Lurah Sekip Kecamatan Medan Petisah Faisal Harahap S.Kom Lurah Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Muhammad Ilfan SE Lurah Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Aulia Ahmad SSTP Siti Rejo II Kecamatan Medan Perjuangan M Agha Novrian SSTP MSi Lurah Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah dr Immanuel Sembiring Kepala UPT Puskeemas Tuntungan dr Fauziah Kepala UPT Puskesmas Rantang dr Hj Muthia Nimphar Mars Kepala UPT Puskesmas Darusalam dr Hafni Tanjung Kepala UPT Puskesmas Mandala dr Roi Hendra Sitepu Kepala UPT Puskesmas Pekan Labuhan dr Lini Niaty Daely M.Kes Kepala UPT PuskesmasMedan Area Selatan Drs Effendi sipayung Kepala UPT TK SD Kecamatan Medan Baru Rosina Spd Kepala UPT TK SD Kecamatan Medan Sunggal Soriani SPd Kepala UPT TK SD Kecamatan Medan Belawan Dra Hj Lisiana Rahmadani MM Kepala UPT TK SD Kecamatan Medan Tuntungan Drs Yarmansyah MPd Kepala UPT TK SD Kecamatan Medan Helvetia Drs Zakaria Harahap Kabag Agama dan Pendidikan Dr Rushakim Lubis SPog Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan pada RSUD Dr Pirngadi Medan Drs Andi Syukur Harahap Kabag Umum di Sekretariat DPRD Kota Medan Abdul Johan SPd Kabid Program dan Pengembangan Mutu Pendidikan Ayub Saufi SH Kabid Pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RDP Komisi A DPRD Dengan Camat, Ngawur BINJAI - Komisi A DPRD Kota Binjai kemarin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lima camat dan dihadiri Badan Kepegawaian Daerah(BKD), Inspektorat dan Panwas Kota Binjai. Anehnya materi RDP terkait ada anak Camat yang maju jadi Caleg. Ironisnya lagi, berdasarkan informasi berkembang RDP dilaksanakan karena oknum petinggi DPRD Kota Binjai gerah, saba anak camat tersebut satu dapil dengannya. Padahal persoalan yang urgent terkait dengan penempatan jabatan sturktural yang tidak tepat sasaran, dan sudar sering disuarakan masyarakat. Komisi A justru tetap duduk manis, tanpa melakukan apa-apa. Pandangan ini dilontarkan Biro Legislatif Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai Sabar Simanjuntak, usai memantau jalannya RDP konyol itu. Dilaporkan sabar, proses RDP dipimpin langsung Ketua Komisi A Irhamsyah Putra alias I’am terkesan serba salah. Pasalnya pimpinan sidang tidak mengungkap, anak Camat mana dan dapil mana. Kalau substansi persoalan keterli-

batan Lurah dan Kepling yang terlibat dukung mendukung Caleg, juga tidak disebut Lurah dan Kepling mana. Dalam RDP itu, Panwas Kota Binjai mengatakan pihaknya menjalankan fungsi dan tugas pengawasan sesuai aturan. Juga sudah menghimbau Walikota Binjai supaya seluruh jajarannya netral. Sedangkan BKD memberi penjelasan selaku PNS sudah terikat dengan UU No.43 tahun 1999 tentang disiplin PNS disusl dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.53 tahun 2010 disusul keterangan dari Inspektorat yang mengaku bahwa pihaknya berperan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur Pemerintahan termasuk Camat selaku Kepala Wilayah. Ketua Komisi A I’am meminta Pemko Binjai supaya menindak setiap PNS yang terlibat dukung mendukung calon legislatif. Di tengahtengah RDP Ketua Komisi A terkejut ketika komisi A menanyahkan tentang anggaran pelaksanaan MTQ. Atas pertanyaan itu para camat menjawab mereka hanya bisa ngelus dada. Sebab dana yang diberikan Pemko Binjai sangat minim.(SBR)

SUMUT

Bupati: Pemkab Nias Bangun SDM Bidang Pendidikan NIAS – Membangun dan menyiapkan Sumber Daya manusia (SDM) melalui pendidikan di wilayah Kabupaten Nias menjadi prioritas dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan sebagaimana visi dan misi Pemkab Nias yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerha (RPJMD) Tahun 20112016yakni terwujudnya masyarakat Nias yang berpendidikan, bermutu tinggi dan berakhlak mulia. Demikian dikatakan Bupati Nias

Sokhiatulo Laoli pada acara temu pers yang dilaksanakan di Kantor Bupati Nias, Jumat kemarin. Menurutnya, secara umum kondisi sekolah di Kabupaten Nias sudah hampir memadai di setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dinai, Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA maupun sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta berjumlah 314 unit. Dikatakan, arah kebijakan dalam menyiapkan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan meliputi penyediaan sarana dan prasa-

rana, penyediaan pendidik dan menejemen PAUD berkompeten, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar serta pemenuhan guru SD dan SMP secara merata, pemenuhan guru SMA/SMK secara merata, peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan menengah kejuruan (SMK). Selanjutnya, peningkatan mutu, kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru, pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah, penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan infor-

mal, pemberian bea siswa kepada siswa yang berprestasi, menumbuhkan gerakan cinta buku “ gerakan gemar membaca”, pemantapan sistem mekanisme pertanggung jawaban aparatur pemerintah melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, serta penyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana kantor dan pelayanan administrasi perkantoran,katanya. Upaya yang telah dilaksanakan

Pemkab Nias dibidang pendidikan tahun 2012/2013 yakni melaksaakan diklat kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, membangun sarana dan prasarana gedung sekolah, pengadaan kendaraan dinas roda dua bagi pengawas rumpun mata pelajaran dan kepala UPT Dinas Pendidikan kecamatan, ujar bupati. Bupati Nias menyadari bahwa, yang dilaksanakan tersebut masih belum maksimal, tetapi secara bertahap akan dilanjutkan untuk peningkatan SDM pada masa yang akan datang.(YAGI)

Tantangan dan Hambatan Harus Dihadapi Bersama

SEMINAR –Bupati Sergai diwakili Sekdakab didampingi Kakan Kesbangpol dan linmas Drs. Ramses Tambunan, MSi saat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Seminar Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kabupaten Sergai.

Pemkab Gelar Seminar Pendidikan Politik SEI RAMPAH - Menyambut pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum legislatif (pileg) tahun 2014 dan pemilihan umum presiden (pilpres) tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menggelar Seminar Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kabupaten Sergai. Seminar sehari yang diisi narasumber para pakar politik di Sumut ini dibuka oleh Bupati Sergai Ir. H.T Erry Nuradi, MSi diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, MSi di aula Sultan Serdan Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Selasa (14/5). Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Drs.H.

Haris Fadillah, MSi, Bupati Erry Nuradi mengemukakan negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan partai politik sebagai sarana arikulasi politik. Demikian halnya dengan pelaksanaan pemilihan umum mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh masyarakat untuk memilih pimpinan yang sesuai dengan kehendak dan aspirasinya. Rangkaian proses pemilihan umum ini menurut Bupati Erry Nuradi merupakan titik awal bagi kelanjutan pemerintahan Indonesia yang akan membawa perubahan untuk masa lima tahun kepemimpinan mendatang. Oleh karenanya sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki

kedewasaan politik sehingga menciptakan iklim masyarakat yang kondusif sehingga jauh dari terjadinya perpecahan dan konflik di tengah masyarakat. Melalui kegiatan pendidikan politik ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat Sergai mengenai perkembangan politik di Indonesia sekaligus meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kancah perpolitikan di daerah ini. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dari daerah ini pada pelaksanaan pileg 2014 dan pilpres 2015 yang akan datang, harap Bupati Sergai. Sebelumnya, Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Sergai

Drs. Ramses Tambunan, MSi melaporkan kegiatan ini diikuti oleh para siswa tingkat mengengah atas, berbagai organisasi masyarakat, kepemudaan, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan unsur pemerintah kecamatan. Narasumber yang dihadirkan untuk mengisi materi pada acara ini adalah DR. Warjio pengamat politik Sumut dan Drs. Rajin Sitepu yang merupakan Komisioner KPU Sumut. Diharapkan melalui sosialisasi ini para peserta mendapatkan nilai tambah pemahaman politik sehingga diharapkan akan lebih peka terhadap dinamika politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, jelas Kakan Kesbangpol dan Linmas.(ARM)

BATUBARA - Tantangan dan hambatan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin kompleks dan multidimensial, karenanya harus ada sinergiditas yang semakin baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka melanjutkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH. MM yang diwakili sekdakab T. Erwin SE pada rapat paripurna DPRD Batubara-Lima Puluh, jumat (10/5) yang dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi,dihadirianggotaDPRDBatubara, Muspida, SKPD se Batubara. Telah banyak terobosan yang kita lakukan untuk menuju Kabupaten Batubara yang sejahtera dan berjaya. Seperti terobosan pembangunan prioritas skala nasional melalui MP3EI dan sislognas, seperti pembangunan tubuh ban kereta api (REL) ruas Bandar Tinggi-Kwala Tanjung yang dalam tahun ini akan selesai pembangunannya. Pembangunan pelabuhan, masterplan kawasan industeri dan penguatan sumber daya lainnya. Pemkab Batubara telah melakukan kordinasi yang terus menerus dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan, revisi kawasan hutan (SK MENHUT 44 2005) yang disampaikan melalui Gubernur Sumatera Utara, dan telah lama dilaporkan tim terpadu revisi yang saat ini berada di meja Menteri.(SAH)

Peresmian Kantor Camat dan Program PATEN Teluk Mengkudu SERGAI - Peran pemerintah adalah sebagai pelayan sekaligus perantara kepentingan beberapa kelompok masyarakat, dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara publik berubah dari dilayani menjadi melayani. Dengan diterbitkannya Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN), terjadi perubahan sistem pelayanan dari sistem konvensional menjadi sistem paten dengan harapan dapat mengoptimalkan peran pemerintah kecamatan dalam fungsi pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikemukakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H.T.

POLITIK

Kurang Mampu Dalam kesempatan yang sama, Bupati Erry Nuradi melakukan penandatanganan prasasti pembangunan perkerasan jalan yang berlokasi di Desa Pekan Sialang Buah sepanjang 939 meter, saluran irigasi di desa Pematang Setrak sepanjang 990 meter, tembok penahan tanah di desa Pasar Baru sepanjang 1036 meter dan perkerasan jalan di desa Sei Buluh sepanjang 1394 meter yang berasal dari alokasi dana program PNPM-MP tahun anggaran 2012. Kemudian Bupati Erry Nuradi menyerahkan bantuan sosial kepada 60 keluarga kurang mampu yang berasal dari surplus dana SPP oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Mengkudu tahun 2012.(ARM)

Sergai, Muspika Kecamatan Teluk Mengkudu, manajer PT. Socfindo Kebun Matapao, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Lebih lanjut dikatakan Bupati Erry Nuradi bahwa sejak Desember 2012, Pemkab Sergai telah melauncing PATEN di 6 Kecamatan. Selain itu program PATEN sebelumnya telah diujicoba di Kecamatan Perbaungan sejak tahun 2011 dan membawa Perbaungan menjadi Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumut tahun itu. Dengan dilaunchingnya program ini di 11 Kecamatan lagi di Sergai maka seluruh kecamatan telah memiliki layanan ini. Dengan penggunaan sistem PATEN ini di setiap Kantor Kecamatan di Sergai diharapkan warga masyarakat

dapat menerima pelayanan yang lebih cepat, terukur, jelas dan tepat, tegas Bupati. Kedepannya diharapkan Bupati Erry Nuradi agar pemerintah Kecamatan dapat menjadi pusat pelayanan di Kabupaten Sergai, sehingga biaya yang selama ini diakibatkan kendala jarak, jangkauan, sarana angkutan dan biaya dalam mendapatkan pelayanan berbagai pengurusan surat-surat, IMB, maupun perizinan dan nonperizinan dapat teratasi dengan baik. Kepada masyarakat se Sergai, Bupati Erry menghimbau agar memanfaatkan pelayanan PATEN di kantor kecamatan dan tidak menggunakan jasa calo yang berakibat pada besarnya pengeluaran. Penandatanganan Prasasti PNPM dan Bantuan Sosial Keluarga

Badan Kesbang Linmas menggelar Operasi Kasih Sayang yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.Tim ini berhasil menjaring 14 pelajar dari tingkat SMP dan SMA dari lokasi yang berbeda, Rabu (15/5). Dari 14 pelajar yang terjaring razia, 1 di antaranya menyimpan foto dan video porno di Handphone nya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Drs Hamlet Sinambela melalui Kabid Program Azhar Spd mengakui kegiatan operasi Kasih Sayang yang dilaksanakan oleh pihaknya itu menjaring delapan orang pelajar dari tingkat SMA yakni dari SMA Negeri 3 sebanyak 3 orang, SMA Negeri 5 sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk tingkat SMP sebanyak 6 orang yakni SMP Negeri 2 sebanyak 3 orang, SMP Negeri 4 sebanyak 1 orang, SMP Negeri 7 sebanyak 1 orang, dan dari SMP Negeri 10 sebanyak 1 orang. Menurut Azhar khusus bagi siswa tingkat SMA yang kedapatan menyimpan foto dan video porno di HP-nya, Dinas Pendidikan melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya.ìUntuk pelajar yang terjaring itu pembinaannya kembali dipulangkan ke sekolah masing-masing. Sebelum pelajar itu dikembalikan terlebih dahulu membuat surat pernyataan yang isinya tidak mengulangi perbuatan yang serupa. (HER)

Uji Ulang Baca Pelantikan PPK Qurían Para dan PPS Lancar Bacaleg SUBULUSSALAM - Menyikapi pemilukada Kota Langgar Aturan persiapan Subulussalam, tahapan demi

SEPEKAN

KPU Laksanakan Bimtek Pantarlih

BATUBARA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Batubara mengelar bimbingan teknis (Bimtek ) kepda petugas pemutahiran data pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Legislaitif anggota DPRD, DPR, DPD, di aula balai desa Simpang Dolok Kecamatan Lima Puluh, Senin (13/5) Ketua KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH.MSi mengatakan petugas pantarlih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih di desa. Oleh karena itu Pantarlih sangat penting perannya dalam proses penyusunan daftar pemilih. Karena strategisnya peran Pantarlih ini, baik dan buruknya DPT (Daftar pemilih tetap) Pemilu 2014 sangat bergantung kepada kinerja Pantarlih dilapangan. Para petugas pantarlih diharapkan dalam menjalankan tugasnya harus cermat, teliti serta netralitas juga tidak kalah pentingnya.(sah)

Panwascam Harus Peka Dan Netral

Erry Nuradi, MSi dalam sambutannya pada acara peresmian Pemakaian Kantor Camat Teluk Mengkudu dan Launching Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di 11 Kecamatan se Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013. Acara peresmian ini digelar di halaman Kantor Camat Teluk Mengkudu di desa Matapao, Kamis (26/5) ini turut dihadiri Ketua DPRD Sergai H. Azmi Yuli Sitorus SH, MSP, Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Hasiholan Silaen SH, Ketua TP PKK Ny. Hj. Evi Diana Sitorus, Ketua DPC GOPTK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Jajaran SKPD Sergai, Camat dan Ketua TP PKK Kecamatan se-

BATUBARA - Panitia Pengawas

Kecamatan (Panwascam) pilkada Bupati/Wakil Bupati Batubara 2013 diharapkan peka dan netral dalam bekerja menjalankan tugas serta wewenang sesuai koridor yang berlaku. Hal tersebut di ungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Batubara Drs Ebson Amrin Pasaribu saat melantik 21 orang Panwascab se-Kabupaten Batubara di kantor Panwaslu BatubaraLima Puluh, Selasa (14/5) yang dihadiri Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM yang diwakili asisten I H. Sakti Alam Siregar SH, ketua KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH.MSi. Sebanyak 21 orang dilantik menjadi anggota Panwascam seKabupaten Batubara, setiap kecamatan ada 3 orang anggota Panwascam, tiap Panwascam bertugas mengawasi proses pemilukada di wilayahnya masing-masing. ìKepada seluruh anggota Panwascam untuk bersikap netral dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya pada pilkada Bupati Batubara 2013,î ucapnya.(sah)

Pemko Kembali Gelar "Operasi Kasih Sayang"

TANJUNGBALAI-Petugas tim gabungan dari Kantor Satpol PP,Polresta Tanjungbalai dan

SUBULUSSALAM ñ Uji atau tes membaca Al Qurían bagi bakal calon legislatif (Bacaleg) adalah persyaratan mutlak di Aceh. Itu merupakan nilai plus bagi yang ingin menjadi calon legislatif di Aceh dan satu kelebihan di Tanah Rencong. Menurut beberapa pengamat, tes membaca Al Qurían bagi seluruh Bacaleg harus benarbenar, jangan hanya formalitas. Karena itu diminta kepada komite tes harus maksimal dan sesuai kriteria. Upaya ini bagian dari upaya menciptakan bacaleg berkualitas. Di Kota Subulussalam ratusan Bacaleg turut mengikuti tes baca Al Qurían yang dilaksanakan pada 05 ñ 06 Mei 2013 lalu. Menurut informasi dari panitia dan KIP, yang tak lulus ada 28 orang. Ketika hal ini dikompirmasikan, KIP Kota Subulussalam menyebutkan yang tidak lulus baca Al Qurían tidak boleh tes baca ulang lagi sesuai petunjuk KIP provinsi Aceh. Namun bagi yang tidak hadir dan sakit, jika ada surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah akan dilakukan tes baca Al-Qurían. (KAR)

tahapan telah dilaksanakan KIP. Seperti penjaringan PPK dan PPS, bahkan saat ini anggota PPS dan PPK telah ditetapkan 25 PPK dan 222 PPS. Bahkan Selasa kemarin telah dilantik ketua KIP Subulussalam M. Husen Saraan, SH disaksikan Muspida Plus. Menurut M. Husen, seluruh PPK dan PPS yang telah dilantik harus benar-benar bekerja sesuai diharapkan. Tugas adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan demi suksesnya pesta rakyat. Pilkada mendatang adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi dan mungkin lebih berat sebelumnya. Jadi semua personil PPK dan PPS harus jeli dan mampu menghadapi situasi pada pelaksanaan pilkada. Pada kesempatan Walikota Subulussalam diwakili Asisten I Sajali, S.Sos mengatakan semua PPK dan PPS harus kerja keras agar nanti pesta rakyat berjalan sukses. Dalam menghadapi situasi politik saat ini, kita semua harus peka dan dimohon agar seluruh masyarakat turut membantu dan menciptakan suasana aman. (KAR)


KPK POS

13

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

Rubrik KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Seluruh Pegawai dan Pimpinan KPK Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba BEKERJA sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta, sejak 2006 KPK rutin melaksanakan pengujian sampel urine (urinalisis) untuk tes penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). ”Sejak 2006 hingga 2012, semua personel di KPK yang diuji, termasuk pejabat, pegawai KPK, dan tenaga alih daya. Khusus 2012, pengujian juga diterapkan kepada tahanan KPK. Dan, Hasil seluruh pengujian tersebut adalah negatif semua,” ungkap Wakil Ketua KPK Zulkarnaen saat membuka acara ”Advokasi Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Kebijakannya”, yang diikuti oleh sekitar 100 orang pegawai KPK di Auditorium KPK, Rabu pekan lalu. Zulkarnaen menjelaskan bahwa melakukan tindakan korupsi dan menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba secara ilegal, sama dengan merusak masa depan bangsa. Keduanya termasuk kategori tindak pidana yang merusak sendi-sendi bangsa, sehingga harus diberantas sampai tuntas. ”Penggunaan narkoba menimbulkan efek ketergantungan bagi para pemakainya, sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan pegawai dan pejabat KPK terhadap bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba,” papar Zulkarnaen. Kode Etik Pimpinan dan Pegawai KPK, dan Peraturan Kepegawaian KPK menyatakan bahwa apabila terdapat pejabat atau pegawai KPK yang melakukan tindak pidana, yang di antaranya menyalahgunakan dan

mengedarkan narkoba, termasuk dalam kategori pelanggaran berat. “Oleh karena itu, mari kita wujudkan KPK yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dengan mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” tandas Zulkarnaen. Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015, KPK telah menyusun dan mengirimkan rencana aksi pemberantasan narkoba di lingkungan KPK ke BNN Pusat. Salah satu kegiatan yang dimasukkan dalam rencana aksi tersebut adalah advokasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan KPK. ”Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan kepada semua pihak yang berada di lingkungan KPK agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, karena dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan reputasi lembaga,” lanjut Zulkarnaen. Kerja sama KPK dengan BNN dilakukan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan KPK dan menjaga agar pegawai serta pejabat KPK serta pegawai alih daya tetap menjadi sumber daya manusia yang profesional, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, taat hukum serta bebas narkoba. (HUMAS)

