Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

AMRI “TERSUNGKUR” DI RUMAH SENDIRI

TERSERETNYA beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam kasus simulator tidaklah mengherankan. Mereka boleh mengelak, tapi proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini tentu sepengetahuan Dewan. Komisi Pemberantasan Korupsi mesti mengusut suap yang diduga mengalir ke politikus. Pengusutan suap itu sama pentingnya dengan penelusuran harta Inspektur Djoko Susilo, tersangka korupsi proyek simulator. Bekas Kepala Korps Lalu Lintas yang juga dijerat dengan delik pencucian uang ini memiliki harta mencurigakan di banyak kota. Djoko mengoleksi • LANJUT KE HAL. 2

Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

Demokrat. "Tentara sangat paham teritorial wilayah Indonesia, dipastikan mengetahui lapangan. Ini syarat mutlak Ketua Umum Partai Demokrat," paparnya. Menurut dia, sosok yang berlatar belakang militer memiliki ketegasan dan mampu melakukan tugas konsolidasi yang kini dibutuhkan oleh Partai Demokrat. "Dalam situasi darurat seperti saat ini, Partai Demokrat harus dipimpin oleh orang yang berkarakter strong leadership," tandasnya. Ditempat terpisah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menyarankan sebaiknya Demokrat menyiapkan kader internal untuk menjadi ketua umum • LANJUT KE HAL. 2

Lagi, Akbar Kritik DPP Golkar RUMAH

SAWAH/TANAH

Jalan Cikajang 18 Kebayoran Jakarta Selatan Perumahan Golf Residence 1, Jalan Bukit Golf II No 12 Semarang Jalan Urip Sumohardjo Jebres, Surakarta Kompleks Taman Blok/Kavling 365 Kel Patehan, Yogyakarta Jalan Prapanca 6 Kebayoran Jakarta Selatan Pesona Khayangan Blok E Nomor 1 Depok Jalan Sam Ratulangi 16, Manahan Surakarta Jalan Perintis Kemerdekaan 70, RT 01 RW 06, Solo Jalan Elang Mas I Blok C3 Persil No 48 Jakarta Selatan Kp Cipelang RT01 RW 01 Cijeruk

Bogor Tanjung Mas Raya Blok D2 No 2 Jagakarsa Jalan Langenastran Kidul 7 RT 06 RW 02 Yogyakarta Tanjung Mas Raya Blok D1 Kavling 10 & 17 Jagakarsa Ragunan, RT 08 RW 05 Jatipadang Jalan H Saabun 21 RT 009 RW 05 Jatipadang Ragunan RT 09 RW 05 Jatipadang Jalan Darmawangsa IX Nomor 64 RT 05 RW 01 Pulo Jalan Setapak 22 Komp Ragunan RT 07 RW 05 Jatipadang Jalan Warung Jati Barat 16 RT 07 RW 05 Gang Pondoh RT 05 RW 04 Jagakarsa

Kelurahan Kanigoro Madiun Jalan Leuwinanggung 69 RT 01 RW 08 Tapos Desa Cirangkong Cijambe, Subang Jalan Arteri Kaliwangu, Kendal, Jateng

SPBU Jalan Raya Ciawi KM 15 Bogor Kapuk, Teluk Gong RT 03 RW 03, Penjaringan Jak. Utara Jalan Arteri Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah

APARTEMEN The Peak C25, Jln Setiabudi Raya 9 Jakarta Selatan

HARTA 2010 TERDAFTAR DI KPK Rp

5,6 MILIAR

Saan: Membayangkan Saja Tidak NAZARUDDIN menyebut Saan Mustopa, bekas koleganya di Partai Demokrat, menerima Rp4 miliar dari proyek simulator di kepolisian. Menurut Junimart Girsang, pengacara Nazaruddin, uang itu diberikan Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, pemimpin proyek simulator, seusai pertemuan singkat di Hotel Dharmawangsa pada akhir Maret 2011. ”Itu tunai. Nazar pun tak tahu maksud pemberian uang itu,” ujar Junimart,

“Membayangkan wajah Teddy saya tidak bisa, apalagi sampai ketemu” Saan Mustofa

• LANJUT KE HAL. 2

Anggota DPR RI

MANTAN Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum merampungkan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Koprs Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Jumat. Anas sempat memberikan keterangan pers kepada awak media. Dia kembali duduk di tangga KPK • LANJUT KE HAL. 2

Djoko, Antara Harta & Wanita PADAHAL, jika melihat gajinya dengan pangkat inspektur jenderal di Korps Bhayangkara, rasanya mustahil bisa mengumpulkan harta begitu banyak. Rasa kaget salah satunya dikatakan oleh Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane. "Jadi, begitu satu persatu hartanya disita KPK kita kaget juga," kata Neta, Kamis. Neta mengaku cukup kenal dengan Djoko. Sebagai pengamat kepolisian, Neta mengaku tak tahu persis berapa gaji yang diterima Djoko dari negara setiap bulannya. Tapi dia

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya (Golkar) Akbar Tandjung prihatin terhadap kekalahan pasangan calon gubernur di beberapa wilayah. "Saya termasuk yang sangat prihatin dengan kekalahan di Jawa Barat kemudian Sumut, DKI dan terakhir Papua," ujar Akbar di Gedung DPD, Senayan, Jumat. Menurutnya, kekalahan Golkar di pemilihan gubernur menjadi pukulan telak bagi dewan pimpinan pusat (DPP). Sebab, wilayah-wilayah tersebut merupakan basis kuat partai. "Padahal tempat-tempat itu khususnya tiga tempat yang saya sebutkan Sumut, Jabar dan Papua dianggap jadi basis Golkar. Karena itu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu apa, ini harus dipelajari," imbuhnya. Akbar menilai, faktor utama

Saya termasuk yang sangat prihatin dengan kekalahan di Jawa Barat kemudian Sumut, DKI dan terakhir Papua

-------------------Akbar Tanjung kekalahan Golkar disebabkan berbagai faktor. Faktor yang paling berpengaruh soal tokoh yang diusung dalam pemilihan kepala daerah tersebut. "Sesuatu yang salah kalau mau dikatakan mungkin calon • LANJUT KE HAL. 2

Kelakar Anas Usai Diperiksa KPK

» Terkaitan Kasus Dugaan Korupsi JAKARTA - Gelimang harta yang dimiliki Irjen Polisi Djoko Susilo membuat mata semua orang terbelalak. Mantan Kakorlantas itu punya belasan rumah, ribuan hektar tanah, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dan mobil mewah, villa, apartemen, dan memiliki banyak istri.

Redaksi/Usaha:

JAKARTA - Partai Demokrat bakal mengikutsertakan bakal calon Ketua Umum berlatar belakang militer dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan digelar di Bali akhir bulan ini. Demikian diungkapkan Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu. "Setidaknya ada empat nama figur calon Ketua Umum Partai Demokrat yang berasal dari purnawirawan tentara yaitu Hadi Utomo, Toto Riyanto, Pramono Edhie Wibowo, dan Djoko Suyanto," kata dia dalam keterangan pers yang diterima Okezone di Jakarta, Kamis. Menurut anggota Komisi Hukum DPR ini, banyak alasan mendasar mengapa figur bekas tentara layak memimpin Partai

SEJUMLAH nama anggota DPR, terutama anggota dan bekas anggota Komisi III (hukum) terseret kasus korupsi ini. Mereka dimintai keterangan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tersangka bekas Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Mereka diduga menerima imbalan sebesar Rp10 miliar untuk memuluskan proyek di Korlantas tersebut. Para anggota DPR itu adalah bekas Ketua Komisi Hukum Benny K Harman (Partai Demokrat), Wakil Ketua Komisi Hukum Azis Syamsuddin (Partai Golkar) dan dua anggota Komisi III, yakni Bambang Soesatyo (Partai Golkar), dan Herman Hery (PDIP). Pemeriksaan para legislator diduga terkait pernyataan mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin, saat diperiksa dalam kasus tindak pidana pencucian

Usutlah Simulator hingga Senayan

Rp.2.500/eksemplar

Demokrat Punya 4 Calon Ketum Militer

JAKARTA - Kasus korupsi simulator SIM memasuki babak baru. Duit simulator ternyata mengalir sampai oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bekas Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo ditengarai menjadi kasir polisi bila berurusan dengan politikus Senayan.

kolom REDAKSI

18 – 24 MARET 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

• DI HALAMAN 8

» Kasus Simulator SIM Masuki Babak Baru

• LANJUT KE HAL. 2

EDISI 243/ THN V

memperkirakan, gaji pokok Djoko perbulan tak lebih dari

empat juta. "Kapolri gajinya sekira Rp5

juta, sama tunjangan Rp40 juta perbulan. Kabareskrim gaji pokok Rp4 juta, sama tunjangan sekira Rp35 juta. Berarti Djoko di bawah itulah," terangnya. Dia tak yakin, jika Djoko punya bisnis sampingan sehingga bisa menyimpan banyak harta. Pasalnya, anggota polisi aktif berbisnis artinya melanggar aturan. "Ini membuat publik kaget. Jadi patut dipertanyakan asal-usulnya," terangnya. Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, penyidik masih menelusuri keberadaan aset Djoko. "Ini belum selesai, (penyidik) menduga ada aset-aset lain," • LANJUT KE HAL. 2

Dahlan Iskan:

Indonesia Terlalu Banyak Politikus JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, menyayangkan terlalu banyaknya politikus di Indonesia. Sebuah negara tidak akan maju bila terlalu banyak politikusnya. “Indonesia itu terlalu banyak politikus dan terlalu sedikit enterpreneur,” katanya di acara “Surat untuk Indonesia” di Binus Business School, Senayan, Jakarta, Rabu. Dahlan mengatakan negara memerlukan minimal dua persen dari jumlah penduduknya untuk menjadi seorang enterpreneur. Sedangkan Indonesia baru memiliki sebanyak 0,8 persen pengusaha. Melihat kondisi itu, ia lebih menyarankan kepada anak muda Indonesia untuk menjadi seorang pengusaha. Karena para pemuda masih memiliki stamina yang sangat bagus sehingga bisa tahan banting melawan

kesulitan-kesulitan awal yang biasa dihadapi para pengusaha. Sebagai pengusaha pun seseorang akan lebih bisa bekerja secara mandiri tanpa harus mengikuti birokrasi-birokrasi seperti saat kerja pada tatanan pemerintahan. Dengan majunya ekonomi, kata Dahlan, citra Indonesia di dunia Internasional akan terangkat. Karena kebanyakan orang internasional lebih sering melihat kondisi negaranya dari sisi ekonominya. Selain harus meningkatkan kondisi perekonomian dengan menambah jumlah pengusaha, Dahlan juga menyarankan untuk menambah jumlah sarjana di bidang lain selain sarjana sosial. “Dari pengamatan sekilas saya, Indonesia terlalu banyak sarjana sosial. Kita masih perlu tambah kuota untuk sarjana ekonomi, kesehatan, teknik, dan seni,” katanya.(FR/BBS)

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

E D I S I 243 18–24 MARET 2013

SAMBUNGAN

USUTLAH SIMULATOR HINGGA SENAYAN.................................................. • DARI HALAMAN. 1 banyak kekayaan berharga, dari rumah, mobil mewah, hingga pompa bensin. Ia pun punya istri lebih dari satu yang ikut "menjaga" hartaharta itu. KPK juga sudah memeriksa sejumlah anggota Komisi Hukum DPR berkaitan dengan proyek yang merugikan negara sekitar Rp100 miliar itu. Mereka antara lain Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, serta Herman Hery dari PDI Perjuangan. Hanya, Bambang membantah bahwa anggaran proyek simulator dibicarakan di DPR, dengan alasan proyek ini dibiayai menggunakan penerimaan negara bukan pajak. Dalih Bambang tidaklah masuk akal. Kendati didanai dengan penerimaan bukan pajak, tetap saja pengadaan simulator merupakan proyek resmi pemerintah yang perlu dibahas di DPR. Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun membenarkan hal itu. Penerimaan negara bukan pajak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mesti mendapat persetujuan Dewan. Ini berarti penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak itu pun perlu direstui politikus Senayan. Seorang anggota Komisi Hukum DPR juga mengakui bahwa anggaran proyek simulator sebesar Rp196 miliar itu pernah dibahas di komisi ini. Lalu, terungkap pula serangkaian pertemuan antara Djoko dan beberapa

politikus Senayan. Bekas anggota Komisi Hukum DPR, Nazaruddin, bahkan menuduh mereka kecipratan duit dari proyek simulator. Sebanyak Rp10 miliar dikabarkan mengalir ke tiga fraksi besar di Dewan lewat beberapa politikus. Kabar tak sedap itu tentu semakin merusak citra partai politik. Hampir semua kasus korupsi yang mencuat selalu bermuara pada para aktor politik. Kendati begitu, para petinggi partai politik semestinya tak kebakaran jenggot bila memang peduli akan pemberantasan korupsi. Partai politik justru perlu mendukung KPK mengusut tuntas kasus itu. Sering kali politikus hanya bersembunyi di balik dalih "biaya politik yang tinggi dan sumbangan buat partai". Dorongan menggangsir duit negara lebih disebabkan oleh gaya hidup mereka yang tak wajar. Banyak orang tahu, perilaku seperti Djoko yang gemar mengoleksi rumah dan mobil mewah juga menghinggapi banyak politikus. Dipenjarakannya banyak sekali politikus karena kasus korupsi semestinya membuat politikus jeri. Seharusnya pula muncul gerakan di lingkup internal masing-masing partai untuk membersihkan diri dari korupsi. Tapi inisiatif ini sulit diharapkan. Hingga kini juga tak ada kalangan partai yang meributkan pertemuan politikus Senayan dengan Djoko. Itu sebabnya, publik hanya bisa berharap pada KPK. (***)

KELAKAR ANAS USAI DIPERIKSA KPK........................................................... • DARI HALAMAN. 1 untuk meladeni pertanyaan wartawan baik terkait pemeriksaan kasus simulator SIM yang menyebut-nyebut keterlibatan dirinya. Setelah hampir 20 menit memberikan keterangan, Anas bangun dari duduknya. Dia segera berdiri dan berjalan menuju mobil yang akan membawanya meninggalkan gedung KPK. Namun, belum sempat memasuki mobil, Anas kembali dipanggil pihak KPK. Mantan Ketua Umum PB HMI itu kembali berjalan memasuki lobby. Anas ternyata belum menandatangani selembar berkas pemeriksaan. Oleh sebab itu, dia diminta kembali ke dalam untuk menandatanganinya. Anas diminta menandatangani di lantai atas atau tempat pemeriksaan. "Ada yang belum ditanda tangani. Penyidik meminta Pak Anas untuk menandatangani di atas (tempat pemeriksaan)," kata

petugas KPK. Raut wajah Anas tampak waswas lantaran dirinya diminta kembali ke dalam. Dari wajahnya Anas juga tampak bingung. Sebelumnya, dia diperiksa KPK hampir lima jam. Sepertinya Anas tak mau naik ke lantai atas untuk menandatanganinya. Oleh sebab itu dia sempat menunggu di lobby gedung KPK. Namun lantaran berkas yang harus ditanda tangani tak kunjung datang, Anas kembali berjalan menuju mobil. Setengah perjalanan, Anas kembali dipanggil. Sebab, berkas yang harus ditanda tanganinya telah ada di lantai dasar. Alhasil Anas pun kembali masuk. Akhirnya, dia menandatanganinya di lobby dekat lift gedung KPK. Setelah itu Anas kembali keluar dan menuju mobil Toyota Innova hitam. Sempat disinggung mengenai apa yang belum ditanda tangani Anas. Lelaki berkacamata itu santai meladeninya. "Tanda tangani jatah beras," kata Anas berkelakar. (IC/BBS)

LAGI, ABKAR KRITIK DPP GOLKAR................................................... • DARI HALAMAN. 1 yang kita tetapkan tidak sejalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan kehendak masyarakat. Sehingga mereka tidak memilih calon itu. Barangkali mekanisme kita menetapkan calon itu perlu kita evaluasi juga," ungkapnya. Sebelumnya, Akbar juga meng-

kritik elektabilitas capres Golkar Abruzal Bakrie yang hasilnya selalu rendah dalam survei. Dia mengajukan surat ke DPP agar pencapresan Ical dievaluasi. Namun, saran Akbar itu justru menimbulkan pandangan lain dari para pendukung Ical. Bahkan, ada anggapan Ical akan dikudeta dari posisinya sebagai ketua umum. (IC/ BBS)

DEMOKRAT PUNYA 4 CALON KETUM MILITER.................................. • DARI HALAMAN. 1 pengganti Anas Urbaningrum. Jika ada nama dari luar yang berminat bertarung, sebaiknya mereka mengikuti program kaderisasi. "Kami ini partai kader, bukan partai calo," kata Hayono di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Sesuai arahan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, yang harus diutamakan adalah program pelatihan kader internal. Sebelumnya, sejumlah nama diwacanakan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Beberapa nama dari luar partai yang disebutsebut memiliki kans besar adalah Pramono Edhie Wibowo dan Gita Wirjawan. Pramono saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Darat, sedangkan Gita menjadi Menteri Perdagangan. Hayono mengatakan tidak menutup kemungkinan nama dari eksternal partai yang mengikuti program kaderisasi. Dia menjelaskan, setiap orang yang masuk ke Demokrat harus ikut program ini. Hayono mencontoh dirinya yang meskipun pernah menjadi menteri tetap mengikuti proses tersebut. Dia tidak ingin Partai Demokrat dijadikan alat mengincar jabatan seperti kursi presiden. Dia mengatakan sangat senang jika Pramono Edhie bersedia menjadi anggota Demokrat. Namun, dia mengingatkan, Pramono mesti mengikuti kaderisasi partai terlebih dahulu. "Kami semua harus patuh kepada hal ini," kata dia. (IC/BBS)

Kantor KPU Sumut Diancam Bom

MEDAN - Menjelang penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara siapa yang menjadi pemenang Pilgubsu 2013, kantor KPU di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, menerima ancaman bom dari OTK. Ancaman bom diterima Ketua KPU Sumut Irham Buana melalui dua SMS yang masuk ke Hp-nya, Kamis malam, sekira pukul 23.30 WIB. Nomor pengirim tidak terdaftar di kontak HPnya. Pengirim SMS mengaku Pasukan Perang Mujahidin (PPM) yang

merupakan bagian dari kelompok Al Qaeda. Mereka menyatakan akan membongkar kebohongan Pilgub Sumut. "Mereka mengaku memiliki senjata AK-47, mortir dan bom. Mereka menegaskan tidak percaya pada pemerintah dan Pilgub Sumut, karena sarat kepentingan Amerika. Mereka juga menyatakan sejak 2011 sudah merencanakan untuk meletakkan bom di kantor KPU, Hotel JW Marriot dan Kedubes AS," jelas Irham. Irham menambahkan, pe-

ngirim SMS mengaku tidak mainmain atas SMS itu. Dalam waktu dekat mereka menyatakan akan meletakkan bom di kantor kantor KPU, Hotel JW Marriot dan Kedubes AS. Irham mengaku khawatir atas teror ini, karena mengganggu rangkaian tahapan Pilkada Sumut yang belum rampung. “Kita telah memerintahkan seluruh jajaran KPU kabupaten/kota, agar segera mengamankan kertas C1 atau hasil perhitungan suara mencegah adanya kemungkinan terburuk

dalam perhitungan hasil suara pilkada. Dimana nantinya, kertas C-1 itu disimpan di kantor KPU Sumut, sebagai bukti jika terjadi persidangan sengketa pemilukada di MK,” ujar Irham. Mendapat ancaman ini, Irham langsung bekoordinasi dengan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmotang, dan instansi terkait lainnya. Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Wisjnu Amat Sastro, menyatakan segera mengusut siapa

TKI di Luar Negeri Diperlakukan Bak Budak JAKARTA - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengkritik diplomasi pemerintah terhadap penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang terancam hukuman mati. Dia mengatakan penanganan pemerintah atas tenaga kerja bermasalah ini sifatnya masih reaktif. "Seharusnya ada kesepakatan dari Indonesia dan Arab Saudi yang berbasis hak asasi manusia," katanya, dalam rapat koordinasi penanganan kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, di Jakarta, Kamis. Anis menyesalkan kesepakatan antara kedua negara yang masih

pelaku ancaman bom itu. Bukan itu saja, pihaknya juga semakin meningkatkan keamanan di kantor KPU Sumut. “Saya nyatakan akan meningkatkan keamanan di kantor KPU dan mengawal petugas, kantor serta dokumen pilkada," tegas jenderal berbintang dua ini kepada wartawan. Peningkatan pengamanan terus dilakukan. Sejumlah personel Brimob telah ditugaskan berjaga di pos securiti. Mobil Barracuda juga disiagakan di kantor KPUD. (TIM)

PEMULANGAN – Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang melebihi ijin tinggal (overstayed) dari Arab Saudi saat proses pemulangan menuju daerah asal masing-masing. berjalan di tempat. "Konstitusi kita menyatakan hak hidup adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi. Namun begitu banyak TKI di Arab yang menunggu hukuman mati," kata Anis. Menurut dia, aturan yang tidak sesuai dengan konstitusi merupakan hambatan dalam menangani kasus TKI. Pekerja Indonesia di

luar negeri selalu berada dalam posisi korban. "Mereka bukan hanya disiksa, tapi juga dibatasi haknya. Ini sama saja seperti perbudakan," ucap Anis. Ia juga menegaskan, sekalipun pekerja yang terancam hukuman mati terbukti bersalah, mereka jangan diposisikan sebagai pelaku kriminal. "Harus dilihat latar

belakangnya seperti apa. Mengapa mereka terpaksa membunuh?" kata Anis. Anis pun mendorong pemerintah untuk segera membebaskan TKI di Arab Saudi bernama Satinah yang hendak divonis mati pada 13 Juni 2013. Satinah adalah terdakwa kasus pembunuhan terhadap majikannya pada 2007 lalu.

Perempuan asal Jawa Tengah itu bisa bebas jika ada diyat atau uang denda yang diminta ahli waris korban sebesar 10 juta riyal atau Rp25 miliar. Anis menegaskan berapa pun diyat yang diminta harus dibayarkan. "Pokoknya jangan sampai ada nyawa melayang," katanya.(FR/BBS)

RP 10 MILIAR UNTUK POLITISI SENAYAN............................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 uang Djoko Susilo beberapa waktu lalu, menyebutkan keterlibatan tiga anggota Komisi III. “Mereka itu Herman Hery, Azis Syamsuddin, dan Bambang Soesatyo,” kata Nazar. Diberitakan, uang suap kasus korupsi simulator SIM yang menyeret Inspektur Jenderal Djoko Susilo diberikan di tempat parkir. Miliaran rupiah ‘upeti’ dibungkus dalam sebuah kardus tas kertas. Total uang mencapai Rp10 miliar lalu diberikan ke politisi Partai Demokrat (Nazaruddin), Partai Golkar (Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(Herman Hery). Uang pelicin ini diduga terkait usaha memuluskan pembahasan anggaran untuk tahun 2011. Kardus air kemasan itu berpindah tangan di area parkir Plaza Senayan, Jakarta. Isinya uang kertas yang diperkirakan sejumlah Rp4 miliar. Pembawanya Wasis Triapambudi, anggota staf Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Penerimanya ajudan Aziz Syamsuddin. Beberapa saat sebelumnya, di kursi luar Kafe De Luca, juga di area parkir mal itu, Aziz duduk bersama Bambang Soesatyo. Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, kepala panitia pengadaan simulator yang telah berkomunikasi dengan Aziz, mendatangi

mereka. Ia menyampaikan pesan Djoko. “Kiriman ada di mobil.” Aziz lalu meminta ‘kiriman’ dipindahkan ke mobil yang ia tumpangi bersama Bambang, sedan hitam Mercy S-Class. Teddy memimpin proyek simulator Tahun Anggaran 2011 senilai Rp196,8 miliar. Ia beberapa kali menemani Djoko menemui anggota Dewan demi memuluskan proyek. Transaksi di De Luca pada akhir 2010 merupakan bagian dari serangkaian lobi. Perjamuan dengan para politikus dilakukan beberapa kali di antaranya di Restoran Nippon Kan, Hotel Sultan, dan King Crab di Jakarta. Djoko dan Teddy juga menemui Muhammad Nazar-

uddin. Menurut seseorang yang mengetahui peristiwa ini, Nazaruddin menawarkan jasa ‘pengamanan’ anggaran kepolisian, termasuk proyek simulator. Djoko setuju dan meminta Nazar berhubungan dengan Teddy. Di pertemuan kedua, Teddy bertemu Nazaruddin yang ditemani Anas Urbaningrum. Berarti, bekas Ketua Umum Partai Demokrat ini ikut terseret. Segera setelah serangkaian pertemuan, menurut sumber yang sama, Teddy sibuk mengantar ‘paket’ ke para politikus. Ia datang ke Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Ditaruh dalam paper bag dan dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat, bingkisan ini

merupakan jatah Demokrat. Bagian politikus PDI Perjuangan sejumlah Rp2 miliar dikirimkan ke kantor Herman Hery di Panglima Polim, Jakarta Selatan, seperti dikutip kabarnet.wordpress.com. Bambang Soesatyo membantah hadir dalam penyerahan uang di Kafe De Luca. Ia mengaku hadir dalam pertemuan lain yang dihadiri Djoko Susilo di ruang VIP Restoran Basara, Menara Summitmas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Bambang menyebut pertemuan di Basara dihadiri banyak anggota Komisi Hukum Dewan. Pembicaraannya seputar Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas. (IN/BBS)

SAAN: MEMBAYANGKAN SAJA TIDAK.................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 mengutip keterangan Nazaruddin, Kamis. Menurut Junimart, kliennya, saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal Maret lalu, sudah memaparkan ihwal pertemuan yang terkait dengan pembahasan anggaran simulator. ”Sebenarnya sudah ada komunikasi yang intens sejak Januari sampai akhir Maret 2011,” kata Junimart, mengutip cerita Nazar, bekas

Bendahara Demokrat. Selain di Dharmawangsa, ada pertemuan di Restoran King Crab, Kawasan Bisnis Sudirman, pada akhir 2010. Nazar, kata Junimart, mengatakan pertemuan selalu dihadiri Anas Urbaningrum, Ketua Fraksi Demokrat saat itu, dan Saan, Wakil Sekjen, serta kolega separtai. Teddy hadir sebagai utusan Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Djoko Susilo, selaku kuasa

pengguna anggaran proyek simulator. Namun, menurut sumber, dalam pertemuan di King Crab, Nazar justru meminta uang jasa pengurusan anggaran kepolisian. Besarnya 12 persen dari anggaran yang disetujui. Menurut sumber itu, Anas tidak berkomentar apa pun walau duduk cukup dekat dengan Nazar. Menanggapi hal ini, Junimart menegaskan kliennya sudah beberapa kali diperiksa penyidik KPK dan membeberkan adanya

pertemuan itu. ”Pertemuan itu sama seperti yang terungkap di media,” katanya. Adapun Saan membantah jika dikatakan bertemu Teddy dan Jenderal Djoko pada 2010 dan 2011. ”Membayangkan wajah Teddy saya tidak bisa, apalagi sampai ketemu,” kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Dwi Ria Latifa, pengacara Teddy, menolak berkomentar ihwal pertemuan tersebut. Dia hanya berujar, ”Apa yang

ditanyakan penyidik KPK sudah dijelaskan semuanya.” Sedangkan Tommy Sihotang, pengacara Djoko, mengatakan tak pernah mendengar cerita pertemuan kliennya dengan politikus Senayan. ”Klien kami belum cerita soal pertemuanpertemuan itu.” Untuk mengetahui detail pertemuan tersebut, KPK memeriksa Anas, Jumat. Bersamaan dengan pemeriksaan Anas, KPK kembali memanggil Teddy. (IN/BBS)

DJOKO, ANTARA HARTA & WANITA......................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 tambah dia. Aset Irjen Pol Djoko Susilo, terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek pengadaan Simulator SIM masih ada yang belum terlacak. Menurut Juru bicara KPK, Johan Budi, penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya aset lain milik Djoko yang bakal disita. Penyitaan aset Djoko berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek pengadaan Simulator SIM. Dalam kasus ini, Djoko Susilo dijerat dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU nomor 8 Tahun 2010, kemudian Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 UU nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut catatan, dalam beberapa pekan ini, satu per satu aset milik mantan kepala Korps Lalu lintas Kepolisian RI, Irjen Djoko Susilo disita KPK. Terakhir empat mobil Djoko

disita. Diduga mobil-mobil mewah tersebut terkait dengan kasus dugaan pencucian uang proyek simulator sim. Empat mobil mewah milik mantan kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Irjen Djoko Susilo yang disita KPK adalah Jeep Wrangler, Nissan Serena, Toyota Harrier dan Toyota Avanza. Mobil itu disita berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang proyek simulator ujian sim. Penyidik KPK gencar menelusuri aset-aset milik Djoko Susilo. Nilai aset yang diperoleh Djoko sejak 2012 mencapai Rp15 miliar. Sementara nilai aset yang diduga diperoleh Djoko selama menjabat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, sebesar Rp30 miliar. Rumah-rumah mewah Djoko pun tersebar di manamana. Tim penyidik berhasil membongkar harta karun Djoko yang berada di sejumlah kota. Hingga kini sebelas rumah mewahnya disita KPK, termasuk

rumah mewah di Jalan Prapanca Raya, Jakarta, yang sebelumnya dihuni Dipta Anindita, istri muda Djoko Susilo. Rumah Djoko di Jalan Cikajang dan dua rumah lain di Komplek Tanjung Mas, Jakarta Selatan dan perumahan pesona khayangan Depok. Diduga rumah-rumah tersebut merupakan bagian dari upaya pencucian uang haram. Aset Djoko Susilo di daerah juga sudah disita KPK. Dua rumah mewah di Solo, tiga di Yogyakarta dan satu di Semarang. Bahkan rumah Djoko di perumahan Graha Candi Golf Residence Semarang hanya berjarak satu kilometer dari komplek Akpol, tempat Djoko menjabat Gubernur. Salah satu aset Djoko yang dikelola istri mudanya Mahdiana, berupa salon kecantikan di kawasan Ragunan, tak luput dari sitaan KPK. Namun Mahdiana wanita yang tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan itu, hingga kini belum diperiksa KPK. Berbeda dengan istri

mudanya yang lain, Dipta Anindita yang sudah diperiksa KPK, terkait dugaan pencucian uang suaminya. Mantan putri Solo itu bahkan sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Penyelidikan kasus korupsi simulator SIM yang dilakukan KPK, tak hanya mengungkap harta karun Djoko yang bernilai puluhan miliar rupiah. Namun juga temuan dua istri muda Djoko Susilo yang berada di dua kota berbeda. Langgar Etik Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Suhardi Alius mengatakan, mantan Gubernur Akademi Polisi, Inspektur Djoko Susilo, positif melanggar aturan karena memiliki lebih dari satu istri. Para istrinya pun tak pernah diketahui oleh Mabes Polri. "Intinya melanggar aturan dan pasti ada proses (hukum)," kata Suhardi melalui pesan singkat, Jumat. Suhardi mengatakan proses pengusutan pelanggaran etika

akan dilakukan terhadap Djoko Susilo setelah proses hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi tuntas. "Biarlah yang bersangkutan fokus menghadapi kasusnya dulu," kata dia. Istri pertama Djoko bernama Suratmi. Perempuan ini merupakan teman kecil Djoko Susilo di Madiun, Jawa Timur. Kemudian, pada 27 Mei 2001, Djoko menikah untuk kedua kalinya dengan perempuan bernama Mahdiana, beralamat di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Muncul lagi nama Dipta Anindita. Mantan Putri Solo tahun 2008 ini ditengarai istri Djoko yang dinikahi lima tahun lalu. Dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Sukoharjo, jenderal polisi itu menggunakan nama Joko Susilo. KPK pun pernah memeriksa nama-nama tersebut dalam kasus Djoko. Dipta dan Dian ditengarai menampung harta hasil pencucian uang Djoko. (SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 243 18–24 MARET 2013

