Page 1

EDISI 486/ THN IX 25 - 31 DESEMBER 2017 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Usai Diperiksa KPK, Setnov dan Putranya Sama-sama Bungkam JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (22/ 12). Novanto lebih dari empat jam berada di KPK untuk menjalani pemeriksaan mulai pukul 13.19 WIB hingga pukul 17.19. Usai pemeriksaan, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu hanya bungkam. Ia hanya mengeluarkan senyum kecil sembari berjalan masuk menuju mobil tahanan. Novanto tak menjawab saat dimintai tanggapan bagaimana pemeriksaannya yang berbarengan dengan pemeriksaan anaknya, Rheza Herwindo. Jadwal pemeriksaan terhadap

JAKARTA - Sepertinya partai berlambang pohon beringin mulai gaduh, pasalnya warisan jabatan Setia Novanto sebagai Ketua DPR sangat diminati banyak anggotanya.

Korut Bantah Kekuatan Nuklirnya Jadi Ancaman Dunia PYONGYANG -- Korea Utara (Korut) menyatakan kekuatan nuklirnya tidak akan mengancam negara-negarayang menghalau kepentingannya. Pernyataan ini merupakan respons Korut atas pernyataan Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson. Dalam sebuah wawancara dengan pers Inggris baru-baru ini, Williamson mengatakan perkembangan nuklir Korut telahmenimbulkan ancaman besarbesaran terhadap negaranya. Terlebih setelah Pyongyang mengklaim berhasil menguji rudal balistik antarbenua pada akhi rNovember lalu. Namun Korut, melalui juru bicara Asosiasi Korea-Eropa, menanggapi pernyataan Williamson dengan menyebut bahwa kekuatan nuklirnya tidak akan mengancaman negara-negara yang menghalangi kepentingan Pyongyang. "Kekuatan nuklir kita tidak akan menimbulkan ancamanapapun terhadap • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Tamparan Keras Buat Donal Trump Belum lama menjabat Presiden AS, Donald Trump tiba-tiba awal Desember mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini tentu saja memicu protes dari berbagai negara, khususnya negaranegara Arab dan Muslim. Berbagai gelombang protespun dilancarkan atas tindakan yang dirasa semena-mena oleh orang nomor satu di Amerika ini bahkan protes boikot produk AS pun muncul termasuk Indonesia. Melihat gelombang protes yang besar tersebut, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang untuk melakukan pemungutan suara guna menyetujui resolusi yang menentang tindakan unilateral AS terhadap Yerusalem. Sebanyak 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi tersebut, dikarenakan Lebih dari 120 negara anggota PBB menolak • LANJUT KE HAL. 2

Setelah resmi menjadi terdakwa atas kasus korupsi megaproyek e-KTP. Kondisi ini sempat membuat panas. Nama Aziz Syamsudin sempat diminta Setnov untuk menggantikannya namun keputusan itu ditolak. DPP Partai Golkar merasa cara itu melangkahi prosedur. Banyak nama dikabarkan calon kuat

ketua DPR selain Aziz. Mereka di antaranya Bambang Soesatyo, Fadel Muhammad dan Ridwan Hisjam. Panasnya perebutan kursi ketua DPR antar kader Golkar dibenarkan Hisjam. Panjang-lebar Hisjam menceritakan. Terutama terkait keributannya dengan Aziz. Dia mengatakan salah satu pemicu keributan itu adalah mem-

bahas surat pengunduran diri Novanto dari kursi Ketua DPR dan penunjukan Novanto kepada Aziz sebagai pengganti ketua DPR. "Terjadi perdebatan, terus saya dan Pak Aziz terjadi perdebatan keras juga • LANJUT KE HAL. 2

Hasrat Politik Letjen Edy Rahmayadi Tak Terbendung JAKARTA - Hasrat politik Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Edy Rahmayadi tak terbendung lagi. Pandangannya kini mengarah pada pertarungan untuk memperebutkan kursi Gubernur Sumatera Utara. Dia semakin mantap melangkah menuju arena pertarungan dengan menanggalkan seragamnya sekaligus melepaskan jabatan strategisnya sebagai Pangkostrad. Edy Rahmayadi sudah mengajukan pensiun dini sebagai Pangkostrad. Suratnya sudah disampaikan kepada Mabes TNI dan diperkuat dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Keputusannya pamit dari dunia militer tak bisa ditawar meski Panglima TNI Marsekal Hadi menganulir surat keputusan rotasi perwira di institusi TNI. Tidak ada lagi tawar menawar. • LANJUT KE HAL. 2

Letjen Edy Rahmayadi.

Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley telah memperingatkan Trump akan mengamati dan dia akan mencatat namanama negara yang mengecewakan 'Negeri Paman Sam'. Lebih jauh, menjelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Trump mengancam akan memotong bantuan luar negeri AS untuk negara-negara yang memberikan suara kontra-AS. Namun sekali lagi kebijakan 'American first'

Trump menghasilkan "America alone' sehingga sejumlah petinggi dan warga Palestina bersuara AS tidak dapat dan pantas lagi bertindak sebagai mediator perdamaian. Wakil Presiden Mike Pence menunda jadwal kunjungan ke kawasan Timur Tengah pekan ini, setelah pemimpin Kristen Palestina dan Arab menyatakan enggan menemuinya. Mereka ogah bertemu Pence sebagai • LANJUT KE HAL. 2

Sudah Waktunya Pansus Angket KPK Diakhiri Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melakukan evaluasi kinerja pada awal Januari 2018. Salah satu yang akan dievaluasi adalah keberadaan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI. Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai, sudah waktunya masa kerja Pansus Angket KPK diakhiri. "Sebagai ketua harian saya akan

• LANJUT KE HAL. 2

MUI Bentuk Tim Kajian soal MK Menolak Uji Materi LGBT JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi tentang zina dan hubungan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Putusan MK tersebut menolak mempindanakan pasangan bukan suami istri maupun LGBT yang melakukan zinah atau kumpul kebo. Menyikapi putusan tersebut Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI KH. Muhyiddin Junaidi mengatakan bahwa MUI sangat menyayangkan terhadap hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi mengenai kumpul kebo dan LGBT. “Kita (MUI) sangat menyayangkan sikap MK tersebut,” ujar Muhyiddin, Rabu (20/12). Muhyiddin juga menilai bah-

wa MK dalam melakukan putusan tidak melihat agama dan hanya melihat kepada sesuatu yang dilihat saja. Padahal pihak MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa kumpul kebo dan LGBT haram dalam Islam “Kita sudah putuskan bahwa ada fatwanya yang menyebut kedua perbuatan tersebut haram di dalam Islam,”jelasnya. Muhyiddin mengatakan bahwa tidak diterimanya judicial review terhadap kumpul kebo dan LGBT ini juga membuat umat Islam merasakan kekecewaan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya MK mengabulkan permohonan uji materi mengenai penganut kolom kepercayaan yang bisa ditulis di KTP • LANJUT KE HAL. 2

MK Harusnya Perluas Norma Pasal Kesusilaan

Kalah di PBB, AS Tetap Berperan Vital HASIL voting di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (21/12), merupakan pukulan telak bagi Amerika Serikat. Namun, semua klaim yang menyebutkan Washington telah kehilangan peran sebagai mediator perdamaian Timur Tengah mungkin terbukti terlalu dini. Mayoritas besar negara anggota PBB, termasuk sekutu-sekutu AS dan penerima bantuan utama, memberikan suara 'ya' untuk resolusi yang menolak pengakuan sepihak Presiden Donald

Novanto memang bersamaan dengan pemeriksaan terhadap Rheza Herwindo. Baik Novanto maupun Rheza diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Priharsa Nugraha mengatakan, Novanto diperiksa berkaitan dengan kasus Anang Sugiana. Beberapa kali Novanto memang pernah diperiksa untuk Anang. Pemeriksaan yang dilakukan beberapa kali ini, menurut dia, karena penyidik perlu

menyampaikan pandangan saya bahwa sudah waktunya hak angket ini diakhiri," ujar Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/ 12). "Artinya harus ada segera mengambil kesimpulan. Tidak perlu lagi berlama lama. Agar tidak menciptakan kebingungan terhadap rakyat Indonesia," kata dia. Secara pribadi, Nurdin akan mendorong agar Pansus Angket KPK bisa segera mengambil kesimpulan, bukan justru mengulur-ulur kerjanya. Hal itu juga dimaksudkan agar tak

menjadi politisasi terhadap pihak tertentu. Terlebih, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang baru saja diselenggarakan, disampaikan pernyataan politik yang salah satunya menegaskan sikap pemberantasan korupsi. "Harus semakin diperkuat KPK dalam rangka menciptakan pemberantasan korupsi di negeri ini," ujar bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan itu. • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA -- Pengamat Hukum Universitas al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya melakukan perluasan norma terkait pasal kesusilaan. Faktanya hal itu merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan moral dan etika. "Seharusnya MK kemarin memberikan ketegasan tentang permohonan yang diajukan oleh para pemohon itu karena itu sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar Suparji di Warung Daun, Cikini, Sabtu (23/12). Selain itu, Suparji mengatakan, orangyang akan dihukum itu tentunya yang melakukan perbuatan pidana.Apakah kemudian MK juga akan termasuk mempidanakan orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai LGBT, ia menilai itu terlalu luas. "Tapi justru yang penting adalah bagaimana ada orang yang terbukti melakukan pencabulan yang kemudian homoseksual tadi

itu maka itu yang akan dipidana," katanya. Suparji menjelaskan, di dalam pasal 292 hanya terbatas pencabulan antara orang dewasa terhadap anak. Menurutnya, hal itu pun menjadi pertanyaan bagaimana jika yang melakukan pencabulan adalah anak-anak dengan korban orang dewasa. "Apakah anak-anak yang akan dipidana, tentunya tidak, karena yang dewasa itu bisa menghindarkan diri dari perbuatan cabul itu," jelasnya. Oleh karena itu, yang perlu dikabulkan lebih dulu adalah pihak yang betul-betul melakukan perbuatan pencabulan dan perilaku menyimpang terjadinya homoseksual. Sehingga menurut Suparji, jika kemudian masuk pada ranah yang lebih tinggi lagi misalnya termasuk mereka yang mendeklarasikan LGBT, maka perlu diakomodir ketentuan yang lebih luas, misal dalam KUHP nanti.(INT)

Tidak Terbit Bersama ini disampaikan kepada pembaca setia KPKPos bahwa KPKPos tidak terbit pada Minggu Pertama Januari 2018 Dikarenakan Tahun Baru Nasional dan akan terbit lagi pada Minggu Kedua Januari 2018. Demikian disampaikan dan harap maklum.

Penerbit


2

KPK POS E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

SAMBUNGAN

Dugaan Pungli di Dinas PMPTSP, Pospera Labuhanbatu Laporkan ke Presiden dan Kapolri RANTAUPRAPAT-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Labuhanbatu selaku mata, hati, telinga dan mulut rakyat untuk Jokowi, melaporkan dugaan praktik pungutan liar (Pungli) atas pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah usang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Labuhanbatu ke Presiden Joko Widodo. "Laporan tersebut kami sampaikan tanggal 15 Desember 2017. Laporan serupa juga kami tujukan kepada Menteri Dalam Negeri, DPP Pospera, Jaksa Agung, Kapolri, Tim Saber Pungli, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, DPD Pospera Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu," ungkap Ketua DPC Pospera Labuhanbatu, Nelson Binhari Manalu. Nelson menyebut laporan dugaan Pungli itu disampaikan menindaklanjuti surat DPC Pospera Labuhanbatu tanggal 11 Desember 2017 tentang Somasi yang diajukan kepada Plt Kepala Dinas PMPTSP Labuhanbatu yang tidak ada klarifikasi dari dinas tersebut, sehingga masalah dugaan Pungli pengutipan retribusi IMB atas Peraturan Daerah Labuhanbatu yang telah dibatalkan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 2016, dilaporkan ke Polres Labuhanbatu dengan laporan nomor 108/Eks/ Pospera-LB/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang diterima Kepala SPK A Aiptu Darman. Permasalahan dugaan Pungli di Dinas PMPTSP Labuhanbatu terungkap setelah Ahmad Husin Siregar berencana membangun perumahan Taman Sempurna Indah di Jalan Sempurna Lingkungan Aek-

tapa Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Perumahan yang akan dibangun berlantai 1 gedung tidak sederhana berupa rumah tempat tinggal 67 unit (13 unit type 45, 15 type 54 dan 39 type 80), namun dipungut biaya konsultan Rp20 juta dan retribusi sebesar Rp20.224.800, sesuai Perda Labuhanbatu nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi IMB. "Padahal Mendagri telah membatalkan 7 Perda Labuhanbatu tanggal 20 Juni 2016, termasuk Perda IMB tersebut, tetapi masih dikutip retribusinya oleh Dinas PMPTSP, yang seolah-olah Perda tersebut masih berlaku," sebut Nelson. Tetapi, meski pihak pengembang memenuhi hasrat Dinas PMPTSP, IMB yang dimohonkan tidak diserahkan pihak dinas tersebut walau telah diterbitkan. Pengembang bahkan diperbolehkan memoto IMB dimaksud, tetapi tidak boleh dibawa. Plt Kepala Dinas PMPTSP Labuhanbatu dituding menahan surat IMB perumahan Taman Sempurna Indah. Upaya itu dianggap bukan mempermudah investor, sebab retribusi sudah dibayar lunas, namun IMB tidak diserahkan ke pihak pengembang. Tudingan itu disampaikan perwakilan perumahan Sempurna Indah, Rahmad Syukur Siregar di Rantauprapat. "Kami merasa aneh dengan pelayanan pihak Dinas PMPTSP, sebab kami telah membayar retribusi yang mereka minta tanggal 28 November 2017 sebesar Rp20.224.800 yang diterima bendahara penerimaan Syahrizal Ahmad Rambe, tapi IMB tak dikasih," kesalnya. Ironisnya bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) perumahan

TAMPARAN KERAS BUAT DONAL TRUMP........................................................ • DARI HALAMAN. 1 klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerusalem sebagai ibu kota Israel. sehingga pernyataan Donal Trump tentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel gagal total. Tentu saja hal ini membuat Donal Trump berang karena merupakan tamparan keras buat dirinya, seperti dikutip dari Independent, Jumat (22/12/2017), dia mengancam negara-negara yang mendukung resolusi PBB menolak keputusan Negeri Paman Sam mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. "Biarkanlah mereka (negaranegara itu--RED) memilih untuk menentang kita," ujar Trump kepada wartawan dalam pertemuan kabinet di Gedung Putih. Trump mengancam akan menyunat bantuan AS kepada negaranegara yang menentang keputusannya tersebut. "Kita akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Tapi ini tidak seperti dulu, di mana mereka bisa memilih melawan Anda dan kemudian Anda membayar mereka ratusan juta dolar," ujar Trump. Keputusan AS untuk memveto resolusi Dewan Keamanan mendorong digelarnya sesi khusus di Majelis Umum PBB. Di Majelis Umum,

AS dinyatakan tidak memiliki hak veto seperti di Dewan Keamanan PBB. Tentu saja hal ini membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin kehilangan dukungan dari rakyat Amerika. Sebagai bukti, hasil polling terbaru menunjukkan, lebih dari 40% responden berpikir sudah saatnya memulai proses pemakzulan terhadap Trump. Selain itu, jumlah responden yang menyerukan proses pemakzulan untuk segera berlangsung setara dengan 38% responden yang percaya bahwa Trump berkolusi dengan Rusia untuk memenangkan pemilihan 2016. Dua pekan lalu, Per wakilan Demokrat Al Green memaksakan dilakukan voting di DPR terkait pasal pemakzulan melawan Trump. Pemungutan suara tersebut gagal, namun 58 anggota dari Demokrat mendukung langkah Green. Keinginan warga Amerika untuk melakukan impeachment bukanlah satu-satunya kabar buruk bagi Trump dalam polling ini. Kesombongan keangkuhan tentu bukan milik manusia dan itu akan membuat kehancuran buat dirinya sendiri. Begitu juga dengan Donal Trump, mari kita lihat apakah keangkuhan akan terus dilakoninya.

MUI BENTUK TIM KAJIAN SOAL MK MENOLAK UJI MATERI LGBT..................... • DARI HALAMAN. 1 dan KK. Selain itu dia juga menyatakan bahwa MUI sudah membuat tim

kajian yang nanti akan membahas putusan MK tersebut. “Kita sudah buat tim dan kita minta MK agar berpikir serius,” tukasnya.(OZ)

KORUT BANTAH KEKUATAN NUKLIRNYA JADI ANCAMAN DUNIA........ • DARI HALAMAN. 1 negara dan wilayah manapun, asalkan kepentingan Korut tidak dilanggar," ujarnya pada Jumat (23/ 12), seperti dilaporkan kantor berita Korut KCNA. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat telah memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) pada Jumat (22/ 12). Sanksi kali ini akan membatasi akses Korut terhadap produk minyak bumi dan minyak mentah, serta membatasi pendapatannya dari pekerja di luar negeri. "Sanksi ini mengirimkan pesanyang jelas kepada Pyongyang, pembangkangan lebih lanjut akan men-

KPKPOS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

gundang hukumandan isolasi lebih lanjut juga," kata Duta Besar Amerika Serikat (AS) untukPBB Nikki Haley, setelah pemungutan suara. AS adalah negara yang paling vokalmenyuarakan penentangan terhadap proyek rudal nuklir Korut. Hal ini memang takbisa dilepaskan dari ambisi Korut sendiri yang ingin membangun sebuah rudaldengan kemampuan menjangkau daratan AS. Pyongyang mengklaim rudal yangdibangunnya bertujuan untuk mempertahankan negara dari ancaman AS. Kendati telah disanksi bertubi-tubi oleh DK PBB, namun Korut masih enggan meninggalkan proyekrudal nuklirnya.(INT)

tersebut sudah terbit dan ditandatangani oleh Kadis PMPTSP sesuai Keputusan Nomor:503.764/ 237/DPMPTSP-BP4/2017 tanggal 27 November 2017. "Bahkan IMBnya sudah saya foto, tapi gak juga dikasihnya," ujar Syukur memperlihatkan foto IMB tersebut dan foto penyerahan uang IMB. Katanya, mereka mengajukan permohonan IMB sejak Maret

2017. Namun karena tidak kunjung selesai, Syukur kembali mendatangi Dinas PMPTSP, tetapi pihak Dinas PMPTSP beralasan permohonan mereka telah hilang dan pihak depelover kemudian kembali mengajukan permohonan pada Agustus 2017. Setelah diajukan kemudian IMB tersebut diproses di Dinas PUPR Labuhanbatu untuk menda-

patkan rekomendasi teknis pada Oktober 2017. Setelah proses selesai Syukur kemudian diminta datang ke kantor DPMPTSP dan membayar uang retribusi sejumlah Rp 20.224.800 dan diterima bendaharawan dinas tersebut tanggal 28 November 2017. Selang sebulan lamanya, belum ada kabar dari pihak Dinas PMPTSP dan dirinya berinisiatif

mendatangi kantor tersebut untuk mempertanyakan prihal IMB tersebut. Kemudian Syukur bertemu langsung Paruhuman Daulay selaku Plt Kepala Dinas mempertanyakan soal IMB dan Paruhuman berkilah izinnya belum bisa diberikan dengan berbagai alasan. Menurut Syukur, Paruhuman mengakui jika IMB tersebut telah diterbitkan dan memperlihatkan

IMB-nya. Anehnya ketika disinggung oleh wartawan jika perwakilan depelover bernama Rahmad Syukur Siregar telah memperlihatkan foto IMB tersebut kepada wartawan yang difoto ketika Paruhuman memperlihatkanya kepada pihak depelover, Paruhuman kembali berkilah jika persyaratan ijin tersebut masih belum lengkap.(GO)

GADUH REBUT WARISAN JABATAN SETYA NOVANTO ........................................................................ • DARI HALAMAN. 1 karena memang saya menyampaikan di luar forum bamus, tepatnya di ruang sebelah saat pimpinan sidang memberikan skors. Saya sampaikan kepada beliau 'Pak Aziz. Kenapa kok proses ini yang ditempuh?" cerita Ridwan, Jumat pekan lalu. Menurut dia, Aziz berkukuh bahwa penunjukannya oleh Novanto sebagai ketua DPR tak menyalahi apa pun. Ridwan tidak terima. Keadaan dua kader Golkar ini semakin tegang. Tutur kata mereka semakin memicu kemarahan. Suaranya sama-sama keras. Hingga sempat dikira bakal terjadi perkelahian. Atas kejadian tersebut, Ridwan menjelaskan bahwa pemilihan ketua DPR tidak bisa diputuskan sepihak. Seharusnya ketua DPR dibahas dan disepakati pengurus baru DPP Partai Golkar setelah pengukuhan di Munaslub pada 19-20 Desember 2017 nanti. "DPP harus membuat keputusan dengan pengurus yang baru lalu menyerahkan namanya kepada DPR dalam rapat paripurna," tegasnya. Meski begitu, dirinya tak menampik ingin mendapat kesempatan menjabat ketua DPR bila dipercaya partainya. "Saat ini saya

pimpinan Fraksi Golkar di DPR RI, dari segi umur pun saya sudah masuk usia 60 tahun. Jadi menurut saya sudah cukup pengalaman untuk memimpin sebuah organisasi lembaga legislatif karena memang jam terbang saya banyak di lembaga ini," jelasnya. Aziz sebelumnya memang meyakini bahwa titah Novanto tidak menyalahi aturan. Apalagi dalam surat itu sudah ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Sekjen Golkar Idrus Marham dan juga Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Tiga orang dalam surat itu memang dikenal dekat dengan Aziz. Atas keputusan itu, Aziz juga menegaskan bahwa penunjukannya sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto tidak perlu dibahas dalam rapat pleno. Hal itu lantaran sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. "?Dalam anggaran dasar tidak perlu dibahas dalam pleno," tegas Aziz pekan lalu. Pernyataan Aziz juga didukung Idrus. Aturan itu terdapat dalam AD pasal 20 dan ART 20. Dalam aturan itu menyebut bahwa tiap hal strategis harus dibicarakan DPP bersama Ketua Dewan Pembina. Termasuk dalam menunjuk posisi Duta Besar, Menteri dan juga Ket-

ua DPR. Meski begitu, langkah Aziz menuju kursi ketua DPR justru ditolak. Sebanyak 56 anggota fraksi Golkar di DPR meneken penolakan. Penolakan itu dituliskan lewat surat pernyataan dengan tanda tangan 56 anggota fraksi Golkar tadi. Dalam surat itu tertulis, alasan dari penundaan penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR karena mematuhi kesepakatan rapat pleno DPP Golkar pada 21 November 2017. Rapat itu memutuskan pergantian Setnov dari posisi Ketua DPR dilakukan setelah proses praperadilan atas kasus korupsi proyek e-KTP. Rapat pleno merupakan forum pengambilan tertinggi setelah Munas dan Rapimnas di mana pesertanya terdiri dari Ketua Umum dan pengurus partai Golkar. Salah satu dari dua unsur itu dapat diwakilkan namun tidak dapat sepihak membatalkan keputusan rapat pleno. Lewat surat itu pula puluhan anggota Fraksi Partai Golkar meminta Plt Ketum Idrus Marham untuk berkoordinasi dengan Ketua Harian, para Korbid, dan Bendahara Umum dalam mengambil keputusan strategis. Melihat bursa nama calon ket-

ua DPR, para kandidat pun mulai perang gagasan dan ide. Itu diakui politisi senior Partai Golkar, Fadel Muhammad. Namun, dirinya menyerahkan nasib tersebut kepada partai. Tetapi, dia memang menginginkan adanya regulasi lebih baik dalam struktur DPR. Selain itu, memperbaiki anggaran untuk kemiskinan. "Saya serahkan kepada proses di partai saja dan saya punya beberapa idea baru untuk perbaikan di DPR misalnya tentang pelaksanaan Better Regulation dan anggaran untuk kemiskinan dan kesenjangan juga pengawasan," kata Fadel ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu. Di samping itu, Fadel lebih mengikuti proses di internal partai dalam penunjukan ketua DPR harus melalui musyawarah. Meski tak menampik dirinya telah melakukan pelbagai lobi dengan Fraksi Partai Golkar dan Airlangga Hartarto selaku ketua umum. Terutama untuk merealisasikan beberapa idenya tadi. "Ya ada (lobilobi.) Tapi ada prosesnya. Semua dalam proses, tunggu Munaslub," ungkapnya. Dia juga menyoroti soal Aziz mendapat titah Novanto sebagai

pengganti ketua DPR. Fadel setuju Aziz tak diangkat buru-buru. Sebagai senior partai, dirinya justru khawatir. Jabatan Aziz justru hanya bertahan hingga Munaslub Partai Golkar. Sebab tidak menutup kemungkinan struktur organisasi hasil Munaslub bakal mengusung nama lain untuk jabatan ketua DPR. Kondisi ini juga menjadi perhatian Airlangga Hartarto. Sebagai politisi Partai Golkar, dia senada dengan para kader lainnya. Menolak penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto. Dia mengingatkan agar DPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak cepat melakukan perombakan posisi ketua. "Ini kan tentu tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR," tegas Airlangga. Partai Golkar akhirnya memutuskan bahwa pergantian Ketua DPR akan dibahas setelah Munaslub. Nantinya DPP Golkar bakal membicarakan soal kriteria Ketua DPR pengganti Setnov tersebut. Di antaranya mampu membangkitkan marwah lembaga dewan setelah Novanto diterpa isu korupsi. Tentunya harus figur bersih dan tak pernah punya urusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(MDC/BEN)

USAI DIPERIKSA KPK, SETNOV DAN PUTRANYA SAMA-SAMA BUNGKAM....................................... • DARI HALAMAN. 1 mengonfirmasi sejumlah hal baru yang ditemukan dari pemeriksaan saksi lain ataupun petunjuk-petunjuk. "Itu karena dalam pemeriksaan informasi itu dinamis. Jadi dikonfirmasi apa yang dia (Novanto) ketahui berkaitan dengan info baru yang didapat penyidik dari saksi lain atau petunjuk," kata Priharsa, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat petang. Sejalan dengan Rheza Herwin-

do, putra Setya Novanto, selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (22/12) juga bungkam saat ditanya wartawan. Rheza memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 09.49 WIB, dan baru keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 18.14 WIB. Saat diajukan sejumlah pertanyaan oleh wartawan, Rheza tak menjawab. Ia terus berjalan di halaman depan Gedung KPK menuju

mobil Toyota Kijang Innova hitam bernomor polisi B 114 ELS, yang menjemputnya. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Priharsa Nugraha mengatakan, dalam pemeriksan ini penyidik mendalami soal kepemilikan saham yang bersangkutan di PT Mondialindo Graha Perdana. "Diperiksa dalam kapastias sebagai mantan pemegang saham PT Mondialindo," kata Priharsa. Rheza sebelumnya disebut-se-

but memiliki saham Mondialindo bersama istri kedua Novanto, Deisti Astriani Tagor. Mondialindo merupakan perusahaan yang memegang mayoritas saham PT Murakabi Sejahtera. Murakabi sendiri adalah perusahaan yang pernah menjadi salah satu konsorsium peserta lelang proyek e-KTP. Atas pengaturan Andi Agustinus alias Andi Narogong, PT Murakabi hanya sebagai perusahaan pendamping.

Dalam pemeriksaan terhadap putri Novanto, Dwina Michaella, Kamis (21/12), penyidik KPK mendalami yang berkaitan dengan saham PT Murakabi Sejahtera. Dwina diketahui merupakan mantan komisaris perusahaan tersebut. "Yang coba didalami berkaitan dengan kepemilikan saham Murakabi, dan siapa pihak yang menyerahkan saham tersebut kepada yang bersangkutan," kata Priharsa, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (21/12).(NET)

HASRAT POLITIK LETJEN EDY RAHMAYADI TAK TERBENDUNG................................................. • DARI HALAMAN. 1 "Yang perlu anda ketahui semua saya sudah final, sudah bulat hati saya untuk menjadi Gubernur Sumut di 2018 apabila dipilih oleh rakyat Sumatera Utara. Tolong disiarkan sampe ke kutub utara dan kutub selatan biar ga ada yang nanya-nanya lagi," katanya, Rabu (20/ 12). Dia akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. Demi keinginannya bertarung di Pemilihan Gubernur Sumut, jenderal bintang tiga ini rela pensiun dini. Ini sebagai konsekuensi sekaligus syarat mutlak yang harus dipenuhi. Sebab, gubernur merupakan jabatan politik

dan berdasarkan UU TNI, bagi prajurit yang akan menjabat jabatan politik harus menanggalkan dan meninggalkan keprajuritan. "Saya mengajukan (pensiun dini) ini, mau maju di pilkada serentak 2018 yang sudah diatur KPU tanggal 8-10 Januari adalah waktu pendaftaran. Saya akan daftar," paparnya. Tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya terjun ke dunia politik. Termasuk Panglima TNI. Sebab, Panglima TNI tidak dalam posisi mengizinkan prajurit untuk mundur dari dunia militer dan merestui ikut kontestasi Pilkada. "Pensiun dini itu berjalan dengan sendirinya. Itu adalah hak prerogatif saya. Saya tak akan

ngomong begini kalau saya belum izin Panglima TNI baik lisan maupun tulisan," tegasnya. Keputusannya mundur dari TNI dan maju sebagai calon gubernur bukan tanpa perhitungan. Dia mengaku sudah mengantongi dukungan politik dari partai. Antara lain Gerindra, Hanura, PKS dan PAN. Bahkan, nama calon pendampingnya sebagai wakil gubernur sudah disebut. Yakni Musa Rajekshah. Dukungan politik yang paling jelas datang dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Setelah memilih dari sekian nama, Pak Prabowo sudah menetapkan mengusung Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur di

Pilgub Sumut 2018," Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, pada Rakorda Sumut di Tiara Convention, Medan, Sabtu (18/11). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tak banyak berkomentar soal hasrat politik prajuritnya. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah hak anak buahnya untuk maju dalam Pilkada 2018. Panglima TNI juga tak bisa melarang keputusan yang sudah diambil. "Ya haknya, ya haknya Pangkostrad (Letjen Edy Rahmayadi), ya karena hak memilih, hak yang sama dengan masyarakat," katanya usai mengikuti upacara apel persiapan Operasi Lilin 2017 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

Di sisi lain, Panglima TNI Marsekal Hadi berpesan pada semua prajuritnya agar tidak terseret arus politik praktis. Jelang tahun politik, mantan Kasau ini mengingatkan prajuritnya untuk menjaga netralitas dan tak tergoda berpolitik. Dia berharap seluruh prajurit mempertahankan profesionalitas. "Selanjutnya dalam waktu dekat kita menghadapi pesta demokrasi, Saya perintahkan kepada seluruh prajurit marinir untuk menjaga netralitas, dan tidak menyeret nyeret ke dalam politik praktis," imbuh Hadi di lapangan apel Kesatriaan Marinir Hartono Bhumi, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).(MDC)

KALAH DI PBB, AS TETAP BERPERAN VITAL ....................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 bentuk protes klaim sepihak Trump atas Jerusalem. Jadi, mungkin Washington harus menahan diri agar luka masyarakat Timur Tengah mengering dan persoalannya mengendap dahulu. Namun jika ada kesepakatan damai yang panjang dan sulit dipahami antara Israel dan Palestina, hanya satu broker yang bisa memberikannya, yakni AS. "Ada naik dan turun se-

belum masalah ini," kata David Makovsky, seorang veteran proses perdamaian dan peneliti senior di Washington Institute for Near East policy. "Jika saya memiliki satu dolar setiap kali orang mengatakan 'Oh, sudah berakhir sekarang, AS bukan seorang broker..." ujarnya dengan ironi. Dan Shapiro, yang menjabat duta besar untuk Israel era mantan Presiden Barack Obama, membantah pemungutan suara

tersebut sebagai 'sirkus PBB yang menyedihkan' dan mendesak Washington untuk kembali fokus pada tujuannya. "Apa strategi AS untuk mengakhiri konflik, mencapai dua negara, menghindari kenyataan binasional permanen? Atau setidaknya mempertahankan tujuan tersebut tetap hidup?" kicaunya di Twitter. Cetak biru Strategi itu harus diungkap

dalam beberapa pekan atau bulan mendatang saat menantu Trump yang juga utusan khusus untuk perdamaian Timur Tengah Jared Kushner mengungkapkan cetak biru yang sangat diantisipasi. Hampir sejak Trump resmi memerintah, Kushner dan rekannya, Jason Greenblatt, telah bolakbalik antara Gedung Putih dan kawasan Timur Tengah untuk menyusun rencana perdamaian. Kushner dan Greenblatt awalnya mem-

buat kesan yang baik pada para pemimpin di kawasan meskipun Palestina khawatir Trump bersimpati pada pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki. Namun, keputusan sepihak AS untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel tanpa dua pihak menyetujui pembagian kedaulatan di kota suci tersebut membuat orang-orang Palestina marah.(AFP)

SUDAH WAKTUNYA PANSUS ANGKET KPK DIAKHIRI.................................................................... • DARI HALAMAN. 1 Menurut Nurdin, soal pansus bukan lagi masalah menarik atau memberi dukungan. Melainkan menarik kesimpulan dari kerjakerja yang telah dilakukan. "Sekarang pansus sudah bekerja, tinggal manarik kesimpulan terhadap apa yang dikerjakan. Bukan dukung mendukung lagi," tutur Nurdin. Sementara itu Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita juga menuturkan, tak menutup

kemungkinan pihaknya juga bisa menarik diri dari keanggotaan pansus. "Jika tidak ada jaminan bahwa hasil Pansus KPK itu tidak melemahkan KPK, Fraksi Partai Golkar DPR RI akan menarik anggotanya dari Pansus Angket," ujar Agus melalui keterangan tertulis, Kamis (21/12). Di samping opsi menarik diri, opsi lainnya yang akan dipertimbangkan saat evaluasi adalah memerintahkan anggota pansus yang berasal dari Fraksi Partai Golkar untuk menyegerakan

kerja pansus dan mengakhirinya. Jika memungkinkan, masa kerja pansus bisa diakhiri pada masa sidang DPR yang akan datang. "Dengan mengambil kesimpulan yang tidak ada pelemahan KPK," tuturnya. Adapun hasil evaluasi tersebut akan diambil pada masa persidangan. Penolakan terhadap pelemahan KPK menjadi satu dari lima pernyataan politik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Pernyataan politik

tersebut dibacakan oleh Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar, Ibnu Munzir pada penutupan Munaslub. Ibnu menyampaikan bahwa Golkar tegas dalam pemberantasan korupsi serta meminta aparat tak tebang pilih dalam memberantas kasus korupsi. "Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Partai Golkar mendesak aparat penegak hukum-polri, kejaksaan dan KPK- untuk bersinergi dalam

pemberantasan korupsi secara adil, tidak tebang pilih serta menjunjung tinggi hak asasi manusia," ujar Ibnu saat menyampaikan pandangan politik, Rabu (20/12/2017). Dalam poin yang sama, Ibnu juga menegaskan bahwa Golkar menolak pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sejalan dengan itu, Partai Golkar menolak terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan KPK," tuturnya.(INT)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3