Hasil Investigasi Irjen Kemdikbud Terkait UN Adalah Informasi Publik ORANG Tua Murid, Praktisi Pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan mengajukan permintaan informasi publik berupa laporan pemeriksaan Itjen atas kekacauan pelaksanaan UN 2013. Permintaan ini dilakukan karena Mendikbud tidak kunjung membuka seluruh temuan Itjen terutama nama pejabat dan perusahaan yang bertanggungjawab atas UN 2013. Padahal pengungkapan semua temuan Itjen akan membantu pengusutan kasus keterlambatan dan indikasi korupsi dalam pengadaan jasa percetakan dan distribusi UN 2013. Laporan Itjen atas kekacauan UN 2013 adalah informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini diperkuat lagi dengan pengungkapan laporan Itjen oleh Mendikbud melalui konferensi pers pada Senin pekan lalu. Lagipula pemeriksaan Itjen didanai oleh APBN. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi Mendikbud dan jajarannya untuk menahan memberikan laporan tersebut atau juga menunda pengungkapannya pada publik. Penundaan pengungkapan pada publik akan semakin meningkatkan ketidakpercayaan publik pada Mendikbud dan jajarannya dalam mengelola pendidikan nasional. Pengunduran diri Kabalitbang Kemendikbud merupakan bukti bahwa pemberhentian tidak akan

berdampak terhadap proses lanjutan UN 2013 (proses pemindaian dan penilaian UN). Kemendikbud harusnya dapat mengantisipasi mengganti penjabat ataupun staf yang terkait dengan teknis pelaksanaan UN 2013. Sebaliknya, dengan mempertahankan pejabat yang bermasalah justru mengundang pertanyaan publik, apakah ada pejabat Kemendikbud yang dikorbankan dan yang diselamatkan oleh Mendikbud. Konsistensi Mendikbud Pada setiap UN Mendikbud selalu mengumumkan nilai dan kelulusan murid peserta UN. Pengumuman ini mengungkapkan siapa saja murid yang lulus dan yang tidak lulus. Sikap ini seharusnya juga diterapkan Mendikbud menyikapi temuan Itjen dimana mengumumkan siapa saja pejabat Kemendikbud dan BSNP yang “tidak lulus –melaksanakanUN 2013. Dan tentu saja, sikap Mendikbud atas ini mencerminkan apakah prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan UN juga dijalankan dalam manajemen di Kemendikbud. Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun oleh ICW diketahui bahwa ada beberapa pejabat dan staf Kemendikbud yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa UN 2013 tidak bersedia diperiksa oleh Itjen Kemendikbud. Hal ini bertentangan dengan semangat antikorupsi yang sedang dijalankan dilingkungan Kemendikbud. (ICW)

KPK Jalin Kerja Sama dengan Kemkominfo KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien sesuai kewenangan masing-masing. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Rabu pekan lalu di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Medan Merdeka, Jakarta. Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama di antaranya meliputi pertukaran data dan informasi, pendidikan/pelatihan, penelitian dan

ASET NEGARA– Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama Pengamat Hukum Said Karim (kiri) menjadi pembicara dalam seminar "Perlindungan dan Pengembalian Aset Negara", Jakarta, Kamis (9/5). menurut pembicara, tindakan penyelamatan aset negara terutama BUMN, dapat dilakukan dengan jalur hukum yaitu KPK. Pidana, Perdata, Admisistrasi, Non Litigasi, berdasarkan UU Perlindungan Aset Negara. pengembangan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, sosialisasi dan diseminasi informasi serta program pencegahan korupsi lainnya. “Kerja sama KPK dan Kemkominfo dalam tata ke-

lola pemerintahan yang baik akan diwujudkan melalui penerapan perluasan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penerapan dan pengembangan pengendalian gratifikasi dan sistem pengaduan di lingkungan Kemkominfo,”

papar Abraham. Dalam bidang sosialisasi dan diseminasi informasi, lanjut Abraham, KPK dan Kemkominfo telah sepakat untuk saling mendukung dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap

pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (stranas PPK) yang memasukkan pendidikan dan budaya antikorupsi sebagai strategi ke-5. Sedangkan, sebagai upaya untuk memberi arah dan panduan bagi seluruh pihak dalam menyampaikan pesan pendidikan dan budaya antikorupsi serta mendorong partisipasi aktif seluruh pihak dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi dan pembangunan budaya antikorupsi, Kemkominfo bersamasama dengan KPK, Kemendikbud, UKP4, KemenPAN dan RB serta BPS telah membuat cetak biru strategi komunikasi pendidikan dan budaya antikorupsi. ”Salah satunya adalah dengan disepakatinya tematema tahunan yang diaplikasikan secara nasional. Tahun ini tema yang diusung adalah transparansi, setelah tahun sebelumnya mengangkat tema kejujuran,” tandas Abraham.(HUMAS)

Kejagung Belum Eksekusi 57 Terpidana Korupsi JAKARTA - Pemberantasan korupsi belum ditangani serius oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Buktinya, sebanyak 57 terpidana korupsi hingga kini belum dieksekusi. Padahal, para koruptor itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Para terpidana yang belum dieksekusi itu, tersebar di 12 wilayah hukum kejaksaan tinggi di penjuru nusantara. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari 57 terpidana korupsi, 23 koruptor belum dieksekusi karena melarikan diri atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sisanya, 34 terpidana korupsi belum dieksekusi karena sejumlah alasan. "Catatan ICW, terpidana korupsi yang paling banyak belum dieksekusi berada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (22 terpidana). Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (enam terpidana), Kejaksaan Tinggi Riau (lima terpidana), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (dua terpidana)," ungkap Emerson F Yuntho, anggota Badan Pekerja ICW saat audiensi dengan Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta, Selasa (14/5).

Dicontohkan, belum dijebloskannya koruptor ke penjara adalah Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko, terpidana kasus korupsi dana APBD Aru senilai Rp 42 miliar. Pada 12 Desember 2012, sekelompok orang pendukung Teddy Tengko, berhasil membatalkan eksekusi Kejaksaan di Bandara Soekarno Hatta. "Pihak Kepolisian di sekitar bandara yang seharusnya mendukung upaya kejaksaan justru terkesan berpihak kepada sang Bupati, sehingga proses eksekusi gagal dilakukan. Hingga kini terpidana korupsi selama empat tahun penjara belum mendekam dipenjara. Lucunya malah masih menjabat sebagai Bupati Kepulauan Aru," papar Emerson. Contoh lain, terpidana korupsi yang melarikan diri yakni Satono (Mantan Bupati Lampung Timur), Sumita Tobing (ex Direktur TVRI), Samadikun Hartono (BLBI), Sudjiono Timan (BPUI), Djoko S Tjandra (Bank Bali), Adelin Lis, Nader Taher dan Syarief Abdullah. ICW mendukung langkah Kejakgung mengeksekusi koruptor. Namun demikian, ICW tetap mengingatkan pihak

Kejaksaan masih punya pekerjaan rumah untuk melakukan eksekusi dan tidak membiarkan koruptor bebas seenaknya, harapnya. Selain itu, tambah dia, proses eksekusi terhadap para koruptor sangat penting untuk segera dilakukan dalam rangka pengembalian supremasi hukum dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, proses eksekusi koruptor yang tertunda atau lambat justru membuka peluang bagi koruptor untuk melarikan diri atau mengajukan peninjauan kembali. Dari kasus korupsi, eksekusi umumnya baru dilakukan satu sampai empat tahun setelah vonis untuk koruptor berkekuatan hukum tetap. Padahal jika terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dari Kejaksaan dengan institusi yang lain seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian, setidaknya 14 hari setelah berkekuatan hukum tetap, koruptor bisa segera dieksekusi, sambungnya. Emerson menambahkan alasan Kejagung tidak segera mengeksekusi karena banyak sang koruptor yang melarikan diri. Bahkan,

Kejaksaan belum diterima salinan putusan, juga menunggu putusan peninjauan kembali, koordinasi dengan pihak internal dan eksternal, pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan lain berkiatan dnegan kondisi situasi politik serta keamanan di tingkat lokal maupun ada upaya pihak tertentu yang menghalang-halangi proses eksekusi terhadap koruptor. Intan Sari Geni, Ketua Indonesia Fight Corruption (IFC) menambahkan, banyaknya terpidana korupsi yang belum dieksekusi membuktikan Kejagung tak memiliki gigi, ompong, mandul dan kinerjanya tidak ada hasilnya. "Belum terselesainya masalah ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Kejagung semakin luntur. "Kita tak ingin Indonesia karut marut dan hukum rimba dijalankan karena masyarakat sudah muak dan bosan dengan korupsi yang semakin merajalela dan menggurita di negeri ini. Apalagi penegakan hukumnya amburadul," ucapnya. Kroscek Wakil Jaksa Agung Darmono menilai 57 kasus terpidana korupsi yang sudah

berkekuatan hukum tetap, namun belum dieksekusi akan menjadi catatan bagi Kejaksaan Agung. "Kami segera melakukan kroscek. Perkara itu sejauh mana, sudah dieksekusi atau belum. Nanti Jampidsus yang melakukan pengecekan di lapangan, data di kejaksaan agung maupun daerah," komentarnya. Bila dieksekusi, tambah Darmono, kejaksaan akan menyampaikan informasi kepada publik melalui media yang ada seperti email atau website kejaksaan supaya masyarakat tahu. Bagi perkara yang belum dieksekusi menjadi kewajiban kejaksaan untuk segera ditindaklanjuti. "Saya akan semaksimal mungkin terhadap perkara yang belum dieksekusi, kami cari sebabnya apa, apa tidak ditemukan, meninggal dan lain sebagainya," tegasnya. Diharapkan, dalam tempo satu bulan akan ada jawaban statusnya. Dalam artian mana yang sudah dieksekusi, mana yang belum dalam satu bulan data-data kita peroleh, karena kita harus kroscek ke lapangan, ke daerah perkara ini tidak semua oleh Kejagung dan hasilnya akan kita sampaikan pada publik.(ENDY)

"Polisi dan Kejaksaan Tidak bisa Beralasan Belum Ada Ijin Presiden" ICW dan lembaga antikorupsi lain telah sukses menghapuskan pasal ijin pemeriksaan dalam UU Pemerintah Daerah melalui Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi. Keberhasilan ini tentunya berimbas secara positif bagi upaya penegakan hukum korupsi di Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai JR yang dilakukan ICW dan organisasi lainnya, berikut petikan wawancara tim redaksi antikorupsi.org dengan Emerson Yuntho, salah satu pencetus JR UU Pemda. Mengapa ICW mengajukan JR UU PEmda terkait ijin pemeriksaan? Upaya penuntasan kasus korupsi khususnya yang melibatkan di daerah seringkali terhambat karena terdapat aturan hukum yang menyebutkan penegak hukum (polisi dan jaksa) harus mendapat izin dari Presiden jika ingin memeriksa kepala /wakil kepala dearah baik dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun tersangka. Ketentuan yang menghambat tersebut diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang intinya mengharuskan adanya

persetujuan tertulis atau izin dari presiden apabila penyidik dari kepolisian dan kejaksaan akan melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah dalam perkara tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Jumlah permintaan izin pemeriksaan sungguh luar biasa. Pemerintah menyebutkan sejak Oktober 2004 hingga 26 Agusutus 2011, Presiden telah mengeluarkan 164 permohonan persetujuan tertulis atau izin untuk melakukan pemeriksaan kepala daerah dan/atau kepala daerah dalam perkara korupsi. Dalam catatan ICW tahun 2011 menyebutkan sedikitnya 30 perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah terhambat penuntasannya karena menunggu persetujuan Presiden. Berapa lama JR dipersiapkan? Proses persiapan sesunggunya sudah dimulai sejak Februari 2008, terdapat beberapa kali diskusi dan persiapan penyusunan permohonan namun proses pengajuan permohonan baru dilakukan pada tahun 2011. Siapa saja pihak yang terlibat?

Pihak yang terlibat persiapan dilakukan oleh sejumlah LSM sepertti YLBHI, LBH Jakarta, ELSAM, LeIP, KRHN, PSHK, ICW, TI Indonesia, Pukat dan Pusako. Kendala yang dihadapi saat mempersiapkan gugatan dan selama gugatan? Kendala mendasar ada pada proses persiapan penyusunan permohonan, karena memerlukan beberapa kali diskusi dengan Koalisi dan penyiapan administrasi permohonan. Kesibukan anggota koalisi dan juga ICW juga menjadi faktor tertundanya proses pengajuan permohonan ke MK hingga hampir 3 tahun. Kendala lainnya adalah dalam tahap penentuan pihak pemohon. Pada awalnya permohonan ingin melibatkan banyak pihak di seluruh Indonesia sebagai pemohon, namun karena alasan teknis dan strategis maka pemohon dibatasi hanya 4 pihak (1 lembaga dan 3 pemohon individu) Apa keuntungan setelah JR dikabulkan MK? Keuntungan lebih pada percepatan pemberantasan korupsi di daerah khususnya yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Jadi Kejaksaan dan Kepolisian di daerah tidak

bisa beralasan belum tuntasnya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah karena menunggu izin pemeriksaan dari Presiden. Bagaimana strategi advokasinya sehingga JR dikabulkan? Selain melalui permohonan ke MK, persoalan izin pemeriksaan kepala daerah juga selalu kami kampanyekan ke publik lewat media selama periode persidangan di MK. Setelah JR dikabulkan, apakah serta merta APH di daerah bergerak cepat menangani kasus yang terhenti karena harus ada ijin presiden? Dalam beberapa kesempatan, pimpinan kejaksaan maupun kepolisian menyambut baik putusan MK yang menghapuskan izin pemeriksaan terhadap kepala daerah. Kasubdit II Tipikor, Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Wiyagus Akhmad, dalam konferensi persnya di kantor Indonesia Coruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Selasa (02/ 10/2012), mengatakan, putusan MK tersebut tentunya dapat mempercepat proses penegakan hukum yang melibatkan kepala daerah. Senada dengan Wiyagus,

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M Adi Toegarisman, mengatakan, keputusan MK itu juga akan mempercepat penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung, yang melibatkan kepala daerah. Namun demikian pasca putusan MK tetap diperlukan monitoring terhadap penanganan kasus korupsi didaerah. Apakah ada UU lain yang juga mengatur soal ijin pemeriksaan dalam penanganan kasus korupsi? Selain kepala daerah, hambatan yang sama soal izin pemeriksaan juga terjadi ketika pihak kepolisian dan kejaksaan memeriksa anggota dewan, baik ditingkat lokal maupun di nasional. Keharusan adanya izin untuk memeriksa kepala daerah dan Anggota Dewan (DPD, DPR RI, DPRD Tk I dan DPRD Tk II) yang tersangkut kasus korupsi merupakan suatu prosedur yang harus dilalui oleh pihak kejaksaan dan kepolisian sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD. (ICW)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

Penyuluh Harus Meningkatkan SDM. BATUBARA - Sebagai penyuluh pertanian harus dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan yang setiap saat berkembang dengan pesat. Bekerjalah secara maksimal, profesional dan sebarkan informasi tekhnologi yang sedang berkembang kepada para petani agar mereka mengetahui dan memahami ilmu tekhnologi. Pemkab Batubara senantiasa memperhatikan kesejahteraan penyuluh dengan melengkapi segala peralatan kebutuhan bekerja. Swasembada beras harus kita pertahankan dimana beras merupakan makanan utama masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM pada acara pertemuan tekhnis penyuluh pertanian di RM. Barokah-Sei Suka, Senin (13/5), yang dihadiri Kepala BP2KP Drs Sahala Nenggolan, Kadis Pertanian Azizul Mukahar SP, Kadis Perkebunan Ir Zainal Manurung MSi, Kadis Peternakan Drh Hariyansyah Idris.

Kordinator kegiatan Ir Khair MSi menjelaskan acara sosialisasi yang berlangsung selama 3 hari dengan nara sumber Ir Darwin Girsang dan Ir Hj Rosmeli Nasution. Pesertanya berjumlah 87 orang yang bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia agar para petani, peternak dan pekebun memahami dan memanfaatkan potensi daerah yang kaya akan sumberdaya alam. Kekayaan alam Batubara harus dapat kita manfaatkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berjaya. Untuk menunjang kinerja penyuluh saat ini sudah memanfaatkan kantor sekretariat penyuluh di Kecamatan Talawi,Tanjung Tiram dan Air Putih dan penyuluh sudah mendapatkan transportasi kendaraan. Anggota DPRD Batubara Ahmad Badri menjelaskan sosialisasi bagi para penyuluh sangat baik, tetapi hendaknya dapat dilaksanakan secara rutin. Dimana saat ini ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat. (SAH)

DPPKA Sosialisasikan Perwal Nomor 4 Tahun 2013 TANJUNGBALAI-Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) melaksanakan sosialisasi PerwaL Nomor 4 Tahun 2013, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial TA 2013.Sosialisasi Peraturan Walikota (Perwa) ini, dilaksanakan dua hari, diikuti 200 orang peserta, dengan narasumber auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut Muhammad Ali Akbar. Acara sosialisasi yang bertujuan untuk tertib administrasi,akuntabilitas dan transparansi ini dipusatkan di Aula-I kantor Wali Kota, dibuka Wali Kota H.Thamrin Munthe diwakili Asisten-I H.Husinuddin,Rabu(15/5). Wali Kota mengatakan, hibah dapat berupa uang, barang atau jasa, sedangkan bantuan sosial berupa, uang atau barang, bersumber dari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang ada. “Secara spesifik, pemberian hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, serta tidak terus menerus, tujuannya untuk menunjang penyelenggaraan uru-

san pemerintahan,yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah”, ujarnya. Sama halnya dengan penerima hibah, kata dia, penerima bantuan sosial juga wajib membuat laporan dan pertanggungjawaban atas dana atau barang yang diterima, sesuai jadual yang ditentukan. “Karena itu, penerima hibah atau bantuan sosial, wajib membuat laporan pertanggungjawaban, berdasarkan penggunaan dana atau barang yang diterima”. Menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Syafrida, sosialisasi dilaksanakan dua hari, jumlah perserta sebanyak 200 orang, sebagai utusan SKPD, Instansi vertikal, Parpol, lembaga pendidikan, Ormas, BKM Masjid/ Musholla, yang telah ditetapkan sebagai penerima hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2013. Dikatakannya,sosialisasi dilaksanakan untuk menciptakan tertib adminstrasi, laporan yang akuntabel dan transparan, serta menghindari munculnya persoalan hukum terkait pemberian dan penggunaan hibah atau bantuan sosial. “Melalui kegiatan, diharapkan pengelolaan dan penggunaanya sesuai dengan peraturan yang berlaku”, katanya.(HER)

Sejak 2003, Pemko Salurkan Pinjaman Lunak Pada UKM TANJUNGBALAI–Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat,Dinas Usaha Kecil Menengah (UKM) mengucurkan bantuan dana kepada masyarakat.Sesuai data yang diperoleh, sejak tahun 2003 -2012 ada tiga ribu masyarakat yang menjadi nasabah Dinas UKM Tanjungbalai. Itu dikatakan Kepala UMK Tanjungbalai Syahrul didampingi Kabid UKM Nuraini SE di ruangan kerjanya, Selasa (14/5). Menurut Syahrul, sejak tahun 2003 hingga 2012 dari 6 kecamatan yang ada di Tanjungbalai, ada 3 ribu masyarakat yang menjadi nasabah UKM. Setiap nasabah dapat meminjam uang ke UKM jika sudah mengikuti prosedur kelengkapan berkas. Ada nasabah meminjam Rp1 juta hingga Rp20 juta.Setiap nasabah wajib menyetorkan pinjaman uangnya melalui petugas kolektor yang disiap-

kan hasil dari pengutipan uang dari nasabah lalu dimasukan ke kas UKM menunggu per setengah bulan hasil kutipan baru diserahkan ke Bank Sumut. Bagi nasabah meminjam uang sebesar Rp1 juta bersama cicilan pinjaman dikenakan labanya hanya Rp50 ribu per tahunnya tanpa menggunakan agu nan. Namun jika pinjaman di atas Rp2 juta,nasabah wajib menggunakan anggunan sebagai jaminan seperti surat tanah dan surat berharga lainnya. Syahrul menambahkan, kolektor merupakan utusan dari UKM untuk menagih pinjaman uang yang digunakan masyarakat. Upik Murni (45) ibu rumah tangga mengaku bantuan UKM banyak menolongnya. Jika nasabah yang meminjam uang ke UKM rutin membayar angsuran, maka si nasabah bisa mengajukan lagi pinjaman ke UKM.(HER)

