Page 1

EDISI 487/ THN IX 8 - 14 DESEMBER 2017 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Menhan: Politik Adu Domba Perlu Diwaspadai PALEMBANG–Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purn Ryamizard Ryacudu kembali mengingatkan, politik adu domba perlu diwaspadai dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak mendatang. "Adu domba merupakan politik yang memecah belah sehingga itu harus diwaspadai," kata Menhan usai menghadiri syukuran peringatan HUT ke-72 Kodam II/ Sriwijaya di Palembang, Jumat (5/1). Lebih lanjut dia mengatakan, membuat masyarakat berselisih sangat berbahaya apalagi saat

JAKARTA - Pilkada serentak di tahun 2018 ini sepertinya sedikit berubah haluan dimana biasanya para partai politik akan mengusung para kadernya atau melirik incumbent yang sedang berkuasa, namun kali ini parpol malah mulai melirik para sejumlah jenderal TNI dan Polri, walau untuk TNI dulunya memang sering memegang tampuk KDH dijaman orde baru berkuasa, dan setelah itu tidak terlalu tergaung untuk didengar. Terbukti salahsatunya terdengar kabar di Sumatera Utara dimana beberapa partai yang telah mendukung gubernur incumbent bahkan telah deklarasi malah menarik dukungannya dan mengalihkannya kepada mantan Pangkostrad Edy Rahmayadi. Minatnya para parpol melirik para pati di angkatan ini tentu saja menimbulkan pembicaraan dan pertanyaan apakah karena telah banyaknya para sipil yang menjadi orang nomor satu didaerah ditangkapi karena kasus korupsi sehingga mereka khawatir akan kredibiltas partai mereka kedepan di mata masyarakat, atau mereka ingin orang

DITERPA ISU

Azwar Anas Kembalikan Mandat Calon Wagub Jatim Ke PDI-P

Kapolri Mutasi Tiga Jenderal Polisi yang Maju Pilkada 2018

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Waspadai Konflik Pilkada Serentak PELAKSANAAN pilkada serentak Juni 2018 akan diikuti oleh 171 daerah, dengan jumlah pemilih 158 juta. Pilkada yang menelan anggaran lebih besar dari pilkada sebelumnya ini dinilai para pengamat berpotensi meningkatnya konflik yang lebih besar. Potensi konflik ini antara lain disebabkan karena waktunya berdekatan dengan pemilihan umum tahun 2019, banyaknya daerah yang menggelar pilkada, banyaknya pemilih, serta tingginya anggaran mencapai Rp 11,9 triliun. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, potensi konflik selama pilkada 2018 sepertinya tinggi, karena pertarungan di 2018 ini melibatkan paling banyak hal. Sumatera Utara termasuk salah satu provinsi yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak. Dinamika politik di Sumatera Utara terus bergeliat dan tinggi. Hal itu dapat dilihat hingga detik-detik pendaftaran pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gebenur pada 8-10 Januari mendatang, baru satu paslon yang sudah siap melakukannya, yakni Edy • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Foto tak senonoh mirip Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

• LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA – Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memutasi jabatan tiga jenderal polisi yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018. Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/16/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018, ada 113 personel Polri yang dimutasi. Dari ratusan nama itu, diketahui ada tiga nama jenderal yang akan dinonaktifkan karena hendak ikut dalam pilkada serentak 2018. "Iya, benar. Surat telegram ini untuk menindaklanjuti beberapa personel Polri yang ikut dalam kontestasi pilkada tahun ini sehingga dimutasi dari jabatan sebelumnya menjelang proses pengunduran diri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal M. Iqbal, di Jakarta, Jumat, 5 Januari 2018. Ketiga jenderal itu adalah Kepala Polda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin kini dimutasi sebagai

pemilihan kepala daerah. "Itu harus dihindari supaya tidak terjadi perselisihan terutama bagi masyarakat," ujar dia. Memang, lanjut menteri, Sumsel cukup aman karena masyarakat di sini selalu kompak. Dia mengatakan pernah bertugas sebagai Danrem dan Kasdam II/Sriwijaya sehingga bisa menilai kondisi daerah ini cukup aman. Dia mengatakan, oleh karena itu Sumsel cukup kondusif dan masyarakatnya selalu menjaga

JAKARTA - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengembalikan mandat penugasan calon Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) ke PDI Perjuangan. Anas sebelumnya diplot untuk mendampingi Syaifullah Yusuf berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kasus mundurnya Anas kabarnya karena adanya beredar foto pria miripnya dengan seorang wanita yang mirip istri Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo, yang mengemuka menjelang Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Menanggapi kepastian mundurnya Anas, PKB menyatakan akan langsung melakukan musyawarah dengan PDIP se-

• LANJUT KE HAL. 2

Bambang Haryo Klarifikasi Isu Foto Istrinya dengan Anas

Nasdem dan Golkar Resmi Dukung Edy-Ijeck JAKARTA - Partai Nasdem resmi mengusung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah atau Ijeck sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2018. "Iya, Nasdem hari ini dan Golkar sudah menyerahkan P.1-KWK kepada Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Kami sudah memberikan dukungan formal," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, kepada wartawan, Jumat (5/1). Penyerahan dukungan itu, lanjut Johnny, dilangsungkan di kantor DPP Nasdem. Yang menyerahkan dukungan ialah Ketua DPW Nasdem Sumatera Utara sekaligus petahana, Tengku Erry. Nasdem sebelumnya sempat mendeklarasikan dukungan kepada Erry untuk

laku mitra koalisi awal. Dalam musyawarah itu nantinya akan ditentukan apakah PKB akan tetap mengusung Gus Ipul dengan wakil dari PDIP atau justru mengusung Gus Ipul sendiri tanpa berkoalisi. PKB memiliki 20 kursi DPRD yang merupakan syarat dalam mengusung calon. "Iya nanti akan segera kita musyawarahkan di koalisi untuk menyikapi dengan sebaiknya," kata Ketua Tim Desk Pilkada PKB Daniel Johan saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (6/1). Menurut Daniel, pertemuan dengan PDIP akan dilakukan secepatnya. Sebab, pendaftaran

POLITIKUS Partai Gerindra, Bambang Haryo mengklarifikasi keterlibatan istrinya dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, yang mengemuka menjelang Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. "Istri saya itu orang sibuk, dan memimpin beberapa organisasi, dan dia pun sering bolak-balik ke Surabaya atau Jakarta sehingga tidak ada keterlibatan dengan Anas," kata Bambang yang ditemui di Surabaya, Jumat (5/1). Bambang menyesalkan beberapa pemberitaan yang keluar ke publik tanpa adanya klarifikasi, sehingga merugikan nama

Pilkada Sumut. Tetapi hari ini mereka mengubah arah dengan mendukung Edy-Ijeck. Johnny mengatakan, perkembangan politik yang dinamis di Sumut jadi alasan pihaknya mengalihkan dukungan kepada EdyIjeck. Meski pihaknya tidak meragukan elektabilitas dari Erry. "Elektabilitasnya (Erry) sebagai gubernur pasti ada di sana, tetapi proses politik di tingkat daerah dan nasional itu berkembang sangat dinamis," ujar

baik istrinya. "Beberapa media daring yang mengeluarkan berita polemik tersebut tanpa adanya konfirmasi dan hal ini perlu saya luruskan," kata Bambang kepada wartawan. Bambang yang ditemui di salah satu hotel di Surabaya mengaku polemik yang mengemuka menjelang Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur adalah hal wajar. Apalagi, melihat prestasi Bupati Abdullah Azwar Anas yang sudah mendunia. "Saya mengakui Pak Anas mempunyai prestasi yang bagus • LANJUT KE HAL. 2

Diperiksa KPK 8 Jam, Zumi Zola Bantah Perintahkan Suap Golkar dan PDIP Bersaing Berebut Nomor Satu Airlangga Hartarto membuat hentakan pertama setelah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan meminta semua calon kepala daerah yang diusung Golkar untuk menyebarluaskan program "Tiga Program Rakyat". Denny JA selaku pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memprediksi dengan program ini Golkar dan PDIP akan bersaing berebut nomor satu pada pemilu 2019 nanti.

• LANJUT KE HAL. 2

"Airlangga tepat sasaran. Wong cilik merupakan segmen pemilih terbanyak yang bisa diraih oleh Tiga Program Rakyat. Jika program ini sukses disebar dan dilaksanakan Golkar dan PDIP akan bersaing berebut nomor satu pada pemilu 2019 nanti," ujar Denny dalam keterangan tertulis yang didapat Republika, Sabtu (6/1). Airlangga sendiri telah menyerukan kepada semua kepala daerah yang dicalonkan Golkar dalam pilkada serentak 2018 untuk menyebarkan seluas luasnya Tiga Program Rakyat.

Dirinya memganggap rakyat yang mencoblos di TPS pilkada tak sekedar meramaikan pesta demokrasi tetapi datang memilih karena menginginkan perubahan hidupnya. Karena alasan itulah Golkar datang merespon dengan Tiga Program Rakyat. Detail program dan cara mencapainya disebutkan akan di setiap daerah akan menyesuaikan dengan situasi. Semua calon kepala daerah Golkar • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Gubernur Jambi Zumi Zola diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi, Jumat, 5 Januari 2018. Zumi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang juga anak buahnya, Asisten Daerah Bidang III Pemerintah Provinsi Jambi Saipudin. Setelah sekitar delapan jam diperiksa, Zumi keluar dari gedung KPK pada pukul 18.14 WIB. Mengenakan baju batik

lengan panjang warna hijau tua dengan motif batik berwarna merah, Zumi Zola mengatakan telah menjawab semua pertanyaan penyidik KPK. "Untuk detailnya silakan tanya penyidik," kata Zumi menjawab pertanyaan wartawan di pintu keluar gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Terkait dengan pernyataan kuasa hukum tersangka lain, yakni pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, • LANJUT KE HAL. 2


2

KPK POS E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

SAMBUNGAN

Suara Etnis Batak Bakal Terpecah di Pilgubsu 2018 MEDAN - Dinamika politik di Sumatera Utara (Sumut) jelang pendaftaran para calon Gubernur Sumatera Utara pada 8 Januari 2018 mendatang diyakni bergerak cepat. Saling tarik-menarik dukungan dan juga kejutan munculnya sosok mantan Gubernur DKI Jarot Saiful Hidayat merupakan bukti nyata masih sangat kuatnya intervensi politik pusat terhadap politik lokal. "Kalau kita lihat konstelasi politik yang terjadi di Sumut ini bukanlah hal yang baru khususnya saat mau dekat-dekat pendaftaran calon. Ini merupakan strategi politik untuk mendapat respon dari para calon dan juga analisis mereka ter-

hadap perubahan-perubahan politik yang ada. Tapi yang menjadi persoalan ini akan melemaskan para kader politik lokal karena intervensi pusat masih sangat besar. Tidak hanya menentukan calonnya, tetapi elit-elit pusat bisa mencari orang diluar daerah tersebut sebagai calon," ujar Pengamat Politik dan Pemerintahan Sumatera Utara Dr Warjio, Jumat (05/01/ 2018). Fenomena itu, lanjut Warjio, menjadi sinyal bahwa pusat tidak rela terhadap orang-orang di daerah dan menempatkan diri mereka sebagai kekuatan yang sangat besar sekali. Selain itu lanjut Warjio dinamika politik yang begitu cepat

Hasil Curian Oknum Polri Rp 5,2 M Ditemukan JAKARTA -- Polda Kalimantan Selatan berhasil menemukan barang bukti uang senilai Rp 5,2 miliar milik PT Bank Mandiri yang dicuri oknum polisi Polres Tabalong, Brigadir Jumadi, dan rekannya seorang warga sipil bernama Yongki. "Pada Jumat (5/1) malam telah ditemukan lagi barang bukti uang sejumlah Rp 5,2 miliar," kata Kabidhumas Polda Kalsel AKBP M Rifai dalam pesan singkat, Sabtu (6/1) dini hari. Menurut Rifai, uang tersebut ditemukan di rumah milik AP yang terletak di Astambul, Martapura, Kalsel. AP diketahui merupakan teman Yongki. Dengan penemuan barang bukti tersebut maka total uang hasil curian yang berhasil disita adalah Rp 9,6 miliar. "Jadi masih ada sekitar Rp 400 juta yang belum ditemukan," katanya. Sebelumnya seorang oknum anggota Polres Tabalong, Kalimantan Selatan, Brigadir Jumadi dan temannya, Yongki ditangkap polisi karena terlibat kasus pencurian dengan kekerasan terhadap Atika, karyawan Bank Mandiri, dan Gugum, supir Bank Mandiri. Mereka

melarikan uang bank senilai Rp 10 miliar. Kasus ini bermula ketika Brigadir Jumadi mendapat tugas mengawal pengambilan uang di Kantor Bank Mandiri Cabang Banjarmasin pada Kamis (4/1). Usai Atika dan Gugum mengambil uang Rp 10 miliar dari bank, di perjalanan, tersangka Yongki ikut menumpang mobil mereka. Lalu Jumadi dan Yongki menodong kedua korban menggunakan senjata api. Tangan kedua korban diborgol dan mulutnya dilakban. Kedua korban akhirnya ditinggalkan di Tol Trikora. "Korban lapor ke Kepala Bank Mandiri, Kepala Bank lapor ke polisi," katanya. Polisi akhirnya menangkap Jumadi pada Jumat (5/1) pagi di rumah kerabatnya yang beralamat di Landasan Ulin, Banjar Baru, Tabalong. Sementara secara terpisah, tersangka Yongki ditangkap di rumahnya di Tabalong. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 365 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara.

MENHAN: POLITIK ADU DOMBA PERLU DIWASPADAI.............................. • DARI HALAMAN. 1 ketertiban. Namun, walaupun demikian, kewaspadaan tetap diutamakan agar pemilihan kepala daerah serentak mendatang berlangsung sukses. Sementara Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI AM Putranto mengatakan, pihaknya siap mem-

bantu dalam mengamankan pemilihan kepala daerah mendatang. TNI, dia menyebutkan akan membantu Polri dalam mengamankan pemilihan kepala daerah nanti. "Yang jelas wilayah Kodam II/Sriwijaya harus selalu kondusif seperti sekarang ini sehingga keamanan harus selalu dijaga, tambah Pangdam.(INT)

BAMBANG HARYO KLARIFIKASI ISU FOTO ISTRINYA DENGAN ANAS................. • DARI HALAMAN. 1 di wilayahnya, sehingga dia bisa naik menjadi calon wakil gubernur, namun demikian gejolak pasti ada," kata Bambang yang juga Anggota Komisi VI DPR RI itu. Sebelumnya, istri Bambang

Haryo, Asrilia Kurniawati disebutsebut oleh beberapa media daring terkait dengan foto yang tersebar bersama Anas. Tersebarnya fotofoto itu pun disebut menjadi alasan mundurnya Azwar Anas sebagai cawagub bagi Saifullah Yusuf (Gus Ipul).(MDC)

DIPERIKSA KPK 8 JAM, ZUMI ZOLA BANTAH PERINTAHKAN SUAP.................. • DARI HALAMAN. 1 Erwan Malik, tentang adanya perintah dari Zumi Zola untuk menyerahkan sejumlah uang kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Zumi Zola membantah. Selaku pimpinan, dia mengatakan hanya memberi perintah kepada anggotanya untuk menjalankan tugas sesuai prosedur. "Sebagai atasan ya memberikan perintahnya untuk menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku, tidak menyalahi aturan," katanya. Kasus suap RAPBD Jambi ter-

ungkap saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 November 2017 di Jambi dan Jakarta. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 16 orang dan total uang sekitar Rp 4,7 miliar. Pada 29 November 2017, KPK menetapkan empat tersangka, di antaranya anak buah Zumi Zola, Saipudin dan Erwan Malik. Suap diduga diberikan sebagai uang ketok atau uang pelicin agar anggota DPRD memuluskan proses pengesahan APBD senilai Rp 4,5 triliun, yang resmi disahkan pada 27 November 2017.

KAPOLRI MUTASI TIGA JENDERAL POLISI YANG MAJU PILKADA 2018............. • DARI HALAMAN. 1 perwira tinggi di Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka pensiun. Posisi Safaruddin akan digantikan Brigadir Jenderal Priyo Widyanto yang sebelumnya Kepala Polda Jambi. Kemudian Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Indonesia Inspektur Jenderal Anton Charliyan dimutasi sebagai Anjak Utama Bidang Sekolah Pimpinan Tinggi Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. Dia digantikan Inspektur Jenderal Sigit Sudarmanto.

KPKPOS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Terakhir, Komandan Korps Brigade Mobil Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail dimutasi sebagai analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korps Brigade Mobil Polri. Murad digantikan Brigadir Jenderal Rudy Sufahriadi yang sebelumnya Kepala Polda Sulawesi Tengah. Safaruddin maju dalam pilkada 2018 dan menyatakan telah berkomunikasi dengan PDIP. Sedangkan Anton Charliyan diketahui bakal mengikuti bursa pilkada Jawa Barat. Adapun Ismail bakal mengikuti pilkada Maluku serta telah diusung PDIP dan NasDem.(INT)

berubah juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan politik di daerah. Warjio mencontohkan, meskipun PDIP sudah mencalonkan Jarot sebagai calon Gubernur Sumut namun mereka belum menentukan pendampingnya. Dinamika ini tentunya bukan saja karena persoalan ekonomi politik tetapi juga faktor lain khususnya dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Lebih lanjut dikatakan Warjio, terjadinya pergeseran dukungan partai politik tidak lepas dari kekuatan keuangan para calon. Karena hingga saat ini Pilkada masih ditentukan seberapa besar kemampuan keuangan para calon. Calon yang memiliki keuangan yang baik tentu bisa mengatur kepentingan strategi politik dan partai pengusung. Apalagi Sumut secara ekonomi politik dinilai sangat be-

sar dan bisa menarik para investor-investor politik untuk bermain dengan para calon dan bekerjasama dengan partai politik. "Jumlahnya pasti cukup besar. Dan ini tentu ini akan menjadi persoalan. Buktinya orang yang memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan survei-survei yang ada seperti Tengku Erry malah nasibnya belum jelas. Mungkin juga karena basis politiknya lemah dan itu tentu merupakan kekurangan dia. Ditambah lagi dengan perubahan politik nasional. Misalnya partai Golkar sebelumnya mendukung dia, tapi informasi bakal bergeser karena ketua umum sebelumnya tersangkut persoalan hukum. Saya kira Ketua Golkar yang baru juga ingin menujukan cakarnya dimata publik dan dimata calon. Saya kira dia juga tidak akan melepaskan kesempatan itu. Dan lagi khusus

Golkar saat ini juga dicengkram oleh rezim sekarang sehingga keputusan cukup sulit kepada calon tertentu untuk bisa berpegang kepada keputusan Ketum yang lama,"terang Warjio. Dengan kondisi yang ada saat ini, sambung Warjio, calon Gubernur Sumut Edy Ramayadi dinilai berada posisi yang lebih menguntungkan karena diusung oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang masih solit yakni Gerindra dan PKS. Apalagi sejauh ini Gerindra dan PKS masih memiliki komitmen untuk mengusung putra daerah yang tentunya memiliki dampak yang baik buat calon. Dan isu putra daerah ini diyakini Warjio dapat menjual terhadap Edy Ramayadi. Lain halnya dengan PDI Perjuangan, masih besarnya intervensi pusat dan mencalonkan Jarot dap-

at berefek negatif terjadinya gesekan dalam internal partai. Meskipun kader lakol, mau tidak mau, senang tidak senang menerima intervensi pusat namun bukan tidak mungkin mereka merasa tidak nyaman dan cenderung terjadinya perpecahan. "Saya yakin ditingkat elit PDI P juga terpecah. Satu sisi politik lokal ingin menunjukan kualitas lokal dan disisi lain adanya ini terintervensi pusat yang cukup besar. Karena dapat dilihat dari belum ditentukannya calon pendamping Jarot. Ini saya kira merupakan starategi PDIP untuk meredam gejolak ditingkat internal mereka. Kondisi ini tentu akan menggerogoti suara mereka. Apalagi kalau JR Saragih tampil dan didampingi Wakilnya dari etnis batak maka sudah dapat dipastikan akan menggerus suara dari etnis

batak yang secara strategis juga akan menggerus suara PDIP terhadap Jarot," ujarnya. Oleh karenanya, lanjut Warjio kondisi yang paling diuntungkan adalah Edy Rahmayadi baik dari sisi isu putra daerah maupun kekuatan partai pengusungnya. Disisi lain bakal mulusnya Edy Rahmayadi karena keinginan masyarakat yang cenderung mengharapkan adanya perubahan. "Selain itu, kasus 212 yang sempat menghebohkan tentu juga akan berimbas terhadap calon dari PDI Perjuangan. Saya kira di Sumut akan sangat kuat arus bawah terhadap persoalan itu. Karena saya yakin kekuatan lokal itu bukan hanya dari partai politik tetapi dari kelompok bawah yang dimiliki kelompok ormas-ormas. Ini akan merubah perubahan politik yang akan terjadi," pungkasnya.(BS)

TREND TARIK MENARIK JENDERAL KE PILKADA 2018........................................................................ • DARI HALAMAN. 1 baru yang lebih segar dan sering berhadapan dengan masyarakat langsung yang umumnya hal ini sering dilakukan para jenderal saat mereka menjabat di daerah karena para jenderal ini diajukan untuk menjadi calon Gubernur dan wakil, ataukah pertanyaan lain karena ikut trend dan takut jagoannya tak terpilih yang pasti segudang pertanyaan ini jawabannya ada di masing-masing para pimpinan parpol dan pengurusnya. Pengamat politik, Pangi Syarwi

Chaniago menilai ada kegagalan sistem kaderisasi partai politik dengan mengusung para jenderal TNI/ Polri ini untuk turun di pilkada. Karena ketidakmampuan otoritas sipil untuk memerintah secara efektif. "Ada tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik, terkesan partai tak percaya diri mengusung kadernya sendiri. Ambisi bintang TNI Polri di Pilkada semakin menguat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi," kata Pangi dalam rilisnya, Sabtu (6/1).

Pangi memaparkan Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa militer memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Sejak Reformasi, Dwifungsi ABRI dicabut sehingga militer ditarik kembali ke barak.Di dalam UU 34 Tahun 2014, sangat jelas menyebutkan bahwa TNI tidak

boleh terjun ke ranah politik praktis sebagai konsekuensi tentara profesional. Politiknya tentara itu yaitu Dwifungsi ABRI itu sendiri, mereka bisa berpolitik praktis itu sebuah fakta dan sejarah. Kini para jenderal turun kembali ke politik praktis, lanjutnya, ada fenomena split ticket voting yaitu parpol lebih menonjolkan kandidat (figur) dibandingkan dengan kader partai sendiri. Lalu memprioritaskan figur eksternal atau melakukan 'outsourcing' politik dengan mengusung jenderal TNI dan Polri ketimbang mengusung kader

dari rahim parpol itu sendiri. Jauh lebih baik partai politik memberikan boarding pass pada kadernya dibandingkan kader eksternal. Dealetika Meritokrasi menjadi rusak, kenapa tak memajukan kader sendiri yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. "Ini soal masa depan partai itu sendiri, wajar kemudian menguat fenomena deparpolisasi karena ulah partai itu sendiri yang tak menghormati kadernya," jelas Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting ini.(BEN/MDC)

AZWAR ANAS KEMBALIKAN MANDAT CALON WAGUB JATIM KE PDI-P...................................... • DARI HALAMAN. 1 Pilkada sudah di depan mata. Sementara itu, Daniel mengaku PDIP belum menyodorkan nama lain sebagai pengganti Azwar Anas. "Belum (sodorkan pengganti Anas)" ujarnya. Seperti diketahui, melalui pesan singkat, Azwar Anas mengungkapkan dirinya telah mengembalikan mandat penugasan calon Wakil Gubernur Jawa Timur ke PDIP. Dalam pesannya, Anas mengungkapkan, pengembalian mandat ini telah direnungkan secara matang, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Berikut isi lengkap penjelasan tentang pengembalian mandat tersebut: Yth. Para Kiai, tokoh masyarakat, kawan-kawan seperjuangan, rekan-rekan pers yang membang-

gakan, dan seluruh masyarakat Jawa Timur, teristimewa masyarakat Banyuwangi yang sangat saya cintai. Assalamualaikum Wr. Wb. Melalui perenungan mendalam usai sholat Subuh hari ini, dengan memohon pencerahan dan kekuatan dari Allah SWT atas segala dinamika yang terjadi, dengan ini saya menyampaikan beberapa hal. Berbagai cobaan, godaan kekuasaan, penyuapan, bahkan cara-cara yang tidak manusiawi telah saya lalui dalam hampir dua periode memimpin Banyuwangi, dan alhamdulillah, saya bisa atasi dan masyarakat Banyuwangi memberi apresiasi atas kerja pelayanan saya dengan berbagai indikator perbaikan yang rigid dan terukur, seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan pesat pendapatan per kapita rakyat.

Namun ketika saya berproses dalam pencalonan sebagai wakil gubernur, ada pihak-pihak yang menggunakan segala cara yang mengorbankan kehormatan keluarga saya, rakyat Banyuwangi dan Jawa Timur, serta para ulama dan sesepuh yang selama ini membimbing saya. Untuk itu, demi tanggung jawab saya kepada masyarakat, bahwa menjadi pemimpin itu harus amanah, juga demi terwujudnya program-program kerakyatan partai dalam pembangunan untuk menyejahterakan rakyat Jatim, maka saya memberikan kembali mandat penugasan sebagai cawagub Jatim ke partai. Saya sunguh mengucapkan terima kasih, kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, keluarga besar PDI Perjuangan dan Nahdliyin yang telah memberi kepercayaan

kepada saya. Ibu Megawati telah mengajarkan kepada kami semua untuk memegang teguh komitmen terhadap aspek-aspek kepemimpinan. Akhir kata, saya tetap percaya bahwa mereka yang menggunakan politik segala cara akan diberikan keadilan oleh Allah SWT. Saya percaya ada nur-keadilan yang akan menerangi hamba Allah yang tidak sempurna ini. Untuk selanjutnya, saya akan berjuang dengan segenap daya dan upaya, bersama-sama rakyat Banyuwangi, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua sebagaimana telah berhasil kita jalankan dalam hampir delapan tahun terakhir Padahal sebelumnya, sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan keputusan yang telah diambil partai di Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim)

sudah kukuh. Keputusan tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang. "Abdullah Azwar Anas tidak mengundurkan diri. PDI Perjuangan ketika membuat keputusan politik melalui pertimbangan yang matang dan tahapan-tahapan yang jelas. Keputusan sudah diambil partai dan kukuh berdiri di situ," tutur dia di Menteng, Jakarta, Jumat (5/1). Walau lebih lanjut Hasto menyatakan bahwa yang bisa membatalkan sebelum waktu pendaftaran, yaitu calon mengundurkan diri atau ada persoalan berhalangan tetap. Kalaupun ada pengunduran diri, kata dia, partai punya pertimbangan sendiri apakah layak dikabulkan atau tidak. "Ada faktor yang di dalam pertimbangan pusat, layak untuk dikabulkan sekiranya ada pengunduran diri," tutur dia.(INT)

WASPADAI KONFLIK PILKADA SERENTAK............................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 Rahmayadi dan Musa Rajeckshah (Edy-Ijek). Bahkan menurut inbformasi berkembang, pasangan yang didukung 5 partai politik ini PKS, Gerinda, PAN, Golkar dan NasDem, akan melakukan deklasari sebelum mendaftar ke KPUD Sumut. Sementara itu, sejumlah nama yang awalnya digadang-gadang akan ikut pada kontestasi Pilgubsu 2018 ini, belum jelas partai politik mana yang akan mengusung. Seperti incumbent Erry Nuradi dan JR Saragih, masih terus melakukan loby politik untuk menentukan partai politik pendukung. Termasuk paslon yang akan diusung PDIP juga belum klop. Walau PDIP sudah memastikan akan mengusung mantan Gubenur DKI Djarot Syaiful Hidayat sebagai calon Gubernurnya. Nama untuk calon

Wakil Gubernur dan koalisi dengan partai politik mana, PDIP juga belum memberikan kepastian. Tingginya dinamika politik menjelang pelaksanaan Pilgubsu tentu memungkin akan memicu terjadinya konflik. Meskipun masyarakat Sumatera Utara di kenal sudah lebih dewasa dalam menghadapi suksesi kepala daerah dibanding dengan daerah lain. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan pemetaan daerah-daerah rawan dalam Pilkada 2018. Indeks kerawanan pilkada tersebut akan diumumkan akhir November. Saat ini masih berlangsung penyusunannnya. Berdasarkan pengalaman di pilkada sebelumnya, potensi konflik dipicu adanya kecurangan dari incumbent, misalnya campur tangan dalam proses pemilihan penyelenggara pilkada yang baru.

Selain itu juga dipicu masalah politik uang, isu SARA, adu domba, pengrusakan alat peraga kampanye (APK), intimidasi, dan bentrok antarpendukung paslon. Masalah lain yang kemungkinan terjadi adalah adanya masyarakat tidak daftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), formulir c6 tidak tersalur di masyarakat, dan tekanan kelompok tertentu untuk menghalangi pemungutan dan desakan dari pendukung untuk mengubah hasil pemilihan. Sementara pendukung dari calon kepala daerah lainnya melakukan perlawanan. Akibatnya terjadi konflik bahkan menyebabkan kerusuhan. Potensi kerawanan konflik antara lain adanya mobilisasi massa aparatur sipil negara (ASN) dari incumbent yang akan maju Pilkada. Info dan pengalaman sebelumnya ada yang menggerakkan aparat sipil negara (ASN) ikut kampanye yang

bukan kegiatan dinas. Hal ini potensi konflik. Potensi migrasi pemilih dari satu daerah lain ke daerah lainnya juga patut diwaspadai. Terkait hal ini Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu telah memetakan kerawanan pemilu. Itulah sebabnya, kepolisian masih sangat dibutuhkan dalam pengamanan pilkada karena selain pengendalian keamanan polisi juga memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pidana pemilu. Siapa saja pelanggar pidana pemilu maka harus ditindak polisi dan didukung TNI. Wiranto mengatakan pihaknya bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah kewaspadaan guna menetralkan jika terjadi eskalasi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Kita berharap pilkada serentak berjalan lancar, aman, jujur dan demokratis sehingga pesta rakyat di daerah bisa menghasilkan kepala daerah yang mampu memimpin daerahnya untuk kesejahteraan warganya. Itulah sebabnya KPU, Bawaslu, kepolisian, dan aparat keamanan lainnya untuk menyiapkan pengamanan dan memetakan daerah rawan konflik dan potensi konflik. Tentu saja dibutuhkan konsolidasi dalam managemen potensi konflik yang terjadi. Sekali lagi kita inginkan pemilu berlangsung bebas, jujur, adil, damai. Sehingga keamanan masyarakat terjamin. Harapan kita pilkada berlangsung tidak dalam suasana mencekam tapi bahagia, menyenangkan, bebas, damai, jujur dan adil. Jika hal ini bisa tercapai kita menyakini masyarakat akan memilih pemimpin yang bermoral, berintegritas dan berpihak kepada rakyat. (***)

NASDEM DAN GOLKAR RESMI DUKUNG EDY-IJECK............................................................................. • DARI HALAMAN. 1 Johnny. "Setelah melihat semuanya bersama-sama dengan DPW, bersama-sama Pak Tengku Erry, kami mengambil keputusan untuk memberikan dukungan kepada pasangan Edy sama Ijeck. Itu keputusan kita dengan pertimbangan politik yang rasional," tambah dia. Dengan adanya dukungan dari NasDem, maka pasangan Edy dan

?Ijeck kini didukung oleh lima partai yaitu, Gerindra, PKS, PAN, Golkar, dan terakhir NasDem. Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan, keputusan mendukung Edy dan Ijeck telah melalui proses politik yang panjang dan mempertimbangkan semua aspirasi. "Pada akhirnya, demi kepentingan kepala daerah, demi kepentingan rakyat dan masyarakat Sumatera Utara dan sekaligus ke-

pentingan bangsa dan negara, NasDem mendukung paket ini," ujar Johnny di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (5/1). Edy yang hadir dilokasi, mengaku bersyukur telah didukung NasDem, sehingga menambah kekuatan dalam memenangkan Pilgub Sumatera Utara 2018. "5 partai sekarang yang mengusung kami, partai yang sangat kuat sekali, partai-partai yang hebat, saya berjuang bersama-sama

menjadikan Sumatera Utara lebih baik, lebih bermatabat dan lebih paten," ucap Edy. Kompas TV Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi semakin menegaskan keinginannya untuk berkompetisi di Pilkada Sumatera Utara Sebelumnya langkah yang sama juga diambil Partai Golkar yang mengubah haluan dukungan dari Erry Nuradi Ke Edy Rahmayadi. Kepastian dukungan terhadap Let-

nan Jenderal TNI Edy Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur pada Pilgub Sumatera Utara 2018 disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji. "Edy Rahmayadi, fix. Kami sudah putuskan Edy Rahmayadi dan sudah ada bangunan koalisi yang sudah bisa memberangkatkan Edy Rahmayadi," kata Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (5/ 1).(BBS)

GOLKAR DAN PDIP BERSAING BEREBUT NOMOR SATU................................................................... • DARI HALAMAN. 1 dari Sumatra sampai Papua diminta kabarkan program nasional Golkar untuk pilkada serantak 2018. Hal ini dikatakan sesuai dengan khitah Golkar yaitu: Suara Rakyat, Suara Golkar. Hal pertama yang menjadi perhatian dari Tiga Program Rakyat yaitu Harga Sembako

Terjangkau. Rakyat berhak mendapatkan harga sembako yang lebih terkontrol. Beras, sagu, jagung, sayuran, telor, daging, gula, dan bahan lainnya harus lebih mudah didapat dan tersedia dengan harga yang bisa dijangkau. Hal ini hanya bisa terjadi jika kepala daerah mencari solusi menaikan daya beli masyarakat di wilayahnya masing masing.

