KORAN
9
ANTI KORUPSI
POLITIK
E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018
Jokowi Ungkap Kriteria Gubernur BI Baru JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menginginkan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru bisa menjaga kepercayaan pasar. Jokowi menyampaikan, kepercayaan pasar yang tinggi sangat dibutuhkan supaya institusi itu hingga bisa lebih berperan mendorong laju ekonomi. "Saya kira kepercayaan publik, kepercayaan pasar, sangat diperlukan untuk Gubernur BI," ujar Jokowi usai acara Dies Natalis Universitas Indonesia (UI) ke-68 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat, 2 Februari 2018. Menurut Jokowi, Gubernur BI baru itu harus bisa meyakinkan pasar bahwa laju inflasi, hingga kondisi moneter dan
mikro ekonomi Indonesia selalu baik. Dia pun mengaku masih menyeleksi sejumlah nama untuk diajukan guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. "Kan (pengajuan nama calon Gubernur BI) masih sampai akhir Februari," ujar Jokowi. Penggantian Gubernur BI akan dilakukan mengingat Agus Martowardojo akan memasuki masa pensiun pada Mei 2018. Pejabat Gubernur BI diuji oleh DPR, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur BI dibantu oleh Deputi Gubernur Senior yang bertindak sebagai wakil, serta empat hingga tujuh Deputi Gubernur. (INT)
KPK Setuju Audit Dana Otsus JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju dengan adanya usulan audit terhadap pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat. Usulan ini muncul pascaterjadinya kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Papua, meski wilayah itu memiliki dana Otsus yang besar. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, semua uang milik negara, harus dilakukan check and balance, diaudit dan diadili, terlebih lagi bila ada indikasi penyelenggara negaranya korupsi. "Mengapa dana Otsus seolah itu tidak ada hasil karenanya audit itu. Bukan audit keuangan saja, juga audit kinerja sebaiknya dilakukan, apakah sesuai dengan peruntukannya," kata Saut, Sabtu (3/1). Munculnya fenomena gizi buruk dan campak
diakui Saut memang menimbulkan pertanyaan besar. Untuk itu, patut diselidiki bagaimana implementasi dana Otsus serta pengelolaan keuangan tersebut. "Kalau ada rakyat sampai kurus tinggal kulit sama tulang yang saya lihat di media apakah ada kaitan dengan otsus, Ya kita harus dalami, kok bisa, dan dalami lagi apa benar selalu seperti berulang ulang?," ujarnya. Diketahui total dana otsus untuk Papua dalam APBN 2018 mencapai Rp8 triliun. Dana untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat Rp2,4 triliun. Sedangkan tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp2,4 triliun untuk Papua dan Rp1,6 triliun untuk Papua Barat. Namun, fenomena meninggalnya puluhan anak akibat gizi buruk dan campak mengakibatkan pertanyaan bagaimana implementasi dana Otsus tersebut. (INT)
PBB Akan Jadikan Kepala Desa Sebagai Caleg JAKARTA - Partai Bulan Bintang bersama Organisasi Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara bekerjasama membentuk lembaga advokasi di tiap kabupaten sebagai gerakan membela kepentingan masyarakat pedesaan. Program itu dibuat agar PBB dapat meraup suara dari masyarakat desa pada pemilihan legislatif 2019 mendatang. Sekjen PBB, Afriansyah Ferry Noer, menyatakan partainya saat ini serius menjalankan sejumlah strategi untuk menggaet suara masyarakat pedesaan. Sebab, menurutnya suara masyarakat desa sangat potensial mendongkrak partai mengingat jumlah masyarakat desa yang sangat besar. "Pada pemilu sebelumnya kami tidak masuk ke Senayan karena secara nasional suara PBB hanya dua sampai tiga persen. Salah satu faktornya karena kami mendapat suara kecil di pedesaan, khususnya di Jawa kami hanya mendapat 0,8 persen dari 60an juta pemilih di Jawa," kata Ferry di Kantor DPP PBB, Jalan Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan, Kamis 1 Februari 2018. Ferry mengakui, selama ini pihaknya tidak cermat dalam proses penjaringan caleg di tingkat kabupaten dan provinsi dimana caleg tersebut kurang melalukan pendekatan kepada masyarakat pedesaan. Saat ini, PBB menugaskan seluruh DPC melakukan pendekatan kepada kepala desa bahkan mendorong Kepala Desa