KPK POS E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

KORUPSI

Mantan Dirjen Hubla Segera Diadili JAKARTA- Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla Kemhub) Antonius Tonny Budiono bakal segera diadili atas kasus dugaan suap terkait proyek-proyek pengadaan dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla yang menjeratnya. Berkas penyidikan kasus ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Kabag Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priharsa Nugraha menyatakan, berkas perkara, barang bukti dan tersangka Tonny ke tahap penuntutan atau tahap II, Kamis (21/12). "Telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka ATB (Antonius Tonny Budiono) terkait suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016-2017," kata Priharsa. Dikatakan, setelah pelimpahan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan terhadap Tonny. Nantinya surat dakwaan ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan. Priharsa menambahkan, dalam melengkapi berkas perkara Tonny, tim penyidik telah memeriksa sekitar 70 orang saksi. Puluhan saksi itu berasal dari un-

sur di lingkungan Kemhub hingga sejumlah kontraktor yang menggarap proyek di kementerian yang kini dipimpin Budi Karya Sumadi tersebut. "Jadi pelimpahan ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 70 orang saksi. Itu yang bisa disampaikan," katanya. Diketahui, Tonny diduga menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla. Salah satunya, suap sebesar Rp1,174 miliar diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan terkait pengerjaan pengerukan pasir di pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Tonny jug diduga menerima gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang lainnya, seperti keris, batu akik, hingga tombak terkait proyek di Ditjen Hubla. Priharsa menyatakan, untuk kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Tonny, tim penyidik saat ini masih terus mengusut kasus tersebut. Tim penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami sumber gratifikasi yang diterima Tonny hingga mencapai Rp 18,9 miliar. Usai diperiksa penyidik, Tonny mengakui berkas perkara suapnya telah lengkap. Dalam kesem-

patan ini, Tonny juga mengakui menerima pulpen merek Mont Blanc dari mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.? Menurut Tonny, pulpen itu diberikan Jonan sebagai penghargaan atas keberhasilannya menemukan kotak hitam atau black box pesawat Air Asia yang jatuh beberapa tahun lalu. "Hadiah (dari pencarian pesawat) Air Asia," kata Tonny. Diketahui, dalam OTT beberapa waktu lalu, tim Satgas KPK menemukan uang sekitar Rp 18,9 miliar di rumah dinas Tonny yang disimpan dalam 33 tas ransel. Selain itu, penyidik KPK juga menyita kartu ATM berisi Rp1,174 miliar dari tangan Tonny yang merupakan pemberian Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Adiputra terungkap, suap yang diterima Tonny dari Adiputra sebesar Rp 2,3 miliar. Suap itu terkait penerbitan Surat Izin Keruk (SIKK) untuk pengerjaan pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan di sejumlah daerah, yakni pengerukan pelayaran pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dan di Desa Lontar, Serang, Banten.(SP/IN)

KPK Kembali Periksa Anak Novanto JAKARTA- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Rheza Herwindo, Jumat (22/12). Anak dari Ketua DPR (nonaktif) Setya Novanto itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. "Yang bersangkutan (Rheza Herwindo) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo)," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha. Rheza sempat dipanggil untuk diperiksa penyidik pada akhir November lalu. Namun, Rheza tak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang jelas. Pemeriksaan terhadap Rheza dilakukan penyidik untuk mendalami kepemilikan saham di PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo Graha Perdana. PT Murakabi merupakan salah satu konsorsium yang disiapkan Tim Fatmawati untuk mendampingi konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) mengikuti tender proyek e-KTP pada 2011. Sementara PT Mondialindo merupakan pemilik saham terbesar PT Murakabi. Untuk mengusut kasus ini, tim penyidik KPK sudah memeriksa anak Novanto lainnya, Dwina Michaella pada Kamis (21/12). Seusai diperiksa selama sekitar tujuh jam, Dwina memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media

mengenai sejumlah hal, termasuk kepemilikan saham PT Murakabi dan Mondialindo. Selain Dwina dan Rheza, terdapat nama istri Novanto Deisti Astriani Tagor dan keponakan Novanto Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang terseret dalam kasus e-KTP lantaran kepemilikan saham di PT Murakabi dan Mondialindo. Kepemilikan dua perusahaan tersebut oleh keluarga Novanto disebutkan dalam surat dakwaan terhadap Novanto yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12). PT Murakabi merupakan salah satu konsorsium yang disiapkan Tim Fatmawati bentukan Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk mengikuti tender proyek e-KTP mendampingi konsorsium PNRI yang telah disiapkan sebagai pemenang tender proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut. PT Murakabi dikendalikan Novanto melalui Rheza, Irvanto dan Deisti. Novanto melalui Irvanto membeli saham PT Murakabi dari Vidi Gunawan, adik kandung Andi Narogong. Sementara Deisti dan Rheza membeli saham masing-masing sebesar 50 persen dan 30 persen PT Modialindo Graha Persana yang merupakan pemilik saham mayoritas PT Murakabi Sejahtera. Sedangkan nama Dwina disebut sebagai komisaris PT Murakabi yang berkantor di kantor milik Novanto di Menara Imperium lantai 27, Jalan Rasuna Said, Jakarta.(SP/IN)

Sindikat Pemalsu Dokumen Mobil Gandeng Oknum Pegadaian JAKARTA- Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Polri mengungkap sindikat pemalsu dokumen ratusan kendaraan bermotor dengan sedikitnya 13 tersangka yang sudah ditangkap. Tak kurang dari 16 mobil berbagai merk yang ditengarai bodong istilah untuk kendaraan tanpa dokumen resmi disita polisi dari sindikat ini dari kantor Pegadaian di Soreang, Subang, Pamanukan. Lalu ada enam mobil lain yang disita dari pelaku, 68 mobil lain dalam proses penyitaan dan 224 mobil bodong yang suratnya diduga dipalsu kelompok ini

masih dalam pengejaran. Lalu bagaimana mereka bisa menggadaikan kendaraan itu ke kantor Pegadaian. Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan sindikat ini bekerjasama dengan orang di Pegadaian sehingga mobil yang mereka gadaikan bisa lolos dari pengecekan fisik pihak pegadaian. "Rupanya mereka sudah bekerjasama dengan satpam. Satpam ini yang menerima pengantar dokumen cek fisik Samsat palsu dari pelaku," tambah Ari. Akibat perbuatan sidikat ini sejumlah perusahaan leasing dan

pegadaian mengalami kerugian finansial. Itu karena sindikat ini membeli mobil bodong itu dari debt colector seharga Rp 50 juta dan dijual atau digadaikan hingga Rp 140 juta. Dari tangan para tersangka, polisi juga menyita enam sepeda motor, 20 BPKB palsu, 32 STNK palsu, 76 lembar cek fisik kendaraan, 20 lembar KTP palsu, dan tiga buku tabungan palsu. Motif pelaku adalah mencari keuntungan. Mereka dijerat Pasal 372, 263, 480 KUHP dan pasal pencucian uang. Mobilmobil itu kini berada di Bareskrim.(SP/IN)

NASIONAL

KPK Janji Jerat Anggota DPR Kecipratan Dana Proyek E-KTP JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tak selesai dengan menyeret Ketua DPR nonaktif Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK berjanji bakal menjerat dan memproses hukum seluruh pihak yang terlibat dan turut kecipratan aliran dana dari kasus yang merugikan keuangan ?negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, sejauh ini KPK baru memproses hukum enam orang. Dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto telah divonis bersalah, Novanto dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sedang menjalani proses persidangan, sementara politikus Golkar, Markus Nari dan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo masih dalam tahap penyidikan. Febri menyatakan, pihaknya akan menjerat pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk sejumlah anggota DPR yang kecipratan aliran dana proyek e-KTP sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup. "Baru enam orang yang kita proses, sejumlah pihak lain yang diduga melakukan atau diperkaya di sini akan tetap kita proses secara hukum," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/12). Febri menyatakan, fokus pengusutan pihak lain tidak akan pernah sama dengan terdakwa ataupun tersangka lainnya. Demikian juga surat dakwaan terhadap pihak-pihak tersebut akan disesuaikan dengan perbuatan dan

perannya masing-masing. "Tapi fokusnya bisa berbedabeda, nanti kalau kita mengajukan dakwan lagi terhadap pihak yang di perkaya, pihak-pihak DPR RI tentu kita akan menguraikan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan di sana," ujarnya. Dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12), tim kuasa hukum Novanto mempersoalkan perbedaan isi dakwaan kliennya dengan dakwaan tiga terdakwa lainnya yakni dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus alias Andi Narogong. Salah satu yang dipersoalkan adalah hilangnya sejumlah nama anggota DPR RI periode 20092014 yang diduga kecipratan uang korupsi KTP-el. Kubu Novanto menuding KPK sengaja menghilangkan nama-nama tersebut. Febri memastikan namanama tersebut tidaklah hilang. Dalam dakwaan terhadap Novanto, KPK fokus menguraikan perbuatan dan tindak pidana yang dilakukan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu. Sementara para pihak yang turut terlibat dan kecipratan aliran dana proyek e-KTP dikelompokan sesuai dengan perannya. Demikian juga dengan para anggota DPR yang menerima aliran dana ini dimasukkan dalam satu kelompok yang disebut sejumlah anggota DPR RI diperkaya USD 12,8 juta dan Rp 44 miliar?. Dikatakan, KPK akan menguraikan setiap pihak terma-

suk sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014 yang diduga menerima aliran dana korupsi eKTP. Bahkan, KPK juga akan memanggil dan menghadirkan para anggota DPR itu di persidangan Novanto. "Nanti jika dibutuhkan di proses persidangan tentu masingmasing secara rinci kami hadirkan sebagai saksi dan dibuktikan karena dakwaan pasti akan lebih fokus pada perbuatan Novanto. Yang terpenting adalah kerugian keuangan negaranya tetap Rp 2,3 triliun dan sejumlah pihak yang diperkaranya sudah jelas di sana," katanya. Secara umum, Febri menilai tidak ada hal baru yang dikemukakan Novanto dalam eksepsi atau nota keberatan?nya. Selain hilangnya nama-nama anggota DPR yang turut kecipratan aliran dana, Novanto juga mempersoalkan mengenai keabsahan KPK dalam menyidik Novanto setelah kalah di praperadilan. "Sebenarnya sebagian itu alasan-alasan yang sudah sering muncul sebelumnya. Misalnya, terkait dengan putusan praperadilan yang dikatakan seolahseolah penyidikan yang dilakukan KPK untuk kedua kalinya terhadap SN (Setya Novanto) itu tidak sah," katanya. Tak hanya itu, Novanto juga mempersoalkan perhitungan keuangan negara. Menurut Novanto KPK seharusnya menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Ini juga sebenarnya sudah ada

putusan MK. Sejak lama bahwa KPK bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPKP ataupun pihak lainnya untuk kebutuhan pembuktian tindak pidana korupsi termasuk kerugian keuangan negara," jelasnya. Menurut Febri, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memutus bersalah Irman dan Sugiharto dan menyatakan kasus e-KTP merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPKP. Untuk itu, seharusnya tidak ada persoalan dengan langkah KPK yang menggunakan audit BPKP. "Jadi sebenarnya itu sudah cukup jelas terkait dengan beberapa perbedaan yang disebutkan tentu saja hal itu akan berbeda antara Irman, Sugiharto, AA (Andi Narogong), dan SN karena jabatan mereka masing-masing berbeda. Apa yang dilakukan SN pasti berbeda dengan yang dilakukan Irman pasti juga berbeda dengan yang dilakukan AA," tutur Febri. Meski demikian, KPK tetap menghargai eksepsi yang disampaikan Novanto dan tim kuasa hukumnya yang memiliki hak untuk menyampaikan keberatan atas dakwaan terhadapnya.? Dikatakan Febri, pihaknya sedang menyiapkan jawaban atas eksepsi tersebut untuk disampaikan dalam persidangan selanjutnya. "Kami hargai hak dari terdakwa yang menyampaikan hal tersebut. Nanti kami akan mempersiapkan jawaban dan menyampaikannya minggu depan," katanya.(BSC)

Wakil Ketua KPK: Pengurangan Hukuman Kaligis Bawa Dampak Buruk JAKARTA- Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut KPK menghormati vonis peninjauan kembali (PK) yang mengabulkan permohonan advokat kondang OC Kaligis dalam perkara suap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kendati begitu, dia menyinggung konsekuensi PK yang membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, vonis yang memangkas hukuman dari 10 tahun di tingkat kasasi menjadi 7 tahun melalui PK membawa dampak buruk. "Kalau kita pandang dari sisi pemberantasan korupsi dalam jangka panjang apakah putusan itu akan lebih baik buat negeri ini?

Tentu kita harus berdiskusi lebih dalam lagi, tidak saja pada proses penegakan hukumnya," kata Saut, di Jakarta, Jumat (22/12). Secara implisit, Saut menyinggung, vonis PK Kaligis menunjukkan lemahnya sistem peradilan pidana (criminal justice system) dalam membangun peradaban hukum. Sepatutnya, penegak hukum dapat melihat secara luas dampak yang timbul akibat korupsi. Apalagi korupsi yang dilakukan oleh aparatur hukum itu sendiri. "Kita harus melihat secara menyeluruh bagaimana sistem peradilan pidana kita saat ini dan mau diarahkan kemana, agar membawa dampak bagi pemban-

gunan peradaban hukum kita. Putusan atas tuntutan hanya satu bagian dari banyaknya variabel untuk memahami bagaimana pembangunan peradaban hukum kita dibangun," katanya. Diketahui, di tingkat pertama Kaligis dijatuhi pidana 5,5 tahun penjara yang kemudian diperberat menjadi 7 tahun penjara di tingkat banding. Setelah kasasi, dia malah dipidana 10 tahun. Putusan PK Kaligis membatalkan vonis di tingkat kasasi dan mengembalikannya ke vonis di tingkat banding. Kuasa hukum Kaligis, Humphrey Djemat tidak melihat adanya kesalahan putusan PK kliennya. Menurut dia, pihaknya memiliki

hak untuk mencari keadilan sampai ke tingkat PK sebagaimana yang dijamin undang-undang. Humphrey menyambut baik putusan PK terhadap Kaligis. Dia juga berharap kliennya diberi kesehatan mengingat usianya yang sudah lanjut dan harus mendekam di lapas. "Sebagai kuasa hukumnya saya merasa cukup senang karena pengurangan hukuman ini membuat OC Kaligis bisa lebih cepat keluar dari tahanan. Semoga OC selalu sehat mengingat usianya sudah cukup lanjut dan masih bisa memberikan pengetahuannya kepada semua pihak yang membutuhkan," ujar Humphrey.

terkait fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebeler di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar. Diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta, sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik wali kota dan Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi

Setiawan sebagai fee untuk panitia pengadaan. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat1 ke-1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga penerima, Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11

UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, Eddy Rumpoko sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hakim tunggal R. Iim Nurohim menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Eddy Rumpoko itu dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/ 11).(IN/BBS)

DIDUGA TERIMA DUIT

KPK Periksa Dua Saksi untuk Eddy Rumpoko JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi berupa suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017. Untuk saksi pertama, KPK memeriksa Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kota Batu Zadim Efisiensi untuk tersangka Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko. "Penyidik mendalami terkait pencairan pembayaran proyekproyek di lingkungan Pemkot

Batu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/12). Untuk saksi kedua, KPK memeriksa Lila Widya Rahajeng yang merupakan tenaga harian lepas di Pemkot Batu dan penempatannya sebagai Sekretaris Pribadi Wali Kota Batu. Lila juga diperiksa untuk tersangka Eddy Rumpoko. "Untuk saksi kedua, penyidik mendalami terkait posisi yang bersangkutan sebagai Sespri Wali Kota Batu yang mengetahui agenda

kegiatan Wali Kota Batu, keluar masuk dana, dan lain-lain terkait Wali Kota Batu," katanya. Dalam penyidikan kasus itu, KPK baru saja memperpanjang masa penahanan selama 30 hari dimulai 16 Desember 2017 sampai dengan 14 Januari 2018 untuk tersangka Edi Setiawan. Edi Setiawan merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) BLP VI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu yang diduga sebagai pihak penerima dalam kasus tersebut. KPK telah menetapkan tiga tersang-

ka tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap, sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan. Dalam operasi tangkap tangan terkait dengan kasus itu di Kota Batu pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang Rp300 juta. Diduga pemberian uang


4

KPK POS E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

SUMUT ACEH

KORUPSI

Setiap Hari, Jutaan Rupiah Biaya Kelebihan Jalan Medan - Berastagi Baru Diperbaiki Sudah Rusak Bagasi Penumpang “Menguap” di KNIA DELISERDANG- Vice President maskapai PT Garuda Indonesia Region Sumatra Dion Ediono menyatakan tak akan memberi "ampun" terhadap petugas konter check in di Bandara KNIA yang ikut terlibat dalam praktik penguapan biaya kelebihan bagasi penumpang. "Saya akan menindak tegas dan memproses mereka kalau terlibat dalam praktik penguapan biaya kelebihan bagasi penumpang Garuda itu," ujar Dion Ediono, menjawab tentang maraknya aksi kelompok penguapan biaya kelebihan bagasi penumpang itu, Rabu (20/12) petang, di Bandara KNIA. Praktik kelompok penguapan biaya kelebihan bagasi penumpang itu beraksi khusus dalam penerbangan domestik seperti rute ke Jakarta, Denpasar Bali, Pekanbaru, Jambi, Batam, Surabaya dan Banda Aceh. Para kelompok penguapan bi-

aya kelebihan bagasi penumpang itu beraksi dengan cara melakukan poling bagasi penumpang ke penumpang yang tak membawa bagasi. Dalam aksinya mereka diduga bekerjasama dengan oknum petugas konter check in maskapai di area keberangkatan penumpang lantai 3 Bandara KNIA Deliserdang. Kalangan penerbangan di Medan memperkirakan setiap hari jutaan rupiah biaya kelebihan bagasi penumpang sejumlah maskapai nasional dan swasta "menguap" di Bandara KNIA. Menurut Dion Ediono, pihaknya sudah menentukan peraturan dalam memproses penumpang saat check in di konter maskapai Garuda Indonesia. Petugas konter check in akan mengenakan biaya kelebihan bagasi penumpangnya sesuai harga yang diberlakukan pihak maskapai. Maskapai penerbangan Garu-

da Indonesia memberikan bagasi penumpangnya gratis 20 kilogram. Sedang Citilink, Batik Air, Lion Air dan Wings Air juga sama memberikan gratis bagasi 20 kilogram. Namun dalam menentukan biaya kelebihan bagasi penumpang berbeda. Misalnya Garuda rute ke Jakarta Rp 38.500 perkilo. Sedangkan Citilink Lion Air dan Batik Air Rp 35.000 perkilo. Dalam keterangannya, Dion Ediono juga mengingatkan, petugas konter check in dalam memproses penumpangnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dion Ediono akan menindak tegas petugas konter check in kalau kedapatan melakukan "poling" bagasi penumpangnya ke penumpang Garuda Indonesia lain. "Saya tak akan memberi ampun kalau mereka kedapatan melakukan poling bagasi ke penumpang lain," ujar Dion Ediono.(MOL)

Anggaran untuk Ustadz, Ustadzah dan Pendeta Hilang dari Draf R-APBD MEDAN- Komisi B DPRD Medan tidak melanjutkan pembahasan R-APBD Kota Medan tahun 2018 bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Bagian Agama dan Sosial Setdako Medan, Rabu (20/12). Hal itu dipicu draf anggaran yang diajukan masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak sesuai dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2018. "Seperti di Dinas Kesehatan, seharusnya sesuai KUA-PPAS ada dana untuk penambahan BPJS sebanyak 75 ribu orang dengan anggaran Rp21 miliar. Angka itu malah hilang di buku besar dan kita amat sayangkan," kata Ketua Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala kepada wartawan usai menskors rapat bersama tiga SKPD Pemko Medan. Menurut politisi PKS ini, pada kesepakatan KUA-PPAS, untuk alokasi unregister sebesar Rp5 M, namun yang dimasukkan Rp3 M saja. Anggota Komisi B heran kenapa tidak diakomodir, padahal sudah kesepakatan. "Kemudian di Bagian Sosial, Pendidikan dan Keagamaan di Setdako Medan ada dana untuk ustadz, ustadzah, pendeta, sintua dan lainnya cuma tertampung Rp5 M, padahal rekomendasi kita Rp15 M," kata Rajudin. Turut hadir dalam pembahasan tersebut Herri Zulkarnain Hutajulu, M Yusuf, Irsal Fikri, Jumadi, Bahrumsyah dan Wong Chun Sen. Begitu juga soal anggaran di Disdik Medan, sebut Rajuddin, sudah ada kesepakatan pada KUA-PPAS bagi guru-guru honor diberi-

kan honor setara UMK sebesar Rp15 miliar. "Tapi itu pun tidak tertampung alias nol. Padahal yang diperjuangkan ini untuk warga Medan juga. Karena data tersebut tidak muncul, makanya rapat diskors," katanya. Irsal Fikri menambahkan, di APBD 2017, DPRD Medan sudah mendukung Pemko memperbaiki segala infrastruktur dengan alokasi anggaran Rp1,1 triliun lebih. Seharusnya di 2018, Pemko mengalokasikan ke aspek lain, yakni menyangkut kesejahteraan rakyat (kesra). "Nah, mereka seperti pendeta, guru honor, ustadz, ustadzah, guru mengaji, guru sekolah minggu juga kan bagian dari masyarakat Kota Medan. Kenapa Pemko tidak peduli akan nasib mereka?" ujarnya. Sekretaris Fraksi PPP ini menyebut, pihaknya siap memperjuangkan anggaran tersebut sampai detik-detik akhir sebelum persetujuan dan pengesahan bersama APBD 2018, yang direncanakan pada Jumat (22/12) besok. Bahkan ditegaskan dia, bila harus melalui sistem voting (suara terbanyak) apakah APBD bisa atau tidaknya disetujui bersama, langkah tersebut akan mereka lakukan. "Kami di sinikan ada tiga orang menjabat ketua fraksi. Herri Zulkarnaen (Demokrat), Surianto (Gerindra) dan Bahrumsyah (PAN). Saya juga sebagai Sekretaris Fraksi PPP dan M Yusuf (juga PPP), siap menyampaikan dukungan serupa bersama teman-teman yang lain kepada ketua fraksi kami, untuk menolak penandatanganan apabila usulan dan rekomendasi ini tidak bisa diakomodir oleh Pemko. Kita akan lihat Jumat nanti," katanya.(IN/BBS)

Diduga Menyalahi Aturan, Proyek Pembangunan Drainase Diprotes Warga PEMATANGSIANTARDiduga menyalahi aturan proyek pembangunan drainase menuai protes dari warga sekitar Jalan Tanah Jawa P Siantar. Pantauan di lokasi, warga setempat berdebat dengan pengawas dan pemborong terkait pembangunan drainase di Jalan Tanah Jawa, Kamis (21/12) siang. Kepolisian Polres Siantar dan Polsek Siantar Utara terpaksa turun ke lokasi meredam aksi warga. Salah seorang warga setempat bermarga Sinambela mengatakan sebelum pembangunan,

sudah dirapatkan di Musrenbang kecamatan terkait akan dibangunnya drainase dikawasan Jalan Tanah Jawa. Masyarakat dan dinas terkait waktu itu, menyepakati pembangunan dengan pelebaran dan kedalaman saluran drainase ditambah dari volume sebelumnya. Namun nyatanya setelah malah justru pembangunan menjadi menyempit. "Kita sepakati pembangunan waktu itu untuk menambah pelebaran dan kedalaman drainase tapi kok malah jadi sempit. Bukannya mengurangi kebanjiran tapi justru

menambah kebanjiran," katanya. Masih kata Sinambela dari amatan warga terkait pembangunan drainase di Jalan Tanah Jawa Siantar Utara lagi ukuran dari atas bangunan sekitar 60 Cm namun ukuran kelebaran bangunan semakin ke bawah semakin kurang sekira 40 hingga 30 Cm," ujarnya. Sementara itu pengawas proyek marga Hutagaol mengatakan pembangunan drainase mengikutkan ukuran yang ada di lokasi. Ada bangunan yang tak bisa dirobohkan milik warga setempat.(BBS)

BERASTAGI- Jalan nasional Medan – Berastagi baru siap diperbaiki sudah rusak, mendapat tanggapan keras anggota DPRD Karo. Pihak Satker Metropolitan Medan di bawah naungan Balai Besar Penanganan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut di Medan diminta memperbaiki kerusakan di sejumlah titik. Demikian juga jalan longsor persis di tikungan menjelang desa Bandar Baru harus secepatnya diperbaiki, karena sangat bahaya bagi pengguna jalan. Perbaikan di sepanjang jalan Medan-Berastagi hampir setiap tahun dilakukan di titk-titik tertentu, tapi mirisnya setiap tahun juga ada kerusakan jalan, mulai dari kerusakan ringan, sedang dan berat. Teranyar, perbaikan di sejumlah titik menelan dana Rp27 miliar (APBN 2017). Namun sayangnya baru dua bulan siap dikerjakan sudah rusak, khususnya di sejumlah tikungan terlihat aspal hotmix sudah mulai mengeriting hingga berlubang. Hal itu diungkapkan anggota

DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu SH menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (21/12) di Berastagi, menyikapi jalan Medan– Berastagi yang baru siap diperbaiki tapi sudah mulai rusak. Kendati diakuinya, kerusakan jalan juga dapat disebabkan beban jalan melebihi kualifikasi maupun akibat faktor lainnya. Mengingat kerusakan jalan itu penyebabnya begitu kompleks. Namun, pengawasan ketat terhadap pembangunan jalan, akan lebih menghasilkan kualitas jalan sesuai spesifikasi ditentukan. Cepatnya kerusakan jalan Medan-Berastagi selama ini, diduga karena lemahnya pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Sehingga pihak rekanan diduga mengerjakan proyek itu tidak memenuhi aturan sesuai bestek. "Harusnya sebelum jalan itu diperbaiki perencana harus sudah paham kultur tanah dan mobil-mobil bermuatan berat yang bakal melintas, secara detail semuanya harus sudah dihitung,” kecam Firman.

Menurut Firman, anggaran Rp27 miliar itu bukan sedikit, pihak Satker Metropolitan Medan di bawah naungan Balai Besar Penanganan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut di Medan harus bertanggungjawab, apalagi ini menjelang libur natal dan mudik tahun baru. Menyikapi hal itu, PPK 18 Satker Metropolitan Medan, Ir I Siburian kepada wartawan melalui telepon selulernya, mengaku kerusakan di sejumlah titik sedang dalam perbaikan. Tebing jalan longsor sekitar 30 meter dengan kedalaman sekira 50 meter sudah lama terjadi. Namun karena tidak kelihatan bagaimana rawannya lokasi longsor dan tidak mengganggu aktivitas transportasi setiap jenis kendaraan, sampai saat ini arus lalu lintas melewati lokasi longsor lancar dan tidak terkendala. Penanganan longsor saat ini sedang dikerjakan. Beronjong dengan menggunakan kerangka besi beberapa tingkat sedang dipasang."Diupayakan sebelum

Tahun Baru 2018 atau menyambut Natal dan Tahun Baru arus lalu lintas Medan-Berastagi dan sebaliknya, khususnya di ruas jalan ditangani Metropolitan Medan sampai simpang Ujungaji, Berastagi diperkirakan aman dan lancar,"kata Siburian. Diakui Siburian, ada beberapa titik ruas jalan Medan-Berastagi masih mengalami kerusakan dan tidak nyaman dilalui. Khususunya di wilayah Kecamatan Pancurbatu desa Bintang Meriah di depan gerbang galian C yang membuat badan jalan nasional rusak. Perbaikan sudah dilakukan. Tapi karena sebelumnya aktivitas truk-truk sarat muatan tanah keluar masuk, badan jalan yang diperbaiki juga tak bertahan lama dan rusak serta sampai sekarang sulit dilintasi, sehingga menyebabkan mobil berrgerak lamban, tambah Siburian sembari mengharap kesadaran seluruh warga dan masyarakat agar bersama-sama menciptakan kenyamanan dan kelancaran berlalulintas.(SMG)

Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul Dipanggil Kejatisu MEDAN- Darwin Sitompul, yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng),juga ikut dipanggil Kejatisu untuk diperiksa sebagai saksi, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek 13 paket pembangunan jalan dari hotmix menjadi beton semen(rigid beton) di Kota Sibolga,yang anggarannya Rp 65 miliar dari DAK Tambahan Usulan Daerah(UD) yang tertuang dalam DPA Dinas PU Kota Siboilga TA 2015. Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian SH MH membenarkan hal itu kepada wartawan, Selasa(19/12).Diakui,sesuai surat panggilan dari Kejatisu ,Darwin Sitompul dijadwalkan diperiksa tim penyidik Pidsus pada Selasa(19/ 12).Akan tetapi Darwin belum memenuhi panggilan tersebut dengan menyampaikan alasan resmi melalui surat yang ditujukan kepada Aspidsus Kejatisu. Dalam suratnya Darwin Sitompul menyebutkan berkeinginan

untuk memenuhi panggilan itu, akan tetapi sehubungan dengan adanya kegiatan perayaan Natal Bersama di Pemkab Tapteng pada 19 Desember 2017, dan beberapa perayaan Natal di Kecamatan se Kabupaten Tapteng serta penyambutan Tahun Baru 2018,dia belum dapat memenuhi panggilan tersebut. Untuk itu ia memohon kepada Kejatisu kiranya menjad-

wal ulang panggilan terhadapnya untuk memberikan keterangan sebagai saksi secepat cepatnya pada tanggal 15 Januari 2018. Menurut Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian, pemanggilan Darwin untuk diperiksa sebagai saksi, diduga terkait dengan keterangan tersangka ataupun saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Rigid Beton di Dinas PUD Sibolga tersebut."Penyidik mungkin butuh keterangan melengkapi pemeriksaan kasus tersebut,tapi kapasitas Darwin bukanlah selaku Wakil Bupati Tapteng namun bisa saja sebagai swasta waktu itu ",kata Sumanggar. Sebagaimana diberitakan, terkait kasus rigid beton Sibolga, Kejatisu juga sudah memanggil Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk, yang dijadwalkan diperiksa pada Senin(18/12) kemarin,namun berhalangan hadir dengan memberitahukannya melalui surat resmi kepada Kejatisu, karena ada rapat di Kementerian Perdagangan RI

menyangkut rehabilitasi Pasar yang sudah terjadwal pada 18 Desember 2017. Dalam kasus ini Kejatisu sudah menetapkan 13 orang tersangka yaitu 3 orang dari unsur PNS Dinas PUD Sibolga masing masing Kadis PU Ir MP,tersangka SN,ST selaku PPK(pejabat pembuat komitmen) dan tersangka RS ST selaku Ketua Pokja,serta 10 orang rekanan/kontraktor selaku yang mengerjakan 13 proyek tersebut yaitu ; tersangka Jamaluddin Tanjung(Direktur PT BRPS), tersangka Ivan Mirza( Dirrektur PT ERU dan Direkt PT ST) ,tersangka Yusrilsyah(Dir PT ST), tersangka PIER Ferdinan Siregar( Direktur PT.A), tersangka Mahmuddin Waruwu (Direktur PT APP), tersangka Daniel Hutagalung( Direktur PT GMG) ,tersangka S.Sibagariang (Direktur PT BJ,tersangka Gusmadi Simamora( Direktur PT APP), tersangka Harisman Simatupang (Wadir CV PI) dan B Sinaga(Direktur VIII CV PI).(BBS)

Anggaran Pembukaan Jalan di Desa Pasaribu Diduga Mark-Up DOLOK SANGGUL- Anggaran biaya pada pembukaan jalan di Desa Pasaribu Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) diduga MarkUp. Selain Mark-Up, perencanaan atas beberapa pembukan jalan di desa tersebut diduga memiliki perencanaan yang kurang matang. Sebab pembukaan jalan tidak sesuai dengan rencana awal. Salah seorang warga desa Pasaribu, tidak ingin disebut namanya kepada wartawan, kemarin, mengatakan bahwa pembukaan jalan di desa Pasaribu dilakukan secara mekanisasi yakni memakai alat berat jenis escavator. Untuk pembukaan jalan desa Sosornapa-Siondut, misalnya. Pada pembukaan jalan desa tersebut, alat berat jenis escavator hanya bekerja dua hari. Volume peker-

jaan pembukaan jalan selama dua hari itu sepanjang 596 meter. Namun dalam rincian, Rencana Anggara Biaya (RAB) Dana Desa TA 2017, pada pembukaan jalan tersebut sewa alat berat escavator senilai Rp46. 275.000. Mobilisasi alat berat Rp4.000.000. “RAB sewa alat berat escavator untuk pembukaan jalan desa Sosornapa-Siondut tidak wajar. Sebab harga pasar, sewa alat berat jenis escavator hanya Rp 3,5 juta – 4 juta per hari. Dan untuk mobilisasi disesuaikan dengan jarak tempuh lokasi pekerjaan,” ujarnya. Dia membeberkan, selain pembukaan jalan Sosornapa-Siondut, pembukaan jalan lainnya di Desa Pasaribu juga diperlakukan sama. Pada pembukaan jalan desa Sileangleang sepanjang 355 meter menelan biaya Rp 39. 095.200.