Memang kebijakan sembako lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat, namun kepala daerah dan elit lokal tetap punya sumbangsih untuk menaikkan daya beli masyarakat setempat. Kedua memperluas lapangan kerja. Rakyat banyak berhak atas pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Lakukan pelatihan. Masyarakat hanya maju jika penduduknya berkerja.

Sebagai petani, nelayan, buruh, ataupun pedagang swasta, bersama menyambut pagi, mencari rejeki halal. Ketiga yaitu tersedia rumah yang mudah diakses dengan harga terjangkau. Rakyat berhak punya rumah dan membangun keluarga di sana. Berteduh dari dinginnya malam dan panasnya siang. Bertambah waktu harus juga menjadi bertambahnya

rakyat memiliki rumah. "Calon kepala daerah dari Golkar harus mencari solusi dan jngan sungkan berdiskusi dengan para ahli. Jangan sungkan mendengar suara rakyat. Harus ada militansi yang mengambil tindakan yang perlu. Sukses atau tidaknya kepala daerah Golkar akan dinilai terutama dari sukses atau tidaknya tiga program rakyat," ujar Danny.

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3

KPK POS E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

KORUPSI

NASIONAL

KPK Tak Peduli Klaim dan Bantahan Mirwan Amir JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi tak ambil pusing dengan klaim mantan pimpinan Banggar DPR, Mirwan Amir yang mengaku tak tahu menahu mengenai kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK mengingatkan Mirwan maupun pihak lainnya yang diperiksa sebagai saksi berkewajiban menyampaikan hal yang diketahuinya kepada penyidik. "Ya silakan saja. Pada dasarnya saksi wajib sampaikan informasi ke penyidik," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/1). Mirwan sebelumnya membantah telah menerima aliran dana dari proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Mirwan mengklaim tak tahu-menahu mengenai pembahasan proyek yang menelan anggaran Rp 5,8 triliun itu. Padahal Mirwan Amir disebut sebagai salah satu poli-

tikus yang disebut menikmati aliran dana proyek e-KTP. Dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto, Mirwan disebut kecipratan uang US$ 1,2 juta.? Pengusutan yang dilakukan KPK bergantung pada bukti-bukti yang dimiliki bukan pada klaim atau bantahan pihak tertentu. Febri memastikan tim penyidik telah mengantongi bukti-bukti yang kuat mengenai keterlibatan pihak lain dalam kasus ini selain para pihak yang telah dijerat. Apalagi, KPK saat ini sedang melakukan penyelidikan untuk membidik pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. "Yang pasti dalam kasus ini kita punya bukti yang kuat selain orang-orang yang kita bawa ke persidangan. Kami juga sedang melakukan proses pengembangan perkara ini," tegasnya. Dalam penyelidikan tersebut,

KPK pada hari ini meminta keterangan Dedi Prijono, kakak dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang telah divonis bersalah. Penyelidikan baru, dan penyidikan ini berjalan paralel dengan persidangan Ketua DPR nonaktif, Setya Novanto yang sudah memasuki agenda pemeriksaan pokok perkara. Febri memastikan dalam proses persidangan Novanto, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bakal membuktikan adanya aliran dana kepada Mirwan Amir dan sejumlah politikus lainnya di DPR. "Ada 99 saksi di penyidikan. Semaksimal mungkin saksi-saksi itu akan dihadirkan di persidangan baik untuk penganggaran dan dugaan aliran dana. Bagi kami ini semacam lembaran baru dalam mengungkap kasus e-KTP ini. Tentu kita harus buktikan siapa saja pihak yang diperkaya termasuk anggota DPR," katanya.(SP/IN)

Komisaris Adhiguna Keruktama Dituntut 4 Tahun Penjara JAKARTA- Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan dituntut pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan setelah dinyatakan terbukti menyuap Antonius Tonny Budiono, selaku Dirjen Hubungan Laut (Hubla), terkait pengurusan proyek-proyek di Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan (Kemhub). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adiputra Kurniawan berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta, subsider 5 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa KPK Dian Hamisena, membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/1). Jaksa KPK juga menolak permohonan Adiputra sebagai pelaku yang bekerja sama (justice collaborator/JC) dalam perkara suap ini. Pasalnya, Adiputra adalah pelaku utama yang terbukti menyuap Tonny Rp 2,3 miliar. "Terdakwa Adiputra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," tekan Jaksa Dian.

Terdakwa Adiputra dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Modus operandi pemberian suap tergolong relatif baru yakni dengan cara memberikan ATM yang dapat mempersulit penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut dan dikhawatirkan bisa ditiru pelaku lainnya, serta mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan perbankan nasional. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah menyesali perbuatan yang diakuinya dan belum pernah dihukum. Adiputra menyuap Tonny tidak dengan memberi uang tunai Rp 2,3 miliar secara langsung tetapi dengan cara membuat 21 rekening di Bank Mandiri cabang Pekalongan Alun alun dalam kurun waktu 20152016. ATM dari rekening-rekening tersebut diberikan kepada Tonny yang nilainya mencapai Rp 2,3 miliar.(BSC)

Eksepsi Ditolak, Sidang Novanto Dilanjutkan JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak seluruh eksepsi penasihat hukum terdakwa Setya Novanto yang didakwa korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik (eKTP). Dengan ditolaknya eksepsi, dalam putusan selanya, majelis hakim menyatakan sidang dengan agenda pembuktian dilanjutkan. "Menyatakan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Setya Novanto tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Yanto ketika membacakan putusan sela dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/ 1). Majelis hakim menyatakan surat dakwaan Novanto telah memenuhi unsur formil dan materiel sebagaimana yang disyaratkan KUHAP. Dengan begitu, surat dakwaan sah dijadikan dasar pemeriksaan perkara. Majelis hakim tidak sependapat dengan eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai adanya perbedaan penghitungan kerugian negara. Menurut majelis hal itu sudah sesuai penghitungan BPKP. Di samping itu, mengenai angka pasti ada atau tidaknya kerugian negara, masuk dalam ranah pokok perkara yang nanti harus dibuktikan dalam persidangan. Konsekuensinya, keberatan terdakwa harus dikesampingkan hakim. Majelis hakim juga menyatakan tidak sependapat dengan eksepsi terdakwa yang meminta hakim menyatakan surat dakwaan Novanto batal demi hukum

lantaran tempus delicti berbeda dari surat dakwaan pihak yang disebut bersama-sama Novanto korupsi e-KTP, yakni Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Majelis hakim menilai, yang diajukan dalam perkara a quo adalah Novanto (splitsing) bukan Irman, Sugiharto maupun Andi Narogong. Maka, berkas perkara yang difokuskan adalah milik Novanto. Lagi pula, sebelum sidang digelar, hakim telah mempelajari berkas perkara apakah telah memenuhi unsur formil dan materiel sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Mengenai materi perbedaan unsur melawan hukum, pihak yang diuntungkan atau diperkaya oleh Novanto dengan Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong, menurut majelis hakim hal itu tidak masuk dalam materi eksepsi dan harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Majelis hakim juga menyinggung eksepsi terkait hilangnya sejumlah nama yang disebut menerima aliran dana dari proyek eKTP dalam dakwaan Novanto,

antara lain yakni, Melchias Markus Mekeng, Mirwan Amir, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunanjar, Ignatius Mulyono, Teguh Jurnawo, Yasonna Laoly, Marzuki Alie, dan Anas Urbaningrum. Majelis hakim menilai, hal tersebut tidak tepat dijadikan dasar eksepsi. Alasannya, penuntut umum memiliki wewenang mutlak mengajukan terdakwa. Adanya pihak yang tidak dicantumkan dalam surat dakwaan tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Seusai mendengarkan putusan sela, Novanto menyatakan menghormati sikap majelis hakim dan bersedia mengikuti persidangan dengan tertib. Hal itu sejalan dengan pernyataan penasihat hukum Novanto, Maqdir Ismail yang menyebut pihaknya menghormati apa pun putusan majelis. Dalam persidangan, jaksa KPK menyatakan, tiga dokter yang memeriksa Novanto di RSPAD menyatakan terdakwa mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari.(BSC)

Plt Sekda Jambi Akui Diperintahkan Gubernur Suap DPRD JAKARTA- Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Erwan Malik mengakui uang yang diberikan kepada DPRD untuk memuluskan pengesahan APBD tahun 2018 merupakan perintah dari Gubernur Jambi, Zumi Zola. Hal itu diungkapkan Lifa Malahanum Ibrahim, kuasa hukum Erwan usai mendampingi kliennya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/1). Erwan diketahui telah berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap "ketok palu" ini. "Sekda yang definitif sudah lewat dua bulan yang lalu diganti. Jadi klien kami (Erwan Malik) hanya menjalankan arahan dari pimpinan (Gubernur Jambi Zumi Zola)," kata Lifa di Gedung KPK, Jakarta l, Rabu (3/1). Diungkapkan Lifa, anggota DPRD Jambi telah berulang kali meminta uang "ketok palu" ini kepada Erwan. Bahkan, Erwan sempat dipanggil ke ruang kerja pimpinan DPRD. Permintaan DPRD ini pun disampaikan Erwan kepada Zumi Zola selaku atasannya. Atas laporan ini, Zumi Zola kemudian memerintahkan Erwan untuk memenuhi permintaan anggota DPRD. "Langsung melapor kepada atasannya yaitu Pak Gubernur dan di situlah sebagai seorang pejabat Sekda yang Plt saja beliau menjalankan arahan untuk jangan per-

malukan," ungkapnya. Lifa menyatakan, tim penyidik KPK telah mengantongi rekaman sadapan pembicaraan terkait kasus suap ini. Tak hanya rekaman pembicaraan antara kliennya dengan pimpinan DPRD, penyidik juga sudah mengantongi rekaman pembicaraan antara Erwan dan Zumi Zola. Rekaman sadapan ini sempat dikonfirmasi penyidik kepada kliennya. "Beberapa (rekaman), termasuk dengan pimpinannya, termasuk dengan atasannya," katanya. KPK memastikan akan mencermati setiap keterangan yang disampaikan Erwan maupun pihak lain terkait kasus ini. Termasuk mengenai keterlibatan Zumi Zola. "Kalau itu disampaikan ke penyidikan tentu saja kita akan mencermati. Saya belum dapat informasi lebih lanjut karena pemeriksaan baru saja selesai," kata Jubir KPK, Febri Diansyah. Febri menyatakan, terdapat sejumlah pihak yang bakal diperiksa terkait kasus ini, termasuk Gubernur Zumi Zola. Namun, Febri mengaku belum mengetahui secara pasti jadwal pemeriksaan terhadap Zumi Zola. "Masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa di kasus Jambi ini jika ada jadwal pemeriksaan tentu akan kita informasikan. Yang kita periksa itu bisa berasal dari DPRD setempat juga berasal dari pemerintah daerah. Tentu

akan kita informasikan lebih lanjut," katanya. Berdasar informasi terdapat pihak-pihak tertentu yang mengintimidasi Erwan dan tersangka lainnya agar tidak membongkar keterlibatan pihak lain. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Febri menegaskan KPK tak segan menjerat menggunakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara terhadap para pihak yang mengintervensi atau bahkan merintangi proses penyidikan yang dilakukan lembaga antikorupsi. "Jadi kita harap semua pihak mengikuti proses yang sedang berjalan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan apakah ancaman langsung atau tidak langsung intimidasi-intimidasi untuk mempengaruhi karena itu memiliki risiko pidana," tegasnya. Di sisi lain, KPK mendorong para tersangka maupun pihak lain yang diperiksa untuk mengungkap secara terang mengenai kasus ini. Jika mendapat intimidasi, KPK meminta para tersangka untuk meminta perlindungan. Selain itu, KPK juga bakal mengapresiasi jika terdapat tersangka yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) untuk membantu membongkar kasus ini. "Yang akan mengajukan diri sebagai JC tentunya akan baik untuk tersangka dan juga bagus buat proses hukum dengan syarat terten-

tu," katanya. KPK diketahui tengah mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, termasuk Gubernur Jambi, Zumi Zola. Tim penyidik telah menggeledah Kantor Gubernur Jambi untuk mencari bukti-bukti suap tersebut.? Tak hanya itu, tim penyidik juga sudah menggeledah DPRD Jambi dan Kantor Setda Jambi. Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting seperti dokumen penganggaran dan catatan keuangan. Diketahui, KPK menetapkan Ketua Fraksi PAN dan anggota Banggar DPRD Jambi, Supriyono; Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin; Plt Kadis PUPR, Arfan dan Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD tahun anggaran 2018. Supriyono diduga menerima suap dari tiga pejabat Pemprov Jambi itu untuk menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi tahun 2018. Diduga, Pemprov Jambi sudah menyiapkan "uang ketok" sebesar Rp 6 miliar untuk "mengguyur" DPRD Jambi. Namun, KPK baru menyita Rp 4,7 miliar dalam OTT pada Selasa (28/11). Sementara Rp 1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambi kepada anggota DPRD Jambi. Diduga, suap itu diberikan ketiga pejabat Jambi atas perintah Zumi Zola.(IN/ BBS)

Jaksa Agung Minta Tersangka Kondensat Pulang ke Indonesia JAKARTA- Jaksa Agung HM Prasetyo mengimbau tersangka dugaan korupsi kondensat PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) yang merugikan keuangan negara 2,716 miliar dolar AS, Honggo Wendratno yang berada di Singapura, kembali ke Indonesia mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Saya juga tentunya imbau kepada Honggo (Presiden Direktur PT TPPI) yang sekarang katanya ada di Singapura pulanglah ke Indonesia, pertanggungjawabkanlah perbuatannya supaya proses hukumnya segera selesai," katanya di Jakarta, Jumat (5/1). Kejaksaan Agung menyatakan dua berkas kasus dugaan korupsi kondensat PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) yang merugikan keuangan negara 2,716 miliar dolar AS, sudah lengkap atau P21. Dua berkas perkara itu, yakni atas nama tersangka Raden Priyono selaku Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) dan Djoko Harsono selaku Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BPMigas yang dibuat satu berkas, berkas berikutnya atas nama Honggo Wendratno selaku Presiden

Direktur PT TPPI. Kendati demikian, kata dia, kewenangan untuk menghadirkan Honggo berada di tangan kepolisian dan dirinya meyakini polisi bisa menghadirkan tersangka tersebut bersama dua tersangka lainnya untuk pelimpahan tahap dua yakni barang bukti dan tersangka. Pihaknya mengharapkan kepolisian menghadirkan Honggo supaya tidak ada kesan disparitas. "Usahakanlah si Honggo ini dihadirkan di Indonesia dan diserahkan kepada kita supaya penyelesainnya bisa dilakukan secara serentak bersama dua tersangka lainnya," katanya. Sebaliknya jika Honggo tidak hadir juga, kata dia, pihaknya bisa saja menyidangkan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa, dan kejaksaan sudah berpengalaman untuk soal itu. "Jangan kaget kalau nanti tentunya hukuman in absentia ini lebih maksimal," katanya. Ia mengingatkan kembali kalau Honggo tidak merasa bersalah maka kembalilah ke Indonesia, kalau lari terbirit-birit berarti dirinya merasa takut bahwa dirinya bersalah. "Saya yakin polisi berusaha untuk menghadirkan Honggo mengingat memiliki hubungan dengan interpol," katanya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman menyatakan pihaknya sudah mengirim surat ke Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa berkas perkara itu sudah lengkap dan selanjutnya kita menunggu penyerahkan tahap dua dari penyidik Polri untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan. Ia menyebutkan pihaknya bekerja keras sejak 16 hari berkas tersebut diterima dari kepolisian, dan tim calon Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian ulang apakah tujuh petunjuk yang pernah diberikan sebelumnya dipenuhi atau tidak oleh penyidik Polri. "Terus terang saja ini membutuhkan proses yang panjang karena berkas perkaranya yang begitu tebal. Saksinya saja ada 75 orang kemudian ahlinya 12 orang. Kami akan membawa perkara ini dengan persiapan yang matang sehingga memang memubutuhkan waktu cukup panjang," paparnya. Ia menjelaskan kasus tersebut bermula saat PT TPPI ditunjuk oleh BP Migas untuk mengelola kondensat pada periode 2009 sampai 2011 namun ketika melaksanakan lifting pertama sekitar Mei 2009, itu belum ada kontraknya.

"PT TPPI langsung lifting dan langsung mengolahnya," katanya. BP Migas juga melakukan penunjukan langsung penjualan minyak tanah/kondensat yang melanggar Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS 20/BP00000/ 2003-S0 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/kondensat Bagian Negara. "Kemudian baru 11 bulan kemudian dibatkan kontrak pekerjaan itu, artinya tanda tangan atau surat kontraknya diberi tanggal mundur. Kemudian baru dilanjutkan kembali sampai 2011," katanya. Ditambahkan, pengelolaan kondensat itu dijual Pertamina awalnya sebagai bahan bakar Ron 88 namun oleh PT TPPI diolah menjadi LPG melalui perusahaan miliknya Tuban LPG Indonesia (TLI). "Kira-kira ada 6 pelanggaran hukum dari kasus itu, kerugian negara hasil dari audit BPK 2,716 miliar dolar AS," katanya. Terkait kasus itu ada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), JAM Pidsus menegaskan perkara itu belum ada TPPU-nya. "Tapi dari hasil koordinasi kami (Kejagung) ada komitmen dari kepolisian nanti jika dalam perkembangannya akan ditangani TPPU-nya," katanya.(BSC)

DIDUGA TERIMA DUIT

Komisi Yudisial: Korupsi dan Selingkuh, Pelanggaran Terbanyak Hakim JAKARTA- Komisi Yudisial (KY) merilis daftar pelanggaran etik yang banyak dilakukan hakim berdasarkan sidang majelis kehormatan hakim (MKH) dari 2009-2017. Pelanggaran yang paling banyak dilakukan para "wakil Tuhan" di Indonesia adalah korupsi dan perselingkuhan. Juru Bicara KY, Farid Wajdi menyebut dari total 49 kali

sidang MKH yang digelar pertama kali pada 2009, sebanyak 44,9 persen atau 22 laporan diproses terhadap hakim atas kasus korupsi. Sidang MKH terhadap hakim yang korup selalu dilakukan setiap tahun. "Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahun," kata Farid di

Jakarta, Kamis (4/1). Perselingkuhan menjadi kasus etik hakim terbanyak setelah korupsi (suap). Kasus perselingkuhan hakim marak muncul pada periode 2011-2017. Sedikitnya terdapat 17 perkara (34,6 persen) selingkuh yang dibawa ke MKH. Pada 2013-2014 perkara hakim yang selingkuh justru paling dominan. Farid menilai faktor

penempatan tugas yang membuat hakim jauh dari keluarga menjadi penyebab banyaknya hakim yang selingkuh. Artinya, sistem mutasi-promosi harus diperbaiki, setidaknya mempertimbangkan kebutuhan lembaga. Sekalipun begitu, terdapat faktor lain yang ditengarai mendorong hakim selingkuh, yaitu meningkatnya tunjangan

dan fasilitas. Hal ini merupakan ironi karena meningkatnya pendapatan membuat hakim rentan terhadap godaan duniawi (korupsi dan selingkuh). Sedangkan kasus etika lainnya yang diadili MKH adalah indisipliner (5 laporan), narkoba (3 laporan), memanipulasi putusan kasasi (1 laporan), dan pemalsuan dokumen (1 laporan). Sepanjang sidang MKH yang

digelar KY bersama Mahkamah Agung, sedikitnya 31 hakim telah diberhentikan lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sebanyak 16 hakim dijatuhi sanksi nonpalu dalam jangka waktu 3 bulan sampai 2 tahun, 1 orang dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dengan akibat pengurangan tunjangan kinerja sebesar 75 persen

selama 3 bulan, dan 1 orang mengundurkan diri sebelum MKH. "Penjatuhan sanksi ini merupakan upaya penegakan KY dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, maka layak diberikan sanksi untuk menjerakan," ujar Farid.(SP/IN)


4

KPK POS E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

KORUPSI

Dugaan Korupsi PPDB Online di SMA 2 dan 13 Masih Dilidik MEDAN– Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut masih melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 2 dan 13 Medan. Polda Sumut telah meminta keterangan dari beberapa orang, baik pihak SMA Negeri 2 dan 13 Medan. “Dari SMAN 13 sudah dilakukan pemeriksaan terdiri dari orangtua murid sebanyak 6 orang, guru PNS 1 orang, pegawai honorer 1 orang mantan Kepsek 1 orang dan ketua komite sekolah. Sedangkan dari SMAN 2 Medan kita telah memeriksa orangtua

murid sebanyak 3 orang, guru PNS sebanyak 1 orang, wakil kepala sekolah, mantan Kepsek 1 orang dan ketua komite,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Kamis (4/1). Dari hasil penyelidikan sementara, kata Nainggolan, dugaan suap yang dipersangkakan kepada Kepsek dalam hal PPDB diluar kelulusan yang ditetapkan oleh Kadis Pendidikan Provsu diperoleh fakta dari keterangan para orangtua murid bahwa dikenakan biaya sumbangan komite yang diserahkan setelah peserta didik baru diterima di sekolah tersebut.

Rencananya, kata Nainggolan, Polda Sumut akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap 7 orang anggota dan bendahara komite SMA Negeri 13 dan 2 Medan untuk mengetahui penerimaan uang Komite yang dipungut dari para orangtua murid. “Setelah penyelidikan akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan kasusnya ke tingkat penyidikan,” sebut Nainggolan. Sekadar mengingatkan, Polda Sumut sejak pertengahan Desember 2017 sudah memeriksa sejumlah orang dalam rangka proses hukum siswa ilegal di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan.(JAC)

Anggaran Pengamanan Pilkada Rp123 Miliar Disiapkan MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sekitar Rp123 miliar untuk kegiatan pengamanan seluruh tahapan pemilihan gubernur. Di sela-sela rapat paripurna DPRDSumut di Medan, Kamis (4/1), Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Ibnu Hutomo mengatakan, anggaran tersebut telah disiapkan dalam APBD tahun 2018. Namun pihaknya belum dapat mencairkan anggaran tersebut disebabkan belum adanya penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Karena itu, pihaknya akan mengundang Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw untuk menandatangi NPHD tersebut sehingga anggaran pengamanan itu dapat segera dicairkan. "Kami sedang menyiapkan penandatangan NPHD itu, sambil menunggu waktu pak kapolda," katanya.

Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pengamanan tahapan pemilihan gubernur. Langkah pertama dilakukan dengan mengingatkan seluruh personel Polda Sumut agar bersikap netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon. Pihaknya juga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada untuk menyatukan persepsi guna menyelenggarakan pilkada yang aman dan lancar. "Kita juga telah melakukan upaya pendekatan, termasuk ke pimpinan parpol" katanya. Setelah itu, kata Kapolda, pihaknya akan mengerahkan personel untuk melakukan pengasaman khusus pada kantor KPU dan Bawaslu Sumut. (SMG)

Anggaran Polda Sumut di 2018 Capai Rp2 Triliun MEDAN– Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menerima anggaran Rp2.155.297.025.000 di tahun 2018, naik sekitar 70 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1.935.269.244.000. Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw, dalam konferensi pers akhir tahun, kemarin. Sepanjang 2017, Polda Sumut menerima 760 pengaduan masyarakat (dumas), turun 485 kasus dari tahun sebelumnya. Secara kuantitas, kejahatan menonjol 2017 yang banyak terjadi adalah Curat, Curas, Curanmor, anirat, judi, premanisme, pemerasan dan narkoba. Jika dilihat dari penggolongan, kejahatan didominasi oleh kejahatan konvensional (JTP: 34.458 kasus, PTP: 21.556 kasus, disusul kejahatan transnasional (JTP: 5.970 kasus, PTP: 5.683 kasus) dan yang terakhir adalah kejahatan Terhadap Kekayaan Negara (JTP: 50 kasus, PTP: 55 kasus). Polda Sumut merilis, pada tahun ini 76 personel menerima piagam penghargaan dan 442 orang mendapatkan reward. “Terimakasih kepada insan pers selaku mitra kerja Polri yang selama ini dengan setia mengontrol melalui diseminasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait hasil kerja

SUMUT ACEH

Baru 70 Rumah Sakit Terakreditasi MEDAN- Jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta di Sumatera Utara lebih dari 200. Namun, dari jumlah tersebut baru sekitar 70 yang sudah terakreditasi. Belum terakreditasi rumah sakit dikarenakan beberapa kendala. Apalagi tahun 2018, Komisi Akredirasi Rumah Sakit (KARS) menetapkan tiga syarat baru dalam pemenuhan akreditasi. Hal itu dikatakan Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis SpA MKes, Kamis (4/1). Tiga syarat baru itu, jelasnya, di antaranya tiap-tiap RS harus memiliki layanan Geriatri untuk pasien lanjut usia (lansia). Pola Penggunaan Rasional Antibiotik (PPRA) dan terakhir rumah sakit terintegrasi pendidikan dan pelayanan, ini khususnya rumah sakit pemerintah. Layanan Geriatri dimaksudkan agar pasien Lansia tidak perlu mengantri berlama-lama saat berada di RS. Untuk PPRA diharuskan karena saat ini sudah banyak pasien yang

resistan antibiotik dan penggunaan antibiotik sembarangan. Melalui layanan ini, pasien dapat diberikan pemahaman terkait hal tersebut. "Kalau integrasi pendidikan dan pelayanan kita genjot rumah sakit di daerah untuk lebih baik lagi sebagai sarana pendidikan calon dokter," katanya. Begitupun untuk rumah sakit yang sudah terakreditasi lebih dulu, lanjut Azwan, tiga syarat ini wajib dipenuhi tiga tahun setelahnya saat mengikuti akreditasi lanjutan. Penambahan ketiga syarat ini sebagai langkah agar lebih baik dalam hal pelayanan dan kual-

itas mutu layanan. Ia berharap sisa ratusan ratusan rumah sakit yang belum terakreditasi, harus sudah tercapai hingga akhir 2018. Hal itu diwajibkan sebagai syarat menjadi mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan mencapai cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) pada 2019. Jika tidak terakreditasi, sanksinya tidak bisa melayani pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). "Di 2018 kita agak ngebut mengejar akreditasi

karena 2019 program JKN-KIS ditargetkan sudah UHC. Seluruh rakyat sudah harus tercover dan rumah sakit yang bekerja sama wajib terakreditasi mulai dari tingkat dasar hingga bintang lima," tegasnya. Sedangkan Persi terus gencar memberikan pemahaman serta pelatihan agar segera terakreditasi. Namun, berbagai kendala memang tidak biaa dihindari. Hingga saat ini, kendala terbesar adalah komitmen dan keyakinan pemilik untuk mencapai akreditasi rumah sakitnya. Pemilik, baik swasta maupun pemerintah harus lebih konsisten memperbaiki dari segala sisi demi mencapai akreditasi, mulai dari akreditasi perdana, dasar, madya, utama hingga paripurna. "Dibutuhkan kerja keras rumah sakit. Kami dari Persi, Februari nanti menggelar pertemuan nasional Sumatera Utara. Melalui kegiatan ini kita harapkan banyak pemilik segera menggenjot RS nya agar segera terakreditasi sebelum akhir 2018," ujarnya.(SMG)

Kepling Dipaksa Pensiun Dini dan Setor Uang MEDAN- Sejumlah Kepala Lingkungan (Kepling) di beberapa kecamatan di Medan melaporkan kepada Fraksi PAN DPRD Kota Medan, masalah oknum kecamatan yang memaksa Kepling untuk pensiun dini. Padahal masa kerjanya belum berakhir. Bahkan, Kepling diintimidasi untuk membayar sejumlah uang Rp5 sampai Rp7 juta untuk diangkat menjadi Kepling baru. Salah satu Kepling yang tak mau disebutkan identitasnya mendatangi Fraksi PAN DPRD Kota Medan, dan mengadukan nasibnya. Ia dipaksa pensiun dini oleh oknum kelurahan dan kecamatan untuk mundur, sebab isu terbaru oknum tersebut mengintimidasi, pada siapapun yang ingin menjadi kepling harus menyetor uang. "Saya datang untuk mengadukan nasib saya. Masa jabatan saya habis bulan Mei mendatang. Tapi sekarang saya disuruh mundur, karena bagi siapa yang mau maju

lagi harus setor uang," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (3/1). Disebutkannya, oknum dari kelurahan menyatakan, ia telah habis usia. Padahal dalam Perda No 9 Tahun 2018, yang termaktub dalam pasal 25 menyatakan batas usia kepling yakni 55 tahun. Hal itu pun, akan diimplementasikan pada tahun 2020. "Kata mereka usia saya sudah tidak bisa. Saya mengadu ke DPRD, dan dalam Perda itu saya masih bisa," jelasnya. Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan, Bahrumsyah mengaku seyogianya masa kerja Kepling itu berdasarkan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan camat setempat. Sebagai contoh, masa kerjanya sampai 2018 atau 2019, maka Kepling itu akan diberhentikan di 2018-2019, walaupun usianya sudah 55 tahun. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan Lingkun-

gan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepling. "Ada Kepling yang dipaksa mundur oleh oknum kecamatan, setelah usianya 55 tahun. Katanya itu sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 itu. Padahal di Perda itu masa kerja Kepling sesuai SK," tukas anggota DPRD Medan yang juga menjabat sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan di gedung DPRD Kota Medan. Diketahui, pasal 25 Perda Nomor 9 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Kepala Lingkungan yang telah diangkat dan belum habis masa jabatannya sebelum berlakukan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya. "Jadi jelas, berdasarkan Perda itu, masa kerja Kepling berdasarkan SK. Saya bicara ini sesuai badan hukumnya," paparnya. Bahrum meminta, inspek-

torat Pemko Medan untuk memeriksa oknum kecamatan yang coba mengintimidasi Kepling, dengan memaksa mundur Kepling dari jabatannya dan memaksa Kepling untuk menyetorkan sejumlah uang. "Soalnya, ada juga Kepling yang melaporkan ke Fraksi PAN. Kepling itu dipaksa untuk menyetorkan uang Rp 5 sampai 7 juta. Itu jelas tidak dibenarkan. Soalnya, pengangkatan Kepling itu tanpa uang," tegasnya. Hal itu sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Perda Nomor 9 Tahun 2017, yang menyebutkan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat oleh Camat atas usulan Lurah, dengan memperhatikan sarana atau pendapat yang berkembang dari masyarakat setempat. "Tidak ada disebutkan dalam pasal itu bahwa pengangkatan Kepling harus memakai uang," imbuhnya.(SMG)

Proyek Pengaspalan Halaman Gedung Dewan Berbiaya Rp1 M “Amburadul”

Polda Sumut dan jajaran selama tahun 2017,” ujar Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw. Atasnama keluarga besar Polda Sumut, Kapolda menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal bagi yang merayakan dan selamat menyambut Tahun Baru 2018. Paulus bilang, masih banyak kekurangan dan Polda Sumut mohon maaf atas segala kekurangan, serta meminta dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan insan

pers. “Pada 2018 Polda Sumut tetap tegas dalam penindakan jaringan narkoba internasional dan Curas. Kami terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan terorisme dan Intoleransi. Dalam Pengaman Pilkada 2018, Polda Sumut melakukan kerjasama dengan penyelenggara pemilu dan para pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tukas mantan Kapolda Papua tersebut.(JAC)

MEDAN- Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting melihat, proyek pengaspalan halaman parkir gedung dewan berbiaya Rp1 miliar terkesan amburadul dan asal jadi. Sebab di sejumlah titik dilakukan "tambal sulam" dan sangat terlihat bekas pengaspalan tidak merata. "Proyek pengaspalan halaman parkir gedung dewan yang anggarannya bersumber dari APBD TA 2017 ini sangat amburdul, kita mendesak Pimpro (pimpinan proyeknya) segera melakukan perbaikan dengan mengaspal ulang, agar jangan terlihat seperi proyek tambal sulam," ujar Baskami Ginting kepada wartawan, Rabu (3/1) di DPRD Sumut. Bahkan Baskami mendesak Sekwan DPRD Sumut H Erwin

Lubis jangan hanya marah-marah kepada Pimpronya melihat hasil kinerjanya mengaspal halaman parkir gedung dewan. Tapi harus menuntut dilakukan pengaspalan ulang, sebab proyek seluas 300 meter tersebut sangat tidak berkualitas. "Sekwan DPRD Sumut jangan hanya sekedar marah-marah, tapi seharusnya menuntut Pimpro melakukan pengaspalan ulang. Jika tidak, segera adukan kepada aparat penegak hukum, untuk dilakukan pengusutan, sebab sangat kita sesalkan, proyek di depan mata anggota legislatif dilakukan asal jadi," tandas Baskami. Seperti diketahui, ujar Kabag Umum Sekwan DPRD Sumut Effendi Batubara, akibat proyek pegaspalan halaman parkir gedung

dewan dikerjakan asal jadi, Sekwan sempat marah-marah terhadap kontraktornya, sehingga pihak kontraktor melakukan pengaspalan ulang secara "tambal sulam". "Memang hasilnya terkesan kurang baik dan terburu-buru, sehingga pak Sekwan marah kepada pelaksana proyek dan meminta agar dilakukan pengaspalan ulang di sejumlah titik yang kelihatan sangat tipis. Setelah dilakukan pengaspalan ulang, halaman parkir bukan malah rata, tapi sudah seperti tambal sulam," ujar Effendi. Berkaitan dengan itu, Baskami Ginting mengingatkan Pimpro pengaspalan halaman parkir gedung dewan untuk melakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan, jangan lagi terlihat seperti proyek "tambal sulam" atau proyek tutup

lubang yang sangat mengganggu kualitas proyek. "Proyek ini berada di lingkungan dewan yang pasti jadi perhatian publik apalagi internal dewan. Jadi kita sangat mendesak kepada pelaksana proyek agar benarbenar kembali mengerjakan pengaspalan tersebut sesuai dengan kontraknya. Jangan lagi main-main di era saat ini," ujar Baskami. Sementara itu, Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman SSos juga sangat menyesalkan "amburadulnya" pengerjaan proyek pengaspalan halaman parkir gedung dewan sepanjang 300 meter tersebut. "Beraninya Pimpro mengerjakan proyek yang terkesan kurang berkualitas di lingkungan dewan. Ini harus diusut demi penegakan hukum," katanya singkat.(IN/BBS)

yang tinggal di sekitar pusat pasar juga berdagang, namun menurut Ilman penetapan parkir terhadap warga sangat tidak masuk akal dan diduga melanggar aturan yang berlaku. Diterangkannya, tarif parkir progresif untuk mobil pada 1 jam pertama (sekali masuk) sebesar Rp 5.000. Biaya tambahan akan dikenakan sebesar Rp 2.000 pada setiap 1 jam berikutnya. Pada hari Senin hingga Jumat biaya maksimal untuk sebesar Rp 20.000. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu sebesar Rp 25.000. "Kami kan berdagang di pasar seharian. Pasti kena biaya maksimal. Belum lagi jika kendaraan kami keluar masuk beberapa kali. Itu kan sangat mahal. Dulu tidak ada parkir progresif, kami hanya bayar uang

masuk mobil satu kali saja Rp 5.000, tidak dikenakan biaya tambahan. Kami ingin parkirnya ditetapkan seperti dulu saja. Parkirnya bukan di gedung, tapi di jalan umum," jelas Ilman. Terpisah, seorang warga yang tidak ingin menyebut namanya mengatakan, pihak pengelola parkir yakni PT. BDK tidak ada melakukan mediasi dengan warga dan pedagang sebelum membuat portal dan parkir progresif tersebut. "Mereka buat portal dan parkir itu tanpa persetujuan dari warga. Kami sudah pasti tidak setuju lah. Mana ada parkir cuma Rp 5.000. Kami kena parkir progresif juga. Satu hari kami bisa keluar uang ratusan ribu hanya untuk parkir," ujar warga tersebut.(TNC)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Parkir Progresif di Pusat Pasar Masih Jadi Persoalan MEDAN- Polemik pemberlakuan tarif Parkir Progresif sejak bulan Juni 2017 di Jalan Pusat Pasar Medan, sampai hari ini masih terus berlangsung. Pengutipan tarif Parkir Progresif kendaraan roda empat (mobil) yang dilakukan pengelola parkir PT. Brahma Debang Kencana (BDK) diduga melanggar Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir. PT. BDK diduga melanggar Perda karena membuat parkir progresif di Jalan Pusat Pasar yang merupakan jalan umum milik Pemko Medan. Diberlakukannya kebijakan tersebut, diduga karena PT. BDK yang juga pengelola parkir Medan Mall memanfaatkan kedekatan jarak antara Medan Mall dan Pusat Pasar.

