Page 1

EDISI 485/ THN IX 18 - 24 DESEMBER 2017 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Penggunaan Anggaran Fasilitas DPR 'Bobrok' JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon bersama Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Anton Sihombing melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kompleks Parlemen. Sejumlah masalah ditemukan. Anton mengaku kaget anggaran listrik kompleks Parlemen mencapai Rp 20 miliar. Tak hanya itu, anggaran lain yang cukup mengejutkan adalah untuk petugas kebersihan yang hampir mencapai Rp 50 miliar. Namun dia tidak menyebut besaran anggaran ini dalam satu bulan atau tahun. "Coba bayangkan, listrik saja sampai Rp 20 miliar, listrik apaan sampai 20 miliar di sini ya enggak? Cleaning servis hampir Rp 50 miliar, apa yang di-cleaning?" kata Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12).

JAKARTA - Walau BPJS Kesehatan melaporkan tekor hingga Rp.9 Triliun namun dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun BPJS Ketenagakerjaan yang ke-40 yang jatuh pada tanggal 5 Desember 2017, BPJS Ketenagakerjaan mengadakan berbagai kegiatan, seperti berbagai kompetisi olahraga raga, kegiatan sosial seperti sembako murah dan sunatan massal, kegiatan edukatif seperti mengajar di kampus, mendongeng anak, bahkan kegiatan seminar nasional.

Antisipasi Kerugian BPJS Melalui Cukai Rokok BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit alias tekor hingga Rp 9 triliun. Pemerintah pun melakukan rapat koordinasi untuk mengatasi defisit tersebut agar tidak semakin melebar. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengungkapkan ada 9 hal yang perlu dilakukan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Ia pun meminta peserta BPJS Kesehatan dan rumah sakit tidak perlu khawatir dengan adanya defisit tersebut. "Kami pastikan bahwa ada indikasi defisit BPJS Kesehatan, pelayanan kepada masyarakat kami bisa pastikan itu akan terus dilaksanakan. Tidak perlu ada kekhawatiran pelayanan dan tagihan BPJS Kesehatan tidak bisa tertanggu• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Disaat Papa Setnov Diam Drama yang ditampilkan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Setya Novanto sungguh luar biasa dan menimbulkan kelucuan, sepertinya baru kali ini ada pesakitan pengadilan yang melakukan drama sakit disaat dokter menyatakannya sehat. Selama sekitar tujuh jam, persidangan hanya berkutat pada pemeriksaan kesehatan pria yang karib disapa Setnov yang sempat juga tersandung kasus 'Papah Minta Saham'. Dari awal tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Setnov memperlihatkan muka muram. Ketua umum nonaktif Partai Golkar itu juga harus dipapah pengawal tahanan KPK ketika turun dari mobil tahanan sampai memasuki ruang sidang Koesuma Atmadja. "Sidang perkara... atas nama Setya • LANJUT KE HAL. 2

Bahkan puncak rangkaian acara adalah event yang dinamakan "40 Jam Bersama BPJS Ketenagakerjaan", diselenggarakan pada tanggal 15-17 Desember 2017 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Kota Tangerang. Kegiatan non stop 40 tersebut dirangkai dengan sebuah kompetisi yang dinamakan Touch The House (TTH), dengan hadiah utama satu buah rumah gratis tanpa

• LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Dave Laksono menduga ada intervensi penguasa dalam kasus korupsi e-KTP yang menyeret mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Menurut dia, intervensi ini terkait dengan Pilpres 2019. "Ini digunakan kekuatan besar yang sedang berkuasa hanya untuk menjatuhkan suatu institusi demi untuk kepentingan di 2018 dan 2019," kata Dave Laksono dalam talkshow akhir pekan dengan topik 'Setnov Effect' di Warung Daun cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12). Menurut dia, ada pihak berusaha mem• LANJUT KE HAL. 2

Setnov Jangan Bungkam, Ungkap Semua Pelaku Lorupsi e-KTP di Pengadilan Feri dalam talkshow akhir pekan dengan topik 'Setnov Effect' di Warung Daun cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12). Feri menuturkan, jika ingin menerangkan kasus tersebut maka Setya Novanto harus mengungkap di persidangan namanama yang terlibat. Dengan begitu, data itu bisa dijadikan acuan baru bagi KPK untuk mencari titik terang.

Namun, Setya memerlukan keberanian untuk memberikan keterangan di persidangan kasus mega korupsi e-KTP. Sebab, kata Feri, bisa saja nyawa mantan Ketua Umum Partai Golkar itu terancam akibat keterangannya. "Kita mengharapkan pak Novanto be• LANJUT KE HAL. 2

Elpiji 3 Kg Langka, Anggota DPR Minta KPK Periksa Pertamina Mantan panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mengaku tidak berniat untuk pensiun dini. “Ya saya perwira tinggi Mabes TNI, Tidak akan pensiun dini,” kata Gatot seusai menghadiri pelantikan penggantinya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/ 12). Kelangkaan Elpiji (LPG) 3 Kilogram (Kg) marak terjadi di beberapa daerah

belakangan ini. Kalaupun ada, harga gas melon tersebut meroket naik, bahkan sampai Rp 55.000 per tabung. Kelangkaan ini menimbulkan tandatanya dikarenakan adanya kabar munculnya tabung elpiji 5 kg milik Pertamina yang dikenal dengan tabung si pingky (merah jambu) namun harganya relatif lebih mahal. Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat turun gunung untuk memeriksa Pertamina

• LANJUT KE HAL. 2

biaya apapun. Tidak itu saja BPJS Ketenagakerjaan juga bekerjasama dengan pengembang permainan elektronik yang sedang digandrungi masyarakat Indonesia, Mobile Legends : Bang Bang dengan mengadakan kompetisi olahraga elektronik yang bernuansakan budaya perwayangan Indonesia, Mobile Legends : Bang Bang

Golkar Tuding Ada Intervensi Penguasa Dalam Kasus e-KTP

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Feri Juliantono mengatakan, bola kasus korupsi e-KTP berada di tangan Setya Novanto. Setya dinilai tahu betul siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. "Sekarang posisinya tinggal ada di pak Setnov. Bolanya ada di Pak Setnov," kata

Anton juga menyoroti kinerja petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. Menurutnya kinerja Pamdal DPR perlu dievaluasi dan diubah. "Pamdal-Pamdal, masa tamu yang dicurigai, satu tahun tamu enggak ada yang dicurigai," tegas Anton. Atas temuan-temuan itu, pihak BURT akan melakukan audit terhadap kinerja dan penggunaan anggaran fasilitas DPR. Dia meminta pihak Kesetjenan DPR agar penanggungjawab yang tidak becus kerja untuk dicopot. "Ini tanggung jawab kepala biro yang dulu. Saya minta kalau seseorang itu kalau sudah beberapa tahun agar diganti, jangan jadi raja, tidak ada raja di DPR ini. Biar Kesekjenan mengelola uang, uang itu harus transparan,"

sebagai penyuplai elpiji 3 Kg di Indonesia. Bambang pun menilai negatif kinerja Pertamina di bawah kepemimpinan Massa Manik karena tidak bergerak ke arah profesional. "Sudah harganya mahal, barangnya juga sulit didapat. Setelah didapat, isinya malah tidak sesuai dengan beratnya yang 3 Kg. Ternyata, banyak sekali yang dimanipulasi," tegasnya dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu • LANJUT KE HAL. 2

Rakyat Palestina Dan Pasukan Israel Bentrok RAMALLAH - Bentrokan terjadi, Jumat (15/12), antara rakyat Palestina dan pasukan Israel di beberapa lokasi di Tepi Barat Sungai Jordan, selama protes terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Banyak rakyat Palestina menunaikan Salat Jumat di pos pemeriksaan Israel Qalandia, bagian utara Tepi Barat antara Ramallah dan Jerusalem. Setelah salat, tentara Israel di pos pemeriksaan itu melemparkan gas air mata dan melepaskan tembakan ke arah orang yang baru beribadah dalam upaya membubarkan mereka. Bentrokan serupa juga dilaporkan di beberapa tempat termasuk di Ramallah, Al-Khalil (Hebron), Qalqilia dan Bethlehem, kata beberapa sumber

lokal. Di Jalur Gaza, ratusan orang berpawai setelah Salat Jumat di Jalan Raya Salah Ad-Dein, yang membentang dari perbatasan utara Jalur Gaza ke arah perbatasan selatan dengan Mesir. Para pemimpin Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) di Jalur Gaza menyeru para pemrotesnya untuk bergerak ke arah daerah perbatasan dengan Israel dan berhadapan dengan tentara Israel yang ditempatkan di sana. Pemimpin senior Hamas Mahmoud Zahar mengatakan di satu masjid di Jalur Gaza, sebagaimana dilaporkan kantor berita Tiongkok, Xin-hua, Jumat malam, "Tangan kita terulur buat perujukan tapi tanpa membuat kompro-mi apa pun pada kepent• LANJUT KE HAL. 2

Tak Ada Kocok Ulang Kursi Pimpinan DPR JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemilihan Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto dilakukan dengan cara pengkocokan ulang. Sebab, kata dia, pemilihan pengganti Ketua DPR harus sesuai dengan Undang- Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). "Kita kan harus mengikuti aturan di Undang-Undang MD3. Jadi memang tidak pernah bisa dibicarakan karena undang-undang MD3," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12). Dalam UU MD3, disebutkan bahwa pemilihan Ketua DPR adalah wewenang partai politik yang berasal dari Ketua DPR sebelumnya. Hal itu tertuang dalam pasal 87 ayat 4 yang berbunyi, 'Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantinya be-

rasal dari partai politik yang sama. Permintaan pemilihan Ketua DPR dilakukan secara kocok ulang muncul dari ucapan anggota Fraksi PDIP Aria Bima. Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno bahwa PDIP akan tetap mendorong adanya pengkocokan ulang untuk pemilihan Ketua DPR. Namun hingga kini pimpinan DPR belum menerima usulan tersebut. Bahkan saat pembahasan mengenai Aziz Syamsuddin sebagai pengganti Ketua DPR di dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) itu tidak disuarakan oleh PDIP. "Dalam Bamus kemarin tidak ada pandangan kocok ulang tidak ada wacana kocok ulang sehingga yang ada adalah usulan itu dikembalikan pada Partai Golkar," kata Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).(INT)


2

KPK POS E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

SAMBUNGAN

Jelang Pilkada dan Pemilu, Banyak Calon Datangi Paranormal MEDAN-Di setiap musim Pemilu, baik jelang Pilkada maupun pemilu legislatif, tak sedikit orang yang mendatangi paranormal. Mereka yang datang pun dari

beragam strata sosial, baik si calon kepala daerah langsung maupun tim suksesnya dan para calon anggota legislatif. Karena itu, kalau musim pemilu tiba, maka nasib

DISAAT PAPA SETNOV DIAM.............. • DARI HALAMAN. 1 Novanto kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum," kata Ketua Majelis Hakim Yanto membuka sidang, Rabu (13/12). Mengenakan kemeja putih, Setnov duduk di antara majelis hakim, jaksa penuntut, dan tim penasihat hukum. Hakim Yanto kemudian melanjutkan dengan mengonfirmasi identitas terdakwa keempat dalam korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Bukan jawaban yang keluar dari mulut Setnov, itu hanya bergumam di atas kursi pesakitannya. Saat ditanya nama oleh hakim Yanto, dia menjawab pelan, "Setya Novanto." Namun, ketika hakim Yanto melanjutkan pertanyaannya, Setnov tak bergeming. Dia kembali bergumam mendapat pertanyaan ketua majelis hakim. Pertanyaan seputar identitas tak dijawab Setnov dengan baik. Hakim pun meminta penjelasan jaksa penuntut KPK. Meskipun demikian, jaksa penuntut KPK bersikukuh Setnov dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti sidang pembacaan dakwaan. Namun, penasihat hukum Setnov, Maqdir Ismail merasa keberatan dan meminta kliennya diperiksa dokter spesialis dari RSPAD Gatot Subroto. Saling lempar argumen pun terhenti saat Setya Novanto meminta izin pada majelis hakim untuk ke toilet. Ketua Majelis Hakim, Yanto mempersilakan. Setnov pun berdiri dari kursi pesakitannya. Ketua DPR itu mampu berdiri tanpa bantuan, pun saat berjalan. Padahal saat awal duduk dikursi sidang Setya Novanto terlihat dibantu dan dipapah dua petugas. Selang beberapa menit kemudian, Setnov kembali. Saat itu ketua majelis hakim jeli melihat komunikasi antara Setnov dengan tim kuasa hukumnya. "Saya lihat bisa bisik-bisik, manggut manggut," ujar Hakim Yanto kepada Setnov sekembalinya dari toilet. Setnov tak merespons ucapan hakim itu. Sikap tidak kooperatif kembali dipertontonkan saat hakim mengajukan pertanyaan kepadanya mengenai identitas. Setnov kembali membisu, tak merespon pertanyaan

hakim. Dia bahkan sempat menggerutu saat jaksa penuntut umum berkukuh Setnov sehat sehingga pembacaan surat dakwaan harus dibacakan. "Saya sudah dua hari ini sakit yang mulia. Tidak dikasih obat," kata Setnov dengan suara parau. Namun Jaksa Irene dengan tegas menyatakan "Yang mulia, Jumat, terdakwa diperiksa oleh Dokter KPK yang lain, dokter Sinta keluhannya batuk, bukan diare. Lalu dikasih obat. Lalu semalam pengakuannya 20 kali ke toilet, menurut pengawal rutan hanya dua kali yakni pukul 11 malam dan pukul 02.30 pagi,". Setnov pun merespon dengan cepat "tidak benar itu?" tukasnya. Hakim pun kemudian memanggil dokter yang dihadirkan KPK, pihak Novanto, serta dari Ikatan Dokter Indonesia. Setelah beberapa saat berdiskusi dengan empat anggota majelis hakim, Hakim Yanto selaku ketua majelis hakim kemudian menunda jalannya sidang. Hakim memberi kesempatan kepada dokter untuk kembali memeriksa Setya Novanto. Novanto kemudian dibawa ke klinik yang ada di gedung pengadilan. Para dokterpun rame-rame ikut masuk. Hakim Yanto kembali membuka sidang sekitar pukul 16.49 WIB. Dokter yang telah memeriksa Setnov kembali menjelaskan kondisi kesehatannya. Mereka menyatakan Setnov sehat dan bisa mengikuti persidangan. 'Drama' sakit Setnov di ruang sidang tak menghalangi majelis hakim melanjutkan sidang. "Setelah majelis bermusyawarah secara bulat berdasarkan hasil pemeriksaan dokter pembacaan surat dakwaan saudara dilanjutkan," kata hakim Yanto. Hakim Yanto pun memerintahkan jaksa penuntut umum KPK membacakan surat dakwaan. Jaksa Irene mengawali pembacaan surat dakwaan yang terdiri dari 56 halaman tersebut. Setnov hanya tertunduk dengan tangan kiri menutupi wajahnya. Itulah tingkah laku papa Setya Novanto disaat diam tak mau bicara, pengadilan yang akhirnya sibuk luar biasa, tanpa ada bentakan dan sentilan. Luar biasa memang sang Papa.

SETNOV JANGAN BUNGKAM, UNGKAP SEMUA PELAKU LORUPSI E-KTP DI PENGADILAN....................... • DARI HALAMAN. 1 rani," ujarnya. Feri khawatir kasus korupsi eKTP tidak bisa diusut tuntas. Mengingat Setnov memilih irit bicara dalam sidang pembacaan dakwaan beberapa waktu lalu. Sikap Setnov ini tentu menyulitkan KPK untuk mengembangkan dan menemukan bukti baru. Senada dengan Feri, mantan

hakim Asep Iwan Iriawan melihat sikap irit bicara Setya dalam persidangan kasus e-KTP menyulitkan KPK. Namun, Asep berharap Setya mulai terbuka soal siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. "Kita minta Pak Setnov ngomong, siapa saja sih yang terlibat, sampaikan saja di fakta persidangan, biar hakim yang akan memutuskan betul terlibat atau tidak," ujar dia.(BEY)

GOLKAR TUDING ADA INTERVENSI PENGUASA DALAM KASUS E-KTP.............. • DARI HALAMAN. 1 bela diri terkait kasus e-KTP. Dave mengatakan, pihak itu seolah membersihkan diri dari kasus tersebut kemudian membebankan seluruhnya kepada Golkar. "Jangan semua dibebankan ke satu titik, Pak Setya Novanto. Jangan hanya Golkar yang kena," ucapnya. Mantan Vice President Director AdamSky Connection ini menambahkan, kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi taruhan ketika kasus e-KTP tidak diusut tuntas. Apalagi, lanjut dia, jika terjadi tebang pilih dalam pengungkapan nama-nama yang

diduga kuat menerima aliran dana e-KTP. "Di sini kemampuan KPK kredibilitasnya dipertaruhkan dengan dia bisa membongkar sampai dengan lapisan terakhir, siapa penerimanya, buktinya mana, uangnya masuk dari mana," ujar dia. Dave berharap KPK mulai bersikap profesional dalam menangani kasus e-KTP. Semua pihak yang terlibat dalam kasus mega korupsi ini harus diungkap ke publik. "Makanya dibuka semuanya Keadilan itu terpenuhi dan kebenaran memperkuat. Itu saja yang saya minta dari awal," pungkasnya.(MDC)

MUNDURNYA OTTO-FREDRICH TAK GANGGU PRAPERADILAN SETNOV........... • DARI HALAMAN. 1 ingan kita atau agama kita." "Proyek utama kita ialah pembe-basan seluruh Palestina, perjuangan kita berlangsung te-rus sampai pembebasan Palestina dan ini adalah janji Tuhan," katanya. Ketegangan telah meningkat di Jalur Gaza dan Tepi Ba-rat antara Israel dan Palestina sejak Presiden Donald Trump pekan lalu mengumumkan Jerusalem adalah Ibu Kota Israel.

KPKPOS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Hamas pada Jumat lalu menyerukan gerakan Intifada di seluruh Palestina untuk memboikot keputusan Trump mengenai Jerusalem dan instruksinya untuk memindahkan Keduta-an Besar AS ke sana. Enam orang Palestina te-was dan lebih dari 2.000 orang lagi cedera dalam gelombang ketegangan yang mendomi-na-si Wilayah Palestina setelah pengumuman Trump.(INT)

paranormal pun membaik karena mendapat rezeki nomplok. “Sejak dulu memang begitu. Kalau sudah musim pemilu, banyaklah yang datang meminta ini-itu. Tujuannya supaya mereka menang,” kata praktisi supranatural dari Komunitas Pengobatan Alternatif dan Supranatural, Medan, Riduan Sianturi. Ditambahkan paranormal yang buka praktik di Menteng ini, paling banyak meminta kharisma kemudian penjaga badan. Tapi ada juga yang meminta supaya lawannya “dijatuhkan”. “Tapi pilgubsu 2018 ini agak berbeda. Banyak yang datang untuk sekadar konsultasi. Mereka tanya kira-kira kalau maju ada peluangnya apa nggak.” lanjutnya. Terkait dengan besaran biaya yang dipatok untuk sekali konsultasi, Riduan enggan menyebut an-

gka. “Enggak etislah, lagipula yang namanya rezeki berapa pun kita terima,” katanya berfilosofi. Meski begitu, Riduan sering tak bisa membohongi hati kecilnya. Diakuinya tidak ada seorang paranormal yang bisa memastikan atau membuat seseorang jadi pemenang. Ia sendiri lebih sering memberikan saran. Kalau pun ada “obat” yang diberikan, itu lebih bersifat sugesti. “Sebenarnya secara sepintas saja pun kita bisa melilhat kemungkinan seseorang menang. Misalnya dari penampilan fisik, gaya bicara, kecerdasan maupun daya pikat. Kalau yang datang loyo dan tak bersemangat kita kasih motivasi. Supaya dia yakin, kita kasih ‘obat’”, akunya. Sarjana S1 ekonomi dari salah satu kampus swasta di Medan ini mengaku, seseorang yang datang

ke paranormal berarti dia tipe orang yang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita kasih dorongan dengan menguatkan kepercayaannya itu. “Istilahnya kita membesarkan api yang sebenarnya sudah menyala dalam dirinya. Cuma nyalanya masih kecil. Sesuai permintaannya kita lakukan dengan pendekatan supranatural. Misalnya kita sarankan mandi ramuan tertentu. Kadang kita juga memberikan pusaka seperti cincin dan sebagainya,” akunya. Riduan secara pribadi mengaku dia sebenarnya keberatan disebut paranormal. Ia lebih senang dibilang “tabib” karena memang selama ini praktiknya adalah penyembuhan tradisional. Namun secara umum orang awam selalu beranggapan orang-orang seperti ia juga punya kemampuan “super”, aku-

nya. Hal sama juga diakui paranormal lain, Datok Rahman. Paranormal yang berpraktek di Jalan Air Bersih, Medan ini mengaku setiap menjelang pemilu dirinya kerap didatangi si calon. Umumnya mereka minta dibuatkan “jimat pemanis” untuk menarik simpati masyarakat serta membuat lawannya gentar. Ditanya soal kemujarabannya, Datok Rahman menjawab diplomatis, “Kalau soal berhasil tidaknya itu rahasia Tuhan. Kami ini hanya membantu. Semua tergantung rezekinya masing-masing,” tambahnya. Pengaruhi Ekonomi Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak termasuk di Sumatera Utara (Pilgubsu) pada 2018 mendatang, diprediksi bakal mempengaruhi laju pertumbuhan

ekonomi.Seperti yang dikatakan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario mengatakan, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi khususnya Sumut akan mengalami ke arah penurunan. Hal itu dipengaruhi oleh Pilkada. Kendati demikian, pengaruh tersebut tidak terlalu signifikan. Kalau kita lihat iklim politik (Pilkada) di Sumut beberapa tahun sebelumnya pada 2008 dan 2013, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak penurunan yang terjadi tidak terlalu besar. Tapi, yang jelas ada perlambatan," urai Ario, Jumat (15/12). Menurut dosen Fakultas Ekonomi USU ini, kalau sudah memasuki tahun politik, belanja pemerintah daerah (APBD) lebih konservatif. Dengan kata lain, lebih berjaga-jaga.(INT)

Kapoldasu Tatap Muka dengan Masyarakat Pantai Labu DELI SERDANG - Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan mendampingi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw melaksanakan Orientasi Wilayah dan menyambangi masyarakat di Kecamatan Pantai Labu dengan bersepeda, Jumat (15/12/2017) sore. Informasi diperoleh pada Sabtu (16/12/2017), selain kegiatan bersepeda, Kapolda Sumut didampingi beberapa pejabat utama Polda, juga melakukan dialog dengan masyarakat pesisir pantai yang berada di wilayah hukum Polsek Beringin, Polres Deli serdang. "Rombongan start dari Jalan Sultan Serdang tepatnya Rumah Makan Sederhana sekitar Bandara Kualanamu sampai dengan Kecamatan Pantai Labu," kata

Kapolres Deliserdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan. Pejabat Utama yang mendampingi Kapolda diantaranya ada Dir Binmas Polda Sumut, Kabidkum Polda Sumut, Irbidbin Polda Sumut, Wadir Krimsus Polda Sumut, Koorspripim Polda Sumut, serta Kapolres Deli Serdang serta Staf Polres Deli Serdang. Bertempat di Pantai Putra Deli, Dusun II, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw yang didampingi Kapolres Deli Serdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan dan Kapolsek Beringin AKP Sonny Harsono SH SIK, dalam kesempatan itu juga melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat Kecamatan Pantai

Labu. Dihadiri Camat Pantai Labu Ayub dan Kepala Desa Denai Kuala Suradi, sekitar 50 orang masyarakat Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu, yang ikut dalam kegiatan itu, selanjutnya melakukan diskusi. "Kapolda Sumut ingin melakukan orientasi wilayah jalan dan pemukiman di Wilayah Kabupaten Deliserdang khususnya daerah disekitar Bandara yang kebetulan masuk dalam wilayah hukum Polres Deliserdang. Selain itu Kapolda juga ingin bertatap muka dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui permasalahan kamtibmas yang mungkin mereka alami," terang Eddy S Tarigan. Dalam tatap mukanya, Kapolda Sumut mengingatkan kepada masyarakat yang bertani untuk

berhati-hati membeli bibit kelapa sawit palsu. "Sekarang sudah ada program dari Bapak Presiden RI untuk peremajaan kelapa sawit. masyarakat juga harus lebih merawat sawitnya agar lebih banyak produksinya," ujar Kapolda Sumatra Utara dihadapan masyarakat Kecamatan Pantai Labu. Terkait permasalahan pemalsuan sertifikat surat tanah, Kapolda Sumut meminta agar Kepala Desa membantu mengantisipasi adanya permasalahan tersebut. Kepada warga Pantai Labu Kapolda Sumut meminta bantuan untuk selalu memberikan informasi kepada Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba. "Mari kita secara bersama sama memerangi narkoba, yang masuknya melalui perairan pan-

tai, saya juga sudah membuat kebijakan, bahwa kepada pelaku kejahatan yang tidak mementingkan hak asasi manusia dan narkoba, akan ditindak tegas," kata Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw. Senada Kapolres Deli Serdang AKBP Eddy Suryantha Tarigan dihadapan Kapolda Sumut dan warga Pantai Labu menjelaskan bahwa jajarannya telah menjalankan perintah pimpinan, dengan rutin melaksanakan program DDS “Door To Door System” dan melakukan tatap muka serta silahturahmi terhadap para tokoh dalam satu hari satu tokoh. Setelah rangkaian kegiatan tatap muka selesai dilaksanakan selanjutnya Kapolda Sumut dan rombongan meninggalkan lokasi. (BS)

ANGGARAN ULANG TAHUNNYA LUAR BIASA ........................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 Pandawa Lima Tournament dengan total hadiah Rp 40 juta dan juara pertama dalam kompetisi tersebut akan mendapatkan piala spesial yang terinspirasi dari senjata dalam dunia perwayangan Indonesia, 'Gada Rujakpala'. Selain itu terdapat juga Lomba 3 On 3 Bola Basket dengan total hadiah Rp 20 Juta dan dimeriahkan dengan bermain bola basket bersama Tim Happy Ballers yang berisikan artisartis nasional dan juga akan diadakan lomba Cosplay dengan total hadiah Rp20 Juta yang dibagi menjadi banyak kategori menjadi-

kan lomba Cosplay ini menjadi salah satu yang terbesar di level nasional. Berbagai Artis Ibu Kota juga akan ikut andil dalam memeriahkan acara ini seperti Via Vallen, Slank, Sheila On 7, JKT48, Kahitna, Kikan, Saykoji, dan masih banyak lagi. Acara ini juga menyediakan arena bermain anak bagi masyarakat pekerja yang datang bersama keluarga, dan disediakan pula booth Virtual Reality yang dapat membawa pengunjung untuk merasakan pengalaman seru saat mencoba. Padahal Dewan Pengawas BPJS Kesehatan baru-baru ini me-

laporkan bahwa BPJS defisit hingga Rp 9 triliun ke Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pekan lalu. Defisit tersebut muncul akibat timpangnya penerimaan dari iuran peserta dengan beban jaminan kesehatan yang harus ditanggung. Sehingga kegiatan ulangtahun yang mengeluarkan biaya yang tidak kecil ini tentu saja menimbulkan tandatanya seharusnya BPJS menekan cos pengeluaran yang dirasa tidak terlalu perlu. Banyak kegiatan sederhana namun meriah dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, sehingga kepercayaan rakyat terhadap BPJS meningkat.