KORUPSI

Saksi Yulianis : Ibas Kecipratan USD 200 Ribu

Denda Koruptor Tidak Rasional JAKARTA - Selama sepuluh (tahun 2001-2012), denda yang dijatuhkan kepada koruptor cuma Rp 62 triliun (36,86 persen). Nilai ini sangat kecil dibandingkan biaya eksplisit atau biaya sosial dan kerugian negara yang tak terduga mencapai Rp 168,19 triliun. Karenanya, denda yang dijatuhkan kepada koruptor hanya 8,97 persen atau hanya Rp15,09 triliun dari total biaya ekspilsit "Ini jumlah yang tidak rasional. Mengingat Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 153,1 Triliun akibat korupsi. Kerugian itu ditanggung rakyat Indonesia yang membayar pajak. Ini sama saja dengan memberikan subsidi dari rakyat kepada koruptor," jelas ekonom Rimawan Pradiptyo dalam Seminar “Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukkan Korupsi” di Jakarta, Rabu (13/3). Dosen Universitas Gadjah Mada mengusulkan penyempurnaan denda yang diperhitungkan dari kerugian riil, biaya sosial, kerugian negara. Esensi dari denda koruptor, bagaimana hukuman bisa memiskinkan koruptor. "Efek memiskinkan koruptor bisa menumbuhkan efek jera yang optimal," ujar dia. Menurutnya, UU Anti Korupsi (UU No 20/2001) sangat layak direvisi dan dirasionalisasi. Karena kenyataannya UU tersebut justeru mendorong rakyat memberi subsidi kepada koruptor. ”Dan, itu hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain, tidak seperti itu,” ucapnya Memang, selain hukuman pidana, koruptor dijatuhi hukuman denda maksimum Rp 1 miliar, sementara tidak ada batasan jumlah uang yang ditilep. Kenyataan di lapangan, besarnya biaya eksplisit korupsi tak terkait dengan penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti. "Jangankan salahkan penuntut umum atau hakim

maupun penyidik. Karena UU Antikorupsi cenderung dirancang seperti itu,” paparnya. Deputi Penelitian dan Bbasis Data P2EB UGM ini, mendesak agar hukuman denda dan pengganti kepada koruptor disesuaikan dengan besarnya biaya sosial korupsi yang ditimbulkan. ”Mestinya, seluruh dampak negatif akibat korupsi dikembalikan atau dibebankan kepada koruptor, jangan menjadi beban rakyat,” sambungnya. Rimawan juga menyinggung anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Badan Anggaran (Banggar) yang sering menggunakan konsep ‘optimalisasi anggaran’. Kenyataannya, bukan optimalisasi anggaran yang dilakukan, tetapi maksimalisasi anggaran. Akibatnya, pengeluaran negara menjadi melonjak karena angka yang dimanipulasi. Pengamat politik sekaligus peneliti Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi ladang korupsi para pejabat. Salah satunya, dengan korupsi dana yang dialokasikan untuk CSR (Corporate Social Responsibility). Meski begitu, masyarakat dinilai masih menerima kehadiran koruptor. Contoh, terpilihnya Syaukani Hasan Rais untuk kedua kalinya sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2005 padahal isu korupsi yang dilakukannya telah merebak. “Ada persoalan serius di masyarakat kita. Terkadang koruptor dielu-elukan oleh masyarakat. Korupsi dianggap sebagai cara hidup,” ujar Burhanuddin. (ENDY)

Anas Urbaningrum Mengaku Bingung JAKARTA - Bekas Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum diperiksa KPK. Pemeriksaan itu bukan terkait sebagai tersangka korupsi Hambalang. Namun kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan simulator kemudi motor dan mobil untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Negara RI (Korlantas Polri), dengan tersangka Irjen Pol. Djoko Susilo. Usai menjalani pemeriksaan selama lima jam, politisi muda Anas Urbaningrum mengaku binggung. "Saya ditanya apakah kenal Djoko Susilo dan Teddy Rusmawan, saya jawab tidak kenal. Yang kenal saya pak Djoko Suyanto, Joko Pujiyanto dan Joko Widodo. Pak Djoko Susilo tidak kenal tetapi tahu," kata Anas usai diperiksa KPK, di Jakarta, Jumat (15/3). Anas juga membantah bertemu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator dan pencucian uang Djoko Susilo. Bahkan membantah melakukan pertemuan dengan Djoko Susilo di restoran King Crab dan Nippon Kan. "Saya ditanya apakah pernah ikut pembahasan anggaran Polri, saya jawab tidak pernah," ungkap Anas. Anas mengaku bingung mengapa dia dipanggil untuk diperiksa dalam kasus simulator. Sebab, dia tidak tahu perihal proyek simulator sama sekali. "Saya sendiri sampai sekarang tidak punya jawaban mengapa saya jadi saksi dari kasus simulator ini. Saya masih bingung dan saya tidak tahu apa relevansinya.

NASIONAL

Tetapi, saya bersedia hadir untuk memberikan keterangan apa yang saya tahu," ujar Anas yang mengenakan batik coklat. Nama Anas Urbaningrum memang pernah disebut terkait dalam kasus korupsi anggaran pengadaan simulator. Kabarnya, Anas diduga menghadiri pertemuan yang membahas uang jasa pengurusan anggaran kepolisian di Restoran King Crab, kawasan bisnis Sudirman, Jakarta Selatan, pada 2010. Dalam pertemuan itu, juga dihadiri Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan, mantan Bendahara Umum DPP Demokrat Muhammad Nazaruddin, politikus Demokrat Saan Mustopa dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto. Dalam pertemuan itu, Nazaruddin dikatakan meminta uang jasa pengurusan anggaran kepolisian yang besarnya sekitar 12 persen dari anggaran yang disetujui. Usai pertemuan, Teddy selaku ketua pengadaan proyek simulator, menurut informasi, membagibagikan hadiah ke beberapa politisi. Di antaranya, menyerahkan Rp 4 miliar untuk Nazaruddin. Serta, uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebagai jatah untuk Demokrat. Selain buat Demokrat, jatah juga dibagi ke partaipartai lain. Bagian untuk politikus PDI-P sebesar Rp 2 miliar yang dikirim ke kantor Herman Herry. Bagian Partai Golkar Rp 4 miliar untuk Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo yang diserahkan melalui ajudan Aziz. (ENDY)

JAKARTA - Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas diduga kuat kecipratan uang USD 200 ribu. Uang tersebut terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung, tahun 2010. Demikian pengakuan bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis dalam keterangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/3). Yulianis melanjutkan, uang sebesar itu bukan dari uang proyek Hambalang. "Grup Permai tidak pernah mengeluarkan uang buat mengamankan proyek Hambalang," ujarnya sambil enggan membeberkan lebih lanjut apakah uang yang mengalir ke Mantan Sekjen partai berlambang mercy itu untuk memenangkan Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat pada 2010. Namun Yulianis yakin jika segala data yang dimilikinya berupa catatan keuangan yang disimpannya dalam komputer pribadi maupun komputer jinjingnya sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya, KPK telah memiliki bukti jika Ibas turut menerima duit dari Permai Grup. KPK Didesak Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy mende-

sak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti informasi yang disampaikan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, terkait dugaan aliran dana ke Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). "Ini bukan informasi pertama, dan KPK harus mengusutnya." kata Aboebakar Alhabsy, Jumat (15/3). Menurut Aboebakar, bekas Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, M Nazaruddin sebelumnya juga menyampaikan informasi yang serupa. "Saya rasa bola sekarang ada di tangan KPK," tegasnya. Selama ini sepertinya KPK sudah memiliki respon yang baik terhadap semua informasi yang berkembang. Mi-

salnya, kata dia, KPK sigap memeriksa beberapa anggota Komisi III DPR ketika nama mereka disebut-sebut mengetahui pembahasan Simulator SIM. Bahkan, KPK juga sudah dengan sigap memanggil Anas Urbaningrum saat ada informasi bahwa ada hubungannya juga dengan kasus Simulator. "Saya meyakini KPK juga akan segera memfollow-up informasi tersebut, semua pasti akan diberlakukan sama oleh KPK dalam proses penegakan hukum," katanya. Aboebakar menegaskan, masyarakat menunggu reaksi KPK terhadap informasi tersebut. Sebab, kata dia, pemanggilan dan pemeriksaan itu merupakan kewenangan KPK. "Saya tidak ingin ber-

spekulasi," pungkasnya. Nazaruddin juga Sebut Ibas Nama Ibas sebelumnya disebut-sebut mendapatkan uang dari PT Anugerah Nusantara, perusahaan milik M Nazaruddin. Nama Ibas tertera di dokumen yang diduga milik direktur keuangan PT Anugerah, Yulianis. Dokumen ini beredar di kalangan wartawan di Pengadilan Tipikor dam KPK menyebutkan dari dokumen yang diduga merupakan rekap data keuangan PT Anugerah Nusantara, Ibas disebut menerima uang hingga Rp 3,6 miliar. Aliran dana dari PT Anugerah Nusantara ke Ibas dilakukan melalui empat kali pengiriman. Pertama, pada 29 April 2010. Ibas menerima

kiriman uang sebanyak dua kali yakni US$ 500.000 dan US$ 100.000. Kedua, pada 30 April 2010 Ibas menerima dua kali pengiriman uang dari PT Anugrah Nusantara sebesar 200.000 dollar Amerika dan 100.000 dollar Amerika Keterangan Yulianis ini sekaligus menegaskan ucapan terpidana kasus suap Wisma Atlet dan pemilik Grup Permai, Muhammad Nazaruddin. Suami terdakwa korupsi Neneng Sri Wahyuni itu pernah menyatakan Ibas yang juga menantu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, menerima duit dari dia. Namun, dari berbagai kesempatan, Ibas membantah menerima uang sebanyak itu. (ENDY)

» Korupsi PLTS & PSPL

Sakit Tetap Divonis, Penasehat Hukum Neneng Walkout JAKARTA - Tidak ingin vonis terus molor, akhirnya pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) memutuskan tetap membacakan putusan buat Neneng Sri Wahyuni, terdakwa kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik (PSPL) di Ditjen P2MKT Kemnakertrans tahun anggaran 2008. Namun, penasehat hukum Neneng, Rufinus Hutauruk mengaku keberatan. Alasannya, vonis tanpa dihadiri terdakwa yang tengah sakit. Ketua Majelis Hakim, Tati Hardiyanti menanggapi keberatan itu dengan sikap dingin. "Silahkan keberatan nanti dicatat," tegas Tati dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/3). Sesuai Pasal 12 ayat 2 UU Tengang Kekuasaan Kehakiman, lanjut Tati, dalam hal terdakwa tidak hadir dan pemeriksaan telah selesai. Sehingga, putusan bisa dibacakan tanpa kehadiran terdakwa Ditegaskan, keputusan diambil karena Neneng selalu sakit ketika akan mendengarkan putusan. Sebaliknya masa penahanan dan waktu persidangan hampir habis. Sehingga, vonis harus segera dibacakan. "Karena pengalaman yang sudah-sudah seperti itu, setiap saat sidang mau mulai kambuh sakit. Namun, untuk memperlancar jalannya persidangan dan masa tahanan tidak habis sebelum diputus, maka putusan dibacakan," ujar Tati. Selain memutuskan tetap membacakan putusan, Tati juga memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) membawa Neneng ke rumah sakit untuk menjalani perawatan kesehatan. "Karena terdakwa mengatakan sakit dan perlu berobat, hari ini majelis memerintahkan terdakwa dirawat di rumah sakit," perintah Tati. Penasehat hukum isteri Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat, kesal dengan tanggapan hakim. Akhirnya

memutuskan meninggalkan ruang persidangan (walkout). "Masa bodoh, dari pada saya marah mendingan saya keluar," ucap Rufinus dengan nada emosi di luar ruang sidang. Rufinus menjelaskan Neneng kembali mengalami diare dan maag akut. Padahal, sudah kembali dari menjalani rawat inap di Rumah Sakit (RS) Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. "Dia diare terus. Informasi sampai tadi malam di rumah tahanan seperti itu," ungkap Rufinus. Divonis 6 Tahun Dalam amar putusan yang tanpa dihadiri terdakwa dan penasehat hukum, majelis Hakim menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan kepada terdakwa Neneng Sri Wahyuni. Neneng juga dibebankan membayar uang pengganti Rp 800 juta. Dengan ketentuan, dibayar selambatlaambatnya satu bulan setelah putusan memiliki ke-

kuatan hukum tetap. Jika tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun. Terdakwa Neneng dinyatakan terbukti menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara dari proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik (PSPL) di Ditjen P2MKT Kemnakertrans tahun anggaran 2008, sebesar Rp 8,9 miliar. "Mengadili, menyatakan terdakwa Neneng terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan pertama, yaitu Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Ketua Majelis Hakim, Tati Hardiyanti. Majelis hakim mengatakan Neneng terbukti mengetahui PT Anugrah Nusantara meminjam bendera PT Alfindo untuk mendapatkan proyek pengadaan PLTS di Kemnakertrans tahun 2008,

sebagai pemenangnya. Setelah Alfindo jadi pemenang justru tidak kerjakan sendiri atau diserahkan ke PT Sundaya Indonesia. Bahkan, terdakwa yang menegosiasikan perihal teknis pembayaran ke PT Sundaya. Dan membuka rekening giro atas nama PT Alfindo tanpa sepengetahuan direktur perusahaan tersebut, Arifin Ahmad. "Terdakwa yang kelola dan cairkan uang dalam rekening tersebut. Dengan memerintahkan Ivan, Yulianis untuk mengaku sebagai karyawan Alfindo," paparnya. Atas perbuatannya, majelis hakim menyatakan negara mengalami kerugian. Sebab, uang yang dibayarkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) ke Alfindo sebesar Rp 8,4 miliar. Tetapi, Alfindo membayar ke PT Sundaya Indonesia hanya sebesar Rp 5.274.604.800. Sehingga, total kerugian negara sebesara Rp 2,7 miliar.

Di mana, dibagikan ke panitia pengadaan totalnya Rp 124,5 juta. Terdakwa menerima Rp 800 juta dan keuntungan PT Anugrah Nusantara sebesar Rp 1,8 miliar. Hukuman yang dijatuhkan kepada Neneng, lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Guntur Ferry, yang menuntut selama tujuh tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 2.660.613.128. Jumlah tersebut didapat dari mengurangkan nilai kerugian negara sebesar Rp 2.729.479. 128 dengan uang yang sudah dirampas dari Arifin Ahmad sebesar Rp 40 juta, Sigit 10 juta dan Sunarko 2000 dolar Amerika. Dalam putusannya, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa Neneng bisa mengajukan banding atau pikir pikir. Jaksa mengaku masih akan pikir pikir atas putusan majelis hakim. (ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 243 18–24 MARET 2013

KORUPSI

SUMUT

Terkait Rehab Berat SDN Nazalou

Plt Kepala SDN 071031 Nazalou Melina Zega Dilaporkan GUNUNGSITOLI – Oknum kepala SD Negeri 071031 Nazalou Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa Kota Gunungsitoli dilaporkan kepada Walikota Gunungsitoli, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Kadis Pendidikan, Kepala Inspektorat dengan surat o.11/KOM.SDN/N/II/ 2013 terkait pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas (TPR2K) yang bersumber melalui dana APBN Tahun Anggaran 2012 serta kekacauan kegiatan proses belajar mengajar di SDN Nazalou yang dilakukan oknum Kepala Sekolah, Melina Zega. Surat yang ditandatangani unsur komite sekolah, aparat pemerintahan desa, dan orangtua siswa yang ditandatangani 31 orang menyebutkan pelaksanaan rehab berat SDN Nazalou yang dikerjakan secara swakelola kepala sekolah asal jadi, seperti pemasangan pondasi lebih tinggi tanah daripada pondasi, besi tiang yang dipakai pada bangunan yang baru hanya besi yang berukuran 9 mm tetapi seyogianya 12 mm. Ketua Komite SDN Nazalou, Edieli Zega mengatakan

pada rapat perdana bulan November 2012 bahwa lantai maupun kaki lima gedung dipasang keramik tetapi sampai sekarang belum dipasang diduga telah dibatalkan hasil musyawarah tersebut secara sepihak dengan tujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Demikian juga pada daun pintu yang mana dipakai papan jenis kayu sembarang sehingga mutunya diragukan karena tidak sesuai dengan uraian jenis kayu yang dibutuhkan, pemasangan plafon bervariasi yang mana ada dua lokal yang turun sedangkan dua lokal lagi naik sehingga kelihatan jelek dipandang mata. "Kami kurang tahu apakah model baru dari pemerintah bentuk bangunan seperti ini, kata Edieli Zega. Bahkan, ketika konsultan meninjau proyek dilapangan mempertanyakan kepada kepala sekolah selaku ketua tim TPR2K, kenapa dinding gedung tidak diganti seluruhnya, tetapi kepala sekolah diam lalu ia pergi," ujar Edieli Zega.

 Melina Zega Selanjutnya, oknum kepala sekolah Melina Zega dinilai tidak transparan dalam pelaksanaan rehab berat SDN Nazalou buktinya tim TPR2K tidak difungsikannya bahkan sekretaris TPR2K, Kristian Zega telah mengundurkan diri pada tanggal 19 Januari 2013 dan hingga saat ini tugas sekretaris di ambil alih seluruhnya oleh kepala sekolah. Masih kata Edieli Zega, pada tanggal 30 Januari 2013 pengurus komite mendatangi kepala sekolah untuk mempertanyakan kenapa tim TP-

R2K tidak difungsikan, tetapi oknum kepala sekolah menghindar lalu pergi meninggalkan ruang kerjanya. Karena oknum kepala sekolah tak menghargai kedatangan pengurus komite pada saat itu. Lalu, pengurus komite mengundang rapat pada tanggal 1 Februari 2013 tetapi meskipun kepala sekolah menandatangani surat undangan itu namun tidak di stempel, ini berarti yang bersangkutan tidak menghargai komite sekolah serta dengan sengaja menghindar dari tanggung jawabnya selaku kepala sekolah diduga takut boroknya terbongkar pada saat rapat. Hebatnya lagi, dipertengahan rapat pengurus komite sedang berlangsung kepala sekolah pulang tanpa permisi sehingga dinilai tidak punya sopan santun sembari mengatakan acara ini bukan pertemuan dinas sehingga pengurus komite yang juga sebagai mitra kerja kepala sekolah merasa kecewa. Sejak Melina Zega diangkat sebagai Plt. Kepala Sekolah SDN Nazalou, guru-

guru terlihat tidak ada kekompakkan bahkan banyak waktu mengajar yang terbuang dengan sia-sia karena kepala sekolah lebih cendrung ngomong-ngomong tak karuan dengan guru yang sedang mengajar di dalam ruangan kelas sehingga proses belajar mengajar tidak efisien lagi. Diminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengusut dugaan korupsi rehab berat SDN Nazalou, dan kepada Kadis Pendidikan Kota Gunungsitoli segera mencopot Melina Zega sebagai Plt. karena dinilai tidak becus menjalankan tugas. Kepala SDN Nazalou, Melina Zega yang dikonfirmasi melalui ponselnya, Kamis (14/3) mengakui bahwa memang dalam pemasangan pondasi lebih tinggi tanah pondasi karena faktor letak tanah yang tidak datar, dan menurutnya pekerjaan yang sudah dilaksanakannya sudah sesuai dengan petunjuk baik dari konsultan maupun dari dinas pendidikan Kota Gunungsitoli. (YAGI)

LSM BIAN: Kembalikan Aset Negara yang Dijual

Mantan Disdukcapil Diduga Terlibat Atur Proyek

PANYABUANGAN - Kehadiran LSM Badan Investigasi Aset Negara (BIAN) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang beralamat di Desa Pidoli, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, bertujuan mengembalikan aset negara yang telah di perjual-belikan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. "Kita dari BIAN tidak akan membiarkan sedikitpun aset negara di perjual belikan oleh oknum yang ingin memperkaya diri sendiri," kata Ketua Umum DPP LSM BIAN, Parlaungan Nasution yang juga Ketua Dewan Pembina, Kamis pekan lalu. Dikatakan Parlaungan, kehadiran lembaganya dapat memberikan keuntungan bagi Pemkab Madina dan masyarakat mengigat tujuan LSM ini untuk mencari aset negara yang di kuasai oknum tidak bertanggung jawab. Dia juga mengingatkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tidak sembarangan mengeluarkan sertifikat tanah karena saat ini banyak aset negara yang telah bersertifikat menjadi milik pribadi dan harus di usut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah tanah milik negara yang berada di SMKN I Panyabungan yang dulunya di kuasai Dinas Bina Marga Sumut dan di serahkan kepada SMKN I panyabungan untuk pertapakan pembangunan dengan luas 2700 meter. Namun belakangan ini, persoalan mencuat karena saat dilakukan pengukuran ulang ternyata lahan tersebut sudah menciut menjadi 1800 meter. "LSM BIAN akan mengusut persoalan ini hingga ke ranah hukum agar persoalan pertapakan SMKN I Panyabungan dapat di tuntaskan. Di harapkan kepada masyarakat agar dapat membantu dan memberikan informasi terkait lahan negara yang sudah di kuasai olah orang lain itu," tegasnya. (TH)

MEDAN - Mantan Kadisukcapil Kota Medan Darussalam Pohan diebut-sebut berperan besar dalam proses tender pembelian 21 unit genset pendukung program e-KTP untuk 21 kecamatan di Kota Medan senilai Rp 3.050.000.000 atau Rp 148 juta per unit yang dananya dikeruk dari APBD 2012. Tak hanya itu, Darussalam Pohan yang saat ini menjabat sebagai Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan. ternyata juga “ngiler” melihat proyek pengadaan 21 unit genset e-KTP, padahal ketika itu jabatannya sebagai Kadidukcapil copot dan posisinya diganti Muslim Harahap. Buktinya, Darussalam malah mengatur proyek dan calon kontraktor pemenang pada panitia. "Memang benar, awalnya perencanaan itu dilakukan pak Darussalam. Dia punya peran besar hingga saat ini. Beliau sudah menitipkan perusahaan kontraktor yang pegang proyek ini sejak awal," ungkap seorang staf Disdukcapil Kota Medan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan panitia tender (PPTK) tender genset, Kamis pekan lalu. Staf Disdukcapil yang enggan namanya disebutkan ini mengaku Muslim Harahap dan Darussalam sudah ‘kongkalikong’. Kedua pejabat Pemko Medan ini n pernah bertemu membahas pemenang tender genset ini dengan titipan perusahaan kontraktor milik kerabat Darussalam. "Saya mendengar ada perte-

muan antara mereka berdua. Pak Darussalam menitipkan perusahaan kontraktor, calon pemenang tender genset pada pak kadis (Muslim_red). Pak Darussalam mengakui telah menerima fee proyek dari kontraktor tersebut, dan meminta pada pak Kadis, kontraktor itu dijadikan pemenang," ujarnya. Kadisdukcapil Kota Medan Muslim Harahap sepertinya tak bergeming. Bahkan saat ditanya mengenai permainan proyek dan kesepakatan antara dirinya dengan mantan Kadisdukcapil sebelumnya yakni Darussalam Pohan, dia tidak mau menjelaskan secara rinci tentang adanya permainan dan kesepakatan. "Sudah ada 15 orang staf kita yang kode etiknya tidak baik yang sudah saya pindahkan. Jadi, bisa saja mereka yang memfitnah. Biasalah, mungkin mereka sakit hati saya pindahkan," tutur Muslim. Dia menjelaskan, pengadaan genset dengan harga Rp 148 juta per unit sudah sesuai dengan Pepres 54 dan 70 tentang pengadaan barang dan jasa dan melalui tender terbuka LPSE. Muslim menilai genset berkapasitas 23 KWA (Prolink) ini lengkap dengan instalasi dan kerangkengnya serta bukan rakitan.. Harganya hampir sama dengan harga mobil baru Daihatsu Xenia maupun Suzuki Ertiga. Muslim menyatakan harga genset dan pembelian dilakukan pada dealer yang berada di Jakarta. "Tanya aja dealer dengan merek

yang sama dan KWA yang sama. Berapa harganya. Karena saya ikut langsung mengecek harga dari dealer di Medan. Tapi banyak yang rakitan maka kita ke dealer di Jakarta. Memang kalau 10 KWA mungkin Rp 70 juta tapi ini 23 KWA dan bukan rakitan. Saya paling takut masalah, jadi tidak mungkin berani mark up," jelasnya. Mengenai, adanya temuan di 15 kantor camat di antaranya termasuk Kecamatan Medan Barat, Medan Tuntungan, Medan Tembung, Medan Johor dan Medan Sunggal genset bermasalah bahkan satu diantaranya meledak. Muslim malah menantang BPK untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap proyek ini. "Biarlah BPK nanti yang memeriksa kalau ada penyimpangan pasti ada temuan. Jangan kita mendahului yang belum pasti ada kesalahan. Kita serahkan saja pada ahlinya," ungkapnya. Di tempat terpisah, Kadis Kominfo Kota Medan Darussalam Pohan yang namanya disebut sebagai pemeran utama dan menitipkan perusahaan pada Muslim Harahap sebagai pemenang tender genset, juga enggan berkomentar banyak. "Memang, untuk pengadaan genset itu perencanaannya saya yang buat. Tapi, pembelian dan teknis bukan saya lagi, tapi sudah kadis yang baru saat ini Muslim Harahap. Selebihnya, saya tidak tahu jika ada permainan KPA, PPTK dengan kontraktor," tegasnya singkat. (VIN)

Jalan Hilinakhe Gunungsitoli Barat Rusak Parah

GUNUNGSITOLI – Walikota Gunungsitoli dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli diminta segera turun tangan untuk menangani perbaikan jalan yang menghubungkan Desa Tumori, Hilinakhe, Onozitoli sepanjang kurang lebih 3 kilo meter karena sudah rusak parah selama ini. Tokoh masyarakat Desa Hilinakhe, Tona’aro Zebua, BA yang di konfirmasi KPK Pos mengatakan jalan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan pengaspalan ketika Kepala Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) waktu itu di jabat oleh Ir Lakhomizaro Zebua. Namun, berkisar enam tahun lebih badan jalan ini tidak pernah lagi diperbaiki padahal jalan ini sangat di

butuhkan oleh masyarakat termasuk anak-anak sekolah yang akan pergi ke sekolah di Kota Gunungsitoli. Apalagi jalan ini kalau tidak segera diperbaiki maka tidak tertutup kemungkinan akan mengundang malapetaka bagi masyarakat yang sedang melintasinya karena selain terdapat jurang pada beberapa titik, juga terdapat pendakian sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat bias saja tercampak, katanya. Masyarakat setempat mengharapkan kepada pemerintah Kota Gunungsitoli maupun anggota DPRD Kota Gunungsitoli untuk memprioritaskan penanganan kerusakan jalan ini sehingga dengan terbangunnya jalan ini usaha ekonomi masyarakat dapat meningkat. (YAGI)

Pemkab Madina Didesak Bangun Tanggul dan Pelurusan Sungai PANYABUNGAN - Warga Mandailing Natal (Madina) khususnya dari Kecamatan Panyabungan mengharapkan pembangunan tanggul sepanjang 1 kilometer dan pelurusan Sungai Rantopuran. Pasalnya, bila sungai meluap, rumah dan lahan pertanian rusak di terjang banjir dan kembali di timbun lumpur. Pasca banjir bandang yang melanda enam desa di Kecamatan Panyabungan, Madina, pada Kamis pekan lalu, rumah dan lahan pertanian warga di seputaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Rantopuran dan Desa Manyabar Jae juga Manyabar rusak parah. “Pemkab Madina di desak untuk membangun tanggul penahan sepanjang 1 KM secara permanen dan pelurusan sungai Rantopuran,” ujar anggota DPRD Madina, Sofyan Edi Saputra kepada Wartawan, Rabu pekan lalu. Pembangunan tanggul/ dek pengaman dari desa Gunung Tua sampai ke Manyabar sudah sangat mendesak untuk di lakukan. Sebab kalau di biarkan terus-menerus rumah dan lahan pertanian warga akan hanyut kalau sungai kembali meluap. "Kita tidak ingin terulang

lagi banjir sekitar tiga minggu lalu yang telah meluluh lantakkan puluhan rumah dan mengambil korban jiwa. Pemkab Madina perlu mengambil langkah antisipasi,” katanya. Lanjutnya, pasca banjir tersebut kondisi daerah aliran sungai sudah hampir sama tingginya dengan permukiman bahkan sebagian ada yang lebih tinggi. Jika tidak segera dilakukan antisipasi dengan pembuatan tanggul, meluap sedikit saja sungai akan kembali masuk ke pemukiman dan rumah warga. Akibatnya mereka tidak nyaman lagi tinggal di rumah masing-masing. “Sementara kondisi pemukiman masyarakat yang tertimbun lumpur dan pasir hampir 79 rumah yang kondisinya masih memprihatinkan, 40 rumah total tidak bisa lagi di fungsikan. Kondisi perekonomian masyarakat cukup mengkhawatirkan, sebab hampir seluruh masyarakat mata pencahariannya adalah petani, di satu sisi sebagian lahan mereka sudah habis di hanyutkan air, bahkan hampir 75 hektar lahan persawahan gagal panen akibat banjir tersebut,” katanya lagi. (TH)

Anggaran Pelayanan Bus USU Dari Dana Konsekwensi MEDAN - Realisasi dari rencana strategis Universitas Sumatera Utara (Renstra) yang memberikan penekanan pelaksanaan kepada isu strategis telah terlaksana diawal tahun 2013 ini. Hal ini terbukti dengan terlaksananya program peluncuran pelayanan bus kampus USU dengan menggunakan anggaran berbasis performa. Terlaksananya program pelayanan bus kampus ini memakan biaya yang tidak sedikit kendati demikian demi memenuhi kebutuhan mahasiswa yang tidak mempunyai kenderaan dikampus itu, pihak rektorat memberikan pelayanan bagi mahasiswa sehingga mahasiswa tidak perlu

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

berjalan menuju ke ruang kuliahnya. Demikian dikatakan Pembantu Rektor I, Prof.Armansyah Ginting kepada wartawan pada saat launching pelayanan bus kampus kemarin. "Kami tidak akan berhenti untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan sebelumnya kami juga telah mensosialisasikannya kepada mahasiswa dengan adanya program ini. Dan kami sangat senang karena animo mahasiswa sangat antusias bahkan telah menanti bus kampus ini," sebutnya pada Jumat pekan lalu. Armansyah menuturkan, sejatinya program ini telah dilakukan sejak tahun 2012-2015 na-

mun peluncurannya dilaksanakan di tahun 2013 bersumber dari dana konsekwensi kampus. Dan untuk saat ini bus yang disediakan baru 2 unit dengan kapasitas muatan bus 45 orang. Saat ditanya tentang anggaran program bus kampus ini, Arman menjawab bahwa anggaran yang digunakan berbasis performa dan bukan berbasis budget. Sumber dananya berasal dari dana konsekwensi, kata Arman tanpa mau menyebutkan besaran anggaran yang diguanakan untuk membuat progaram bus kampus ini. Lebih lanjut Armansyah menjelaskan, rute perjalanan bus Senin-Jumat dimulai pada pukul

