Page 1

EDISI 491/ THN IX 5 - 11 FEBRUARI 2018 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : M E R D E K A

D A L A M

B E R I T A

PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Koran KPK POS BERUBAH NAMA Disampaikan kepada seluruh pembaca KPKPOS bahwa sesuai dengan arahan dari Dewan Pers serta rapat redaksi dan managemen perusahan maka mulai minggu pertama bulan Februari 2017 nama Koran KPKPOS berubah menjadi Koran ANTI KORUPSI. Demikian disampaikan dan harap dimaklumi. REDAKSI

Zaadit : Kartu Kuning Peringatan Evaluasi Tahun Keempat

“Kartu Kuning” Buat Jokowi Siratkan Makna dan Harapan JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo tidak tersinggung dengan aksi seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang mengacungkan sebuah buku berwarna kuning, layaknya kartu kuning dalam pertandingan sepak bola.

Zaadit Taqwa

Peristiwa itu terjadi ketika Jokowi menerima Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI selepas acara Dies Natalies ke-68 UI di Kampus UI, Depok, Jawa Barat. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM

UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning ke Presiden Joko Widodo. Ia mengangkat tinggi-tinggi sebuah buku paduan suara UI berwarna kuning sambil meniup peluit panjang. Bak wasit sepak bola,

Zaadit mengibaratkan kartu kuning tersebut sebagai peringatan kepada Jokowi. "Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya” kata mahasiswa Fakultas MIPA ini. Aksi Zaadit itu pun langsung menarik perhatian Jokowi dan seisi ruangan. Seorang personel Pasukan

JAKARTA - Alasan Ketua BEM UI Zaadit Taqwa memberikan " kartu kuning" kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri. "Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya” kata Zaadit kepada wartawan, Jumat (2/2). Zaadit mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada sejumlah hal yang menjadi sorotan BEM UI. Masalah tersebut adalah isu gizi

buruk di Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa. "Masih banyak isu yang membuat masyarakat resah atas kondisi Indonesia," kata Zaadit. Isu gizi buruk di Asmat berdasarkan data Kemenkes menyebutkan, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

PEMBANGUNAN KANTOR BPKAD LABUHAN BATU

Proses Lelang Menyalah, Pembangunan Asal Jadi Rantauprapat - Proyek pembangunan gedung kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu sepertinya asal jadi, ini terlihat salah satunya dari kedalaman cor tiang utama yang tidak sesuai dengan bestek sehingga dikhawatirkan ketahanan gedung tidak akan kokoh, bahkan sebelumnya dalam proses lelang sepertinya juga tidak sesuai dengan aturan.

Tidak sesuainya dengan aturan dalam proses lelang dikarenakan dalam Lembaran Dokumen Pengadaan (LDP), proyek pembangunan BPKAD Labuhanbatu No.0551/ULP/P.V/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tidak melampirkan jumlah nominal jaminan penawaran dan tidak mencantumkan masa berlaku jaminan penawaran sehingga tidak sesuai den-

gan Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Keanehan ini juga dirasakan para peserta tender sehingga Direktur PT Putra Gamak, Buyung salah satu peserta tender melayangkan sanggahan, namun pihak ULP seperti menampikkannya karena terlihat tidak ada jawa-

ban hingga berakhirnya proses tender. Kepada media ini Buyung mengakui hal tersebut, bahkan menegaskan seharusnya ULP Pemkab Labuhanbatu melakukan tender ulang terhadap proyek tersebut. "Dalam proses tender proyek

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Sebuah Nama Menyiratkan Sejuta Pesan Memasuki usianya ke delapan tahun akhirnya nama koran KPKPos yang sudah memasyarakat harus berubah hal ini sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Dewan Pers. Walaupun nama berubah tetapi berita yang disajikan tetap seperti biasa sehingga tidak membuat surut semangat untuk menyampaikan berbagai kasus yang ada. Koran ANTI KORUPSI pengganti nama KPKPos juga bukan sebuah nama sembarang dan mudah didapat. Berkali kali pertemuan diadakan, untuk mendapat sebuah nama tersebut yang nantinya • LANJUT KE HAL. 2

Kejari Diminta Proses Dugaan Korupsi Dana Desa Gunungtua NIAS UTARA – Puluhan warga masyarakat Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias telah melaporkan Arosokhi Hia selaku Kerpala Desa Gunungtua kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tertanggal 25 Oktober 2017 yang lalu. Arosokhi Hia dituding warganya telah menyelewengkan sebagian Dana Desa (DD) dan ADD Tahun anggaran 2014 hingga Tahun Anggaran 2016. Menurut pelapor, One Hia kepada wartawan di Gunungsitoli mengatakan tindakan oknum Kepala Desa Gunungtua sangat keterlauan dan diluar batas kewajaran. Misalnya, pada

• LANJUT KE HAL. 2

Bikin Macho Waria, Kapolres Diperiksa Propam JAKARTA - Kapolres Aceh Utara, AKBP Untung Sangaji mengatakan dirinya telah diperiksa Propam Polda Aceh. Pemeriksaan dilakukan soal penertiban 12 waria yang diamankan beberapa waktu lalu. "Benar, saya sudah diperiksa oleh pihak Polda. Tindakan mereka sudah betul, memang harus seperti itu. Tidak boleh disalahkan. Itu sudah betul supaya ada pembanding antara tindakan kami dengan informasi yang beredar di luar sana," kata Untung Sangaji saat ditemui detikcom di kantornya, Jumat (2/2). Untung mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Aceh untuk

Pelapor Korupsi Dana ADD.

• LANJUT KE HAL. 2

Sejumlah PNS Nisel Diperiksa Tipikor Polres

3 Gubernur Usungan PAN Terjerat KPK JAKARTA - Tiga gubernur usungan PAN, Nur Alam, Zumi Zola dan Ridwan Mukti sudah terjerat KPK. Waketum DPP PAN Totok Daryanto menyebut pihaknya kesulitan memantau kader di daerah. "Ya, partai itu juga susah mengawasi di daerah. Kita memang bisa mengimbau agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Cuma kembali ke-

pada pejabat yang bersangkutan," kata Totok saat dihubungi detikcom, Jumat (2/2). Totok menilai baik Nur Alam, Zumi maupun Ridwan terjebak dalam budaya politik yang menuntut biaya tinggi. Dia pun berharap agar budaya tersebut hilang. "Kalau ada satu kejadian begitu ya ini saya kira dampak dari budaya poli-

tik kita yang harus diubah. Jadi, bagaimana agar politik ini tidak lagi, apa, didominasi oleh kepentingan biaya tinggi," papar Totok. Pria yang juga anggota DPR RI ini meminta KPK memperlakukan semua kepala daerah dengan adil. Di sisi lain, sambung Totok, kepada Nur Alam, • LANJUT KE HAL. 2

Kejaksaan Agung Tahan Dua Pejabat BUMN Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus penyimpangan Kredit Modal Kerja PT Sang Hyang Seri (Persero) yang diterima dari bank BRI dan BNI. Dua orang tersangka dalam kasus ini ditahan penyidik.

"Dua tersangka Kadiv Keuangan tahun 2012 berinisial KP dan Kabag Keuangan tahun 2012-2013 berinisial HS, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan 21 Pebruari 2018," kata Kapuspenkum Kejagung, M Rum, dalam keterangannya, Jumat (2/2). Penahanan itu dilakukan

berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-08/ F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 2 Pebruari 2018. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18, Pasal 3 jo. Pasal 18, Pasal 12 huruf e, Pasal 9, Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini bermula pada tahun 2012-2013 PT Sang Hyang Seri (Persero) menerima Kredit Modal Kerja dari Bank BRI dan Bank BNI, yang peruntukannya adalah untuk tambahan modal kerja usaha pembenihan tanaman pangan dan pengadaan pupuk. Namun dalam pelaksanaannya pinjaman kredit itu tidak • LANJUT KE HAL. 2

NISEL - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Nias Selatan, di panggil oleh Unit Tipikor Polres Nisel untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak Pidana Korupsi pembebasan biaya pendidikan di bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Nisel TA.2015 dengan pagu dana sebesar Rp. 26.289.080.000. Dari data yang diperoleh KPK Pos, ada 10 orang PNS Nisel yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut mas-

ing-masing berinisial, Ir. ID, selaku Kepala Bappeda Nisel TA.2015, SD, SPd SKM MM M.Kes sebagai penangungjawab panitia pengadaan Mahasiswa Dinkes Nisel TA.2015, ET, SKM, ketua panitia pengadaan Mahasiswa TA.2015, SRF, SKM MM, panitia pengadaan Mahasiswa TA.2015, HSL, SE, selaku Kasi Evauluasi Anggaran DP2KAD Nisel TA.2015, FSH, S.Kep. Ns, panitia pengadaan Mahasiswa TA.2015, RD, sebagai panitia pen• LANJUT KE HAL. 2

Hotel Alexis Kabarnya Beroperasi Kembali JAKARTA - Hotel Alexis yang secara resmi tidak diperpanjang izin operasi usahanya oleh Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017 lalu dimana salah satu alasannya dalam usahanya diduga karena adanya penyimpangan didapat kabar kembali beroperasi. Menanggapi hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menegaskan, jajarannya masih melakukan langkah-langkah terkait kabar beroperasinya kembali hotel dan griya pijat Alexis, Penjaringan, Jakarta Utara. Anies telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti hasil investigasi salah satu media massa yang menyebutkan masih terdapat praktik prostitusi

di Alexis. Ia mengatakan, Dinas Pariwisata dan Budaya terus melakukan langkah-langkah sesuai dengan intruksi yang telah diberikan. "Dinas Pariwisata jalanin intruksi kok," kata Anies di RSIA Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat 2 Februari 2018. Anies menegaskan, jika Alexis terbukti melakukan pelanggaran aturan dan hukum, maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. "Kalau melanggar, dihukum, enggak ada yang lain," ujarnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, hukuman terberat bisa sampai dengan penutupan. "Bisa sampai ditutup," ucapnya.(INT)


2 E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

SAMBUNGAN

Kapolda Sumut Berikan Arahan Operasi Mantap Praja Toba 2018 MEDAN - Kapolda Sumut diwakili oleh Wakapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto SH, memberikan arahan guna mengoptimalkan pelaksanaan operasi Mantap Praja Toba–2018, Sabtu (03/02/2018) pukul 11.15 wib bertempat di Aula Tribrata Polda Sumut. Wakapolda didampingi Irwasda Polda Sumut, para PJU Polda Sumut, Para Kapolres sejajaran Polda Sumut, para Kabag Ops, Kaset Ops dan operator jajaran Polda Sumut. Dilansir dari Tribratanews. sumut.polri.go.id, Sabtu (03/02/ 2018), Kegiatan arahan dari Wakapolda Sumut bertujuan untuk mengoptimalkan serta menyatukan presepsi dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja Toba 2018 untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di wilayah Provinsi Sumatera Ut-

ara. "Dalam Ops Mantap Praja, masing-masing Kapolres yang terlibat mampu mengambil andil dalam kegiatan pengamanan baik dari Pasangan Calon, KPU dan Bawaslu dari daerahnya masing-masing. Lakukan penggalangan serta pendekatan kepada TNI dan pemerintah yang nantinya dapat membantu kita dalam pengamanan," kata Wakapolda Sumut menyampaikan amanat. Wakapolda Sumut juga meminta agar BKO dari Polda Sumut ke Polres untuk benar benar fokus dalam pelaksanaan pengamanannya. Wakapolda Sumut meminta agar setiap anggota menggunakan kekuatan yang dimiliki secara cerdas. Selanjutnya arahan dari Irwasda Polda Sumut meminta kepada

SEBUAH NAMA MENYIRATKAN SEJUTA PESAN........................................ • DARI HALAMAN. 1 tidak mengubah dari makna dan spirit kemerdekaan dalam berita untuk mengungkap berbagai kasus dan sebagai rujukan aparat terkait dalam membongkar kasus. Puluhan nama disampaikan, mulai dari redaktur hingga masyarakat yang berempati terhadap Koran KPKPos dan akhirnya terpilihlah satu nama yang dirasa pas, hal ini mengingat banyaknya nama media koran yang sudah bermunculan duluan sehingga perlu kehatihatian. Walau ada kata pepatah yang mangatakan apalah arti sebuah nama namun keredaksian dan ma-

nagemen memandang perlu karena sebuah nama dalam sebuah koran akan menyiratkan sejuta pesan dan bermakna. Semoga peralihan nama Koran KPKPos menjadi Koran Anti Korupsi menimbulkan gairah baru dalam memberikan informasi kepada masyakarat, dan oplah yang akan terus menanjak. Doa dan harapan juga dipanjatkan agar sang pencipta meridhoi perubahan nama ini dan kepada pembaca setia KPKPos diucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini dan tetap setia walau nama telah berubah. Selamat tinggal nama KPKPos dan selamat datang nama Anti Korupsi.

SEJUMLAH PNS NISEL DIPERIKSA TIPIKOR POLRES................................... • DARI HALAMAN. 1 gadaan Mahasiswa TA.2015, RB, AMk, panitia pengadaan Mahasiswa TA.2015, SAW, AMk, SAP, panitia pengadaan Mahasiswa TA.2015 dan NT, S.Kep.Ns, panitia pengadaan Mahasiswa TA.2015. Kasus ini naik ketingkat Penyidikan pada tanggal, 6 Desem-

ber,2017 dengan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/164/ XII/2017. Dalam kasus ini juga masih belum diketahui apakah sudah ada penetapan tersangka atau tidak. Sementara, Kapolres Nisel, AKBP Faisal Florentinus, Napitupulu, SIK MH saat dikonfirmasi via WhatsApp, terkait ini, Rabu, (31/ 1), tidak dibalas.(HAL)

para peserta yg terlibat dalam arahan agar melaksanakan apa yg menjadi atensi dari Wakapolda Sumut. Irwasda Polda Sumut juga meminta agar para Kabagren dapat membuat perencanaan dengan benar agar kedepannya tidak menjadi temuan dan dapat menjadi lebih baik. “Persiapkan betul–betul, mengerjakan dengan benar seluruh rangkaian kegiatan Ops Mantap Praja Toba 2018 Polda Sumut” lanjut Wakapolda Sumut. Kegiatan ditutup dengan diskusi serta tanya jawab seputar penanganan Ops Mantap Praja Toba 2018. Arahan Wakapoldasu Sementara itu, Wakapolda Sumut (Wakapoldasu) Brigjen Pol Agus Andrianto SH didampingi Irwasda Poldasu, PJU Poldasu dan Kapolrestabes Medan memberikan pengarahan terkait antisipasi kriminalitas dan kemacetan lalu lintas di Kota Medan, yang bertempat di Ruang Sinabung, Lantai 2, Mapolda Sumut, Jumat (02/02/ 18). Pengarahan juga dihadiri oleh para Kasat Sabhara, Kasat Reskrim dan Kasat Lantas serta para Kapolsek beserta Kanit sejajaran Polrestabes Medan. Tujuan dilaksanakan pengarahan ini yaitu membahas terkait kinerja anggota di lapangan. “Setiap kejahatan yang terjadi di jajaran Polrestabes Medan ini adalah kurangnya kinerja dari anggota, buktikan kinerja kita sebagai polisi kepada masyarakat, jangan hanya mau jabatan tapi tidak mau kerja, karena jabatan tidak menjamin kebahagian hidup kita,” jelas Wakapoldasu. “Berikan rasa aman kepada masyarakat, di pelajari kapan saja para pelaku kejahatan itu beraksi, malam kita melakukan pengamanan sekarang mereka bermainya siang, kita lakukan pola baru untuk mengatasi itu.Lakukan tindakan yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan dan para pelanggar lalu lintas dengan kewenangan yang kita punya, seperti pelaku rampok, tegur orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas kalau tidak mempan ditegur lakukan penilangan," paparnya menambahkan.(BS)

Ikuti Pilkada, 6 Kepala Daerah di Sumut Ajukan Cuti MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah menerima pengajuan surat permohonan cuti dari beberapa Kepala Daerah (KDh) yang kembali maju dalam Pilkada 2018. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Provsu, Basarin Tanjung mengatakan, dari delapan daerah yang akan melaksanakan Pilkada, sudah enam KDh yang mengajukan cuti. "Surat pengajuan mereka sudah masuk ke kita. Kita sudah minta mereka sebelum masuk masa kampanye pengajuan cuti harus sudah masuk. Supaya kita

bisa cepat memprosesnya," katanya. Basarin menjelaskan, Pemprovsu saat ini sedang mencari pengganti KDh yang sementara akan cuti. Semua peraturan tentang KDh yang akan maju dalam Pilkada sudah diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada. "Dalam pasal 70 disebutkan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan Negara, dan dilarang meng-

gunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya," jelasnya. "Selanjutnya, cuti bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri. Kemudian cuti yang telah diberikan Gubernur, wajib diberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota," ungkap Basarin. Adapun sejumlah KDh yang mengajukan cuti untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 di Sumut antara lain, Bupati Taput, Nikson Nababan, Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, Plt. Bupati Batubara, Hari Nugroho, Wakil Bupati Langkat, Sulistiyan-

to, Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu, serta Bupati Simalungun, JR Saragih. "Jadi, dari mereka yang mengajukan cuti itu, ada yang akan diangkat sebagai Pejabat (Pj) dan ada juga yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Jadi, misalkan Bupatinya yang maju, sementara Wakilnya tidak ikut maju, maka Wakilnya itu secara otomatis ditetapkan sebagai Plt. Akan tetapi, jika dua-duanya maju, terpaksa Gubernur harus ditunjuk siapa yang akan menjadi diangkat Pjnya," pungkas Basarin.(GS)

Mengandung DNA Babi, Produsen Viostin DS dan Enzyplex Harus Bertanggung Jawab MEDAN - Penemuan Viostin DS dan Enzyplex mengandung DNA Babi yang telah beredar sejak November 2017 dan bahkan diiklankan bebas di media elektoronik bukti Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) tidak melakukan pengawasan produk obat-obatan yang beredar di pasaran. Produsen produk tersebut pun harus bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengkonsumsinya. Viostin DS dan Enzyplex yang mengandung DNA Babi harusnya menjadi tamparan telak bagi pejabat di BBPOM dan Kemenkes. Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S. Siregar mengungkapkan sudah seharusnya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap pelaku usaha makanan dan obat-obatan yang nakal. “Produk yang mengandung DNA Babi atau mengandung zat berbahaya harus diberikan sanksi pidana selain selama ini diberikan sanksi pencabutan izin. Pemerintah dinilai tidak tegas dalam mem-

berikan sanksi yang hanya melakukan penarikan barang tetapi tidak pernah mempertimbangkan konsumen jadi korban,” ungkapnya. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan tidak pernah dilakukan sehingga sangat tidak berkeadilan karena konsumen tidak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Menurut Padian Adi S. Siregar, langkah pemerintah yang hadir ketika ada masalah sungguh melanggar logika perlindungan negara terhadap rakyat. Bagaimana negara membiarkan rakyatnya menjadi korban “praktek curang” pelaku usaha obat dan makanan. “Pemerintah kecolongan melakukan pengawasan bahkan mengeluarkan izin Viostin DS dan Enzyplek atau produk lainnya, karena pemerintah selama ini bekerja berbasis anggaran dan di beberapa kesempatan kritik yang diajukan publik lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah karena keterbatasan jumlah SDM dan anggaran,” ungkapnya. BBPOM dan Kemenkes selama ini bertindak hanya “sekedar

tukang tandatangan” dalam menerbitkan izin produk obat-obatan tanpa melakukan kajian dan mengevaluasi produk yang diterbitkan izinnya. Selain itu, Padian Adi S. Siregar menambahkan pelaku usaha harus diberikan sanksi memberikan kompensasi kepada konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban lantaran merugikan masyarakat sebagai konsumen yaitu mengembalikan sejumlah uang kepada konsumen yang telah mengonsumsi sesuai nilai pembeliannya. Sanksi ini harus dibarengi dengan pemeriksaan terhadap semua produk pelaku usaha yang beredar di pasaran. Apabila ditemukan banyak pelanggaran maka izinnya harus dicabut bahkan pemilik perusahaan harus dipidana menurut pertanggungjawaban pidan korporasi. Tetapi, secepatnya kedua perusahaan tersebut harus melakukan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat sebagai konsumen. Sebab, hal tersebut merupakan bentuk keteledoran yang sangat merugikan konsumen.

Selain itu, Padian Adi S. Siregar menambahkan pemerintah harus melakukan evaluasi secara periodik terhadap produk yang telah diterbitkan izinnya sehingga dapat menutup celah pelaku usaha melakukan pelanggaran. Bisa jadi dalam permohonan izin, pelaku usaha mematuhi uji kelayakan sebuah produk tetapi setelah diproduksi dilakukan penyimpangan seperti yang terjadi pada Viostin DS dan Enzyplex. BBPOM dan Kemenkes harus turun langsung menguji sampel produk bukan malah menunggu pelaku usaha yang penuh kesadaran diri menguji produknya. “Tentu pendekatan pemidanaan menjadi solusi terbaik terhadap pelaku usaha yang memasukkan zat yang dilarang dimasukkan dalam makanan dan obat-obatan. Dalam hal ini, DNA Babi dalam Viostin DS dan Enzyplex juga harus dipidana bukan karena berbahaya, tetapi adanya unsur penipuan informasi yang dilakukan pelaku usaha sehingga tubuh konsumen terkontaminasi dengan zat yang tidak seharusnya masuk dalam tubuhnya,” pungkasnya.

“KARTU KUNING” BUAT JOKOWI ZAADIT : KARTU KUNING PERINGATAN EVALUASI TAHUN KEEMPAT........................................ SIRATKAN MAKNA DAN HARAPAN............ • DARI HALAMAN. 1 Papua mencapai Rp 11,67 triliun, Asisten Operasi Kapolri Irjen UI juga menyoroti adanya draf per- siswa UI yang mengacungkan kar• DARI HALAMAN. 1 Pengamanan Presiden langsung mengamankan Zaadit ke luar ruangan. Sambil berjalan ke luar ruangan, Zaadit masih terus mengangkat kartu kuning yang ia berikan ke Jokowi. Namun, ia mengaku tak mendapatkan perlakuan kasar dari Paspampres. "Cuma diminta keterangan saja. Diminta identitas," kata Zaadit. Sementara itu juru bicara Presiden, Johan Budi, menyampaikan Jokowi tidak memberi reaksi khusus atas aksi mahasiswa itu. "Terhadap aksi ini Presiden Jokowi

biasa saja, tidak tersinggung," ujar Johan melalui pesan singkat, Jumat, 2 Februari 2018. Menurut Johan, Jokowi juga telah sengaja meluangkan waktu untuk hadir di acara itu. Namun Jokowi tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya acara batal dilaksanakan akibat aksi tersebut. "Sebenarnya sudah dijadwalkan Presiden menerima ketua BEM selepas acara, karena katanya ada yang mau disampaikan dari BEM UI kepada Presiden. Tapi tidak tahu, tiba-tiba saat acara di dalam, ada mahasiswa yang mengacungkan buku berwarna kuning," ujar Johan.(INT)

BIKIN MACHO WARIA, KAPOLRES DIPERIKSA PROPAM............................ • DARI HALAMAN. 1 memeriksa kebenaran terkait isu yang berkembang. "Saya rasa itu sudah betul yang dilakukan. Agar mereka mengetahui kejadian sebenarnya di lapangan. Tidak ada penyiksaan, hanya memang gunting rambut ada. Kan itu supaya banci-banci itu lebih bagus dan biar tampilannya seperti laki-laki semestinya," sebut Untung. Terkait soal penertiban waria, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Misbahul Munauwar, mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karna-

vian memerintahkan Kapolda Aceh untuk menindaklanjuti informasi tersebut. "Sekarang Polda sudah kirim tim ke sana. Itu perintah Kapolri ke Kapolda agar ditindaklanjuti yang terkait dengan foto-foto itu dicukur segala macam itu, dibuka bajunya. Itu kalau betul dilakukan oleh oknum, kan oknum itu manusianya itu siapa itu. Kan gak bisa kita bilang oh pak Untung (Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji), oh anggota siapa. Kan belum tahu kita yang lakukan siapa kan," kata Misbahul saat berbincang dengan detikcom, Jumat (2/2).(INT)

3 GUBERNUR USUNGAN PAN TERJERAT KPK.................................... • DARI HALAMAN. 1 Zumi dan Ridwan, DPP PAN akan memberikan bantuan hukum. "Saran kita pokoknya ada perlakuan adil (dari KPK), jangan tebang pilih. Dan ya kewajiban partai untuk melakukan pembelaan, mendampingi. Ya saya kira bagian dari kewajiban dari partai (mendampingi Nur Alam dan Zumi)," terang dia. Nur Alam diduga menyalahgunakan kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara terkait pemberian izin pertambangan pada

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tahun 2016 lalu. Saat ini kasusnya masih berjalan di Pengadilan Tipikor. Sedangkan Zumi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi. Gubernur Jambi itu ditengarai menerima gratifikasi sebesar Rp 6 miliar. Kemudian Ridwan Mukti yang merupakan gubernur Bengkulu didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 1 miliar. Uang itu merupakan bagian dari janji sebesar Rp 4,7 miliar.

anak yang terkena campak dan gizi buruk. BEM UI mempertanyakan mengapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang besar. Pada 2017, dana otsus untuk

yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat. "Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua," katanya. BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan

Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI. "Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI," kata Zaadith. Lalu, pada isu terakhir, BEM

aturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memastikan, Presiden tidak tersinggung dengan aksi maha-

tu kuning tersebut. "Terhadap aksi ini, Presiden Jokowi biasa saja, enggak tersinggung," ujar Johan seusai acara tersebut. Presiden tetap mengikuti acara hingga selesai. Ia juga tidak memerintahkan apa-apa kepada jajarannya terkait peristiwa tersebut.(INT)

PROSES LELANG MENYALAH, PEMBANGUNAN ASAL JADI.............................................................. • DARI HALAMAN. 1 pembangunan BPKAD Labuhanbatu banyak ditemukan menyalahi aturan. Ada apa di ULP Pemkab Labuhanbatu ?," sebut Buyung yang juga pelaksana proyek lanjutan pembangunan kantor Bupati Labuhanbatu mengerutkan dahinya bingung. Sementara itu Kepala ULP Pemkab Labuhanbatu, Supriono saat ditemui dikediamannya beber-

apa waktu lalu guna meminta penjelasan, tidak mampu untuk memberikan keterangan. Pantauan wartawan seputar pembangunan proyek yang sedang berlangsung memang sepertinya terlihat teknik pengecoran fondasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau menyalahi bestek. Hal ini dikarenakan, rekanan pelaksana pekerjaan tidak mau mengikuti struktur tanah yang miring. Sehingga membuat fonda-

si cor pemegang tiang utama sebagian terlihat dicor diatas tanah yang menjadi areal tempat pembangunan kantor BPKAD tersebut. Dari keterangan pekerja di lokasi tersebut kepada wartawan menyebutkan bahwa cor fondasi tiang utama belakang kantor kedalamannya hanya 1 meter, sedangkan depan 1,5 meter. "Karena tanahnya miring pak, maka coran tiang utama belakang

kantor terlihat, di depan digali 1,5 meter dibelakang 1 meter, makanya corannya terlihat pak," sebut seorang pekerja. Informasi yang didapat, proyek senilai Rp4.388.500.000, yang dikerjakan oleh PT Mitra Cendana Construction dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 itu disebut sebut milik Ketua Koni Labuhanbatu Ali Akbar. "Pak Ali Akbar, tiap sore datangnya pak melihat proyek ini ber-

sama temannya," tutur seorang pekerja disana lagi. Akibat proyek tersebut dikerjakan asal jadi, beberapa pekerja proyek itu juga meyakini ketahanan pembangunan kantor BPKAD Pemkab Labuhanbatu itu tidak akan bertahan lama. Dalam waktu dekat kondisi dinding bangunan diyakini akan retak-retak dan rentan roboh. Kondisi itu menimbulkan asumsi aroma korupsi sangat kuat dalam proyek tersebut.(HAH)

KEJARI DIMINTA PROSES DUGAAN KORUPSI DANA DESA GUNUNGTUA.................................... • DARI HALAMAN. 1 pemanfaatan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2014 yang mana bantuan honorarium nara sumber/ moderator pelatihan perangkat desa, bantuan transportasi,biaya cetak nama peserta dan cetak spanduk,pengadaan modul, biaya minum serta belanja pengadaan papan pengumuman BPD belum terealisasi. Demikian juga Dana Desa (DD) dan ADD Tahun anggaran 2015 diduga terjadi penggelembungan harga (Mark up) pada belanja Alat Tulis Kantor (ATK), biaya makan minum peserta rapat, penggandaan proposal,pengadaan laptop sebanyak 4 unit, pengadaan

printer,camera digital,serta biaya pemeliharaan kantor desa. Dan yang lebih fantastis lagi yakni belum terealisasinya biaya operasional belanja modal bagi BPD Gunungstua seperti pengadaan laptop 1 unit,printer 1 unit, flasdisk 1 buah. Kemudian, belanja untuk kegiatan fasilitasi kepemudaan/kemasyarakatan seperti pengadaan kostum aparat desa, kostum bola kaki,kostum bola volly, kostum RT/RW,pengadaan bola kaki dan bola volly, pengadaan net bola volly dan pluit, belanja barang/ jasa serta biaya fasilitasi pengadaan peralatan gotong royong. Dalam laporan itu juga diungkapkan bahwa pada pelaksanaan rapat di desa Gunungtua be-

berapa waktu yang lalu, oknum Kepala Desa Gunungtua menyatakan bahwa dalam pengurusan dan pencairan Dana Desa dan ADD tidak mulus begitu saja tetapi ada pungutan dari oknum pegawai baik yang dikecamatan Tugala Oyo maupun dari pihak Kabupaten Nias Utara. Misalnya pada pencairan Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2016,menurut Kades Gunungtua dia diminta Rp 20 juta. Terkait kualitas pelaksanaan fisik Dana Desa dan dana ADD TA 2016 menurut One Hia, memang jauh dari harapan karena hal ini bisa disebabkan tidak dibayarkannya jasa pengawasan termasuk penggunaan Dana Desa dan ADD TA 2016 yang belum terealisasi sep-

erti pembuatan prasasti,biaya makan minum untuk pembersih lapangan bola kaki,upah penyemprotan, belanja makan minum harian pegawai,transportasi tim pematokan/pengukuran wilayah desa serta biaya pemeliharaan kantor Desa Gunungtua,biaya minum rapat koordinasi desa serta pengadaan kursi sova. Selain dugaan korupsi pada pelaksanaan Dana Desa dan dana ADD yang dilakukan oleh oknum Kades Gunungtua, juga dalam penempatan aparat pemerintahan desa dan anggota BPD yang diangkatnya dari sanak keluarganya sendiri. Seperti, Sekretaris Desa,Kepala Seksi Kesra, Ketua BPD,Kepala Urusan Pembangunan,Ketua

LPM,Kepala Dusun,adalah abang, adik dan saudara sepupunya sendiri sehingga setiap tindakannya meskipun merugikan masyarakat banyak selalu disetujui oleh keluarganya. Kami meminta perhatian Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli agar segera menindaklanjuti laporan kami karena apabila tidak ada realisasinya maka kami akan meneruskan pengaduan kami ini kepada Kejaksaan Tinggu Sumatera Utara,ujar pelapor. Sementara itu Kajari Gunungsitoli, Paringotan Bakara yang dihubungi wartawan melalui ponselnya, Selasa (30/1) meskipun masuk tetapi tidak diangkat, demikian juga ketika di SMS juga tidak di balasnya. (Tim)

KEJAKSAAN AGUNG TAHAN DUA PEJABAT BUMN ............................................................................. • DARI HALAMAN. 1 sesuai dengan peruntukannya. "Pada tahun 2012 dan 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) menerima Kredit Modal Kerja dari Bank BRI dan Bank BNI, yang peruntukannya adalah untuk tambahan modal kerja usaha pembenihan tanaman pangan dan pengadaan pupuk, ternyata oleh

tersangka KP dan HS tidak digunakan sesuai peruntukannya," kata Rum. Ada pun uang itu kemudian digunakan untuk operasional kantor. Kemudian uang diputar seolah-olah sebagai hasil produksi Kantor Regional 1 PT Sang Hyang Seri (Persero) Sukamandi, padahal sebenarnya hasil produksinya tidak ada.