Sementara itu juga dari laporan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan bahwa keanggotaan di BPJS Kesehatan terdiri atas, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu, Non PBI yang termasuk PNS, TNI, Polri, pegawai swasta, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja atau peserta mandiri. Sampai saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 183 juta dan hingga akhir tahun ini ditargetkan mencapai 185 juta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, kategori peserta mandiri memiliki

tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini yang kemudian menyebabkan defisit BPJS Kesehatan. Akan tetapi, Fachmi enggan menjelaskan dengan detail mengenai penyebab defisitnya BPJS Kesehatan. Anehnya Ia mengatakan kepatuhan iuran kepesertaan mencapai 95%. "Mandiri. Saya ingin sampaikan agar clear, tingkat kolektabilitas, tingkat pembayaran iuran kita itu masih sangat bagus. Tahun lalu 97%, tahun ini belum selesai sekitar 95%. Memang ada segmen tertentu yg kolektabilitasnya sedikit ada masalah," ujar Fachmi di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/11).(RMOL/DTC/BEN)

ELPIJI 3 KG LANGKA, ANGGOTA DPR MINTA KPK PERIKSA PERTAMINA.................................... • DARI HALAMAN. 1 (13/12). Bambang mengingatkan Pertamina agar mengantisipasi langkanya gas 3 Kg. Sebab, gas ini banyak digunakan UMKM. "Ini dapat membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Sebab, elpiji 3 Kg amat sangat banyak sekali digunakan untuk kepentingan UMKM yang ada di Indonesia," kata Bambang. Sementara itu, Peneliti Centre Budget Analysis Uchok

Sky Khadafi menilai, kelangkaan elpiji 3 Kg yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh meningkatkan konsumsi masyarakat. Dia menilai, ini sebagai upaya untuk melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap elpiji 3 Kg yang bersubsidi. Sebab, pada Maret 2018 rencananya Pertamina akan meluncurkan Elpiji 3 kg nonsubsidi. "Jadi, hal ini bukan disebabkan ada loncatan permintaan dari konsumen,"

tandas dia. Bisa Sumbang Inflasi Beberapa daerah belakangan ini dilanda kelangkaan gas elpiji (LPG) 3 Kilogram (Kg). Kalaupun ada, harga elpiji sangat mahal, bahkan ada yang mencapai Rp 55.000 per tabung. Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Yunita Rusanti menilai kelangkaan gas elpiji 3 Kg ini bisa menjadi penyumbang inflasi Desember 2017. Dia menjelaskan, untuk

kategori bahan bakar bobot penyumbang inflasinya cukup besar yaitu sekitar 3,4 persen. Gas elpiji 3 Kg termasuk ke dalam salah satu kategori bahan bakar tersebut. "Nah itu kan masuknya ke kategori bahan bakar rumah tangga, dalam komposisinya saja ada yang ukuran LPG 3 kg, 12 Kg dan seterusnya, lalu minyak tanah, itu kontribusinya 1,7 persen, artinya presentase ke pengeluaran rumah tangga per bulan itu 1,7 persen dari total keseluruhan," kata Yunita saat

ditemui dalam sebuah acara Workshop BPS, di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Yunita menjelaskan dominasi gas elpiji 3 Kg sangat besar sekali dalam kategori bahan bakar rumah tangga. Oleh sebab itu, pemerintah perlu waspada dan mulai mendata daerah mana saja yang mengalami kelangkaan. "Perlu dilihat itu kelangkaannya ada di mana, nah memang perlu hati-hati apalagi kalau kelangkaan di Jabodetabek itu bobotnya (terhadap inflasi) besar." (INT)

ANTISIPASI KERUGIAN BPJS MELALUI CUKAI ROKOK.................................................................... • DARI HALAMAN. 1 langi oleh pemerintah," ujar Puan di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/11). Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mengantisipasi pelebaran defisit BPJS Kesehatan adalah memanfaatkan dana bagi hasil cukai rokok di daerah untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) ke depan pun diminta semakin aktif untuk menanggulangi terjadinya defisit BPJS Kesehatan. "Kita bisa melakukan co-sharing atau gotong royong melalui Pemda atasi BPJS Kesehatan tidak berlarut-larut defisitnya dan cukai

rokok yang ada di daerah bisa kami lakukan juga bisa mengatasi defisit BPJS Kesehatan ke depan sehingga peran Pemda ke depan aktif bukan preventif dan promotif saja, juga uang yang ada di pemda bisa melakukan palayanan kesehatan katastropik (penyakit berbiaya tinggi)," ujar Puan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan, hal yang sudah dilakukan untuk menutupi defisit antara lain mendapatkan suntikan modal dari pemerintah. Selain itu, pemanfaatan dana bagi hasil cukai rokok untuk menambal defisit juga akan dilakukan. "Untuk tutup iuran yang belum

sesuai hitungan ini ada upaya yang dilakukan pemerintah agar program berjalan, salah satunya suntikan dana tambahan sesuai PP 87. Variasi dari bauran itu berkembang dari mana sumbernya menyatakan itu dengan menggunakan pajak atas cukai rokok atau dana bagi hasil," tutur Fachmi. Opsi lain yang mungkin dijajaki adalah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengatasi klaim atas penyakit atau cedera akibat pekerjaan. Akan tetapi, detail mengenai hal tersebut masih dikaji lebih dalam. "Kemudian opsi dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan penyakit

terkait kerja. kemudian kami sendiri dapat QPI khusus bagiamana biaya operasional seefisien mungkin, bagaimana fungsi BPJS sebagai strategic purchaser bisa diajalankan dengan baik tanpa mengurangi mutu pelayanan," tutur Fachmi. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta kepada BPJS Kesehatan melakukan efisiensi atau penghematan oeprasional untuk menekan defisit yang semakin melebar. Di sisi lain, pemanfaatan layanan kesehatan seperti Puskesma di dekat tempat tinggal juga harus didorong agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan mudah

menjangkau. "Jadi operasionalnya dari BPJS harus diefisienkan gunakan benchmark berapa negara berapa persen, hilangkan fraud, strategic purchaser punya nilai bargain lebih bagus. Juga bersama Menkes keseimbangan puskesmas dan layanan sekunder lebih bagus," kata Sri Mulyani. Adapun dana yang bisa didapatkan dari dana bagi hasil cukai rokok sebesar Rp 5 triliun untuk menutup sebagian defisit BPJS Kesehatan. "Pajak rokok diperlukan perubahan peruntukannya oleh Menkes kita bisa gunakan kira-kira kontribusi capai di atas Rp 5 triliun," tutur Sri Mulyani.(DTC/BEN)

PENCAIRAN DANA ESKALASI PROYEK K2I PEMPROV RIAU DISOROT............................................. • DARI HALAMAN. 1 ungkapnya. Sejalan dengan Anton, Fadli menemukan sistem pengamanan di DPR lemah. Hal itu terlihat saat dia dan Anton mengetahui bahwa dari 136 CCTV di DPR, hanya 18 yang berfungsi. "Yang agak mencengangkan itu adalah CCTV, terus terang saja tadi

kita melihat control room CCTV dari 136 CCTV ternyata yang bekerja cuma 18 di control room juga mati semua," ucap Fadli. Fadli membandingkan sistem pengamanan DPR dengan Gedung Parlemen di luar negeri. Pengamanan kawasan Parlemen luar negeri, kata Fadli, cukup ketat di mana tamu yang ingin masuk diwajibkan menunjukkan

paspor. "Saya berkali-kali walaupun dapat undangan harus pakai paspor dan sebagainya. Tapi di sini kelihatan lebih mudah dan ini membahayakan ya dari sisi keamanan," tandasnya. Lokasi lain dijajaki. Fadli dan Anton melihat ruangan media sosial DPR dan parkiran Kompleks Parlemen. Ruangan

tersebut dianggap belum tertata dengan baik. Sementara untuk parkiran, Fadli menyebut pengaturan kendaraan harus diperbaiki. Sidak dilanjutkan dengan melihat mobil-mobil operasional yang tidak terpakai. Sejumlah mobil dinas tampak usang dipenuhi debu terparkir di belakang Kompleks Parlemen.

Fadli menyarankan agar puluhan mobil tua itu lebih baik dilelang sesuai aturan agar tidak menjadi barang rongsokan. "Mobil-mobil operasioanl yang sudah tua-tua ada puluhan mobil yang mungkin sesuai dengan aturan berlaku harus dilelang. Ya dilelanglah supaya tidak menjadi besi tua rongsokan yang tidak perlu," tukasnya.(INT)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3

KPK POS E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

KORUPSI

Mantan Kasau Batal Diperiksa KPK JAKARTA- Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna kembali tak dapat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Jumat (15/12). Agus sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101. Agus sebelumnya sudah dipanggil KPK pada akhir November lalu, tetapi tak dapat hadir. Kuasa hukum Agus, Pahrozi mengatakan kliennya saat ini masih berada di luar negeri menjalani ibadah umrah. Untuk itu, Pahrozi mengaku mengantarkan surat keterangan kepada penyidik KPK terkait ketidakhadiran Agus. "Kami sampaikan ke penyidik klien kami belum bisa hadir karena masih umrah," kata Pahrozi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/

12). Pahrozi mengaku telah berkomunikasi dengan Agus terkait pemeriksaan kali ini. Pahrozi memastikan, kliennya akan memenuhi panggilan penyidik setelah berada di Indonesia. “Selaku warga negara yang baik dia akan memenuhi panggilan. Tidak ada keberatan atau kekhawatiran, kalau nanti Pak Agus sudah di Jakarta, pasti akan kooperatif,” katanya. Sementara itu, Jubir KPK, Febri Diansyah mengakui pihaknya telah menerima surat atas ketidakhadiran Agus dalam pemeriksaan hari ini. Dalam surat tersebut Agus beralasan tak dapat memenuhi panggilan penyidiklantaran masih di luar negeri. Namun, menurut Febri, dari data perlintasan imigrasi yang diterima KPK, Agus sudah berada di Indonesia sejak 8 Desember. “Kami akan cross check lagi

soal ini dan koordinasi dengan POM TNI,” katanya. Diketahui, KPK telah menetapkan bos PT Diratama Jaya, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Heli Augusta Westland (AW-101). Sebagai bos Diratama Jaya, Irfan diduga mengatur pemenangan proyek pengadaan Heli AW-101. Bukan hanya pihak swasta yang terjerat dalam kasus ini. Puspom TNI juga telah menetapkan empat anggota TNI ?sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, tahun anggaran 2016-2017. Empat tersangka tersebut yakni, Marsekal Pertama TNI FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, Letnan Kolonel WW, selaku pemegang kas, Pembantu Letnan Dua SS, serta Kolonel Kal FTS, selaku kepala unit pada TNI AU.(SP/IN)

NASIONAL

KPK Dalami Suap di PT Garuda Indonesia JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pembelian pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia. Saat ini, tim penyidik sedang mendalami kontrak jasa konsultasi dalam pengadaan tersebut. "Penyidik mendalami kontrak jasa konsultasi terkait pengadaan

pesawat dan mesin pesawat," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/12). Diketahui, KPK telah menetapkan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) yang juga beneficial owner Connaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo dan mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar sebagai tersangka dalam kasus ini.

Connaught International milik Soetikno yang beroperasi di Singapura merupakan konsultan bisnis penjualan pesawat dan mesin pesawat di Indonesia. Selain mendalami kontrak, KPK juga mendalami komisi terkait pengadaan pesawat ini. "Penyidik juga mendalami informasi pembayaran komisi," katanya. Untuk mendalami kedua hal

tersebut, tim penyidik memeriksa Sallyawati Rahardja, anak buah Soetikno, Kamis (14/12). Nama Sally yang disebut sebagai tangan kanan Soetikno dalam hal keuangan ini tak tercantum dalam jadwal pemeriksaan yang biasanya dirilis Biro Humas KPK. "Tambahan pemeriksaan terhadap saksi Sallyawati di kasus Garuda," katanya.(BSC)

Kasus APBD Jambi, Kadis PUPR Mengaku Dikorbankan "Raja" JAKARTA- Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Pemprov Jambi, Arfan mengaku menjadi pion yang dikorbankan raja dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018. Analogi itu diungkapkan Suseno, kuasa hukum Arfan saat disinggung mengenai keterlibatan Gubernur Zumi Zola dalam kasus yang telah menjerat kliennya tersebut. "Kalau saya bisa ngomong begini saja. Adik-adik pernah main catur belum? Kalau ada raja, kemudian ada patih kemudian itu di-skak mat. Siapa yang jadi korban Pionnya," kata Suseno usai mendampingi Arfan diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/12). Selain Arfan, dalam kasus ini, KPK menyematkan status tersangka terhadap Ketua Fraksi PAN dan anggota Banggar DPRD Jambi, Supriyono; Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin; dan Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik. Supriyono diduga menerima suap dari tiga pejabat Pemprov Jambi itu untuk menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi tahun 2018. Diduga, Pemprov Jambi sudah menyiapkan 'uang ketok' sebesar Rp 6 miliar untuk 'mengguyur' DPRD Jambi. Namun, KPK baru menyita Rp 4,7 miliar dalam OTT pada Selasa (28/11). Sementara Rp 1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambi kepada anggota DPRD Jambi. Diduga, suap itu diberikan ketiga pejabat Jambi atas perintah Zumi

Zola. Disinggung raja yang dimaksud merupakan Zumi Zola, Suseno enggan menjawab dengan tegas. Suseno meminta awak media untuk menginterpretasikan analogi catur tersebut. "Itu jabarkan sendiri. Jabarkan sendiri kata-kata saya," katanya. Meski demikian, Suseno memastikan pihaknya bakal membeberkan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Termasuk mengenai arahan atau perintah Zumi Zola kepada ketiga anak buahnya untuk menyuap anggota DPRD agar hadir dalam rapat pengesahan APBD Jambi. Lantaran masih dalam proses penyidikan, Suseno menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik untuk menjerat pihakpihak lainnya. "Itu nanti bisa dilihat di persidangan saja. Saya tidak bisa mengatakan ini itu lagi ya karena masih dalam proses penyidikan. Sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik bahwasanya apa yang terjadi di dalam kasus ini," katanya. Untuk itu, Suseno berharap tim penyidik segera merampungkan pengusutan kasus ini agar dapat segera disidangkan. Sejauh ini, tim penyidik baru memperpanjang masa penahanan terhadap Arfan. "Ini kan masih dalam proses penyidikan. Ini baru saja perpanjangan penahanan yang kedua. dari 20 menjadi 40 hari ya. Nah untuk selanjutnya kita menunggu proses daripada penyidikan ini segera dilimpahkan ke pengadilan," harapnya.(SP/IN)

Jokowi Sebut Regulasi Jadi Objek Transaksi dan Korupsi JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya deregulasi yang merupakan salah satu strategi pencegahan korupsi. "Regulasi yang melindungi kepentingan publik, kepentingan masyarakat itu sangat penting. Tetapi setiap regulasi itu seperti pisau bermata dua. Setiap aturan, izin, persyaratan jadi objek transaksi, objek korupsi," kata Presiden. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Pemberantasan Korupsi ke-12 serta peluncuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) elektronik atau eLHKPN di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12). Acara ini digelar dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hako-

rdia) yang diperingati setiap 9 Desember. Adapun tema tahun ini yaitu "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera". "Birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat. Banyak sebelumnya syarat kemudian diubah menjadi izin," ujar Presiden. Perizinan di Indonesia tidak lagi berjumlah puluhan, melainkan ratusan. Hampir setiap urusan pelayanan publik dan usaha menggunakan izin. "Banyak yang suka menerbitkan aturan yang enggak jelas. Gunakan bahasa abu-abu. Kalau minta surat klarifikasi, surat itu bisa jadi objek transaksi," ungkap Presiden. Menurut Presiden, perizinan sangat potensial menjadi alat pe-

merasan dan transaksi korupsi. Cara-cara seperti ini, lanjutnya, tidak boleh diteruskan dan dibiarkan. Semua kementerian, gubernur, bupati, wali kota diminta memangkas regulasi, dan perizinan yang membebani dunia usaha sehingga negara tidak efisien. "Birokrasi tidak boleh susahkan dunia usaha, masyarakat. 42.000 peraturan harus kita pangkas. Nanti mau saya buat lomba, siapa pangkas peraturan saya beri hadiah. Menjengkelkan, setiap mau gerak ada izin, regulasi, persyaratan. Ini fakta yang ada," ujarnya. Ditambahkan, seluruh layanan administrasi harus disempurnakan dan dipangkas. "Pekerjaan besar kita ada di sini. Jangan ada lagi pemerasan, pungli (pungutan liar). Tidak boleh lagi ada njelimet-njelimet, ribet-ribet, ruwetruwet," imbuhnya.(IN/BBS)

Andi Narogong Bantah “Siram” Ganjar Pranowo JAKARTA- Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Narogong, membantah pernah memberikan uang kepada Ganjar Pranowo saat Gubernur Jawa Tengah itu masih menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. Keterangan Andi dalam pledoinya ini sekaligus membantah klaim Nazaruddin yang mengaku menjadi saksi mata penyerahan uang tersebut. "Keterangan saksi Muhammad Nazaruddin bahwa terdakwa per-

nah memberikan uang kepada Ganjar Pranowo di ruang saksi Mustokoweni adalah tidak benar, dan tidak cukup bukti menurut hukum karena hanya kesaksian yang berdiri sendiri yang justru dibantah oleh saksi Ganjar Pranowo,” kata kuasa hukum Andi Narogong, Dorel Almir, membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (14/12). Dorel melanjutkan, keterangan

Nazaruddin tersebut juga tidak berdasar karena tidak bisa dikonfirmasi kepada Mustokoweni. “Karena yang bersangkutan (Mustokoweni) sudah meninggal dunia jauh sebelum sidang ini dilakukan,” ujar Dorel. Seperti diketahui, Mustokoweni sudah meninggal dunia pada 18 Juni 2010 atau tiga bulan sebelum klaim Nazaruddin tersebut. Pada persidangan 30 Novem-

ber 2017, Andi juga membantah pernah bertemu Nazaruddin. Bahkan, Andi mengatakan tidak pernah mengenal mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. "Saya tak kenal Nazaruddin," kata Andi Narogong kala itu. Andi juga membantah pernah membawa uang ke ruang Mustokoweni. "Tidak benar (bawa uang), yang benar bahwa saya bawa kaos partai," ucap Andi.(SP/IN)

KPK Bakal Periksa Wakil Walikota Banjarmasin Terkait Suap Perda JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Wakil Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Hermansyah sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait persetujuan penetapan peraturan daerah (perda). Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat, mengatakan perda tersebut tentang penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin 2017. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Iwan Rusmali,” katanya. Selain memeriksa Hermansyah, KPK juga akan memeriksa Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Andi Effendi sebagai saksi juga untuk tersangka Iwan Rusmali.

Andi Effendi adalah tersangka yang diduga sebagai pihak penerima dalam kasus tersebut. Dalam penyidikan kasus itu, KPK baru saja memperpanjang penahanan terhadap Iwan Rusmali dan Andi Effendi selama 30 hari ke depan dari 14 Desember 2017 sampai 12 Januari 2018. KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus itu, yakni Dirut PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasih Muslih, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Trensis, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Andi Effendi. Untuk Muslih dan Trensis, saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin. Kedua tersangka Muslih dan

Trensis diduga bersama-sama menerima fee dari pihak rekanan yang kemudian diberikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk memuluskan persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp50,5 miliar. Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Banjarmasin pada Kamis (14/9), KPK mengamankan uang tunai senilai Rp48 juta. Uang tersebut diduga bagian dari uang Rp150 juta yang diterima Dirut PDAM dari pihak rekanan yang telah dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk memuluskan persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin kepada PDAM.

KPK menduga ada penerimaan-penerimaan lain terkait pembahasan Raperda tersebut untuk perusahaan-perusahaan daerah lainnya. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Muslih dan Trensis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga penerima, Iwan Rusmali dan Andi Effendi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(AC/IN)

DIDUGA TERIMA DUIT

Kompak NTT Desak MA Segera Eksekusi Gedung DPRD Nagekeo JAKARTA– Sekitar 100 orang masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) dan Aliansi Masyarakat Nasional (Amman) Flobamora Nusa Tenggara Timur (NTT) berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung (MA) di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (15/12). Mereka mendesak MA, pertama, segera mengirim salinan putusan perkara Nomor 1574/PDT/ 2017 tertanggal 19 September 2017 kepada PN Bajawa yang berisi menolak permohonan kasasi tergugat, Bupati Nageko Elias Djo yang meminta MA agar perkara gedung DPRD Nagekeo tidak bisa dieksekusi. Kedua, MA harus memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar segera eksekusi perkara gedung DPRD Nagekeo yang sudah berkuatan hukum tetap (inkracht).

Ketua Kompak NTT, Gabriel Sola, dalam orasinya mengatakan, tidak segera diekseksekusinya gedung DPRD Nagekeo, maka, pertama, Elias Djo dan wakilnya Paul Nuwa Veto yang paling bertanggungjawab atas kasus tersebut karena sebagai pihak tergugat dalam perkara itu dengan percaya diri untuk maju sebagai calon Bupati Nagekeo periode 2018 – 20123. Menurut Gabriel, dengan inkracht-nya perkara tersebut maka dua orang ini harus bertanggung jawab secara pidana dan masuk penjara. Karena atas keputusan Elias Djo dan Paul Nuwa Veto (sebagai Ketua DPRD Nakegeo waktu itu) menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 10,3 miliar untuk membangun gedung DPRD Nagekeo itu. “Belum termasuk uang membeli lahan tersebut kepada orang yang salah,” kata dia.

Kedua, dengan belum dieksekusinya gedung tersebut maka kemanfaatan hukum serta kepastian hukum tidak ada. “Kami mendesak MA segera perintahkan Ketua PN Bajawa agar segera eksekusi gedung DPRD Nagekeo,” kata dia. Ketiga, kalau gedung DPRD Nagekeo belum juga dieksekusi maka citra pengadilan semakin rusak. “Wibawa pengadilan juga rusak. Masa putusan yang sudah inkracht belum juga dieksekusi,” kata dia. Keempat, belum dieksekusinya gedung DPRD Nagekeo maka masyarakat menduga pihak PN Bajawa menerima sogokan alias disogok oleh Elias Djo yang muara sogokan itu di MA. “Agar anggapan seperti ini tidak ada, segera eksekusi,” kata dia. Dalam unjuk rasa itu, para pengunjuk rasa membentangkan

spanduk dan poster yang bertuliskan “Segera eksekusi gedung DPRD Nagekeo”, “MA dan PN Bajawa jangan mau disuap agar perkara tersebut tidak dieksekusi”, “Segera mengirim salinan putusan perkara Nomor 1574/PDT/ 2017 tertanggal 19 September 2017 kepada PN Bajawa”, “Kembalikan Hak Ulayat Masyarakat Lape”. Acara itu dijaga oleh ratusan anggota polisi dari Polres Jakarta pusat dan Polda Metro Jaya. Sekitar 30 menit mereka berunjuk rasa, pihak MA meminta lima orang perwakilan mereka agar menemui perwakilan MA di ruangan lantai 1 Gedung MA. Lima orang perwakilan pengunjuk rasa itu diterima Panitera Muda Perdata MA, Prim Hariadi. Prim Hariadi mengatakan, salinan putusan perkara Nomor 1574/PDT/ 2017 tertanggal 19 September 2017 masih di tangan tiga orang

majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut. “Namun, saya berjanji secepatnya saya menemui tiga majelis hakim itu agar salinan putusan segera dikirim ke PN Bajawa,” kata dia. Selanjutnya, para pengunjuk rasa membubarkan diri. Namun Kepala Divisi Hukum Kompak NTT, Paulus Kune menegaskan, kalau MA tida secepatnya mengirim salinan putusan perkara tersebut, maka Kompak NTT akan menduduki gedung MA. Kronologi Sebagaimana diketahui, Gedung DPRD Nagekeo dibangun di atas lahan sengketa. Penggugat adalah Remi Konradus yang bertindak atas nama pemegang hak ulayat Suku Lape, Nagekeo. Tergugat atau termohon adalah Efraim Fao sebagai tergugat I, Bupati Nagekeo sebagai tergugat II, dan DPRD Nagekeo sebagai tergugat

III. Tanah sengketa seluas 15.000 meter persegi atau 1,5 ha. Di atas lahan itu sudah dibangun gedung DPRD senilai Rp 10,3 miliar. Gedung itu belum selesai dan hingga saat ini masih disegel oleh penggugat. Perkara sudah melewati (a) Pengadilan Negeri (PN) Bajawa, (b) Pengadilan Tinggi Kupang, dan Mahkamah Agung (MA) untuk kasasi dan peninjauan kembali. Semuanya dimenangkan penggugat. Karena putusan MA hanya bersifat declaratoir, maka pengguat mengajukan gugatan baru ke PN Bajawa agar putusan bisa dieksekusi (condemnatoir). PN Bajawa mengabulkan permohonan penggugat. Tidak menerima putusan PN Bajawa yang mengubah perkara declatratoir (hanya mengumumkan saja, tidak bisa dieksekusi)

menjadi condemnatoir (bisa dieksekusi), tergugat mengajukan kasasi. Namun, MA pada putusannya tanggal 19 September 2017 menolak permohonan kasasi tergugat yang meminta MA agar perkara itu tidak bisa dieksekusi. Dengan demikian, perkara tersebut harus dieksekusi. Karena merasa tidak jalan lain lagi dalam jalur hukum, tergugat meminta jalan damai dengan menitipkan uang konsinyasi di PN Bajawa sebesar Rp 2,5 miliar, namun PN Bajawa menolak permohonan tergugat. Jalan damai buntu. Penggugat tidak mau lagi berdamai karena perjalanan perkasa sudah terlalu panjang, lama, dan melelahkan. Setiap tahapan, penggugat selalu meminta untuk menempuh jalan damai tak pernah mengacuhkan. Dengan demikian, eksekusi gedung DPRD Nagekeo harus segera dieksekusi.(BSC)


4

KPK POS E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

SUMUT ACEH

KORUPSI

Sidang Kasus Suap Bupati Batubara, OK Arya Bersaksi Prapid 4 Tersangka Kasus Korupsi Alkes Ditolak PN Binjai BINJAI- Hakim tunggal, Muhammad Yusafrihardi Girsang yang memimpin Sidang Praperadilan (Prapid) 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Djoelham Kota Binjai menolak permohonan Prapid yang dilayangkan keempat pemohon tersebut. Itu terungkap dalam Sidang Prapid Korupsi Alkes RSUD Djoelham Kota Binjai dengan agenda putusan yang digelar di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B, Senin (11/12). Sidang sejatinya digelar pukul 10.00 WIB. Namun molor lantaran kuasa hukum dari keempat 4 tersangka yang melayangkan permohonan Prapid tidak hadir di PN Binjai pada pagi hari.