07.30 - 17.00 wib dan pada hari Sabtu dimulai pada pukul 07.30 13.00 wib dan akan menyinggahi 14 halte dilingkungan kampus. "Bagi mahasiswa maupun civitas akademika yang ingin menggunakan pelayanan bus kampus ini harus menunjukka kartu mahasiswa dan kartu identitas pegawai bagi staf kampus," ujarnya. Selain dari mahasiswa dan civitas akademik tidak diperbolehkan menggunakan bus kampus ini. Begitu juga dengan bus tersebut, tidak boleh digunakan untuk hal lain dan hanya beroperasi dilingkungan kampus karena bus kampus juga dilengkapi dengan alat GPRS. Dengan begitu keberadaan

bus tetap terpantau, kata Arman. Pada kesempatan itu, Armansyah yang berperan sebagai pelaksana program mengatakan, 2 unit bus kampus ini dipegang dan dikemudikan oleh supir dan kondektur yang sudah berpengalaman. Dan didalam bus juga sudah dibuat batasan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk menghindari terjadinya pelecehan didalam bus. "Dan untuk biaya bensinnya semua telah diperhitungkan dan diambil dari dana konsekwensi," sebutnya. PR III Bongsu Raja Hutagalung memaparkan, pemerintah melalui USU sebagai penyelenggara pendidikan telah memberi-

kan perhatiannya kepada mahasiswa USU. Dan ini akan terus berkelanjutan dimana pemerintah akan memberikan pelayanan yang prima akan tetapi step by step sehingga akan terwujud kampus yang ASSRI, tuturnya. Peluncuran bus kampus yang berlangsung kemarin juga dihadiri staf rektorat lainnya antara lain Pembantu Rektor III Raja Bongsu Hutagalung, Pembantu Rektor V dan, Kahumas USU Bisru Hafi dan staf lainnya. Pada peluncuran perdana, petinggi dan staf USU juga wartawan turut serta berkeliling kampus denganmengendarai bus ASRI kampus USU. (FER)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/ Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

E D I S I 243 18–24 MARET 2013

Dugaan Mark-up Berhembus PEMBELIAN 21 unit genset di Disdukcatpil Kota Medan tercatat dalam dokumen Laporan Pengawasan Kinerja per Kegiatan 2012 per 31 Desember 2012. Dalam dokumen itu, tercatat pembelian genset pendukung program e-KTP untuk 21 kantor kecamatan dari Disdukcatpil Kota Medan. Mantan Camat Medan Helvetia Reza Hanafiah, yang saat ini menjabat Sekretaris Bappeda Kota Medan kepada wartawan mengakui, adanya pembelian genset ini. Namun, dirinya mengaku tidak mengetahui pembelian itu anggarannya mencapai Rp148 juta per unit. "Memang ada, genset dibeli dan dipasang di kantor camat. Mesin gensetnya besar, sekitar 1,5 kali 5 meter. Tapi hanya genset saja. Seingat saya, pembelian hanya genset saja dan tidak termasuk tempat ataupun besi kerangkengnya," kata Reza. Ditempat berbeda, seorang pejabat Pemko Medan yang pernah menjadi Camat yang enggan namanya di sebutkan mengatakan, pembelian memang ada. Namun, kapasitas genset pun terbatas meski memiliki mesin besar. "Bantuan dari Disdukcapil hanya genset saja tidak termasuk besi kerangkeng. Besi kerangkeng itu disiapkan sendiri oleh camat masing-masing. Kemampuan genset terbatas hanya untuk lima ruangan saja, ruang Sekcam, ruang camat dan tiga ruangan untuk e-KTP. Panel listrik dari kontraktornya (pelaksana proyek pengadaan-red)," ungkapnya. Sementara terpisah, konsultan listrik Eko Bayu Nugroho menilai genset besar kapasitas 1000 watt/VA bisa untuk satu rumah besar lengkap dengan TV, AC, Kulkas dan barang elektronik lain. Jika genset hanya dipakai untuk lima ruangan maka hanya diperlukan genset dengan kemampuan 500 VA sampai 700 VA saja. "Meskipun merek genset dari China atau merek Yamaha itu sama saja. Genset mesin Cold Diesel itu murah, paling mahal harganya hanya Rp 70 juta. Kalau genset rakitan sendiri harga bisa di tekan sampai Rp 45 juta. Ditambah panel listrik otomatis dan besi kerangkeng, paling besar hanya Rp10 juta. Satu genset biaya produksi hanya Rp 55 juta. Kalau untuk 21 kantor camat hanya Rp1,5 miliar sudah mesin paling bagus," jelasnya. Mengacu pada biaya produksi paling besar hanya Rp 55 juta atau penggelembungan harga mencapai 60 persen hingga di sinyalir adanya mark-up dari penentuan harga per unit genset dimaksud, Kadisdukcapil Kota Medan itu membantah adanya mark-up tersebut. "Tidak benar ada mark-up. Penetapan harga berdasarkan dealer resmi dan bukan hanya dari satu dealer saja. Jadi, kita juga harus sesuaikan dengan standar harga. Pengadaan juga dilakukan terbuka," tegas Muslim. Bahkan, saat ditanya mengenai adanya permainan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Panitia Pelaksana (PPTK) Disdukcapil Kota Medan, sekali lagi Muslim juga membantah namun enggan menjelaskan secara rinci.

BPK Diminta Audit ANGGOTA DPRD Medan menilai ada kejanggalan dalam proses pembelian 21 unit genset pendukung program e-KTP untuk 21 kecamatan di Kota Medan oleh Disdukcapil Kota Medan yang mencapai Rp 3 miliar lebih atau Rp 148 juta per unit. Karena itu, di minta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit. "Jika memang untuk pembelian 21 genset tersebut ada dugaan terjadinya mark-up, kita meminta kepada BPK untuk melakukan audit terhadap anggaran yang di gunakan," tegas Sekretaris Komisi A DPRD Kota Medan Godfried Effendi Lubis. Menurutnya, selain dilakukan audit pihaknya juga akan melakukan cek ke21 kecamatan di Kota Medan untuk melihat dan memastikan adanya pembelian genset tersebut. "Kita juga akan cek langsung ke-21 kecamatan itu, apakah benar genset yang telah dibeli sesuai dengan harga yang telah di anggarkan oleh Disdukcapil," katanya. Politisi Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Medan ini juga menegaskan akan segera memanggil Kepala Dinas Disdukcapil Medan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta panitia pelaksana (PPTK) Disdukcapil Kota Medan untuk mempertanyakan terkait hal tersebut. Dugaan mark-up ini juga disebutsebut melibatkan mantan Kadisdukcapil Kota Medan Darussalam Pohan. Dia disebut-sebut memiliki peran besar dalam proses tender, meskipun saat ini Kadisdukcapil Kota Medan dijabat oleh Muslim Harahap. Bahkan, Darussalam juga sudah mengatur proyek dan calon kontraktor pemenang pada panitia. "Memang benar, awalnya perencanaan itu dilakukan oleh Pak Darussalam. Pak Darussalam juga punya peran besar hingga saat ini. Beliau sudah menitipkan perusahaan kontraktor yang pegang proyek ini sejak awal," ungkap seorang staf Disdukcapil Medan yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan panitia tender (PPTK) tender genset.

KORUPSI

LIPSUS

Pembelian Genset e-KTP Disdukcapil Terindikasi Korupsi PEMBELIAN 21 unit genset untuk memperlancar pembuatan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcatpil) Kota Medan, di nilai membuang-buang anggaran. Pasalnya, genset tersebut bukanlah kebutuhan mendesak bagi kantor camat. “Sebenarnya genset itu bukanlah kebutuhan mendesak bagi kantor camat. Sebelumnya, kantor camat juga rata-rata sudah memiliki genset. Jadi pengadaan genset ini terkesan membuangbuang uang rakyat,” ujar Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah kepada wartawan pada Selasa pekan lalu. Menurutnya, pembelian genset tersebut memang menjadi tanda tanya. Pasalnya, barang tersebut bukan setiap saat diperlukan. Tapi, pembeliannya menggunakan uang rakyat sebesar Rp 3 miliar lebih. “Selama ini, tanpa genset itu, aktivitas kantor camat juga berjalan baik. Lagi pula, kantor camat kan juga sudah memiliki genset,” jelasnya. Selain itu, Disdukcatpil Kota Medan juga dikatakan kurang mempersiapkan diri dalam pembelian 21 unit genset tersebut. Akibatanya, banyak genset yang sudah diserahkan ke kantor kecamatan belum bisa difungsikan dengan baik.

“Kalau memang dipersiapkan secara matang, pasti tidak ada genset yang menjadi masalah. Tapi, sekerang genset itu belum maksimal,” paparnya. Politisi dari Partai Golkar tersebut juga meresa heran, mengapa pengadaan genset tersebut dilakukan oleh Disdukcatpil. Pasalnya, kantor camat juga bisa secara langsung membeli genset tersebut. “Seharusnya, pos anggaran pengadaan genset itu di kacamatan, bukan di Disdukcatpil,” tegasnya. Ilham pun mendesak agar Disdukcatpil segera memperbaiki genset yang rusak tersebut, sehingga bisa bekerja maksimal. Masalah pengadaan genset itu juga akan dibahas dalam rapat komisi di DPRD Medan. “Setelah melakukan rapat komisi, kami akan segera me-

manggil Disdukcatpil Medan,” katanya. Sementara itu, berdasarkan penelusuran wartawan di sejumlah toko Jalan Pandu Medan, genset merek Powerlink tersebut di tawarkan dengan harga tidak melebihi angka Rp 100 juta. “Untuk genset merek Powerlink dengan kekuatan 23 kilowatt, harganya masih dibawah Rp 100 juta. Barangnya bukan rakitan, karena keluaran pabrik,” kata pemilik toko S Diesel, tanpa mau menyebutkan namanya. Pemilik toko tersebut mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa harga genset Powerlink tersebut, tapi ditafsir berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. “Hari ini kan hari libur, jadi dealernya tutup. Tapi, saya jamin harganya tidak lebih dari Rp 100 juta,” ungkapnya. Sedangkan, Kadis Dukcat-

pil Kota Medan, Muslim Harahap ketika dikonfirmasi mengatakan, genset merek Powerlink yang dijual toko di Medan merupakan barang rakitan sehingga pihaknya mendatangkan dari Jakarta. “Kalau di Medan rakitan semua, sehingga kita mendatangkan dari Jakarta. Harganya memang Rp 148 juta per unit,” jelasnya. Tapi, ketika ditanyakan dealer penyalur genset tersebut, Muslim enggan menyebutkannya. “Saya lupa nama dealernya, tapi pengadaan genset itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya. Muslim menjelaskan, pengadaan genset dengan harga Rp 148 juta per unit sudah sesuai dengan Pepres 54 dan 70 tentang pengadaan barang dan jasa dan melalui tender terbuka LPSE. Dia menilai bahwa genset berkapasitas 23 KWA (Prolink) ini lengkap dengan instalasi dan kerangkengnya serta bukan rakitan. "Biarlah BPK nanti yang memeriksa kalau ada penyimpangan pasti ada temuan. Jangan kita mendahului yang belum pasti ada kesalahan. Kita serahkan saja pada ahlinya," ungkapnya. Muslim hanya menjelaskan mengenai harga genset per unit sebesar Rp 148 juta itu sesuai ketetapan meskipun harganya hampir sama dengan harga mobil baru Daihatsu Xenia maupun Suzuki Ertiga. Dia menyatakan bahwa harga genset dan pembe-

FITRA Sumut Minta Diusut SEKERETARIS Forum Independen Transfaransi Untuk Anggaran (FITRA) Sumut, Rurita Ningrum mengatakan, pihaknya akan segera melakukan permohonan pemeriksaan atas proyek yang dianggap mark up kepada BPK. Berdasarkan laporan inilah nantinya BPK dapat melakukan pemeriksaan atas permintaan tersebut. "Meluluskan tender langsung dari Jakarta dan pada akhirnya berimbas kepada pemahalan harga, maka hal tersebut ialah upaya-upaya untuk melakukan korupsi yang dilegalkan oleh kedua belah pihak yaitu pengusaha dan Panitia Pengadaan Baran dan Jasa (PBJ)," ungkap Ririta. Dan menurutnya, hal itu sangat bertentangan dengan semangat Presiden SBY untuk memberantas korupsi di Indonesia. "Oleh karena itu Fitra Sumut meminta kepada BPK dan aparat penegak hukum untuk memeriksa proyek pengadaan di Disduk Capil Medan yang bernuansa korupsi dan telah merugikan negara hingga miliaran rupiah," tandasnya. Kadis Dukcapil Kota Medan, Muslim Harahap menegaskan, tidak ada yang salah dalam pembelian genset tersebut dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, besarnya anggaran pembelian tersebut karena sudah termasuk semua hal, termasuk persenan yang di ambil rekanan dan pembuatan kerangkeng genset senilai Rp 10 juta per unit. “Mana ada rekanan yang mau menjadi kontraktor pengadaan

 Rurita Ningrum genset itu bila tidak mendapat apa pun. Jadi memang sudah pantas harganya segitu,” tembahnya. Dia mengaku tidak akan berani bermain dalam pembelian genset itu. Genset tersebut dikatakan memang sudah sangat dibutuhkan oleh Kantor Kecamatan. Pasalnya, selama ini kantor camat sering mengeluh karena lampu padam, sehingga mengganggu proses pembuatan e-KTP. “Memang ada genset di kantor camat, tapi sudah tua. Lagipula, kapasitasnya rendah hanya sanggup menghidupkan satu ruang saja,” jelasnya. Sementara itu, salah seorang camat yang tidak mau disebutkan

namanya mengatakan, dirinya membuat kerangkeng genset e-KTP tersebut sendiri, tanpa mendapat bantuan dari Disdukcatpil. “Sebelumnya kita memang sudah memiliki tempat untuk genset, jadi untuk apa dibuat baru. Lagi pula, kalau dibuat yang lain, tempatnya tidak ada,” katanya. Camat tersebut tidak mengetahui ada dana untuk pembuatan kerangkeng itu karena tidak pernah diberikan. Mereka hanya menerima satu unit genset merek Powerlink tanpa mengetahui berapa harganya. “Saya tidak tahu berapa harganya genset itu, karena kami cuma menerima,” tandasnya.

Seret Semua Pihak yang Terlibat KASUS dugaan mark up penga- genset tersebut. Karena itu, pihak daan mesin genset 21 unit seharga penegak hukum harus melakukan Rp 3.050.000.000 semakin mem- pengusutan dan menyerat semua buat gerah berbagai elemen masya- pihak yang terlibat. Apapun ceritarakat. Pasalnya, pengadaan terse- nya, dana untuk pembelian genset but di duga kuat syarat itu merupakan uang dengan mark up. rakyat,” kata Elfenda. Salah seorang pengamat Dia menambahkan, anggaran Sumatera Utara, penegak hukum harus Elfenda Ananda menyikapi memberikan efek jera hal itu, dari perbandingan bagi para pelaku koharga di toko genset di Jarupsi karena bila di lan Pandu Medan, jelas ada biarkan maka praktek indikasi mark up. Karena seperti pembelian genitu, dia meminta kepada set tersebut akan tumaparat penegak hukum unbuh subur di negera ini.  Elfenda tuk mengusut pembelian “Penagak hukum genset tersebut. Bahkan, dia men- harus tegas, sehingga para pelaku duga, banyak pihak yang terlibat jera,” tegasnya. dalam pemborosan uang rakyat Terpisah, Sekretaris Daerah tersebut. (Sekda) Medan Syaiful Bahri Lubis “Saya menduga banyak pihak ketika dikonfirmasi terkait persoayang terlibat dalam pembelian lan itu mengatakan, pihaknya akan

melakukan pemeriksaan terhadap genset-genset di Kecamatan yang di beli oleh Disdukcatpil. Pasalnya, hingga kini belum ada laporan resmi yang diterima Pemko Medan soal genset e-KTP tersebut. “Belum ada laporan resmi kepada kita tentang genset yang belum bisa di operasikan tersebut. Memang kita sudah membaca dari media cetak. Karena itu, kita akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, baru bisa melakukan evaluasi,” ujarnya. Karena itu sebutnya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan langsung mencari informasi ke lapangan. “Setelah mendapat informasi, maka kita akan melakukan evaluasi. Untuk saat ini, saya belum bisa memberikan komentar banyak,” katanya.

lian dilakukan pada dealer yang berada di Jakarta. "Tanya aja dealer dengan merek yang sama dan KWH yang sama. Berapa harganya. Karena saya ikut langsung mengecek harga dari dealer di Medan. Tapi banyak yang rakitan maka kita ke dealer di Jakarta. Memang kalau 10 KWA mungkin Rp 70 juta tapi ini 23 KWA dan bukan rakitan. Saya paling takut masalah, jadi tidak mungkin berani mark up," jelasnya. Ditempat terpisah, Kadis Kominfo Kota Medan Darussalam Pohan yang namanya di sebut sebagai pemeran utama dan menitipkan perusahaan pada Muslim Harahap sebagai pemenang tender genset, juga enggan berkomentar banyak. "Memang, untuk pengadaan genset itu perencanaannya saya yang buat. Tapi, pembelian dan teknis bukan saya lagi, tapi sudah kadis yang baru saat ini Muslim Harahap. Selebihnya, saya tidak tahu jika ada permainan KPA, PPTK dengan kontraktor," tegasnya singkat. Pembelian Genset Powerlink tersebut menggunakan APBD Kota Medan pada tahun 2012 lalu sebesar Rp 3.050.000.000. Sebanyak 21 unit genset tersebut diberikan ke kecamatan untuk membantu pembuatan KTP elektronik (e-KTP). Pembelian dini tercatat dalam dokumen Laporan Pengawasan Kinerja per Kegiatan tahun 2012 per 31 Desember 2012. (MEI)

Terindikasi Korupsi ANGGARAN pengadaan barang dan jasa di Disdukcapil yang berasal dari APBD Kota Medan 2012 di sinyalir tidak tepat sasaran. Bahkan di duga proses lelang yang dilaksanakan hanya formalitas karena sebelumnya panitia lelang sudah mengantongi nama perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk dinas ini sebesar Rp 17,333 milliar. Salah satunya program pengembangan data base kependudukan untuk pengadaan mesin generator/ genset sebesar Rp 3,150 milliar. Pengadaan generator/genset yang tertampung di APBD Medan ini berjumlah 21 unit dengan rincian harga perunitnya sebesar Rp 150 juta untuk 21 kecamatan di Kota Medan. Untuk program pengembangan data base kependudukan ini saja pemerintah juga menyediakan anggaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) antara lain honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satu orang per kegiatan sebesar Rp 1,350 juta, honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satu orang per kegiatan sebesar Rp 1,350 juta, honorarium Pemeriksa Barang/Jasa seperti Ketua, satu orang per kegiatan sebesar Rp 1 juta. Sekretaris, satu orang per kegiatan sebesar Rp 900 ribu, dan satu orang anggota per paket sebesar Rp 800 ribu. Sedangkan honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, ketua satu orang pe paket sebesar Rp 950 ribu, sekretaris satu orang per paket sebesar Rp 900 ribu, dan tiga orang anggota per

paket sebesar Rp 2,7 juta. Honor PPTK, satu orang per kegiatan sebesar Rp 1,160 juta, honor staf PPTK, satu orang per kegiatan sebesar Rp 950 ribu. Honor untuk Tenaga Ahli Server 24 orang per bulan x Rp 1,2 juta sebesar Rp 28,8 juta, honorarium administrator Data Base 12 orang per bulan x Rp 600 ribu sebesar Rp 7,2 juta. Dan untuk belanja dokumen/ administrasi tender satu paket sebesar Rp 1,140 juta, serta anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah satu paket per tahun sebesar Rp 32,500 juta. Untuk pengadaan mesin generator/genset tahun anggaran 2012 ini, Disdukcapil Kota Medan telah melakukan mekanisme pelelangan. Genset Belum Sampai Kepala Lingkungan di Kecamatan Helvetia, Potan Pohan yang di jumpai di kantor camat Helvetia Tengah mengatakan sampai saat ini dia belum mendengar tentang pengadaan genset di Kecamatan. “Jika memang genset itu ada pasti barangnya sudah letak di sini,” katanya. “Kalaupun memang genset itu akan diberikan negara kepada kecamatan, kami sangat bersyukur dan berharap sekali. Dengan begitu kami tidak akan kesulitan lagi dalam bekerja apa lagi saa sekarang ini listrik sering padam,” ujarnya. (FER)


KPK POS

6

E D I S I 243 18–24 MARET 2013

POLITIK

Bupati Aceh Singkil Lakukan Mutasi Jilid II SINGKIL - Bupati Aceh Singkil,H Safriadi SH,Senin (11/ 3) pekan lalu, memutasi dan sekaligus melantik puluhan pejabat eselon II,III dan IV di lingkup pemerintah setempat. Dalam gelombang mutasi jilid II yang digelar di Gedung Serba Guna di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil ini, selain mendapat promosi, sejumlah pejabat juga digeser posisinya termasuk yang diberhentikan dari jabatan struktural menjadi staf biasa (non job). Pejabat eselon II yang digeser posisinya antara lain, Nasjuddin SH dari Kepala Bapedalda menjadi Kepala Dinas DPKKD. Posisi Nasjuddin, dipercayakan kepada Afdaludin. Selanjutnya, Hilal SH,jabatan lama Kadis DPPKD, jabatan baru Staf Ahli Bupati. Terus, Sulaiman ST,

jabatan lama Kepala Dinas PU, digeser sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menggantikan Amir Hasan S.Pd, yang menjadi staf biasa di Setdakab Aceh Singkil. Sedangkan jabatan yang ditinggalkan Sulaiman ST, diisi oleh H Muzni ST yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Program Dinas PU. Iswar SH,jabatan lama Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP), jabatan baru Kepala Disperindagkop dan UKM. Posisi yang ditinggal Iswar, digantikan oleh Nazri SE yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Bapedalda. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil), yang sebelumnya dijabat Syafarudin Saraan MSi,digantikan oleh Suwan SPd,Kabag Pem-

bangunan Setdakab Aceh Singkil. Jabatan yang ditinggal oleh Suwan SPd, digantikan oleh Ali Karya ST,yang ditarik dari Dinas PU. Seterusnya, Drs Azmi,dari Asisten I,digeser sebagai Kepala Bappeda menggantikan Drs H Mauidhah,yang mendapat posisi sebagai Staf Ahli Bupati. Sedangkan posisi yang ditinggal Azmi,diisi oleh Drs Hermanto. Dalam gelombang mutasi jilid II ini, bukan hanya Kepala Dinas,Kantor maupun Badan saja yang diganti oleh Bupati Aceh Singkil, sejumlah Camat juga ikut digeser antara lain, Camat Singkil, Singkil Utara,Gunung Meriah, Simpang Kanan,Pulau Banyak, Singkohor, Kuta Baharu dan Camat Kecamatan Suro. Bupati Aceh Singkil, dalam sambutannya menyatakan

mutasi dilakukan bukan berdasarkan balas dendam politik. Tapi berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. "Saya berharap, saudara-saudara yang dilantik hari ini bisa membawa kearah perobahan yang positif.Mudahmudahan kepercayaan dan amanah yang diberikan ini, tidak dikhianati," kata Safriadi. Dalam penyampaian lainnya, Safriadi menambahkan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), saat ini masih bekerja dan melakukan evaluasi terkait masih adanya jabatan yang ditinggal kosong akibat mutasi tersebut. "Kepada pejabat yang belum diangkat jangan dulu berkecil hati, sebab masih ada mutasi berikutnya," lanjut Safriadi. (AZT)

April 2013 Seluruh Puskesmas Bersih dan Indah dihadapan Sekda Aceh Timur Bahrumsyah MM dalam Rapat Koordinas jajaran kesehatan, Rabu (6/3) di Aula Serbaguna Setdakab Idi. Sementara menyangkut pelayanan dan kinerja juga akan terus kita upayakan sehingga nantinya mampu meminimalisir banyaknya keluhan masyarakat selama ini terhadap mutu dan pelayanan kesehatan terutama di puskesmas ,pustu dan juga ditingkat bidan bidan desa. Kamarullah yang didamp-

ingi Kabag Humas dan Protokol Setdakab Samsul Qamal, Kasubbag Humas Eddyanto SST dan pejabat di lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, dalam kesempatan itu juga mengingatkan para dokter, Ka. Puskesmas dan Pustu serta bidan desa untuk lebih peka dan responsif terhadap tugas dan tanggungjawab dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu

sektor andalan dan prioritas Aceh Timur, yang juga selaras dengan visi dan misi kepala daerah. “Baik dan buruknya kinerja kesehatan tercermin pada kinerja kita,” tegas Kadinkes. Hal-hal kecil segera ditangani, termasuk fasilitas di lingkungan kerja seperti armada ambulan yang rusak ringan atau lainnya. “Kita janganlah hanya berpangku tangan pada anggaran pemerintah, tapi harus peka dan responsif,”pesan Kadinkes.(BSO)

Wabup Sidak Puskesmas Sungai Raya ACEH TIMUR - Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sejatinya adalah sebagai organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Upaya kesehatan itu menitikberatkan kepada pelayanan

masyarakat guna mencapai derajad kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan. Namun apa jadinya apabila Puskesmas tidak memberikan pelayaan terbaik bagi masyarakat. Seperti terjadi di Puskesmas Kecamatan Sungai Raya saat Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul bin Syama’un saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (13/3). Saat sidak, Wabup menda-

Penanaman Ulang Pohon Penghijauan Harus Diawasi SUBULUSSALAM - Penanaman ulang 350 batang pohon penghijauan di median jalan di sepanjang Jalan T. Umar Penanggalan, Subulussalam pengawasan serius. Terutama instansi terkait, sehingga kualitasnya lebih bagus. Pasalnya, melihat penanaman sebelumnya, banyak pohon di tanam di atas aspal, sehingga banyak yang mati dan. Kadis Lingkungan hidup Kota Subulussalam Ibnu S.sos, mengatakan rehabilitasi penanaman ini dananya bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus) yang dilaksanakan tahun 2013. Belajar dari sebelumnya, penanaman kali ini benar-benar diawasi. “Korekan-koreka lubang harus tembus ke tanah,”katanya Karena apabila tidak serius pengawasan dari dinas terkait, secara otomatis kualitasnya kurang memuaskan. “Perlu keseriusan dinas terkait agar jangan sia-sia uang rakyat,” ucapnya. (KAR)

pati ada pegawai yang tidak masuk kerja berbulan-bulan atas nama Mukhsin Alatas. Selain itu juga Wabup mendapati para dokter yang ditugaskan di Puskesmas tidak menempati rumah-rumah dinas. Padahal keberadaan rumah dinas dan Pustu diharapkan memudahkan masyarakat Kecamatan Sungai Raya mendapat pelayanan dari tenaga medis. Atas temuan di Puskesmas

Good and Clean Government Faktor Penting Dalam Pembangunan ACEH TIMUR Pemerintahan yang baik dan bersih (Good And Clean Government) merupakan faktor penting dalam sebuah proses Pembangunan.“Tanpa keinginan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, tidak mungkin melakukan pembangunan dengan baik,”ujar Wakil Walikota Langsa Drs.Marzuki Hamid, MM saat membuka acara Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Inspektorat Kota Langsa, bertempat di Aula Kantor tersebut, Senin (11/3). Lanjutnya, pengabaian Good Governance menyebabkan krisis keuangan. Krisis ini meluas menjadi ekonomi, sosial dan politik, bahkan kemudian berimbas kepada krisis kepercayaan publik kepada Pemerintah. Marzuki berharap krisis tersebut tidak terulang kembali, sehingga kemajuan dan peningkatan perekonomian serta pembangunan dapat terus kita nikmati. Tambahnya, kami menyambut baik Pe-

Walikota Langsa Buka Musrembang LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah, SE membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota Langsa Tahun 2014 bertempat di Aula sekretariat Pemko Langsa, Rabu (13/3). Hadir dalam acara pembukaan tersebut para Muspida, Muspida Plus, para Staff Ahli Walikota, Asisten, SKPK, Kabag, dan Camat dalam wilayah Tugas Kota Langsa. Dalam sambutannya Usman mengatakan keberadaan Musrenbang sangat menentukan mempertajam dan mensinergikan berbagai program pembangunan di tahun anggaran 2014 mendatang. Usman juga berharap agar pelaksanaan program di lapangan dapat direalisasikan sesuai usulan, agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodir. “Saya

dan Pustu tersebut Wakil Bupati meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Timur dan Dinas terkait menindak lanjutinya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. ”Saya minta temuan ini ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan secara maksimal,” tegas Wabup.(BSO)

laksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Menurut hemat saya, kegiatan ini suatu bentuk prakarsa cukup baik dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan di jajaran Inspektorat Kota Langsa. Katanya harus dipahami keberadaan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai peranan cukup penting sebagai institusi yang akan melakukan fungsi pengawasan. Karena sebagus apapun perencanaan atau program jika tidak diikuti fungsi pengawasan yang baik, organisasi itu mendekati kehancuran. “Saya tidak ingin melihat atau mendengar ada pejabat maupun Staf yang berurusan dengan pihak penegak hukum karena pengelolaan pemerintahan,”tegasnya. Untuk itu peran Inspektorat harus benarbenar muncul guna mencegah, mengawasi serta memberikan masukan kepada semua Pelaksana Pemerintahan, sehingga tidak salah dalam melaksanakan tugasnya.(BSO)

Setiap Gampong Di Aceh Wajib Ada Penyuluh ACEH TIMUR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh, Drs H Ibnu Sa'dan MPd menginstruksikan jajarannya agar

tidak ingin lagi mendengar lain yang dibutuhkan, lain yang direncanakan,” jelas Usman. Walikota juga menekankan semua program harus mengikuti rambu-rambu yang telah di tetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) serta RENSTRA. Walikota Juga berharap kepada para jajarannya untuk saling berkoordinasi dalam rangka memantapkan Musrembang tersebut demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik di Kota Langsa kedepan. “ Terutama Gampong dan Kecamatan harus selalu berkoordinasi” pinta Usman. Sementara itu Kepala Bappeda Kota Langsa Said

Mahdum mengatakan Musrembang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP), Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana tahunan. Lanjutnya, Musrenbang merupakan musyawarah tahunan untuk mematangkan rancangan rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan rencana kerja (renja) SKPK hasil forum SKPK dengan cara meninjau keserasian antara renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rencana kerja Pemerintah Kota Langsa.(BSO)

Kantor Walikota Difungsikan Mulai 4 Maret SUBULUSSALAM - Mulai 4 Maret 2013, kantor Walikota Subulussalam lama di Jl Teuku Umar resmi pindah ke kantor baru, di kampong Lae Oram. Selain kantor Walikota Kantor Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, juga ikut pindah. Selesainya pembangunan kantor Walikota dan sejumlah dinas yang menghabskan anggaran puluhan miliar, buah dari kepedulian Walikota menunjang laju pembangunan daerah ini. Kemudian, rampungnya kantor tersebut otomatis memangkas anggaran untuk sewa kantor dimana selama ini setiap tahun terus dianggarakan. Meskipun penyelesaian

Kadinkes Aceh Timur Kamarullah SKM Msi saat memberikan arahan pada Rakor jajaran Kesehatan daerah ini.