SUMUT

Golkar Batubara Solid Dukung OK Arya BATUBARA - Pengurus dan kader Golkar tetap solid memberikan dukungan kepada H OK Arya Zulkarnain, SH, MM bergelar datuk setia amanah untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Batubara priode 2013-2018 melalui jalur independen. Hal itu dikemukakan Ir Lokot Ridwan Batubara M. Si dan Suhaimi pengurus harian dan kader Partai Golkar Kab Batubara kepada wartawan diruangan ker-

janya di Lima Puluh, Sabtu (11/5). Mereka mengatakan itu terkait pengunduran diri H OK Arya Zulkarnain, SH,MM dari Ketua DPD Partai Gol-

kar yang juga Bupati Batubara. Kami menilai sikap tersebut merupakan langkah tepat untuk maju melalui calon perseorangan pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati Batubara menurut jadwal berlangsung 19 September 2013. ''Ini langkah tepat dilakukan pak OK sebagaimana dulu dilakukannya, karena ianya merupakan milik masyarakat Batubara, keinginan itu merupakan keinginan

rakyat dan hingga saat ini H.OK Arya Zulkarnain SH. MM tetap kukuh dan kekeh sebagai kader partai Golkar,” tandasnya. “Begitu juga jajaran AMPG Batubara mendukung H.OK Arya karena merupakan haknya menentukan pilihan.''Di sini saya beserta jajaran siap mendukung,'' tukas Ketua AMPG Batubara Syafri. Apa lagi OK Arya salah satu kepala daerah (KDH)

Penempatan Jabatan Di Pemko Binjai Sarat KKN? BINJAI - Penempatan adik mantan Gubernur Sumut terpidana korupsi Zubaidah, SE M.Si yang diimpor dari Pemprovsu sebagai Pj.Inspektur Kota Binjai pada 4 April lalu masih menjadi buah bibir di lingkungan Pemko Binjai. Seba penempatan tersebut terkesan dipaksakan menyusul penempatan jabatan eselon II oknum PNS pangkat/gol Penata Tk.I III/d dr Melyani Bangun putri kandung oknum Ketua DPRD Sumut sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan. Demikian diungkapkan Ketua Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai G Affandy kamis pekan lalu menyikapi pola Idaham-Timbas selaku Pemimpin Kota Binjai. Menurutnya IdahamTimbas kerab kebelinger dalam menempatkan jabatan stuktrural, padahal selaku birokrat murni, mestinya memahani peraturan tentang penempatan jabatan. Dikatakan Gito diawal kepemimpinan Idaham-Timbas yang dilantik 13 Agustus 2010 silam, sudah banyak mengangkat pejabat dengan lebih mengutamakan pejabat impor PNS ketimbang memberdayakan pejabat-

pejabat senior yang ada padahal oknum pejabat yang diimpornya kerab bermasalah bahkan tersandung Hukum sehingga harus dipecatnya dan kemudian mengimpor kembali. Seperti pejabat Inspektorat Zubaidah ini sangat memukul kalangan birokrat senior mentang-mentang adik mantan Gubernur terpidana yang merupakan konco lawas Idaham sangat diistimewakan dengan parkir di Dinas Keuangan beberapa Minggu kemudian diangkat menjadi Staf Ahli (eselon IIb) tidak lama kemudian diangkat sebagai Pj. Kepala Inspektorat Binjai. Penempatan Zubaidah mengakibatkan pergeseran-pegeseran pejabat pangkat/gol Pembina Tk.I IV/b yang harus hengkang keluar karan zubaidah masih memiliki pangkat/Gol Pembina IV/a dan sebaliknya patut menjadi tanda tanya oknum Plt Dinkes yang Cuma modal pangkat/gol Penata Tk.I III/d bisa bertahan hampir setahun sedangkan Sekretaris Dinakes, beberapa kabid, Pimpinan Puskesmas memiliki pangkat/Gol Pembina IV/ a dan Pembina Tk.I IV/b.

Gino affandy menambahkan, tidak sedikit pejabat senior pangkat/gol Pembina Tk.I IV/a diparkirkan dijabatan staf kandas (non job) atau diberi jabatan eselon IIIb sedangkan diatasnya masih terdapat pejabat eselon IIIa yang masih memiliki pangkat/gol Pembina IV/a junior. Tidak itu saja, dari kalangan Guru yang diimpor Idaham dari langkat juga diberi jabatan Pimpinan SKPD stuktural antara lain Kepala Kantor Pelayanan Terpadu yang dilantik 4 April lalu. Tidak terpantaunya kondisi seperti ini oleh DPRD Binjai patut menjadi pertanyaan besar ada apa dibalik kepemimpinan Idaham-Timbas yang mengaku sebagai birokrat murni didampingi oleh Tokoh anti KKN selaklu Wakil Walikota yang katanya cinta Guru dan Pendidikan. Sudah waktunya Rakyat Kota Binjai belajar mengerti tentang Undang-Undang dan Peraturan sebab Wakil Rakyat yang didaulat Rakyat sebagai Lembaga kontrol Legislatif sudah tidak berdaya menjalankan fungsinya,ujar S.A. Aldiansyah Wakil Sekretaris Lembaga BCW menimpali. (SBR)

Walikota Tebingtinggi Terima Rekomendasi DPRD TEBINGTINGGI – Walikota Tebingtinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan menerima rekomendasi Anggota DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2012. Rekomendasi itu disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Tebingtinggi, Kami lalu di ruang sidang DPRD Jalan Sutomo. Dalam rekomendasi yang dibacakan Wakidi tersebut, anggota DPRD menyarankan mengenai arah kebijakan umum agar Pemko melakukan perbaikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan. SKPD yang menjadi sorotan DPRD yaitu Satpol PP, dimin-

ta untuk lebih giat menertibkan penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) diminta dalam menempatkan PNS sesuai kapasitas. Seluruh pimpinan dan jajaran RSUD Kumpulan Pane diharapkan melakukan perbaikan sektor pelayanan kesehatan, terutama pasien kurang mampu. Dinas Perhubungan dalam mengelola retribusi parkir harus lebih baik, karena berhubungann dengan sumber PAD. Perlu penertiban titik-titik perparkiran, pungutan retribusi yang tidak masuk kas daerah, juga penge-

lolan dan pemeliharaan marka jalan jangan ada double budget. Dinas Pertanian diminta mengaktifkan Rumah Potong Hewan (RTH). Dinas Pendapatan untuk mencari kepastian hukum Pasar Sakti. Juga seluruh SKPD yang kinerjanya masih sangat lemah. Walikota pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih dan menyambut baik rekomendasi DPRD terhadap LKPJ sebagai masukan untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah dalan pelayanan publik. Walikota juga mengakui kelemahan dan kekurangan pelaksanaan kinerja para SKPD masih banyak belum sesuai harapan. (RS)

yang berhasil mengukir sejarah pertama lkalinya memenangkan pilkada melalui jalur independen dengan sekali putaran. Sehingga dirinya kembali tampil pada Pilkada 2013 melalui jalur sama dan tetap kukuh selaku kader Golkar. ''Namanya juga demokrasi dan ini mencerminkan OK dicintai rakyat, dan merupakan suatu kebanggaan bagi kader partai Golkar,” ucap V. Panjaitan. (SAH)

Kuasai Tupoksi dan Tingkatkan Prestasi Kerja BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM diwakil asisten I H.Sakti Alam Siregar SH mengatakan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Pengangkatan seorang pegawai negeri sipil untuk menduduki suatu Jabatan bukan merupakan hadiah atau warisan yang harus dipertahankan. Setiap pejabat harus menyadari dan memahami bahwa kepercayaan yang diberikan itu harus dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta harus dapat meningkatkan prestasi kerja yang merupakan salah satu ukuran dalam meningkatkan karir PNS yang selanjutnya membawa konsekewensi promosi. Hal ini dikatakannya saat acara pelantikan eselon III dan IV dilingkungan Pemkab Batubara yang berlangsung dengan aman,tertib dan lancar di aula Bupati Batubara,Lima Puluh, selasa (14/ 5) yang dihadiri asisten,staf ahli Bupati, kepala dinas, badan, kantor, bagian, satuan, Camat se Batubara. Para pejabat yang dilantik Drs Darmansyah menjabat Camat Lima Puluh, Solehati Harahap SAg kabid di badan lingkungan hidup, Jawawi SPKP sekretaris BP2KP, Dra Tengku Hasmawati sekretaris dinas kelautan, Burhanudin sekretaris BPBD, Mahyudin, Jamaludin Kabid BPBD, Drs M.Bakri kasie DPRD, Khaidir SH kasie disdukcapil Kepada yang baru dilantik agar menguasai tugas dan fungsi saudara dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab, pedomani ketentuan yang berlaku,ikuti prosedur serta buatlah kebijakan dengan pikiran jernih serta penuh kearifan,karena kerja keras saudara akan menentukan kelanjutan pembangunan Batubara.Tingkatkan terus pelayanan dan kepekaan kepada masyarakat. Pada hakikatnya masyarakatlah pemegang kekuasaan tertinggi.Amanah yang saudara emban merupakan amanah rakyat, berusahalah agar masyarakat yang saudara layani tidak kecewa. Kepada pejabat eselon II yang baru dilantik agar dapat meneliti potensipotensi yang ada dan dapat dikembangkan.Ciptakan suasana kerja yang dinamis dengan meningkatkan disiplin,ketaatan serta semangat meningkatkan kerja,pungkasnya. (SAH)

Empat Pilar Kebangsaan Dasar Kekuatan Negara SEI RAMPAH - Perwujudan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI menjadi dasar kekuatan bangsa Indonesia harus segera diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Dalam Pemahaman nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia terkandung pada empat pilar kebangsaan ini. Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dengan Kantor KesbangPol Linmas Provsu menyelenggarakan acara Sosialisasi Nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (16/5 Wakil Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang turut didaulat menjadi narasumber dalam sambutannya mengatakan kandungan nilai-nilai empat pilar kebangsaan dapat dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dasar karakter bangsa kita yang harus terus dipertahankan dan dijaga,” jelas Wabup Soekirman. Turut hadir mendampingi Wabup Soekirman yakni

Dandim 0204/DS Letkol Arh Syaeful Mukti Ginanjar SIP, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si, Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor KesbangPol Linmas Provsu Darto Muhammad, Kakan KesbangPol Linmas Sergai Drs. Ramses Tambunan, unsur Pemerintah Kecamatan se-Sergai, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Diungkapkan Wabup Soekirman, dengan melandaskan empat pilar ini mampu menjadi tiang penyangga yang kokoh aspek-aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta

menghantarkan kepada kesejahteraan dan keadilan yang menjadi harapan warga negara Indonesia. Di era reformasi sekarang yang juga diikuti modrenisasi dan arus globalisasi, mengakibatkan semakin kompleksnya tingkat permasalahan di dalam masyarakat maka konsep empat pilar kebangsaan menjadi suatu hal mutlak untuk dilakukan, papar Wabup Soekirman. Karena itu peran seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk selalu mensuarakan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat luas, dite-

ngah kondisi masyarakat yang majemuk dan memiliki banyak perbedaan, jelas Wabup Soekirman. Sementara itu Dandim 0204/DS Letkol Arh Syaeful Mukti Ginanjar SIP mengatakan NKRI adalah kedaulatan bangsa Indonesia harus dijaga dan dipertahankan dengan prinsip bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dalam amandemen UUD tahun 1945 Pasal 30, yang memuat sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) demi kedaulatan NKRI. Maka dalam mengatasi berbagai konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat dan mengancam keutuhan negara Indonesia, perlu adanya kerjasama, kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang damai. Hal ini sebagai perwujudan loyalitas serta kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia yang merefleksikan nilainilai budaya yang terkandung dalam empat pilar tersebut, jelas Syaeful. (ARM)

SAMBUTAN :Wakil Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang menyampaikan sambutan dihadapan para peserta Sosialisasi Nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan bertempat di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (16/5).


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

Lokasi Ibukota Kab Nias Masih Rencana NIAS – Meskipun sudah 5 tahun pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Nias sudah berjalan sejak 2008 yang lalu, namun Pemkab Nias masih belum mapu menetapkan lokasi ibukotanya, sehingga sampai saat ini ibukota Kabupaten Nias masih berkedudukan di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli. Bupati Nias Sokhiatulo Laoli kepada wartawan mengatakan dalam rangka menetapkan pusat pemerintahan sekaligus sebagai lokasi ibukota Kabupaten Nias pada salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nias maka Pemkab Nias telah melakukan beberapa tahapan kegiatan, terdiri dari penyampaikan dokumen administrasi yakni surat Bupati Nias yang memuat aspirasi masyarakat kepada DPRD Kabupaten Nias dengan substansi materi berupa usulan lokasi ibukota/pusat pemerintahan Kabupaten Nias. Kemudian, Keputusan DPRD Kabupaten Nias tentang persetujuan lokasi ibukota/Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias, Surat Bupati Nias kepada Gubernur Sumatera Utara tentang usulan pemindahan ibukota/ Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias, Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Dalam Negeri tentang usulan pemindahan Ibukota/Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias. Masih kata bupati, selain dokumen administrasi terse-

but, juga dokumen teknis yang terdiri dari hasil kajian akademis atau studi kelayakan calon lokasi Ibukota/ Pusat pemerintahan Kabupaten Nias dari aspek kondisi geografis,kesesuaian dengan rencana tata ruang, ketersediaan lahan, sosial, budaya dan sejarah, politik dan keamanan, sarana dan prasarana, dan aksebilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nias, dan peta lokasi calon ibukota Kabupaten Nias. Menyinggung tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset Pemkab Nias di wilayah otonom baru, yakni Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan, dan khusus Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat penyerahan aset telah dilakukan sepenuhnya. Dijelaskan, aset Pemkab Nias yang keberadaannya masih di wilayah otonom baru akan di evaluasi kembali dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan aset yang tetap di kelola Pemkab Nias dan akan diserahkan pada P3D tahap III. Dan, penyerahan aset dan dokumen kepada Pemko Gunungsitoli harus berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1-9 Undang-Undang No. 47 Tahun 2008, namun demikian tahap pertama telah diserahkan tanggal 9 September 2009, tahap II tanggal 13 Februari 2013. (YAGI)

Pimpinan PNS Harus Memakai Standar Kerja

TEBINGTINGGI - Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik menekankan kepada para pimpinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemko Tebingtinggi agar memakai standar kerja sebagai spesifikasi teknis yang dibutuhkan, sehingga dapat menjadi ukuran dalam melaksanakan tugas di masa mendatang. “Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, ada tiga hal yang harus diketahui oleh seorang pimpinan yakni, self confidence, yakin dengan apa yang dilakukan, vision, tahu apa yang dilakukan dan apa yang terbaik bagi organisasi, serta power, kekuatan positive sebagai pendukung kelancaran bertugas”, demikian pesan Wawako H Irham Taufik saat menutup Diklat Kepemimpinan IV Pemko Tebingtinggi, Jum’at (3/5) di gedung TC Sosial Jalan Rumah Sakit Umum Tebingtinggi. Disebutkan bahwa saat ini perubahan-perubahan besar dalam lingkungan pemerintahan akan terus berjalan sekaligus menuntut kesadaran perlunya koreksi atas peran yang dilakukan komponen kerja. “Kedepan, aparatur hen-

daknya mempunyai gambaran pasti tentang kinerja agar dapat menentukan peran dalam jenjang kariernya masing-masing sesuai dengan PP No 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014 mendatang,” imbuhnya. Lebih lanjut Irham Taufik berharap agar ke depan, tingkat kedisiplinan para pemimpin birokrasi khususnya yang menduduki jabatan eselon IV semakin meningkat, “Pegawai jabatan eselon IV adalah pekerja keras di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), untuk itu saya berharap hendaknya kita selaku PNS tetap solid dalam satu tujuan dengan pimpinan”, imbuhnya. Kepada para peserta Diklat PIM IV, Irham juga berpesan bahwa dipundak seorang pimpinan ada tanggung jawab untuk pembinaan kebawah, yakni kemajuan staf di bagian instansinya masing-masing. Untuk itu, seorang pimpinan harus mau belajar untuk menambah kemampuan birokrasi ke depan. “Pelayanan masyarakat yang utama dan taat azas dan peraturan adalah menerima keluhan dari masyarakat dan secara responsip menanggapinya,” katanya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Erwin Suheri Damanik memaparkan, peserta Diklat PIM IV Angkatan ke 45 Tahun 2013 yang memegang jabatan eselon IV di sejumlah instansi SKPD Pemko Tebingtinggi sebanyak 40 orang dan telah berlangsung selama satu bulan.. Hasil dari kegiatan Diklat PIM IV ini diharapkan para PNS pemegang jabatan eselon mampu melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna,” tandas Erwin. (RS)

SUMUT

Sergai Terima LHP LKPD 2012 SEI RAMPAH - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) merupakan kabupaten pertama di Sumatera Utara (Sumut) yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara. LHP yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini SH diterima langsung oleh Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi bersama Ketua DPRD H. Azmi Yuli Sitorus SH, MSP dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penyerahan LHP bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin sore (13/5). Turut hadir Wabup Sergai Ir. H. Soekirman, Wakil Ketua DPRD M.Y. Basrun, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi, Kadis PPKA H. Agus Tripriyono SE, MSi.Ak, Inspektur H. Gustian SE.Ak, MM, Kepala Subaudit Sumut I BPK Perwakilan Sumut R. Aryo Seto Bomantari SE, MM.Ak serta Kasubag Hukum dan Humas Mikael P.H. Togatorop SH, M.Hum. Dalam sambutannya Bupati Sergai HT. Erry Nuradi mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang telah bekerja keras dalam memeriksa LKPD Kabupaten Sergai tahun anggaran 2012. Bupati Sergai

PHOTO BERSAMA - Bupati Sergai didampingi Wabup, Ketua DPRD Sergai dan Sekdakab photo bersama dengan Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini SH usai penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Sergai 2012 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan. Photo :ARM bangga mendapat opini WDP, tetapi tidak membuat bersombong diri melainkan tetap terus berupaya meningkatkan laporan keuangan ini dengan baik di masa mendatang hingga mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), harap Bupati Erry. Sebelumnya Ketua DPRD Azmi Yuli Sitorus mengatakan bahwa pemeriksaan LKPD tahun 2012 ini sangat penting dengan tujuan terciptanya pengelolaan keuangan yang bersih, tepat guna dan bertanggung jawab.