Padahal, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Kajari Victor Antonius Sidabutar yang memimpin anak buahnya, sudah siap mendengar putusan dari Wakil Ketua PN Binjai Kelas I B tersebut. MY Girsang membacakan satu-persatu putusan dari keempat pemohon tersebut. Hasilnya, MY Girsang menolak Prapid yang dilayangkan keempat pemohon. Dalam persidangan putusan itu, pemohon Prapid menilai termohon menetapkan tersangka tanpa diikuti 2 alat bukti yang cukup. Namun hal itu kandas. Bagi MY Girsang, penetapan tersangka sudah sah sesuai hukum. "Atas dasar itu, hakim menolak permohonan (Prapid) dari pemohon," jelas MY Girsang. Sebelum membubarkan si-

dang, MY Girsang sempat bertanya kepada kuasa hukum pemohon dan tim dari jaksa selaku termohon. "Sudah cukup? Apa ada lagi," tanya hakim. Mendengar itu, baik itu dari pemohon maupun termohon, menjawab pas. Sementara itu, Kajari Binjai Victor Antonius Sidabutar menyebut, hasil Sidang Prapid tersebut tak mengendurkan proses penyidikan yang dilakukan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Binjai. Atas putusan tersebut, Kajari menghargainya. "Penyidikan tetap lanjut, penyidikan masih panjang. Masih ada 3 lagi yang belum ditangkap, tapi mereka bisa mengajukan permohonan," tandas mantan Kajari Kuala Tungkal ini.(MOL)

Proyek Desa Semangat Gunung Asal Jadi TANAH KARO– Pengerjaan proyek dana desa TA 2015-2016 di Desa Semangat Gunung, asal jadi. Terbukti, ketahanannya tak lebih dari setahun. Karenanya, warga menduga ada indikasi korupsi dan mark-up. Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Semangat Gunung (sebelumnya Desa Raja Berneh) M Ahyar Ginting mengatakan bahwa pengelola ADD, DD, DBH-P, P, TA 2016 adalah Sekdes Nurmitaria br Ginting, selaku PJ Kades 20152016. Sebab kala itu dirinya belum dilantik jadi kepala desa. Ditemui di Berastagi, Nurmintaria mengungkap item-item pengerjaan yang dikelolanya antara lain Rabat beton samping jambur, Gapura Dua, Cit Ditio SPRT, Pengerasan di Jalan Lau Naga, Pengaspalan di Jln Milala ke

Pariban. Disinggung soal rencana dan masa ketahanan proyek, perempuan ini mengaku sama sekali tidak tahu menahu. “Saya tidak tahu. Jika sudah selesai, berarti sudah sesuai rencana,” sebutnya dengan enteng. “Saya juga tidak tahu masa ketahanan proyek karena tidak pernah dijelaskan konsultan. Karena itu memang tidak diwajibkan untuk dijelaskan,” tambahnya. Pun begitu, menurutnya pekerjaan tersebut belum serah terima. Itu karena pemborongnya sudah meninggal dunia. Hanya saja, waktu pengerjaan sudah habis. “Surat permohonan diterbitkan bulan April lalu, tapi inspektorat tidak mau turun,” imbuhnya.(SP/IN)

Kejari Sergai Tangkap DPO Kasus Korupsi Pengadaan Minyak Goreng SERGAI- Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdang Bedagai (Sergai) menangkap Drs Benny Samosir (58), terpidana kasus korupsi pengadaan minyak goreng tahap I Kabupaten Sergai TA 2007 yang masuk daftar pencarian orang (DPO) di kediamannya Jalan Sembada Medan, Kamis (14/12) sekira pukul 14.00 WIB. "Terpidana yang sudah dua tahun menjadi DPO kejaksaan, kita bekuk tanpa perlawanan," ungkap Kasi Pidsus Tedy Lazuardi SH yang juga ketua Tim, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di Kejari Sergai, Jumat (15/12). Dijelaskannya, dalam kasus ini BS yang merupakan rekanan pengadaan minyak goreng tersebut digelandang ke Kejatisu untuk

pemberkasan administrasi sekaligus pemeriksaan kesehatan. Kemudian penyidik kejaksaan membawa Benny Samosir ke LP Tanjung Gusta untuk ditahan. Saat berada di Kejatisu, lanjut Tedy, terpidana sempat menolak dibawa ke LP dengan alasan mengalami sakit yang cukup serius. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan medis, memungkinkan untuk ditahan. Kasus korupsi yang melibatkan Benny Samosir masuk dalam penyelidikan Poldasu pada 2012 lalu, kemudian disidangkan PN Tipikor Medan tahun 2013 dengan putusan 1 tahun penjara. Oleh Kejaksaan banding dan November 2013 keluar putusan Pengadilan Tinggi Medan naik menjadi 3 tahun. Selanjutnya di tingkat

kasasi, Mahkamah Agung tertanggal 25 September 2015 menaikkan putusan hukuman menjadi 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan dengan membayar uang pengganti Rp 166.233.000 atau diganti pidana penjara 1 tahun. "Benny Samosir dijerat pengadilan dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31/1999 yang diubah UU No 20 tahun 2001," tegas Tedy. Pasca keluarnya putusan MA jelasnya, Benny Samosir tidak pernah koperatif kendati sudah beberapa kali dilakukan pemanggilan, hingga akhirnya Kejaksaan menerbitkan DPO. Selama pencarian, keberadaan Benny Samosir selalu berpindah-pindah, hingga menyulitkan penyidik menemukannya.(MOL)

Kasus Siswa Siluman SMAN 2 Medan, Disdik Provsu Tawari Sekolah Negeri Diluar Medan MEDAN- Ediyanto, salah satu orang tua siswa ilegal atau siswa siluman di SMA Negeri 2 Medan mengaku sempat ditawari oleh Dinas Pendidikan untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri di luar Medan. Tawaran ini disampaikan pihak Dinas setelah orangtua siswa melayangkan protes menyangkut penerimaan peserta didik baru (PPDB) online "Saya ditawarkan dinas untuk memindahkan anak saya di

sekolah negeri yang ada di luar Medan. Katanya, nanti anak saya akan dimasukkan ke SMA 1," ungkap Ediyanto, Jumat (15/12). Namun, sambung Ediyanto, tawaran itu ditolaknya. Sebab, ia beralasan ingin memperbaiki sistem PPDB online ini agar ke depannya tidak adalagi siswa yang menjadi korban. "Saya tolak lah tawaran itu. Saya mau memperbaiki sistem ini," ungkapnya. Ia mengatakan, saat dipanggil

Subdit III Tipikor Polda Sumut ke SMA Negeri 2 Medan, dirinya juga melihat pihak SMA Negeri 13. Katanya, beberapa orang dari SMA Negeri 13 juga diperiksa. Di SMA Negeri 2 Medan, Dinas Pendidikan Sumut membuat posko pendaftaran pemindahan siswa sisipan ke sekolah swasta. Sayangnya, sejak dibuka Senin kemarin, belum satupun dari orangtua maupun siswa yang mendaftar.(TNC)

MEDAN- Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan akan menghadirkan Bupati Batubara Nonaktif OK Arya Zulkarnain, untuk menjadi saksi pada kasus penyuapan dengan terdakwa Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (14/12). Dalam persidangan, KPK juga sudah melakukan koordinasi dengan Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan. Namun, mantan orang nomor satu di Pemkab Batubara ini, tidak dititipkan di rutan tersebut. Melainkan, langsung dibawa kembali ke Rutan KPK di Jakarta. “Memang beberapa hari lalu petugas KPK ada datang untuk menginfokan soal OK Arya. Tapi bukan pelimpahan berkas,” tutur Kepala Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan Amintas Siburian, Rabu (13/12). Kehadiran OK Arya dalam persidangan ini, untuk mendengarkan penjelasan tentang uang suap yang diterimanya dari 2 terdakwa, dengan total mencapai Rp4,1 miliar,

dalam memuluskan sejumlah proyek di Kabupaten Batubara.

“Kemungkinan hanya satu hari sebagai saksi. Datangnya besok

(hari ini, red) dan setelah itu dibawa ke Jakarta lagi oleh KPK,” ungkap Amintas. Atas perbuatannya, dalam dakwaan Penuntut Umum KPK, terdakwa dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Diketahui, kedua terdakwa bersama Bupati Batubara Nonaktif OK Arya Zulkanarnain, dan Sujendi Tarsono alias Ahien, dan Kepala Dinas PUPR Helman Herdadi, ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 September 2017 lalu. Mereka diamankan di sejumlah tempat Kota Medan dan Kabupaten Batubara.(SP/IN)

Kasus USBM Tak Kunjung Tuntas, Kajari Nisel Bungkam NISEL– Penanganan kasus dugaan korupsi program pendidikan gratis jarak jauh USBM Medan, pasca putusan Praperadilan Gunungsitoli yang membatalkan penetapan tersangka mantan Kadis Pendidikan Nisel MB, hingga memasuki akhir Desember tahun 2017 terkesan lamban. Terkait, lambannya penanganan kasus dimaksud, sejumlah kalangan masyarakat menilai Kejari Nisel tidak serius menangani kasus kasus tersebut. Menurut sejumlah kalangan, meskipun pihak Kejari melakukan program jaksa masuk sekolah dan kegiatan sosialisasi untuk mencegah praktek korupsi di Nisel, namun kalau tidak dibarengi dengan penindakan sama halnya kegiatan

tersebut hanya seremonial saja. Sebagai contoh lain lagi,belum lama ini Kejari Nisel menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana insentif Dinkes Nisel TA.2016. Alasannya karena tidakditemukan unsur pidana dan karena adanya pengembalian kerugian negara ke Kas daerah oleh pihak penerima manfaat sesuai rekomendasi BPK RI. Padahal,menurut pengamat hukum, dalam kasus itu terdapat unsur pidana karena pencairan dilakukan setelah lebih dulu terbit Peraturan Bupati nomor 08_07 ,tanggal 31 Mei 2016 tentang pembatalan Peraturan Bupati nomor 99 tahun 2015 tentang tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Nisel. Untuk diketahui, pada kasus

USBM itu, sudah 3 orang terjerat hukum dimana 2 orang sudah divonis penjara. Mereka masingmasing, mantan koordinator pengelola program pendidikan gratis USBM Medan di Nisel,Sozisokhi Sihura dan mantan Kabid Dikmenti, Yuniar Bate’e. Sedangkan 1 lagi yaitu mantan bendahara program pendidikan gratis USBM Medan di Nisel, berinisial NB, sudah masuk dalam daftar pencarian orang pihak Kejari Nisel. Sebelumnya, mantan Kadis Pendidikan Nisel, MB sempat ditetapkan sebagai tersangka namun oleh Hakim Prapid Gunungsitoli menganulir penetapan MB sebagaitersangka. Selain itu, mantan Bupati Nisel, Idealisman Dachi juga sudah diperiksa sebagai saksi

dalam kasus itu. Pasalnya, kasus itu mencuat karena tidak memiliki izin operasional kegiatan di Kabupaten Nisel tetapi hanya bermodalkan MoU antara Pemerintah Daerah Nisel yang ditandatangani mantan Bupati Nisel, Idealisman Dachi dengan pihak USBM Medan sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesarRp. 5 Miliar lebih. Sementara, Kajari Nisel, Riyono, SH,M.Hum, saat dikonfirmasi kemarin melalui WhatsApp terkait kasus ini menyebutkan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersbut. Saat ditanya kembali apakah kasus USBM bisa tuntas tahun ini? Kajari Nisel,Riyono,SH,M.Hum tidak menjawabnya.(HAL)

Kejatisu Layangkan Panggilan II ke Wali Kota Sibolga MEDAN- Tim penyidik Pidsus Kejatisu, Jumat (15/12) memeriksa 4 orang rekanan dari 13 tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek 13 paket pembangunan jalan dari hotmix menjadi beton semen (rigid beton) di Sibolga, dengan anggaran Rp 65 miliar bersumber dari DAK Tambahan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DPA Dinas PU Kota Sibolga TA 2015. Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian SH MH membenarkan hal itu menjawab wartawan di ruang kerjanya, Jumat (15/ 12). Disebutkan, pemeriksaan dalam rangka melengkapi berkas di penyidikan itu dilakukan tim penyidik diketuai Tumpal Hasibuan di ruang periksa Lt 3 gedung Kejatisu. Ke-4 tersangka Fier Ferdinan Siregar, Jamaluddin Tanjung, Yusrilsyah dan D Hutagalung adalah kontraktor yang ikut mengerjakan proyek rigid beton dan kini telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Selain itu penyidik juga memeriksa Direktur Teknik Dinas PUD Kota Sibolga Dasuki dalam kapasitas sebagai saksi. "Sepuluh orang dari 13 tersangka itu adalah kontraktor yang ter-

libat dalam pengerjaan proyek rigid beton di Sibolga. Hingga kini masih ditahan semua di Rutan, belum ada yang ditangguhkan penahanannya," kata Sumanggar. Diinformasikannya, dalam upaya pengembangan dan melengkapi berkas penyidikan, penyidik juga telah mengagendakan untuk memeriksa Wali Kota Sibolga SH dengan kapasitas sebagai saksi untuk berkas para tersangka. Untuk itu pula penyidik sudah melayangkan panggilan melalui bantuan kantor Gubsu dan pemanggilan langsung ke Pemko Sibolga. "Sesuai panggilan, pemeriksaan diagendakan penyidik untuk Senin (18/12). Kita harapkan kedatangan Wali Kota Sibolga tersebut," katanya. Disebutkan, panggilan untuk pemeriksaan pada Senin (18/12) adalah panggilan kedua setelah panggilan pertama yang disampaikan melalui kantor Gubsu untuk pemeriksaan, Kamis (7/12) yang lalu, belum terlaksana. "Bisa saja panggilan pertama itu belum sampai, entah dimana sangkutnya, sehingga yang bersangkutan belum mengetahui dan tidak datang. Tapi panggilan kedua ini penyidik sudah berupaya memastikannya agar

benar-benar sampai," tegas Sumanggar. Sementara menurut informasi dari pemberitaan, Wali Kota Sibolga belum pernah menerima surat panggilan untuk pemeriksaan pada Kamis (7/12) yang lalu, terkait penyidikan kasus rigid beton tersebut. Dalam pemberitaan itu wali kota juga menyebutkan, ia selalu taat hukum dengan datang kalau diminta memberikan keterangan oleh penyidik, kecuali kalau kebetulan lagi ada acara biasanya kirim surat untuk mohon dijadwal ulang pada waktu lain. Sebelumnya diberitakan, oknum Kepala Bidang (Kabid) di PU Kota Sibolga SN, ST (49), warga Jalan SM Raja Sibolga, Selasa (28/11) pekan lalu telah ditahan penyidik Kejatisu di Rutan Tanjung Gusta Medan, seusai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus proyek rigid beton tersebut. Dugaan keterlibatan tersangka SN dalam kasus itu karena SN selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) dalam proyek 13 paket kegiatan di Dinas PU Kota Sibolga, katanya. Sedangkan oknum Kepala Dinas PU Sibolga yaitu tersangka Ir MP, status tahanan Rutan belum

dikenakan penyidik Pidsus Kejatisu, meskipun sama-sama status tersangka dalam kasus yang sama yaitu proyek rigid beton. Menurut Humas Kejatisu, penyidik beralasan karena tersangka MP menderita sakit. Seorang lagi tersangka yaitu RS ST yang dalam kegiatan itu selaku ketua Pokja juga sudah diperiksa penyidik Pidsus Kejatisu tetapi tidak dikenakan tahanan Rutan. Ia kini menjabat salah satu Kabid di PUD Sibolga. Sementara pada 2 Nopember 2017 lalu penyidik sudah menahan 10 kontraktor selaku tersangka berkaitan dengan pelaksanaan 13 kegiatan tersebut yaitu, tersangka Jamaluddin Tanjung (Direktur PT BRPS), tersangka Ivan Mirza (Dirrektur PT ERU dan Direkt PT ST), tersangka Yusrilsyah (Dir PT ST), tersangka PIER Ferdinan Siregar (Direktur PT.A), tersangka Mahmuddin Waruwu (Direktur PT APP), tersangka Daniel Hutagalung (Direktur PT GMG), tersangka S.Sibagariang (Direktur PT BJ), tersangka Gusmadi Simamora (Direktur PT APP), tersangka Harisman Simatupang (Wadir CV PI) dan B Sinaga (Direktur VIII CV PI).(MOL)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Ingati Nazara Akui Tandatangani MoU dengan Pemkab Nias MEDAN- Bupati Nias Utara, M Ingati Nazara mengakui telah menandatangi perjanjian nota kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias tentang penyertaan modal sebelum diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) ketika ia menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias periode 2004-2009. Padahal, dirinya kala itu tahu bahwa Perda sebaiknya diterbitkan dahulu sebelum penandatangan kontrak. "Saya ikut menandatangi perjanjian MoU dengan Pemkab (Nias) tentang penyertaan modal itu. Memang sebaiknya, harus

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

ada Perda," kata Ingati saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Bupati Nias Binahati B Baeha dalam kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemkab Nias Tahun 2007 kepada maskapai penerbangan PT Riau Airlines dengan kerugian negara sebesar Rp 6 miliar pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (14/12). Mendengar itu, majelis hakim yang diketuai Achmad Sayuti bertanya kepada saksi Ingati. "Apa alasan atau yang mendesak saudara (Ingati) menandatangani kontrak, padahal belum ada

Perda?" tanya hakim Achmad. Ingati beralasan saat itu, memang sangat dibutuhkan layanan pembangunan transportasi udara dan kepentingan masyarakat. Ingati menjelaskan, dalam rapat pembahasan anggaran, setiap fraksi punya putusan masing-masing. Setelah selesai dibahas, hasil rapat diserahkan kepada pemerintah. "Setiap R-APBD dan APBD, setelah ada penetapan akan dilaksanakan Pemkab Nias. Memang ada disampaikan pemerintah soal Perda APBD. Tapi di masa kami, belum selesai pembahasan Perda R-APBD

karena ada pemilu legislatif tahun 2009," jelasnya. Ia menyebut kondisi Nias pada tahun 2005 sangat berantakan. Oleh karena itulah, dikeluarkan anggaran penyertaan modal. "Saya bersama Bupati dan Wakil Bupati pernah ke (Pekan Baru) Riau sebelum diajukan anggaran untuk mengambil sampel sebagai perbandingan," sebut Ingati. Lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hopplen Sinaga bertanya kepada saksi Ingati tentang keuntungan Pemkab Nias atas kegiatan penyertaan modal tersebut. "Ada atau tidak pemasukan atau keuntungan dari

kegiatan penyertaan modal ini ke Pemkab Nias ?," tanya Hopplen. "Saya tidak ingat," jawab Ingati singkat. Dalam persidangan ini juga dihadiri puluhan anggota salah satu ormas di Kota Medan, lengkap menggunakan atribut. Meski tidak masuk ke dalam, anggota ormas tersebut terlihat memantau jalannya persidangan. Dalam dakwaan JPU, terdakwa Binahati saat menjabat sebagai Bupati Nias melakukan penyertaan modal ke PT Riau Airlines. Namun, penyertaan modal itu tidak sesuai dengan ?Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.12-233 tertanggal

2 Mei 2006. "Terdakwa bertindak sendirisendiri atau secara bersama dengan Heru Nurhayadi yang bertindak selaku Direktur PT Riau Air Lines membuat perjanjian kerjasama tertuang dalam perjanjian Nomor: 934/ DIR/V/2007 tanggal 04 Mei 2007," kata JPU. JPU melanjutkan, dalam kasus ini, terdakwa telah menguntung diri sendiri. Sementara itu, kerjasama Pemkab Nias kepada pihak ketiga yakni PT Riau Airlines tidak ada dasar hukum. Seharusnya, didukung diterbitkan terlebih dahulu Perda sehingga terjalin kerjasama

secara legalitas. "Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam hal ini Pemkab Nias sebesar Rp 6 miliar,"? ujar JPU. Terdakwa Binahati dinilai JPU melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman maksimal selama 20 tahun penjara.(MOC)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO LANGKAT: Jamin, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Atuloo Mendrofa, Faonasokhi Lombu, Iman Selamat Telaumbanua, Enius Zalukhu, Anotona Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, J Arifin Siregar (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/ Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane), Ray Fahmi (Aceh Timur); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5

KPK POS E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

KORUPSI

LIPSUS

Sepak Terjang Bupati Nganjuk BUPATI Nganjuk, Taufiqurahman, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Rabu (25/10/2017) Taufiqurrahman merupakan Bupati Nganjuk dua periode yang menjabat pada 2008-2013 dan 2013-2018. Ternyata, Taufiqurrahman pernah berurusan dengan KPK pada tahun 2016 lalu. Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Taufiq diduga terlibat korupsi dalam 5 proyek pembangunan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009. Lima proyek yang dimaksud adalah, pembangunan jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, dan proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung. Kemudian, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan yang terakhir, proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Mblora di Kabupaten Nganjuk. Atas dugaan tersebut, Taufiq disangka melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas kasus itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) resmi memecat Taufiqurrahman yang juga berstatus Ketua DPC PDI-P Kabupaten Nganjuk. Taufiq dibebastugaskan sejak 26 Januari lalu sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 216/KPTS/DPP/1/2017. Melalui surat itu, PDI-P sekaligus menunjuk Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Budi Sulistyono sebagai Pelaksana Harian Ketua DPC PDI-P Nganjuk. Budi Sulistyono saat ini menjabat sebagai Bupati Ngawi, Jawa Timur. Tak terima status tersangka, Taufiqurrahman kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Hakim PN Selatan mendasarkan pertimbangannya pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang ditandatangani pada 29 Maret 2012 dalam menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Taufiq. Dalam SKB disebutkan bahwa apabila ada dua instansi/lembaga yang menangani perkara yang sama maka dikembalikan ke lembaga/ instansi yang melakukan penyelidikan awal. Akhirnya, kasus yang melibatkan Taufiqurrahman itu dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Terkait hal tersebut, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Warih Sadono membantah bahwa pihaknya akan langsung menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3). "Prinsipnya nanti kita akan menerima dan kita akan diskusikan lebih mendalam ke depan bagaimana. Belum ada rencana SP3, itu tidak ada," ujar Warih kepada wartawan di kantor Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (13/9). Menurut Warih, pihaknya saat ini menjalankan perintah putusan praperadilan yang diputuskan oleh PN Jaksel. "Putusan praperadilan itu wajib kita hormati. Jadi bukan SP3 karena memang putusan praperadilan wajib kita laksanakan bukan berarti KPK meng-SP3 tapi penyidikan oleh putusan praperadilan tidak bisa dilanjutkan. Nah ini kita lanjutkan," kata Warih.(TNC/IN)

KPK Sita Jeep Wrangler Bupati Nganjuk

BUPATI NGANJUK TERSANGKA GRATIFIKASI KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman sebagai tersangka. Kali ini, Taufiqurrahman menyandang status tersangka atas kasus dugaan menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai Bupati Nganjuk, Jawa Timur. “KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terkait hal tersebut, KPK melakukan penyidikan dan menetapkan TFR (Taufiqurrahman) Bupati Nganjuk sebagai tersangka," kata Jubir KPK, Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/12). Taufiqurrahman diduga menerima setidaknya Rp 2 miliar dari dua rekanan kontraktor, masing-masing Rp 1 miliar. Gratifikasi ini berkaitan dengan proyek infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015. "Selain itu, TFR juga diduga menerima dari pemberian-pemberian lainnya terkait mutasi, promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk sebelumnya dan fee-fee proyek di Nganjuk tahun 20162017," ungkap Febri. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal12B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU ?nomor 20 tahun 2001. Diketahui, Taufiqurrahman bersama empat orang lainnya ditangkap tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (25/10). Taufiqurrahman diduga ?menerima suap melalui sejumlah orang kepercayaannya terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/ PNS di lingkungan Pemkab Nganjuk. Dalam OTT ini, tim Satgas KPK menyita uang sejumlah Rp 298 juta dalam dua tas berwarna hitam. Padahal, Taufiqurrahman masih menjalani proses hukum terkait kasus dugan korupsi sejumlah proyek di Nganjuk yang kini ditangani Kejaksan Agung (Kejagung). Dalam kasus yang sempat ditangani KPK ini, Taufiqurrahman sebagai Bupati Nganjuk periode 20082013 dan 2013-2018 diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait lima proyek yang terjadai pada 2009. Proyek-proyek itu, yakni pembangunan Jembatan Kedung

Ingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi salurang Gangang Malang dan proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Blora di Nganjuk. Namun, PN Jaksel mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Taufiqurrahman. KPK pun melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung yang pertama kali menangani kasus ini. Raih Empat Opini WTP BPK BUPATI Nganjuk Taufiqqurahman yang Rabu 25 Oktober 2017 terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata berkalikali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Taufiqqurahman merupakan Bupati Nganjuk selama dua periode yaitu 2008-2013 dan 2013-2018. Pada 16 April 2013 lalu, ia dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan kembali menjabat sebagai bupati untuk yang kedua kalinya. Dikutip dari laman resmi Badan

Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nganjuk mendapat opini WTP empat kali berturut-turut pada 2013, 2014, dan 2015, dan 2016. Kemudian pada Mei 2017, prestasi menurun dan Nganjuk hanya diganjar dengan opini Wajar Dengan Pengacualian (WDP). Opini WTP sendiri merupakan penilaian yang diberikan oleh BPK kepada instansi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Opini ini diberikan dengan pada laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Meski demikian, Ketua BPK saat itu, Harry Azhar Azis mengatakan bahwa opini WTP belum menjadi jaminan tidak adanya tindak pidana korupsi di pemerintah daerah setempat. "Memang tidak selalu berkorelasi bahwa pemerintah yang mendapatkan opini WTP akan bebas dari tindak penyelewenangan," ujarnya saat mengisi

kuliah umum di Gedung Soetarjo Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat lalu. Tak cukup hanya mendapat empat kali opini WTP dari BPK, Taufiqqurahman pun pernah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dikutip dari laman resmi BPKP, nota kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk pun diteken pada 21 April 2017 lalu. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Taufiqqurahman bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta ditangkap di beberapa lokasi di Jakarta dan Jawa Timur. "Ada sekitar 15 orang yang diamankan, sebagian masih dalam pemeriksaan," ujarnya di gedung KPK, Rabu, 25 Oktober 2017. KPK mengamankan sejumlah uang rupiah sebagai barang bukti. Hingga Rabu malam, KPK belum merinci kasus yang membelit Bupati Nganjuk tersebut. Penetapan status bagi Taufiqqurahman akan dilakukan pada hari ini, Kamis, 26 Oktober 2017 seusai dengan aturan yang berlaku yaitu 1x24 jam setelah penangkapan. Penangkapan kali ini bukanlah insiden pertama yang menyebabkan bupati dua periode tersebut harus berurusan dengan lembaga antirasuah. Pada Selasa 6 Desember 2016 lalu KPK menetapkan Taufiqqurahman sebagai tersangka kasus korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Taufiqurrahman diduga melakukan mark-up dan menerima suap terkait dengan proyek-proyek pembangunan. Tak hanya suap, Taufiq juga diduga ikut menerima sejumlah gratifikasi. Atas penetapan sebagai tersangka, Bupati Nganjuk Taufiqqurahman mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Senin 6 Maret 2017, Hakim tunggal Praperadilan Wayan Karya mengabulkan gugatan tersebut. Hakim beralasan perkara terhadap Taufiqqurahman dilakukan lebih dulu oleh Kejaksaan Agung, bukan KPK.(TC/IN)