Sementara pada pembukaan jalan desa tersebut alat berat jenis escavator hanya bekerja satu hari yakni 16 September 2017. Dalam RAB pembukaan jalan tersebut, sewa alat berat senilai Rp 30. 360.000 dan mobilisasi Rp 4 juta. Sementara pada pembukaan jalan sekaligus perkerasan jalan Tornali-Huta Tua menelan biaya Rp 199.514.860. Pada pembukaan jalan tersebut alat berat jenis escavator bekerja selama dua hari yakni 18-19 September 2017. RAB pada pekerjaan tersebut, sewa alat berat senilai Rp43 juta dan mobilisasi alat Rp4 juta. “Jika harga satuan dalam RAB dibandingkan dengan harga pasar, maka sewa alat berat dan mobiliasi sudah Mark-Up. Dan hal itu perlu dikonfrontir dengan pengusaha alat

berat yang dipakai pada pembukaan jalan itu yakni Toko bahan bangunan Asima di Jalan Siliwangi Dolok Sanggul,” ujarnya. Terpisah, Simamora pengusaha panglong Asima, sekaligus pengusaha alat berat jenis escavator kepada wartawan mengaku bahwa sewa alat berat jenis escavator Rp3,5 - 4 juta perhari. Sementara mobilisasi disesuaikan dengan jarak tempuh lokasi pekerjaan. Sekaitan dengan itu, Kepala Desa Pasaribu, Charles Pasaribu kepada wartawan mengakui, pembukaan jalan di desanya dilakukan dengan alat berat jenis escavator. Sewa alat berat itu dilakukan dengan hitungan per hari. “Dalam pembukaan jalan itu, kita menggunakan alat berat jenis escavator. Sewa alat berat tersebut dihitung per hari,” terangnya.(SMG)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Penyelesaian Kerugian Daerah di Sumut, Nilai Kerugian Rp1,213 T dan 4.086,64 Dolar AS MEDAN- Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, MM Ak menjelaskan, sesuai hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester II tahun 2017 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota se-Wilayah Provinsi Sumut terdapat 3.481 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 1,213 triliun dan 4.086,64 dolar AS. Dari jumlah tersebut telah diangsur senilai Rp 223 miliar dan telah dilunasi senilai Rp 182 miliar, sehingga masih terdapat sisa nilai kerugian sebesar Rp 806 miliar dan 4.086,64 dolar AS. Hal itu diungkap VM Ambar Wahyuni kepada wartawan di kantornya Jalan Imam Bonjol

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Medan Senin. Dia berbicara di Media Workshop "Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Triwulan IV Tahun 2017 dan Pemantauan Tidak Lanjutnya". Disebutnya,pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian kerugian daerah tertinggi I yakni Pemkab Humbang Hasundutan dengan tingkat persentase penyelesaian 79,65 %,peringkat II Pemko Tebing Tinggi 70,28 % dan peringkat III yakni Pemkab Langkat sebesar 79,65 %. Ketika ditanya sisa nilai kerugian kapan harus diselesaikan , kata Ambar tergantung kabupaten/kota, namun bisa dicicil. Upaya tersebut tentu tidak lepas dari keaktifan dari

masing-masing daerah untuk terus mendorong upaya penyelesaian tersebut," jelasnya. Triwulan IV Ambar menyebut,pihaknya pada triwulan IV tahun 2017 selain menyelesaikan kerugian daerah tersebut di atas juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja daerah tahun anggaran 2017.Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PAD(Pendapatan Asli Daerah) tahun anggaran 2017 serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada 7 Desember 2017. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu(DTT) atas belanja daerah TA 2017 dilakukan terhadap 4 Pemda di Propinsi

Sumut bertujuan untuk mengetahui dan menilai kepatuhan terhadap pelaksanaan belanja pegawai,barang dan jasa,belanja modal,belanja bansos,belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Pemda yang diperiksa yakni Provinsi Sumut,Kota Medan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan. Empat Pemda yang diperiksa itu menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan belanja daerah TA 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan ditemukan sejumlah permasalahan yang dikelompokkan yakni permasalahan berakibat kelebihan pembayaran sebesar Rp 7,177 miliar lebih,

permasalahan berakibat indikasi kerugian daerah sebesar Rp 6,026 miliar lebih, berakibat potensi kerugian daerah sebesar Rp 26,244 miliar lebih, berakibat tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 22,355 miliar, berakibat kekurangan penerimaan daerah Rp 1,119 triliun, berakibat pemborosan sebesar Rp 24,478 miliar lebih,berakibat kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 19,3 juta lebih dan permasalahan berakibat kekurangan pembayaran sebesar Rp 516,72 juta lebih. Pemko Medan Ambar memaparkan, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu(DTT) atas PAD TA 2017 pada Pemko Medan dan

ditemukan permasalahan yakni permasalahan yang berakibat kekurangan penerimaan PAD sebanyak 8 temuan pemeriksaan senilai Rp 34,703 miliar lebih. Permasalahan yang berakibat potensi kekurangan penerimaan PAD sebanyak 4 temuan pemeriksaan senilai Rp 36,062 miliar lebih. Sampai dengan 7 Desember 2017 hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK pada Pemprovsu/Kabupaten/Kota se- Wilayah Provinsi Sumut terdapat total rekomendasi sebanyak 18.714 dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 14.272. Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 3.984, belum ditindaklanjuti sebanyak

353 dan tidak dapat ditindaklanjuti ada 107. Pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian tidak lanjut tertinggi yakni peringkat III Pemkab Tapanuli Utara dengan tingkat penyelesaian 90,56 %,peringkat II Pemko Tebing Tinggi dengan tingkat penyelesaian 90,94 % dan peringkat I Pemkab Labuhanbatu Utara sebesar 91,21 %. Disinggung kabupaten/kota dan Pemprovsu yang menyampaikan LKPD(Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2016, menurut Ambar sudah semua menyampaikannya dan bahkan opini LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan ) sudah disampaikan. Opini LHP ada yang WTP, WDP dan disclaimer.(IN/BBS)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO LANGKAT: Jamin, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Atuloo Mendrofa, Faonasokhi Lombu, Iman Selamat Telaumbanua, Enius Zalukhu, Anotona Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, J Arifin Siregar (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/ Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5

KPK POS E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

KORUPSI

LIPSUS

KY Baru Selesaikan 201 Laporan Masyarakat Sepanjang 2017

POTRET KINERJA DPR 2017

KASUS KORUPSI, KEPEMIMPINAN DAN GAGAL PENUHI TARGET DPR mengalami beragam persoalan dan memunculkan sejumlah hal yang dianggap skandal pada tahun 2017, dari pimpinan yang menjadi tersangka kasus korupsi hingga usulan pembangunan gedung parlemen baru. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut krisis kepemimpinan berdampak negatif pada kinerja DPR yang terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Kepemimpinan DPR pada 2017 menjadi yang terburuk. Selain tidak profesional dan gonta-ganti ketua, beberapa dari mereka tersangkut masalah pribadi dan kasus hukum," kata I Made Leo Wiratma, Direktur Formappi, di Jakarta, Kamis (21/12). "Saya tidak heran kinerja DPR tahun ini buruk," ujarnya menambahkan. Dalam catatan Formappi, selama 2017 terdapat 10 dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Dari total aduan itu, Fadli dan Fahri masing-masing dua kali dua kali dilaporkan, sedangkan Setya Novanto satu kali. Sebastian mengatakan tidak satupun dari aduan itu yang diselesaikan atau diumumkan ke publik. Dihubungi terpisah, Fahri Hamzah menolak anggapan soal krisis kepemimpinan DPR. Ia berkata, kinerja DPR tidak berkaitan dengan sejumlah persoalan yang dialaminya, Fadli atau Setnov. "Mempersoalkan kepemimpinan, urusannya apa? Itu kan gejolak politik biasa. Jokowi juga melakukan perombakan kabinet. Apakah gara-gara itu lalu dianggap bermasalah?" kata Fahri kepada BBC Indonesia. "Ini tidak relevan. Saya agak bingung untuk menganalisis karena argumennya tidak jelas," tambah-

nya. Pada April 2016, Fahri dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menolak keputusan itu dan menggugat partainya ke pengadilan. Desember 2016, hakim menyatakan pemecatan Fahri itu tidak sah. PKS lantas mengajukan banding, tapi pada awal November 2017, Pengadilan Tinggi DKI menolak permohonan PKS. Di luar persoalan hukum tersebut, Fahri dan sejumlah pengurus PKS juga bersitegang di media massa dan media sosial. Sementara itu, September lalu, Fadli Zon sempat dipersoalkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, karena meneken surat yang meminta KPK menunda penyidikan terhadap Setnov dalam kasus e-KTP. Muzani kala itu menduga Fadli menyalahgunakan kewenangan. Alasan dia, Fadli membuat surat tanpa mekanisme internal DPR. Adapun, Setnov mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR awal Desember lalu. Ia mundur sekitar dua pekan setelah ditahan KPK. Gedung Baru Dengan Anggaran Rp5,7 Triliun Pada 2017 DPR mampu melobi pemerintah untuk meningkatkan anggaran mereka untuk tahun 2018, dari Rp4,7 triliun menjadi Rp5,7 triliun. Dalam APBN 2018, salah satu mata anggaran milik DPR adalah bujet pembangunan dan penataan kompleks parlemen di Senayan, sekitar Rp601 miliar. Proyek untuk kompleks DPR itu bersifat multi tahun dan mulai

dikerjakan pada periode 2014-2019, meski telah diwacanakan sejak periode sebelumnya. Ketua DPR periode lalu, Agung Laksono, belakangan menilai pembangunan gedung baru DPR tidak perlu, apalagi jika berkaca pada capaian kinerja badan legislatif yang rendah. Presiden Joko Widodo pada 2015 sempat meminta DPR mengevaluasi rencana proyek gedung baru dan penataan kompleks parlemen. Namun belakangan tetap menyetujuinya, walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta proyek itu dijalankan secara efesien. Selain gedung baru, DPR awalnya juga sempat berencana membangun apartemen khusus untuk anggota dewan. Agustus lalu, Setnov menyatakan pimpinan DPR sepakat menunda apartemen itu. Sebagai catatan, DPR memiliki dua kompleks perumahan dinas di Jakarta, yaitu di Kalibata dan Ulujami. Dua kompleks itu sepi karena mayoritas anggota DPR tidak menempatinya. 'Lagi-lagi Tak Capai Target' Dalam hiruk-pikuk persoalan itu, Formappi menyatakan DPR lagilagi gagal memenuhi target kinerja, khususnya di bidang legislasi. Hingga akhir masa sidang DPR tahun 2017, badan legislatif hanya mengesahkan enam rancangan undang-undang prioritas. Padahal tahun ini terdapat 52 rancangan beleid yang masuk program legislasi nasional prioritas. Selain enam UU tersebut, ada 11 UU yang juga disahkan DPR tahun ini, namun masuk kategori kumulatif terbuka, seperti konven-

si internasional, UU APBN, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). UU dalam kategori itu tidak membutuhkan rancangan atau pembahasan sehingga proses pengesahannya lebih cepat. "Tahun 2017 seharusnya menjadi momen puncak DPR menghasilkan karya terbaik, tapi faktanya tidak," kata Sebastian Salang, Direktur Formappi. Sebagai perbandingan, pada 2015 dan 2016, DPR masing-masing mengesahkan tiga dan 10 RUU prioritas. Sebastian menilai, kinerja DPR di sektor legislasi tidak akan meningkat drastis tahun 2018. Apalagi, kata dia, 2018 dan 2019 merupakan tahun politik yang diwarnai Pilkada serentak, pemilu legislatif, dan pemilihan presiden. "Mereka akan sibuk dengan urusan dapil, terpilih lagi atau tidak. Konsentrasi mereka mungkin saja berkurang. Kami tidak yakin kinerja mereka pada 2018 akan membaik," tutur Sebastian. Soal capaian kinerja itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Atgas, justru menyalahkan pemerintah. Menurutnya, mayoritas RUU tidak rampung karena perwakilan pemerintah kerap tidak menghadiri rapat pembahasan rancangan beleid. "Target kami sedikit meleset, disebabkan ketidakhadiran pemerintah dalam pembahasan RUU. Ada beberapa UU yang seharusnya sudah selesai tapi tidak dihadiri pemerintah," ujar Supratman kepada BBC Indonesia. Supratman menuding perwak-

ilan pemerintah tidak pernah menghadiri pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara dan RUU Pertembakauan. "Pembahasan RUU itu sudah berkali-kali diperpanjang, tapi menterinya belum pernah datang pembahasan sama sekali," tuturnya. Wakil Ketua Baleg, Dossy Iskandar Prasetyo, mendesak pimpinan DPR mengambil langkah strategis agar target legislasi itu dapat tuntas sebelum periode 2014-2019 berakhir. Dossy mengatakan meski tugas DPR tidak hanya membuat UU, peraturan perundang-undangan itu selalu menjadi objek utama dalam mengukur kinerja lembaganya. "Bagaimanapun ikon DPR adalah produk legislasi. Pimpinan DPR harus mengambil inisiatif mempercepat tanggungan itu, dibagi ke pansus, panja, atau baleg. Apalagi ini jelang tahun politik," ujarnya kepada BBC Indonesia. Soal tudingan pemerintah memperlambat pembahasan RUU, Fahri Hamzah mengusulkan DPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki hak legislasi. Ia mengklaim, DPR selama ini selalu mengajukan serta mengesahkan RUU yang memuat kepentingan masyarakat. "DPR sangat aspiratif. Yang sulit adalah pemerintah. Tapi kalau punya mau dan untuk meringankan pemerintah, mereka akan kebut itu. "Saya usul, seharusnya eksekutif tidak perlu terlibat dalam pembuatan UU, cukup menyatakan setuju atau tidak setuju di ujung. Kalau mau melobi, lobilah melalui partai pemerintah sejak awal," kata Fahri.(IN/BBS)

2017, Kasus Korupsi dan Persekusi Beraroma Diskriminasi PAKAR hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Achmad, menilai sepanjang 2017 ini penyelesaian hukum tidak sampai pada akar persoalan dan ada nuansa diskriminasi atau tebang pilih. Hal ini menurutnya yang harus dibenahi ke depan oleh penegak hukum. Padahal, inti dari penegakan hukum adalah sebagai penjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. "Jadi di Indonesia ini wujud inti dari hukum untuk mencapai suatu keadilan di masyarakat, telah menghilang. Padahal hukum itu tidak diperlukan apabila sudah ada keadi-

lan," kata Suparji Achmad, dalam sebuah diskusi catatan akhir tahun 2017 SA Institute, di Jakarta, Selasa (19/12). Suparji menyoroti kasus korupsi yang belum menunjukkan rasa keadilan di masyarakat sepanjang 2017. Pertama, menghilangnya tiga nama politkus PDI Perjuangan dalam dakwaan Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP yang ditangani oleh KPK. "Tiga nama hilang dalam kasus e-KTP, tapi tidak muncul dalam dakwaan Setya Novanto. Itu ditandai banyak putusan pengadilam belum wujudkan rasa keadilan di

masyarakat," tuturnya. Tidak hanya itu, pendiri SA Institute ini menyoroti hilangnya kebebasan dalam berpendapat yang juga dinilai hilangnya rasa keadilan di masyarakat. Pasal, yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kerap disalahgunakan dalam penegakan hukum. "Unsur Pasal 27 ayat 3 UU ITE cenderung multitafsir. Pada 2017, ada beberapa orang dijerat dengan pasal tersebut. Antara lain, Rijal, Jamran, Jonru, Faisal Tonong, Ahmad Dhani, Aswa Dewi dan Buni Yani," tuturnya.

Suparji menuturkan, fenomena persekusi yang diatur dalam UU KUHP meningkat luar biasa sepanjang 2017. Persekusi merupakan tindakan memburu orang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang, secara sistematis atau luas. "Persekusi kepada ulama banyak terjadi sepanjang 2017 ini yang akhirnya timbulkan konflik horizontal," tuturnya. Dirinya menambahkan, fenomena praperadilan di 2017 meningkat sangat signifikan. Hal ini dimanfaatkan para tersangka korupsi untuk

lolos dari penetapan tersangka seperti kasus Setya Novanto. Padahal semangat lahirnya UU KUHP yang mengatur praperadilan ini sebagai pengawasan horizontal terhadap upaya paksa yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum. "Praperadilan ini dimanfaatkan untuk melawan keadilan itu tadi. Pada mulanya, sidang praperadilan jarang dilaksanakan, namun pasca putusan MK Nomor 21/PUU-XII/ 2014, prapeadilan telah digunakan sebagai alat untuk apapun agar tersangka terhindar dari penetapan itu," tandasnya.(TC/IN)

KETUA Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan dari ribuan laporan masyarakat yang sudah diterima oleh KY pada periode Januari hingga November 2017, sebanyak 201 laporan sudah diputuskan terkait persidangan dan perilaku hakim. “Berdasarkan putusan sidang panel sebanyak 210 laporan telah diputus dengan hasil putusan 70 laporan dapat ditindaklanjuti dan 140 laporan tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Aidul di Jakarta, Kamis. Aidul menjelaskan KY memutuskan untuk menindaklanjuti 70 laporan karena terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). “Maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor,” ujar Aidul. Sementara 140 laporan diputus tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti adanya pelanggaran KEPPH, sehingga penanganan terhadap laporan masyarakat dianggap berakhir. Selanjutnya apabila di dapam sidang pleno hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, KY akan mengusulkan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran. “Berdasarkan sidang pleno, KY mengusulkan sanksi kepada MA terhadap 58 hakim terlapor,” ungkap Aidul. Dari usulan sanksi yang disampaikan ke MA, sebanyak 39 hakim dijatuhi sanksi ringan, 14 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan lima orang hakim dijatuhi sanksi berat.(ANT/AC)

Catatan Akhir Tahun, PDIP Soroti Kinerja Kejaksaan PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung selama 2017 tidak seperti yang diharapkan dan sesuai visi Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Kejaksaan dinilai cenderung menjadikan hukum sebagai alat politik untuk menekan kader-kader partai yang menjadi kepala daerah. “Salah satu yang kita soroti adalah Kejaksaan. Sebenarnya, kalau kita melihat Kejaksaan, lembaga ini hanya jalan di tempat. Bahkan, mohon maaf, kecenderungan saat ini, kesulitan terbesar kalau Jaksa Agung berasal dari partai politik. Politisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap kader-kader partai lain, yang bukan satu partai dengan partai Jaksa Agung, itu terjadi,” kata Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Panjaitan dalam seminar nasional "Refleksi Akhir Tahun PDIP Bidang Hukum" di Jakarta, Kamis (21/12). Seminar tersebut dibuka oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan menghadirkan sejumlah pembicara, seperti pakar hukum pidana Romli Atmasasmita dan Ganjar Laksmana Bonaprapta, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen M Fadil Imran, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Staf Ahli Kapolri Irjen Iza Fadri, serta Ketua Bapilu PDIP Bambang Dwi Hartono. Trimedya menceritakan ada beberapa kader PDIP yang menjadi kepala daerah ditekan oleh kejaksaan. Mereka menjadi target kemudian dicari kesalahannya. “Terus terang saja, ada tiga kader PDIP yang telah menjadi korban. Jadi, mereka diintip, dari partai mana, kemudian diintip dulu dosanya. Soal ini, sebenarnya Golkar paling banyak,” kata Trimedya. Atas politisasi yang dilakukan Kejaksaan tersebut, Trimedya mengaku sudah menyampaikannya langsung ke Jaksa Agung dalam rapat kerja di Komisi III DPR. Pihaknya menekankan Jaksa Agung agar penegakan hukum pada 2018 benar-benar profesional. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, apa yang dikatakan Trimedya adalah bentuk evaluasi penegakan hukum selama 2017. Hal itu sebagai bentuk komitmen PDIP dalam mendukung upaya penegakan hukum yang sebenar-benarnya. “PDIP menentang setiap upaya politisasi hukum, siapa pun yang melakukan,” kata dia. Sementara itu, dalam sesi kedua diskusi dengan tema persiapan keamanan Pilkada Serentak 2018, Staf Ahli Kapolri yang juga Guru Besar PTIK, Irjen Iza Fadri memaparkan, pihaknya telah mempersiapkan pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 berbasia tempat pemungitan suara (TPS). Pilkada Serentak 2018 akan dihelat di 171 daerah, meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. “Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan Polri, untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dilakukan pemetaan potensi kerawanan pilkada per tahapan untuk kemudian menentukan jumlah personel yang ditempatkan di setiap TPS,” katanya Pemetaan pertama, kata dia, saat pendaftaran calon. Kemudian, saat penetapan paslon, tahap kampanye, tahap pemungutan suara, tahap penghitungan suara, hingga tahap penetapan pasangan calon terpilih. Dia menjelaskan, kerawanan-kerawanan yang telah dipetakan itu ditutupi dengan membuat indikator berbasis TPS.(SP/IN)

ICW: Hingga Pertengahan 2017, Ada 22 Vonis Bebas Kasus Korupsi HINGGA pertengahan tahun 2017, ada 22 vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus tindak pidana korupsi. Data itu berdasarkan pada catatan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam catatan ICW, ada 315 perkara tindak pidana korupsi dengan 348 terdakwa di awal semester pertama tahun 2017. Putusan yang dijatuhkan atas perkara itu pun beragam tapi dinilai ICW sebagian besar ringan. "Dari jumlah 348 terdakwa, 22 diputus bebas, 262 diputus 0-4 tahun penjara, 41 diputus 4-10 tahun penjara, 3

diputus 10 tahun penjara, dan 20 tidak teridentifikasi. Dari angka tersebut sebanyak 262 koruptor dihukum 0-4 tahun penjara yang termasuk dalam kategori ringan," ucap peneliti ICW Aradila Caesar dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (13/8) lalu. Menurut Caesar, ada 2 penyebab vonis itu tergolong ringan. Yang pertama, menurut Caesar, yaitu dari tuntutan jaksa yang sudah ringan, sedangkan yang kedua bisa dari putusan hakim yang menangani kasusnya. "Seringkali jaksa menuntut kurang dari 4 tahun, sangat

ringan itu yang sering terjadi," kata Caesar. "Kemudian dari tipikor sendiri hakim juga sering memutus dalam ambang kategori yang sangat ringan, misalnya kategori hukuman satu tahun dan empat tahun, seringkali hakim memutuskan hukuman 1 sampai 1,5 tahun," imbuhnya. Dalam perkara korupsi, menurut Caesar, hakim seharusnya memiliki pedoman. Dengan demikian, menurutnya, vonis yang dijatuhkan pun akan sesuai dengan rasa keadilan. "Persoalannya kalau kita identifikasi, hakim tidak punya pedoman pemi-

danaan, jadi ketika hakim ditanya kenapa dihukum satu tahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya, mayoritas hakim melakukan dengan perasaan," papar Caesar. "Ketika ditanya kenapa dua tahun tidak akan ada alasannya untuk menjelaskan hukumannya dua tahun. Kira-kira kriteria apa saja, apa saja yang memberatkan kemudian dimasukkan ke dalam formula yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dan itu yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dan itu yang tidak dimiliki oleh hakim," tambahnya. Selain itu, Caesar juga menganggap

tuntutan jaksa yang minim inovasi juga mempengaruhi ringannya vonis hukuman yang diterima koruptor. Menurutnya dengan begitu bisa timbul prasangka ada 'main mata' antara terdakwa dan hakim. "Tidak banyak keputusan pengadilan yang mencabut hak politik. Artinya jaksa tidak punya inovasi, padahal UU Tipikor sudah memberikan kewenangan pada jaksa untuk melakukan hal itu. Minim Inovasi ini bisa muncul prasangka ada main mata antara terdakwa dan hakim," ungkap Caesar. ICW merekomendasikan agar se-

luruh jajaran pengadilan memiliki kesamaan pandangan bahwa kasus korupsi merupakan kasus kejahatan luar biasa. Dengan begitu hukuman yang diberikan pun harus bisa menimbulkan efek jera, malu, dan ada pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak politik untuk kasus yang berkaitan dengan politik. "Ini harus diwujudkan secara konkret, dalam bentuk terbitnya surat edaran Mahkamah Agung, agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap koruptor, termasuk dengan jaksa penuntut umum juga melakukan hal yang sama," ujarnya.(IN/BBS)


6

KPK POS E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

POLITIK

SUMUT ACEH

Mutasi Baru Baru Ini Menjadi Sorotan Karena Melanggar UU No.6 Tahun 2017 SUBULUSSALAM - setelah Mutasi beberapa jabatan di Pemko Subulussalam yang baru baru ini menjadi sorotan Panwaslih disalah satu media sesuai keterangan Asmiadi Ujung salah seorang ketua panwaslih yang mengatakan bahwa kepala Daerah tidak bisa melakukan Mutasi jabatan PNS enam bulan menjelang penetapan Calon pilkada namun kalau ada izin dari menteri Dalam Negeri baru bisa melakukan mutasi sesuai dengan amanat UU 10 tahun 2016. Demikian keterangan persnya di salah satu media itu dan mengaku telah berkordinasi dengan Bawaslu Pusat bahwa kepala Daerah melakukan mutasi jabatan PNS harus ada izin mendagri sesuai dengan amanat undang undang itu. Tetapi setelah media ini menghubungi Asmiadi melalui seluler, Kamis (21/12), Asmiadi sedang dalam perjalanan dan men-

gaku belum melaporkan ke Bawaslu pusat namun sekedar mempelajari masalah mutasi itu terangnya. Kepala BKPSDM kota Subulussalam H.Mustoliq Spdi diruang kerjanya saat dikonfirmasi wartawan mengaku hal tersebut telah sesuai dengan PKPU No.3 tahun 2017 pasal 89 tentang pencalonan kepala Daerah seperti Gubernur, Wakil gubernur Bupati/Walikota dan wakil. Karena didalam pasal 89 PKPU 3 tahun 2017 dijelaskan bakal calon selaku petahana dilarang melakukan mutasi, pergantian jabatan enam bulan sebelum penetapan Calon dan pasal ini juga menjelaskan bahwa yang dilarang adalah bagi kepala daerah yang mencalonkan diri kembali (PETAHANA) ujar Mustoliq. Selain PKPU 3 tahun 2017, undang undang no.10 tahun 2016 juga menegaskan hal trsebut pasal demi pasal, pertama Bakal Calon

selaku Petahana dilarang melakukan pergantian pejabata enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sesuai dengan PKPU 3 tahun 2017 pasal 89 butir 1. Kedua,Gubernur wakil gubernur, Bupati/Walikota dan wakil dilqarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dngan akhir masa jabatan kecuali mendapat izin dari mendagri secara tertulis sesuai UU no.10 tahun 2016 pasal 71 butir 2 dan 3. Maka apabila gubernur dan wakil juga bupati/walikota dan wakil selaku petahana yang mencalonkan diri melakukan hal tersebut maka telah melanggar sebagai mana dimaksut pada ayat 2 dan 3 dan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Oleh KPU Privinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai UU no.10 tahun 2016 butir 5(KARTOLIN)

Wakil Walikota Beri Kuliah Umum di Fakultas Teknik UISU MEDAN - Wakil Walikota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, MSi, memberikan kuliah umun di Fakultas Teknik UISU, Rabu (20/12) di gedung serba guna kampus tersebut. Di hadapan Dekan Fakultas Teknik UISU Ir. Abdul Haris Nasution, MT, Kadis Bina Marga Provsu Ir. Abdul Haris Lubis, MSi, para dosen, dan mahasiswa, Wakil Walikota memaparkan tentang pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan kualitas SDM yang islami, andal, dan teruji. Dalam kuliah umum yang digelar berkenaan dengan Milad ke-41 Fakultas Teknik UISU, Akhyar memulai dengan mengungkapkan kompleksitas perkotaan yang melahirkan berbagai problematika. Diperlukan berbagai ilmu pengetahuan untuk mengatasinya, termasuk teknologi. Akhyar mencontohkan soal banjir. Ini ber-

kaitan dengan kondisi alam dan bagaimana melahirkan teknologi untuk membangun sebuah sistem agar air mengalir ketika sungai tak lagi mampu menampung curah hujan yang berkepanja gan. Akhyar menyebutkan, perlu pula dipikirkan menahan air di wadah sebelum dialirkan ke jaringan drainase. "Untuk itu perlu teknologi untuk mewujudkannya," ujar Akhyar. Sebelumnya, Dekan FT UISU Ir Abdul Haris Nasution, MT mengajak mahasiswa dan segenap civitas akademika memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan di tanah air. Dia juga menyatakan, FT UISU siap memberikan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan infrastruktur di Medan. Diakhir acara Dekan Fakultas Tekhnik UISU Ir Abdul Haris, MT memberikan cendramata kepada Wakil Walikota Medan.(VIN)

PNA Banda Aceh Optimis Jadi Peserta Pemilu 2019

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh (DPW PNA) Banda Aceh optimis bisa menjadi perserta pemilu 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua DPW PNA Banda Aceh, Tarmizi Msi usai Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh melakukan verifikasi faktual di Kantor DPW PNA setempat, Kamis (21/12). Tarmizi mengatakan verifikasi faktual sudah selesai dilakukan dan ada beberapa keterwakilan perempuan yang belum datang karena bekerja. Tarmizi menyebutkan Keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi sebanyak 31

orang, namun baru 20 yang bisa hadir, sisanya akan menghadap ke KIP hari ini juga. "Verifikasi kelengkapan kantor dan pengurus yang sudah dilakukan dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Artinya kita optimis dapat menjadi peserta pemilu 2019 mendatang, walaupun secara resmi KIP akan mengumumkan nantinya," katanya. Optimisme PNA Banda Aceh bisa menjadi peserta pemilu juga didasari struktur yang sudah sangat kuat di seluruh kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. "Bahkan rata-rata setiap kecamatan anggota tersebar ke se-

luruh gampong. Dan kesuluruhan anggota kita saat ini sudah mencapai 1600 lebih dan juga didasari dengan struktur di tingkat kecamatan dan gampong yang sudah kuat. Dan ini saya pikir menjadi modal yang cukup kuat untuk bisa bertarung di 2019 mendatang," katanya Tarmizi menambahkan, PNA Banda Aceh menargetkan akan meraih tujuh kursi DPRK pada pemilu 2019 mendatang. Dirinya optimis akan hal itu. "Target kita ini saya pikir sudah sangat wajar jika dilihat dari jumlah keanggotaan saat ini. Dan jumlah tersebut akan terus bertambah," katanya.

Bawaslu Sumut Awasi Verifikasi Faktual di Partai Solidaritas Indonesia MEDAN - Bawaslu Sumut mengawasi tahapan verifikasi faktual Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2019, memastikan kebenaran proses dan faktualisasi kepengurusan partai di tingkat Provinsi Sumut. "Pengawasan melekat untuk melihat langsung, proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Sumut. Kita melihat prosedur dan bukti-bukti kepengurusan," kata Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut Aulia An-

dri, usai mengawasi proses verifikasi faktual Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di kantor DPW PSI Sumut Jalan Karya Kasih, Medan,Selasa (19/12). Pengawasan langsung di kantor pengurus tingkat provinsi ini untuk melihat apakah kepengurusan sudah memenuhi syarat, yakni kebenaran kepengurusan secara faktual, keterwakilan 30 persen perempuan di kepengurusan, status kepemilikan atau kontrak kantor hingga Pemilu 2019 dan

keterangan domisili kantor dari pihak kelurahan. Sebelumnya, Senin (18/12) Bawaslu Sumut juga mengawasi verifikasi faktual kepengurusan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Cut Nyak Dien Medan. "Pengawasan melekat menjadi satu diantara strategi pencegahan. Sebab, dalam proses ini, hingga penetapan partai peserta Pemilu, berpeluang adanya pelanggaran juga sengketa. Mudahmudahan nggak ada masalah, " katanya.(VIN)

GOPTKI Kota Medan Serahkan Bantuan APE Luar Kepada Anak-Anak PAUD Se Kota Medan MEDAN - Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman KanakKanak Indonesia (GOPTKI) Kota Medan menyerahkan bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar kepada PAUD se Kota Medan di Gedung Serba Guna PKK, Rabu (20/12). APE Luar ini nantinya akan digunakan oleh anak-anak PAUD untuk mendukung kegiatan bermain dan belajar mereka. Bantuan APE Luar diserahkan Ketua DPC GOPTKI Kota Medan Hj. Nurul Khairani Akhyar didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Ny. Khairul Syahnan kepada PAUD se Kota Medan. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu wadah guna mempersiapkan anak-anak untuk mendapat pendidikan dasar, ser-

ta mewujudkan anak Indonesia yang cerdas, sehat dan ceria. Dalam sambutan Penasehat GOPTKI Hj. Rita Maharani yang dibacakan Ketua GOPTKI Kota Medan Hj. Nurul Khairani Akhyar disebutkan bahwa penyerahan bantuan APE Luar kepada PAUD se Kota Medan dalam rangka memenuhi kebutuhan permainan anak anak PAUD karena pada usia seperti itu, dunia PAUD adalah dunia bermainnya anak-anak. Sebagai upaya mendukung tumbuh kembang kreatifitas bermain anak sambung Nurul Khairani, diperlukan sarana dan prasana alat permainan anak yang memadai. "Untuk itu saya berharap bantuan APE Luar yang diserahkan atas kerjasama dengan Pemerintah Kota Medan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anak anak di lokasi PAUD mas-

ing-masing," ungkap Nurul Khairani. Selain itu dirinya juga berpesan agar Ketua TP PKK Kecamatan selaku pembina GOPTKI di Kecamatan agar terus melanjutkan program-program pengawasan dan pembinaan kepada PAUD yang ada di lingkungan kecamatannya masing-masing, agar pembinaan anak-anak ini dapat terarah dengan baik dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Sementara itu Panitia Pelaksana Ny Ahmad Raja Nasution menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini akan diserahkan bantuan sebanyak 60 unit APE Luar yang akan diserahkan kepada 60 PAUD se Kota Medan dengan tujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permainan anak yang ada di PAUD.(VIN)

Harga Buat Paspor Naik Di Banda Aceh BANDA ACEH - Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh sejak Januari hingga pertengahan Desember 2017 menerbitkan 26.461 paspor (dokumen perjalanan Republik Indonesia/DPRI) atau mengalami kenaikan 7 persen dibandingkan tahun 2016 yang hanya 24.625 paspor. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Selasa menyatakan, izin tinggal keimigrasian mengalami penurunan dari 1.076 izin pada tahun 2016 menjadi 767 izin pada 2017. Warga negara yang paling banyak mengurus izin tinggal kunjun-

gan, yakni Malaysia mencapai 360 orang, Amerika Serikat 62 orang, Thailand 49 orang, India 45 orang, serta Prancis 29 orang. "Berdasarkan maksud izin tinggal kunjungan, yang terbanyak belajar mencapai 409 orang, terdiri laki-laki 305 orang dan perempuan 104 orang. Sedangkan liburan hanya 91 orang, dan keagamaan 45 orang," papar dia. Sementara, permohonan izin tinggal tetap yang diterbitkan sepanjang 2017 hanya 12 izin. Jumlah ini meningkat dari 2016 yang hanya empat izin. "Penerbitan izin tinggal tetap yang terbanyak adalah Turki men-

capai enam izin, Prancis dua izin, serta Arab Saudi, Bangladesh, dan Swedia, masing-masing satu izin," kata dia. Terkait pelintasan imigrasi di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Zulkifli menyebutkan jumlah kedatangan orang asing di terminal udara tersebut mencapai 92.850 orang. Sedangkan keberangkatan orang asing hanya 31.879 orang. "Warga negara terbanyak masuk melalui Bandara Sultan Iskandar Muda adalah Malaysia, China, Jerman, Prancis, dan Australia," kata Zulkifli menyebutkan. Dari hasil evaluasi, kata Zulkif-

li, kinerja Kantor Imigrasi Banda Aceh mengalami peningkatan pelayanan. Begitu juga dari penerimaan negara bukan pajak dari penerbitan izin tinggal kunjungan, terjadi peningkatan signifikan. Penerimaan negara bukan pajak izin tinggal kunjungan mencapai Rp10,9 miliar. Terjadi peningkatan dibanding penerimaan pada tahun 2016 yang hanya Rp10,5 miliar. "Kami akan meningkatkan pelayanan maupun pengawasan keimigrasian pada 2018 mendatang. Serta dapat lebih optimal dalam mengemban tugas sebagai insan imigrasi," kata Zulkifli.(INT)

Penggunaan Dana Desa Harus Diawasi Secara Ketat BANDA ACEH - Ketua Komisi A DPRK Banda Aceh M Ali mendesak penggunaan dana desa diawasi secara ketat, sehingga tidak ada satu rupiah pun yang diselewengkan. "Kami mendesak instansi terkait mengawasi ketat pengelolaan dana desa. Dana desa ini tidak boleh disalahgunakan," kata Ketua Komisi A DPRK Banda Aceh M Ali di Banda Aceh, Selasa. Politisi Partai Nasdem terse-

but menyatakan, dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa tersebut bersumber dari uang rakyat. Namun, kata dia, jangan karena dana desa berasal dari uang rakyat dan digunakan oleh rakyat, tetapi digunakan sesuka hati dengan dalih untuk kepentingan rakyat. "Dana desa ini merupakan uang publik. Setiap rupiah dana publik wajib dipertanggungjawabkan.