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Seorang perwakilan pedagang, Matius Latuperssa mengatakan, Medan Mall yang memberlakukan tarif Pajak Parkir Progresif dinilai wajar namun jangan disamakan dengan parkir di Pusat Pasar karena Medan Mall membangun fasilitas parkir di gedung sendiri dan kerjasama operasional dengan Pemko dalam pengutipan parkir. "Tapi yang ini Pasar Tradisional yang tidak ada fasilitas parkirnya. Jalan Pusat Pasar itu jalan umum, namun diportal pagar dan diberlakukan tarif pajak parkir seperti Medan Mall," kata Matius di Pusat Pasar Medan, Selasa (2/1). Dia pun mempertanyakan landasan hukum apa yang dipakai Pemko Medan dalam memberikan izin pajak parkir untuk Jalan Pusat Pasar kepada PT. BDK.

Dia pun mengimbau agar Pemko Medan jangan bertindak semenamena memberi izin. "Kami mengutamakan upaya mediasi dan musyawarah. Jika tidak ada titik temu, kami akan lakukan upaya hukum. PT. BDK dan Walikota akan kita gugat. Tidak ada dasar hukumnya jalan umum Pusat Pasar diberlakukan pajak parkir. Banyak UU yang dilanggar kalau tarif pajak parkir itu diberlakukan. Salah satunya UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan," tandas Matius. Sementara pihak PT. BDK mengaku telah mengumpulkan warga dan pedagang untuk mediasi terkait penerapan parkir progresif. "Khusus untuk toko-toko, kita sudah berikan dispensasi. Kita sudah himpun warga yang tinggal disini, itu kita kasih tarif yang

lama. Keluar masuk bayar Rp 5 ribu aja satu mobil," kata Humas PT. BDK, Irfan Sahari. Ketua DPD Organisasi Pedagang Pasar Sumatera Utara (OP2SU) Kota Medan, Ilman Taufik Hasibuan mengatakan, sesuasi Perda Kota Medan, objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dalam hal ini, pihak pengelola parkir diminta mengikut sertakan Jalan Pusat Pasar yang bukan termasuk ke dalam kawasan Medan Mall. Sebab Jalan Pusat Pasar merupakan jalan umum, namun diportal pagar dan diberlakukan tarif pajak parkir seperti Medan Mall. "Padahal kalau menyalahi

Perda itu, artinya pajak dari parkir tersebut tidak boleh dikutip pemerintah," ucap Ilman. Pemortalan Jalan Umum tersebut dilakukan PT. BDK untuk mengutip biaya parkir kepada setiap kendaraan yang memasuki kawasan jalan tersebut. Parahnya, selain pedagang dan pengunjung pasar yang harus membayar parkir progresif, warga yang tinggal sekitar lokasi pusat pasar juga harus membayar parkir progresif. "Disinilah bisa terjadi, ada warga Indonesia yang parkir di rumah sendiri harus bayar parkir. Ada sekira 170 warga yang tinggal di Jalan Pusat Pasar. Mereka harus bayar parkir untuk masuk ke rumah mereka sendiri," tambahnya. Kendati sebagian besar warga

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO LANGKAT: Jamin, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Atuloo Mendrofa, Faonasokhi Lombu, Iman Selamat Telaumbanua, Enius Zalukhu, Anotona Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, J Arifin Siregar (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/ Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5

KPK POS E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

KORUPSI

LIPSUS

KPK Tangkap Bupati Hulu Sungai Tengah Kalsel Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi pertama di tahun 2018 ini, KPK dikabarkan menangkap Bupati Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan (Kalsel), berinisial AL. Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan adanya OTT ini. Tak hanya di Hulu Sungai, Agus menyebut OTT ini juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. "Betul ada giat di Hulu Sungai Tengah Kalsel dan Surabaya," kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis (4/1). Berdasar informasi, tim Satgas KPK menangkap AL dan sejumlah pihak saat sedang bertransaksi suap. Namun, belum diketahui secara pasti nominal dan tujuan dari suap tersebut. Agus berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai OTT ini dalam konferensi pers. "Tunggu konpers lebih lanjut," katanya. Saat ini, AL bersama sejumlah pihak yang turut diamankan sedang dalam perjalanan menuju Gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa secara intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan.(BBS)

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TERSANGKA SUAP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif yang telah berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri, Jumat (5/1). Abdul Latif yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (4/1) ditahan usai diperiksa intensif tim penyidik. Mengenakan seragam tahanan oranye, Abdul Latif terlihat keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.50 WIB. Abdul Latif tak berkomentar banyak saat dicecar awak media mengenai kasus yang menjeratnya. Sambil mengacungkan jempol, Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Selatan ini hanya berharap masih ada keadilan dalam proses hukum yang dilakukan KPK. "Semoga ada keadilan," kata Latif sambil melangkah masuk ke mobil tahanan. Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, Latif ditahan di Rumah Tahanan KPK. Abdul Latif setidaknya bakal mendekam di sel tahanan selama 20 hari. "ALA (Abdul Latif) ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK," kata Febri saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Tak hanya Abdul Latif KPK juga menahan tiga tersangka lainnya yang turut ditangkap tetkait kasus ini. Diketahui, Latif ditangkap bersama Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan H Fauzan Rifani, Direktur PT Sugriwa Agung, Abdul Basit serta Dirut PT

Menara Agung, Donny Winoto. Febri mengatakan, penyidik menahan Donny di Rutan Polres Jakarta Timur. "Sementara FRI (Fauzan Rifani) dan ABS (Abdul Basit) di Rutan Guntur," katanya. Diketahui, KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri tahun anggaran 2017. Tak hanya Abdul Latif, status tersangka juga disematkan KPK kepada tiga orang lainnya yang turut ditangkap dalam OTT perdana di tahun 2018 ini. Ketiga tersangka itu, yakni, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani; Direktur Utama (Dirut) PT Sugriwa Agung, Abdul Basit; serta Dirut PT Menara Agung, Donny Winoto. Abdul Latif, Fauzan Rifani dan Abdul Basit diduga menerima suap dari Donny Winoto terkait proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, kelas II, VIP dan super VIP di RSUD Damanhuri Barabai. Ketiganya diduga menerima suap dari

Donny dengan nilai komitmen Rp 3,6 miliar atau 7,5 persen dari nilai proyek. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya Abdul Latif, Fauzan Rifani dan Abdul Basit yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara Donny Winoto yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tersangka Suap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemban-

gunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri tahun anggaran 2017. Penetapan ini dilakukan setelah KPK memeriksa intensif Abdul Latif yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (4/1). Tak hanya Abdul Latif, status tersangka juga disematkan KPK kepada tiga orang lainnya yang turut ditangkap dalam OTT perdana di tahun 2018 ini. Ketiga tersangka itu, yakni, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani; Direktur Utama (Dirut) PT Sugriwa Agung, Abdul Basit; serta Dirut PT Menara Agung, Donny Winoto. "Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jama dilanjutkan gelar perkara tadi pagi, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, menerima atau memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengerjaan pembangunan RSUD Damanhuri tahun anggaran 2017. KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan serta menetapkan empat tersangka," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Ge-

dung KPK, Jakarta, Jumat (5/1). Abdul Latif, Fauzan Rifani dan Abdul Basit diduga menerima suap dari Donny Winoto terkait proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, kelas II, VIP dan super VIP di RSUD Damanhuri Barabai. Ketiganya diduga menerima suap dari Dom dengan nilai komitmen Rp 3,6 miliar atau 7,5 persen dari nilai proyek. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya Abdul Latif, Fauzan Rifani dan Abdul Basit yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara Donny Winoto yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.(SP/IN)

Bupati Hulu Sungai Tengah Miliki Harta Rp 41 Miliar Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menangkap Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Berdasar informasi Abdul Latif ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap. Bupati yang menjabat sejak 2016 ini diketahui terakhir menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK pada 2015 lalu atau saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan dan menjadi calon Bupati Hulu Sungai Tengah. Berdasar laman acch.kpk.go.id yang diakses pada Kamis (4/1), Abdul Latif memiliki harta sekitar Rp 41.156.022.960. Jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Abdul Latif ini melonjak tajam dibanding harta kekayaan yang dilaporkan sebelumnya pada 8 Januari 2004. Saat itu, Abdul Latif mengaku memiliki harta 6.092.169.451. Dalam LHKPN terakhirnya, Abdul Latif mengaku memiliki harta tidak bergerak berupa 36 bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari enam bidang tanah di Banjar Baru, satu bidang tanah di Balan-

gan serta satu bidang tanah dan bangunan di Banjar. Selebihnya atau 28 bidang tanah dan bangunan milik Abdul Latif tersebar di sejumlah lokasi di Hulu Sungai Tengah. Secara total, tanah dan bangunan milik Abdul Latif senilai Rp 36.557.454.000. Tanah dan bangunan bertambah banyak dibanding LHKPN pada 2004. Saat itu, Abdul Latif mengaku hanya memiliki 12 bidang tanah di Hulu Sungai Tengah senilai Rp 3.204.050.000. Selain tanah dan bangunan, Abdul Latif harta bergerak berupa transportasi. Dalam LHKPN pada 2015, Abdul Latif mengaku memiliki satu unit mobil Jeep Wrangler senilai Rp 900 juta. Padahal, dal LHKPN pada 2004, Abdul Latif mengklaim memiliki 10 unit motor dan 9 unit mobil berbagai merk senilai sekitar Rp 1,8 miliar. Selain itu, Abdul Latif juga mengaku memiliki harta bergerak lainnya berupa logam mulia senilai Rp 112.200.000 dan harta bergerak lainnya senilai Rp 110 juta. Harta bergerak lainnya ini merupakan penambahan atas data sebelumnya. Tak hanya itu, Abdul Latif juga memiliki harta berupa giro atau setara kas

lainnya senilai Rp 3.476.368.960. Jumlah ini meningkat dibanding LHKPN pada 2004 yang hanya sekitar 972.668.451. Dalam LHKPN 2015 maupun 2004 Abdul Latif mengaku tak memiliki utang piutang. Diketahui, KPK menangkap Abdul Latif dan sejumlah pihak lainnya dalam OTT di Hulu Sungai Tengah dan Surabaya, Jawa Timur. Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan adanya OTT pertama di tahun 2018 ini. "Betul ada giat di Hulu Sungai Tengah Kalsel dan Surabaya," kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis (4/1). Berdasar informasi, tim Satgas KPK menangkap Abdul Latif dan sejumlah pihak saat sedang bertransaksi suap. Namun, belum diketahui secara pasti nominal dan tujuan dari suap tersebut. Agus berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai OTT ini dalam konferensi pers. "Tunggu konpers lebih lanjut," katanya. Saat ini, Abdul Latif bersama sejumlah pihak yang turut diamankan sedang dalam perjalanan menuju Gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa secara intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk me-

nentukan status para pihak yang diamankan. Kode Suap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kode suap saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadao Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (HST Kalsel) Abdul Latif, kode tersebut sebagai isyarat ketika suap terealisasi. “Salah satu kode realisasi sudah dilakukan adalah digunakannya kalimat ‘udah seger, kan?’,” jelas Ketua KPK Agus Rahardjo di Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (5/1). Abdul Latif kata Agus menerima suap bersama dengan 2 orang lainnya yaitu Fauzan Rifani sebagai Ketua Kadin HST Kalsel dan Abdul Basit sebagai Direktur PT Sugriwa Agung. Sementara pemberi suap yakni Donny Witono selaku Direktur Utama PT Menara Agung. Penyogokan kepada Latif itu diduga terkait dengan pembangunan ruang kelas I, kelas II, VIP dan Super VIP di RSUD Damanhuri. Dan diduga commitment fee proyek ini sebesar 7,5 persen atau sekitar Rp 3,6 miliar. Realisasi pemberian itu disebut Agus terbagi dalam 2 termin. Termin pertama yakni rentang Sep-

tember-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar dan termin kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar. “Sebagai komisi, DON (Donny Witono) melakukan transfer ke FRI (Fauzan Rifani) sejumlah Rp 25 juta, ” urai Agus KPK sendiri telah mengamankan barang bukti berupa rekening koran atas nama PT Sugriwa Agung dengan saldo Rp 1,825 miliar dan Rp 1,8 miliar, uang dari brankas di rumah dinas Latif sebesar Rp 65.650.000, dan uang dari tas Latif sebesar Rp 35 juta. Atas kelakuannya, Latif, Fauzan, dan Abdul pun dikenakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara pihak penyogok yakni Donny terjerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.(AC/IN)

Bupati Hulu Sungai Tengah Disinyalir Terima Suap Rp3,6 Miliar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. “Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, menerima atau memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pengerjaan pembangunan RSUD Damanhuri tahun anggaran 2017,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, ketika jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1). Agus menuturkan politisi partai berkarya tersebut diduga telah menerima komitmen fee dari proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, kelas II, VIVP dan Super VIP di Rumah Sakit Damanhuri. “Dugaan komitmen fee proyek tersebut adalah 7,5 persen atau sekitar Rp3,6 miliar,” kata Agus. Agus mengatakan, pada kasus ini pihaknya ikut menetapkan tiga tersangka lain yakni Direktur Utama PT Sugriwa Agung, Abdul Basit; Ketua Kamar Dagang Industri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani; dan Direktur Utama PT Menara Agung, Donny Witono. Ia menuturkan, Donny Direktur Utama PT Menara Agung sebagai perusahaan pemenang tender memberikan komitmen fee ke Latif secara bertahap selama dua kali. Pemberian pertama dilakukan dalam rentan September-Oktober 2017 sebesar Rp1,8 miliar, kemudian pemberian kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp1,8 miliar.(AC/IN) Sementara dalam operasi tangakap tangan kemarin, KPK mengamankan barang bukti berupa rekening koran PT Sugriwa Agung dengan saldo Rp1,82 miliar dan Rp1,8 miliar, uang Rp65,65 juta dari brankas Latif, dan Rp25 juta dari tas milim Latif di ruang kerjanya.(AC/IN)

Bupati HST Kalsel Ternyata Pernah Nikmati Hotel Prodeo KPK telah menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (HST Kalsel) Abdul Latif sebagai tersangka kasus suap pembangunan RSUD Damanhuri di wilayahnya. Sebelumnya ternyata Latif pun pernah menikmati hotel prodeo terkait kasus korupsi. “Kami sampaikan bahwa ALA (Abdul Latif) yang diproses kali ini pernah diproses dalam kasus korupsi pada 2005-2006 dalam kasus korupsi pembangunan unit sekolah baru SMAN 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp 711.880.000 hingga diputus di pengadilan,” jelas Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (5/1). Latif saat itu berprofesi sebagai erperan kontraktor swasta. Modus yang dilakukan Latief yaitu tidak menuntaskan proyek yang dikerjakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Paska menjalani hukuman, Latif kemudian maju sebagai calon anggota DPRD Kalsel periode 20142019 dan terpilih. Setahun kemudian Latif maju ke pemilihan bupati. “Abdul Latif menjadi Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021 hingga terpilih dan dilantik pada Februari 2016,” jelas Agus. Pada kasus ini, Latif diduga menerima suap dari kontraktor terkait proyek pembangunan ruang kelas I, kelas II, VIP dan Super VIP di RSUD Damanhuri di wilayahnya. Dan mendapat commitment fee sebesar Rp 3,6 miliar.(AC/IN)

KPK Segel Ruang Kerja Bupati Hulu Sungai Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan, guna kepentingan penyelidikan atas dugaan kasus suap. Peristiwa penyegelan ruang kantor orang nomor satu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, itu terjadi pada Kamis (4/1) sekitar pukul 10.30 Wita. untuk lokasi ruang Kantor Bupati HST itu berlokasi di lantai dua. Berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini ruangan tersebut dijaga ketat oleh pihak Satpol PP dan segel KPK juga sudah ditutup dengan papan tulis penyekat ruangan.

Sementara itu Kabag Humas Setda Kabupaten HST menyampaikan bahwa kejadian itu tanpa sepengatahuan para PNS yang bekerja di sana. “Sekitar pukul 10.30 wita tiba-tiba saja ada lima orang masuk ke ruangan Bupati yang wajah-wajahnya mirip cina dan ada juga mirip Arab dan satu orang wanita tanpa id card dan tanpa melalui pelaporan ke pos jaga,” katanya. Dia juga mengungkapkan setelah itu tidak tahu lagi dan tidak melihat apa yang terjadi di dalam ruangan itu. “Jadi, masalah Bupati ada atau tidak adanya di dalam ruangan itu kami tidak mengetahui,” ucapnya.

Dirinya juga mengatakan akan memberikan konferensi pers pada jam 15.00 WITA bersama dengan Sekretaris Daerah Pemkab HST. Menurut salah satu Sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan sebelumnya lima orang berpakaian preman itu menanyakan kepada petugas Satpol PP yang jaga di depan pintu. Namun salah seorang langsung saja mendobrak pintu ruangan Bupati tersebut. Saat ini ruangan dijaga ketat oleh Satpol PP dan orang luar maupun PNS yang ada di lingkup Pemkab tidak di-

izinkan untuk mengambil foto. Masih dari informasi yang didapat, KPK membawa beberapa orang di antaranya Bupati Hulu Sungai Tengah AL dan seorang pengusaha berinisial HF. Jalani Pemeriksaan Intensif Bupati Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, Abdul Latief tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta sekitar pukul 22.38 WIB. Sambil menenteng tas besar berwarna hitam politisi partai berkarya itu dibawa petugas KPK bersama dua orang lain yang ikut terjaring Operasi

Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan. Dengan menunjukan wajah kelelahan Abdul Latief bersama dua orang lain segera digelandang memasuki gedung KPK. Ia lebih memilih menutup kedua mulutnya rapat-rapat ketika dicecar pertanyaan oleh wartawan. Tak berselang lama, datang lagi mobil membawa dua orang lain yang ikut digelandang masuk petugas KPK. Total enam orang telah memasuki gedung anti rasuah, setelah sebelumnya satu orang pengusaha yang ditangkap di Surabaya, Jawa Timur, sudah lebih dulu berada di dalam gedung KPK.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saat ini Abdul Latief bersama lima orang lainnya akan menjalani pemeriksaan intensif KPK. Kurang dari 1X24 Jam sambung Febri, nasib Abdul Latief akan ditentukan pihaknya. “Diproses pemeriksaan lebih lanjut,” kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/1). Sebelumnya Febri mengatakan kalau Latief diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar terkait dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.(AC/IN)


6

KPK POS E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

APBA 2018 MOLOR

Ombudmas Aceh Dorong Legislatif-Eksekutif Gelar Rapat Bersama BANDA ACEH - Persoalan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 berjumlah Rp 14,7 triliun masih menjadi pembicaraan berbagai pihak lantaran hingga kini anggaran tersebut belum disahkan. Ombudsman RI Perwakilan Aceh mendorong legislatif dan eksekutif untuk melakukan rekonsiliasi dengan menggelar rapat bersama untuk mencari akar persoalannya sehingga bisa menemukan solusi yang arif. “Saya mengibaratkan APBA bagaikan mesin bagi beroperasinya pelayanan publik. Sehingga, apabila mesin tersebut ngadat

dan lambat maka sudah pasti semua penyelenggaraan publik oleh Pemerintah Aceh akan lamban dan terhambat,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin pada acara ngopi bersama wartawan di 3 in 1 Cafe, Banda Aceh, Jumat (5/1). Keterlambatan pengesahan APBA bukan lagi cerita baru di Aceh. Dalam beberapa tahun terakhir keterlambatan pengesahan APBA terus berulang,seperti pengesahan APBA 2004 pada April 2004, pengesahan APBA 2007 pada akhir Juni 2007, pengesahan APBA 2016 pada 30 Januari 2016, dan pengesahan APBA

2017 pada 30 Januari 2017. “Ini sungguh memalukan dan memperlihatkan lemahnya kinerja Pemerintahan Aceh selama ini. Karenanya, duduk bersama DPRA dan TAPA harus segera dilakukan. Tidak perlu saling arogan dan menyindir,” ujar dia. Menurutnya, dengan duduk bersama tentu para pihak akan lebih mudah memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai urusan pemerintahan. "Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Konflik Aceh saja bisa diselesaikan. Dan kalau bisa jangan lewat Januari,” pungkasnya.(INT)

Warga Kota Langsa Larut Dalam Zikir

LANGSA - Malam tahun baru kemarin warga Kota Langsa Larut dalam zikir bersama yang dipusatkan dilapangan Merdeka. pagelaran zikir akbar yang diprakarsai Pemko Langsa dalam rangka menyambut tahun baru 2018 serta peringatan 13 tahun tragedi Sunami di Aceh. Ribuan warga membanjiri Lapangan Merdeka Kota Langsa melaksanakan zikir bersama dari pukul 20.00 hingga 24.00 Wib, Wali kota Langsa Usman Abdullah, SE mengatakan, dalam pergantian tahun seyogianya dapat menjadikan terus bersyukur dalam gelaran zikir akbar. Sementara Kabag Kota Langsa, Iskandar SE, dalam laporannya mengatakan tausiyah dibawa Tgk Murdani, Abadi Aramiyah, dan Dr Zulkarnaini MA Rektor IAIN Cot Kala serta zikir akbar dibawakan oleh Assuni yang dihadiri seluruh Forkompinda Langsa. “Acara kita gelar sejak pukul 20.00 hingga 24.00 dengan

dihadiri ribuan warga Kota Langsa yang larut dalam zikir tersebut ujar Iskandar. Pantauan koran ini bukan saja dilapangan Merdeka bahkan sebagian Masjid di Gampong – gampong diwilayah Kota Langsa juga melaksanakan zikir bersama pada malam tahun baru 2018. M. Salim Imum Masjid Gampong Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama mengatakan zikir meenyambut tahun baru ini dengan artian bersyukur kepada Allah SWT karena kita telah diberi keselamatan hingga tahun 2017. Melalui zikir ini pula kita instropeksi diri telah diberikan kesempatan untuk melakukan taubat ditahun 2018 guna untuk persiapan menghadap sang khalik, jangan lagi disia-siakan karena langkah, rezeki, pertemuan, dan maut Allah yang menentukan kita hanya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. ungkap Imum M. Salim usai melakukan zikir bersama dimalam tahun baru 2018. (YAN)

PTPN 1 Komit Peduli Lingkungan Melalui UKM LANGSA - PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tetap komit dan terus peduli kondisi lingkungan dengan memberikan Bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui program PBKL,S elain memenuhi kewajiban terhadap karyawan, perhatian dengan kondisi lingkungan diseputaran lingkungan perkebunan perusahaan merupakan tanggung jawab sosial manajemen PTPN I. Menindak lanjuti peraturan Kementrian BUMN tentang kemitraan BUMN dengan pelaku usaha kecil, Sabtu (30/12) Pekan

lalu direksi PTPN I. menyerahkan bantuan Program Kemitraan BUMN tersebut kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) senilai Rp 58 Juta. Demikian diungkap Kasubbag Humas PTPN I Ernawati kepada koran ini Senin pekan lalu diruang kerjanya terkait penyerahan Bantuan Program Kemitraan UKM. Ditambahkan bahwa bantuan kemitraan diserhkan langsung oleh Direksi PTPN I dalam hal ini diwakili oleh Kabag SDM & umum T Barosa didampingi Kasubbag PKBL & CSR RUDI kepada para pimpinan usaha. hara-

pan Direksi usaha tersebut dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha agar terus maju kata Erna. Dikatakanya lagi bahwa UKM yang mendapat bantuan program kemitraan 2017 sebanyak sembilan usaha kecil home industri, Jasa, dan dagang yang terdiri dari Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Kota Langsa, Bantuan senilai Rp. 58 Juta tersebut dalam bentuk pinjaman Kredit Lunak serta melalui proses survei yang dilakukan TIM terhadap unit usaha yang berada dilingkungan Perusahaan sebut Erna.(YAN)

KPU Sumut Gunakan Cara Kreatif dalam Sosialisasi Pigubsu MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut akan menggunakan mode-mode baru yang disesuaikan dengan zaman sekarang untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) termasuk Pilgubsu 2018, serta akan mengurangi mode lama yang dinilai kurang efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilihnya. Maka dari kepada seluruh KPU kabupaten /kota agar melakukan sos-

ialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) sekreatif mungkin. "Cara-cara konvensional seperti mencetak selebaran, beriklan di media massa dan poster sudah tidak bisa lagi diandalkan, "kata Komsioner KPU Sumut Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Yulhasni dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 yang dihadiri oleh 8 KPU kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang, serta Komisioner KPU Sumut Benget Manahan Silitonga, Kepala Bagian Hukum dan Teknis dan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) Maruli Pasaribu, Kepala Sub Bagian Tekmas Harry Dharma Putra beserta staf KPU Sumut.digelar di Hotel Polonia Medan, Kamis, (4/1).(VIN)

Konsumsi Avtur Melonjak Selama Libur Natal & Tahun Baru MEDAN - Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I mencatat terjadinya lonjakan konsumsi Avtur di hampir seluruh wilayah kerja yang terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau pada periode satgas Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 (Naru) selama 18-30 Desember 2017. "Pada periode Satgas Naru, apabila dihitung secara total MOR I terjadi lonjakan konsumsi Avtur yang mencapai 26 persen dari penyaluran harian normal 1.171 kiloliter menjadi 1.477 kiloliter," kata General Manager Pertamina MOR I, Erry Widiastono di Medan, Jumat (5/1). Konsumsi tertinggi selama masa Satgas Naru tercatat bera-

da di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Sultan Iskandar Muda yang melakukan suplai ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Provinsi Aceh, dengan kenaikan penyaluran mencapai 134% atau menjadi 141 kiloliter dibandingkan pada penyaluran harian normal sebesar 60 kiloliter. Untuk Bandara Internasional Kualanamu yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, lonjakan konsumsi Avtur mencapai 610 kiloliter dari penyaluran harian normal yang disalurkan oleh DPPU Kualanamu sebesar 427 kiloliter atau mengalami kenaikan menjadi 43%. Adapun di Provinsi Riau, konsumsi Avtur di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang disuplai oleh DPPU Sultan Syarif

Kasim II mengalami kenaikan sebesar 11% menjadi 200 kiloliter dari penyaluran harian normal yang hanya 180 kiloliter. Kemudian disusul oleh Bandara Internasional Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat yang naik sebesar 9% dari 160 kiloliter ke 175 kiloliter. Avtur di Bandara Internasional Minangkabau disuplai oleh DPPU Minangkabau. "Pertamina MOR I mencatat, penurunan konsumsi Avtur di Bandar Internasional Hang Nadim di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 9%. Dari penyaluran harian normal disuplai oleh DPPU Hang Nadim sebesar 293 kiloliter menjadi 267 kiloliter selama periode Satgas Naru," terang Erry.(NET)

Akhirnya PNA Dukung Bintang-Salmaza Pilkada Yang Akan Datang SUBULUSSALAMA - Akhirnya Partai Nanggroe Aceh (PNA) resmi menetapkan dukungannya kepada pasangan H.affan alfian Bintang dan Drs.Salmaza sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota dalam pilkada Subulussalam tahun 2018. Surat keputusan (SK) dukungan tersebut diserahkan oleh ketua PNA kota subulussalam, Mus muliadi jabat kepada H.affan alfian bintang dan wakilnya Drs Salmaza, dikantor DPW PNA Kota Subulussalam, Kamis (4/1). PNA merupakan partai keempat yang mendukung pasangan ini. Sebelumnya, dukungan telah diberikan partai Hanura,PKPI, dan PAN. Salmaza dalam kata sambutan-

nya menyampaikan apresiasi dan harus atas kepercayaan PNA. “Terus terang kami sangat bahagia atas kepercayaan PNA yang dinakhodai bapak Gubernur Aceh sekarang. Kami mohon juga agar masyarakat mendukung kami,” ujar Salmaza. Sementara H.affan Alfian Bintang mengatakan dukungan empat partai terhadap dirinya dianggap sudah mencukupi, apalagi dari sisi persyaratan, keempat partai tersebut memiliki tujuh kursi di DPRK subulussalam, melebihi dari syarat minimal sebanyak tiga kursi. “Empat parpol ini sudah cukup, kita tidak mau memborong semua, kasihan kandidat lain. Kita

beri kesempatan calon lain untuk menambah parpolnya,” ucap Affan Bintang yang diamini sekretaris Hanura, Zulyadin Bako. PNA sendiri sebenarnya tidak memiliki kursi di DPRK subulussalam, Tetapi mengingat PNA merupakan partai pemenang Pilkada 2017, banyak bakal calon (Balon) yang membidik partai yang dipimpin Irwandi Yusuf ini. Hingga ditutupnya pendaftaran bakal calon bupati, tercatat ada sembilan balon yang mendaftar. Affan bintang juga bukanlah sosok yang asing. Ia pernah mendampingi walikota Subulussalam H Merah Sakti SH periode 2009-2014. Tahun 2013, affan bintang kembali maju bertarung berhadapan den-

gan Merah Sakti. Namun upaya Affan Bintang meraih posisi nomor 1 kandas, ia kalah di mahkamah konstitusi (MK). Maka atas dukungan Partai Nasional Aceh ini dapat membawa saya kekursi nomor satu dikota sada kata ini yang didampingi tidak asing lagi oleh Salmaza yang masih menjabat Wakil Walikota sekarang ini mudah mudahan dukungan ini membawa saya ke kursi nomor satu(kartolin). Ketua PNA kota subulussalam MusMuliadi didampingi sekjennya Menyerahkan Surat keputusan dukungan mengusung pasangan Balon Walikota dan wakil walikota tahun 2018 ini di kantornya jalan teuku umar. (KARTOLIN)