BPK secara khusus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas opini yang diperoleh Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini. Kedepannya diharapkan Pemkab Sergai dapat mempertahankan dan meningkatkan opini dengan terus mengupayakan pengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Selain itu, diingatkan pula tentang perlunya management waktu dalam rangka pencapaian ketepatan waktu penyampaian LKPD maupun penyampaian LHP BPK

Realisasi SPPT PBB Kelurahan Pelita Rp 34,5 juta TEBINGTINGGI - Hingga akhir Desember 2012, dari 653 lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) 2012 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi berhasil terealisasi sebesar Rp 34.531.977 dari target Rp 33.949.062 atau sekitar 101,72 persen. “Kendala yang dihadapi pihak Kelurahan Pelita dalam pengutipan PBB selama ini adalah, objek pajak banyak yang belum melakukan balik nama, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB secara langsung ke bank ataupun ke kantor lurah disebabkan karena kecilnya nilai SPPT yang harus dibayar,” hal itu dipaparkan Lurah Pelita Benny E.H Hutajulu saat menerima kunjungan kerja Pemko Tebingtinggi dipimpin Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, Jumat (3/5). Dihadapan rombongan

walikota yang juga dihadiri wawako H Irham Taufik SH MAP, mewakili Camat Bajenis Sekcam Hermanto SE dan sejumlah pimpinan SKPD sejajaran Pemko Tebingtinggi, Benny memaparkan bahwa kesadaran masyarakat di Kelurahan Pelita masih rendah dalam melengkapi administrasi kependudukan serta tingkat partisipasi dalam bergotong royong juga rendah. Jumlah wajib E-KTP di Kelurahan Pelita sebanyak 2.307 jiwa tapi rekam data yang berhasil terealisasi sebanyak 1.839 jiwa atau sekitar 97,72 persen.“Dalam pengutipan PBB, pihak kelurahan melakukan secara langsung ke rumah masyarakat serta mengajak, membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk bergotong royong,” jelasnya. Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan apresiasi kepada pihak Kelurahan Pelita yang telah dengan tulus melayani segala

keperluan masyarakat. “Kegiatan Jumling ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung semua keluhan dari masyarakat di kelurahan dan agar masyarakat mengetahui program-program pemerintah”, imbuh Umar Hasibuan. Sedangkan terkait masih rendahnya tingkat partisipasi kegiatan gotong royong di tengah masyarakat, Umar Hasibuan mengajak warga untuk kembali menghidupkan semangat kegotong royongan. “Mari kita tingkatkan kembali semangat gotong royong dari kita untuk kita bersama, program pembangunan yang belum terealisasi akan menjadi masukan bagi pemerintah kota agar kedepan dapat segera direalisasikan. Inilah pentingnya kegiatan jumling dilakukan, sehingga pemerintah kota dapat mengetahui informasi langsung dari pihak aparat kelurahan dan warga”, katanya. (RS)

sesuai amanat Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Demikian disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Propinsi Sumut, Muktini SH ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Sergai Tahun Anggaran 2012. Pihak BPK berharap agar Pemerintah Daerah dan Lembaga Perwakilan dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.(ARM)

Bupati Labuhanbatu Gelar Sunnat Massal RANTAUPRAPAT - Masyarakat Kecamatan Rantau Selatan Mengucapkan Ribuan Terimakasih Kepada Bupati Labuhanbatu dan Camat Rantau Selatan dimana kami Orangtua Anak-anak yang di Sunnat massal merasa tertolong dan terbantu dengan adanya kegiatan ini. Kami dari Masyarakat Kecamatan Rantau Selatan sangat berharap agar di masa-masa mendatang agar dapat diadakan lagi karena mengingat susah nya mencari uang di tahun 2013 ini. Adapun Kegiatan didalam Sunnat Massal tersebut dihadiri oleh Bupati Labuhanbatu Beserta Rombongan yang ikut berpartisipasi untuk mengsukseskan Kegiatan Sunnat Massal Di Kantor Camat Rantau Selatan, yang dimana sebagai Protokolnya Bendahara Kecamatan Rantau Selatan Amriah Siregar,SE yang memberikan waktu dan tempat kepada Bapak Camat Rantau Selatan untuk memberikan Kata Sambutannya dan beliau mengatakan merasa puas dan sangat senang dimana Peserta Sunnat Massal sangat banyak dihadiri Oleh masyarakat hingga mencapai 130 Peserta dari Kelurahan Se-Kecamatan Rantau Selatan. Bupati Labuhanbatu dr.H.Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD juga berpesan kepada Peserta Sunnat Massal agar tidak takut disunnat karena kita sebagai seorang muslim wajib untuk di Sunnat dan diwajibkan kepada anak-anak khususnya yang berada di Kabupaten Labuhanbatu agar rajin-rajinlah Belajar, tidak bolos sekolah dan bisa menjadi anak yang Soleh untuk membahagiakan kedua Orangtuanya, adapun dana Kegiatan Sunnat massal ini yang bersumber dari Infaq Bupati Labuhanbatu SE dimana Anak Bupati Labuhanbatu Dr.Omar juga Ikut Serta membantu Kegiatan Sunnat Massal. (HAH)

Menyusun RDKK PPL Berperan Aktif BATUBARA- Peran petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) lingkup Pemerintah Kabupaten Batubara, perlu dimaksimalkan dalam penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di masing-masing wilayah. Tujuannya, agar tidak terjadi keterlambatan pemasokan pupuk yang seharusnya di dapatkan petani. Hal ini diungkapkan, Kepala Dinas Pertanian Batubara Azizul Mukahar SP, dalam pelaksanaan workshop penyususnan RDKK (15/5) di aula BP2KP Pulau Sejuk, Lima Puluh.“Petugas PPL sangat dituntut untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan membantu petani dalam menyusun RDKK dengan melakukan pendampingan terhadap petani secara optimal. Terutama dalam hal penysunan RDKK untuk bisa menerima pupuk subsidi supaya produksi pertanian bisa makin meningkat. Untuk memberikan kelancaran pertani dalam menyusun RDKK ini, pihak Dinas Pertanian juga turun langsung memberikan sosialisasi kepada seluruh petugas. Tidak ada alasan menyalahkan masyarakat petani terkait penyusunan serta pengajuan RDKK. Bagi mereka yang tidak mengerti, untuk itu para petugas penyuluh lapangan harus proaktif

dalam memberikan bimbingan guna peningkatan mutu dan produksi pertanian. kebutuhan pupuk bagi petani harus dipenuhi, dengan tidak membiarkan mereka merasa sampai kewalahan dalam mendapatkannya. Saat pemberian pupuk yang perlu untuk berbagai tanaman yang dibudidayakan. “Pupuk subsidi hak petani, jadi mereka harus mendapatkan

kemudahan untuk mendapatkannya, disini dibutuhkan peran yang bisa membantu mereka untuk memperolehnya,”katanya. RDKK harus disusun sebelum musim tanam dan jika terjadi pergeseran musim tanam, petugas penyuluh lapangan harus tanggap dan mampu melakukan berebagai langkah antisipasi. Pemkab Batubara sangat perhatian kepada seluruh petani dengan

harapan bisa meningkatkan program pertanian yang lebih maju dan meraih hasil yang memuaskan pula pada hasil tani kedepannya.“Peran serta koordinator dan penyuluh dalam peningkatan pertanian terutama dalam membimbing, membina masyarakat tani Bungo, akan terus diperhatikan dalam melaksanakan pertaniannya dengan baik,"ucapnya (SAH)


10

KPK POS E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

KRIMINAL WANITA SADIS DI ACEH TAMIANG

Istri Kedua Bakar Suami Ketiga LANGSA - Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Begitulah malangnya nasib Ruswito (44) penduduk jalan AMD Dusun Kede Rambe desa Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Walau kejadiannya sudah berselang lebih dari satu bulan, namun apa yang dialami Ruswito menarik untuk kaji ulang. Pada 1 Mei 2013 lalu ia (Ruswito) dibakar istri keduanya berinisial Er alias Eli, dengan menyiramkan minyak tanah ke tubuh suami ketiganya (Ruswito). Akibat pembakaran itu, bagian belakang badannya dan tangan kanannya melepuh akibat luka bakar. Er alias Eli tinggal bersama orang tuanya bernama Kasih di desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang. Diduga penyebab kejadian ini hanya kecemburuan Eli terhadap Ruswito yang pulang ke rumah istri tuanya Sumiati di Jalan Amd Gedubang Jawa Kota Langsa. Atas kejadian ini pihak keluarga Ruswito malam kejadian itu langsung melaporkan kasusnya ke Polres Aceh Tamiang dengan tanda bukti lapor No : TBL/57/V/ 2013/SPKT. Tertanggal 2 Mei 2013. Laporan ini dikuatkan hasil visum dari Dr.Suci Filhumasyah dari RSUD Aceh Tamiang. Ironisnya, hingga berita ini naik mesin, polisi belum menangkap pelaku. Namun ada tanda-tanda bahwa pihak Datok Penghulu Desa Matang Tepah akan berkunjung ke kediaman Ruswito guna menempuh jalan damai. (TIM)

KRONOLOGI KEJADIAN MENURUT cerita Ruswito kepada KPK Pos, pada 1 Mei 2013 lalu sekira pukul 20.00 WIB, datang dua orang suami istri warga Matang Tepah bernama Memet dan istrinya bernama Nely ke rumah Ruswito. Kedua suami istri tersebut meminta Ruswito menemui istri keduanya yang sedang menunggu di jalan yang tidak jauh dari rumah Ruswito. Kemudian Ruswito pun menemui istri keduanya Eli atas ajakan kedua suami istri tadi. Setelah berbincang - bincang Ruswito diajak pulang ke Matang Tepah Aceh Tamiang yang berjarak 20 km dari ke diamaan Ruswito di desa Gedubang Jawa kota Langsa. Dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor, mereka hanya berdialog soal tidak setujunya Eli karena Ruswito pulang ke rumah istri tua. Sesampainya mereka di rumah Eli di desa Matang Tepah sekira pukul 22.00 WIB, Eli terlebih dahulu masuk ke dalam rumah, sambil mengatakan kepada Ruswito bahwa Eli akan membuat kejutan kecil kepada Ruswito. Sedangkan Ruswinto masih mendorong sepeda motor untuk dimasukkan ke dalam rumah. Ketika Ruswito masuk ke dalam rumah, di ruang dapur tiba - tiba Eli menyiramkan minyak tanah ke tubuh Ruswito dan langsung menyulutnya dengan mancis sehingga Ruswito terbakar. Dalam keadaan tubuh terbakar Ruswito sempat membuka bajunya sembari minta tolong yang disaksikan oleh mertua perempuan bernama Kasih. Dalam keadaan kesakitan, Ruswito berlari menuju desa tetangga melalui persawahan. Sesampai di rumah salah seorang warga desa tetangga, Ruswito minta tolong dan warga yang tidak dikenalnya itu memberikan uang sejumlah Rp17 ribu untuk ongkos pulang menuju ke rumah istri tua. Sekira pukul 24.00 WUB, Ruswito sampai di rumah istri tua dalam keadaan luka bakar di tubuhnya. Melihat kejadian itu, istri tua Ruswito bernama Sumiati dan keluarganya langsung melaporkan kejadiannya ke Polres Aceh Tamiang. Sementara

Kendati demikian, warga yang terdiri dari kaum perempuan rela duduk di pelataran kantor dewan dan sabar menunggu waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan wakilnya. Mereka terlihat bertahan dan tak berniat pulang sebelum menyampaikan keluhannya kepada wakil rakyat. Selama berada di pelantaran gedung dewan, warga mengungkapkan perihnya kehidupan yang mereka alami ketika meminta jatah raskin kepada kepala lingkungan dan kantor kelurahan setempat. “Beginilah nasib kami, sudah miskin banyak mengasuh anak yatim, tetapi sama sekali tidak mendapatkan jatah raskin, sebaliknya warga mampu yang tidak berhak malah diberikan raskin setiap bulan," ucap Butet. Warga akhirnya diterima

Ruswito langsung dibawa ke RS Cut Nyak Dhien di Kota Langsa guna perawatan. Walau sudah dilaporkan, namun hingga kini Eli belum juga ditangkap pihak Polres Aceh Tamiang. Demikian Ruswito dan keluarganya memberikan keterangan kepada KPK Pos menyambangi rumahnya di Aceh Tamiang. Sumber-sumber yang layak dipercaya di desa Matang Tepah Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang menyebutkan bahwa Eli adalah seorang wanita yang sadis, karena suami keduanya bernama Buyung juga pernah disiram bahan bakar ke tubuhnya dengan maksud akan membakarnya, namum buyung sempat lari dan meninggalkannya. Setelah kejadian itu, Eli menikah siri dengan Ruswito. Sementara suami pertama Eli juga meninggalkanya begitu saja setelah memperoleh seorang anak. Eli juga pernah masuk bui di LP Kuala Simpang dalam kasus narkoba. Penyidik pembantu Polres Aceh Tamiang yang menangani kasus ini ketika dihubungi KPK Pos melalui HP tidak mengangkat, guna konfirmasi sampai di mana proses kasus tersebut.. Walaupum ada tanda tanda pihak Datok Penghulu untuk menempuh jalan damai. (TIM)

sejumlah anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapem) III Sungai Tualang Raso dan Teluk Nibung di antaranya Wakil Ketua Surya Dharma AR (PDI-P), Drs Syahrial Bhakti (PKB) dan Hj Nessy Ariani(PartaiHanura). Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan tuntutan tidak menerima jatah raskin selama lima periode. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai Surya Dharma menjelaskan, pada tahun 2012 terjadi pengurangan jatah raskin yang dilakukan pemerintah pusat atas jumlah penerima raskin di Tanjungbalai, sehingga ada beberapa kepala keluarga yang ditarik jatahnya. Tetapi pada TA 2013 ini, Pemko Tanjungbalai sudah mendapat persetujuan dari

dewan mengajukan kembali sebanyak 2.291 KK untuk ditampung di dalam raskin madani. Sayangnya, raskin madani itu belum dapat diberikan, dikarenakan terganjalnya proses pencairan anggaran dan kemungkinan baru diserahkan pada akhir bulan ini. "Warga penerima raskin madani jangan sangsi, kalaupun tidak mendapat jatah raskin dari pemerintah pusat, tetapi sudah dimasukkan dalam daftar raskin madani dan masing-masing menerima beras 15 kg per KK terhitung April 2013. Hanya saja, raskin madani ini diberikan selama 9 bulan dalam 1 tahun dan seharusnya raskin tersebut sudah diserahkan,namun proses pencairan dana diPemko agak lama," jelasnya.(HER)

Korban Perkosaan Geng Motor Masih Trauma PEKANBARU - Korban perkosaan geng motor dibawah binaan Klewang (57) sampai kini masih trauma. Korban masih sering menjerit dan menangis. "Kondisi mental korban perkosaan benar-benar trauma. Sampai sekarang, korbannya masih syok," kata Kapolresta Pekanbaru, Kombes Adang Ginanjar dalam perbincangan, Kamis, di Pekanbaru. Kondisi korban yang masih mengalami trauma ini, lanjut Adang, hingga kini pihak penyidik belum bisa mengambil keterangan. "Karena kondisinya yang masih trauma itu, korbanpun belum bisa kita mintai keterangan lebih lanjut soal perkosaan itu. Nanti jika

kondisinya mulai stabil, korban akan kembali kita mintai keterangannya," kata Adang. Hasil penyidikan saat ini, pelaku perkosaan ada tiga orang. Mereka yang melakukan perkosaan merupakan jabatan panglima perang geng motor. Klewang membantah ikut dalam perkosaan itu. "Sekalipun Klewang membantah tidak ikut, tapi paling tidak dia mengetahui aksi perkosaan yang dilakukan anggotanya. Tiga pelaku perkosaan itu masih kita buru," kata Adang. Sedangkan menurut tersangka geng motor Fitra (18) juga mengklaim Klewang tidak ikut memperkosa. Namun Klewang mengetahui hal itu dan perintah

Kepala Kantor Jaga PLN Sei Kepayang Tiga Bulan Belum Gajian SEI KEPAYANG - Suheri alias Gurduk, Kepala Kantor Jaga PLN Wilayah Sei Kepayang mengaku belum menerima gaji selama tiga bulan sejak Februari. Hal itu diungkapkannya kepada kru koran ini, Rabu (15/5) lalu. Suheri yang saat ini juga merangkap jabatan yang sama untuk kantor jaga wilayah Sei Paham dan Tanjung Ledong itu kesal dengan kurangnya perhatian pihak pemakai jasanya dalam hal ini PT PLN (Persero) Ranting Tanjungbalai. Sekedar diketahui BUMN kelistrikan itu memakai jasa pihak ketiga untuk tugas pengawasan dan pemeliharaan dibeberapa daerah luar dan terpencil yang menjadi daerah pelayanannya dan daerah Sei Kepayang di Kabupaten Asahan merupakan lingkup kerja PT PLN Persero Ranting Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Khalik Nasution

sebagai manajernya. Terkait tidak dibayarnya gaji Suheri tersebut, belum didapat tanggapan dari Khalik Nasution. Pada Kamis (16/5) pagi kru koran ini coba menyambangi kantornya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai itu. Namun menurut seorang pretugas sekuriti di kantor itu Khalik sedang tidak berada ditempat. Menurut petugas berbaju seragam satpam yang duduk di meja piket itu untuk urusan konfirmasi wartawan tidak menjadi tugas sang manajer dan mengarahkan untuk mempertanyakannya kepada seorang bermarga Panjaitan dibagian pengaduan masyarakat. Namun didatangi ke ruangan dimaksud, Panjaitan pun tidak ada di meja kerjanya. (HER)

Musa Kini Dirawat RS Rujukan

DPRD Tanjungbalai Terima Pengaduan Warga TANJUNGBALAI Sejumlah warga Lingkungan III dan IV Kelurahan Sungai Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai mendatangi DPRD setempat, Selasa (14/5). Kedatangan warga untuk mengadukan nasib mereka karena tidak mendapat jatah beras miskin (raskin) tahun 2013. Pantauan di gedung dewan, warga yang datang mengadukan nasibnya kepada anggota dewan diantaranya, Butet, Hasnah Hasibuan alias Wak Ina, Asbah Sitorus, Mawar, Yusnani Hasibuan, Dewi Sinaga, Endang Lubis, Delima dan Fatimah Raya. Namun kedatangan mereka ke kantor wakil rakyat di Kota Kerang kurang mendapat tanggapan. Sebab sebagian anggota dewan sedang menggelar rapat khusus.