ACEH TIMUR - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Timur , Kamarullah SKM Msi berjanji bahwa terhitung bulan April 2013 ini, penataan keindahan dan kebersihan seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) daerah ini akan terwujud. "Ini janji saya dan jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) termasuk seluruh Kepala Puskesmas untuk menata keindahan dan kebersihan seluruh puskesmas,”terang Kadinkes

N A D SUMUT

pembangunan lewat dari tenggat waktu yang ditentukan, hal itu lebih kepada kinerja kontraktor yang kurang cepat. Karena seharusnya kantor-kantor tersebut sudah harus selesai pada tahun 2012 yang lalu. Namun menurut tokoh masyarakat Subulussalam marga Tumangger, ketika dikonfirmasi wartawan, mengatakan pemakaian kantor terkesan sangat dipaksakan. Sebab, karena pembangunannya masih belum rampung secara keseluruhan. Misalkan beberapa ruangan belum terpasang keramik, plafond an jaringan listrik. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja para PNS.

Sementara itu, Kabag Pembangunan ketika ditanya terkait lambatnya masuk listrik, ia mengatakan Pemko telah menyampaikan surat permohonan kepada PLN Cabang Subulussalam. Tapi karena kebutuhan listrik besar, pihak PLN juga harus bermohon ke provinsi. Berbeda dengan pendapat tokoh masyarakat, salah seorang pejabat mengaku kantor memang harus segera ditempati, meskipun belum rampung 100 persen. Hal itu mengingatkan sebelum pelaksanaan MTQ ke XXXI pada Juli 2013. “Semua harus ditempati agar tamu yang datang dari kabupaten/kota se Provinsi Aceh melihat kesiapan kita,”terangnya.(KAR)

Penjaringan KIP Subulussalam Digelar SUBULUSSALAM – Menyikapi akan berakhirnya masa tugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan akan dilaksanakannya Pilkada Walikota dan Wakil Walikota, maka penjaringan anggota KIP digelar. Apalagi panitia ad hock untuk penjaringan anggota KIP sudah terbentuk. Pendaftaran dibukan mulai 04 Maret 2013 sampai dengan 11 maret 2013, dengan persyaratan – persyaratan yang telah dintentukan panitia. Informasi diperoleh dari Komisi A DPRK Subulussalam, masa kerja KIP lama sampai Mei 2013. Oleh karena itu harus dipilih segera KIP yang baru dalam rangka menyiapkan pelaksanaan Pilkada sebaik-baiknya. Anggota KIP yang akan jaring hanya 5 orang, tapi pendaftar yang sudah masuk sudah lebih dari 60 orang. Dan kemungkinan akan terus bertambah hingga akhir masa pendaftaran pada 11 Maret nanti. Panitia Seleksi (Pansel ) hanya berwenang menjaring

seluruh gampong atau desa di Aceh ada penyuluh agama, baik itu penyuluh honorer ataupun berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kehadiran penyuluh agama disetiap gampong ini dinilai penting sebagai guru/filter atau pemberi penerangan dan pengetahuan bagi masyarakat terhadap rentannya perkembangan aliran aliran sesat di Aceh akhir akhir ini. Instruksi tersebut disampaikan Ibnu Sa'dan dihadapan Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib , Muspida/plus (Forkopimda) dan jajaran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur belum lama ini saat meresmikan gedung Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur seta Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 H di Idi Rayeuk sebagaimana di sampaikan kembali oleh Kasubbag Humas Setdakab Aceh Timur, Eddyanto SST dalam siaran pers yang diterima wartawan , Minggu (10/3) kemarin. Terang Kasubbag Humas, Eddyanto, dalam kaitan lainnya, Kakanwil Kemenag Aceh tersebut juga mengharapkan Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib beserta jajaran dan Abu abu dayah/pesantren untuk mengeluarkan Inbup atau Intruksi Bupati tentang Jam Tayangan Televisi. Pada Maghrib hingga Isya, sudah seharusnya siaran televisi dimatikan baik dirumah maupun tempat umum dan lainnya untuk kita beribadah shalat maghrib dan isya berjamaah serta mengikuti pengajian pe-

15 nama untuk diserahkan kepada Kimisi A DPRK Subulussalam. Dari 15 nama itu, Komisi A akan memilih 5 nama untuk ditetapkan sebagai KIP Kota Subulussalam yang baru. Melihat tingginya persaingan, masyarakat meminta Pansel harus benar-benar bekerja professional. Sehingga 5 nama yanga akan ditetapkan

sebagai anggota KIP benarbenar orang yang punya integritas dan kapabilitas. Termasuk latar belakang pendidikan harus mendapat perhatian serius dari Pansel. Dan yang lebih penting, anggota KIP yang akan dipilih benar-benar orang yang independent,sehingga ia bisa bebas dari intervensi dari pihak manapun saat melaksanakan tupoksinya nanti.(KAR)

Bupati Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang menyematkan tanda jabatan Datuk Penghulu yang terpilih di Kecamatan Karang Baru.

ngajian. "Ini penting guna memperkuat agama bagi kita dan juga anak anak generasi muda bangsa,'sebut Ibnu Sa'dan. Aceh Timur harus menjadi pionir atau pelopor dalam hal ini terkait Inbup larangan jam tayangan TV pada maghrib hingga Isya sebutnya, dan Insya Allah inbup ini tidak akan mendapat tantangan sebagaimana yang terjadi di Lhokseumawe terkait larangan mengangkang oleh walikotanya,"tegas Ibnu Sa'dan. Kabupaten Aceh Timur ,pimpinan daerah dan masyarakatnya juga pantas bersyukur karena daerah ini oleh pemerintah pusat dinobatkan sebagai daerah Islam Cendikia Wilayah Barat Tanah Air dan juga satu satunya di Propinsi Aceh. "Mudah mudahan dengan dinobatkannya Kabupaten Aceh Timur ini sebagai daerah Islam Cendikia, islam di daerah ini dan Aceh umumnya akan semakin berkembang dan tegak serta mencapai era keemasannya kembali sebagaimana sejarah silam,'terang Kakanwil Kemenag Aceh ini sebagaimana disampaikan Kasubbag Humas Setdakab Aceh Timur, Eddyanto SST dalam siaran persnya kemarin. (BSO).

Pelantikan Sembilan Datok Penghulu dan

Ketua PKK Kecamatan ACEH TAMIANG - Pelantikakan Sembilan Datok Penghulu sekaligus sertijab ketua PKK berlangsung di aula kecamatan Karang Baru Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang, resmi dilantik oleh bupati Aceh Tamiang, H. Hamdan Sati, ST. Pelantikkan tersebut disaksikan unsur muspida dan muspika Kab Aceh Tamiang, anggota Dewan, Danramil, Kapolsek, tokohtokoh masayarakat serta insan pers. Datok Penghulu yang baru dilantik, yaitu Sofyan Datok Penghulu Medang Ara, Saimin Karto Wiryo Datok Kebun Medang Ara, Abdul Wahid Datok Penghulu Dalam, Sulaiman Datok Penghulu Desa Kesehatan, Abdul Malik Datok Penghulu Desa Johar, Samsul Datok Penghulu Desa Banai, Abdul Muad Datok Penghulu Desa Tanjung Terban,Azaruddin Datok Penghulu Paya Tampah, Sagino Datok Penghulu Desa Tupah. Sembilan datok penghulu yang dilantik tersebut menanda tangani SK sebagai bukti pejabat Datok Penghulu yang sah. Selesainya pelantikkan Sembilan Datok Penghulu itu, Bupati H. Hamdan Sati ST dalam arahannya mengatakan kepada Datok Penghulu agar dapat melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan baik dan membenahi bumi muda sedia kabupaten Aceh Tamiang, ujarnya. (BSO)


KPK POS

7

E D I S I 243 18–24 MARET 2013

POLITIK

Rektor USU Kukuhkan Dua 'Gubes' MEDAN - Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Dalma kapasitas ini, tentu untuk dapt menyandang gelar profesor bukan satu pekerjaan yang mudah, namun harus melewati prosedur dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTM&H MSc (CTM), Sp.A(K) pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Sumatera Utara dalam Bidang Ilmu Rekayasa SDM (Human Engineering) pada Fakultas Teknik atas nama Prof Dr Ir Harmein Nasution MSIE di Gelanggang Mahasiswa USU, kemarin. “Dengan upacara pengukuhan ini, maka secara resmi Prof Dr Ir Harmein Nasution MSIE telah diterima sebagai anggota tetap Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Kami sangat mengharapkan pemikiran-pemikirannya, untuk mengembangkan dan memajukan USU di masa mendatang,” lanjutnya. Sementara Prof Dr Ir Harmein Nasution MSIE dalam pidatonya mengatakan perguruan tinggi merupakan organisasi yang memproduksi kapital manusia sebagai

hasil produknya sebagaimana organisasi perusahaan lainnya yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Penyediaan kapital manusia dibagi menjadi sub tropik; Sistem Organisasi dan Manusia, Konsep Kapital Manusia, Peranan Kapital Manusia Dalam Organisasi, Mengelola Kapital Manusia dan Perguran tinggi Penyedia Kapital Manusia. Dia juga menyebutkan, sistim organisasi atau perusahaan diciptakan oleh manusia dan manusia didalam organisasi akan dipengaruhi oleh sistem organisasi yang diciptakan oleh manusia tersebut. Kedua hal tersebut akan saling mempengaruhi yang hasilnya akan menentukan performasi organisasi, apapun bentuk organisasi tersebut baik bisnis, politik dan kemasyarakatan, serta perguruan tinggi. Sumber daya manusia, lanjutnya, tidak bisa dianggap lagi sebagai beban tetapi sebagai kapital yang memberikan pendapatan terhadap organisasi. Hasil riset membuktikan dengan mengutamakan pengelolaan kapital manusia dalam organisasi, akan meningkatkan kinerja organisasi. Pola industri berubah dari sumber daya fisik ke industris berbasis pengetahuan. (FER)

Oknum Camat Sei Kepayang Timur “Disfungsi” SEI KEPAYANG - Setiap jabatan mempunyai bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana peraturan yang mengaturnya.Untuk kalangan Abdi Negara berwujud PNS salah satu regulasinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tak terkecuali untuk jabatan Kepala Kecamatan (umum disebut dengan nama Camat) yang mana untuk orang yang menduduki jabatan terhormat itu Negara memberikannya penghasilan tambahan atau tunjungan jabatan beserta pernak-pernik fasilitas materiil lainnya seperti mobil dan rumah dinas. Namun pada sosok Camat Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan bernama Eka Syahputra SH, tanggungjawab sebagai penyandang jabatan itu nyaris tidak terlihat sama sekali. Amanah Negara yang diikrarkannya dalam bentuk ‘Sumpah Jabatan’ saat dilantik dulu tidak diimplementasikan oknum ini dalam bentuk kinerja yang professional.Padahal Negara sudah menggajinya jutaan rupiah setiap bulannya dengan uang rakyat. Fakta ini terlihat pada Rabu (13/3) pekan lalu

dimana seorang warga Desa Sei Sembilang yang ada urusan dikantor sang pamong harus menelan kekecewaan.Warga dimaksud saat itu hendak mengurus Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) untuk orang tuanya yang mau menjalani rawat inap diRSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran. Namun karena sang oknum Camat tidak ngantor hari itu maka surat dimaksud tidak didapatkannya. Dari informasi yang dihimpun,Eka Syahputra,SH memang tergolong pejabat yang malas ngantor.Kalaupun ngantor, oknum Camat itu baru masuk sekitar jam 11.00 Wib.Begitu juga para bawahannya yang belakangan turut terjangkit penyakit ‘malas dan telat ngantor’-nya Eka. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat terganggu dan roda pemerintahan dikecamatan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Bupati Asahan harus segera mengevaluasi kinerja sang Camat dan bila memungkinkan segera mencopotnya dan menggantikannya dengan sosok yang lebih bertanggungjawab,” saran Ketua LSM GRAKINDO Kabupaten Asahan Zulham Effendi. (HER)

SUMUT

Apel Jum’at Sore Dikecamatan Medan Perjuangan

Camat Tinjau Pengobatan Gratis & Donor Darah SERGAI - Camat Dolok Masihul Drs.Dimas Kurnianto dalam kunjungan kerjanya ke Desa Bantan Kamis (14/3) meninjau pelaksanaan pengobatan gratis dan donor darah yang diselenggarakan Perguruan Tinggi Sari Mutiara-Medan yang bekerja sama dengan Puskesmas setempat. Camat diterima langsung oleh Kepala Desa Bantan Ishak Iswanto,SE beserta perangkat desa,Kapuskesmas dr J Manalu, Kesaktian Manurung dan Rumondang Gultom (PT.Sari Mutiara). Dimas Kurnianto di sela-sela kunjungannya kepada KPK Pos mengatakan,sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan pihak Sari Mutiara.Peran aktif yang diberikan semua pihak diharapkan membantu meringankan beban warga Bantan dan masyarakat lain yang ada di Kecamatan Dolok Masihul.

Camat Dolok Masihul Drs Dimas Kurnianto saat diabadikan usai kegiatan bersama Kades Bantan dan Tim Medis. Sementara itu itu Kades Bantan Ishak Iswanto, SE juga turut menyampaikan terimakasih atas kegiatan tersebut. Selain warganya, masyarakat dari Desa Batu 13, Pekan Kamis, Aras Panjang, dan Martebing juga dapat merasakan pengobatan gratis ini.

Di tempat yang sama, Kepala Puskesmas Dolok Masihul dr J Manalu kegiatan ini adalah merupakan wujud bhakti sosial dari Perguruan Tinggi Sari Mutiara-Medan yang bekerja sama dengan pihak dinas kesehatan Sergai untuk menunjukkan pengabdian rutin kepada masyarakat. (SP)

MEDAN – Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan khususnya dilingkup kecamatan Medan Perjuangan, pada hari Jum'at sore dilaksanakan kegiatan apel bersama pegawai Kecamatan dan Kelurahan sekecamatan Medan Perjuangan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar pegawai. Kegiatan apel yang dilaksanakan di kecamatan medan perjuangan tanpa dihadiri oleh Camat dan Sekcam berjalan dengan lancar, Jum’at (14/3), Yunita Kadispem mewakili Camat Medan Perjuangan menyampaikan kepada seluruh pegawai bahwa pak camat sedang berada di kantor Wali kota untuk persiapan MTQ yang akan datang dan berpesan agar seluruh pegawai di kecamatan dan Kelurahan harus menjalankan tugas pokok terkait dengan kegiatan PBB dan E KTP dimedan Perjuangan, jelasnya. Menurut seorang Lurah dikecamatan medan perjuangan yang enggan disebutkan namanya, "memang betul pak camat sedang berada dikantor wali kota" dan ia berharap agar kedisiplinan yang dicontohkan pak Camat adalah contoh pimpinan yang harus diikuti oleh seluruh pegawai kelurahan dan kecamatan medan perjuangan, “pak camat memang sangat disiplin sehingga walaupun ia tidak berada ditempat kegiatan-kegiatan rutinitas tetap berjalan dengan baik” ucapnya. (RUD)

» Angka Partisipasi di Pilgubsu Tinggi

Majda : Penyelenggara Belum Layani Pemilih dengan Baik MEDAN - Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed) Majda El Muhtaj mengatakan, banyak hal yang menyebabkan seseorang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilgubsu 7 Maret 2013 lalu. Kondisi itu juga menjadi bukti bahwa penyelenggara pilgubsu belum melayani pemilih dengan baik. "Banyak hal yang menyebabkan terjadinya golput, di antaranya karena faktor tidak terdaftar dalam DPT, kecewa dengan kinerja pejabat pemerintah dan sebagainya yang tentunya ini sangat mempengaruhi pemilih," katanya, kemarin. Pusham menilai rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur Sumatera Utara yang lalu bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan, namun hal itu merupakan tanggung jawab semua pihak. "Saya sangat tidak setuju jika dikatakan golput sebagai pemenang pilgub Sumut dengan alasan hampir 52 persen masyarakat tidak memilih. Ini sangat tidak tepat, karena sebenarnya banyak alasan seseorang tidak menggunakan hak pilihnya," kata Majda. Menurut dia, pendapat yang menyatakan golput sebagai pemenang pilgub Sumut adalah tidak tepat dan bias, karena selain pengertiannya yang tidak jelas, fenomena golput tidak berdiri sendiri. "Orang tidak menggunakan hak pilih, bisa jadi karena tidak terdaftar di DPT, atau memang kecewa dengan pemerintah karena tidak ada perubahan pemerintah kepada masyarakat," katanya. Menurut dia, lebih tepat jika dikatakan pilgub Sumut

kali ini dilaksanakan dengan partisipasi politik yang sangat rendah. Ini adalah tanggung jawab bersama. Harus disadari dimensi HAM dalam pemilu sangat erat. Penyelenggara pemilihan, dengan sadar atau tidak, mengakibatkan tidak terealisasinya hakhak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik, sehingga sangat berpotensi terjadinya pelangga-

ran HAM. Karena itu, penguatan sistem administrasi kependudukan merupakan solusi kebijakan yang sejatinya semakin memudahkan realisasi pemenuhan hak-hak konstitusi. "Di antaranya hak untuk memilih dan dipilih dan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan," katanya. Terkait dengan audit kinerja penyelenggaran Pilgubsu, Majda mengatakan hal itu

sangat penting dilakukan sebagai sebuah langkah untuk penguatan sistem di masa yang akan datang. Misalkan, masyarakat bisa mempertanyakan peran-peran KPU dalam pendataan pemilih atau Pantarlih. Kita juga bisa mempertanyakan sejauhmana kampanye yang dilakukan KPU dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak

KPU Medan Tolak Pencoblosan Ulang SEKAITAN adanya permintaan saksi dari pasangan no 2 cagub cawagub Sumut, Effendi Simbolon-Jumiran Abdi untuk melakukan pilkada ulang di Kota Medan akibat minimnya partisipasi pemilih, KPU Medan menolaknya. Divisi Humas dan Hukum KPU Medan, Pandapotan Tamba mengatakan alasan pihaknya menolak diadakannya pencoblosan ulang karena tidak relevans dengan UU Pemilu yang berlaku, dimana gelaran pemilu baru dapat diulang bila terjadi kerusuhan, bencana alam dan hal tak terduga lainnya. Tambah Pandapotan, pihaknya mengkleim pada Pilkada Sumut 2013 ini sangat kondusip dan tidak bermasalah sehingga sama sekali tidak ada alasan untuk di lakukan pemilu ulang di Kota Medan. "Ini tidak ada relevansinya, karena dalam UU pencoblosan ulang itu dilakukan apabila ada berbagai hal seperti kerusuhan, bencana alam dan hal-hal tidak terduga, pada pilkada kemarin pelaksanaannya di medan sangat kondusif tidak ada persoalan sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pencoblosan ulang,"ujar

Pandapotan, di Medan, Kamis. Pandapotan menambahkan kalau masalah tingkat partisipasi warga Medan rendah yang menjadi alasan pencoblosan ulang maka itu sama sekali tidak di atur dalam undang-undang. Sehingga jika pihak yang merasa keberatan dengan hasilnya maka dipersilahkan untuk menyampaikan ke Mahkamah Konsitusi sebagai pihak berwenang menangani masalah ini. Sebelumnya saksi dari pasangan cagub cawagub Sumut nomor urut 2, bernama Henri Jhon meminta dilaksanakannya pemilu ulang di Kota Medan saat KPU Medan menggelar Rapat Pleno Terbuka hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum gubenur dan wakil gubernur Sumut tahun 2013 karena tingkat partisipasi warga Medan hanya 36,6 persen.(BBS)

pilihnya. “Yang pasti, kita telah memilih dan memutuskan menggunakan sistem pemilihan langsung dalam memilih presiden, anggota dewan dan kepala daerah, oleh karena itu sistem ini harus maksimalkan dan dikawal agar hasil yang diharapkan dari system ini dapat diwujudkan,”jelasnya. Mendagri Prihatin Dibagian lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi prihatin atas rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang tidak sampai 60 persen pada Pemilu Gubsu dan Wagubsu (Pilgubsu) 2013. Hal itu diisyaratkan Mendagri melalui Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Tanribali Lamo ketika bersama Ketua Desk Pilkada Sumut Nurdin Lubis yang juga Sekdaprovsu. Dirjen atas nama Mendagri mengatakan, ratarata TPS rendah tingkat partisipasi masyarakat pemilih yang tidak sampai 60 persen. Menurut Dirjen Kesbangpol kondisi ini hendaklah menjadi perhatian dan 'warning' bagi semua pihak dan ini merupakan tanggung jawab bersama agar ke depan tingkat partisipasi itu dapat ditingkatkan, terutama dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014. "Ini hendaklah menjadi 'PR' bersama karena di sejumlah TPS menggambarkan tingkat partisipasi yang rendah. Dalam hal ini perlu dipelajari apakah masyarakat jenuh atau sosialisasi yang kurang atau pendidikan politik masyarakat belum efektif," ujarnya seraya mengemukakan ini menjadi pekerjaan besar bersama agar ke depan partisipasi bisa lebih tinggi terutama pada Pileg dan Pilpres. (MH/BBS)

» Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara

Pasangan Ganteng Unggul 33 Persen MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka tentang hasil rekapitualasi suara Pilgubsu 2013, dilaksanakan di Hotel Grand Angkasa Jum’at. Dari pengitungan KPU atas suara Pilgubsu, pasangan calon nomor urut 5 Gatot Pujo Nugroho-T Erry Nuradi, meraih suara terbanyak yakni 1,604,337 suara atau sekitar 33,00 persesn dari 4.721504 suara sah. Pasangan nomor urut 2 Effendi Simbolon-Jumiran Abdi (Esja) meraih

1,183,178 (24,36%), pasangan Gus Irawan Pasaribu Soekirman (Gusman) 1,027,433 (21,13%), Pasangan Amri Tambunan - RE Nainggolan (Amri RE) 594,414 suara (12,23%); dan pasangan nomor urut 3 Chairuman Harahap - Fadly Nurzal (Charly) mendapatkan 452,096 (9,30%) Suara sah Pilgub Sumut di Kota Medan berjumlah 4,861,467. Sementara itu yang tidak sah berjumlah 139,963 suara. Jadi total suara sah dan tidak sah yaitu 5.001.438 suara . Jumlah pemilih sesuai

Daftar Pemilih Tetap (DPT) 10.310.872 pemilih. Dengan demikian pemilih yang tak menggunakan suaranya adalah 5.309.434 suara. Pantauan KPK Pos, pelaksanaan rapat pleno terbuka perhitungan rekapilasi suara itu, tak dihadiri kelima pasang Cagubsu dan Cawagubsu. Rapat pleno yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB molor hingga pukul 15.00 WIB. Sementara, saksi kelima pasangan Cagubsu dan Cawagubsu hadir dalam rekapitulasi tersebut. "Saksi dari kelima pasangan calon

telah hadir dalam rekapitulasi," kata Irham. Demo Di saat KPU Sumut melakukan rapat pleno, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Sumut. Para pengunjukrasa mengkritisi belangsungnya pilgubsu yang dinilai telah menzolimi masyarakat Sumut. Pasalnya banyaknya masyarakat yang tidak ikut memilih karena tidak

terdaftar Dalam Pemilih Tetap (DPT). Unjuk rasa dihadang aparat kepolisian karena tidak ada izin. Apalagi personil aparat kepolisian terlihat telah disiagakan untuk mengamankan jalannya rapat pleno tersebut. ESJA Gugat Sementara itu, tim pemenangan pasangan Cagubsu-Cawagubsu Effendi MS Simbolon-Djumiran Abdi atau "Esja" menyatakan siap menggugat, kalau pasangan Ganteng yang dinyatakan menang. "Gugatan dilakukan karena hasil perhitungan manual tim, Esja yang

unggul, bukan pasangan Gatot seperti hasil perhitungan cepat," kata Kepala Biro Bantuan Hukum (BBH) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan, di Medan. Pasangan yang diusung PDIP, PPRN dan PDS ini beradasarkan perhitungan, meraih suara 32 persen, sedangkan pasangan Gatot 29,7 persen. Perhitungan ini dilakukan di 33 kabupaten/ kota di Sumut. Suara terbanyak itu terdapat di Kabupaten Dairi, Kota Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Nias Selatan, dan Nias. Setelah itu, Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Pakpak Barat, Pematang Siantar, Samosir,

Serdang Bedagai, Simalungun, Sibolga, Tanjung Balai, Tapanuli. Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Toba Samosir. "Bayangkan dengan jumlah partisipasi pemilih sebesar 50 persen saja pasangan Esja meraih angka sebesar ini. Bagaimana jika pemilih ESJA seluruhya diberikan hak pilihnya," kata Arteria. Mengenai surat suara yang tidak sah, tim pemenangan pasangan Esja menginginkan perlunya dihitung ulang. "Tim Esja siap menggugat ke Mahkamah Kontitusi lengkap data akurat kecurangan," katanya.(MH)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 243 18 - 24 MARET 2013

Pengusaha Wajib Laporkan Lowongan Kerja BATUBARA - Setiap pelaku usaha wajib melaporkan secara tertulis adanya lowongan pekerjaan ditempatnya,dalam hal ini di Kabupaten Batubara adalah dinas tenaga kerja, masyarakat tidak susah lagi mencari informasi lowongan kerja cukup hanya melihat di ''Bursa Kerja'' yang ada di disnaker. Ketentuan ini sesuai Keppres nomor 4 tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan,hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM saat acara pembinaan bursa kerja di RM Al Barokah-Simpang Kwala Tanjung-Sei Suka. Permasalahan ketenagakerjaan di Batubara seperti angka pengangguran yang mencapai hampir 14.000 orang, sementara lowongan kerja yang terbatas, kualitas sumber daya manusia pencari kerja yang relative tidak sesuai dengan lowongan kerja, dan perusahaan relative sedikit yang melaporkan adanya lowongan kerja/ rekrutmen,tandasnya. Penyelenggara kegiatan H.Zulhendri SH didam-

pingi Sailan SH mengatakan sosialisasi ini untuk mewujudkan tenaga kerja yang profesional,produktif dan sejahtera,bermartabat dan berkeadilan.Program ini sesuai dengan program pemerintah dalam program peningkatan kwalitas, produktivitas tenaga kerja (PKPTK),program perluasan kesempatan kerja, program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan dan program pelayanan administerasi perkantoran dan administerasi umum, Kegiatan ini diikuti sebanyak 60 pimpinan dan perwakilan perusahaan,jajaran SKPD terkait se Batubara. Anggota DPRD Batubara Aminudin SH mengatakan seluruh pengusaha agar melakukan sikap terbuka dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja dan lebih diutamakan warga yang berdomisili di Batubara. “Sehingga angka pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin, rekrutmen tenaga kerja secara tertutup merupakan pelanggaran,” pungkas politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).(SAH)

Real Count KPU Batubara, Ganteng Tertinggi BATUBARA - KPU Kab. Batubara menggelar rapat rekapitulasi perhitungan suara dari seluruh kecamatan di aula RM Barokah Tanjung Gading-Sei Suka, Rapat dipimpin ketua KPU Kab.Batubara Khairil Anwar SH.MSi dihadiri anggota Doni Husein Harahap SE,Abdul Masri Purba S.Sos, Drs Azhar Tanjung MSi,Taufik Abdi Hidayat S.Sos,ketua Panwaslu Kab. Batubara Drs Muhammad Ebson Amrin Pasaribu,Ali Umar SH,Ade Sutoyo SP, PPK,Panwascam dan saksi calon Gubsu/Wagubsu. Ketua KPU Kab. Batubara Khairil Anwar SH.MSi mengatakan KPU Kab. Batubara tidak akan terpengaruh dengan perhitungan suara yang dilakukan sejumlah lembaga survei. "Pelaksanaan Pilgub berlangsung dengan baik, aman, dan tanpa adanya gangguan. Mari kita laksa-

nakan tugas rekapitulasi dengan baik,hati yang damai dan ikhlas tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Semua yang dilakukan harus dengan nilai-nilai transparan,”tandasnya. Berdasarkan perhitungan KPU Kab.Batubara sesuai yang disampaikan PPK Kecamatan se Batubara,pasangan Nomor I Gus Irawan Pasaribu-Ir Soekirman memperoleh 29.972 suara,Efendi SimbolonJumiran Abdi 20.396 suara, Chairuman Harahap-Fadli Nurzal 11.859,Amri Tambunan-RE Nenggolan 8235 suara,Gatot Pujo NugrohoT.Erry Nuradi 69.375 suara. Suara sah untuk seluruh pasangan 139.837 dan jumlah pemilih dalam salinan DPT 308.673.Usai penghitungan suara saksi-saksi yang hadir melakukan penandatanganan berita acara. (SAH)

SUMUT

Penduduk Miskin di Tanjungbalai 15 Persen TANJUNGBALAI-Jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungbalai tercatat sebanyak 15,52 persen. "Tingginya angka kemiskinan ini menimbulkan permasalahan bagi Pemko Tanjungbalai mengatasinya, karena upaya yang dilakukan selama ini tampaknya belum mampu menekan penurunan angka kemiskinan tersebut. Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe pada puncak acara pembukaan Musrenbang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di aula Pemko, Rabu (13/3) mengakui, saat ini permasa-

lahan penduduk miskin masih dihadapi. Berdasarkan data statistik tahun 2011 tingkat kemiskinan di Tanjungbalai sebesar 15,52%. Meskipun angka itu telah mengalami penurunan di-

banding tahun 2010 sebesar 16,32%, namun masih berada diatas target provinsi dan nasional." katanya. Menurut Walikota, melihat permamasalahan itu, program penanggulangan kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja tetap menjadi prioritas bagi SKPD terkait. Disamping itu, pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah salah satu program yang tetap dilanjutkan melalui pemberian pinjaman dan bergulir untuk UKM ( Usaha Kecil dan Menengah) dan

Koperasi." ujarnya. Dijelaskan, selain program itu, bahwa peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin melalui pelayanan gratis bagi peserta askeskin/ JPKMU madani dan bantuan beras miskin (raskin) juga masih dilanjutkan untuk tahun 2014. Sementara di bidang pendidikan, berbagai kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan seperti penurunan beban biaya pendidikan,

peningkatan jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, penambahan jumlah guru bermutu didaerah juga masih terus diprioritaskan dalam upaya menciptakan SDM yang berkualitas. Begitu juga dibidang prumahan dan permukiman, upaya penataan lingkungan permukiman melalui bedah rumah bagi masyarakat miskin, sanitasi bagi masyarakat (sanimas), dan pengadaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman lain nya." jelas Walikota. (HER)

Pemkab Sergai Sosialisasi UU Pengelolaan Lingkungan Hidup SERGAI - Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan dalam hal lingkungan hidup. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Acara sosialisasi ini dibuka oleh Wabup Sergai Ir. H. Soekirman di Wisma Amerta PTPN IV Kebun Adolina Kecamatan Perbaungan, Kamis (14/3). Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup ini mengambil thema ”Pemahaman Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat, Pemerintah dan Pelaku Usaha Menciptakan Bumi

TRANSEK - Wabup Sergai didampingi Sekcam Perbaungan, Kades Citaman dan Lurah Simpang Tiga Pekan melakukan (transek) penelusuran bantaran Sungai Baungan sepanjang 2 km di Kecamatan Perbaungan, Kamis (14/3). Foto :ARM Yang Asri” dihadiri Kakan Lingkungan Sergai, Camat Teluk Mengkudu Drs. Zulfikar, Sekcam Perbaungan Suparmin, Narasumber dari Universitas Al-Azhar Medan dan peserta sosialisasi. Wabup Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya mengatakan tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan yang harus dijaga kelestariannya agar terhindar dari pencemaran air dan udara. Dampak dari kerusa-

kan tanah pada lahan pertanian dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian yang akhirnya tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi sehingga lahan kritis dan tidak produktif. Lebih lanjut Soekirman menegaskan bahwa perubahan iklim karena peningkatan suhu dan cuaca yang ekstrim yang akhir-akhir ini akibat asap kendaraan, pembakaran hutan, sampah rumah tangga

yang terperangkap di atmosfer membentuk lapisan yang disebut ”rumah kaca”. Untuk itu diharapkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan terus diupayakan untuk disebarluaskan dan diimplementasikan (diterapkan) sehingga pencemaran air, udara, pesisir dan laut, kerusakan lingkungan berupa banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan serta dampak pemanasan global dan peru-

bahan dapat diminimalisir dengan dilaksanakannya peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup, ungkapnya. Sejak diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Wabup Soekirman menghimbau kepada Kantor Lingkungan Hidup Sergai agar dapat meningkatkan koordinasi dan kepekaan dengan dinas-dinas terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat pada umumnya maupun kalangan dunia usaha yang berdomisili di wilayah tanah bertuah negeri beradat ini dapat berpartisipasi mulai memilah sampah rumah tangganya masing-masing, harap Wabup Soekirman. Sebelum membuka acara sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup ini, Wabup Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekcam Perbaungan Suparmin, Kades Citaman Jernih Lian Lubis dan Lurah Simpang Tiga Pekan M. Nurdin melakukan penelusuran bantaran (transek) Sungai Baungan sepanjang 2 km untuk melihat kondisi lingkungan masyarakat yang ada di sepanjang sungai Baungan tersebut.(ARM)

Pemko Tanjungbalai Bersama BPPT Kaji Pelabuhan dan Sungai TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai bersama Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT) melakukan kajian tentang pengembangan Pelabuhan Teluk Nibung dan Bagan Asahan serta sedimentasi Sungai Asahan mulai 11 - 24 Maret. Kajian ini terlaksana dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) antara Pemko Tanjungbalai dengan BPPT dengan Nomor: 17/KB/BPPTPemkot Tanjungbalai/03/ 2012 dan Nomor : 050/4804 yang dilaksanakan pada tahun 2012 lalu. Kajian yang dilakukan menggunakan angaran dana bersumber dari DIPA

BPDP-BPPT Tahun Anggaran 2013 Tindaklanjut kesepakatan itu dijuga diawali dengan pertemuan antara Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M Hum bersama beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di antaranya, Kepala Bappeda Drs H Ahmad Senaan dan Sekretaris Syahrul Azhari dengan rombongan BPDP- BPPT yang dipimpin Kepala Program Dr Ir Rahman Hidayat M Eng bertempat di aula bundar Pemko setempat, Senin (11/3). Pertemuan tersebut membahas beberapa sasaran dan kegiatan yang berkaitan dengan sedimentasi di bagian hilir Sungai Asahan dan pengembangan

pelabuhan Teluk Nibung dan Bagan Asahan. Antara lain, menyangkut tentang inventarisasi perasalahan Sungai Asahan, identifikasi aspek strategis pelabuhan di Sungai Asahan dalam kaitannya dengan pengembangan kawasans sekitarnya. Selain itu juga dilakukan survey dan pengukuran dilapangan untuk pengumpulan data primer serta analisis data dan uji model yakni, fisik/numerik dengan mengukur dan menentukan parameter dominan kegagalan pelabuhan dan bangunan pantai yang ada serta dirangkai dengan penyusunan alternatif penyelesaian masalah yang ada bagi pengembangan pelabuhan di Sungai Asahan.