"Padahal produksinya tidak ada, uang tersebut disalurkan ke Cabang-cabang Kantor Regional 1 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Sukamandi kemudian dikembalikan ke rekening CMS (Cash Management System) Kantor PT Sang Hyang Seri (Persero) Pusat," kata Rum. Akan tetapi uang pinjaman modal kerja itu digunakan untuk

peruntukan lain seperti membangun pabrik pakan. Berdasarkan audit BPK, tersangka menyelewengkan uang Rp 7 miliar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Sebesar Rp 7 miliar, diambil kembali oleh para tersangka secara tunai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan peruntukannya. Dibuat pertanggungjawaban palsu/tidak benar

atas penggunaan dana KMK yang tidak sesuai peruntukannya tersebut," sambung Rum. "Penggunaan Dana Droping Modal Kerja oleh Kantor Regional 1 PT Sang Hyang Seri (Persero) Sukamandi sebesar Rp 65,45 miliar tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang ada," imbuhnya.(INT)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3 E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

KORUPSI

NASIONAL

Fredrich Yunadi Menunggu Hari Pengadilan JAKARTA- Pengacara Fredrich Yunadi nampaknya tinggal menunggu hari untuk diadili. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas kasus dugaan merintangi penyidikan perkara e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang menjerat Fredrich ke Pengadilan Tipikor Jakarta. "Pagi tadi sekitar pukul 10.30 WIB JPU KPK telah menyerahkan dakwaan dan berkas perkara FY ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/2). Dengan pelimpahan ini, Jaksa KPK tinggal menunggu penetapan PN Jakarta Pusat mengenai jadwal dan majelis hakim yang memimpin persidangan. "Selanjutnya kami menunggu jadwal persidangan," kata Febri. Dalam surat dakwaan ini, Jaksa KPK telah membeberkan seluruh perbuatan Fredrich untuk merintangi penyidikan

perkara korupsi e-KTP yang menjerat Novanto sudah dijabarkan dalam surat dakwaan Fredrich. Untuk itu, Jaksa bakal memaparkan isi dakwaan dan membuktikan dakwaan dalam persidangan yang bakal digelar dalam waktu dekat ini. "Seluruh perbuatan dugaan merintangi penanganan kasus KTP-el telah diuraikan di sana dan akan dibuktikan lebih lanjut di persidangan," katanya. Dengan pelimpahan ini, gugatan praperadilan yang diajukan Fredrich untuk melawan KPK terancam gugur. Sidang perdana gugatan ini rencananya bakal digelar PN Jaksel pada Senin (5/2). Namun, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan 'dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa ?oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-

XIII/2015 menyatakan, permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan. Diketahui, KPK menetapkan Fredrich dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutardjo sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Novanto. Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(BBS)

KPK Perpanjang Penahanan Dokter Bimanesh JAKARTA- Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Bimanesh Sutardjo nampaknya harus lebih lama mendekam di sel tahanan Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara dugaan korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto itu. Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, penahanan terhadap Bimanesh diperpanjang selama 40 hari ke depan. Perpanjangan masa penahanan ini berlaku sejak 1 Februari 2018. Dengan demikian Bimanesh setidaknya bakal mendekam di sel tahanan hingga 12 Maret 2018. “Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari dari tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018 untuk ter-

sangka BST (Bimanesh Sutarjo),” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/ 1) malam. Diketahui, KPK menetapkan Bimanesh Sutardjo dan pengacara Fredrich Yunadi sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Novanto. Keduanya diduga kongkalikong agar Novanto dapat dirawat di RSMPH untuk menghindari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh penyidik KPK. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(IN/BBS)

KPK Cermati Mencuatnya Nama TB Hasanuddin di Kasus Bakamla JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencermati setiap fakta yang mencuat dalam proses persidangan. Termasuk mengenai munculnya nama politikus PDIP, TB Hasanuddin dalam kasus dugaan suap proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Proses persidangan saya kira kita ikuti saja ya karena kalau ada fakta-fakta yang muncul tentu akan dianalisis lebih lanjut," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (2/2). TB Hasanuddin yang kini menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat disebut dalam persidangan perkara suap pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla dengan terdakwa Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/1). Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi yang dihadirkan sebagai saksi mengaku dikenalkan oleh TB Hasanuddin kepada kader PDIP sekaligus staf ahli Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Ali AlHabsyi. Ali Fahmi disebut-sebut merupakan inisiator suap Bakamla. Dikatakan Febri, semua kesaksian, termasuk kesaksian Fayakhun telah menjadi fakta per-

sidangan dan akan dipelajari lebih dulu untuk kemudian ditindaklanjuti. Jika kesaksian itu memenuhi fakta dan bukti yang cukup, KPK bakal menindaklanjuti kesaksian tersebut. "Sejauh mana fakta-fakta itu relevan dengan proses pembuktian terhadap terdakwa Nofel Hasan atau kalau ada informasiinformasi baru sejauh mana itu bisa ditindaklanjuti tentu akan dianalisis dulu oleh tim JPU," katanya. Dalam kesaksiannya di per-

sidangan, Fayakhun menuturkan dikenalkan TB Hasanuddin kepada Ali Fahmi di Gedung DPR setelah rapat dengar pendapat Komisi I. Saat itu TB Hasanuddin menjabat anggota Komisi I DPR RI bersama-sama Fayakhun. Saat perkenalan itu, kata Fayakhun, Ali mengaku kader PDIP dan staf Ahli Kepala Bakamla Arie Soedewo. Selain itu, kata Fayakhun, Ali juga meminta nomer teleponnya. Setelah perkenalan itu, Ali mengajak Fayakhun bertemu. Bahkan, dalam suatu pertemuan, ungkap Fayakhun, Ali meminta bantuannya untuk memperkuat Bakamla. Diduga permintaan bantuan itu terkait penganggaran proyek Bakamla. Ali disebut sebagai inisiator sejumlah proyek di Bakamla yang berujung suap. Tak hanya itu, Ali juga disebut sebagai pihak yang mengajak pengusaha Fahmi Darmawansyah ikut serta dalam proyek di Bakamla. Bahkan, Ali juga turut mengatur pihak yang menjadi pemenang lelang proyek. Namun, Fayakhun mengklaim menolak permintaan Ali Fahmi. Fayakhun menyebut pembahasan mengenai anggaran seharusnya dibahas di rapat formal.(SP/IN)

Gamawan Siap Dihukum Mati jika Terima Duit Panas e-KTP JAKARTA - Saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/ 1/2018), mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku siap dihukum mati. Hal itu dilontarkannya untuk membantah tudingan bahwa dirinya telah menerima aliran dana dugaan korupsi proyek pengadaan eKTP. "Saya siap dihukum mati, Yang Mulia. Saya sering dicurigai, silakan cek saja. Sama sekali tidak ada niatan saja. Kalau ada foto atau apa, lalu juga saya dicurigai ke Singapura juga. Ini sudah fitnah keterlaluan," katanya saat ditanya hakim PN Tipikor Yanto terkait aliran dana korupsi itu. Demikian halnya saat dia ditan-

ya, apakah ada uang yang diterimanya dari adiknya sendiri, Azmin Aulia. Disebutkan dalam persidangan sebelumnya, Azmin menerima sebuah ruko dari Direktur PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos yang merupakan anggota konsorsium penggarap proyek e-KTP. "Tidak pernah, Yang Mulia. Ke kantornya saja saya tidak pernah. Kantornya, ruangannya di mana, saya tidak tahu," jelasnya. Bahkan, dia berani bersumpah tidak menerima sepeser pun uang panas itu. "Satu sen pun saya tidak pernah terima. Demi Allah, saya ini anak ulama, Yang Mulia. Ada tiga dosa besar, pertama sirik, kedua melawan orangtua, ketiga sumpah palsu. Silakan buktikan kalau ada satu sen pun saya terima," tegasnya.

Selain ruko, dari surat dakwaan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, Gamawan Fauzi disebut diperkaya sebesar 4,5 juta dolar AS atau lebih dari Rp60 miliar dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu. Enam Saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedianya menghadirkan enam saksi dalam sidang lanjutan perkara e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. "Ada enam saksi ya?" tanya Ketua Majelis Hakim Yanto di persidangan. Enam saksi yang dihadirkan Jaksa KPK ialah seorang advokat Hotma Sitompul, mantan Anggota DPR 2009-2014, Chairuman Harahap, swasta Marieta alias Tata,

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta, pejabat Kemendagri Fajar Kurniawan, dan Pidi Gunawan. Dari keenam saksi yang sedianya didatangkan jaksa, ada satu orang yang belum hadir hingga siang ini, yakni Pidi Gunawan. "Pidi Gunawan belum datang ya," kata Hakim. Diketahui, sidang lanjutan pokok perkara e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018). Persidangan diagendakan dengan pemeriksaan sejumlah saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(RP)

Nazaruddin Diusulkan Bebas Bersyarat JAKARTA- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung mengusulkan nama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, mendapat pembebasan bersyarat. Nazar adalah terpidana 13 tahun penjara atas dua kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Baru kita usulkan kok pembebasan bersyaratnya," kata Kepala Lapas Sukamiskin, Dedi Handoko saat dikonfirmasi, Kamis (1/2). Menurutnya, pembebasan bersyarat ini diusulkan kepada direktur jenderal pemasyarakatan (dirjen pas) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Hingga kini, usulan tersebut masih dalam pembahasan. "Ya (diusulkan) ke dirjen pas dan juga ke menkumham," katanya. Nazar divonis dalam dua kasus korupsi berbeda. Pertama, pada 20 April 2012, mantan anggota DPR itu divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nazar terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar yang diserahkan mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris kepada dua pejabat bagian keuangan Grup Permai, Yulianis dan Oktarina Fury. Selain itu, Nazar juga dinilai memiliki andil membuat PT DGI--yang kini berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring-- memenangi lelang

proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 200 juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp 300 juta. Saat menjalani masa hukuman ini, Nazar kembali divonis pada 15 Juni 2016 atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Nazar terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar. Dari uang tersebut, bos Permai Grup itu membeli saham PT Garuda Indonesia sekitar tahun 2011 menggunakan anak perusahaan Permai Grup. Pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 Ayat (1) huruf k tertulis,"Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurangkurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan." Syarat-syarat pemberian pembebasam bersyarat secara

terperinci diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dedi menjelaskan, Nazar diusulkan mendapat pembebasan bersyarat karena telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Nazar yang berstatus sebagai justice collaborator juga telah membayar denda yang ditetapkan pengadilan. Selain itu, Nazar juga sudah menjalani dua pertiga dari masa hukuman. Selama menjalani masa hukuman, sejak 2013 hingga 2017, Nazar mendapat remisi atau pemotongan masa hukuman sebanyak 28 bulan. "Kalau saya lihat sudah. Sudah memenuhi syarat administratif maupun subtantifnya. Dia punya (status) JC, justice collaborator. Kemudian pidana denda sudah dibayar. Kemudian malah sudah lewat tanggal dua pertiga (masa hukuman)-nya, tanggal 19 Desember 2017," katanya. Kalaupun usulan pembebasan bersyaratnya disetujui, Nazar tak serta merta langsung menghirup udara bebas. Nazar diharuskan menjalani masa asimilasi atau proses pembauran narapidana dengan kehidupan masyarakat terlebih dahulu. Berdasar perhitungan, Nazaruddin baru akan bebas pada 2020. "Kurang lebih masih tiga tahun

dia bebas. Sekitar 2020 nanti dia bebas," katanya. Sementara itu, Jubir KPK, Febri Diansyah mengaku belum mengetahui rencana Nazaruddin mendapat pembebasan bersyarat. Dikatakan, pembebasan bersyarat maupun asimilasi terhadap Nazaruddin merupakan kewenangan lapas karena statusnya saat ini merupakan narapidana. "Proses asimilasi menjadi kewenangan lapas karena posisinya sudah menjadi narapidana," katanya. Selain dua kasus yang sudah menjeratnya, Nazar diduga "bermain" dalam berbagai proyek yang terindikasi korupsi. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mempertanyakan langkah KPK yang tidak menjerat Nazar terkait berbagai proyek tersebut. Menjawab hal ini, Febri menyatakan proses hukum tidak bisa dilakukan dengan opini. Proses hukum, katanya, merupakan proses pembuktian. Menurutnya, kasus pencucian uang yang membuat Nazar dihukum 6 tahun pidana penjara merupakan kasus yang terkait dengan banyak proyek yang "dimainkan" oleh whistleblower kasus megakorupsi e-KTP ini. "Nazar sudah diproses di kasus korupsi dan pencucian uang. Untuk pencucian uang dengan nilai ratusan miliar rupiah terdiri dari banyak proyek. Proses hukum tentu tidak bisa dilakukan dengan opini, tetapi proses pembuktian," katanya.(IN/BBS)

DIDUGA TERIMA DUIT

Audit BPK Temukan Dugaan Kerugian Negara Rp 1,86 Triliun JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan audit investigatif terhadap proses pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja milik Pelindo II. Sejumlah penyimpangan dan indikasi kerugian keuangan negara mencapai minimal US$ 139,06 juta atau setara Rp 1,86 triliun. Hal itu terungkap dalam penyerahan hasil audit investigatif lanjutan BPK di hadapan pimpinan DPR, Rabu (31/1). Hadir empat orang pimpinan DPR yakni Ketua Bambang Soesatyo dan tiga wakilnya yakni Taufik Kurniawan, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah. Hadir juga Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka. Ketua DPR, Bambang Soesatyo, menyatakan pihaknya

akan mendorong penegak hukum untuk menyelesaikan kasus Pelindo II. “Ini hasil audit investigatifnya jelas. Jadi kita akan dorong kejaksaan, polisi dan KPK untuk menuntaskan masalah ini,” ujar Bambang. Dalam temuan BPK, ada dugaan penyalahgunaan dengan skema identik kasus Koja dengan Jakarta International Container Terminal (JICT). Kasus di JICT sudah terlebih dahulu diinvestigasi oleh BPK dengan kerugian keuangan negara minimal Rp 4,08 triliun. Metodenya mirip yang dimulai dengan rencana perpanjangan yang sudah diinisasi sejak 2011 oleh mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino, tanpa

pernah dibahas dan dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Hal itupun tak pernah diinformasikan dalam laporan keuangan 2014. Perpanjangan perjanjian kerja sama operasi (KSO) TPK Koja ditandatangani oleh Pelindo II dan Hutchinson Port Holdings (HPH), perusahaan yang dimilikit taipan Hong Kong, Li Ka Shing, tanpa melalui izin konsesi kepada Menteri Perhubungan (Menhub). Penunjukkan HPH dilakukan tanpa mekanisme pemilihan mitra kerja yang sehrusnya. Perpanjangan itu ditandatangani Pelindo II dan HPH meski belum ada persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham dan persetujuan menteri BUMN. Temuan BPK selanjutnya, adalah penujukkan Deutsche Bank (DB) Hongkong Branch sebagai financial advisor oleh Pelindo II, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan perundangan. DB sebenarnya tidak lulus evaluasi adminitrasi, serta terindikasi konflik kepentingan karena merangkap negosiator, pemberi utang, dan arranger. Dalam prosesnya, valuasi bisnis yang dibuat DB diduga telah diarahkan untuk mendukung skenario perpanjangan dengan Hutchisom menggunakan dasar perhitungan tidak valid. Dengan dampak nilai upfront fee yang diterima PT Pelindo II jadi lebih kecil

dan tidak seharusnya terjadi. "Pembayaran pekerjaan kepada DB tetap dilakukan sesuai perintah Sdr RJ Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo II meskipun tidak didukung dengan bukti-bukti dokumen syarat pembayaran yang telah diatur dalam kontrak," demikian bunyi resume audit itu. Penyimpangan itu yang diduga BPK menjadi rangkaian proses, yang berujung pada kerugian keuangan negara pada Pelindo II sebesar Rp 1,86 triliun. Angka itu terdiri dari kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima PT Pelindo II dari perpanjangan perjanjian kerja sama sebesar US$ 137,47 juta. Angka itu didapat dari hasil perhitungan

BPK yang dibantu oleh konsultan keuangan. "Ditambah pembayaran biaya konsultan keuangan kepada DB yang tidak sesuai ketentuan kontrak sebesar US$ 1,59 juta ekuivalen Rp 21,21 miliar,” ujar Moermahadi. Selain itu, BPK juga memaparkan temuan kerugian negara dalam kasus global bond Pelindo II sejumlah USD 1,6 miliar yang diterbitkan pada Mei 2015. "Dalam kasus global bond, terdapat kerugian negara minimal US$ 39,79 juta atau Rp 539,03 miliar. Ini dihitung dari selisih pendapatan bubga deposito atas dana iddle periode Mei 2015 sampai dengan Desember 2017,” katanya.

Sementara itu, BPK berjanji akan menyelesaikan sisa audit pembiayaan Kalibaru dalam 40 hari ke depan. Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan, temuan ini seharusnya jadi momentum bagi DPR untuk menuntaskan pembenahan BUMN yang menangani pelabuhan Indonesia. Hasil audit juga membuktikan bahwa kerja DPR selama ini bukanlah demi menyasar satu dua orang petinggi Pelindo II. "Tapi demi mengembalikan marwah BUMN kita. Kalau kita bisa selamatkan Koja dan JICT, ini bisa jadi legacy kita. Sudah ada yurispridensi TPS Surabaya bisa dikelola mandiri. Kenapa JICT dan Koja tidak?" kata Rieke.(SP/IN)


4 E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

SUMUT ACEH

KORUPSI

Penyidikan Kejari Labuhanbatu Dipertanyakan RANTAUPRAPAT- Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu, tengah menjadi sorotan publik sebab, pada penyidikan kasus dugaan mark up pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Labuhanbatu, Kejari setempat terkesan “berskrenario”. Terlihat, dari penetapan tersangka dalam kasus itu yakni hanya menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi tersangka sementara kontraktor masih bebas berkeliaran sepertinya tidak ada upaya dalam pengembangan tersangka dalam kasus ini.

Para guru TKS saat melakukan aksi menuntut gaji honor yang belum dibayarkan.

Puluhan Guru TKS Tuntut Gaji Enam Bulan PANYABUNGAN- Puluhan guru Tenaga Kerja Sukarela ( TKS), Kamis (1/2) lakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Mandailing Natal menuntut gaji selama enam bulan yang belum di bayarkan. Puluhan guru yang melakukan aksi damai tersebut tiba dikantor Bupati Madina Pukul 10.30 Wib. Meraka melakukan aksinya menuntut gaji selama enam bulan agar segera direalisasikan mengingat sampai saat ini puluhan guru tersebut sudah lelah menunggu janji yang katanya akan segera dibayarkan, demikian dikatakan Muhendri salah seorang guru TKS. Memang aksi damai yang kami lakukan ini aksi untuk kedua kalinya. Yang mana aksi damai pertama oleh dinas pendidikan mengatakan akan dibayarkan dengan catatan ada SK nya dari provinsi namun sampai saat ini belum juga dibayarkan, ucapnya. Memang, lanjutnya, sebelumnya kami sudah mendatangi Dinas pendidikan Provinsi Sumut dan hasilnya gaji kami dibayarkan selama enam bulan penuh dan si-

sanya alasan Dinas Pendidikan provinsi bahwa dari bulan Januari-Juni kami masih wewenang Dinas pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Disinggung terkait SK dari Dinas Provinsi Sumut, kami hanya di berikan Nota Dinas pengganti SK yang berlakunya selama satu tahun penuh. Bagaimana nasib kami pak jika gaji kami enam bulan lagi tidak dibayarkan sementara untuk kebutuhan hidup tidak mencukupi dari gaji tersebut, ungkap sejumlah guru. Kami hanya diberikan upah sekitar Rp. 900.000/bulanya, sementara untuk kebutuhan jauh dari cukup. Nah gaji kami masih tersendat enam bulan lagi bagaimana nasib kami sampai saat ini belum terealisai untuk itulah kami lakukan aksi damai ini untuk mempertanyakan kepastian sisa gaji kami enam bulan lagi, ujarnya. Sementara guru yang ditempatkan Dinas pendidikan Kabupaten Madina di sekolah swasta sampai saat ini tidak memperoleh gaji dan ini sudah kami pertanyakan pada Dinas pendidikan

ahasiakan perusahaan rekanan sebagai penyedia LPJU. “Tentu menimbulkan asumsi negatif atas kinerja Kejari Labuhanbatu. Artinya, Seksi Pidsus Kejari Labuhanbatu tidak profesional dalam melaksanakan tugas,” tegasnya. Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsma Sumatera Utara (Sumut) Abdyadi Siregar juga menegaskan, semestinya Kejari Labuhanbatu dengan perkara dugaan korupsi atau sejenisnya tidak hanya melibatkan satu orang tapi berantai.

ke dinas 1,5 juta rupiah, uang terimakasih 1 juta rupiah. Itulah biaya yang di minta ke kami dari pencairan itu, padahal itu tidak ada perjanjian sebelumnya,” keluh satu sumber. Dengan dibubuhi mengatas namakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, sejumlah pengelolah Paud ini merasa yakin dengan permintaan tersebut. “Dengan kami terima bantuan itu mengatasnamakan dari dinas pendidikan, lantas kami menurut ajalah kami salurkan 5 juta sebagai uang terimakasihnya serta uang buku,”terang sumber. Dilain tempat, pihak monitoring dan Kasi Paud, yang dikonfirmasi membantah adanya pungli dari sejumlah pengelola dan tidak tau dan tidak membenarkan dan mengaku sudah ada kesepakatan dengan pengelola sebagai upah jasa selama pembuatan penyusunan data di masing-masing yayasan Paud. Disinggung tentang permintaan lain berupa uang terimakasih dari Dinas pendidikan, kabid PAUD Diknas Ibu Nur Eko setiawatu malah berbalik tanya terhadap wartawan yayasan mana yang menyampaikan hal itu.(HAH)

“Kejari Labuhanbatu harus profesional dalam melakukan penyidikan dugaan mark up LPJU ini,” ketusnya. Sebab, menurutnya, tidak menutup kemungkinan banyak oknum lainnya sesuai tupoksi yang terlibat. Penetapan PPK sebagai tersangka tidak relevan ”Diminta kepada Kejari Labuhanbatu profesional dalam melaksanakan tugas dan mengusut tuntas perkara ini dan jangan tebang pilih, Ombudsman Perwakilan Sumut akan memantau hal ini hingga jelas dan tuntas ,” pungkasnya.(HAH)

Jalan Harapan Tanjung Morawa Bagaikan Kubangan Kerbau

provinsi namun kami hanya mendapat jawaban yang tidak memuaskan bahwa ini tanggung jawab Dinas pendidikan Kabupaten Madina. Bupati Mandailing Natal Drs. Dahlan Hasan Nasution melalui Sekdakab Madina Drs. M Safe'i Lubis M. Si, menanggapi aksi damai para guru TKS mengatakan benar ada anggaran di tampung untuk gaji honor TKS. Akan tetapi tidak dapat dibayarkan karena tidak ada wewenang Kabupaten Madina untuk membayarkannya. Mengapa dianggarkan sementara para guru telah bekerja. Kami dari Pemkab Madina akan berangkat ke provinsi untuk menyelesaikannya, kata Safe'i Lubis. Namun, kata Safei'i, sampai ahir Desember 2017 Dinas pendidikan provinsi tidak mengambil uang yang telah kami alihkan untuk gaji para guru honor TKS. Untuk itu saya tawarkan agar berangkat kembali lagi ke dinas pendidikan Provinsi untuk mengambil keputusan agar gaji honor yang tersendat dapat di bayarkan, cetusnya.(TH)

Pengelolaan BOP PAUD Labuhanbatu Sarat Pungli RANTAUPRAPAT- Beberapa lembaga maupun yayasan untuk jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kabupaten Labuhanbatu provinsi Sumatra Utara mengeluh dengan adanya kutipan dari petugas monitoring Paud yang juga melibatkan Kasi Paud dalm pembuatan laporan Dapodik Paud ke Menteri/ Dirjen Pendidikan Nasional . “Kalau tidak salah, pertengahan bulan Desember 2017 setelah pencairan dana BOP paud duduga terjadi pungli yg dihitung berdasarkan jumlah anak didik dan disetor/ pemotongan mencapai 10-13 perssen dari jumlah dana yg diterima PAUD penerima, beber beberapa nara sumber yang tidak mau namanya disebutkan tetapi meminta di investigasi ke dinas pendidikan seraya berharap pungli dan kebiasaan memeras bawahan ini dihentikan. Dengan adanya kutipan itu sambung sumber, bermula dengan tersalurkan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) Paud dari Pemerintah Pusat terhadap masing-masing Paud yang ada di Kabupaten Labuhanbatu ini. “Uang buku 2,5 juta rupiah, uang laporan

Hal tersebut secara blak-blakan di sampaikan Sekretaris Forum Wartawan Independent (Forwin) Labuhanbatu, Oktavianus Simanjuntak, SH kepada wartawan barubaru ini di Rantau Prapat, Menurutnya, sesuai dengan alur proses pelaksanaan proyek pengadaan LPJU seharusnya Kejari Labuhanbatu juga menetapkan rekanan selaku penyedia barang sebagai tersangka dan oknum-oknum lain yang mempunyai tufoksi masing-masing. Terlebih, Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Labuhanbatu mer-

Jalan Harapan, Dusun-V, Desa Buntu Bedimbar, Tanjung Morawa yang terlihat rusak bagaikan kubangan kerbau.

TAMORA- Akses jalan pintas menuju Jalan Alteleri Bandara Kuwala Namu yang terletak di Dusun-V Jalan Harapan, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, kondisinya sangat memprihatinkan, hingga Kamis (1/2) jalan masih terlihat rusak parah bagaikan kubangan kerbau. Jalan Harapan yang di sekitarnya terdapat sejumlah perusahaan besar itu, diketahui selalu luput dari perhatian pemerintah maupun pihak perusahaan setempat sehingga kian hari kerusakan jalan semakin bertambah, sementara mobilmobil berat dari perusahaan sekitar, terus saja hilir-mudik hingga lubang jalan semakin dalam dan lebar menga-nga. Wahyu Syahputra (32), salah seorang warga Dusun-V Desa Buntu Bedimbar, ketika ditemui di lokasi, Kamis (1/2) mengaku kecewa terhadap kondisi jalan tersebut, "Saya selaku warga sini sangat kecewa melihat kondisi jalan ini, sepertinya pemerintah setempat kurang mau tahu atas kondisi tersebut, begitu juga dengan sejumlah perusahaan setempat", sebut Wahyu. Menurutnya, kondisi Jalan Harapan ini mestinya jangan sampai terbiarkan bertahun-tahun seperti ini, sebab ini merupakan Jalan Pintas buat pengendara yang datang dari Jalan Raya Medan menuju Jalan Alteleri Bandara Kuwala Namu, "Kami merasa kesulitan melintas di jalan ini, bahkan malu melihat kondisi jalan ini, padahal panjang kerusakan jalan ini sekitar 600 meter aja, apa sih payah nya, buat susah aja, mana wujud kesejahteraan itu", sebut Wahyu dengan nada kesal. Sementara itu, Kepala Desa Buntu Bedimbar, Mus Muliadi ketika ingin ditemui di kantornya, Kamis (1/2) untuk mengetahui sejauh mana sikap dan langkah dalam mengatasi kerusakan jalan tersebut, namun tidak berada di tempat, begitu juga dengan Camat Tanjung Morawa, Edy Yusuf yang jarang menetap dikantor ini tidak berhasil ditemui, bahkan dihubungi via seluler tidak diangkat.(DIZ)

Kejari Karo Belum Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Tugu Mejuah-Juah TANAH KARO- Kejari Karo belum juga menetapkan tersangka atas dugaan korupsi pembangunan Tugu Mejuah-Juah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo, dengan pagu anggaran Rp 679.573.000 yang ditampung dalam APBD Karo TA 2016. Pasalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut tak tak kunjung kelar mengaudit kerugian negara. Padahal penyidik Kejari Karo telah gelar perkara (expose) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tugu Mejuah-Juah tersebut di Gedung Kantor BPK Perwakilan Propinsi Sumut di Medan pada 15 Desember 2017 lalu. Kegiatan expose di BPK Sumut merupakan tindak lanjut perihal permohonan kepada BPK untuk menunjuk ahli keuangan negara dan melakukan audit untuk

perhitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan proyek tersebut. Karena hasil audit merupakan alat bukti yang penting dalam pembuktian pidana korupsi adanya kerugian negara. Kajari Karo melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dapot Manurung SH ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (1/2) mengakui pihaknya belum menerima hasil audit ivestigasi BPK soal pembangunan tugu Mejuah-Juah itu. "Kami belum menerima audit investigasi BPK Sumut, soal berapa ditemukan kerugian negara atas proyek tersebut. Saya juga telah menghubungi pihak terkait BPK Sumut sepekan lalu namun belum ada turun hasil audit,"ungkapnya. Menurutnya, apabila turun hasil audit BPK RI dan ditemukan kerugian negara, penyidik akan

segera menetapkan tersangka. "Intinya penyidikan dugaan korupsi ini harus tuntas. Saya akan langsung mempertanyakan ke BPK Sumut pekan depan atas hasil audit pembangunan," pungkasnya. Sebagaimana diberitakan, Kejari Karo membidik dugaan korupsi pembangunan Tugu MejuahJuah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo, dengan pagu anggaran Rp 679.573.000 yang ditampung dalam APBD Karo TA 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 itu, BPK RI menemukan kekurangan volume yang mengakibatkan potensi kerugian negara Rp 571.720.387, jaminan pelaksanaan belum dibayar Rp 33.978.650 dan denda belum diba-

yar ke kas daerah Rp 33.978.650. Pada saat ini, Kejari sudah menuntaskan proses penyelidikan dan menaikkan status menjadi penyidikan. Pekerjaan pembangunan Tugu Mejuah-Juah itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016. Pekerjaan itu dilaksanakan selama 50 hari kalender, terhitung mulai 31 Oktober hingga 17 Desember 2016. Pihak penyidik Kejari Karo telah memeriksa masing-masing Chandra Tarigan ST selaku Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Radius Tarigan, anggota pemeriksa hasil pekerjaan barang Hendriansyah Ginting, pihak rekanan CV Askonas Kontruksi Utama (Wakil Direktur I) Ir Edy Perin Sebayang, Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).(MOC)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Poldasu Akan Cek Dugaan Pengadaan Speed Boat Bekas di Nias MEDAN- Poldasu akan mengecek apakah pihaknya sudah ada menangani dugaan pengadaan speed boat bekas di Nias Selatan (Nisel). Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting. "Saya cek dulu," ucapnya, Selasa (30/1). Dia menyampaikan, bila memang sudah ditangani Poldasu maupun Polres Nisel, pihak kepolisian pasti akan melakukan penyelidikan. Seperti diketahui, Kadiv Non Litigasi LBH Medan, Ismail Lubis SH MH menduga adanya unsur pidana korupsi atas kasus satu unit speed boat Puskesmas

Keliling (Pusling) Air Rumah Sakit Pulau Telo pengadaan Dinas Kesehatan Nias Selatan (Nisel) TA 2017 berbiaya Rp 2 miliar belum beroperasi tapi malah terlantar dan sudah tenggelam di Pelabuhan Telukdalam. "Jika itu pengadaan tahun anggaran 2017 maka penganggarannya itu pasti untuk pembelian speed boat baru. Sementara dari keadaan fisiknya saja sudah nampak ada petunjuk bahwa itu speed boat bekas yang dibeli Dinkes Nisel tersebut. Untuk itu tentu sangat kuat dugaan kami jika ada unsur pidana korupsi di

situ. Maka kami (LBH Medan) meminta kepada Kapoldasu atau pun Kejatisu agar melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Walaupun tidak ada laporan, kami mendorong agar ini diproses hukum agar jangan menjadi kebiasaan terutama di lingkungan Pemkab yang berada di daerah," tegasnya, di Medan. Lanjut dia, apalagi kapalnya sampai tenggelam, sudah menjadi dasar utama bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan. "Pengakuan PPK yang menyatakan itu bukan barang bekas, bukan serta merta bisa

dipercaya begitu saja oleh penyidik, baik itu dari Poldasu maupun dari Kejatisu. Penyidik harus meminta dilakukan audit dari yang independen baik itu dari inspektorat maupun dari BPK Sumut, kemudian juga harus dicek kebenaran apakah baru atau tidak. Lanjut dia, kuat dugaan lagi dari belum beroperasinya speed boat tersebut, ini juga memicu persepsi bahwa jangan-jangan sebenarnya speed boat itu belum dibutuhkan. Tetapi demi mendapatkan proyek maka dimasukkan saja dalam anggaran sehingga mubazir seperti ini.