Karenanya, kami mengingatkan pengelola dana desa tidak menyelewengkannya," tegas M Ali. M Ali juga meminta instansi audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan maupun Inspektorat memeriksa penggunaan dana desa dengan seksama. Pemeriksaan tidak hanya di dalam kantor. "Pemeriksaan juga harus dilakukan di lapangan. Cek silang, apakah penggunaan dana desa yang dilaporkan di atas kertas ada dilak-

sanakan di lapangan. Pastikan semuanya, jangan sampai ada dana desa dibuat fiktif," kata M Ali. Selain itu, M Ali juga meminta instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat memberikan pendampingan serta mengawasi pengelolaan dana desa. "Gunakan dana desa dengan semaksimal mungkin. Dana desa ini jangan hilang begitu saja, tidak memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan," demikian M Ali.(ANT)

Kenang Tsunami Aceh Gelar Zikir Banda Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh menggelar zikir internasional yang menghadirkan ulama dari empat negara untuk mengenang musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Ketua Panitia Pelaksana Tgk Muhammad Balia kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat menyatakan, zikir akbar dibawah tanggungjawab Dinas Syariat Islam tersebut berlangsung di Taman Ratu Safiatuddin Lampriet, Selasa (26/12) pukul 20.30 WIB. Zikir yang mengambil tema "Selaras Menuju Sirathal Mustaqim" akan menghadirkan ulama dari Brunei Darussalam Mohamad Adi Aishamuddin bin Mat Bakar,

Mohammad Fahmi bin Haji Matnor, Muhammad Najib bin Haji Muhammad Ali, Nurdeng Deuraseh, dan Muhammad bin Mat Piah. Kemudian dari Singapura yakni Muhammad Afeef bin Manshor, dari Malaysia, Mohd Nizam bin Kamaruzzaman, Husni bin Muhammad Harun, Uwais Azzuhaili bin Husni, dan Mansur bin Usman serta Mohammed Ahmed Mohammed Abdo dari Yaman. Selanjutnya dari Thailand, Chemuso Romilo, Adsaman Sideh, Ismail Benjasminth, dan Asae Boongorsayu. "Para ulama yang hadir tersebut merupakan ulama yang terkenal di negaranya masing-masing. Kita berharap zikir akbar ini ber-

jalan lancar," kata Muhammad Balia yang didampingi humasnya Tgk Tarmizi A Hamid. Sedangkan ulama dari Indonesia adalah Habid Novel Alaydrus dari Solo yang juga akan mengisi tausiah pada zikir akbar tersebut. Dan ulama dari Aceh di antaranya Abu Muhammad Amin (Tu Min) Blang Bladeh, Abu Mustafa Paloh Gadeng, Waled Nuruzzahri Samalanga dan sejumlah ulama karismatik lainnya. "Kami mengundang seluruh masyarakat Aceh untuk hadir pada acara zikir akbar tersebut yang akan dilaksanakan usai Shalat Isya," katanya. Ia menyatakan, tujuan zikir ini selain mengenang para syuhada tsunami juga untuk merajut soli-

daritas umat Islam di seluruh dunia ini. Ia menyatakan, sesuai saran Ketua DPR Aceh bahwa zikir internasional ini nantinya akan menjadi agenda tetap setiap peringatan musibah tsunami. Dikatakan, tsunami Aceh merupakan musibah besar yang tidak bisa dilupakan, sehingga meskipun sudah berjalan 13 tahun lamanya namun cerita dan kisah masyarakat Aceh yang berjuang dalam musibah tersebut tidak akan habis-habisnya. "Musibah tsunami meninggalkan kisah dan cerita yang panjang bagi masyarakat Aceh, sehingga sampai kapanpun muisbah itu akan tetap dikenang," demikian Tamizi yang akrab disampa Cek Midi.(INT)

TRIWULAN IV CAIR RP510 MILIAR

Polres Lhokseumawe Disuntik Vaksin Anti Difteri LHOKSEUMAWE - Ratusan personil Polres Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disuntik vaksin anti difteri oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mencegah terjangkitinya penyakit tersebut. Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman di Lhokseumawe, Jumat mengatakan, pelaksanaan suntik anti difteri tersebut sudah dilakukan pada Kamis (21/12). Sebutnya, suntik vaksin tersebut diberikan kepada 500 personil Polres Lhokseumawe, sebagai upaya untuk mencegah dan menjaga kekebalan tubuh personil terhadap penyakit difteri. Meskipun hingga sekarang, belum ada personil polisi Polres Lhokseumawe yang mengalami penyakit difteri, ujarnya. Masih sebut Kapolres, Aceh menempati peringkat dua dibawah Provinsi Jawa Timur terkait penyakit difteri, sehingga dirinya menginginkan personil Polres Lhokseumawe, sebisa mungkin disuntik untuk mengantisipasi penyakit difteri, karena personil Polri bertugas dimana saja.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada dinas kesehatan yang telah menyambut baik permintaan untuk melakukan kerja sama vaksinasi mencegah penyakit difteri tersebut," ucap Kapolres. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Machrozal mengapresiasi kepedulian Kapolres Lhokseumawe terhadap anggotanya dengan

melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan vaksin terhadap personil. Penyakit difteri disebabkan oleh kuman "Koreno Bakterium Difteri", sifatnya menular dengan cepat dan dapat terjangkit dan bisa menular lewat saluran pernafasan seperti batuk, sedangkan pencegahannya dapat dilakukan dengan imunisasi.

Ciri-ciri penyakitnya adalah dengan tersumbatnya saluran nafas yang diawali dengan demam seperti biasa, lebih kurang 38 derajat celsius atau lebih serta hidung berair dalam waktu lama. Jika sudah mengalami gejala seperti itu, diharapkan segera memeriksa diri ke dokter, jelas Kadis Kesehatan Aceh Utara.(NET)


7

KPK POS E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

POLITIK

SUMUT ACEH

Gubsu: Pilgubsu 2018 Harus Bersih tanpa Masalah MEDAN - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara meluncurkan slogan dan maskot pengawasan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 yang digelar di Hotel JW Mariot Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (21/12) malam. Dalam acara yang dihadiri Bawaslu RI, KPU RI, Staf Gubsu bidang Politik dan hukum, Partai Poltik (Parpol), Ormas serta Panwas Kabupaten/kota se Sumut ini berjalan dengan sukses dan lancar. Bahkan suasana semakin meriah ketika sejumlah penari menampilkan berbagai tarian daerah dari berbagai etnis yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dalam kata sambutannya mengatakan peluncuran slogan dan maskot yang dilakukan Bawaslu Sumut ini merupakan suatu inovasi mengangkat kearifan lokal yang harus digali dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. "Baru kali ini ada maskot dan slogan yang digunakan dalam pelaksanaan dalam pengawasan Pemilu. Hal ini membuktikan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan sesuai dengan kemajuan zaman, dimana kita tahu bersama kalau sekarang ini adalah zaman now sehingga harus diperlukan menggunakan cara-cara baru dan meninggalkan cara-cara lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya," kata Fritz. Dimana jika kita melihat kondisi masyarakat Sumut masih dikatakannya, pada pemilihan Walikota Medan yang lalu misalnya di mana tingkat partisipasi pemilihnya hanya mencapai 25,28 persen. Provinsi Sumut menurutnya telah memasuki fase dimana masyarakatnya sudah mulai tidak lagi peduli tentang sebuah proses pemilihan tersebut. " Rasa Apatis ini dapat dijadikan bukti hilangnya kepercayaan masyarakat tentang siapa pemimpin daerahnya sendiri. Maka dari itu

KPU memiliki tanggungjawab seperti menyelenggarakan bagaimana proses Pemilu dan Bawaslu memiliki tanggungjawab bagaimana menjamin seluruh proses Pemilu itu dengan baik dan benar," katanya. Sebagai pengawas masih dikatakannya harus mengerti proses Pemilu seperti bagaimana cara metodenya serta bagaimana cara proses pemungutan suaranya. " Memang kami dari Bawaslu RI memberikan keluasan bagi seluruh Bawaslu di provinsi dalam melakukan cara-cara menerapkan pengawasan. Dan peluncuran slogan dan maskot ini sebagai salahsatu bentuk kreativitas yang harus dihargai," pungkasnya. Sementara itu dalam peluncuran maskot yang diberi nama " Bang Awas" serta dengan slogan " Gotong Rotong Awasi Pilgubsu 2018 ini, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan dalam kata sambutannya mengaku kalau kegiatan ini dilakukannya karena Sumut sedang melaksanakan tahapan, persiapan dan pelaksanaan Pilgubsu 2018 dan juga Pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) di 8 kabupaten/kotanya serta persiapan menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg ) dan Pemilihan Presiden (Pilpres ) 2019 mendatang. " Moment ini kami ambil karena ingin lebih membumikan pengawasan Pemilu karena memang Bawaslu RI mengajak masyarakat untuk bekerjasama mengawasi Pemilu dengan takeline yang baru yakni Bersama Rakyat Awasi Pemilu, sebab kami ingin menjamin pelaksanaan Pilgubsu 2018 kali ini dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan demokratis," harapnya. Diakhir sambutannya, Syafrida juga berharap agar proses Pilgubsu kali ini dapat terpilihnya pemimpin yang amanah dan bersih serta pemimpin yang bisa membawa perubahan bagi Sumut tanpa harus meninggalkan permasalahan- permasalah seperti yang terjadi pada

Pilgubsu 2013 lalu. Maka dari itu dirinya mengajak semua elemen masyarakat baik yang berada mulai dari Kota Medan sampai Pulau Nias untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilgubsu, serta nantinya dapat diharapkan akan meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga tak satupun ada warga Sumut yang tak terjamin hak pilihnya. "Tanpa ada kerjasama dengan masyarakat pertisipasi akan rendah, sehingga dengan peluncuran slogan dan maskot ini bisa menjadi semangat baru masyarakat Sumut dalam melakukan perubahan kedepan dan menciptakan Sumut lebih maju, sejahtera dan lebih makmur," katanya mengakhiri. Sedangkan Gubsu HT Erry Nuradi yang diwakili Bidang Hukum dan Politiknya, Noval Mahyar menegaskan masyarakat Sumut sangat berharap kepada Bawaslu Sumut agar dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan passah penting hidup yang telah direncanakan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dalam menjamin konstensi dan kepastian hukum. " Bawaslu Sumut harus bebas dari seluruh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannnya," tegas Noval. Dalam kesempatan itu pula dirinya juga meminta agar pada pelaksanaan Pilkada 2018 nanti tidak muncul masalah-masalah seperti yang terjadi pada Pilkada serentak 2013 lalu dan seandainyapun muncul masalah hendaknya dapat diperkecil dan kalau bisa dihilangkan semuanya sehingga Sumut menjadi aman. " Bawaslu Sumut juga harus mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi Pilkada serentak 2018 di Sumut dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu baik itu pada saat kampanye maupun dalam proses pemilihan serta penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Sumut," pungkasnya. (VIN)

Jajaran Kecamatan Medan Marelan & Masyarakat Perbaiki Tanggul Jebol MEDAN - Jajaran Kecamatan Medan Marelan bersama masyarakat bahu membahu memperbaiki tanggul yang jebol di Pasar IV, Kelurahan Terjun, Selasa (19/12). Akibat tanggul jebol tersebut, sebanyak 50 unit rumah milik warga sekitar terendam dengan ketinggian air mencapai betis orang dewasa. Perbaikan yang dilakukan dengan menutup bagian tanggul jebol menggunakan puluhan goni berisi pasir. Warga berharap agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan segera turun tangan untuk memperbaiki tanggul jebol tersebut. Sebab, perbaikan yang dilakukan itu sifatnya sementara karena warga khawatir akan lebih banyak lagi rumah warga yang terendam. Menurut Camat Medan Marelan H T Yudi Chairuniza, tanggul jebol sekitar pukul 04.00 WIB. Pemicunya akibat hujan deras sehingga dinding tanggul tak kuat menampung debit air. Apalagi menurut Yudi, kondisi tanggul selama ini sudah retak dan sangat rentan jebol, terutama saat hujan deras turun. “Sebagai langkah antisipasi, kita sudah berupaya untuk memperkuat dinding tanggul yang retak dengan menahannya menggunakan puluhan tumpukan karung berisi pasir. Namun ber-

hubung curah hujan tadi malam cukup tinggi, dinding tanggul tak mampu menampung debit air hujan hingga jebol,” kata Yudi. Tak pelak beber Yudi, air dari tanggul langsung melimpah dan menggenangi rumah warga sekitar. “Berdasarkan data yang kita peroleh, ada sekitar 50 rumah warga yang tergenang air dengan ketinggian sebetis orang dewasa. Untuk mencegah luapan air meluas lagi, makanya pagi ini kita bersama warga bahu membahu memperbaiki tanggul yang jebol,” ungkapnya. Berkat kerja kerasa warga beserta jajaran Kecamatan Medan Marelan, Yudi mengatakan, tanggul yang jebol berhasil diatasi. Namun dia khawatir perbaikan yang dilakukan tidak bertahan lama, sebab intensitas hujan dalam beberapa hari belakangan ini cukup tinggi sehingga tanggul kembali jebol. Untuk itulah Yudi telah melaporkan masalah jebolnya tanggul ini kepada Dinas PU. Mantan Camat Medan Helvetia itu berharap agar Dinas PU cepat turun tangan memperbaiki secara permanen tanggul jebol tersebut. “Kita harapkan Dinas PU secepatnya turun tangan untuk melakukan perbaikan agar warga sekitar tidak was-was lagi,” harapnya. (VIN)

Walikota Medan Pimpin Upacara Hari Bela Negara Ke-69 MEDAN - Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi pimpin upacara bendera dalam rangka memperingati hari bela negara ke 69 tahun 2017, di halaman depan Kantor Walikota Medan, Selasa (19/12). Upacara ini di ikuti oleh Wakil Walikota Medan ,Ir.H.Akhyar Nasution MSi, Sekda Kota Medan, Ir. Syaiful Bahri, para pimpinan OPD dilingkungan Pemko Medan, Camat, Lurah dan seluruh ASN Pemko Medan. Upacara diawali dengan pengibaran benderah merah putih, kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta, pembacaan teks pancasila, dan pembacaan pembukaan UUD 1945. Setelah itu, Walikota Medan membacakan amanat Presiden RI Joko Widodo, dimana dalam amanatnya mengatakan hari ini tanggal 19 Desember 2017 diperingati hari bela negara yang dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok tanah air. Pada momentum ini, Presiden Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa belajar dari sejarah perjuangan bangsa. Sejarah mencatat, bahwa Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat karena berkorbarnya semangat bela negara dari seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat ikhlas mengorbankan jiwa

dan raganya untuk tanah air. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa membela negara bukan hanya dapat dilakukan dengan kekuatan senjata. Membela negara juga dapat dilakukan dalam bentuk lain seperti pengabdian di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, lingkungan dan lainnya. Oleh karena itulah, pada momentum peringatan hari bela negara kali ini, Presiden Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam pembelaan negara. "Ingatlah bahwa ini masa sekarang, tantangan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan bangsa Indonesia, tidak lagi bersifat tradisional atau ancaman militer, melainkan sudah bersifat multi dimensi dan berada di setiap lini kehidupan. Oleh sebab itu, bentuk aktualisasi kecintaan terhadap tanah air atau patriotisme dan nasionalisme tentu jauh berbeda dengan era perjuangan para pendahulu kita."kata Walikota Medan saat membacakan sambutan Presiden. Disamping itu, lanjut Walikota, tantangan yang di hadapi kini semakin lama semakin kompleks. Kemudahan dan kecanggihan akses digitalisasi internal telah mengubah lanskap politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehubungan dengan hal tersebut,

Presiden Jokowi meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, untuk senantiasa kritis terhadap upaya-upaya memecah belah bangsa, merendahkan martabat bangsa, dan senantiasa waspada terhadap upaya infiltrasi idiologi dengan cara-cara yang sangat halus yang ingin mengubah atau menggantikan Pancasila dan ingin memecah belah NKRI. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta generasi muda sebagai calon pemimpin di masa mendatang, harus cinta tanah air, menjaga NKRI dan menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. "Dimanapun kita berada, apapun propesi kita, apapun pekerjaan kita, semua punya hak dan kewajiban, semua punya kesempatan yang sama untuk membela negara, seperti para guru, bidan dan tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya di pelosok tanah air, sesungguhnya mereka sedang melakukan bela negara, mereka turut membuat negara hadir melayani rakyatnya." kata Walikota Medan. Diakhir sambutan, Presiden Jokowi berharap para kader bela negara yang ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia , dapat menyebarkan nilai-nilai bela negara kepada lingkungannya masing-masing.(VIN)

Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri saat membacakan sambutannya pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H/2017 M di Masjid At Taqwa Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Kamis (21/12).

Pangdam I/BB: Ketauladanan Rasullah SAW Menjadikan Motivasi Dan Peningkatan Kualitas Bagi Prajurit MEDAN - Ketauladanan Rasullah SAW menjadikan motivasi dan peningkatan kualitas bagi prajurit demikian disampaikan Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H/ 2017 M yang diikuti lebih kurang 500 orang terdiri dari Prajurit, ASN dan Ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana jajaran Kodam I/ BB Sewilayah Medan, pada Kamis, 21 Desember 2017 di Masjid At Taqwa Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan. Dalam sambutannya Pangdam I/BB menyampaikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momen yang sangat tepat untuk mengikuti jejak kehidupan Muhammad Rasulullah SAW, tidak hanya sebagai seorang Nabi pembawa risalah keag-

amaan, tetapi merupakan sebagai misi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak sebatas kegiatan rutinitas saja, namun dijadikan sebagai wahana untuk pencerahan yang dapat menumbuhkan motivasi bagi peningkatan kualitas diri, guna mendukung pelaksanaan tugas. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, disunnahkan memperbanyak shalawat sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut Pangdam I/BB menyampaikan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW hendaknya menjadi acuan bagi kehidupan kita seorang muslim tentang kejujuran (shiddiq) Nabi Muhammad SAW, dengan membangun kehidupan yang sopan

santun, sikap terbuka dan toleransi antara umat beragama, sesuai dengan tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu ”Jadikan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H/2017 M, sebagai keteladanan dalam meningkatkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat”. Tema ini merupakan aplikasi dari nilai-nilai perjuangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadikanlah keteladanan ini sebagai landasan motivasi juang dan profesionalisme prajurit dan ASN dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Pada kesempatan yang sama, Ustad M. Iqbal S.Pdi, MA menyampaikan ketauladanan Rasullah SAW merupakan contoh bagi kita sebagai umat muslim, baik diri

sendiri maupun dalam membina keluarga. Salah satu contoh sifat Rasullah SAW yang ditauladani diantaranya sifat sabar dan tawakal dalam menghadapi segala permasalahan, kemudian rasa bersyukur dalam menerima rezeki yang diberikan Allah SWT. Selanjutnya dalam hadistnya Rasullah SAW menyampaikan “salah satu penghuni surga yaitu gemar membaca Al Quran, menjaga lisan atau ucapan sesuai ajaran Islam, memperbanyak sedekah kepada fakir miskin,” guna menjadikan manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT Hadir dalam acara tersebut para Staf Ahli Pangdam I/BB, para Staf Khusus Pangdam I/BB, para Asisten Kasdam I/BB, para Kabalakdam I/BB, Pa Lo AL dan para Dansat jajaran Kodam I/BB.(REL)

Berpolitik Saat Masih Dinas, Edy Disentil JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI, Mar (Purn) Nono Sampono angkat bicara soal rencana Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, mencalonkan diri di pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau Pilgub Sumut 2018. Nono tak mempersoalkan keikutsertaan tentara aktif dalam pesta demokrasi selama mengikuti aturan yang sudah ada. Namun, dia menekankan agar para tentara aktif yang ikut dalam pilkada mengedepankan etika. “Ikuti saja aturannya, jangan keluar dari aturan. Kemudian di luar aturan sebenarnya ada etika juga. Etikanya begini, jangan pada

saat masih berbaju dinas, dia sudah berpolitik praktis,” ucap Nono di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (22/12). Hal tersebut menurut mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) 2001-2003 ini, harus secara teguh dipegang oleh setiap anggota TNI aktif. “Itu bicara tentang etika, walaupun aturannya nanti batas waktu formalnya pada saat pendaftaran, tapi idealnya selama masih aktif tidak boleh. Apalagi, maaf, masih berpakaian dinas, kemudian pajang pasang baliho dan sebagainya,” pungkas Nono.

Sementara itu, upaya Letjen TNI Edy Rahmayadi untuk mundur dari Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) demi fokus di Pilkada Sumut 2018 berbuah manis. Ajuan pengunduran diri yang sempat ditentang dan dianulir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, akhirnya mendapatkan lampu hijau. Ini ditandai dengan bukti proses administrasi pensiun dini pria yang kini juga menjabat sebagai Ketua PSSI itu diproses di Mabes TNI. “Saat ini, proses administrasi beliau sedang berjalan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Ka-

puspen) TNI, Mayjen TNI Sabrar Fadhilah, Jumat (22/12). Menurut Sabrar, Panglima TNI telah mengambil langkah terkait permintaan Edy tersebut. Sebab hal itu merupakan hak Edy untuk mencalon diri sebagai orang nomor satu di Sumatera Utara. “Sudah ada statement bahwa Panglima menghargai keputusan Letjen Edy Rahmayadi dan itu merupakan hak Pak Edy,” jelas Sabrar. Sebelumnya Edy menyatakan dirinya telah siap untuk menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara karena dirinya telah diusung oleh sejumlah partai.(SP)

Wakil Walikota Serahkan Bantuan Alat Kesehatan MEDAN - Wakil Walikota Medan Ir.H. Akhyar Nasution, M.Si didampingi Wakil Ketua I Nurul Khairani Akhyar, Kadis PPKB dr. Edwin Effendi, menyerahkan bantuan paket alat kesehatan kepada sejumlah unit penyedia layanan kesehatan kepada masyarakat. Bantuan ini dirahkan pada acara Pencanangan Kesantuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kota Medan Tahun 2017, Selasa (19/12) di Gedung Serba Guna PKK Kota Medan. Adapun yang menerima bantuan alat kesehatan ini yaitu Rumah Sakit USU, Puskesmas Polonia, Puskesmas Bromo, Puskesmas Jerjun, Puskesmas Helvetia, Puskesmas Titi Papan, Puskesmas Labuhan, Klinik De-

lima, Klinik Romauli ZR, serta Puskesmas Sentosa Baru. Disamping itu juga diserahkan hadiah kepada para Kader Kelurahan yang menjadi pemenang lomba PKK-KB-Kesehatan (PHBS dan LBS), serta Pemenang Lomba Posyandu Tahun 2017. Wakil Walikota mengapresiasi capaian langkah yang dilakukan setiap Kelurahan dan Kecamatan di Kota Medan dalam mengikuti lomba-lomba di bidang kesehatan yang diselenggarakan PKK Kota Medan bekerja sama dengan OPD terkait di Kota Medan. Menurutnya, apa yang dilakukan hari ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh PKK Kota Medan dalam men-

ingkatkan kualitas program keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera di Kota Medan. Diharapkannya, sebagai salah satu agenda kegiatan yang diprogramkan PKK bersama Pemko Medan, kegiatan kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan bisa menjadi acuan dalam menindaklanjuti berbagai kegiatan PKK, KB, dan Kesehatan mengingat berbagai perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga Kota Medan tidak mengalami ketertinggalan dengan daerah lainnya di Indonesia. "Saya juga ingin kegiatan ini menjadi motor penggerak partisipasi semua pihak dalam wadah pembinaan masyarakat di Kota Medan melalui upaya konkrit dalam memberikan kontribusi

pelayanan KB dan Kesehatan seperti layanan kelompok dasawisma, posyandu, Pos Pembantu KB Desa dan juga Puskesmas," tutup Akhyar yang dilanjutkannya pemukulan Gong Pencanangan. Sebelumnya Panitia Pelaksana Aisyah Musaddad menyebutkan Pencanangan ini diselenggarakan atas kerja sama PKK Kota Medan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas PPPAPM, serta Dinas Kesehatan Kota Medan yang diikuti sebanyak 300 peserta Kader PKK se Kota Medan. Usai kegiatan pencanangan, dilanjutkan dengan paparan materi pemberdayaan dan layanan kesehatan dari 3 OPD terkait. (VIN)

OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK

Pemko Medan Terus Berbenah Jadikan Medan Smart City MEDAN - Pemko Medan saat ini terus berbenah untuk menjadikan Kota Medan sebagai smart city (kota pintar). Sudah banyak yang dilakukan Pemko Medan guna mewujudkannya, selain pemanfaatan EGoverment, juga pemanfaatan aplikasi Medan Samrt City yang berbasis android serta pemanfaatan transportasi berbasis digital web. Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setdakot Medan Qamarul Fatah ketika membuka seminar Laporan Akhir Kajian Smart City Kota Medan Tahun Anggaran 2017 di Hotel Grand Aston Medan, Selasa (19/12). "Sebagai kota metropolitan, saya ingin masyarakat dapat memanfaatkan program smart city ini, sebab akan memudahkan masyarakat dalam hal memproleh pelayanan publik,"

kata Qamarul dihadapan para peserta seminar yang terdiri dari perwakilan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. Dikatakan Qamarul, penerapan smart city ini sebagai salah satu upaya menjadikan Medan sebagai kota masa depan dan kota kelas dunia. Penerapan smart city sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan cepat, serta lebih transparan. Tentunya hal ini harus di dukung pula oleh sistem digital layanan publik melalui teknologi informasi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung terwujudnya Medan sebagai SmartCity, jelas Qamarul, diharapkan ke depannya berbagai persoalan yang ada dapat diselesaikan guna mewujudkan pelayanan publik yang berdampak pada kondisi yang nyaman.

Di samping itu tambah Qamarul lagi, melalui smart city ini tentunya akan sangat mendukung setiap aktivitas Pemko Medan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan maupun bidang lainnya. Atas dasar itulah melalui laporan kajian smart city Kota Medan ini, Qamarul berharap seluruh stakeholder mengetahui setiap masalah dan solusi yang dihadapi kota Medan dalam berbenah menuju smart city, serta mengetahui bagaimana kesiapan animo masyarakat kota Medan dalam menghadapi Kota Medan menuju smart city. "Untuk mewujudkan Medan Smart City tentunya dibutuhkan kerjasama antara seluruh stakeholder, ini menjadi keharusan agar menjamin keberhasilan program ini, karena itu saya mohon kepada

Dinas Kominfo sebagai leading sektor dalam sisi IT agar dapat mendukung terwujudnya Medan sebagai Smart City."harap Qamarul. Sebelumnya Kadis Kominfo Kota Medan Zain Noval mengatakan, laporan akhir ini bertujuan untuk membuat kajian yang hasilnya berupa regulasi yang dapat diterapkan di seluruh OPD dikota Medan. Hingga saat ini, lanjutnya, Dinas Kominfo tengah membangun data center yang dapat menampung seluruh data dari masing-masing OPD, keseluruhan data ini nantinya akan saling terhubung sehingga dapat semakin mempermudah OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Data yang ada akan kita tampung dalam server. Datadata ini akan saling terhubung, namun kami berjanji tidak akan mengintervensi data yang ada tersebut,” jelas Zain Noval. (VIN)


13

KPK POS E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Dipanggil Sebagai Tersangka, Dirut BJB Syariah Mangkir JAKARTA— Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Yoice Gusman alias YG mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Sedianya YG hendak diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi kredit fiktif BJBS untuk pembiayaan pembelian kios Garut Super Blok kepada debitur atas nama PT Hastuka Sarana Karya, Jumat (22/12). "Kami sudah berkirim surat (panggilan) dan sudah ditunggutunggu yang bersangkutan tidak hadir," kata Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Kombes Widoni Fedri di Gedung Ombudsman, Jumat sore.

maupun eksekutif. Karena itu ia jauh-jauh sebelum ditetapkan meminta didampingi KPK supaya tidak kecolongan. "Kalau sudah tejadi tetapi saya baru minta KPK itu tidak ada gunanya. Makanya saya jauhjauh datang sebelum terjadi meminta pendampingan KPK," imbuh dia. Permohonan itu disanggupi oleh KPK. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan akan mengirimkan anggotanya ke sana untuk melakukan pendampingan. "Secara spesifik kita akan dampingi provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan APBD-nya tepat waktu dan isilah sesuai dengan aspirasi masyarakat plus tidak ada sandera-sanderaan nanti di belakang," ucap dia.(MC/IN)

Berkas Korupsi Alkes RSUD Embung Fatimah Lengkap JAKARTA– Berkas perkara Fransisca Ida Sofia Prayitno, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Embung Fatimah, Batam, tahun anggaran 2011, telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung. Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Cahyono Wibowo, mengatakan berkas perkara itu dinyatakan lengkap pada Rabu (20/12) lalu. “Artinya, terhadap perbuatan tersangka layak untuk segera disidangkan ke pengadilan,” kata Cahyono di kantor Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri, Gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (22/12).

JAKARTA– Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melayangkan gugatan praperadilan atas penanganan kasus korupsi penjualan kondensat milik negara kepada PT TPPI yang mangkrak. Adapun pihak tergugat yaitu Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Hari ini, MAKI sudah mendaftarkan gugatan Praperadilan melawan

Kapolri, Jaksa Agung dan KPK terhadap kasus korupsi kondensat yang tidak jelas penangannya,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (21/12). Dia menjelaskan, gugatan praperadilan terhadap Tito dilayangkan karena Bareskrim Polri tidak mampu memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga berkas perkara selalu dikembalikan dan belum dinyatakan lengkap atau P-21 hingga saat ini.

Sementara gugatan terhadap Jaksa Agung Prasetyo dilayangkan karena jaksa salah dalam memberikan petunjuk kepada penyidik Bareskrim. Menurutnya, petunjuk jaksa bersifat subyektif dan sulit dipenuhi oleh penyidik Bareskrim. Boyamin menduga, Prasetyo mempersulit penyidik Bareskrim. “Bareskrim seakan telah memenuhi petunjuk dan jaksa tampak akan mengarahkan kasus menjadi perdata atau bukan korupsi,” terang Boyamin.