Jelang Pilkada, Setiap Bulan Mutasi Mendadak SUBULUSSALAM - Politik semakin memanas dikota Sada Kata jelang Pilkada kota Subulussalam pada tahun 2018 ini karena setiap bulan terus lakukan mutasi secara besar-besaran seperti pada Jumat (15/12) lalu telah dilaksanakan mutasi, dan dilanjutkan juga pada Rabu (03/01) untuk eselon II, III dan IV. Dasar SK Walikota Subulussalam H.Merah Sakti,SH dengan Nomor;821.2/004/75.020.3/2018 memberhentikan dari jabatan Struktural untuk kepentingan dinas segera memberhentikan PNS yang ditetapkan dalam suatu keputusan. Berdasarkan UU No.24 tah 1956 tentang pembentukan Provinsi Aceh dan UU no.8 tahun 1974 serta no.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian juga UU no.11 tahun 2006 tentan pemerintahan Aceh serta UU No.8 tahun 2007 tentang pembentukan kota Subulussalam dan Qanun no.2 kota Subulussalam tahun 2015 tentang perubahan Qanun no.4 kota Subulussalam tahun 2009. Memberhentikan, Ibnu Hajar S.Sos dari kepala dinas Impormasi da Komunikasi menjadi staf Setdako, Salmudin AM,SKM kepala Dinas sosial, Saiban Gafar S.Pd kepala dinas perpustakaan dan Arsip,Ir.Sulisman,Msi, Asisten I pemerintahan, Asrul Shut, kepala dinas UKM, Zulkifli,S.STP,MSi kepala Bappeda, Hj Sartina SE MSi kepala Disbudpora, Samsuar sekretaris dinas Pertanian dan perikanan, H.Masri D,SP sekretaris MAA, Rahmayani Sari Munthe SSTP Sekretaris MPD, Mahdhani SE Kabid keuangan, Cut Nurlela SKM Kabid pelayanan sipil, Siti Aminah kabid pengembangan kawasan Transmigrasi menjadi pelaksana setdako kota Subulussalam. Skar Faraby,ST kasubag pro-

gram Dinas PU menjadi pelaksana Dinas PU, Rudi Hartono,S.SI Kabid Rehabilitasi social menjadi Pelaksana sekdako, Renol Riandy,ST kasi pembinaan pemukiman dinas PU, Jupril,ST kasi pemeliharaan jalan dinas PU menjadi pelaksana Dinas PU, Safwa Amin Kasbag Umum dinas kesehatan menjadi pelaksana setdako, Arie Nugroho ST. kasi penyusunan anggaran keuangan menjadi pelaksana dinas perindustrian, Muhammad Tafsir kepala SDN.5Subulussalam menjadi guru SDN 5 Subulussalam, Teuku Agung Purnama,A.Md Plt. kasubag program menjadi pelaksana RSUD Sandra Wati Bintang Skep Pj kasi pelayanan kesehatan menjadi pelasana puskesmas simpangkiri. Dan pelantikan PNS dalam jabatan Struktural eselon II,III dan IV dan kepala sekolah antara lain, Drs.H.M Yakub.KS.MM kepala Dinas Sariat Islam menjadi AsistenI, Lidin SH Sekwan menjadi Asisten bidang keistimewaan Aceh, Masri S,SP Asisten Bidang keistimewaan Aceh menjadi kepala dinas perindustrian dan perdagangan, Mhd Ali TumanggerS.STP,M. Sckabag Tata Pemerintahan menjadi Pj.Bappeda, Cut Dewi Haslinda ,S.Pd Kabid pendidikan menjadi sekretaris Dinas Pendidikan, Bronson Boang Manalu,S.Sos kabid tahura mejadi sekretaris disduk capil, Hamdansyah,SE.MM Kabag Organisasi menjadi Kabag Humas Dan Protokoler, Jhon Arizal SSTP MSi pelaksana setdako menjadi kabag Organisasi, Saifullah Hanif SE kabid akutansi BPKD menjadi PJ.sekretaris BPKD, Harisman ,SP kabid penyuluh dinas pertanian mejadi Pj sekretaris pertanian, H.Syahrul perawat puskesmas longkip menjadi Pj.sekretaris satpol PP dan WH, Ramli Efendi ,S.Pdi kabid tata ligkungan dinas kebersihan men-

jadi Sekretaris MAA, Baginda SH MM pelaksana setdako menjadi Pj.Sekretaris Bappeda. dr.Sarifin kombih Dokter RSUD menjadi direktur RSUD, Darusmi,SPd. Kabid keolahragaan menjadi kabid pembinaaan pendidikan Dasar,R.AbdiSyuhada ,SH Pelaksana setdako menjadi Pj kabid BPKD, Hasbi SKM pelaksana dinas kesehatan menjadi kabid kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi, M.Rusdi S. Selian,SE pelaksana dinas sosial menjadi pelayanan Capil, Juneidi Formando S,S.ST pelaksana Sariat Islam menjadi kabid Tahura, Budi Karmantriono,SE, Kasubag rumah Tangga menjadi kabid pengelolaan Sampah, Jasniuddin SP MM KabidPPDan PE Bappeda, Hidayatullah Mukhlis,S.Sos kabid sarana prasarana dinas perhubungan menjadi kabid PP dan PE Bappeda, Usamahtinendung, Kabid Perlindungan dan jaminan sosial menjadi kabid perlindungan masyarakat, Satpol PP Marzuki,SP kasi perlindungan dan pengawetan Tahura menjadi kabid penyuluh pertanian, Arie Susandi,ST pelaksana sekcam longkip menjadi kabid tata lingkungan, Jumiar Kombih AMK perawat puskesmas simpang kiri menjadi kabid PKT dinas tenaga kerja, Awaluddin SE kasi Disdikbudpora menjadi Pj perlindungan dan jaminan sosial. MunirSE kasi rehabilitasi sosial menjadi Pj.kabid rehabilitasi social, Sarkani,SH Kasi umum SD mejadi PJ kabid pengellaan Imformasi, Evantri Hasugian SE kasi PMM dan kampong sekcampenanggalan menjadi Pj.kabid PL dan PBP dinas perpustakaan, Aidiputra Skom, kabid pengelola sampah menjadi Pj.kabid PPS Bappeda, Meidi Marwan,SE Kabid Tata usaha umum menjadi kabid keolahragaan di disbudpora, Teuku Jaswadi,SE kasubbid perencanaan

dinas Bappeda menjadi kabid akuntasi BPKD, Zimmizhab,ST kasubag pengembangan impormasi menjadi kasubbag Program DinasPU, Agus Dianta Purba,ST pelaksana sekcam longkip menjadi kasi pemeliharaan jalan dan jembatan, Wardiansyah,ST Sekretaris MAA menjadi kasi angkutan dishub, Dedi Ardiansyah,ST Pj.kasubag pembinaan sarana menjadi kasubag program dan perencanaan dinas PU, Misdi ST pemerintahan umum dan otonomi menjadi kasubbid perencanaan perendustrian, Nasrullah,A.Ma Guru SDN 7 menjadi kasubbag Umum sekretraiat MPU, Ichsannuddin kasi data dan impormasi BKPSDM menjadi kasubbag program RSUD, Ida Dharmawati DaulayS.Sos pelaksana sekretaris Korpri menjadi kasi pengembangan Disdikpora. Dasri effendi,S.pd kasubbag keuangan Satpol PP menjadi kasubbag keuangan dinas pendidikan, Boysandi Syam,STkasi PPP dinas PU menjadi kasi pengolahan sumber daya air, Andigunawan,S.kom kasi pembinaan displin menjadi kasi analisa kebutuhan dan formasi ASN, Adi Candra Berutu,S.Kom kasi analisa dan formasi ASN menjadikasi data dan Impormasi BKP dan SDM, AbdulKahfi,S.STP pelaksana setdako menjadi kasubbag evaluasi dan pelaporan, Rubiqi Hidayat S. Pt pelaksana BPKD menjadi kasi penyusunan BPKD, LENI novrianty S.SH pelaksana Dishub menjadikasi PMDK dan Imformatika ,VeraSantini,SS Pj.kasi jasa dan parawisata menjadi kasi PPl dinas penanaman modal, HerawatiS.sos pelaksana dinas social menjadi dinas perpustakaan dan arsip, Yandisyahputra,STPJ kasubbag umum menjadi Pj.kasubbag keuangan Bappeda dan Adnan S.Pdi pelaksana secretariat MAA menjadi kepala sekolah SDN 5 subulussalam.(KARTOLIN)

TRIWULAN IV CAIR RP510 MILIAR

Hari Pertama 2018, Pemudik di Bandara Kualanamu 27.374 Orang MEDAN – Jumlah pemudik yang datang dan pergi ke Medan melalui Bandara Internasional Kualanamu pada saat libur Tahun Baru 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada libur Tahun Baru 2018 tercatat jumlah penumpang yang masuk ke Kualanamu sebanyak 27.374 orang penumpang. Sedangkan, pada libur Tahun Baru 2017 lalu sebanyak 26.801 orang. “Untuk 1 Januari 2018 diprediksikan tidak mengalami lonjakan yang signifikan,” kata

Branch Communication and Legal Manager Bandara Kualanamu Wisnu Budi Setianto, Senin (1/1). Wisnu mengungkapkan, lonjakan penumpang yang signifikan diprediksi akan terjadi pada tanggal 7 dan 8 Januari 2018. “Karena libur Natal dan Tahun Baru 2018 berakhir. Dimana anak sekolah sudah kembali masuk sekolah,” jelasnya. Saat itu, diprediksi kenaikan penumpang akan mencapai 13.4 persen. Dimana penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru 2018

mencapai 31.904 orang penumpang. Sedangkan pada 2017 jumlah penumpang sebanyak 28.143 orang. “Dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru AP ll juga melakukan persiapan lainnya seperti menghias terminal dengan ornamen-ornamen nuansa Natal dan mendirikan posko terpadu di bandara,” paparnya. Hiasan-hiasan tersebut sudah dipersiapkan sejak 18 Desember 2017 lalu. “Posko terpadu tersebut juga dijaga oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri serta komunitas bandara,”

ungkapnya. Lebih lanjut Wisnu mengatakan bahwa, dengan adanya dekorasi dan kehadiran posko tersebut terpadu oleh pihak bandara, diharapkan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa yang akan berlibur melalui Bandara Kualanamu. Personel TNI dan Polri yang disiagakan di Bandara Kualanamu berjumlah sekitar 80 orang. “Tak hanya itu saja, mobil Jihandak juga disiagakan untuk mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan selama libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018,” tandasnya.(AN)


7

KPK POS E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

POLITIK

SUMUT ACEH

Pendaftaran Paslon Gubernur Sudah Diambang Pintu MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengingatkan kepada seluruh partai politik (Parpol) agar tidak lupa untuk memenuhi segala persyaratan pasangan yang akan dimajukan serta janganlah terlalu sibuk menggalang koalisi demi memenuhi syarat pendaftaran pasangan calon Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 27 Juni mendatang. "Kita hanya ingin mengingatkan saja kalau pendaftaran Paslon Gubernur sudah dekat, yakni 8-10 Januari nanti. Jangan sampai gara-gara mikiri dan sibuk cari koalisi takutnya malah tidak memenuhi syarat (TMS) nantinya," kata Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga ketika ditanya wartawan, Rabu (3/ 1). Untuk partai-partai pengusung pasangan calon ( Paslon ) yang berkoalisi, Benget juga menambahkan agar masing-masing harus melengkapi surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang pasangan yang akan diusungnya. Bukan itu saja mereka juga wajib

memperlihatkan SK kepengurusan partai di tingkat provinsi yang sah sesuai SK Kemenkumham. "Kalau kita lihat partai-partai ini sibuk sekali mengurusi koalisi, padahal syarat pasangan calon juga tidak kalah penting agar dipenuhi," tegas Benget. Bagi pasangan calon, terdapat sejumlah persyaratan harus mereka lengkapi. Di antaranya, SKCK, KTP, ijazah setingkat SMA, daftar kekayaan pribadi yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), NPWP, surat keterangan tidak sedang pailit, surat keterangan tidak sedang berutang yang bisa merugikan keuangan negara. Khusus pada calon yang pernah jadi narapidana masih dikatakan Benget lagi diwajibkan memiliki surat keterangan telah bebas dari hukuman penjara dari Lembaga Pemasyarakatan. Harus juga dijelaskan bahwa calon bukan pelaku kejahatan yang berulang. "Bagi calon yang sedang menduduki jabatan di satu institusi pe-

merintahan harus mengerjakan surat keputusan mengundurkan diri," tegas Benget. Setidaknya surat ketetapan pengunduran diri tersebut sudah harus diserahkan 30 hari sebelum hari pencoblosan yakni 27 Juni 2018. Akan tetapi saat pendaftaran surat pengunduran diri sudah disertakan. KPU sangat berharap agar setiap pasangan calon menginformasikan rencana pendaftaran mereka setidaknya sehari sebelum datang ke KPU. Maksudnya agar lebih mudah melakukan koordinasi. "Maunya mereka juga datang mendaftar tidak pada menit-menit terakhir jelang pendaftaran ditutup, sehingga kalau ada persyaratan yang kurang masih bisa dilengkapi," pinta Benget. Sebab berdasarkan pengalaman pada dua kali menyelenggarakan pemilihan Gubsu sebelumnya yakni 2008 dan 2013 yang selalu saja terdapat pasangan calon yang mendaftar di pengujung waktu yang disediakan. (VIN)

KPU Sumut Vertul Partai Berkarya dan Partai Garuda MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Sumut telah melakukan verifikasi faktual (Vertul) terhadap Partai Garuda dan Partai Berkarya, Sabtu (30/12), sebagai langkah untuk menindak lanjuti putusan Bawaslu RI agar dilakukan kembali Vertul terhadap kedua Partai Politik (Parpol) tersebut. Hasilnya, Partai Garuda dinyatakan telah memenuhi syarat (MS) sedangkan untuk Partai Berkarya masih belum memenuhi syarat (BMS) dan diberi waktu untuk melakukan perbaikan kembali. "Ya,Sabtu kemarin (30/12) kita telah melakukan verfikasi faktual terhadap Garuda dan Berkarya," jelas Komisioner KPU Sumut Divisi Hukum, Iskandar Zulkarnaen ketika ditanya wartawan, Selasa (2/1). Dengan telah dilakukannya verfikasi faktual terhadap Partai Garuda bisa dinyatakan untuk mengikuti tahapan selanjutnya, sedangkan untuk Partai Berkarya KPU Sumut masih menunggu syarat yang harus dipenuhi partai tersebut untuk dilakukan perbaikan hingga 15 Januari nanti.

Adapun yang diverifikasi faktual yang pertama yakni domisili kantor sekretaritan Parpol, jajaran pengurus mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara dan yang ketiga pengurus ini harus hadir saat dilakukan verifikasi faktual dengan menunjukan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dicocokan dengan E-KTP masing-masing. Bukan itu saja, KPU Sumut juga melihat susunan kepengurus keterwakilan perempuan dalam Parpol itu dan ini sesuai dengan yang apa yang diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni untuk keterwakilan perempuan berjumlah 30 persen. Sementara itu, verifikasi faktual terhadap Partai Garuda dan Partai Berkarya Sumut yang dijanjikan, Sabtu (30/12) sekira pukul 10.00 WIB sempat molor menjadi pukul 15.30 WIB dikarenakan belum masuknya SIPOL ke website KPU Sumut. Di Kantor DPW Partai Berkarya yang berada di Jalan Gaperta Medan rombongan Komisioner KPU Sumut diterima Ketua DPW Partai Berkarya Sumut Rajamin Sirait berserta unsur pengurus lainnya. (VIN)

Erry Nuradi Duduki Peringkat Pertama di Survei SPIN MEDAN – Lembaga Survey dan Polling Indonesia (SPIN) telah mengeluarkan hasil survei mereka yang menempatkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berada diperingkat pertama. Dalam riset yang dilakukan dengan wawancara sebanyak 1.262 responden dengan menggunakan tehnik multistage random sampling itu, sosok Tengku Erry Nuradi memiliki nilai sempurna bagi masyarakat Sumatera Utara, yakni 93,56 persen, disusul Edy Rahmayadi sebesar 74,96 persen, dan Gus Irawan Pasaribu sebesar 65,89 persen. Sedangkan Djarot yang juga digadang-gadangkan akan mengisi bursa Pilgubsu 2018 berada pada urutan keempat "Berdasarkan survei kami, popularitas dan elektabilitas calon kandidat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu lalu," ujar Direktur SPIN Igor Dirgantara, melalui siaran persnya, Kamis (04/01). Sedangkan, terkait figur paling layak memimpin, Tengku Erry Nuradi memperoleh dukungan sebesar 37,54 persen, Edy Rahmayadi sebesar 32,45 persen, Gus Irawan Pasaribu sebesar 10,21 persen. Sedangkan Djarot hanya memperoleh dukungan sebesar 9,10 persen. "Dan jika Pilkada Sumatera Utara dilakukan hari ini

(4/1), maka lagi-lagi Tengku Erry Nuradi juara dengan 23,89 persen, sementara Edy Rahmayadi mendapat 20,45 persen, Ngogesa Sitepu 8,26 persen, dan Djarot Saiful Hidayat 6,21 persen, Gus Irawan Pasaribu 4,21 persen, dan yang belum memutuskan atau undecided voters sebesar 25,68 persen," sambung Direktur SPIN. Hasil survei tersebut, lanjutnya, menetapkan Tengku Erry Nuradi dan Edy Rahmayadi sebagai kandidat yang akan bersaing ketat dalam Pilkada Sumut 2018. Hanya saja, Tengku Erry Nuradi unggul bagi pemilih perempuan, yakni sebesar 23,3 persen, sedangkan Edy Rahmayadi unggul bagi pemilih laki-laki, yakni sebesar 24,2 persen. "Persaingan keduanya terlihat dalam berbagai simulasi yang dilakukan, mulai dari 10 kandidat hingga empat kandidat. Intinya, jika Pilkada Sumut diikuti oleh empat calon gubernur, maka Tengku Erry Nuradi pemenangnya. Namun jika terdapat lima calon gubernur atau lebih, maka kompetisi akan berlangsung ketat antara Edy Rahmayadi dan Tengku Erry Nuradi sebagai petahana," kata Igor pula. Hasil survei calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu mendapat dukungan sebesar 25,25 persen disusul Ngogesa Sitepu sebesar 19,21 persen, JR

Saragih sebesar 14,23 persen, dan Maruarar Sirait sebesar 8,97 persen. Sementara yang belum memutuskan sebesar 23,56 persen. Sedangkan, elektabilitas partai politik di Sumatera Utara, Partai Golkar masih teratas dengan perolehan suara sebesar 14,23 persen diikuti PDIP sebesar 12,76 persen, Gerindra sebesar 10,54 persen, Partai Demokrat sebesar 6,9 persen, PKS sebesar 3,13 persen, NasDem sebesar 2,98 persen, PPP sebesar 2,6 persen, PAN sebesar 2,4 persen, Perindo sebesar 1,23 persen, PKB sebesar 1,03 persen, Partai Solidaritas Indonesia sebesar 0,93 persen, dan Hanura sebesar 0,72 persen. "Belum memutuskan sebesar 39,65 persen serta golput sebesar 0,9 persen. Artinya, jika pemilu legislatif dilaksanakan hari ini, maka Partai Golkar jawaranya disusul PDIP dan Gerindra," beber Igor. Sementara itu Gubernur Sumut Erry Nuradi yang namanya disebut-sebut berada diurutan pertama hasil survei tersebut enggan berkomentar banyak. Erry lebih tertarik membicarakan bagaimana Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dibawah kepemimpinannya bisa membawa Provinsi Sumut lebih maju dan berkembang menuju Provinsi yang berdaya saing, masyarakatnya sejahtera dan lebih paten lagi ke depan.(BS)

KPU Sumut Gelar Bimtek Pendaftaran Bakal Paslon MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Wakil daerah Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Polonia Medan pada 3-4 Januari 2018. Dalam acara ini KPU Sumut mengundang delapan KPU kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang. Komisioner KPU Sumut Benget Manahan Silitonga mengatakan Bimtek ini diadakan untuk mempersiapkan diri dalam men-

yambut pelaksanaan Pilkada di delapan kabupaten/kota yang ada di Sumut. Terdapat agenda mengenai pembahasan tahapan penerimaan calon, diskusi permasalahan yang dihadapi oleh KPU kabupaten/kota, simulasi penerimaan bakal pasangan calon, dan menyamakan persepsi terhadap undang-undang dan peraturan KPU tentang pelaksanaan Pilkada. Saat diskusi, tiap kelompok dari masing-masing KPU kabupaten/kota diminta menyelesaikan beberapa masalah yang mungkin muncul saat tahapan berlangsung. “KPU harus melayani

dan memfasilitasi para bakal pasangan calon dengan baik,” tambah Benget. Turut hadir dalam acara ini Komisioner KPU Sumut Divisi SDM dan Parmas Yulhasni, Kepala Bagian Hukum dan Teknis Maruli Pasaribu, Harry Dharma Putra, beserta anggota KPU Sumut dan KPU kabupaten/kota bagian hukum dan teknis. Benget membawakan materi tentang tata cara pelaksanaan penerimaan bakal pasangan calon, sedangkan Yulhasni menyampaikan perihal bentuk-bentuk inovasi sosialisasi pelaksanaan pilkada melalui media sosial. (VIN)

Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw bersama Pangdam l/BB, Mayjen TNI Cucu Sumantri mengecek kesiapan pasukan, Sabtu (6/1).

Polda Sumut Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pilkada Serentak 2018 MEDAN - Dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Polda Sumut melaksanakan Apel Gelar Pasukan "Operasi Mantap Praja Toba-2018 Polda Sumut" di Lapangan Benteng, Medan. Dalam Apel Gelar Pasukan tersebut dihadiri oleh Gubernur diwakili Staf Ahli, Pangdam I/BB, Mayjen TNI Cucu Sumantri,

Kabinda Sumut, Brigjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, Ketua Bawaslu, Syafrida R. Rasahan, Kasdam I/BB, Brigjen TNI Tiopan Aritonang, Kepala Basarnas Provinsi Sumut diwakili Kasi Ops Basarnas, M. Agus Wibisino. Kemudian KBNN Provinsi Sumut diwakili Kabid Pemberantasan, AKBP Agus Halimudin, Pangkosek Hasudnas III diwakili Asops Kolonel (Pnb) Jhonson Si-

matupang, Danlantamal I Belawan diwakili Wadanlantamal, Kolonel Mar. Imade Wahyu Santoso, Danlanud Soewondo, Kolonel (Pnb) Daan Sulfi, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, dan Para PJU TNI Kodam I/BB. Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, pasukan yang diturunkan dalam pengamanan tersebut adalah pasukan pengamanan gabungan dari berbagai unsur seperti TNI dan

Polri. Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan bahwa pasukan yang diturunkan dalam pengamanan tersebut adalah pasukan pengamanan gabungan dari TNI dan Polri. "Pasukan yang kita turunkan adalah pasukan gabungan dari TNI dan Polri. Selain itu juga kita kerahkan pasukan dari instansi lain seperti, Linmas, Basarmas, Satpol PP dan Dinas Damkar," ucapnya.(AN)

Keakuratan DPT Pengaruhi Partisipasi Pemilih MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan terus menggelar sosialisasi ke masyarakat untuk mensukseskan Pilgub Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018 mendatang. Kali ini, KPU Medan bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Polonia membuka ruang dialog bersama masyarakat umum dan pemuda yang mayoritas pemilih pemula. Dalam kegiatan itu, Ketua KPU Medan, Herdensi Adnin, menerangkan lewat pemilihan umum masyarakat berperan membangun Sumut.

Dalam proses Pilgubsu, salah satu hal terpenting adalah penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Dimana, dalam proses penetapan DPT melibatkan masyarakat. "Kita akan meningkatkan akurasi data pemilih. Semakin akurat data pemilih, semaki baik partisipasi. Kalau DPT tidak akurat, bisa buruk tingkat partisipasi," ujar Herdensi di Kelurahan Sari Rejo, Kota Medan, Minggu (31/12). Dia mengimbau kepada peserta acara yang berjumlah sekira 50 orang agar membantu mengawasi tugas petugas pemilihan data pemilih (PPDP) dalam

melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) ke masyarakat. Dia menerangkan, dalam Pemilihan Wali Kota Medan 2015 lalu, tingkat partisipasi warga Medan sebesar 22,6 persen. Sedangkan pada Pilgub Sumut 2013 lalu, tingkat partisipasi warga Medan sebesar 36,38 persen. "Kita terus sosialisasi untuk menyakinkan masyarakat pentingnya Pemilu bagi perbaikan Sumatera Utara ke depan. Kita optimis tingkat partisipasi meningkat. Terlebih KPU RI memberikan target partisipasi ke kami

sebesar 75 persen. Ini target yang berat, jadi kerja KPU dan jajarannya harus serius," tambahnya. Untuk meningkatkan partisipasi di kelompok pemilih pemula yang mayoritas pelajar, pihak KPU Medan dan PPK Medan Polonia bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memberikan edukasi pentingnya Pemilu bagi anak muda. "Kita masih gencar mengelola media sosial. Pemilih pemula itu aktif di media sosial, jadi kita maksimalkan untuk edukasi dan kampaye," pungkas Herdensi. (VIN)

Hut Ke-67 Ajenad: Tingkatkan Kerja Keras, Profesionalitas Prajurit Dan ASN MEDAN - Tingkatkan kerja keras, Profesionalitas Prajurit dan ASN Angkatan Darat yang disampaikan dalam sambutan Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat Erry herman, M.P.A yang dibacakan Kaajendam I/BB Kolonel Caj Drs. Herry Suhardi dalam rangka syukuran memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Ajenad) dan lepas sambut Wakaajendam I/BB, pada Jum’at 5 Januari 2018 di Balai Prajurit Makodam I/BB Jln. Gatot Subroto KM 7,5 Medan. Dirajenad dalam sambutanya yang dibacakan Kaajendam I/BB menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-67 Korp Ajenad kepada seluruh Prajurit dan ASN Ajudan Jenderal beserta keluarga. Selanjutnya sebagai sebuah Bangsa yang besar, para leluhur dan pendahulu bangsa telah mewariskan kepada kita sebagai penerus Bangsa, sebuah teradisi dan nilai-nilai kehidupan yang luhur tersebut telah menjadi marwah lahirnya sesanti Korp Ajudan Jenderal dengan tema

Kaajendam I/BB saat memotong tumpeng pada acara syukuran HUT ke-67 Ajenad dan lepas sambut Wakaajendam I/BB di Balai Prajurit Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km, 7,5 Medan, Jumat (5/1). “Budhi Dharma Bhakti”, yaitu kita tingkatkan profesionalitas, kesederhanaan, ketulusan dan kerja keras guna mendukung tugas pokok Angkatan Darat. Sudah saatnya kita sebagai warga Ajudan Jenderal harus bekerja lebih keras dan berfikir lebih kreatif, ima-

jinatif dan inofatif, guna mendukung tugas satuan Ajudan Jenderal yang begitu komplek menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Dalam kegiatan syukuran HUT ke-67 Ajenad tersebut sekaligus dilaksanakan acara lepas sambut Wakaajendam yang

lama dari Letkol Caj Drs. Zulfikri M. Si sebagai Irdyaum Itditajenad kepada Letkol Caj M. Radjab sebagai Wakaajendam I/BB. Hadir dalam kegiatan tersebut para Assiten Kasdam I/BB, para Kabalakdam I/BB serta Prajurit dan ASN Kodam I/BB.(REL)

OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK

KPU Sumut Belum Bisa Tentukan Target Partisipasi Pemilih Pilgubsu MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut belum bisa menentukan secara pasti target yang akan dicapai dalam tingkat partisipasi pemilih pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubenur dan wakil Gubenur Sumut (Pilgubsu) nanti. Sebab, untuk menetukan target tersebut masih diperlukan adanya berbagai asfek dan pertimbangan yang harus terlebih dahulu dilakukan. "Untuk target yang akan raih dalam tingkat partisipasi pemilih saat ini masih kita godok, memang seharusnya diputuskan diawal tahun 2018 ini, karena hal itu terkait kinerja kita," terang anggota Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga ketika ditanya

wartawan di kantornya, Rabu (3/1). Dalam menentukan target itu Benget juga menjelaskan KPU Sumut nantinya akan merilisnya di pertengahan bulan Januari 2018 ini. Akan tetapi untuk secara nasional target KPU dalam tingkat partisipasi pemilih mencapai 74 persen dalam penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia. " Nanti kita akan kaji sejauhmana kondisi Sumut dengan berbagai asfek baik itu asfek internal maupun eksternal yang menjadi dasar kami dalam menetapkan target di Pilgubsu," akunya. Disinggung mengenai perkiraan persentase hasil yang akan dicapai KPU Sumut dalam meningkatkan tingkat partisipa-

si pemilih, anggota Komisioner KPU Sumut ini pun dengan tegas menolaknya dengan alasan bakal akan menjadi rujukan oleh pihak lain. " Kita tidak bisa main kira-kira atau main tebak sembarangan dalam mencapai target itu karena bisa menjadi rujukan bagi orang lain, makanya kita akan terlebih dulu mengukur dan menggodoknya secara pasti. Karena tingkat partisupasi pemilih itu dipengaruhi banyak faktor bukan hanya di KPU saja," tegasnya. Mengenai upaya KPU Sumut dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih langkah-langkah yang sudah dilakukan masih dijelaskan Benget yakni tahun 2017

seperti sudah mendesain kegiatan sosialisasi forum warga pemilih yang berupa sosialiasi langsung ke tempat-tempat pemilih yang bukan lagi ke tempat/ruang yang jauh dari akses mereka. Selain itu KPU juga akan tetap melakukan sosialisasi yang dilakukan secara konvensional dengan Ormas, OKP, organisasi sipil meskipun frekuensinya nantinya akan dikurangi dan dialihkan ke kegiatan yang lain. Kemudian strategi yang ketiga yakni penguatan ke media center yang diharapkan dapat memberikan informasi-informasi tentang pentingnya Pemilu serta soal pemutahkiran data pemilih secara akurat.(VIN)


13

KPK POS E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Sambangi KPK, Anang Sugiana Diam Seribu Bahasa JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (5/1/2018) sekitar pukul 13.52 WIB. Pantauan Kricom.id, Anang datang dengan menggunakan mobil

tahanan lembaga anti rasuah. Kedatangannya ke markas pimpinan Agus Rahardjo hanya sekitar satu jam. Belum diketahui maksud kedatangan Anang ke KPK dengan durasi singkat seperti itu. Pasalnya, nama mantan Petinggi PT Quadra Solution tidak masuk ke dalam jad-

wal pemeriksaan hari ini. Saat dicecar awak media soal kedatangannya ke markas KPK, Anang diam seribu bahasa. Diduga, penyidik lembaga anti rasuah hanya ingin mengonfirmasi beberapa hal saat memeriksa beberapa saksi lain dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Sekadar informasi, nama Anang Sugiana disebut-sebut sebagai pemberi uang terhadap pihak-pihak lain khususnya anggota DPR. Hal tersebut diperkuat dari pengakuan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto juga Pengusaha Andi Agustinus

Beban MK Dinilai Semakin Berat di Tahun Politik JAKARTA- Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi mengatakan, beban Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2018 yang merupakan tahun politik dinilai akan semakin berat. Pasalnya, MK akan memutuskan sengketa hasil pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah. "Untuk tahun politik 2018, beban MK akan semakin berat. Pasalnya, beban perkara yang akan dihadapi MK cukup tinggi baik dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada dan juga pengujian UU terhadap UUD 1945," ujar Veri Junaidi, di Jakarta, Rabu (3/1). Veri mengatakan, perkara perselisihan hasil pilkada yang ditangani MK terbilang cukup tinggi jika berkaca pada pilkada serentak 2015 dan 2017. Pada tahun 2015, sebanyak 151 parkara dari 264 daerah yang menyelenggarakan pilkada atau setara 56,5 persen. Sementara pada tahun 2017, sebanyak 60 perkara dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada atau setara 59 persen. "Jika melihat kecenderungan tersebut, maka bisa diprediksikan jumlah sengketa di tahun 2018 bakal mengalami kenaikan. MK harus cepat menyelesaikan

sengketa hasil tersebut karena waktu yang diberikan oleh UU sangat terbatas hanya 45 hari. Ini tentunya menjadi berat bagi MK," jelas dia. MK, kata Veri, juga masih memiliki sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2017. Sisa perkara tersebut, kata dia berjumlah 78 perkara dari 102 perkara yang teregistrasi di tahun 2017 atau dengan beban perkara 27,22 persen. "Jadi, di tahun 2018, MK harus memutuskan 49 perkara sisa dari tahun 2017. Belum lagi perkara baru yang potensial diajukan sepanjang 2018 nantinya. Beban perkara MK cukup tinggi di tahun politik ini," tandasnya. Veri mengakui, jumlah perkara pengujian UU terhadap UUD 1945 sangat variatif setiap tahun. Pada tahun 2015, ada 140 permohonan uji materi UU baru ke MK dengan sisa perkara tahun sebelumnya hingga 80 perkara. "Begitu juga tahun 2016 terdapat 111 perkara dengan sisa perkara sebelumnya 63 perkara dan tahun 2017, terdapat 102 perkara dengan 78 perkara sisa tahun sebelumnya," jelasnya.(BBS)