"Makanya perlu dilakukannya penyidikan. Sebab ini juga berhubungan dengan efektivitas dari suatu pengadaan. Jadi seharusnya Pemkab di dalam menyusun APBD itu harus benar-benar matang sehingga efektif dan benar-benar menyentuh kepada kepentingan rakyat. Bukan asal dianggarkan saja tanpa memikirkan peruntukannya," katanya. Ngaku pusing Terpisah, Rapat Dengar Pendapat terkait speed boat Puskesmas Keliling pengadaan Dinkes berbiaya Rp 2 miliar TA 2017 yang diduga barang bekas

digelar di DPRD, Selasa (30/1). Di saat skors rapat tersebut, Kadis Kesehatan Nisel Megawati You yang dicoba diwawancarai tampak gusar dan ketus. "Jangan dulu wawancarai saya. Saya pusing dan lapar," katanya dengan nada meninggi sembari berlalu. Pertanyaan wartawan terkait kebenaran pengadaan yang bernilai fantastis itu pun diabaikan. Sebelumnya, saat berlangsung rapat, raut wajah Megawati terlihat kaku dan terkesan galau. Sementara PPK pengadaan speed boat, Manaro Harefa yang diminta penjelasannya mengakui

dana pengadaan speed boat mencapai Rp 2 miliar. Dana sudah cair 30 % atau sekitar Rp 600 juta dari total pagu Rp 2 miliar. "Speed boat tersebut masih tanggung jawab rekanan karena belum serah terima," katanya. Ketua Komisi B Sokhiwanolo Waruwu mengatakan, pihaknya memanggil Dinkes, rekanan CV Az-zahra serta pihak-pihak terkait dengan tujuan meminta keterangan dan dokumen terkait pembelanjaan speed boat guna dieksaminasi serta ditelusuri. RDP pun akan dilakukan lagi sesuai dengan perkembangan temuan DPRD. Hingga berita ini dikirim ke redaksi, rapat masih berlangsung.(IN/BBS)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO LANGKAT: Jamin, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Atuloo Mendrofa, Faonasokhi Lombu, Iman Selamat Telaumbanua, Atozanolo Zega, Deserieli Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, J Arifin Siregar (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/ Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5 E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

KORUPSI

LIPSUS

PAN Siap Beri Bantuan Hukum ke Zumi Zola KETUA Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan partainya menghormati proses hukum terhadap kadernya sekaligus Gubernur Jambi, Zumi Zola. Namun, bagi dia, Zumi kader muda yang cemerlang. "Zumi Zola kita hormati proses hukum. Itu kader muda. Anak muda yang cemerlang. Saya yakin dia punya integritas," kata Zulkifli di Gedung DPR, Kamis (1/2). Zulkifli menambahkan, PAN juga akan memberikan bantuan hukum kepada Zumi. Dia juga menilai perlu ada yang dibenahi dalam sistem politik di Indonesia selama ini. "Saya kira ini perlu perenungan bersama. Perlu kita benahi. Tentu. Kita akan bantu dia," ujar Zulkifli. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengaku sejauh ini belum berkomunikasi langsung dengan Zumi. Sementara, terkait kader mesti mundur bila menjadi terdakwa, ia menjawab pasti. "Itu enggak usah ditulis, sudah pasti. Tapi kita hormati saja lah proses hukum," kata mantan Menteri Kehutanan ini. Sebelumnya, KPK segera mengumumkan status hukum Zumi Zola dalam perkara dugaan suap pengesahan APBD Jambi. Diketahui, KPK telah membuka penyelidikan baru kasus itu. Dalam kasus dugaan suap tersebut, penyidik KPK juga sudah menggeledah rumah Zumi Zola. "Hasil resminya segera kami umumkan beberapa hari ke depan," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2018. Saat ini, Zumi Zola sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Surat pencegahan pada Zumi sudah disampaikan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.(IN/BBS)

Zulkifli Hasan: Zumi Zola Anak Baik

JADI TERSANGKA, ZUMI ZOLA SEGERA DITAHAN KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, sebesar Rp 6 miliar. Tak tertutup kemungkinan, setelah pemeriksaan nanti, Zumi Zola bakal ditahan tim penyidik "Biasanya KPK akan sesegera mungkin, setelah dipanggil, kemudian diperiksa sebagai tersangka, diperiksa kemudian akan ditahan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/ 2). Diketahui, KPK menetapkan Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Zumi Zola dan Arfan diduga menerima gratifikasi senilai sekitar Rp 6 miliar terkait proyek-proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Penetapan Zumi Zola sebagai tersangka ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengesahan APBD Jambi tahu 2018. Zumi Zola diduga mengetahui adanya praktik suap yang telah menjerat Arfan, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saipudin tersebut. Bahkan, sebagian dari gratifikasi yang diterima Zumi Zola ini dipergunakan Arfan dan dua anak buah Zumi Zola lainnya itu untuk

menyuap DPRD agar mengesahkan APBD Jambi. "Logikanya apakah para Plt ini sendiri punya kepentingan untuk memberikan sesuatu kepada DPR agar (suap) ketok palu terjadi untuk penetapan APBD 2018. Cara berpikir seperti ini apapun alasannya ada keikutsertaan kepala daerah dalam hal ini gubernur," katanya. Cegah ke Luar Negeri KOMISI Pemberantasan Korupsi telah mengirim surat pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Gubernur Jambi, Zumi Zola. Pencegahan ke luar negeri itu diterbitkan sejak 25 Januari 2018. "Tanggal 25 Januari 2018 Ditjenim telah menerima surat keputusan KPK tentang pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama Zumi Zola Zulkifli," kata Kabag Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, Agung Sampurno, dikonfirmasi awak media, Rabu (31/2). Menurut Agung, dalam surat pencegahan KPK disebutkan bahwa pencegahan ini dilakukan demi proses hukum yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu. Tu-

juannya, apabila diperlukan keterangannya, Zumi Zola tidak sedang berada di luar negeri. "Periode pencegahan berlaku untuk enam bulan ke depan," kata Agung. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku bahwa pihaknya segera mengumumkan status hukum Gubernur Jambi, Zumi Zola dalam perkara dugaan suap pengesahan APBD Jambi. Diketahui, KPK telah membuka penyelidikan baru kasus tersebut, dan hari ini penyidik menggeledah rumah Zumi Zola. "Hasil resminya segera kami umumkan beberapa hari ke depan," kata Saut Situmorang di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2018. Disinggung status Zola, Saut masih enggan menbeberkan dengan gamblang. Kendati begitu Saut mengakui bahwa penggeledahan yang dilakukan di Rumah Dinas Zumi Zola merupakan proses penyidikan. "Normatifnya kalau geledah kan sudah tahap penyidikan," kata Saut. Saut bersikukuh enggan mengungkap pihak yang menjadi ter-

sangka. Dikatakan, hal ini terkait dengan kode etik. "Sabar. Anda ingin saya kena komisi etik lagi," kata Saut. Hitung Uang TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghitung uang yang disita saat menggeledah sejumlah lokasi termasuk rumah dinas Gubernur Jambi, Zumi Zola pada Rabu (31/1) dan Kamis (2/2). Selain rumah dinas Gubernur Jambi dan vila milik Zumi Zola, serta seorang rumah milik seorang saksi di kota Jambi. "Jumlah uang masih dihitung," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/2). Yang pasti, Basaria menyebut uang yang disita tim penyidik tersebut terdiri dari mata uang Rupiah dan Dolar Amerika. Selain uang tunai, dalam penggeledahan ini, tim penyidik juga menyita dokumen-dokumen penting yang diduga terkait dengan kasus gratifikasi yang menjerat Zumi Zola sebagai tersangka. "Tim penyidik juga sita dokumen," kata Basaria. Setelah penggeledahan dilakukan, tim penyidik memeriksa 13

orang saksi yang terdiri dari unsur pejabat pemerintah, PNS dan pihak swasta. Dikatakan Basaria, hingga kini tim penyidik masih berada di Jambi untuk mengusut kasus dugaan penerimaan gratifikasi Zumi Zola. Diketahui, KPK menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Tak hanya Zumi Zola, dalam kasus ini, status tersangka juga disematkan KPK terhadap Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan. Zumi Zola dan Arfan diduga menerima gratifikasi senilai sekitar Rp 6 miliar terkait proyekproyek di lingkungan Pemprov Jambi. Gratifikasi itu diterima keduanya selama Zumi Zola menjabat sebagai Gubernur Jambi. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(SP/IN)

Gubernur Zumi Zola Pasrah Hadapi KPK GUBERNUR Jambi, Zumi Zola, mengaku pasrah bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjeratnya sebagai tersangka. Politikus Partai Amanat Nasional itu menuturkan akan mengikuti seluruh proses hukum lembaga antirasuah tersebut. “Proses hukum yang dilakukan oleh KPK, harus kami hormati dan harus taati," kata Zumi Zola dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Rabu malam, (31/1). Disinggung apakah Zumi Zola sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK, dia enggan meresponsnya. Begitu juga saat dikonfirmasi terkait adanya kabar bahwa di-

rinya sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku bahwa pihaknya segera mengumumkan status hukum Gubernur Jambi, Zumi Zola dalam perkara dugaan suap pengesahan APBD Jambi. KPK telah membuka penyelidikan baru kasus tersebut, dan hari ini penyidik menggeledah rumah Zumi Zola. "Hasil resminya segera kami umumkan beberapa hari ke depan," kata Saut Situmorang di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2018. Disinggung status Zola, Saut

masih enggan menbeberkan dengan gamblang. Kendati begitu Saut mengakui bahwa penggeledahan yang dilakukan di Rumah Dinas Zumi Zola merupakan proses penyidikan. "Normatifnya kalau geledah kan sudah tahap penyidikan," kata Saut. Saut bersikukuh enggan mengungkap pihak yang menjadi tersangka. Dikatakan, hal ini terkait dengan kode etik. "Sabar. Anda ingin saya kena komisi etik lagi," kata Saut.(IN/ BBS) Bantah Suap GUBERNUR Jambi, Zumi Zola, membantah memberi perintah kepada anak buahnya untuk

kasih suap ke anggota DPRD. Terkait suap yang berujung pada pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu, Zumi mengaku tidak tahu tindakan yang dilakukan bawahannya. Menurut dia, segala perintah dalam hal pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan dewan diminta agar dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. "Dana uang itu, saya tidak tahu menahu," kata Zumi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat. Mantan aktor sinetron itu pun menyatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik tim telah dijawabnya. Ia enggan membeber-

kan klarifikasnya ke awak media. "Silakan tanya ke penyidik," kata dia. Dalam kasus korupsi pengesahan APBD 2018 di Provinsi Jambi, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Empat orang tersebut yakni Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Erwan Malik; Anggota DPRD Jambi Fraksi PAN, Supriyono; Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi, Arfan; dan Asisten Daerah Bidang III Jambi, Saifudin. Dari tangan mereka, penyidik KPK mengamankan uang sebesar Rp4,7 miliar.(IN/BBS)

KOMISI Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan status hukum Gubernur Jambi, Zumi Zola, dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD Jambi. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyatakan akan memberi bantuan hukum pada kadernya tersebut. "Kami ikut proses hukum. Saya tahu anak itu anak baik. Dia punya karakter. Nanti kami akan beri bantuan hukum," kata Zulkifli usai salat gerhana bulan di Masjid Al Azhar, Jakarta, Rabu (31/1). Zulkifli merasa miris dengan banyaknya kepala daerah hingga anggota DPR dari tingkat daerah hingga pusat yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi hingga gratifikasi. Menurutnya, ada yang salah dalam sistem di Indonesia. "Apa sesungguhnya yang terjadi. Saya kira ada sistem kita yang kurang pas, yang harus kita kaji kembali. Ini bukan juara dunia, enggak ada lawan lagi Indonesia itu, puluhan lebih kepala daerah, ratusan DPR. Saya kira kita harus duduk bersama, ini harus kita benerin," katanya. Ketua MPR ini melihat salah satu pemicu dari korupsi dan gratifikasi kepala daerah dan anggota DPR dari tingkat pusat hingga daerah adalah mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia. Harus ada terobosan agar ongkos demokrasi menjadi murah. Menurutnya, gaji seorang bupati tidak seimbang dengan pengeluaran saat dirinya masih menjadi calon kepala daerah dalam pilkada. Karena ongkos pilkada di Indonesia sangat tinggi. "Gaji bupati itu Rp6,6 juta. Teman-teman tahu murahnya jadi bupati gimana? Bikin spanduk, bikin iklan, bayar saksi. Contohnya itu ya, kalau gubernur Jabar itu kalau enggak salah saksinya saja 80 ribu. Kalau untuk melatih dan membayar 200 ribu perak, bagaimana enggak mahal itu," katanya. Atas dasar itu, pemerintah, DPR dan para ahli harus duduk bersama untuk mencari formula baru pilkada dan pilpres, hal ini penting agar ongkos politik dalam berdemokrasi menjadi murah. Dengan murahnya ongkos politik akan menekan korupsi dan gratifikasi yang dilakukan kepala daerah maupun anggota DPR. "Gimana jalan keluarnya? Kalau sistem kita gini-gini terus, habis orang- orang baik di Tanah Air ini," katanya.(IN/BBS)

Zumi Zola Diduga Terima Rp 6 Miliar KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan secara resmi status tersangka Gubernur Zumi Zola, Jumat (2/2). KPK menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Tak hanya Zumi Zola, dalam kasus ini, status tersangka juga disematkan KPK terhadao Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan. "KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup ada tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain. KPK menetapkan dia tersangka baru yaitu ZZ (Zumi Zola) Gubernur Jambi periode 2016-2021, kemudian ARN (Arfan) adalah Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/2). Zumi Zola dan Arfan diduga menerima gratifikasi senilai sekitar Rp 6 miliar terkait proyek-proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Gratifikasi itu diterima keduanya selama Zumi Zola menjabat sebagai Gubernur Jambi. "ZZ baik bersama dengan ARN maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain ," kata Basaria.(SP/BBS)

Giliran Istri Zumi Zola Dibidik KPK di Kasus Suap KOMISI Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Gubernur Jambi, Zumi Zola sebagai tersangka, suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi. Tapi, penetapan tersangka Zumi Zola, belum menghentikan proses penyelidikan dugaan suap ini, sebab, ternyata KPK juga sedang membidik istri Zumi, yakni Sherrin Thari. "Istrinya masih pengembangan," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, (2/2). Diketahui, KPK telah resmi mengumumkan Zumi Zola sebagai tersangka. Politisi PAN itu dijerat berdasar hasil gelar perkara atas pengembangan kasus yang telah masuk penyelidikan.

Zumi disinyalir menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp6 miliar. Selain Zumi, KPK juga menetapkan tersangka terhadap Plt Kadis PUPR Jambi Arfan dalam perkara ini. Atas perbuatan Zumi dan Arfan, keduanya dijerat menggunakan Pasal 12B atau Pasal 11 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Gubernur Jambi Kooperatif GUBERNUR Jambi, Zumi Zola tetap bersikap kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2018. Penggeledahan yang dilakukan Tim

Penyidik KPK di rumah dinas Gubernur Jambi, Rabu (31/1) tidak dipermasalahkan Zumi Zola karena hal tersebut dinilai sebagai salah satu bagian dari proses hukum kasus dugaan suap pengesahan APBD Jambi tersebut. “Gubernur Jambi tidak mempermasalahkan rumah dinasnya digeledah KPK. Biarlah proses hukum yang dilakukan KPK berkaitan dengan dugaan suap APBD Jambi berjalan sebagaimana mestinya. Proses hukum tersebut harus dihormati dan didukung. Bila dibutuhkan, Gubernur Jambi juga siap memberikan keterangan berkaitan dengan penggeledahan rumahnya tersebut,”kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Johansyah kepada war-

tawan di Jambi, Rabu (31/1). Johansyah menyampaikan keterangan tersebut berkaitan dengan penggeledahan rumah dinas Gubernur Jambi di Kota Jambi yang dilakukan KPK, Rabu (31/1) sore. KPK melakukan penggeledahan rumah dinas Gubernur Jambi sebagai pengembangan kasus dugaan suap pengesahan APBD Jambi 2018. Terkait adanya isu yang menyatakan Gubernur Jambi sebagai tersangka dan dilakukan pencekalan, kata Johansyah, hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Proses hukum kasus suap APBD Provinsi Jambi yang dilakukan KPK di Jambi tidak mengganggu aktivitas Gubernur Jambi menjalankan roda pemerintahan.

“Gubernur Jambi hari ini, Rabu (31/ 1) melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta. Kalau KPK menetapkan Gubernur Jambi sebagai tersangka dan pencekalan dilakukan, hal tersebut menjadi wewenang KPK. Gubernur Jambi tetap berkomitmen menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum kasus dugaan suap APBD Provinsi Jambi 2018,”katanya. Sementara itu, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan rumah dinas Gubernur Jambi, Rabu (31/1) siang hingga petang. Penggeledahan tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari Brimob Polda Jambi. Selain menggeledah rumah, kenderaan dinas Gubernur Jambi juga turut diperiksa. Seperti diberitakan sebelumnya,

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga pejabat Pemprov Jambi terkait dugaan suap pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018 akhir November 2017. Ketiga pejabat Pemprov Jambi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi, Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Arpan dan Asisten III Pemprov Jambi, Saifuddin. Ketiga tersangka sejak Kamis (25/ 1) dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kota Jambi sebagai tahanan titipan KPK. Ketiga tersangka akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Provinsi Jambi.(SP/IN)


6 E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Mahasiswa Gelar Aksi Tolak LGBT

LANGSA - Puluhan mahasiswa IAIN Cotkala dan UNSAM Langsa minggu pekan lalu menggelar aksi anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Lapangan Merdeka Langsa. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membagikan brosur tentang ancaman generasi muda terhadap LGBT mereka juga menyediakan spanduk putih untuk ditanda tangani serbagai penolakan LGBT. Koordoinator Aksi, Rio Rahmat menyatakan aksi penolakan

LGBT ini dilaksanakan atas keprihatinan mahasiswa terhadap isu LGBT yang telah sangat mengkhawatirkan dan mengancarkan masyarakat khususnya anak-anak. “Ini juga sebagai salah satu bentuk antisipasi kita agar LGBT tidak sampai terjadi berkembang di Langsa. Selanjutnya tujuan aksi lebih pada membangkit kesasaran masyarakat agar mau bersama-sama berjuang menolak LGBT, ditambahkanya, mayarakat Kota Langsa agar sadar

dan peduli akan bahaya dampak dari LGBT. Terutama para orang tua, agar terus mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan sehari-hari. Ia mengimbau para pelaku LGBT mari kembali ke jalan yang benar, ketahuilah prilaku menyimpang tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma agama Islam. “Dan mari kita rapatkan barisan untuk menghadang agar LGBT tidak masuk ke Kota Langsa,”ujar Rio.(Yan)

Brigjen Pol Supriyanto Tarah Wakapolda Aceh yang Baru BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak pimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda Aceh dari Brigjen Pol Bambang Soetjahjo kepada Brigjen Pol Supriyanto Tarah, diruang lobi Mapolda Aceh, Selasa (30/1) pekan lalu. Brigjen Pol Supriyanto Tarah yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Nasional Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam Republik Indonesia menggantikan Brigjen Pol Bambang Soetjahjo. Kapolda Aceh dalam sambutannya mengatakan serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kapolri Nomor: Kep/ 4/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polri. “Saya selaku Kapolda Aceh beserta staf

Pol Drs.Bambang Soetjahjo,M.si., atas kerjasama yang baik selama menjabat sebagai Wakapolda Aceh, terutama dalam upaya pembinaan personel Polda Aceh,” kata Kapolda. Kapolda juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dyah Bambang Soetjahjo, atas segala pengorbanan dan kesetiaan ibu mendampingi suami dalam melaksnakan tugas dan selama ini juga ikut berupaya membina organisasi Bhayangkari guna meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Bhayangkari Daerah Aceh. “Kepada Brigjel Pol Drs Supriyanto Tarah,M.M.,selaku pejabat yang baru, sya mengucapkan selamat datang di Polda Aceh dan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan Pimpinan Polri kepada saudara untuk mengemban tugas sebagai Wakapolda Aceh,” tambah Rio.(YS)

PTPN IV Kebun Gunung Bayu Gelar Sholat Gerhana SIMALUNGUN - Majelis Taklim dan Siar Islam (MTSI) Unit Kebun PTPNIV Gunung Bayu, yang dipimpin oleh Ketuanya, Agus RVL Tobing SP, (foto), selaku ASKA (Kepala Dinas Bagian Tanaman),bersama dengan BKM (Badan Kemakmuran Masjid),dan jemaah muslim dari Emplasmen Gunung Bayu.Telah menggelar acara Sholat Gerhana Bulan berjemaah,di Masjid Al Hidayah Gunung Bayu, (31/1), Rabu malam yang diikuti sekitar 300an orang jemaah. Menurut keterangan, Agus RV.L.Tobing S.Pd.I kantornya kepada wartawan, (1/2) kehadiran sepontanitas kaum muslimin melaksanakan sholat gerhana bulan. Ini merupakan bukti kesadaran umat muslim yang memahami tentang kebesaran dan ke Esaan Allah SWT, yang menciptakan alam semesta, serta kehidupan manusia dan makhluk di dunia dan di akhirat. Allah bisa berbuat sekehendaknya terhadap alam dan ciptaannya. Mencermati dari bagian

Agus RVL.Tobing SP kekuasaanNya dalam dinamika peristiwa alam spektakuler itu memotifasi umat muslim di Gunung Bayu untuk meningkatkan amal dan ibadah,wajib dan sunah. Serta, memohon kepada Allah agar peristiwa gerhana bulan jangan berakibat buruk terhadap hidup dan kehidupan manusia di bumi. Karena dinamika buruk dan baiknya kehidupan manusia serta fenomena alam merupakan

rahasia dari Allah SWT. Pelaksanaan Sholat Gerhana Bulan kemarin, juga dilaksanakan umat muslim di seluruh Afdeling 1 sd 9 kebun Gunung Bayu secara berjamaah di masjid masing-masing. “Alhamdulilah, kaum muslim di afdeling, melaksanakan sholat gerhana,”ujar Agus VRL.Tobing. Ia menyebutkan semoga kegiatan ini mendapat ridho serta lindungan dari Allah SWT dalam mengharungi hidup dan kehidupan sehari hari. Terlebih dalam melaksanakan tugas di kebun PTPN IV umumnya,dan khususnya di kebun Gunung Bayu yang dipimpin Ir.Darwis EI Damanik selaku Manager Unit,”terang Agus L.Tobing. Bertindak selaku Imam AlUstadz,Edy Syahputra Sinaga, SPd I, MA, sedang tausiyah disampaikan ustadz Drs. Suparnp. Keduanya Pengurus MTSI dan Kenajiran masjid kebun Gunung Bayu. Kegiatan itu berjalan sukses dan lancar serta belum pernah dilakukan sebelumnya.(RAIT)

Wali Kota Instruksikan Hentikan Aktivitas 10 Menit Sebelum Azan LANGSA - Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE menginstruksikan kepada jajarannya untuk menghentikan kegiatan kantor 10 menit sebelum Azan saat pada waktu Zuhur dan Ashar. Instruksi Wali Kota Langsa nomor 451.11/255/2018 tanggal 23 Januari 2018 ini ditujukan kepada seluruh pimpinan SKPK,

Lembaga Pendidikan, Lembaga Kemasyarakatan, serta Instansi lainnya Instruksi ini sebagai bentuk Komitmen pelaksanaan syariat Islam di Kota Langsa. Selain menghentikan semua aktivitas kantor dan pelayanan saat menjelang azan, kepala kantor juga memastikan semua pegawai, staf, dan karyawannya yang beragama

Islam, melaksanakan shalat lima waktu berjamaah di masjid atau mushala terdekat. “Instruksi ini diterbitkan dengan harapan agar semua pegawai dan karyawan dapat meningkatkan kualitas ibadahnya, sambil memberikan contoh teladan kepada masyarakat,” kata Usman Abdullah, Kamis (25/1). (YAN)

Bupati Tapteng Launching Penyaluran Perdana Bansos Rastra TAPTENG - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani launching penyaluran perdana Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk 23.367 Kepala Keluarga (KK) warga Kabupaten Tapanuli Tengah (Kab. Tapteng), yang diadakan di Bulog Sibolga, Kecamatan Sarudik, Kamis (01/02/2018). Bupati Tapteng (Bakhtiar Ahmad Sibarani) mengatakan bahwa penyaluran Bansos Rastra itu akan dibagikan 10 kg per KK untuk warga Tapteng. "Hari ini kita akan memberangkatkan beras sejahtera untuk dibagikan kepada masyarakat gratis, sepuluh kilo gram per kepala keluarga," ujar Bupati Tapteng. Bupati Tapteng (Bakhtiar Ahmad Sibarani) menegaskan, dalam penyaluran Bansos Rastra tersebut tidak diperkenankan dilakukan pengutipan kepada

warga dikarenakan Rastra tersebut Bansos dan gratis untuk masyarakat. "Ini gratis, tidak boleh dikutip satu rupiahpun dari masyarakat," tegas Bakhtiar Ahmad Sibarani. Selanjutnya, Bupati Tapteng menjelaskan penyaluran Bansos Rastra tersebut ditanggung oleh pihak Bulog, namun hal itupun hanya sampai ke kecamatan. Sementara biaya transport hingga ke desa/kelurahan sampai saat ini belum ditampung. Untuk itu pihaknya nanti akan menampung dana untuk transport penyaluran Bansos Rastra tersebut di P-APBD 2018. "Biaya transport bicara logika, siapa yang yang akan menanggung biaya transport sampai ke pelosok desa?Tidak mungkin Camat atau Kepala Desa terbebani menanggung biaya transportnya. Untuk itu kepada Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang turut hadir saat ini agar kita sep-

akat biaya transport dan biaya petugas yang mendistribusikannya dapat ditampung di P-APBD Tahun 2018," katanya. Untuk itu, Bupati Tapteng juga berpesan kiranya dalam pendistribusian Rastra tersebut, Camat dapat mengambil kebijakan. "Jadi nanti pak camat, kalo ada biaya mau ke atas (pelosok desa, red), dihitung dan kalaupun didahulukan nanti akan kita ganti," ujarnya. Sebelumnya, Plt Kadis Sosial Drs Herman Suwito MM dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan pembagian Rastra tersebut untuk mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Bansos Rastra ini merupakan bantuan Kementrian Sosial, Rastra ini gratis, diperuntukkan kepada 23.367 KK selama 12 bulan, masing-masing 10 kg per KK yang didistribusikan setiap bulannya," katanya.(BS)

Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri saat membacakan amanatnya pada upacara Pembukaan gelar Operasi Penegakkan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi POM TNI TA 2018 di wilayah Prov. Sumut, di Dermaga Mako Lantamal I Belawan Jalan Serma Hanafiah, Belawan, Kamis (1/2).

Tegakkan Hukum dan Disiplin Prajurit Secara Profesional MEDAN - Penegakkan hukum dan disiplin Prajurit secara profesional yang disampaikan Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri pada upacara Pembukaan gelar Operasi Penegakkan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi POM TNI TA 2018 di wilayah Prov. Sumut, pada Kamis, 1 Februari 2018 di Dermaga Mako Lantamal I Belawan Jalan Serma Hanafiah, Belawan Medan. Pada kesempatan itu, dalam amanatnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP

yang dibacakan Pangdam I/BB menyampaikan dalam pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi tahun ini dikembangkan kearah peningkatan profesionalitas petugas. Dan subyek hukum melalui upaya edukasi yang merupakan proses lanjutan dari upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hukum bagi Prajurit dan ASN TNI. Lebih lanjut Panglima TNI menegaskan upaya penegakkan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan

memberikan dampak positif sebagai keteguhan sikap dan perilaku prajurit. Dalam gelar Operasi Gaktib dan Yustisi POM TNI mengangkat tema "Dengan Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun 2018 Polisi Militer berkomitmen meningkatkan disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit dalam rangka menjaga Netralitas untuk mendukung tugas pokok TNI" Kegiatan pelaksanaanupacara Gaktib dan Yustis POM TNI melibatkan 800 personel yang terdiri dari 1 SSK Pama gabungan TNI, 1

SSK POM TNI, 1 SSK Yonif Raider 100/PS, 1 SSK gabungan TNI AD, 1 SSK Lantamal I Belawan, 1 SSK Marinir, 1 SSK TNI AU dan 1 SSK Polri. Hadir dalam uapacara tersebut, Kapoldasu, Danlantamal I Belawan, Pangkosek Hanudnas III Medan, Kasdam I/BB, Danlanud Soewondo Medan, Irdam I/BB, para Staf Ahli Pangdam I/BB, Staf Khusus Pangdam I/BB, para Asisten Kasdam I/BB, para Kabalakdam I/BB dan para Dansat BS Sewilayah Medan.(REL)

Dana Desa Pemko Subulussalam Rp99 M Lebih SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam mendapat anggaran sebesar 99 milyar lebih dana desa tahun 2018 bersumber dari APBN dan APBK dana itu dibagikan kepada 82 desa dalam kota Subulussalam Tetapi setelah membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa(R-APBK). Demikian disampaikan kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa(DPMK) Drs,M.Idries

kepada Media ini, Selasa (30/01) di ruang kerjanya. Ia mengatakan tahun ini pagu anggaran dana desa kota Subulussalam ditetapkan melalui qanun sebesar Rp.99 milyar lebih untuk 82 desa. Sedangkan tahun sbelumnya hanya mendapat 64 milyar lebih. Sementara itu kekurangan dana desa tahun 2017 sebesar 5 milyar lebih akan dicairkan tahun 2018 ini, karena desa tidak dapat menghabiskan anggaran yang ada di de-

sanya, karena waktu yang telah ditentukan. Maka hal itu akan menjadi silpa dan dapat digunakan pada tahun 2018 terangnya. Pembagian alokasi untuk setiap desa akan berbeda jumlahnya, dimana desa yang mendapatkan anggaran terbesar adalah Rp122 milyar lebih dan terendah sekitar Rp 1 milyar dari APBN. Sedangkan dari APBK Rp 600 juta sedangkan terendah 300 juta. Dana APBN dana desa diprior-

itaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Insfrastuktur dan pelayanan desa juga pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampong (BUMK). Seluruhnya dana itu diperuntukkan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditambahkan dana desa itu diawasi beberapa dinas terkait, seperti Inspektorat, DPMK, Baappeda, DPKKAD dan Camat apa lagi tahun ini telah melibatkan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. (KAR)

RTRW Palas Disoal Sejumlah Masyarakat PALAS - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas (Palas) disoal sejumlah Masyarakat di media sosial, rupanya Pemerintah Kab. Palas sudah membuat RTRW, akan tetapi evaluasi belum turun dari Gubernur Sumatera Utara. Demikian penjelasan Kaban Bappeda Palas melalui Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah M. Khaidir Harahap diruangan bagian umum Bappeda Palas, Selasa (30/1/2018). "RTRW sudah mendapat persetujuan dari DPRD Palas pada akhir 2016 yang lalu dan masih di evaluasi Gubsu,"ujar Khaidir". Khaidir menambahkan, bahwa RTRW Padang Lawas masih dalam tahap evaluasi oleh Pempropsu. "Sama halnya dengan Kabupaten

Samosir yang juga sama dengan Palas, masih dalam evaluasi Gubernur terkait RTRW," jelasnya". Dia juga mengaku optimis, bahwa hasil evaluasi Gubernur terhadap Ranperda Tentang RTRW akan didapat paling lambat bulan Maret. "Dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut akan kita sampaikan kepada DPRD Palas, kemudian untuk Perda Tentang RTRW dimasukkan dalam lembaran daerah," ungkapnya. Ditambahkan Khaidir, adapun garis-garis besar dalam RTRW Padang Lawas antara lain, Pola Ruang Kawasan Hutan, Pertanian Lahan Basah, Permukiman, Perkebunan, dan Pertanian Lahan Kering. Kemudian juga kata Khaidir, RTRW tersebut juga memuat ren-

Saat dikonfirmasi M.Khaidir Harahap Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Palas. cana strategis pembangunan, antara lain, Jalan yang menghubungkan Palas-Madina-Pasaman. Bandara Udara, Taman Buah Kabupaten Palas, Perguruan Tinggi khusus

Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan. Kemudian peningkatan Jalan Propinsi Batas Riau-Sibuhuan-Sosopan menjadi Jalan Nasional. (EAH)

KPU Deli Serdang Lakukan Verifikasi Ulang Bakal Paslon Mion - Zainal DELI SERDANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang melaksanakan verifikasi ulang syarat dukungan perbaikan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Mion Tarigan - Zainal Arifin yang maju dari jalur perseorangan pada Jumat (02/ 02/2018). Verifikasi ulang ini sesuai dengan kesepakatan antara termohon (bapaslon) dan pemohon (KPU Kabupaten Deli Serdang) serta putusan Panitia Pengawas Pe-

milihan (Panwaslih) Kabupaten Deli Serdang. Selain melaksanakan verifikasi ulang syarat dukungan perbaikan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Mion Tarigan Zainal Arifin, KPU Kabupaten Deli Serdang juga melaksanakan verifikasi administrasi syarat perbaikan pencalonan Sofyan Nasution Hj Jamilah untuk mencari kegandaan, penyesuaian data antara B.1 KWK dan lampirannya.

Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Deli Serdang, Boby Indra Prayoga mengatakan untuk verifikasi ulang syarat dukungan perbaikan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Mion Tarigan - Zainal Arifin pihaknya melibatkan 30 orang tim verifikator. Sedangkan untuk verifikasi administrasi syarat perbaikan pencalonan Sofyan Nasution - Hj Jamilah pihaknya melibatkan 70 orang

tim verifikator. "Setiap bapaslon menyediakan 20 orang saksi sesuai kesepakatan musyawarah antara bapaslon dan KPU Kabupaten Deli Serdang," kata Boby. Sementara Ketua Tim Pemenangan Mion Tarigan - Zainal Arifin yang juga penghubung (LO) Alamsyah Saragih menerangkan pihaknya membawa 190ribu lebih fotocopy KTP dengan sebaran 21 Kecamatan dari 22 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. (BS)

TRIWULAN IV CAIR RP510 MILIAR

36 Orang TKA Dipekerjakan di Humbahas HUMBAHAS - Sebanyak tiga puluh enam orang tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari negara luar negeri yakni negara Cina di pekerjakan di tiga perusahaan yang berlokasi di tiga kecamatan di kabupaten Humbang Hasundutan per desember tahun 2017. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Humbang hasundutan Jhonny Gultom kepada beberapa media di ruang kerjanya ,Rabu 31/1 mengatakan, ada pun tenaga

kerja asing yang di pekerjakan di beberapa perusahaan yang membangun PLTM(Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) yakni pada perusahaan PT. Anhe Hydro Enginering kecamatan Baktiraja, PT.Charma Paluta Energy di kecamatan Pakkat dan PT.Alabama Energy di kecamatan Tarabintang. Ditanya terkait kelengkapan administrasi tenaga asing yang di pekerjakan di tiga perusahaan itu, Mantan kabag protokoler ini

menjelaskan, untuk seluruh tenaga asing yang terdaftar di dinas tenaga kerja sudah memenuhi administrasi IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) secara lengkap. Namun Jhonny Gultom mengakui, untuk tahun 2018 ini, sesuai dengan pantauan pihak dinas disnaker di lapangan barubaru ini, sejumlah tenaga kerja asing yang di pekerjakan akan berakhir masa izinnya.namun, dinas sudah menyurati pihak

perusahaan agar secepatnya mendaftar kembali perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) melalui melalui dinas ketenagakerjaan provinsi Sumatera Utara dan kementerian Tenaga Kerja. "Pihak perusahaan sudah kita surati, agar secepatnya mendaftar kembali perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga asing melalui dinas tenaga kerja provinsi dan kementerian tenaga kerja,"jelasnya.(BS/REIN)


7 E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Kembali Dipantau, Jalan Alternatif Pasar Induk -Simpang Selayang MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi memantau langsung pengerjaan jalan altrnatif (tembus) yang tengah dilakukan guna menghubungkan Pasar Induk Lau Cih dengan Simpang Selayang, Senin (29/1). Direncanakan, jalan alternatif yang akan dibangun sepanjang 70 meter dengan lebar 24 meter. Kehadiran jalan alternatif itu nantinya diharapkan semakin mempermudah akses masuk maupun keluar dari pasar yang memiliki lahan seluas lebih kurang 12 hektar tersebut. Dengan demikian pasar yang memiliki 720 unit grosir, 320 unit sub grosir serta 56 unit tempat menjual buah itu dapat lebih maju dan berkembang lagi. Ini merupakan pemantauan kedua yang dilakukan Wali Kota sepanjang Januari 2017. Sebelumnya, Wali Kota didampingi sejumlah pimpinan Perangkat Daerah (PD) terkait telah melakukan peninjauan, Minggu (14/1). Hal itu dilakukan agar pembangunan jalan alternatif dapat rampung secepatnya. Pemantauan pengerjaan jalan alternatif itu dilakukan Wali Kota dari Jalan Jamin Ginting Gg Kenanga I, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Saat itu satu unit alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum tengah menghancurkan satu rumah milik warga yang telah selesai dibebaskan. Pengerjaan jalan alternatif ini telah dilakukan sejak tiga pekan silam setelah proses ganti rugi selesai dilakukan. Sebanyak 45 unit rumah milik warga harus dibongkar untuk mendukung kelancaraan pembangunan jalan alternatif tersebut. Dari 45 rumah, tinggal 2 unit lagi yang belum dibongkar. Didampingi Kadis Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Sampurno

Pohan, Kadis PU Khairul Syahnan, Kadis Kebersihan dan Pertamanan HM Husni, Kadis Perhubungan Renward Parapat, Dirut PD Pasar Risdi Sinuraya serta Camat Medan Tuntungan Gelora Kurnia Putra Ginting, Wali Kota berharap agar pembongkaran rumah warga yang telah selesai dibebaskan dilakukan secepatnya. “Begitu pembongkaran selesai dilakukan, Dinas PU akan melanjutkan dengan pembukaan jalan dan dilanjutkan dengan pengerasan. Bersamaan itu akan diikuti dengan pembangunan jembatan. Jika ini selesai dilakukan meski belum dilakukan pengaspaklan namun jalan alternatif sudah dapat dipergunakan,” kata Wali Kota. Dengan dibukannya jalan alternatif ini, jelas Wali Kota, warga yang ingin berbelanja di Pasar Induk Lau Cih tidak harus melalui Jalan Bunga Turi lagi. Tentunya kehadiran jalan alternatif ini semakin mempersingkat jarak tempuh warga untuk berbelanja ke Pasar Induk. Jika warga yang datang berbelanja semakin banyak, Wali Kota optimis Pasar Induk Lau Cih semakin berkembang. “Kita ingin Pasar Induk Tuntungan menjadi salah satu model percontohan pasar induk modern terbaik di Kota Medan. Kita ingin pasar ini mampu menampung seluruh kebutuhan masyarakat akan sayuran dan buah-buahan. Di samping itu kita mengingikan Pasar Induk Lau Cih juga dapat membangun sendisendi ekonomi kerakyatan,” ungkapnya. Kadis Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang Sampurno Pohan mengatakan, pembebasan lahan telah selesai dilakukan sehingga pihak Dinas PU melanjutkan dengan pembongkaran rumah. “Seluruh pembe-

Walikota: MTQ 51 Harus Lebih Baik MEDAN - Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan, Drs.Musaddad,MSi memimpin Rapat Terakhir Persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 51 Tingkat Kota Medan, di Kantor Walikota Medan Ruang Rapat 3 lantai 4, Rabu (24/1). Pelaksanaan MTQ ke 51 Tingkat Kota Medan ini direncanakan akan diadakan pada tanggal 26 Februari - 4 Maret 2018 di Kecamatan Medan Petisah samping Karefur. Untuk itulah, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan MTQ ini, Musaddad meminta kepada masing-masing OPD di lingkungan Pemko Medan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan den-

basan lahan telah selesai dilakukan sehingga kita lanjutkan dengan pengerjaan pembangunan jalan alternatif sepanjang 700 meter dan lebar 24 meter,” jelas Sampurno. Sementara itu menurut Kadis PU Kota Medan Khairul Syahnan, uasai dilakukan pembongkaran akan diteruskan dengan pengerasan. “Usai dilakukan pengerasan, kita perkirakan bulan Juni mendatang jalan alternatif ini sudah bisa dilalui meski belum dilakukan pengaspalan. Sebab, pengaspalan membutuhkan waktu lagi seperti perlu dilakukannya proses pematangan lahan,” papar Syahnan. Selain pembukaan dan penmgerasan lahan, Syahnan juga mengungkapkan, pihaknya juga akan membangun jembatan agar dapat mengubungkan Pasar Induk Lau Cih dengan jalan alternatif. Dia memprediksi pembangunan jembatan akan selesai April mendatang. “Kalau untuk dilalui sepeda motor, insya Allah bulan depan sudah bisa dilalui,” terangnya. Usai Wali Kota meninggalkan lokasi, Camat Medan Tuntungan Gelora Kurnia Putra Ginting bertemu dengan salah seorang warga warga yang rumahnya belum dikosongkan. Warga itu minta waktu beberapa hari, sebab rumahnya belum selesai dalam pembangunan. Kepada warga yang bersangkitan, Gelora menyatakan siap membantu untuk memindahkan rumah, termasuk menyediakan mobil pengangkut. “Kita siap untuk membantuk mengangkut barang-barang. Selain siap menyediakan mobil, kita pun mengizinkan kantor camat untuk tempat penempatan barang sementara agar pembongkaran dua unit rumah tersisa dapat dilakukan secepatnya. Kita minta dalam sepekan ini rampung,” harap gelora. (VIN)

gan sebaiknya. "Ini pekerjaan kita semua, untuk itu kita harus saling berkoordinasi demi kesuksesan acara MTQ ini."kata Musaddad. Kabag Agama Sekretariat Pemko Medan menambahkan dalam pelaksanaan Pawai Ta’aruf MTQ ke 51 Tingkat Kota Medan akan diawali dengan Barisan Pembawa Bendera Merah Putih, lalu 51 Pasang Pakaian Adat, Marcing Band selanjutnya para kontingen MTQ dari masing-masing Kecamatan dan pertunjukkan kesenian khas budaya kota Medan. Pawai ta'aruf yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 pukul 08.00 Wib. Selain itu, para pengunjung yang hadir juga dapat menikmati berbagai kuliner khas kota Medan. "Kita ingin MTQ tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, harus lebih meriah, jadi masyarakat semakin tertarik untuk menyaksikannya."kata Musaddad. Rapat ini turut dihadiri oleh Ketua LPTQ Kota Medan Drs.Palid Muda Harahap, Kakankemenag Kota Medan, perwakilan dari Polrestabes Medan, dan perwakilan dari masing-masing OPD dan Kecamatan sekota Medan.(VIN)

Eldin Buka Muskomwil I APEKSI 2018 PEKANBARU - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi selaku Wakil Ketua I Bidang Pemerintahan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) membuka Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I APEKSI tahun 2018 di Hotel Ayaduta Jalan Dipoengoro Pekanbaru, Kamis (1/2). Dihadapan 24 Wali Kota seSumatera yang tergabung dalam Komwil I APEKSI, Eldin sangat mengapresiasi digelarnya Muskomwil I yang mengusung tema, “Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menjaga Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan dan Infrastruktur”. Dia menilai tema itu cukup baik, sebab masih banyak permasalahan yan dihadapi pemerintah kota dalam bidang kependudukan, salah satunya masih banyak penduduk yang belum merekam data dirinya. Selain mesin perekam data rusak, kondisi ini terjadi akibat terlambatnya blanko e-KTP dari pusat. Sedangkan di bidang infrastruktur yang berkelanjutan, jelas Eldin, sering tidak selaras dengan program pemerintah. Sebagaimanan diketahui, setiap kampanye, bakal calon kepala daerah selalu melontarkan janji-janji politik yang akan direalisasikan setelah terpilih nanti. Celakanya bilang Eldin, janjijanji politik itu ternyata ada yang tidak sinkron dan selaras dengan program pemerintah sehingga dapat menghambat keberlanjutan program pemerintah yang sudah ada. Atas dasar itulah Eldin menga-

jak seluruh Wali Kota yang tergabung sebagai anggota Komwil I APEKSI, agar dapat memberikan perhatian dan kontribusi maksimal pada Muskomwil tersebut, terutama dalam upaya menjaga keberlanjutan program daerah bidng kependudukan dan infrastruktur. “Di samping itu kita jug berharap agar Muskomwil ini dapat menghasilkan program kerja Komwil I APEKSI periode 2018-2021 yang sesuai dengan keinginan anggotanya. Selanjutnya hasil dri Muskomwil ini akan menjadi bahan masukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI di Kota Tarakan pada 24-26 Juli mendatang,” kata Eldin. Selanjutnya Eldin menjelaskan, Muskomwil merupakan forum rapat di tingka Komisariat Wilayah yang dihadiri anggota dalam wilayah masing-masing dan dilaksanakan 3 tahun sekali. Melalui Muskomwil, terang Eldin, Ketua Komwil dipilih dari salah satu anggota Komwil sebagaimana diatur dalam AD/ART APEKSI. Mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu kemudian memapakan, APEKSI mrupakan forum yang terdiri dari 98 kota di Indonesia. Tujuannya, membantu anggotanya dalam melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah sejalan dengan semangat desentralisasi dan demokrasi. Selain itu ungkap Eldin lagi, APEKSI juga melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kota, kualitas pengelolaan dan profesionalisme para pengelola kota dalam menjalankan fungsi dan mendukung kegiatan warganya.

“Tidak itu saja, APEKSI juga sebagai pusat pertukaran informasi dan komuniksi sesaama anggota, mitra organisasi, kelompok masyarakat serta lembaga lain yang relevan dan mengembangkan citra positif mengenai peran pemerintah kota,” pungksnya. Pembukaan Muskomwil I APEKSI ini ditandai dengan penekanan tombol yng dilakukan Wali Kota Medan bersama Wali Kota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT dan Wali Kota Padang H Mahyedi Ansharullah selaku Ketua Komwil I APEKSI periode 2015-2018. Selain pemilihan Ketua Komwil I APEKSI periode 2018-2021, Muskomwil yang berlangsung 1-3 Februari juga akan diisi dengan sejumlah kegiatan seperti sidang pleno, city tour, pawai budaya, penanaman pohon serta pembukaan City Expo. Sebelum Wali Kota Medan membuka secara resmi Muskomwil I APEKSI, Wali Kota Padang selaku Ketua Komwil I APEKSI menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilakukan sejak 20152018. Wali Kota berharap Muskomwil ini dapat melahirkan kepengurusan baru yang lebih baik dan melanjutkan program kerja sebelumnya, serta terus berupaya untuk memajukan seluruh kota yang tergabung dalam APEKSI. Sedankan Wali Kota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT mengucapkan terima kasih karena Kota Pekanbaru telah dipercayakan sebagai tuan rumah pelaksanaan Muskomwil I APEKSI. Pria yang akan bertarung dalam pemilihan Gubernur Riau ini selanjutya berharap, agar silaturahmi seperti ini dapat terus dipertahankan.(VIN)

Pusat Oleh Oleh Khas Medan Diresmikan MEDAN - Pemko Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Dekranasda Kota Medan kini telah memiliki pusat oleh-oleh khas Kota Medan di Jalan Razak Baru Medan, persisnya salah satu pertokoan Pasar Petisah. Kehadiran tempat ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, terutama para wisatawan yang datang berkunjung untuk mencari aneka oleh-oleh khas Kota Medan. Selasa (30/1), Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi didampingi Ketua Dekranasda Kota Medan Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin SH, Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Nanda Ramli, Pimpinan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara Arif Budi Santoso, Kadis Ketahanan Pangan Muslim Harahap, Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya serta unsur Forkopimda Kota Medan meresmikan pusat oleh-oleh khas Kota Medan tersebut. Dengan kehadiran pusat oleh-oleh khas Medan ini, Wali Kota berharap dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat, terutama pelaku usaha, pengerajin maupun para pelaku bisnis panganan yang ada di Kota Medan. Diharapkan mereka dapat memanfaatkan pusat oleh-oleh ini untuk menghasilkan suatu produk dengan ciri khas sendiri yang tidak ditemukan di daerah lain. “Melihat oleh-oleh khas Kota Medan yang memiliki ciri khas tersendiri tentunya dapat menarik perhatian masyarakat, terutama para wisatawan untuk datang membelinya,” kata Wali Kota. Guna mendukung keberadaan pusat oleh-oleh ini, Wali Kota mengajak seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kota Medan, khususnya Dinas Pariwisata agar berperan aktif mendukungnya. “Ben-

tuk dukungan itu dapat dilakukan Dinas Pariwisata dengan menggandeng biro travel yang ada di Kota Medan. Dengan kerjasama itu, para biro travel dapat membawa para wisatawan belanja ke pusah oleholeh khas Medan,” harapnya. Selanjutnya kepada para stakeholder, baik itu pedagang, pelaku usaha dan masyarakat, Wali Kota juga mengajak untuk berperan aktif guna mengangkat setiap potensi yang ada. Dengan demikian setiap pengunjung maupun wisatawan yang datang dapat memiliki banyak pilihan oleholeh untuk dapat dibawa pulang. Peresmian pusat oleh-oleh khas Kota Medan ini ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan Ketua Dekranasda Kota Medan disaksikan Wali Kota. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan bantuan berupa sembako dan susu bubuk kepada warga kurang mampu. Lalu diteruskan dnegan peninjauan gerai oleh-oleh didampingi unsur Forkopimda Kota Medan. Selain penganan seperti aneka keripik, cake, manisan, sirup serta penanganan lainnya yang tak diragukan lagi kenikmatan dan kelezatannya, pusat oleh-oleh juga menyediakan cindera mata dan hasil kerajinan lainnya. Wali Kota berharap agar seluruh para pelaku UMKM, terutama yang fokus pembuatan penganan olahan dapat menjadikan tempat itu untuk mempromosikan produknya sekaligus memasarkannya. Sebelumnya Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan Muslim Harahap dalam laporannya mengatakan, ide pendirian pusat oleh-oleh khas Kota Medan ini berasal dari gagasan Ketua Dekranasda. Hal itu dilatar belakangi para pelaku UMKM yang ada

usai diberi pelatihan oleh Dinas Ketahanan Pangan tidak tahu kemana hasil produknya dipasarkan. “Jikapun dijual, penampungnya toko roti dengan harga relatif sangat murah, satu kue dihargai Rp.500. Meski harga relatif murah namun penjualan yang dilakukan selama tahun 2017 mencapai Rp.218 juta. Oleh karenanya Ketua Dekranasda mengusulkan untuk didirikannya pusat oleh-oleh khas Kota Medan untuk menampung hasil produk pelaku UMKN panganan olahan,” jelas Muslim. Akhirnya bilang Muslim, mereka dipinjamkan salah satu pertokoan di Pasar Petisah untuk dijadikan tempat penjualan oleh-oleh khas Kota Medan. “Alhamdulillah sejak seminggu beroperasi sebelum dilakukan peresmian, penjualan kita setiap harinya mencapai Rp.1 juta. Dengan kerja keras dan dukungan semua, insya Allah hasil penjualan dapat meningkat lagi,” ungkapnya optimis. Sementara itu Radem Suardi, mewakili pedagang pelaku UMKM panganan olahan, mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan Pemko Medan melalui Badan Ketahanan Pangan serta Dekranasda Kota Medan. Selain memberikan pelatihan untuk pembuatanan penaganan olahan basah maupun kering, mereka juga diberi bantuan peralatan. “Alhamdulillah, kini kita disediakan tempat untuk menampung dan memasarkan hasil produk kita. Untuk itulah saya mewakili para pelaku UMKM, terutama pengolahan penganan mengucapkan terima kasih kepada Pemko Medan atas bantuan yang diberikan ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat memajukan UMKM di Kota Medan,” harap Raden.(VIN)

Penggunaan Pajak Rokok Untuk Bangun Kesehatan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi kepada semua pihak untuk dapat berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pengendalian dampak asap rokok kepada seluruh masyarakat. Sebab, berdasarkan penelitian asap rokok sangat berbahaya baik bagi si perokok maupun orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama bagi anak-anak, termasuk janin yang belum mampu menghindarinya. Guna menyikapi permasalahan itu, Wali Kota mengatakan Pemko Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) No9.2/ 2004, serta diikuti Peraturan Wali Kota tentang petunjuk teknis pelaksanaan perda tersebut. Untuk mendukung implementasi KTR tentunya perlu keterlibatan dan dukungan penuh seluruh stakeholder yang ada, termasuk seluruh lapisan masyarakat. “Kita berupaya agar Perda KTR dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk penegakan hukumnya agar lingkungan

sehat dapat terwujud di Kota Medan,” kata Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi membacakan sambutan tertulis Wali Kota ketika membuka Seminar Nasional Penggunaan Pajak Rokok Dalam Pembangunan Kesehatan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Hotel Santika Medan, Rabu (31/1). Diungkapkan Wali Kota, kebiasaan merokok sulit diubah akibat efek kecanduan yang ditimbukan dari nikotin. Oleh karenanya diperlukan kepedulian bersama guna mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan demi kesehatan masyarakat, terutama generasi penerus bangsa sehingga harus ada kebijakan yang diambil, salahnya satunya penerapan Perda KTR, “Mari kita bersama-sama mengawasi dalam implementasinya, sebab tanpa pengawasan, monitoring dan evaluasi, kebijakan yang dibuat tidak akan dapat berjalan efektif. Malah bisa diam di tempat tanpa efek yang berarti,” ungkapnya. Selain dukungan penuh semua

pihak, Wali Kota mengatakan diperlukan dana guna mendukung implementasi penegakan Perda KTR tersebut, salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk mendukungnya adalah dana pajak rokok yang penyalurannya telah diatur dalam UU. “Melalui seminar nasional ini, kita tentunya akan mendapatkan masukan yang lebih luas tentang hal tersebut. Apalagi dalam seminar hadir sejumlah nara sumber yang ahli untuk memberikan masukan terkait penggunaan pajak rokok guna mendukung implementasi Perda KTR tersebut,” paparnya. Sebelumnya Deputi Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia Drs Prawoto selaku penggagas seminar nasional menjelaskan, melalui seminar ini diharapkan dapat menyumbang masukan teerkait kebijakan penggunakan dana pajak rokok daerah, khususnya menyangkut pembangunan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Di samping itu tambah Prawoto lagi, seminar ini juga ingin memberi sharing pengalaman dan

best practice penyusunan program penggunaan pajak rokok dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya terkait dalam implementasi kebijakan KTR. “Serta ingin menyampaikan prinsip-prinsip pengelolaan dan strategi untuk mengoptimalisasi dana pajak rokok daerah dalam penyusunan program pembangunan kesehatan masyarakat di kabupaten/kota di Sumut,” terang Prawoto. Dalam seminar yang diikuti 100 peserta berasal dari unsur Komisi B DPRD Medan, Dinas Kesehatan Sumut dan Kota Medan, Bappeda Sumut, Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah (BP2RD), Satpol PP, Dinas Pendidikan , Dinas Perindustrian, Inspektorat serta akademisi menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kadis Kesehatan Medan, Bupati Kulon Progo (jogyakarta), Wali Kota Binjai serta Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.(VIN)

OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK

Semoga Perayaan Thaipusam Membawa Berkah MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sangat mengapresiasi digelarnya Perayaan Thaipusam. Dinilainya perayaan ini memiliki makna yang sangat strategis dan syarat dengan nilai-nilai religi. Diharapkannya Perayaan Thaipusam ini dapat membawa kebaikan bagi semua, khususnya umat Hindu yang ada di Kota Medan. Apresiasi ini disampaikan Wali Kota ketika melepas arakarakan kereta kencana (radoo) yang membawa patung Dewa Murugan di depan Kuil Shri Soepramaniam Nagarattar Jalan Kejaksaan Medan, Selasa (30/1) malam. Hari Thaipusam merupakan perayaan umat Hindu di seluruh dunia, termasuk di Kota Medan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Murugan atau

yang juga dikenal dengan sebutan Dewa Subramaniam. Umat Hindu juga memanfaatkannya untuk menunaikan nazar, menebus dosa atau memohon ampun atas dosadosa yang telah dilakukan selama ini. Atas dasar itulah Wali Kota berharap agar pelaksanaan Perayaan Thaipusam ini dapat semakin memupuk rasa persaudaraan dan persatuan umat Hindu khususnya dan segenap umat beragama di Kota Medan pada umumnya. “Perayaan ini tentunya akan menjadi sebuah momentum amat berharga bagi kita yang merayakannya. Oleh karenanya saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini untuk bergembira atas Perayaan Thaipusam ini,” kata Wali Kota.

Selanjutnya Wali Kota mengingatkan, semua harus menyadari bahwa penduduk yang bermukim di Kota Medan merupakan masyarakat majemuk. Tidak ada cara lain untuk menghadapi kemajemukan itu kecuali dengan senantiasa membangun kebersamaan, saling menghormati dan menghargai perbedaan masingmasing. Ditegaskan Wali Kota, kemajemukan yang ada harus disikapi dengan rasa syukur dan harus diterima sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. “Untuk itulah saya mengajak umat Hindu di Kota Medan agar selalu bersatu padu membangun kebersamaan dan saling menghormati antar umat beragama,” ungkapnya. Selain itu Wali Kota juga

berharap agar umat Hindu di Kota Medan dapat menjadi pelopor pemersatu masyarakat serta menjadi mitra Pemko Medan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi saat ini. Usai menyampaikan sambutannya, Wali Kota pun melepaskan arak-arakan radoo diiringi tabuhan gendang dan sekaligus musik tradisionil khas India. Pelepasan arak-arakan ini tidak hanya disaksikan ribuan umat Hindu tetapi juga warga dari berbagai etnis lainnya yang ada di Kota Medan, termasuk Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Nanda Ramli, Wakil Konjen India di Medan Loveles, Kadis Kebudayaan Kota Medan Suherman serta tokoh dan pemuka agama Hindu.(VIN)


13 E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Pastikan Telah Diawasi oleh Berbagai Unsur JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tidak perlu pembentukan Dewan Pengawas KPK sebagaimana salah satu rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket terhadap KPK. Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, selama ini kinerja KPK telah diawasi oleh berbagai unsur, salah satunya DPR. "Sudah ada sebenarnya lembaga yang mengawasi KPK, termasuk DPR. Jadi kita diawasi banyak instansi. DPR mengawasi melalui fungsi rapat kerja dan pengawasan yang dimiliki DPR," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (2/2). Selain DPR, KPK juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tak hanya itu, masyarakat juga berhak mengawasi kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. "Seluruh yang dikerjakan oleh KPK terkait dengan proses peradilan, itu juga diawasi melalui mekanisme peradilan," katanya. Febri mencontohkan pengawasan KPK dalam peradilan yaitu terkait pengujian pokok perkara yang ditangani KPK tidak hanya berhenti di pengadilan negeri. Jika ada kekeliruan, maka putusan tersebut masih bisa diuji ke tingkat band-

ing di Pengadilan Tinggi, kemudian kasasi hingga peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Bahkan, KPK juga memiliki pengawas internal untuk mengawasi para pimpinan dan pegawai yang berkaitan dengan kode etik. "Dewan etik itu terdiri dari internal dan eksternal, dan dominan adalah dari eksternal. Seluruhnya dijalankan menurut UU No 30 tahun 2002 UU KPK," jelasnya. Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan, salah satu draf rekomendasi Pansus Hak Angket KPK berupa pembentukan Dewan Pengawas oleh pimpinan KPK. Bamsoet mengklaim Dewan Pengawas KPK dibentuk untuk memperkuat lembaga antikorupsi. Disinggung mengenai draf ini, Febri mengaku lembaganya belum menerima secara resmi mengenai rekomendasi Pansus Hak Angket. Namun, KPK, kata Febri akan mempelajari setelah menerima dokumen resmi rekomendasi tersebut. "Kalau memang ada yang ingin disampaikan terkait rekomendasi pansus terkait KPK, silakan disampaikan saja. Kalau sudah kita terima tentu kita pelajari," katanya.(BSC)

KPK Hibahkan 2 Mobil Sitaan ke Kemkumham JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan dua mobil sitaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Selasa (30/1). Mobil tersebut disita dari terpidana perkara TPPU, eks Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Djoko Susilo, dan mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Syahrul Raja Sempurnajaya. Kedua mobil itu yakni Toyota Hilux 2.5 G Double Cabin warna hitam pembuatan tahun 2012 dengan nomor polisi B 9911 WBA, dan Toyota Avanza 1.3 G warna silver pembuatan tahun 2011 dengan nopol B 1029 SOH. Masing-masing mobil itu bernilai perolehan Rp149,450 juta dan Rp59,281 juta. Penyerahan dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator

Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti Eksekusi (Labuksi) KPK, Irene Putri, kepada Wahidin sebagai Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Kemkumham. Selanjutnya, Wahidin menyerahkan dua unit mobil tersebut kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Utara, Erwan Prasetyo. Wahidin menyampaikan terima kasih atas serah terima dua mobil barang rampasan KPK kepada Kemenkumham ini. Menurutnya, kedua mobil ini akan menjadi kendaraan dinas atau operasional Rupbasan Jakarta Utara (Jakut). Menurutnya, kepala Rupbasan Jakarta Utara sering terlambat datang ke kegiatan dinas lantaran belum memiliki kendaraan operasional.(IN/BBS)

Cerita Auditor BPK 11 Kali Ganti Mobil JAKARTA- Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK, Ali Sadli, mengklaim pernah 11 kali ganti mobil. Dari mobil kelas menengah sampai mobil mewah, pernah digunakan oleh Ali. Hal itu dikatakan Ali saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/2) "Memang mobil-mobil ini yang mulia, bukan semua saya beli langsung, gonta-ganti. Bahkan sampai 11 kali ganti," kata Ali. Menurut Ali, pada 2014 ia pernah membeli Honda Jazz IDSI. Kemudian, mobil itu diganti dengan Honda Jazz Vtec. Ali mengganti Honda Jazz dengan Suzuki Grand Vitara 2006. Setelah itu, mobil dijual dan diganti Honda CRV 2011. "Setelah itu saya mencicil Honda Accord," kata Ali. Setelah itu, Ali menggantiya dengan Mazda 6. Kemudian, dia mengganti dengan Mercedes Benz A45. Ali juga pernah membeli Honda Freed, Nissan Sere-

na, Ford Focus dan Mini Cooper, Toyota Vellfire dan Jeep Wrangler Rubicon. Dalam persidangan, Ali mengaku pendapatannya dari BPK sejak 2010 hingga 2017 sebesar Rp2,2 miliar. Jumlah itu belum termasuk honor perjalanan dinas dan pendapatan lain di luar gaji pokok. Ali Sadli diduga menyamarkan uang yang diperoleh dari gratifikasi. Uang senilai lebih dari Rp10 miliar diubah bentuk menjadi berbagai aset. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa KPK yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 18 November 2017. Beberapa aset yang dipakai untuk menyamarkan berupa kendaraan mewah. Menurut jaksa KPK, pembelian aset tersebut diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Tujuannya supaya harta kekayaan yang berasal dari gratifikasi, seolah-olah bukan dari suatu kejahatan.(VNC)

Politik Uang Pilkada Bukan Yuridiksi KPK, Kecuali Incumbent JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan politik uang (money politic) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan merupakan yuridiksi lembaga antirasuah itu. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Sujanarko mengatakan, yuridiksi KPK hanya pada pejabat yang mencalonkan diri lagi atau incumbent. Jika calon bukan petahana, KPK tidak berwenang, sehingga akan diserahkan kepada kepolisian. "Satgas Politik Uang itu kami masuk dari sisi pencegahannya,

itu kewajiban kami," ujar Sujanarko saat diskusi publik Gerakan Anti-Politik Uang yang diselenggarakan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (30/1). Untuk pencegahan, KPK fokus melakukan intervensi di hulu atau di undang-undang (UU) partai politik (parpol) di ranah sebelum penyelenggaraan pemilu. Permasalahan sesungguhnya, kata dia, banyak orang baik di partai politik, tetapi tidak pernah dicalonkan sebagai kepala daerah partainya karena tidak punya

modal. Hal tersebut membuat frustrasi mengingat mereka ada yang sudah berjuang untuk partai hingga 20 tahun. "Berarti ini ada masalah. Masalahnya di tata kelola partai politik, pendanaan, dan undangundang parpol. KPK arahnya ke sana," terangnya. Soal banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK seperti Bupati Sampang Fuad Amin, Bupati Pelalawan Aspun Jafar, dan Bupati Kutai Kartanegara Rita hanya ekses semata. Justru yang perlu dicermati, adalah kondisi

daerah itu sendiri. Sebab berdasarkan riset KPK, daerah yang paling berisiko terhadap politik uang adalah daerah industri ekstraktif. "Misalnya, hasil hutan ditebang langsung bisa dijual, tambang dikeruk langsung dijual, dan laut. Itu berbahaya sekali, karena parpol butuh keuangan liquid sehingga itu yang perlu dijaga," katanya. KPK ingin undang-undang parpol mengatur setidaknya empat hal, yakni bagaimana parpol melakukan sistem perekrutan yang baik, pengkaderan, mem-

bangun kode etik dan mengelola anggaran. Berdasarkan perhitungan KPK, katanya, partai politik paling tidak butuh dana Rp 7 triliun. Dari jumlah tersebut, KPK pernah berkirim surat kepada pemerintah agar 50 persen di antaranya didanai APBN dengan beberapa syarat. "Apakah parpol sudah seperti itu? Mungkin hanya satu atau dua, tapi yang lain perlu dibenahi, KPK menawarkan itu untuk membantu memperbaiki parpol," katanya.(IN/BBS)

Waspada KPK Palsu

Bupati Kukar Segera Diadili JAKARTA- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari bakal segera diadili atas kasus dugaan suap pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima dan dugaan gratifikasi terkait sejumlah proyek selama menjabat sebagai bupati Kukar dua periode. Tim penyidik KPK telah merampungkan berkas penyidikan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Rita. Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, berkas penyidikan kasus suap dan gratifikasi ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas, barang bukti, dan tersangka Rita ke tahap penuntutan atau tahap II. Tak hanya Rita, KPK juga melimpahkan berkas dan tersangka Khairuddin, komisaris PT Media Bangun Bersama sekaligus pentolan tim 11 yang juga bersama Rita terjerat kasus gratifikasi. "Hari ini, Kamis (1/2) dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan dua tersangka ke penuntutan

tahap II. RIW (Rita Widyasari) atas kasus dugaan suap terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP dan kasus dugaan menerima gratifikasi serta KHR (Khairuddin) atas kasus dugaan menerima gratifikasi," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/2) malam. Dalam kasus dugaan suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. Abun juga telah berstatus tersangka dalam kasus ini. Dalam kasus gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Dengan pelimpahan berkas tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Rita dan Khairuddin. Nantinya, surat dakwaan ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. "Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta, sehingga tidak dilakukan pemindahan tahanan. Saat ini, KHR ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan RIW di Rumah Tahanan Gedung Penunjang KPK," kata Febri. Untuk merampungkan berkas penyidikan kasus suap dan gratifikasi ini, KPK telah memeriksa 117 saksi dari berbagai unsur. Dalam kasus ini, tim penyidik telah menyita sejumlah aset dan barang mewah Rita yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Beberapa barang mewah itu, di antaranya, 36 buah tas. Puluhan tas itu terdiri dari berbagai merek terkenal, seperti Channel, Prada, Bulgari, Hermes, Celine, dan lain-

nya. Selain itu, tim penyidik juga telah menyita 19 pasang sepatu mewah milik Rita yang terdiri dari berbagai merek, seperti Gucci, Louis Vuitton, Prada, Channel, Hermes, dan lainnya. Tak hanya tas dan sepatu, tim penyidik juga telah menyita sejumlah perhiasan mewah milik Rita. Terdapat 103 perhiasan emas dan berlian berupa kalung, gelang dan cincin, 32 buah jam tangan berbagai merek, seperti Gucci, Tissot, Rolex, Richard Mille, Dior dan lainnya. Tim penyidik juga telah menyita sejumlah aset Rita, yakni tiga mobil mewah yang terdiri dari satu unit Toyota Vellfire, satu unit Ford Everest dan satu unit Land Cruiser. Bahkan, tim penyidik menyita dua unit apartemen milik Rita di Balikpapan. Kasus tindak pidana pencucian uang ini masih terus diusut tim penyidik KPK."Penyidikan dugaan TPPU RIW masih berjalan," kata Febri.(SP/IN)