Sementara gugatan kepada KPK dilayangkan, karena membiarkan penanganan kasus dugaan korupsi penjualan kondensat berlarut-larut dan tidak mau mengambil alih perkara. Seharusnya kata Bonyamin, KPK wajib mengambil alih penanganan kasus yang berlarut hampir tiga tahun di institusi penegak hukum lain. “Dengan gugatan ini, maka kami paksa Kapolri dan Jaksa Agung buka-bukaan siapa sebenarnya yang tidak becus menanga-

Fransisca sebelumnya ditangkap penyidik di Jalan Selat Sunda Raya Blok E 11/12, Duren Sawit, Jakarta Timur, setelah sempat dinyatakan buron selama setahun. Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batam TA 2011, Fransisca Ida Sofia Prayitno berperan sebagai pelaksana proyek pengadaan. Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terpidana Fadila Ratna Dumila Mallarangan yang telah divonis 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Tipikor Kepulauan Riau.(AC/IN)

ni perkara, karena tampak selama ini saling lempar tanggung jawab,” tegas Bonyamin. Sebagaimana diberitakan, skandal mega korupsi Kondensat degan kerugian negara hingga Rp 35 Triliun melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan tersangka Raden Priyono dan Honggo Wendratno hanya jalan ditempat alias mangkrak.(AC/IN)

Aqua Didenda KPPU Sebesar Rp13,8 Miliar

Ketidakhadiran YG telah disampaikan pengacaranya dengan alasan dia tengah mengambil cuti tahunan. Tapi alasan cuti, kata Widoni, sebenarnya tidak bisa diterima. Sebab dengan cuti, maka tersangka justru bisa dengan leluasa hadir dalam pemeriksaan lantaran sedang tidak bekerja. YS ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara pada 20 November 2017 lalu. Dalam kasus itu penyidik menduga bila selama periode Oktober 2014 hingga Juni 2015, PT BJBS memberikan fasilitas pembiayaan untuk membeli kios Garut Super Blok dengan plafon sebesar Rp 566,45 miliar. Pembelian itu ternyata fiktif.(IN/BBS)

Finalisasi APBD, Gubernur Maluku Utara Minta Pendampingan KPK JAKARTA- Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mendatangi gedung KPK, Jumat (22/ 12) siang. Adapun maksud tujuannya adalah untuk meminta pendampingan KPK dalam finalisasi perencanaan APBD tahun 2018. "Saya jauh-jauh datang ke KPK untuk membuat atau meminta bantuan pendampingan anggaran. Apalagi sekarang anggaran APBD-APBD 2018 eksekutif dan legislatif itu yang memutuskan bersama. Karena itu saya harap kita semua terhindar dari hal-hal negatif ya apalagi namanya korupsi," ujar dia di gedung merah putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12). Abdul mengungkapkan ada kecurigaan RAPBD menjadi bahan bancakan pihak legislatif

Korupsi Kondensat Mangkrak: Kapolri, Jaksa Agung dan Pimpinan KPK Digugat

Total uang yang diamankan sebagai barang bukti senilai Rp298.020.000 yang berasal dari Ibnu Hajar sejumlah Rp149.120.000 dan Suwandi sejumlah Rp148.900.000. Sebagai pihak pemberi Mokhammad Bisri dan Harjanto disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan sebagai pihak penerima Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ANT/SP)

JAKARTA– Produk minuman air mineral dalam kemasan (AMDK) dengan merek Aqua yang diproduksi oleh PT Tirta Investama (TIV) dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lantaran telah melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tak sehat. Selain itu pihak perusahaan distributor Aqua yakni PT Balina Agung Perkasa (BAP) juga dikenai pasal serupa dari KPPU. Atas perbuatannya, kedua perusahaan tersebut dikenai denda yang cukup berat. “Atas kesalahan tersebut TIV yang menjadi Terlapor I oleh Majelis Komisi dianggap bersalah dan wajib membayar denda sebesar Rp13.845.450.000 (Tiga belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan distributornya BAP yang menjadi Terlapor II membayar denda sebesar Rp6.294.000. 000 (Enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah),” kata Ketua Majelis Komisi, R. Kurnia Sya’ranie saat membacakan putusan, seperti keterangan resmi yang diterima, Rabu (20/12). Putusan tersebut dibacakan pada sidang perkara Nomor 22/ KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam produk AMDK. “Terlapor I dan Terlapor II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang Undang No 5 Tahun 1999 dan Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang No.5 Tahun 1999 itu,” lanjut Kurnia lagi. Putusan itu, kata dia, diambil setelah melalui proses pemeriksaan dan musyawarah Majelis Komisi yang cukup panjang, yakni selama kurang lebih 148 hari kerja. Pada putusannya, Majelis Komisi menilai tindakan anti persaingan ittu diduga terjadi pada tahun 2016 di wilayah jangkauan distribusi satu pemasaran Terlapor II dalam pemasaran produk yang meliputi, Cikampek (Karawang, Jawa Barat), Cikarang, Babelan, Bekasi (Jabar), Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawa Girang (DKI Jakarta), Cibubur, Cimanggis (Depok), atau setidaknya wilayah lain yang termasuk jangkauan dari Terlapor II. Majelis Komisi juga menilai pasar bersangkutan dalam perkara aqua adalah produk AMDK air mineral di wilayah distribusi atau pemasaran Terlapor II pada tahun 2016. “Adapun bentuk tindakan anti persaingan yang terjadi adalah adanya degradasi kepada sub distributor karena menjual produk AMDK lain dengan merek Le Mineral,” jelas dia.(AC/IN)

kerugian keuangan negaranya Rp4,58 triliun Syafruddin pun sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Hakim Tunggal Effendi Mukhtar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya dalam pembacaan putusan pada 2 Agustus 2017. Dijelaskan Todung Kepada Penyidik Pengacara senior Todung Mulya Lubis menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI) kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004. Todung menjadi saksi untuk Syafrudin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Seusai pemeriksaan, Todung mengatakan, dia diperiksa seputar pembentukan tim bantuan hukum untuk Komite

Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). "Tim bantuan hukum KKSK waktu itu diangkat oleh pemerintah untuk membantu melakukan penilaian kepatuhan terhadap obligor-obligor bermasalah yang ditugaskan kepada kami," kata Todung, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/12). Todung mengatakan, saat itu dia sudah menyelesaikan tugasnya dalam tim bantuan hukum KKSK. "Saya hanya jelaskan seputar itu saja," ujar Todung. "Saya diminta oleh KKSK untuk melakukan kepatuhan terhadap obligor yang bermasalah,. Banyak waktu itu obligor yang bermasalah, kan. Saat itu salah satunya BDNI," kata dia. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Priharsa Nugraha mengatakan, pemeriksaan Todung merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan sebelumnya. Pada 14 Desember 2017, Todung tak dapat memenuhi panggilan KPK.(AC/IN)

Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara JAKARTA – Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong divonis delapan tahun pidana penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan, dan membayar uang pengganti USD 2,5 juta dan Rp 1 miliar, setelah dinyatakan terbukti korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP. "Menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun penjara," kata hakim ketua Jhon Halasan Butarbutar membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/ 12). Majelis hakim menyatakan perbuatan Narogong telah memenuhi

unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Andi merupakan pihak yang ikut berperan dalam mengatur proses pembahasan anggaran dan membentuk konsorsium. Vonis yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan jaksa yang menuntut pidana 8 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti USD 2,1 dan Rp 1,1 miliar. Majelis menyatakan mengabulkan permohonan pelaku yang bekerjasama (justice collaborator)

yang diajukan terdakwa. Hal itu menjadi salah satu bagian yang meringankan terdakwa bagi hakim menjatuhkan vonis. Majelis juga menyebut terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan telah mengembalikan sebagian uang yang didapat dari hasil kejahatan sebagai hal-hal yang meringankan. Sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah Andi dianggap tidak mendukung program pemerintah terkait pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa terstruktur, masif dan merugikan

kerugian negara. Selain itu, majelis memerintahkan KPK untuk membuka sejumlah rekening milik terdakwa yang diblokir, untuk mempermudah pembayaran uang pengganti. Andi Narogong menerima vonis yang dijatuhkan hakim dan tidak menyatakan banding. Sikapnya konsisten seperti pledoi yang dibacakan pada persidangan pekan lalu yang mengakui perbuatan dan siap menerima konsekuensi. Sedangkan jaksa KPK menyatakan pikir-pikir dalam menerima vonis hakim.(SP/IN)

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nganjuk Nonaktif JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. "Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan tahap Pengadilan Negeri kesatu selama 30 hari mulai 25 Desember 2017 sampai 23 Januari 2018 terhadap Taufiqurrahman," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (20/12). KPK juga baru saja menetapkan Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman sebagai tersangka gratifikasi dalam pengembangan tindak pidana korupsi suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Jumat (15/12). KPK menduga Taufiqurrah-

man menerima gratifikasi sekitar Rp2 miliar dari dua rekanan kontraktor di Kabupaten Nganjuk masing-masing sebesar Rp1 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015. "Selain itu juga diduga menerima dari pemberian-pemberian lainnya terkait mutasi, promosi jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk sebelumnya dan fee-fee proyek di Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2017," kata Febri. Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka kasus tindak pidana korupsi suap terkait mutasi dan promosi jabatan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Lima tersangka itu, yakni Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto, dan Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri. Diduga sebagai penerima pada kasus itu, yakni Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi. Sementara diduga sebagai pemberi, yakni Mokhammad Bisri dan Harjanto. Diduga, pemberian uang kepada Taufiqurrahman melalui beberapa orang kepercayaan Bupati terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

KPK Tahan Syafruddin Arsyad Temenggung JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Adapun tindak pidana korupsi oleh Syafruddin terkait dengan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. “Ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK untuk 20 hari ke depan,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/12). Syafruddin seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis menyatakan bahwa saat menjabat

Kepala BPPN dirinya sudah menjalani seluruh aturan yang ada, termasuk pemberian SKL tersebut. “Semua yang dikerjakan di BPPN sudah sesuai aturan semua. Sudah diaudit BPK dan sudah dikerjakan dengan sebaikbaiknya,” kata Syafruddin yang sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK saat keluar gedung KPK, Jakarta. Menurut dia, pemberian SKL itu juga telah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). “Saya hanya ikuti aturan dan semua yang saya kerjakan di BPPN sudah sesuai,” ucap Syafruddin. Ia pun menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum hingga nanti menjalani proses persidangan. “Saya akan kooperatif melaksanakan apa yang disampaikan oleh KPK dan saya sampaikan di pengadilan nanti,” tuturnya. KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Temenggung

sebagai tersangka pada April 2017. Surat Keterangan Lunas diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-Djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasarkan inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat

bukti hak kepada BPPN. Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam perkembanganya, berdasarkan audit investigatif BPK RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI menjadi Rp4,58 triliun. KPK telah menerima hasil audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI pada 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun. Dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan. Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri atas Rp1,1 triliun yang dinilai “suistanable” dan ditagihkan kepada petani tambak, sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp220 miliar yang kemudian benarbenar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut sehingga dari total Rp4,8 triliun, indikasi


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

Danrem 023/KS Tutup Baksos KB Kesehatan SIBOLGA - Mewakili Danrem 023/KS Kol Inf Donni Hutabarat, Dandim 0211/TT Letkol Inf Corry Sigalingging menutup secara resmi kegiatan Bakti Sosial (Baksos) KB-Kesehatan, kerjasama TNI dengan BKKBN, bertempat di gedung Nasional Sibolga, Senin, (18/12). Dandim 0211/TT, Letkol Inf Corry Sigalingging yang membacakan amanat Danrem, menyampaikan bahwa program keluarga berencana adalah salah satu aspek yang memiliki hubungan signifikan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. “Apabila program keluarga berencana tidak berhasil maka untuk menata kesehatan kedepannya akan menjadi lebih sulit, sedangkan laju pertumbuhan penduduk berpotensi kuat menjadi ancaman nasional jika tidak di imbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Danrem. Disampaikan Danrem, kerjasama program KBKesehatan merupakan program lintas sektoral, dilaksanakan secara terpadu antara unsur TNI dan BKKBN serta dari berbagai kementerian/instansi dan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. “Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung seluruhnya kegiatan pencanangan Bakti Sosial TNI KB-Kesehatan ini sehingga kegiatan karya bakti sosial KB-Kesehatan kerjasama TNI dan BKKBN di wilayah Korem 023/KS ini dapat terlaksana dengan tertib, aman dan lancar,” ujar Danrem. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polo Sitanggang menyamapaikan terimakasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Manunggal karya bakti sosial KB-Kesehatan kerjasama TNI dan BKKBN yang telah dilaksanakan di wilayah di Tapteng dan Sibolga. “Karena melalui kegiatan ini, TNI ikut berpartisipasi untuk mengantarkan warga Sibolga lebih sejahtera, karena selama ini masih banyak masyarakat Sibolga belum sadar manfaat ber KB,” ujar Wakil Wali Kota. (REL)

Disdik Gelar Gerakan Seniman Masuk Sekolah PANYABUNGAN - Dinas Pendidikan Kab.Mandailing Natal menggelar acara gerakan seniman masuk sekolah di SDN 088 sipolu-polu Panyabungan, selasa (19/12) kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan budaya terhadap anak sekolah sekaligus kegiatan extrakulikuler bagi siswa. Kadis pendidikan kab.Mandailing Natal Jamilah S,H dalam sambutannya mengatakan, kegiatan gerakan seniman masuk sekolah tahun 2017 ini merupakan program dari dinas Pendidikan Provinsi Sumut, ada empat sekolah di kab.Madina ini yang memperolah kegiatan gerakan seniman masuk sekolah ini dua untuk Sekolah dasar dan dua untuk tingkat SMP. Tujuan kegiatan ini untuk membudayakan adat di kab.Mandailing Natal dan ini sesuai dengan visimisi Bupati Madina Drs.dahlan hasan Nasution negeri beradat taat beribadat, dan untuk tahun yang akan datang kita dari Dinas Pendidikan akan mengupayakan kegiatan ini bertambah agar menyeluruh nantinya di setiap sekolah. katanya. Ditambahkannya’kita berharap kepada kepala sekolah agar melaksanakan kegiatan gerakan seniman masuk sekolah ini terhadap anak didiknya agar lebih membudayakan adat di kab.Mandailing Natal kedepanya, kemudian kami dari dinas Pendidikan dalam jangka waktu dekat ini akan membuat surat edaran tidak diperbolehkanya siswa sekolah dasar dan SMP membawa hendpone ke sekolah, ungkap jamilah. Ketua komite Sekolah SD 088 H. Daud lubis yang juga anggota DPRD Madina, mengatakan mari kita bersatu padu untuk meningkatkan dunia pendidikan di kab. Mandailing Natal ini khususnya di SD 088 sipolu-polu. katanya. Untuk meningkatkan pendidikan kita harus saling asih,asah dan asuh sehingga tercapainya pendidikan yang berkwualitas di kab.Madina dan saya harapkan para pendidik untuk lebih bekerja extara dalam memberikan pelajaran guna tercapainya pendidikan yang baik dan ini sesuai dengan visi-misi Bupai dan wakil Bupati dalam memajukan pendidikan di kab. Madina. Kepsek SDN 088 Hj.Nirwana M.Pd, mengatakan terima kasihnya terhadap Dinas Pendidikan yang telah mempercayakan SDN 088 menjadi Gerakan seniman Masuk sekolah tahun 2017 dan kita pihak sekolah akan melaksanakannya dan membudayakan adat budaya yang ada dikab.Madina ini ungkapnya. (TH)

BPD Dagang Kelambir Serahkan Berita Acara Hasil Pilkades ke Bupati DS TG.MORAWA - BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dagang Kelambir, Jum'at (15/12) menyerahkan berkas berita acara hasil Pilkades Dagang Kelambir priode 2018-2024 kepada Bupati Deli Serdang melalui Camat Tanjung Morawa, sebagai bukti telah sah dan selesainya penyelenggaraan Pilkades Dagang Kelambir yang diselenggarakan, Selasa lalu, 12 Desember 2017. Penyerahan berita acara disampaikan langsung oleh ketua BPD Desa Dagang Kelambir, Ir. M. Efendi didampingi ketua P2K (Panitia Pemilihan Kepala Desa), Harianto, dan tokoh masyarakat, Safrudin, kepada Camat Tanjung Morawa yang dalam hal ini diwakilkan Kasi Pemerintahan Kecamatan, Soang Kupon Harahap. "Berkas berita acara hasil Pilkades ini telah sah ditandatangani semua saksi dan para kandidat, semua telah berjalan lancar dan aman, dan berkas ini kami serahkan kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati Deli Serdang", ujar

KETUA BPD Dagang Kelambir, Ir.M.Efendi didampingi ketua P2K, Harianto dan tokoh masyarakat, Safruddin menyerahkan berita acara pilkades kepada Kasipem Kecamatan, Soang Kupon Harahap, Jum'at, 15-Desember-2017. Ketua BPD Dagang Kelambir, Ir. M. Efendi kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan, Soang Kupon Harahap. Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tg.Morawa menerima baik penyerahan berkas yang disampaikan

BPD Dagang Kelambir, "terima kasih atas lancar dan amannya penyelenggaraan Pilkades Dagang Kelambir, saya terima ini untuk selanjutnya akan segera kami serahkan kepada Bupati Deli Serdang", sebut Soang Kupon Harahap.

Serdang Bedagai Peringati Hari Bela Negara RAMPAH - Jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai), Selasa (19/12) memperingatai Hari Bela Negara Tahun 2017 bertempat di Halaman Kantor Bupati di Sei Rampah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Wakil Bupati (Wabup) Sergai Darma Wijaya dan Komandan Upacara (Danup) Romian Parulian Siagian, S.STP. Upacara peringatan Hari Bela

Negara ini dilaksanakan secara serentak diseluruh pelosok tanah air. Turut hadir dalam upacara Dandim 0204/DS Letkol Arm. Asep Hendra Budiana, Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat serta ASN jajaran Pemkab Sergai. Dalam sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia (Presiden RI) Joko Widodo yang dibacakan Wabup Darma Wijaya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa belajar dari sejarah perjuangan bangsa. Sejarah mencatat bahwa RI bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat tidak lepas dari semangat bela negara dari seluruh kekuatan rakyat.

Mereka berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk membela tanah airnya dari para penjajah. Selanjutnya Presiden RI, sejarah juga mencatat bahwa membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata, akan tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kesadarannya untuk membela negara dalam bentuk yang lain, kata Presiden. Maka pada momentum peringatan Hari Bela Negara hari ini, Joko Widodo ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam pembelaan negara. Di era ketergantungan terhadap teknologi informasi telah membawa kita

Bupati Madina Buka Kemsa Dolok Siojo MADINA - Bupati Mandailing Natal Drs. Dahlan Hasan Nasution yang juga selaku Kamabicab gerakan Pramuka Mandailing Natal, secara resmi membuka kegiatan Perkemahan Bersama (Kemsa) tingkat pelajar se Mandailing Natal bertempat di Dolok Siojo Sawahan/Sindang Laya Kelurahan Pasar Kotanopan, rabu sore (20/12) Selain pengurus Kwarcab Madina, hadir juga Ketua DPRD Madina Hj. Leli Artati, S.Ag, pimpinan SKPD, anggota DPRD Madina Rahmad Riski Daulay, ketua Kwarran se - Madina, Pimpinan UPT. Dinas Pendidikan se - Madina, Kepala Sekolah dan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Madina Drs. H. Dahlan Hasan Nasution menyampaikan, gerakan Pramuka merupakan salah satu ben-

teng untuk menghindari kenakalan remaja. Untuk itu, Bupati berharap jangan ada anggota Pramuka yang terkontaminasi dengan pengedar apalagi jadi pengguna narkoba. “Masa depan bangsa ini salah satunya ada di tangan anak-anak Pramuka. Tempat perkemahan ini merupakan tempat rencana pendirian kampus di Kotanopan. Tempat ini sengaja dipilih agar anak-anak kami semuanya tahu dan merasa punya tugas dan tanggung jawab untuk maju dan mengembangkan diri. Anak-anak Madina diharapkan bukan saja pintar-pintar, tapi juga mempunyai pengetahuan tentang agama. Isilah dirimu dengan ilmu dan perkuatlah iman di dada” ujar Bupati. Dikatakan Bupati, kita cukup malu dengan sebutan negatif yang melekat pada

Madina, yaitu penghasil ganja nomor 2 di Indonesia. Kita ingin sebutan itu tidak ada lagi dan berganti menjadi Madina negeri beradat dan taat beribadat dan negeri yang menjalankan adat dan budayanya. Bupati Madina juga berpesan kepada semua peserta agar tetap menjaga kesehatan dan menjaga alam sekitarnya. Begitu juga kepada para pembina agar benar-benar mengawasi anak didiknya. Ketua Panitia yang juga Pelaksana tugas Harian Kwarcab Madina Drs. Rizal Efendi Lubis melaporkan, pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dari tanggal 20-22 Desember 2017. Sedangkan jumlah peserta diperkirakan 2000 lebih yang bersal dari pelajar dari semua Kecamatan di Mandailing Natal. (TH)

Ir H Iskandar Lakukan Temu Ramah SIMALUNGUN - Ir H Iskandar Sinaga, selaku Anggota DPRD Sumut dari Komisi E Fraksi Partai Golkar,melakukan temu warga dalam jadwal Resesnya, di Bahal Batu, Kecamatan Hutabayuraja, (22/12) Jumat,bertempat di halaman Gedung Sekolah Alwashliyah Bahal Batu. Hal ini dilaksanakan oleh Ir.H.Iskandar Sinaga, sebagai lanjutan jadwal resesnya di daerah Kabupaten Simalungun dan kota Siantar sebagai Dapil pemilihanya. Hadir dalam pertemuan silaturahim di event jadwal reses,

Kupon juga menjelaskan, penyerahan berkas ini sudah sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam Perda Deli Serdang no. 2 thn 2015 tentang Pilkades, "berita acara hasil Pilkades memang harus diserahkan BPD kepada Bupati Deli

Serdang melalui kami Pemerintahan Kecamatan", ujarnya. Sementara itu, terkait jumlah perolehan suara tiga orang kandidat dalam Pilkades Dagang Kelambir kemarin, masing-masing diantaranya, nomor urut 1, Idris Galingging 785 suara, nomor urut 2, Zulfahmi, ST 520 suara dan nomor urut 3, H. Alfian, SH 824 suara, dan dari hasil tersebut panitia menetapkan pemenang Pilkades Dagang Kelambir untuk priode 2018-2024 adalah H.Alfian, SH (nomor urut 3). "Hasil perhitungan suara kemarin telah sah, dan sebelumnya memang ada perbedaan jumlah daftar hadir dengan jumlah surat suara yang sah selisih lebih sekitar 8 suara, hal itu kelalaian yang biasa karena jumlah peserta yang didata oleh panitia begitu banyak, dan semua saksi serta para kandidat telah mengetahui hal itu namun mereka tidak keberatan dan semuanya telah menanda-tangani berita acara", jelas Harianto selaku ketua P2K Dagang kelambir kepada KPK Pos. (DIZ)

tersebut,tidak kurang dari 300 orang warga.Diantaranya,para tokoh masyarakat,ketua Maujana, Syafrudin Purba SPdi,dan Aziz Manurung ST, (Kepdes), serta para undangan yang cukup antusias dan bersyukur, atas kehadiran Ir.H.Iskandar Sinaga, anggota DPRD Sumut.Yang memang, sudah ditunggu,karena merupakan sosok kader Golkar yang tidak asing lagi di Kabupaten Simalungun dan Hutabayuraja. Dalam kesemptan tersebut, Syafrudin Purba SPd.I, selaku Ketua Maujana, menyampaikan aspirasinya, mewakili masyarakat Bahal Batu Hutabayuraja. Dalam

sambutanya disebutkan,agar segera direalisasi Pemekaran Kab.Simalungun, masalah Inspratruktur dan masalah Narkoba. Ketua Maujana tersebut, minta kepada Pemerintah,melalui peran dan kepedulian Ir.H.Iskandar Sinaga, selaku anggota DPRD Sumut, dapat menyahuti dan membawakan kepada sidang DPRD Sumatera Utara, untuk dapat segera direalisasi dan mewujutkan pemekaran Simalungun, sebagaimana mestinya, harap warga, melalui Safrudin Purba SPd.I, tersebut. Sementara,Aziz Manurung ST, selaku Pangulu Nagori Bahal Batu,selain menyampaian terimaksih atas kehadiran Ir.H.Iskandar Sinaga selaku Anggota DPRD Sumut di Bahal Batu, ia minta agar bisa menyahuti atas pinta dan aspirasi warga

Bahal Batu dan Kecamatan Hutabayuraja,kata Aziz. Dibawa Sidang Ir.H.Iskandar Sinaga,dalam bagian pidatonya,tegaskan,semua aspirasi yang datang dari masyarakat akan ditampung dalam bagian catetan resesnya ke daerah ini. Mudah-mudahan, pinta dan keluhan serta harapan warga Bahal Batu, seperti yang disampaikan oleh Maujana dan Kepala Desa, serta serapan dan harapan warga pada umumnya,dapat direalisasi dan akan dibawakan dalam sidang di DPRD Sumutera Utara. Seraya ia mengaharapkan agar kita tetap bersatu dan menjalin silaturahim sebagai warga Negara, dalam NKRI, yang tetap berpedoman kepada Pancasila dan UU Dasar 1945, harap dari kader dan Politisi Golkar tersebut yang taka sing didaerah ini. (SIRAIT)

semua pada cara pandang terhadap berbagai kemungkinan ancaman. Kemudahan dan kecanggihan akses digitalisasi internet di abad milenium sudah sangat potensial mempengaruhi mindset manusia termasuk beragam informasi dan faham-faham yang dapat merubah moral dan kepribadian suatu bangsa. Oleh karenanya saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda, generasi milenial sebagai penduduk mayoritas rakyat Indonesia untuk senantiasa kritis terhadap upaya memecah belah bangsa, merendahkan martabat bangsa dan senantiasa waspada terhadap upaya infiltrasi ideologi

dengan cara yang halus dan kekinian yang ingin merubah atau menggantikan Pancasila dan ingin memecah belah NKRI. Para generasi muda adalah pemimpin dimasa mendatang, harus berperan dan bangga dengan ke-Indonesiaannya serta harus hebat untuk dirinya, untuk bangsanya dan negaranya. Itulah bagian dari bentuk bela negara yang sesungguhnya di era kekinian. Tantangan sekarang adalah bagaimana para generasi muda Indonesia ini meningkatkan kualitas pengorbanan kepada bangsa dan negara dihadapkan pada bentuk dan sifat ancaman modern tersebut, jelas Presiden Joko Widodo. (ARM)

Kodim 0203/Lkt Gelar Apel Danramil dan Babinsa BINJAI - Kodim 0203/ Lkt melakukan kegiatan apel Danramil dan Babinsa tahun 2017 di Aula Makodim 0203/Lkt, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Selasa (19/12). Dandim 0203/Lkt, Letkol Inf Deny Eka Gustiana dalam kegiatan tersebut mengatakan, agar kepada Personel Dim 0203/Lkt tetap terus menjaga kondisi kesehatan tubuh, karena cuaca saat ini tidak menentu. Diterangkannya bahwa "Penyerapan gabah yang selama ini kita kerjakan belum 100 % terpenuhi. Kepada Para Komandan Koramil jajaran diharapkan dapat mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah para anggotanya dengan keadaan situasi zaman sekarang ini. TNI Agar dapat bekerja semangat minimal dapat mempertahankannya, yakinlah kita bekerja tulus kepada masyarakat tanpa menuntut imbalan dan Tuhan pasti akan membalasnya," ujarnya. Ditambahkannya, bahwa banyak masyarakat yang mengapresiasi dan berterimakasih atas kinerja para Babinsa Dim 0203/Lkt dalam giat pertanian yang ada di masyarakat atas peran dan kehadirannya di tengah masyarakat. Sementara itu Kasdim 0203/ Lkt Mayor Inf SH Tanjung meminta kepada peserta kegiatan ini agar mencermati dan dapat memahami agar ilmu yang didapat dari kegiatan ini dapat aplikasikan ke lapangan atau wilayah binaannya masing-masing. "Perlu kita ketahui bersama dalam beberapa waktu dekat ini akan ada perhelatan besar di wilayah Sumut yaitu Pilkada dan Pilgubsu, diharapkan para Babinsa agar mewaspadai kegiatan tersebut sesuai UUD 1945 TNI dilarang ikut berpolitik dan harus netral," ujarnya. Kegiatan penyelenggara kegiatan Apel Danramil dan Babinsa Dim 0203/Lkt ini sebagai penyelenggara dari Staf Teritorial

Makodim 0203/Lkt yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 19 s/d 20 Desember 2017 dengan Materi Pembinaan Teritorial dan pemberi materi yang telah di tunjuk oleh Staf Teritorial Makodim 0203/Lkt serta bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada Babinsa dan meningkatkan kemampuan para Babinsa Dim 0203/Lkt dalam menghadapi permasalahan di wilayah Binaan teritorial masing masing. Hadir dalam kegiatan yang bertemakan 'Melalui kegiatan Apel Danramil - Babinsa Kita Tingkatkan Kemampuan Aparat Komando Kewilayahan Dalam Rangka Menghadapi Permasalahan di wilayah Binaan nya Melalui Pelaksanaan Binter Untuk Mendukung Tugas Pokok TNI AD Ke Depan' Dandim 0203/Lkt, Letkol Inf Deny Eka Gustiana, Kasdim 0203/Lkt Mayor Inf SH Tanjung, Pasiter Dim 0203/Lkt Kapten Inf Suhendro, Pasipers Dim 0203/Lkt Kapten inf Dwi, Danramil 02/Selesei kab Lkt, Kapten inf Kasta Ginting, Danramil 03/Kuala Kab Lkt Kapten Inf London Tarigan, Danramil 04/ Kuala Kab Lkt Kapten inf Himsaar Siahaan, Danramil 05/Salapian kab Lkt, Kapten Inf Rismanto, Danramil 06/Bahorok kab Lkt Kapten Inf Joni Siagian, Danramil 07/Stabat Kab Lkt Kapten inf Yusrafrizal, Danramil 08/Secanggang Kab Lkt. Kapten Inf Imran Hamdani, Danramil 09/ Hinai Kab Lkt Kapten Inf Dwi, Danramil 10/ Padang Tualang Kapten Nasril Tanjung, Danramil 11/Tanj Pura Kab Lkt Kapten Arh Utoyo, Danramil 12/Gebang Kab Lkt Kapten Arh H Sihombing, Danramil 15/Pangkalan Berandan Kab Lkt Kapten Inf Bustami, Danramil 16/Binjai Utara kota Binjai Kapten Inf Fauzan, Danramil 17/Binjai Timur Kapten Inf A.Yani dan seluruh peserta personel perwakilan Babinsa Dim 0203/Lkt. (REL)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

Pengganti Setya Novanto Diputuskan Januari Official dan Pemain SMP I Negeri I Kotanopan merayakan kemenangan

SMPN I Kotanopan Sukses Melaju ke Final PANYABUNGAN - Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia Mandailing Natal Dollar Hafrianto mengapresiasi pemain - pemain Sepak bola Tingkat SMP yang berhasil melaju Final pada Liga Pendidikan Indonesia Sumatra Utara (LPI Sumut). Anak anak kita dari SMP Negeri I Kotanopan yang membawa nama Mandailing Natal berhasil melaju Final pada LPI Sumut yang di selenggarakan Dispora Sumut," sebut Dollar Hafrianto kepada wartawan (20/12). Kita sangat mengapresiasi pemain-pemain Sepakbola tingkat SMP yang berhasil melaju final setelah mengalahkan Kabupaten Labuhan Batu dengan adu pinalti," ucapnya Lanjut Dollar, bahwa kita mendapat kabar sebelum terjadi skor pertandingan 1-1 dan sementara untuk skor pinalti 3-4 yang di menangkan tim kita dari Madina. Hal ini cukup membanggakan bagi kita, bahwa anak - anak kita dari

SMP berhasil ke Final pada LPI Sumut, mungkin orang - orang tidak memprediksi bahwa mereka bisa melaju final, karena kabupaten lain memandang sebelah mata Madina yang berada di ujung sumatra utara"ucapnya Inilah hasil yang selama ini kita laksanakan di mana kita dari Askab PSSI Madina ingin kembali mengembalikan ke Jayaan persepakbolaan Madina," tegas Dollar Lebih lanjut Dollar menyampaikan, kepada anak yang sudah berhasil melaju final dan berhasil membawa nama Madina di LPI Sumut yang telah bermain secara maraton saya ucapkan terimakasih. Masih ada pertandingan final saya minta supaya menjaga stamina, ukarilah terus prestasimu. Dan kepada Warga Mandailing Natal yang berada di Medan supaya besok Kamis (21/12) pukul 14.00 wib datang ke Lapangan Stadion mini Disporsu Jalan Pancing Medan untuk memberikan dukungan langsung kepada anak anak kita yang akan bertanding di final. (TH)

Pangdam I/BB Terima Audiensi Panitia Natal Oikumene Sumut

MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri menerima Audiensi Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Oikumene Sumut Anthony Siahaan, SE, ATD,MT beserta 9 orang pengurusnya dalam rangka rencana pelaksanaan Perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember mendatang, di Gereja Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting Km 11,5 Medan, Kamis (21/12) di Ruang Tamu Pangdam I/BB Lantai IV Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km. 7,5 Medan. Pada audiensi tersebut, Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Oikumene Sumut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pangdam I/BB yang telah menyambut atas kunjungan baik silaturahmi Pengurus Panitia perayaan Natal Oikumene Sumut dan memohon ban-

tuan dalam rangka rencana pelaksanaan Perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember mendatang, di Gereja Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting Km 11,5 Medan. Dalam audiensi tersebut Pangdam I/BB menyampaikan terima kasih atas kunjungan Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Oikumene Sumut beserta 9 orang lainnya, yang telah merencanakan pelaksanaan Perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember mendatang. Beliau mendukung pelaksanaan perayaan Natal Oikumene Umat Kristen Sumatera Utara. Pangdam I/ BB berharap kegiatan panitia perayaan Natal Oikumene Sumut dapat mempererat dan menjalin hubungan keakraban sesama umat kristiani maupun antar ummat beragama. (REL)

JAKARTA - Pergantian Ketua DPR dari Partai Golkar akan segera diputuskan. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno membahas calon Ketua DPR pengganti Setya Novanto yang kini ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP pada awal tahun 2018. "Insya Allah minggu pertama Januari sekaligus menentukan calon ketua DPR pengganti Pak Setya Novanto," kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di Kantor DPP, Slipi, Jakarta, Jumat (22/12). Disinggung soal sosok calon Ketua DPR, Nurdin menolak membocorkan. Nurdin hanya memberikan kriteria

umum calon Ketua DPR. Calon Ketua DPR harus sosok yang bisa menjalankan amanah rakyat, tiga fungsi DPR serta menjaga nama baik Golkar. "Itu nanti akan kita bicarakan, bahwa tentu kita memilih orang yang pertama, bisa menjadi speaker yang baik untuk DPR," ujarnya. Selain soal pergantian Ketua DPR, pleno itu juga akan membahas masalah posisi Golkar di keanggotaan Pansus Hak Angket KPK serta evaluasi atas kerja partai sejauh ini. Golkar menginginkan Pansus segera menyelesaikan tugasnya dan mengambil kesimpulan. "Kita akan melakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan berbangsa dan negara termasuk dari pada langkah politik di DPR RI," tukasnya. (INT)

Setya Novanto

Wali Kota Terima Anugrah Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial SURABAYA - Presiden Joko Widodo menganugrahkan Tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi di Surabaya, Rabu (20/12). Anugrah ini diberikan karena Wali Kota dinilai berhasil dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Medan. Tanda Kehormatan dari Presiden ini diserahkan Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani didampingi Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa pada puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/12). Untuk tahun ini, Presiden menganugrahkan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada 19 nama yakni Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Gubernur Sumut H T Erry Nuradi, Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Kemudian untuk Wali Kota, selain Wali Kota Medan, ada juga Walim Kota Blitar, Wali Kota Banjar dan Wali Kota Manado. Sedangkan untuk Bupati yakni Bupati Berau, Bupati Gorontalo Utara, Bupati Minahasa Tenggara, Bupati Murung Raya dan Bupati Barito Kuala. Dengan penghargaan yang diberikan ini diharapkan semakin memotivasi untuk terus meningkatkan pembangunan kemanusiaan maupun kesejahteraan sosial.