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil milik Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yaitu Jeep Wrangler dan Smart ForTwo terkait kasus dugaan gratifikasi. "Aset-aset yang telah disita Jeep Wrangler Sahara Arctic 4D tahun 2012 dan satu unit mobil Smart ForTwo warna abu-abu tua?," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Jumat (15/12). Tak hanya menyita aset yang diduga berasal dari gratifikasi, dalam kasus ini KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemkumham untuk mencegah Ita Triwibawati istri Taufiqurrahman yang juga Sekda Kebupaten Jombang dan empat orang lainnya bepergian ke luar negeri selama enam bulan sejak 27 Oktober 2017 hingga 27 April 2018. Pencegahan ini dilakukan agar kelima saksi itu tidak sedang berada di luar negeri jika penyidik sewaktu-waktu membutuhkan keterangan mereka. "Empat saksi lainnya itu, yakni Nurrosyid Hussein Hidayat, Bagian Protokoler Setda Nganjuk yang ditugaskan sebagai ajudan Bupati Nganjuk; Achmad Afif dari pihak swasta; Syaiful Anam Kade Sidoarjo dan Sekar Fatmadani PNS Pemkab Nganjuk," papar Febri. Taufiqurrahman diduga menerima setidaknya Rp 2 miliar dari dua rekanan kontraktor, masing-masing Rp 1 miliar, dan telah ditetapkan tersangka. Gratifikasi ini berkaitan dengan proyek infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015. Tak hanya itu, Taufiqurrahman juga diduga menerima gratifikasi lainnya terkait mutasi, promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk sebelumnya, dan fee dari berbagai proyek di Nganjuk tahun 2016-2017. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU ?nomor 20 tahun 2001.(BSC)

Kena OTT KPK setelah 7 Bulan Menang Praperadilan BUPATI Nganjuk Taufiqqurahman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan pada Rabu, 25 Oktober 2017. Penangkapan ini terjadi hanya berselang kurang lebih tujuh bulan setelah ia menang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Maret 2017. Dalam penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang rupiah sebagai barang bukti. Bupati Nganjuk itu ditangkap bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta. Mereka ditangkap KPK di beberapa tempat di Jakarta dan Jawa Timur. "Ada sekitar 15 orang yang diamankan, sebagian masih dalam pemeriksaan," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Rabu (25/10) lalu. Taufiqqurahman yang menjabat sebagai Bupati Nganjuk dua periode itu cukup sering berurusan dengan KPK. Pada Senin 5 Desember 2016, sejumlah penyidik KPK dan anggota Kepolisian Resor Nganjuk melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Nganjuk. Taufiqqurahman dan sejumlah kepala dinas diperiksa terkait dengan dugaan kasus gratifikasi. Sehari berselang pada Selasa 6 Desember 2016, KPK menetapkan Taufiqqurahman sebagai tersangka kasus korupsi. Ketika itu Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Taufiqurrahman diduga melakukan mark-up dan menerima suap terkait dengan proyekproyek pembangunan. Tak hanya suap, Taufiq juga diduga ikut menerima sejumlah gratifikasi. Atas penetapan sebagai tersangka, Taufiqqurahman mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Senin 6 Maret 2017, Hakim tunggal Praperadilan Wayan Karya mengabulkan gugatan tersebut. Hakim beralasan perkara terhadap Taufiqqurahman dilakukan lebih dulu oleh Kejaksaan Agung, bukan KPK. Hakim menjadikan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai pertimbangan. Dalam SKB tersebut diterangkan bahwa apabila dua instansi menangani perkara yang sama, maka penyelidikan dikembalikan ke instansi yang pertama menangani. KPK tidak sepakat dengan pandangan hakim. Febri menyebut SKB ini sudah habis masa berlaku sejak 29 Maret 2016 dan belum diperpanjang kembali. Terkait dengan penangkapan Taufiqqurahman, KPK belum memberikan penjelasan secara detail kasus yang menjerat Bupati Nganjuk tersebut. Lembaga antirasuah akan mengumumkan statusnya pada hari ini, Kamis, 26 Oktober 2017, sesuai aturan yang berlaku yaitu 1x24 jam setelah penangkapan.(TC/IN)

Bupati Nganjuk Ditangkap KPK Usai Arahan Jokowi Soal OTT KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqqurahman sebagai tersangka jual beli jabatan bagi sejumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2017. Ia ditangkap, sehari setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Selasa, 24 Oktober 2017. "Yang bersangkutan (Taufiqqurahman) hadir dalam pertemuan di Istana," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, (Kamis 26/10) lalu. Pada Selasa 24 Oktober 2017 lalu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para bupati, wali kota, dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan untuk memberikan arahan. Dalam salah satu isi arahannya, Jokowi sempat menyinggung masalah OTTM "Ini pada takut semua sama OTT enggak? Pada takut? Ya, jangan beri ruang," ujar Jokowi saat itu. Penyidik KPK semula mengetahui Taufiqqurahman dan ajudannya menginap di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Selasa tersebut. Malamnya, istri

Taufiqqurahman yaitu Ita Triwibawati dan ajudannya menyusul dan menginap di hotel yang sama. Selasa tengah malam, tiga orang lainnya juga datang ke Jakarta dan menginap di sebuah hotel di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Ketiganya yaitu Ibnu Hajar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, Suwandi, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngroggot, Nganjuk, dan B, seorang wartawan media online. Rabu 25 Oktober 2017, Ibnu, Suwandi, dan B, bergerak menuju Hotel Borobudur. Menyusul kemudian tiga orang lainnya yang juga baru sampai di Jakarta yaitu SA, Lurah di Kabupaten Nganjuk yang rencananya akan menjadi calon bupati mendampingi Ita dalam Pilkada Nganjuk 2018, S, mantan kepala desa dan J, sekretaris camat Tanjunganom, Nganjuk. Sepuluh orang tersebut kemudian bertemu di sebuah restoran di Hotel Borobudur. Saat itu, terjadi penyerahan uang sebesar Rp 298.020.000 dari Ibnu dan Suwandi yang dimasukkan dalam dua tas hitam. Rabu pukul 11.30

WIB, Taufiqqurahman, Ita, B, dan dua ajudan meninggalkan hotel. Tas berisi uang dititipkan sementara pada Ibnu. Penyidik KPK kemudian menangkap Bupati Nganjuk Taufiqqurahman dan rombongan yang ingin meninggalkan hotel. Lima orang lainnya yang masih di hotel juga ikut ditangkap. Disaat yang bersamaan, dua orang lainnya ditangkap di Jakarta dan delapan lain di Nganjuk. Sehigga total yang ditangkap KPK berjumlah 20 orang. Kamis sore, 26 Oktober 2017, KPK menetapkan lima dari 20 orang sebagai tersangka. Tiga orang sebagai tersangka penerima suap yaitu Taufiqqurahman, Ibnu Hajar, Suwandi. Dua orang lain ditetapkan sebagai pemberi suap yaitu Mokhammad Bisri, Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan Harjanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Bisri juga ditangkap di Jakarta saat menghadiri acara lain, sedangkan Harjanto ditangkap di Nganjuk. Basaria menyebut pemberian uang kepada Taufiqqurahman dilakukan

melalui beberapa orang kepercayaan bupati. Salah satu orang tersebut adalah Suwandi. Uang diberikan terkait perekrutan dan pengelolaan pegawai negeri sipil atau jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk tahun 2017. Basaria Panjaitan menuturkan jabatan yang diperjualbelikan. Jabatan tersebut yaitu kepala Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Dinas, hingga Kepala Bagian lainnya. "Untuk mendudukinya, orang harus beri uang pada pejabat setempat," ujarnya. Uang sebesar Rp 289 juta yang diamankan KPK saat OTT pun berasal dari dua sumber. Pertama dari Ibnu sebesar Rp 149,12 juta, kedua dari Suwandi sebesar Rp 148,9 juta. Jam 3 di Istana, Malamnya Kena OTT KPK MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku, kaget mengetahui Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan belasan pejabat Pemkab Nganjuk terjaring Operasi Tangkap Tangam (OTT) Komisi Pemberantasan Korup-

si (KPK). "Saya kaget juga, karena saya kenal dia (Taufiqurrahman) dan dia teman baik saya, dia pun Bupati sukses karena dua kali menjabat," kata Tjahjo, saat memberikan kuliah Umum para ratusan mahasiswa S2 Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul Bogor, Kamis 26 Oktober 2017. Dia mengatakan, ditangkapnya Bupati Nganjuk oleh KPK ini sangat disayangkan karena beberapa jam sebelumnya Presiden RI Joko Widodo memberikan pengarahan makin banyaknya kepala daerah terjerat korupsi di Istana Merdeka. "Jam tiga sorenya dia ikut juga tapi malamnya dia tetap saja menerima dan ditangkap KPK," kata dia. Dia mengatakan saat ini sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan pejabat kepala daerah itu sudah ada, akan tetapi kenyataan di lapangan pejabat yang melakukan korupsi semakin besar. "Saya heran apakah yang salah sistemnya? saya kira tidak. Ya, kita kembalikan kepada masing-masing individu yang ada," kata dia. Menurut Tjahjo, Bupati Nganjuk

menjadi salah satu contoh makin besarnya kasus korupsi, padahal sebelumnya sempat terjerat kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK. "Dia itu sudah pernah kena OTT KPK, kemudian menang (praperadilan) di pengadilan," kata Tjahjo. Sebagian besar kepala daerah yang terjaring oleh KPK ini, dalam pandangan Tjahjo adalah sosok pejabat sukses dan menjabat dua kali menjadi Kepala Daerah. "Yang kena nih rata-rata orang (kepala daerah) yang sukses loh. Selain, Nganjuk contohnya Bupati Batu Bara (yang ditangkap KPK 14 September) itu independen bukan dari partai," ucapnya. Menyikapi masalah tersebut, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian dan instansi lain serta berkoordinasi dengan KPK dengan membentuk lembaga pengawas gabungan, guna memetakan daerah rawan korupsi. "Kami bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak baik polisi, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Keuangan, dan BPK agar mendapat pengawasan dari KPK," kata dia.(TC/IN)


6

KPK POS E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

POLITIK

SUMUT ACEH

LSM Noorwangsanegara Desak Walikota Lantik Kepala Desa Yang Terpilih SUBULUSSALAM - Berdasarkan presrelis LSM Noorwangsa Negara yang diterima Media ini Rabu (13/12) melalui ketua Sabirin Siahan mendesak walikota subulussalam Merah Sakti agar melantik kepala Desa tualang kecamatan rundeng kota subulussalam yang terpilih pada bulan Juli 2017 yang lalu Pulih Kombih meraih 143 suara yang mengalahkan rivalnya Darmiati 108 suara dari 251 suara. Dimana dalam surat ketetapan P2K dengan nomor 08/ P2K.tl/VII/2017 setelah terlaksana pemungutan suara dan pemnghitungan suara ditempat TPS yang dilaksanakan oleh KPPS tepat pada Hari kamis,27 juli telah ditetapkan Pulih kombih sebagai pemenang yang ditandatangani oleh ketua P2K Musmuliadi dan anggota.

Dan ditambah ditandatangani oleh tujuh anggota KPPS juga oleh dua saksi dari masing masing calon namun sampai sat ini belum juga dilantik sedangkan kepala desa yang pemilihan serentak itu telah dilantik maka hal ini Sabirin siahan mendesak Walikota agar dilantik. Dan dikuatkan oleh DPR kampong yang disebut BPG telah menetapkan kepala kampong desa Tualang yang terpilih saudara pulih Kombih hasil pemilihan yang syah priode 2017-2023 agar dapat dilantik karena telah melaksanakan secara demokratis. Dimana dalam Qanun Aceh no.4 tahun 2009 tentang persiaratan administrasi bakal calon kepala Desa Bab IX tentang Cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sesuai pasal 39 ayat (1)”pelantikan ke-

pala Desa oleh Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling 15 hari sejak ditetapkannya keputusan pejabat daerah tentang pengesahan kepala desa terpilih. Dalam ayat (2)pelantikan kepala desa sebagai mana yang dimaksud ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 bulan sedangkan P2K telah menyatakan dan menetapkan saudara Pulih Kombih secara syah telah terpilih sebagai kepala desa pada pemilihan kepala desa pada pilkades desa tualang ecamatan rundeng kota subulussalam. Namun permasalahan ini wartawan mencoba mengkompermasi kepada Walikota subulussalam Merah sakti Namun belum berhasil,menurut salah seorang stapnya mengatakan sedang keluar daerah.(KARTOLIN)

Dandim 0104/Atim Panen Padi Di Gampong Seuriget LANGSA – Dandim 0401/Atim Letkol Inf Amril Haris Isya Siregar, Minggu pekan lalu melakukan panen padi hasil kerjasama antara Kodim 0104/Atim dengan lembaga ICHLP3TIDI, di kampus Hijau gampong Seuriget Langsa Barat. Padi ditanam dilahan demplot yang menggunakan teknologi Biochar yang dikembangkan ini, berasal dari hasil pembakaran sampah yang selama ini menjadi limbah terbuang. Oleh Dr Isheny, biochar ini dimanfaatkan sebagai pupuk untuk meningkatkan unsur hara pada tanah yang dapat meningkatkan kandungan nutrisi tanah.

Dengan teknologi Emas Hitamini, akan mempercepat pertumbuhan tanaman palawija di bidang pertanian maupun perkebunan. “Inovasi ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi sampah, dengan mengurainya menjadi bahan yang bermanfaat.” Kata Dandim 0104/ Atim, Letkol Inf Amril Haris Isya Siregar. Pada panen perdana itu hadir Wakil Direktur Politeknik AKN Aceh Tamiang, M. Yani, Danramil 30/Langsa Timur, Kapten Inf M Kaoy, Danramil 29/Langsa Barat. Lettu Inf Sukamto, Camat Langsa Barat, Drs Murdani, Keuchik Gampong Seuriget, Mahidin, masyarakat dan mahasiswa.(YAN)

Kinerja BPN Kota Langsa Melalui Agam Service Puaskan Masyarakat LANGSA - kepala kantor pertanahan kota langsa yuliandi, S.SiT, MH mengaku puas atas kepercayaan publik dan akan terus meningkatkan serta memberi kepuasan kepada masyarakat kota langsa terkait layanan pertanahan. “Saya puas dengan respon masyarakat yang telah memberikan kepercayaan serta kepuasan terhadap pelayanan kami dan saya terus berusaha meningkatkan pelayanan tersebut menjadi lebih baik lagi,” kata Yuliandi,S.SiT, MH di kantor pertanahan kota

Langsa, yuliandi S.SiT, juga mengatakan ia telah meminta kepada seluruh staf dan petugas kantor pertanahan kota langsa untuk bekerja lebih efisien dalam meningkatkan kineja, dikhususkan kepada petugas agraria untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan AGAM (Aktivitas Gampong Agraria Mobile) servise. Layanan AGAM service dilakukan setiap hari di lokasi lokasi yang telah dijadwalkan oleh

petugas gampong agraria, yang dimana lokasi tersebut mudah serta terjangkau untuk di akses oleh masyarakat. Dengan adanya kendaraan pelayanan masyarakat akan dimudahkan dalam pengurusan setifikat. Selain itu, dengan adanya keberadaan layanan AGAM service, masyarakat juga mendapatkan informsdi pertanahan langsung dari petugas kami, tanpa harus datang ke kantor pertanahan kota langsa,” tambahn yuliandi,S.SiT, MH. (FAHMI)

Jelang Pilkada Kota Subulussalam Mutasi Dua Camat

SUBULUSSALAM - Pemerintah kota Subulussalam adakan Mutasi jelang Pilkada, akhirnya dua Camat diganti antara lain Camat Simpang Kiri, Jhoni Arizal,S.STP,M.Si jabatan baru pelaksana setdako dan Camat Penanggalan R.Abdi Syuhada,SH jabatan Baru Pelaksana Setdako subulussalam Jumat (15/12) di gedung pertemuan Pendopo. Sedangkan kepala Puskesmas Penanggalan dr.Sarifin Usman Kombih mendapat jabatan Dokter Rumah Sakit Subulussalam, M.Sahrul Harahap jabatan lama kasi pendidik dan tenaga pendidikan, jabatan baru Pelaksana sekretariat MPU dan Ronise Bancin,S.STP jabatan lama Kabid Pengelolaan, Layanan dan pelestarian Bahan Perpustakaan, jabatan Baru Plt.Camat Penanggalan, Nasrul Padang,S.Pd. SD Guru SDN penuntungan jabatan Baru Plt. Sekretariat Dinas Kependukcapil, Armita,S.Si Plt kepala Puskesmas Simpang Kiri jabatan Baru Plt.Kasi kesehatan reproduksi PPPA dan KB. Begitu juga Abdulrahmansyah SE,MM jabatan Lama Kabag

Humas Dan Protokol Sekretariat daerah jabatan Baru PJ.Camat Simpang kiri, Kamaruddin jabatan lama Kabid perencanaan pembangunan sosial jabatan baru PJ sekretaris Dinas Pertanahan, Marida Susanti, SE jabatan lama Kabid pengelolaan Informasi jabatan baru Kabid pemberdayaan sosial. Sementara Damson Bancin, ST jabatan Lama pelaksana dinas sosial jabatan baru Pj Kepala Bidang Pemukiman dan Perumahan rakyat,Kiplan,SH jabatan lama kasie ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sultan Daulatjabatan baru Pj kepala bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah,Das Tanta Tarigan,S.Sos jabatan lama kasie pemerintahan Setcam Runding jabatan baru Pj kepala Bidang pengadaan masalah pertanahan dan Dr.Diana Dewi jabatan lama pelaksana Dinas kesehatan jabatan Baru kepala Puskesmas Penanggalan,Abdul Rahman,S.Pd.i jabatan lama kasie Peningkatan Prestasi Olah Raga dan Isrianti jabatan lama Bidan Puskesmas Simpang Kiri jabatan

baru Pj Kepala Puskesmas Simpang Kiri. Juga pindah tugas seperti, Rohkaseana Biiznillah Saraan,A.Md jabatan lama sekdes Darul Makmur Kecamatan Sultan Daulat jabatan baru pelaksana Sekcam Longkip, Dewano jabatan lama pelaksana SDN Namo Buaya jabatan baru pelaksana sekretariat MAA dan Syahbuddin Padang jabatan lama Sekdes Jontor Kecamatan Penanggalan jabatan baru Sekdes Cepu Kecamatan yang sama. Walikota subulussalam Merah Sakti mengatakan Pergeseran jabatan dikalangan PNS itu sudah biasa tetapi yang perlu diingat jangan secara praktis mencampuri politik kalau ingin berpolitik silakan menandatangani pakai materai 6000 untuk mengundurkan diri. Namun siapapun pilihannya tidak menjadi persoalan tetapi sebagai PNS tunjukkan netralitas anda dan pilkada telah diambang pintu dan siapa pun terpilih nantinya saya masih menjadi walikota sampai tahun 2019 maka hal ini perlu dimengerti, ujarnya.(KARTOLIN)

Wakil Walikota Medan Resmikan Pemakaian Rumah Sakit Hermina MEDAN - Peningkatan derajat kesehatan kota Medan memang dalam pengupayaan yang maksimal oleh pemerintah kota Medan melalui Dinas Kesehatan berbagai program mulai dari pencegahan hingga pengobatan terus ditingkatkan derajat kersehatan masyarakat kota Medan. Ini disampaikan Wakil Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution,MSi pada acara peresmian Rumah Sakit Hermina, Selasa (12/12) di Rumah Sakit Herna jalan Asrama Medan. Acara peresmian Rumah Sakit dintadai dengan pemukulan gong, pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita oleh Wakil Walikota didampingi Direktur Utama PT Medikaloka Hermina

dr Hasmoro, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita dan Diretktur Rumah Sakit Hermina dr Harry Yusmady. Selanjutnya kata Walikota, Sedikitnya 59 Rumah Sakit Umum dan 19 Rumah Sakit Khusus baik swasta maupun Pemerintah ditambah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kecamatan-Kecamatan se kota Medan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini merupakan indakator kota Medan merupakan kota yang sehat. Namun di beberapa Rumah Sakit Umum ada juga yang minim fasilitas, tetapi saya berharap seluruh Rumah Sakit terus berkembang dan membangun

secara mandiri ddemimelayani masyarakat yang sakit.” Ujar Wakil. Ir.Akhyar berharap dengan peresmian Rumah Sakit Hermina ini juga semakin aktif dalam dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dan Rumah Sakit diharapkan dapat menolong pasien yang kurang mampu melalui program-program Jaminan Kesehatan Masyarakat. dr.Hasmoro selaku direktur menurut direktur Utama PT Medikaloka dalam laporannya mengatakan pembangunan Rumah Sakit ini dimulai bulan Desembar 2016 selesai bulan September 2017. Rumah Sakit ini berada diatas luas tanah enam ribu meter persegi,” ucap Hasmoro. (VIN)

Jajaran Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan berfoto bersama Kepala Kantor dan Kasubsie Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Langsa pada ruang rapat Ditjen Infrastruktur Keagrariaan.

BPN Langsa Ekspos Inovasi Layanan di Kementerian LANGSA - Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa, Yuliandi menghadiri undangan rapat Direktur Jenderal (Ditjen) Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di ruang rapat Ditjen Infrastruktur Keagrariaan Lantai 2, Mampang, Jakarta Selatan, Senin awal Desember lalu. Rapat dipimpin langsung oleh Ditjen Infrastruktur Keagrariaan,

Ir.R. Muhammad AdiDarmawan, M.Eng.Sc. “Jika Satu Peta Kota Langsa dapat diwujudkan di tahun 2018, maka Langsa adalah Kota Pertama di Indonesia yang memiliki SATU PETA”, ujarnya. Lebih lanjut, Adi Darmawan menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung penuh percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kota Langsa dan Satu Peta Kota Langsa.

Undangan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Kota Langsa baru-baru ini, sehubungan dengan persiapan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN tahun 2017. Dalam rapat tersebut Yuliandi didampingi Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Langsa, Dedi Setiawan untuk mempresentasikan Inovasi yang di-

miliki Kantah Kota Langs ada lamrang kapercepatan PTSL yang merupakan salahsatu program nasional pada Kementerian ATR/BPN. Yuliandi juga menambahkan bahwa dia mengajak dan berharap Pemerintah Kota Langsa, instansi terkait, organisasi non pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat bersama dengan Kantah Kota Langsa untuk mewujudkan Langsa Satu Peta. (FAHMI)

Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi Meriah SUBULUSSALAM - Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi Republik Indonesia di desa sikerabang kecamatan longkip kota Subulussalam di hibur dengan berbagai kegiatan,seperti kuda Kepang, tari tarian dan kegiatan lainnya, Selasa(12/12). Dalam kesempatan itu Walikota Subulussalam Merah Sakti Sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi sekaligus membacakan amanat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sambutan kementrian yang membidangi ketransmigrasian telah menetapkan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi setiap tahun maka tahun 2017 ini adalah Hari Bhakti ke 67 dan momentum Hari Bhakti ini ditentukan sejak tanggal 12 desember tahun 1950 ketika itu dari 77 Transmigrasi diberangkatkan dari Jawa Tengah menuju lam-

pung, karena pada saat itu pemerintah RI pertama memfasilitasi perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan atau pemindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dan itulah disebut sebagai transmigrasi dan awalnya ini adalah program kolonial yang dikenal sebagai kolonisasi seperti pemindahan orang orang Jawa dari kabupaten kedu,jawa tengah ke gedong Tataan Provinsi lampung. Transmigrasi telah berhasil membangun 3.608 pemukiman Transmigrasi yang berada di 619 kawasan Transmigrasi diantaranya telah berkembang menjadi pusat pusat pertumbuhan baru berupa 1183 desa definitive, 385 eks satuan pemiman Transmigrasi semakin berkembang menjadi ibukota kecamatan, 104 eks satuan pemuk iman Transmigrasi mendukung ibukota kabupaten serta 2 ibukota Provinsi.

Kontribusi Transmigrasi dalam pertumbuhan ekonomi di indonesia yaitu dengan mewujudkan kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sebagai ibukota provinsi dan 104 sebagai ibukotakabupaten atau sekitar 19,10 persen dari pusat pertumbuhan wilayah di indonesia hampir 25 juta rakyat indonesiamenikmatihasilkaryanya dengan hidup berkemandirian di kawasan Transmigrasi. Mereka ini tersebar diseluruh Nusantara mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi yang berbagai peluang usaha dan kesempatan kerja dan Budaya maka harapan saya dapat mempercepat pengembangan wilayah melalui pembangunan dan kawasan. Maka saat ini Indonesia dihadapkan berbagai tantangan baik global maupun nasional tetapi tantangan yang paling serius adalah menyangkut dengan Demografis karena pada tahun 2030 pada

tingkat global penduduk dunia diperkirakan mencapai 8 milyar orang. Dan pada tahun 2050 mencapai 9 milyar orang lebih, sehingga dunia perlu memproduksi 70 persen lebih pangan dari yang diproduksi pada saat ini karena meningkatkannya kosumsi pangan, berkonsekuensi meningkatnya kebutuhan manusia Air dan energi dan Tanah. Mengatasi hal ini kebijakan kementrian Desa pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengambil langkah melalui 4 program antara lain, Purkades, Embung Desa, Bumdes dan Sarana Prasarana. Maka pemerintahan untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera harus mendorong percepatan perkembangan desa desa defenitive menggelontorkan dana desa dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.(KARTOLIN)

KPU Sumut Minta PPDP Juga Mendata Gelandangan, Pengemis dan PSK MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara minta jajarannya KPU di delapan kabupaten/kota terutama pada petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, untuk melakukan pendataan lebih intensif khususnya untuk gelandangan, pengemis dan para pekerja seks komersial (PSK). “Kalau kita berbasis data saja, maka saya bilang ke KPU kabupaten / kota pastikan di instansi lingkungan anda. Contoh, Dinsos kami tanya punya data tidak gelandangan, pengemis dan pekerja seks komersial (PSK), punya tidak mereka data, sepanjang mereka punya KTP elektronik dan surat keterangan kita masukkan tidak ada hak kita melarangnya, makanya nanti PPDP Deli Serdang harus turun ke Bandar baru mendata kesana,” kata Nazir Salim Manik kepada sejumlah wartawan, usai digelarnya forum koordinasi tersebut oleh KPU Sumut dengan menghadiri delapan kabupaten/kota penye-

langgara Pilkada di Santika Dyandra Medan, Senin (11/12). Karena menurut Nazir, penyelenggara Pemilu tidak boleh membiarkan ada masyarakat yang tidak terdata, meski sekalipun kepada orang kurang waras (sakit jiwared) yang selama ini berada di jalan dan bahkan melintas di kantor KPU. “Mana boleh orang gila yang jalan kaki di depan KPU langsung kita bilang gila, harus kita tanya sepanjang tak dinyatakan gila oleh dokter. KPU tak berwenang menilai orang,” sebutnya. Demikian halnya terkait meninggal dunia, ujar Nazir menambahkan, KPU kabupaten/kota dalam hal ini PPDP didorong melakukan konfirmasi kepada instansi pemerintah terendah dalam suatu wilayah, guna mendata jumlah orang yang meninggal pada daerah itu. ”Kita coret di data pemilih belum tentu tidak timbul di 2019, karena orang matinya tak bangkit lapor ke Disdukcapil,” paparnya. Lebih lanjut, berkenaan dengan

digelar Forum Koordinasi Data Pemilih Terintegrasi saat ini dalam upaya pengayaan data pemilih pada pelaksanaan pemilihan gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional termasuk di delapan kabupaten / kota di Sumatera Utara. “Melalui forum ini, data yang ada di setiap instansi pemerintah, TNI/Polri dan dinas-dinas terkait dalam rangka pengayaan data pemilih kita agar lebih baik lagi,” sebutnya. Dikatakan Nazir, fakta selama ini bahwa KPU terkesan hanya berkoordinasi dengan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) itu tidak terbantahkan karena dinas tersebut sebagai pemberi data utama. “Tapi, dilapangan seperti saya ceritakan tadi ketika tanggal 27 Juni 2018 nanti ada orang yang sebenarnya TNI/Polri sudah pensiun, tapi karena KTP elektroniknya atau surat keterangannya masih tertulis tentara atau polisi pasti PPDP kita takut, makanya kita minta Pak Pangdam, Pak Danrem

dan Pak Dandim turut hadir, agar mana yang sudah pensiun biar sama-sama kita eksekusi disini,” ungkapnya. Menurutnya, hal itu penting agar saat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada pelaksanaan Pilgusbu dan Pilkada 2018 mendatang diberikan khususnya setelah hak pilihnya dilengkapinya. ”Begitu kita urus dokumen kependudukan aktifnya saat pensiun TNI/Polri, itulah tugas kita merubahnya,” sebutnya. Jadi ini baru pertemuan awal, terang Nazir kembali, kedepan akan lebih sering, karena di forum ini disampaikan soal pentingnya KTP elekronik dan surat keterangan. Sementara, berkenaan dengan bakal hilangnya sebanyak 1,7 juta suara dikarenakan belum melakukan perekaman e-KTP di Sumatera Utara. ”Itu tak kita bahas, kami tak mau klaim ini menjadi sesuatu ganjalan komunikasi dengan Disdukcapil kabupaten/kota. Nanti dibilanglah ‘baper’ kali KPU orang belum selesai kok,”ungkapnya kembali. (VIN)

TRIWULAN IV CAIR RP510 MILIAR

Wakil Walikota Hadiri Natal GBI Medan Plaza MEDAN - Wakil Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution menghadiri Perayaan Natal Keluarga Besar GBI Medan Plaza yang digelar di GBI Rumah Persembahan, Jl. Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu (13/12) malam. Turut mendampingi Kadis P2K Marihot Tampubolon, Kadis Ketenagakerjaan Hannelorre Simanjuntak serta Camat Medan Tuntungan, Gelora KP Ginting.