Chairuman Harahap Dicecar Soal Uang Miliaran Rupiah di Dalam Lemari JAKARTA- Mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/ 2). Dalam persidangan, ia dikonfirmasi majelis hakim perihal uang tunai miliaran rupiah yang disimpan di dalam lemari. "Ada titipan uang dan ada keterangan Anda uang itu hasil bisnis Anda. Tapi yang menariknya bah-

wa uang itu Anda simpan dan kelola di lemari di kamar tidur anda, apa itu benar?" Kata hakim Ansyori Saifudin. Chairuman membenarkan keterangan yang pernah ia pernah sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Menurut Chairuman, uang miliaran rupiah itu bersal dari usaha kelapa sawit dan kepemilikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Hakim Ansyori merasa heran, sebab menurut Chairuman, semua usaha miliknya berada di Medan, Sumatera Utara. Kemudian, uanguang dalam pecahan Rp20.000 dan Rp100.000 itu dibawa secara tunai dari Medan ke Jakarta. Namun, menurut Chaiuman, pada saat itu, ia sering bolak-balik ke Medan untuk meninjau usaha miliknya. "Kan repot bawa uang tunai dari Medan, kenapa tidak

transfer. Uang pecahan Rp20.000 berapa kardus Pak? Enggak muat lagi pakaian Bapak nanti di lemari," kata hakim Ansyori. Dalam persidangan, Chairuman membantah menerima uang korupsi proyek pengadaan e-KTP. Padahal, dalam surat dakwaan terhadap pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, Chairuman disebut diperkaya senilai US$584.000 dan Rp26 miliar.(IN/BBS)

Bupati DS Belum Keluarkan Surat Pemberhentian Kades Tanjung Morawa-A TAMORA- Bupati Deli Serdang, H. Ashari Tambunan, hingga saat ini, Rabu (31/1) belum mengeluarkan surat resmi pemberhentian H.Senen sebagai Kepala Desa Tanjung Morawa-A yang telah menjadi terpidana dalam kasus korupsi pungli/gratifikasi Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa (SKT SS). "Ya, surat resmi pemberhentian Kepala Desa Tanjung Morawa-A masih dalam proses, mungkin Bupati Asari Tambunan masih sibuk sehingga surat pemberhentian tersebut belum diteken beliau, jika sudah, surat itu akan ditembuskan ke Camat dan ke BPD Desa,tapi untuk menetapkan Plt nya sudah

kami kirimkan suratnya ke Camat", sebut Kabag Hukum Pemkab Deli Serdang, Edwin Nasution, ketika dihubungi melalui via ponsel barubaru ini. Sementara itu, Camat Tanjung Morawa, Edi Yusuf, ketika dihubungi via ponsel, Rabu (31/1) mengaku telah menetapkan Plt Kepala Desa Tanjung Morawa-A, "surat dari Pemkab untuk menetapkan Plt Kepala Desa Tanjung Morawa-A telah kami terima dan Plt nya sudah ada, namun surat resmi pemberhentian H.Senen nanti saya cek lagi ke PMD ya", ujar Edi Yusuf. Sebagaimana diketahui, majelis hakim pengadilan Tipikor Med-

an/ PN Medan telah menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara, subsidair 2 bulan kurungan dan denda Rp. 50 juta terhadap H.Senen sebagaimaja salinan putusan majelis hakim tertanggal 14 November 2017, terpidana dinyatakan terbukti secara sah melanggar pasal 11, UU No.31 Thn 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Thn 2001, dan vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan terpidana kini berada dalam tahanan di Lapas Lubuk Pakam guna menjalani hukuman. Kasus terpidana ini, bermula dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) tim saber pungli Polsek

Tanjung Morawa dan Sat Reskrim Polres Deli Serdang tanggal 3 April 2017 lalu saat H.Senen melakukan pungli/menerima gratifikasi uang sebesar Rp. 5 juta dari salah seorang warga yang sedang mengurus SKT SS. Selama proses hukum berlangsung, H.Senen juga masih sempat terus menjabat sebagai Kepala Desa hingga vonis dijatuhkan, namun Camat Tanjung Morawa kini telah menetapkan anggotanya bernama Arapen Ginting sebagai Plt Kepala Desa Tanjung Morawa-A, kendati demikian masyarakat masih tetap mempertanyakan surat resmi pemberhentian H.Senen tersebut.(DIZ)

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan publik untuk mewaspadai kemunculan komisi antirasuah palsu. Mengutip dari akun Twitter resmi KPK, Jumat (2/2), lembaga ini merinci sejumlah indikasi yang patut diduga sebagai KPK palsu. Dikatakan KPK, ada banyak modus operandi yang kerap digunakan oleh KPK palsu di daerah, seperti, meminta data atau informasi. Dengan mengatasnamakan KPK seolah-olah untuk investigasi atau audit, penyelenggaraan diklat, lokakarya atau seminar dan mengaku bekerjasama dengan KPK. Berikutnya yakni permintaan pengiriman dana ke rekening mengatasnamakan pimpinan atau pegawai KPK. Atau ada juga yang memanfaatkan pengaduan masyarakat yang ditujukan ke KPK lalu melakukan pemerasan terhadap pelapor. Cukup banyak dirinci, bagaimana modus operandi sindikat KPK palsu ini.(IN/BBS)

Kejati Dalami Kasus Korupsi P2SEM SURABAYA– Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Jawa Timur atau AMJM mendemo kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan A Yani Surabaya pada Rabu (31/1). Mereka mendesak kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi berjemaah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat atau P2SEM. P2SEM adalah program bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2008. Lebih dari Rp200 miliar hibah dikucurkan ke kelompok masyarakat seJatim. Salah satu syarat pengajuan ialah rekomendasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jatim saat itu. Diketahui ada penyelewengan pada hibah tersebut. Puluhan penerima hibah sudah dibui gara-gara kasus ini. Terpidana yang sudah keluar dari penjara ialah Ketua DPRD Jatim kala itu, almarhum Fathorrasjid. Sempat buron, saksi kunci dan terpidana kasus ini, Dokter Bagoes Soetjipto, ditangkap di Malaysia pada akhir 2017. Dia langsung mendekam di Lapas Porong, Sidoarjo. Ditangkapnya Dokter Bagoes dinilai massa AMJM sebagai pintu mengusut kasus P2SEM. Karena itu, mereka mendukung Kejati Jatim yang dikabarkan membuka lagi kasus tersebut. "Kami ke sini (Kejati) mendorong pihak kejaksaan mengusut tuntas megakorupsi senilai Rp277 miliar yang dinikmati segelintir orang," kata juru bicara pendemo dari Gerakan Mahasiswa Jatim, Basuki. Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, mengatakan bahwa kasus P2SEM saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Beberapa orang dimintai keterangan. Hal itu juga disampaikannya saat menemui perwakilan pendemo. "Kalau sudah tingkat penyidikan, akan saya umumkan terbuka," ujar mantan kepala Kejaksaan Negeri Surabaya itu.(BBS)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

KPK Tetapkan Bupati Halmahera Timur Sebagai Tersangka JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan jalan milik Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) tahun anggaran 2016. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus suap

proyek jalan di Kempupera yang telah menjerat 10 orang. "KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan lagi seorang sebagai tersangka, yaitu RE (Rudi Erawan) Bupati Halmahera Timur," ?kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/1).

Sebagai Bupati Halmahera Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021, Rudi Erawan diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 6,3 miliar dari Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan sejumlah kontraktor lainnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan pengadaan jalan milik Kempupera. Suap dan

gratifikasi itu diserahkan Abdul Khoir kepada Rudi Erawan melalui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary. "Diduga, RE (Rudi Erawan) menerima total sekira Rp 6,3 miliar," katanya. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Rudi

Erawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Rudi Erawan merupakan orang ke-11 yang dijerat KPK

terkait kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menjerat Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir; Mantan Anggota DPR? RI, Damayanti Wisnu Putranti; swasta, Julia Prasetyarini; Ibu Rumah Tangga, Dessy A Edwin. Kemudian, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI

Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia. Sembilan dari 10 orang itu telah divonis bersalah oleh pengadilan. Sementara, Yudi Widiana saat ini masih menjalani proses persidangan.(BSC)


KORAN

8

ANTI KORUPSI

POLITIK

E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

KPU Medan Verifikasi Faktual PBB Kota Medan MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan di hari kedua pelaksanaan verifikasi faktual Parpol telah melakukan verifikasi terhadap Partai Bulan Bintang (PBB) kota Medan di Jalan Denai Medan,Rabu (31/1). Verifiikasi ini dilakukan Komisioner KPU kota Medan Yenny Khairiyah Rambe didampingi sekretarsi Nirwan Nasution. Kedatanga KPU Kota Medan disambut Ketua DPC PPB Kota Medan Syaiful Nahar , Ketua DPW PPB Sumut Awaluddin Sibarani , Penasehat DPC PBB Kota Medan Ubaydillah serta pengurus dan anggota lainnya. Yenni Khairiyah Rambe usai melakukan verifikasi mengatakan KPU melakukan verifikasi terhadap tiga komponen yang terdapat di Parpol yaitu pertama kepengurusan dari ketua, sekretaris bendahara, kedua keterwakilan kepengurusan perempuan 30 persen dan ketiga alamat kantor. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU masalah kepengurusan ketua ,sekretaris dan bendahara (KSB) Kartu Tanda Anggota (KTA) dan e -KTP sesuai dengan SIPOL KPU RI , keterwakilan kepengurusan perempuan di PPB berjumlah 38 persen dan alamat kantor telah sesuai. " Untuk sementara PBB Kota Medan memenuhi sarat,' ujar Yenni tersenyum. Ketua DPC PPB kota Medan Syaiful Nahar mengatakan sebelumnya PBB Kota Medan telah melakukan persiapan terkait akan dilakukan verrikasi faktual termasuk tiga komponen yang disaratkan KPU kota Medan. Dengan telah diverifikasi, PBB akan melakukan persiapan selanjutnya termasuk melakukan penjaringan dan pendaftaran calon anggota legeslatif (caleg) DPRD Kota medan 2019 yang sudah dapat dilakukan tahun 2018 ini. "Karena telah memasuki tahapan Pileg dan Pilpres. saat ini kita membuka pendaftaran caleg," ujar Syaiful Untuk target yang akan dicapai pada Pileg 2019 nanti, PPB berharap bisa mendapatkan satu kursi disetiap daerah pemilih (Dapil) atau satu fraksi di kota Medan dan tentunya perlu kerja keras seluruh pengurus PBB dari tingkat ranting, anak cabang maupun DPC PBB Kota Medan. Dewan penasehat DPC PBB kota Medan Ubaydillah yang juga anggota DPRD kota Medan berharap PBB bisa lolos dan menjadi salah satu parpol peserta Pemilu 2019 nanti khususnya PBB kota Medan. (VIN)

Menangkan JR- Ance

Demokrat Galang Dukungan dari Desa ke Kota MEDAN - Untuk memenangkan Pasangan Calon (Paslon) JR Saragih- Ance dalam pertarungan Pemilihan Gebernur/Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023 mendatang. Partai Demokrat mengaku memiliki strategi dan cara lain dalam menggalang dukungan yang salahsatunya melalui dukungan dari desa-desa yang kemudian bergerak menuju ke wilayah perkotaan. Ketika ditanya wartawan, Sekretaris DPD Demokrat Sumut, Meilizar Latif menegaskan pasangan JR Saragih-Ance Selian optimis akan memenangkan Pilgub Sumut 2018. Pasangan yang diusung Demokrat dan PKB ini kerap dipandang sebelah mata di antara tiga bakal Paslon gubernur. Meilizar mengatakan, waktu 6 bulan ke depan tentunya akan dioptimalkan oleh mereka dalam menggalang dukungan bagi JR-Ance yang punya slogan Semangat Baru ini. Menurutnya, ada yang berbeda dari metode pasangan JR-Ance dalam bersosialisasi di masyarakat. "Kalau calon lain menulis dari kota ke desa, kita dari desa dulu. Jadi apa yang kita lakukan di grassroot tidak kelihatan, atau tidak terekspos," kata Meilizar, usai verifikasi faktual oleh KPU Sumut, Selasa (30/1). Menurutnya, tidak ada alasan bagi mereka untuk kalah dalam pertarungan di Pilgubsu. Seluruh infrastuktur partai telah solid. Demokrat di bawah kepemimpinan JR Saragih selaku ketua DPD telah mengkonsolidasikan partai di 151 kecamatan di 435 kelurahan dan 6.111 anak rantingnya. Infrastruktur partai juga akan didukung kelompok relawan yang juga sudah terkonsolidasikan. Waktu 6 bulan menuju pemungutan suara akan dimaksimalkan untuk pemenangan JR-Ance. "Kami juga tidak ingin kalah, kami ingin menang apapun alasannya," tegasnya. Dalam proses verifikasi oleh KPU Sumut masih dikatakannya Ketua DPD Demokrat Sumut, JR Saragih tidak hadir dengan alasan sedang menjalankan tugasnya menerima BPK RI di Simalungun. JR akan kembali diverikasi oleh KPU Sumut. Proses verifikasi faktual oleh KPU Sumut memverifikasi kelengkapan kepengurusan, keterwakilan perempuan di kepengurusan serta domisili kantor. (VIN)

Verifikasi Faktual Parpol Rampung MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali lagi melakukan verifikasi faktual ( Vertul ) ke pengurusan partai Sumut yakni Partai PKS, Gerindra, PPP, PAN, Demokrat dan Hanura, Selasa (30/1). Kegiatan Vertul ini dilakukan secara serentak oleh KPU Sumut yang sebelumnya telah melakukannya ke Partai PDIP, PBB, PKPI, Nasdem,Golkar dan PKB. Dalam melakukan Vertul ke DPD Partai Gerindra Sumut yang berada di Jalan D.I Panjaitan Medan berjalan dengan lancar. Bahkan tidak ada kendala sedikitpun begitu petugas KPU Sumut melakukan pengecekan dan pencocokan data yang ada di partai besutan Prabowo ini. "Kami kembali melakukan verifikasi faktual kepengurusan Parpol tingkat provinsi. Semalam kami sudah melakukan

verifikasi 6 Parpol, dan kali ini kami kembali melakukan verifikasi 6 Parpol lainnya," ujar ketua KPU Sumut Mulia Banurea ketika ditanya wartawan saat berada di kantor DPD Gerindra Sumut. Mulia menjelaskan, dalam verifikasi Parpol tingkat provinsi, pihaknya hanya memverifikasi kepengurusan partai seperti diantaranya ketua, sekretaris, bendahara dan juga alamat berdomisilinya kantor. "Dalam verifikasi faktual kepengurusan juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen. Yang perlu ditekankan domisili kantor Parpol tidak boleh pindah sam-

pai tahapan Pemilu 2019 selesai," ucapnya. Sementara itu Ketua DPD Gerinda Sumut Gus Irawan mengatakan pihaknya akan mematuhi ketentuan yang berlaku. Baginya, melalui verifikasi ini, pihaknya yakin sudah memenuhi ketentuan. Karena secara internal, telah menyiapkan segala sesuatunya, dan melakukan vertul hingga ke tingkat paling rendah. "Kami sebetulnya sudah melakukan secara internal, verifikasi hingga ke tingkat kabupaten kota untuk menghadapi Pilgub," katanya. Sementara Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan,

Senin (29/1) KPU telah memverifikasi enam parpol, yakni Nasdem, Partai PKPI, Partai PKB, Partai Golkar, Partai PBB dan PDIP. Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan lolos. Komisioner KPU Sumut, Nazir Salim Manik melakukan verifikasi faktual di Kantor DPW Golkar di Jalan Wahid Hasyim Medan didampingi dan diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Hardi Munthe SH. Dari Partai Golkar hadir Ketua DPW Partai Golkar Ngogesa Sitepu, Bendahara dan Sekretaris Irham Buana Nasution SH. Dalam verifikasi faktual ini ada tiga komponen yang diperiksa yaitu kepengurusan inti, keterwakilan perempuan serta domisili kantor. Komisioner Nazir Salim Manik mengatakan pada komponen kepengurusan inti dinyatakan kalau Partai Golkar telah memenuhi syarat (MS). Dihari yang sama KPU Sumut juga memverifikasi Partai Bulan Bintang( PBB) dan menyatakan DPW PBB memenuhi syarat. (VIN)

Tujuh Parpol Belum Memenuhi Syarat MEDAN - Tujuh partai politik (Parpol) tingkat provinsi di Sumut dinyatakan masih belum memenuhi syarat (BMS) oleh KPU Sumut pasca verifikasi faktual selama dua hari lalu. Hasil verifikasi faktual telah diserahkan ke pimpinan parpol untuk kemudian diperbaiki dan diverifikasi kembali. Namun meski dinyatakan BMS, parpol yakin mereka telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019. PAN, Gerindra, Demokrat, Golkar, Hanura, PKB, dan PPP masih BMS. Umumnya, parpol BMS dikarenakan kurangnya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Sementara parpol diminta untuk memperhatikan keterwa-

kilan perempuan dalam kepengurusan. Anggota KPU Sumut Yulhasni mengungkapkan, parpol calon peserta pemilu 2019 yang masih BMS masih punya waktu untuk melakukan perbaikan hingga 3 Februari. "Lalu kita akan memverifikasi kembali," kata Yulhasni. Koordinator divisi sosialisasi dan Hupmas dan Datin KPU Sumut ini menjelaskan, keterwakilan perempuan sifatnya memang tidak wajib untuk dipenuhi. Sehingga nantinya apabila parpol juga tidak melakukan perbaikan, maka tetap akan dinyatakan memenuhi syarat. "Karena sifatnya tidak wajib," jelasnya. (VIN)

Pendidikan Unsur Utama Pembangunan Bangsa MEDAN - Pendidikan yang baik merupakan salah satu unsur utama pembangunan suaru bangsa. Dalam era ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, indeks pembangunan manusia memberi indikasi mengenai kemampuan suatu bangsa untuk menciptakan kesejahteraan dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. “Dengan kata lain, saat ini tidak ada negara yang bisa maju dan kuat perekonomiannya tanpa disokong oleh sumber daya manusia yang berpendidikan mumpuni,” ujar Walikota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, MSi saat menghadiri acara Milad ke-11 Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Khairul Imam, Selasa (30/1) di Jalan STM Ujung, Kelurahan Suka Maju, Medan Johor. Dalam acara yang dihadiri antara lain oleh Kapolrestabes Medan, Kombes. Pol. Dadang Hartanto, SH, SIk, MSi, Pembina Yayasan Khairul Imam, Drs. H. Hasrul Azwar, MM, Ketua Yayasan, Hj. Nani Muliani, Walikota Tebingtinggi, Ir. Umar Junaidi Hasibuan, MM, anggota DPRD Medan, H. Irsal Fikri dan Zulkifli Lubis, dan Kakan Kemenag Medan, H. Al Hayu, MH itu, Walikota juga menyebutkan, pendidikan dan didukung oleh seluruh stakeholder yang peduli mutu pendi-

Dzulmi Eldin S, MSi saat menghadiri acara Milad ke-11 Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Khairul Imam, Selasa (30/1) di Jalan STM Ujung, Kelurahan Suka Maju, Medan Johor. dikan akan mampu mewujudkan berjihad membangun bangsa ini,” Indonesia yang berdikari dan maju ungkap Walikota. Persoalan mencegah penyasecara iptek, namun tetap mampu lahgunaan narkoba di kalangan mengutamakan iman dan taqwa. Walikota juga menyampaikan remaja juga menjadi perhatian apresiasi kepada Yayasan Pen- Walikota saat memberikan samdidikan Islam Khairul Imam yang butannya. Dia berharap, institusi sudah mendarmabaktikan diri pendidikan tidak letih-letihnya sebagai pusat pendidikan Islam memberikan pengetahuan tendan dakwa untuk melahirkan tang bahaya narkoba kepada para siswa. Selain itu, diperlukan suatu generasi emas Indonesia. “Tidak terasa, sudah sebelas kondisi yang kondusif bagi para tahun Yayasan ini memberikan remaja agar mereka tidak terjebak darma baktinya. Ini merupakan dalam menggunakan narkoba. (VIN) salah satu cara yang dipilih untuk

Menangkan Eramas Harga Mati MEDAN - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumut mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi para kadernya yang membelot dan tidak mau mendukung pasangan calon ( Paslon ) Edy Rahmayadi - Musa Rajeksah di Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) mendatang. Bahkan jika ada yang kedapatan menggunakan politik dua kaki maka partai ini akan melakukan pemecatan. "Kita sudah komit untuk memenangkan Paslon Edy Rahmayadi- Musa Rajeksah jika ada kader kita yang tidak mau

menjelaskan sejauh ini verifikasi berlangsung lancar. Dari semua Parpol yang telah didatangi oleh KPU dan Bawaslu, tidak ada ditemukan masalah yang berarti. Mengenai hasil verifikasi awal, KPU akan mengumumkannya pada Rabu (31/1). "Semalam sudah enam Parpol, sekarang enam lagi, sejauh ini semuanya aman dan lancar. Besok KPU juga akan menyerahkan berita acara verifikasi ini," katanya. Meskipun masih ditemukan sedikit masalah, namun Syafrida menjelaskan, selama masih batas aman, itu tidak menjadi persoalan. Ia mengatakan, bagi Parpol yang belum lolos pada verifikasi awal, akan diberikan waktu perbaikan selama dua hari. "Sepanjang masih on the track, itu tidak menjadi masalah. Besokkan KPU akan menyerahkan hasil verifikasi awal, dan pada 1- 2 Februari akan diberi waktu memperbaiki lalu nantinya pada 3 Februarinya , KPU akan kembali lagi melakukan verifikasi lagi," ucapnya. Golkar dan PBB Sebelumnya hari pertama pelaksanaan verifikasi faktual

mendukung apalagi pasang 2 kaki silahkan keluar dari partai ini," tegas Ketua DPD Hanura Sumut, H Kodrat SH yang didampingi Sekretaris, R Edison Sianturi dan Bendaharanya, Sujian saat ditanya wartawan di kantornya Jalan Sei Besitang Medan, Selasa (30/1) sore. Dalam kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan untuk memenangkan jagoannya di perhelatan Pilgubsu 2018, Hanura telah melakukan berbagai pertemuan dengan para Parpol pengusung. Hal ini dilakukan untuk menciptakan strategi agar Paslon yang diusung Partai Golkar, Nasdem, Hanura, PKS,

Gerindra serta PAN ini bisa menang dan menjadikan Provinsi Sumut lebih baik lagi. Sebagai salah satu Parpol pengusung, masih dikatakannya, DPD Hanura Sumut saat ini sudah menyiapkan rencana kerja dalam memenangkan Eramas. Dikatakannya, anggota DPRD Hanura baik di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan menjadi ujung tombak dalam meyakinkan masyarakat untuk memilih Eramas. "10 anggota DPRD Sumut dan 114 anggota DPRD kabupaten/ kota akan turun ke daerah mensosialisasikan Eramas. Mereka inilah yang menjadi ujung

tombak partai yang kita andalkan," kata Kodrat. Selain legislator, Hanura tentunya akan mengandalkan mesin Parpol. Semua pengurus menurut Ketua MPW Pemuda Pancasila ini, diwajibkan untuk bekerja mencari suara guna memenangkan Eramas. Terkhusus kepada kader, pengurus dan legislator Hanura, Kodrat mengingatkan komitmennya guna pemenangan Eramas. "Semua pengurus, diwajibkan untuk bekerja mencari suara, karena bagi kami ini harga mati harus didukung sepenuhnya. Dan ada sanksi bagi siapa yang menyimpang akan mendapat

Melalui Shalat Khusuf, Doakan Medan Kondusif MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengajak mengajak umat Muslim Kota Medan untuk melaksanakan Shalat Khusuf (Shalat Gerhana) pada saat terjadinya gerhana bulan, Rabu (31/1). Dipastikan, seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kota Medan akan mengalami gerhana bulan. Untuk WIB, gerhana bulan diperkirakan terjadi pukul 18.48 WIB, WITA sekitar pukul 19.48 dan WIT sekitar pukul 20.48. Gerhana bulan ini terjadi karena bulan tertutup bayangan bumi, dimana kondisi ini terjadi karena posisi bumi berada diantara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama. Akibatnya sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi bumi. Menyikapi terjadinya gerhana bulan tersebut, Wali Kota mengajak seluruh umat Muslim Kota Medan untuk melaksanakan Shalat Sunah Gerhana (Shalat Kusuf). Shalat itu dapat dilakukan secara berjemaah maupun sendirian. Sebab, gerhana bulan atau yang lebih terkenal dengan istilah supermoon merupakan fenomena alam sebagai salah satu pertanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. “Sebagai hamba-Nya, tentunya kita dianjurkan untuk melaksanakan Shalat Sunah Gerhana. Selain menegakkan shalat, Rasullah juga mengajak umatnya untuk memperbanyak dzikir, istighfar, doa, sedekah serta amal shaliha tak kala peristiwa gerhana bulan terjadi,” kata Wali Kota. Di samping itu Wali Kota juga berharap agar seluruh warga juga mendoakan agar Kota Medan tetap aman dan kondusif, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah maupun bencana. “Melalui doa yang disampaikan itu, insya Allah Kota Medan yang kita cintai ini menjadi rumah kita bersama yang aman, nyaman, tertib, religius dengan masyarakatnya yang sejahtera,” harapnya. (VIN)

sanksi organisasi berupa pemecatan. Kami beranggapan orangorang yang menyimpang dari tujuan, keputusan partai berarti tidak berguna lagi," tegasnya. Dalam kesempatan itu, Kodrat juga mengungkapkan, strategi mengandalkan legislator sebagai ujung tombak merupakan strategi Hanura. Sementara Parpol lain pengusung Eramas menurutnya akan punya strategi sendiri. "Saya yakin dan percaya seluruh parpol pengusung akan bekerja memenangkan Eramas," ungkapnya. Diakui Kodrat, sudah ada pertemuan seluruh parpol pengusung dalam menyusun strategi memenangkan Eramas. Bahkan ia membantah adanya partai yang hanya jadi pelengkap

dalam koalisi enam parpol pengusung Eramas. "Masingmasing parpol tentu punya straregi sendiri-sendiri. Kalau kita, memberikan kesempatan pada anggota DPRD kita untuk turun ke bawah dengan gayanya masing-masing," tandasnya. Sementara itu, anggota DPRD Medan Fraksi Hanura Hendra DS memastikan komitmen anggota DPRD Hanura di Medan. "Kita siap menindaklanjuti perintah Ketua DPD," kata Hendra disela verifikasi faktual oleh KPU Medan ke Hanura Medan. Pasangan Eramas diusung koalisi enam parpol yakni Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, dan Nasdem. Koalisi enam parpol ini menguasai 60 kursi DPRD Sumut. (VIN)


KORAN

9

ANTI KORUPSI

POLITIK

E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

Jokowi Ungkap Kriteria Gubernur BI Baru JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menginginkan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru bisa menjaga kepercayaan pasar. Jokowi menyampaikan, kepercayaan pasar yang tinggi sangat dibutuhkan supaya institusi itu hingga bisa lebih berperan mendorong laju ekonomi. "Saya kira kepercayaan publik, kepercayaan pasar, sangat diperlukan untuk Gubernur BI," ujar Jokowi usai acara Dies Natalis Universitas Indonesia (UI) ke-68 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat, 2 Februari 2018. Menurut Jokowi, Gubernur BI baru itu harus bisa meyakinkan pasar bahwa laju inflasi, hingga kondisi moneter dan

mikro ekonomi Indonesia selalu baik. Dia pun mengaku masih menyeleksi sejumlah nama untuk diajukan guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. "Kan (pengajuan nama calon Gubernur BI) masih sampai akhir Februari," ujar Jokowi. Penggantian Gubernur BI akan dilakukan mengingat Agus Martowardojo akan memasuki masa pensiun pada Mei 2018. Pejabat Gubernur BI diuji oleh DPR, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur BI dibantu oleh Deputi Gubernur Senior yang bertindak sebagai wakil, serta empat hingga tujuh Deputi Gubernur. (INT)

KPK Setuju Audit Dana Otsus JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju dengan adanya usulan audit terhadap pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat. Usulan ini muncul pascaterjadinya kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Papua, meski wilayah itu memiliki dana Otsus yang besar. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, semua uang milik negara, harus dilakukan check and balance, diaudit dan diadili, terlebih lagi bila ada indikasi penyelenggara negaranya korupsi. "Mengapa dana Otsus seolah itu tidak ada hasil karenanya audit itu. Bukan audit keuangan saja, juga audit kinerja sebaiknya dilakukan, apakah sesuai dengan peruntukannya," kata Saut, Sabtu (3/1). Munculnya fenomena gizi buruk dan campak

diakui Saut memang menimbulkan pertanyaan besar. Untuk itu, patut diselidiki bagaimana implementasi dana Otsus serta pengelolaan keuangan tersebut. "Kalau ada rakyat sampai kurus tinggal kulit sama tulang yang saya lihat di media apakah ada kaitan dengan otsus, Ya kita harus dalami, kok bisa, dan dalami lagi apa benar selalu seperti berulang ulang?," ujarnya. Diketahui total dana otsus untuk Papua dalam APBN 2018 mencapai Rp8 triliun. Dana untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat Rp2,4 triliun. Sedangkan tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp2,4 triliun untuk Papua dan Rp1,6 triliun untuk Papua Barat. Namun, fenomena meninggalnya puluhan anak akibat gizi buruk dan campak mengakibatkan pertanyaan bagaimana implementasi dana Otsus tersebut. (INT)

PBB Akan Jadikan Kepala Desa Sebagai Caleg JAKARTA - Partai Bulan Bintang bersama Organisasi Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara bekerjasama membentuk lembaga advokasi di tiap kabupaten sebagai gerakan membela kepentingan masyarakat pedesaan. Program itu dibuat agar PBB dapat meraup suara dari masyarakat desa pada pemilihan legislatif 2019 mendatang. Sekjen PBB, Afriansyah Ferry Noer, menyatakan partainya saat ini serius menjalankan sejumlah strategi untuk menggaet suara masyarakat pedesaan. Sebab, menurutnya suara masyarakat desa sangat potensial mendongkrak partai mengingat jumlah masyarakat desa yang sangat besar. "Pada pemilu sebelumnya kami tidak masuk ke Senayan karena secara nasional suara PBB hanya dua sampai tiga persen. Salah satu faktornya karena kami mendapat suara kecil di pedesaan, khususnya di Jawa kami hanya mendapat 0,8 persen dari 60an juta pemilih di Jawa," kata Ferry di Kantor DPP PBB, Jalan Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan, Kamis 1 Februari 2018. Ferry mengakui, selama ini pihaknya tidak cermat dalam proses penjaringan caleg di tingkat kabupaten dan provinsi dimana caleg tersebut kurang melalukan pendekatan kepada masyarakat pedesaan. Saat ini, PBB menugaskan seluruh DPC melakukan pendekatan kepada kepala desa bahkan mendorong Kepala Desa

jadi caleg. Terkait upaya menjadikan kepala desa sebagai caleg, saat ini Ferry mengatakan pihaknya tengah bersiap mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. "Aturan yang ada sekarang kan kades tidak boleh berpolitik praktis. Dalam waktu dekat kami akan ajukan uji materiil supaya kades bisa jadi caleg tanpa harus mengundurkan diri," ujarnya. Sementara itu, Sudir Santoso, Ketua Umum Parade Nusantara, mengatakan kerjasama dengan PBB dilatari dengan kesamaan visi dan misi keduanya untuk menyejahterakan masyarakat desa. "Kami akan membentuk lembaga advokasi bersama PBB dalam hal ini Pak Yusril Ihza Mahendra di tiap kabupaten di seluruh Indonesia. Tugasnya nanti mengadvokasi masalah yang menimpa kepala desa maupun penduduk pedesaan. Sebab, banyak masyarakat pedesaan yang dikriminalisasi dan tidak paham soal masalah hukum," ujarnya. Parade Nusantara adalah organisasi yang beranggotakan kepala desa serta perangkat desa seluruh Indonesia yang memelopori lahirnya Undang-undang Desa. Sudir mengatakan, pihaknya akan mendorong kepala desa untuk maju sebagai caleg dari PBB. "Potensi meraup suaranya sangat besar. Sebab, ada tiga parameternya. Pertama, kades itu biasanya orang terpandang di desa, secara ekonomi terkuat di desa dan paling penting dia terbukti punya suara ketika menang dalam pemilihan kepala desa," ujarnya. (INT)

Gerindra Tolak Pasal Penghinaan Presiden JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan Fraksi Gerindra menolak masuknya pasal penghinaan pada Presiden dalam revisi UU KUHP. Fadli menilai pasal tersebut jelas bertentangan dengan demokrasi. "Iya lah (Menolak). Saya kira itu MK sudah memutuskan juga. Jadi seharusnya enggak ada lagi pasal-pasal itu," kata Fadli di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/2). Dia mengatakan pasal tersebut akan membuat demokrasi mengalami kemunduran. Wakil Ketua DPR ini juga menyebutkan pasal penghinaan presiden merupakan pasal karet. "Saya kira enggak perlu ada pasal itu. Nanti demokrasi mundur lagi, dan sudah diatur kalau menghina ada aturannya dan itu harus dibuktikan. Jangan jadi pasal karet. Saya kira ini masih proses," lanjut Fadli. Fadli mengatakan alasan pemerintah

memasukkan pasal itu karena menjaga kewibawaan bukan alasan yang logis. Dia menilai, apabila pemerintah ingin menjaga kewibawaannya yakni dengan kinerja, bukan justru dengan aturan yang dijadikan senjata. "Kewibawaan bukan datang dari hukum besi agar dia bisa dilindungi. Kewibawaan dari kinerja, pandangan, visi. Pemimpin ya harus bisa dikritik. Di Inggris Perdana Menteri juga biasa dikritik di depan umum biasa saja," jelas Fadli. Pasal 134 dalam revisi UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan termasuk penyerangan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 134 ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dalam surat putusan  Fadli Zon Nomor 013-022/ PUU-IV/2006. Dengan putusan itu maka Pasal 134 itu dinilai inkonstitusional. (INT)