Dalam sambutannya, Menko Bidang PMK Puan Maharani mengatakan, Indonesia akan sejahtera jika semua elemen yang ada bergotong royong membangun bangsa. Diakuinya, tidak mudah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia namun melalui gotong royong, dia optimis kesejahteraan yang diinginkan itu dapat diwujudkan. Gotong royong yang dimaksud, jelas Puan, bekerja sama-sama atau saling tolong menolong untuk mencapai hasil yang diinginkan. “Pemerintah tidak bisa sendiri membangun Indonesia, karenanya diperlukan sinergitas dan gotong royong dari semua pihak. Untuk itu semua harus bekerjasama untuk kepentingan bersama,” kata Puan. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi didampingi Asisten pemerintahan Setdakot Medan Musadad Nasution, Kadis Sosial Endar Sutan Lubis, Kadis Tenaga Kerja Hanalore Simanjuntak dan Ketua Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) Anita mengatakan, penghargaan yang sangat membanggakan ini diperoleh berkat kerja keras dari semua pihak yang dilakukan selama ini. Dijelaskan Wali Kota, seluruh jajaran Pemko Medan bersama semua pihak yang ada baik itu dari unsur Forkopimda Kota Medan, stakeholder, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat selama ini bahu membahu dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Medan. Berkat sinergitas dan kerjasama yang dilakukan tersebut, jelas Wali Kota, Pemko Medan dinilai berhasil dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan masalah kesejahteraan di Kota Medan. “Pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan masalah kesejahteraan yang kita lakukan selama ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen yang ada di Kota Medan. Jadi anugrah ini saya dedikasikan untuk semua pihak yang selama ini terus membantu Pemko Medan dalam upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota tercinta ini,” jelas Wali kota, Di samping itu tambah Wali Kota lagi, Pemko Medan juga secara konsisten meningkatkan alokasi pembinaan dan pelatihan Karang Taruna sampai tingkat kelurahan dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pelaksanaan kegiatan strategi baru dalam penanganan bencana sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak itu saja papar Wali kota, Pemko Medan juga memberikan bantuan transportasi kepada petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dan PSKS. Kemudian memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa kaki dan tangan palsu, kursi roda maupun alat pendengar serta merealiosasikan pembangunan ru-

mah sosial di Kecamatan Medan Tuntungan. Selain itu ungkap Wali Kota, pihaknya terus mengajak seluruh perusahaan yang ada di ibuktota Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) dalam upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya seperti yang dilakukan RSU Royal Prima membantu memberikan pelayanan BPJS untuk 1.000 warga kurang mampu. “Terima kasih atas kerja keras dan kerjasama yang telah kita lakukan selama ini, berkat sinergitas dan kebersamaan yang kita lakukan, alhamdulillah pagi ini kita dianugrahkan Tanda kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dari Bapak Presiden. Tentunya anugrah ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Medan,” ungkapnya. Oleh karenanya Wali Kota akan terus memotivasi seluruh masyarakat, terutama para pemuda agar meningkatkan partisipasi dan dukungannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu di Kota Medan. “Tidak hanya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita juga mengajak mereka untuk terus meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial dan kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu,” harapnya. (VIN)

Pemko Medan Terima LHP BPK RI Perwakilan Sumut MEDAN - Pemerintah Kota Medan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah Pemko Medan TA 2017 dan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Sumut, di Gedung BPK RI Perwakilan Sumut, Jln. Imam Bonjol, Senin (18/12). LHP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Dra. Vincentia Moli Ambar Wahyuni, M.M.,Ak kepada Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi

dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iswanda Nanda Ramli, SE. Usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, Ambar Wahyuni kemudian berpesan agar hasil laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti Pemko Medan sebelum tanggal 31 Desember 2017. "Kami berharap laporan hasil pemeriksaan ini segera di tindak lanjuti sebelum tanggal 31 Desember 2017. Didalamnya sudah ada catatan rekomendasi kami yang dapat dilaksanakan oleh Pemko

Medan," harap Ambar Wahyuni. Menanggapi hal tersebut, Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi mengucapkan terimah kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang telah melakukan pemeriksaan, sebab ini akan sangat membantu Pemko Medan dalam mengoreksi kinerja yang telah dilakukan selama ini. "Saya mengucapkan terimakasih atas pemeriksaan yang telah dilakukan BPK karena ini sangat membantu kami, saya juga berharap

ibu tidak pernah bosan menerima kami untuk berkonsultasi," kata Walikota Medan didampingi Inspektur Kota Medan, Farid Wajedi dan Asisten Umum Ikhwan H. Daulay. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iswanda Nanda Ramli mengharapkan hasil pemeriksaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah untuk berbuat lebih baik lagi kedepannya. "Kekurangan yang ada harus diperbaiki, agar kedepannya Pemko Medan dapat lebih baik lagi,"ujar Nanda. (VIN)

Akhyar Harap AMPI Dapat Majukan dan Tingkatkan Kualitas Pemuda MEDAN - Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sebagai motor penggerak kaum generasi muda memiliki peranan strategis di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan AMPI diharapkan mampu memajukan dan meningkatkan kualitas pemuda sehingga lebih siap menerima estafet, perjuangan, pembangunan dan kepemimpinan bangsa dan negara tercinta ini di masa mendatang Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menyampaikan hal itu di acara pelantikan pengurus DPD AMPI Kota Medan priode 2016-2021 dan Brigade Kartini AMPI Medan periode 20172020, di Hotel Santika Medan, Rabu (20/12) malam. Di Kota Medan, Wakil Wali Kota mengatakan, DPD AMPI Kota Medan telah menampakkan peranan yang tidak sedikit. Berbagai kegiatan dan program kepemudaan juga telah di laksanakan demi memperkokoh perjuangan para

pemuda sebagai agen of change (agen perubahan). Untuk itulah mantan anggota DPRD Medan itu berharap agar organisasi kepemudaan ini dapat terus melakukan terobosan-terobosan yang dapat mendukung program Pemko Medan, terutama pada upaya peningkatan pembinaan terhadap para pemuda di kota Medan. Atas dasar itulah melalui pelantikan ini, Wakil Wali Kota ingin kepengurusan DPD AMPI Kota Medan yang baru dapat melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan program pembinaan kepemudaan, baik dalam aspek kepemimpinan, olahraga, budaya, keterampilan dan daya saing di Kota Medan. Disamping itu Wakil Wali Kota tak lupa mengajak seluruh keluarga besar DPD AMPI Kota Medan untuk tetap memelihara persatuan dan kesatuan, serta menjauhi aksi kekerasan yang dapat memicu ketidak kondusifan di Kota Medan. "Mari kita hindarkan prilaku

negatif seperti narkoba, prilaku arogan dan aksi kekerasan yang dapat menimbulkan ketidak kondusifan, dengan begitu saya yakin kita dapat menekan keterpengaruhan generasi muda pada prilakuprilaku negatif," ajak Wakil Wali Kota. Pelantikan ini turut hadir Ketua DPD AMPI Sumut Muhammad Faisal, mewakili Kapolrestabes Medan, Wakapolrestabes Medan, mewakili Dandim 01/BS, Ketua PN Medan, Kapolres Belawan, istri Hj Amelia Lubis, perwakilan dari organisasi kepemudaan seperti PP, IPK, KNPI, FKPPI dan pengurus DPD AMPI kabupaten/kota di Sumut, tokoh masyarakat yang juga mantan Gubsu Syamsul Arifin, pengurus Partai Golkar Kota Medan dan Sumut serta tokoh pemuda Moses Tambunan. Ketua DPD AMPI Sumut Muhammad Faisal yang melantik langsung pengurus DPD AMPI Kota Medan. Mulia Asri Rambe SH

selaku ketua, sedangkan Adolf H Nainggolan (sekretaris) dan Putra Madrifad (bendahara). Sedangkan pelantikan Brigade Kartini AMPI Medan dilakukan Ketua DPD AMPI Kota Medan yang baru dilantik Mulia Asri Rambe dengan kepengurusan Heriyanti SE (ketua), Rossi Normila (sekretaris) dan Laila M Lubis (bendahara). Dalam sambutannya Ketua DPD AMPI Sumut Muhamamd Faisal mengatakan, seluruh pengurus dan anggota tidak boleh lupa dengan sejarah. Dikatakannya, AMPI masih disayang oleh masyarakat Kota Medan mengingat tamu undangan yang hadir dari seluruh elemen masyarakat. Faisal mengaku bangga dengan pengurus DPD AMPI Medan maupun kabupaten/kota lain di Sumut. “AMPI saat ini sudah besar, saya berharap bisa lebih besar pada masa mendatang. Untuk DPD AMPI Kota

Medan, mari kita bersama-sama membantu pemerintah membangun Kota Medan. Kita harus ikut berkontribusi terhadap pembangunan di Kota Medan. Kami mendukung program pembangunan kota medan, yang akhir-akhir ini mewakili aspirasi masyarakat Medan. Kami juga minta AMPI diperhatikan dan disayangi,” ujar Faisal. Sedangkan Mulia Asri Rambe menyampaikan empat pesan kepada kader DPD AMPI Kota Medan. Selain melakukan konsolidasi organisasi mulai dari kecamatan sampai kelurahan, sebab tidak akan ada penyegaran organisasi tanpa ada konsolidasi. Kemudian bersinergi dengan Bakorpimda Kota Medan mendukung segala kegiatan. Selain itu jelas Mulia, DPD AMPI Kota Medan siap bersinergi dan berkontribusi mempercepat pembangunan di Kota Medan. “Yang terakhir kami lakukan langkah-langkah pesan ke seluruh kader. Ingat, kader bukanlah under-

bow atau sayap dari anak salah satu partai, namun secara historis sejak AMPI didirikan 1928 diinisiasi Angkatan Muda Siliwangi, Kosgoro, SOSKI, makanya kader kami ingatkan dari empat item ini sama-sama kita taati,” ungkap Mulia. Apabila keempat pesan ini tidak ditaati, pria yang akrab disapa Bayek ini menyatakan tidak akan segan-segan menindak. “Saya akan berikan sanksi sesuai kesalahannya!” tegasnya seraya memaparkan saat ini kepengurusan AMPI sudah terbentuk di 18 kecamatan di Kota Medan. Pelantikan dirangkaikan dengan penyerahan cindera mata kepada tokoh pemuda kepada Manahan Lubis, Ketua DPD AMPI Sumut, Wali Kota Medan, Dandim 0102/ BS, Kajari Medan, Henry Jhon Hutagalung serta mantan Ketua DPD AMPI. Penyerahan cindera mata dilakukan oleh Bayek didampingi pengurus DPD AMPI Medan. (VIN)


10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

Cabuli ABG, Pak Mukim Diamankan Polisi SEMEULUE - Seorang Kepala Mukim Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue, Aceh berinitial LS dilaporkan ke polisi setempat karena di duga telah melakukan pencabulan terhadap seorang gadis ABG usia 15 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Kapolsek Simeulue Tengoh IPTU Lukman selasa pekan lalu mengatakan, oknum Kepala Mukim itu diamankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementar itu, orang tua korban, kepada wartawan menyatakan bahwa laporannya ke polisi berdasarkan pengakuan anaknya yang diduga telah menjadi korban dari LS. Dari pengakuan anaknya, bahwa dugaan pencabulan itu terjadi lebih dari sekali. Sebelum menempuh jalur hukum, orang tua korban sebelumnya sudah melakukan musyawarah dengan saudaranya. Setelah itu langsung membuat laporan pengaduan ke polisi. “Harapan saya pada penegak hukum, pelaku harus diproses secara hukum yang berlaku, “ katanya. (YAN)

Residivis Ketangkap Miliki Narkoba di Gampong Sidorjo LANGSA - SAT Narkoba POLRES Langsa kembali meringkus Residivis bernama Fauzan Aulia (35) disebuah rumah Gampong Sidorjo Kec. Langsa Lama rabu dini hari pekan lalu karena manyimpan sabu-sabu. Kapolres Langsa AKBP Satya Yudha Prakasa Sik melalui Kasat Narkoba AKP Rustam Nawawi Sik mengatakan, tersangka Fauzan Aulia yang merupakan residivis yang pernah dihukum terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bersama tersangka warga desa bukit rata Kec. Kejuruan Muda Aceh Tamiang ketika ditangkap didapati barang bukti satu paket sabu seberat 0,4 gram serta barang bukti lainnya alat isap sabu 1 unit timbangan digital 2 hp dan mobil Daihatsu Xenia Warna Putih BL 1153 NK. Sebelum ditangkap, petugas telah lama mencurigai salah satu rumah digampong Sidorjo sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba sabu-sabu. Saat dilakukan penggerebekan dirumah itu pada rabu pekan lalu petugas pun berhasil meringkus tersangka Fauzan Aulia kepada petugas tersangka mengaku memperoleh sabu-sabu itu dari temannya berinisial B yang kini masuk Dpo dengan harga sabu Rp. 700.000, untuk dikonsumsinya sendiri. Akibat perbuatan tersebut sejak malam itu tersangka Fauzan Aulia dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Langsa guna proses lebih lanjut. (FAHMI)

Polisi Ringkus DPO Pengedar Narkoba SIGLI - Tim Reskrim/Inteljen Polisi Sektor Kembang Tanjong, berhasil meringkus pelaku pengedar Narkotika, berinisial MW (27) warga Desa Pasie Ie Leubeue, Kabupaten Pidie. Pelaku, disebutkan masuk Dalam Pencarian Orang (DPO) polisi. Kapolsek Kembang Tanjong, Iptu Agustiar, Kamis (21/12) siang mengatakan, penangkapan pelaku tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku di Simpang Rawa Kecamatan Kota Sigli,Rabu (20/12), sekira pukul 22.15 WIB, malam. Dari laporan tersebut tim gabungan yang di pimpinnya langsung menuju ke TKP untuk menangkap pelaku. Dimana, pelaku berhasil di tangkap di kawasan Simpang Rawa Kecamatan Kota Sigli saat sedang mengisi pulsa di salah satu counter di wilayah tersebut. Pada saat ditangkap, sambung Kapolsek Agustiar, tidak ada perlawanan yang ditunjukan oleh pelaku. Selanjutnya, pelaku langsung di giring ke Mapolsek Kembang Tanjung untuk di mintai keterangan. MW di tangkap saat sedang isi pulsa di salah satu tempat penjualan pulsa di kawasan Kota Sigli. Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan 1 (satu) buah Dompet, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia. Kapolres Pidie, AKBP Andy Nygraha Setiawan Siregar SIK kepada andalas sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak akan memberi ampun kepada siapa saja masyarakat yang terlibat dalam kasus Narkoba, juga sabu-sabu. "Ini tidak hanya berlaku pada masyarakat sipil saja, tapi juga bagi aparat kepolisian di jajarannya. Bagi personil polisi yang mengkosumsi sabu-sabu dan mwngedarnya sanksinya berat, atau diajukan pecat dari kedinadannya," tegas Kapolres Pidie, dengan nada serius. (DHIAN)

SUMUT/ACEH

Duel Dengan Warga Kades Kuta Tinggi Opname KUTA CANE - Penghulu Kute (Kepala Desa) Kuta tinggi Kecamatan Badar Aceh Tenggara Hasanudin selasa pekan lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kuta Cane karena terlibat duel dengan warganya Samsiar. Perkelahian itu terhitung dramatis, karena Hasanuddin diserang duluan, dengan senjata tajam. Namun Pak Kades itu mampu balik melumpuhkan Samsiar, yang kemudian malah kabur. Namun Pak Kades sempat terkena sabetan pisau. Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Gugun Hardi Gunawan SIK MSi, Rabu (20/12) mengatakan, Penghulu Kute Kuta Tinggi Hasanuddin berkelahi dengan warganya, Samsiar.

Akibatnya, Hasanuddin mengalami luka di bagian perut, lengan kanan dan jari tangan. Sedangkan, Samsiar mengalami luka di bagian atas kanan pelipis mata koyak sepanjang

empat centimeter, mata bagian bawah kanan memar dan pipi bagian kanan memar. Menurut Kapolres Agara, kronologisnya pada saat itu sekitar pukul 15.30 Wib, Hasa-

nuddin pulang dari pesantren Darul Azhar dengan menggunakan kendaraan roda dua. Tiba-tiba Samsiar yang juga naik sepmor menghadang Hasanuddin dengan kendaraan roda

duanya. Lalu, Hasanuddin berhenti dan Samsiar turun dari kendaraan roda dua yang dikendarainya langsung menjumpai dan mencabut pisau dari pinggangnya dan menikam Hasanuddin di bagian perut. Korban dengan sigap melompat dari sepmor, lalu melakukan perlawanan sengit. Saksi mata mengungkapkan, saat itu Hasanuddin menangkap pisau Samsiar dengan tangan kanan dan menjatuhkan Samsiar sampai tergeletak di aspal. Lalu Hasanuddin mengambil pisau Samsiar dan Samsiar menggigit lengan Hasanuddin dua kali dan jari-jari kanan mengalami luka di karenakan pisau Samsiar. Setelah pisau Samsiar diamankan Hasanuddin, Samsiar lari kearah kebun jagung milik masyarakat dan pada pukul 17.000 Wib, anggota Polsek dan personil Resmob Polres Agara menangkap Samsiar di kebun jagung masyarakat dan diamankan ke Mapolres Agara. (YAN)

Diduga Konsumsi Sabu, Kadis Parpora Nagan Raya Ditangkap Polisi NAGAN RAYA - Satres Narkoba Polres nagan Raya Selasa menjelang subuh pekan lalu meringkus Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kadis Parpora) setempat berinitial TS. Pejabat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh itu diringkus di rumah dinasnya di komplek Perkantoran Sukamakmue saat mengkonsumsi sabu bersama rekannya berinitial HF warga Meunasah dayah Kecamatan Beutong. Dari informasi yang diperoleh bahwa saat tersangka digrebek dan di tangkap, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya

berupa 0,3 gram sabu yang diduga sisa dari pemakaian narkoba sebelumnya serta sejumlah barang bukti lainnya. Pelaku yang ditangkap tersebut akhirnya digelandang ke Mapolres nagan Raya guna mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum

Pensiunan PTPN I Tewas Kecelakaan Lalu Lintas LANGSA - Seorang Pensiunan PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) warga gampong Pondok Kemuning Langsa Lama bernama Jumain selasa pekan lalu meninggal dunia setelah sepeda motor (sepmor) Mio yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan Honda Mega Pro di jalan nasional gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Barat. Kapolres Langsa, AKBP Satya Yudha Prakarsa Sik melalui Kasat Lantas, AKP Teuku Heri Hermawan mengatakan, kecelakaan lalulintas antara korban Jumain dan Feriansyah (18), warga Gampong Sungai Lueng, Kecamatan langsa Lama, terjadi pukul 11.30 Wib, di persimpangan agak menikung, di Jalan Nasional tepatnya di sekitar SPBU Gampong Timbang Langsa. Menurut Kasat Lantas korban meninggal dunia, Jumain saat itu mengendarai sepmor Yamaha Mio nopol BL 3814 DAG bergerak dari arah Aceh Timur hendak berbelok ke jalur kanan jalan lingkar PT. Timbang Langsa – PTPN I. Tanpa diduga sepmor Jumain dihantam dari arah belakang oleh sepmor Honda Mega Pro nopol BL 6575 FA dikendarai Feriansyah yang melaju dari arah yang sama. Saat itu korban Jumain di

lokasi kejadian sempat berhenti dibahu jalan sebelah kiri, lalu tanpa memperhatikan kondisi di belakangnya langsung berbelok ke kanan jalan secara tiba-tiba. Sedangkan Feriansyah mengendarai sepmor Honda Mega Pro yang melaju dengan kecepatan sedang dari posisi belakang korban. Karena jarak sudah sangat dekat, Feriansyah tidak mampu lagi mengendalikan dan mengerem sepmornya, dan seketika langsung menubruk bagian belakang sepmor dikendarai korban Jumain. Akibat kejadian itu, korban Jumain mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke RSUD Langsa. Namun sesampainya di rumah sakit, tak lama kemudian Jumain menghembuskan nafas terakhir. Almarhum Jumain merupakan mantan karyawan pelaksana afdeling 6 PTPN I Kebun Baru setelah pension di PTPN I. Almarhum juga pernah bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit milik swasta di Aceh Timur. (YS)

seraya dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kapolres Nagan Raya, AKBP Giyarto yang ditanyai awak media di Suka Makmue, membenarkan bahwa pihaknya sudah mengamankan dua orang pelaku yang diduga sebagai pengguna sabu-sabu. “Benar, salah satu pelaku yang kita amankan ini merupakan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga kabupaten Nagan Raya. Inisialnya TS,” sebut Kapolres ia menjelaskan kedua pelaku ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dalam penangkapan ini, po-

lisi turut mengamankan barang bukti berupa satu paket sabusabu seberat 0,3 gram yang diduga sisa hasil pemakaian sebelumnya. “Pelaku masih kita amankan, guna dilakukan pemeriksaan untuk pengembangan,” kata Giyarto. Kapolres Giyarto juga menambahkan, berdasarkan pengembangan yang dilakukan polisi dari kedua pelaku, akhirnya selang beberapa jam setelah penangkapan, polisi kembali berhasil menangkap satu orang lainnya di sebuah kawasan di Nagan Raya. Pelaku yang ditangkap tersebut berinisial PIS, Pria yang diduga sebagai pengedar sabu-

sabu dan turut menjual barang haram tersebut kepada sang pejabat dan seorang rekan pelaku. “Dia kita tangkap berdasarkan hasil pengakuan dua pelaku yang membeli barang haram itu,” tambahnya. Dari tangan PIS, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepuluh paket kecil sabu-sabu serta satu paket ganja kering dari yang bersangkutan. “Atas keberhasilan ini, polisi masih mengembangkan kasus ini dan ketiganya masih diamankan di Mapolres Nagan Raya untuk pengusutan lebih lanjut,” tutur Kapolres Nagan Raya AKBP Giyarto. (YAN)

Aneh Tapi Nyata

Meninggal di Atas Pohon Kelapa WARGA Desa Tampaksiring, Gianyar, Bali, Kamis (14/12) malam lalu digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang nyangkut di pohon kelapa di desa mereka. Korban diketahui seorang petani setempat bernama, I Made Asa (60). Proses penurunan jenazah korban dari atas pohon kelapa setinggi 309 meter itu oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar berlangsung dramatis. Kapolsek Tampaksiring AKP I Made Tama mengatakan sebelum ditemukan tewas, korban seperti biasa pergi ke tegalan pukul 14.00 WITA. Korban pergi ke sawah hendak mencari janur dan kelapa untuk persiapan yadnya. “Di rumahnya mau mecaru, tapi sampai malam korban tidak pulang ke rumah,” jelasnya. Hingga Kamis malam I Made Asa tak kunjung pulang. Pihak keluarga pun berinisiatif menengok ke areal sawah tetapi sudah sepi. Tidak menyerah dengan temuan itu, pihak keluarga meneruskan pencarian hingga melihat sandal dan

topi korban tepat di bawah pohon kelapa. “Kala itu salah seorang keluarga menaruh curiga pada janur dan buah kelapa yang berserakan di bawah,“ ucapnya. Nah ketika melihat ke atas pohon, ternyata sebagian badan I Made Asa tampak tersangkut. Semakin malam, semakin ramai warga yang mendatangi lokasi tersebut. Untuk menurunkan jasad korban, warga dibantu personel BPBD Gianyar mengikat tubuh korban dengan tali. Sejumlah pelepah daun kelapa dan buah kelapa pun harus dipangkas terlebih dahulu. Proses ini pun berlangsung cukup lama hingga Kamis pukul 22.00 malam. Kapolsek Tampaksiring mengatakan korban punya riwayat sesak nafas. Berdasarkan keterangan anak korban, Korban yang keseharianya bekerja sebagai petani dan pemanjat kelapa belakangan ini sering mengeluh mengalami rasa sakit di bagian dadanya. “Kemungkinan dia sesak nafas karena keterangan dari anaknya pertama korban punya riwayat sesak nafas,” jelasnya.

Dikatakan pihak keluarga sudah menerima kepergian Made Asa sebagai musibah. “Pihak keluarga tidak mau di laksanakan otopsi. Sudah menerima sebagai musibah,” tandasnya. Proses evakuasi melibatkan BPBD Gianyar, berlangsung alot dan menjadi tontonan warga. Dengan berlahan, mayat korban akhirnya di derek dengan tali. "Saat kami temukan, tubuhnya sudah kaku, sehingga sangat sulit untuk melepaskan kakinya yang terjepit di pelahpah janur," ungkap Nyoman Muliana, Petugas dari BPBD Gianyar. Sementara dugaan korban meninggal di atas pohon kelapa karena diduga sesak nafas akibat serangan jantung. Sebab ketika dilakukan pemeriksaan luar pada tubuh korban, tidak ditemukan bekas gigitan ular atau hewan beracun lainnya. "Saat kami visum bersama tim medis Puskesmas, tidak ditemui bekas gigitan ular atau hewan beracun. Keluarga korban telah menerima ini sebagai musibah, dan tidak menuntut pihak manapun," demikian Kapolsek. (BP/MDK)

Lagi, Warga Aceh Timur Serahkan Senpi AK-57 Sisa Konflik ke Polisi BANDA ACEH - Seorang Warga Aceh Timur berinitial A selasa pekan lalu menyerahkan senjata api (senpi) buatan rusia jenis AK-57 ke Polresta banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kambespol T. Saladin Rabu mengatakan senjata buatan Rusia itu diamankan bersama magazen tanpa peluru. “Yang bersangkutan hanya

menyimpan senjatanya tanpa peluru. Kita jemput di rumahnya. Sebelumnya bersangkutan takut menyerahkan senjata, karena takut,” ujarnya. Menurutnya senjata apiitu telah disimpan A dengan waktu lama ditempat yang tidak diketahui orang lain. “Kita beri keyakinan pada yang bersangkutan, bahwa

tidak akan diproses dan kita buktikan bila menyerahkan senjata, apalagi sebelumnya ia simpan,” katanya. Mantan Kabid Humas Polda Aceh ini juga mengimbau masyarakat lainnya yang masih mengetahui atau menyimpan senjata sisa konflik, agar langsung diserahkan ke pihak berwajib, demi memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat. “Saya yakin senjata sisa konflik masih banyak beredar di Aceh. Jadi kita imbau masyarakat untuk dapat menyerahkannya kepada kepolisian. Tidak perlu takut, karena tidak akan di proses hukum, malah kita apresiasi dan saya jamin itu,” tegasnya. (YS)

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Saladin SH memperlihatkan satu unit senjata api laras panjang sisa konflik yang diserahkan warga di Banda Aceh.


11

KPK POS E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

KRIMINAL

Telantarkan Istri dan Anak, Masuk Bui MEDAN - S. Barus (40) warga Medan Johor bisa dibilang 'buaya darat'. Pasalnya, setelah mengenal 'buaya betina' alias Wanita Idaman Lain (WIL), dirinya langsung lupa anak dan istrinya. Hal itu pula yang membuatnya kini terpaksa harus diadili di ruang Cakra III, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (21/12) sore. Dihadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Ainun Siregar dan Ketua Majelis Hakim, Joni Jonggi, mantan istrinya Kasiah Saragih (38) serta anaknya Yustika br Barus (11) mengatakan kelakukan terdakwa berubah 180 derajat setelah mengenal wanita 'Pelakor' alias Perebut Laki Orang. "Dia saya gugat cerai ke Pengadilan Agama akhir tahun 2015 dan diputus pertengahan tahun 2016. Saat itu hakim dalam putusannya mengatakan agar dia menafkahi anaknya sebesar Rp2 jutaan per bulan. Namun dia tak melakukannya. Malah dia menikah dengan perempuan lain. Makanya saya pidanakan," terang Kasiah dengan berlinang air mata. Bahkan sambung wanita bertubuh tambun ini, sebelum

dirinya menggugat cerai, mantan suaminya itu sudah selama tiga kali puasa dan tiga kali lebaran tak ada melihat anaknya. "Anak saya selalu bilang, kenapa ya Mak, Bapak gak ada ngucapin ulang tahun setiap aku ulang tahun. Di situ hati saya langsung menangis Pak Hakim. Kok gara-gara perempuan lain dia lupa sama darah dagingnya sendiri," bebernya lagi. Sementara itu, Yustika mengungkapkan dirinya berharap ayah dan ibunya akur kembali seperti dahulu. "Saya iri dengan temanteman. Orang tua mereka lengkap. Saya sayang sama ayah. Saya sayang juga sama ibu," lirihnya. Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menutup persidangan dan melanjutkannya awal tahun depan. (AFS)

dapat informasi dari warga lalu tim dari polisi menuju lokasi dan menemukan kedua terdakwa dan barang bukti seberat 22 Kg daun ganja kering. Menurut saksi polisi yang menangkap mengatakan, mereka melakukan penggeledahan di rumah kedua terdakwa dan menemukan barang bukti 22 Kg ganja. Dalam pemeriksaan Majelis Hakim kepada kedua terdakwa membenarkan bahwa mereka pemilik 22 Kg ganja sesuai sesuai pengakuan mereka di berita acara pemeriksaan (BAP) polisi. Usai pemeriksaan JPU dan hakim selanjutnya sidang ditutup dan akan dilanjutkan, Kamis pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum (PH) Prodeo dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jesaya 56 Laurencius Hasibuan,SH dan Tagor Manihuruk,SH karena hukuman terdakwa lebih dari 5 tahun penjara dan PH minta kepada hakim supaya dilakukan pemeriksaan lanjutan. (DP)

Pejabat Dinas PU Sibolga Diperiksa Kejatisu MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memeriksa Direktur Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Dasuki sebagai saksi dugaan korupsi proyek peningkatan jalan dari hotmix menjadi semen "rigid beton" senilai Rp65 miliar untuk tahun anggaran 2015. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Sumanggar Siagian di Medan, Kamis (21/ 12), mengatakan pemeriksaan tersebut untuk mengetahui pengerjaan jalan rigid beton di Sibolga. Selain itu, menurut dia, saksi Dasuki sebagai Direktur Tehnik Dinas PU mengetahui secara jelas proyek peningkatan jalan tersebut. "Jadi, penyidik Kejati Sumut meminta keterangan kepada Dasuki pada Jumat (15/12) yang juga pejabat di Dinas PU Kota Sibolga," ujar Sumanggar. Ia mengatakan pemeriksaan terhadap saksi itu berjalan lancar, tertib dan tidak mengalami kendala. Selain itu, saksi Dasuki kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik. "Kejati Sumut menjadwalkan akan memeriksa saksisaksi lainnya yang mengetahui kasus proyek jalan rigid

Di Jalan Medan- Banda Aceh

Kecelakaan Maut Tewaskan Enam Orang

Pemilik 22 Kg Ganja Disidangkan MEDAN - Dua pemilik barang bukti seberat 22 Kg ganja, M.Faisal (34) dan Sabdun Hamdani (25) yang keduanya warga Jalan Imam Bonjol Kelurahan Selui Binjai Kota disidangkan PN Lubuk Pakam di Labuhan Deli,Kamis (21/12). Agenda sidang pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabjari Labuhan Deli Dongan MT Sirait. Sidang yang dibuka Majelis Hakim yang diketuai Liberty Sitorus, SH dengan anggota Gabe Dorris Saragih,SH, Said Hamrizal Zulfi, SH terbuka untuk umum. Pada pokoknya JPU mendakwa kedua terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 112 dan 114 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam dakwaan itu bahwa kedua terdakwa terlibat mengedarkan atau bandar narkotika jenis ganja. Hal itu diketahui saat kedua ditangkap polisi setelah men-

SUMUT/ACEH

beton tersebut," kata Juru Bicara Kejati Sumut itu. Sebelumnya, Kejati Sumut telah menahan tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berisial SN dalam dugaan korupsi proyek peningkatan jalan dari hotmix menjadi semen rigid beton. Tersangka tersebut, dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IA Tanjung Gusta Medan, Selasa (28/11). Kemudian, Kejati Sumut telah menahan 10 rekanan tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Dinas PU Kota Sibolga senilai Rp65 miliar Tahun Anggaran 2015, dititipkan di Rutan Medan, Kamis (2/11). Ke-10 rekanan tersebut, yakni JT, Direktur PT Barus Raya Putra Sejati, IM, Direktur PT Enim Resco Utama, YS, Direktur PT Suakarsa Tunggal, dan PFS, Direktur PT Arsifa. Selain itu, MW, Direktur PT Andhika Putra Perdana, EDH, Direktur PT Gamos Multi Generalle, HS, Direktur PT Bukit Zaitun, GS, Direktur PT Andhika Putra Perdana, HS, Wakil Direktur CV Pandan Indah dan BS, Direktur VIII CV Pandan. (INT)

PIDIE - Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh menewaskan enam orang serta seorang lainnya dalam keadaan kritis. Kecelakaan yang melibat mobil pikap kontra Bus Sempati Star tersebut terjadi Jumat (22/12) sekira pukul 10.50 WIB, tepatnya depan Pantai Wisata Kuthang, atau depan warung Cek Ram. Satu korban kritis saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidian (RSUZA) Banda Aceh atas nama Mustaqim (27). Kasatlantas Polres Pidie, Iptu Rina Bintar Handayani mengatakan, kecelakaan lalu lintas ini bermula mobil pikap yang melaju dari arah Banda Aceh dalam kecepatan tinggi dan tiba-tiba ban depan meletus. Akibatnya sang sopir kehilangan kendali dan pikap dikemudikannya langsung menabrak Bus Sempati Star dari arah Medan. "Mobil Panther pikap sempat

terseret oleh Bus Sempati Star sekitar 100 meter," kata Iptu Rina Bintar Handayani saat dihubungi. Akibatnya, dua orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu sopir dan satu penumpang. Sedangkan 4 orang lainnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya

dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Korban yang meninggal dunia adalam Fandi (19) selaku sopir, Gatot (24), Ismadi (31), Mansur (37), Fandi (25), dan Asril MG (23), semua merupakan warga Kecamatan Trienggadeng. Sedangkan yang kritis Mustaqim (27) sudah

dirujuk ke RSUZA, Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. "Kondisi mobil Panther pikap hancur pada bagian depan dan telah di amankan di Pos Lantas Pidie Jaya, sedangkan Bus Sempati Star rusak pada bagian bemper dan rem macet," tandasnya. (MDK)

Keluarga Minta Suhendra Dihukum Mati MEDAN - Suhendra Adinata (35) warga Jalan Sempurna Lingkungan 4 Desa Perdamaian Kecamatan Stabat terdakwa pelaku pembunuhan terhadap H Abdul Haris (51) warga warga Jalan D I Panjaitan, Sidomulyo, Pasar V Stabat, Kabupaten Langkat , guru SDN 050660 Stabat disidangkan PN Lubuk Pakam di Labuhan Deli, Kamis (21/12). Sidang yang dibuka Majelis Hakim yang diketuai Liberty Sitorus,SH dengan anggota Gabe Dorris Saragih,SH, Said Hamrizal Zulfi,SH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jhon Keynes,SH dan Dongan MT Sirait, SH terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi yang diperiksa JPU dan hakim, istri korban membantah bahwa suaminya ingin melakukan hubungan sejenis. Dia menyebutkan terdakwa murni melakukan perampokan dan membunuh untuk me-

SIDANG yang digelar PN Lubuk Pakam terdakwa pelaku pembunuhan H. Abdul Haris dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari istri dan anak korban. ngambil sepeda motor, handpone, dan uang suaminya. Buktinya setelah melakukan pembunuhan, lanjutnya, Suhendra menjarah barang berharga milik

korban mengambil uang , dua unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor. "Suhendra ini sadis membunuh suamiku yang tidak bersalah hanya

untuk menguasai hartanya," kata istrinya sambil menangis. Senada dengan itu anaknya juga sangat menangis karena sedihnya melihat pelaku karena tega membunuh ayah kandungnya. Anaknya juga mengatakan tidak ada kelainan dengan ayahnya, Suhendra tega merampok dan membunuh orangtuanya, Selesai memberikan kesaksian di depan JPU dan hakim, istri Abdul Haris tersebut minta kepada hakim agar Suhendra pelaku pembunuhan suaminya dijatuhi hukuman mati. Penasehat Hukum (PH) Prodeo dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jesaya 56, Laurencius Hasibuan, SH dan Tagor Manihuruk,SH minta kepada hakim supaya dilakukan pemeriksaan lanjut terhadap saksi polisi yang mengadu. Selanjutnya hakim menutup sidang dan melanjutkan, pekan depan dengan acara pemeriksaan saksi polisi. (DP)

Ngaku Polisi, Warga Ditangkap Pelaku Penggelapan Motor LANGKAT - Kasubbag Humas Polres Langkat, AKP Arnold Hasibuan melaporkan telah terjadi tindak pidana penggelapan sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol BK. 3908 PAM dengan cara pura- pura meminjam, sehingga melanggar Pasal 372 Subs 378 dari KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi No : LP / 41 / XII / 2017 / SU / RES LKT / SEK HINAI tanggal 18 Desember 2017, Rabu (20/12). Peristiwa itu terjadi pada hari Senin (18/12) lalu, sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun III Sosial Desa Batu Melenggang, Kec Hinai, Kab. Langkat Adapun korbanya adalah Budi Indra Arfani (17). Sedangkan saksi- saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Zulkarnaen (17) dan Halimah (55), ibu rumah tangga, warga Dusun III Sosial Desa Batu Melenggang, Kec. Hinai.