Kasus Suap Bupati Boolang Mongondow, KPK Perpanjang Penahanan Tersangka JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap politikus Golkar, Aditya Anugerah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait putusan banding terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan, mantan Bupati Boolang Mongondow yang juga ibunda Aditya Moha. Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, masa penahanan kedua tersangka diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak 5 Januari. Dengan demikian, keduanya bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya hingga 3 Februari 2018 mendatang. "Terhadap keduanya (Aditya Moha dan Sudiwardono) dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan terhitung dari 5 Januari 2018 sampai 3 Februari 2018, yaitu terhadap tersangka SDW (Sudiwardono) dan tersangka AAM (Aditya Anugrah Moha)," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/1). Dalam kasus ini, Aditya diduga memberikan suap sebe-

sar SGD 64.000 kepada Sudiwardono. Suap itu diberikan untuk memengaruhi putusan banding perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) ?dengan terdakwa Marlina selaku Bupati Boolang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011. PN Manado sebelumnya menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Marlina. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Aditya selaku tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(SP/IN)

alias Andi Narogong. Berdasarkan kesaksian Sugiharto, Anang pernah diminta menyiapkan uang sebesar 500 ribu dolar AS dan Rp1 miliar untuk diserahkan kepada Politikus Partai Hanura Miryam S Haryani. Anang juga diduga membantu penyediaan uang tambahan untuk bantuan hukum Ditjen Dukcapil sebesar Rp 2 miliar, dan kebutuhan lainnya terkait proses proyek KTP elektronik. Selain itu, dia disebut pernah menyerahkan uang kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto. Anang diduga telah menguntungkan diri sendiri, orang lain serta korporasi dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.(KR)

Polres Metro Jakarta Selatan Jadi Proyek Percontohan Kantor Bebas Korupsi

Diperiksa KPK, Mantan Kasau Tolak Beri Keterangan JAKARTA - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/1). Agus diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101 untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut PT Diratama Jaya, Irfan Kurnia Saleh. "Hari ini KPK memeriksa mantan Kasau TNI Angkatan Udara, Agus Supriatna, sebagai saksi dalam tindak pidana korupso dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara (TNI AU) Tahun 2016 – 2017 untuk tersangka IKS (Irfan Kurnia Saleh)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/1). Namun, dalam proses pemeriksaan ini, Agus menolak memberikan keterangan kepada penyidik. Agus beralasan kasus ini menyangkut rahasia militer. Hal ini lantaran saat proyek pengadaan helikopter AW-101 bergulir menjabat sebagai Kasau dan merupakan prajurit aktif. "Dari informasi yang kami dapatkan dari penyidik saksi tidak ber-

sedia jelaskan atau uraikan peristiwa yang terjadi saat itu karena menurut saksi saat peristiwa terjadi, Ia masih menjabat Kasau atau prajurit TNI aktif jadi ada hal yang bersifat rahasia yang tak bisa disampaikan," katanya. Febri menyatakan, tim penyidik mencermati dan mencatat sikap Agus tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, tim penyidik KPK akan berkoordinasi dengan Puspom TNI yang juga sedang mengusut kasus ini. Termasuk apakah kerahasiaan militer yang menjadi alasan Agus berlaku dalam konteks penegakan hukum. "Itu yang saya kira akan kita cermati karena alasan kerahasiaan di hukum militer itu akan kami kordinasi dengan Pom TNI. Sejauh mana aspek kerahasiaan tersebut berlaku apakah dalam konteks penegakkan hukum atau tidak. Ini salah satu poin yang kita koordinasikan lebih lanjut dengan Pom TNI," katanya. KPK, kata Febri masih meyakini Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto berkomitmen menuntaskan kasus ini. Menurutnya, komitmen Panglima diperlukan dalam kerja sama pencegahan dan

pemberantasan korupsi terutama di lingkungan militer. "Misalnya ada komitmen yang kuat dari Panglima TNI, kita harapkan dapat membantu mempermudah proses perkara yang libatkan dua wilayah hukum," katanya. Diketahui, KPK telah menetapkan bos PT Diratama Jaya, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Heli Augusta Westland (AW-101). Sebagai bos Diratama Jaya, Irfan diduga mengatur pemenangan proyek pengadaan Heli AW-101. Bukan hanya pihak swasta yang terjerat dalam kasus ini. Puspom TNI juga telah menetapkan empat anggota TNI ?sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, tahun anggaran 2016-2017. Empat tersangka tersebut yakni, Marsekal Pertama TNI FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, Letnan Kolonel WW, selaku pemegang kas, Pembantu Letnan Dua SS, serta Kolonel Kal FTS, selaku kepala unit pada TNI AU. KPK Apresiasi KPK mengapresiasi kedatangan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal

(Purn) Agus Supriatna yang datang ke KPK guna kepentingan pemeriksaan kasus korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW)101. "Kami sampaikan juga terima kasih pada Panglima TNI. Karena bagaimana pun juga komitmen TNI untuk menjadi bagian pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat penting artinya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/1/ 2018). Apalagi, kasus dugaan korupsi terkait Heli AW 101 tersebut sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi. "Presiden sudah menunjukkan concern-nya, termasuk soal Heli AW 101 ini," tambahnya. Sebelumnya, Agus Supriatna digarap KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW yang diduga merugikan negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai total proyek Rp 738 miliar. KPK memeriksanya selama dua jam. Namun, usai diperiksa, Agus enggan menjelaskan isi pemeriksaan. Dia hanya menyebut agar tidak ada kegaduhan dalam kasus yang juga ditangani POM TNI tersebut..(IN/BBS)

Penyuap Dirjen Hubla Dituntut Empat Tahun Bui JAKARTA– Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan dituntut empat tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap Direktur Jenderal Perhbungan Laut Kementerian Perhubungan Antonus Tonny Budiono sebesar Rp2,3 miliar. “Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Adi Putra Kurniawan secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” kata jaksa penuntut umum KPK Dian Hamisena di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/1). Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah

UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. “Hal yang memberatkan, modus operandi pemberian suap yang dilakukan terdakwa tergolong relatif baru dan jarang terjadi dengan cara menggunakan sarana perbankan (ATM) yang dapat mempersulit proses pengungkapan tindak pidana oleh aparat penegak hukum serta dikhawatirkan dapat diikuti oleh pelaku lainnya sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perbankan nasional,” tambah jaksa Dian. Hal lain yang memberatkan adalah Adi dinilai melakukan beberapa kali pemberian berupa uang kepada beberapa orang yang berbeda untuk kepentingan usahanya. Jaksa juga menolak permohonan Adi untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan

penegak hukum alias “justice collaborator” atau JC. Adi Putra Kurniawan mengajukan permohonan sebagai JC melalui tertanggal 21 Desember 2017 perihal permohonan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) yang disampaikan kepada penuntut umum KPK. “Namun berdasarkan penilaian selama persidangan diperoleh fakta, terdakwa Adi Putra Kurniawan selaku pemberi suap, sedangkan Antonius Tonny Budiono selaku penerima suap masing-masing merupakan pelaku utama dalam perkara dimaksud,” kata jaksa Takdir Suhan. Pada saat tuntutan pidana dibacakan, Adi Putra Kurniawan pun belum memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terpisah di persidangan atas nama Antonius Tonny Budiono.

“Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan ‘jusctice collaborator’ Adi Putra Kurniawan tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan,” tambah jaksa Takdir. Dalam perkara ini, Adi Putra memberikan suap Rp2,3 miliar itu diberikan berhubungan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 2016, pelabuhan Samarindan Kalimantan Timur 2016. Suap itu diberikan karena Antonius telah menyetujui penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas I Tanjung Emas Semarang yang dilaksanakan PT Adiguna Keruktama.(ANT/AC)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadikan Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) sebagai percontohan kantor bersih dari korupsi. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan lampu hijau dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Nantinya, Polres Metro Jakarta Selatan ini akan menjadi contoh untuk jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. "Kapolres setuju bahwa Polres Jaksel akan dijadikan percontohan untuk Polres di Indonesia," kata Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018). Nainggolan menambahkan, percontohan ini akan berlangsung selama satu tahun. KPK percaya jika Mardiaz memiliki track record yang baik, terlebih dia sempat menjadi Kapolres di Medan. "Satu tahun ini kami targetkan Polres Jaksel bisa mencapai wilayah bebas korupsi. Kapolres berpengalaman dulu di Medan. Dia akhirnya bisa memperoleh penghargaan itu. Jadi, kami targetkan tahun ini jadi percontohan," imbuhnya. Pahala menyebut Polres Jakarta Selatan merupakan wilayah yang dekat dengan markas KPK sehingga lebih baik jika bersih dari tindak pidana korupsi. "Polres Metro Jaksel ini kan kompleksitasnya mumpuni," imbuhnya. Lebih lanjut, Pahala mengatakan, Polres Metro Jaksel didesak untuk lebih transparan dalam memberikan pelayanan publik. "Kami akan lihat di sana untuk pelayanan-publik seperti SKCK. Kami akan borong agar (pembuatan SKCK) bisa online supaya lebih terbuka pelayanannya ke publik," tuturnya. KPK juga akan memantau terkait gratifikasi dan pungutan liar yang biasanya diberitakan sering terjadi di wilayah tersebut. Bahkan, untuk memantau itu, KPK dan Polres Jaksel akan membuat Saber Pungli terkait kepatuhan bersama dengan pemerintahan daerah. "Kami akan lakukan kerjasama yang real dalam saber pungli terutama dalam kepatuhan bersama dengan pemerintah daerah misalnya kami sempat bicara tentang air tanah, (kewajiban) atau kepenuhan atau aturan-aturan tentang air tanah di gedunggedung Jakarta," pungkasnya.(KR)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Polda: Wali Kota Makassar Tidak Terindikasi Dua Kasus Korupsi MAKASSAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyatakan jika Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang dua hari berturutturut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi yang berbeda tidak terindikasi keterlibatannya secara langsung. "Jadi dua hari berturut-turut

Pak Danny Pomanto, Wali Kota Makassar kita periksa, tapi tidak ditemukan indikasi keterlibatannya," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Jumat (5/ 1). Dikatakannya, untuk ketiga kalinya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto datang ke

Mapolda Sulsel, namun kedatangannya yang ketiga kalinya adalah untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Berdasarkan hasil dari pemeriksaan terhadap wali kota selama dua hari itu, kata Dicky, penyidik tidak menemukan adanya bukti keterlibatannya

sehingga Bidang Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Sulsel mengeluarkan SKCK. "Hari ini pak wali kota datang untuk mengurus SKCK untuk keperluan mendaftar sebagai calon kepala daerah periode keduanya dan hasil pemeriksaan itu tidak ada indikasi keterlibatan sehingga dikeluarkan SKCK,"

katanya. Ia menyebut, SKCK adalah salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada bakal pasangan calon kepala daerah yang akan maju bertarung di pilkada. "Karena dasar itu, tidak ditemukannya keterlibatan dalam

dua kasus korupsi yang kita tangani, kasus ketapang dan UMKM, sehingga dikeluarkan SKCK," jelasnya. Diterangkannya, kepolisian dalam melakukan penanganan perkara, baik pidana umum maupun pidana khusus itu tetap akan profesional dan selalu menggunakan asas praduga tidak

bersalah. Karenanya, SKCK yang diajukan oleh Wali Kota Danny Pomanto tetap dikeluarkan karena memang sebagai warga negara punya hak untuk mendapatkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti tidak pernah bermasalah dengan kasus hukum.(SP/ANT)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

Prajurit Jagoan dan Nol Pelanggaran BATUBARA - Pangdam I/BB wajah boleh beringas tapi hati dan penampilan di masyarakat harus sopan dan menjadi kebanggaan, memiliki prestasi , beladiri yang memadai dan harus jagoan serta "NOL" pelanggaran, hal ini di uji melalui beladiri Youngmodo oleh pangdam I/BB, saat berkunjung kemako yonif 126/KC pada Rabu, (3/1). Disamping kekompakan dan soliditas tetap terjaga setiap saat dedikasi dan disiplin perlu dipupuk dan terpelihara melalui latihan-latihan yang telah terjadwalkan oleh satuan, menjadi seorang prajurit adalah suatu kebanggaan. Ini merupakan modal dasar prajurit yang profesional tanggap menghadapi perkembangan situasi saat ini. Turut hadir Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Soemantri. S. Sos, Asintel Kolonel Inf Maulana Ridwan,Kasrem 022/PT Letkol Inf Agustatius Sitepu, Dandim 0207/Sml, Para Kasi Korem 022/ PT, Kabalkrem 022/PT dan Wabub Batubara. (REL)

Pangdam I/BB Tinjau Kesiapan Satgas Pamtas Yonif 121/MK GALANG - Pangdam I/BB Mayjen TNI cucu Somantri beserta rombongan meninjau kesiapan Yonif 121/MK Brigif 7 Rimba Raya dalam rangka pengecekan kesiapan personel materil dan teknis yang akan melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG Akhir Januari 2018, Rabu (3/1). Pangdam I/BB guna pengecekan langsung kesiapan prajurit Yonif 121 macan kumbang baik kelengkapan personil, materil, dan kesiapan teknis. Pangdam I/ BB disambut oleh Danyonif 121/MK Mayor Inf Imir Faizhal dan seluruh prajurit dengan yel-yel. Adapun menekankan sebagai berikut : Pentingnya kewaspadaan dan kesiapan baik fisik maupun mental namun perlu menjadi perhatian prajurit yang berkaitan dengan pelanggaran pelintas batas serta warga asing yang masuk tanpa surat izin atau paspor yang menjadi permasalahan sosial. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya hindari pelanggaran dan pedomani saptamarga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI. (REL)

Awal 2018, Sinabung Sudah 7 Kali Erupsi KARO - Memasuki awal tahun 2018, Gunung Sinabung masih berada di level IV atau status awas. Kurang lebih tujuh kali erupsi terjadi di awal tahun ini. "Kalau dari catatan kita di awal tahun 2018, kurang lebih ada tujuh kali terjadinya erupsi. Pada 1 Januari semalam erupsi tertinggi itu sekitar 2,8 Km," kata Kepala Pos Pemantau Gunung Api Sinabung, Armen Putra, kepada Analisadaily.com, Selasa (2/1). Sementara dari data pos pemantau pada Selasa (2/1), tercatat tiga kali erupsi terjadi, yakni pukul 06.27 WIB erupsi dengan tinggi kolom abu 2000 m. amp 110 mm dan lama gempa 261 detik. Angin ke Barat-Selatan. Kemudian pukul 08.49 WIB erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu 1500 m. amp 40 mm dan lama gempa 143 detik. Angin lemah ke Barat-Selatan dan pukul 14.34 WIB erupsi kembali terjadi dengan tinggi kolom abu tidak teramati dan disertai guguran lava sejauh 2000 m ke Selatan, amp 120 mm dan lama gempa 406 detik. Angin lemah ke Timur-Tenggara. "Berdasarkan catatan pos pemantau, erupsi tertinggi Gunung Sinabung terjadi pada tahun 2013. Saat itu tinggi kolom abu mencapai 11 kilometer dan hingga saat ini gempa vulkanik masih tinggi dan sering terjadi," ungkap Armen. Melihat status dan tingginya aktivitas Gunung Sinabung sampai saat ini, masyarakat dan pengunjung tidak dibolehkan melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak dan dalam jarak 7 km untuk sektor Selatan-Tenggara, dalam jarak 6 km untuk sektor Tenggara-Timur, serta dalam jarak 4 km untuk sektor Utara-Timur Gunung Sinabung. (ANT)

Walikota : Remaja Islam Harus Menjadi Contoh TEBING TINGGI Dalam bersyafar yang pertama harus dilakukan adalah berdoa, memohon keselamatan dalam perjalanannya selanjutnya memaknai dari kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini disampaikan Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan pelepasan BKPRMI Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan Perkemahan Malam Akhir Tahun (Permata) 2017, Minggu (31/12) di Sek. BKPRMI. Disampaikan Walikota, BKP-

RMI adalah merupakan kaderkader Islam yang didalamnya ada nama mesjid. Remaja Islam ada hal-hal yang tidak dimiliki yang lain, ada koridornya yakni tidak mabuk-mabuk, tawuran, caci maki, tidak berbuat asusila.

Remaja Islam harus menjadi contoh, dan senantiasa menjaga ukhuwah islamiyah, yang dalam perjalanannya semata-mata karena Allah SWT. Karena BKPRMI membawa juga komunitas mesjid, jaga

nama baik BKPRMI, juga nama Kota Tebing Tinggi, jika berbuat sesuatu yang tidak baik terbawalah semua. Dikatakan tantangan kedepan dialam demokrasi di negeri ini semua orang punya

HAB ke- 72 di Tebing Tinggi TEBING TINGGI - Upacara resmi peringatan hari amal bakti (HAB) Kementerian Agama RI ke- 72 di Tebing Tinggi yang bertema "tebarkan kedamaian" dengan Inspektur Upacara Wakil Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar, Rabu (3/1) dilaksanakan di Lapangan merdeka. Dalam sambutan Menteri Agama RI Drs.H.Lukman Hakim Saifuddin yang di bacakan oleh Wakil Walikota mengatakan bahwa hari ini merupakan hari paling membanggakan bagi keluarga besar Kementerian agama, karena pada 3 Januari 1994 Kementerian agama resmi berdiri sebagai bagian dari perangkat bernegara dan berpemerintahan. "Dan pada hari itu pula Indonesia mengukuhkan sebagai Negara yang pertama kali memiliki kementerian di bidang agama". Kepada seluruh jajaran keluarga besar kementerian agama dimana pun saudarasaudara bertugas, saya ingin mengucapkan selamat hari amal bakti ke-72. Semoga pengabdian kita semua selalu mendapat ridho allah swt, tuhan yang maha kuasa."ucap beliau. Sebagaimana yang kita ketahui Kementerian agama hadir untuk mengatur, membimbing, melayani serta melindungi semua pemeluk agama di dalam negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian agama menyertai denyut nadi kebangsaan kita, ujarnya

Bulog Sumut Siap Gelontorkan Beras Medium Wakil Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar memberian bingkisan kepada 4 orang PNS Kemenag Tebing Tinggi yang memasuki masa purna bhakti.

Melihat amat pentingnya tugas itu, maka pada setiap diri aparatur kementerian agama melekat beberapa misi yang saling terkait. Misi itu antara lain: mengayomi bangsa dengan bimbingan kehidupan beragama yang berkualitas, melebarkan akses pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu, memberikan pelayanan keagamaan sesuai kebutuhan, serta menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Selanjutnya tantangan kita kedepan semakin berat dan tuntutan publik terhadap kita semakin tinggi, terbuka serta spontan, maka dari itu diperlukan sikap yang tepat dan cerdas dalam merespon tuntutan masyarakat terhadap kementerian agama. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan kacamata kuda dengarlah aspirasi dari berbagai

arah agar dapat mencapai target kinerja sekaligus memenuhi harapan publik. Kepada saudara-saudara yang bekerja di kemeterian agama beliau harapkan kita semua bekerja untuk melayani rakyat dengan menggunakan sarana dan anggaran yang merupakan hak rakyat. Oleh karena itu, fokus perhatian kita jangan hanya sekedar menyerap anggaran secara maksimal setiap tahun, penyerapan anggaran harus diselaraskan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya terasa optimal. Terakhir kepada seluruh asn kementerian agama dan semua komponen umat beragama di tanah air agar bersama-sama menjadi duta penebar kedamaian serta kita buktikan bahwa agama sesungguhnya membawa angin

hak menyampaikan apa saja keinginannya dan hal itu tidak bisa dipangkas-pangkas. Untuk itu bentengi keluarga, teman dan kerabat, apalagi saat ini LGBT sedang berupaya memanfaatkan hal ini agar diakui. Adapula saat ini suatu ajaran yang tidak perlu kemesjid cukup yang penting berbuat baik saja, untuk menangkalnya dengan satu tekad yakni Tauhid kepada Allah SWT, katanya. Dalam kegiatan Permata tersebut diikuti 60 orang yang berkemah selama 2 hari di Kec.Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun dan hadir juga Kapolres AKBP.Sunadi, dan mantan Ketua BKPRMI sebelumnya. (RS)

kesejukan yang menenteramkan, dalam damai akan tercipta negeri yang tenteram dan sejahtera. Beliau berpesan kepada seluruh jajaran kementerian agama, marilah memaknai bekerja sebagai ibadah, bekerja melayani masyarakat adalah sebuah kehormatan. Mari menjalankan pengabdian dengan sikap amanah dan keikhlasan, dan jangan sekalikali mempermainkan jabatan. Tampak hadir dalam kegiatan ini Kapolres Tebing Tinggi AKBP Sunadi, SIK, Kemenag Tebing Tinggi Drs. H. M. Hasbi, MH serta para OPD se Tebing Tinggi. Dalam peringatan tersebut diisi dengan pemberian bingkisan kepada 4 orang PNS Kemenag Tebing Tinggi yang memasuki masa purna bhakti dan peragaan busana adat. (RS)

MEDAN - Melihat belum stabilnya harga beras medium di pasar, Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumatera Utara (Sumut) akan menggelontorkan 30 sampai 40 ribu ton beras medium. Hal tersebut dikatakan Kepala Perum Bulog Divre Sumut, Benhur Ngkaimi, saat meninjau pengecekan stok beras di Gudang Bulog, Jalan Jemadi, Kota Medan, Jumat (5/1). "Saat ini yang kurang di pasar adalah beras medium. Makanya akan kita gelontor beras medium. Dua minggu terakhir kita sudah gelontor 5.000 ton," katanya kepada wartawan. Saat ini, Benhur menjelaskan, untuk beras medium Bulog mengharapkan harganya mencapai Rp 9.000 sampai Rp 9.500 per kilogram. "Mudah-mudahan, harga beras itu turun walaupun masih kecil. Jadi mohon kita bersama-sama harga beras ini bisa tidak inflasi. Semoga bisa deflasi ke Sumut," jelasnya. Benhur mengungkapkan, seandainya harga tersebut normal sampai April atau Mei dan permintaan pasar banyak, mereka akan menggelontorkan semua beras medium. "Kalau normal sampai April atau Mei dan permintaan pasar banyak, kita gelontorkan semua. Akan kita habisi bulan ini. Nanti Februari kita ambil lagi," ungkapnya. Benhur menambahkan, mereka akan melakukan penyebaran beras medium tersebut ke distributor-distributor yang ada agar penyebarannya merata. "Memang pemerintah menugaskan Bulog untuk memasok beras medium secara besar-besaran ke pasar dan serentak di seluruh Indonesia," tambahnya. (NET)

Kehadiran ASN Pemkab Serdang Bedagai Capai 90,81 PERBAUNGAN - Hari pertama masuk kerja pasca libur Tahun Baru 2018, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Dingin Saragih menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) dibeberapa Kantor Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kecamatan Perbaungan, Selasa (2/1). Hadir juga dalam Sidak tersebut Kadis Pora Parbud Drs. Santun Banjarnahor, M.Si, Kadis Perpustakaan dan Arsip Dra. Salmiah, MM, Kadis Perindag Hj. Nina Deliana Hutabarat, S.Sos, M.Si, Sekretaris Dinas Sosial Dra. Hj. Dewi Iriani, M.Pd, Camat Perbaungan Gunawan JW Hasibuan, SSTP, serta para ASN dan tenaga kontrak pada masingmasing OPD. Sidak diawali di Kantor Camat Perbaungan dengan tingkat kehadiran ASN dan Tenaga Kontrak mencapai 100%. Kemudian dilanjutkan ke Kantor Dinas Poraparbud serta Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan tingkat kehadiran mencapai 98%. Sedangkan untuk Kantor Dinas Sosial yang terletak di Desa Tualang mencapai 88% dan Kantot Perindag di Pasar Bengkel dengan kehadiran 85%. Disela-sela sidak tersebut Bupati menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2018, memasuki tahun ke-3 pemerintahan SoekirmanDarma Wijaya dan menjadi pemacu 21 peraihan yang menjadi target Kabupaten Tanah Bertuah Negeri

SIDAK - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dan Wabup Darma Wijaya tengah tengah melakukan Sidak dibeberapa Kantor Dinas Pemkab Sergai yang berada di Kecamatan Perbaungan, Komplek Bumi Sergai dan RSU Sultan Sulaiman, Selasa (2/1). Foto : ARM Beradat ini. Dikatakan Bupati mulai 8 Januari ini di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memasuki tahun politik sehubungan akan adanya Pilgubsu, maka diingatkan untuk masyarakat terutama ASN di Sergai harus pintar-pintar bersikap sesuai profesionalisme dan peraturan perundang-undangan karena ASN adalah Aparatur Pemerintah yang melayani masyarakat. Kita telah cukup bijak dalam hal pelaksanaan pemilihan umum karena hingga sekarang selalu kondusif dalam Pelaksanaannya, kata Bupati. Terkait HUT Sergai ke-14 yang jatuh pada 7 Januari nanti, akan kita rayakan dengan cara sederhana namun tetap berkualitas. Seperti temanya “Dengan Semangat Hari

Jadi Kabupaten Serdang Bedagai ke14 Kita Tingkatkan Perekonomian Desa�. Sejak UU Desa disahkan, maka desa-desa akan diutamakan peningkatan perekonomiannya antara lain dengan programprogram unggulan yang ada dimasing-masing desa sebagai suatu kebanggaan melalui Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), karena yang menggerakkan perekonomian desa itu bukan pemerintah maupun swasta, namun masyarakat desa itu sendiri. Sementara itu di Kantor Dinas Sosial, Bupati Soekirman menyinggung tentang pelayanan publik pada OPD di Lingkungan Pemkab Sergai yang masih tergolong rendah. Jangan karena pelayanan kita rendah maka berimbas kepada nilai

keseluruhan pelayanan publik Pemkab Sergai menjadi rata-rata rendah. Dinas sosial menjadi wajahnya Bupati dan Wabup dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat Tanah Bertuah, oleh karena itu kepekaan sosial harus ditingkatkan dan tidak saling melempar tanggung jawab karena kita bertugas melayani masyarakat. Rapor merah pelayanan publik Kabupaten Sergai menjadi bahan evaluasi bagi kita semua dan saling bersinergi antar OPD dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita. Saat berada di Kantor Dinas Perindag, Bupati Soekirman juga mengemukakan bahwa kunjungan ini adalah untuk melihat kedisplinan tentang kehadiran serta menyam-

paikan hal-hal penting yang akan menjadi motivasi dalam menjalankan tugas-tugas mengawali tahun yang baru ini. Tentang Perindag, telah dibangun pusat pasar serta beberapa pasar desa yang diharapkan dapat membangun roda perekonomian Sergai akan lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bupati mengharapkan kepada jajaran yang ada di dua dinas ini agar melakukan evaluasi seberapa besar capaian kinerja yang telah dilakukan. Tugas kita sekarang adalah membangun kerja bersama dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pariwisata. Tentang Perpustakaan, kita telah

mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Literasi di Sumut. Ini semuanya menjadi tantangan agar prestasi-prestasi yang dicapai tersebut tidak menurun serta dapat mencapai prestasi-prestasi baru lagi nantinya, pungkas Bupati. Pada waktu yang sama dan tempat terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Sergai Darma Wijaya didampingi Asisten Admum H. Karno, SH, M.AP dan Kabid Pengembangan Karir dan Pembinaan pada BKD Rico Ebtian, S.STP juga melakukan sidak dibeberapa Dinas dan RSU Sultan Sulaiman yang menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat Sergai. Dalam sidaknya Wabup Darma Wijaya menyampaikan terimakasih kepada ASN yang hadir dihari kerja awal tahun 2018 ini. Seluruh ASN, terkhusus bagi pelayan kesehatan bagi masyarakat harus terus ditingkatkan. “ Bekerjalah dengan baik dan maksimal agar di tahun 2018 lebih baik serta banyak prestasi yang dapat kita raih serta mengutamakan kepuasan bagi masyarakat. Keberhasilan sebuah pekerjaan juga didasari oleh tim yang kompak dan penuh dengan rasa kekeluargaan, jika sudah begitu maka hasil pekerjaan lebih memuaskan, ujar Wabup Darma Wijaya. Menurut data yang diperoleh dari BKD Sergai bahwa tingkat kehadiran ASN maupun di jajaran Pemkab Sergai usai libur tahun baru 2018 mencapai 90,81%. (ARM)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

Pidato Politik Awal 2018, SBY Puji Kinerja Jokowi JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politik pertamanya di awal 2018 di halaman kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (5/1). Menurut SBY, pernyataan politiknya itu ditujukan untuk pemerintah, negara hingga sesama elemen bangsa. "Tahun 2018 tahun penting bagi Indonesia. Banyak kegiatan yang akan dilaksanakan di antaranya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Kita ketahui pemilu memilih presiden dan wapres dan para wakil rakyat, serta pilkada yang memilih gubernur walikota dan wakilnya bukan urusan elit politik semata, tetapi kepentingan rakyat. Karena berpengaruh ke nasib rakyat," tutur SBY. Dia mengatakan, Demokrat tidak bermaksud menggurui apa yang seharusnya dilakukan negara dan pemerintah, khususnya dalam me-

nyambut pesta demokrasi. Bahkan, SBY memuji kinerja Presiden Joko Widodo selama ini. "Karena Demokrat mengetahui bahwa Presiden Jokowi dengan serius sedang dan terus melakukan tugas dan kewajiban. Saya saksikan Pemerintah Jokowi berbuat terbaik untuk rakyatnya," ujar Presiden RI ke-6 ini. Puja puji SBY untuk Jokowi bukan tanpa alasan. Partai Demokrat, lanjut SBY, melihat hasil dan prestasinya yang diraih pemerintah selama ini. SBY Berharap capaian itu dapat dijaga dan ditingkatkan. "Namun Demokrat mengingatkan kekurangan di sana sini masih dirasakan rakyat kita. Karenanya pemerintah kita bekerja lebih gigih lagi. Sehingga dua tahun ke depan ada banyak hasil dicapai," tegasnya. Dalam acara terusebut, Agus Harimurti Yudhoyono tidak tampak. Hanya ada anak kedua SBY, Edhie Yudhoyono Baskoro beserta sang ibu, Ani Yudhoyono. Sejumlah pengurus demokrat juga hadir pada acara tersebut. (INT)

Waspadai Sentimen SARA di Tahun Politik JAKARTA - Sebanyak 171 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara seretak pada tahun 2018. Pada tahun ini pula, tahapan Pemilu 2019 dimulai. Menghadapi perhelatan tersebut, potensi pemanfaatan identitas primordial dan kultural dikhawatirkan dapat menimbulkan anarkisme sosial. Tidak hanya itu, isu hoax yang diwujudkan melalui narasi radikalisme di dunia maya, eksploitasi agama dalam kepentingan politik juga berpotensi munculnya sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang berujung kebencian, kekerasan dan bahkan radikalisme. Untuk itu seluruh elemen masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai isu-isu yang dapat memecah persatuan dan harus dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan antarumat di Tanah Air agar persatuan bangsa dapat dijaga dengan baik. “Tentunya juga perlu peran dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat pemuka agama untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing dalam situasi politik 2018 nanti," kata Direktur Indonesia Institute for Society Empowerment, Ahmad Syafii Mufid, di Jakarta, Kamis 4 Januari 2018. Dia juga mengingatkan kalangan legislatif dan eksekutif turut serta menjaga keharmonisan. "Itu sangat perlu sekali dan harus karena di tahun 2018-dan 2019 nanti semua harus seperti itu,” ujarnya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta ini mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan ujaran kebencian, apalagi dengan menggunakan isu SARA. "Itu harus ditinggalkan karena itu

dapat menimbulkan perpecahan di antara kita,” ujarnya. Untuk menghentikan ujaran kebencian, kata Mufid, wacana yang harus dimunculkan adalah bagaimana hendaknya membangun kesejahteraan dan menegakkan keadilan untuk semua. “Nanti kalau ada orang atau kelompok baik kelompok biasa atau elite kemudian mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang cenderung kepada kebencian itu akan menjadi hina. Hal ini dikarenakan iklim pada tahun 2018 tidak lagi memainkan isu-isu premodial, tapi yang dimainkan adalah isu-isu keadilan dan kesejahteraan,” tutur Ketua Komisi Litbang Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini . Menurut dia, perlu ada kebijakan atau aturan hukum yang ketat agar kelompok-kelompok yang ingin membuat suasana menjadi ‘panas’ tidak memperkeruh keharmonisan masyarakat yang sudah terjaga Yang diperlukan saat ini, lanjut dia, bukan memperbanyak aturan yang mengekang tapi seluruh masyarakat harus dapat membangun dengan pranataparanata yang baru. “Dengan hukum dan peraturan yang ada sering kali ditafsirkan macam-macam seperti dalam media, perdebatan yang tidak pernah selesai karena berputar pada masalah itu-itu saja,” katanya. Mufid menyarankan para elite politik saling bertemu dan berbicara. Dia juga menyarankan para presenter atau moderator dalam acara dialog televisi tidak terkesan mengadu. Para elite, kata dia, justru harus diminta untuk memecahkan solusi. “Sehingga masyarakat kita akan diberikan pelajaran bahwa sesungguhnya elite politik ada yang tipenya provokator atau ada elite yang tipenya memberikan solusi dan inovasi, nantinya masyarakat dapat menilai," tandasnya. (SIN)

Tidak Penuhi Kompetensi, Harus Siap Turun Dari Eselon II TEBINGTINGGI - Para pejabat tinggi pratama yang sudah mengikuti uji kompetensi, apabila nanti hasilnya tidak memenuhi kompetensi yang diharapkan harus siap untuk turun dari jabatan eselon II, ke eselon III atau mungkin tidak memperoleh jabatan. Pejabat eselon II yang telah mengikuti uji kompetensi adalah para pejabat yang selama ini sudah sebagai pejabat eselon II selama lebih kurang 2 tahun, untuk itu terimalah dengan lapang dada dan kebesaran hati apapun hasilnya nanti. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Tebing Tinggi H.Oki Doni Siregar, saat membuka uji kompetensi pejabat pratama (eselon II) Tebing Tinggi yang diikuti 16 orang para pejabat eselon II Pemko Tebing Tinggi,Jumat (5/1) bertempat di Gedung Hj Sawiyah. Disampaikan H.Oki Doni apabila nanti jabatan eselon II tersebut dari hasil kompetensi menjadi kosong

Wakil Walikota Tebing Tinggi H.Oki Doni Siregar, saat membuka uji kompetensi pejabat pratama (eselon II) Tebing Tinggi, Jumat (5/1) bertempat di Gedung Hj Sawiyah. maka selanjutnya akan dilakukan lelang jabatan kembali, atas posisi jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ujian kompetensi ini bukanlah hanya formalitas belaka, tetapi men-

jadi sudah menjadi satu ketentuan yang harus dipenuhi setiap pejabat tinggi pratama yang menduduki suatu jabatan eselon II, untuk itu diharapkan ikutilah uji kompetensi ini secara serius dan baik.