Baleg sebut Gerindra dan PKB Berpeluang Dapat Kursi Pimpinan MPR JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas membenarkan adanya usulan untuk penambahan lebih dari satu kursi untuk pimpinan MPR selain untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut dia, yang memungkinkan dapat kursi selain PDIP adalah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Gerindra sama PKB (yang mungkin dapat kursi)," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2). Sedangkan, penambahan kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus dilakukan

negosiasi. Meskipun sekarang masih terdapat perbedaan pendapat, kata Supratman, UU MD3 akan tetap disahkan dalam sidang paripurna 8 Februari mendatang. "Pimpinan DPR agar tanggal 8 Februari UU MD3 bisa kita selesaikan. Kenapa ini dilakukan karena ini merupakan revisi untuk antisipasi pemilu 2019," ujarnya. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan penambahan kursi ini hanya berlaku pada periode 2018-2019. Nantinya, usai pemilu 2019, jumlah pimpinan DPR maupun MPR akan kembali secara proporsional berdasarkan perolehan suara dengan kompo-

sisinya satu ketua dan empat Wakil. "Jadi UU MD3 tidak seperti yang kita sampaikan tapi ada perubahan sistem yang kita anut dalam pemilu 2019-2024. Kalau sekarang mekanismenya pemilihan maka 2019 adalah proporsional seperti 2009 lalu. Jumlah pimpinan akan kembali pada posisi 2009 jumlahnya lima orang, satu Ketua dan empat Wakil. Itu paling urgen dalam materi perubahan UU MD3," ujarnya. Anggota komisi III DPR ini juga menegaskan tidak akan ada revisi UU MD3 lagi hingga tahun 2024 mendatang. "Iya enggak ada,ini berlaku untuk 2019-2024," tandasnya. Sebelumnya, Ketua DPR Bambang

Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, mayoritas fraksi telah sepakat sepakat penambahan 1 kursi pimpinan DPR untuk PDIP dalam revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Jika PDIP mendapatkan jatah pimpinan, maka jumlah pimpinan DPR menjadi enam. Penambahan juga hampir dipastikan terjadi di MPR. Namun, menurut Bamsoet, masih terjadi perdebatan untuk menambah dua atau tiga kursi pimpinan. Bamsoet mengatakan pemerintah telah setuju kursi pimpinan DPR ditambah satu kursi. (INT)

PPP Minta Pemerintah Urungkan Tunjuk Dua Jenderal Polri Jadi Pj Gubernur JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyarankan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengurungkan niat untuk menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sebab, Polri tidak dalam posisi boleh menolak permintaan untuk menyiapkan nama Penjabat Gubernur. "Mestinya bukan Polri yang menolak, melainkan Menteri Dalam Negeri yang mengurungkan niat tersebut," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (2/2). PPP sudah mengonfirmasi masalah penunjukan tersebut kepada Polri. Hasilnya, Polri mengakui adanya permintaan untuk menyiapkan dua perwira tinggi untuk mengisi keko-

Arsul Sani songan jabatan kepala daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara. "Kalaupun kemudian permintaan Kemendagri tersebut dibatalkan,

maka tidak menjadi persoalan. Sebab, pemerintah juga perlu menjaga citranya dan tetap menunjukkan netralitasnya dalam pemilihan kepala

daerah," tegasnya. Jika ingin menunjuk anggota Polri sebagai Penjabat Gubernur, kata Arsul, sebaiknya tidak di Jabar dan Sumut. Sebab, ada anggota polisi yang ikut bertarung di Jawa Barat, sehingga berpotensi menimbulkan kecurigaan publik. "Sementara di Sumut, salah satu kontestannya adalah TNI. Hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa TNI berhadapan dengan Polri. Selain itu, polisi dianggap akan membela calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tutupnya. Diketahui, Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. (INT)

BPOM Harus Gencar Sosialiasi Produk Berlabel Halal JAKARTA - Dua merek suplemen makanan ramai diperbincangkan karena mengandung DNA babi. Viralnya kasus itu terjadi saat ada surat dari Balai Besar POM di Mataram kepada Balai POM di Palangka Raya tentang dua merek suplemen makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian mengambil sampel dan melakukan pengujian terhadap parameter DNA babi pada suplemen makanan tersebut. Hasilnya menunjukkan adanya kandungan babi. Kepala Laboratorium UI Halal Center, Amarila Malik, mengatakan dalam memperoleh nomor registrasi Badan POM, diharuskan pencantuman dengan jelas label mengandung babi jika memang ada di dalam suatu produk. Setidaknya, langkah ini untuk mensosialisasikan wajib

sertifikasi halal pada 2019 mendatang. "Jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan mendapat kepastian. Masyarakat menjadi aman dan nyaman," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Jakarta, Sabtu (3/ 2). Untuk itu, ia meminta masyarakat harus cerdas dalam memakai sebuah produk, apakah layak dikonsumsi atau tidak. Sebab, pelabelan merupakan penjaminan suatu produk yang dikonsumsi. "Persyaratan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) olen industri juga sudah diberlakukan, yang dapat menjadi kepastian tidak terjadi kontaminasi. Jadi masyarakat diminta cerdas menilai suatu produk jika tidak berlabel," ungkapnya. Sehingga diharapkan hal ini menjadi pelajaran berharga untuk

semua perusahaan. Perusahaan yang memproduksi produkproduk ini diminta sertifikasi halal

supaya masyarakat tidak khawatir. (INT)


KORAN

10

ANTI KORUPSI

Polsek Perdagangan Kembali Gelar Simulasi Teror Bom SIMALUNGUN - Setelah menggelar Simulasi Olah TKP tentang penemuan mayat minggu lalu, Kini Polsek Perdagangan kembali menggelar Simulasi Olah TKP tentang ancaman bom, dan jenis jenisnya, Senin (29/1). Kegiatan In House Training ini digelar di Mapolsek Perdagangan dikendalikan langsung AKP Daniel A Tambunan SH, S.I.k bersama Kanit Sabhara Iptu Marolop Sinaga. Kepada wartawan kapolsek menjelaskan, kegiatan latihan yang kami adakan adalah penangan TKP BOM dan jenis jenis Bom Rakitan yang bersifat Low Eksplosif. Dalam kegiatan tersebut Kapolsek memperkenalkan kepada jajarannya bahwa bom terdiri dari rangkaian PIES atau Power (Tenaga), Inisiator (Pemicu Ledakan), explosive (Bahan Peledak) dan switching (saklar penghubung). Untuk itu tindakan yang perlu diperhatikan apabila menemukan ancaman bom adalah mengevakuasi terlebih dahulu manusia yang berada di dalam gedung atau disekitar bom. Petugas tidak boleh mengutak atik Bom tersebut karena dapat berdampak terpicunya ledakan akibat kesalahan penanganan. Kegiatan dapat berlangsung dengan baik dengan harapan pesonil Polsek Perdagangan dapat memahami bagaimana penanganan TKP BOM untuk mengantisipasi Kerugian jiwa dan Material sebut Daniel. (SIRAIT)

Galian Pipa Milik PDAM Tirtauli Kembali Telan Korban SIMALUNGUN - Galian pipa milik PDAM Tirta Uli yang baru selesai dikerjakan disepanjang jalan besar Siantar Saribudolok kembali menelan korban. Kali ini mobil truck BK 8625 TO pengangkut buah sawit milik rekanan kebun Unit Marjandi PTPN IV terjerembab di beram jalan pada Senin (22/01) pukul 12.00. Mobil yang bermuatan TBS (Tandan Buah Sawit) seberat sekitar 6 sampai 7 Ton ini terperosok akibat adanya bekas galian pipa milik PDAM Tirtauli yang di duga tidak dipadadkan saat selesai dikerjakan beberapa waktu lalu. Barus, supir truck naas ini saat dijumpai reporter dilokasi kejadian menjelaskan kisah apes itu. Awalnya truck yang dikemudikannya berjalan perlahan, namun, saat sedang berjalan itu trucknya berpapasan dengan kendaraan jenis angkot (angkutan kota) yang datang dari arah berlawanan hingga membuat Ban Truck yang dikendarai barus masuk ke beram jalan dan terbalik. " Lembek kali tanah ini bang, mungkin dula saat proyek Pipa milik PDAM Tirtauli ini selesai dikerjakan tidak dilakukan pemadatan" ujar Barus Kesal. Senada dengan Barus, Samosir warga setempat menjelaskan kepada reporter terkait proyek Pipanisasi itu, " dulu waktu mengerjakan proyek ini tidak dipadadkan lae, dibawah pipa pun tidak ada dibuatkan pasir sebagai landasan, dipermukaan juga sama sekali tidak dipadadkan, hanya ditimbun dengan tanah bekas galian". Terang Samosir. Hingga berita ini diturunkan sekira pukul 17.00 mobil truck masih berada dilokasi. (SM1)

Sodomi 19 Anak, Sekdes Kuta Trieng Diringkus Polisi BLANG PIDIE - Polisi Resor (Polres) Aceh Barat Daya (Abdya) Selasa pekan lalu meringkus sekretaris Desa (Sekdes) Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat berinitial MA (40). Ia diringkus polisi diduga telah melakukan sodomi 19 anak SD dan SMP di Abdya. Selama ini dia menetap di Abdya Desa Lamkuta kampung istrinya, sementara kampung orang tuanya di Aceh Selatan tempat ia menjabat Sekdes dan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Aksinya terungkap setelah korban bersama wali murid salah satu SMP di Blangpidie melapor ke Polres, Selasa (30/1). Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, diamankan di Mapolres Abdya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasat Reskrim Polres Abdya, Iptu Zulfitriadi SH membenarkan telah menangkap MR pelaku sodomi usai menerima laporan dari wali murid dan empat korban yang datang langsung ke Polres. “Pelaku kita tangkap dirumahnya tanpa perlawanan usai mendapat laporan dari korban,” ujarnya, Selasa (30/1). Dilanjutkan, setelah diintrogasi pelaku langsung mengaku sudah mensodomi 19 anak dibawah umur sejak 2016 lalu. Diceritakan, awalnya empat siswa salah satu SMP di Blang Pidie yang merupakan korban didampingi dewan guru melaporkan kasus tersebut ke Polres Selasa mendapatkan laporan, sekitar siang, pihaknya langsung turun dan menangkapnya untuk diproses. “Setelah kita proses, pelaku langsung mengakui perbuatannya, malah menyebutkan korban atau orang yang disodomi sudah mencapai 19 orang.” Akuinya. Masih dari pengakuan pelaku, dari 19 korban yang disodomi. Ia juga mengaku telah berhubungan badan sejenis dengan seorang pria dewasa, suka sama suka. Kasus yang menggemparkan warga Abdya itu dilakoni pelaku dengan cara mengajak korban pada umumnya siswa SD dan SMP jalanjalan, singgah diwarung untuk makan mie. Lalu siswa tersebut diajak enuju kebun kosong. Sampai disana, pelaku memutar film porno di HP milik pelaku. Saat itulah pelaku meraba raba hingga ada yang disodomi. (YAN)

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

Pelaku Begal Menyesal Korban Suyono Tewas MEDAN - Empat terdakwa pembegalan, yakni Gusdan Wahyu alias Bayu (22), M Fauzi (20), Muhammad Randi (18), dan Herdiansyah Pratama disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli, Rabu (31/1). Mereka akan dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Vincen Tampublon, setelah berakhir pemeriksaan baik saksi maupun terdakwa, pekan depan. Sidang itu dipimpin Majelis Hakim Twis Retno, SH, dan Dini Damayanti, SH, serta Abraham Van Houten, SH.

Keempat terdakwa saat disidangkan di PN Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli, Rabu (31/1)

“Terdakwa direncanakan rencana tuntutan dibacakan pekan depan,” kata JPU. Pemeriksaan empat terdakwa menerangkan, Bayu dan Randi merupakan eksekutor mengambil tas istri korban menyebabkan keduanya jatuh dari sepeda motor dan Suyono tewas. Sedangkan Fauzi dan Herdiansyah berperan memantau dan pada kejadian itu tas korban berhasil dirampas lalu melarikan diri. Keempatnya mengaku berkelompok dan merupakan

penghuni asrama dan tetangga. Hasil yang paling besar mereka capai paling tinggi Rp 1.600.000. Mereka menyesali perbuatannya karena aksinya merenggut nyawa. Mereka selama ini hanya merampas harta benda. Penasihat Hukum (PH) para terdakwa, Sri Falmen Siregar dan Kondios Pasaribu menyatakan sudah memberikan bantuan hukum secara maksimal. Majelis Hakim meminta JPU supaya rencana tuntutan dapat dibacakan pekan depan. (DP)

Polres Bener Meriah Tahan Pendamping dan Kepala Desa BENER MERIAH - Mantan Kepala Desa (Kades) Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Ali Hasmi (55) dan anaknya Saiful Hidayat (24) serta pendamping desa M.Tamin (27) ditahan Polres Bener Meriah. Mereka diduga menggerogoti dana desa dengan membuat proyek fiktif. Terbongkarnya kasus ini karena adanya laporan masyarakat setempat ke pihak Polres Bener Meriah. Ketiganya diduga telah melakukan korupsi dengan tidak membangun empat jembatan

kecil alias fiktif. Sehingga kerugian negara sebesar Rp.298. 013.000. Kapolres Bener Meriah, AKBP Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Reskrim, AKP Suparwanto SH, Selasa 30/1 mengatakan Kades Pasir Putih telah menyalahgunakan angga-

ran dana desa. “Dari hasil penyelidikan, diketahui telah terjadi penyimpangan dana desa Pasir Putih yang seharusnya untuk pembangunan empat buah jembatan, namun tidak dilaksanakan (fiktif),” katanya. Dia menjelaskan Kades bersama dua tersangka lainnya juga mentilep gaji pengurus perangkat desa, dan imam kampung sehingga jumlahnya mencapai Rp 298.013.000. Dia menyatakan ketiga orang tersebut secara sengaja menggelapkan atau mengguna-

kan dana desa untuk keperluan pribadi, tanpa membangun infrastruktur jembatan sesuai dengan Surat PertanggungJawaban (SPJ). “Untuk tersangka Saiful Hidayat, anak dari Kepala Desa secara sengaja mencairkan dana desa tahap I dan tahap II, padahal dia mengetahui jika dana desa tidak digunakan ayahnya untuk kegiatan pembangunan desa.” Pungkasnya. Sementara untuk tersangka Muhammad Tamin, mantan pendamping desa, kata AKP Suparwanto, dengan sengaja

membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan laporan realisasi penggunaan dana desa. “Padahal dia tahu Kades pasir Putih tidak menggunakan dana untuk kegiatan pembangunan desa sesuai APB-Desa 2016,” ungkapnya. Dia menjelaskan ketiga tersangka tersebut terjerat dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi. (YAN)

Ambulance Pusling Air Tenggelam di Pelabuhan Lama Telukdalam NIAS SELATAN - Body atau badan, diduga bekas, Puskesmas Keliling (Pusling air) atau Ambulance jenis kapal cepat yang diperuntukan untuk Masyarakat di Daerah Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Nisel dengan nilai kontrak sebesar Rp 2 Miliar, dan perusahaan pemenang CV AZ, kini tenggelam disandaran kapal Pelabuhan lama, Telukdalam. Informasi yang dihimpun

menyebutkan, peristiwa tenggelamnya Pusling itu, diketahui pada, Sabtu malam, (27/1). Sementara, pantauan sejumlah Wartawan di lokasi, Senin, (29/1), pagi sekitar pukul 9.30 Wib, sejumlah orang suruhan pihak rekanan sedang sibuk mengangkat kapal itu kembali. penyebab tenggelamnya kapal cepat itu, belum diketahui. Sementara, informasi yang beredar, body ambulance jenis kapal cepat dengan 3 mesin itu diduga bekas. Dimana kondisi body kapal diduga tidak baru dan

terkesan tidak mulus lagi. Terpisah, Kadis Kesehatan Nisel, Megawati You, SKM, saat dikonfirmasi di Kantornya, Jln Saonigeho, Km 3,5, Telukdalam, Senin, (29/1) terkait itu,, mengatakan jika sampai saat ini, kapal tersebut belum diserah terimakan kepada pihaknya. Lalu,katanya, soal pencairan anggaran kapal itu juga , hingga kini belum ada Ia tanda tangani. Terkait pengadaan kapal cepat jenis Speed Boat itu, komisi B DPRD Nisel, sudah memanggil Kadis Kesehatan

Kasus Pungli

Tiga Eks Perangkat Gampong Lolos dari Jeratan Hukum BANDA ACEH - Tiga eks perangkat gampong (aparat desa) Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat lolos dari jeratan hukum dalam perkara pungli proyek jembatan di desa setempat. Lolosnya ketiga terdakwa yaitu Alinur (47) selaku kepala dusun, M.Jamin (58) selaku Tuha Peut dan Jumadil (45) selaku ketua Pemuda ketika majelis hakim pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan vonis bebas pada sidang penutup kamis pekan lalu. Sementara pada sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa 1 tahun 6 bulan, JPU dari Kejari Aceh Barat Maimun Limbong SH menyatakan pikir-pikir untuk banding atas vonis majelis hakim. Sidang dipimpin Eli Yurita

SH MH sebagai hakim ketua dan hakim anggota Nurmiati SH MH dan Mardefni SH. Ketiga terdakwa didampingi penasehat Hukum (PH) Andi Suhanda SH. Sementara JPU dari Kejari Aceh Barat dihadiri Maiman Limbong SH. Hakim dalam amar putusannya menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti sebagaimana pasal 11 Undang-undang (UU) Noor 20/2001 tentang perubahan UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan Korupsi. Dengan kata lain, hakim menjatuhkan putusan lepas (onslag van recht vervolging) yakni segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. “Dengan ini menyatakan pembebasan terdakwa dari tuntutan pidana, ujar hakim ketua. Vonis hakim ini disambut haru serta isak tangis ketiga terdakwa. Sebagaimana diketahui Tim Satuan Tugas Saber Pungli Aceh Barat menangkap tiga aparat Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat pada April 2017 silam. Selain menagkap ketiga pria tersebut tim juga menyita barang bukti (BB) uang senilai Rp. 4,3 juta yang diduga hasil pungli dari proyek pembangunan jembatan di desa setempat. (YAN)

Nisel, PPK Pengadaan barang dan jasa Dinkes TA.2017, untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Tertutup (RDPT), pada Selasa, (30/1). RDP tersebut dihadiri oleh Kadis Kesehatan, Megawati You, PPK, Manaro Harefa serta tim PHO. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan Barang dan Jasa Dinkes Nisel TA.2017, Manaro Harefa saat diwawancarai usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi B DPRD Nisel, terkait hal itu, mengakui jika pihak kontraktor sudah mengambil uang muka

sebesar Rp 600 juta atau 30 persen dari nilai kontrak. "Ya betul, rekanan sudah ngambil uang muka sebesar Rp 600 juta atau 30 persen dari nilai kontrak. dan kapal itu juga belum di PHO-kan serta belum diserah terimakan kepada pihak Dinkes Nisel,"tuturnya. Ditanya apa benar Pusling itu kapal bekas, Ia menjawab belum tau apa bekas atau tidak, karena tim PHO belum melakukan pengecekan kondisi kapal. "Yang jelas pengadaannya dalam kontrak harus kapal baru," tandasnya. (HAL)

Polisi Grebek Rumah Pengedar Sabu ACEH TIMUR - Sat Res Narkoba Polres Aceh Timur Selasa pekan lalu menggerebek sebuah rumah pengedar narkoba jenis sabu di Darul Ihsan. Dalam penggerebekan tersebut polisi mengamankan 11 paket sabu dan membekuk dua tersangka yang sebelumnya dicurigai sebagai pengedar. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto,S.I.K,M.Hum melalui Kasat Narkoba, Iptu Hendra Gunawan Tanjung,S.H, Selasa mengatakan. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan sejak hari Jum’at (26/1), bermula saat anggota Satnarkoba sedang melakukan patroli wilayah diseputaran Darul Ihsan dan diperoleh informasi dari warga bahwa dirumah tersangka, Ind (40), Warga Desa Pulo Blang sering terjadi transksi narkoba. “Berbekalinformasi tersebut, anggota kami menuju kerumah tersangka guna melakukan penyelidikan. Setibanya dirumah tersangka, anggota kami melihat

tersangka dengan gerak-geriknya mencurigakan dan oleh anggota kamidilakukan penggeledahan dan menemukan 11 paket narkotika yang diduga jenis shabu disimpan didalam kotak rokok pada kantong baju dan diakui adalah miliknya,” katanya. Dari hasil introgasi terhadap tersangak lanjut Gunawan, bahwa ia mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya dari AM warga kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. “Kemudian anggota kami melakukan pengembangan ke beberapa lokasi dan berhasil mengamankan satu tersangka yakni M.Rizal Bin Rusli (31) warga desa Gampong Pulo Blang, Kecamatan Darul Ihsan, namun petugas tidak menemukan shabu akan tetapi anggota kami menemukan bungkusan kecil yang berisi ganja kering, ujarnya. Atas temuan tersebut, kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Aceh Timur, berikut barang bukti. (FAHMI)

Melawan, Kawanan Perampok Siksa Sopir Truk MEDAN - Seorang sopir truk terkapar besimbah darah setelah disiksa empat orang perampok di Jalan Pertahanan Patumbak, Gang Masjid, Dusun IV, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (31/ 1) dini hari. Kasus perampokan itu kini dalam penyelidikan petugas setelah korbannya korbannya Suhendri Andianto (53), warga Tebing Tinggi, Bandar Somo, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) melapor ke Polsek Patumbak. "Mereka ada empat orang. Mereka merampok HP dan sejumlah uang saya," ujar korban dalam laporannya, Rabu

Suhendri Andianto (31/1) sore. Kata dia, peristiwa itu bermula ketika dirinya hendak mengantar kayu sempengan (sisa kayu) rambung dari gudang Perabu Jaya, Patumbak menuju gudang Canang Indah,

Belawan menggunakan truk nomor polisi BK 9157 LN. Dalam perjalanan, korban menerima telepon dari teman konvoinya untuk menunggu agar kendaraan mereka berangkat bersama. Korban segera menghentikan truknya di Tempat Kejadian Perkara (TKP), persis di depan Gang Masjid. Tak lama berselang, tiba-tiba korban didatangi seorang pria mengendarai sepeda motor Yamaha Mio biru. Pria berkulit hitam itu meminta rokok kepada korban. "Karena dia datang minta rokok dan saya kebetulam ada rokok, ya saya kasih dia (pelaku-red) rokok," katanya. Namun, setelah memberikan rokok kepada pelaku, korban kemudian didatangi tiga pelaku

lainnya. Korban diminta untuk menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan mabuk-mabukan pelaku. "Karena saya ada uang Rp 10 ribu, ya saya kasih mereka Rp 10 ribu. Tapi, bukannya berterima kasih, mereka malah mengamuk dan merampas handphone saya," kesalnya. Pemerasan dan penganiayaan yang dialami korban membuatnya melawan. Tapi, aksi korban membuat para pelaku naik pitam. Korban langsung ditarik dari atas mobil dan dianiyaya beramai-ramai hingga babak belur. Sadisnya, para pelaku memukul kepala Suhendri menggunakan benda keras hingga terkapar bersimbah darah di

TKP. Setelah itu, mereka meninggalkan korban dalam kondisi tak berdaya. Korban kemudian ditolong warga, hingga melaporkan kasus itu ke Polsek Patumbak dengan Nomor STPL / 69 / I/ 2018 / SU/ Polrestabes Medan/ Sek Patumbak. "Awalnya saya semepat melawan, tapi karena mereka ramai sekali saya tidak tahan. Apalagi, mereka menyerang saya menggunakan batu," sebutnya. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Patumbak Iptu Ainul Yaqin ketika dikonfirmasi mengakui adanya laporan korban. "Korban masih diperiksa di ruang penyidik dan laporannya akan kita tindak lanjuti," tandasnya. (DA)


11

KORAN

ANTI KORUPSI E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

SUMUT/ACEH

KRIMINAL

Pak JPU, “Kenapa Tuntutan Saya Tinggi” MEDAN - Srimauliaty, rekanan yang jadi terdakwa dugaan korupsi pengadaan enam unit Kapal di Diskanla Sumut Tahun 2014, protes keras dan tidak terima dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadapnya, yakni 4 tahun 6 bulan penjara. Dua tersangka pembobolan rumah ditangkap bersama barang bukti

Hendak Jual Hasil Kejahatan Spesialis Pembobolan Rumah Ditangkap Polisi LABUHANBATU - Setelah berulangkali melakukan aksi pembobolan rumah, akhirnya JM (18), warga Adian Kulim, Desa Bangun Rejo, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) berhasil ditangkap. Saat diamankan personil Polsek NA IX-X, pemuda pengangguran itu tidak sendirian, melainkan bersama teman sekampungnya, San (19). Kapolres Labuhan Batu, AKBP Frido Situmorang melalui Kasubag Humas, AKP Viktor Sibarani, Kamis (1/2) menjelaskan, JM mencuri di rumah tetangganya Selamat Halomoan (34) pada 28 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB. "Mereka ditangkap pada 31 Januari 2018 saat hendak menjual hasil curiannya. Itu sesuai laporan korban dan informasi saat hendak menjual barang yang dicurinya," te-

rang AKP Viktor. Peristiwa pencurian itu terjadi saat rumah korban ditinggal kosong. Situasi tersebut dimanfaatkan JM untuk beraksi. Dia masuk melalui jendela rumah yang dirusak. Tersangka menggondol 1 unit handphone dan sebuah senter kepala. Beruntung, saat hendak keluar rumah korban dari jendela, seorang warga Sahlan Siregar memergokinya. Aksi tersangka segera diberitahukan saksi kepada korban. Singkatnya, diperoleh informasi tersangka bersama seorang temannya berniat menjual barang hasil curian tersebut. Korban bersama kepala desa dan petugas Polsek NA IX-X langsung melakukan penyergapan. "Tersangka mengakui telah melakukan pencurian berulang kali di dusunnya," sebut Viktor. (JOK)

Kejatisu Teliti Berkas Mujianto MEDAN - Penuntut Umum Kejati Sumatra Utara masih meneliti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka kasus dugaan penipuan senilai Rp 3 miliar, pengusaha property, Mujianto alias Anam dan karyawannya, Rosihan Anwar. "Kita masih meneliti berkas perkara kasus penipuan tersebut," ujar Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (1/ 2). Kata Sumanggar, seperti biasanya berkas itu akan diteliti selama 14 hari, sejak dikirimkan empat hari lalu. Jika dianggap kurang lengkap (P19), maka akan dikembalikan ke Poldasu. Sebaliknya, jika dianggap lengkap, maka akan disampaikan ke penyidik Poldasu sudah lengkap, untuk selanjutnya diserahkan berikut tersangka dan barang bukti. "Jadi kita tunggulah hasil pemeriksaan dan penelitian berkas dari penuntut umum," ujarnya. Sebelumnya, Mujianto ber-

sama karyawannya Rosihan Anwar resmi ditahan penyidik Ditreskrimum Polda Sumatra Utara pada 31 Januari 2018, setelah sebelumnya pada 28 April 2017, menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan senilai Rp 3 miliar. Masih dalam penahanan tersebut, Dirreskrimum Poldasu, Kombes Pol Andi Rian Djajadi mengungkapkan, penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah melewati proses penyidikan serta gelar perkara yang sudah dilakukan beberapa kali. Dikatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan Armen Lubis yang menjadi korban penipuan Rp 3 miliar oleh Mujianto Cs dalam pekerjaan penimbunan lahan di kawasan Belawan. Tetapi, setelah proyek selesai dikerjakan, tersangka menolak melakukan pembayaran hingga akhirnya kasus ini bergulir ke ranah hukum. (AFS)

Terdakwa juga diwajibkan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara Rp 1,1 miliar dan subsidair 2 tahun kurungan. "Saya tidak terima dengan tuntutan JPU, kenapa tuntutan saya jauh lebih tinggi dari Pak Mattius Bangun dan Andika (KPA dan Panitia Lelang). Kemudian, keuntungan yang

seharusnya saya peroleh, kenapa dianggap merupakan kerugian negara, dan ditimpakan kepada saya," teriak Srimauliaty sambil terisak saat pembacaan nota pembelaan (pledoi) dirinya di ruang utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai majelis hakim Saryana SH MH, Kamis (1/2). Srimaulity, merupakan Direktur CV Prima Mandiri di hadapan majelis hakim dan JPU menyebut, sejak awal dilakukannya proses lelang dan tender dalam pengerjaan enam unit kapal di Sibolga telah sesuai proses dan diketahui Kadiskanla Sumut Zulkarnain. "Jadi tidak benar yang mulia, kalau saya memiliki saham di perusahaan lain yang juga ikut tender dalam proyek itu. Tidak

ada yang sekongkol yang mulia, semua transparan, dan diketahui Kadis dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," tegasnya terbata. Terdakwa juga menegaskan, semua proses dari awal, baik tender, lelang serta pengerjaan dan pengadaan barang, maupun pembayaran, diketahui oleh Kadiskanla Zonny Waldi, KPA Mattius Bangun dan Ketua Panitia Lelang Andika Aldi Ansori Nasution (berkas terpisah). Sedangkan mengenai kerugian negara, kata Sri, perhitungan yang dilakukan BPKP tidak benar, dan hanya berdasarkan kwitansi belaka. "Perhitungan hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP sangat bobrok, hanya mengacu pada kwitansi saja, tanpa menghitung dengan baik.