Kronologis kejadian, pada saat itu, korban pergi berboncengan bersama saksi, Zulkarnaen. Lalu, tiba- tiba distop seorang laki laki yang tidak dikenal yang ternyata adalah ter-

sangka Darma Surya (38), warga Jalan Pancing Gg Duamang, Kec. Medan Tembung, Medan. Lalu, tersangka pun menyentuh pundak kiri korban dan meminjam sepeda

motor korban untuk mengantar istrinya, Sarinem (39) ke simpang. Naas, korban menyerahkan begitu saja sepeda motornya kepada korban. Diduga, karena korban sudah dihipnotis, sehingga tidak sadar. “ Melihat ada yang tidak beres, datang Halimah dan menghampiri korban sambil bertanya, apa kalian kenal degan orang itu. Seakan tersadar, korban dan teman-temannya pun langsung melakukan pengejaran,” ujarnya. Sesampainya di Pasar 7 Desa Baru Pasar 8, tersangka pun berhasil ditangkap. Mulanya, tersangka mengaku sebagai anggota polisi, tapi warga tidak bergeming dan tetap menangkap tersangka. Sedangkan teman wanitanya, Sarinem (39), ibu rumah tangga, yang semula diakui sebagai istrinya, langsung melarikan diri. Namun, berhasil ditangkap warga. (BD)

Nekat Simpan Ganja, Akbar Ditangkap

Tersangka narkoba Akbar saat digeledah di kamar tidurnya

LANGKAT - Kapolsek Pangkalan Susu AKP. Bambang Priyatno. S.Sos mengatakan jajarannya telah melakukan penangkapan tersangka pengguna narkoba jenis ganja, Khairul Akbar alias Akbar (36) di rumahnya di Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sabtu (16/12) lalu, sekitar pukul 07.00 WIB. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun ganja kering sekitar 5,6 gram dan 6

lembar kertas tictac warna putih untuk menggulung ganja. Kronologis penangkapan, disebutkan Polsek Pangkalan Susu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang bernama Akbar memiliki narkotika jenis ganja. Mendapati informasi tersebut, Kapolsek beserta Kanit Reskrim Ipda Nelson Bangun dan anggota pun langsung bergerak mengejar tersangka. Akhirnya, tersangka ditangkap di rumahnya. Petugas pun langsung melakukan penggeledahan

dan mendapati barang bukti dari dalam kamar tersangka. Karena itu, tersangka pun langsung mengamankan tersangka dan membawanya ke Polsek Pangkalan Susu untuk diperiksa dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “ Masyarakat harus terus diberitahu agar tidak menyimpan, memiliki, apa lagi menggunakan dan mengedarkan narkoba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, kalau kedapatan, ya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum,” ujar Bambang. (BD)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

Aksi Pembantaian di Kapal Wira Glory Tiga Tewas, Satu Kritis MEDAN - Aksi pembantaian dan bunuh diri mewarnai pelayaran Kapal Wira Glory milik PT Wira Jaya Logitama Line, Rabu (20/12), sekira pukul 00.30 wib. Dalam aksi pembantaian dan bunuh diri itu, 3 di antaranya tewas di tempat dengan kondisi sangat mengenaskan dan 1 lainnya kritis. Dari tiga korban tewas, 2 di antaranya merupakan penumpang kapal sedangkan 1 orang lainnya adalah masinis kapal. Sementara korban kritis juga merupakan penumpang. Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada wartawan menjelaskan peristiwa itu terjadi saat kapal sedang berlayar di tengah laut, tepatnya di dekat Pulau Mursala, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). "Kapal itu membawa 700 Penumpang menuju Pulau Nias. dengan Kapten Kapal Nok Metusala (52), warga Bitung, Sulaewesi Utara," terangnya. Disebutkannya, ketiga korban tewas, yakni Demajaatulo Laia (56),

Seorang penumpang Kapal Motor Wira Glory kritis setelah ditikam pelaku yang kemudian bunuh diri, Rabu (20/12).

terduga pelaku, petani, warga Desa Ilihoru Dua, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), mengalami luka pada bagian leher dan tangan sebelah kanan. Korban kedua adalah Anugrah Waozatullo Zebua (25), Masinis II Kapal Wira

Pencuri Sawit Divonis Tiga Bulan, Jaksa Ajukan Banding LANGKAT - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat menjatuhkan hukuman (vonis) selama 3 bulan terhadap dua terdakwa pencurian sawit, Tulis Ginting (65), warga Desa Singa Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan Arifin Edi Ginting (45), warga Jalan Ikan Paus Lingkungan I Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kodya Binjai. Vonis itu dibacakan ketua majelis hakim R Aji Suryo, SH, MH pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Rabu (20/12). Vonis itu dikurangi masa hukuman terdakwa selama dalam tahanan. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian buah sawit sebanyak 5 janjang di kebun PT Serdang Hulu Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat pada 30 Agustus 2017, sebagaimana melanggar UU No 39 Tahun 2014

tentang perkebunan. Sebelumnya, Jaksa penuntut Umum (JPU) Obrika Simbolon, SH menuntut kedua terdakwa selama 2 tahun. Namun, jaksa langsung banding atas putusan tersebut. Dalam sidang kali ini, duo Ginting tidak berontak. Mereka hanya memohon agar dirinya dikeluarkan dari ruang sidang. “Kami tidak mau mendengarkan, terserah bapak hakim saja mau dibuat apa. Izinkan kami beristirahat kembali ke sel, kami sudah menang di praperadilan (prapid) kami tidak mengakui sidang ini,� ujar duo Ginting. Sidang itu dibantu dua anggota majelis Safwanuddin Siregar, SH, MH dan Sapri Tarigan, SH, Mhum dengan Panitera Pengganti T Baharuddin, SH dan JPU Obrika Simbolon, SH. (HS)

Medan Semakin Rawan

Gedung DJP Sumut Ditembak OTK MEDAN - Teror penembakan mencuat dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Suka Mulia, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun. Pasalnya, Kantor lembaga pemerintah tersebut ditembak orang tak dikenal (OTK), pada Selasa (19/12) pagi, sekira pukul 04.00 Wwib. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting kepada wartawan, Rabu (20/ 12/2017) siang, menjelaskan peristiwa penembakan tersebut pertama kali diketahui salah seorang sekuriti DJP Sumut, Suroso (54) warga Dusun 3, Desa Tanjung Anom,

Kecamatan Pancurbatu, Deli Serdang. Pagi itu, kata Rina, Suroso sedang berjaga-jaga tiba-tiba melihat 3 orang tak dikenal di luar gedung sedang cekcok. Tak berapa lama, terdengar suara letusan senjata api (senpi) dan kaca pecah. Dooorr...!!! Suara letusan itu mengagetkan Suroso. Sekuriti itu kemudian memeriksa sekeliling gedung dan mendapati kaca bagian depan kantor pecah. "Beberapa saat setelah itu kemudian terdengar suara letusan bersamaan dengan pecahnya salah satu kaca di bagian depan gedung kantor," jelas Rina. (BSC)

Grebek Rumah Kos-Kosan

Dua Pasangan Mesum Diamankan MEDAN - Personil Polsek Medan Kota bersama personil Babinsa melakukan aksi Grebek Kos-kosan di Jalan SM Raja Gang Saudara, Lingkungan VI dan VII, Kelurahan Kotamatsum III, pada Senin (18/12) malam, sekira pukul 22.30 wib. Dari penggrebekan itu, sedikitnya ada 2 pasangan tanpa ikatan pernikahan kepergok berduaan di kamar sedang asyik bermesraan. Penggrebekan itu sendiri berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebut bahwa kos-kosan itu kerap

dijadikan tempat mesum. Hal ini menimbulkan keresahan bagi warga, sehingga warga memilih melaporkan masalah itu ke polisi. Pasangan pertama, sebut mantan Kasat Reskrim Polres Deliserdang ini, berinisial MZ (22) warga Rantauprapat, Labuhanbatu. Sementara si wanita berinisial NA (24) warga Jalan SM Raja Gang Keluarga. Pasangan kedua yang tak berkutik saat digrebek adalah LZ (26) warga Jalan Jamin Ginting, Simpang Kampus USU. Sedangkan si wanita berinisial NB (24) warga Jalan Sambu, Medan Kota. (INT)

Glory, warga Gunung Sitoli, mengalami luka tusukan pada dada kanan sebelah atas. Korban ketiga, yakni Nduru (25), petani, warga Desa Botohili, Kecamatan Lahusa, Nisel, mengalami luka parah pada leher sebelah ka-

nan dan luka sobek pada jari jempol kaki kanan. Sedangkan korban kritis atas nama Odalige Harefa (50), warga Desa Limba Barora, Kecamatan Gunung Sitoli Utara. "Setelah kejadian itu, kapal memutar balik ke Pelabuhan Sambas, Kota Sibolga. Sesampainya di pelabuhan, personil Sibolga yang terdiri dari KA SPKT, 2 personil Piket Pungsi Reskrim, 2 personil Piket Pungsi Intel serta 1 personil Piket Penjagaan melakukan pengamanan serta mengevakuasi mayat tersebut sebanyak 3 Orang dan 1 orang kondisi dalam keadaan Kritis ke RSU FL Tobing dengan menggunakan ambulans. Saat ini ke-3 korban tewas ditaruh di kamar mayat, sementara 1 orang Kritis dalam penangan Tim Medis RSU FL Tobing," bebernya. Sementara itu, Kapolres Sibolga, AKBP Edwin H Hariandja melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, membeberkan awalnya Kapal Wira Glory berangkat dari Pelabuhan Pelindo Sibolga tujuan Pelabuhan Gunung Sitoli dengan membawa 700 penumpang, Selasa (19/12) malam

lalu, sekira pukul 22.00 wib. Pada Rabu (20/12) dinihari, sekira pukul 00.30 wib, kapal sudah berada di perairan Pulau Mursala, Tapteng, sekitar 25 mil dari Pelabuhan Pelindo Sibolga. Saat itu, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan pelaku, Demajaatulo Laia. Salah seorang penumpang kapal tersebut kebetulan merupakan personil TNI, Sertu Robert. "Sertu Robert berada di anjungan kapal. Tiba-tiba datang beberapa penumpang menemuinya untuk memberitahukan telah terjadi aksi pembunuhan," terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting. Mendapat informasi itu, Sertu Robert langsung menuju ke lokasi, yakni di Dek 1 bagian belakang kapal. Setibanya di lokasi, terlihat sudah ada 2 orang yang terkapar di lantai kapal dengan bersimbah darah. Di lokasi itu juga, ada seorang yang diduga pelaku (Demajaatulo Laia) berdiri di tengah Dek kapal sambil memegang senjata tajam (sajam) jenis pisau. "Pelaku memegang pisau dan tongkat besi," sebut Rina.

Melihat itu, Sertu Robert berupaya membujuk pelaku agar bersedia meletakkan pisau dan besi yang dipegangnya. Namun sayang, itu tak dihiraukan pelaku malah hendak menyerang Sertu Robert. Tak ingin menjadi sasaran pelaku, Sertu Robert mencabut pistolnya dan memberi tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali. Tembakan peringatan itupun tak digubris pelaku dan terus berupaya mengejar Sertu Robert. Di situasi seperti itu, Sertu Robert memutuskan untuk menembak pelaku. Tiga tembakan yang diletuskan Sertu Robert, masing-masing bersarang di bagian kaki, tangan dan tubuh pelaku. Ngerinya, pelaku yang masih dalam kondisi hidup itu malah mengarahkan pisau yang dipegangnya ke lehernya sendiri. Pelaku juga masih sempat melempar pisau yang dipegangnya ke laut. Setelah itu, korban rubuh bersimbah darah. "Pelaku menggorok lehernya sendiri," katanya. Selanjutnya, Sertu Robert dan sejumlah penumpang lainnya mengecek kondisi pelaku dan dipastikan pelaku tewas diduga karena kehabisan darah. (BSC)

Bom Molotov Meledak di SPBU Putri Hijau MEDAN - Pegawai SPBU di Jalan Putri Hijau Medan yang sedang melakukan pekerjaannya mendadak panik. Pasalnya SPBU terbaik di Kota Medan itu diserang bom molotov oleh orang tidak dikenal (OTK). Hal ini membuat Petugas Polsek Medan Barat bersama dengan Labfor cabang Medan, Selasa (19/12) siang melakukan olah TKP di SPBU Jalan Putri Hijau Medan. "Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku," jelas salah seorang pegawai SPBU yang tidak ingin disebutkan namanya kepada wartawan di lokasi. Informasi dihimpun, aksi pembakaran tersebut dilakukan pelaku yang belum diketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor

dengan melemparkan botol berisi api.? Pegawai SPBU itu menuturkan, kejadian sekitar pukul 01.30 WIB dini hari. Ada pengendara sepeda motor yang tiba-tiba melemparkan bom molotov. Beruntung aksi pelemparan bom molotov yang nyaris membakar SPBU dapat diatasi. Setelah beberapa pegawai dan petugas keamanan langsung memadamkan kobaran api. Sementara itu, Kapolsek Medan Barat Kompol Revi Nurvelani, membenarkan telah terjadi aksi percobaan pembakaran SPBU tersebut. “Barang bukti bom molotov sudah diamankan dan kasusnya masih dalam penyelidikan petugas Polsek Medan Barat," tandasnya.

Mahasiswa Pembuat Upal Dibekuk Polisi MEDAN - Ipal Bugis (23) seorang mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Medan diringkus Polsek Sunggal karena membuat dan mengedarkan uang palsu, Minggu (17/12) di rumahnya di Jalan Binjai, Km.15, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Kapolsek Sunggal, Kompol Wira Prayatna mengungkapkan, penangkapan pelaku berawa dari adanya informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki yang membeli handphone dengan menggunakan uang palsu. Selanjutnya petugas mengecek kebenaran info tersebut dan mengamankan pelaku."Kita temukan dari tangan pelaku uang pecahan Rp 50 ribu dengan jumlah Rp 1,1 juta. Pelaku merupakan seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi di perguruan tinggi swasta di Kota Medan," ujar Kompol Wira, Senin (18/12). Selanjutnya, kata Kompol Wira, dari pengembangan yang dilakukan di rumah pelaku ditemukan barang bukti lain.Di antaranya, 2 lembar uang palsu siap edar pecahan Rp 100 ribu, 49 lembar uang palsu siap edar pecahan Rp 50 ribu, 62 lembar pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu yang belum digunting, 98 lembar uang pecahan Rp 50 ribu belum digunting, 1 buah Printer merk HP, tinta pewarna 4 buah. Kertas HVS setengah rim, 1 buah gunting dan penggaris, 1 unit motor Suzuki Spin Black 6788 Dr dan STNK atas nama Mustamin serta 1 buah HP merk Sony."Pelaku terancam Pasal 36 ayat 1, 2, 3 UU RI no 7 thn 2011 tentang mata uang ancaman hukuman 10 tahun," pungkas Kapolsek. (INT)

(BSC)

Polisi Ringkus Pembunuh dan Pemerkosa Yanti MEDAN - Deni Triswanda (20) warga Dusun 3, Desa Sei Gelugur, Pancur Batu akhirnya berhasil ditangkap polisi. Deni ditangkap karena telah melakukan tindakan keji dengan membunuh dan memperkosa Yanti Kumala Dewi (24), karyawan Toko Roti, warga Jalan Nasional, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kamis (14/12) lalu. "Setelah kita lakukan penyelidikan, pada Minggu (16/12) sekira pkl 03.00 Wib, tersangka

berhasil ditangkap saat tidur di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya," ujar Kapolsek Kutalimbaru AKP Martualesi Sitepu, Senin (18/12). Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra BK 8813 CY, 1 unit HP merk Strawbery dan uang tunai Rp 250 ribu. Sebelumnya diberitakan, Yanti mengalami kejadian mengerikan yang dilakukan oleh pria yang

baru dikenalnya di kawasan Simpang Melati, Medan Tuntungan.? Dari sana, pria berinisial D itu mengajak korban jalan mengendarai sepeda motor ke kawasan perladangan di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru. Pria keji berinisial D ini sungguh tak bertanggung jawab. Bukannya berjumpa, pelaku malah mengajaknya bersetubuh. Korban yang tidak terima, menolak ajakan pelaku. Seketika pelaku naik pitam, dan memukuli korban hingga tak berdaya. (BSC)

Polisi Ringkus Pencuri Uang Majikan DELI SERDANG - Pelarian Aminah alias Mimin (28) penduduk Jalan Maron RT / RT 004 / 003 Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah berakhir sudah. Pelaku yang diburu oleh Petugas Polsek Percut Sei Tuan itu terlibat membawa kabur uang majikannya sebanyak Rp 39 juta. "Pelaku ditangkap saat hendak kabur melalui Bandara Kualanamu Internasional Medan," ucap Kapolsek Percut Sei Tuan, Kom-

pol Pardamaean Hutahaean SIK didampingi Kanit Reskrim, Iptu Philp Purba kepada wartawan, Kamis (21/12). Dikatakannya, pelaku ditangkap atas laporan korban, Laos Murida Siahaan (50) warga Jalan Pinang II, Nomor 7, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan yang mengaku kehilangan uang sebesar 39 juta rupiah dari laci tempatnya bekerja di PT Mujur Usaha, Jalan Mandala By Pass, Nomor 88-AB, Kelurahan Bantan, Kecamatan

Medan Tembung pada Jumat (15/ 12) lalu. Saat ditangkap, petugas menyita uang tunai sebesar Rp 21.906.000, koper dan sepatu North Star. Kapolsek mengakui, pencurian tersebut diketahui korban saat tiba di tempatnya bekerja pada pagi hari tersebut. "Saat itu, korban yang tidak melihat lagi uang di laci tersebut langsung melaporkannya ke Mapolsek Percut," tambah alumnus Akpol tahun 2004 ini. (SBC)

Polisi Tembak Komplotan Pencuri Ruko MEDAN - Enam komplotan perampok dan pembongkaran rumah toko di Kota Medan, dua diantaranya residivis roboh 'dihadiahi' timah panas petugas unit Reskrim Polsek Medan Sunggal. Keduanya masingmasing AY alias Gabus warga Jalan Stasiun, Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal dan CGH alias Encol, warga Jalan Tanjung Anom, Komplek Griya Blok D,

Kecamatan Medan Tuntungan. Selain menembak dua resedivis tersebut, petugas juga memberikan tindakan tegas kepada IS alias Kodok warga Jalan Balai Desa, Kecamatan Helvetia.

Ketiganya merupakan otak pelaku pembobol toko selular milik Andi di Jalan TB Simatupang, Sunggal. "Ketiganya ini merupakan pelaku utama. Karena berusaha kabur saat ditangkap, ketiganya kami tindak tegas," ungkap Kapolrestabes Medan, Kombes Dadang Hartanto didampingi Kapolsek Sunggal, Kompol Wira Prayatna, Rabu (20/12). Tambah Dadang, ketiga tersangka menggasak berbagai handphone dari

lantai tiga toko korban. Mereka masuk ke dalam toko dengan cara menjebol ventilasi pada Kamis (16/ 11/2017) lalu. "Setelah kasus ini dilaporkan, kami lebih dulu mengamankan penadahnya berinisial AF. Lalu, kami kembangkan lagi sehingga menangkap pelaku lainnya," kata Dadang. Dari keterangan AF atau M Afri Yansyah warga Dusun III Air Hitam, Kecamatan Selesai, Langkat, ditangkap dua

penadah lainnya. Mereka adalah Irwansyah warga Jalan Gaperta Ujung, Helvetia dan Roga Sudewa Ginting warga Dusun Melati, Kelurahan Mancang, Kabupaten Langkat. "Turut kami sita barang bukti berupa tiga unit televisi. Satu buah kompor gas hasil kejahatan, dan beberapa handphone yang belum sempat dijual," kata perwira berpangkat tiga melati emas di pundak ini. (MTC)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

Kota Subulussalam Peringati Hari Ibu Dengan Perlombaan SUBULUSSALAM - Peringatan Hari Ibu ke89 dilaksanakan di halaman Pendopo Kota Subulussalam sekaligus memberikan santunan kepada disabilitas, petugas kebersihan,anak yatim dan pedagang kaki lima,Kamis(21/12). Ketua PKK kota Subulussalam Hj.Sartina mengatakan surga ada ditelapak kaki ibu. Sartina mengingatkan agar jangan sempat ibu kita meneteskan air mata akibat perbuatan kita karena semua kebaikan ibu tidak bisa kita balas dengan cara apapun. Usai acara tersebut ketua PKK dan Wakil Ketua memberikan Santunan kepada, Disabilitas, Petugas kebersihan,anak yatim dan pedagang kaki lima sekaligus penyerahan hadiah juara lomba masak kepada istri SKPK dan Pidato kepada istri kepala kampong. Sebelumnya sambutan walikota yang disampaikan Sekretaris Daerah,H.Dhamhuri Sp. mengapresiasi Panitia dan Juri yang telah melaksanakan peringatan Hari Ibu pada Tahun ini. Beliau mengakui bahwa peringatan hari ibu tahun ini lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Dhamhuri menyebutkan bahwa wanita adalah tiang agama dan peranannya juga sangat penting. Acara ini juga dihadiri,Kapolres,Dandim atau yang mewakili,MPU dan ratusan para perempuan dari seluruh kecamatan para SKPK dan Camat kepala Kampong. (KARTOLIN)

Walikota Medan Hadiri Pisah Sambut Kapolrestabes Medan MEDAN - Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi Wakil Walikota Medan Ir.H.Akhyar Nasution MSi menghadiri malam pisah sambut Kapolrestabes Medan dari Kombes Pol Sandi Nugroho,SIK,SH.,M.Hum kepada Kombes Pol Dadang Hartanto, SH, SIK,MSi di Regale International Convention Center, Senin (18/12). Dalam kesempatan itu, Walikota dan Wakil Walikota Medan menyematkan kain songket khas melayu kepada Kapolrestabes Medan yang baru. Hal ini sebagai bentuk ungkapan selamat datang dan selamat bertugas dikota Medan. Dalam sambutannya Walikota mengatakan rotasi jabatan dalam tubuh Kepolisian merupakan hal yang wajar terjadi dalam rangka penyegaran dan pembenahan internal institusi. Seperti halnya malam ini dilakukan pisah sambut Kapolrestabes Medan dari Kombes Pol Sandi Nugroho,SIK,SH.,M.Hum kepada Kombes Pol Dadang Hartanto,SH.,SIK.,MSi. Keduanya sama-sama pernah dan akan mengemban tugas yang tidak mudah, yaitu untuk mengamankan dan mempertahankan wilayah hukum Kota Medan sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia yang berdaulat. "Banyak yang mengatakan bahwa Kota Medan merupakan kawah chandra dimuka bagi para petinggi Kepolisian, artinya beberapa Kapolri yang pernah memimpin Kepolisian Republik Indonesia merupakan mantan Kapolda yang sukses dalam mengemban jabatan sebagai Kapoldasu, begitupun dengan Kapolrestabes Medan yang pernah menjabat, kita harapkan mampu meningkatkan kariernya sehingga mampu menjadi Kapoldasu pada masa mendatang,"kata Walikota Medan. Selain itu, lanjut Walikota, rotasi jabatan ini pun diharapkan dapat membentuk personel Kepolisian yang mampu menjalankan program "Promoter" (Profesional, Modern dan Terpercaya). Dimana para personel Kepolisian dijajaran Polrestabes Medan dituntut untuk mampu menjaga setiap jengkal wilayah Kota Medan guna mengantisipasi kerawanan Kamtibmas. "Semangat Promoter ini harus senantiasa melekat dalam jiwa setiap personel Kepolisian dalam menjalankan tugas dimanapun dan kapanpun, sehingga jiwa dan raga rela dikorbankan demi kejayaan dan kesatuan negara dan bangsa tercinta."ungkap Walikota Medan. Seperti yang diketahui, Kombes Pol Dadang Hartanto yang kini menjabat sebagai Kapolrestabes Medan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolres Cianjur dan Kapolres Subang. Selain jabatan Kapolres, dirinya juga pernah dipercaya sebagai Kepala Koordinator Sekretaris Pribadi Kapolri dan pernah juga ditempatkan sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri. (VIN)

SUMUT

Gampong Kuala Langsa Dapat Bantuan Betor Sampah LANGSA - Keuchik Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa Rusmadi,Rabu kemarin menerima bantuan 1 unit becak bermotor (bettor) sampah dan 45 buah tong sampah fiber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLKH) Aceh. Penyerahan tersebut langsung diserahkan oleh Kasie Pengelolaan Sampah dan Limbah Aceh Ir. Mardiana di gampong setempat. Usai penyerahan bantuan bettor dan tong sampah, Mardiana

Keuchik Kuala Langsa sedang melakukan uji coba betor bak sampah bantuan DLHK Aceh. menyampaikan, tujuan pemberian bantuan bettor dan tong sampah, agar masyarakat tahu pentingnya lingkungan sehat. Juga untuk mengajak masyarakat membudayakan buang sampah pada tempat yang disediakan,

serta mampu mengklasifikasi sampah organik dan non organik. “Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya merubah perilaku dan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Se-

hingga masyarakat pesisir seperti Gampong Kuala Langsa dapat hidup dalam lingkungan sehat,” sebut Mardiana. Sementara itu Keuchik Kuala Langsa, Rusmadi mengatakan, dirinya atas nama masyarakat

Gampong Kuala Langsa sangat berterima kasih kepada DLKH Aceh yang telah memilih Gampong Kuala langsa sebagai percontohan gampong iklim. Juga terima kasih atas bantuan berupa becak motor pengangkut sampah, tong sampah serta rompi pelopor peduli sampah. “Perhatian yang diberikan oleh DLKH Aceh ini merupakan bentuk dukungan terhadap masyarakat Kuala Langsa dalam menjaga dan merawat kebersihan lingkungan sehat yang selama ini sudah mulai dilakukan. Juga sosialisasi yang diberikan tentang Aceh bebas sampah, dapat menjadi penyadaran bagi masyarakat Kuala bagaimana mengelola sampah yang baik dan menghasilkan nilai ekonomis,” demikian Rusmadi. (FAHMI)

Walikota Buka Sosialisasi Temu Usaha TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM buka sosialisasi dan temu usaha antara pelaku usaha dengan instansi terkait dengan Nara Sumber Kadis DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara di wakili Kabid Evawati Panjaitan, Senin (18/12) bertempat di ruang pertemuan Hotel Amanda Jln.Dr.Sutomo No.26 Tebing Tinggi. Dalam arahannya Walikota

meminta Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (DPMPPTSP) Kota Tebing Tinggi harus mengundang lebih banyak lagi para pelaku usaha dan organisasi seperti HIPMI dan lainnya. "Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memajukan perekonomian khususnya kota Tebing Tinggi", sebutnya. Dikataknnya, ada beberapa hal yang harus diketahui me-

ngenai potensi yang di miliki Kota Tebing Tinggi diantaranya letak kota yang sangat strategis. Karena letaknya yang strategis banyak manfaat yang bisa kita ambil, karena daerah yang ada di sekitar kita melakukan aktifitasnya kebanyakan di Kota Tebing Tinggi Tinggi, jelasnya. Pengusaha harus bisa memberikan kualitas barang yang bagus dan memuaskan, tuturnya, sehingga oleh-oleh atau

cendra mata dari kota kita dapat membuat kesan yang baik bagi pendatang luar kota. Kepada Dinas DPMPPTSP, Walikota berharap kedepannya untuk pembuatan izin usaha harus di permudah. "Saya targetkan 1 - 3 hari harus selesai dalam pembuatan izin usaha", ucapnya. Dan Kepada para pelaku usaha,Walikota berpesan agar bersaing secara sehat. Hasil keterampilan harus bisa menerobos

pasar-pasar nasional dan internasional. Hal ini harus didukung oleh pemerintah dan perusahaan BUMN juga, ucapnya. Mengenai permodalan, kata Umar Zunaidi Hasibuan saat sekarang tidak begitu susah. Ada pinjaman dari program pertamina dengan suku bunga pinjaman hanya 3 % per tahun. "Jadi manfaatkanlah kemudahan ini untuk mengembangkan usahanya", sebutnya. (RS)

LDK Iqrah ITM Gelar Peringatan Maulid Nabi MEDAN – Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Al Iqrah Institut Teknologi Medan (LDKITM) melaksanakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H, peringatan Maulid dengan Talkshow dengan menampilkan penceramah Al Ustad Tommy Abdillah ST,MT, Rabu (20/12). Tururt hadir pada peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW diantaranya Rektor ITM diwakili Kepala Biro Administrasi Drs.Safrawali MA, pengawai se-Lingkungan ITM, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan mahasiswa ITM.

Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan Drs. Safrawali MA, memberikan apresiasi kepada panitia UKM LDK Al Iqrah ITM yang telah melaksanakan kegitaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tersebut. “Civitas Akademika Institut Teknologi Medan (ITM) akan tetap memberikan dukungan, asalkan kegiatan yang diadakan mahasiswa sifatnya yang positif dilakukan,”ujarnya. Pada kesempatan itu, Safrawali mengajak mahasiswa untuk tetap bersyukur kepada Alllah SWT karena telah banyak memperoleh nikmat yang tidak ter-

himpun jumlahnya terutama nikmat Iman dan Islam. Sementara itu ketua panitia peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Al Hafiz Nurfansyah mengatakan, adapun thema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H adalah “Menjadikan Rasullullah SAW Sebagai Suri Tauladan”. Dia juga berharap, dengan peringatan Maulid Nabi ini, mahasiswa dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan agar kiranya mendapat perlindungan dan keridhoan Allah SWT. Al Ustad Tommy Abdillah

dan Talkshow Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada 4 hakekat menjadikan Rasullah SAW sebagai Suri Tauladan, kekempat hakekat tersebut adalah, pertama, mencintai apa yang dicintai nabi, menjalankan perintah seperti yang dilaksanakan nabi, kedua, mempelajari atau mengkaji seperti dakwah dan politik nabi. Selanjutnya, yang ketiga senantiasa bersalawat dan keempat adalah mencintai keluarga nabi Muhammad SAW. Menurut Abdillah yang juga dosen tetap di perguruan tinggi

swasta (PTS) ini, bahwa tanda masa akhir zaman kini mulai telah nampak diantaranya, semakin pendeknya waktu dan semakin dekatnya jaraknya, oleh karena itu dirinya berharap agar umat Islam selalu meningkatkan amal dan ibadahnya. Turut juga memberikan sambutan Ketua Terpilik UKM LDK Al Iqrah ITM Muhammad Ayub Harahap. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diawali dengan pembacaan kitab suci Al qur’an yang disampaikan oleh Syariful Mahmuda dan saritillawah oleh Riko. (FeR)

Walikota T.Tinggi Buka Pencanangan Kesatuan Gerak PKK TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir. H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM dan Ketua TP. PKK Hj.Sri Kurnia Ningsih Umar. Z. Hasibuan buka pencanangan Kesatuan Gerak PKK, KKBPK, Kesehatan Ke-45 dan BB.Balita, Bina Generasi Muda,Remaja ke39,Selasa(19/12) di Gedung Hj.Sawiyah. Dalam sambutannya Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan saat ini Indonesia menjadi negara no 2 terbesar didunia yang banyak mengidap penyakit TBC, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama dimulai dari diri sendiri dan keluarga. "Untuk itu dari mulai anak-

anak,remaja, generasi muda maupun para orang tua harus mempu menjaga kesehatannya sebaik mungkin, dan salah satu cara mencegah penyakit TBC ini adalah melalui imunisasi BPS, yang merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan dan Puskesmas", jelasnya. Saat ini, lanjutnya, Indonesia juga sedang diserang penyakit difteri yang menyebabkan tidak bisa bernafas dan penyakit ini menular. Dikatakannya, saat ini sudah ada 8 Provinsi di Indonesia yang sudah terjangkit penyakit ini, dan telah menelan korban jiwa. Untuk itu diperlukan pencegahan lebih awal dengan mela-

kukan imunisasi. Walikota meminta Dinas Kesehatan dan PPAKB untuk melakukan pendataan bagi warga yang belum mendapat immunisasi. Untuk pendataan Walikota meminta Dinas Kesehatan agar berkordinasi dengan Camat dan Lurah. Dalam kegiatan ini, diadakan berbagai perlombaan agar masyarakat tahu betapa pentingnya menjaga kesehatan. Beliau berharap kepada ibuibu yang merupakan ibu rumah tangga dari suatu keluarga harus pintar dalam mengolah asupan makanan agar anggota keluarganya sehat dan cerdas. (RS)

Perayaan Natal Oikumene Sergai Tahun 2017 Berlangsung Semarak SEI RAMPAH - Perayaan Natal Oikumene Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Tahun 2017 yang dirangkai dengan Festival Paduan Suara Gerejawi (Fesparawi) berlangsung dengan semarak, diikuti berbagai institusi pendidikan, gereja se-Kabupaten Sergai serta koor maupun kidung pujian dari berbagai etnis di Indonesia. Perayaan digelar di halaman Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Minggu (17/12). Hadir dalam perayaan akbar ini, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Pengkhotbah Pdt. DR. Martonggo Sitinjak, Wakapolres Sergai Kompol Edi Bona Sinaga, SH, Wakil Ketua DPRD Defriati Tamba, SH, Asisten Pemerintahan Umum Drs. Ramses Tambunan, M.Si, anggota DPRD, Kepala OPD, Pengurus Badan Koordinasi Antar Gereja (BKAG) Sergai, Pimpinan Gerejagereja se-Sergai serta ribuan masyarakat Kristiani seKabupaten Sergai.