Jangan kalut atau over confident dalam mengikutinya,persiapkan fisik dan mental dengan baik, serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya mendapat kecerdasan dalam berfikir dan lapang hati,ujarnya. (RS)

Perwira Aktif Ikut Pilkada Karena Ada Celah JAKARTA - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 ada fenomena sejumlah perwira tinggi (Pati) aktif dari TNI dan Polri memutuskan ikut serta dalam ajang itu. Namun, menurut Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera 1 DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga, seharusnya jika sejumlah perwira itu tergiur berkecimpung di dunia politik, maka seharusnya segera melepaskan jabatannya.

"Sebaiknya yang punya dreaming (mimpi) politik. Seharusnya mundur sejak muda dan undur diri," kata Andi Sinulingga dalam diskusi 'Para Jenderal Berlaga di Pilkada' di Gadogado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1). Menurut Andi, ada celah dalam beleid membuat para perwira aparat keamanan itu mengulur waktu buat melepas jabatan. Dia menyatakan seharusnya hal ini segera dikoreksi supaya tidak terulang. "Ini harus diatur. Dalam aturan di TNI dan Polri sudah diatur jika ingin

mencalonkan seharusnya mengundurkan diri. Tapi kalau di UU Pilkada, ketika sudah didaftar di KPU baru mengundurkan diri," tambah Andi. Menurut Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Irjen Pol Purn. Bekto Suprapto, dalam peraturan lembaga sudah jelas tercantum TNI dan Polri tidak boleh terjun ke politik praktis. Namun, menurut dia celah dalam Undang-Undang Pilkada justru bertolak belakang memberi celah. "Masalah aturan kaitan dengan TNI dan Polri, jelas tidak boleh

berpolitik praktis. Dan siapapun yang mau, tapi UU pilkada, bahwa sudah diterima calon yang tetap. Enggak perlu mundur sebelum ditetapkan. Bagi mereka yang ingin berpolitik. Kan ada dua aturan. Ini masalah hukum," ungkap Bekto. Bekto juga menilai partai politik seharusnya lebih menjagokan kaderkadernya dalam ajang pilkada, dan tidak menggaet anggota TNI dan Polri. Dia justru menduga program kaderisasi tidak berjalan mulus buat menghasilkan politikus ulung. "Ini partai politik maunya apa? Kenapa harus nariknarik dari lembaga? Apakah kadernya tidak cukup?," ucap Bekto. (MDC)

KPU Gelar Coklit Serentak, Target Sasar 1,75 Juta Rumah JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 20 Januari 2018 sebagai hari pencocokan dan penelitian (coklit) serentak 2018. Ada 31 provinsi, 381 kabupaten/kota, 5.564 kecamatan serta 64.526 desa/ kelurahan yang akan ikut berpartisipasi menyukseskan kegiatan yang diklaim terbesar dalam agenda pemilihan ini. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pada hari coklit serentak nanti setidaknya setiap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mencoklit lima rumah. Hal yang sama juga berlaku untuk setiap PPK, PPS dan komisioner KPU tingkat kabupaten/kota, provinsi serta pusat. “PPK, PPS, KPU kab/kta harus ikut tersebar bersama PPDP,” ujar Arief saat membuka acara peluncuran gerakan coklit serentak di Jakarta Jumat (5/1). Arief mengingatkan, pada 20 Januari nanti tidak boleh ada petugas maupun komisioner yang berada di kantor. Mereka harus ikut terjun ke

KETUA KPU Arief Budiman beserta jajaran saat meluncurkan program coklit serentak di Jakarta Jumat (5/1). lapangan melakukan coklit bersamasama dengan stakeholder lainnya. “Dan tidak boleh komisioner pergi ke satu kab/kota yang sama, dia harus mandiri, pergi sendiri-sendiri,” ucap Arief. Arief mengatakan, apabila kegiatan

ini berjalan, maka setidaknya akan ada 1.750.000 rumah dilakukan coklit serentak pada hari yang sama. Dengan begitu penyelenggara berharap tidak ada masyarakat yang tidak terdata dan bisa meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya ter-

daftar sebagai pemilih di pilkada nanti. “Bayangkan kalau satu rumah isinya anaknya 10 misalnya, itu kan dalam satu hari yang sama kita bisa dapat sekian banyak pemilih yang dicoklit datanya,” pungkasnya. (INT)

DPP Partai Politik Bisa Ambil Alih Pendaftaran Calon di Daerah JAKARTA - Kewenangan pengurus pusat partai politik (tingkat DPP) dalam menentukan arah pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin besar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pengurus pusat parpol bisa mengambil alih proses pendaftaran pencalonan dalam pilkada jika pengurus daerah tidak kunjung mendaftarkan calon di masa pendaftaran. Proses pendaftaran calon peserta pilkada harusnya menjadi domain kepengurusan partai politik di tingkatan masing-masing, kabupaten/kota atau provinsi(DPW atau DPD). Adapun DPP hanya memberikan surat rekomendasi tentang persetujuan pasangan calon yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal

pada formulir B1-KWK. "Dalam hal pengurus parpol sesuai tingkatannya tidak mendaftarkan paslon, maka DPP parpol dapat mendaftarkan paslonnya," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra saat menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pemilihan 2018 di kantornya, Kamis (4/1). Menurut Ilham, apabila dilakukan pengambilalihan pencalonan oleh DPP, surat pernyataan kesepakatan parpol dalam pencalonan (formulir B2-KWK) serta surat pernyataan kesepakatan antara parpol dan paslon (formulir B3KWK) harus ditandatangani ketua umum dan sekjen. Adapun dokumen pendaftaran dapat diserahkan langsung oleh DPP ke daerah penyelenggara pilkada atau diwakilkan. Untuk penyerahan

yang diwakilkan harus ada mandat yang ditandatangani ketua umum dan sekjen partai. "Kalau pendaftarannya diwakilkan oleh petugas parpol harus ada mandat," tambah Ilham. Menurut Ilham, aturan ini sendiri sebagai antisipasi apabila ada ketidaksamaan persepsi dalam proses pencalonan di internal partai politik, yang dapat menghambat proses pencalonan di suatu daerah. "Opsi bagi DPP parpol yang DPW dan DPD-nya tidak sepaham atau membangkang terkait calon yang diajukan DPP, maka DPP bisa mendaftarkan langsung ke KPU provinsi dan kabupaten/kota di mana daerahnya pilkada," ungkapnya. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin me-

nyambut baik rakor yang digelar KPU dan DPP partai politik guna menyamakan persepsi sebelum digelarnya pendaftaran 8-10 Januari mendatang. Khususnya mengantisipasi adanya perbedaan persepsi pencalonan di internal partai yang dapat menghambat proses pendaftaran. "Saya kira ini bagus ada penyamaan persepsi atas aturan. Termasuk memastikan jangan sampai kejadian, yang ada konflik internal partai menghambat proses pendaftaran," ujar Afifudin. Menurut Afifudin, dinamika ditiap partai memang tidak bisa diprediksi. Dukungan di daerah terhadap pasangan calon juga bisa sangat variatif dan hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik. (INT)

Wali Kota Apresiasi Dibangunnya Penampungan dan Pengolahan Limbah Tinja MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menerima kunjungan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut Sutedi Raharjo dan United States Agency International Development Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua (USAID IUWASH PLUS) di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Kamis (4/1). Kunjungan ini dilakukan terkait dengan peresmian tempat penampungan dan pengolahan limbah tinja di Jalan Cemara, Selasa (9/1). Men-

teri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI direncanakan yang akan meresmikannya. Diharapkan, Wali Kota bisa hadir dalam peresmian tersebut. Dikatakan Sutedi, PDAM Tirtanadi bekerjasama USAID IUWASH membuat tempat penampungan limbah tinja di kawasan Jalan Cemara guna menampung seluruh limba tinja masyarakat Kota Medan. Sebab, selama ini mobil tinja milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan usai menyedot limbah tinja masyarakat

tidak diketahui dimana dibuangnya. Oleh karenanya dengan adanya tempat penampungan dan pengolahan limbah tinja yang dibangun dengan menggunakan dana APBN ini, jelas Sutedi, mobil tinja bisa membuang ke tempat tersebut. “Alhamdulillah tempatnya sudah selesai dibangun dan dipergunakan. Malah beberapa mobil tinja milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah membuang ke sana,” kata Sutedi. Menurut Sutedi, kehadiran

tempat penampungan dan pengolah limbah ini sangat penting dalam upaya penyelamatan lingkungan (sanitasi). Dengan asumsi penduduk Kota Medan saat ini sekitar 2,5 juta jiwa, dimana masing-masing perjiwa membuang tinja sekitar 0,5 kg perhari, maka sudah ribuan ton tinja yang dihasilkan dalam sehari. “Tentunya ini harus disikapi, salah satunya dengan pembangunan tempat penampungan dan pengolahan limbah tinja. Kita nantinya akan bekerjasama dengan Dinas

Kebersihan dan Pertamanan untuk menyedot limbah tinja masyarakat. Tinja itu selanjutnya kita olah menjadi aman dan diusahakan menjadi sumber energi ke depannya seperti briket maupun pupuk yang ada baku mutunya,” jelasnya. Sebagai kota besar dan metropolitan, papar Sutedi, limbah padat seperti tinja ini ini harus di-manage dan diolah dengan baik. Untuk menjaga lingkungan, peran masyarakat dan seluruh stakeholder sangat diperlukan guna mewujudkannya.

“Tempat penampungan dan pengolah limbah tinja ini sudah selesai dibangun. Jadi kedatangan kita kemari untuk mengundang Bapak Wali Kota hadir untuk mendampingi Bapak Menteri PUPR meresmikannya,” ungkapnya. Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi didampingi sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemko Medan, sangat mengapresiasi atas kehadiran tempat pembuangan dan pengolah limbah tinja tersebut. (VIN)


10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

Lagi, BATMAN Karaoke Digerebek WH LANGSA - Lagi-lagi polisi Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa menggerebek Batman Karaoke pada malam tahun baru pekan lalu, pada penggerebekan tersebut, petugas WH dan Tim meringkus satu pasangan non muhrim dan tiga pria karena diduga melanggar syariat. Batman Karauke berlokasi di jalan A Yani Kota Langsa digerebek karena melanggar ketentuan yang melarang beroperasi dimalam pergantian tahun karena Pemko Langsa menggelar zikir akbar di lapangan Merdeka Langsa. Dari beberapa narasumber koran ini menyebutkan Batman Karauke sudah beberapa kali digerebek, namun masih membandel. Bahkan tahun lalu BNNK Langsa pernah menggerebek dan menemukan ektasi serta sejumlah pengunjung positif menggunakan narkoba, ketika di tes urine oleh BNNK, kata sumber itu. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Ibrahim latif mengatakan pasangan yang diamankan ke markas WH pada malam tersebut diduga berkhalwat sambil karokean. Mereka adalah Maisyah(23) warga Nurussalam, Bagok, Aceh Timur dan pasangannya Fitri(19) warga Kota Lhokseumawe. Lalu M Maulana(24) dan Fella(22) keduanya warga Julok, Aceh Timur. “Sejak malam itu mereka telah ditahan di Kantor Dinas Syariat Islam untuk pembinaan,” sebutnya. Selain pasangan diduga berkhalwat, petugas juga menangkap tiga pemuda yang juga dituduh melanggar syariat islam. Mereka adalah Nasa (27), Yardi (28), dan Gunawan (26). Ketiganya merupakan warga Tanggerang, Benteng. Selama ini mereka bekerja membuat boat di Kuala Langsa. “Mereka berkarokean sampai larut malam. Diduga ada minuman beralkohol. Ketiga pemuda itu kita tahan di kantor,” sebut Ibrahim. Dia menambahkan para pelanggar syariat itu akan diproses hukum. Jika cukup unsur, akan diserahkan ke penyidik Polres Langsa untuk diproses sesuai Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, tentang hukum jinayat. (FAHMI)

SUMUT/ACEH

Jual Miras, Pemilik Kafe Diamankan Polisi ACEH BARAT - Pemilik sebuah kafe karauke di Kawasan pasar Aceh Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat berinitial RY (45) malam tahun baru (31/12) kemarin diamankan pihak Polres Aceh Barat. Ia diduga telah menjual minuman keras di cafe tersebut. Selain pemilik cafe polisi juga mengamankan barang bukti berupa anggur 3 kaleng, bir bintang 8 botol, dan bir hitam 9 botol. Ry diamankan polisi menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa

WAKAPOLRES Aceh Barat Kompol Edi Bagus S didampingi Kasat Reskrim AKP Fitriadi memperlihatkan seorang wanita tersangka kasus kepemilikan minuman keras yang ditangkap malam tahun baru ketika diamankan di Polres Aceh Barat Prakasa melalui Wakapolres Kompol Edi Bagus yang didampingi Kasat Reskrim, AKP Fitriadi Selasa pekan

terusik atas keberadaan cafe yang menyediakan minuman keras , ungkap Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Boby Aria

lalu. Wakapolres mengatakan miras yang diamankan tersebut diduga akan

digunakan untuk malam pergantian tahun. Ny RY dijerat dengan Qanun Aceh dengan ancaman hukuman cambuk. Kasus penangkapan pemilik miras tersebut masih terus dikembangkan guna memastikan dari mana memperoleh serta siapa saja yang selama ini membeli miras dari tersangka. “Tersangka sudah ditahan guna proses hukum lebih lanjut,” ungkapnya. Wakapolres yang didampingi Kasat Reskrim kembali mengimbau warga untuk melaporkan ke polisi bila menemukan didesanya praktik miras, judi togel, judi batu domino dan praktik yang meresahkan masyarakat. (YS)

Oknum ASN Tipu ASN Ditangkap Polisi LHOKSEMAWE - Seorang wanita mengaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Lhokseumawe berinisial NI (36) diringkus aparat kepolisian Polsek Banda Sakti. NI ditangkap karena diduga melakukan penipuan terhadap para ASN dengan modus mampu mengurus mutasi. NI merupakan warga Jalan Darussalam Lancang Garam Kec. Banda Sakti mengaku terpaksa menipu korbannya karena desakan ekonomi.

Kapolres Lhoksemawe AKBP Hendri Budiman melalui Kapolsek Banda Sakti Arif Sukmowibowo pekan lalu (31/ 12) mengatakan, NI ditangkap

atas dasar laporan tiga korban ASN yang merasa ditipu. NI sudah mengambil sejumlah uang namun tapi tak pernah mengurus keperluan korbannya. Pelaku mengaku seorang PNS di lingkungan kantor MPU Kota Lhoksemawe. Dasar LP/157/XII/2017/ Aceh/Res Lsmw/Sesakti tanggal 29 Desember 2017 atas nama pelapor yakni, Irfan Saputera (32), NS guru SMA 1 Trumon, Kab, Aceh Selatan dengan kerugian Rp9.000.

000.Dua korban lainnya dari Blangkejren, Gayo Lues dengan kerugian senilai 38.000. 000 dan Rp32.000.000. Atas dasar laporan itu, Polsek Banda Sakti langsung menangkap tersangka pada Jumat (22/ 12) dikediamannya. “Saya terpaksa melakukannya karena selama ini saya hanya menerima gaji Rp300.000 perbulan, dipotong kredit bank,” ucap NI yang kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Banda Sakti. Sedihnya lagi kata dia, semua

hasil kredit itu dibawa lari mantan suami. Kini ia tinggal bersama tiga orang anak, sehingga tergiur melakukan perbuatan tersebut. Namun, sehari sebelum ditangkap ia baru saja melangsungkan pernikahan dengan suami kedua supaya ada yang menjaga dirinya dan anaknya. Saya lakukan perbuatan itu, karena kenal dengan seorang pria di Lhoksemawe mengaku PNS dan mampu memindahkan ASN suatu daerah ke daerah lain di Aceh dan di luar Aceh. (YS)

Terkait ADD, Warga Samatiga Polisikan Pak Keuchik

RUANG tahanan sementara PN Medan kosong, pascaliburan. Gambar direkam, Selasa (2/1).

Ruang Tahanan dan Sidang PN Medan Kosong MEDAN - Meski masa liburan telah berakhir dan instansi pemerintah telah memulai aktifitas pada, Selasa (2/1), namun aktifitas di Pengadilan Negeri (PN) masih terpantau sepi. Bahkan, ruang tahanan sementara PN Medan yang biasanya penuh dengan tahanan untuk menunggu jadwal persidangan maupun ruang sidang, terlihat sunyi senyap alias kosong. Kepada wartawan, juru bicara PN Medan, Jamaluddin menegaskan, pihaknya siap menggelar proses persidangan pada hari ini. Buktinya, lanjut Jamaluddin yang juga Hakim di Pengadilan Negeri Medan itu, hari ini ada proses persidangan yang digelar. “Tadi kita baru saja selesai menggelar sidang perdata. Sedangkan untuk pidana umum dan korupsi, kita masih menunggu tahanan yang dibawa oleh penuntut umum,” katanya. Menurut dia, kalau pun ada hakim yang tidak berhadir pada saat ini telah mengajukan cuti tahunan yang diketahui dan mendapat izin dari pimpinan. Terpisah, Kajari Medan, Olopan Nainggolan, ketika dikonfirmasi terkait persoalan di atas mengatakan, para jaksa telah siap membawa tahanan dan menyidangkan di pengadilan. “Kalau sampai sekarang belum ada tahanan, baik itu pidum dan pidsus, silahkan para teman media mengkonfirmasikan kepada Kanwil Kemenkumham Sumut, yang menaungi Lapas Anak, Wanita dan Rutan Tanjung Gusta Medan,” ujarnya. (AFS)

ACEH BARAT - Masyarakat Gampong Leubok Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Selasa pekan lalu (2/1) melaporkan Pak Keuchik (Kepala Desa) mereka ke Mapolres setempat atas dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015-2017. Koordinator LSM Gerak Aceh Barat, Edy Syahputra, kepada wartawan menuturkan, laporan yang dilayangkan ke

Polres, berdasarkan temuan sejumlah kejanggalan, karena kuat indikasi tidak sesuai dengan perencanaan dan realisasi gampong yang dianggarkan dalam RAPBG. Luapan kekecewaan terhadap aparatur desa yang dinilai tidak terbuka dalam mengelola ADD. Ungkap Edy, sempat tergerak berbagai aksi protes, sampai berujung dengan menyegel kantor kades Leubok

pada Desember 2017 lalu. “Tapi semua aksi warga tak ada hasil. Alhasil warga memilih melaporkan hal ini ke pihak berwajib,” ujarnya. Rincinya, penggunaan dana gampong telah dipertanyakan dalam musyawarah penyampaian pertanggung jawaban pengelolaan ADD. Namun pihak bersangkutan tidak menunjukkan bukti kongkrit atas pemakaian anggaran di Desa

Warga Birem Bayeun Dirampok, HP dan Sepeda Motor Raib LANGSA - Putra Wijaya (15) warga Gampong bukit Tiga Kecamatan Birem Bayeun Aceh Timur Malam Tahun Baru pekan lalu (31/12) dirampok oleh orang tak dikenal (OTK) di jalan Lingkar PTPNI Gampong Pondok Kelapa Langsa Baro Kota Langsa. Modus operandi pelaku dengan cara berpura seolah sok kenal dan akrab dengan korban. Putra Wijaya yang masih bersekolah di salah satu SMA harus merelakan sepeda motornya jenis SupraX BL 4008FB kepada OTK tersebut karena dipukul dan diancam oleh pelaku. Kejadiannya pada malam itu Putra Wijaya tengah mengendarai sepeda motor bersama temannya. Tiba-tiba ia dicampakkan oleh si perampok di jalan Lingkar antara perkebunan kelapa

sawit PTPNI dan PT Timbang Langsa setelah mengambil dua telepon selular milik Putra, perampok langsung kabur. Sementara putra yang kebingungan di jalan gelap dan sunyi, akhirnya ditolong oleh satpam PTPNI, selanjutnya sekuriti membawa Putra ke Pos Satpam PTPNI Langsa. Kemudian, putra dan orang tuanya melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resort (Polres) Langsa. Kasat Reskrim Polres Langsa, Iptu Agung Wijaya Kesuma, mengatakan polisi masih menyelidiki kasus itu. Menurut Agung, peristiwa berawal saat Putra bersama rekannya pergi keluar rumah di Bukit Tiga menuju Kota Langsa. Tujuannya ingin jalan-jalan menikmati malam pergantian

tahun baru. Kemudian, Putra berhenti di salah satu kios membeli air mineral. Lalu, mereka menuju ke halte pinggir jalan Medan Banda Aceh di Gampong Teungoh, kecamatan Langsa Kota. Saat berada di halte itu, tibatiba putra didatangi pria yang berpura-pura mengenalnya. Selanjutnya, si pria meminta tolong pada Putra untuk mengantarkan ke kawasan Kebun Baru di jalan Lingkar PTPNI, Kecamatan Langsa Baro. Sesampai dilokasi kejadian, pria yang lebih dewasa dari Putra mulai memukul dan mengancamnya. Melihat putra ketakutan, siperampok merampas dua handphone milik Putra dan temannya. Usai itu membawa kabur sepeda motor Honda Supra X termasuk STNK milik putra. “Sementara korban dicampakkan begitu saja di tepi jalan lingkar PTPNI yang sunyi itu,” ungkap Agung kepada wartawan. (YAN)

Leubok. Tambah Edy, dalam laporan pertanggung jawaban sampai 30 Agustus 2017, terkait realisasi APBG Desa Leubok, kegiatan pembangunan jalan di tuding belum ada pembangunan oleh pihak aparat gampong. “Dalam laporan pertanggungjawabannya, tapi secara fisik apa yang tertuang dalam laporan itu, tidak pernah terlihat sama sekali.

Wakapolres Aceh Barat, Kompol Edy Bagus mengungkapkan sudah menerima laporan yang diajukan masyarakat Leubok terkait dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa. “Laporan ini, pertama kami terima untuk dipelajari dulu. Nanti segera kami dalami untuk proses lebih lanjut,” jawabnya. (YAN)

Juru Masak Kapal Tenggelam di Perairan Langsa LANGSA - Seorang juru masak kapal container berbendera marshal island bernama Myatkoko (26) warga Negara Myanmar Sabtu (30/ 12) pekan lalu, dikabarkan jatuh kelaut dan tenggelam di kawasan perairan Langsa. Walaupun awak kapal lainnya berusaha menolong dengan melemparkan pelampung, namun Myatkoko tak dapat diselamatkan dan hilang tenggelam terbawa arus. Ketika warga Myanmar itu terjatuh kapal tersebut bergerak dengan rute Singapore. Porklang Malaysia. Kepala kantor SAR Banda Aceh melalui Coordinator POS SAR Langsa Suhengki mengatakan korban pertama kali terjatuh dari kapal dititik antara 35-40 mil laut dari daratan Langsa. Kapal bermuatan container berbendera Marshal Island (kepulauan Marshall) merupakan negara kecil di MikroNesia di wilayah Samudera Pasifik.

Bergerak dengan rute Singapore-Port klang Malaysia. Waktu itu, korban Myatkoko warga negara Myanmar yang bertugas sebagai juru masak di kapal tersebut jatuh ke laut. Awak kapal sempat melemparkan pelampung ke posisi sekitar korban jatuh. Kemudian kapal berbalik arah mencari korban, tapi tidak berhasil menemukannya. Saat itu kondisi cuaca laut sedang gerimis dan ketinggian ombak mencapai 2 meter. Kejadian itu dilaporkan pertama kali oleh pihak kapal berbendera marshall island ke pihak SAR Pos Banda Aceh, yang selanjutnya meneruskan informasi itu ke POS SAR Langsa dan pihak–pihak terkait lainnya. “Informasi kejadian ini juga telah kita sebarkan kepada pihak Lanal, Polair, TNI AL, dan nelayan maupun kapal yang melintas untuk membantu pencarian korban,” ujarnya. (YAN)

Tiga Pengguna Sabu Berhasil Diringkus Polisi Tiga tersangka pengguna Narkotika diapit tim Sat Narkoba dipimpin Kasat Narkoba Ipda Mustafa dan dua anggota.

SUBULUSSALAM - Polres Aceh Singkil Sat Narkoba berhasil meringkus tiga pengguna sabu, Selasa (2/1) di tempat terpisah. Karena setelah melakukan penangkapan langsung melakukan pengembangan ke tempat persembuyian nya. Tiga pelaku adalah N.Sudirman Bin Ahmad (22) Desa Cepu Kec. Simpang Kiri. N.Asmawi als AS binti M. Kasim (37) Dusun Cepu Indah Subulussalam Timur dan N.Eli Novianti Binti M. Yunus

Nasution (38) Dusun Tran Bakal Buah Desa Multi Makmur Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam. Pada Selasa (2/1) sekira pukul 14.00 WIB anggota Sat Narkoba dipimpin Kasat Res Narkoba Polres Aceh Singkil Ipda Mustafa melakukan penangkapan terhadap Sudirman. Dari tangannya ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu dan 1 unit HP. Berdasarkan keterangan Sudirman, sabu dibeli dari Asmawati seharga Rp170.00.

Polisi kemudian menangkap Asmawati di rumahnya Dusun Cepu Indah Desa Subulussalam Timur Subulussalam. Saat rumahnya digeledah disaksikan perangkat desa ditemukan 21 pekat sabu disimpan dalam kotak bedak, 1 unit HP dan uang hasil penjual Rp170.000 Ketika polisi menghinterogasi Asmawati, ia mengaku sabu dibeli dari Eli Novianti. Tidak berapa lama, Eli Novianti juga berhasil ditangkap di rumahnya Dusun

Tran Bakal Buah Desa Multi Makmur Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 paket sabu, 1 unit HP, 1 dompet, 1 timbangan digital, 1 buku catatan penjualan sabu dan uang hasil penjualan sabu Rp2.000.000. Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan dan diboyong ke Mapolres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut. (TIM)


11

KPK POS E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

KRIMINAL

SUMUT/ACEH

Kasus Pembunuhan di Desa Sei Limbat Terungkap BINJAI - Satuan Reskrim Polres Binjai menunjukkan kinerja yang cepat dan professional, hanya dalam tempo Dalam tempo 1 X 24 jam telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan almarhum Ade Irawan (45).

SALAH satu personil Satpolair Polres Sergai melakukan pengawasan dibibir pantai guna memberikan rasa aman bagi pengunjung wisata bahari di sejumlah lokasi pantai.

Satpolair Polres Sergai Amankan Wisata Bahari SERDANG BEDAGAI Kawasan pantai di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai merupakan suatu kawasan wisata pantai yang banyak dikunjungi wisatawan untuk mengisi liburan natal dan akhir tahun. Salah satunya objek wisata pantai Cermin, sehingga dibutuhkan kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat, Senin (1/1). Kapolres Serdang Bedagai AKBP Nicolas Ary Lilipaly S.I.K,M.H,M.Si melalui Kasat Pol Air Polres Sergai IPTU Chandra T. Situmorang ST mengatakan, bahwa pada hari minggu maupun libur nasional lainya, kawasan wisata pantai Pantai Cermin akan banyak dikunjungi masyarakat untuk mengisi liburanya bersama

keluarga. “Momentum libur natal dan tahun baru 2018 merupakan moment yang ditunggu masyarakat untuk liburan bersama keluarga. Khusunya wisata pantai perlu kita lakukan pengamanan,”ujar Chandra Untuk mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan, Sat Pol Air Polres Sergai tetap melakukan Patroli serta melakukan himbauan kepada pengunjung pantai agar tidak berenang terlalu ke tengah dan tetap mengawasi anaknya. “Kita tetap lakukan patroli diseputaran pantai dan kita lakukan himbauan bagi pengunjung pantai untuk hatihati dan tetap mengawasi anaknya saat bermain di pantai,” Kata Chandra. (ARM)

Enggrek Kelapa, Sitepu Tewas Tersengat Listrik

Dua tersangka diamankan pasca temuan mayat pria dengan kondisi berlumuran darah, di Dusun III Kebun Sayur Desa Sei Limbat, Selesai, Langkat, Jumat (29/12) lalu. Keduanya adalah, Suherman alias Herman (30), warga Dusun III, Sei Limbat, Selesai, Kabupaten Langkat, dan Zupiter Zaluhu (16), warga Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Dari tangan keduanya disita barang bukti berupa satu unit becak, dua pisau dan satu unit handphone (HP) serta uang sebesar Rp 150 ribu. “Kedua pelaku kita amankan di Hotel Kembang Indah, Jalan Medan– Binjai KM 14,5, Desa Diski Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,” terang Kapolres Binjai, AKBP Donal P Simanjuntak, SIK, didampingi Kasat Reskrim

KAPOLRES Binjai, AKBP Donald P Simanjuntak didampingi AKP Hendro Sutarno memaparkan penggungkapan kasus pembunuhan, kemarin. AKP Hendro S, Minggu (31/12). Dijelaskannya, penangkapan berawal saat polisi mendapatkan informasi, pelaku pembunuhan korban Ade Irawan berada di salah satu kamar hotel melati kawasan Diski, Sabtu (30/12). Selanjutnya, tim opsnal Satreskrim Polres Binjai dibantu Subdit Jahtanras Poldasu dipimpin

Kasubdit Jatanras AKBP M Simanjuntak langsung bergerak ke lokasi. Namun, polisi terpaksa memberikan hadiah timah panas kepada seorang pelaku akibat melawan dan berusaha melarikan diri saat ditangkap. “Pelaku Suherman terpaksa diberikan tindakan tegas terukur

tepat ke bagian kakinya. Dari pengakuan kedua tersangka, motif pembunuhan sadis ini adalah pembegalan becak milik korban,” sebut Kapolres. Masih dikatakan Donald, kedua tersangka akan dijerat pasal 365 KUHPidana ayat 4 dengan ancaman hukuman mati. (DED)

Indra Mulia Tewas Ditabrak Lari MEDAN - Polsek Patumbak menegaskan, Indra Mulia merupakan korban kecelakaan lalulintas (lakalantas) di Jalan Tritura yang terjadi, Minggu (31/12) kemarin, bukan korban pencurian dengan kekerasan (curas) atau penganiayaan yang santer terdengar. Kapolsek Patumbak, Kompol Yasir Ahmadi, menyebutkan, dari hasil gelar perkara awal tim gabungan Reskrim dan Lalulintas, pihaknya menyimpulkan Indra merupakan korban lakalantas. Kata Yasir, saksi pertama menerangkan, telah terjadi kecelakaan lalulintas. Awalnya, saksi mendengar adanya benturan keras antara kendaraan roda empat dan roda dua. "Saat itu, saksi berjarak kurang lebih 5 meter dari TKP. Selanjutnya saksi melihat korban telah tergeletak di jalan dengan kondisi muka berdarah dan kejang-kejang. Sepeda motor berjarak 5 meter hingga 7 meter dari korban," ujar Yasir. Kata Yasir, saksi kedua men-

PETUGAS melakukan olah TKP laka lantas tabrak lari mengakibatkan pengguna sepeda motor tewas, kemarin. "Saksi ketiga juga memberikan dengar adanya sepeda motor yang keterangan 5 menit setelah kejadian, terseret di aspal setelah adanya dia melihat saksi kedua telah mebenturan keras. Setelah dianalisa, ngangkat korban ke atas becak dan kendaraan terlihat rusak akibat mengamankan kendaraan milik korgesekan dengan aspal.

ban ke pos Satpam yang berada di dekat TKP. Dari hasil keterangan saksi-saksi, disimpulkan korban telah mengalami kecelakaan tabrak lari," sebut Yasir. Kemudian, kata Yasir, hal tersebut dipertegas oleh saksi ahli (dokter) yang menerangkan korban saat dibawa ke rumah sakit mengalami kejang dan muntah-muntah, sehingga kemungkinan kematian akibat adanya benturan keras di kepala korban. "Kami juga telah melakukan rekonstruksi dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti dan analisa TKP oleh Tim gabungan Jatanras Polda, Sat Reskrim Polres Unit Reskrim Polsek unit Lantas Polsek Patumbak," ujarnya. "Keterangan saksi sesuai dengan kondisi TKP, jarak pandang dan kondisi barang bukti yaitu roda dua serta helm dan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian. Ini murni korban lakalantas," pungkas mantan Kapolsek Medan Labuhan tersebut. (DA)

Polres Dairi Bekuk Dua Pria Terlibat Sabu

SIMALUNGUN - Maksud hati mengambil kelapa untuk keperluan memasak saat keluarga berkumpul di suasana tahun baru, naas bagi Abdul Rahman Sitepu warga Titi Papan Medan ini meregang nyawa. Peristiwa itu terjadi saat eggrek yang digunakan korban menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi di Simpang Siarbat Desa Damakkitang Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, Selasa (2/1). Informasi dari Kapolsek Silau Kahean AKP. Hasmarullah ketika di konfirmasi (03/ 01) lewat seluler membenarkan adanya kejadian korban meninggal di sebabkan ter-

sengat arus listrik . Dengan LP./01/1/2018/ S.Kahean.sekitar pukul 17.30 wib. (Non Pidana). Saksi kejadian Safrida Mahdani Hsb, perempuan, 41 tahun, islam, PNS, alamat titi papan ( isteri korban). Saksi lain Eliskawati sitopu, perempuan 22 tahun, Islam, ibu rumah tangga alamat Namorambe Medan. Barang bukti 1 buah egrek bergagang piber. Tindakan yang di lakukan Petugas kepolisian cek TKP, interogasi Saksi, gambar sket, sita BB, keluarga korban membuat pernyataan tidak di autopsi dan jenajah selanjutnya di urus keluarga korban untuk proses pemakaman,ujar Kapolsek. (ARM)

DAIRI - Satuan Reserse Narkoba Polres Dairi membekuk dua pria, masing-masing DWMS (33), warga Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang dan BHG (28) warga Jalan Trikora Sidikalang, atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu di teras rumah warga Jalan Ahmad Yani, Sidikalang, Dairi, Kamis (4/1). “Bersama tersangka petugas menemukan barang bukti berupa dua kemasan plastik transparan berisi serbuk diduga sabu dengan bobot sekitar 0,75 gram, 3 unit handphone, dan 1 potong jaket,” terang Kapolres Dairi, AKBP Januario Jose Morais melalui Kasubbag Humas Ipda Hardi Sianipar kepada wartawan. Namun, Sianipar belum dapat memberi keterangan rinci tentang pemilik sesungguhnya dari barang haram tersebut, termasuk hubungan kedua tersangka dengan pemilik rumah. Sementara, Rudi Matanari pemilik rumah penggiat usaha servis jok dan sofa berlokasi tak jauh dari SPBU Batang Beruh, kepada wartawan mengaku tidak kenal dengan kedua tersangka. Dia juga kaget dengan

DUA pria pemilik sabu diborgol petugas sebelum digelandang ke Mapolres Dairi, Kamis (4/1). penangkapan yang terjadi di teras depan rumahnya. Diuraikan, siang itu, dua orang pria datang ke tempatnya dan menanyakan seseorang bernama Lufti. Tanpa menaruh curiga apapun, Rudi menjawab kalau nama yang dicari tidak ada di tempat. Namun, selang sekitar 2 menit kemudian, beberapa orang petugas kepolisian tanpa mengenakan sera-

gam terlihat berlari mendatangi tempatnya dan langsung melakukan penangkapan kepada kedua pria tersebut, karena polisi menemukan barang bukti narkotika dari mereka. Bagasi di bawah jok sepeda motor Honda nomor polisi BB 4288 YG yang dikenderai kedua tersangka, turut digeledah. Namun, dari kenderaan itu, petugas tidak menemukan barang bukti tambahan karena hanya

Catut Nama Kasi Intel Kejari, Dua Pelaku Pemerasan Diringkus KONFERENSI PERS Kapolres Sergai AKBP Nicolas Ary Lilipaly S.I. K,M.H,M.Si (3 dari kiri) saat memberikan keterangan pers.