SUMUT

perkosaan itu datangnya dari Klewang. "Yang memperkosa panglima semuanya. Waktu Klewang dan aku hanya melihat saja," kata Fitra. Fitra membenarkan bahwa yang diperkosa itu adalah ABG yang tengah berpacaran di kawasan Stadion Utama Riau, di kawasan Kampus Universitas Riau. Masih menurut tersangka, saat korban diperkosa dihadapan sekitar 30-an anggota geng motor, cowok korban melarikan diri. "Cowoknya sempat melarikan diri waktu pacarnya diperkosa. Sebelum melarikan diri, cowoknya dikeroyok geng motor," kata Fitra. (BBS)

BATUBARA - Muhammad Musa (13) warga Desa Perupuk, Kec Lima Puluh, Kab Batubara pasein gizi buruk (kurang energi protein kronis) telah dirujuk untuk menjalani perawatan lanjut di salah satu rumah sakit di Medan. "Rujukan ini sesuai permintaan keluarga, setelah sebelumnya Musa dirawat untuk pemulihan gizi," tukas dr Zulkarnain bagian pelayanan RSU Batubara, Selasa. Di samping pihak rumah sakit melakukan rawatan bersama maupun konsultasi kepada dokter spesialis anak dan penyakit dalam. "Dalam pemeriksaan penyakit diderita Musa salah satu faktornya disebabkan karena kurang protein dan

bukan karena gizi buruk jika melihat dari usianya 13 tahun," sebut Direktur RSU Batubara H.dr Muhammad Nizar. Semasa dalam perawatan pihak rumah sakit (RS) juga telah mengajukan rujukan tingkat lanjutan kepada pihak keluarga yakni orang tuanya. Karena faktor ketiadaan biaya hidup dalam masa pengobatan sang ayah menangguhkan sendiri rencana rujukan yang dibuat. H.dr Nizar memohon perhatian darmawan maupun dornatur membantu merigankan beban keluarga pasein terutama menanggulangi biaya hidup semasa dalam perawatan/pengobatan di RS rujukan Jamkesda provinsi Sumatera Utara. (SAHREL)

Pemko Tanjungbalai Atur Penjualan Lem Kambing TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal)t entang Larangan Penjualan Lem Kambing di sejumlah pertokoan dan grosir yang tersebar di penjuru Kota Kerang. Penerbitan Perwal itu dilakukan mengingat belakangan ini cukup banyak ditemukan anak-anak di bawah umur yang mengonsumsi lem kambing dan berdampak negatif terhadap moral generasi penerus di masa mendatang. Anggota DPRD Tanjungbalai, Hakim Tjoa Kien Lie kepada wartawan, Senin, mengatakan, pihaknya mengapresiasi rencana Walikota Tanjungbalai yang menerbitkan Perwal tentang larangan penjualan lem kambing di kedai maupun kios serta pertokoan yang ada di Kota Kerang. “Rencana itu patut mendapatkan dukungan, sebab dampak buruk bebasnya penjualan lem kambing mengaki-

batkan banyak kalangan anak-anak maupun remaja yang menyalahgunakan pemakaiannya,” katanya. Menurut Hakim, penjualan lem kambing kepada anak-anak di bawah umur maupun remaja yang masih duduk di bangku sekolah maupun sudah putus sekolah sangat berisiko dan menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan organ- organ tubuh, serta berdampak kepada tindakan serta hal-hal yang tidak diinginkan. “Sudah sewajarnya kita menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M Hum menerbitkan Perwal penjualan lem kambing. Namun, Perwa itu hendaknya segera diterbitkan, sehingga dalam pelaksanannya di lapangan dapat mengatasi penjualan lem kambing secara bebas kepada kalangan remaja maupun anak-anak dibawah umur," imbaunya. (HER)

Pemko Kembali Lakukan "Operasi Kasih Sayang" TANJUNGBALAI - Petugas tim gabungan dari Kantor Satpol PP, Polresta Tanjungbalai dan Badan Kesbang Linmas menggelar Operasi Kasih Sayang yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. Tim ini berhasil menjaring 14 pelajar dari tingkat SMP dan SMA dari lokasi yang berbeda, Rabu. Dari 14 pelajar yang terjaring razia, 1 di antaranya menyimpan foto dan video porno di Handphone nya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Drs Hamlet Sinambela melalui Kabid Program Azhar Spd mengakui kegiatan operasi Kasih Sayang yang dilaksanakan pihaknya itu menjaring delapan orang pelajar dari tingkat SMA yakni dari SMA Negeri 3 sebanyak 3 orang, SMA Negeri 5 sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk

tingkat SMP sebanyak 6 orang yakni SMP Negeri 2 sebanyak 3 orang, SMP Negeri 4 sebanyak 1 orang, SMP Negeri 7 sebanyak 1 orang, dan dari SMP Negeri 10 sebanyak 1 orang. Menurut Azhar, khusus bagi siswa tingkat SMA yang kedapatan menyimpan foto dan video porno di HPnya, Dinas Pendidikan melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya. “Untuk pelajar yang terjaring itu pembinaannya kembali dipulangkan ke pihak sekolah masing-masing. Sebelum pelajar itu dikembalikan terlebih dahulu membuat surat pernyataan yang isinya tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Nantinya sebelum diambil oleh orangtua dan para kepala sekolah maupun gurunya, pelajar yang terjaring itu dilakukan pengarahan yang sifatnya pembinaan,” katanya.(HER)

Yeni Ditemukan Tewas di Kebun Sawit KUALUH SELATAN - Yeni Desianti (15) warga dusun III kampung Durian Desa Bandar Lama Kec. Kualuh Selatan, ditemukan tewas di kebun sawit milik warga, di dusun II jalan Bandar Lama desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura, Jum,at. Informasi yang dihimpun, awalnya seorang warga sekitar yang sedang mencari brondolan sawit di kebun milik warga di dusun II jalan bandar lama desa Damuli Pekan, terkejut melihat sesosok tubuh perempuan berpakaian merah dan hijau berbunga-bunga. Melihat sosok tubuh itu karyawan pencari brondolan sawit itu menemui pemilik kebun dan menceritakan tentang apa yang dilihatnya. Bersama warga sekitar, sang pencari

brondolan pergi ke lokasi dan tak lama pihak kepolisian juga ke TKP. Kemudian korban kejahatan itu dievakuasi. Kepala Desa Bandar Lama Mujari membenarkan mayat wanita yang ditemukan bernama Yeni Desianti dan merupakan penduduknya. Lanjutnya, Yeni Desianti adalah anak pasangan suami istri Suprapto (41) dan Mahani (38) yang merupakan anak ke 2 dari tiga bersaudara. Baru menyelesaikan UN di SMP Negeri I Kualuh Selatan. Kapolsek Kualuh Hulu AKP Arifin Marpaung membenarkan penemuan mayat tersebut. "Saat ini kita belum bisa memberi keterangan karena masih dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan," ujarnya. (ST)


11

KPK POS E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

KRIMINAL

Benih Jagung Palsu Beredar di Simalungun SIMALUNGUN Petani di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar dihimbau untuk hatihati membeli benih jagung. Pasalnya, ditemukan benih jagung varietas SP29 produk perusahaan PT DuPont Indonesia yang dipalsukan bereda di pasaran. Dugaan benih palsu ini terungkap setelah sejumlah petani yang ditemui di Simalungun mengakui bahwa mereka telah membeli benih palsu. Hal ini juga tidak dibantah, Agronomis PT DuPont Indonesia, Fernandes Simanjuntak yang ditemui wartawan. “Benar, kami telah menemukan benih jagung varietas SP29 produk PT DuPont Indonesia telah dipalsukan. Dan masalahnya serta barang bukti sudah kita laporkan ke atasan di PT DuPont Jakarta,” tandas Ferdinandes Simanjuntak yang membawahi Agronomis Simalungun dan Tobasa itu. Pemalsuan ini, katanya diduga terjadi di Kabupaten Simalungun. Pelakunya juga sebut dia sudah ditemui dan tidak membantah kalau produk SP29 telah dipalsukan-

nya, tapi si pemalsu sebut Ferandes menangis dan meminta maaf. Ditanya apakah kasusnya sudah dilapor ke penegak hukum? Soal upaya hukum sebut dia terserah keputusan dari PT DuPont di Jakarta. “Terserah Jakarta saja, kita hanya menjalankan perintah dan masih menunggu petunjuk,” ujarnya. Adapun modus pemalsuan itu, papar Fernades, adalah sama-sama merek Pioneer dengan cara benih SP4 diganti varietasnya menjadi SP29. Sedangkan SP4 itu kata dia adalah juga produk

dari PT DuPont. “Hanya tulisan varieatas ini saja yang diganti, harusnya varietas SP4 tapi diganti jadi varietas SP29. Kemudian dipasarkan, dan tentu keuntungan dari pemalsuan ini menjadi duakali lipat dari harga sebenarnya,” ujarnya. Sebab, harga SP4 hanya Rp35.00 per kg karena hanya diperuntukkan bagi petani kecil atau yang modanya kecil. Sedangkan harga SP29 mencapai Rp75.000 hingga Rp80.000 per kg. Petani yang modalnya kecil, lebih memilih Pioneer varietas SP 4 karena harga-

nya lebih murah, tapi produksi hasil panen hanya sekitar 6 hingga 7 Ton per hektar dengan masa panen 100 hari. Sedangkan SP29 produksi panennya mencapai maksimal 10 ton per hektar dengan masa penen 130 hari. Dari segi kualitas juga, SP29 lebih baik dari SP4. Dan ketahanannya terhadap hama SP29 jauh lebih unggul dari SP4. Dan stok SP4 ini katanya pada bulan Juli 2013 ini sudah habis.“Untuk mengantisipasi beredarnya SP29 palu, kita sudah melakukan sosialisasi kepad apetani,” katanya. (DNA)

Segera Tangkap Bandar Sabu di STM Hilir DELI SERDANG - Gencarnya peredaran narkoba di Dusun-I Desa Limau Mungkur, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang semakin memprihatinkan, dan hal itu mendapat tanggapan serius dari sejumlah tokoh masyarakat STM Hilir. Dalam wawancara KPK Pos di kediaman sejumlah tokoh masyarakat, Kamis, di STM Hilir, bahwa peredaran narkoba di Desa Limau Mungkur semakin

marak, walau sudah ada upaya memberi informasi kepada pihak kepolisian terkait hal itu, namun belum ada dilakukan tindakan penangkapan. “Kami sangat berharap pihak kepolisian dapat bertindak cepat melakukan penangkapan, seorang bandar sabu-sabu di Desa Limau Mungkur hingga kini terus berupaya melakukan penghancuran masa depan kepada generasi bangsa, bahkan

hal itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun,” sebut salah seorang tokoh masyarakat yang enggan di tulis namanya di koran ini. Informasi yang dihimpun KPK Pos, pelaku bandar sabu-sabu diketahui berinisial A (37) warga Dusun-I Desa Lamau Mungkur, Kec.STM Hilir tepatnya di depan peternakan ayam. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Poldasu

Kombes Pol. Raden Heru Prakoso saat KPK Pos memberi informasi tersebut kepadanya melalui via Ponsel beberapa Minggu lalu, menjanjikan akan melanjutkan investigasi ke lapangan dengan memerintahkan jajaran Polres setempat, dan hingga kemarin belum diketahui perkembangan penanganannya, namun saat ini masyarakat masih dalam keresahan. (DIZ)

SUMUT

Jasad Lia Megawati Diotopsi BATANG KUIS - Diduga meninggal dunia akibat dibunuh, jasad Lia Megawati Boru Pangaribuan (26) yang dimakamkan di TPU Desa Payagambar dua bulan silam, akhirnya dibongkar untuk menjalani proses otopsi, Kamis (16/5) sekira pukul 10.00 Wib. Berdasarakan pantauan, sebelum proses otopsi dilakukan oleh tim Forensik Fakultas Kedokteran USU pimpinan Dr. Mistar Ritonga, SpF, terlebih dahulu pihak kepolisian melalui Kapolsek Batang Kuis AKP Ilham Aceh, meminta persetujuan dari ibu korban, Revina Boru Silitonga. Selanjutnya, pembongkaran makam wanita 3 anak itu pun dilakukan oleh beberapa orang tukang gali kubur. Hampir 2 jam proses otopsi berlangsung, namun pihak kepolisian masih harus menunggu beberapa minggu, untuk mengetahui hasilnya. Demikian keterangan tersebut disampaikan Kapolsek Batang Kuis AKP Ilham Aceh. Menurut Kapolsek, otopsi dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan pengaduan pihak keluarga korban, yang menduga kematian Lia Megawati Boru Pangaribuan pada 28 Maret 2013 silam, tidak wajar. Enam orang saksi dari pihak keluarga korban, termasuk ibunya Revina Boru Silitonga, menyebutkan bahwa dirinya melihat langsung adanya tanda memar pada bagian tubuh putrinya, yakni di bagian leher, tangan dan punggung. Sedangkan, suami korban Hermansyah (48) termasuk bilal mayat dan 3 orang saksi lainnya, membantah hal tersebut. "Kebetulan, pihak keluarga korban

melapor kekita, beberapa jam setelah jasad korban dimakamkan, jadi penyelidikan yang dilakukan masih sebatas memeriksa para saksi. ada 6 orang saksi dari pihak keluarga korban, dan 5 saksi dari pihak suami korban. Keterangannya beragam ya, makanya kita mengambil jalan otopsi. Tinggal menunggu hasil dari tim dokter forensik lah yang," kata Kapolsek. Sementara ini, pihak Kepolisian sendiri masih belum melakukan penahanan terhadap siapa pun yang diduga merupakan pelaku pembunuhan Lia, termasuk suami keduanya Hermansyah yang disebut-sebut merupakan orang yang paling diduga kuat sebagai pelaku. Pasalnya, pihak Kepolisian masih harus mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. Namun, beberapa saksi sempat menerangkan, bahwa korban dan suaminya sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya Lia ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya yang berada di Gang Neraka Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis. Sedangkan, ketika jasad korban diketahui tak bernyawa, beberapa saksi juga melihat suami korban tengah berada di rumah. Bertolak belakang dengan hal itu, Hermansyah justru menerangkan bahwa sebelum meninggal dunia, istrinya memang sempat menjalani 2 kali operasi akibat penyakit hamil di luar kandungan, dan operasi usus buntu. Kendati, Herman tidak berada di lokasi TPU, ketika proses otopsi berlangsung. (DNA)

Polres Aceh Timur Amankan Kayu Ilegal ACEH TIMUR - Aparat Polsek Idi Tunong, Aceh Timur, mengamankan 14 batang kayu tak memiliki surat sah, Minggu (12/ 5) sekitar pukul 23.00 WIB. Kayu Ilegal tersebut rencananya akan dibawa ke kacamatan Darul Aman, Idi Cut, menggunakan mobil dum truk BK 9015 LL. Bersama barang bukti, polisi juga mengamankan sopir truk berinisial Z (53) warga Banda Alam, serta pemilik kayu MU (37) warga Darul Aman. Kapolres Aceh Timur AKBP Mutajir, didampingi Kasat Reskrim AKP Muhayat Efendi, dan Kapolsek Idi Tunong Ipda Toni Sinaga, mengatakan kayu ilegal itu ditangkap saat dilakukan razia di depan

Mapolsek setempat. “Saat kami gelar razia, satu unit dum truk BK 9015 LL kedapatan membawa kayu sebanyak 14 batang dengan ukuran berbeda.Yakni 17 meter sebanyak delapan batang selebihnya ukuran tiga hingga enam meter,“ terang Kapolsek Aceh Timur AKBP Muhajat, melalui Ipda Toni Sinaga. Dikatakan, pengakuan sementara pemilik, kayu-kayu tersebut akan digunakan untuk membuat boat. Meski demikian untuk pengusutan dan penyidikan lebih lanjut, kini tersangka dan barang bukti di amankan di mapolres Aceh Timur pungkas ipda Toni Sinaga (BSO)

KPPBC Langsa Musnahkan 33 Ton Bawang Merah LANGSA - Kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe pratama Kuala Langsa musnahkan barang hasil penindakan berupa bawang merah asal impor lebih kurang 33 ton dan barang milik Negara berupa mi instan sebanyak 503 karton di kawasan pelabuhan kuala langsa, Selasa (14/5). Hadir saat itu Kasatpol Air polres Langsa, AKP Kasnap, staf ahli wali kota Langsa, TM Tarkun, Kasie Penyidikan Kanwil Bea Cukai Banda Aceh, Ubaid Salimi, Danyon 111KB, Mayor Inf Hasandi Lubis, pastier kodim 0104 Aceh Timur, Letu Inf Arief Bima Tejo, Kasie Pidum Kejari Langsa, Putra Masduri. Kasie penyidikan Kanwil Bea Cukai Banda Aceh, Uba-

id Salmi mengatakan, bawang merah tersebut hasil penindakan petugas KPPBC Tipe pratama Kuala Langsa, 26 Maret 2013 sekitar pukul 02:00 WIB yang dibawa menggunakan kapal KM Antasena dari Malaysia. Dimana kapal tersebut di tengah saat sedang melakukan pembongkaran di daerah Lubuk Damar Aceh Tamiang. “Puluhan ton bawang merah tersebut dimusnahkan karena kondisinya yang sudah membusuk dan bau, sehingga diduga sudah berpe-

nyakit dan keberadaannya saat ini sangat mengganggu masyarakat di sekitar gudang tempat penyimpanan,” katanya. Lanjutnya, untuk mi instan ditindak oleh petugas KPPBS Tipe pratama Kuala Langsa pada 2 November 2010 yang diangkut menggunakan kapal KM Sumber Abadi Indah dari Malasysia, di desa Merandeh kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang. Barang tersebut kemudian dinyatakan sebagai ba-

rang yang dikuasai Negara berdasarkan keputusan kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe B kuala langsa nomor : KEP-01/ WBC-01/KPP.05/ 2012 tanggal 30 Januari 2012. Wali kota Langsa diwakili staf ahli Tarkun meminta kepada kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe pratama Kuala Langsa ke depan agar secepatnya melakukan pemusnahan barang hasil penindakan agar tidak terindikasi hal-hal negatif dan kondisinya rusak yang bisa mengakibatkan penyakit. (BSO)

Pospam dan Pos Babinsa Berdiri di Simpang PU Kubu KUBU - Berdirinya Pos pengamanan dan Pos Badan Pembimbing Masrakat merupakan tanda kemajuan di daerah itu sendiri. Karena dengan berdirinya Pos tersebut tentunya akan memberikan rasa aman masyarakat sekitarnya dari tindak kejahatan kriminal. Di Kubu tepatnya di simpang PU Kubu Panipahan dibangun Pos Pengamanan dan Pos Babinsa. Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait, khususnya Kapolres Rokan Hilir, Komandan Koramil dan pemerintah setempat yang telah memperhatikan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di Simpang PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir. Maliki Sinaga salah seorang warga di Simpang PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir sangat antusias dengan berdirinya Pos Pengamanan dan Pos Babinsa terse-

but karena dengan berdirinya Pos tersebut menandakan kemajuan tempat itu sendiri. "Kami sebagai warga sangat berterima kasih kepada aparat keamanan yang telah mendirikan Pos Pengamanan di daerah kami ini," katanya. Di tempat terpisah Camat Kubu Asrul SSos mengatakan, pihaknya sebagai perpanjang tangan dari pemerintah Rokan Hilir beserta Kapolsek dan Danramil Kubu selalu berupanya untuk membuat yang terbaik bagi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kubu "Pos Pam dan Pos Babinsa semoga bermamfaat untuk masyarakat," ucapnya. Camat menambahkan, pihaknya juga memberikan nilai A kepada pihak terkait, karena telah memperhatikan kebutuhan masyarakat khususnya di Kecamatan Kubu. (ULIL)

Pelajar Tewas Digilas Tronton AEK KANOPAN - Akhir-akhir ini tingkat kecelakaan dalam berkenderaan di sepanjang jalinsum kawasan Kab.Labuhanbatu Utara (Labura) semakin meningkat. Tidak saja pengguna kenderaan baik roda dua, empat, enam dan sebagainya, semua akan mendapat kecelakaan jika tidak hati-hati. Kejadian baru-baru ini termasuk musibah yang mengenaskan. Sebab ada korban meninggal dunia. Seperti yang dialami Jabar Siregar (17) pelajar SMUN I Kualuh Selatan warga desa Terang Bulan yang mengalami luka berat dibagian kepala, kaki dan tangan. Sedang teman boncengannya

Mhd.Ramadhan Saputra (18) pelajar SMUN I Kualuh Selatan alamat desa Siamporik mengalami Kepala remuk, kedua kaki patah, tangan kiri patah tiga dan meninggal dunia. Keduanya mengendarai sepeda motor merk Supra X no Pol BK3483 YAO. Keduanya tewas digilas truk Tronton. Kanit Lantas Polsek Kualuh Hulu Aiptu Sunaryo di kantornya mengatakan, untuk sementara kesaksian yang dipegang benar akibat ugal-ugalan. Sepedamotor serta pengemudi truk sudah diamankan di kantor Lantas untuk dimintai keterangannya. (MSH)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

LIPSUS

Coba Menghilangkan Jejak SETELAH korban tewas, tersangka berusaha menghilangkan jejak dengan mengambil sepeda motor korban. Sepeda motor korban didorong ke tempat yang lebih jauh dari TKP (Tempat Kejadian Perkara). "Habis itu kugeletakkan sepeda motor korban dalam keadaan hidup mesin, supaya seolah-olah ada kecelakaan lalu lintas. Lalu aku pergi meninggalkan korban dan sepeda motornya," aku tersangka. Setelah itu, tersangka berjalan menuju ke titi monyet, tak jauh dari TKP. Di sungai itu sangkurku yang berlumuran darah. Begitu juga bajuku yang kecipratan darah kubuang ke sungai itu, lalu aku pulang ke rumah untuk ganti baju dinas dan melaksanakan tugasku sebagai centeng kebun seperti biasanya," bilang tersangka yang mengaku usai kejadian itu dirinya tetap tenang

seolah-olah tidak ada kejadian perkara. Saat diperiksa secara intensif di Mapolsek Sipispis dan Mapolres Tebingtinggi, tersangka masih tetap berkilah tidak pernah melakukan persetubuhan paksa dengan korban sebelum terjadinya peristiwa berdarah itu. "Belum pernah kulakukan pak, baru sebatas rencana saat kejadian itu saja. Itupun tidak sempat kulakukan karena adik iparku (korban Juliana-red) menolak," ujar Ibnu. Diakui, entah kenapa tiba-tiba hari itu terbersit dipikirannya ingin memperkosa Juliana. Memang selama ini kalau melihat adik iparku nafsuku naik, karena tubuhnya mulus, putih, bersih dan montok. "Tidak seperti tubuh isteriku, Tuti Melyani yang telah melahirkan satu orang anak," ungkap tersangka di ruang Sat Resum Polres Tebingtinggi. (SRIK)

18 Saksi Diperiksa, Baru Terungkap

SUNGGUH biadab. Abang ipar tega membunuh adiknya dengan sangkur. Centeng kebun ini secara 'membabi buta' menghabisi nyawa adik istrinya sendiri. Entah apa yang merasuki jiwa Keprek, demikian sapaan akrabnya, sehingga seperti orang kesurupan. Tapi itu lah yang terjadi. Juliana (19), demikian nama sang adik ipar, tewas di tangan sang abang dengan 13 tusukan. Gadis yang bertubuh sintal dan barwajah sendu itu harus menerima kenyataan yang sulit untuk dikenang. Ibnu Hajar alias Keprek (28) warga Dusun III, Pondok Kresek, Desa Sibarau, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Sergai, akhirnya dijebloskan ke dalam kerangkeng Mapolresta Tebingtinggi, Sumut. Kaprek terduga sebagai pelaku pembunuhan yang menewaskan, Juliana (19) warga Dusun VI Sampanan, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Sergai, pada awal April 2013 lalu. Pelaku sehariannya bekerja sebagai Satpam sekaligus centeng di Afd. III, PTPN III Perkebunan Gunung Manako, Dusun I, Pondok Kresek, Desa Sibaro, Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Dia (Ibnu Hajar) terduga kuat sebagai pelaku yang dengan sadisnya menghabisi nyawa adik iparnya sendiri. Ibnu Hajar kesal, karena ajakannya untuk melakukan hubungan intim ditolak korban di areal perkebunan Afd III Kebun Gunung Manako, Blok G, Pondok Kresek, Desa Sibarau, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Sergai. Korban yang bertubuh sintal dan berkulit mulus ini, harus meregang nyawa disangkur abang iparnya, dengan 13 tusukan terhujam ditubuh korban. Pelaku kini telah berstatus tersangka, usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolres Tebingtinggi, setelah sebelumnya di proses verbal di Polsek Sipispis, Senin malam (29/4) sekira pukul 21.00 Wib. Tersangka tak bisa lagi berkutik, setelah pihak Polisi menemukan sejumlah barang bukti, dan setelah pihak Polisi mendapat keterangan dari sedikitnya 18 otang saksi. Keseluruhan saksi mengarah ke dirinya sebagai pelaku utama kasus pembunuhan sadis. Kendati awalnya kecurigaan belum kuat mengarah kepada ayah satu anak ini.