Wakil Walikota berharap umat Kristiani yang ada di Kota Medan terus memberikan kasih kepada sesama, menebarkan benih kebaikan, dan menghilangkan rasa permusuhan, apalagi sesungguhnya kita semua adalah satu kesatuan yang diikat dengan tali persaudaraan sebangsa dan setanah air. Perayaan Natal Keluarga Besar GBI Medan Plaza dihadiri oleh ribuan jemaat dari 29 GBI

Cabang yang ada di Kota Medan. Ibadah yang dilayani oleh Gembala Pembina Pdt. R. Bambang Jonan tersebut dimulai pada pukul 18.00 WIB, dimeriahkan oleh Tim Pray and Worship serta dirangkaikan dengan Drama Musikal tentang "Kesetiaan Ayub Kepada Tuhan". Dalam Pesan Natal yang disampaikan Pdt Bambang Jonan, Jemaat dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus

melainkan juga menderita untuk Dia. Untuk itu ia meminta kepada jemaat agar meneladani kesetiaan Ayub yang tulus iklas kepada Tuhan meskipun ia berada dalam masa masa pencobaan terberat dalam hidupnya. Ribuan jemaat tampak serius dan hikmat mengikuti jalannya ibadah. Ibadah ditutup dengan prosesi penyalaan lilin diiringi Lagu Malam Kudus, serta doa berkat.(VIN)


7

KPK POS E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

POLITIK

SUMUT ACEH

Hadapi Pemilu, KPU Sumut Minta Dukungan Masyarakat MEDAN - Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Mulia Banurea mengatakan dalam pelaksanaan Pilgubsu 2018, tidak akan diikuti oleh Calon perseorangan (independen). Bukan itu saja dari hasil penelitian yang dilakukan untuk wilayah Sumatera Utara masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik. "Kita harapkan kerjasama dari Pemerintah melalui Dinas Kependudukan agar kiranya dapat mengajak warganya untuk melakukan perekaman KTP. Karena syarat utama jadi pemilih wajib punya KTP-EL," kata Mulia Banurea dalam siaran persnya saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Perempuan, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Nias (Induk) di Aula Kantor Bupati Nias (Induk), Ononamolo 1 lot, Gunungsitoli, Sabtu (9/12) kemarin. Selain itu, Dia juga berharap peran serta masyarakat untuk membantu meningkatkan partisipasi pemilih khususnya dalam menghadapi Pilgubsu 2018 dan Pemilu 2019.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hj Dra Evi Novida Ginting, MSP yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpinnya dan Peran perempuan dalam pesta demokrasi sangat penting. Maka dari itu setiap warga khususnya perempuan harus memastikan dirinya terdaftar menjadi pemilih. Sehingga untuk memastikan warga telah terdaftar dalam Daftar Pemilih dapat dicek di website KPU (www.kpu.go.id) atau bisa juga melalui Sidalih. Namun syarat paling utama menjadi pemilih adalah memiliki E-KTP. "Bisa akses melalui laptop atau smartphone android masing - masing". ujarnya dihadapan para tamu undangan seperti diantaranya Asisten 1 Setda Pemkab Nias, Kasat Intelkam Polres Nias, Kasdim TNI AS 0213 Nias, Kasipidum Kejari Gunungsitoli, Kepala Disdukcapil Kabupaten Nias, Kabid Politik Kantor Kesbangpol Kabupaten Nias, KPU Kota Gunungsitoli,

KPU Kabupaten Nias Utara, KPU Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Barat, Pesatua Dharmawanita dan Tim Penggerak PKK, serta perwakilan perempuan dari tiap Kecamatan dan tiap organisasi/LSM Dalam kesempatan itu pula, ia juga memberitahu bahwa saatnya perempuan untuk menjadi pelaku Pemilu. Menjadi pelaku pemilu bisa dilakukan dalam segala sektor yakni menjadi penyelenggara Pemilu atau menjadi peserta Pemilu. Karena saat ini kesetaraan gender menjadi bagian prioritas. Maka diharapkan agar para kaum perempuan untuk selalu optimis dengan berani tampil dalam segmen manapun. Sedangkan Ketua KPU Kabupaten Nias, Abineri Gulo, dalam penyampaiannya berharap kiranya melalui sosialisasi ini para kaum perempuan dapat menjadi agen sosialisasi Pemilu di wilayahnya masing - masing. "Peran serta kaum hawa juga sangat menentukan dalam setiap kepemiluan," ucapnya.(VIN)

Akhyar Ajak Kader PKK Buat Gerakan Mewadahi Sampah MEDAN - Wakil Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution, M.Si mengajak para Kader PKK membuat gerakan mewadahi sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Ajakan itu disampaikan Wakil Walikota Medan ketika membuka Rapat Konsultasi Daerah TP PKK Kota Medan Tahun 2017 di Gedung Serba Guna PKK Kota Medan, Kamis (14/12). Hadir pada Rakonda tersebut Wakil Ketua I TP PKK Kota Medan Hj. Nurul Khairani Akhyar, Asisten Pemerintahan dan Sosial Kota Medan, Drs. Musaddad, Kadis P3APM Damikrot, Camat dan Lurah, Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan, serta para kader PKK Kelurahan se Kota Medan. "Ibu-ibu PKK diharapkan bisa membantu Pemerintah Kota Medan medan dalam menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangganya," kata Akhyar "Ingatkan tetangga dan keluarga tentang

bagaimana caranya mengelola sampah lingkungan dengan baik dan benar. Dengan demikian PKK ikut memfasilitasi kebutuhan warga akan kebersihan lingkungan masyarakat," sambungnya lagi. Disamping itu dirinya berharap Rakonda PKK Tahun 2017 ini bisa dilaksanakan dengan baik, merancang program kerja PKK yang baik, terukur dan mendukung program-program pembangunan Pemerintah Kota, terutama menjadikan Kota Medan yang bersih, indah dan nyaman. Di hadapan para Pejabat Pemko Medan dan para Kader PKK, Akhyar menekankan, sesungguhnya kalau kita mau untuk bergerak bersama, kurang dari 6 bulan program menjadikan Medan Bersih, Indah dan Nyaman akan tercapai. "Untuk itu sama-sama kita dukung program pembangunan kota dengan pembangunan karakter masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya agar mampu hidup mandiri," tutup Akhyar. (VIN)

KPU Sumut Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Parpol MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengelar rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual partai politik (Parpol) di Polonia Hotel Medan, Kamis (14/12) . Rapat koordinasi yang diikuti 18 Parpol ini dibuka oleh Ketua KPU Sumut Drs Mulia Banurea MSI turut juga dihadiri anggota KPU Dr Iskandar Zulkarnain, Yulhasni SSos dan Maruli Pasaribu selaku Kabag hukum dan teknis. Ke-18 Parpol yang hadir tersebut yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Idaman, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional

Demokrat (Nasdem). Selanjutnya, Partai Bhineka Tunggal Ika, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Republik, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengungkapkan, rapat koordinasi persiapan verifikasi faktual Parpol di tingkat Propinsi Sumatera Utara ini dilakukan untuk mengetahui mengenai kepengurusan Parpol, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap serta verifikasi faktual ( Vertual) keanggotaan di kab/kota di Sumut. "Tujuan vertual kepengurusan untuk mengecek kebenaran adanya kepengurusan Parpol sesuai

dengan yang tertera dalam surat keputusan (SK) kepengurusan Parpol tingkat propinsi dan lampiran 2 model FI Parpol. Sementara itu, Kabag hukum dan teknis Maruli Pasribu mengatakan, jadwal vertual kepengurusan keterwakilan perempuan dan domisili kantor akan dilaksanakan mulai hari ini, Jumat (15/12). Untuk jadwal vertual kepengurusan dimulai 15 - 21 Desember 2017, penyampaian hasil vertual 22 - 23 Desember 2017, perbaikan terhadap hasil vertual oleh Perpol 24 - 26 Desember 2017, vertual hasil perbaikan 29 - 31 Desember 2017 nanti. " Untuk pengusulan Berita Acara (BA) hasil vertual 13 Januari 2018, Rekapitulasi hasil vertual 8 - 11 Januari 2018, penyampaian hasil vertual ke KPU RI 12 -14 Januari 2018," ungkap Maruli mengakhiri.(VIN)

Wakil Walikota Harapkan Rumah Sakit Bantu Pasien Tidak Mampu MEDAN - Pihak Rumah Sakit diharapkan dapat membantu pasien yang tidak mampu secara ekonomi melalui berbagai program jaminan kesehatan masyarakat. Harapan ini disampaikan Wakil Walikota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution M.Si saat meresmikan Rumah Sakit Umum (RSU) Mitra Medika, Selasa (12/12) siang. Akhyar juga berharap nantinya ketika Rumah Sakit Umum yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Harjosari I, Medan Amplas ini mulai beroperasi, tidak membeda-bedakan pelayanan bagi pasien dari kalangan mana pun. Dalam peresmian yang dihadiri Komisaris PT Mitra Medika Insani Dr dr Hj Arifah Devi Fitriani MKK, Direktur RS Mitra Medika Dr H Syahrial R Anas MHA, Pengamat Kesehatan Sumatera Utara, Prof Chairuddin Lubis, para dokter, dan segenap pejabat Pemko Medan itu, Wakil Walikota mengungkapkan, sampai saat ini

Pemko Medan berupaya maksimal untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program yang dijalankan Dinas Kesehatan, mulai dari pencegahan sampai pengobatan. Selain itu, lanjutnya, terdapat sedikitnya 59 rumah sakit umum dan 19 rumah sakit khusus, baik swasta maupun pemerintah, yang telah berdiri di Medan untuk melayani masyarakat, ditambah lagi dengan kehadiran puskesmas dan puskesmas pembantu di kecamatan-kecamatan yang menunjukkan Kota Medan terus berkomitmen tingkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Namun perlu diakui, ada beberap rumah sakit yang fasilitasnya masih relatif minim. “Saya berharap seluruh pihak rumah sakit ini terus berkembang dan membangun secara mandiri demi melayani masyarakat, sehingga masyarakat semakin nyaman berobat di Kota Medan,” ungkap

Akhyar. Sementara itu Dirut RSU, Dr. H. Sjahrial Anas mengungkapkan dengan diresmikannya rumah sakit ini menjadi beban amanah bagi kami untuk menjalankan rumah sakit ini sebaik-baiknya bagi kemashalatan umat. "Kehadiran kami bukan untuk bersaing, melainkan menjadi penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan sebagaimana yang juga menjadi visi misi dari Pemko Medan," sambung Sjahrial. Peresmian itu ditandai dengan pelepasan balon dan penguntingan pita oleh Wakil Walikota Medan yang dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas RSU Mitra Medika. Di samping itu peresmian juga dirangkaikan dengan Penandatanganan MOU antara RSU Mitra Medika dengan BPJS sekaligus penyerahan bantuan berupa 1000 kartu BPJS secara gratis kepada masyarakat miskin di Kota Medan.(VIN)

HUT Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Ke-18 Tahun 2017 Meriah MEDAN - Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kota (DWP) Medan Hj. Rita Maharani Dzulmi Eldin, SH merayakan HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-18 Tahun 2017 bersama pengurus dan anggota DWP Kota Medan, Senin (11/12) di Gedung Serba Guna PKK Kota Medan. Ditandai dengan pemotongan tumpeng dan juga kue ulang tahun yang diiringi dengan lantunan lagu selamat ulang tahun yang dinyanyikan oleh seluruh anggota DWP Kota Medan. Hadir dalam perayaan tersebut Ketua DPC GOPTKI Kota Medan, Hj. Nurul Khairani Akhyar Nasution, Ketua DWP Kota Medan, Ny. Khairul Syahnan, Ketua Panitia, Ny. Musaddad Nasution serta para istri PNS Kota Medan yang tergabung dalam DWP Kota Medan. Perayaan HUT DWP Kota Medan turut dimeriahkan dengan

Lomba Fashion Show bertemakan Batik Medan yang diikuti oleh para peserta dari anggota DWP OPD dan Kecamatan seKota Medan. Mengambil tema "Pengembangan Kualitas Istri Aparatur Sipil Negara Menuju Ketahanan Keluarga", Penasehat, Rita Maharani berharap DWP bisa terus eksis dalam mendukung pembangunan Kota Medan, khususnya pembangunan karakter wanita yang tangguh dan kuat. "Sebagai istri PNS, peran DWP sangatlah strategis, selain menjadi pendamping dan mendukung keberhasilan suami, wanita juga dituntut berperan dalam pembangunan dan mendukung program pemerintah," ungkap Rita Maharani yang juga merupakan Ketua TP PKK Kota Medan. Maka dari itu sambungnya kehadiran DWP di Kota Medan

harus mampu memberi harapan besar bagi Pemko Medan untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ketua DWP Kota Medan Ny. Khairul Syahnan ketika membacakan sambutan Ketua DWP pada HUT DWP Ke-18 Tahun 2017 mengatakan bahwa tema tahun ini menuntut istri PNS untuk meningkatkan kualitas diri dan selalu kritis dalam melihat isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, sehingga kontribusi DWP menjadi semakin nyata. Sebelumnya Ketua Panitia menuturkan Kegiatan HUT DWP Kota Medan ini telah dimulai dari beberapa minggu lalu dengan melakukan anjangsana di 3 Panti Asuhan, yakni Panti Asuhan YPPI Kecamatan Medan Baru, Panti Asuhan Al Wasliyah

Kecamatan Medan Sunggal, serta anak yatim di Kecamatan Medan Belawan. Diakhir acara, Dewan Juri mengumumkan para pemenang lomba Fashion Show Batik Medan dari kedua kategori yang diperlombakan. Tampil sebagai pemenang Kategori Kecamatan, Indah Cindy Simamora (Kecamatan Medan Amplas) dan Peserta Pemenang dari Dinas Dukcapil pada Kategori OPD. Penasehat DWP Kota Medan Rita Maharani, yang menyerahkan langsung hadiah kepada para pemenang lomba Fashion Show, mengaku kagum dengan kreatifitas peserta lomba dalam memadupadankan Batik Medan dengan sentuhan-sentuhan fashion yang modern, enerjik, dan elegant. Dirinya berharap Batik Medan semakin dicintai dan menginspirasi orang banyak.(VIN)

Ivan Batubara Ambil Formulir, Doli Tepis Isu Mahar MEDAN - Penjaringan eksternal Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Partai Golkar semakin ramai. Hal itu terjadi setelah perseteruan Hanafiah Harahap dengan Tim 10 mulai melibatkan Ketua Umum DPD Golkar Sumut, H Ngogesa Sitepu. Hanafiah yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos, terus mengkritisi Tim 10. Wakil Ketua Bidang Legislatif DPD Partai Golkar Provinsi Sumut tersebut merasa ada yang menjanggal dengan keputusan Tim 10 karena mencoret atau mendiskualifikasi dirinya hanya karena tidak bisa hadir memenuhi undangan verifikasi pada 13 Desember 2017. Padahal, Hanafiah sudah memberitahukan bahwa dirinya sedang berada diluar kota untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Sumut. Selain itu, Hanafiah juga telah meminta keringanan berupa penjadwalan ulang proses verifikasi pada 14 Desember 2017. Sayangnya, permohonan itu ditolak dan akhirnya digugurkan sebagai Balon Wakil Gubernur Sumut internal Partai Golkar. “Saya sudah komunikasi dengan tim 10 diantaranya dengan Yasir Ridho, Rolel Harahap, Rini Sofianti. Mereka ada 10 orang,

kan gak mungkin kepada semua diberitahu agar minta penjadwalan ulang,” kata Hanafiah, Jumat (15/12). Dia bilang ketiga nama yang diinformasikan tentang permohonan penjadwalan ulang proses verifikasi pada 14 Desember 2017 kompak memberikan jawaban yang sama. “Mereka menolak,” tegasnya. Hanafiah menegaskan bahwa Tim 10 tidak punya hak memberikan sebuah keputusan. Sebab, Tim 10 merupakan pekerja partai. “Mereka (Tim 10) pekerja partai, jadi harus dilaporkan dulu ke mekanisme partai. Nanti partai yang memutuskan,” bebernya. Pria berkumis tebal itu pun memedomani jadwal yang telah disusun yakni proses penjaringan dilakukan tiga hari mulai 11-13 Desember 2017. “Kembali saya tegaskan, tim penjaringan tidak diperkenankan mengambil keputusan karena keputuaan tersebut dimiliki partai melalui rapat khusus atau pleno,” tegasnya. Oleh karena itu, dia meminta agar Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ngogesa Sitepu turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. “Saya percaya Ketua (Ngogesa) dalam kapasitasnya akan meminta pertanggungjawa-

ban kinerja tim melalui forum resmi, dan memang demikian mekanismenya,” tegasnya. Ketua Tim 10 Penjaringan Cawagubsu Golkar Sumut, Sahlul Umur Situmeang sendiri sudah menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan mekanisme yang ditetapkan. Dia juga membantah isu mahar yang sempat berhembus. “Kita tegaskan Tim 10 tak pernah meminta satu sen pun kepada calon yang mendaftar ke Tim 10. Lagipula Tim 10 hanya melalukan penjaringan, yang menentukan adalah DPP Partai Golkar,”ungkap Mantan Ketua DPRD Kota Sibolga ini. Isu mahar itu juga dibantah Doli Sinomba Siregar, satu-satunya yang lolos dari pendaftaran internal Golkar. Doli menegaskan, keputusannya maju menjadi Balon Wagubsu dari Partai Golkar merupakan rasa tanggungjawabnya membesarkan partai. “Sedari awal saya menegaskan ini adalah hak politik saya untuk maju. Apalagi saya adalah kader dan pengurus Golkar Sumut. Terimakasih lah kepada kawankawan media yang ikut mengawal langkah saya ini,” kata Doli. CEO PSMS Medan ini menilai proses penjaringan berjalan sesuai mekanisme yang ditetap-

kan. “Tim 10 dibentuk menjalankan keputusan rapat pleno Golkar. Jadwal dan tahapantahapan pendaftaran berjalan sesuai yang dijadwalkan. Saya tidak pernah dimintai mahar oleh Tim 10,” tegas Doli. Penjaringan Cawagubsu Golkar pada Jumat (15/12), kembali menerima sosok yang mengambil formulir. Kali ini, Ketua Kadin Sumut, Ivan Iskandar Batubara ikut mengambil formulir melalui kuasanya M Husein. “Tadi datang perwakilan Ivan Iskandar Batubara untuk mengambil formulir pendaftaran,” kata Sahlul didampingi Wakil Ketua Suruhenta Sembiring, Rolel Harahap, Syamsul Qamar dan Willer Pasaribu. Dengan demikian, Sahlul mengatakan sudah ada dua nama dari eksternal Golkar Sumut yang mengambil formulir. Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Utara incumbent, Nurhajizah Marpaung juga mengambil formulir. Tim 10 membatasi pendaftaran eksternal ini hanya sampai 17 Desember 2017 pukul 17.00 WIB. “Pendaftaran hanya sampai 17 Desember 2017 di Sekretariat Tim 10 Kantor Golkar Sumut Jalan Sei Bagerpang Medan,” tandas Sahlul.(SP)

OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK

2018 Hingga 2019 Tugas Besar Sudah Berada di Pundak Panwas MEDAN - Tahun 2018 dan tahun 2019 disebut menjadi tahun politik. Saat itu diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan beririsan dengan tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden 2019. Banyak orang yang mengatakan tahun 2018 dan 2019 akan menimbulkan berbagai ketidakpastian dalam proses penyelenggaraan pemilihan. "Saya yakin, karena bapak/ ibu menjadi pengawas Pemilu, ada ketenangan, ada kedamaian di tempat masing-masing." ungkap Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar SH LLM PhD saat menghadiri Natal Keluarga Besar Pengawas Pemilihan Umum se Sumut di Balai Rasa Sayang Hotel Polonia, Medan, Sabtu (9/12). Mulai tahun ini hingga 2019 tugas besar berada di pudak pengawas pemilihan (Panwas). Pemilihan kepala daerah 2018 yang bersamaan dengan tahapan

pemilihan umum tahun 2019 butuh kerja keras dan pengorbanan. Fritz meminta Bawaslu dan Panwas merefleksi diri sebelum tahun 2017 berakhir. Diyakini, terjadi perubahan besar kepada seluruh anggota Panwas di 33 kabupaten/kota. Selama ini bertugas dari berbagai latar profesi, kini menjadi pengawas pemilu. "Di Bawaslu tak ada tanggal merah, tanggal hitam semua, kita diberikan tugas sama Tuhan sebagai pengawas. Ada tanggungjawab yang Tuhan berikan. Pergunakanlah tanggungjawab itu sehingga menjadi terang dalam kegelapan," katanya. Anggota Bawaslu Sumut Hardi Munte SH MH mengatakan, penyelemggaraan Natal Keluarga Besar Panwas dilaksanakan di tengah kesibukan mengawasi tahapan, bentuk kerjasama dalam suka cita. Perayaan Natal sebagai bentuk kejasama dan kekompa-

kkan sebagai penyelenggara. Juga kekompakan dalam keluarga, karena sejak menjadi pengawas, waktu untuk keluarga akan berkurang, jam makan dan istirahat juga tidak teratur. "Di tengah kesibukan ini, kita harus tetap memuliakan Tuhan dengan suka cita. Dengan natal ini, harapan kita terselenggaranya Pilgubsu (pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, red) dan Pemilu dengan baik," katanya. Ketua Panitia natal Alen Sitohang menyampaikan ucapan terima kasih, karena Natal Panwas se Sumut terselenggara di tengah kesibukan pengawasan tahapan. "Saya sangat berterima kasih dan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia dan semua pihak, yang mempersiapkan acara di tengah kesibukan masing-masing," katanya. Pdt Langsung Sitorus S Th dalam kotbahnya mengatakan Panwas harus bisa bijaksana dan

adil dalam bekerja. Sebagaimana tema Natal yang dikutip dari (Titus 2:12), "Hiduplah dengan bijaksana, adil dan beribadah kepada Tuhan" dan sub tema "Melalui perayaan natal ini, Pengawas Pemilu hadir dalam kebijaksanaan dan keadilan serta senantiasa menjadikan tugas pengawasan penyelenggaraaan pemilihan umum sebagai bgian dari ibadah kepada Tuhan". Hadir dalam acara, Anggota Bawaslu Sumut Aulia Andri SSos MSi mewakili Ketua Bawaslu Sumut, Wadir Reskrimum Polda AKBP Maruli Siahaan dan Kasubdit I Kamneg Poldasu AKBP Janus Pakpahan mewakili Kapolda Sumut, Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon, Anggota KPU Sumut Benget Silitoga dan Anggota KPU Medan Pandapotan Tamba, perwakilan Pangdam I/BB serta undangan dari berbagai lembaga dan organisasi masyarakat. (VIN)


13

KPK POS E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Dana Beras untuk Orang Miskin Dikorupsi, Camat Dan Kades Paluta Diadili

MEDAN- Camat Padangbolak, Padang Lawas Utara (Paluta), Amrin Junirman Siregar dan Kepala Desa Batang Baruhar Julu, Paluta, Mulia Harahap duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (15/12). Keduanya disidangkan di Ruang Kartika secara terpisah terkait perkara dugaan korupsi dana Beras Miskin (Raskin) senilai Rp 800 juta di desa tersebut pada tahun 2015 lalu. "Masing-masing terdakwa pada Desember Tahun 2015, bertempat di Kantor Camat Padang Bolak Bawah Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Naufal. Selain itu, JPU menyebutkan berdasarkan Keputusan Ment-

eri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014, tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015, Camat turut bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. Sementara itu pagu anggaran beras untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) per-Kecamatan di Kabupaten Paluta, pelaksanaan penyaluran Raskin untuk tahun 2015 di wilayah tersebut, direncanakan mulai pada awal Februari 2015. “Camat Bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi Raskin Kecamatan," sebut Jaksa. Akibatnya perbuatan masing-masing terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.(TNC)

Pengacara Penyuap Panitera PN Jaksel Dituntut 3 Tahun Bui JAKARTA– Pengacara Akhmad Zaini dituntut tiga tahun penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan karena menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi sebesar Rp425 juta. “Agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Akhmad Zaini secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Akhmad Zaini dengan pidana penjara selama 3 tahun ditambah denda Rp50 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti kurungan 3 bulan,” kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (14/12). Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. “Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa memberikan keterangan secara jujur sehingga mempercepat proses persidangan, mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. Terdakwa masih punya tanggungan keluarga yaitu istri dan 4 anak yang masih butuh biaya sekolah,” tambah jaksa Kresno. Akhmad Zaini adalah pengacara yang mewakili perusahaan PT Aqua Marine Divindo Inspection (AMDI) dalam perkara perdata Nomor 688/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel. PT AMDI digugat oleh PT Eastern Jason Fabrication Services (PT EJFS) Pte Ltd agar membayar ganti rugi akibat wanprestasi sebesar 7.603.198,45 dolar AS dan 131.070,50 dolar Singapura.