SERDANG BEDAGAI - Dua pelaku pemerasan M.Dahnial Harahap (35) warga Dusun III, Desa Pematang Ganjang, Kec. Sei Rampah dan Wira Surya (31) warga Dusun I, Desa Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, ditangkap pihak kepolisian. Keduanya ditangkap karena mencatutkan nama Kasi intel Kejari Sergai, Adi Candra SH, untuk melakukan pemerasan terhadap Kadis Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kab. Serdang Bedagai (Sergai). Penangkapan kedua pelaku terjadi, Selasa (02/

01) sekira pukul 14.00 WIB. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Nicolas Ary Lilipaly S.I.K, M.H,M.Si didampingi Kajari Sei Rampah Jabal Nur S.H,M.H, Waka Polres Kompol Edi B. Sinaga, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasi Pidum, Kasi Intel Kejari dan Kassubag Humas mengatakan, tertangkapnya kedua pelaku pemerasan karena adanya Kolaborasi baik antara Polri dan Kejaksaan Negeri Sei Rampah. Kejadian bermula Pelaku menelpon Kadisperkim Bapak Dasril, dengan meminta sejumlah uang

untuk keperluannya pergi keluar kota. Tersangka mengaku sebagai Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sei Rampah Bapak Adi Chandra SH. Merasa curiga kemudian Kadis Perkim menelpon Kasi Intel Kejari Sei Rampah,untuk mengetahui kepastianya. Setelah ,endapat kepastian bahwa Kasi Intel Kejari tidak Pernah meminta Uang tersebut kepada Kadis Perkim. “Mendengar kejadian tersebut Adi Chandra langsung Bekerja Sama dengan Sat Reskrim Polres Sergai

berisikan beberapa jenis peralatan medis yang menurut tersangka BHG merupakan milik istrinya yang berprofesi sebagai bidan. Selanjutnya, dengan tangan diborgol, kedua tersangka diboyong ke Mapolres Dairi oleh petugas bersenjata laras panjang yang datang beberapa saat kemudian hingga sempat mengundang perhatian warga. (GOL)

bergerak cepat untuk menangkap tersangka,” ungkap Kapolres “Penangkapan dilakukan setelah tersangka menerima uang dari Kadis Perkim dan Langsung kita lakukan penangkapan bersama pihak dari Kejaksaan Negri,” tambah Kapolres Dari pengakuan tersangka kepada petugas, Kedua pelaku sudah Tiga kali melakukan aksinya terhadap Kepala Dinas di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam penangkapan tersebut Petugas berhasil mengamankan Barang Bukti berupa Uang Tunai Rp. 800.000,- Rupiah hasil dari Kadis Perkim,Sepeda Motor Honda Tiger, KTP. (ARM)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

Usut Tuntas Pembunuhan Sri Kartika Devi MEDAN - Mayat wanita yang ditemukan terapung di bawah Jembatan Sungai Deli Kampung Kurnia, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Selasa (2/1), ternyata teridentifikasi benama Sri Kartika Devi (34). Korban merupakan warga Pasar VII, Gang Keluarga, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan. Sehari-hari korban diketahui berprofesi sebagai guru yang mengajar di Sekolah Dasar Al Washliyah Belawan. Saat ditemukan oleh nelayan bernama Muhamad Safii alias Gondrong (29) dan Baharudin alias Bahar (39) warga Jalan Pulau Sinabang, Lingkungan 8, Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, kondisi kondisi mayat korban dalam

keadaan telungkup dan tersangkut di tumpukan sampah di bawah jembatan. Korban diduga merupakan korban pembunuhan. Sebab menurut pihak kepolisian, saat mayat korban ditemukan kondisinya masih segar dan mengeluarkan darah dari bekas luka diduga bekas tusukan

Korban kemudian memarkirkan sepeda motor Honda Revo nomor polisi BK 5700 ABD hitam miliknya. Ketika itu, korban melihat tersangka sedang duduk di tembok warung tidak jauh dari toko laundry tersebut. Setelah beres-beres di tokonya, korban keluar dan melihat sepeda motornya dicuri tersangka sehingga ibu rumah tangga tersebut berteriak. "Sambil mengejar tersangka, korban menarik pegangan belakang sepeda motornya hingga terjatuh dan berhasil ditangkap warga," jelasnya. Setelah sempat dihajar massa, selanjutnya tersangka dan barang bukti sepeda motor korban diserahkan ke Mapolsek Patumbak guna proses hukum. Tersangka diganjar Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. (DA)

MEDAN - Polres Pelabuhan Belawan menurunkan anjing pelacak guna buru pelaku pembunuhan guru SD, Sri Kartika Devi yang mengajar di Alwasliyah Belawan. Bantuan anjing pelacak dari Direktorat Sabhara Polda Sumut dan Tim Labfor Polri Cabang Medan ini diturunkan untuk mencari jejak pelaku. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Yayang Rizki Pratama, SIK mengatakan melalui aplikasi whatsapp, pihaknya sengaja meminta bantuan Polisi Satwa K9 Polda Sumut dan Tim Labfor Polri Cabang Medan untuk mencari jejak-jejak mencurigakan disekitar lokasi penemuan mayat korban. “Segala kemungkinan ter-

kait penemuan mayat korban harus kami pertimbangkan, untuk itu kami melakukan segala upaya yang kami bisa,

komando untuk proses tindak lanjut," sebut Kapolres Labuhan Batu AKBP Frido Situmorang melalui Kasubag Humas AKP Victor Sibarani, Rabu (3/1/2018). Informasi yang dihimpun, pengedar narkoba jenis pil ekstasi dilaporkan masyarakat ke Satreskrim Polres Labuhan Batu karena telah resah dengan keberadaan tersangka. Saat ditangkap, polisi mengamankan sejumlah barang bukti lainnya yakni, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio nopol BK 3351 YAH. “Terima kasih kepada masyarakat atas laporannya, dan kami sangat berharap terus mendapat dukungan dalam bentuk laporan. Mari kita jaga keluarga dari bahaya narkoba," ajak Victor. (GOS)

termasuk dengan menurunkan polisi satwa K9 dan Tim Labfor Polri Cabang Medan,” ungkap Kasat Reskrim.

Maha Kritis Dibacoki Tetangga

Pemilik Ekstasi Nginap di Hotel Prodeo LABUHAN BATU - Sempat melakukan perlawanan, Arifuddin Hasibuan (29), warga Dusun 1 Desa Lobu Rampah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) ini, akhirnya dibekuk Satres Narkoba Polres Labuhan Batu karena kedapatan mengantongi sebanyak 8 butir pil ekstasi. Pelaku yang ditangkap di belakang Ruko Karaoke K & E komplek DL Sitorus Jalan Baru By Pass, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu, pada Selasa (2/1/2018) sekira pukul 23.30 WIB itu, kini menjadi penghuni sel Satreskoba Polres Labuhan Batu. "Ya, tadi malam ada ditangkap seorang pengedar pil ekstasi. Kini, pelaku dan barang bukti sudah diamankan di

Warga juga berharap pelaku pembunuhan terhadap korban cepat terungkap. Tim Pencari Fakta Kasus kematian Sri Kartika Devi yang dinilai tidak wajar, rupanya turut menjadi perhatian serius Ikatan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Ika-FDK UIN SU). Maklum saja. Sebab korban merupakan salah seorang alumnus Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (FD IAIN SU) yang kini telah berubah nama menjadi FDK UIN SU. "Korban merupakan alumnus FDK UIN SU jurusan Manajemen Dakwah," kata Ketua Umum IkaFDK UIN SU Tuan Guru Dr H Ahmad Sabban Rajagukguk MA didampingi Sekretaris Umum Dr Anang Anas Azhar MA kepada wartawan di Medan, Rabu (3/1). Ika-FDK UINSU mendesak Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw mengusut tuntas motif pembunuhan Sri Kartika Devi dan berha-

rap dalam tempo 2 x 24 jam pihak kepolisian dapat mengungkap dan menangkap pembunuh Sri Kartika Devi. Menurut Sabban, para alumni FDK UIN SU banyak belum banyak yang tahu kalau korban merupakan alumni FDK UIN SU. Sri Kartika Devi juga merupakan alumnus Ponpes Musthafawiyah Purba, Mandailing Natal. Setelah menamatkan studi di FDK UIN SU, korban mengabdikan diri sebagai guru Al Washliyah di Belawan. Sebagai wujud kepedulian alumni kepada korban, Ika-FDK UIN SU membentuk tim pencari fakta guna membantu mengumpulkan informasi dari seluruh alumni FDK UIN SU terkait korban. Sabban mengimbau kepada seluruh alumni bisa membantu memberikan keterangan akurat tentang keluarga korban dan teman korban. "Keterangan terkait korban ini sangat dibutuhkan untuk mengungkap fakta-fakta di balik pembunuhan yang dilakukan kepada korban," jelasnya. (DP/GUS/DBS)

Polres Belawan Turunkan Anjing Pelacak

Warga Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor MEDAN - Kepekaan warga Bajak II, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas terhadap aksi kejahatan di lingkungan sekitarnya patut diacungi jempol. Mereka berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dilakukan Rian Lubis (27), warga Jalan Pasar III Mariendal Gang Suka Tenang, Kecamatan Patumbak, Selasa (2/1) pagi. "Aksi tersangka diteriaki korban hingga warga melakukan pengejaran dan berhasil menangkapnya," ujar Kanit Reskrim Polsek Patumbak, Iptu Ainul Yaqin, Rabu (3/1). Dijelaskan Ainul, peristiwa curanmor tersebut bermula dari kedatangan korban Lasria Hasibuan (48), warga Jalan II, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota ke tempat usaha Toko Arista Laundry miliknya di Bajak II.

benda tajam di punggungnya. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Yemi Mandagi mengatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan pembunuhan ini dan berharap dapat serega mengungkap dan menangkap pelakunya. "Semua pihak kita minta bantuannya. Bila ada mengetahui in-

formasi sekecil apapun tentang pembunuhan itu, segera lapor ke polisi supaya ditindaklanjuti karena petugas sedang melakukan penyelidikan," katanya. Sementara itu, tokoh masyarakat Belawan H Irfan Hamidi minta kepada polisi supaya segera mengungkap kasus pembunuhan itu karena pelakunya terbilang sangat sadis, tega membunuh seorang guru. Apalagi korban yang tewas meninggalkan suami dan tiga anaknya itu selama ini diketahui tidak mempunyai musuh dan berperilaku baik sebagai pendidik. "Semua guru dan murid SD Al Washliyah Belawan sangat berduka dan kaget atas kejadian ini, karena selama ini korban dikenal orangnya baik," ungkap Irfan Hamidi yang juga selaku Pembina SD Al Washliyah Belawan. Keluarga almarhum belum dapat dimintai keterangan oleh wartawan karena masih berduka. Para tetangga korban berharap keluarga yang ditinggalkan almarhum tabah dan sabar menghadapi cobaan.

Korban dan para saksi percobaan pembunuhan sempat diabadikan

Menurut Yayang saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dilapangan. “Kami mohon doanya

MEDAN - Peristiwa percobaan pembunuhan sadis kembali terjadi di wilayah hukum Polsek Giok jajaran Polres Nias, Rabu (3/1) pagi. Lokasi persis di Dusun I Desa Hilimborodano, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias. Korban adalah Mahasokhi Laia alias Maha (23), warga Dusun I Desa Hilimbordano, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias. Terduga pelaku berinisial YL alias AW (40), seorang petani warga yang sama (tetangga, red). Polisi yang terjun ke lokasi menemukan luka robek bagian kiri dan kanan kepala atas, luka robek pada bagian badan belakang sebanyak tiga luka dan luka robek pada bahu sebelah kanan. Bidang Humas Polda Sumut merilis, personel turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan berjalan kaki kerena jaraknya jauh dari Polsek Gido. Sesampainya di TKP, polisi menemukan korban sudah berlumuran darah akibat penganiayaan berat. Saat kejadian, sekira pukul 10.00 WIB, pelaku bersama istri dan anaknya membawa parang datang ke rumah Talizinema Laia alias Ama Yudika. Tak lama kemudian, pelaku dan Talizinema Laia alias Ama Yudika ngobrol-ngobrol masalah keluarga. "Lalu pelaku menyuruh istrinya

agar kami dapat segera mengungkap kasus ini,” ujar Yayang mengakhiri. Kronologis Sebelumnya, warga disekitar lokasi sempat geger dengan adanya penemuan mayat seorang wanita tanpa identitas di bawah jembatan Sungai Deli Kampung Kurnia, Kecamatan Medan Belawan pada hari Selasa (2/1) pagi. Pada mayat terdapat luka tusuk dan masih mengeluarkan darah. Dalam waktu singkat, Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bekerja sama dengan Polsek Medan Labuhan berhasil mendapat identitas korban yang merupakan guru Sekolah Dasar Alwasliyah Belawan. (BBS)

untuk memanggil korban dan istrinya. Setelah korban dan istrinya datang, korban duduk di kursi bergabung dengan pelaku," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, Kamis (4/1). Dikatakan Rina, mereka sempat membahas masalah keluarga dan utang korban kepada pelaku. Namun, pelaku emosi dan langsung menyerang dengan menggunakan parang ke bagian punggung serta kepala korban. "Korban yang sedang duduk di kursi langsung tersungkur. Setelah itu para saksi teriak dan pelaku serta istri dan anaknya langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian," sebut Rina. Kemudian, sambung Rina, personel membawa korban ke Puskesmas. Karena kondisi korban mengalami luka yang cukup serius, korban kemudian dirujuk ke RSUD Kota Gunung Sitoli. "Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa dua saksi, pemilik rumah dan ML alias M (istri korban dan mantan istri adik pelaku). Korban sedang kritis. Dari lokasi kami mengamankan sejumlah barang bukti seperti sebilah parang dan topi milik terduga pelaku. Saat ini tim masih mengejar pelaku," tukas Rina. Hingga kemarin, pelaku masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. (DA)

Dua Bandar Sabu Disergap, Satu Ditembak

PETUGAS kepolisian memaparkan keberhasilan menangkap bandar sabu, Kamis (4/1).

MEDAN - Diawal 2018 lalu, Unit Reskrim dan Timsus Anti Begal Polsek Percut Seituan berhasil meringkus dua bandar narkoba jenis sabu di Jalan Pelajar Ujung Gang Mawar Kelurahan Medan Denai Kecamatan Medan Area, tepatnya di pinggir Sungai Denai, Senin (1/1) sekira pukul 22.10 WIB. Keduanya adalah Rahman Efendi Sinaga (32), warga Jalan Garuda II Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Seituan dan Andi Pratama (28), warga sekitar lokasi penangkapan. Ramhad Efendi terpaksa diberita tindakan tegas terukur (ditembak, red), karena berusaha kabur dan melakukan perlawanan. "Dari tangan kedua

tersangka kita menyita barang bukti sabu-sabu seberat kurang lebih 600 gram, 2 timbangan elektrik, 3 Handphone Nokia, ribuan plastik kosong, 2 gunting, dan 2 mancis,” terang Kapolsek Percut Seituan Kompol Pardamean Hutahaean didampingi Waka Polsek AKP Junaidi dan Kanit Reskrim Iptu Philip Antonio Purba SH, Kamis (4/1). Dijelaskannya, penangkapan terhadap kedua tersangka itu berawal dari adanya laporan masyarkat yang menyebutkan, satu unit rumah di sekitar lokasi penangkapan sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Atas laporan itu, Unit Reskrim dan Timsus Anti

Begal Polsek Percut Seituan langsung mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan di rumah yang menjadi target operasi (TO). "Setelah rumah tersebut digerebek dan digeledah, ditemukan dua tersangka di ruang tamu sedang menimbang narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya, dilakukan penangkapan dan memboyong kedua tersangka,” katanya. Setelah diinterogasi, sambung Pardamean, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinsial T (DPO) yang menetap di Jalan Perjuangan Bromo Kecamatan Medan Denai. Namun, saat dilakukan

pengembangan, salah seorang tersangka bernama Rahmad Effendi Sinaga, berusaha melawan petugas dan mencoba melarikan diri, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur di bagian kaki kanannya. Kemudian, tersangka dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya kedua tersangka diboyong ke Markas Komando guna proses pemeriksaan lebih lanjut. "Untuk kedua tersangka ini, kita kenakan Pasal 114 ayat (2) Yo 112 ayat (2) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman diatas 5 Tahun penjara," pungkasnya. (ACO)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

Pangdam I/BB Sidak ke Markas Yonzipur 1/DD MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Soemantri.S. Sos, bersama rombongan inspeksi mendadak (Sidak) ke Mako Yonzipur 1/DD Helvetia, Selasa (2/1). Kedatangan Pangdam I/BB disambut langsung Komandan Batalyon Zeni Tempur I/Dhira Dharma Letkol Czi Rielman Yudha, beserta para prajuritnya. Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Soemantri bercengkerama dengan prajurit Yonzipur I/DD sambil menikmati santap siang dengan prajurit. Terlihat keakraban dengan para prajurit. Dalam kesempatan itupun, Pangdam I/BB juga memberikan beberapa arahan dan penekanan kepada para prajurit Yonzipur I/DD agar prajurit selalu waspada dengan perkembangan situasi diluar, khususnya tentang bahaya narkoba. Selain itu, katanya, prajurit juga harus selalu menyiapkan diri guna tantangan tugas mendatang.“Persiapkan diri untuk menghadapi tugas yang akan datang, kalian prajurit TNI harus siap sedia kapanpun negara membutuhkan", tegasnya. Sementara itu, Komandan Batalyon Zeni Tempur 1 Dhira Dharma Letkol Czi Rielman Yudha, berterima kasih atas kunjungan Pangdam 1/BB yang mau mengunjungi Makoyon Zipur 1/DD. “Sebagai bawahan kami bangga dan salut kepada Pangdam 1/BB tang telah memberikan semangat dan arahan kepada prajurit Yonzipur 1/DD, “ujar Danyon. Di akhir kunjungannya, Pangdam I/BB menyempatkan diri untuk foto bersama para prajurit Yonzipur 1/DD.Danyon Zipur 1/DD memberikan cendera mata berupa figura foto gambar Pangdam 1/BB. Sebaliknya Pangdam 1/BB juga menulis pesan di figura ” Prajurit Zeni Jangan Tangguhkan Sampai Besok, Apa Yang Dapat Dikerjakan Hari Ini". (REL)

IATI ITM Gelar Public Training KPKU MEDAN- Ikatan Alumni Teknik Industri Institut Teknologi Medan (IATI ITM) gelar public training interpretasi kriteria penilaian kinerja unggul (KPKU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketua Umum IATI ITM Tio Handoko ST MM mengatakan, kriteria unggul saat ini sangat dibutuhkan perusahaan-perusahaan besar, terutama BUMN untuk memperbaiki kinerjanya. “Kinerja untuk menuju bisnis ekselen agar seluruh perusahaan tersebut dapat bersaing di pasar global dan bisa mencapai kepada world class company,” katanya, akhir pekan kemarin di kampus ITM Jalan Gedun Arca Medan. Ia menyebutkan, kegiatan ini sejak telah lama dirancang IATI ITM yang difokuskan kepada para akademisi dan para insan insan korporasi khususnya korporasi BUMN. Tio lebih jauh menjelaskan, program ini selain dirancang untuk dunia usaha juga untuk menambah pemahaman dan wawasan bagi para akademisi sehingga baik dosen maupun civitas akademisi memahami bagaimana sebuah korporasi dibangun, di-manage dengan berlandaskan basic bisnis ekselen. “Tentunya program ini adalah program awal yang nantinya akan dibuat berjenjang, mulai dari interpretasi, label asesor dan Assessor Preparation Course (APC),” ujarnya. Tio mengatakan, ke depan IATI akan membangun kerjasama dengan beberapa instansi dan institusi guna melanjutkan program kerjanya terutama dalam keilmuan, baik manajemen, teknikal dan yang bersifat umum dan sosial. Public training interpretasi KPKU BUMN dibuka Rektor ITM diwakili WR I DR Ir Hermasyah Alam MT MM. Dalam sambutannya ia berpesan untuk memenangkan persiangan dan unggul dalam kinerja dan bisnis antara lain haruslah memiliki responsibility, komitment dalam bidangnya, konsisten, dan konsekuen. Ia mengkritisi stigma dan ter-minologi “Jelas” dan “Cair” pada setiap aktivitas sebagian besar masyarakat saat ini. Hal itu menurutnya yang menyebabkan Indonesia terus menjadi negara berkembang dan tak kunjung menjadi negara maju. Ketua Panitia Rahmayanti dalam laporannya menyebutkan, public training ini diikuti 31 peserta terdiri dari 21 peserta dari BUMN dan 10 dari kalangan akademisi. (FER)

Wali Kota Minta BKD dan SDM Proses Delapan ASN Bolos MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi minta kepada Kepala Badan Kepegawaian (BKD) dan Pengembangan SDM Kota Medan Lahum Lubis untuk segera memproses 8 orang Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Medan yang kedapatan bolos pada hari pertama kerja di tahun 2018. Permintaan ini disampaikan Wali Kota usai memimpin apel pagi di hari pertama kerja di halaman tengah Balai Kota Me-

dan, Selasa (2/1). Dari 716 orang ASN, sebanyak 586 orang yang masuk kerja. Artinya, tercatat 130 orang yang tidak masuk kerja, 8 diantaranya tidak masuk tanpa keterangan alias bolos. “Saya minta kepada Kepala BKD dan Pengembangan SDM segera memproses kedelapan ASN orang yang tidak masuk kerja tanpa alasan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku!” tegas Wali Kota. Dikatakan Wali Kota, ketidakhadiran kedelapan ASN tersebut tidak dapat ditolerir, sebab pemerintah sebelumnya sudah membuat surat edaran bahwasannya seluruh ASN diwajibkan masuk kerja pada 2 Januari karena tidak ada cuti bersama. Pasalnya, cuti bersama telah diberikan tanggal 26 Desember. “Jadi tidak ada alasan bagi ASN yang tidak masuk kerja pada 2 Januari, terkecuali sebe-

lumnya yang bersangkutan telah mengajukan izin, cuti maupun tengah melaksanakan tugas luar. Mengenai apa sanski yang akan dijatuhkan, semua sudah jelas diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin ASN,” ungkapnya. Kedelapan ASN ini terungkap bolos setelah Asisten Pemerintahan Setdakot Medan Musadat Nasutiona selaku komandan apel dalam laporannya mengungkapkan, jumlah ASN di Setdakot Medan berjumlah 716 orang. Dari jumlah itu, 586 yang hadir dan 130 orang tidak hadir dengan perincian sakit 9 orang, izin 3 orang, cuti 21 orang, tugas luar 89 orang dan tanpa keterangan alias bolos 8 orang. Sebelumnya dalam apel pagi yang turut dihadiri Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, staf ahli, kepala badan serta kepala bagian, Wali Kota mengu-

capkan terima kasih kepada seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan sepanjang tahun 2017. Diakuinya, belum sepenuhnya kerja yang dilakukan selama tahun 2017 sesuai dengan keinginan dan memuaskan masyarakat. Untuk itulah di tahun 2018, Wali Kota mengajak seluruh jajarannya agar terus meningkatkan kinerja guna mewujudkan kekurangan-kekurangan yang belum sempat terealisasi di tahun 2017. Diingatkan Wali Kota, tugas dan tanggung jawab yang dijalankan merupakan ibadah sehingga harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. “Di pundak saudara terpikul tugas dan tanggung jawab yang cukup berat ke depannya. Dengan kebersamaan, insya Allah kita dapat melaluinya. Mari kita jadikan momentum tahun baru

untuk bersama-sama berjuang dan bekerja keras menata Kota Medan sehingga lebih baik lagi ke depannya serta menjadi tempat hunian yang aman, nyaman dan tenang bagi sleuruh warganya. Ingat, jangan pernah sekalipun melakukan tindakan melanggar hukum dalam menjalankan tugas tersebut!’ pesannya. Sebelum mengakhiri arahannya, Wali Kota kembali mengungkapkan, Pemko Medan di tahun 2018 tetap memfokuskan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, drainase serta pedestrian guna memeberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat. Di samping itu tetap memprioritaskan peningkatan perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi serta kesejahteraan warga Kota Medan. (VIN)

Sambut Tahun Baru, DMI Tebing Tinggi Gelar Dzikir Muhasabah TEBINGTINGGI - Menyambut Tahun Baru 2018, Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Tebing Tinggi, menyelenggarakan Tebing Tinggi Berzkir, muhasabah tahun baru 2018, Minggu sore (31/12), di Mesjid Agung dengan penceramah ustad H.Alatif Khan dan dihadiri Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan. Ustad H.Latif Khan dalam tausyiahnya menyampaikan dalam memasuki tahun 2018 selayaknya mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada tahun sebelumnya terutama buat diri sendiri terlebih dahulu, untuk diperbaiki di tahun yang baru ini. Saat ini ada suatu fenomena yang terjadi dimana rasa ukhuwah islamiyah semakin rendah, untuk saling membantu dan memperhatikan kian hilang, kelemahan demi kelemahan terjadi disebabkan hilangnya ukhuwah tersebut, ucapnya. Dikatakan Ustad, alhamdulillah di Tebing Tinggi ukhuwah itu masih dapat

terjaga dengan baik, dan salah satu buktinya, mesjid agung ini kian lama kian bertambah ramai jemaahnya, apalagi nanti setelah dibukanya islamic centrenya, saya yakin mesjid ini akan semakain padat. Sementara Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan menyebutkan makna muhasabah dalam Islam mengandung arti yang begitu mendalam bila kita mengetahui hakikat muhasabah itu sendiri. Muhasabah identik dengan intropeksi diri atas apa yang telah kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki demi masa depan yang lebih baik. Tahun 2017 telah dilalui dan kini memasuki 2018, mari kita intropeksi diri apa yang dilakukan selama ini, jika masih kurang baik, mari diperbaiki ditahun berikutnya, terutama meningkatkan ibadah terhadap Allah.SWT, demikian juga pengabdian terhadap nusa dan bangsa, khususnya Kota Tebing Tinggi, ucapnya. (RS)

Sambut Tahun Baru 2018, Dewan Mesjid Indonesia Tebing Tinggi, menyelenggarakan Tebing Tinggi Berzikir, muhasabah tahun baru 2018, di Mesjid Agung dengan penceramah ustad H.Alatif Khan dan dihadiri Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan, Minggu sore (31/12).