Jadi, saya sebagai rekanan, apa tidak ada untung, kenapa keuntungan saya dianggap sebagai kerugian negara,” tanya Sri. Ia juga menjelaskan, pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai kontrak dan diketahui Kadis dan KPA. "Jadi tidak benar kalau saya men-subkontrakkan lagi pekerjaan yang saya dapat. Kan saya punya perusahaan sendiri, dan diketahui KPA dan yang lainnya," tandas terdakwa. Ditanya usai sidang, Srimauliaty, mengaku sangat terzholimi dengan tuntutan Jaksa tersebut. Dia merasa tidak bersalah. "Kalaupun ada kesalahan, hanyalah kesalahan administratif saja bukan tindak pidana, sesuai keterangan saksi ahli Edi Usman," sebutnya. (AFS)

Diduga Depresi, Boru Situmeang Minum Deterjen MEDAN - Diduga depresi ditinggal kekasih, Nurhayati boru Situmeang (32), kejang-kejang setelah menenggak deterjen di depan Hotel Istana Jalan Juanda Medan, Kamis (1/2) sekira pukul 13.00 WIB. Nyawa wanita asal Perumahan PT Tasik Raja, Cikampak, Labuhan Batu itu selamat setelah personel Polsek Medan Kota datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melarikannya ke RS Bhayangkara Medan. Informasi diproleh menyebutkan, aksi percobaan bunuh diri itu pertama kali diketahui seorang pedagang bernama Pukulan Simanjuntak (65), warga Jalan Juanda, Medan. Saat itu, Simanjuntak terkejut melihat seorang wanita muda kejangkejang dengan mulut mengeluarkan busa di atas kendaraan becak bermotor (betor) yang terpakir di depan warungnya. Melihat itu, saksi langsung berte-

riak hingga mengundang perhatian warga. Kondisi korban kemudian dilaporkan ke petugas Polsek Medan Kota. "Korban mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan cara minum deterjen. Kita temukan 1 botol deterjen cair di lokasi," ujar Kapolsek Medan Kota Kompol Martuasah Hermindo Tobing. Kata Martuasah, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban diduga nekat melakukan percobaan aksi bunuh diri karena depresi ditinggal kekasihnya. "Korban memperoleh deterjen tersebut dari salah satu warung di sekitar lokasi," katanya, menambahkan, korban masih dirawat intensif di RS Bhayangkara Medan. Selanjutnya, petugas Polsek Medan Kota akan mencari tahu keberadaan keluarga korban, dan tentang kedatangannya ke Medan. (DA)

Korban mendapatkan perawatan intensif setelah mencoba bunuh diri, Kamis (1/2)

Polsek Sosa Ringkus Sindikat Curanmor PADANGLAWAS - Personel Polsek Sosa, Kabupaten Padang Lawas (Palas) berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Kamis (1/2). Lima orang tersangka ditangkap dari tempat terpisah. Informasi diperoleh menyebutkan, pengungkapan kasus curanmor tersebut berdasarkan laporan korban Ruslan Halawa (29), karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) PT Mazuma Agro Industri (MAI). Laporan warga Afdeling V Kebun Huragi Sungai Korang,Kecamatan Hutaraja Tinggi itu diterima Polsek Sosa dengan No Pol : LP/11/I/2018/ SU/TPS SOSA/Tapsel, 30 Januari 2018, tentang dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor sesuai Pasal 363 KUHPidana. Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP M Iqbal Harahap melalui Kapolsek Sosa, AKP Huayan Harahap didampingi Kanit Reskrim Ipda Suyatno mengatakan, tiga tersangka diringkus dari lokasi berbeda. Awalnya, polisi menangkap tersangka Chairul Jamil (44), warga Kampung Baru Dusun Ujung Batu, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Dari pengakuannya ditangkap, Herman Laia (18), karyawan BHL PT MAI

Kapolsek Sosa AKP Huayan Harahap mengapit para tersangka sindikat curanmor, Kamis (1/2). Sungai Korang. Tersangka CJ ditangkap di rumahnya, sedangkan Herman Laia ditangkap di perumahaan kebun PT MAI Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi. “Kedua tersangka berperan sebagai eksekutor pencurian sepeda motor dari dalam rumah korban, Ruslan Halawa," terang Kapolsek. Sementara, tersangka Rusmen

(34), warga Kampung Baru Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Sosa ditangkgap pada Rabu (31/1) pukul 04.30 dinihari di rumahnya. "Peranan tersangka Rusmen membantu menjualkan hasil curian sepeda motor kepada seseorang penadah, Surya Afrianto (40) dan Sariono (35). Kedua warga Perumahan Duta Varia Pertiwi Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa itu ditangkap

dari rumahnya," jelas AKP Huayan Harahap. Kelima tersangka yang berperan sebagai pencuri dan perantara dan penadah, lanjut Huayan, sedang menjalani pemeriksaan intensif. Sebab, diduga aksi curanmor tersebut telah berulang kali dilakukan. "Kelima tersangka saat ini ditahan di sel Mapolsek Sosa," pungkas mantan Kapolsek Barumun tersebut. (ISN)

Tak Tau Untung Diberi Pekerjaan Malah Mencuri

Tersangka penggelapan beca bermotor majikan diapit petugas

MEDAN - Sungguh tak tahu balas budi. M Irpansyah alias Ipan (38), malah tega mencuri setelah diberi pekerjaan. Akibatnya, warga Jalan Sei Batu Gingging, Kelurahan PB Selayang I, Medan Selayang, meringkuk di sel Mapolsek Medan Sunggal. Dia tega melarikan becak bermotor milik majikannya. Kapolsek Sunggal, Kompol Wira Prayatna mengatakan, awalnya korban Andy Satria Utama (30), sedang berada di depot air minumnya Jalan Perjuangan,

Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Sabtu (20/ 1). Di situ Ipan mendatangi Andy untuk meminta pekerjaan. Andy yang merasa iba lalu memberikan kerja kepada Ipan sebagai

pengantar air minum isi ulang. “Pelaku pun mengantarkan air minum galon (isi ulang) dengan menggunakan becak motor milik korban. Namun hingga tanggal 24 Januari 2018 pelaku tak kunjung kembali,” kata Kompol Wira, kemarin. Kejadian itu pun dilaporkan ke polisi. Petugas Polsek Sunggal yang mendapat informasi melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. “Pelaku kita tangkap di

depan rumah makan Jalan Dr Mansyur Medan,” terangnya. Kepada penyidik, tersangka mengaku becak bermotor itu dijual kepada seseorang di daerah Binjai seharga Rp700 ribu. “Uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk membeli narkoba,” sebutnya, menambahkan tersangka dijerat Pasal 378 dan atau 372 KUHPidana tentang penipuan dan penggelapan dangan ancaman hukuman 4 tahun. (ACO)


KORAN

12

ANTI KORUPSI E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

KRIMINAL Kapal Penyelundup 25 Ton Beras Ketan Diamankan

Petugas menginterogasi sambil membuka penutup wajah dua tersangka sabu yang melakukan pelemparan, Rabu (31/1)

Polisi Dilempari Saat Gerebek Kampung Narkoba MEDAN - Upaya perlawanan atas penangkapan pelaku narkoba dialami petugas Polsek Medan Timur. Penggerebekan yang dilakukan terhadap terduga kampung narkoba di Jalan Ampera III, Medan dilawan dengan lemparan batu, Rabu (31/1) dinihari. Akibat perlawanan yang dilakukan warga membuat seorang bocah berinisial AF (14) warga Jalan HM Said, tertembak petugas karena turut melakukan pelemparan terhadap mobil petugas. Guna pertolongan pertama, bocah tersebut dilarikan petugas kepolisian ke RS Bhayangkara Medan. Kapolsek Medan Timur, Kompol Wilson Pasaribu, mengatakan, awalnya personel Reskrim mendapatkan laporan dari masyarakat adanya sekumpulan pemuda yang tengah bermain judi sembari mengonsumsi narkoba di pinggir jalan. Dari laporan berharga tersebut, petugas segera bergerak melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan. Namun, saat penangkapan dilakukan, dua pengendar narkoba bernama Siwa dan Hendrian berteriak maling hingga warga yang mendengar teriakan petugas langsung melakukan pelemparan secara brutal. "Karena suasana di TKP tidak kondusif, petugas ter-

paksa memberikan tembakan peringatan ke udara. Namun, tembakan peringatan tidak diindahkan warga, sehingga kembali diletuskan tembakan dan terkena remaja berinisial AF," terang Wilson di RS Bhayangkara Polda Sumut. Wilson menuturkan, AF remaja yang terkena tembakan turut dalam penyerangan mobil petugas. Dari hasil test urine, AF yang telah lama putus sekolah itu positif mengonsumsi narkoba. "AF positif mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi," sebutnya. Disinggung mengenai keberadaan korban di TKP, Wilson mengaku masih melakukan penyelidikan, apakah adanya hubungan AF dengan para pengedar narkoba di lokasi penangkapan. "Masih kita selidiki. Saat ini AF masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara," katanya. Dalam penangkapan itu, sambung Kapolsek, dari tangan kedua tersangka disita barang bukti 2 paket kecil sabu, batu untuk menyerang petugas. Dari hasil pemeriksaan diketahui, tersangka Siwa merupakan residivis kasus pemukulan disertai pengeroyokan. "Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman di atas 10 tahun penjara," pungkas Wilson.

MEDAN - Petugas TNI AL Tim WFQR I Koarmabar menangkap kapal kayu KM Akarasa bermuatan beras ketan seberat 25 ton di Perairan Air Masin, Aceh Tamiang, NAD, Selasa (30/1) malam. Penangkapan barang selundupan berdasarkan informasi yang diterima intelijen TNI AL. Berdasarkan info itu, tim WFQR I menggunakan kapal patroli Kal Siba menuju ke sasaran lokasi. Petugas TNI AL melakukan penyisiran di sekitaran

lokasi, hingga berhasil menemukan keberadaan kapal yang dicurigai. Petugas segera melakukan pengejaran terhadap kapal kayu tersebut. Kapal penyelundup itu ditangkap dan diperiksa hingga ditemukan muatan beras ketan ilegal bersama tiga awak kapal. Selanjutnya, kapal penyelundup bersama awak kapal digiring ke Dermaga Mako Lantamal I di Belawan. Seluruh barang selundupan yang diamankan, diperiksa menggunakan anjing

pelacak guna mengantisipasi adanya narkoba. Kadispen Lantamal I, Mayor Marinir Jayusman, Rabu (31/1) mengatakan, barang bukti dan awak kapalnya sudah diamankan di Belawan. ? Hasil keterangan para awak kapal, barang selundupan itu dibawa dari Saton, Thailand menuju ke Aceh Tamiang, NAD. "Kini kasusnya telah kita sidik untuk segera dilimpahkan ke Bea Cukai, agar segera disidangkan,” kata Jayusman. (DP)

Tersangka dan barang bukti diamankan di Mako Lantamal Belawan.

Dihukum 7 Tahun

M Lana : “Mohonlah Hukuman Saya Diperingan” MEDAN - M Lana, hanya bisa menangis memeluk keponakannya setelah dihukum selama 7 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai Erintuah Damanik, Rabu (31/1). Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim berkeyakinan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, memiliki, menguasai dan menjual narkotika golongan satu, bukan tanaman

jenis sabu-sabu. "Majelis yang mengadili perkara ini menetapkan dan menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara, sesuai pasal 112 jo pasal 127, UU No 35 tahun 1999, tentang pem-

berantasan narkotika," ujar Erintuah dalam amar putusannya. Sebelum putusan dibacakan, selama persidangan berlangsung M Lana yang membacakan pembelaannya tanpa didampingi pengacara hanya bisa bersedih memohon agar hukumannnya diringankan. “Yang mulia majelis hakim dan penuntut umum, saya mengaku bersalah telah me-

ngedarkan sabu-sabu seberat 1,49 gram. Mohonlah hukuman saya diperingan, tuntutan jaksa yang dibacakan sangat berat. Tuntutan selama sembilan tahun denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan sangat berat,” lirihnya. Usai terdakwa membacakan pembelaan, hakim selanjutnya menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan.

Berkat CCTV, Pencuri di Toko Fika Az Ditangkap

(ACO)

Polres Madina Ringkus Bandar Judi

Dua tersangka diamankan berikut barang bukti rokok

MEDAN - Unit Reskrim Polsek Patumbak mengamankan dua tersangka pencurian di toko Fika Az milik Fika Andriani Rangkuti (28), di Jalan Selamat Gang Amal No 143, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas. Kedua adalah, Angga (21), warga Jalan Garu IV Medan Amplas, dan Simon Napitupulu (38), warga Jalan Marindal Dalam Kota Medan. Kanit Reskrim Polsek Patumbak, Iptu Ainul Yaqin kepada wartawan, Rabu (31/ 1) sore menjelaskan, kedua tersangka berhasil ditangkap setelah melihat rekaman CC-

TV. Keduanya ditangkap di tempat persembunyiannya Jalan Kebun Kopi, Desa Marindal pada Minggu (28/1). Sedangkan pencurian itu dilakukan keduanya pada Sabtu (27/1) malam. Tersangka berhasil mencuri puluhan slon rokok hingga korban menderita kerugian jutaan rupiah. Pencurian itu diketahui korban setelah adiknya, Julia Irfani Rangkuti memberitahukan melalui telepon seluler. "Berdasarkan pengecekan korban, diketahui tersangka telah mencuri 35 slop

Eksekusi Ruko di Pajak Stabat Ricuh

Tersangka judi togel diamankan petugas di Satuan Reskrim Polres Madina, Rabu (31/1). MADINA - ASH alias Sutan (53), warga Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), diamankan anggota Satreskrim Polres Madina, karena diduga sebagai bandar judi kupon toto gelap (togel di tempat tinggalnya, Selasa (30/1) sekira pukul 21.30 WIB. Kapolres Madina, AKBP Martri Sonny Sik melalui Kasat Reskrim Polres Madina AKP M Nainggolan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (31/1) menjelaskan, dari tangan tersangka diamankan barang bukti uang tunai sebanyak Rp 345.000,-, satu HP Nokia, dua pulpen, empat kertas berisi angka-angka nomor pasangan. ASH alias Sutan diamankan berkat adanya laporan dari warga yang menyebut di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu sangat marak terjadi peredaran judi togel atau KIM. "Untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, Tim Opsnal Satreskrim dipim-

pin langsung Katim Aiptu Yos Herianto melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan berhasil menangkap tersangka,” katanya. Ketika itu, sambungnya, polisi mendapati tersangka sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis Kim. Padanya ditemukan benda diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, membuktikan sebagai tersangka perjudian. "Team Opsnal Satreskrim langsung melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka, mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita," terangnya. "Berdasarkan barang bukti permulaan tersebut patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tim membawa tersangka dan barang bukti ke Markas Komando Polres Madina,” pungkasnya. (JBL)

Penuntut umum Kejatisu, Ratna S menyatakan menerima putusan tersebut, senada dengan ucapan terdakwa yang juga menerima. Ratna menyebutkan, pelaku memang sudah target pihak kepolisian karena mengedarkan sabu. Namun, ketika ditanyakan kapan penangkapan terhadap M Lana, Ratna mengaku lupa dan harus lihat berkas dulu. (AFS)

LANGKAT - Warga masyarakat yang tengah konsentrasi belanja di Pajak Stabat Jalan Perniagan tepat di simpang Pajak Baru, Langkat, Kamis (1/2) sekira pukul 09.00 WIB, terkejut karena kedatangan segerombolan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ruko satu pintu berlantai II itu adalah milik Ramli, yang hendak dieksekusi karena terkait utang dengan anggota DPRD Langkat, Ismail alias Acai. Ruko itu disita PN Stabat sesuai dengan Surat Keputusan Eksekusi ditandatangani Ketua PN Stabat, R Aji Suryo. Namun, pemilik ruko itu tidak terima eksekusi tersebut, hingga melakukan perlawanan. Akibatnya, terjadi kericuhan dan aksi dorong antara petugas dengan keluarga Ramli. Alasannya, tidak ada surat pemberitahuan eksekusi yang diberikan pihak PN Stabat kepada keluarga Ramli. Ramli dan keluarganya baru tahu hari itu akan dieksekusi setelah diberitahu secara lisan oleh pihak Polres Langkat. “Apa-apaan ini, memangnya ini negara cowboy. Mana suratnya dan mana bukti kalau ruko dan tanah ini milik Acai. Tanah dan ruko ini milik kami. Memang kami ada utang dengan Acai, tapi kami mau kok membayar utang kami itu,” teriak Agus Medek, anak Ramli saat memberikan perlawanan. Namun perlawanan itu sia-sia, karena para petugas dengan tegas membuka pintu ruko tersebut dan mengeluarkan semua barang di dalamnya. Siapa saja yang mencoba menghalangi langsung diseret ke Polres Langkat. Satu hari sebelum dieksekusi, Agus Medek (35) menceritakan ikhwal tentang permasalahan

Proses eksekusi mendapat perlawanan dari pihak tergugat, Kamis (1/2) tersebut. Katanya, itu berawal hingga bergulir ke pengadilan. dari adiknya yang memiliki hubuSetelah hampir 4 tahun berjangan sangat dekat dengan Acai. lan, perkara itu tidak kunjung usai Karena itu, adiknya, Indra hingga PN Stabat melakukan berani meminjam uang sebanyak eksekusi atas permohonan Acai. Rp 150 juta kepada politisi Partai Alasannya setelah perkaranya Nasdem itu untuk mengembang- bergulir sampai ke tingkat kasasi, kan usahanya. Acai memberikan Acai yang menang. pinjaman untuk Indra. Sementara, pihakn lainnya Selang beberapa tahun kemu- menggap proses eksekusi ruko dian, Indra datang lagi dan men- di Jalan Perniagaan Kelurahan coba untuk utang lagi dengan Stabat Baru Kecamatan Stabat alasan untuk menutupi utang Kabupaten Langkat, Kamis (1/2) (kredit) ayahnya di BRI. sudah sesuai prosedur. Acai memberikan pinjaman Sebab, sebelum dilakukan kedua sebesar Rp 100 juta, se- eksekusi atas dasar pemohon hingga kredit Ramli di BRI sebe- eksekusi Ismail, termohon eksesar Rp 103 juta lebih lunas. kusi telah dipanggil dengan patut, Namun, sebagai jaminannya Acai tetapi tidak hadir. Tindakan itu minta agunan berupa surat kepe- sesuai Penetapan Ketua PN milikan atas tanah dan rukonya. Stabat No.04/Pen.Eks.2015/33/ Setelah setahun berlalu, Ramli Pdt.G/2014/PN.Stb. berniat untuk membayar utang“Meskipun dari pihak termonya, namun Acai selalu meng- hon eksekusi melakukan penohindar sehingga menimbulkan lakan/perlawanan pengosongan keheranan. rumah, kita tetap melaksanakanAgus menuding, Acai berke- nya,” ujar Humas PN Stabat inginan untuk menguasai tanah Safwanuddin Siregar kepada dan ruko itu. Karena itu, tidak wartawan di ruang kerjanya. (BD/HS) mengherankan jika Acai mempermasalahkan utang tersebut

rokok dengan nilai nominal Rp 8 juta. Aksi kedua tersangka terekam CCTV. Setelah melakukan penyelidikan, keduanya berhasil di tangkap," jelasnya. Dari tangan kedua tersangka diamankan barang bukti 12 bungkus rokok berbagai merek yang belum sempat terjual. Sedangkan selebihnya telah dibeli orang (penadah). Atas perbuatannya tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. (DA)

Tim Pamatwil Mabes Polri Kunjungi Polres Batu Bara BATUBARA - Tim Pamatwil dan Assistensi konflik sosial Operasi Mantap Praja Toba 2018 Mabes Polri dipimpin Karo Jiantrasops Polri Brigjen Pol Wahab Syahroni berkunjung ke Polres Batu Bara, bertempat di Aula Bhayangkari Polres Batu Bara, Rabu (31/1) pagi. Kunjungan tim ini adalah untuk melakukan evaluasi dan memberikan assistensi kepada daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018. Acara ini dihadiri pejabat Utama Polda Sumut, dan tujuh Kapolres yang daerahnya mengikuti Pilkada mulai dari Polres Batubara, Labuhan Batu, Sergai, Simalungun, Asahan, Tanjung Balai dan Kapolres Tanjung Tinggi. Acara diawali dengan paparan dan laporan situasi Kamtibmas oleh seluruh Kapolres serta sambutan dan arahan tim Mabes Polri dan tim Polda Sumut. Ketua tim, Brigjen Pol Wahab Syahroni dalam arahannya meminta supaya seluruh Kapolres segera membentuk pleton Pengendalian Massa (Dalmas). "Kita harus memperkuat Dalmas sehingga kita akan mampu menghadapi segala kemungkinan yang berlaku pada saat diperlukan," kata Wahab. Sementara, mengenai banyaknya keluhan para Kapolres tentang kurangnya personel di lapangan, disarankan agar Kapolda segera menyahuti masalah ini. “Kalau merasa kurang sesuatu segera lapor kepada atasan, kalau tidak ada tanggapan atasan, itu urusan satuan atasan dan setidaknya anda tidak terlalu disalahkan lagi,” ujar Wahab. Potensi kerusuhan bukan hanya datang dari luar melainkan dari dalam juga besar potensi yang rawan kerusuhan. Karena itu Wahab Syahroni mengingatkan seluruh Polres harus memiliki peta rawan konflik supaya cipta kondisi bisa diarahkan ke daerah yang rawan konflik. (PUR/SUSI)


14

KORAN

ANTI KORUPSI

ANEKA

E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

SUMUT

Pabandya-4/Kowad Spersad Silaturahmi Dengan Kowad Kodam I/BB

Walikota Hadiri Syukuran BKAG Awal Tahun 2018 TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM menghadiri Syukuran awal Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kota Tebing Tinggi, Senin (29/1) bertempat di Gedung Balai Kartini. Dalam sambutannya, Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan di tahun Politik ini yang perlu diperhatikan yaitu persatuan dan kesatuan bangsa.Dalam hal ini bagimana kita merawat dan menjadikan Indonesia ini menjadi bangsa yang akur, rukun, damai dan bersatu seperti apa yang kita cita-citakan . "Perbedaan itu boleh tapi kita harus lakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi bahagian kita dan tentunya tidak perlu kita pertikaikan yang menyebabkan terjadinya perpecahan," kata Umar. Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Tebing Tinggi,Kajari,Wakapolres, Kepala Pengadilan Negeri, Ketua FKUB, Ketua PGI Sumu dan Ketua BKAG Tebing Tinggi. Acara diakhiri dengan penyerahan cendramata berupa plakat dari MPH-BKAG tebing Tinggi kepada forum koordinasi pimpinan Tebing Tinggi. (RS)

Plt Bupati Batubara Lantik Pengurus Dewan Pendidikan BATUBARA - PLT Bupati Batubara H.RM Harry Nugroho SE melantik 11 orang Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Batubara periode 2017-2022 bertempat di Aula Kantor Bupati Batubara Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. Dalam sambutannya, Plt Bupati Batu Bara H.RM Harry Nugroho,SE mengatakan Pendidikan di Kabupaten Batubara masih banyak yang harus di perbaiki terutama meningkatkan daya saing. Selama ini pola pikir persaingan hanya pada tingkat nasional saja, seharusnya kita sudah berpikir untuk tingkat internasional dan harus ada metode yang di hasilkan agar dapat bersaing dengan negara lain. Harus punya terobosan agar anak anak kita dapat bersaing ditingkat internasional, sebutnya. Dia menyebutkan, beberapa daerah di indonesia sudah banyak mengukir prestasi di pentas internasional dan kita harus memiliki program untuk mengejarketertinggalan . Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Batubara, Zainal Alwi menuturkan berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan tahun 2017, Kabupaten Batubara masih berada di bawah standard pelayanan minimal. Tantangan kita cukup besar untuk,itu kita akan membuat program kerja selama 1 tahun untuk menaikan standard pelayanan minimal, ucapnya. (EDO)

Camat Secanggang Gelar Musrembang LANGKAT – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka memyusun rencana pembangunan daerah. Musrembang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tahun 2018 untuk anggaran tahun 2019 di laksanakan di Kantor Desa Cinta Raja, Kamis (1/2). Musrembang Kecamatan merupakan forum untuk membahas dan memyepakati langkah-langkah penanganan progam kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan. Camat Secanggang Aliandi. SH dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Musrembang ini berjalan dengan baik dan dapat selesai pada waktunya, sesuai dengan perubahan dari sistem manual ke sistem on line. Musrembang di hadiri camat Secanggang Aliandi,SH, Kapolsek secanggang AIPTU. Khairul Saleh,SH, Kepala BNN Langkat AKBP Zaini,SH, Bapeda IR. Junaidi. Anggota DPRD Langkat H. Agus Salim dari Partai Demokrat dan Pujianto, SH. Dan seluruh Kepala Desa dan KUPT Kecamatan Secanggang. Anggota DPRD Langkat H. Agus Salim bangga atas pembangunan di Kecamatan Secanggang dan beliau sebagai putra daerah Secanggang akan lebih meningkatkan pembangunan di kecamatan tersebut. (JM)

MEDAN - Pabandya-4/Kowad Spersad Letkol Cba (K) Sri Sulistyowati, S. Ssi laksanakan kunjungan silaturahmi dengan Kowad Kodam I/BB, Jum’at (26/1). Kegiatan tatap muka ini diikuti 75 personel Kowad Kodam I/BB di Ruangan Bukit Barisan Kodam /BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan. Pabandya–4 /Kowad Spersad Letkol Cba (K) Sri Sulistyowati, S. Ssi, mengajak untuk meningkatkan hubungan silaturrahmi menjadi Kowad yang Profesional, mandiri dan berkepribadian untuk siap mendukung tugas pokok TNI AD. “Kowad harus berpegang teguh dengan Sapta Marga. Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta kode etik Kowad, Sad Satya Sri Sena yang mencerminkan

Pakoord Kowad Kodam I/ BB photo bersama dengan Pabandya-4/Kowad Spersad Letkol Cba (K) Sri Sulistyowati, S. Ssi dan Para Kowad Kodam I/BB pada acara kunjungan silaturahmi dengan Kowad Kodam I/BB, di Ruangan Bukit Barisan Kodam /BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan. kebersihan, kesucian hati, dan kasederhanaan serta mencerminkan sikap, kepribadian dan tekad pengabdian dengan karya–karya terbaik bagi Angkatan Darat," sebut Letkol Cba (K) Sri. Letkol Cab (K) Sri menyebutkan bahwa selama ini Kowad

banyak menoreh prestasi dan juga sudah banyak yang ditugaskan keluar negeri sebagai Pasukan Perdamaian PBB.Untuk itu Pabandya–4 /Kowad Spersad berharap agar Kowad tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya guna memdukung tugas

Pokok TNI AD. “Kowad bukan mawar penghias taman tapi melati pagar bangsa yang mempunyai makna bahwa Kowad tidak berfugsi sebagai penghias lingkungan kerja tetapi merupakan prajurit wanita yang berkepribadian, berbudi pekerti lu-

hur, bersih hati, jujur, mempunyai sikap kemandiriaan yang tinggi, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi kodrad kewanitaannya serta pengabdian terhadap Negara, Nusa dan Bangsa Indonesia," tegasnya. Turut hadir pada kegiatan ini, Letkol Inf Jatmiko Aryanto Waaspers Kasdam I/BB, Letkol Cba (K) Sri Sulistyowati , S.Si Pabandya-4/Kowad Spersad, Letkol Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd, Kabagdit Subdispensat Dispenad, Kpt Cku (K) Wiwit Andayani Kaur Verifikasi Itjenad, Mayor Caj (K) Lisbet Asima H. Manurung Pakoor Kowad Kodam I/BB & seluruh Kowad Satuan Jajaran Kodam I/BB wilayah Medan, Deliserdang dan Langkat. (REL)

Walikota Tebing Tinggi :

Tidak Ada Pengutipan Dalam Penyaluran Rastra TEBING TINGGI Pendistribusian beras sejahtera (rastra) yang dahulunya bernama Raskin telah didistribusikan ke Kecamatan. Dan Walikota Tebing Tinggi juga telah mengamanatkan untuk

segera menyalurkannya kepada penerima sesuai daftar yang sudah dibagikan dari hasil verifikasi terakhir. Kabag Perekonomian Zahidin didampingi Kabag Humas Bambang Sudaryono di Kantor Walikota Jumat lalu menyampaikan pesan Walikota untuk tidak mengulur-ulur waktu dalam penyalurannya bagi 8179 KK warga Tebing Tinggi.

Dikatakan Zahidin, rastra berbeda dengan raskin. Rastra dibagikan secara gratis kepada warga sebanyak 10 Kg per KK, kalau raskin 15 Kg per KK tetapi ada biayanya. Untuk itu Walikota sudah mengingatkan para petugas penyalur di Kelurahan melalui Bagian Perekomian untuk tidak melakukan pengutipan apapun pada saat pembagian rastra

apalagi mempersulit warga yang menerinamanya. Dan bagi warga yang sudah menerima rastra, jika berasnya tidak layak untuk dikonsumsi segera melaporkannya ke Kelurahan untuk diganti, pesan Zahidin. Jadwa pembagian rastra di Kota Tebing Tinggi untuk Kecamatan Padang Hulu tanggal 23 Januari 2018, Kecamatan Ram-

butan tanggal 24 Januari 2018, Kecamatan Bajenis tanggal 25 Januari 2018, Kecamatan Tebing Tinggi Kota tanggal 26 Januari 2018 dan Padang Hilir tanggal 29Januari 2018 Untuk kota Tebing Tinggi penerima rastra sebanyak 8179 KK yang. Jumlah ini sama banyaknya dengan penerima raskin. (RS)

Jaringan Internet Terganggu, Pihak Telkomsel Nisel Terkesan Tidak Perduli NISEL - Jaringan internet khususnya layanan 3G dan 4G di Wilayah Nias Selatan beberapa minggu terakhir semakin parah. Para pelanggan menyesalkan pihak Telkomsel karena kurang tanggap dengan buruknya konektifitas internet di daerah Nisel. Kurang maksimalnya layanan jaringan internet di Nisel membuat para pelanggan sulit mengakses informasi melalui layanan Media Sosial (Medsos) seperti Facebook, WhatsApp, Mesenger, instagram, BBM dan lainnya. Parahnya lagi, jika pelanggan berkomunikasi lewat layanan

video call atau mesenger, tidak bisa terakses akibat buruknya jaringan internet. Gangguan itu kerap terjadi wilayah Kecamatan Toma. Seperti halnya yang terjadi pada, Selasa (30/1) hingga Rabu (31/1), pagi, dimana akses internet melalui layanan 3G dan jaringan Telkomsel simpati dan As di Wilayah Toma hilang. Tiap kali ditanya kepada pihak Telesindo sebagai pengelola jaringan 3G selalu memberi alasan karena listrik padam. Padahal, faktanya, listrik sudah menyala pada Selasa (30/1) malam sekitar pukul 20.00 Wib, tetapi jaringan 3G dan jaringan

Telkomsel Simpati dan As di Wilayah Toma, tak kunjung juga aktif hingga Rabu (31/1) pagi. Tak hanya itu, akibat buruknya jaringan internet tersebut para awak media yang bertugas di Nisel mengalami kendala dalam mengakses informasi dan mengirim berita ke redaksi. Meski keluhan pelanggan sering kali diekspos melalui media, namun pihak managemen Telkomsel Area Nias Selatan terkesan tidak berupaya untuk memaksimalkan pelayanan jaringan di Daerah Nisel. Untuk itu, para pengguna internet 3G dan 4G meminta pihak Telkomsel segera menin-

daklanjuti keluhan mereka itu. Manager Telesindo Area Nisel, Luruskan Zebua saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Rabu,(31/1) terkait itu mengatakan buruknya konektifitas internet di Nisel dipicu karena semakin banyaknya para pengguna internet,ditambah lagi jika listrik. Ditanya,soal jaringan tidak aktif saat listrik menyala, dia hanya menjawab bahwa keluhan ini akan disampaikan kepada bagian teknisi Telkomsel. Santri,salah seorang tim teknisi Telkomsel Area Nisel ketika dikonfirmasi, Rabu (31/1) juga mengatakan haal yang sama

bahwa buruknya akses jaringan Telkomsel akibat semakin banyaknya pengguna internet. "Khusus wilayah Toma, jaringan hilang karena listrik padam. Ditambah lagi layanan yang terbatas misalnya dalam pengisian baterai cadangan bila listrik padam terpaksa yang diutamakan adalah pengisian batre pada tower induk," ujarnya. Saat diminta nomor atasannya yang bisa dihubungi untuk dikonfirmasi terkait keluhan pelanggan, Santri hanya menjawab akan disampaikannya dulu ke atasannya. Namun hingga, Pukul 15.00 Wib, Rabu (31/1) Sore, tak kunjung ada kabar dari Santri. (HAL)

Danrem 033/WP Terima Kunjungan Kerja Kapolda Kepri TANJUNG PINANG - Korem 033/WP, Kamis, 02/02, Danrem 033/WP Brigadir Jenderal TNI Gabriel Lema, S. Sos terima kunjungan Kerja Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ( Kapolda Kepri ) Irjen Pol Drs. Didid Widjanardi, SH di Makorem 033/Wira Pratama di Jln Sei Timun Senggarang Tanjungpinang. Didampingi Kasrem dan Perwira Staf, Danrem 033/WP Brigadir Jenderal TNI Gabriel Lema, S. Sos Sambut Kapolda beserta rombongan masuk menuju Makorem. Pertemuan tersebut berlangsung cukup akrab dimana Kapolda Kepri

memperkenalkan diri kepada Prajurit Korem 033/Wira Pratama dan berharap terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi TNI khususnya Prajurit Korem 033/Wira Pratama sehingga dalam tugas sehari-hari sebagai aparatur Negara dapat terwujud dengan kebersamaan, kekompakan dalam pengabdian kepada bangsa dan Negara. Pada pukul 14.00 wib ditandai dengan foto bersama kemudian Danrem 033/WP Brigadir Jenderal TNI Gabriel Lema, S. Sos, beserta seluruh Prajurit Makorem turut mengantarkan Kapolda Kepri beserta rombongan menuju Kota Batam. (REL)

Bupati Soekirman Buka Sosialisasi Pembentukan Satlinmas SEI RAMPAH- Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman didampingi Wakil Bupati (Wabup) Darma Wijaya membuka Sosialisasi Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk Desa/Kelurahan Se-kabupaten bertempat di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu (31/1). Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan, M.Si, Kabid Linmas Provsu Drs. Henry MM Sitompul, M.Si beserta Kasi Satlinmas Provsu Anggara Akbar Hasibuan, SE, SH, MKn, Kepala OPD, Camat, Lurah, jajaran Satuan Polisi Pangong Praja (Satpol PP) dan Kades se-Sergai. Mengawali sambutannya sekaligus membuka acara Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyampaikan bahwa dalam kehidupan seharihari, diantara kelahiran dan kematian ada perlindungan masyarakat,

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya tengah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara Sosialisasi Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). hal ini sangat penting dalam hal peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Mulai dari awal kegiatan ini, yang menyangkut tentang hak dan kewajiban desa agar dapat diselesaikan dalan rangka mendukung pencapaian target Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sergai seperti pajak yang menjadi kewajiban masyarakat.