Sedangkan target kegiatan antara lain, terlaksananya peningkatan jumlah sumberdaya manusia yang menguasai masalah pelabuhan dan bangunan pantai, inventarisasi permasalahan sedimentasi dan survey lapangan kondisi eksisting dilokasi studi serta kajian pentingnya pelabuhan di Sungai Asahan bagi pengembangan kawasan sekitarnya dan peningkatan peran intermediasi BPBDBPPT dalam proses pengembangan dan perawatan pelabuhan dan bangunan pantai. Menurut Kepala Program BPDP-BPPT Rahman Hidayat, permasalahan sedimentasi yang terjadi di hilir Sungai Asahan Suma-

tera Utara menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan wilayah tersebut dikarenakan terganggunya lalulintas kapal yang akan masuk maupun keluar dari Pelabuhan Teluk Nibung. Di samping itu kegiatan perekonomian yang menggunakan pelabuhan tersebut menjadi menurun , sehingga menguragi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan adanya sedimentasi tersebut, bagian hilir Sungai Asahan menjadi tidak mampu menampung kelebihan debit air yang besar, terutama saat hujan deras. Sehingga menyebabkan terjadinya genangan diwilayah permukiman," ujarnya.(HER)

HASIL REKAPITULASI SUARA DI DELI SERDANG

AMRI 'Tersungkur’ di Rumah Sendiri

BAHAS PERMASALAHAN BANGSA. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor presiden, Jakarta, Senin (11/3). Pertemuan tersebut membahas berbagai permasalahan bangsa dan solusinya antara lain bidang ekonomi, politik, hukum.

Deli Serdang - Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang mengenai hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Deli Serdang, pasangan unggul diduduki oleh H. Gatot Pujonugroho, ST dan Ir. H. Tengku Erry Nurady, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 196.905. Menyusul pasangan Drs. Haji Amri Tambunan dan Dr. RE. Nainggolan, MM dengan perolehan suara sebanyak 143.024, selanjutnya pasangan Drs. Efendi

Simbolon dan Drs. H. Jumiran Abdi 116.600 suara, berikutnya pasangan H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM dan Ir. H. Soekirman sebanyak

115.446 suara, dan pasangan yang menduduki posisi jumlah suara terakhir Dr. H. Chairuman Harahap, SH, MH dan H. Fadly Nurzal, S.Ag, 36.076 suara. Dari rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Deli Serdang ini menunjukkan, Bupati Deli Serdang Drs. Amri Tambunan yang merupakan salahsatu calon dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Sumatera Utara tersebut ternyata kalah/ tersungkur dalam 'rumah sendiri', Drs. Amri Tambunan yang berpasangan dengan Dr. R.E Nainggolan, MM kalah diungguli oleh pasangan H.

Gatot Pujo Nugroho, ST yang masih Plt.Gubsu priode 2008-2013 dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si yang masih menjabat Bupati Serdang Bedagai. Dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang, pasangan H. Gatot Pujo Nugroho, ST dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menguasai suara terbanyak diantaranya di Kecamatan Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Sunggal, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Pantai Labu, dan Beringin. Sementara itu, menga-

mati penyelenggaraan Pilkada Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang ini, Ir. Gusnedi selaku Komisioner/ Devisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Deli Serdang kepada KPK Pos, Kamis (14/03) mengatakan, “di Kabupaten Deli Serdang pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara telah berjalan aman dan lancar dan tidak ada kendala yang berarti, semua perhitungan suara telah selesai dilaksanakan, dan di Deli Serdang suara terbanyak telah di ungguli pasangan nomor urut 5 yaitu Gatot dan Tengku Erry”, jelasnya. (DEDY)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 243 18 - 24 MARET 2013

SUMUT

Bupati Nias Buka Forum Gabungan SKPD NIAS – Bupati Nias Sokhiatulo Laoli membuka acara Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, yang dilaksanakan di Kecamatan Giso, Selasa kemarin. Hadir pada acara itu, Kadis Pendidikan Kabupaten Nias, Drs Firman Yanus Larosa, MAP. Bupati Nias dalam arahannya mengatakan forum SKPD Dinas Pendidikan Nias ini merupakan salah satu tahapan dalam proses

perencanaan pembangunan sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dimana proses penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Menurut Bupati, masyarakat adalah mitra kerja pemerintah dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai eva-

Petinggi Golkar Hadiri Pelantikan AMPI Silou Kahean SIMALUNGUN - Sejumlah petinggi Partai Golkar baik pusat maupun daerah menghadiri pelantikan Bahriaman Purba sebagai Ketua dan pengurus Rayon Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Silou Kahean Kabupaten Simalungun Jumat lalu di Desa Bandar Maruhur. Diantara petinggi golkar yang hadir tampak Pengurus DPP DR.Capt.Anton Sihombing,anggota DPRD Sumut Janter Sirait,Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon, Ir Pantas Sitanggang (anggota DPRD Simalungun),Ir Sahat Pardede (Ketua DPD AMPI),Sabolas Pasaribu ST, M.Si (Sekjen DPD AMPI). Hadir juga Camat Silou Kahean Belman Saragih, S.Pd dan unsur muspika lainnya. Bahriaman Purba Ketua Rayon AMPI Silou Kahean didampingi Wakil Ketua

Sabar Saragih dan Agus H Purba (sekretaris) kepada KPK Pos mengatakan, sebagaimana sambutan saya tadi dihadapan para petinggi Partai Golkar dan DPD AMPI Simalungun saya menginginkan AMPI di Silou Kahean menjadi OKP yang berkarya bukan OKP premanisme atau untuk ber arogansi. Kita menolak tipe-tipe seperti itu,karya nyata yang positif ini yang ingin kita bangun.Sebagaimana apa yang menjadi harapan para petinggi Partai Golkar dan Ketua DPD AMPI yang meminta sikap premanisme dikikis habis. Pada kesempatan tersebut Camat Silou Kahean Belman Saragih,S.Pd memaparkan kondisi jalan lintas menuju Kota Tebing Tinggi yang cukup parah.Belman berharap adanya perhatian serius dari pihak-pihak terkait. (SBR)

Pleno KPU Sergai Ganteng unggul di 13 Kecamatan SERGAI - Dari hasil rapat pleno terbuka tingkat kabupaten pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 yang diselenggarakan KPU Serdang Bedagai Selasa (12/3) di Aula Hotel Safari Tebing Tinggi memutuskan pasangan Gatot-Tengku Erry unggul dengan perolehan suara 104.466 atau sekitar 43,19 %.Sementara kubu Gusman yang sempat diprediksikan bisa menyaingi posisi Ganteng harus puas dengan suara 64.151 sekitar 26,52 %. Cagub/Cawagub no 5 ini unggul di 13 Kecamatan sedang Gusman hanya menang di Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan. Pasangan Esja juga hanya unggul di dua kecamatan yakni Bandar Khalippah dan Sei Bamban dengan total keseluruhan 40.838 (16,88 %). Pasangan Charly sendiri meraup suara 18.950 (7,83 %) dan Amri-RE 13.463 (5,57%). Ketua KPU Sergai Sahrianto,SH sebelumnya meminta terlebih kepada para saksi calon untuk tidak mundur kebelakang.Langsung saja kepada pokok substan-

sialnya. Kecuali ada rekomendasi dari Panwaslu tentang adanya keberatan dan tidak bisa ditampung pada pleno ini,salin saja pada formulir keberatan,ujar Sahrianto. Jadi jangan lagi kembali kebelakang, karena proses rekapitulasi sudah berjalan dari PPS,PPK dan hari ini KPU Serdang Bedagai. Terkait persentase kehadiran 53,48 % Sahrianto mengajak semua pihak untuk lebih bekerja keras mensosialisasikan tentang pemilu yang akan datang. Secara keseluruhan Kecamatan Bintang Bayu adalah kecamatan yang tingkat kehadiran pemilih cukup tinggi yakni sekitar 74 %. Seluruh Komisioner KPU dan Sekretariat hadir dan tampak hadir dalam rapat pleno tersebut Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman, S.IK, Kapolresta Tebing Tinggi AKBP Andi Rian Djayadi, pihak yang mewakili Dandim 0204-DS,Ketua Panwaslu Sergai Asriana, S.Ag,Wakil Ketua DPRD Sayuti Nur,para saksi,dan PPK.Puluhan personil kepolisian yang mengamankan lokasi sangat membantu aman dan lancarnya rapat pleno.(ARM)

luasi. Masyarakat tidak lagi hanya objek pembanguan, tetapi diikutsertakan dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah, salah satunya di bidang pendidikan. Kemudian, konsep perencanaan pembangunan merupakan produk dari kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat. “Sehingga pelaksanaan pembangunan diharapkan mapu memberikan jawaban permasalahan pembangunan,” katanya.

Bupati mengharapkan, dengan pelaksanaan forum SKPD Dinas Pendidikan Nias ini, sebagaimana usulan program dan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran di DPRD Nias dan hasil musrenbang kecamatan, hendaknya dapat mempertajam indikator serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Disebutkan Bupati permasalahan dan tantangan pendidikan dewasa ini, yakni tingginya

angka buta huruf di Nias. Belum optimal kebutuhan dasar masyarakat terutama yang kurang mampu, terbatasnya sarana pendidikan seperti gedung sekolah, ruang kelas, Perlunya infrastruktur jalan jembatan untuk akses sarana pendidikan, terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Nias, dan masih rendahnya sumber daya manusia terutama angkatan kerja produktif. Salah seorang sumber dari di

lingkungan Dinas pendidikan Kabupaten Nias kepada KPK Pos mengatakan, masalah tenaga pendidik di daerah ini sudah berlangsung lama dan setiap tahunnya menjadi perhatian. Ironisnya upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak sejalan dengan kebijakan diperkenankan beralih tugas dari guru menjadi pegawai struktural di lingkungan Pemkab Nias. “Apakah in cuma sekedar himbauan semata,”ujar sumber.(Yagi)

Bupati Lantik 44 Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV STABAT - Pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dan harus disikapi dengan arif dan bijaksana sehingga tidak perlu dikaitkan dengan isu suka atau tidak suka. Demikian dikatakan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji para pejabat eselon II, III dan IV di ruang pola Kantor Bupati Langkat, Senin (11/ 3). Bupati berharap Ka. SKPD mampu menciptakan sistem kerja yang menyenangkan serta suasana kerja yang lebih baik, berikan ideide dan kreativitas yang cermerlang sebagai sarana untuk menujang peningkatan prestasi kinerja serta terbentuknya pola kerja yang lebih baik lagi. Khusus kepada Kadis P dan P Bupati Langkat itu mengingatkan agar bekerja profesional sesuai tupoksi yang diemban dan benarbenar menguasai, memahami dan melaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan da UU yang ada karena Pendidikan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Adapun pejabat yang dilantik berdasarkan SK Nomor 824.4-43/ K/2013 adalah H Sujarno S.Sos M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, H. Sutrisuanto S.Sos MAP sebagai Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setdakab Langkat, H Syahrizal S.Sos M.Si sebagai Kabag Kesejahteraan Sosial Setdakab Langkat, Yafizham Parinduri S.Sos sebagai Camat Brandan Barat,

PELANTIKAN - Bupati Langkat saat menandatangi naskah pelantikan pejabat eselon II, III dan IV jajaran Pemkab. Langkat di ruang pola Kantor Bupati Langkat. Satiman S.Sos MAP sebagai Camat Binjai, Reti Yanti BA sebagai Camat Batang Serangan, M.Akhyar S.STP sebagai Camat Sei Bingai, Dra Manna Wasalwa Lubis MAP sebagai Sekretaris Disnakertras, M Syaifullah S.STP MAP sebagai Sekretaris Badan Kesbangpolinmas. Selanjutnya Tarno SmHk sebagai Kabid Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan bencana Badan Kesbangpolinmas, Sudiono sebagai Kasi Perencanaan dan

Pengadaan Dishub, Susianto SE sebagai Kasi Pelabuhan Dishub, Terangkat Ginting SE sebagai Kasi Angkutan Dishub, Gen Surianto S.Sos. sebagai Kasi Perpakiran Dishub, Gunawan sebagai Kasi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub. M.Yusuf, S.Sos sebagai Kasubbid Penanggulangan Bencana dan P2K Badan Kesbangpolinmas, Dra Rosmini M.Pd sebagai Kasi Kurikulum TK/SD Dinas P&P, Ramli sebagai Kasubbid

Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong Badan PMD/K, Bahtiar SE sebagai KUPT Dinas P&P Kec. Salapian, Nuriono sebagai Kasi Pebaedayaan Olah Raga Prestasi Dispora, Bintang Keliat sebagai Kasi Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindag, Suhaidi S.Sos sebagai Kasubbid Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Yen Afni SE sebagai Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kab. Langkat.(JUL)

Bupati Sergai Lantik Pejabat Eselon II & III SERGAI - Tiga orang Pejabat eselon II dan 1 orang Pejabat Eselon III di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dilantik oleh Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi yang diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi di aula Sultan Serdang kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat (15/3). Ketiga Pejabat Eselon II yang dilantik itu adalah Muhammad Aliuddin, SP sebagai Kadis Kehutanan dan Perkebunan. Ir. Safaruddin menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak). Setyarno, SP menjadi Kepala BP2KP Kabupaten Sergai. Kemudian yang dipromosikan menjadi pejabat eselon III sebagai Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) yakni Syafrial Budi. Bupati Sergai dalam sambutan tertulisnya dibacakan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi pada acara pelantikan mengingatkan pejabat eselon II sebagai pimpinan tingkat atas (top manager) harus memiliki kemampuan keilmuan (knowledge), kepemimpinan (leadership) kemampuan emosi, spiritual maupun intelegensi dalam menyikapi reformasi birokrasi. Selain itu, seorang pejabat eselon II dituntut untuk menguasai tupoksi masing-masing serta memahami potensi yang dimiliki baik peluang maupun hambatan serta tantangan.

SERTIJAB - Bupati Sergai diwakili Sekdakab menyaksikan penandatanganan berita acara serahterima jabatan Kepala BP2KP di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat (15/3). PHOTO :ARM

Memahami semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara spesifik Bupati berpesan kepada Kadistannak yang baru dilantik agar membuat rencana kerja yang menyentuh kepentingan masyarakat, khususnya para petani karena sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung sebahagian besar masyarakat di Sergai. Untuk itu diharapkan dapat langsung terjun ke tengah-tengah petani untuk mendengar masukan maupun keluhan dari para petani agar dapat

menyusun program-program prioritas yang tepat sasaran. Kepada Kepala BP2KP Sergai diminta berkoordinasi dengan instansi terkait guna merencanakan program kerja terarah, terkendali dant terukur sehingga tercapai harmonisasi kebijakan program pertanian dan ketahanan pangan. Dengan menerapkan prinsip koordinasi dan manajerial yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan penyuluhan yang dibutuhkan dalam melaksanakan cocok

tanam pola tanam serta antisipasi hama pertanian. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan diharapkan dapat melakukan terobosan dalam program reboisasi, rehabilitasi maupun konservasi hutan dan lahan. “Juga perlu ditingkatkan pengawasan secara aktif guna memberikan perlindungan dan pengamanan hutan serta hasil hutan untuk menjaga kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia,” himbau Bupati. (ARM)

SOAL ANGGARAN WARTAWAN

Ketua Komisi A, Cecar Kabag Humas Pemko Binjai

BACAKAN - Ketua PPK Bintang Bayu Ekawati,S.Ag disaksikan Ketua KPU Sergai dan para saksi membacakan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. (ARM)

BINJAI - Humas Pemko Binjai hadiri panggilan Komisi A, Rabu pekan lalu terkait penggunaan ratusan juta ruiah dari anggaran APBD 2012. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu, Kabag Humas Pemko Binjai Julfikar kelimpungan menjawab pertanyaan Ketua Komisi A, Irham Sahputra P.Pohan. Irham mempertanyakan anggaran yang dikeluarkan Humas Pemko Binjai kepada wartawan, dimanan dalam buku APBD 2012 tidak ada anggaran untuk wartawan unit di Pemko Binjai. “Pemberian anggaran bagi wartawan

Unit Pemko Binjai, tidak ada payung hukumnya. Kemudian dari mana anggaran datang,” tanya Irham. Komisi A juga meminta Humas Pemko Binjai menunjukkan penggunaan Anggaran APBD tahun 2012, menyangkut belanja langsung atau tidak langsung. Juga diingatkan agar Humas Pemko Binjai jangan melakukan intervensi kepada wartawan dalam pemberitaan baik dan tidak baik, termasuk yang mengkritisi kinerja Pemko Binjai. “Harusnya Humas mengacuh kepada UU Pers, bahwa Humas harus berani mengata-

kan yang benar, bila benar dan salah, bila salah. Walaupun itu menyangkut Walikota Binjai sendiri,”sebut Irham Terkait sejumlah pertanyaan Komisi A, Kabag Humas Pemko Binjai Julfikar menegaskan saat ini Humas hanya membentuk 13 wartawan unit. Untuk anggaran unit dikeluarkan dana dari APBD pertahunya Rp2 milyar, bukan Rp70 juta. Untuk pembayaran release berita Rp600 ribu per bulan. “Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Rp230 juta dipakai untuk pembeliahan handi talki (HT),” jelasnya. (SBR)


10

KPK POS E D I S I 243 18 - 24 MARET 2013

KRIMINAL

SUMUT

Penghulu Mamugo dan Camat Tanah Putih Diduga Terbitkan SKRPPT Fiktif MAMUGO - Penghulu Kepenghuluan Mamugo Juliar dan Camat Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir diduga terbitkan SKRPPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Penguasaan Tanah) fiktif, atas nama Wagimin, Ngadiran, Musriah, Putra dan Sumitro, masing-masing warga Dusun VII Perkebunan Melayu Kabupaten Asahan Sumatera Utara. SKRPPT yang diterbitkan terdiri dari 5 surat. 1, Reg Penghulu No.0137/SKT/ MMG-TP/2008, Reg Camat No.315/SK/TP/2008, 2. Reg Penghulu No.0138/SKT/ MMG-TP/2008 Reg.Camat

No.316/SK/TP/2008, 3.Reg Penghulu No.0139/SKT/ MMG-TP/2008 Reg. Camat No.317/SK/TP/2008, 4. Reg. Penghulu No.0140/SKT/ MMG-TP/2008 Reg. Camat No.318/SK/TP/2008, dan 5. Reg. Penghulu No. 0141/ SKT/MMG-TP/2008 Reg. Camat No.319/SK/TP/2008, dengan luas lahan disebutkan seluas 20.000 M2, jumlah luas lahan dari 5 surat tersebut 10 hektar, harga itu, sebesar Rp89.000.000. Namun lahan yang telah memiliki SKRPPT tersebut, ternyata lahan milik orang lain. Untuk mempertanyakan lahan seluas 10 hektar itu, Sumitro Cs, menyerahkan permasalahan lahan tersebut kepada Penggiat Anti Korupsi, Rohil Anirzam CS. Berdasarkan surat kuasa yang ditanda tangani Sumitro CS, di atas meterai

secukupnya tertanggal 27 Februari 2013, Kamis 7 Maret 2013 Anirzam menyurati Penghulu Mamugo dan Camat Tanah Putih dengan tembusan kepada Bupati Rokan Hilir dan Polres Rohil dengan harapan agar Kasus diduga penipuan ini, ditindak lanjuti. Pengaduan tersebut direspon Camat Tanah Putih, masih kata Anirzam, bahwa dalam surat tersebut pihaknya mendesak Penghulu Mamugo dan Camat Tanah Putih mempertanggung jawabkan penerbitan SKRPPT yang telah bernomor register tersebut. Menurut Anirzam, bahwa Sumitro CS, memperoleh lahan tersebut dari Ketua RW 2 Kepenghuluan Mamugo Sutrisno setelah pembayaran lahan tersebut dilunasi oleh Sumitro CS, dikerjakan dan

dikelola untuk dijadikan kebun sawit. Biaya pengelolaan lahan tersebut pihak Sumitro CS telah mengeluarkan biaya cukup banyak. Namun lahan yang telah dikerjakan Sumitro CS belakangan ini dikuasai pihak lain. Penghulu Mamugo berjanji lahan milik Sumitro CS akan diganti ke lokasi yang lain, yang masih dalam kawasan Kepenghuluan Mamugo. Namun hingga saat ini Lahan yang dijanjikan lokasinya tidak jelas. Artinya, SKRPPT yang diterbitkan Penghulu Mamugo Juliar itu, di atas tanah milik orang lain. Hal ini identik dengan penipuan. “Pengaduan kita ditanggapi Camat Tanah Putih, akan dicari solusi yang terbaik,” ujar Anirzam Penghulu Mamugo Juliar ketika dikonfirmasi melalui

hubungan seluler terkait dugaan SKRPPT fiktif tersebut, mengaku ada menerbitkan SKRPPT sebanyak 5 surat, atas nama Sumitro CS. Namun Juliar mengaku, tidak turun ke lapangan melakukan pengecekan lahan yang diganti rugi Sumitro CS tersebut. Juliar mempercayakan kepada aparat desa yaitu Kepala Dusun Rokan Jaya Zulkarnain, Ketua RW 02 Sutrisno, dan Ketua RT 01 Isak Monang Purba. Menurut Juliar, jika lahan milik Sumitro CS tersebut tidak ada gantinya, maka pihaknya siap mengembalikan kerugian Sumitro CS. "Sesuai kerugian yang diderita Sumitro Cs, sembari mengatakan untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya Camat mengundang kembali 1 April 2013," katanya (PUR)

Mantan Polres Sergai Periksa Kesehatan Tahanan Napi Jadi Guru di Medang Deras BATUBARA – Menyedihkan..! Di Kabupaten Sejahtera Berjaya, ada kesan kekurangan tenaga pendidik. Pasalnya, disalah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, mantan narapidana (napi) yang dihukum karena menggunakan sabu-sabu, kini menjadi tenaga pengajar di salah satu SDN di Medang Deras. Tentunya, tidak bisa sembarangan seorang mantan napi apalagi pengguna sabu, bisa menjadi guru. Tapi berbeda dengan AM. Mantan napi ini bisa jadi guru, karena yang menjadi Kepala Sekolah di SDN itu, yakni DM adalah ayah kandungnya. Disamping itu, DM juga merangkap jabatan menjadi ketua BPD di desanya. Sebab, menurut informasi, tidak ada lagi warga yang mampu menduduki jabatan BPD di desa itu. Keterangan beberapa warga yang tidak ingin disebut namanya mengatakan, lebih kurang setahun lalu AM pernah menjalani hukuman akibat memakai barang haram jenis sabu - sabu. "Kami warga masyarakat kecewa dan bertanya kok bisa pengguna sabu-sabu menjadi pendidik ?", tanya warga sembari mengisyaratkan, bisa-bisa nantinya bak kata pepatah, "guru kencing berdiri murid kencing berlari". Persoalan AM menjadi guru SDN sudah menjadi rahasia umum. Pertanyaannya, mampukah KUPT, Kadis Pendidikan dan Bupati Kabupaten Batubara menjawab keluhan warga secara nyata. Bila hal tersebut tidak segera diambil tindakan positif, kedepannya jangan pengguna sabu - sabu orang gilapun bisa jadi pendidik. Selain itu, warga meminta kepada pembuat kebijakan di Kabupaten ini, kiranya dapat menerbitkan Perda tentang kepala sekolah yang merangkap jabatan menjadi Ketua BPD, sehingga ada pembagian waktu yang jelas antara tugas Ketua BPD dan tugas kepala sekolah. Ketika awak media ini ingin konfirmasi, DM sering tidak berada ditempat. "Bapak lagi rapat..., rapat," ujar seorang staf di sana. Sementara KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Medang Deras Latifah Fauziah, ketika dihubungi terkait guru pemakai sabu - sabu, tidak ada jawaban dengan alasan; “saya lagi rapat“. (TIM)

SERGAI - Kesehatan para tahanan di Polres Sergai, menjalani pemeriksaan. Kegiatan ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2011 tentang struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Polda. Demikian disampaikan Kapolres Serdang Bedagai AKBP Arif Budiman SIK MH kepada sejumlah media, Kamis (14/3), pada kegiatan pemeriksaan kesehatan para tahanan Polres Sergai. Selain itu, ujar Kapolres, kegiatan juga sesuai dengan surat telegram dan perintah lisan Kapoldasu kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara tingkat II di Medan untuk seterusnya disampaikan kepada jajaran Polresta/ Polres. Pemeriksaan kesehatan tahanan dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa tahanan yang ditahan oleh Polres dan Polsek sejajaran Polres Sergai dalam keadaan sehat walafiat. Pada waktu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tahanan, Tim medis dari RS Bhayangkara Polda Sumut memeriksa sebanyak 17 orang tahanan. "Tujuannya untuk mengetahui kesehatan

KESEHATAN - Dr Andika memeriksa tahanan yang susah tidur malam.(KPK POS/ARM) tahanan Polres Sergai dan Sumatera Utara melaksajajarannya dan Analisa kese- nakan kegiatan ini sehubuhatan manakala ada penya- ngan tuntutan kemajuan kit yang menular atau pe- zaman dan prikemanusiaan. Adapun Tim Medis yang nyakit yang kronis dijangkit para tahanan," ungkap Arif diturunkan dari RS BhaBudiman. Kepolisian daerah yangkara antara lain, AKBP

M.Fahri Nasution, Kompol Polwan Rivawati, dr Andika, dr Eta Wilda Panjaitan, Tiurlina P, Jalilah Manurung, Juliana Matondang dan Adnijen .(ARM)

Pembobol Rumah Walet Diringkus Polisi BATUBARA - Pencurian marak terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, hingga meresahkan masyarakat. Dikabarkan yang menjadi sasaran utama para penjahat adalah sarang burung walet yang ada di daerah itu. Kapolres Asahan AKBP Yustan Alpiani SIK SH MH, melalui Polsek Labuhan Ruku AKP Hendri Matondang SH yang dipimpin Kanit Rekrim Iptu Siregar membenarkan dan berhasil melakukan penyergapan terhadap dua orang spesialis pembobol rumah burung walet milik Asiong (60) Jalan Merdeka Simpang Pasar Rabu, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Informasi dihimpun di Polsek Labuhan Ruku, kedua tersangka PAA alias Ogut (26) warga Lorong Bunga, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, dan I alias Kandar (35) Warga Jalan Rakyat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Kedua tersangka melakukan aksinya sekitar pukul 5.00 Wib, dengan cara memanjat tembok menggunakan tali. Kedua ter-

sangka berhasil naik ke atas, kemudian membobol pintu di lantai empat. Mereka masuk dan krmudian memanen sarang walet yang ada di dalam rumah rumah tersebut. Atas laporan masyarakat sekitar pukul 10.00 Wib, Kanit Reskrim polsek Kabuhan Ruku bersama timnya datang ke tempat kejadian perkara melakukan penggerebekan dan menangkap kedua tersangka. Dari tangan tersangka berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa, sarang burung walet, seutas tali tambang, sekrap, gergaji besi, gala, dan tas yang berisikan alat-alat untuk memudahkan aksinya. Asiong mengaku, sudah sering sarang burung walet miliknya dijarah maling, namun pelakunya tidak pernah tertangkap. Kali ini pelakunya bisa tertangkap tangan pada saat melakukan aksinya. Tokoh masyarakat Tanjung Tiram, Efendi T meminta pihak penegak hukum melakukan tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku pencurian yang sangat meresahkan masyarakat. (SAHREL)

Gudang SDN 014711 Batubara Dibobol Maling DPRD Harus Terbitkan Perda Zona Tangkap BATUBARA - SDN 014711 dusun IV Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara dibongkar orang tak dikenal. Tiga puluh keping seng aluminium raib. Pelaku masuk ke dalam gudang SDN tersebut dengan cara merusak kunci pintu gudang. Menurut keterangan warga di sekitar sekolah, kejadian itu diperkirakan antara pukul 2.00 WIB dini hari, Selasa pekan lalu. Kepala Sekolah SDN 014711 Dahlia Bakri yang akrab disapa Bu Ida menuturkan, sekitar pukul

7.00 WIB dia sampai di sekolah. Seperti biasanya, sebelum masuk ruang kerja, Bu Ida sering berjalan memutar sambil melihat kondisi sekolah. Pagi itu Bu Ida sangat terkejut melihat pintu gudang sekolah terbuka dan kunci pintu tterlihat rusak. Melihat kejadian itu , Bu Ida memanggil orang orang di seputar sekolah untuk melihat keadaan yang sebenarnya, dan bersamaan masuk ke dalam gudang sekolah. Setelah dicek ke dalam, ternyata 30 keping seng aluminium sudah tidak ada

di tempatnya alias raib. Melihat kejadian tersebut, tidak berapa lama kemudian Bu Ida langsung menuju Mapolsek Siparepare membuat laporan atas kejadian itu. Keterangan pihak kepolisian setempat membenarkan adanya laporan tentang kejadian tersebut dari kepala sekolah SDN 014711 tanggal 12 maret 2013. Menurut keterangan, pihak kepolisian segera menindak lanjuti, melakukan pengusutan untuk menemukan siapa pelakunya. (JUNAIDI)

BATUBARA - Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM meminta DPRD Kabupaten Batubara agar segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) zona tangkap nelayan agar rasa aman dan nyaman bagi nelayan mencari ikan di laut dirasakan kaum nelayan Batubara. Perda ini sangat penting sehingga tidak ada lagi nantinya pertikaian di laut antar sesama nelayan. Hal ini dikatakannya di gedung DPRD Batubara, saat melakukan dialog dengan ratusan nelayan yang dihadiri ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE MSi, Kapolres Asahan AKBP Yustan Alviani Danlantamal Tanjung Balai Letkol T.Sembiring. "Peraturan Bupati (Perbup) akan diterbitkan sebelum disahkannya Perda zona tangkap," ucapnya.