Dihadapan juru periksa tersangka menceritakan cara menghabisi nyawa adik iparnya (Juliana-red). Persis pada Sabtu (6/4) lalu, sekira pukul 09.00 Wib, korban berangkat dari rumahnya karena disuruh oleh ayah kandungnya Hermanto (52) menjemput kakaknya, Tuti Melyani yang tinggal di Dusun III, Pondok Kresek, Desa Sibarau, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Sergai. Setiap Sabtu, Tuti Melyani memang kerap tidur di rumah orang tuanya. Korban saat itu mengenakan pakaian corak bunga warna biru kemerah-merahan dipadu celana pendek corak kotak-kotak warna putih merah. Dengan mengendarai sepeda motor honda Revo warna merah, BK 6491 NAI, Juliana berangkat menuju rumah kakaknya. Namun dalam perjalanan ternyata, tersangka Ibnu telah menunggu korban persis di simpang ujung jalan setapak pemotongan jalan perkebunan sawit ke Desa Simalas (areal wilayah kerja pelaku). Tersangka menyetop sepeda motor korban. Lalu korban berhenti dan mengajak masuk ke dalam lokasi perkebunan. "Kuajak korban ke dalam areal perkebunan. Kubilang sama korban ada yang mau kuceritakan," terang pelaku. Sekitar 50 meter masuk ke dalam, lanjut pelaku, setelah memarkirkan sepeda motor korban, lalu tersangka mengajak korban berjalan sejauh dua meter dari sepeda motor korban.

HELFI Paman Juliana

"Kuajak adik iparku bersetubuh, tapi korban saat itu nggak mau. Lalu kupaksa dengan cara kupegangi dan kutarik tangan sebelah kirinya. Setelah itu korban berontak dan berusaha melepaskan pegangan tanganku," aku pelaku. Dikisahkan, ketika cengkraman tangan pelaku terlepas, korban hendak lari ke atas sepeda motornya. Karena takut korban cerita kepada orang lain, tersangka langsung menangkap dan menarik bahu sebelah kiri korban. "Posisiku saat itu di belakang korban. Karena aku panik, spontan kucabut pisau sangkur dari sarungnya yang kuselipkan di pinggang sebelah kanan," papar tersangka. Tidak sampai hitungan lima detik, selanjutnya pelaku langsung menusuk punggung bagian belakang korban sekuat tenaga sebanyak empat kali. Lalu korban tersungkur ke tanah dengan posisi terlungkup. Namun saat itu korban sempat berteriak minta tolong sembari menangis. Dalam kondisi korban seperti itu, tersangka kembali menikamkan sangkurnya ke arah punggung korban dengan cara membabi buta sebanyak enam kali. "Karena kulihat korban masih bernapas, kutikam lagi sebanyak tiga kali ke bagian leher kanan, leher kiri dan leher tengah, masing-masing sekali, hingga akhirnya korban tak bernapas lagi," ungkap tersangka dengan tenangnya. (SRIK)

HERMANTO, Ayah kandung Juliana

KENDATI Mapolsek Sipispis telah melibatkan Sat Reskrim Polres Tebingtinggi dalam hal mengungkap pelaku, namun selama tiga minggu perjalanan kasus pengungkapan pembunuhan Juliana bergulir adalah waktu yang cukup lama bagi petugas untuk mengungkap pelaku pembunuhan sekelas Ibnu Hajar. "Kalau pelakunya abang ipar korban yang tak lain adalah orang terdekat korban, tentunya waktu tiga mingu adalah waktu yang cukup lama bagi mereka (polisi) mengungkapnya. Bagi kami itu bukan sebuah prestasi, tapi kemunduran. Soalnya, kami saja pun sejak awal telah mencurigai kalau dia (Ibnu Hajar) sebagai pelakunya, berdasarkan keakuratan alibialibi yang ditemukan di lapangan," ujar Rudianto Purba (35) warga Dusun Tombak, Desa Damakurat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Sergai yang sejak awal getol mengikuti perkembangan kerja petugas dalam hal mengungkap pelaku yang membunuh jiran sekampungnya itu. Koreksi kinerja petugas kepolisian itu, bagi Rudi adalah koreksi yang positif. "Ini kan untuk kebaikan kita semua agar citra kepolisian kembali membaik di mata masyarakat. Usai terungkapnya pelaku, kita berharap proses hukum yang setimpal bagi pelakunya," bilang Rudi. Sementara ayah kandung korban mengaku terkejut ketika mengetahui ternyata menantunya sendiri yang menjadi 'malaikat maut' atas kematian putri kandungnya. "Meskipun sejak awal saya sudah curiga sama dia, tapi hari ini saya masih kaget antara benar dan tidak," kata ayah korban. "Soalnya selama ini, yang saya tau, Ibnu itu orangnya baik. Hubungan rumah tangganya dengan kakak kor-

ban juga tak pernah cekcok. Bahkan Ibnu juga tidak pernah cekcok dengan saudara-saudaranya. Tapi sekarang faktanya dia pula yang telah membunuh anak gadisku," bilang Hermanto, ayah korban. Terhadap pelaku yang tak lain adalah menantunya sendiri, Hermanto tetap berharap pelaku dihukum seberatberatnya. "Kalau sudah begini, pelaku mau tak mau harus dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya itu. Tak masalah anakku bakal menjadi janda. Bebaspun nanti si pelaku, nggak sudi aku punya menantu pembunuh, biar saja mereka bercerai," geram Hermanto saat dihubungi wartawan koran ini. Namun saat ditanyai bagaimana perasaan Mely (isteri pelaku), ayah yang sekarang hanya punya empat anak (Jaya, Mely, Juli/sudah meninggal dunia, Aji dan Bima) mengutarakan kalau Mely masih shock atas terbongkarnya perbuatan jahat suaminya itu. "Masih shock si Mely dan belum bisa ditanyai, nggak usahlah dulu ya," pinta Hermanto. Hal senada juga dilontarkan kedua paman korban, Helfi dan Taufan. Mereka berdua saat ditanyai kru koran ini juga meminta agar pelaku dihukum seberatberatnya. "Walau pelaku adalah suami dari keponakanku sendiri, yang jelas harus dihukum seberat-beratnya. Nggak apaapa keponakanku jadi janda, yang penting keluarga puas pelakunya terungkap. Dan mungkin arwah keponakanku sekarang bisa tenang di alamnya," ucap Taufan. "Kalaulah negara ini tidak punya hukum, mungkin sudah kubelah kepalanya, bahkan nyawa harus dibayar nyawa," tandas Helfi, paman korban yang lain.(SRIK)

Perbuatan Tersangka Telah Direncanakan DARI sejumlah alat bukti dan keterangan saksi, khususnya keterangan saksi Masni Br. Pasaribu, akhirnya Ibnu Hajar tak bisa mengelak lagi dari perbuatannya. Dari keterangan saksi Masni, dirinya saat mengangon ternaknya sempat melihat pelaku menutupi wajahnya dengan ujung topi yang dipakai pelaku berdiri di simpang jalan potongan (jalan setapak) itu. Terpisah, pengacara prodeo dari tersangka Ibnu Hajar senada juga mencurigai kalau kliennya masih belum jujur memberikan keterangan saat di BAP seputar pernah atau tidaknya mencabuli korban semasa hidupnya. "Saya sendiri memang masih curiga, seolah-olah masih ada yang disembunyikannya, tapi nantilah saya kabari kalau dia sudah ngomong jujur," ucap Alfian Hidayat Dalimunthe SH selaku pengacara yang dihunjuk penyidik kepolisian (pengacara prodeo) mendampingi pembelaan terhadap tersangka Ibnu Hajar. Kapolres Tebingtinggi, AKBP Andi Rian Djajadi, SIK menjelaskan, perbuatan tersangka telah direncanakan sebelumnya. Dari kejahatan tersangka petugas telah mengumpulkan alat bukti, diantaranya satu buah sangkur warna hitam beserta sarungnya, dua unit sepeda motor (milik korban dan pelaku), sebuah topi warna hitam, sepasang sepatu bot, sepasang sandal merk miyami warna biru terong milik korban, satu potong baju

corak bunga warna biru kemerah-merahan milik korban bersama satu ponggol celana pendek corak kotak-kotak warna putih merah serta satu buah bra dan celana dalam korban. "Motif pelaku membunuh korban menurut pengakuan tersangka karena korban menolak dipaksa melakukan hubungan suami isteri. Sampai sekarang pelaku belum mau mengakui berapa kali mensetubuhi korban. Dirinya masih bersikeras baru hendak pertama sekali itu memaksa korban bersetubuh. Karena ditolak, pelaku kalap dan emosi hingga akhirnya membunuh korban yang tak lain adalah adik iparnya sendiri. Dari hasil visum dokter forensik, korban sudah tidak perawan lagi. "Dari hasil visum, korban memang sudah tidak perawan lagi," katanya. Tapi ketika mayat korban ditemukan tidak ada ditemukan sperma atau bekasnya menempel di bagian sensitif korban. Kuat dugaan pelaku sebelumnya dicurigai sudah pernah menyetubuhi korban. Tapi sampai sekarang pelaku belum mengakuinya dan masih bertahan baru ingin melakukan bersetubuhan dengan korban saat peristiwa pembunuhan itu dilakukan tersangka. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3 Junto pasal 338 subsider pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup," sebut AKBP Andi Rian Djajadi. (SRIK)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

SUMUT / ACEH

Bupati: Tetap Jaga Persatuan dan Persaudaraan

AUDENSI - Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi MSi menerima kunjungan audensi KPD KPPU bertempat di ruang rapat Bupati kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah. (KPK POS/ARM)

Bupati Sergai Terima Audiensi KPPU SEI RAMPAH - Dalam rangka meningkatkan pengawasan persaingan usaha bagi semua pelaku usaha serta mencegah persaingan tidak sehat yang menjurus pada praktik monopoli dilakukan beberapa langkah dalam beberapa penerapan kebijakan aturan daerah yang meliputi persaingan sehat dalam usaha. Untuk itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) yang dalam fungsinya sebagai regulator kebijakan menyikapi persaingan tidak sehat diberbagai sektor industri yang rentan. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka untuk menegakkan amanah Undang-Undang dan menciptakan kesepahaman antara seluruh penggiat hukum, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng atau bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait. Demi tercapainya kesamaan pandangan dan terjalinnya kerjasama, Kantor Perwakilan Daerah Sumatera Utara KPPU (KPD KPPU Sumut) mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang diterima Bupati Ir. H. T. Erry Nuradi M.Si didampingi Ketua KPD KPPU Sumut Gopprera Panggabean, Kadisosnakerkop H. Karno SH, M.AP, Kadisperindagsar Drs. Indra Syahrin MSi, Kabag Perekonomian Drs. H. Mariyono SP dan jajaran KPD KPPU Sumut, di ruang rapat Bupati kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, baru-baru ini Bupati Sergai H.T. Erry

Nuradi menerima dengan hangat kunjungan dan menyambut positif upaya koordinasi yang dilakukan KPD KPPU Sumut yang secara cepat dan proaktif memberikan saran atas potensi terjadinya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tersebut. Ini dilakukan untuk mencegah timbulnya persaingan tidak sehat demi meningkatkan stabilitas keuangan daerah. Bentuk dukungan Pemkab Sergai terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1999 dibuktikan dengan menerapkan aplikasi e-Procurement/LPSE dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah/jasa pemerintah secara elektronik (on line) bagi pelaku usaha di Kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini yang sudah berjalan selama 2 tahun, sehingga pelaksanaan masalah tender dilakukan secara transparan, jelas Bupati Erry Nuradi. Lebih lanjut Bupati Erry Nuradi mengharapkan KPPU dapat memberikan rekomendasi dalam perspektif persaingan usaha yang sehat dalam menghadapi permasalahan dunia usaha di daerah. Dalam kesempatan yang sama Gopprera Panggabean menjelaskan KPD KPPU Sumut sebagai lembaga independent yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam hal mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berfokus melakukan tindakan pencegahan terhadap praktek-praktek monopoli industri. Selain Provinsi Sumut wilayah kerja KPD KPPU Sumut meliputi daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Barat (Sumbar), papar Gopprera. (ARM)

Pemerintahan Kecamatan Tg.Morawa Perlu Dibenahi DELI SERDANG - Buruknya sejumlah pelayanan publik yang diberikan pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa terhadap masyarakat, kini menjadi perhatian serius sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Dari pengamatan dan laporan yang diterima, berbagai kekurangan serta ketidakpedulian pemerintah Kecamatan Tg.Morawa terhadap kepentingan masyarakat semakin bertambah. Diantaranya, kesemerautan pekanTanjung Morawa yang disesaki ratusan PKL (Pedagang Kaki Lima) dan parkir kendaraan liar hingga ke badan jalan dan kerap memacetkan arus lalu-lintas, dan itu semua terkesan sengaja dibiarkan. Begitu pula dengan penanganan sejumlah persoalan sosial yang tak kunjung selesai di tingkat Kecamatan karena ditanggapi tanpa keseriusan, serta pelayanan pembuatan surat-menyurat/administrasi masyarakat yang dilayani dengan cara yang tak berkualitas serta selalu memakan waktu lama. “Sebagai aparat pemerintahan, semestinya Camat Tg. Morawa serta jajarannya lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, namun yang ada saat ini semua itu

seakan diabaikan, dan untuk itu perlu adanya pembenahan birokrasi pemerintahan di Kecamatan Tg.Morawa,” demikian dikatakan Wakil Ketua LSM PHP (Perjuangan Hukum dan Politik) Kabupaten Deli Serdang Mhd. Reza Al-Anshori Siregar SH kepada KPK Pos, Minggu. Hal senada juga disampaikan Kabag Umum Litbang dan Kaderisasi LSM Bintang (Badan Investigasi Bangsa)-RI, Jimmy Tirta Yuswendi. Dia mengatakan secepatnya hal ini perlu ditanggapi Bupati Deli Serdang. Karena hal ini sungguh memalukan jajaran pemerintahan. "Sebab, seluruh aparat pemerintahan telah disumpah ketika akan diangkat menjadi pejabat publik agar selalu bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi,” tegasnya. Sementara itu, Camat Tanjung Morawa Drs. Zainal Abidin Hutagalung ketika ingin dikonfirmasi wartawan terkait buruknya sejumlah pelayanan publik pemerintahan Kecamatan Tg.Morawa, Jum’at, terkesan selalu menghindar. Sementara itu, Sekretaris Camat Tg.Morawa, Siregar, yang ditemui wartawan mengatakan, “tanya aja langsung kepada Camat, saya tidak berani memberi komentar”, singkatnya. (DIZ)

STABAT - Ribuan masyarakat antusias menyambut kedatangan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH saat berkunjung ke Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai, Jum'at. Selain bersilaturahmi, kedatangan Bupati yang didampingi sejumlah pejabat Pemkab Langkat diantaranya Inspektur Sedar Sembiring, Staf Ahli Eddy Dharma Tarigan, Kepala BKD Amril, Camat Bahorok Sekula dan Camat Sirapit Tawar Malem menghadiri undangan perayaan paskah bersama GBKP Klasis Kuala Langkat Tahun 2013. Bupati Ngogesa menyampaikan rasa sukacita dan bahagia karena umat Kristiani telah membuktikan diri sebagai masyarakat religius yang peduli terhadap ajaran agamanya. Karena jika masing-masing pribadi berupaya untuk menjadikan diri hamba Tuhan yang terbaik, maka segala sesuatu yang dilakukannya baik pemikiran, ucapan maupun tindakan pasti akan memberi kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Terkait menyongsong Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Langkat pada Oktober mendatang, akan hadir beberapa calon dengan karekter yang berbeda. Dirinya berharap agar hal tersebut tidak menjadi sumber perpecahan yang dapat memudarkan rasa persaudaraan.