Perkara diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditangani Djoko Indiarto (ketua majelis), Tursina Aftianti yang diganti Agus Widodo (anggota I), Sohi yang diganti Sudjarwanto (anggota II) dan panitera pengganti adalah Tarmizi. PT AMDI lalu mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada PT EJFS sebesar 4.995.011,57 dolar AS. Zaini pada akhir 2016 menyampaikan kepada Direktur Utama PT AMDI Yunus Nafik mengenai biaya untuk persidangan dan Yunus bersedia menyiapkan biaya Rp1,5 miliar bila gugatan PT EFJP ditolak dan gugatan rekonpensi PT AMDI diterima. Pada Maret-Mei 2017, Zaini menemui Tarmizi di ruang panitera pengganti PN Jakarta Selatan dan meminta Tarmizi menyampaikan kepada majelis hakim agar PT AMDI dibantu dalam gugatan wanprestasi yang sedang disidangkan dan Tarmizi menanggapi permintaan terdakwa dengan mengatakan akan disampaikan kepada majelis hakim. Zaini lalu memberikan uang Rp25 juta kepada Tarmizi pada 20 Juni 2017 melalui transfer atas nama Tedy Junaedy, tenaga honor kebersihan di PN Jaksel yang dipinjam rekeningnya oleh Tarmizi. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi saat liburan Idul Fitri. Tarmizi lalu meminta Zaini menemuinya dan menanyakan keseriusan PT AMDI dalam gugatan wanprestasi karena dirinya telah dipercaya hakim ketua Djoko Indiarto sehingga dapat meyakinkan majelis hakim agar membantu PT AMDI. Pada 16 Juli 2017, Zaini juga memesankan kamar untuk menginap Tarmizi dan rombongan keluarga serta teman-temannya di hotel Garden Palace Surabaya dan memberikan fasilitas lain berupa hotel/vila di Batu, Malang, serta membelikan oleholeh untuk Tarmizi. Zaini masih menyewakan mobil selama 3-4 hari sebesar Rp5 juta yang dibayar PT AMDI atas persetujuan Yunus Nafik.(AC/IN)

Pengemplang Pajak Diganjar Delapan Bulan Penjara JAKARTA– Seorang terdakwa pengemplang pajak di Palembang, Sumatera Selatan, dijatuhi pidana penjara selama delapan bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Majelis hakim yang diketuai Paluko Hutagalung menyatakan Tantowi Jauhari (49), direktur PT Srikandi Agung, terbukti menyebabkan kerugian negara karena tidak menyetorkan kewajiban pajak. “Perbuatan terdakwa terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (i) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” kata Hakim Paluko, Kamis (14/12). Putusan majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Emir Ardiansyah dan Adi Purnama.

JPU menuntut pidana penjara selama setahun dan pidana denda dua kali pajak terutang, yaitu sebesar Rp334.890.986 yang paling lambat dibayar setahun pascaputusan pengadilan. JPU menyebutkan terdakwa tidak menyetorkan pajak pendapatan (PPN) sebesar 10 persen ke kas negara sebesar Rp167.445.493. Menurut majelis hakim terdapat unsur yang meringankan, yakni terdakwa mengakui semua per-

buatannya dan menyesalinya. Selain itu, terdakwa juga bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga. Sedangkan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mencerminkan warga negara yang taat membayar pajak. Terdakwa juga sudah merugikan keuangan negara dari pajak yang tidak disetorkan. Terdakwa mendapatkan kontrak kerja sama dengan Pertamina MOR II untuk pengadaan tenaga

KPK Ajak Sektor Swasta Bangun Integritas Cegah Korupsi JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pihak swasta untuk membangun integritas dan mencegah korupsi. Ajakan ini bukan tanpa alasan. Dari 670 koruptor yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2017, terdapat 170 koruptor atau lebih dari 25 persen yang berasal dari unsur swasta. Dengan jumlah ini, sektor swasta merupakan yang paling banyak dijerat lembaga antikorupsi ketimbang unsur kepala daerah, anggota legislatif maupun penyelenggara negara lainnya. Untuk itu, KPK mengingatkan agar sektor swasta dalam hal ini perusahaan wajib menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi. Salah satunya dengan memiliki ahli pembangun integritas (certified integrity officer). Kehadiran ahli pembangun integritas ini telah dikukuhkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang menandatangani Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Ahli Pembangun Integritas (SKKNI API). Penandatangan itu dilakukan Hanif dengan didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Selasa (12/12). “Saya berharap standar kompetensi ini bisa berjalan dengan baik dan sang ahli nanti bisa menjadi penegak integritas organisasi,” kata Hanif dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (13/12). SKKNI API ini merupakan satu dari 10 rekomendasi yang dihasilkan International Business Integrity Conference (IBIC). Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, SKKNI API merupakan bagian dari upaya KPK menghindari dunia usaha dari tindak pidana korupsi dan melakukan langkah-langkah pencegahan sedapat mungkin dalam organisasinya. KPK pun telah bekerjasama dengan Kadin agar dapat menjangkau seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. KPK juga sedang menyusun panduan pencegahan korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no. 13 Tahun 2016. Panduan ini diharapkan rampung pada 2018 mendatang. “Agar di setiap perusahaan yang

beroperasi di Indonesia ada orang yang bertugas untuk menegakkan integritas perusahaan. Ada orang yang bisa ditanya apakah suatu tindakan itu termasuk gratifikasi atau tidak, termasuk suap atau tidak,” kata Pahala. Ahli pembangun integritas merupakan sebuah posisi yang wajib dimiliki sebuah perusahaan. Ahli pembangun integritas juga bertugas untuk memperteguh visi dan nilai-nilai integritas organisasi. Ahli ini mendapat perintah dan arah yang jelas dari manajemen tingkat atas dan menengah serta menerapkan kebijakan, peraturan dan tata kelola organisasi yang mendukung terbangunnya integritas secara kelembagaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 pada Senin (11/12) lalu. Saat itu, Presiden mengatakan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi harus terus ditingkatkan. Di satu sisi, pemerintah juga berupaya terus memperkecil celah korupsi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah terjadinya kejahatan luar biasa itu. Ketua KPK Agus Rahardjo berharap badan usaha milik negara (BUMN) menjadi pelopor dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan dan manajemen antisuap secara internal. Sistem pencegahan yang terbangun di internal

BUMN ini diharapkan dapat ditularkan pada perusahaan-perusahaan vendor, supplier atau perusahaan sub-kontraktor di sekelilingnya. “Mari kita budayakan antisuap dengan praktik bisnis yang baik, kita terapkan sistem anti manajemen antisuap dan kita monitor,” katanya. Diketahui, MA telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. PT. Duta Graha Indah (DGI) yang saat berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) menjadi korporasi pertama yang menjadi tersangka KPK pasca-terbitnya Perma nomor 13. PT DGI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan proyek rumah sakit Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. PT DGI diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 25 miliar dari proyek senilai Rp 138 miliar. Dalam Perma ini, hakim bisa menilai kesalahan korporasi jika korporasi dianggap 'tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum'. Dengan demikian, penerapan langkahlangkah pencegahan dan manajemen antisuap akan berdampak positif terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan peraturan MA tersebut. Penerapan standar

ini bisa memperingan hukuman bagi korporasi jika suatu saat tersandung kasus korupsi karena terbukti telah berupaya jauh-jauh hari menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi. Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan menyatakan, penerapan manajemen antisuap ini bukan jaminan bahwa suatu korporasi tidak melakukan korupsi. Namun, penerapan manajemen antikorupsi ini setidaknya menjadi upaya perusahaan mencegah korupsi. "Penerapan manajemen antisuap menjadi bukti bahwa korporasi telah berupaya melakukan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah korupsi,” katanya.? Untuk membantu sektor swasta memecahkan berbagai hambatan dan menghindari para pelaku usaha tergelincir melakukan tindak pidana korupsi, KPK membentuk forum diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha di lima sektor utama: kesehatan, infrastruktur, pangan, kesehatan, kehutanan dan migas. Di tingkat provinsi, KPK juga menggandeng KADIN untuk membentuk forum yang sama dengan nama Komite Advokasi Daerah. Komite ini telah dibentuk di delapan provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Diharapkan, komite ini akan terbentuk di daerah lainnya pada 2018 mendatang.(SP/IN)

Kasus Richard, Pengacara Pertanyakan Surat Misterius BPN Bali JAKARTA– Sirra Prayuna kuasa hukum Christoforus Richard menilai dari tiga saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara Surat Palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/12), terungkap adanya keteledoran dari para penyidik Mabes Polri. Para penyidik menurut dia, kedapatan tidak mendalami petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam P19. Petunjuk yang dimaksud terkait dengan surat pernyataan tanggal 30 September 2013, tentang penguasaan lahan fisik atas SHGB Nomor 72 dan Nomor 74, untuk dilakukan laboratorium forensik, terangnya. Hal ini menurut dia, dapat ter-

lihat ketika para saksi tersebut tidak bisa menjawab ketika ditanyakan soal tindakan apa yang dilakukan untuk memenuhi petunjuk Kejaksaan Agung RI. Padahal sambung Sira, seharusnya proses pendalaman harus dilakukan dengan sempurna. Selain itu, terdapat pula pencabutan keterangan saksi Hendra Lesmana dan Saksi Joko. “Karena bertentangan antara keterangan yang sudah dimuat di Berita Acara Pemeriksaan yang dicabut oleh saksi sebelumnya, dan kemudian keterangan pada hari ini kita verifikasi habis-habisan,” ujar dia, di Jakarta, Jumat (15/12). Hal senada juga diungkapkan

pengacara lain, I Wayan Sudirta. Ia mengatakan, para saksi pun tidak bisa menjelaskan, kenapa pasal yang semula dikenakan pada kliennya, yakni Pasal 266, berubah ke Pasal 263 KUHAP yang bisa mengatur pembelokan pasal tanpa pencabutan laporan lama dan ada laporan baru. “Tidak bisa saksi menjawab,” tegas Wayan. Seharusnya menurut dia, sejak ada Sprindik maka para penyidik wajib mencari dua alat bukti permulaan. Nyatanya, beberapa bulan kemudian, kemudian Kejaksaan Agung RI, menyatakan tidak ada bukti-buktinya. “Lalu kenapa orang bisa jadi tersangka?” protesnya.

Kemudian yang juga diprotes adalah surat BPN Bali tertanggal 30 September 2013. Surat itu berupa fotokopian. Menurut Wayan, seluruh pegawai BPN Bali tidak mengetahui adanya surat itu. “Siapa yang membuatnya? Ada aslinya apa tidak, ada kebohongan tidak di surat itu? Sampai sekarang surat misterius surat tertanggal 30 September 2013, itu misterius siapa yang membuatnya,” ujar Wayan. “Tanpa surat asli kok bisa berkasnya maju,” imbuhnya. Wayan pun menyebut, perkara ini abal. Perkara dipaksakan tanpa ada dasarnya. “Siapa yang melihat persidangan dan baca berkas ini, pasti tertawa,” tandasnya.(AC/IN)

kontrak pada bulan Januari-Desember 2008. Terdakwa melakukan pemotongan pajak sebesar 10 persen dari sejumlah nilai perjanjian kontrak kerja dengan Pertamina MOR II, tetapi pajak tersebut tidak disetorkan ke kas negara melalui Bank Mandiri. Atas perbuatan terdakwa tersebut, kerugian pendapatan negara berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Srikandi Agung sebesar Rp167.445.493.(AC/IN)

Jaksa Agung: Kawal Terus Proyek Bandara NYIA JAKARTA– Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku pihaknya terus mengawal proyek pembangunan bandara baru, New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pengawalan itu melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan dan TP4 Daerah D.I.Yogyakarta. “Iya itu urusan kita sebagai TP4, kita akan kawal terus,” kata Prasetyo, di Jakarta, Jumat (16/12). Diakui dia memang sebagian tanah yang akan menjadi proyek bandara NYIA itu milik Pakualam. Namun, ada pengakuan yang menggarap lahan tersebut miliki warga setempat. Karenanya TP4 selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN)akan turun kembali untuk melakukan pendampingan. “Memang itu ada permasalahan sedikit bahwa tanah itu milik Pakualam, tapi diakui oleh sebagai warga yang mengarap tanah itu miliknya. TP4 sebagai JPN disitu akan menindak lanjuti persoalan itu, secepatnya kita akan turun kesana,” ungkapnya. Seperti diberitakan Puro Pakualaman adalah pihak yang mendapatkan bagian pembayaran ganti rugi lahan paling besar atas pembangunan bandara baru di Kulonprogo. Pihak keluarga berjanji akan memberi tali asih bagi ratusan keluarga petani penggarap lahan itu dengan sejumlah ketentuan. Ini menjawab gelombang protes dari para penggarap di lahan Pakualaman Ground Kulonprogo yang menuntut Pakualaman membagi sepertiga dari nilai ganti rugi dari PT Angkasa Pura I sebesar Rp 727 miliar. Sebelumnya, Indonesia Audit Watch (IAW) menilai bahwa proyek pembangunan bandara NYIA sudah berdasarkan Surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor: SK.557 tahun 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Bandar Udara dan nomor: SK.558 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta Internasional Airport. “Kami apresiatif. Bahkan, rencana Induk Bandara Baru Yogyakarta ada Keputusan Menteri Perhubungan nomor 1164 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Propinsi DIY,” ujar Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar, beberapa waktu yang lalu. Artinya lanjut Junisab kendala dan solusinya sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah serta AP I sendiri. Terpenting tegas dia, AP I harus bisa tetap ikut berkontribusi langsung terhadap masyakarat sekitar saat dan pasca pembangunan bandara nanti. Bahkan mantan anggota DPR itu menilai bahwa jalur hukum dengan mengkonsinyasi ke Pengadilan adalah jalan yang terhormat sesuai hukum. Apalagi lanjut dia pelaksanaan proyek tersebut sudah didampingi TP4 Kejaksaan. “AP I tertib hukumnya bagus, apalagi pelaksanaan proyek itu didampingi tim P4 Kejaksaan,” tegas Junisab.(ANT/AC)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

Kejagung Wajib Jerat Pihak Swasta Korupsi BJB Tower JAKARTA– Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung terus memproses kasus dugaan korupsi pembangunan Bank BJB Tower, di Kav 93, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tahun 2012. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) terhadap putusan bebas terdakwa Wawan Indrawan, selaku Kepala Divisi Umum Bank BJB. Hanya saja, dalam perkara yang merugikan negara mencapai Rp217 miliar itu, penyidik gedung bundar hingga kini belum juga menetapkan tersangka dari

unsur swasta. Padahal, vonis delapan tahun penjara kepada Wawan dapat dijadikan dasar untuk kembali menjerat Dirut PT Comradindo Lintasnusa Perkara (CLP) Tri Wiyasa, sebagai tersangka. Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Warih Sadono mengaku tak pernah mendapat tekanan dari pihak manapun untuk menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Khusus, Tri Wiyasa. “Gak ada tekanan (kepada tim penyidik) dalam penanganan kasus TW (Tri Wiyasa),” tegas Warih saat dikonfirmasi

wartawan. Menurut dia, pihaknya masih merasa perlu mengumpulkan bahan keterangan soal keterlibatan yang bersangkutan. Tujuannya agar tim penyidik benar-benar meyakini adanya tindak pidana korupsi dalam proyek yang memakan anggaran sebesar Rp543 miliar tersebut. “Yakinlah, kita segera bersikap jika tim penyidik sudah mengantongi alat bukti,” singkat mantan Deputi Penindakan KPK itu menambahkan. Menanggapi kasus ini, Koordinator Masyrakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Boyamin Saiman mendukung langkah Kejagung menuntaskan perkara yang sudah menjerat penyelenggara negara, dalam hal ini eks petinggi Bank BJB. “Kejaksaan harus jerat swastanya. Ini bukti tidak ada orang yang kebal hukum. Apalagi, perkara pokok sudah terbukti. Kita akan ajukan praperadilan, jika Kejagung tak berani sentuh Tri Wiyasa,” tegas Boyamin ditulis Jumat (15/ 12). Terkait perkembangan penanganan perkara, sejauh ini Tri Wiyasa masih berstatus

saksi. Meski jaksa penyidik telah menerbitkan Sprindik baru sekitar sebulan lalu, namun masih bersifat umum. Status Tri Wiyasa dipertanyakan menyusul dikabulkannya kasasi JPU terhadap putusan bebas Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/12) dengan terdakwa Wawan Indrawan, yang saat itu menjabat Kepala Divisi Umum Bank BJB. Ia dinyatakan bersalah dalam putusan Mahkamah Agung sehingga dihukum delapan tahun penjara. Saat ini Wawan telah dieksekusi dan mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung,

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tri Wiyasa sebelumnya sudah sempat dijadikan tersangka bersama Wawan, namun Tri melarikan diri hingga dinyatakan buron oleh jaksa ketika Wawan ditahan jaksa untuk diadili ke pengadilan. Saat Wawan diputus bebas, Tri Wiyasa dalam status buron mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian gugatannya dikabulkan dan Sprindik atas dirinya dinyatakan tidak sah, tahun 2016 lalu. Peran Tri Wiyasa pada dugaan

rasuah tersebut diyakini sangat kuat lantaran perusahaannya, PT CLP sebagai pemenang proyek pembangunan Bank BJB Tower senilai Rp 543 miliar. Namun dalam praktinya banyak ditemukan kejanggalan, mulai dari status tanah milik pihak lain. Bahkan terkuak PT CLP diketahui bergerak di bidang informasi teknologi bukan properti. Akibat ke tidak hati-hatian manajemen dan petinggi Bank BJB serta tidak profesionalnya pihak PT CLP, negara menderita kerugian sekitar Rp217 miliar.(AC/IN)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

KPU Nias Gelar Raker NIAS - KPU Nias gelar Raker dan Sosialisasi yang melibatkan Partai politik, Pemerintah Daerah serta tokoh masyarakat dan Agama di Grand Kartika Resort, Gunungsitoli, Selasa (5/12). Raker tersebut dilaksanakan untuk menyusun penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi pada Legislatif Kabupaten Nias Tahun 2019. Ketua KPU Kabupaten Nias, Abineri Gulo, S.Th mengatakan KPU Kabupaten Nias sebagai penyelenggara di daerah hanya sebatas memfasilitasi para pemangku kepentingan, baik dalam hal pembahasan ataupun memformulasikan Daerah Pemilihan serta alokasi kursi. Selanjutnya, materi Kebijakan Umum Penataan Dapil dan Alokasi Kursi pada Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada lampiran III dan IV UU No. 7 Tahun 2017 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan KPU tentang Penataan dan Penetapan oleh KPU RI ujarnya. Kemudian, kepemilikan KTP-El atau paling tidak telah melakukan perekaman, sangat dibutuhkan sebagai syarat utama menjadi pemilih pada ke-dua event pesta demokrasi tersebutnanti.Abineri Gulo menaruh harapan kepada seluruh Pimpinan Partai Politik yang ada di Kabupaten Nias, untuk secara bersama-sama menghimbau kepada seluruh warga yang telah memenuhi syarat, agar melakukan perekaman KTP-El pada Dinas Kependudukan Kabupaten Nias,ujarnya. Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli,MM sebagai narasumber pada rapat kerja sosialisasi tersebut mengatakan pada Pemilu mendatang, pemerintah akan terus berupaya menata data kependudukan yang akurat sehingga data kependudukan yang digunakan benar-benar sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya. Pada kegiatan Raker sosialisasi tersebut, turut hadir Pimpinan DPRD Kabupaten Nias, Pimpinan Partai Politik,Tokoh Masyarakat dan Agama, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, Kabid Politik Kantor Kesbangpol dan sejumlah undangan lainnya. (Yagi)

Pemko Gunungsitoli Terima Penghargaan Peduli HAM GUNUNGSITOLI - Pemerintah Kota Gunungsitoli meraih peringkat peduli HAM berdasarkan penilaian Kementerian Hukum dan HAM bertepatan acara peringatan hari HAM sedunia Ke-69 Tahun 2017 di Solo Jawa Tengah, Minggu (10/12). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo yang diterima oleh Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowaa Laoli. Hadir pada acara tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, staf khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah pejabat lainnya. Sebagaimana penilaian Kementerian Hukum dan HAM bahwa provinsi, kabupaten dan kota yang meraih peringkat peduli HAM yakni Provinsi Jawa Tengah,Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Tapin, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Surakarta, Kota Gunungsitoli dan Kota Bekasi. (YAGI)

Dandim 0213/Nias Buka Kejurda Kungfu NIAS - Kejuaraan Daerah (Kejurda) ke-IV Kungfu tahun 2017, di helat di Aula Kodim 0213/Nias hari Senin (11/12/17). Yang di buka langsung oleh Dandim 0213/Nias Letkol. Inf. Reymon Purba melalui Pasiter Kapten. Inf. HS. Lase. Pertandingan Kejurda ke IV ini, di ikuti oleh perguruan Naga Merah Indonesia se-Kotamadya Gunungsitoli. Yang dihadiri oleh Ketua Koni Kota Gunungsitoli Faisal Makmur Zebua, mewakili Walikota Gunungsitoli, Shi Fu (guru besar) perguruan Kungfu Naga Merah Indonesia Kotamadya Gunungsitoli Yosef Rizal Mendofa SH., Anggota KONI Kota Gunungsitoli, para anggota beladiri Kungfu dan peserta kejuaraan yang diperkirakan mencapai sekitar 150 orang. Ketua Koni Kota Gunungsitoli Faisal Makmur Zebua, dalam mewakili Walikota Gunungsitoli menyampaikan pertandingan Kejurda Kungfu ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oleh sebab itu, segenap pelatih maupun wasit juri, untuk melaksanakan tugas dengan baik, professional, serta sportif. “Hormati semua keputusan Wasit dan juri yang memimpin pertandingan untuk semua pelatih dan tim manager berikanlah arahan yang baik kepada atlet-atlet yang kalian bina agar mereka bisa tampil dengan baik dan maksimal,” ujar ketua KONI mengawali sambutannya. (REL)

Walikota Tebing Tinggi Buka Lomba Kreatifitas Seni Graviti TEBINGTINGGI - Walikota TebingTinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM membuka secara resmi Lomba kreatifitas seni Graviti, Rabu (13/12) bertempat di Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Hadir dalam acara ini mewakili pertamina Rudi Aprianto, Kadis Pertanian, Kadis Kebersihan, Kadis BKKBN, Kabag Ekbang, Camat Rambutan, Camat Padang Hulu, Camat Padang Hilir, dan para Lurah Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan Tokoh Masyarakat. Dalam sambutannya Walikota mengatakan, masyarakat Kota Tebing Tinggi mengucapkan banyak terima kasih kepada PT.Pertamina karena di tahun 2017 ini telah menyumbangkan bantuan lebih kurang 2, 6 milyar dengan berbagai macam kegiatan. Diantaranya kecamatan Rambutan ada 2 lokasi Kelu-

Walikota TebingTinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM membuka secara resmi Lomba kreatifitas seni Graviti, Rabu (13/12) rahan Lalang dan Kelurahan Mekar Sentosa, bantuan sebuah Motor patroli di kecamatan rambutan dan 2 perpustakaan SD, bantuan Mobil BKM serta bantuan alat bedah otak di RSUD Kumpulan Paneh. "Ini adalah sebuah prinsip dari organisasi, prinsip dari sebuah BUMN yang menjalankan amanah dengan sebaik baiknya. Kami masyarakat Kota Tebing Tinggi menerima de-

ngan luar biasa bersenang hati dan bergembira atas bantuanbantuan yang telah diberikan," jelasnya. Selanjutnya, mengenai bank sampah beliau menyampaikan bahwa bank sampah karya mandiri ini sudah mencapai tingkat nasional serta sudah banyak mengikuti event event di luar daerah dan semoga tahun depan ini kita sudah berada dalam tingkat internasional.

"Semua merupakan sebuah proses yang ingin mengajarkan kepada masyarakat bahwa sampah bukanlah problem atau masalah melainkan sebuah nilai ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepada kita semua manfaatkan sampah sebagai nilai tambah ekonomi serta kita tahu tuntutan dunia semakin tinggi mengenai kesehatan maka tentunya kita harus mendukung ini, " tuturnya.

Selanjutnya Rudi Ardianto mewakili PT.Pertamina berharap, apa saja yang telah diberikan kepada masyarakat dapat dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan Pertamina tentunya selalu ikut hadir di tengah -tengah bersama masyarakat, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dan beliau menginformasikan kepada Kota Tebing Tinggi secara umum di tahun anggaran 2017, PT.Pertamina telah menyetujui penyaluran dana bantuan totalnya lebih kurang 2, 6 milyar. "Hal ini dikarenakan Kota Tebing Tinggi sudah menunjukan kualitas kebersihannya dengan pohon-pohon tanaman hijau dan bank sampah yang ada di mana mana serta penghargaan-penghargaan yang telah didapat," ucapnya. Acara diakhiri dengan pemotongan nasi tumpeng dan dilanjutkan dengan pemotongan pita tanda resmi dibukanya lomba kreatifitas seni graviti. (RS)

Kodim 0209/LB Bedah Rumah Tak Layak Huni LABUHAN BATU Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di wilayah teritorial Komando Daerah Militer (Kodim) 0209/ LB Kebupaten Labuhan Batu satu persatu rampung. Setelah merenovasi 10 rumah Veteran di kabupaten ini, Kodim 0209/LB melalui Koramil 07/AKB kembali menyelesaikan renovasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Dusun 3 Sumber Rejo Desa Sei Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labura. Yakni rumah Saliono. RTLH yang direnovasi selama 7 hari ini telah selesai dikerjakan dan

sudah dapat dimanfaatkan kembali oleh pemiliknya. Hal itu ditandai dengan penyerahan kunci oleh Dandim 0209/LB Letkol Czi Denden Sumarlin, SE di kediaman bapak Saliono. Kamis (14/12). “Pembangunan rumah warga ini, adalah wujud kepedulian Kodim 0209/LB terhadap warga sekitar, dan serangkaian dengan peringatan hari juang Kartika 2017” ujar Dandim Letkol Czi Deden Sumarlin, SE. Deden menjelaskan, Pembangunan rumah warga yang diprakarsai Kodim 0209/LB ini, akan terus dilakukan hingga di masa mendatang. Serta, diharapkan dapat berguna bagi warga yang mendapat manfaat bedah rumah tersebut. “Kami ucapkan terima kasih kepada warga dan pemerintahan setempat atas dukungan yang diberikan. hal seperti ini

akan terus kita laksanakan, kami juga tetap terus mendata sasaran program rumah tidak layak huni semoga dapat direalisasikan di tahun mendatang” sebut Dandim. Lebih jauh Denden menerangkan, dalam memperingati hari juang kartika 2017 ini, selain melakukan bedah rumah, pihaknya juga melaksanakan kegiatan lain berupa Donor darah, bakti sosial dan karya bakti. “kegiatan itu juga telah kita gelar, dan Alhamdulillah di tahun ini kita melaksanakan kegiatan bedah rumah warga di Dusun 3 Sumber Rejo Desa Sei Raja Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labura ini, serta sebelumnya kita juga telah membedah sebanyak 10 rumah anggota Veteran di wilayah Teritorial Kodim 0209/LB” terang Dandim.