jadi caleg. Terkait upaya menjadikan kepala desa sebagai caleg, saat ini Ferry mengatakan pihaknya tengah bersiap mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. "Aturan yang ada sekarang kan kades tidak boleh berpolitik praktis. Dalam waktu dekat kami akan ajukan uji materiil supaya kades bisa jadi caleg tanpa harus mengundurkan diri," ujarnya. Sementara itu, Sudir Santoso, Ketua Umum Parade Nusantara, mengatakan kerjasama dengan PBB dilatari dengan kesamaan visi dan misi keduanya untuk menyejahterakan masyarakat desa. "Kami akan membentuk lembaga advokasi bersama PBB dalam hal ini Pak Yusril Ihza Mahendra di tiap kabupaten di seluruh Indonesia. Tugasnya nanti mengadvokasi masalah yang menimpa kepala desa maupun penduduk pedesaan. Sebab, banyak masyarakat pedesaan yang dikriminalisasi dan tidak paham soal masalah hukum," ujarnya. Parade Nusantara adalah organisasi yang beranggotakan kepala desa serta perangkat desa seluruh Indonesia yang memelopori lahirnya Undang-undang Desa. Sudir mengatakan, pihaknya akan mendorong kepala desa untuk maju sebagai caleg dari PBB. "Potensi meraup suaranya sangat besar. Sebab, ada tiga parameternya. Pertama, kades itu biasanya orang terpandang di desa, secara ekonomi terkuat di desa dan paling penting dia terbukti punya suara ketika menang dalam pemilihan kepala desa," ujarnya. (INT)
Gerindra Tolak Pasal Penghinaan Presiden JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan Fraksi Gerindra menolak masuknya pasal penghinaan pada Presiden dalam revisi UU KUHP. Fadli menilai pasal tersebut jelas bertentangan dengan demokrasi. "Iya lah (Menolak). Saya kira itu MK sudah memutuskan juga. Jadi seharusnya enggak ada lagi pasal-pasal itu," kata Fadli di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/2). Dia mengatakan pasal tersebut akan membuat demokrasi mengalami kemunduran. Wakil Ketua DPR ini juga menyebutkan pasal penghinaan presiden merupakan pasal karet. "Saya kira enggak perlu ada pasal itu. Nanti demokrasi mundur lagi, dan sudah diatur kalau menghina ada aturannya dan itu harus dibuktikan. Jangan jadi pasal karet. Saya kira ini masih proses," lanjut Fadli. Fadli mengatakan alasan pemerintah
memasukkan pasal itu karena menjaga kewibawaan bukan alasan yang logis. Dia menilai, apabila pemerintah ingin menjaga kewibawaannya yakni dengan kinerja, bukan justru dengan aturan yang dijadikan senjata. "Kewibawaan bukan datang dari hukum besi agar dia bisa dilindungi. Kewibawaan dari kinerja, pandangan, visi. Pemimpin ya harus bisa dikritik. Di Inggris Perdana Menteri juga biasa dikritik di depan umum biasa saja," jelas Fadli. Pasal 134 dalam revisi UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan termasuk penyerangan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 134 ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dalam surat putusan Fadli Zon Nomor 013-022/ PUU-IV/2006. Dengan putusan itu maka Pasal 134 itu dinilai inkonstitusional. (INT)
Baleg sebut Gerindra dan PKB Berpeluang Dapat Kursi Pimpinan MPR JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas membenarkan adanya usulan untuk penambahan lebih dari satu kursi untuk pimpinan MPR selain untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut dia, yang memungkinkan dapat kursi selain PDIP adalah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Gerindra sama PKB (yang mungkin dapat kursi)," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2). Sedangkan, penambahan kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus dilakukan
negosiasi. Meskipun sekarang masih terdapat perbedaan pendapat, kata Supratman, UU MD3 akan tetap disahkan dalam sidang paripurna 8 Februari mendatang. "Pimpinan DPR agar tanggal 8 Februari UU MD3 bisa kita selesaikan. Kenapa ini dilakukan karena ini merupakan revisi untuk antisipasi pemilu 2019," ujarnya. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan penambahan kursi ini hanya berlaku pada periode 2018-2019. Nantinya, usai pemilu 2019, jumlah pimpinan DPR maupun MPR akan kembali secara proporsional berdasarkan perolehan suara dengan kompo-