HADIAH - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyerahkan hadiah lucky draw kepada salah seorang yang nomornya dipanggil. (KPK POS/JUL) Sementara Camat Sei Bingai M Akhyar atas nama masyarakat menyampaikan rasa gembira dan terimakasih kepada Bupati Ngogesa. Karena selama memimpin dirasa telah banyak berbuat serta diketahui bahwa wilayah Sei Bingai merupakan kecamatan yang paling besar mendapat kucuran dana APBD bagi pembangunan bahkan yang juga berasal dari dana pribadi Haji Ngogesa sendiri. Ketua panitia acara, Edi Bahagia menjelaskan bahwa perayaan paskah bersama GBKP Klasis

Kuala Langkat itu dihadiri jemaat dari 25 runggun. Sebelum acara puncak telah menggelar berbagai acara sosial dan keagamaan lainnya. Ketua Jemaat GBKP Klasis Kuala Langkat Pdt Syafri Barus mengapresiasi kepedulian H Ngogesa terhadap pembangunan umat maupun nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Sehingga menjadikan Langkat sebagai daerah yang religius. Oleh karena itu katanya, kepemimpinan Haji Ngogesa seabagai Bupati harus terus

berlanjut agar terus tercipta Langkat yang religius sehingga terus terjaga kerukunan antar umat beragama di daerah yang telah meraih sederet prestasi nasional ini. Acara juga diisi dengan penarikan undian lucky draw berhadiah seperti TV, kipas angin dll. Secara pribadi Ngogesa juga memberi hadiah Rp5 juta bagi 5 orang yang nomornya beruntung. Diberikan juga paket sembako masing-masing 2 liter minyak goreng kepada seluruh masyarakat yang hadir. (JUL)

paikan bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana tertuang dalam UU TNI nomor 34 tahun 2004 adalah membantu tugas pemerintahan di daerah. Mengakhiri amanatnya Kasad menyampaikan sebagai bagian dari komponen masyarakat, TNI tetap konsisten untuk membantu kesulitan rakyat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya masyarakatnya. Sejalan dengan tema yang diangkat pada TMMD Ke-90, yaitu: "Melalui TNI Manunggal Membangun Desa, TNI bersama-sama Polri, Kementerian/LPNK, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen bangsa lainnya, kita tingkatkan integritas guna mendukung percepatan pem-

bangunan dalam rangka mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan”. Usai upacara Kasad memberikan bingkisan kepada masyarakat Kec. Bandar Pulau, Penanaman pohon di lapangan sepak bola Bridgestone desa Aek Tarum Kec. Bandar Pulau dan meninjau langsung pemasangan bronjong di desa Gajah Sakti Kec Bandar Pulau. Hadir dalam Upacara tersebut Gubernur Sumatera Utara, Pangdam I/BB, Kapoldasu, Danlantamal I/Belawan, Danrem 022/PT, Danrem 023/KS, Bupati Asahan, Walikota Tanjung Balai, Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/BB, Para Dandim jajaran Korem 022/PT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, OKP/ Ormas, masyarakat sekitarnya serta Para Pelajar kec. Bandar Pulau. (IN/PEN)

TMMD ke 90 di Asahan KISARAN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo Irup pada pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 90 Tahun 2013 di Lapangan Sepak Bola Bridgestone desa Aek Tarum Kec. Bandar Pulau Kab. Asahan, Selasa. Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan TNI Manunggal Membangun Desa Ke-90 Tahun Anggaran 2013 ini, dilaksanakan secara serentak di 61 wilayah Kabupaten/ Kota di Indonesia. Dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun dan merupakan program terpadu lintas sektoral melibatkan TNI, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta segenap lapisan masyarakat. Proses perencanaan TMMD disusun dengan sistem “bottom up planning”. Kegiatan TMMD diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan, perkotaan yang belum tersentuh oleh pembangunan dan kumuh, serta daerah lain yang terkena bencana, dalam konteks kepentingan pembangunan. Lebih lanjut Kasad menyampaikan Program TMMD ditujukan pada pembangunan sasaran fisik dan non fisik. Pembangunan fisik ditujukan pada pembangunan berbagai sarana dan infrastruktur ma-

BANTUAN - KSADJenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menyerahkan cangkul dan sekop kepada Satgas TMMD dan perwakilan masyarakat. (KPK POS/PEN)

syarakat di wilayah, seperti pembangunan jalan baik pelebaran maupun perkerasan jalan sepanjang 15.400 m, pembangunan jembatan, pembangunan drainase, rehab rumah ibadah, sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan Balai Desa, serta sarana masyarakat lainnya. Pembangunan berbagai infrastruktur dan sarana masyarakat tersebut sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas perikehidupan masyarakat. Kondisi ini akan memperlancar urat nadi ekonomi wilayah karena proses pengangkutan hasil bumi, proses distribusi barang maupun jasa di wilayah tersebut akan semakin baik. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka akselerasi pembangunan desa menuju ketahanan wilayah yang tangguh. Perlu disam-

Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Asahan KISARAN - Secara resmi, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mencanangkan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk tahun 2013 di wilayah Kabupaten Asahan sebanyak 2.571 rumah. Dari 2.571 rumah yang dibedah tersebut, 2.000 rumah biaya bersalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Asahan tahun 2013 sebesar Rp10 Miliar dan 200 rumah dibantu oleh Menteri Perumahan Rakyat, 341 rumah dari Dinas Tarukim tingkat I Sumut, 30 rumah dari CSR Bank Sumut. Program bedah rumah tahun 2013 ini meningkat dibandingkan pada tahun 2012 lalu hanya sekitar 400 rumah yang dibiayai oleh APBD Asahan. Namun secara global realisasi bedah rumah tahun 2012 sekitar sekitar seribuan, tahun 2011 sebanyak 859. Peningkatan tersebut terjadi karena banyak pihak-pihak yang siap membantu program bedah rumah tersebut. “Harapan kita ribuan rumah tersebut dapat kita selesaikan

dengan baik pada tahun ini, agar masyarakat mendapatkan hak kenyaman bertempat tinggal,“ kata Bupati Asahan saat melakukan pencanangan program tersebut di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring, Rabu. Program bedah rumah ini dilakukan, kata Bupati Asahan, bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga yang ru-

mahnya dibedah. Kemudian untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan. Sementara itu laporan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan,

Misli M Noor SH mengatakan, bahwa acara pencanangan dirangkai dengan pemberian alat bantu kepada penyandang cacat berupa kursi roda, tongkat dan penyerahan dana kepada kelompok masyarakat (Pokmas) untuk melaksanakan bedah rumah didaerahnya masing-masing serta pemberian kain sarung kepada fakir miskin sebanyak 100 orang. (IN)


15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

Aceh Tamiang Berpotensi Disektor Peternakan

Sertifikasi Aset Pemko Medan Dipertanyakan MEDAN - Sebanyak 800 aset milik Pemko Medan, hingga kini baru 12 unit yang diterbitkan sertifikatnya. Tentu hal ini dipertanyakan kalangan anggota DPRD Kota Medan. Komisi A DPRD Medan mempertanyakan keseriusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota, tentang penertiban sertifikat tersebut. Anggota Komisi A DPRD Medan Aripay Tambunan saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor BPN Medan, mempertanyakan masalah ini. Selain Aripay, kunker ini dipimpin Ketua Komisi A, Porman Naibaho didampingi

Burhanuddin Sitepu, Ferdinan L Tobing, Parlindungan Sipahutar, Bangkit Sitepu, Khairuddin Salim, Jhony Nadeak, D Nainggolan dan Juliandi Siregar. Rombongan komisi A diterima Kepala BPN Medan Dwi Purnama dan beberapa stafnya. Dikatakan Aripay, terkait penerbitan sertifikat aset dimaksud, Pemko Medan telah mengalokasikan dana di APBD Pemko Medan untuk biaya pengurusan sertifikat dengan dana cukup lumayan. “Untuk itu patut kita pertanyakan, kenapa hanya 12 sertifikat yang diterbitkan sementara Silpa dana dimaksud tidak pernah ada. Kita sangat menyangkan hal tersebut, persoalan ini merupakan hal yang prinsip karena menyangkut kepentingan umum,” tegas Aripay.

Seperti yang disampaikan Kepala BPN Medan Dwi Purnama, dari 323 peta bidang tanah, sudah 12 bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya. Sedangkan 172 bidang masih dalam proses pengukuran untuk penerbitan. Sisanya permohonan sebanyak 139 bidang. Diakui Dwi Purnama, kerjasama BPN dengan Pemko Medan tentang pensertifikatan tanah tanah milik dan di bawah penguasaan Pemko Medan. Perjanjian tersebut tertanggal 4 Mei 2011 dengan Nomor 593/8653 dan 1641/ 100-12.71/V/2011. Jumlah bidang sebanyak 323 persil yang tertdiri dari rumah /took sebanyak 77 persil. Puskesmas dan puskesmas pembantu sebanyak 77 persil. Kantor Lurah sebanyak 151 persil. SD Negeri sebanyak 14 persil. Pasar

induk, lapangan bola Gajah Mada Gunung Krakatau dan taman Sri Deli Medan sebanyak 3 persil. Terkait tudingan dewan dengan ketidakseriusan BPN melakukan sertifikasi aset Pemko, Dwi Purnama membantah. Kendati hanya menyelesaikan 12 persil sertifikat, pihaknya tetap bekerja maksimal dan berjanji akan menuntaskannya. Ketika ditanya wartawan, kendala apa saja yang membuat pihak BPN sehingga lambat melakukan sertifikasi. Purnama mengaku salah satunya terkait masalah alas hak kemudian ketika saat melakukan pengukuran, BPN tidak menemukan patok/penunjuk batas lahan. Dwi mengakui, demi kelancaran sertifikasi tersebut, BPN membutuhkan dana. (VIN/DNA)

Pelayanan di RSUD Pirngadi Harus Ditingkatkan MEDAN - Wali Kota Medan minta kepada direksi dan seluruh jajaran di RSUD Pirngadi Medan agar lebih meningkatkan pelayanan kepada pasien maupun keluarga pasien. Peningkatan pelayanan itu dapat diwujudkan melalui reformasi moral dan peningkatan etika moral. Jika ini dapat direalisasikan, maka RSUD Pirngadi dapat menjadi rumah sakit kebanggaan warga Kota Medan. Permintaan ini disampaikan Wali Kota ketika menghadiri acara pembukaan seminar Knowledge Management in Nursing Administration di RSUD Pirngadi Medan, Senin.

Menurut Wali Kota, peningkatan pelayanan itu dapat dilakukan pada saat pasien mendaftar, mendapatkan obat-obatan maupun ketika berada dalam ruangan. “Kita harus jujur, reformasi moral merupakan paling penting harus dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan tersebut. Itu sebabnya ketika membuka seminar tersebut, saya menekankan perlunya masukan tentang etika moral sehingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan tehadap pasien maupun keluarga pasien. Harapan kita ke depan, RSUD Pirngadi harus menjadi

rumah sakit kebangaan warga Kota Medan,” harapnya. Wali Kota mengapresiasi apa yang telah dilakukan direksi rumah sakit milik Pemko Medan, seperti peningkatan pelayanan terhadap pasien peserta Jamkesmas dan pendaftaran di Unit Gawat Darurat yang dilakukan secara online. “Seluruh SDM di RSUD dr Pirngadi harus terus kita dorong agar ditingkatkan lagi, terutama dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan supaya mereka dapat menguasai teknologi yang saat ini semakin berkembang. Apalagi penyakit yang mun-

cul kini pun beraneka ragam sehingga harus diantisipasi,” ungkapnya. Biasanya warga yang datang berobat 1.000 orang perhari tetapi kini meningkat sampai 1.400 orang. Dari jumlah itu, 450 orang yang menjalani rawat inap. Penambahan ini dinilai Wali Kota cukup luar biasa. Ini membuktikan pelayanan yang diberikan telah meningkat sehigga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski demikian pelayanan itu harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak perlu berobat ke luar negeri lagi. (VIN)

Pemko Tanjungbalai Salurkan Pinjaman Lunak

Camat Kubu Minta Rt/Rw Bina Lingkungan KUBU - Camat Kubu Asrul SSos mengintruksikan kepada masyarakat dan seluruh Penghulu Kadus, Rw dan Rt yang berdomisili di Kecamatan Kubu agar dengan segera membenahi dan menata rapi setiap Rt di seluruh kepenghuluan Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Kubu. Hal ini ditegaskan Camat Kubu Asrul SSos dengan tujuan untuk membangun Kecamatan Kubu kemasa depan yang lebih baik. "Kami sebagai pihak pemerintah yang bertugas di Kecamatan Kubu mengintruksikan

kepada masyarakat dan pejabat tingkat Kepenghuluan mari kita bangun Kecamatan kita ini menjadi Kecamatan yang ditata rapi indah dan berwibawa," kata Camat Kubu Asrul di kantornya. Camat menyarankan agar setiap kepenghuluan khususnya di setiap Rt agar secara rutin melaksanakan gotong royong. Selain melakukan gotong royong camat juga meminta agar setiap pemimpin desa khususnya penghulu se Kecamatan Kubu agar dapat membina Kepenghuluannya dengan sebaik - baiknya. (ULIL)

TANJUNGBALAI - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Dinas Usaha Kecil Menengah (UKM) mengucurkan bantuan dana kepada masyarakat. Sesuai data yang diperoleh, sejak tahun 2003 hingga 2012 ada tiga ribu masyarakat yang menjadi nasabah Dinas UKM Tanjungbalai. Itu dikatakan Kepala UMK Tanjungbalai Syahrul didampingi Kabid UKM Nuraini SE di ruangan kerjanya, Selasa. Menurut Syahrul, sejak tahun 2003 hingga 2012 dari 6 kecamatan yang ada di Tanjungbalai, ada 3 ribu masyarakat yang menjadi nasabah UKM. Setiap nasabah dapat meminjam uang ke UKM jika sudah mengikuti prosedur kelengkapan berkas. Ada nasabah meminjam Rp1 juta hingga Rp20 juta. Setiap nasabah wajib menyetorkan pinjaman uangnya melalui petugas kolektor yang disiapkan. Hasil pengutipan uang dari nasabah lalu dimasukan ke kas UKM menunggu per setengah bulan hasil kutipan baru diserahkan ke Bank Sumut. Bagi nasabah meminjam uang sebesar Rp1 juta bersama cicilan pinjaman dikenakan labanya hanya Rp50 ribu per tahunnya tanpa menggunakan agunan. Namun jika pinjaman di atas Rp2 juta, nasabah wajib menggunakan anggunan sebagai jaminan seperti surat tanah dan surat berharga lainnya. Syahrul menambahkan, kolektor merupakan utusan dari UKM untuk menagih pinjaman uang yang digunakan masyarakat. Upik Murni (45) ibu rumah tangga mengaku bantuan UKM banyak menolongnya. Jika nasabah yang meminjam uang ke UKM rutin membayar angsuran, maka si nasabah bisa mengajukan lagi pinjaman ke UKM.(HER)

Kemiskinan dan Pengangguran Turun JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Keuangan (Menkeu) Hatta Rajasa mengatakan, bahwa jumlah kemiskinan dan pengangguran menurun tajam setelah reformasi digulirkan. Tidak hanya itu, pendapatan masyarakat pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “Setelah reformasi, banyak kemajuan yang kita capai baik itu penurunan kemiskinan, pengangguran serta peningkatan pendapatan masyarakat,” katanya. Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2004 mencapai 17 persen. Namun saat ini, lanjutnya, kemiskinan hanya menyentuh 11,6 persen. Sementara itu, jumlah pengangguran juga mengalami penurunan dari 10 persen pada tahun 2004 menjadi 5,92 persen pada tahun ini. Jumlah pendapatan per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan dari USD1100/kapita/tahun di 2004 menjadi USD4000/kapita/tahun saat ini. Seperti yang disampaikan Hatta, yang lebih menggembirakan adalah ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 6 persen walaupun ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan. “Ini ada prestasi yang sudah kita capai. Namun di sisi yang lain di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, ekonomi

kita masih tumbuh diatas 6 persen. Tetapi ini belum membuat kita menjadi puas, masih banyak yang perlu kita lakukan,” katanya. Saat ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan perekonomian Indonesia dan tentunya menyejahterakan rakyat Indonesia. Salah satu konsep yang sudah dicanangkan adalah melalui proyek MP3EI. "Ini adalah upaya

kita bersama agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan merata dengan melakukan program MP3EI di 6 koridor. Dengan itu dapat melahirkan pusat ekonomi baru yaitu pusat-pusat yang berada di kabupaten kita ini. Ini memerlukan tangan-tangan terampil namun harus konsisten,” ujar Hatta yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (RL)

ACEH TAMIANG - Pemkab Bumi Muda Setia Aceh Tamiang melalui Dinas pertanian dan pertenakan setempat, Selasa (7/5), menggelar kontes ternak sapi se kabupaten di pasar hewan, Alve Le Bintah, Kecamatan Manyak Payed. Bupati Aceh Tamiang, H.Hamdan Sati ST, dalam sambutannya mengatakan, Aceh Tamiang salah satu daerah yang berpotensi disektor pertenakan, karenanya pembangunan pertanian harus terus dan penting. "Kontes ini penting untuk memenuhi kebutuhan daging nasional untuk itu di perlukan peningkatan populasi ternak terutama ternak sapi melalui penyediaan bibit yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya,“ ujarnya. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan produktifitas ternak, sebut Bupati Aceh Tamiang, melalui penerapan benih buatan. Kontes ini sebagai ajang sosialisasi dan media evaluasi hasil pelaksanaan program

IB dan sekaligus dalam rangka memotivasi petani agar terus mengembangkan ternak sapi hasil inseminasi buatan. ”Ini untuk memotivasi petani menghasilkan ternak berkualitas dan motivasi petugas IB dalam memberikan pelayanan kepada warga,“ ujarnya. Sementara itu, Kadis Pertenakan Aceh Tamiang, Muhammad Yunus SP.MM dalam laporan nya mengatakan, kontes ternak tingkat kabupaten seperti itu akan menjadi agenda rutin setiap tahunnya, guna memotivasi para petani ternak. Kriteria ternak yang diperlombakan adalah ternak hasil perkawinan buatan yang dilaksanakan oleh mantra ternak kecamatan dan umumnya tidak boleh lebih dari 2 tahun. Jenis ternak yang diperlombakan terdiri dari sapi Aceh jantan, sapi betina, sapi bali jantan, sapi bali betina, sapi Brahman betina, sapi Brahman jantan, sapi limusin jantan, sapi limusin betina, sapi simental jantan dan sapi simental betina. (BSO)

Tapsel Juara Umum Jambore TTG BATUBARA - Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) XIII tingkat Provsu Tahun 2013 ditutup Kepala Bapennas Provsu H.Salman Ginting SH MAP mewakili Gubsu, di Desa Lalang, Kec Medang Deras, Kab Batubara, Sabtu. Dikatakan, pemanfaatan TTG secara optimal menciptakan kekuatan bangsa dan basis ekonomi kerakyatan yang kokoh kedepan. "Ini harus ditindaklanjuti secara konsisten dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah kab/kota dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mendayagunakan TTG dibutuhkan," katanya. Setelah tiga belas kali melaksanakan kegiatan, perlu melakukan konsolidasi mengenai langkah untuk mengembangkan dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terwujudnya kesejahteraan. Di samping itu diharapkan banyak menyerap informasi penting, tentang penerapan dan pemanfaatan alat-alat

teknologi tepat guna. Potensi SDA di Sumut amat besar diseluruh pelosok perdesaan dan dapat dimanfaatkan secara optimal, berhasil guna, berdaya guna dengan memanfaatkan teknologi. "TTG dalam arti tepat sasaran, tepat penggunaan tepat kebutuhannya dan potensinya serta tepat kemampuan dari masyarakat penggunanya," ujarnya. Sebagai juara Jambore TTG XIII tingkat Provsu Tahun 2013 dirahi Kota Medan, Tapsel,Tanjung Balai, Labusel, Madina dan Batubara. Katagori dinas/instansi, Dinas Pertanian, Diskanla, Disbun, Dinas Koperasi/ UKM, dan Disperindag. Stand terbaik, Batubara, Tapsel, Simalungun, Labusel, Asahan, Sergai. Kesenian terbaik, Batubara, Tanjung Balai dan Tebingtinggi.Sedangkan juara umum dirahi Kab Tapsel. Panitia juga mengumumkan selaku tuan rumah Jambore TTG XIV tingkat Provsu Tahun 2014 Kab Simalungun. Masing-masing juara mendapat hadiah trophy dan sertifikat. (SAHREL)

PT Pertamina Tanam Pipa Gas di Sicanang MEDAN - Walikota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri MM menerima audensi PT Pertamina Gas, Rabu, di balai Kota Medan. Kunjungan PT Pertamina Gas yang merupakan anak dari PT Pertamina Persero akan membangun infrastruktur pasokan Gas berupa penanaman pipa di wilayah Kota Medan, yakni daerah Kelurahan Sicanang Medan Belawan. Pipa yang ditanam ini adalah untuk pasokan Gas sebagai sumber energi Listrik untuk wilayah Kota Medan guna membantu mencukupi daya Listrik, guna kebutuhan Industri dan juga Rumah Tangga. Pasokan Gas ini nantinya didatangkan dari PT Arun Nanggro Aceh Darussalam (NAD), yang akan melewati Kabupaten Langkat (Tandem) dan Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini dikatakan GM Project PT Pertamina Gas Aman Manurung didampingi Wanario Proyek Maneger, Wibi W, Fifi Maneger Ingering, Wanario Proyect Maneger, Wibi W Fifi Maneger Ingenering, Suhendra Asisten Area Sumatera Utara, Ichsan Iskandar Proyect Pemasangan Pipa, Adi Susanto Bagian Hukum, Ilyas Bagian Humas dan pejabat lainnya saat melakukan audensi dengan Sekda. “Kami akan melakukan penanaman pipa dari Aceh PT Arun ke di Kota Medan, guna pasokan Gas sebagai sumber energi Listrik, dengan pembangunan ini menjadi solusi bagi Kota Medan yang saat ini masih kurangnya daya listrik, dan ini nantinya dapat membantu pertumbuhan Industri dan juga rumah tangga,” ujar Aman Manurung. (VIN)