BUPATI Sergai Ir. H. Soekirman menyampaikan sambutan pada Perayaan Natal Oikumene Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017 bertempat di halaman Kompleks Kantor Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah, Minggu (17/12). Bupati H. Soekirman dalam sambutannya mengapresiasi sekaligus menyatakan rasa bangga atas kerukunan antar umat beragama di Tanah Bertuah Negeri Beradat yang saat ini terus terpupuk dengan baik melalui semangat kebersamaan dan persaudaraan. Dan hal ini tidak lepas dari

kiprah umat Kristiani yang mendukung suasana kondusif dengan modal toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, paparnya. Untuk itu, hal-hal baik seperti ini menurut Bupati harus terus ditingkatkan. “Seperti ada ungkapan mengatakan bahwa kebiasaan itu belum tentu baik

namun hal-hal yang baik harus dibiasakan, salah satunya adalah dengan menjadikan perbedaan sebagai sebuah kekayaan yang harus memperekat dan pemersatu kita,” himbau Bupati Soekirman. Tentang penyelenggaraan Fesparawi, Bupati minta agar paduan suara ataupun tim yang

menjadi juara terus mengembangkan diri dan meningkatkan prestasi sehingga nantinya dapat berprestasi di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, Bupati mengingatkan umat Kristiani agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita bohong yang bertujuan memecah belah persaudaraan .“Tetap jaga soliditas dan toleransi antar umat beragama di Sergai,” tukasnya. Sebelumnya, Ketua Panitia Kompol Edi Bona Sinaga, SH dalam laporannya mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkab Sergai sehingga Perayaan Natal Oikumene Pemkab Sergai Tahun 2017 yang dihadiri 2500 jemaat dapat terlaksana dengan baik. Perayaan Natal Oikumene dengan tema : “Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu (Kolose 3:15a) dan Sub Thema : “Dengan Perayaan Natal, Umat Kristiani Bersatu dan

Berdamai untuk Membangun Kabupaten Sergai yang Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan. Mewakili Pimpinan DPRD Sergai Defriati Tamba, SH berharap pelaksanaan Natal ini membawa makna bagi setiap yang hadir khususnya dalam hal berbagi kasih sayang kepada yang membutuhkan. Mewakili seluruh jajaran DPRD Sergai, Wakil Ketua DPRD ini mengucapkan Selamat Natal dan menyongsong Tahun Baru kepada seluruh hadirin dan masyarakat Sergai, katanya. Disela-sela acara, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman membagikan tali asih kepada penghuni Panti Kusta Belidaan dan Panti Sosial Sei Buluh sebagai tindakan berbagi kasih kepada umat yang membutuhkan dan dilanjutkan penyerahan Piala Bergilir Fesparawi kepada Juara Umum yang dimenangkan Tim dari Kecamatan Perbaungan. (ARM)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

Kodim 0205/TK Gelar Coffee Morning Bersama Wartawan dan LSM TANAH KARO - Komandan Distrik Militer 0205 /TK Letkol. Inf. Taufik Rizal SE gelar Coffee Morning bersama wartawan, LSM di Markas Kodim 0205/TK Jln. Jamin Ginting, Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Acara tersebut dihadiri sejumlah jurnalis dari berbagai media cetak online, elektronik beserta LSM yang ada di Kabupaten Karo, Selasa (19/12) sekitar pukul 10.00 wib. Kegiatan ini merupakan silaturahmi antara anggota TNI bersama jurnalis untuk membangun kinerja yang baik guna percepatan pembangunan daerah Karo khususnya kedepan serta dapat saling berkoordinasi dan berinteraksi untuk membantu masyarakat Karo agar dapat menuju Karo yang maju. Letkol.Inf. Taufik Rizal SE, dalam sambutannya berharap semua insan pers dan TNI dapat menjalin hubungan yang baik dan sama sama bekerja untuk memajukan Karo, agar dapat di andalkan dan dapat bersaing dengan daerah lain, dengan mempromosikan kopi lokal Karo dan produk Karo yang lainnya. Disamping itu, ujar mantan Pampers yang sekarang komandan Dandim ini mengatakan dalam pembagunan daerah, peran wartawan sangat berpengaruh dan pihaknya

beharap para wartawan menjauhi berita hoax dan tetap menjaga merah putih (NKRI) supaya jangan ada perpecahan antara masyarakat dan insan pers. Salah satu insan pers menanyakan sikap Dandim dan menanyakan bagaimana peran Dandim terkait maraknya peredaran narkoba yang kian hari makin meresahkan masyarakat, khususnya di Kabupaten Karo. Lalu Komandan Dandim 0205/ TK, Letkol.Inf.Taufik Rizal Batubara menegaskan “khususnya kepada anggota TNI jangan pernah bermain main dengan barang haram tersebut dan itu harus di awali dari diri kita masing masing. “Narkoba adalah ancaman bagi bangsa kita dan itu juga suatu ancaman bagi militer. Narkoba harus kita perangi, karena akan mengancam merusak bangsa ini, itu semua tentunya harus di mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, “ucapnya Dalam pantauan, acara coffe morning yang digelar Dandim bersama wartawan, berjalan dengan hangat dan meriah sambil bercanda tawa sambil diiringi musik dari Group Band Caffe Jabu dari Berastagi serta hidangan makanan dan minuman dilanjutkan foto bersama, Dandim dan para Jurnalis. (REL)

Hari Lansia ke-22 Diperingati di Kota Tebing Tinggi TEBING TINGGI - Wakil Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar membuka peringatan hari lanjut usia Ke-22 Tahun 2017, Jum'at (22/12) bertempat di Lapangan Merdeka. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi H.Johan Samose Harahap, SH,M.SP, Para OPD seKota Tebing Tinggi dan para lansia. Dalam sambutannya Wakil walikota mengatakan bahwa usia lanjut merupakan karunia dan berkah dari Allah SWT kepada hambanya yang harus kita syukuri bersama, karena para lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

Beliau menjelaskan ada enam faktor yang perlu di perhatikan dalam persiapan untuk menjadi lansia yaitu kesehatan emosi/fisik yang baik, pendapatan yang cukup, akomodasi, rekan/tetangga sehaluan, minat (hobi) yang mengasyikkan dan filosofi hidup yang memadai. Upaya meningkatkan kesejahteraan lansia merupakan usaha mulia yang sangat di ridhoi Allah , mudah terucap namun tidak mudah untuk dilaksanakan, tidak mudah itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan tapi dengan niat yang kuat dan tulus semua pasti bisa, ujarnya. H.Oki Doni Siregar berharap semoga para sesepuh, senior, kaum lanjut usia selalu dapat bimbingan, perlindungan dan petunjuk dari Allah SWT, diberi kesehatan, usia panjang dan bahagia bersama keluarga. Acara diakhiri dengan senam sehat bersama lansia dan pemeriksaan kesehatan gratis. (RS)

Pemko Tebing Tinggi Peringati Hari Ibu ke-89 TEBING TINGGI - Peranan seorang ibu itu sangat penting dalam mendidik anak,mengayomi keluarga dan mengurus suami, juga aktif membangun bangsa ini. Demikian disampaikan Walikota Tebing Tinggi Ir. H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM pada peringatan Hari Ibu Ke-89,di gedung Balai Kartini Jumat (22/12),dihadiri unsur FKPD Tebing Tinggi dan Ketua TP.PKK Hj.Sri Kurnia Ningsih Umar.Z.Hasibuan dan Wakil Ketua Ny.Nilawalita Oki Doni Siregar. Walikota Tebing Tinggi mengatakan Hari Ibu adalah kelanjutan dari Hari Sumpah Pemuda, yang dalam sejarah memperlihatkan betapa perkasanya perempuan bangsa Indonesia dalam perjuangan memerdekan bangsa. Dan apabila ibu-ibu masa kini tidak aktif untuk membangun bangsa ini makanya kondisinya lebih parah dari ibu-ibu di tahun 1928. "Di zaman yang sudah serba digital saat ini semestinya ibu-ibu jauh

bisa lebih aktif lagi," katanya. Disampaikannya, perbedaan perjuangan ibu-ibu zaman dahulu merebut kemerdekaan saat sekarang memerangi kebodohan dan kemiskinanan. Tentunya hal tersebut dapat dilakukan oleh ibu yang membawa tauladan, menyayangi putra-putrinya dan menjadi pendamping yang setia. Dipertanyakan Walikota, apa beda ibu-ibu zaman dahulu dengan jaman sekarang yang pasti dulu lebih tua dan pendidikan SD, yang sekarang lebih muda dan Sarjana. Untuk itu Walikota berharap ibuibu selalu bekerja sama dengan suami dan ibu-ibu boleh aktif harus ada izin suami karena syurga ibu ada pada suami. "Perempuan merupakan cikal bakal baik buruknya bangsa ini. Untuk itu, perempuan harus pandai merawat dan mendidik anak dari mulai kehamilan sampai dewasa, " jelasnya. (RS)

SUMUT

Wali Kota Apresiasi Peresmian Rehab Gedung PN Medan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi sangat mengapresiasi atas peresmian rehab Gedung Kantor Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus (Gedung C). Dengan perehaban ini diharapkan terciptanya kenyamanan bagi para hakim dan panitera, sehingga meningkatkan kinerja dan kualitas putusan yang dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan. “Fasilitas sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh negara harus dirawat dengan baik untuk menunjang kinerja yang lebih tinggi,” kata Wali Kota ketika menghadiri peresmian Gedung Kantor PN Kelas I A Khusus Jalan Pengadilan Medan, Senin (18/12). Diungkapkan Wali Kota, PN sesungguhnya rumah bagi masyarakat yang mencari keadilan. Oleh karenanya harus memiliki kesan ramah dan nyaman ditambah lagi bangunannya memiliki

nilai sejarah yang kuat. Dengan demikian semakin membuat masyarakat nyaman ketika mengurus segala keperluan di dalam gedung tersebut. Wali Kota selanjutnya berharap, peresmian perehaban gedung ini dapat dijadikan spirit utuk meningkatkan kemitraan yang semakin kokoh dan komunikasi konstruktif guna mendukung berbagai agenda eksekutif, yudikatif serta berbagai pembangunan di berbagai bidang, khususnya hukum yang sampai saat ini dapat terlaksana dengan baik. “Selamat menempati gedung baru ini, semoga semakin memiliki motivasi dan semangat dalam bekerja dan melayani masyarakat, khususnya para pencari keadilan serta memiliki kontribusi terhadap pembangunan di bidang hukum,” harapnya. Peresmian rehab gedung ini turut dihadiri Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Achmad Setyo Pudjo Harsoyo SH Mhum, Ketua Pengadilan Tinggi Medan DR H C Sutiarso SH Mhum, Ketua PN Medan DR Marsudin Nainggolan SH MH,

terhadap pembangunan kerukunan dan keharmonisan masyarakat Kota Medan yang multi etnis, suku dan agama sehingga diharapkan dapat menimbulkan suasana kondusif serta rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Medan. “Untuk itu saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya Christmas Season XIII tahun 2017. Teruslah kita menjadi insan-insan yang beriman serta berguna bagi sesama dan senantiasa rendah hati untuk selalu menjaga persaudaraan,” kata Wali Kota. Kemudian Wali Kota mengajak seluruh warga yang menghadiri

dilan anak, ruang tempat baca berkas bagi para pihak berpekara, ruang perlindungan saksi dan korban, ruang tunggu saksi dan ahli, ruang tunggu petugas kejaksaan, tempat mobil tahanan menurunkan tahanan, ruang tempat kerja para hakim dan karyawan, jaringan IT, CCTV serta toilet. “Penambahan luas bangunan, fungsi dan penataannya serta peningkatan pelayanan semakin mendesak untuk dilakukan seiring dengan peningkatan pelayanan PN Medan Kelas IA Khusus dengan status pengadilan yang memiliki pengadilan khusus terlengkap di Indonesia. Ditambah lagi volume perkara yang sangat tinggi nomor dua terbesar di Indonesia setelah PN Surabaya,” jelas Marsudin. Di samping itu tambah Maersudin lagi, guna mewujudkan penyetaraan secara internasional kualitas pelayanan pengadilan yang disebut dengan International Court Performance Ecellent (ICPE) atau peradilan agung yang merupakan visi dan misi MA RI serta telah dievaluasi melalui sistem akreditasi. (VIN)

Kasiops Rem 031/WB Berangkatkan Peleton Yudha Wastu Pramuka Jaya 2017 RENGAT - Pelepasan peleton pertama yang berasal dari Yonif 126/KC dilakukan oleh Kasiops Rem 031/WB Kol.inf Saad Miyanta di Jl.Ahmad Yani kota Rengat tepat di depan tugu Rengat berdarah perjuangan Masyarakat Rengat saat agresi militer Belanda. Untuk memperingati hal tersebut, setiap tanggal 16-19 Desember di laksanakan tradisi yang lebih di kenal dengan Peleton beranting Yudha Wastu Pramuka jaya. Untuk wilayah Kodam I /BB pelaksanana Peleton Beranting

Yudha Wastu Pramuka Jaya dilaksanakan di Kota rengat. Perjalanan Peleton Yudha Wastu Pramuka Jaya dari kota Rengat sampai kota Pekanbaru melewati 10 Rute dengan jarak setiap rute menempuh jarak 25 km. Selama melewati Kota Rengat peleton Yudha Wastu Pramuka Jaya disambut antusias oleh generasi muda khususnya anak anak sekolah di Kota rengat. Hadir dalam pemberangkatan Peleton Etape pertama Asisten II Bupati Inhu, Ketua DPRD kab.Inhu. Danbrig 7/RR serta tamu undangan lainnya. (REL)

Awarding Night 2017 Prestasi Bagi Media MEDAN - Berbagai rangkaian kegiatan sudah dilakukan dan dilalui oleh SPS (Serikat Perusahaan Pers) Sumatera Utara dalam mensukseskan perkembangan media massa. Salah satu acara yang dilaksanakan SPS Sumatera Utara adalah workshop jurnalistik dan workshop periklanan. Rangkaian-rangkaian acara yang sudah dilaksanakan SPS Sumatera yang menggunakan anggaran APBD tersebut ditutup dengan puncak acara awarding night SPS Sumatera Utara pada Senin malam (18/12) bertempat di Grand Aston City Hall Medan. Kesuksesan berbagai rangkaian acara yang dilaksanakan SPS Sumatera Utara tidak luput dari peran penting Ketua panitia yaitu Rianto Ahgly, SH yang juga sebagai sekretaris SPS Sumatera Utara. Dalam sambutanya, lelaki yang akrab di panggil Anto Genk ini mengaku lega dan senang karena rangkaian acara berlangsung dengan lancar dan sukses. Tidak sampai disitu, Anto pun mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para undangan pada acara Awarding Night 2017 SPS Sumatera Utara. Ketua SPS Sumatera Utara H. Farianda Putra Sinik,SE juga memberikan kata sambutan pada acara tersebut. Dalam kata sambutannya lelaki yang bekumis tebal ini mengaku bangga dan terharu atas kerja keras para panitia pelaksana acara yang telah membuat acara tersebut besar dan sukses. Farianda juga berterima kasih kepada para panitia dan peserta workshop

yang telah mensukseskan acara tersebut. Sementara,Ketua Harian SPS Sumut Ahmad Djohar juga turut serta dalam memberikan kata sambutan pada acara Awarding Night 2017 tersebut. Sampai di puncak acara, para dewan juri yang merupakan dosen dari berbagai universitas dan fakultas membacakan nama-nama media yang mendapatkan penghargaan dari SPS Sumatera Utara. Para pemenang dan kategori adalah Good Media Award 2017 dengan kategori Peliputan Politik pemenangnya adalah Harian Sumut Pos. Kategori Pendidikan dan Kesehatan pemenangnya Harian Waspada. Kategori peliputan ekonomi dan bisnis pemenangnya Harian Medan Bisnis. Kategori kriminal dan hukum pemenangnya Harian Medan Pos. Sementara untuk kategori Supma (Sumatera Utara Print Media Award) 2017 Gold pemenangnya Harian andalas. Sementara Supma Silver pemenangnya Harian Analisa. Supma Bronze pemenangnya Harian Waspada. Dan kategori Media Kreatif dan Inovatif dimenangkan oleh Harian Sumut 24. Sementara kategori Sahabat Pers Award diberikan kepada prof. Syawal Gultom SE. Sutedi Raharjo ST Dirut PDAM Tirtanadi. H. Suhardi SE pemilik toko roti Aroma. Rektor USU Runtung Sitepu SH. Bupati Padang Lawas H. Suthan Harahap. Bupati Deli Serdang H. Ansyari Tambunan. Walikota Medan Drs. H T Dzulmi Eldin S, M.Si . Dirut Bank Sumut Edi Risdianto. Bupati Paluta Bahrum Harahap dan Gubernur Sumut H.Tengku Erry Nuradi. (VIN)

Wali Kota Buka Christmas Season XIII 2017 MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi membuka Christmas Season XIII tahun 2017 di Jalan Dr GM Panggabean, persisnya depan Stadion Teladan Medan, Minggu (17/12) malam. Kegiatan ini digelar sebagai wujud kepedulian dan keikutsertaan Pemko Medan dalam menyambut dan memeriahkan perayaan Natal berupa penyediaan wadah bagi seluruh umat Kristiani Kota Medan untuk dapat berkumpul dan bersuka cita. Menurut Wali Kota dengan berkumpul dan bersuka citanya umat Kristiani, secara tidak langsung akan berpengaruh besar

Kajari Medan Olopan Nainggolan SE MH, Kajari Belawan Yusnani SH serta Kapten Mustaqim mewakili Dandim 0201/BS. Sebelumnya Ketua PN Medan DR Marsudin Nainggolan SH MH dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan MA RI yang telah mengucurkan dana untuk merestorasi dan merenovasi Gedung PN Medan, guna meningkatkan kinerja apratur PN Medan dalam mewujudkan visi an misi MA RI dan PN Medan. Dengan rerestorasi dan renovasi tentu akan menambah kenyamanan maupun pelayanan kepada pengguna dan pelanggan pengadilan atau masyarakat pencari keadilan. Selain memperbaharui bangunan lama, restorasi dan renovasi yang dilakukan juga terdapat penambahan luasan bangunan dan penambahan fungsi bangunan yang selama ini belum ada. Adapun penambahan fungsi bangunan yang dilakukan, jelas Marsudin, diantaranya sel ruang tahanan, beberapa ruangan terkait pelaksanaan persidangan pera-

pembukaan Christmas Season untuk terus memberikan kasih kepada sesama. Kemudian menebar benih kebaikan dan menghilangkan rasa permusuhan, sebab semuanya adalah satu kesatuan yang diikat dengan tali persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan itu Wali Kota tak lupa menyampaikan rasa syukurnya, sebab perayaan Natal tahun ini berlangsung dalam suasana tenang, aman dan damai. Dikatakannya, suasana seperti ini dapat dibangun dan dihadirkan atas dasar saling percaya dan saling menghormati. “Kita semakin mampu menjamin solidaritas dan toleransi

di antara sesama pemeluk agama dalam kehidupan yang semakin harmonis,” ungkapnya. Selanjutnya bilang Wali Kota, tak sampai sebulan lagi akan memasuki Tahun Baru 2018. Oleh karenanya Wali Kota mengingatkan agar semua harus bersiap diri melanjutkan pembangunan bangsa, khususnya Kota Medan menuju masa depan yang lebih baik. “Jadi kita harus tetap kuat dan tegar seraya tetap bersatu dan bekerja keras. Kita harus tetap optimis di tahuntahun mendatang sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik,” pesannya. Sebelum mengakhiri sambutan-

Walikota Buka Konsultasi Publik Revisi RTRW Medan 2011-2031 MEDAN - Tidak terasa bahwa usia dari Peraturan Rencana Tata Ruang kita sejak diperdakan pada tanggal 28 Oktober 2011 telah melewati usia lebih dari 5 tahun, sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 26 ayat 5 menjelaskan bahwa rencana tata ruang wilayah dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya untuk melakukan peninjauan kembali RTRW kota Medan. Hal ini disampaikan Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S,MSi diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis, Senin (18/12) di Balaikota Medan. Alasan pertama, kata Walikota, untuk melakukan revisi RTRW KotaMedan dalam kontelasi regional memiliki fungsi strategis, mulai dari penetapan sebagai pusat kegiatan nasional dalam rencana tata ruang wilayah nasional hingga sebagai pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dalam remcana tata ruang kawasan perkotaan Mabidangro. Kedudukan dan fungsi RTRW kota Medan seharusnya dapat mengakomodir secara keseluruhan. kenyataannya, bahwa ketimpangan wilayah antara pusat kota dan kawasan Medan Utara sejauh ini tidak memperlihatkan hasil yang signifikan. Alasan kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah dinamika kota. Dalam kurun 5 tahun terakhir ini, cukup banyak program-program strategisyang belum dapat diakomodir sepenuhnya dalam tata ruang. Medan menuju bebas kawasan kumuh 2019 belum sepenuhnya terintegrasi, begitu juga dengan pengembangan transportasi massal dan jaringan perkereta-apiandan beberapa program yang belum diakomodir dalam RTRW kota Medan. Pemerintah kota Medan telah menyusun draft revisi rencana tata ruang kota Medan yang kami upayakan menjadi rencana tata ruang berkualitas, yang bersinergi, harmonis dan sejalan dengan rencana tata ruang yang mengatur substansi lebih kompleks dan komprehensif, serta dipahami dengan baik oleh seluruh stakeholder pembangunan. (VIN)

nya, Wali Kota berharap agar perayaan Natal kali ini dapat membawa kebahagiaan, kedamaian serta memberikan semangat dan harapan baru untuk membangun Kota Medan menjadi lebih baik ke depannya. Pembukaan Christmas Season diawali dengan ibadah Natal dengan pengkotbah Pdt Martin Manulang STh MM. Prosesi ibadah Natal berlangsung penuh khidmat dan damai diikuti seribuan jemaat. Usai ibadah Natal dilanjutkan hiburan dengan menghadirkan penyanyi jebolan X’Factor Indonesia Novita Dewi. Biduanita berdarah Batak itu tampil luar biasa dengan suara emasnya melantunkan sejumlah kidung Natal serta lagu-lagu Batak. Novita sempat mengajak Wali Kota

duet dengan lagu Tagiangi Dainang dan disambut tempuk tangan meriah oleh seluruh jemaat yang hadir. Sebagai lagu pamungkas, Novita bersama Wali Kota dan anggota DPRD Medan Boydo Panjaitan membawakan lagu Anak Medan. Pembukaan Christmas Season turut yang dimeriahkan dengan pesta kembang api turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Nanda Ramli, usnur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Ketua PGI Kota Medan Pdt Martin Manulang, Ketua BKAG Kota Medan Tulus Siahaan, sejumlah pimpinan organisasi perangkat Daerah (OPD) Kota Medan serta pimpinan gereja dari berbagai denominasi di Kota Medan. (VIN)


E D I S I 486 25 - 31 DESEMBER 2017

KPKPOS

HALAMAN 16

PDIP Buka Peluang

Usung Djarot Saiful Hidayat di Pilkada Sumut JAKARTA - PDIP tengah mematangkan pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada Serentak 2018. Salah satunya ialah untuk Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

Akun Diblokir

FPI Galang Gerakan Libur Pakai Medsos JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) berhenti menggunakan media sosial untuk sementara waktu. Mereka menggalang gerakan libur pakai medsos pada 25 Desember 2017 dan 1 Januari 2018. Hal itu dilakukan setelah akun FPI di Facebook, Twitter, dan Instagram diblokir. "Gerakan ini untuk umat Islam khususnya yang punya spirit 212, akan libur untuk tidak pakai medsos (media sosial), sama sekali," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Novel Bamukmin, Jumat, 22 Desember 2017. Libur medsos itu, kata Novel, sebagai bentuk boikot pasca-diblokirnya akun medsos mereka. Menurut FPI, pemerintah telah bekerja sama dengan perusahaan media sosial tersebut dalam pemblokiran akun-akun milik FPI, termasuk channel TV mereka.

Ia pun mempertanyakan mengapa akun-akun lain tidak ikut diblokir. "Malah akun-akun komunis, LGBT, mereka bisa eksis, ini ada apa? Kan enggak adil," kata dia. Walaupun tanpa media sosial, Novel yakin penyiaran gagasan-gagasan Islam masih bisa dilakukan melalui tabligh akbar dan mimbar. Menurut dia, aksi boikot media sosial yang akan dilakukan sekaligus menguji kekompakan umat Islam. "Kita akan uji sampai di mana kelompok umat Islam," ujarnya. Novel menambahkan, saat ini FPI sedang mempersiapkan bentuk media sosial lain untuk menggantikan Facebook, Twitter dan Instagram yang kini diblokir. Ia pun berharap, media sosial alternatif yang nanti dipakai itu terjamin dari hacker. "Kita lagi cari formulasi terbaik," katanya. (INT)

Ahok Dapat Remisi Natal

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapatkan remisi Natal. Remisi untuk terpidana kasus penodaan agama itu sudah ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kamis (21/12). "Iya dapat. Sudah ditandatangani kemarin," kata Kepala Subbagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto kepada wartawan, Jumat (22/12). Ade mengatakan, Ahok

mendapat remisi 15 hari masa tahanan. Ahok dinilai memenuhi syarat mendapat remisi. "Dia berkelakuan baik. Juga sudah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan," kata Ade. Ahok dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan penodaan agama oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui pidatonya semasa jadi Gubernur DKI di Kepulauan Seribu. Ia divonis 2 tahun penjara. Ahok kini ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Meski demikian, Ahok berstatus tahanan Lapas Cipinang. (INT)

Untuk Pilkada Sumut muncul beberapa nama yang disebut-sebut potensial untuk dicalonkan. Bahkan ada aspirasi di PDIP yang ingin mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Pilkada Sumut. "Sumut kita ada calon-calon dari internal partai Pak Japorman, Ketua DPD. Kemudian muncul juga nama Pak Effendi Simbolon kalau dari internal. Tetapi ada juga yang menyampaikan Pak Djarot Saiful Hidayat sebagai aspirasi kelompokkelompok relawan," kata Sekjen

bisa memberi nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi jamaah dan umat dibanding ketika masih dikelola oleh Kemenag. Namun, ia mengingatkan agar BPKH tetap dikelola dengan prinsip yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. "Yakni syariah, manfaat, dan maksimum kehati-hatian," ujar Politisi Partai Gerindra itu. Perpres BPKH diterbitkan 11 Desember 2017 dan berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Desember 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. (INT)

akan diusung dalam Pilkada 2018 akan diumumkan secara serentak. Termasuk untuk Pilkada Jawa Tengah. "Nanti kita umumkan sekalian biar ada efek kejutnya termasuk Sumut,"

Menhub : Uji Kelaikan Kendaraan di Berbagai Daerah Tak Sesuai Harapan JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus mendorong agar kendaraan bermotor dapat memenuhi syarat laik jalan. Hal ini diperlukan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang berindikasi merugikan 2,9 sampai 3,1 persen dari total PDB Indonesia. Penegasan peraturan laik jalan bagi kendaraan juga merupakan bukti dukungan Kemenhub terhadap deklarasi Decade of Action for Road Safety 2011 – 2020. "Deklarasi ini bertujuan menstabilkan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional, regional, dan global," ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis, Rabu (13/12). Menurut Budi, apalagi deklarasi tersebut sejalan dengan amanat UU 22/2009 yang berisi tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan Pilar III. Budi melanjutkan penyelenggara uji berkala telah dilakukan sejak tahun 2000 yang dilakukan oleh pemprov, pemkab, dan pemkot. Dengan pembinaan teknis dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat. "Dari 514 kabupaten/kota berdasarkan evaluasi hampir sebagian besar belum menunjukkan kinerja uji berkala seperti apa yang kita harapkan. Bahkan masih ada beberapa kabupaten kota pemekaran baru yang belum mampu menyelenggarakan uji berkala ini, " tegas

Budi. Menurut Budi ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain keterbatasan infrastruktur, SDM, tata kelola, pelaksanaan yang belum akuntabel dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah

pusat akan mendorong perbaikan penyelenggaraan ini. Salah satunya dengan memperbaiki sistem uji berkala, meningkatkan kualitas SDM, sistem informasi dan lain-lain. Kemenhub juga akan menyusun regulasi, bermitra dengan bengkel

untuk pengujian berkala, hingga sertifikasi. Diharapkan dengan demikian, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor ke depan semakin dapat ditingkatkan kinerjanya. (INT)

Pengamat Sebut Trump Bawa AS Jadi Negara Otoriter

Komisi VIII DPR Sambut Baik Terbitnya BPKH JAKARTA - Komisi VIII DPR menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid menuturkan, saat ini perangkat regulasi untuk operasional kerja BPKH sudah lengkap dan rinci. Sehingga diharapkan kerja BPKH bisa lebih baik. "Kami sambut baik terbitnya Perpres agar BPKH bisa bekerja makin baik dan makin cepat," ujar Sodik melalui pesan singkat, Jumat (22/12). Sodik menambahkan, saat ini keuangan haji dikelola oleh BPKH dengan Sumber Daya Manusia khusus dan profesional dalam bidang investasi dan keuangan. Maka ia berharap BPKH

PDIP, Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12). Namun dari nama-nama tersebut belum dapat dipastikan siapa yang akan diusung. Semua calon yang

kata Hasto. Dalam mengusung pasangan calon dalam Pilkada, PDIP kata dia, tidak hanya melihat aspek individu semata. Tapi pihaknya melihat bagaimana kerjasama dengan parpol pengusung, bagaimana tugas kepemimpinannya untuk mengatasi masalah di daerahnya dan membangun masa depan yang lebih baik. "Karena bagi kami Pilkada serentak itu perpaduan antara ketokohan dari para pasangan calon dengan pergerakan mesin politik partai. Karena kami kedepankan cara pemenangan dengan cara gotong royong itu," paparnya. Pengumuman calon ini akan dilaksanakan awal Januari 2018. "Prinsipnya PDIP akan terus mendorong kader dari internal partai. Tapi sekiranya masyarakat memang menghendaki lain, partai juga membuka diri hadirnya kepemimpinan di luar mesin partai," katanya. (MDC)

Donald Trump

USA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyebutkan bahwa Trump telah kehilangan legitimasi atas pengumuman untuk memindahkan Kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. "Bahkan Trump telah membawa AS dari kampiun demokrasi menjadi negara yang otoriter dengan upaya mengancam negara-negara di PBB untuk tidak menyetujui resolusi Sidang Majelis Umum PBB," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (22/ 12). "Kepemimpinan AS atas dunia akan terus dipertanyakan bahkan akan dicemooh oleh dunia. Mayoritas negara dunia tidak lagi takut dengan ancaman AS," tuturnya. Bagi Hikmahanto tidak lagi ada

istilah kuat adalah benar (might is right) karena dunia mampu menentang kemauan Trump yang memanfaatkan kursi kepresidenannya. Saat ini dunia perlu merumuskan apa tindakan selanjutnya atas AS dan Israel pascaresolusi Majelis Umum PBB. Ada dua tindakan yang mungkin dilakukan, yakni pertama, berbagai pemimpin dan tokoh dunia menyerukan agar mau AS tunduk pada resolusi MU PBB karena suara mayoritas dunia. Sebagai kampiun demokrasi sudah sewajarnya bila AS mau mendengar suara mayoritas. "Kedua, atas dasar perdamaian dunia pemimpin dan tokoh dunia menghimbau kepada para politisi AS, termasuk para mantan Presiden AS untuk mengingatkan Trump pengaruh resolusi PBB terhadap ke-

pemimpinan AS di dunia," tegasnya. Di mata Hikmahanto, sudah saatnya bagi rakyat AS, politisi dan kaum elite AS agar mereka bersuara dan mengambil tindakan konstitusional terhadap Trump agar AS tidak terjerembab lebih dalam atas manuver-manuvernya. Berbagai manuvernya bukannya membuat 'America Great Again tetapi Make America Worst' atau 'Menjadikan Amerika Hebat tetapi Menjadikan Amerika Buruk'. Dalam voting di sidang majelis itu, 128 negara mendukung resolusi sementara 35 negara menyatakan abstain dan sembilan lainnya menolak. Seperti diberitakan, sistem pemungutan suara dalam Sidang Majelis Umum PBB ini bersifat darurat dan jarang sekali terjadi. (MEDCOM)

Lima WNI Ditangkap di Malaysia Karena Terorisme MALAYSIA - Polisi Diraja Malaysia (PDRM) telah menangkap 20 orang teroris pada kurun waktu 30 November hingga 15 Desember 2017 yang lima di antaranya merupakan warga negara Indonesia (WNI). "Mereka ditangkap dalam operasi di Johor, Selangor, Kuala Lumpur, dan Sandakan," ujar Kepala Polisi Negara Polis Diraja Malaysia, Irjen Tan Sri Dato Sri Mohamad Fuzi Bin Harun, di Kuala Lumpur,

Jumat (22/12). Fuzi mengatakan, selain Indonesia sebanyak tujuh orang warga Malaysia, tujuh warga Filipina, dan seorang warga negara di Afrika. "Penangkapan pertama pada 30 November 2017 di Pontian Johor yang melibatkan pelaku WNI berusia 24 tahun. Pelaku adalah salah seorang ketua Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang merancang mengumpul dana di Malaysia sebe-

lum ke Suriah," paparnya. Pelaku, ujar Fuzi, juga terlibat dalam insiden pengeboman di Bandung, Jawa Barat, pada Juli 2017 sebelum menyusup masuk ke Malaysia. "Penangkapan kedua pada 1 Desember 2017 di Bandara Antarbangsa Kuala Lumpur melibatkan pelaku usia 46 tahun bekas guru Sekolah Rendah di Kuching. Pelaku adalah anggota grup WhatsApp 'The Rise Of Jundullah,"

ungkapnya. Fuzi mengatakan, penangkapan ketiga terjadi pada 4 Desember 2017 di Sandakan, Sabah, melalui kerja sama dengan Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) melibatkan penahanan empat WNI berusia 31 hingga 38 tahun. Mereka memasuki Malaysia secara ilegal dari Tarakan dan Nunukan serta merancang untuk menyusup ke selatan Filipina untuk bergabung dengan ke-

lompok teroris di sana. "Penangkapan ke empat terjadi pada 6 Desember 2017 di Kuala Lumpur melibatkan seorang laki-laki Filipina yang berusia 50 tahun. Pelaku mempunyai hubungan saudara dengan kelompok Abu Sayyaf. Pelaku merekrut warga Filipina di sekitar Kepong Kuala Lumpur untuk menyertai kelompok Abu Sayyaf di selatan Filipina," tuturnya. (INT)

Epaper kpkpos 486 edisi selasa 26 desember 2017  

Epaper kpkpos 486 edisi selasa 26 desember 2017

Epaper kpkpos 486 edisi selasa 26 desember 2017  

Epaper kpkpos 486 edisi selasa 26 desember 2017

Advertisement