Ratusan nelayan di Batubara yang tergabung dari berbagai wadah mendatangi kantor DPRD Batubara, guna meminta kejelasan dan kepastian hukum yang mengatur tentang alat tangkap dan zona tangkap nelayan. Hal ini menyikapi maraknya pukat gerandong atau pukat tarik dua yang bebas berkeliaran di perairan laut Batubara yang sangat meresahkan nelayan tradisional di Batubara. Kapolres Asahan-Batubara AKBP Yustan Alpiani, meminta kepada para nelayan untuk menahan diri agar tidak bertindak anarkis dan melakukan main hakim sendiri. Mari kita jaga agar Batubara tetap kondusif, pihak kepolisian telah menurunkan 1 unit spead boat untuk patroli di perairan laut Batubara. (SAHREL)

Inspektorat Batubara Lindungi Kades Lalang

BUPATI BATUBARA OK Arya Zulkarnain SH MM

BATUBARA - Inspektorat Pemkab Batubara sepertinya tidak peduli atau sengaja melindungi Kepala Desa Lalang SM yang diduga telah menelap uang retribusi pantai Perjuangan (Jono) yang berlokasi di Kecamatan Medang Deras. Padahal retribusi pantai Perjuangan, merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kenapa Inspektorat diam saja..?", itulah yang menjadi pertanyaan besar bagi warga di Medang Deras. Seperti diketahui, sebanyak 40 blok penjualan karcis masuk Pantai Perjuangan (Jono) hingga kini belum distorkan sang Kades. Padahal, sesuai aturan, batas waktu penyetoran sudah jatuh tempo. Selain menelap uang setoran sebanyak 40 blok, disinyalir juga terjadi pemalsuan karcis masuk dan pemalsuan tanda tangan. Sehingga sang Kades dan orang-orangnya di Desa Lalang meraup

keuntungan yang tidak sedikit. Menurut keterangan, 40 blok karcis masuk yang diterima SM pada 24 Agustus 2012, akan disetor retribusinya pada tanggal 27 Agustus 2012. Namun, hingga kini hasil retribusi itu tidak disetorkan sang Kades. Bahkan ironisnya, bonggol karcis sebagai bukti penyetoran sudah dilenyapkan. Adapun karcis yang diterima SM rinciannya sebagai berikut : 1.Tiket masuk untuk dewasa Rp3.000 ini sebanyak 20 blok dan perbloknya berisikan 100 lembar. 2.Tiket masuk untuk anak - anak Rp2.000 sebanyak 20 blok dan perbloknya berisikan 100 lembar. Kalau dihitung jumlah lembarnya, 40 blok X 100 lembar = 4.000 lembar. Fakta di lapangan setiap karcis dijual dengan harga pukul rata Rp5.000. Jadi, kalau 4.000 lembar X Rp5.000

=Rp 20.000.000. Sementara keterangan yang diperoleh, bonggol karcis masuk sebagai bukti pengembalian/penyetoran, juga habis dijual dengan harga Rp5.000. Menurut hitungan sementara, Rp 20.000.000 karcis asli + Rp 20.000.000 bonggol, maka totalnya Rp40.000.000. Dari Rp40 juta itu, kabarnya yang baru distorkan SM hanya Rp10 juta. Sisanya yang Rp30 juta diduga ditelap sang Kades. LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara dan sejumlah aeak media sudah berulangkali mempertanyakan masalah ini kepada Inspektorat Pemkab Batubara. Namun sepertinya tidak digubris dan dianggap angin lalu. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain SH MM diminta segera bertindak menyelesaikan kasus yang diduga menelap uang pamasukan PAD itu. (TIM)


11

KPK POS E D I S I 243 18 - 24 MARET 2013

KRIMINAL

Pemekaran Kampong Belegen Mulia Cacat Hukum SUBULUSSALAM - Pemekaran Kampong Belegen Mulia diduga cacat hukum, karena tanda tangan masyarakat yang menuntut agar kampong itu dimekarkan ilegal alias palsu. Pemalsuan tanda tangan masyarakat itu terungkap, setelah masyarakat mengirim surat kepada Muspida Kota Subulussalam beberapa waktu lalu. Masyarakat menyampaikan mosi tidak perecaya kepada unsur Muspida Kota Subulussalam tentang kinerja panitia pemekaran. Dalam surat itu disebutkan, tanda tangan masyarakat yang menuntut pemekaran dipalsukan oleh oknum panitia. Padahal, tanda tangan masyarakat merupakan persyaratan tentang pemekaran sebuah kampong. Sesuai aturan, memang dukungan masyarakat adalah menjadi sebuah persyaratan mutlak dan disertai tanda tangan. Surat masyarakat tersebut telah disampaikan kepada walikota Cq bagian tata praja, DPRK Subulussalam, malah sampai kepada Camat Simpang Kiri. Akan tetapi hal ini seolah - olah tak ada artinya di mata Muspida Kota Subulussalam. Sehingga desa persiapan Belegen Mulia telah diresmikan oleh Walikota Subulussalam Februari 2013 yang lalu. Menurut masyarakat Lae Oram, Pemko dan DPRK telah berkolaborasi dalam pemekaran kampong Belegen Mulia dengan menghalalkan persyaratan cacat hukum. "Maka

DILANTIK - Walikota Subulussalam Merah Sakti SH melantik dan mengambil sumpah Pjs Kades Belegen Mulia, yang diduga cacat hukum. (KPK POS/KAR) kami mendesak agar pemko meninjau ulang pemekaran tersebut. Apalagi semua yang terjadi terkesan otoriter," ujar salah seorang tokoh masyarakat di sana yang enggan disebut jati dirinya. Dikatakan tokoh itu, pemekaran desa di Kota Subulussalam, walaupun hanya bermodalkan peraturan Walikota (Perwal), namun hal ini telah berjalan dan malah sudah diresmikan. Dibenarkan, Tim observasi telah turun ke desa - desa yang akan dimekarkan dari desa yang bersangkutan/induk. Ada tujuh desa yang

akan dimekarkan yang sampai ke panitia. Menurut Kabag Tatapraja Sekdako Subulussalam, Abdul Saman Sinaga SH, dalam hal ini akan benarbenar mengevaluasi sesuai aturan yang ada, dan pihak Pemko tak mau dipaksakan dan harus sesuai kriteria peraturan Walikota Subulussalam. Kalau memang benar panitia memalsukan tanda tangan masyarakat untuk dukungan pemekaran tersebut, maka akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku tentang pemalsuanj dan penipuan. (KAR)

Kupon restribusi palsu untuk sepeda motor wajib membayar Rp2.000. Padahal menurut qanun restribusi parkir Kota Langsa untuk sepeda motor hanya dikenakan Rp500 dan untuk kendaraan roda empat Rp1.000. Lokasi pengutipan parkir tersebut selama ini tidak masuk dalam PAD Pemko Langsa. "Hasil temuan, karcis parkir palsu ini ada dua jenis dengan pengutipan biaya parkir Rp2.000 yang masing -masing kupon karcis berwarna putih dan ditandatangani penaggung jawabnya Sunarto dan kupon warna hijau muda HM. Nuraida," ujar Joni. Joni mengatakan, parkir illegal ini tidak boleh dibiarkan, karena menyusahkan masyarakat di lima kecamatan dan pemerintah Kota Langsa. Ironisnya, restribusi parkir palsu ini tidak masuk ke kas daerah melainkan masuk ke kantong pribadi sendiri.

Untuk itu, Pemko Langsa melalui dinas terkait harus segera mengambil tindakan tegas untuk menertibkan karcis parkir illegal yang dilakukan oleh petugas parkir liar. Selain itu, Ir. Joni juga menyoroti tentang pengutipan parkir illegal yang beraksi di lapangan Merdeka. Dia mendesak agar masalah perparkiran ini segera dibenahi dan harus benarbenar sah sesuai qanun Kota Langsa. Untuk menindak lanjuti permaslahan ini, komisi D yang membawahi bidang pembangunan akan memanggil kepala Dishub Kominfo Langsa guna mempertanyakkan pengutipan restribusi parkir dil okasi lapangan Merdeka dan seputaran Kota Langsa. Soal karcis restribusi parkir palsu itu, Kabid Perhubungan Darat Dishub Kominfo Langsa, Yanis Pryanto SE MS yang dihubungi tidak membantahnya. (BSO)

Brankas PT SMS Finance Digondol Maling MEDAN - Brankas PT Sinas Mitra Sepadan (SMS) Finance yang terletak di Jalan Tritura Medan Johor, Senin lalu, dibobol maling. Uang sebesar Rp123.000 berikut surat-surat penting yang berada dalam brankas dibawa kabur maling, Senin lalu. Informasi diperoleh menyebutkan, pada awalnya mobil jenis Innova masuk ke dalam kompleks PT SMS Finance. Untuk memuluskan niatnya, maling yang diperkirakan lebih dari

tiga orang itu, mengikat petugas Satpam kompleks. Dan mulut petugas Satpam dilak, sehingga tak bisa berteriak. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, itulah nasib yang menimpa sanh petugas Satpam. Pada saat kejadian, tiba-tiba mobil Patroli Polsek Deli Tua melintas di tempat kejadian. Mendengar ada suara gaduh, petugas Polsek menghampir TKP. Satpam yang sedang terikat dan

mulutnya dilak ban diberi pertolongan. Sementara mobil Kijang Innova yang masih dekat dengan TKP diburu petugas. Karena gugup, akhirnya mobil Innova tabrakan dengan mobil pick up. Sementara brankas yang dicuri jatuh ke aspal. Kanit Reskrim Polsek Delitua, Semion Sembiring saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Para tersangka masih diburon, sementara brankas disita untuk barang bukti. (CERIA)

Pemkab Madina Akan Banding Putusan PTUN Medan PANYABUNGAN - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akan mengajukan banding atas putusan PTUN Medan yang mengabulkan gugatan pengurus Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP-USU) terkait areal perkebunan di wilayah Madina. “Pemkab Madina akan segera banding, karena kita melihat sesuai dengan fakta- fakta yang ada di lapangan serta saksi-saksi sangat mendukung Pemkab Madina,” sebut Kadis Kehutanan dan Perkebunan Madina, Mara Ondak Harahap, Kamis. Dikatakan, dalam satu minggu akan mempersiapkan banding atas putusan PTUN Medan itu. ”Putusan PTUN itu

Kepala Inspektorat DS: PTPN II Tidak Profesional LUBUK PAKAM - Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang No.6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu oleh pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa menunjukkan bahwa dalam Badan Usaha Milik Negara itu tidak profesional dalam menyusun perencanaan. Demikian diungkapkan Kepala Inspektorat/Inspektur Kabupaten Deli Serdang H. Jentralim Purba kepada KPK Pos, Kamis, di Lubuk Pakam saat menanggapi adanya surat laporan dari LSM PHP (Perjuangan Hukum dan Politik) kepada Bupati Deli Serdang beberapa waktu lalu. “Sangat kita sesalkan, Badan Usaha Milik Negara dijalankan seperti tanpa ada perencanaan, terbukti dengan dibangunnya pagar tembok di lingkungan kantor Direksi PTPN II tanpa ada surat Izin Mendirikan

Bangunan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Deli Serdang,” terangnya. Menurut Jentralim Purba, semestinya pihak PTPN II punya perencanaan yang matang, bila melakukan suatu pembangunan. Seharusnya program kerja PTPN II sudah tersusun dan tahap-tahap dalam mengurus segala dokumen dan administrasi, sehingga ketika pembangunan mulai dilakukan maka tidak ada lagi persoalan dan hambatan. Saat ini Inspektorat Deli Serdang sudah membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran Perda yang dilakukan pihak Direksi PTPN II Tanjung Morawa. "Dan bila perlu akan segera ada tindakan tegas terhadap masalah tersebut," tegas Jentralim. (DEDY)

Jurtul Judi KIM Diciduk

Kupon Retribusi Palsu Beredar Luas di Langsa LANGSA - Ketua komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Langsa (DPRK) Langsa, Ir. Joni meminta Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informarsi (Dishub Kominfo) menertibkan kupon restribusi palsu yang saat ini banyak beredar di seputar Kota Langsa. Beredarnya karcis restribusi parkir palsu ini jelas meresahkan warga dan pemerintah Kota Langsa dalam memperoleh penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Bila ini terus dibiarkan akan menguntungkan bagi oknum illegal saja," kata Ir. Joni, pekan lalu di lapangan Merdeka Kota Langsa. Politisi dari partai Demokrat Kota Langsa itu mengatakan, pengutipan restribusi parkir dengan menggunakan karcis palsu itu khususnya berada dan beraksi di kawasan jalan Rel Kereta Api dan seputaran Masjid Raya Darull Falah Kota Langsa.

SUMUT

kita rasa belum memenuhi rasa keadilan, bila kita melihat fakta- fakta maupun data-data serta keterangan saksi-saksi. Bahkan, ketika sidang lapangan juga sudah kita lihat bersama,” katanya. Disamping itu, sebut Mara Ondak, status dari KP USU sendiri belum diketahui secara pasti apakah memang Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP-USU) atau Usaha Sawit Unggulan. "Kita punya data dan stempel adanya dua jenis atas lahan itu. Jadi, sampai saat ini kita belum mengetahui apakah memang KP USU tersebut khusus untuk pengembangan atau tidak,” ungkapnya. Sebelumnya majelis hakim PTUN

Medan dalam putusannya telah memenangkan pihak KP-USU. Dalam keputusan itu dinyatakan Surat Keputusan No. 525.25/417/K/2013 tertanggal 22 Juni 2012 tentang pencabutan atas keputusan Bupati Madina No. 525.25/484/DISHUTBUN/Tahun 2004 tentang izin Usaha perkebunan tersebut tidak sah. Majelis hakim menilai penerbitan objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Dan penerbitan objek sengketa itu juga telah mengabaikan fakta- fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi penggugat. (STR)

TG.BERINGIN - Suyono alias Nono beberapa bulan kedepan harus rela menjalankan hari-harinya di hotel prodeo alias penjara. Pasalnya warga Dusun 14 Simpang Apolo Desa Pekan Tanjung Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai, Minggu lalu, diciduk petugas Polsek Tanjung Beringin, karena terlibat sebagai juru tulis judi KIM. Dari tangan tersangka polisi mendapati barang bukti yang diduga dari hasil kejahatan berupa uang kontan Rp97 tibu dan beberapa lembaran nomor tebakan judi KIM. Tersangka diciduk petugasatas adanya laporan tokoh agama dan tokoh pemuda kepada Kapolsek Tj. Beringin AKP A. Barus bahwa tersangka sering dilihat menulis/ menjual judi KIM kepada masyarakat di sekitar mereka. Berkat informasi tersebut kemudian Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim IPDA Sahnan Siregar dan Busernya untuk memberantas kegiatan judi yang ada di Tj Beringin. Kemudian Kanit dan Buser melakukan penyelidikan dan penyusupan atas informasi tersebut. Berselang beberapa saat didapat

informasi yang akurat, petugas menangkap tersangka berikut barang bukti. Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan Sat Reskrim Polsek Tanjung Beringin guna proses penyidikan dan pengembangan. (ARM)

Empat WN Korea Diamankan Imigrasi Langsa LANGSA - Empat warga Negara Korea yang diduga tidak memiliki paspor diamankan pihak Imigrasi kelas II B Langsa. Kini keempat warga Negara itu masih menjalani proses pemeriksaan dari pihak imigrasi setempat, Kamis. Plh kantor Imigrasi Langsa, Cut Ana Darmawan didampingi kasie lalu lintas ke imigrasian (lantaskim) Fauzi mengatakan, setelah diproses keempat warga Korea bukan tidak memiliki paspor tetapi dua diantaranya visa kedua warga Negara Korea itu sedang dalam proses perpanjangan di Imigrasi Bandara Polonia Medan, Sumut. "Keempat warga Korea ini akan kita lepas setelah visa yang diperpanjang tersebut telah selesai dan dikirim ke imigrasi Langsa. Visa yang sedang diperpanjang itu milik Kim Young Man dan Kim Young Dae. Sedangkan Oha dan Mr Kwak ada membawa paspor," ujarnya. Dijelaskan, keempat warga Korea terja-

ring saat penggeledahan mobil kijang Innova BK 1434 ZR dari arah Medan menuju Banda Aceh, Rabu sekira pukul 21:45 Wib, di depan Mapolres Langsa. Setelah diperiksa ternyata dua di antara keempat warga Korea tersebut tidak membawa paspor. Malam itu juga sekitar pukul 02:00Wib mereka diserahkan aparat kepolisian Polres Langsa kepada pihak Imigrasi. Karena hari sudah larut malam mereka butuh istirahat, maka pada malam itu mereka diinapkan di hotel Harmioni Langsa dengan pengawasan dari Imigrasi. Salah seorang warga Korea King Young Man mengatakan, dirinya selama ini tinggal di Medan dan pada malam itu tujuannya beserta tiga warga Korea lainnya ke Aceh untuk menuju Takengon guna melihat produksi kopi di daerah itu karena dirinya mendengar bahwa kopi asal Takengon sangat bagus kualitasnya(BSO)

Warga Puri Terancam 12 Tahun Penjara MEDAN - Kedapatan memiliki narkotika jenis Ganja seberat 22,8 gram, Aidil Akbar (31) warga Jalan Puri Gang Seni,Kecamatan Medan Area, terpaksa duduk dikursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu. Tidak hanya mendekam di bui, terdakwa terancam hukuman penjara selama 12 tahun. Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan dan keterangan saksi tersebut, dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sarjani Sianturi menyebutkan, terdakwa ditangkap pada 17 Desember 2012 di Jalan Puri Medan sekira pukul 18.30 atas informasi masyarakat. Pada saat ditangkap, dari tangan terdakwa ditemukan ganja kering seberat 22,8 gram. Lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke markas kepolisian. "Atas perbuatannya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," ucap Jaksa Usai membacakan dakwaan, kemudian majelis hakim yang diketuai Agustinus SH melanjutkan sidang dengan agenda

keterangan saksi. Dalam saksi tersebut JPU menghadirkan Arifin Lumban, polisi yang menangkap terdakwa. Dalam keterangannya saksi membenarkan sesuai dengan kronologis yang diuraikan Jaksa dalam dakwaan. "Setelah kami dapat info, kami segera menuju ke Jalan Puri Gang Seni. Nah, ketika kami tiba di sana, kami melihat terdakwa sedang jongkok-jongkok lalu kami menanyakan barang apa yang dipegangnya, karena terdakwa gugup, kami pun curiga dan melakukan penggeledahan," terang saksi. Kemudian dari baju terdakwa didapat ganja kering siap edar dan tiktak (kertas pembungkus ganja). Terdakwa mengatakan ganja tersebut diperoleh dari Zulham. "Zulham yang ngasih ganjanya pak, satu amplop Rp5.000. Aku hanya menjual saja, dia yang nyimpan ganja itu," ucap saksi. Usai mendengar keterangan saksi, majelis hakim menunda persidangan hingga 20 Maret 2013 mendatang dengan agenda tuntutan. (FER)

Miliki Sabu, Faridah Hanum Divonis Enam Tahun Penjara MEDAN - Farida Hanum miliki narkotika jenis Sabu seberat 97 gram divonis Majelis Hakim Wismanoto enam tahun penjara denda Rp1 Miliar Subsideir 1 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (14/ 3). Hakim menyatakan Terdakwa Faridah Hanum terbukti bersalah melanggar pasa 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang memberatkan, terdakwa karena seorang wanita yang seharusnya memberikan

tauladan kepada anak-anaknya dan tidak membantu pemerintah membrantas narkotika."Yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya," ucap Hakim Wismanoto. Putusan tersebut lebih ringan 2 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fatha Chotib Udin SH. Dimana sebelumnya terdakwa dituntut 8 tahun 3 bulan penjara. Dalam tuntutannya JPU menyebutkan hal yang memberatkan terdakwa tidak membantu Negara membrantas

narkotika dan melaporkan adanya tindak pidana umum. Dan hal yang meringankan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Sebelumnya dalam dakwaan JPU, Fatha Chotib Udin SH Bahwa M.Syafii Nasution bersama rekan wanitanya Farida Hanum ditangkap di sebuah rumah di Jalan Kertas, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah pada tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 18:00 WIB. Saat itu, petugas kepolisian

dari Dit Res Narkoba Polda Sumut, Jonggi H Damanik dan Johson Sianipar mendapat informasi rumah tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkoba dalam jumlah besar. Setelah dilakukan pengintaian, petugas yang menyamar sebagai pembeli mencoba menghubungi Farida untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp85 juta. Tanpa curiga, Farida langsung menghubungi M.Syafii untuk membantunya dipertemukan

dengan Zulham alias Zul Provos di kediaman Farida di Jalan Biduk, Medan Petisah. Setelah itu, Farida bersama Syafii bertemu dengan Zul Propos di Jalan Gagak Hitam. Di lokasi itu, Farida menerima sebungkus plastik tembus pandang berisi sabusabu dan langsung menyimpannya ke dalam tas Farida dari Zul Propos. Dan langsung mengajak Syafii menemaninya ke Jalan Kertas untuk bertransaksi dengan pembeli. Saat transaksi bungkusan itu

diserahkan kepada Jonggi. Tanpa pikir panjang petugas menangkap Farida dan Syafii beserta barang bukti satu bungkus plastik berisi sabu-sabu seberat 97 gram. Selanjutnya untuk pengembangan atas kasus tersebut, petugas memboyong keduanya bersama barang bukti kepihak yang berwajib. Atas perbuatannya, kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman di atas lima tahun penjara. (FER)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 243 18 - 24 MARET 2013

Awas..., berhati-hatilah. Kami hanya sekedar mengingatkan. Penipuan terus saja merajalela. Berbagai macam cara dan jurus dilakukan para 'petualang' mencari mangsanya. Belakangan, muncul cara baru yang cukup menggiuarkan. Yakni, investasi emas bodong. Lagilagi bodong. Peristiwa investasi �kurakura� alias investasi tipu-tipu kembali menyeruak, terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya dan juga KotaMedan. Kali ini modusnya melalui pembelian emas. Pemilik uang ditawari untuk membeli emas dengan harga sedikit lebih mahal ketimbang harga pasar. Namun, investor akan diberi imbalan bunga 5-10 persen per bulan, tergantung besarnya investasi. Imbalan akan semakin tinggi jika emas yang dibeli dititipkan kepada pengelola investasi. Menggiurkan bukan?

Namun, coba lihat logikanya. Bagaimana mungkin si pengelola bisa mendapatkan hasil investasi yang kemudian harus dibagikan kepada investor? Boleh jadi, si pengelola akan mengatakan bahwa harga emas akan naik terus. Tetapi juga ada risiko turun. Nah, investor emas atau pembeli bisa melakukan alih risiko kepada pengelola. Caranya, titipkan emas tersebut. Lalu, si investor akan mendapatkan imbal hasil tetap. Seolah-olah cerita semacam itu masuk akal, padahal sangat tidak masuk akal. Bayangkan, jika investor diberikan 5 persen per bulan, sama artinya dengan 60 persen per tahun. Pertanyaannya, apakah kenaikan harga emas akan mencapai 60 persen per tahun? Sejumlah data memperlihatkan, belakangan harga emas malah mulai turun. Lalu bagaimana caranya pengelola investasi memu-

tar dana atau emas tersebut untuk memenuhi kewajibannya? Dugaannya, memang tidak ada dana yang diputar.Yang ada hanyalah dana dihimpun. Apa maksudnya? Mari kita bahas. Boleh jadi kita semua tidak tahu bagaimana pengelola investasi emas tersebut melipatgandakan keuntungannya. Namun, jika kita telaah, hanya ada satu kemungkinan. Apa itu? Skema Ponzi alias arisan berantai. Bagaimana analisanya? Sederhana. Pengelola investasi emas menjual emasnya kepada para pemilik uang. Katakan ada 10 kilogram emas atau 10.000 gram emas. Itu menjadi modal si pengelola investasi. Emas tersebut dijual umpamakan kepada 100 orang, dengan masing-masing membeli 100 gram emas, dengan harga Rp100.000 per gram. Berarti sudah ada Rp10 miliar dana investasi yang masuk.