sisinya satu ketua dan empat Wakil. "Jadi UU MD3 tidak seperti yang kita sampaikan tapi ada perubahan sistem yang kita anut dalam pemilu 2019-2024. Kalau sekarang mekanismenya pemilihan maka 2019 adalah proporsional seperti 2009 lalu. Jumlah pimpinan akan kembali pada posisi 2009 jumlahnya lima orang, satu Ketua dan empat Wakil. Itu paling urgen dalam materi perubahan UU MD3," ujarnya. Anggota komisi III DPR ini juga menegaskan tidak akan ada revisi UU MD3 lagi hingga tahun 2024 mendatang. "Iya enggak ada,ini berlaku untuk 2019-2024," tandasnya. Sebelumnya, Ketua DPR Bambang
Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, mayoritas fraksi telah sepakat sepakat penambahan 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP dalam revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Jika PDIP mendapatkan jatah pimpinan, maka jumlah pimpinan DPR menjadi enam. Penambahan juga hampir dipastikan terjadi di MPR. Namun, menurut Bamsoet, masih terjadi perdebatan untuk menambah dua atau tiga kursi pimpinan. Bamsoet mengatakan pemerintah telah setuju kursi pimpinan DPR ditambah satu kursi. (INT)
PPP Minta Pemerintah Urungkan Tunjuk Dua Jenderal Polri Jadi Pj Gubernur JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyarankan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengurungkan niat untuk menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sebab, Polri tidak dalam posisi boleh menolak permintaan untuk menyiapkan nama Penjabat Gubernur. "Mestinya bukan Polri yang menolak, melainkan Menteri Dalam Negeri yang mengurungkan niat tersebut," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (2/2). PPP sudah mengonfirmasi masalah penunjukan tersebut kepada Polri. Hasilnya, Polri mengakui adanya permintaan untuk menyiapkan dua perwira tinggi untuk mengisi keko-
Arsul Sani songan jabatan kepala daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara. "Kalaupun kemudian permintaan Kemendagri tersebut dibatalkan,
maka tidak menjadi persoalan. Sebab, pemerintah juga perlu menjaga citranya dan tetap menunjukkan netralitasnya dalam pemilihan kepala
daerah," tegasnya. Jika ingin menunjuk anggota Polri sebagai Penjabat Gubernur, kata Arsul, sebaiknya tidak di Jabar dan Sumut. Sebab, ada anggota polisi yang ikut bertarung di Jawa Barat, sehingga berpotensi menimbulkan kecurigaan publik. "Sementara di Sumut, salah satu kontestannya adalah TNI. Hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa TNI berhadapan dengan Polri. Selain itu, polisi dianggap akan membela calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tutupnya. Diketahui, Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. (INT)
BPOM Harus Gencar Sosialiasi Produk Berlabel Halal JAKARTA - Dua merek suplemen makanan ramai diperbincangkan karena mengandung DNA babi. Viralnya kasus itu terjadi saat ada surat dari Balai Besar POM di Mataram kepada Balai POM di Palangka Raya tentang dua merek suplemen makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian mengambil sampel dan melakukan pengujian terhadap parameter DNA babi pada suplemen makanan tersebut. Hasilnya menunjukkan adanya kandungan babi. Kepala Laboratorium UI Halal Center, Amarila Malik, mengatakan dalam memperoleh nomor registrasi Badan POM, diharuskan pencantuman dengan jelas label mengandung babi jika memang ada di dalam suatu produk. Setidaknya, langkah ini untuk mensosialisasikan wajib
sertifikasi halal pada 2019 mendatang. "Jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan mendapat kepastian. Masyarakat menjadi aman dan nyaman," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Jakarta, Sabtu (3/ 2). Untuk itu, ia meminta masyarakat harus cerdas dalam memakai sebuah produk, apakah layak dikonsumsi atau tidak. Sebab, pelabelan merupakan penjaminan suatu produk yang dikonsumsi. "Persyaratan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) olen industri juga sudah diberlakukan, yang dapat menjadi kepastian tidak terjadi kontaminasi. Jadi masyarakat diminta cerdas menilai suatu produk jika tidak berlabel," ungkapnya. Sehingga diharapkan hal ini menjadi pelajaran berharga untuk
semua perusahaan. Perusahaan yang memproduksi produkproduk ini diminta sertifikasi halal
supaya masyarakat tidak khawatir. (INT)