Oleh karenanya, diingatkan bahwa untuk HUT Satpol PP seSumut akan ditempatkan di Sergai yang merupakan komitmen dari Gubsu pada HUT Satpol PP Tahun lalu di Binjai. Hal ini karena kinerja Satpol PP Sergai dinilai telah menjadi contoh perlindungan masyarakat yang baik, ujar Bupati. Kemudian tentang desa, diminta kepada para Kades untuk dapat

memanajemen keuangan desanya dengan baik dan tertib seperti menutup alur kas setiap bulannya. Hal ini untuk memudahkan desa itu sendiri agar tidak merepotkan diri sendiri saat akan menutup pembukuan di akhir tahun. Disampaikan juga kepada para Kades bahwa ada hal yang harus diwaspadai yaitu AGTH atau singkatan dari Ancaman, Gangguan,

Tantangan dan Hambatan yang akan kita hadapi saat ini yaitu Ancaman pecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya Gangguan, diharapkan agar para Kades mewaspadai provokator yang dapat mengganggu pembangunan desa. Untuk itu hindari pemborosan dan penyalahgunaan anggaran dana desa dengan menempatkan prinsip anggaran dana desa mengikuti program prioritas, bukan sebaliknya. Sedangkan tantangan adalah bagaimana setiap desa dapat meningkatkan Perekonomiannya antara lain dengan menggalakkan program BUMDes dan usaha kerakyatan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Hambatan, bahwa penerapan tertib administrasi akan menjadi langkah terbaik guna menghadapi hambatan-hambatan yang akan datang. Dikatakan juga oleh Bupati bahwa kegiatan ini menambah satu

komponen yang sesuai dengan UU yaitu perlindungan masyarakat dan sesungguhnya telah ada pada waktu lalu tentang Perlindungan Masyarakat. Dengan kegiatan ini akan diperkuat kembali didalam masyarakat guna memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Hasil positif yang dapat diambil dari penerapan Pembentukan Satlinmas ini juga tentu akan membuka lapangan kerja baru serta peluang investasi karena desa tersebut terjamin keamanannya. Mengakhiri sambutannya Bupati menghimbau kepada para Camat, Lurah dan Kades agar saling menjaga soliditas dan kekompakan untuk bersama-sama menjadikan setiap pekerjaan dan didedikasi untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadikan Satlinmas sebagai sarana melengkapi Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), tutupnya. (ARM)


15

KORAN

ANTI KORUPSI

SUMUT

ANEKA

E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

Saluran Irigasi Lancar

Petani Di Simalungun Tak Cemas Soal Longsor SIMALUNGUN - Para petani Irigasi Sumber Daya Air (SDA) Bahbolon Dinas Cipta Karya Propinsi Sumatera di wilayah UPT Simalungun, yang meliputi Kecamatan Tanah Jawa,Hutabayu Raja, (Raja Maligas II), Rambung Merah dan Kecamatan Pematang Bandar (Javacolonisasi) saat ini merasa puas. Pasalnya perbaikan saluran irigasi primer dan skunder saat ini kondisinya sudah lancar.Dan bangunan saluran irigasi anggaran tahun 2017 sudah berfungsi kembali. Kondisi ini akan menambah gairah para petani pengguna air dari Sumber Daya Air(SDA) Bahbolon yang di beberapa Kecamatan dan bendungan, akan memberi jaminan tehknis,tidak akan mengalami kekurangan air atau kekeringan lagi untuk 10 tahun kedepan. Hal ini tidak terlepas selama saluran tersebut dilakukan perawatan yang maksimal. Saat ini para petani di Kecamatan Hutabayu Raja, Raja merasa aman dan tidak merasa cemas terhadap longsor atau banjir. Mereka me-

ngapresiasi kinerja para kontraktor yang telah memperbaiki saluran irigasi tersebut. Masyarakat juga berharap agar bisa mendata jaringan irigasi yang perlu diperbaiki di anggaran tahun 2018 ini. Sesuai hasil kerjasama reses anggota DPRD Sumut atau melalui kebijakan dari KUPT SDA Bahbolon Simalungun. Terpisah,KAUPT SDA Bahbolon Simalungun,Wijaya ST,MT membenarkan semua bangunan rehabilitasi dari anggaran Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 sudah selesai. Namun masih ada perawatan tanggung jawab dari pemborong sampai masa yang ditentukan. Untuk perbaikan di anggaran tahun 2018,masih dalam peroses dan DPA nya belum diterima oleh UPT Simalungun.Kendati demikian, di tahun 2018, secara berkelanjutan pasti akan ada perbaikan dan pembangunan irigasi atau bronjong cegah banjir dan longsor, tapi titik dan obyek lokasi berbeda dan terpisah, sebutnya. (RAIT)

Dana Desa Kabupaten Humbahas Diprioritaskan Bangun Jalan Desa DOLOK SANGGUL - Tanpa mengesampingkan pembangunan yang lain, dana desa (DD) tahun 2018 agar diprioritaskan membangun jalan desa. Karena jalan menghubungkan antara dusun dengan dusun yang ada di desa saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Hal itu dikatakan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE didampingi Asisten Pemerintahan Drs Tonny Sihombing dan Kadis PMDP2A Vandeik Simanungkalit MM dalam pertemuan Kepala Desa se-Kecamatan Doloksanggul, Jumat (2/2) di Kantor Bupati Humbahas Bukit Inspirasi Doloksanggul. Pembangunan jalan desa dulu kita fokuskan. Pembangunan harus benar-benar bermutu. Harus bermanfaat bagi masyarakat. Kalau jalan desa sudah bagus, baru kita pikirkan membangun jalan ke kebun, air bersih, irigasi dan lainnya. Kalau

TPT (tembok penahan tanah), jangan dulu dibangun. Bukan prioritas saat ini. Kapan-kapan aja itu” kata Dosmar. Dalam pertemuan itu, Bupati juga berpesan agar para petani di desa masing-masing diperhatikan dan diberi semangat bercocok tanam khususnya jagung yang sudah diprogramkan pemerintah. Kepala Desa ikut berperan aktif agar program ini terlaksana dengan baik, ujarnya. Bulan Mei-Juni musim panen padi, kata Dosmar. Hal ini perlu di sosialisasikan kepada masyarakat supaya langsung menanam jagung di sawah. Sesuai dengan pengalaman para petani, jagung sangat bagus di tanam di persawahan. Kepala Desa juga harus ikut menanam jagung dan sebagai contoh di desa masingmasing, tukasnya. (BS/REIN)

Pemko Tebing Tinggi Gelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Banjir TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM pimpin rapat koordinasi penanggulangan banjir, Jum'at (2/2) bertempat di Ruang Data I Pemko Tebing Tinggi. Turut hadir dalam rapat, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Roy Panagom Pardede, ST beserta rombongan, Kajari, Sekdako Wakapolres Tebing Tinggi, OPD, Camat dan Lurah, Danramil 13 serta Kepala BPN Tebing Tinggi. Dalam rapat tersebut Walikota mengatakan bahwa rapat dilaksanakan untuk menindaklanjuti upaya dalam mencegah banjir yang sebelumnya terjadi di Tebing Tinggi. "Banjir ini bukan bersumber dari kita melainkan dari Kabupaten Simalungun dan ada sungai-sungai di Tebing Tinggi yang di lintasi oleh banjir tersebut diantaranya Sugai Padang, Bahilang, Kelembah dan Sibarau. Ke 4 sungai ini berakibat fatal jika sudah meluap, ucapnya. H.Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terimakasih kepada BWS Sumatera II atas selesainya bendungan Bajayu dan berharap bendungan yang lama segera dibongkar serta tanggul yang akan di bangun nanti bisa lebih tinggi lagi. Kami siap untuk mempermudah

dalam proses pembangunan tanggul, dan beliau meminta kepada para Lurah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembebasan lahan, ganti rugi dan pembongkaran. Jangan lagi di beri izin untuk membangun di daerah pembangunan proyek," tegasnya. Kepada BPN Tebing Tinggi, Walikota berharap dapat membantu mempermudah di dalam pembebasan lahan dan kepemilikan status lahan. Semantara, Kepala BWS Sumut II dalam paparannya menyampaikan agar dilakukan koordinasi dengan Pemkab Serdang Bedagai terkait pelaksanaan shortcut dari sungai Bahilang ke Sungai Sigiling dan pembuatan tanggul di hilir sungai Padang mengingat lokasi tersebut berada di Sergai. "Perlu segera dilakukan koordinasi oleh Pemerintah Kota terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan di Kota Tebing Tinggi," katanya. Roy Panagom Pardede menuturkan adapun rencana kegiatan proyek pembangunan yang akan dilakukan diantaranya normalisasi sungai Sigiling, pembuatan tanggul Parapet dan tanggul tanah di pinggiran sungai Padang, Bahilang, Kelembah dan Sibarau dengan total luas lahan yang dibutuhkan kurang lebih 90,6 Ha. (RS)

Bupati Humbahas Kunjungi Petani Jangung Desa Saitnihuta DOLOK SANGGUL Walaupun terik matahari dan gerimis termasuk menelusuri semaksemak, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE bersama Asisten Pemerintahan Drs Tonny Sihombing, Seketaris Dinas Pertanian Ir Ida Maria Manullang, Kabag Protokol Jakkon Marbun SE dan lainnya mengunjungi para petani jagung yang tergabung dalam kelompok tani, Kamis (1/ 2) di Kecamatan Doloksanggul dan Pollung. Kunjungan pertama, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menyambangi kelompok tani di Desa Saitnihuta dan Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul. Di lokasi itu, tahap pertama akan dibuka lahan jagung sekitar 30 hektar. Tampak di lokasi, dua unit traktor besar sudah mulai buka lahan baru. Kepada kelompok tani, kalau lahan baru pertanaman jagung harus menggunakan pupuk organik dan dolomit atau disebut kapur pertanian. “Kalau lahan baru, harus pakai dolomit dan pupuk organik, tanpa pupuk jangan ditanam dulu, itu akan sia-sia. Alat-alat mesin pertanian ini agar dipergunakan dengan maksimal karena bayarnya pasca panen. Panen dulu baru dibayar uang traktornya” kata Bupati Humbahas. Dikatakan lagi, Saat ini penanaman jagung sedang diprogramkan di Humbang Hasundutan.

BUPATI Humbahas Dosmar Banjarnahor SE bersama rombongan saat meninjau lahan pertanian di Desa Saitnihuta Doloksaggul. Bertani jagung tergolong mudah, disamping cepat panen,modal tidak begitu banyak. Tidak perlu pestisida. Harga sudah pasti menjanjikan, saat ini Pemkab sudah membuat harga minimal Rp 3.150/kg. Kalau harga jagung di pasaran dibawah Rp3.150/kg, para petani silahkan membawa hasil panennya ke kantor camat masingmasing. Itu pasti dibayar, karena Pemkab sudah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menampung seluruh panen jagung di wilayah Humbang Hasundutan. Tapi tanaman yang lain seperti kopi, sayur-sayuran termasuk cabe dan tomat tetap juga dikelola. Suharjo Simamora salah seorang kelompok tani di Desa Saitnihuta mengakui kepada Bupati Humbahas, bahwa program penanaman jagung yang diprogramkan sangat menjanjikan petani. Alat-alat mesin pertanian sangat membantu para petani. “Terimakasih banyak pak bupati atas perhatiannya kepada petani. Saat ini traktor sudah mulai

buka lahan, tapi biar cepat lahan ini dikelola, kami sangat membutuhkan alat berat berupa escavator untuk membongkar kayu-kayu yang masih ada di lokasi” pinta Suharjo Simamora gelar Ama Hariati Simamora. Permintaan itupun diamini Bupati Humbahas dan mengatakan apabila ada alat berat di daerah lain yang tidak maksimal bekerja, akan digeser ke Desa Saitnihuta. Hal senada juga disampaikan Kaspar Purba (Ama Lambas Purba), kehadiran Bupati Humbahas di Desa Lumban Purba membawa berkat bagi masyarakat. “Kami sangat senang atas kehadiran bapak disini, kami tambah semangat bertani” kata Kaspar Purba. Selanjutnya Bupati Humbahas dan rombongan bergerak ke lokasi lain di Desa Hutagurgur Kecamatan Doloksanggul. Para petani di Desa Hutagurgur sudah merasakan hasil bercocok tanam jagung yang diprogramkan Bupati Humbang Hasundutan. “Saya sudah 13 tahun bertani

kopi dan membuka lahan pertanian lainnya. Selama ini hanya mengandalkan cangkul, sehingga hasil tidak begitu maksimal. Tapi dengan adanya program pemerintah untuk bertani jagung diperlengkapi dengan alat-alat mesin pertanian dan diharuskan masuk kelompok tani, maka hasil pertanian sudah saya nikmati. Belum pernah saya rasakan bertani seperti ini. Kami yang tergabung dalam kelompok tani sudah panen perdana jagung sebanyak 12 ton, itu sudah kami jual ke PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) Medan. Untungnya sangat menjanjikan” ungkap Benget Situmorang dari Ketua Kelompok Tani Rogate di Desa Hutagugurgur Kecamatan Doloksanggul saat menerima kunjungan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE, Kamis (1/2). Kemudian rombongan beranjak dan menuju lokasi di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung. Di desa itu direncanakan akan buka lahan baru sekitar 500 hektar. (BS/REIN)

Alergi Dikonfirmasi, Camat Ogan Dituding Tak Paham UU Pers HUMBAHAS - Camat Onanganjang, Rahmad Lumbantoruan, dituding tidak paham dengan tupoksi pers yang diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 dan terkesan alergi untuk dikonfirmasi. Hal ini terkait dengan pemberitaan ‘Berdalih Pinjaman, Trik Camat Terima Jatah Dana Desa’ dan ketika dikonfirmasi melalui sellulernya, Rabu (1/2) menyebut dan mengaku bahwa dia bukan camat Onan Ganjang yang dimaksud. “Anda salah nomor dan salah orang,” begitu katanya, meskipun no sellulernya sudah dicrosscek berulang kali guna memastikan. Ketua Ikatan Jurnalis Indonesia Humbang Hasundutan (IJI-

HH), Andi Siregar mengatakan kelakuan camat yang enggan dan alergi ketika dikonfirmasi oleh wartawan merupakan perbuatan yang kurang terpuji dan terkesan menghalangi tugas insan pers. “Seorang camat sebagai pejabat publik sejatinya harus memahami UU Pers dan keterbukaan informasi publik. Bukan hanya itu, tujuan konfirmasi adalah untuk mendapatkan informasi yang berimbang untuk disajikan pada masyarakat luas,” jelasnya. Andi juga menegaskan jika seorang camat enggan atau alergi dikonfirmasi hal ini mengundang kecurigaan seolah-olah ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi. “Saat ini masyarakat membu-

tuhkan informasi yang jelas. Jika camat alergi dikonfirmasi, ini akan menciptakan preseden buruk bagi pemberintahan Kabupaten Humbahas. Kita sangat berharap pejabat harus mampu dan mumpuni serta mengerti dan paham tentang UU Pers,” sebutnya. Kadis Kominfo Humbahas, Hotman Hutasoit menyikapi sikap alergisitas tadi mengatakan bahwa seorang pejabat publik berkewajiban memberikan informasi yang benar diruang lingkup kerjanya. “Jurnalis harus melakukan cek dan ricek dalam melakukan pemberitaan agar bisa berimbang. Itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi tugas seorang jur-

nalis untuk melakukan konfirmasi itu. Jika seorang pejabat pada saat dikonfirmasi sedang sibuk atau rapat, itu juga harus diinformasikan,” katanya. Hotman juga menghimbau, agar kejadian yang sama tidak berulang, seorang pejabat sebaiknya memberikan keterangan yang cukup untuk media jika dibutuhkan. “Media merupakan sarana untuk mempublikasikan informasi terhadap masyarakat banyak. Dan media merupakan corong yang terbuka untuk publikasi. Sekali lagi, pejabat harus terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya. (BS)

Walikota Langsa Sambut Kunjungan Kajati Aceh LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah, Selasa (30/1) menyambut kedatangan Kajati Aceh Dr Khairul Amir,SH,MH. Kedatangan Kajati Aceh dalam rangka Kunker. Selain Walikota Langsa, kedatangan Kajati juga disambut oleh Wakil Bupati.Aceh Tamiang T.Insyaifudin, Kajari Langsa R Hailakal SH MH, Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa, tokoh adat dan masyarakat daerah setempat, serta jajaran SKPK dan Forkopimda setempat.

Dalam silaturrahmi itu, ia berpesan agar pemerintah daerah bersinergi dengan lembaga DPRK dalam mengambil kebijakan. Dan kebijakan itu dijalankan untuk kepentingan masyarakat, katanya. Kajati juga mengajak para penegak hukum di daerah untuk bersinergi

mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Setelah mengunjungi Kota Langsa, Dr. Chairul Amir SH MH melanjutkan kunjungan ke Aceh Tamiang yang disambut Wakil Bupati, Tengku Insyafuddin, Kapolres Aceh Tamiang AKBP Zukhir Destrian, Dandim 0104 Aceh Timur, Letkol (inf)

Amril Haris Isya Siregar, Kejari Aceh Tamiang Irwinsyah, Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, dan Ketua MPU Aceh Tamiang Ilyas Mustawa. Kepada pejabat pemerintah di Aceh Tamiang, ia mengingatkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemerintah, hukum harus dijadikan panglima. “Hukum harus dipedomani dan menjadi acuan. Jika ini dijalankan maka kepentingan kelompok dan pihak tertentu akan tereleminir,” ujarnya. (YAN)

Bansos Rastra Didistribusikan di Humbang Hasundutan HUMBAHAS - Pemkab Humbang Hasundutan bekerjasama dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional II Pematang Siantar mendistribusikan bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) ke wilayah Humbang Hasundutan, Selasa (30/1) bertempat di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul. Pendistribusian itu dirangkai dengan sosialisasi sekaligus peluncuran bansos rastra untuk wilayah Humbang Hasundutan. Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora dalam sambutannya menyambut baik sosialisasi bansos rastra ini, untuk saling meningkatkan pemahaman, koordinasi dan keselarasan dari seluruh jajaran Pemkab

WAKIL Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora menyerahkan buku petunjuk kepada Plt Camat Pakkat Makden Sihombing S.Sos Humbahas sampai tingkat desa Dikatakan lagi, pemerintah dalam penyalurannya. terus meningkatkan kualitas

pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat tidak mampu yang selama ini dilaksanakan melalui program subsidi raskin (beras miskin) atau rastra. Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait pelaksanaan program subsidi raskin/rastra, pemerintah telah menetapkan kebijakan transformasi program subsidi raskin/rastra menjadi program bansos pangan. Bansos pangan pada tahun 2018 ini dilaksanakan melalui bantuan pangan non tunai dan bansos rastra. Untuk Humbang Hasundutan yang digulirkan yaitu bansos rastra. Masyarakat diberikan bansos berupa beras

berkualitas medium kepada keluarga penerima manfaat. Dengan jumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga atau biaya tebus. Dalam pelaksanaan penyaluran, Perum bulog mendapat tugas untuk mendistribusikan bansos rastra hingga titik distribusi yaitu ke kantor camat. Selanjutnya Pemkab Humbang Hasundutan bertanggungjawab dalam pendistribusian sampai ke tingkat desa masing-masing. Penyaluran bansos rastra itu diharapkan sampai tanggal 25 setiap bulannya. Kecuali di wilayah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus karena faktor geografis,

transportasi dan keterbatasan sarana lainnya. Bansos ini diharapkan dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pangan keluarga sehingga bisa mengurangi pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam sosialisasi itu, Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora bersama Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional II Pematangsiantar Erlinawita Rambe ST dan Asisten Pemerintahan Drs Tonny Sihombing memberikan buku petunjuk teknis dan daftar penerima manfaat kepada seluruh camat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sekaligus peluncuran bantuan sosial rastra. (REIN)


KORAN

E D I S I 491 5 - 11 FEBRUARI 2018

ANTI KORUPSI

HALAMAN 16

Isu Agama Tak Mempan Gerus Suara Jokowi di 2019 JAKARTA - Joko Widodo dan Prabowo Subianto diprediksi bakal kembali bertarung pada Pilpres 2019. Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menilai Ketua Umum Gerindra itu bakal mengulang hasil Pilpres 2014, kalau masih memainkan isu yang sama. Menurutnya, isu agama tidak bakal mempan untuk menggerus dukungan kepada Jokowi di 2019. "Pilpres 2014 waktu itu kita enggak tahu darimana sumber isu yang menyerang Jokowi terkait isu agama dan seterusnya, isu itu terlalu cepat di awal dan diklarifikasi Jokowi dengan konsolidasi ke ulama, umroh dan lain-lain. Ini memang tidak jadi poin penting lagi kalau Prabowo pakai isu itu untuk melawan Jokowi di 2019," jelas Adjie di Graha Rajawali, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (2/2). Isu ekonomi, kata Adjie, bakal menjadi senjata tepat

Prabowo atau siapapun yang menjadi lawan Jokowi di 2019. Sebab saat ini, masyarakat dilanda keresahan atas ekonomi Indonesia yang tidak kunjung membaik selama kepemimpinan Jokowi. "Kondisi publik umum resah dengan ekonomi, harga pangan tinggi, lapangan kerja, ini berkaitan dengan isu ketiga, buruh asing, peng-

angguran meningkat," kata Adjie. Adjie juga menilai apabila isu ini ditangani baik oleh Jokowi, maka peluang menang makin terbuka lebar. Begitu juga sebaliknya, kalau abai bisa saja suara Jokowi akan tergerus. "Dua isu ini jadi kekuatan Jokowi bila bisa dikelola dengan baik tapi fatal jika dua isu

tidak dikelola baik," ucapnya. Hasil survei LSI Denny JA masih memantapkan elektabilitas Jokowi di angka 48,50 persen. Sementara, Prabowo ditambah nama tokoh lainnya, mendapat di angka 41,2 persen. Namun, Adjie mengingatkan hasil ini disebabkan Jokowi sebagai petahana mendapat ruang besar ke publik.

Meski begitu posisinya tidak aman lantaran tidak mengantongi dukungan di atas 50 persen. "Posisi ini terjadi karena Prabowo belum melakukan kampanye, safari politik sedangkan Jokowi punya space lebih luas untuk sosialisasi, media expose lebih luas. Makanya ini bukan posisi aman buat Jokowi," tukasnya. (INT)

Bakal Ada Tiga Koalisi Tentukan Jumlah Capres JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memprediksi akan ada tiga poros koalisi yang akan menentukan jumlah calon presiden di 2019. Koalisi tersebut dimotori oleh koalisi PDIP, koalisi Gerindra dan PKS, serta koalisi Demokrat. "Kami lihat ada tiga gerbong atau 3 lokomotif utama dalam koalisi pilpres 2019," kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di Graha Rajawali, Rawamangun, Jakarta

"Pertama koalisi yang dipimpin Jokowi dan PDIP yang mungkin mencalonkan kembali Jokowi sebagai capres, kedua Gerindra PKS yang mungkin akan mengusung Prabowo dan yang lain, dan ketiga koalisi demokrat dan yang lain yang mungkin akan mengusung AHY," kata Adjie. LSI Denny JA juga memprediksi, kemungkinan besar terjadinya pengulangan pilpres 2014

Timur, Jumat (2/2). Koalisi pertama, PDIP, diprediksi akan kembali mengusung Joko Widodo sebagai calon petahana. Kemudian, koalisi Gerindra dan PKS, kata Adjie akan semakin mantap mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sementara, koalisi ketiga adalah yang akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan dimotori Demokrat.

lalu. Hal itu kalau tak ada tokoh selain Prabowo yang yakin menantang Jokowi. "Kalau satu nama masih muncul Prabowo maka terjadi rematch 2019 antara Jokowi dan Prabowo" kata Adjie. Adjie mengatakan, dimungkinkan pula terjadi pertarungan antara Jokowi melawan Anies apabila Prabowo menyerahkan mandatnya kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. "Kalau Prabowo tidak maju dan menyerahkan capres

kepada Anies yang akan maju," kata dia. Pada simulasi lain, Jokowi bisa saja berhadapan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Serta, Jokowi melawan Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga anak Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Ini kalau Gerindra dan Prabowo bisa saja gabung dengan AHY atau Jokowi," tukasnya. (INT)

Pansus Angket KPK Undang Ahli JAKARTA - Pansus Hak Angket (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pimpinan DPR mengundang para ahli dan kalangan masyarakat untuk dimintai pendapat terkait rekomendasi akhir. Sejumlah ahli yang diundang seperti Mahfud MD, Romli Atmasasmita, Salahudin serta Adhi Masardi. Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan pihaknya dan para ahli membahas soal desain politik dan hukum di Indonesia. Desain tersebut meliputi penguatan pemberantasan korupsi dalam aspek pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum. Tujuannya agar korupsi bisa ditangani bersama serta bisa meminimalisir potensi korupsi. "Kami membicarakan desain politik hukum pemberantasan korupsi secara umum bukan khusus KPK," kata Masinton di Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2). Masinton menuturkan, pertemuan itu juga membahas usulan pembentukan Dewan Pengawas independen terhadap seluruh institusi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pi-

dana korupsi. "Agar menjadi satu kesatuan yang bisa awasi terhadap institusi yang jalankan pemberantasan korupsi seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan," terangnya. Pembentukan dewan pengawas, kata dia, baru seba-

tas usulan, yang bisa mengawasi terhadap tiga lembaga penegak hukum sehingga kerja pemberantasan korupsi bisa terintegrasi. Pihaknya menilai usulan tersebut sangat baik agar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak menyimpang. "Masukan tersebut menjadi pertimbangan kami dalam membuat rekomendasi Pansus," tegas Masinton. Nantinya, pembentukan Dewan Pengawas itu memungkinkan dilakukannya revisi terhadap UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurutnya, revisi UU Tipikor dimungkinkan karena agenda pemberantasan korupsi tidak hanya me-

nyangkut KPK saja tapi melibatkan institusi lainnya. "Nanti kami akan undang penegak hukum, duduk bareng karena agenda pemberantasan korupsi merupakan kepentingan seluruh bangsa sehingga semuanya memiliki tanggung jawab," jelasnya. Dalam pertemuan itu, lanjut Masinton, tidak dibahas mengenai wacana pembuatan RUU tentang Penyadapan. Sebab, wacana tersebut tidak terkait di Pansus Angket dan RUU tersebut masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Rencananya, RUU Penyadapan tidak hanya mengatur KPK tapi seluruh insitusi yang diberikan kewenangan untuk penyadapan seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. (INT)

Perihal Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur Mendagri Pilih Tunggu Keputusan Presiden Jokowi JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan menanggapi perihal penunjukan Jenderal kepolisian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur pada Pilkada 2018. Dia menyerahkan seluruhnya kepada keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Iya nunggu siapa yang diusulkan itu aja. Tapi nanti yang memutuskan dari Istana. Belum tentu yang diusulkan diputuskan," ujar Tjahjo di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/2). Tjahjo menyebut surat usulan itu sudah diserahkan ke Kemenko Polhukam dan juga sudah dikirim ke Istana. Maka dari itu, dia tidak mau memberikan komentar terkait hal ini. "Sudah ke Menko Polhukam juga udah," kata Tjahjo. Sebelumnya, nama dua Jenderal bintang dua Polri diajukan sebagai Penjabat sementara Gubernur. Asops Kapolri Irjen M Iriawan diajukan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Serta, Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin, diajukan sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara. Belakangan, ada satu jenderal yang diajukan akan mengisi Pj Gubernur Papua.

Presiden Jokowi telah angkat suara terkait hal ini. Dia merasa heran lantaran persoalan ini menjadi perdebatan. Padahal, kata dia, usulan dua nama itu belum tentu sampai kepada dirinya. "Karena banyak yang berprasangka dulu, suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya," ujar Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, penunjukan perwira tinggi Polri menjadi Pj kepala daerah sebetulnya bukan hal baru. Sebelumnya sudah ada sejumlah pati Polri yang menjadi Pj Gubernur namun tidak memicu kegaduhan. "Yang dulu-dulu enggak ada masalah, dulu banyak lho, yang dari TNI ada, Polri ada, biasa saja. Kenapa sekarang ramai? itu saja pertanyaan saya," sambungnya. Jokowi berharap, polemik penunjukan Pj Gubernur Jabar dan Sumut tidak diperpanjang. Mengingat sisa masa jabatan kedua kepala daerah itu masih sampai Juni 2018. Jokowi merasa masih punya waktu untuk memilih calon Pj yang tepat. "Masih lama sekali kan," kata dia. (INT)

Menteri PUPR Bakal Standardisasi Kualitas Rumah Subsidi JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku telah menyelesaikan rancangan Peraturan Menteri PUPR terkait standar kualitas rumah subsidi. Ketentuan tersebut ditargetkan terbit tahun ini. Menurut dia, pesatnya penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harus diiringi dengan peningkatan kualitas rumah itu sendiri sebagai bangunan. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Soalnya, ia membeberkan, selama ini Kementerian PUPR kerap menerima laporan dari masyarakat bahwa kualitas rumah subsidi rendah hingga tak layak huni. “Ini adalah tugas kami bersama untuk meningkatkan kualitas. Pertumbuhan pasar KPR ini harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya saat membuka acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2018 di JCC, Sabtu (3/2). Basuki mengingatkan, kebanyakan rumah ditempati permanen oleh masyarakat setiap harinya. Karenanya, ia menilai, pengembang harus membangun rumah yang nyaman dan layak bagi penghuni. Namun demikian, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono mengungkapkan, tingkat kerusakan rumah subsidi masih dibawah 5 persen dari total tujuh juta rumah yang telah dibangun perseroan sejak 1971 silam. Data itu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga menyebut, kerusakan rumah subsidi banyak disebabkan karena rumah yang siap huni namun tidak ditem-

pati dalam kurun waktu yang cukup lama. “Kalau rumah kosong, apapun itu kualitasnya, akan cepat rusak kalau tidak dihuni,” imbuh Maryono. Dalam gelaran IPEX tahun ini, BTN masih optimis penyaluran KPR akan melampaui raihan tahun sebelumnya. Lihatlah, perseroan menargetkan menyalurkan KPR Rp8 triliun atau naik 14,2 persen ketimbang tahun lalu, yaitu Rp7 triliun. “Sebetulnya, tahun lalu, kami menargetkan menyalurkan Rp4 triliun. Tapi, realisasinya Rp7 triliun. Tahun ini, kami menargetkan Rp5 triliun. Kami harapkan, realisasinya bisa tembus Rp8 triliun,” terang Maryono. Optimisme tersebut bukan isapan jempol, mengingat perseroan gencar mempromosikan berbagai program KPRnya. Selain itu, perseroan yakin pertumbuhan ekonomi lebih baik di tahun ini. Menurut Maryono, sektor properti akan naik daun sejalan dengan gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini dan perhelatan Asian Games, persiapan pemilihan presiden (pilpres) 2019. Ia meyakini, pesta politik dan olahraga tersebut bakal mengerek daya beli masyarakat, terutama di sektor properti. Saat ini saja, ia mencontohkan, permintaan rumah masih tinggi dengan angka permintaan 11 juta unit. Dalam gelaran IPEX, terdapat 868 proyek perumahan dari 152 pengembang. Proyekproyek perumahan itu tersebar mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. (INT)

Tensi Washington Makin Tinggi WASHINGTON - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Partai Republik merilis memo yang menuduh FBI menyalahgunakan kewenangan menimbulkan kekisruhan. Kondisi ini semakin meningkatkan tensi antara Gedung Putih dan Kejaksaan yang mengivestigasi tim kampanye Trump. Trump menyerang Direktur FBI dan Departemen Kehakiman dengan mengeluarkan dokumen empat halaman dari Partai Republik yang menyiratkan penyimpangan dan keberpihakan dua institusi hukum di Amerika Serikat itu. Memo itu mengklaim, penyelidikan yang didanai Demokrat mendorong FBI untuk memata-matai mantan anggota tim kampanye Trump,

Carter Page. "Saya pikir ini memalukan. Apa yang terjadi di negara ini, saya pikir ini amat memalukan," kata Trump yang tampak emosional saat memutuskan merilis dokumen tersebut. "Banyak orang harus malu dengan diri mereka sendiri dan lebih buruk dari sekadar itu," lanjutnya. Partai Demokrat dan sejumlah anggota Partai Republik menuding tindakan Trump merilis dokumen tersebut hanya gimik untuk melemahkan penyelidikan kasus keterlibatan Rusia dalam pemilu presiden 2016 juga kemenangan Trump. Mereka mengklaim dokumen yang dibuat oleh staf masa transisi Trump sekaligus anggota kongres dan Komite Intelijen Dewan Perwakilan AS, Devin Nunes, tersebut memiliki

kecacatan yang amat nyata. Di sisi lain, Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyebut dokumen tersebut "menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas keputusan yang dibuat petinggi Kementerian Kehakiman dan FBI". Sedangkan Donald Trump Jr menyebut dokumen tersebut mestinya mengakhiri penyelidikan terkait keterlibatan Rusia yang selama ini dituduhkan kepada ayahnya. Pengungkapan memo tersebut menimbulkan gelombang keterkejutan di Washington, sekaligus memunculkan keraguan akan masa depan Direktur FBI pilihan Trump sendiri, Christopher Wray. Namun lewat surat untuk lingkungan internal dan kepada AFP, Wray menyatakan dirinya

tampak tak ambil pusing dengan tudingan terhadap independensi FBI dan berjanji akan membela agennya. "Bicara itu mudah, namun hasil kerja Anda lah yang akan bertahan," kata Wray. "Biarkan saya menegaskannya. Saya berkomitmen penuh terhadap misi kita, saya bersama dengan kalian," kata Wray. FBI sebelumnya telah mengeluarkan peringatan luar biasa kepada publik ketika memo tersebut rilis dan menyebutnya mengandung "kelalaian materi fakta yang mempengaruhi akurasi memo tersebut secara fundamental". Tanggapan dingin atas memo tersebut bukan hanya datang dari FBI dan Demokrat, namun juga dari sejumlah senator senior Partai Republik. "Pejabat terpilih negara ini,

termasuk presiden, harus berhenti melihat penyelidikan ini melalui sudut pandang politik dan membuat pertunjukan partisan," kata senator John McCain. Sebelum membongkar memo

tersebut, Donald Trump telah menuding FBI dan Kementerian Kehakiman melalui sebuah unggahan di media sosial bahwa mereka telah berpolitik dalam melakukan tugasnya. (INT)

Epaper kpkpos 491 edisi senin 05 februari 2018  

Epaper kpkpos 491 edisi senin 05 februari 2018

Epaper kpkpos 491 edisi senin 05 februari 2018  

Epaper kpkpos 491 edisi senin 05 februari 2018

Advertisement