Emas tersebut kemudian dititipkan kembali kepada si pengelola. Dengan demikian, si pengelola telah mendapatkan Rp10 miliar dan juga emas sebanyak 10.000 gram. Pertanyaannya, apakah benar emas tersebut disimpan oleh si pengelola? Belum tentu. Emas tersebut dijual kembali kepada pemilik uang yang lain. Dengan modus yang sama, si pengelola investasi kembali meraup Rp10 miliar. Begitu seterusnya. Dengan kata lain, hanya bermodalkan emas 10 kg emas, si pengelola investasi bisa menjual emas tersebut berkali-kali, tanpa batas. Umpamakan saja, emas tersebut dijual 1.000 kali. Maka, seolah-olah pengelola investasi menjual emas sebanyak 10.000 kg, padahal emasnya itu-itu saja, yakni hanya 10 kg. Itu pun kalau benar sampai 10 kg. Bisa saja modal awal si pengelola investasi hanya 1 kg

LIPSUS

emas atau lebih rendah lagi. Lantas apa tanda bukti kepemilikan bagi si pemilik uang? Mudah sekali. Cetak saja sertifikat atau tanda bukti kepemilikan di atas kertas mahal serta tinta emas dengan stempel yang seolah-olah berkelas internasional. Para pemilik uang terkecoh dan percaya begitu saja. Selanjutnya, bagaimana si pemilik uang mendapatkan imbal hasil yang besarannya 510 persen dari nilai investasinya? Juga sangat mudah. Lihat kisah di atas. Para pemilik dana tahap pertama akan mendapatkan imbal hasil dengan menggunakan uang masuk dari pemilik uang tahap pertama. Seperti contoh di atas, pengelola investasi di awal telah mendapatkan Rp10 miliar. Lalu pada tahap kedua juga mendapatkan Rp10 miliar. Kalau perlu dana untuk membayar

janji return 5 persen tinggal ambil dari Rp20 miliar yang telah dimiliki, yakni hanya sekitar Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Bayangkan, jika dana yang telah dikelola mencapai Rp1 triliun, mengeluarkan Rp10 miliar sampai Rp100 miliar bukan soal sulit. Yang menjadi masalah adalah jika pada tahap tertentu, pengelola sudah mulai sulit mencari investor baru. Berarti modal yang tersedia akan semakin berkurang untuk dipakai membayar return kepada para investor yang sudah terdaftar. Berikutnya, pembayaran mulai batuk-batuk dan tibatiba pengelola investasi sudah raib bersama sisa dana investor yang masih dipegangnya. Investasi tersebut kemudian menjadi bermasalah alias bodong. Selanjutnya baru mengemuka ke publik setelah investor merasa marah sebab investasinya tidak kembali lagi. (SF/BBS)

Diduga Pakai Skema Ponzi

Korban Emas Bodong

Saldo Rp95 Miliar Tinggal Rp2 Miliar PENIPUAN investasi emas yang dilakukan Raihan Jewellery sudah dilaporkan beberapa nasabahnya ke polisi. Nasabah mengaku sudah curiga sejak November 2012, ketika rekening koran dari Rp95 miliar tinggal menjadi Rp2 miliar. Saat ini sudah ada tiga nasabah Raihan Jewellery cabang Surabaya yang melaporkan penipuan investasi berbasis emas itu. Salah satunya adalah Laniwati yang melaporkan Raihan Jewellery ke Polda Jatim. Laniwati melaporkan Raihan Jewellery dengan kasus penipuan sesuai dengan pasal 376 KUHP pada 25 Februari 2013. Dalam pengaduannya Laniwati melaporkan 3 pimpinan Raihan Jewellery cabang Surabaya. Laniwati bersama 25 orang anggota kelompoknya berinvestasi emas di Raihan Jewellery sejak Juli 2012. Total investasi mencapai Rp2,2 miliar, namun menurutnyta hingga Februari 2013 perusahaan tak kunjung mengembalikan modal dan membagikan laba 2,5% seperti yang dijanjikan. Laniwati mengaku sudah mencurigai adanya ketidakberesan dalam investasi emasnya dan beberapa anggota kelompoknya itu sejak November 2012. "24 November saya kejar ke Medan, mereka undang untuk client gathering ketemu 1.000 orang. Ternyata disitu saya lihat rekening korannya sudah enggak beres. Rp95 miliar tinggal saldo rekening Rp2 miliar. Harusnya likuiditas yang betul 10%, dari situ kelihatan seorang Fund Manager yang nggak becus mengurusi keuangannya," ujar Laniwati yang ditemui saat mendatangi kantor Raihan Jewellery di Jalan Indragiri Surabaya. Sementara AKBP Hadi Utomo, Kasubdit II Ditreskrim

Polda Jatim mengaku pihaknya baru memeriksa para saksi dan belum menetapkan tersangka. "Masih mengumpulkan alatalat bukti seperti laporan yang disampaikan ke kami apakah nanti masuk pidana atau perdata," kata AKBP Hadi Utomo. Hingga saat ini belum ada pejabat Raihan Jewellery yang bisa diminta tanggapannya tentang kasus penipuan investasi emas ini. Sementara Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan produk investasi yang ditawarkan Global Trader Indonesia (GTI) Syariah maupun Raihan Jewellery tak termasuk produk yang diawasi lembaganya. Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya dalam keterangan tertulis yang diperoleh menyatakan, semua kegiatan yang dilakukah Raihan Jewellery maupun perusahaan sejenis diduga kuat menggunakan skema money game (permainan uang) atau skema ponzi."Yaitu memutar dana nasabah dengan cara membayar bonus nasabah lama dengan uang dari nasabah baru," kata Syahrul. Bappebti mengatakan cara bekerja skema ponzy ini akan terus berlangsung hingga jum-

lah dana dari nasabah baru tak bisa lagi menutupi pembayaran bonusnya. Dalam catatan Bappebti, setikdanya terdapat beberapa perusahaan investasi di bidang perdagangan emas antara lain Raihan Jewellery, GTI Syariah, Virgin Gold Mining Corporation, dan Trimas Mulia. Terkait skema perdagangan yang dilakukan Raihan Jewellery, Bappebti menjelaskan, sebetulnya termasuk transaksi fisik emas biasa di mana harga emas yang ditawarkan lebih mahal 2025%. Dalam skema ini, pihak perusahaan memberikan bonus atau fiex income setiap bulannya selama periode tertentu. Skema yang dilakukan selanjutnya adalah investasi emas non fisik. Artinya emas yang telah dibeli investor dititipkan kembali kepada Raihan Jewellery dan nasabah memegang bukti pembayaran dan surat perjanjian investasi. Kontrak investasi dibuat dalam rentang 12 bulan dengan bonus tetap bulanan 4,5% dan 5,4% dari nilai investasi nasabah. Jika masa kontrak berakhir, nasabah bisa menjual kembali emas tersebut kepada Raihan Jewellery seharga pembeli awal.

dari nilai investasi nasabah. Jika masa kontrak berakhir, nasabah bisa menjual kembali emas tersebut kepada Raihan Jewellery seharga pembeli awal. Syahrul menilai, kegiatan usaha yang dilakukan Raihan Jewellery sebenarnya sudah banyak dilakukan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah PT QSAR, perusahaan perkebunan di Sukabumi. Dari penilaian tersebut, Bappebti memastikan skema usaha yang dilakukan GTI Syariah maupun Jewerelly sangat berbeda dengan sistem transaksi perdagangan berjangka komoditi. "Kami pastikan bahwa jenis usaha dan seluruh kegiatan dari perusahaan seperti Raihan Jewellery tidak ada hubungannya sama sekali dengan perdagangan berjangka," tegas Syahrul. Dia mendesak agar Satuan Tugas Waspada Investasi untuk segera menertibkan berbagai kegiatan investasi yang merugikan masyarakat. Sebagai informasi, selain pengaduan soal investasi emas GTI Syariah, sejumlah investor di Surabaya juga melaporkan manajemen Raihan Jewellery kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Pengaduan dibuat karena perusahaan itu tidak menepati janji investasi semula. Raihan Jewellery dilaporkan menawarkan imbal hasil 3-5% per bulan bagi investor yang menanamkan dana untuk investasi emas. Imbal hasil rutin dibayarkan sejak tahun 2010, tetapi berhenti pada Januari 2013. (SF/BBS)

Tersangka Emas Bodong

(SF/BBS)

Investasi Emas Mengendapkan Kekayaan INVESTASI EMAS: Menawarkan opsi alternatif bagi para investor untuk menyimpan aset kekayaan saat kondisi ekonomi sedang jatuh. Investasi emas ini merupakan cara yang sangat baik untuk mengendapkan kekayaan. Nilai atau harga logam emas relatif jauh lebih stabil dan aman dibanding investasi jenis lain. Investasi emas merupakan investasi strategis untuk investasi jangka panjang ka-

BADAN Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan produk investasi yang ditawarkan Global Trader Indonesia (GTI) Syariah maupun Raihan Jewellery tak termasuk produk yang diawasi lembaganya. Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya dalam keterangan tertulis yang diperoleh menyatakan, semua kegiatan yang dilakukah Raihan Jewellery maupun perusahaan sejenis diduga kuat menggunakan skema money game (permainan uang) atau skema ponzi. "Yaitu memutar dana nasabah dengan cara membayar bonus nasabah lama dengan uang dari nasabah baru," kata Syahrul. Bappebti mengatakan cara bekerja skema ponzy ini akan terus berlangsung hingga jumlah dana dari nasabah baru tak bisa lagi menutupi pembayaran bonusnya. Terkait skema perdagangan yang dilakukan Raihan Jewellery, Bappebti menjelaskan, sebetulnya termasuk transaksi fisik emas biasa dimana harga emas yang ditawarkan lebih mahal 20-25%. Dalam skema ini, pihak perusahaan memberikan bonus atau fiex income setiap bulannya selama periode tertentu. Skema yang dilakukan selanjutnya adalah investasi emas non fisik. Artinya emas yang telah dibeli investor dititipkan kembali kepada Raihan Jewellery dan nasabah memegang bukti pembayaran dan surat perjanjian investasi. Kontrak investasi dibuat dalam rentang 6012 bulan dengan bonus tetap bulanan 4,5% dan 5,4%

rena kenaikan harga logam mulia cenderung pelan. Investasi logam mulia ini sangat praktis karena dapat dilakukan semua kalangan, mulai ibu rumah tangga sampai kalangan pekerja. Untuk memulai investasi emas pun, dapat dibeli mulai dari satu gram. Melakukan investasi emas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk atau cara, yaitu emas batangan, emas simpanan, reksa dana emas, saham per-

tambangan emas, Exchange Traded Fund (ETF) emas, emas berjangka, serta perhiasan dan koin emas. Investasi Emas Batangan Cara berinvestasi emas yang terbaik adalah dalam bentuk batangan (emas batangan). Emas batangan cukup baik jika dijadikan sarana investasi. Emas batangan berbeda dengan emas perhiasan. Logam mulia batangan lebih mudah untuk dijual kembali. Selain itu, emas batangan tidak memerlukan ongkos pembuatan, seperti emas perhiasan. Oleh karena itu, jika Anda ingin melakukan investasi emas, tidak ada salah-

nya memilih investasi emas dalam bentuk emas batangan. Tapi sekali lagi diingatkan, berhati-hati terhadap bujuk rayu karena peluang menjadi korban investasi emas bodong terbuka luas. Investasi Emas Simpanan: Menyimpan emas secara fisik di rumah memang sangat berisiko terhadap kerusakan dan pencurian. Oleh karena itu, menyimpan emas secara fisik di safe deposit box di bank mana pun merupakan cara terbaik dalam melakukan investasi emas simpanan. Investasi Emas – Reksa Dana Emas: Reksa dana emas merupakan cara alternatif lain

untuk berinvestasi logam mulia ini. Dalam berinvestasi reksa dana emas, Anda tidak perlu memegang fisik emas, tapi dapat mengambil manfaatnya. Biasanya, reksa dana emas tidak ditanamkan pada perdagangan emas fisik saja, tetapi dapat melibatkan transaksi saham perusahaan-perusahaan tambang emas. Sebelum menentukan investasi emas dengan cara reksa dana ini, biaya pengelolaan, beban dana, dan nilai aktiva bersih harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Sebaiknya lakukan konsultasi dengan penasihat keuangan penyedia reksa dana.(SF/BBS)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 243 18 - 24 MARET 2013

SUMUT / ACEH

Guru Harus Menjadi Pendidik

Erry Nuradi: Ciptakan Generasi Berkualitas

MEDAN - Wali Kota Medan Drs Rahudman Harahap MM menegaskan, profesi guru bukanlah profesi “coba-coba”. Karena orang-orang yang memiliki jiwa pendidikanlah yang harus mendalami profesi ini Hal ini dikatakan Wali Kota pada acara pembukaan asesment dan tes psikologi untuk calon kepala sekolah SD, SMP dan SMA negeri se Kota Medan sederajat, Kamis. Sebanyak 60 orang mengikuti acara ini di kantor Dinas Pendidikan Kota Medan, Jalan Pelita IV Medan. Hadir pada kesenpatan itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Parluhutan Hasibuan, konsultan psikolog Prof DR Irmawati Psi dan Ritha SP Msi. Dikatakan Rahudman, dengan mengikuti asesment dan test psikologi ini diharapkan para guru sekaligus calon kepala sekolah yang merupakan insan-insan yang tepat dalam mengemban tugas yang sangat mulia ini, sesuai dengan “ he right man in the right place” yang nantinya berdampak pada pengembangan diri sendiri serta pola belajar mengajar serta pendidikan yang lebih inovatif dan kraetif bagi generasi muda kedepan. Dikatakannya, sudah saatnya kepala sekolah harus memiliki persyaratan yang diperlukan untuk itu. Memang disatu sisi dia itu pintar tetapi hanya pintar mengajar, tetapi belum tentu dia pintar memenej suatu institusi atau memimipin orang lain. Untuk itulah orang-orang yang mempunyai jiwa pendidikanlah yang harus mendalami profesi sebagai guru. “Kegiatan asesment dan tes psikologi ini tidak hanya kepada calon kepala sekolah saja, tetapi kedepan juga distruktural para pejabat eselon tiga dan eselon dua di

SEI RAMPAH - Anak sebagai masa depan keluarga dan generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan menjadi manusia yang berkualitas, sehat, bermoral dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas. Oleh karenanya anak perlu mendapatkan pola asuh yang benar untuk mendukung proses tumbuh kembang yang maksimal .

jajaran pemerintah Kota Medan harus mendapatkan pemahaman seperti ini,“ ujar Rahudman. Menurutnya, bila kita tidak melihat persamaan persepsi terhadap tupoksi dan program - program dibidang pendidikan, sisisialah kita mengalokasi anggaran pendidikan 32 persen dari Rp4,5 Triliun anggran Kota Medan ini. “Dengan adanya asesment dan tes psikologi ini kita tau bagai mana karakter sesorang, dengan demikian bila dia diberi amanah dia harus bertanggung jawab, kita ingin tenaga yang berkualitas yang memahami tugas pokok dan fungsinya dan menghargai tugas tersebut,“ ungkapnya Ditambahkannya, seorang guru bukan hanya harus menguasai materi kurikulum tetapi lebih dari itu. Harus bisa mencapai target pendidikan yang akan dirasakan bukan hanya para guru tetapi justru dirasakan oleh seluruh masyarakat luas. Peranan guru tidak hanya pengajar tetapi juga pendidik dan membentuk karakter anak bangsa. Masa depan bangsa sebenarnya terletak di tangan para guru yang mendedikasikan dirinya untuk mendidik generasi muda yang memiliki karakter kuat, cerdas, reglegius dan berdaya saing. Konsultan psikolog dari Ritha Wizni Konsultan, Ritha Psi MSi mengatakan, sebagai konsultan psikolog ingin memberikan informasi yang dibutuhkan oleh instansi maupun lembaga guna penempatan seorang karyawan, maupun seorang guru, dan asesment ini bukanlah tes yang menakutkan tetapi hanya sentuhan hati dan kerja sama yang dibutuhkan untuk menggali potensi yang dibutuhkan oleh instansi maupun lembaga. (VIN)

Dzulmi Eldin : Peran UMKM Sangat Dominan MEDAN - Usaha mikro kecil dan menengah sangat penting kedudukannya dalam perekonomian daerah, dengan jumlah lebih kurang 242.890 UMKM di Kota Medan. Peran UMKM sangat dominan terutama dalam menyerap angkatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi jumlah pengusaha mikro kecil dan menengah mencapai 99,8 persen dari total usaha yang ada di Kota Medan. Hal ini artinya jumlah UMKM mencapai hampir 500 kali lipat dari jumlah usaha besar. Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi menyatakan hal ini pada acara perekrutan dan seleksi UKM dalam carrefuor capasity building programyang

digelar di Pusat Cikal Inkubator USU, Selasa. Acara ini dihadiri Ketua LP3M Edison Purba, Ketua Yayasan Sahabat Cipta Aldi S, Pimpinan PT Carrefour Hendri Ardinto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Drs Masri. Namun, tambahnya, tercatat kontribusi UMKM terhadap total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan diperkirakan baru mencapai 39,8 persen. Sedangkan usaha besar mencapai 60,2 persen. Hal tersebut menunjukkan kuatnya sektor usaha besar, dan masih terbatasnya sektor UMKM, keterbatasan UMKM disebabkan masih kurang optimalnya sistem produksi, manajeman dan akses pasar yang lebih luas. (VIN)

Turnamen Futsal Piala Laskar Cucoe Teuku Umar ACEH TIMUR - Dengan adanya agenda pertandingan futsal di Kabupaten Aceh Timur diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga ini di daerah ini guna mencari bibit-bibit prestasi yang pada akhirnya dapat membawa nama daerah dan bangsa. Hal ini dikatakan Ketua Harian KONI Aceh Timur, Agus Rizal Yahya SH MH, saat membuka secara resmi Turnamen Piala Bergilir Laskar Cucoe Teuku Umar 2013 di Lapangan JS Futsal Gampong Keude Aceh, Idi, Sabtu sore. Pada kesempatan tersebut Ketua Harian KONI Aceh Timur berharap agar eventevent seperti ini dapat diperbanyak digelar di daerah tersebut. “Kita berharap kedepannya agar event-event seperti ini dapat diperbanyak sehingga geliat futsal dapat berkembang pesat di Kabupaten Aceh Timur sehingga dapat menampung minat pecinta olahraga ini untuk terus berlatih,” pintanya. Sementara itu pihak penyelenggara melalui Ketua

Panitia, Qiram telah membuat dan memperketat peraturan pertandingan yang bertujuan untuk menciptakan sportifitas dan fair play. Bagi tim yang membuat kerusuhan akan didiskualifikasi, memberikan denda kepada pemain yang menerima kartu kuning dan merah. “Peraturan-peraturan yang kita perbuat telah disetujui oleh seluruh tim manager yang ikut dalam turnamen ini dengan tujuan untuk menjaga sportifitas dan menjunjung fair play selama turnamen ini,” tegasnya. Piala bergilir Laskar Cucoe Teuku Umar 2013 ini merupakan turnamen pertama. Qiram berusaha agar turnamen seperti ini dapat terlaksana pada tahun-tahun mendatang guna menampung aspirasi pecinta futsal di Kabupaten Aceh Timur. Turnamen ini diikuti 30 tim futsal di Kabupaten Aceh Timur dan dibagi dalam dua grup, dalam turnamen tersebut juga tidak ketinggalan wartawan ikut ambil bagian yang tergabung dalam tim Jurnalis FC. (BSO)

Pola asuh yang yang baik menjadikan anak memiliki kepribadian kuat, tekun dan tidak mudah putus asa, tangguh serta bertanggung jawab. Khususnya orang tua sebagai salah satu faktor penting dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak disamping faktor internal atau kepribadian anak dan faktor lingkungan yang mempengaruhi karakter anak. Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Erry Nuradi, selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sergai dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi acara Pelatihan Simulasi Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (P2AK) di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor

SEMATKAN - Ketua TP PKK Evi Diana Erry disaksikan Bupati Erry Nuradi menyematkan PIN peserta pada acara Pembukaan Pelatihan Simulasi Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (P2AK) di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin. (KPK POS/ARM) Bupati di Sei Rampah, Senin. Turut hadir dalam acara ini Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry, Wakil Ketua II TP PKK selaku ketua pelaksana Ny. Imas Haris Fadillah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) H. Ifdal SSos MAP, Kepala BP2AKB Hj. Irwani Jamilah SH dan Ketua TP PKK Kecamatan se-Sergai. Lebih lanjut dikatakan Bupati

Sergai Erry Nuradi bahwa orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama dimana anak berinteraksi serta dimulainya proses pendidikan. Oleh karenanya diharapkan orang tua sebagai pemegang peran utama dalam proses pembelajaran dan pendidik anak dapat memberikan pola asuh yang benar dalam rangka pembentukan kepribadian anak dalam lingkungan keluarga.

Sebelumnya Ketua TP PKK Sergai Evi Diana Erry dalam arahannya mengemukakan bahwa dalam periode tumbuh kembang anak, peran pendidikan dalam keluarga sangat penting dan mengisyaratkan kepada kita agar mampu memahami anak sesuai dengan perkembangannya serta sikap saling menghargai dan saling peduli terhadap sesama. Kepada kader PKK khususnya kader Pokja I agar melalui pelatihan P2AK ini diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya dalam memantapkan pola asuh anak dan remaja, meningkatkan pemahaman berkaitan dengan pencegagan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak dan peningkatan pemahaman dan pengamalan prilaku budi pekerti anak, jelas Evi Diana. Ketua Pelaksana kegiatan Hj. Imas Haris Fadillah melaporkan bahwa pelatihan ini diikuti 60 peserta yang merupakan kader PKK di desa-desa percontohan PKK di 17 Kecamatan se-Kabupaten Sergai dengan 4 materi utama. Materi pelatihan meliputi perkembangan anak, penyebarluasan pola asuh anak melalui simulasi, Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (PA2K) dan pola asuh menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak dalam keluarga. (ARM)

Korem 022/PT Tanam ke 1,5 Juta Pohon di Kawasan Danau Toba MEDAN - Korem 022/PT menanam pohon yang ke 1,5 juta di sekitar Danau Toba, persisnya di Desa Purba Dolok Kec. Purba Kab. Simalungun, dalam rangka menghijaukan kawasan sekitar danau tersebut, Senin. Pangdam I/BB yang diwakili Komandan Korem 022/PT Kolonel (Inf) Restu Widiyantoro MDA menjelaskan, ada sekitar 27 ribu hektar lahan kritis dan milik masyarakat yang ditanami pohon dalam program yang dinamakan Toba Go Green ini. Setiap harinya diperkirakan 3.000 pohon ditanami dengan melibatkan 200 prajurit TNI AD sejajaran serta dibantu masyarakat. "Kegiatan Toba Go Green merupakan bentuk tanggung jawab TNI terhadap lingkungan dan ekosistem. Ke depan penanaman harus dilakukan lebih intensif dan akan ditanam sekitar 40 juta pohon dalam tempo 14 tahun," ujar Danrem 022/PT di sela penanaman pohon ke-1,5 juta itu. Masih kata Danrem 022/PT, selain pelestarian lingkungan dan ekosistem, di dalam Tata Ruang Pertahanan Darat, Danau Toba merupakan wilayah yang paling penting. Danau Toba menjadi titik kuat pangkal perlawanan jika terjadi serangan musuh, karena kawasan Danau Toba ini dilengkapi dengan sumber air dan logistik. Jika terjadi serangan musuh, Danau Toba merupakan tempat yang paling ideal untuk perang gerilya karena memiliki sumber air

TANAM POHON - Danrem 022/PT Kolonel (Inf) Restu Widiyantor MDA menanam ke -1,5 juta pohon disaksikan Bupati Simalungun, Dandim 0203/Langkat, Dandim 0207/Simalungun dan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun di Desa Purba Dolok Kecamatan Purba. (PENREM) dan logistik yang sangat cukup. Ditambahkannya, satu batang pohon diperlukan waktu empat tahun untuk masa perawatan dan pemeliharaan. Dengan demikian selain TNI, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga dan merawat pohon yang telah ditanam ini, demikian dikatakan Danrem 022/

PT. Sementara Kapenrem 022/PT Mayor Caj Drs. Prinaldi menyatakan, bibit pohon untuk kegiatan penghijauan ini diperoleh dari bantuan berbagai kalangan seperti pemerintah kabupaten, perguruan tinggi dan masyarakat. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan bibit

pihaknya melibatkan kelompok tani dengan cara membuat pembibitan pohon. Jenis pohon yang akan ditanam yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Seperti durian, cempedak ingul, mangga, kemiri serta berbagai jenis tanaman buah lainnya. (REL)

Taman Kota Terus Diperindah MEDAN - Kadis Pertamanan Kota Medan Ir. H. Zulkifli Sitepu MM mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan penataan dan perbaikan terhadap seluruh taman yang ada di Kota Medan, sehingga menjadi lebih indah. Penataan ini dilakukan agar masyarakat merasa tenang dan nyaman ketika berada di tempat tersebut.

"Kami akan terus melakukan perbaikan pada taman-taman di Kota Medan sehingga masyarakat akan semakin merasakan kenyamanan saat mereka beraktifitas di sana," kata Zulkifli di sela-sela Upacara Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan Pernyataan Dimulainya Bulan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2013 di Lapangan Merdeka, Selasa lalu. Sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya renovasi terhadap taman-taman yang banyak dikunjungi masyarakat tersebut. "Banyak taman yang sudah kami perbarui penampilannya, di antaranya dengan melakukan pemotongan

rumput dan penanaman pohon maupun bunga-bunga yang indah dan sedap dipandang mata. Seperti yang Anda lihat sekarang ini di Lapangan Merdeka yang telah banyak mengalami perubahan drastis. Semua ini kami lakukan demi kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini maupun taman-taman lainnya,” ungkapnya. (VIN)

Ngogesa: Pendidikan Tanggung Jawab Bersama SELESAI - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, meletakan batu pertama pembangunan jembatan RT Bukit Jejer yang dibangun dengan swadaya masyarakat serta sumbangan pribadinya, sekaligus meresmikan keberadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Kecamatan Selesai serta pengguntingan pita Gereja GBKP runggun Batu Mandi yang terletak di Dusun Sugih Waras Desa Perhiasan, Senin. Kedatangan Bupati disambut antusias ribuan masyarakat yang hadir mengenakan pakaian adat Karo dan diiringi tarian Jawa serta tarian persembahan adat Melayu yang menunjukkan dirinya telah menjadi saudara bagi semua suku di Bumi Langkat berseri. “Pendidikan kebutuhan dan hak mendasar bagi masyarakat harus mendapat perhatian serius

semua pihak. Tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat,” kata Ngogesa seraya mengajak dewan guru, orang tua, masyarakat sekitar terlebih para siswa untuk bersinergi menguatkan kepedulian akan terpeliharanya fasilitas sekolah secara baik dan berkelanjutan serta menjaga aset-aset yang tersedia. Kepada internal sekolah baik guru maupun siswa-siswi Bupati yang datang didampingi Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa berharap dapat menjadikan sekolah tersebut sebagai satu diantara SMP percontohan, tidak saja dibidang fisik dan kenyamanan lingkungan tetapi juga mengedepankan budi pekerti, membiasakan gaya hidup santun serta kecerdasan secara lebih baik. Sementara Camat Selesai Ikhsan Afrija bersama Khairuddin tokoh masyarakat atas nama

warga menyampaikan kegembiraan mereka dengan kehadiran Bupati di tengah-tengah mereka. Dalam kesempatan tersebut Kadis PU Bambang Irawadi yang sengaja datang mendampingi

Bupati menjelaskan bahwa di tahun 2014 jalan Dusun Sugi Waras ke arah lorong Bali akan diprogramkan pengaspalan jalan sepanjang 3 Km. (JUL)

DISAMBUT - Bupati Langkat didampingi Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa disambut di lokasi acara peresmian SMPN 5 Kecamatan Selesai di Dusun Sugih Waras Desa Perhiasan, Senin. (KPK POS/JUL)


15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 243 18 - 24 MARET 2013

UNTUK PERLUASAN KOTA LANGSA

Lima Lokasi HGU PTPN I Bakal Dilepas LANGSA - Tim pelepasan areal Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I bersama Tim yang dibentuk Pemko Langsa melakukan koordinasi dan meninjau ke lapangan guna menentukan areal yang dilepas untuk perluasan wilayah Pemko Langsa. Peninjauan ke lapangan dilakukan guna menindak lanjuti hasil rapat yang digelar di kantor Pemko Langsa, beberapa waktu lalu. Tim terpadi meninjau lima titik lokasi yang akan dijadikan lokasi pembebasan HGU untuk perluasan Kota Langsa. Kelima titik lokasi tersebut, masingmasing dua titik berada di wilayah kebun baru dan tiga titik berada di wilayah kebun lama PTPN I. Luas areal yang akan dibebaskan keseluruhannya mencapai 50 hektar. Lahan seluas ini nantinya digunakan untuk pembangunan rumah sakit, gedung sarana olah raga dan sarana pendidikan. Rencananya hasil pertemuan dan peninjauan lokasi ini akan dibahas kembali

Pemkab Asahan Upayakan Percepatan Penanganan Banjir KISARAN - Di Tahun 2013 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan akan menanggulangi secara cepat persoalan banjir yang terus melanda masyarakat Asahan. Tujuannya agar kedepan daerah yang sering terkena banjir tidak lagi mengalami banjir. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Asahan, Taswir ST didampingi Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin bahwa Pemkab Asahan sudah menginventaris sejumlah titik-titik penyebab banjir selama ini, Senin. Kadis PU menjelaskan bahwa ada sembilan titik persoalan banjir di Asahan, dari kesembilan titik tersebut terletak di dua alur sungai, yakni alur sungai Sei Silau dan sungai Sei Asahan. Di Sei Silau, ada tiga titik persoalan banjir yang selama ini terus melanda daerah di Kecamatan Buntu Pane. Maka itu, Dinas PU Asahan akan membuat benteng di Desa Mekar Sari sepanjang 320 meter, kemudian membersihkan dan mengeruk parit mixo di

pemukiman warga yang selama ini sudah mendangkal sepanjang 1.970 meter, dan pembuatan benteng mulai dari posisi belang pabrik ferco menuju bukit sekitar 250 meter. Selanjutnya di Sei Asahan yang kini banjir masih dirasakan ribuan masyarakat Simpang Empat memiliki 6 titik persoalan banjir. PU akan memperbaiki sejumlah tanggul yang pecah sehingga mengakibtakan luapan sungai Asahan masuk ke pemukiman masyarakat. Ada enam tanggul yang pecah diantaranya ulak Mas di Desa Pisang Binayah, ulak Bomban, ulak Bandung, ulak Gelugur dan ulak lainya. “Rencana kita penanggulangan banjir tahun 2013 ini akan dituntaskan. Dan biaya ini nantinya bersumber dari dana tak terduga Pemkab Asahan. Kini permohonan mengunakan biaya tersebut lagi diproses. Dan bila sudah diproses, masa pekerjaan diperhitungkan selesai sekitar satu bulan,“ kata Kadis PU Asahan, sembari menjelasakan bahwa pihaknya juga berencana akan melakukan pelurusan sungai Silau serta pemecah arus. (IN)

RUSAK - Alat peringatan gempa dan tsunami yang terteletak di Kecamatan Singkil dan Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, saat ini rusak, akibat kurangnya pemeliharaan. (KPK POS/AZT) TINJAU LOKASI - Tim Terpadu pelepasan HGU PTPN I dan Pemko Langsa saat meninjau lokasi. (KPK POS/YANTO) dalam pertemuan rapat berikutnya untuk menentukan titik yang pasti, sambil menunggu master plan rencana pembangunan dan peruntukan areal tersebut dari Pemko Langsa yang nantinya akan dilaporkan kembali oleh Direksi PTPN I kepada Kementerian

BUMN. Tim pelepasan areal HGU PTPN I (Persero) untuk Pemerintah Kota Langsa dibentuk sesuai surat keputusan Direksi PTPN I Nomor : 01.5/P/SKEP/52/2013 diketuai Darwis Anatami (Kepala Bagian Umum) dan sekretaris Hasan Basri (Se-

kretaris Perusahaan). Sedang Tim dari Pemko Langsa dibentuk sesuai Keputusan Walikota Langsa Nomor: 40/ 590/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang diwakili oleh Khairul Ichsan (Kabag Pemerintahan) dr. Herman (Direktur RS Umum Langsa). (YANTO)

Usman Abdullah: Pelestarian Hutan Harus Dijaga Bersama LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah, menegaskan, saat ini kita ketahui bersama, banyak terjadi kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Hal ini terjadi akibat kesalahan dalam Pengeluaran Izin Pemanfaatan Lahan Hutan. Pelanggaran Hukum ini akan sulit dihindari bila masih ditemukan ketidakserasian Pemetaan Kawasan Hutan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Hal ini bisa saja terjadi apabila sebuah lahan menurut Kementerian Kehutanan masuk kawasan hutan, tapi menurut Pemda Wilayah tersebut berada di luar Kawasan Hutan dan sebaliknya. "Masalah ini ini perlu saya sampaikan, karena peme-

rintah daerah saat ini sangat perlu data sebagai acuan yang dapat diandalkan untuk memungkinkan para pengambil keputusan dalam membuat keputusankeputusan yang benar berkaitan dengan pemanfatan lahan hutan," sebut walikota belum lama ini. Dikatakan, bila saja pengeluaran izin mengacu pada peta yang sama, maka sengketa tata batas hutan akan bisa dihindari, karena masalah pelanggaran ini dapat dicegah pada hulunya bila acuan dasar hukum pengeluaran izin pemanfaatannya jelasnya. Untuk kita ketahui, ujar Walikota, pada tahun 2007 Pemerintah Aceh telah mencanangkan Moratorium Logging serta sejak tahun 2009 Pemerintah Aceh telah menyusun program REDD

(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Hal ini sangat penting karena sebagai salah satu daerah yang masih memiliki kawasan hutan hujan yang luas, Aceh harus memainkan perannya dalam menyelamatkan dunia dari emisi karbon dan gas-gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Kita pahami, upaya ini memang harus selalu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat di Aceh, karena telah banyak luasan hutan menghilang dan lahan menjadi kritis. Bahkan dampak dari terus meluasnya lahan-lahan kritis adalah potensi longsor yang semakin membesar. Dikatakan, kita juga prihatin karena sebagai salah satu daerah dengan luas hu-

USMAN ABDULLAH Wali Kota Langsa

tan terbesar, kita berhadapan dengan fakta terkait banyaknya hutan kita yang rusak. Padahal kita juga memahami bersama, penumpukan emisi karbon diatmosfer telah berdampak nyata bagi proses pemanasan global yang dampaknya telah pula mulai kita rasakan. Mulai dari kenaikan air laut, memberikan dampak yang tak kalah buruk terhadap kesehatan manusia. Dengan melihat kondisi ini, seyogianya kita memang harus tergerak untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka menyebarluaskan kesadaran bahwa kita semua berkewajiban menjaga hutan-hutan kita agar senantiasa terjaga keberadaannya sampai kapan pun. Pelaksanaan Program REDD sendiri nantinya akan menerapkan Prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) yang merupakan prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah hutan yang bedekatan dengan pemukiman mereka. "Kita berharap, tambahnya, program REDD ini merupakan upaya membangun persamaan persepsi dan pemahaman terhadap hakhak masyarakat (adat/lokal), yang sebagian besar mengantungkan kehidupannya kepada Sumberdaya Alam (SDA)," ujar Usman Abdullah. (BSO)