Kasdam I/BB Serahkan 1 Unit Rumah Kepada Ibu Betti PEKANBARU - Dalam rangka memeriahkan Hari Juang Kartika tahun 2017, Korem 031/WB mengadakan lomba lari 10 K dan jalan santai dengan menggunakan rute jalan raya yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu. Ribuan masyarakat dengan antusias yang tinggi mengikuti acara lari 10 K dan Jalan Santai tersebut, karena selain mendapatkan kesehatan kegiatan ini juga menyediakan hadiah door prize yang menarik dengan hadiah utama 1 unit rumah tipe 40. Setelah kegiatan lari 10 K dan jalan santai dilanjutkan dengan penarikan undian doorprize. Berbagai macam hadiah doorprize seperti sepeda motor 6 unit, sepeda 12, kulkas 4 buah, serta hadiah lainnya satu persatu diundi. Kegiatan ini berlangsung sangat meriah, tak tanggung- tanggung ibu Betti Br Siboro warga Jalan Berdikari Umban Sari, Rumbai mendapatkan doorprize 1 unit rumah tipe 40. Ibu Betti sangat bahagia dan tangisnya pecah saat menerima

secara simbolis hadiah 1 unit rumah yang diserahkan langsung oleh Kasdam I/BB Brigjen TNI Aritonang yang di dampingi oleh Danrem 031/ WB Brigjen TNI Edy Nasution, S.I.P. Suasana haru tampak saat ibu Betti menerima hadiah tersebut, dengan terbata-bata Betti mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan TNI AD karena Betti dan keluarga belum memiliki rumah. Dalam sambutannya, Kasdam I/ BB menyampaikan hadiah 1 unit rumah ini sesuai dengan tema Hari Juang Kartika 2017 "Manunggal Dengan Rakyat, TNI AD Kuat". Tidak lupa Kasdam I/BB juga mengajak masyarakat untuk hadir dalam upacara Hari Juang Kartika tahun 2017 yang diadakan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, karena banyak kegiatan yang diutamakam untuk masyarakat, seperti pengobatan gratis, donor darah, makan gratis, pembagian sembako, pemasangan kaki palsu, pengobatan Katarak serta diisi berbagai kegiatan Demonstrasi ketangkasan Prajurit TNI AD. (REL)

Ditempat yang sama, Kepala Desa Sei Raja, H. Sarwono, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih khusus kepada Dandim 0209/LB serta Danramil 07/AKB atas dilaksanakannya bedah rumah warga tersebut. “Tidak ada yang dapat kami sampaikan, hanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan kami Do’a kan bapak Dandim beserta jajaran tetap sukses dan terus mendapat kebaikan dalam bertugas” ungkap Kades. Dikatakannya, pihaknya melalui pemerintahan Desa Sei Raja mengucapkan Selamat Hari Juang Kartika tahun 2017, semoga pelaksanaannya berjalan sukses dan TNI tetap Jaya serta selalu dekat dengan rakyat. Dalam proses penyerahan kunci rumah warga tersebut,

terlihat berlangsung sangat haru dan bahagia, dimana, Bapak Saliono sebagai penerima manfaat bedah rumah, tanpa rasa sungkan langsung memeluk Letkol Czi Denden Sumarlin SE sebagai ungkapan rasa syukur, dengan tatapan mata yang berkaca-kaca menandakan kebahagiaan. “Terima kasih pak Dandim, kami Do’a kan bapak dan keluarga tetap dalam Lindungan Allah SWT, dan semoga bapak terus mendapatkan kebaikan” bilang Saliono. Tampak hadir, Kasdim 0209/ LB Mayor Inf Ertiko Cholifa SH,SPd, Danramil 07/AKB Kapten Czi PH Purba SH, Pasandi Lettu CPL Lindon Simanjuntak, Kepala Dusun Sumber Rejo H. Syamsul, Tokoh agama, Tokoh masyarakat serta sejumlah warga Desa Setempat. (REL)

Korem 023/KS Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H SIBOLGA - Para prajurit Korem 023/KS, bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Persit memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1439 H, Kamis (14/12). Peringatan yang berlangsung di masjid AlBihar Makorem 023/KS di Jalan Datuk Itam No. 1 Kota Sibolga itu mengangkat tema “Jadikan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H/2017 M sebagai keteladanan dalam meningkatkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat”. Danrem 023/KS Kol Inf Donni Hutabarat dalam sambutan yang dibacakan Kasilog Letkol Inf Ahmad Syahrul mengatakan peringatan hari besar agama merupakan sarana yang efektif digunakan untuk melaksanakan pembinaan mental. Pasalnya, dalam peringatan hari besar agama terkandung nilai-nilai positif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. “Peringatan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenang akan keteladanan Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran agama. Tercatat dalam sepanjang sejarah kehidupannya, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin besar yang sangat luar biasa dalam memberikan keteladanan agung bagi umatnya,” kata

Danrem. Rasulullah SAW, kata Danrem, diutus ke muka bumi dengan membawa amanah Allah SWT, guna memperbaiki akhlak umat manusia. Bila dikaji secara mendalam, sejarah kehidupan Rasulullah SAW merupakan suatu gambaran dinamika kehidupan umat manusia yang sangat tinggi nilainya, yang berpijak pada tiga landasan pokok yaitu iman, Islam dan ikhsan. Kesemuanya ini tercermin dengan sangat jelas dari prilaku keseharian Nabi Muhammad SAW. “Berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi kali ini, hendaknya kita dapat meneladani prilaku dan perbuatan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, karena dalam diri beliau tergambar dinamika kehidupan manusia yang paripurna dan penuh dengan akhlakul karimah. Hal ini dinyatakan Allah alam firman-Nya dalam surat Al Ahzab ayat 21 yang artinya ‘Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah,” kata Danrem lagi. (REL)

Peringatan Peristiwa 13 Desember Tebing Tinggi T.TINGGI - Upacara Peringatan Hari Bersejarah Peristiwa 13 Desember 45 diperingati di lap. Merdeka dengan inspektur upacara Dandim 0204-DS Letkol.Arm. Asep Hendra Budiana dan dihadiri Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan bersama unsur FKPD Sebelum pelaksanaan upacara dilapangan Merdeka dilangsungkan ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan Titi Gantung Jl. F. Tandean salah satu tempat pembantaian oleh tentara Jepang pada peristiwa 13 Desember 1945. Selain ziarah peringatan peristiwa bersejarah digelar drama kolosal yang dilakoni oleh para pelajar SMPN 8 berjudul tetes dan air mata, yang mengkisahkan tentang kekejaman tentara Jepang saat peristiwa 13 Desember 1945 terhadap pemuda-pemuda Tebing Tinggi. Dalam upacara tersebut In-

spektur Upacara Letkol.Arm Asep Hendra Budiana membacakan amanat Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan antara lain Peringatan ini bukanlah sekedar acara serimonial belaka, tetapi ada banyak makna terkandung dalam sejarah 13 Desember ini. Diantaranya adalah rasa per-

satuan dan kesatuan yang dimiliki para pejuang kita terdahulu yang tergerus oleh kondisi jaman dan ini layak diwarisi oleh generasi sekarang yang mudah terpecah belah karena hanya persoalan sepele. Bagian lainnya adalah pengorbanan yang dilakukan para pahlawan terdahulu yang dilakukan tampa

pamrih, dikondisi saat segala sesuatunya dihitung dengan materi. Untuk itu dengan momentum peringatan 13 Desember ini mari kita jaga dan lestarikan perastuan dan kesatuan serta pengorban untuk membangun Kota Tebing Tinggi dimasa mendatang lebih maju lagi, meningkatkan kesejateraan warga Tebing Tinggi. Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyampaikan apresiasi kepda donatur yang telah memberikan bantuan untuk para korban banjir Tebing Tinggi yang terjadi (2/12) lalu. Ini merupakan suatu wujud kebesamaan, gotong royong kita, yang merupakan salah satu sikap yang diwariskan oleh para pejuang terdahulu, dan patut untuk kita abadikan sepanjang masa. Selain itu Ir.H.Umar zunaidi Hasibuan juga mengatakan kita

tidak boleh melupakan sejarah karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menghargai sejarah karena sejarah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersatu menghadapi pejajah. "Sejarah juga mengajarkan bahwa kita pernah di tindas dan kita harus keluar dari penindasan itu dengan bersatu padu dengan segenap komponen bangsa, oleh karena itu pada hari ini Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperingati hari bersejarah 13 Desember karena ini merupakan satu momentum memperingatkan kepada kita tidak boleh lalai bahwa setiap saat penjajahan dengan model barupun bisa datang ke Kota Tebing Tinggi ini". Jadi kewaspadaan itu harus terus kita lakukan dan kita berharap juga bahwa kita harus meningkatan kualitas SDM, karena sumber daya

manusia yang tinggilah maka penjajahan serta penindasan itu bisa kita lawan dan kita atasi secara bersama, selain itu juga memperkuat ekonomi kita karena penjajahan baru adalah penjajahan ekonomi juga sumber daya manusia oleh karena itu kita harus bersiap disitu,"ucap beliau. Dalam acara peringatan tersebut diisi dengan penyaluran bantuan untuk para korban banjir berupa paket sembako, Baju, Kain Sarung di masing-masing kecamatan dan bantuan untuk sekolah beruapa tas sekolah dan buku. Juga saat yang sama dilauncingnya Aplikasi untuk penyampaian pendapat dan pengaduan bagi warga Tebing Tinggi melalui www. laporsiumar.tebingtinggikota.go.id, ditandai dengan pelepasan balon oleh Walikota Tebing Tinggi. (RS)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

Jangan Bermain Dengan Dana Desa

Pemkab Gelar Rapat Akhir Persiapan HUT Batu Bara XI BATU BARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara melakukan rapat akhir pelaksanaan HUT XI. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Panitia yang juga Kadispora, Ishak Liza. Direncanakan acara akan berlangsunb selama empat hari. Pada masa awal rapat disebutkan sejumlah item kegiatan yang akan digelar. Perayaan nantinya akan dimulai dengan pelaksanaan Sidang Paripurna di Kantor DPRD Batu Bara. Selanjutnya, selama beberapa hari, even-even konstruktif telah masuk dalam agenda Pemkab. Seluruhnya mengadopsi aktivitas yang terkait dengan budaya, olahraga, keaga-

maan, pembangunan dan pembangunan daerah. Untuk kegiatan keagamaan mencakup zikir akbar dan Batu Bara mengaji. Selain itu, Pemkab juga akan menggelar semacam perlombaan olahraga tradisional, panggung hiburan rakyat, pameran, serta fashion show dan aksi pernyataan sikap Gemkara dan penyerahan balai dari organisasi itu kepada Plt Bupati Harry Nugroho dan Pimpinan SKPD. Sebelumnya, Asisten I Sekdakab, Dining Yusni saat membuka rapat menegaskan agar koordinasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin muncul saat perayaan tahunan pemerintah daerah itu. (EDO)

Deklarasi Stop BAB Sembarangan BATU BARA - Plt Bupati Kabupaten Batu Bara, RM Harry Nugroho bersama Dinas Kesehatan dan masyarakat Batu Bara mendeklarasikan stop Buang Air Besar (BAB) sembarangan. Deklarasi tersebut tertuang dalam ikrar yang ditandatangani saat memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 tahun 2017 di Lapangan Bola Kecamatan Limapuluh. Harry Nugroho mengatakan, Deklarasi Stop BAB Sembarangan dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup secara sehat dan bersih. Hal ini penting untuk didorong, sebab banyak

dampak buruk dari BAB sembarangan. Disamping mengotori lingsungan, juga dapat menyebarkan penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara, Dr. Dewi Chailaty berharap program ini dapat berjalan di Kabupaten Batu Bara, beberapa kecamatan dan desa siap untuk menjalankan program ini. Saat ini terus dilaksanakan sosialisasi untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat untuk menjalankan program Stop BAB Sembarangan. “Kita harap dapat berjalan di Batu Bara, kita terus lakukan sosialisasi untuk beri pengetahuan kepada masyarakat,”ujarnya. (EDO)

Sekda Nias Ajak PNS Untuk KIS NIAS - Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Drs Firman Yanus Larosa, MAP mengajak Pegawai Negeri Sipil di wilayahnya untuk bekerja melalui Kreatifitas-Inovatif-Sinergitas (KIS). Hal itu dikatakan Sekda Nias pada acara Rapat Kerja Pewmerintah Kabupaten Nias Semester II Tahun 2017 di Lantai III Kantor Bupati Nias, Kamis (14/12). Sekda Nias menjelaskan, kinerja PNS memang kerap kali mendapat sorotan dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat bahkan di media massa. Faktornya adalah sikap/kebiasaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak produktif dan lebih cenderung mempunyai pola dan budaya kerja lama serta tidak menunjukkan kreatifitas dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sehaari-hari,ujarnya. Ditambahkan, suatu keberhasilan kerja berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku yang menjadi

kebniasaan yang mana nilainilai tersebut seperti budaya kerja terkait dengan mutu/ kwalitas kerja, katanya. Sedangkan kriteria dan ciri khas kerja yang baik menuju KIS yakni peka terhadap pengguna layanan, pemangku kepentingan, atasan, bawahan dan lingkungan. Kemudian,adanya inovasi kerja/program (perencanaan,pelaksanaan dan pertanggungjawaban), keberanian dalam mengambil resiko secara positif, keterbukaan informasi secara timbal balik,terciptanya keharmonisan dalam lingkungan kerja. Sekda menghimbau agar PNS dilingkungan Pemkab Nias menanamkan budaya kerja pada organisasi sebagai upaya sebagai upaya dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, karena sukses bukanlah kebetulan tetapi sukses adalah kerja keras, peka terhadap perkembangan dan yang terpenting katanya adalah memahami dan mencintai pekerjaan,katanya. (YAGI)

SIMALUNGUN - Kepedulian Pemerintah menggelontorkan Dana Desa (DD) tahun 2017, sebesar Rp.60 triliyun, untuk pembangunan di desa demi untuk mendongkrak dan percepat pembangunan masyarakat dan bangunan fisik di desa, harus disyukuri. Karena ditahun 2018 Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan,sesuai penegasan Menteri Desa dan Transmigrasi Desa Tertinggal (Mendes) Eko Putro Sandjojo, mencapai Rp 120 triliyun. Dan akan digelontorkan sedikitnya Rp.1 milyar, setiap desa dari APBN, ditambah dari ADDAPBD Kabupaten, yang diperkirakan capai Rp1,6 milyar setiap desa yang merupakan dana segar untuk desa melalui kewenangan Kepala Desa. Glontoran DD, sejak dari Pemerintahan Jokowi tersebut, merupakan bukti dan potret keperdulian Pemerintah, yang tak dapat dibantah oleh

DR.H.Anton Achmad Saragih,SE MM siapapun. Hal ini, harus diapresiasi,sebab,kepala desa,selaku penanggung jawab DD, dituntut agar bisa menggunakan kepada kepentingan desa. Sesuai mekanisme dan kesepakatan musrenbang, tanpa mencederai ketentuan dan peraturan serta tekhnis dan mekanismenya serta peran pemerintah. Kepala Desa atau (Pangulu) di

Kabupaten Simalungun, dalam merealisasikan DD harus dilaksanakan dengan baik dan benar,tanpa ia melakukan penyimpangan. Ia harus bertanggung jawab, ikut memberikan Bimteks di lapangan bersama TPK dan masyarakat, yang bekerja di titik lokasi obyek bangunan di setiap desa, atau di huta huta terpisah. Terutama tentang tenaga kerja, harus swakelola, tidak bisa diserahkan kepada kontraktor atau pemborong. Dan Kepala Desa atau Pangulu Nagori, dilarang merubah dan memindahkan obyek bangunan tersebut ke titik lokasi dan ke huta yang lain, walaupun dengan alasan politis dan ada interpensi dan keberpihakan. Jangan coba, bermain dengan Dana Desa (DD) dengan alasan tertentu. Sebab, ”Seribu kasat mata ada disana” yang kita tidak tau, tetapi orang lain mengetahui yang memonitor kinerja Kepala Desa, tentang penggunaan Dana Desa dari APBN tersebut. Sebab kalau mekanismenya salah dan penggunaanya tidak sesuai RKP dan RAB, akan bisa berhadapan kepada hukum dan UU serta sanksi lain. Ditegaskan oleh DR.H.Anton Ach-

mad Saragih,SE MM pengamat Ekonomi dan pemerhati lingkungan, dalam keteranganya kepada wartawan, minggu lalu. Ketika, ditanya tanggapanya, soal Dana Desa (DD) tahun 2018. Sebab, saat sekarang, tentang DD, banyak dibicarakan orang dan jadi polemik oleh masyarakat luas. Lanjut Anton, yang ia selaku Ketua umum IKEIS di Simalungun, minta sebaiknya atas kepedulian pemerintah telah menggelontorkan DD tersebut, juga harus dimaknai sebagai pembelajaran karakter dan ketabahan iman, serta taqwa kepada Allah. Untuk melaksanakan kerja dan merealisasi DD tersebut, dengan, niat Jujur, Tulus, IKhlas dan Amanah (JTIA), serta bertanggung jawab, secara moral dan adminstrasi tanpa ada penyimpangan, karena DD tersebut merupakan dana segar,harapnya. JIka kita sudah bekerja jujur, tulus, ikhlas dan amanah serta bertanggung jawab, secara adminstrasi, dunia dan akhirat tidak perlu harus gusar dan takut kepada siapa saja, ketika ditanya tentang penggunaan DD sesuai mekanismenya, untuk mendukung program RPJM, ujarnya. (SAL)

Menyambut HJK Kodim 0209/LB Gelar Baksos LABUHANBATU - Bhakti sosial sunatan massal yang diprakarsai Kodim 0209/LB Kabupaten Labuhan Batu dalam rangka program manunggal TNI-Rakyat ramai diikuti warga, Rabu (13/12). Kegiatan sosial merakyat institusi TNI, dilangsungkan di pos kesehatan Kodim 0209 Labuhan Batu, tercatat 30 anak-anak berasal dari Rantau Prapat didaftarkan para orang tuannya mengikuti sunat massal gratis tersebut. “Kami sangat berterima kasih kepada pak Dandim atas digelarnya program sunat massal ini, anak-anak sangat senang sekali dan kegiatan seperti ini sangat jarang sekali didapati, sekali lagi terima kasih kami kepada Kodim Labuhanbatu,” ujar Sunardi Lubis, warga Rantauprapat, ketika diwawancarai media saat mendaftarkan anaknya sebagai peserta, Rabu (13/12). Apresiasi maupun sambutan positif lainnya dari orang tua peserta lainnya terbilang cukup unik. Pasalnya, Yeni Andriyani warga Rantauprapat, mendengar adanya program sunat masal gratis tersebut terlalu sumringah. Sebab, dirinya tidak ingin anaknya ketinggalan mengikuti pro-

Dandim 0209/LB Letkol Czi Denden Sumarlin bersama Ketua Persit KCK Cabang XXXVI Ny. Vera Variany Denden Sumarlin berfoto bersama dengan anakanak usai sunatan massal. gram tersebut, meskipun anaknya hari itu sedang mengikuti ujian sekolah dasar. “Saya tunggu anak saya selesai ujian, setelah itu langsung disunat, ini namanya rezeki. Kami sangat bersyukur adanya kegiatan sunat massal di Kodim, terima kasih pak TNI,” ungkap Yeni. Komandan Kodim 0209/LB Letkol Czi Denden Sumarlin SE mengatakan, pelaksanaan kegiatan sunat massal itu serangkaian dengan peringatan Hari Juang Kartika tahun 2017. “Ya, kegiatan ini dilaksanakan serangkaian dengan peringatan hari

juang Kartika tahun 2017. Selain sunat massal, kita juga telah menggelar berbagai kegiatan lainnya berupa Donor Darah, Bakti Sosial membersihkan rumah ibadah, serta membangun rumah warga tidak layak huni,” jelas Denden Sumarlin. Lebih jauh, perwira yang sukses dalam pelaksanaan Program TMMD ke-100 di Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat belum lama ini, mengaku kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat. “Kami harapkan, dengan pelaksanaan kegiatan bakti sosial berupa

Sunat Massal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta kami ucapkan terima kasih atas dukungan warga terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan Kodim 0209/LB,” pungkasnya. Pantauan dilokasi kegiatan baksos tersebut, di hadiri Ketua Persit KCK Cabang XXXVI Dim 0209/LB Ny. Vera Variany Denden Sumarlin, Kasdim Mayor Inf Ertiko Cholifa SH,SPd, Danramil 08/RP Kapten Inf M.Tarigan, Jajaran Perwira staf Kodim 0209/LB, Anggota poskes kodim 0209/LB serta puluhan masyarakat di Lingkungan Makodim setempat. (REL)

Kasdam I/BB Lepas Ribuan Peserta Lomba Lari 10K dan Jalan Santai di Riau PEKANBARU - Ribuan peserta lomba lari 10 K dan jalan santai di Kota Pekanbaru memadati jalan Gajah Mada untuk memeriahkan Hari Juang Kartika (HJK) 2017, Minggu (10/12). Para peserta sudah memadati Jalan Gajahmada sejak pukul 06.30 WIB. Peserta lomba lari 10 K dan jalan santai dilepas langsung oleh Kasdam I/Bukit Barisan, Brigjen TNI Aritonang dan didampingi Danrem 03/Wira Bima, Brigjen TNI Edy Nasution serta dihadiri oleh beberapa pejabat utama Korem 031/WB. Danrem 031/WB, Edy Nasution mengatakan, untuk lari 10 K mulai (start) dari Jalan Gajahmada masuk ke Jalan Jenderal Sudirman dan mutar di depan Purna MTQ.

Sedangkan finish kembali ke Jalan Gajahmada. "Untuk jalan santai, star juga dari Jalan Gajahmada melintasi Jalan Sumatera, Pattimura, S Parman dan MH Thamrin. Lalu, finish di Jalan Gajahmada lagi," kata Edy Nasution. Sebelum pelepasan para peserta dipersilahkan untuk melakukan cek up denyut nadi dan tensi oleh Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru. Kemudian peserta melakukan pemanasan. Selanjutnya dari hasil kegiatan, juara satu lomba lari 10 K Putra diraih oleh Rozi warga Pekanbaru dengan waktu 36’07 dari PASI Riau. Sedangkan lari 10 K Putri, juara pertama diraih oleh Lisba Sisila warga Pekanbaru dengan waktu 49’12. Dan TNI-Polri, Yuniar dari Yon Arh 13/BS

dengan waktu 39’54. Disamping itu Kasdam I/BB Brigjen TNI Aritonang juga mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba lari 10 K. "Ya, semoga hadiahnya bermanfaat bagi pemenang," ujar Aritonang. Menurut dia, pada peringatan HJK 2017 ini, sengaja diadakan lomba lari karena selain untuk mengajak masyarakat berolahraga juga disediakan berbagai hadiah doorprize yang sangat menarik. Salah satunya adalah hadiah Rumah tipe 40 yang diraih oleh ibu betti boru Siboro warga warga Jalan Berdikari Umban Sari, Rumbai. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Korem 031/WB, yang telah sukses menyemarakkan peri-

ngatan HJK 2017 dengan sangat meriah. "Acara ini sukses berkat kekompakan dan kerjasama anggota TNI khususnya Korem 031/Wira Bima," ungkapnya. Sementara itu, Danrem 031/WB, Edy Nasution menambahkan, acara puncak peringatan HJK 2017, akan berlangsung pada tanggal 15 Desember 2017 besok. "Acara puncak, kita akan melaksanakan upacara bersama di Stadion Rumbai Pekanbaru," sebut Edy Nasution. Setelah upacara, acara akan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan, diantaranya pemasangan kaki palsu yang bekerjasama dengan Kick Andy Foundation, ujarnya. (REL)

Sambut Natal dan Tahun Baru 2018, Wali Kota Buka 53 Titik Pasar Murah MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi membuka pasar murah dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2018 yang dipusatkan di Lapangan Carrefour Citra Garden Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kamis (14/12). Untuk tahun ini, Pemko Medan melalui Dinas Perdagangan Kota Medan membuka 53 titik pasar murah yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan. Lokasi pasar murah diutamakan merupakan kawasan yang mayoritas penduduknya kelompok ekonomi lemah dan beragama Kristiani. Di samping itu lokasi pasar murah juga jauh dari pasar tradisionil. Dengan kehadiran pasar murah ini diharapkan dapat membantu meringankan umat Kristiani dalam memenuhi kebutuhan pokok berkualitas dengan harga murah untuk menghadapi Hari Natal dan Tahun baru 2018. Tercatat ada 8 jenis produk bahan pokok yang dijual dalam pasar merah yakni beras, gula, tepung terigu, telur, mentega, kacang tanah, minyak goreng dan

sirup. Harga jual bahan pokok yang dijual di pasar murah jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual di pasaran, sebab Pemko Medan telah mengalokasikan subsidi atas bahan pokok yang dijual itu sebesar Rp.983.775.320. Dikatakan Wali Kota, pasar murah ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Pemko Medan setiap tahun, guna mengatasi lonjakan harganya menyambut datangnya hari besar keagamaan akibat ulah para pedagang nakal untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Kondisi tersebut bilang Wali Kota, menyebabkan masyarakat, khususnya warga kurang mampu menjerit. “Situasi yang terus berulang ini harus mampu diatasi sedini mungkin oleh kita sebagai pemerintah. Saya berharap agar kehadiran pasar murah ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, guna sedikit membantu meringankan beban saudara-saudara kita umat Kristiani, terutama yang kurang mampu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru 2018,” kata Wali Kota.