Jabatan Kepsek Bukan Main-main MEDAN - Sebanyak 109 Kepala Sekolah terdiri dari TK, SD,SMP, SMA dan SMK di Kota Medan di lantik Walikota Medan diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Parluhutan Hasibuan, Senin, di aula Dinas Pendidikan Kota Medan Jalan Pelita IV Medan. Ke 109 Kepala Sekolah tersebut terdiri dari 5 kepsek SMA yakni, Drs Haris H Simamora Kepsek SMAN-5 Medan, Dra Hj Usma Siregar SMAN-21, Drs Arsad Sembiring SMAN-18, Renata Nasution SPd kepsek SMAN-19 dan Drs Parapatan Lumbantoruan SMAN-11, satu orang Kepsek SMKN yakni Dra Sumardi SMKN-13. Selanjutnya 13 Kepala Sekolah SMP antaranya, Drs Syahri SMPN-1, Dra Sakila kepsek SMPN-4, Sri Indra SMPN42, Dra Nurhaida SMPN-2, Asmawati SPd SMPN-44, Drs Hasbullah SMPN-14, selanjutnya 89 kepala sekolah SD antaranya, Yusrina SPd kepsek SDN06083 Medan Perjuangan, Sri Indawati SPd kepsek 06872 Medan Pejuangan, Nurhayati SPd SDN 06807 Medan Perjuanagn, dan satu orang Kepala Sekolah TK yakni Kepala Sekolah TK Pembina Medan. Walikota Medan diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Parluhutan Hasibuan dalam sambutannya mengatakan, sebagai organisasi, sekolah merupakan lembaga yang bersifat kompleks dan unik, didalamnya terdapat berbagai dimensi yang seling berkait dan menentukan, serta memiliki cirri tertentu yang tidak dimiliki organisasi lain, berkembang tidaknya sekolah amat dipengaruhi oleh kepimpinan dari kepala sekolah yang merupakan pejabat formal, manejer, pemimpin, pendidik dan juga sebagai staf. Dikatakannya, jabatan kepala sekolah bukan jabatan main-main. Sebagai orang yang membina sekolah baik dari segi kompetensi guru, menyiapkan pendidikan yang prima kepada peserta didik, hingga

menciptakan iklim yang kondusif dalam proses belajar dan mengajar, hal ini menjadi bagian dari upaya kita semua dalam menjadikan Kota Medan sebagai kota pendidikan, sebagai pejabat formal kepala sekolah diangkat melalui proses, prosedur dan peraturan yang berlaku, sebagai manajer kepala sekolah merupakan seorang perencana, organisator dan pengendali. “Dalam hal ini kepala sekolah harus memperhatikan tiga hal yakni proses pendayagunaan seluruh sumber organisasi dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan,“ ujar Parluhutan. Menurutnya, kepala sekolah juga memiliki fungsi memberikan dorongan dan memacu para guru, karyawan, sampai kepada para peserta didik untuk menjalankan peranannya masing-masing, kepala sekolah diharapkan mempu memotivasi guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, serta memotivasi para peserta didik untuk mengembangkan potensi diri baik dari akademik maupun ekstrakurikuler. Ditambahkannya, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, murah dan berkualitas adalah tantanagn yang harus dijawab dengan arif, akurat, informative dan aplikatif oleh pemerintah kota, khususunya kepala sekolah, mari kita bahu-membahu dan bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan murah tapi berkualitas bagi masyarakat Kota medan dan upaya ini terkait dari tugas dan peranan kepala sekolah. “Melalui pelantrikan ini saya pertegas kembali bahwa kepala sekolah bukanlah jabatan yang coba-coba, apabila sudah ditempatkan diharapkan dapat benar-benar menjalankan tugasnya dengan maksimal, mewujudkan sekolah yang dipimpinnya sesuai dengan 8 standard nasional pendidikan, “ harap Parluhutan”. (VIN)


E D I S I 252 20 - 26 MEI 2013

KPKPOS

Penerbitan SKGR Penghulu Mamugo Cacat Hukum TANAH PUTIH Terkait penerbitan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) oleh penghulu Mamugo Kecamatan Tanah Putih Rohil Juliar atas ganti rugi lahan di lokasi lahan yang disengketan masyarakat, dipastikan SKGR tersebut cacat hukum, karena status lahan masih dalam permasalahan antara masyarakat yang bersengketa. Oleh Camat Tanah Putih Lahan tersebut dijadikan status “QUO” distanfaskan. Namun, oleh Juliar merasa dirinya kebal hukum, tetap saja menerbitkan SKGR, di lahan yang telah distanfaskan Camat itu. Buktinya di atas lahan bermasalah diterbitkan SKGR atas nama kelompok oknum Karyawan Wilmar dan Selamat. SKGR yang diterbitkan itu di atas lahan milik M.Yusuf dkk. “Selain itu lokasi lahan yang diterbitkan SKGR tersebut salah objek, karena lokasi lahan yang diperjual belikan itu, bukan dalam wilayah administraasi kepenghuluan Mamugo,” ujar Anirzam Kamis pekan lalu. Menurut Anirzam sesuai peta batas Kecamatan yang diterbitkan Bupati Rohil bahwa titik kordinat batas kepenghuluan dari As, jalan raya Dumai-Ujung Tanjung 3,5 KM, ke dalam. Semen-

PASANG PLANG - Tanda panah M.Yusuf dkk memasang plang di lahan milik M.Yusuf dkk. (KPK POS/PUR) tara itu, SKGR yang diterbitkan Juliar dititik 8,5 KM dari As, jalan raya Dumai – Ujung Tanjung agar masyarakat tidak kecewa atas kekeliruan penerbitan SKGR itu, sebaiknya lanjut Anirzam, SKGR yang terlanjur diterbitkan, dibatalkan atau masyarakat yang mengajukan pembatalan, katanya. Lahan seluas 40 hektar ukuran 400 meter X 1000 meter milik M.Yusuf dkk

terletak di Jl. Putri Ayu RT/ RW 02/03 Kepenghuluan Mamugo telah dikelola sejak 2008 M.Yusuf dkk dengan menggunakan alat berat beko telah membuat kanal sebagai tanda batas sempadan, namun oleh Juliar lahan garapan M.Yusuf dkk seluas 40 hektar itu telah berpindah tangan kepada oknum karyawan Wilmar Dumai dan Selamat sebagai penerima ganti rugi Las.

M.Yusuf dkk di atas lahan seluas 40 hektar tersebut, Kamis pekan lalu M.Yusuf dkk memasang plang, meski pihak pembeli lahan masih melakukan aktivitas, M.Yusuf dkk tidak akan mundur sejengkalpun. Berdasarkan surat Camat Tanah Putih No.100/Pem/30/ 2013 tanggal 21 Januari 2013. Pada poin 3 disebutkan; “Penghulu Mamugo akan menempatkan/menunjukkan lahan pengganti kepada kelompok sdr, M. Yusuf seluas 40 hektar hingga kini surat Camat tersebut tidak diindahkan Juliar. Lahan M.Yusuf dkk yang 40 hektar itu justru telah berpindah tangan kepada pihak lain, pengalihan lahan oleh Las tersebut disetujui Juliar. Penghulu sebagai pamong di kepenghuluan Mamugo hendaknya sebagai pengayom di tengah-tengah masyarakat jangan ada masyarakat yang dirugikan, agar tidak terjadi polemik berkepanjangan dikemudian hari yang dapat menimbulkan tidak kondusifnya kepenghuluan tersebut. Diharapkan penghulu Mamugo memanggil kedua belah pihak yang bersengketa, mencari solusi terbaik. Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini menyebutkan, lahan seluas 20 hektar garapan M.Yusuf dkk dijual Las seharga Rp18 juta per pancang X 10 pancang (20 hektar-red) jumlah uang yang diterima Las dari pembeli Rp.180.000.000,sebut sumber Jumat pekan lalu. (PUR)

Ada Upaya Bumi Hanguskan PKS dengan Peralat KPK JAKARTA - Kasus suap impor daging sapi yang menyeret sejumlah elite PKS, mengandung magnet politik yang cukup kuat. Naga-naganya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja membidik PKS. Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B Nahrawardaya memberikan sejumlah alasan atas pandangan tersebut. “Ini kasus besar dan berat. Tetapi kenapa Ketua KPK Abraham Samad, tidak pernah muncul. Tapi hanya Johan Budi saja? Demikian pula soal penyitaan aset di kantor PKS, kemarin. Petugas KPK tidak bisa menunjukkan surat perintah. Sangat wajar kalau diusir karena tidak ada pijakan hukumnya,’’ paparnya, Jumat. Mustofa mengaku sangat yakin pandangannya

tersebut. Bahwa ada upaya untuk ‘membumi hanguskan’ PKS dengan memanfaatkan KPK. Untuk itu, dirinya akan mengawal proses

persidangan kasus ini. ‘’Saya yakin, kalau memang LHI bersalah maka PKS tidak akan membelanya. Demikian pula

kader lainnya. Namun kalau ada pendzoliman, apalagi menyangkut nama baik organisasi ya harus dilawan,’’ pungkasnya. (FR/BBS)

Pelesiran ke 3 Negara, Komisi VII Habiskan Rp2 M JAKARTA - Komisi VII DPR sudah menjadwalkan kunjungan kerja (kunker) ke tiga negara sekaligus untuk membahas kebijakan energi nasional. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis anggaran yang dihabiskan dalam kunker itu Rp2.035.089.000. "Alokasi anggaran untuk 3 negara hanya untuk anggota Dewan saja tanpa mengikuti serta staf DPR dan keluarga anggota Dewan," ujar koordinator FITRA, Uchok Sky Kadafi di Jakarta, Jumat (17/5). FITRA memprediksikan anggaran yang dihabiskan ke China sebesar Rp434.637.000. Sedangkan ongkos pesawat sebesar USD 2.595 perorang (pulang-pergi) untuk kelas eksekutif. "Kalau anggota Dewan duduk pada kelas ekonomi, maka bisa mengantongi kelebihan pesawat sebesar USD 972 atau kalau mau dikonversi ke dalam rupiah

dengan satu dollar sama dengan Rp9.000, maka jumlah yang masuk ke kantong pribadi sebesar Rp8.748.000," ungkapnya. Sementara itu, untuk anggaran ke New Zealand diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp687.519.000. Sedangkan ongkos pesawat sebesar USD 6.561 perorang (pulang-pergi) untuk kelas eksekutif. Kalau anggota

Dewan duduk di kelas ekonomi, maka bisa mengantongi kelebihan pesawat sebesar USD 3.148 atau kalau mau dikonversi ke dalam rupiah dengan satu dollar sama dengan Rp9.000, maka jumlah yang masuk ke kantong pribadi sebesar Rp28.332.000. Untuk anggaran ke Norwegia diperkirakan akan menghabiskan sebesar Rp912.933.000. Ongkos

pesawat sebesar USD 9.856 perorang (pulang-pergi) untuk kelas eksekutif. Kalau anggota Dewan duduk di kelas ekonomi, maka bisa mengantongi kelebihan pesawat sebesar USD 5.807. "Kalau mau dikonversi ke dalam rupiah dengan satu dollar sama dengan Rp9.000, maka jumlah yang masuk ke kantong pribadi sebesar Rp52.263.000 untuk satu orang," ucapnya. (FR/BBS)

HALAMAN 16

Warga Bangko Ramai-ramai Datangi DPRD Rohil BAGAN SIAPIAPI- Setelah 21 hari pasca janji Komisi I DPRD Rohil akan turun ke lapangan bersama warga Bangko ke lokasi lahan masyarakat Bangko seluas 2.415 hektar yang diserobot Perusahaan Perkebunan PT.Tunggal Mitra Plantation (TMP) Pematang Damar. Janji wakil rakyat tersebut disampaikan pada saat dengar pendapat antara warga Bangko dengan Komisi I DPRD Rohil bulan April lalu. Namun janji itu, tak kunjung terealisasi, masyarakat menduga telah terjadi pembohongan. Senin pekan lalu, masyarakat Bangko ramai-ramai kembali mendatangi DPRD Rohil menuntut janji Komisi I DPRD tersebut. Kedatangan masyarakat Bangko langsung diterima Ketua Komisi I DPRD Rohil Dedy Humadi, didampingi wakil ketua komisi I Bachid Madjid, panggilan akrab H.Akib. Bachtiar SH, dan mempersilahkan masyarakat Bangko memasuki ruang rapat DPRD Rohil. Setelah mendengar penjelasan Dedy Humadi rasa dongkol masyarakat Bangko terobati. Dedy Humadi dalam pertemuan tersebut mengatakan akan memanggil Menejemen PT. Tunggal Mitra Plantations, Senin (20/05). Menurut Dedy Humadi peninjuan ke lapangan belum diperlukan, karena kesepakatan antara Warga Bangko dengan PT. TMP terkait penyelesaian Lahan Masyarakat yang diserobot PT.TMP sudah ada. Kesepakatan itu, akan kita pertanyakan oleh karenanya PT.TMP kita panggil. Dedy mengajak masyarakat Bangko agar dalam upaya penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Bangko dengan PT. Tunggal Mitra Plantations “jangan ada dusta diantara kita”. Masyarakat harus kompak, karena DPRD bukan segala-galanya. “Artinya DPRD bukan pengambil keputusan, ada aturan main,” ujar Dedy Humadi mantan Ketua DPRD Rohil. Dalam pertemuan tersebut H.Akip mengajak Komisi I DPRD Rohil, agar serius membantu masyarakat Bangko menyelesaikan lahan masyarakat hak masyarakat harus diperjuangkan. Lahan

seluas 2415 hektar milik masyarakat Bangko harus dikembalikan oleh PT Tunggal Mitra Plantations. “Pengembalian lahan 2415 hektar harga mati” masyarakat sudah lama menderita mempertahankan haknya. 15 tahun belum juga selesai waktu yang cukup lama. Masih kata H. Akip, PT. Tunggal Mitra Plantations tidak hanya Lahan masyarakat Bangko saja yang diserobot, lebih dari itu. Akibat pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.Tunggal Mitra Plantations juga menghancurkan kehidupan masyarakat Bangko sebagai akibat limbah perusahaan tersebut. Menurut Akip HGU PT. Tunggal Mitra Plantations harus dipertanyakan ke BPN Pusat berapa sebenarnya HGU yang diberikan BPN Pusat kepada PT Tunggal Mitra Plantations Akip melalui Komisi I DPRD dalam waktu dekat akan memanggil BPN Rohil, Dinas Perkebunan dan Pertanian, Dispenda Rohil mempertanyakan apa saja kontribusi PT.Tunggal Mitra Plantations, selain itu pihaknya juga akan mempertanyakan retribusi perusahaan tersebut ke Pemda Rohil, katanya Dikatakan Akip diduga luas HGU yang diterbitkan BPN Pusat kepada PT.Tunggal Mitra Plantations tidak sesuai dengan luas lahan yang dikuasai PT. Tunggal Mitra Plantations. Silamen adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan HGU oleh PT. TMP diamini Busri warga Bangko Ketua Baru Tim Reformasi Bangko didampingi sekretaris Aripin mengatakan HGU PT.Tunggal Mitra Plantations yang diterbitkan BPN Pusat seluas 13.800 hektar sementara itu berdasarkan informasi bahwa luas lahan yang dikuasai dan dikelola PT. Tunggal Mitra Plantation diduga telah melampaui izin diperkirakan seluas 29.000 hektar. Oleh karenanya sambung Busri Pemda Rohil diharapkan untuk melakukan pengukuran ulang. Busri bersama 21 orang warga Bangko dalam pertemuan tersebut mendesak Pemda Rohil menyelesaikan pengembalian lahan masyarakat Bangko yang diserobot PT.Tungal Mitra. (PUR)

9 Kecamatan Terima 60 Unit Traktor Tangan TARUTUNG - Bupati Taput Torang Lumbantobing (Toluto) serahkan 60 unit handtraktor (traktor tangan) pada 9 Kecamatan melalui 60 kelompok tani (Poktan), di aula kantor Bupati Taput, Jumat (17/5). Kepala Dinas Pertanian, Jhon Marbun mengatakan, bantuan ini ditujukan untuk mendongkrak perekonomian Taput di sektor pertanian padi. “Bulan Mei ini merupakan kegiatan sensus pertanian Nasional, dengan bantuan ini diharapkan sektor pertanian dapat terangkat,” katanya, sambil merujuk pada SK Bupati No 520/1083/PP/V/2013. Toluto dalam sambutannya mengatakan, sektor pertanian merupakan andalan dan dominasi penghidupan masyarakat Taput. Sektor pertanian wajar mendapat perhatian khusus bahkan bibit

jagung, padi, sudah diserahkan pada masyarakat petani di Taput ini melalui Dinas pertanian. Dengan bantuan handtraktor ini pula diharapkan adanya peningkatan kwalitas dan kwantitas produksi padi Taput kedepan. "Jadi marilah bersama melangkah untuk memajukan bona pasogit Taput ini,” ujarnya. Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dan fokus bekerja untuk meningkatkan taraf kehidupan. “Kita harus mampu melakukan perubahan untuk masa depan yang lebih baik, jadi manfaatkanlah waktu dan kesuburan tanah Taput sebagai karunia besar dari Pencipta,” tegasnya. Usai acara, Toluto menyerahkan bantuan handtraktor tadi pada kelompok tani yang disaksikan pimpinan SKPD, DPRD dan masyarakat poktan. (PR)

Petugas PPL Dituntut Lebih Aktif BATUBARA - Peran petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) lingkup Pemerintah Kabupaten Batubara, perlu dimaksimalkan dalam penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di masing-masing wilayah. Tujuannya, agar tidak terjadi keterlambatan pemasokan pupuk yang seharusnya didapatkan petani. Hal ini diungkapkan, Kepala Dinas Pertanian Batubara Azizul Mukahar SP, dalam pelaksanaan workshop penyususnan RDKK, Rabu, di aula BP2KP Pulau Sejuk, Lima Puluh. “Petugas PPL sangat dituntut untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan membantu petani dalam menyusun RDKK dengan melakukan pendampingan terhadap petani secara optimal, hal ini terutama dalam hal penysusnan RDKK untuk bisa menerima pupuk subsidi supaya produksi pertanian bisa makin meningkat,” ujarnya.

Untuk memberikan kelancaran pertani dalam menyusun RDKK ini, pihak Dinas Pertanian juga turun langsung memberikan sosialisasi kepada seluruh petugas. Tidak ada alasan menyalahkan masyarakat petani terkait penyusunan serta pengajuan RDKK, terutama bagi mereka yang tidak mengerti. Untuk itu para petugas penyuluh lapangan harus proaktif dalam memberikan bimbingan guna peningkatan mutu dan produksi pertanian. Kebutuhan pupuk bagi petani harus dipenuhi, dengan tidak membiarkan mereka merasa sampai kewalahan dalam mendapatkannya, terutama saat pemberian pupuk yang perlu untuk berbagai tanaman yang dibudidayakan. “Pupuk subsidi hak petani, jadi mereka harus mendapatkan kemudahan untuk mendapatkannya, di sini dibutuhkan peran yang bisa membantu mereka untuk memperolehnya,” katanya. (SAHREL)

Pengedar Ganja dan Sabu Diciduk DELITUA - Polsekta Delitua mengamankan pengedar ganja dan sabu pada tempat yang berbeda, Rabu pekan lalu. Informasi dihimpun Koran ini, warga yang resah adanya pengedar ganja dan sabu membuat pengaduan ke Polsek Delitua. Kemudian jajaran Polsek bergerak cepat dan menangkap pelaku, saat menjual barang haram tersebut. Tersangka yang ditangkap Surya Resmi (25) warga Jalan Gg. Purwo kelurahan Suka Makmur dusun III, berikut barang bukti

ganja seberat 2,5 kg. Dalam pengembangan, pengedar sabu Hendri Syahputra (25) warga jl. Sari Gg. Cempaka, Marendal juga ditangkap, beikut barang bukti sabu seberat 200 gram dan uang tunai Rp100.000. Kapolsek AKP B Marpaung didampingi Kanit Reskrim Martulia Sitepu saat dikomfirmasi membenarkan penangkapan tersebut Tersangka dan barang bukti kita amankan guna diproses lebih lanjut. (CERIA)


epaper kpkpos senin edisi 20 mei 2013