SPBun PTPN I Donor Darah Bersama PMI Langsa LANGSA - Setiap tiga bulan sekali, mobil unit Donor Darah dari PMI Cabang Langsa mengunjungi kantor pusat PTPN I untuk menerima donor darah dari karyawan. Pada Kamis lalu, merupakan kunjungan ke empat PMI

Kota Langsa ke Kantor Pusat PTPN I untuk pelaksanaan donor darah sukarela dari karyawan. "Kegiatan donor darah sukarela dari karyawan PTPN I ini diawali pada saat Serikat Pekerja Perkebunan

DONOR DARAH - Suasana kegiatan donor darah yang diselenggarakan SPBun PTPN I bekerjasama dengan PMI Cabang Langsa. (KPK POS/YANTO)

(SPBun) memperingati hari buruh internasional (May Day) 1 Mei 2012 yang lalu,” ungkap Adi Yusfan, Kepala Urusan Humas & Protokoler PTPN I yang juga Sekretaris Umum Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I Langsa, Kamis. Sejak saat itu setiap tiga bulan sekali mobil unit Donor Darah dari PMI Cabang Langsa mengunjungi kantor pusat PTPN I untuk menerima donor darah dari karyawan. “Badan jadi segar dan enteng setelah donor,” ungkap Fajaruddin, Asisten Kepala Unit Pembelian TBS yang telah mendonorkan darahnya secara berkala setiap tiga bulan sekali. “Lebih dari 50 katong darah terkumpul hari ini,” ujar dr Dahniar dari PMI Langsa kepada Tim Portal PTPN I saat ditemui di sela-sela pengambilan darah yang dilaksanakan di halaman Kantor Pusat PTPN I Langsa, Kamis. “PMI sangat berterima kasih kepada seluruh karyawan PTPN I karena telah membantu tersedianya stok darah di PMI Cabang Langsa.” pungkasnya. (YANTO)

PENANGGULANGAN : Pemkab Asahan di tahun 2013 ini menanggulangi secara cepat persoalan banjir yang terus melanda masyarakat daerah itu. (KPK POS/IN)

Pemkab Asahan Gelar Lomba Foto Pembangunan KISARAN - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Pemerintah Kabupten (Pemkab) Asahan ke 67 yang jatuh 15 Maret 2013, bagian Humas Setdakab Asahan menggelar lomba foto bertemakan potret Kabupaten Asahan. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setdakab Asahan Zainal Arifin mengatakan lomba tersebut dapat diikuti semua kalangan masyarakat dengan catatan peserta harus warga Asahan. Diharapkan lomba foto Kabupaten Asahan tersebut semakin menjalin keakraban masyarakat Asahan dengan Pemkab. “Siapa saja bisa berhak ikut serta dalam lomba foto Pemkab Asahan. Dan nantinya karya foto dimanfaatkan sebagai masukan ataupun saran untuk pembangunan Asahan kedepan,” demikian kata Kabag Humas, Selasa. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya foto harus sesuai dengan

norma-norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Foto tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, sadisme dan sarkasme. Kemudian foto merupakan hasil karya mulai 1 Januari 2012 hingga 14 Maret 2013 dan foto belum pernah dipublikasikan dan belum pernah mengikuti lomba foto serta belum pernah dimuat dimedia cetak dan beberapa syarat lainya. ”Artinya foto adalah pembangunan di Asahan, soal syarat dapat dikofirmasi kepada pihak panitia yakni Humas Setdakab Asahan,” kata Kabag Humas. Terkait hadiah, Kabag Humas menjelaskan bahwa panitia sudah menyediakan uang tunai dengan total Rp43 Juta lebih dan karya foto nantinya pengumuman pemenang dilaksanakan pada saat pameran pembangunan Kabupaten Asahan, sekaligus karya foto akan dipamerkan panitia. (IN)

Sosialisasi DPLK BRI di Makodam I/BB MEDAN - Paban IV Spersad Kolonel Inf Budi Umaryadi didampingi Waaspers Kasdam I/BB Letkol Arh I Gede Widiyana SH pada acara Sosialisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Kodam I/ BB Tahun 2013 di Ruang Manunggal Lt V Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km. 7,5 Medan, Kamis. Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus dalam sambutannya yang dibacakan Waaspers Kasdam I/BB Letkol Arh I Gede Widiyana SH mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim Sosialisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan beserta anggota, semoga kehadirannya dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi seluruh Prajurit dan PNS TNI AD di wilayah Kodam I/Bukit Barisan. Kepada para peserta sosialisasi, diharapkan agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga yang disampaikan oleh Tim Sosialisasi dapat memperdalam pengetahuan serta pema-

haman tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi Prajurit dan PNS Kodam I/BB agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Kolonel Inf Budi Umaryadi Paban IV Spersad mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit dan PNS TNI AD dimasa Purna Bhakti, saat ini TNI AD bekerja sama dengan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) BRI untuk mengelola program pensiun iuran pasti atau tabungan pensiun, dengan mengikuti program tabungan pensiun BRI para Prajurit dan PNS TNI AD dapat mempersiapkan pensiun lebih baik karena akan mendapatkan tambahan dari DPLK BRI selain dari ASABRI Hadir dalam acara tersebut Irdam, Asrendam I/BB, Para Sahli Pangdam I/ BB dan Para Kabalakdam I/BB, Para Wakabalakdam I/BB, Para Waas Kasdam I/BB, Para seluruh Komandan Satuan jajaran Kodam I/Bukit Barisan, Para juru bayar dan seluruh Pa Pekas di satuan jajaran Kodam I/Bukit Barisan. (REL)

SOSIALISASI - Waaspers Kasdam I/BB Letkol Arh I Gede Widiyana S.H saat menyampaikan sambutan Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus dalam rangka Sosialisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI di Ruang Manunggal Lantai V Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km. 7,5 Medan, Kamis. (KPK POS/PENDAM)


E D I S I 243 18 - 24 MARET 2013

KPKPOS

Proyek Jalan Singkil - Sebatang Tak Kunjung Selesai SINGKIL - Proyek pembangunan jalan evakuasi bencana (Mitigasi) dari Desa Tran Das, Kecamatan Singkil, menuju Desa Sebatang di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, hingga saat ini tak kunjung selesai. Padahal jalur alternatip sepanjang 24 kilometer dari Singkil menuju Kecamatan Gunung Meriah ini, pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2009 lalu. Namun akibat pendanaan yang setengah hati dari pemerintah provinsi, keberadaan jalan ini belum lagi bisa dinikmati warga. Menurut informasi dari Dinas PU Aceh Singkil, dari 24 kilometer panjang jalan, baru 10 kilometer yang sudah diberi aspal. Sedangkan sisanya, masih dalam bentuk timbunan padat atau pengerasan. Pihak Dinas PU Aceh Singkil, tidak memungkiri kalau proyek ini disebut lambat dalam penyelesaiannya. Hanya saja sebagaimana keterangan Muzni ST, Kepala Dinas PU Aceh Singkil, lambatnya penyelesaian proyek ini bukan akibat kesalahan pada lembaga yang dipimpinnya. Muzni, justru berdalih anggaran yang diberikan provinsi dalam APBA tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. "Terus terang, tiap tahun kita usul kepihak propinsi agar bagaimana jalan ini bisa tuntas secepatnya. Tapi karena dana yang diberi sepotongsepotong, ya hasilnya seperti itu," jelas Muzni, yang dihubungi Kamis pekan lalu. Muzni juga sempat memberi bukti kalau usulan sebesar Rp4

LAMBAT - Pembangunan jalan evakuasi bencana (Mitigasi) dari Desa Tran Das, Kecamatan Singkil, menuju Desa Sebatang di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, hingga saat ini tak kunjung selesai. (KPK POS/AZT) Miliar yang diajukan kepihak propinsi pada tahun 2013 ini, hanya dipenuhi sebesar Rp2,4 Miliar. Padahal sebagaimana keterangannya, dana yang dibutuhkan untuk jalan tersebut secara keseluruhan masih sangat besar. "Pastinya, untuk menuntaskan sisa yang 14 kilometer, masih diperlukan minimal Rp24 Miliar lagi. Tapi kalau anggarannya terus segitu, pastinya masih perlu waktu sekian tahun lagi untuk menuntaskan jalan tersebut," pungkas Muzni. Amatan KPKPos, Kamis pekan lalu, jalan pintas dari

Singkil menuju Gunung Meriah ini, terlihat sepi dari aktivitas kenderaan. Padahal beberapa waktu lalu, sejumlah pengguna jalan masih terlihat ramai melintas di jalur ini. Walau masih dalam kondisi setengah jadi, sejumlah warga lebih memilih jalur alternatip ini. Alasannya, dengan jarak tempuh yang hanya 24 kilometer, waktu yang diperlukan dari Singkil menuju Rimo dan juga sebaliknya, hanya 20 menit. Berbeda kalau melalui Singkil Utara yang digunakan saat ini. Selain cukup jauh, 44

kilometer, juga waktu yang diperlukan hampir satu jam. Kondisi ini pula, yang membuat sejumlah pengguna jalan lebih memilih jalur alternatip ini. Namun akibat sebagian jalan tanah padat dalam kondisi hancur akibat tergerus banjir, membuat warga beralih melalui jalan biasa. "Dulu kita memang lebih memilih lewat Sebatang kalau ke Singkil. Tapi sekarang nggak bisa, karena jalannya rusak dan putus," jelas Misno, warga Gunung Meriah,y ang rutin menggunakan jalur tersebut. (AZT)

HALAMAN 16

JICA Perbaiki Enam Jembatan Rusak di Nias GUNUNG SITOLI Japan International Corporation Agency (JICA) memperbaiki enam jembatan di Kepulauan Nias yang rusak akibat tsunami dan gempa bumi yang terjadi tahun 2004 dan 2005. Keenam jembatan tersebut mulai dibangun sekitar Oktober 2011 dan selesai Oktober 2012 dengan dana Rp131 Miliar. Peresmian keenam jembatan dipusatkan di atas jembatan Nou di Gunungsitoli, Pulau Nias, Sabtu. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Wilayah I Sumatera, Wijaya Seta mengatakan, jembatan yang dibangan itu yakni jembatan Nou sepanjang 46,6 meter, jembatan Nou A sepanjang 49 meter, jembatan Gido Si’ite sepanjang 40 meter, jembatan Idano Gawo sepanjang 151 meter, jembatan Mezaya sepanjang 94 meter, dan jembatan Saua 53,5 meter dengan total panjang jembatan keseluruhan yang dibangun 428 meter. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang langsung ke Kota Gunungsitoli meresmikan keenam jembatan itu di dampingi Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yoshinori Katori dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Keenam jembatan ini mempunyai konstruksi tahan gempa dan tanpa sambungan. Konsultan

pembangunan adalah Katahira & Engineers International, dan pembangunan dilakukan oleh Takenaka Civil Engineering & Constructions Co.Ltd Menurut Djoko Kirmanto, akibat bencana alam yang melanda Pulau Nias membuat banyak infrastruktur yang rusak. “Wilayah ini menjadi terisolasi, ekonomi menjadi stagnan, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Dengan perbaikan jembatan ini diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian lebih cepat,” kata Djoko. Dikatakan, dana hibah dari JICA ini merupakan bantuan yang kedua untuk Indonesia. Tahap yang kedua diberikan untuk membangun jembatan di Nusa Tenggara Timur. "Saat ini sedang dibahas pemberian dana hibah lagi dari JICA untuk Nusa Tenggara Barat,” jelas Djoko. Pada kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum memberitahukan bahwa tahun anggaran 2013 pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk Provinsi Sumatera Utara senilai Rp2,8 triliun termasuk untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Nias. Dari anggaran itu, yang Rp1,9 triliun dipakai untuk perbaikan jalan, sumber daya air dan pengairan Rp500 Miliar sedangkan sisanya Rp400 miliar

untuk Cipta Karya. "Untuk Bina Marga, sebagian besar anggaran dipakai untuk perbaikan jalan yang rusak, apalagi di Sumatera Utara masih banyak jalan nasional yang perlu diperhatikan," kata Djoko. Sementara, Yoshinori mengatakan, pemerintah Jepang sangat gembira karena bisa membantu Indonesia untuk memulihkan wilayahnya setelah terkena bencana alam. “Saya sangat berharap kerja sama penanggulangan bencana kedua negara semakin erat. Semoga pembangunan jembatan ini bisa mendorong pertumbuhan di Nias,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase mengatakan, kondisi Nias belum lepas dari belenggu kemiskinan, dan bentuk perhatian dari pemerintah pusat dan dunia akan mempercepat akselerasi pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi, Bupati Nias Utara, Edward Zega, Bupati Nias Barat, A.A.Gulo, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Sowaa Laoli, Kajari Gunungsitoli, Edi Sumarno, Kapolres Nias, Mardiaz K.Dwihananto, dan undangan lainnya. (YAGI)

Sanitasi di Labuhanbatu Kurang Baik RANTAUPRAPAT - Akses masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu cakupan layanan air bersih masih sangat rendah, begitu juga kondisi sanitasi masih tergolong kurang baik. Sementara itu pertumbuhan penduduk dan perkembangan pemukiman kumuh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Demikian Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika memberikan arahan dan bimbingannya pada acara Visioning Workshop Program IUWASH (Lokakarya Program Indonesia Urban Water Sanitation and

Hygiene) sektor air bersih dan sanitasi yang berlangsung di BJ Sinurat Hall Hotel Permata Land Rantauprapat, Kamis. Dikatakannya, air bersih dan sanitasi adalah permasalahan bersama yang tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh stakeholder (pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, masyarakat) yang segera harus dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalah air bersih dan sanitasi membutuhkan percepatan dalam penyelesaiannya, hal ini juga untuk mencapai sasaran RPJMD 2010-2014 bidang air

bersih dan sanitasi, yaitu target 78,19% pelayanan air bersih untuk daerah perkotaan dan 61,6 % untuk pedesaan pada tahun 2014. Demikian juga untuk air limbah perumahan diharapkan pada tahun 2014 tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan (BABS). Kita boleh bangga, kata Tigor, karena kabupaten Labuhanbatu bersama 54 kabupaten/ kota di Indonesia menjadi kota yang tepilih melaksanakan program IUWASH. “Kita harapkan dengan adanya dukungan dari IUWASH ini layanan air bersih dan sanitasi dapat meningkat-

kan akses pelayanan sehingga akan meningkatkan derajat hidup masyarakat Labuhanbatu,” ujarnya. Sementara Ketua Panitia yang juga Asisten Ekbang dan Kesos Setdakab H Burhanuddin SH mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan visioning workshop itu adalah mensosialisasikan kondisi pelayanan air minum dan sanitasi di Labuhanbatu, mensosialisasikan target target dan kebijakan di tingkat nasional khususnya untuk pencapaian Millenium Development Goal bidang air minum dan sanitasi. (HAH)

DIRESMIKAN - Menteri PU Djoko Kirmanto didampingi Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan sejumlah pejabat Nias, foto bersama di atas jembatan yang diresmikan. (KPK POS/YAGI)


KPK POS

13

E D I S I 243 18–24 MARET 2013

Rubrik KPK

Korupsi di Politik Sistemik Politisi Incar Sektor Strategis

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. KPK dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan akan mengawasi pelaksanaan perbaikan tata kelola hutan. Praktik korupsi berpeluang besar terjadi di dalam pengelolaan hutan. 2. Berkas perkara tujuh anggota DPRD Riau yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dalam revisi peraturan daerah tentang proyekproyek PON XVIII/2012 dinyatakan telah lengkap. KPK langsung menerbangkan mereka semua ke Pekanbaru untuk segera menjalani persidangan.

Wujudkan Kawasan Hutan Berkepastian Hukum dan Berkeadilan SEBANYAK 12 kementerian lembaga (K/L) menandatangani nota kesepakatan rencana aksi bersama (NKB) tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia, Senin (11/3), di Istana Negara Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kedua belas K/L tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan aNasional (Bappenas), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penandatanganan NKB adalah bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor kehutanan. ”Rencana aksi bersama ini diharapkan dapat mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia demi mewujudkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan,” ujar Ketua KPK Abraham Samad. Abraham melanjutkan, dari pengalaman KPK melakukan pemantauan terhadap implementasi saran perbaikan oleh Kementerian Kehutanan sejak 2011 menunjukkan bahwa upaya Kementerian Kehutanan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan kehutanan belum cukup. “Ada permasalahan-permasalahan mendasar terkait perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan yang penyelesaiannya bersifat terintegrasi dan perlu mendapat dukungan serta sinergi dari seluruh elemen Kementerian/Lembaga.” Jelasnya. Permasalahan mendasar tersebut, tambahnya, terkait harmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam; inisiatif percepatan pengukuhan kawasan hutan yang berkepastian dan

berkeadilan; serta resolusi konflik agraria yang didasari pada prinsip keadilan, penghormatan dan hak asasi manusia atas kawasan hutan. KPK menilai sektor kehutanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Total luas kawasan hutan mencapai 128 juta hektar, meliputi 70 persen wilayah darat Indonesia. Tekanan populasi yang mencapai 240. 271.000 jiwa dengan pertumbuhan 1,13 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi ratarata 4,2 persen per tahun mengakibatkan konflik dalam penggunaan ruang. Sisa wilayah darat non kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor lain. Karena itu, peluang tumpang tindihnya kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non kehutanan sangat besar. Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. Persoalan ini menyebabkan tidak hanya terganggunya peri kehidupan bangsa dari 31.000 desa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan, tetapi juga pada komitmen nasional untuk membantu pengurangan emisi hingga 41 persen. (humas) Karenanya, KPK berharap penandatanganan NKB dapat menjadi pijakan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menuntaskan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola Kehutanan di Indonesia. “Sehingga, pada akhirnya hutan sebagai sumber daya dan aset negara bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” tegas Abraham. Penandatanganan NKB ini merupakan tindak lanjut dari seminar dan lokakarya (semiloka) ‘Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan’ yang diselenggarakan KPK pada akhir 2012 yang didasarkan pada hasil kajian KPK pada Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan pada 2010 tentang sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan. (HUMAS)

JAKARTA - Kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan korupsi oleh anggota atau pengurus partai politik dilakukan secara sistemik, bersama-sama, dan dari hulu ke hilir. Para politisi itu pun mengincar sejumlah sektor strategis. Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, sektor- sektor strategis itu antara lain kehutanan, energi, pertanian, dan pengelolaan haji. Kajian KPK itu juga menunjukkan ada kelemahan pengaturan perundang-undangan dalam soal pendanaan partai politik yang menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi oleh para politisi tersebut. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, saat membuka seminar ”Membangun Akuntabilitas Partai Politik” di Jakarta, Rabu (13/3), mengatakan, kelemahan mencolok dari desain institusi demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini adalah kecenderungan untuk mengarahkan keterpilihan politik atas dasar kemampuan alokatif daripada kemampuan otoritatif alias kapasitas personal. ”Mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan para politisi dan parpol yang bertaut dengan warisan tradisi negara patrimonial menjadikan kekuasaan sebagai ajang pungutan dan pengurasan. Realitas menunjukkan, politik uang semakin menunjukkan pengaruh yang besar dalam kehidupan politik di Indonesia,” kata Adnan. Pendanaan parpol yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2/2011 gagal mengemban misi agar menjauhkan parpol dari penggunaan pemilik

uang. ”Kajian KPK menunjukkan masih ada kelemahan dalam UU Parpol terkait pengaturan pendanaan, meliputi batasan sumbangan, sanksi, mekanisme pelaporan dan batasan jumlah hingga jenis pengeluaran dana parpol. Kelemahan itu kemudian dimanfaatkan dalam bentuk celah-celah yang belum diatur, menggelapkan dana publik dengan memanfaatkan kelemahan sanksi,” ujarnya. Dalam perkara yang melibatkan Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, tambah Adnan, ditemukan fakta sebagian dana nonbudgeter dari kementerian tersebut dialirkan berulang kali ke beberapa partai politik dari tahun 2002 sampai 2004 dengan nilai bervariasi. Dalam kasus-kasus korupsi, keterlibatan anggota parpol dilakukan sistemik. Mereka, misalnya, memegang posisi keuangan, seperti bendahara partai. Dalam kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games, Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menjadi tersangka. Pada kasus korupsi proyek pusat olahraga Hambalang, Nazaruddin mengakui uang hasil korupsi mengalir ke arena kongres dan membiayai pencalonan kandidat ketua umum partai tersebut. Di DPR, anggaran proyek itu, yang semula Rp 125 miliar, diubah melonjak sampai Rp 2,5 triliun. Dalam kasus lain, seperti pencairan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID), salah seorang politisi yang terlibat, mantan anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, mengungkapkan, saat dibahas, alokasi DPID sejumlah

daerah sudah diincar politisi dari parpol tertentu. Peneliti Lembaga Survei Indonesia dan pengajar Universitas Islam Negeri Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, melihat korupsi telah sangat terstruktur dengan politisi menjadi patron dan pengusaha sebagai klien. ”Proyek baru diberikan kepada pengusaha yang dianggap paling memuaskan dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPR dan birokrat,” katanya. ”Kasus Nazaruddin harus dibaca dalam konteks relasi-kuasa partai yang makin menguat,” tambahnya. Dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dianggap memperdagangkan pengaruh (trading of influence) karena posisinya. Menteri Pertanian Suswono adalah kader PKS sehingga Luthfi dianggap bisa memperdagangkan pengaruh untuk ikut menentukan kuota impor daging sapi. Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang menjadi pembicara kunci dalam seminar itu mengungkapkan, berkembangnya pragmatisme politik menjadi salah satu pemicu suburnya perilaku korup politisi. Pragmatisme politik menyebabkan biaya politik sangat tinggi. Menurut Pramono, pengeluaran rata-rata dalam sistem politik proporsional terbuka adalah Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar. ”Politisi yang berasal dari figur publik paling sedikit membutuhkan biaya, Rp 200 juta sampai Rp 800 juta. Politisi dari TNI dan Polri berkisar Rp 800 juta hingga Rp 2 miliar, sementara

Terbang dari Malang untuk Belajar Antikorupsi KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima tamu dari kalangan pelajar yang ingin memperdalam ilmu tentang antikorupsi dan KPK. Kali ini, siswa SD Islam Quratul Ayun Malang bertandang ke kantor KPK di Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (13/3). Dalam rangka Islamic Study Tour, rombongan yang terdiri atas 35 siswa dan 5 guru pendamping ini sengaja terbang dari Malang ke Jakarta, khususnya KPK, untuk belajar antikorupsi, terutama tentang pendidikan karakter pada anak sejak dini. Salah seorang guru pendamping, Fitrul Fathoni, mengatakan bahwa acara tahunan ini dilaksanakan untuk merangsang dan menumbuhkan cita-cita anak dan dapat menjadi inspirasi bagi para siswa. “Dengan adanya acara ini harapannya siswa dapat paham segala hal tentang korupsi, apa itu korupsi, penyebabnya, dan dapat mengetahui hal yang boleh atau tidak dilakukan, sehingga mereka dapat menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai pegangan dalam hidup,” papar Fitrul. Untuk mengenalkan pendidikan karakter, fasilitator KPK

dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) memperkenalkan nilai-nilai antikorupsi yang bisa diterapkan dalam kehidupan anak sejak dini. Nilai-nilai tersebut adalah sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, peduli, tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Penanaman nilai-nilai nilai antikorupsi ini sebagai upaya untuk membangun pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Kunjungan SMAN 3 Surakarta Pada hari yang sama, KPK juga menerima rombongan SMA Negeri 3 Surakarta. Rombongan berjumlah 300-an siswa dan 10 orang guru pembimbing ini diterima oleh Fungsional Dikynmas,

KPK Miliki 35 Calon Penasihat

Irawati. Pihak SMA 3 Surakarta sengaja membawa siswa-siswanya ke KPK untuk memperkenalkan KPK kepada siswa sejak dini. “Sehingga mereka tahu kinerja KPK, kasus yang ditangani, termasuk di dalamnya kategorikategori korupsi,” ucap Agus, salah seorang guru pendamping. Dengan kunjungan ini, Agus berharap kelak para siswa tidak melakukan korupsi ketika menjadi pejabat negara. “Ini generasi muda yang kami harapkan memiliki jiwa yang bersih dan semangat yang tinggi untuk tuntaskan korupsi di negeri ini,” tandasnya. (HUMAS)

Jelang Pemilu 2014, KPK Dorong Akuntabilitas Partai Politik KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah merumuskan kebijakan dalam memberantas kompleksitas korupsi yang merambah ke berbagai sektor, antara lain pertambangan, pajak, kehutanan, dan rekayasa pemanfaatan APBN/ D yang melibatkan partai politik maupun anggota atau pengurus partai politik. “Tahun 2014 adalah tahun politik karena akan dilaksanakannya pesta demokrasi terbesar di Indonesia, yaitu pemilihan anggota legislatif, anggota DPD, dan presiden-wakil presiden,” ungkap Wakil Ketua KPK Adnan pandu Praja, saat pembukaan seminar “Membangun Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukkan Korupsi”, yang diselenggarakan pada Rabu (13/ 3) di Hotel Le Meridien, Jakarta. Menurutnya, tahun 2013 korupsi akan lebih masif karena partai politik akan fokus pada pengumpulan modal politik sehingga akan menjadi transaksi kewenangan dan APBN akan dijadikan perburuan dan pemba-

jakan modal politik. “Oleh karenanya, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam memberantas korupsi tersebut yang tentunya akan dilakukan dengan menggunakan modusmodus yang semakin canggih dan kompleks,” lanjut Adnan. Adnan menjelaskan, kasus-

kasus yang ditangani oleh KPK dan juga hasil kajian KPK menunjukkan bahwa korupsi yang melibatkan anggota ataupun pengurus partai politik dilakukan secara sistemik, bersama-sama, dan dari hulu hingga hilir terutama di sektor-sektor strategis, antara lain sektor

kehutanan, energi, pertanian, dan bidang-bidang sosial seperti pengelolaan haji. Selain itu, lanjutnya, kajian KPK juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam UU Parpol terkait dengan pengaturan pendanaan, meliputi batasan sumbangan parpol, sanksi,

pengusaha membutuhkan Rp 1,2 miliar hingga Rp 6 miliar,” katanya. Angka-angka itu diperoleh Pramono dari penelitian untuk disertasi doktornya. Politisi PDI-P ini mengatakan, biaya itu hanya rata-rata yang diperoleh dari respondennya. Ia meyakini ada politisi yang membutuhkan biaya jauh lebih tinggi. Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, mengungkapkan, sulitnya mengubah wajah buruk perpolitikan di Indonesia karena bias parpol. Dia menyatakan, hasil perubahan UUD 1945 memang memperkuat posisi dan peran DPR, antara lain karena pengalaman executive heavy dan penyusun perubahan yang merupakan para politisi. Saldi mengatakan, konstitusi mengatur terlalu banyak soal parpol. Jika dibandingkan negara lain, konstitusi Indonesia terlalu mengistimewakan parpol. ”Di Filipina hanya sekali konstitusinya menyebut partai politik. Amerika Serikat malah tidak menyebut posisi dan peran parpol di level konstitusi,” katanya. Karena itu, terkait kasus korupsi yang melibatkan politisi, ujar pegiat Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, KPK mesti mengembangkan pendekatan baru. KPK tak hanya menjerat pelaku korupsi, tetapi juga parpol sebagai korporasi yang menerima dana hasil korupsi. Selain itu, diusulkan agar Badan Anggaran DPR tidak perlu menjadi lembaga permanen. Saat ini, koalisi LSM sedang mengajukan uji materi UU DPR, DPD, dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan Badan Anggaran. (KPK/KOMPAS)

mekanisme pelaporan, dan batasan jumlah dan jenis pengeluaran dana parpol. “Kelemahan tersebut dimanfaatkan dalam bentuk, antara lain untuk melampaui batas sumbangan dengan mengalirkannya melalui celah-celah yang belum diatur, menggelapkan dana publik dengan memanfaatkan kelemahan sanksi, dan mempertahankan berlangsungnya praktik-praktik korupsi politik dengan memanfaatkan kelemahan mekanisme transparansi dan akuntabilitas pendanaan parpol,” papar Adnan. Terlebih lagi, sistem pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini lebih membebankan biaya kampanye kepada masing-masing kandidat dan bukan kepada partai sehingga masing-masing kandidat harus mencari sumbersumber pendanaan yang sering kali melawan hukum. “Akibatnya banyak oknum pengurus partai politik yang terlibat skandal keuangan, terutama korupsi,” tandasnya. (HUMAS)

TIGA puluh lima orang dinyatakan lolos seleksi tahap I untuk menjadi penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Hari ini panitia seleksi Penasihat KPK menyampaikan hasil seleksi administrasi penasihat KPK, jumlah total pendaftar adalah 48 orang, yang lulus seleksi administrasi ada 35 orang," kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Penasihat KPK Imam Prasodjo di Jakarta, Jumat (15/3). Jumlah tersebut terdiri dari 26 orang yang lulus murni dan sembilan orang yang lulus bersyarat. "Kesembilan kandidat orang itu harus melengkapi data administrasi khusus selambat-lambatnya pada Selasa, 19 Maret 2013 pukul 17.00 WIB," ungkap Imam. Anggota Pansel, Yunus Husein mengatakan memang ada syarat-syarat yang harus dilengkapi para kandidat karena terkendala perangkat lunak yang digunakan oleh pansel. "Semua isian menggunakan program 'Excel' dan banyak juga yang tidak mampu mengisi dengan 'software' ini jadi panita memberi kesempatan untuk melengkapi karena usia pendaftar yang minimal 50 tahun," jelas Yunus. Kandidat yang lolos menurut Yunus banyak yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. "Dari yang lulus 35 orang, ada 17 orang dengan latar belakang sarjana hukum, dari pihak kepolisian ada dua orang," imbuhnya. Dua orang yang dimaksud Yunus adalah Irjen (Pol) Alpiner Sinaga yang saat ini menjabat di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Serta purnawirawan Brigjen Pol Idris. "Setelah lolos tahap administrasi ada tahap pelacakan, kami membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengetahui siapa mereka, jadi kami himbau untuk memberikan masukan," tambah Imam. Kandidat yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkanmembuat makalah pribadi. yang harus diselesaikan ke panitia paling lambat pada pelaksaan ujian tulis Sabtu, 23 Maret 2013. Tim pansel penasihat KPK terdiri dari sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo (ketua tim), mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif (anggota), peneliti LIPI Mochtar Pabotinggi (anggota), mantan wakil ketua KPK Bibit Samad Riyanto (anggota) dan mantan ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein (anggota). Terdapat lima tahapan dalam seleksi dimulai dari pendaftaran, seleksi administratif, penilaikan kompetensi dan integritas, penilaian lanjutan yang terdiri atas wawancara dengan pansel, tes simulasi dan tes kesehatan dan tahap terakhir adalah wawancara dengan pimpinan KPK. Saat ini KPK hanya memiliki dua orang penasihat atau separuh dari jumlah yang diamanatkan Undang-undang 30 tahun 2002 tentang KPK yang berjumlah empat orang. Namun satu penasihat KPK Abdullah Hehamahua sudah dua kali menjabat sehingga tidak dapat mengajukan diri lagi dan satu penasihat lain, Said Zainal Abidin telah menyampaikan secara lisan untuk tidak ingin lagi menjabat. (HUKUMONLINE.COM)


epaper kpkpos senin edisi 18 maret 2013