Program Dana Desa Puaskan Masyarakat Desa Tunas Karya MADINA- Program pemerintah pusat dalam membangun desa sangat di rasakan manfaatnya bagi masyarakat Desa Tunas Karya, Kecamatan Natal,Kabupaten Mandailing Natal. Seperti diketahui Desa Tunas Karya merupakan salah satu daerah transmigrasi di Kecamatan Natal Kabupaten Madina yang masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasana serta pemberdayaan sangat perlu untuk dikembangkan demi menyokong kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan faktor perekonomian kearah yang lebih baik. Dalam pelaksanaan program pemerintah Dana Desa tahun 2017 yang dikucurkan pemerintah ke Desa Tunas Karya, Priyo Utomo Selaku Kepala Desa Tunas Karya mengatakan, kita telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pembangunan Sarana dan prasarana, insfratuktur dan penyerahan modal Badan Usaha Desa (Bumdes) kepada pengelola Bumdes. Dan target kepala desa

Wali Kota Medan Tinjau Renovasi Stadion Teladan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meninjau renovasi Stadion Teladan Medan, Kamis (4/ 1). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil renovasi yang telah dilakukan. Sebab, renovasi ini dilakukan untuk mempersiapkan stadion kebangaan warga Kota Medan untuk menggelar kompetisi sepakbola paling bergengsi di Tanah Air yakni Liga I. Peninjauan ini diakukan Wali Kota bersama Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli yang juga Ketua Askot PSSI Kota Medan didampingi Kadis Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan M Husni, Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Sampurno Pohan, Kadis Bina Marga Khairul Sahnan, Kabag Humas Ridho Nasution, Kabag Umum Andi

SUMUT

Syahputra dan Camat Medan Kota Edi Mulia Matondang. Renovasi stadion yang dioperasi sejak tahun 1953 dilakukan oleh sejumlah OPD terkait yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan, DinasDinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang, Dinas Bina Marga serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Dengann renovasi yang dilakukan, Wali Kota berharap Stadion Teladan dapat menjadi home base PSMS Medan dalam melakoni partai kandang di Liga 1. Saat peninjauan dilakukan, Wali Kota melihat rumput lapangan sudah selesai ditanam. Kemudian sejumlah pekerja tengah sedang bekerja memperbaiki ruangan ganti pemain, pengecetan tribun tempat penonton serta perbaikan shelter seke-

liling lapangan. Wali Kota berpesan agar renovasi yang dilakukan sebaik-baiknya. “Saya minta agar renovasi Stadion Teladan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan sehingga sesuai dengan standar yang diinginkan AFC agar dapat menggelar pertandingan Liga I. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk menjadikan Stadion Teladan menjadi lebih baik lagi, sebab Liga I direncanakan bergulir pertengahan Maret 2018,” kata Wali Kota. Dikatakan Wali Kota, renovasi Stadion Teladan yang dilakukan ini merupakan komitmen penuh Pemko Medan untuk mendukung terlaksananya Liga I. Apalagi tim kebangaan warga Kota Medan, Ayam Kinantan kembali berlaga dalam kasta persepakbolaan tertinggi di Indonesia tersebut. (VIN)

pada tahun 2019 nanti jalan menuju Desa Tunas Karya sudah di Hotmix, sebutnya. Di tambahkan Priyo,program dana desa tahun 2017 berupa drainase sepanjang 1.500 meter di jalan poros tengah desa, pemasangan gorong gorong, pembukaan jalan desa sepanjang satu kilo meter untuk pemukiman warga, pembangunan Posyandu, pembangunan pos kamling, dan juga sudha dilaksanakan penyerahan modal Bumdes pada pengelola Bumdes. Atas kepuasan itu, masyarakat desa Tunas Karya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas ada nya Program Dana Desa pada tahun 2017 yang dikucurkan untuk Desa Tunas Karya. Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan musyawarah desa. Jalan jalur yang selama ini sudah jarang dilalui kini sudah bisa ditempuh kembali dengan adanya pemasangan paret beton. Masyarakat merasa puas karena tidak ada lagi kendala walaupun pada saat musim hujan. (TH)

Pemko Tebing Tinggi Sharing Ilmu Teknologi ke ITM MEDAN - Dalam rangka Pembinaan Posyantek Kecamatan dan pengembangan Inovaasi Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kota Tebing Tinggi, Pemerintah Kota Tebing melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melaksanakan pembelajaran Inovasi TTG di Institut Teknologi Medan (ITM) Selasa. Rombongan pembelajaran studi banding inovasi teknologi tepat guna (TTG) ke kampus ITM Jalan Gedung Arca Medan di pimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Dra Sri Wahyuni dan diterima Wakil Rektor IV ITM Ir Mustafa MT, Dekan Fakultas Teknologi Industri Suwarno ST MT, Kepala Jurusan (Kajur( Teknik Mesin Ir Nurdiana MT, Mahyunis ST MT dosen Manufaktur dan Fasilitator Indra. Wakil Rektor IV ITM Ir

Mustafa MT, mengungkapkan kehadiran rombongan pembelajaran studi banding inovasi teknologi tepat guna kota tebing tinggi ke ITM sungguh kita apresiasi,yang mana kunjungan ini sebagai shering atau tukar informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang teknologi tepat guna. “Dengan adanya shering ini, diharapkan hubungan sinergi antara ITM dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi kedepannya terutama yang menyangkut inovasi teknologi tepat guna semakin meningkat .” ungkapnya. Disebutkannya, ITM memiliki tiga Fakultas dengan 10 Jurusan. Ketiga Fakultas adalah, Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), dan Fakultas Teknologi Mineral (FTM). sedangkan 10 jurusan yaitu, Teknik Mesin, T Elektro,

T Industri, T Kimia, T.Informasi, T Informatika, T.Sipil, T. Arsitektur, T.PWK, T.Pertambangan dan T Geologi. Dekan Fakultas Teknik Industri (FTI) Suwarno ST MT, mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi yang melakukan studi banding ke ITM dan juga mempercayai kampus ITM sebagai shering ilmu pengetahuan TTG. “Diharapkan dengan kunjungan ini, dapat memberikan sumbangsih kepada rombongan inovasi tepat guna tebing tinggi.’ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi Dra Sri W Wahyuni menuturkan, rombongan studi banding TTG Tebing Tinggi ini terdiri-dari 4 orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing

Tinggi, 10 orang pengurus Posyantek Kecamatan seKota Tebing Tinggi. Kemudian, 8 orang pendamping inovator dari Lembaga Pendidikan, 5 orang Inovator TTG dan 5 orang Kasi PMK. ungkapnya. tujuan studi banding ini untuk menambah wawasam inovator Posyantek. “Adapun Kunjungan ke ITM merupakan tindak lanjut dari ITM. Saya mengharapkan studi banding ini bisa mendapatkan manfaat sebesarbesarnya bagi inovator, apalagi ungkapnya, pada tahun 2018 mendatang Kota Tebing Tinggi dipercaya menjadi Tuan Rumah untuk menyelenggarakan Jambore Inovasi TTG. ujarnya.” Dalam kunjungan itu, rombongan Pemko Tebing Tinggi ini melihat-lihat dari dekat inovasi teknologii tepat guna ITM. (FER)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

SUMUT

Bupati Soekirman Pembina Upacara Peringatan HAB ke-72 SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman bertindak sebagai Pembina Upacara pada peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-72 Tahun 2018 yang digelar Kementrian Agama Tahun 2018 di halaman Kantor Kemenag Sergai Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Selasa (3/1). Dalam sambutan tertulis Menteri Agama Republik Indonesia H. Lukman Hakim Saifuddin yang dibacakan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) hadir untuk mengatur, membimbing, melayani serta melindungi semua pemeluk agama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemenag bertugas sebagai pengawal dasar negara yaitu pancasila yang didalamnya mengandung nilai-nilai agama.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Kapolres Sergai AKBP Nicolas. A. Lilipaly, Kajari Sergai Jabal Nur, SH, MH, Wakil Ketua DPRD H. Riady, S.Pd, Kakan Kemenag Sergai DR. H. Syafii, MA, menyerahkan secara simbolis Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provsu Fahri Nasution,S,Pd,I Kepala MIN Bintang Bayu Mengingat pentingnya tugas itu, maka pada setiap diri aparatur Kemenag melekat beberapa misi

yang saling terkait yakni, mengayomi bangsa dengan bimbingan kehidupan beragama yang berkua-

litas, melebarkan akses pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu, memberikan pelayanan keagamaan sesuai kebutuhan serta menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Oleh karena itu Menteri Agama berharap kepada seluruh aparatur Kemenag agar giat berinovasi sehingga di tahun ini semua layanan di pusat dan daerah bisa dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai implementasi e-Government. Diusia Ke-72, Kemenag telah sukses menorehkan sejumlah prestasi diantaranya, hasil audit BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kenaikan Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi, meningkatnya Indeks Kepuasan Jemaah Haji, Indeks Keru-

kunan Beragama, pelayanan nikah di KUA, Standar Mutu Pendidikan Agama berada dalam angka positif. Selain itu kemenag dinilai sebagai penyumbang PNBP terbesar, pelapor LHKPN terbanyak serta. Hari Amal Bhakti ke-72 Kemenag tahun 2018 mengambil tema Tebarkan Kedamaian, tema ini dipilih karena pada hakikatnya agama berfungsi menyemai kebaikan dan menebar kedamaian Selain Bupati Sergai Ir. H. Soekirman selaku Pembina Upacara dan Perwira Upacara Sudarman, S.HI. turut hadir pula Kapolres Sergai AKBP Nicolas. Ari Lilipaly, SIK, MH, M.Si, Kajari Sergai Jabal Nur, SH, MH, Wakil Ketua DPRD H. Riady, S.Pd, Kakan Kemenag Sergai DR. H. Syafii, MA, Kepala BPS Dra. Enny Nuryani Nasution, Kepala BPN Alwi, Kadis Pendidikan Sergai Drs. Joni

Walker Manik, MM, Ketua MUI H. Lukman Yahya, Ketua FKUB H. Irfan Elfuadi lubis, Kasubbag Tata Usaha Kemenag Sergai H. Masjuki, S.PdI, M.Si, para Kepala KUA, Darma Wanita Persatuan Kemenag, para Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), Penyuluh Agama Islam PNS/Non PNS, Kepala Madrasah Negeri/Swasta, Guru dan Siswa Aliyah se-Sergai. Disela-sela pelaksanaan upacara Hari Amal Bhakti Kementrian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 dilaksanakan penyerahan secara simbolis Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provsu, Juara Lomba Karya Tulis Ilmiah Hari Amal Bhakti ke-72 Kemenag dan sertifikat tanah wakaf kepada Ketua Nazir Wakaf Pertapakan Musholla Al-Falah Desa Bogak Besar. (ARM)

Wali Kota : Dishub Harus Tindak Tegas Kendaraan Bermotor Hari Amal Bhakti ke-72 Diperingati di Tebing Tinggi TEBINGTINGGI- Kota Tebing Tinggi menggelar upacara peringatan hari Amal Bhakti ke-72 dengan Pembina upacara Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, Sabtu (30/12), bertempat di lapangan merdeka Hadir dalam kegiatan tersebut Kemenag Kota Tebing Tinggi, Wakapolres, Ketua FKUB, para OPD serta para guru, siswa dan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Dalam sambutanya Walikota mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk dari pada suatu perayaan ulang tahun yang bisa mengajarkan bahwa gerakan masyarakat sehat itu ada di Tebing Tinggi karna di setiap kegiatan kegiatan

ulang tahun harus ada jalan sehatnya, penting bagi kita serta anak anak kita semua, mudah mudahan ini bisa terus berlanjut kedepannya. "Kita tunjukan bahwa kita memang kota yang layak mendapat adipura", sebutnya. Mengenai makanan yang sehat juga sangat penting dan di butuhkan oleh tubuh, menurut Walikota, bukan karena ukuran dan juga jenis makanannya, tapi nutrisi dan vitamin yang terkandung di dalamnya lah yang terpenting. Kegiatan ini diwarnai dengan gerak jalan sehat masyarakat Kota Tebing Tinggi sekaligus pengundian hadiah lucky draw.

Sebab, jalur pedestrian dibangun bukan untuk lokasi parkir melainkan jalur khusus bagi para pejalan kaki. Perintah ini disampaikan Wali Kota karena melihat masih banyak kenderaan bermotor, terutama roda empat yang diparkirkan pemiliknya di sejumlah titik jalur pedestrian yang telah selesai dibangun Pemko Medan seperti di Jalan Imam Bonjol, Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Yani, seputaran Lapangan Merdeka serta Jalan pengadilan. Meski telah terbukti melaku-

kan pelanggaran namun Wali Kota mengaku sangat heran karena Dishub tidak melakukan penindakan tegas. Padahal di jalur pedestrian tersebut juga telah dipasang rambu larangan parkir. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, Wali Kota khawatir jalur pedestrian yang ada akan menjadi lokasi parkir baru. Karenanya Wali Kota mengaku kecewa dengan ketidaktegasan Dishub tersebut. Padahal papar Wali Kota, Dishub telah memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk melakukan penindakan yakni Peraturan Wali Kota Medan No.70/2017 tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian/Penggembokan “Saya minta Dishub segera menindak tegas semua kenderaan bermotor yang parkir di jalur pedestrian. Jangan biarkan satu pun kenderaan bermotor parkir di jalur pedestrian, selain mengganggu kenyamanan para pejalan kaki, keberadaan kenderaan

bila itu tidak dilakukan tentunya akan merugikan anda sendiri,” sarannya. Selain Dishub, Wali Kota juga minta kepada Satpol PP untuk menertibkan para pedagang kaki (PK5) yang sampai saat ini menggelar lapak di jalur pedestrian. Berdasarkan amatan yang dilakukan, Wali Kota masih menemukan ada PK5 yang berjualan di jalur pedestrian. “Di samping mengganggu pejalan kaki, sesuai peraturan yang ada PK5 tidak diperkenankan berjualan di jalur pedestrian maupun trotoar,” ungkapnya. Atas dasar itulah mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu minta kepada Satpol PP segera membebaskan jalur pedestrian dari para PK5. Sebelum melakukan penertiban tersebut, Wali Kota berpesan agar petugas penegak perda di Kota Medan tersebut hendaknya lebih mengutamakan langkah-langkah persuasif. (VIN)

Kapolres Terima Audiensi FORKAMS Sergai

alumni di tingkat nasional. Masfar juga mengajak dan menghimbau pada semua alumni harus bangga menjadi bagian yang telah dibesarkan oleh ITM, maka untuk itu sudah saatnya saling bahu membahu untuk membesarkan nama almamaternya dan hal itu bukan yang mudah. “Kita alumni mendambakan suatu saat ITM akan menjadi ‘world class university’ bukanlah sesuatu hanya angan-angan belaka, karena kita mengetahui tantangan yang dihadapi ITM sangat berat untuk membangun menjadi PTS sebagai PT unggulan di tingkat nasional,” tambahnya lagi. “Kami alumni sangat mengharapkan agar semua organ yang ada di ITM dimulai dari Yayasan, Rektorat, Dosen, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) agar bahu membahu untuk membesarkan nama ITM,” pintanya. Alumni lintas PA ITM selalu berbagi informasi dan pengalaman di lapangan agar ITM terus meningkatkan mutu dan selalu menyesuaikan kurikulum jurusan sesuai kebutuhan pasar. “Sehingga para lulusan ITM mampu berkompetisi di bidang teknologi untuk berkarya di perusahaan swasta, BUMN, pemerintahan, konsultan, dosen dan sebagainya,” ungkapnya. (FER)

SEI RAMPAH - Kapolres Serdang Bedagai AKBP Nicolas Ary Lilipaly S.I.K,M.H,M.Si menerima audiens dari Forum Kesatuan Mahasiswa Serdang Bedagai (FORKAMS) di ruang Traffict Manegement Center (TMC) Polres Sergai, Selasa (2/01). Turut hadir dalam acara audiens tersebut Waka Polres Sergai Kompol Edi Bona Sinaga S.H, Kasat Intel AKP Zuhairi, Kasat Lantas AKP Selamat, Kassubag Humas AKP Nelita Isma dan Enam orang perwakilan FORKAMS Serdang Bedagai. Dalam Sambutanya Kapolres Sergai mengapresiasi kepada mahasiswa yang tergabung dalam FORKAMS untuk turut berperan aktif dalam kegiatan sifatnya Sosial ke Masyarakat. “ Terima kasih untuk mahasiswa yang tergabung dalam FORKAMS yang bertujuan untuk kegiatan positif yang bersifat sosial, semoga nantinya kita sama-sama bersinegri dalam menjaga kamtibmas dan menjaga nama baik Kabupaten Serdang Bedagai ini,” Ucap Kapolres dalam Sambutannya Sementara itu, Sofuan Umri Nasution selaku Ketua FORKAMS Sergai mengucapkan terima kasih kepada Kapores Sergai yang telah menerima Audiensi Forum Mahasiswa

Serdang Bedagai ke Pihak Kepolisian di Kabupaten Sergai.

kot Medan Ikhawan Habibi Daulay, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan SDM Kota Medan Lahum Lubis serta Kabag Humasy Ridho Nasution yakni RSUD Dr Pirngadi Medan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kantor Camat Medan Petisah serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Di RSUD Dr Pirngadi Medan, Wali Kota disambut tangisan oleh keluarga pasien di ruang rawat inap di lantai dua. Pasalnya, keluarga pasien mengaku kecewa dengan pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit. Pasalnya, pasien atas nama Budi Hartono (45) yang dihipotesis menderita kanker hati

kurang mendapatkan pelayanan maksimal. Dengan menangis terisak-isak, Anum (38), salah seorang adik pasien langsung mengungkapkan keluhannya kepada Wali Kota begitu memasuki ruang rawat inap. Dikatakannya, abangnya sudah dua minggu dirawat namun kondisi kesehatannya justru semakin memburuk dan acapkali menjerit kesakitan. “Tologlah dibantu abang kami, Pak Wali. Sudah dua minggu dirawat disini tapigak ada perubahan. Selama dirawat jarang diperiksa dokter, hanya perawat saja. Kami nggak tega lagi melihat kondisinya. Perut abang kami semakin mem-

“ Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolres

yang sudah menerima kami untuk Audiensi terkait tentang kegiatan yang akan Kami (Mahasiswa)lakukan tentang kegiatan sosial Mahasiswa dan mengharap bimbingan Bapak Kapolres,” ungkap Nasution Kapolres Serdang Bedagai juga menyampaikan pesan kepada Organisasi FORKAMS untuk tidak mudah terprovokasi isu Politik dan menjadi organisasi yang tujuannya sebagai Sosial Control masyarakat demi menciptakan Sinegritas antara masyarakat dan Polri. (ARM)

Walikota Medan Pimpin Apel Pagi Hari Pertama Kerja Tahun 2018 MEDAN - Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi memimpin apel pagi hari pertama kerja tahun 2018 pasca liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2017 di halaman tengah Kantor Wali Kota Medan, Selasa (2/1). Apel perdana ini turut dihadiri Sekda Kota Medan, Ir Syaiful Bahri Lubis, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan serta Kepala Bagian dan seluruh Pegawai. Dihadapan seluruh pegawai yang hadir, Wali Kota mengingatkan agar memulai hari yang baru

Wali Kota Sidak Sejumlah OPD Terkait Pelayanan MEDAN - Dihari pertama kerja ditahun 2018, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, Selasa (2/1). Selain ingin mengecek jumlah kehadiran para pegawai pasca libur Tahun Baru 2018, sidak ini juga dilakukan untuk memastikan apakah pelayanan publik yang dilakukan masing-masing OPD telah berjalan dengan baik. Adapun OPD yang disidak Wali Kota bersama Asisten Umum Setda-

bermotor itu tentunya dapat merusak jalur pedesterian!” kata Wali Kota. Pasca menyampaikan instruksi tersebut, Wali Kota pun menegaskan akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan apakah Dishub benarbenar menindaklanjutinya. “Saya tidak mau lagi melihat ada kenderaan bermotor yang parkir di seluruh jalur pedestrian di Kota Medan,” tegasnya. Selanjutnya Wali Kota menghimbau kepada warga pemilik kenderaan bermotor agar tidak mau diarahkan para juru parkir untuk memarkirkan kenderaannya di jalur pedestrian, sehingga tidak terkena pemindahan/penderekan maupun penguncian/ penggembokan sesuai sanksi dari Perwal No.70/2017. “Jadi mulai saat ini saya mengajak seluruh pemilik kenderaan bermotor agar memarkirkan kenderaannya di lokasi yang diperkenankan untuk parkir! Apa-

(RS)

PA ITM Minta Lulusan Tanamkan Tiga Prinsip MEDAN - Ketua Umum Paguyuban Alumni (PA) ITM Nasional Ir H Masfar Awaloeddin mengatakan kepada alumni untuk mempersiapkan mental dalam menghadapi dunia nyata yang begitu dinamis dan penuh tantangan. “Kami juga memberi sedikit pandangan tentang sinyalemen Volatility, Uncertinity, Complexcity, Ambiguity atau VUCA yang begitu nyata sedang dihadapi dunia usaha dan bisnis untuk bisa survive serta dapat merespon begitu besarnya Turbulancy perubahan tersebut,” kata Masfar Awaloedin, kemarin di medan. Masfar melalui Ketua 2 PA ITM Nasional bidang Pengembangan Jaringan Usaha, Profesi dan Peningkatan Kompetensi Alumni PA & IKA ITM Ir Tio Handoko mengatakan, bagi para lulusan yang baru saja menyandang predikat alumni untuk dapat menanamkan tiga prinsip antara lain, kompetensi (ability), jaringan (networking) dan integritas (integrity). Secara khusus integrity sangat ditekankan agar tidak ada alumni ITM yang tersangkut dengan kasus-kasus seperti korupsi yang berdampak pada citra alumni, almamater dan keluarga sendiri. Pengurus Persatuan Alumni ITM berharap agar para alumni segera mendaftarkan diri sebagai anggota PA & IKA ITM. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjalin komunikasi antar

MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi minta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan untuk menindak tegas seluruh kenderaan bermotor yang parkir di jalur pedestrian di Kota Medan.

bengkak, sering kali bang kami menjerit kesakitan,” kata Anum berlinangan air mata. Wali Kota sontak terkejut mendengar pengaduan Anum. Apalagi tidak hanya Anum, beberapa keluarganya yang lain juga ikut menangis. “Dokter jarang masuk Pak Wali. Kalau beginin terus, kami takut sesuatu terjadi dengan abang kami. Sudah beberapa kali kami minta agar pihak rumah sakit (RSUD) Dr Pirngadi) agar merujuk abang kami ke RSUD H Adam Malik, tapi sampai saat ini tidak juga dirujuk,” ungkapnya lagi. Yang membuat kondisi kesehatan abangnya semakin drou lagi,

dengan bekerja lebih baik serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Artinya pelayanan yang sudah baik di tahun 2017 dapat dipertahankan dan ditingkatkan. "Tahun 2018 Pemko Medan selain Memprioritaskan Program Pendidikan dan Kesehatan, juga masih memfokuskan program pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat kota Medan", kata Eldin. Wali Kota selanjutnya menghimbau kepada seluruh jajaran-

jelas Anum, setelah pihak dokter memberitahukan hasil pemeriksaan yang dilakukan. “Dokter langsung mengatakan kepada abang kami kalau dia kena kanker hati. Setelah mendengar ucapan dokter itu, kondisi kesehatan abang kami semakin menurun. Jadi tolonglah bantu kami, Pak Wali,” ungkap wanita yang mengaku tinggal di Paluh Kuro, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Wajah Wali Kota sontak memerah dan langsung menanyakan kebenaran pengaduan keluarga pasien kepada Dirut RSUD Dr Pirngadi Suryadi Panjaitan yang ikut mendampingi saat peninjauan berlangsung. Namun menurut Suryadi, pihaknya sudah memberikan pelayanan, sedangkan dokter tidak memeriksa karena kebetulan hari

nya untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki, terutama bagi para pejabat yang saat ini diberi amanah. Eldin minta amanah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dari 716 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Pemko Medan, tercatat 586 orang yang hadir, dinas luar 89 orang, cuti 21 orang , 3 orang izin dan Sakit 9 Orang, serta 8 orang tanpa keterangan. (VIN) libur. Tidak puas mendengar jawaban Suryadi, Wali Kota kemudian menanyakan siapa dokter yang bertanggung jawab di ruang tersebut. Namun dokter yang dicari tidak berada di tempat, Wali Kota pun tampak marah. “Segera jatuhkan sanksi kepadanya (dokter yang bertanggung jawab). Saya tidak mau ada keluhan seperti ini. Seluruh pasien yang dirawat di rumah sakit ini harus mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya!” tegas Wali Kota kepada Dirut RSUD Dr Pirngadi dengan wajah merah. Setelah itu Wali Kota pun mencoba menenangkan keluarga pasien. Dia memastikan pasien yang bersangkutan akan dirawat dengan sebaik-baiknya. (VIN)


E D I S I 487 8 - 14 JANUARI 2018

KPKPOS

Mantan Pangdam Iskandar Muda

Gantikan Edy Rahmayadi Sebagai Pangkostrad JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengangkat Letjen Agus Kriswanto, yang sebelumnya menjabat Dankodiklat TNI AD, sebagai pangkostrad menggantikan posisi Letjen Edy Rahmayadi. Sedangkan, Letjen Edy yang telah mengajukan pensiun dini, dimutasi sebagai perwira tinggi Mabes TNI AD. Sebelum menjabat Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) dan Panglima Komando Angkatan Darat (Pangkostrad), Agus Kriswanto pernah menjabat Panglima Kodam Iskandar Muda (IM) di Banda Aceh tahun 2014. Menjabat Pangdam IM, Agus menggantikan Mayjen Pandu Wibowo. Kemudian Agus dimutasi ke Dankodiklat dan jabatannya digantikan Mayjen TNI Luczisman Rudy Polandi. Agus resmi menjabat Pangdam IM mulai 24 Juli 2014 hingga 16 Februari 2016. Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/12/I/2018 tertanggal 4 Januari 2018. Total ada 20 perwira TNI yang dimutasi dalam keputusan Marsekal Hadi. Keputusan tersebut telah melalui rapat Wanjakti TNI. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi telah menyetujui pengunduran diri Edy. Edy mengajukan pensiun dini dalam rangka ingin maju sebagai cagub dalam Pilgub Sumut

Meski Pensiun, Budi Gunawan Tetap Jabat Kepala BIN JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira Polri yang memasuki masa pensiun. Salah satunya adalah Kepala Badan Intelijen Nasional ( BIN) Jenderal Budi Gunawan. Mutasi berdasarkan telegram rahasia Kapolri Nomor ST/15/I/ 2018 yang dikeluarkan Jumat (5/ 1). "Mutasi adalah rangkaian tour of Duty. Ada juga dalam rangka pensiun," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal saat dikonfirmasi, Jumat (5/1). Budi dimutasi sebagai perwira tinggi Badan Intelejen dan Keamanan Polri. Namun, statusnya tetap sebagai Kepala BIN. "Pak BG pensiun dari Polri,

tetapi tetap jadi kepala BIN karena BIN tidak berdasar dari Polri," kata Iqbal. Iqbal mengatakan, Budi Gunawan telah memasuki usia pensiun, yakni 58 tahun. Sesuai regulasi, perwira tinggi tersebut tidak lagi menjadi polisi aktif. Selain Budi Gunawan, dalam surat telegram itu terdapat 31 nama perwira lain yang dimutasi dalam rangka pensiun. Mereka antara lain pati Mabes Polri Brigjen Pol Didik Purnomo, pati Lemdiklat Polri Irjen Wilmar Marpaung, pati SSDM Polri Irjen Achmad Syukrani, dan analis kebijakan utama bidang Akpol Lemdilkat Polri Irjen Erwin Triwanto. (INT)

Jenderal Budi Gunawan

Letjen Agus Kriswanto 2018. Selain itu, Pangdam XII/ Tanjungpura Mayjen Andika Perkasa juga dimutasi sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI AD. Andika menggantikan Letjen Agus Kriswanto yang diangkat sebagai Pangkostrad pengganti Letjen Edy Rahmayadi. Sementara itu, posisi lama Andika sebagai Pangdam XII/ Tpr akan digantikan oleh Mayjen Achmad Supriyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Pa Sahli Tk III Bid Komsos Panglima TNI. Dia pun digantikan oleh Brigjen Suhadjanto. Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah ketika dikonfirmasi terkait informasi tersebut belum memberikan jawaban. Pada Surat Keputusan Panglima (Skep) kali ini, ada 20 Perwira tinggi dan perwira menangah yang dimutasi. (INT)

Cina Segera Bangun Taman AI Raksasa BEIJING - Cina akan membangun taman raksasa untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau AI yang berbiaya 13,8 miliar yuan atau setara Rp 30 triliun. Taman teknologi raksasa yang diberi nama Beijing Park akan menjadi rumah untuk sekitar 400 perusahaan yang akan menghasilkan produk senilai 50 miliar yuan setiap tahunnya. Taman ini nantinya akan diisi antara lain kampus yang sedang dibangun di kota Mentougou di sebelah barat Beijing. Pembangunan kampus dijadwalkan rampung lima tahun di atas lahan seluas 54,87 hektar. Di taman ini akan tersedia data berukuran besar dengan kecepatan tinggi, cloud computing, biometrik untuk fokus pada AI. Akan ada internet bergerak dengan kemampuan 5G, layanan super komputer, dan cloud. Pengembang proyek taman ini adalah Zhongguancun Development Group yang bermitra dengan universitas di Cina dan luar negeri serta lembagalembaga penelitian dan perusahaan besar untuk menjadi pusat penelitian AI, termasuk juga laboratorium AI berskala nasional. Pemerintah Cina pada Juli 2017 telah menyatakan bahwa negaranya telah merancang Cina menjadi pemimpin dunia di bidang AI pada tahun 2013.

HALAMAN 16

Cina bertujuan membuat industri tersebut yang nilainya mencapai 1 triliun yuan. Cina ingin membuat terobosan besar dalam teknologi AI tahun 2025. Selanjutnya, Beijing berharap dapat memperluas komersialisasi AI di Cina di area seperti kota-kota pintar, termasuk untuk kapabilitas militernya. Rencana besar Cina di bidang AI ini telah menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat internasional. Amerika Serikat, misalnya, sudah mencermatinya. Laporan Pentagon baru-baru ini menunjukkan betapa khawatirnya Washington terhadap perusahaan-perusahaan Cina yang berinvestasi di bidang start-up di Amerika Serikat. Sehingga akan mengetatkan pengawasan. Menurut sejumlah ahli seperti Jim Breyer telah membandingkan persaingan antara Cina dan Amerika tentang AI seperti persaingan di bidang ruang angkasa pada era 50-an. Begitupun, Breyer yakin Amerika akan memimpin Cina di bidang AI. "Mereka, Cina, tidak akan nomor satu, karena menurut saya level jenius dan kreativitas ada di Silicon Valley yang gigih dan selalu akan gigih," kata Breyer pada CNBC yang dikutip Asiaone, 4 Januari 2018. (INT)

SBY : Jangan Ada Intimidasi Rakyat untuk Memilih BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar tidak ada intimidasi dan upaya menghalanghalangi rakyat untuk menentukan pemimpin pilihannya.

Pernyataan soal ini merupakan satu dari lima pernyataan politik SBY yang disampaikan di Kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1). "Jangan ada yang melakukan intimidasi, jangan ada yang menghalang-halangi kehendak rakyat, jangan ada yang curang mengubah suara rakyat," kata SBY. Menurut SBY, rakyat sudah berdaulat dan menjadi penentu. Dengan demikian, kata dia, negara harus menjamin kemerdekaan dan keamanan rakyat untuk menjatuhkan pilihannya.

Demokrat menilai, rakyat semakin matang, tertib, dan semakin partisipatif dalam mengikuti pilkada dan

pemilu. "Negara harus berterima kasih, karenanya kita harus menghormati

hak-hak rakyat untuk menjatuhkan pilihannya dalam memilih pemimpin dan wakil-wakilnya," ujar SBY. (INT)

LGBT Masuk Kategori Perzinahan dalam UU KUHP JAKARTA - Setelah kandas di Mahkamah Konstitusi (MK), perjuangan melawan segala macam bentuk perzinahan, kumpul kebo, pencabulan, dan kekerasan seksual harus terus berlanjut. Kali ini 'medan perjuangan' beralih ke lembaga pembuat Undang-Undang (UU) yaitu DPR dan Pemerintah yang saat ini hampir rampung membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang sudah tidak relevan lagi karena merupakan peninggalan penjajahan Belanda sehingga banyak mengabaikan norma agama dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Ketua Komite III DPD Fahira Idris menegaskan, bahwa gerakan untuk mengawal dan memastikan RUU KUHP memperluas pidana perzinahan harus menjadi agenda besar umat beragama di Indonesia tahun 2018 ini Sudah saatnya larangan zina diberlakukan merata tidak hanya bagi mereka yang sudah terikat

perkawinan, tetapi juga untuk mereka yang belum terikat perkawinan serta bagi mereka yang melakukan hubungan intim sesama jenis. Gerakan ini juga sebagai wujud menjalankan perintah agama yang mengharamkan perzinahan dan LGBT. Menurut Fahira, membatasi pidana perzinahan hanya bagi mereka yang sudah terikat perkawinan, sama saja artinya negara mendukung seks bebas dan melegalkan hubungan intim sesama jenis. Fahira juga menegaskan bahwa perluasan kategori hubungan intim sesama jenis sebagai bentuk perzinahan bukan sengaja untuk memidanakan kalangan LGBT,

tetapi sebagai bentuk keadilan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa saja. "Mereka (LGBT) hanya akan dipidana jika melakukan hubungan intim atau memperkosa sesama jenis. Jadi jika ada anggapan perluasan ini akan mengkriminalkan LGBT, sangat tidak berdasar, karena siapa saja yang melalukan perzinahan akan kena sanksi pidana. Ini bentuk keadilan. Jangan karena mereka suka sesama jenis, mereka bebas berzinah karena hukum tidak mengatur. Sementara perzinahan yang berbeda jenis kelamin dipidana. Ini tidak adil. Kita juga harus pastikan ini bukan delik aduan, jadi penegak hukum bisa langsung memproses tanpa menunggu aduan," ujar Fahira Idris, di Jakarta, Kamis (4/1/). Menurut Fahira, isu lain yang juga harus dikawal dalam proses pembahasan RUU KUHP ini adalah memastikan bahwa perkosaan hendaknya ditujukan baik kepada pelaku maupun korbannya yang berasal dari laki laki maupun perempuan.

Selain itu, dalam UU KUHP nantinya, larangan cabul sesama jenis hendaknya ditujukan baik dilakukan oleh sesama orang dewasa, oleh orang dewasa dengan anak, maupun dilakukan oleh sesama anak. Tentunya hal yang berkaitan dengan anak mengedepankan aspek perlindungan anak dan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang sudah ada. Kepastian hukum larangan perzinaan, hukuman tegas kepada pelaku perkosaan, dan larangan hubungan homoseksual akan memiliki efek pencegahan dan menjadi acuan untuk tidak melakukan perilaku seksual menyimpang. "Jadi point-nya di pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual, perzinahan, hubungan intim sesama jenis, karena hukum melarangnya, bukan kriminalisasi. Saya berharap semua elemen bergerak mengawasi pembahasan RUU KUHP ini. Jangan sampai kita kecolongan," pungkas Ketua Umum Ormas Bang Japar . (INT)

Dua Hal Yang Perlu Diperhatikan Pasangan Calon

Ilham SAPUTRA

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka proses pendaftaran calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada), 8-10 Januari 2018. Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh partai maupun pasangan calon (paslon) saat mendaftar sehingga dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat. Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, kedua hal tersebut yakni syarat pencalonan dan syarat calon. Untuk syarat pencalonan harus dipastikan ada dan sah saat mendaftar,

meliputi surat pencalonan (formulir B-KWK), keputusan DPP Partai Politik tentang persetujuan parpol (formulir B1-KWK), surat pernyataan kesepakatan parpol dalam pencalonan (formulir B2-KWK) serta surat pernyataan kesepakatan antara parpol dengan paslon (formulir B3-KWK). “Syarat pencalonan wajib ada dan sah. Beberapa yang perlu diperhatikan kop surat di formulir B1-KWK, nama paslon, daerah pemilihan, pengurus yang menandatangani serta stempel dan tandatangan,” ujar Ilham

saat memimpin “Rapat Kordinasi Persiapan Pendaftaran Pemilihan 2018”, di Kantornya, Kamis (4/1). Adapun syarat calon, (sesuai dengan pasal 42 ayat 1 PKPU 15/2017), maka yang perlu disiapkan adalah fotokopi EKTP, fotokopi ijazah, SKCK, naskah visi misi paslon, daftar tim kampanye, hingga surat keterangan berhenti dan surat keterangan mantan terpidana bagi yang telah selesai menjalankan. “Syarat calon juga wajib ada saat mendaftar, namun keabsahannya diteliti pada masa penelitian dan jika belum

memenuhi dapat dilengkapi pada masa perbaikan,” tambah Ilham. Ilham menambahkan, apabila dua hal tersebut tidak terpenuhi, tapi masih dalam masa pendaftaran maka KPU akan mengembalikannya untuk kemudian diperbaiki. Namun, apabila tidak ada lagi waktu karena terjadi pada akhir masa pendaftaran maka KPU akan menolaknya. “Makanya kami berharap pasangan calon mendaftar tidak diakhir sehingga masih ada waktu memperbaiki,” tutup Ilham. (INT)

Epaper kpkpos 487 edisi senin 08 januari 2018  
Epaper kpkpos 487 edisi senin 08 januari 2018  

Epaper kpkpos 487 edisi senin 08 januari 2018

Advertisement