Selanjutnya Wali Kota berharap kehadiran pasar murah ini dapat menjadi stimulus bagi umat, sehingga mereka merasa tenang, damai dan sejahtera dalam menyambut datangnya Hari Natal dan Tahun Baru 2018. Oleh karenanya Wali Kota berharap pelaksanaan pasar murah ini berjalan dengan lancar. Untuk itu Wali Kota minta kepada panitia pasar murah benar-benar menjalankan misi utama dari pasar murah dengan lebih memprioritaskan penjualan bahan kebutuhan pokok kepada warga beragama Kristiani, terutama yang kurang mampu. “Kepada warga, saya pun berharap agar mereka juga lebih mengutamakan kepada warga beragama Kristiani untuk membelinya, sebab mereka benar-benar membutuhkannya,” harapnya. Selain pasar murah, Wali Kota dalam upaya mengendalikan harga, Pemko Medan juga menurunkan Satgas Pangan Kota bekerjasama dengan instansi terkait untuk memantau harga di pasar. Jika menemukan ada pedagang yang coba-coba memainkan harga,

Satgas Pangan langsung mengambil tindakan tegas. Di samping itu juga tambah Wali Kota lagi, Pemko Medan bekerjasama dengan Perum Bulog Divre Sumatera Utara telah melakukan operasi pasar di beberapa pasar tradisionil. “Operasi pasar ini kita lakukan untuk menekan kenaikan harga. Dalam operasi pasar, kita menjual beras, gula, bawah merah dan putih serta cabai merah dan kecil dengan harga lebih murah dibandingkan harga jual di pasar,” jelasnya. Sementara itu Kadis Perdagangan Kota Medan Syarif Armansyah Lubis dalam laporannya mengatakan, selain membantu meringankan sedikit beban umat Kristiani, terutama dari kalangan keluarga prasejahtera dalam menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru 2018, pasar murah yang digelar ini untuk dapat mengendalikan tingkat inflasi di Kota Medan. “Pasar murah ini berlangsung selama 10 hari mulai 14 sampai 23 Desember mendatang. Kita mengalokasikan dana sebesar Rp.983. 775.320 untuk mensubsidi 8 jenis

bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah. Dengan subsidi yang dilakukan, harga 8 jenis bahan kebutuhan pokok di pasar murah turun 20% sampai 30 % dari harga pasaran,” jelas Armansyah. Lurah Titi Rantai Bona Manuel Tarigan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota, sebab Kelurahan Titi Rantai dipilih menjadi tempat pembukaan pasar murah. “Kita sangat berterima kasih pembukaan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2018 dipusatkan di Kelurahan Titi Rantai. Tentunya keberadaan pasar murah ini sangat tepat sekali, sebab masyarakat kita sebagian besar beragama Kristiani,” ungkap Bona. Usai memberikan sambutan, Wali Kota bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan didampingi Kadis Perdagangan Syarif Armansyah Lubis langsung melakukan penurunan harga terhadap 8 bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah. Untuk beras IR 64 dijual Rp.8.950/kg, sedangkan harga pasaran Rp.11.000/kg. Kemu-

dian tepung terigu Rp.6.060/kg, harga pasaran Rp.8.000/kg. Lalu, blue band 200 gram Rp.5.450, harga pasaran Rp.6.750. Kemudian gula pasir dijual Rp.9.000/kg, harga pasaran Rp.12.500/kg, telur Rp945/butir, pasaran Rp.1.300/butir, kacang kupas super Rp.25.200/kg, harga pasaran Rp.25.200/kg, harga pasaran Rp.26.500, minyak goreng kemasan sania ukuran 1 liter dijual Rp.12.250/pcs, harga pasaran Rp14.000/pcs, minyak goreng kemasan fortune ukuran 1 liter dijual Rp.11.750/pcs, harga pasaran Rp.13.500/pcs. Menyusul minyak goreng kemasan palmanco ukuran 2 liter dijual Rp.18.000/pcs, harga pasaran Rp24. 000/pcs, sirup kurnia dijual 15.240/ botol, harga pasaran Rp.16.000/botol, pohon pinang super dijual Rp.17.900/ botol, harga pasaran Rp.19.500/botol, pohon pinang fres juice dijual Rp.14. 150/botol, harga pasaran Rp.15.250/ botol, sarang tawon special quality dijual Rp.17.900/botol, harga pasaran Rp19.500/botol, sarang tawon spesial quality Rp.17.900/botol serta harga pasaran Rp.19.500/botol. (VIN)


10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

SUMUT/ACEH

Satu Keluarga Tewas Kecelakaan Lalin di Aceh

Soal Pencurian Benda Cagar Budaya KLIK Nias Desak Penegak Hukum Segera Mengungkap

NAGAN RAYA Sekeluarga warga Nias Sumatera Utara Minggu pekan lalu meninggal dunia akibat tergilas Dam Truck dikawasan jalan Meulaboh-Jeuram Kecamatan Kuala Pasir Nagan Raya, Aceh.

NIAS - Komunitas Lentera Inspirasi Kepulauan (KLIK) Nias mengecam keras atas pencurian benda-benda cagar budaya di wilayah Kepulauan Nias, termasuk hilangnya Batu Megalit akhir -akhir ini di wilayah Kecamatan Mandehe, Kabupaten Nias Barat beberapa bulan yang lalu dan mendesak pihak penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan, termasuk mengungkap motif peristiwa atas kehilangan Batu Megalit tersebut. Ketua Komunitas Lentera Inspirasi Kepulauan (KLIK) Nias, E Lase kepada wartawan, Selasa (12/ 12/2017) mengatakan akhir tahun 2017 ini, pihaknya dikagetkan dengan pembongkaran rumah-rumah adat di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang sudah berumur dua ratusan tahun, karena tidak adanya biaya pemeliharaan, sehingga terpaksa dibongkar karena berpotensi roboh dan sangat mengancam jiwa Manusia. Selanjutnya,belum lama ini beredar informasi bahwa telah terjadi pencurian benda cagar buidaya Nias berupa Batu Megalit di Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat,katanya. Terkait maraknya pencurian batu megalit itu, KLIK Nias mendorong aparat penegak hukum di daerah ini lebih memperketat penjagaan seperti di pelabuhan laut agar cagar budaya yang diuga di curi tersebut tidak bisa lolos ke luar Kepulauan Nias,ujar E Lase. (YAGI)

Polresta Banda Aceh Bekuk DPO Pencuri Mobil BANDA ACEH jajaran Polresta Banda Aceh senin pekan lalu membekuk otak pelaku pencurian mobil yang sering beraksi di wilayah Aceh. Pelaku yang dibekuk adalah Anwar (47) di kawasan jalan Prof Ali Hasymi Kecamatan Ule Kareng Kota Banda Aceh. Anwar tercatat merupakan warga Desa Bakoy Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. “Ia merupakan DPO yang selama ini kita cari, tim berhasil menemukannya, di kawasan tersebut, akhirnya kita amankan,” kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, AKP M Taufiq, Selasa. Kasat Reskrim mengatakan, pencuri mobil ini diamankan berdasarkan pengembangan dari penangkapan sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017; terhadap tiga orang Zaidami, Junaidi dan Andrian Syahrial yang menjadi pelaku penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh pelaku. “Dan pada saat pelaku diamankan turut disita barang bukti berupa satu unit mobil Carry Pick Up warna hitam dengan nopol BL 1991 GP. Mobil tersebut merupakan hasil curian pelaku di Aceh Barat,’ katanya. Ia mengungkapkan, dari pengakuan pelaku, bahwa benar pelaku telah melakukan pencurian terhadap kendaraan roda dua tersebut pada hari Minggu, 30 November 2017 sekira pukul 01.45 Wib tepatnya di Parkiran Depan Ruko Desa Berabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. “Dari keterangan pelaku bahwa ia melakukan pencurian tersebut bersama temannya yakni Saladin (DPO), (40) warga Desa Jeura Manyang Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie,” katanya. Adapun cara pelaku melakukan pencurian tersebut, disebutkannya dengan cara menggunakan Kunci “T” untuk merusak kunci kontak kendaraan tersebut. Dan dari hasil introgasi kepada pelaku, bahwa pelaku jugapernah melakukan pencurian Ranmor lainnya di wilayah hukum Polres Aceh Barat. “Untuk saat ini pelaku berikut BB dibawa dan diamankan ke Polres Banda Aceh guna dilakukan proses lebih lanjut,’ sebutnya.

Sekeluarga yang meninggal tersebuat adalah Fao Zanolo Tafonao (31) bersama istrinya Demisirta Hulu (30) dan anaknya Nofriani Tafanao (4), yang tercatat sebagai warga desa Towaya Kecamatan Gomo Nias Selatan Sumatera Utara. Ketiganya tewas seketika kecuali anak bungsunya Faduhusa, karena sepeda motornya menyenggol bagian depan Damtruck sehingga terjatuh dan terlindas ban kiri damtruck tersebut. Sopir Damtruck Mawardi (41) warga desa Babah Krueng Kecamatang Beutong Nagan Raya langsung diamankan polisi setempat. Insiden yang menimpa satu

keluarga itu terjadi saat korban berusaha memotong kearah kiri dan sepmornya menyenggol bagian depan dump truck, mereka terjatuh ke badan jalan, lalu terlindas ban kiri depan dan ban belakang dump truck. Tiga orang tewas seketika, kecuali anak bungsu pasangan suami istri (pasutri) itu, Faduhusa. Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh korban merupakan warga towaya, kecama-

tan gomo, Kabupaten Nias Selatan sumatera utara. Sedangkan supir truck bernama Mawardi tercatat sebagai warga desa babah krueng, kecamatan beutong. Nagan raya. Kemarin ia langsung diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kapolres nagan raya, AKBP Giyarto SH SIK melalui Kasat Lantas Iptu Magdinal Frans mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan sementara pihak-

nya menduga sebelum kecelakaan terjadi, mobil barang jenis dump truck toyota hino BL 8592 EC disopiri mawardi dan sepmor yang dikendarai Faozanolo Tafonao melaju dari arah tapak tuan ke meulaboh, aceh barat. Dengan posisi truk barang di depannya. Setiba dilokasi kejadian kawasan desa suak puntong, kecamatan kuala pesisir, nagan raya, sepmor yang di-

(YAN)

Tim Gabungan Gelar Operasi ‘PEKAT’ LANGAT - Tim Operasi Gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Satpol PP, unsur Polisi Militer dan Kepolisian Kabupaten Langkat menggelar Penertiban dan Razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kecamatan Wampu dan Besitang, Sabtu (9/ 12) malam. Tim Operasi dipimpin oleh Sekretaris Dinas Sosial Ahmad Burhanudin Hasibuan S.Sos mewakili Kepala Dinas Sosial Rina Wahyuni Marpaung SSTP. M.AP. Dalam penjelasannya, penertiban dan razia digelar guna menindak tegas Penyakit Masyarakat yang sudah sangat meresahkan bagi warga Langkat.

“Dibawah kepemimpinan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, operasi penertiban dan Razia terhadap penyakit masyarakat akan terus dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan keresahan masyarakat” katanya. Dirinya berharap, operasi ini dapat menghapuskan praktekpraktek negatif yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat Langkat, khususnya di 2 Kecamatan dimaksud. Perlu diketahui, ada Empat orang Pekerja Sex Komersial (PSK) yang terjaring dalam razia tersebut, isial mereka (IS) dari Dusun Pasar II Gebang, (SD) dari Cikanjung Bandung, (SN) dan (DF) Simpang 3 Besitang.

Tim Operasi Gabungan yang terdiri dari Dinsos Kabupaten Langkat, Satpol PP, unsur Polisi Militer dan Kepolisian gelar Penertiban dan Razia Penyakit Masyarakat.

(JM)

Wawako Langsa Tinjau Rumah Amblas LANGSA – Wakil Walikota (Wawako) Langsa, Dr.H. Marzuki Hamid MM yang didampingi Ketua Baitul Mal Langsa serta tim BPBD Kota Langsa selasa Pekan lalu meninjau rumah warga yang amblas di daerah aliran sungai (DAS)di gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama. Wakil Walikota langsa pada kesempatan itu menyampaikan, bahwa kunjungan terhadap korban Erliyandi (37) warga gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, yang rumahnya amblas dalam alur DAS Sungai Langsa ini sebagai bentuk keprihatinan pemerintah terhadap kondisi masyarakatnya

yang tertimpa musibah. “Kunjungan kita hari ini bersama Baitul Mal dan BPBD selain rasa solidaritas terhadap masyarakat korban, juga untuk melihat tingkat kerusakan yang dialami. Sehingga kita bisa memetakan tingkat kerusakan dan memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu merehap atau membangun kembali rumah tersebut melalui Baitul Mal,” sebut Marzuki. Ditambahkan bahwa, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili sepanjang DAS sungai Langsa, diharapkan selama musim penghujan ini agar segera melakukan antisipasi dini terhadap kemung-

kinan musibah erosi DAS atau longsor tepian sungai. Sehingga musibah yang tidak terduga sebagaimana dialami oleh Erliyandi tidak memakan korban jiwa. “BPBD juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap potensi bencana selama musim hujan ini, dan dapat segera memberikan peringatan kepada warga bila ada potensi bencana. Terutama warga yang berdomisili disepanjang DAS Sungai Langsa, sehingga mereka dapat melakukan penyelamatan dini terhadap berbagai kemungkinan bencana,” demikian Marzuki. (YAN)

WAKIL Walikota Langsa, Marzuki Hamid melihat rumah yang amblas akibat erosi Sungai Langsa di Gampong Sidodadi, Langsa Lama.

(YS)

Wakil Walikota : Pungli Menghambat Pembangunan Daerah LANGSA - Pemko Langsa mendukung penuh upaya Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) untukmemberantas berbagai kasus pungli di Kota Langsa. Dukungan tersebut diberikan dengan cara ikut bekerjasama dan ambil bagian, baik dalam pengungkapan maupun pencegahan terjadinya pungli di jajaran pemerintah setempat. “Karena jika pungutan liar (Pungli) masih terjadi, akan berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah, dan menyurutkan niat investor untuk berinvestasi di daerah ini,” kata Marzuki Hamid, saat membuka sosialisasi Tim Unit Pokja Pencegahan Provinsi (UPP) Aceh Satgas Saber Pungli, yang diikuti puluhan keuchik, camat, dan jajaran Pemko Langsa lainnya, di aula Setdako Langsa, Selasa pekan lalu. Ia menambahkan, komitmen Pemko langsa terhadap pencegahan pungli ini, juga dibuktikan dengan tidak adanya lagi pungutan di Pelayan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa. Begitu juga dengan instansi lain yang berhubungan dengan penerbitan izin. Sementara itu, AKBP Zakaria, yang mewakili UUP Provinsi Aceh, mengatakan hingga saat ini, Satgas Saber Pungli Aceh telah melakukan 54 kali operasi tangkap tangan (OTT), baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah tersangka yang ditangkap saat ini mencapai 95 orang, berikut barang bukti uang yang telah diamankan seluruhnya, Tp. 927 juta lebih,” katanya, dalam acara sosialisasi tersebut. Ia menambahkan, pembentukan Satgas Saber Pungli ini atas arahan Presiden RI Joko Widodo, guna memberantas pungli di Indonesia. (YAN)

Polisi Amankan Air Softgun di Rumah Bandar Sabu LHOKSEMAWE - Satres Narkoba Polres Lhoksemawe Senin malam pekan lalu membekuk bandar narkoba berinisial Jal (35) warga Aceh Utara. Jal dibekuk saat polisi melakukan penggerebekan di rumahnya. Polisi mengamankan 52,98 gram

tumpangi pasutri bersama dua anaknya itu, diduga mendahului truck barang dari arah kanan. Pada saat bersamaan kata iptu m frans dari arah berlawanan datang sepmor lainnya yang tak diketahui nomor polisinya. Melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga, korban berusaha menghindar dan coba memotong ke arah kiri dan ternyata setang motornya mengenai bagian depan dump truck , sehingga pengendara yang berboncengan itu jatuh ke jalan. Lalu dilindas ban kiri depan dan belakang dump truck. ” Akibat musibah ini tiga penumpang sepmor meninggal dunia. Mereka semua satu keluarga berasal dari Nias Sumatera Utara,” kata Iptu Magdinal Frans. Sejumlah warga yang kebetulan berada di lokasi kejadian langsung berhamburan ke luar rumah untk memastikan siapa korban dalam kecelakaan yang terjadi. Petugas kepolisian dari satlantas polres nagan raya juga datang ke lokasi untuk mengamankan sejumlah barang bukti.

sabu, sepucuk air softgun serta sebuah korek api berbentuk pistol. Kapolres Lhoksemawe AKBP Hendri budiman melalui kasat reskrim narkoba polres Lhoksemawe Iptu Zeska menyebutkan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa

di sebuah rumah di kawasan Kuta Makmur ada seorang pria yang memiliki senjata api dan diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Menerima informasi tersebut Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lhoksemawe langsung melakukan

penyelidikan, dan memastikan informasi awal tersebut benar dan selanjutnya dilakukan penggerebekan di rumah tersebut. “Saat rumah digerebek tersangka dalam kondisi demam, sehingga berhasil kita tangkap tanpa ada perlawanan,”ujar Iptu

Zeska. Saat badannya digeledah tambah iptu zeska ditemukan sepucuk air softgun selanjutnya kamarnya digeledah sehingga ditemukan dua paket sabusabu, korek borbentuk pistol, sejumloh uang dan barang bukti lainnya kita bawa ke

mapolres Lhoksemawe,” katanya. Ditambahnkan berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti yang diduga sabu didapatkan dari temannya. Sekarang ini kasusnya masih kita kembangkan,”ujar Iptu Zeska. (YAN)


11

KPK POS E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

KRIMINAL

Kasus Pencurian Sawit Tujuh Saksi Dihadirkan JPU LANGKAT - Sidang lanjutan perkara pencurian sawit dengan terdakwa Tulis Ginting dan Edi Ginting kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Rabu (13/12). Sidang dipimpin R Aji Suryo dibantu dua anggota majelis Safwanuddin Siregar dan Sapri Tarigan. Sidang kali ini luput dari pengawalan petugas Polres Langkat, meski kedua terdakwa sempat berteriak di ruang sidang. Keduanya masih tetap menolak menolak menjalani persidangan. ”Tidak mau, tidak perlu sampai kapanpun kami tidak mau disidangkan. Kami sudah menang praperadilan,” teriak keduanya. Ketua majelis memerintahkan petugas untuk membawa kedua terdakwa kembali sel tahanan. Tulis Ginting (65), warga Desa Singa Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan Arifin Edi Ginting (45), warga Jalan Ikan Paus Lingkungan I Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kodya Binjai. Mereka dituduh mencuri sawit 30 Agustus 2017 di kebun PT Serdang Hulu yang terletak di Kecamatan Sei Bingai dan diserahkan oleh

Papam kebun ke Polres Binjai. Setelah kedua terdakwa dijebloskan ke sel, hakim memerintahkan jaksa untuk menghadirkan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Obrika Simbolon menghadirkan tujuh orang saksi, masing-masing enam dari PT Sedang Hulu dan seorang saksi ahli dari BPN Langkat. Ketujuh saksi mengaku tidak mengenal kedua terdakwa. Saksi Herwis Sinaga mengatakan, pada 30 Agustus 2017 siang mendapat laporan melalui telepon dari Papam ada pencurian sawit di Afd IB sebanyak lima janjang dengan kerugian Rp 140.000. Keterangan senada disampaikan saksi lainya. Namun, saksi ahli dari BPN langkat Mahyu Danil ketika ditanya hakim tentang surat ahlinya, tidak bisa menunjukkan (tidak punya). Danil menerangkan, untuk menyimpulkan yang dicuri masuk dalam HGU PT Serdang Hulu menggunakan alat GPS. Berpedoman dari patok/pilar 1,2,3 dan pilar 125 dan batas sungai disingkronkan diplotting dengan peta HGU nomor 3 PT Serdang Hulu. (HS)

Pembunuh Guru SDN Stabat Disidangkan

Terdakwa pembunuhan guru SD mendengarkan dakwaan di PN Labuhan Deli, Kamis (14/12). DELI SERDANG - Suhendra Adinata (35), warga Jalan Sempurna Lingkungan IV, Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat disidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cabang Labuhan Deli, Kamis (14/12). Dia didakwa melakukan pembunuhan terhadap H Abdul Haris (51) warga Jalan DI Panjaitan, Sidomulyo, Pasar V Stabat, Kabupaten Langkat. Korban merupakan guru SDN 050660 Stabat. Sidang diketuai majelis hakim Liberty Sitorus, SH dengan anggota Gabe Dorris Saragih, Said Hamrizal Zulfi, SH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jhon Keynes dan Dongan MT Sirait SH itu terbuka untuk umum. Dalam dakwaan jaksa Nurul Nasution, SH menyampaikan, Suhendra ditangkap petugas ketika tengah bersembunyi di rumah pamannya, Gang Mesjid, Desa Diski, Sunggal, Deli Serdang, Rabu (6/9). Motif pembunuhan itu sakit hati karena tuduhan menjalin hubungan sejenis dengan melakukan homo seks bersama korban. Setelah melakukan pembunuhan, Suhendra menjarah barang berharga milik korban, di antaranya selembar uang

tunai Rp 50 ribu, dua telepon genggam dan dan satu unit sepeda motor. Menurut terdakwa, korban mau menyodominya, namun ditolaknya sehingga terjadi pertengkaran. Awalnya, terdakwa diajak ketemu hingga korban ditemukan menjadi mayat di Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang. Korban sempat dinyatakan hilang 11 hari. Suhendra disangkakan melanggar Pasal 338 Subsider 365 ayat (3) dan 340 KUHPidana tentang tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain. Terdakwa menyatakan benar seluruh isi dakwaan. Setelah itu, hakim menyarankan terdakwa supaya kompromi dengan Penasehat Hukum (PH) Prodeo dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jesaya 56 Laurencius Hasibuan, SH. PH minta kepada hakim supaya dilakukan pemeriksaan lanjut langsung kepada pokok perkara. Hakim akan melanjutkan sidang pada Senin (18/12) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (DP)

Polisi Ringkus Pencuri Genset MEDAN - Seorang tersangka pencurian genset di Jalan Ringroad Kompleks Tasbih II Kecamatan Medan Selayang, ditangkap petugas Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal. Dari tersangka ZF (18), warga Jalan Simpang Tambu Aceh Bireun, polisi menyita barang bukti 1 unit genset. “Tersangka dipergoki warga hingga meneriakinya maling,” terang Kapolsek Sunggal Kompol Wira Prayatna, Kamis (14/12). Dijelaskannya, warga yang melihat aksi pelaku lalu mengejarnya, dan setelah diamankan, petugas Polsek Sunggal yang kebetulan melintas di lokasi kemudian membawa tersangka. "Dari pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya," katanya menambahkan, tersangka dijerat Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling sedikit lima tahun penjara. Ditempat berbeda, satu unit rumah mewah milik Ani (50), yang berdiri di Jalan Bajak V Medan, Gang Haji, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Me-

dan Amplas terbakar, Kamis (14/12). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Peristiwa itu juga membuat warga sekitar panik hingga berhamburan ke luar rumah. Menurut informasi, kebakaran terjadi sekira pukul 09.00 WIB. Api diduga disebabkan hubungan pendek (korsleting) listrik. Api baru bisa dipadamkan sekira setengah jam kemudian setelah dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran itu, ruang tamu rumah korban hangus terbakar berikut isinya. "Api muncul dari ruang tamu utama, langsung geger. Penghuni rumah kabur keluar semua dan meminta bantuan warga untuk memadamkan api. Nggak lama kemudian, datang mobil pemadam," kata Riky, warga sekitar. Kapolsek Patumbak Kompol Yasir Ahmadi dikonfirmasi mengatakan, belum bisa memastikan penyebab kebakaran dan masih memintai keterangan saksi dan pemilik rumah. (DA/ACO)

SUMUT/ACEH

Mantan Kades Menangis Dituntut 1,5 Tahun Penjara MEDAN - Terdakwa Sri Astuti selaku mantan Kepala Desa (Kades) dan Sri Wardani sebagai Kaur Ekonomi Desa Sampali yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena melakukan pungutan liar (pungli) menangis, saat dituntut selama 1,5 tahun penjara dalam sidang di ruang Cakra VII, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (14/12). "Meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum kedua terdakwa masingmasing selama 1 tahun dan 6 bulan penjara," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jhon di hadapan Ketua Majelis Hakim, Mian Munte. Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan waktu hingga Senin (18/12) mendatang kepada kedua terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaannya (pledoi). Pantauan awak media, kedua terdakwa terus meneteskan air matanya baik selama di persidangan maupun seusai persidangan. Kedua wanita tambun ini tampak terkejut mendengar tun-

tutan yang dibacakan jaksa. "Yang sabar ya nak. Ini cobaan untuk keluarga kita. Kalian harus kuat," ujar kerabat kedua terdakwa sembari memeluknya. Sekedar informasi, sesuai dakwaan jaksa menyebutkan keduanya ditangkap petugas Polrestabes Medan pada Agustus 2017 lalu di kantor Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Dari tangan keduanya petugas mengamankan barang bukti uang sebesar Rp5 juta milik warga yang mau mengurus surat silang sengketa. Keduanya dijerat dengan pasal 12 huruf e atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi

Lakukan Pungli dan Terjaring OTT, Sri Astuti Mantan Kades dan Sri Wardani sebagai Kaur Ekonomi Desa Sampali Menangis Dituntut 1,5 Tahun Penjara UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (BSC)

Polisi Buru Komplotan Pencuri Spesialis Batere Tower HUMBAHAS - Seorang pekerja Kafe Sorkam, Idil Manalu (23), warga Desa Sipea-Pea Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) nekat mencuri delapan batere tower pemancar seluler dari daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Kasubbag Humas Polres Humbahas, Iptu Renhard Sianipar kepada wartawan melalui telepon seluler, Kamis (14/12) menyebutkan, untuk melancarkan aksinya tersangka menggunakan mobil Avanza nomor polisi B 1081 KFG silver dan dibantu dua rekannya marga Simanullang dari Dolok Sanggul. Saat pelaku mengambil batere tower di kawasan Desa Batu Na-

godang Siatas Kecamatan Onanganjang, Rabu (13/12) sekitar pukul 01.00 WIB, diketahui warga hingga melaporkannya ke pihak berwajib. Ketika hendak ditangkap, komplotan pencuri spesialis batere tower itu sempat berupaya kabur, meski sempat dihadang warga. Tersangka kabur hingga ke arah Pakkat. Selanjutnya, melalui informasi dari Polsek Onanganjang, Kapolsek Pakkat AKP D Sembiring didampingi anggotanya melakukan penghadangan di wilayah hukumnya. Saat petugas berupaya menghentikan laju kendaraan mereka, tersangka pencuri batere tower itu justru nekad menerobos dan nyaris menabrak Kapolsek. Kawanan pe-

laku juga mengabaikan tembakan peringatan dan terus kabur ke arah Barus. Petugas segera melakukan pengejaran hingga di tikungan depan Masjid Raya Pakkat mobil tersebut menabrak mobil barang/pick up pembawa durian yang membuatnya masuk ke parit. Setelah terperosok ke parit, Idil dan rekannya melarikan diri ke permukiman penduduk hingga ke semak belukar. Petugas bersama masyarakat setempat melakukan penyisiran. Namun, karena situasi gelap dan hujan deras, ketiga pelaku belum dapat ditangkap. “Dari dalam mobil ditemukan 8 unit batere tower. Saat ini mobil Avanza B 1081 KFG, ber-

sama batere dicurigai hasil pencurian itu telah dibawa ke Polsek Pakkat untuk diserahkan ke Polsek Onanganjang, berhubung locus delicty (TKP), di wilayah hukum Polsek Onanganjang,” terang Renhard. Dia menegaskan, saat ini, pihaknya masih berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku. “Spesialis pencuri batere tower seluler itu diperkirakan berpencar ke arah Barus dan satu lagi ke arah Dolok Sanggul. Upaya yang dilakukan saat ini, petugas melakukan pengejaran di daerah perbatasan Pakkat-Barus dan satu lagi dilakukan sweping di Onan Ganjang,” pungkasnya. (AND)

Kasus Dugaan Pungli, Polisi Kembalikan ke Inspektorat ASAHAN - Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Asahan melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mengembalikan penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di RSUD HAMS Kisaran. Sebab, setelah melalui proses penyelidikan dan gelar perkara, penyidik kepolisian tidak menemukan adanya unsur tindak pidana. “Fakta dari hasil penyelidikan menemukan pihak RSUD HAMS Kisaran meminta penerimaan retribusi pemeriksaan tes urine (Narkotest) menggunakan dasar hukum Perda No.12 Tahun 2011 dengan besaran biaya Rp 250.000-,” ujar Kapolres Asahan, AKBP Kobul Syahrin Ritonga melalui Waka Polres Kompol B Panjaitan kepada wartawan, Kamis (14/12). Diterangkannya, sejak 15 Desember 2015 telah keluar Peraturan Daerah (Perda) No 14 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda No 12 Tahun 2011. Sejak keluarnya Perda No 14 tahun 2014 sampai dengan tanggal 7 November 2017, pihak RSUD HAMS Kisaran dalam pene-

Waka Polres Asahan Kompol B Panjaitan menyerahkan berkas kepada Kepala Inspektorat Pemkab Asahan, Kamis (14/12). Kompol Panjaitan, untuk rawat inap rimaan test urine tetap mengguKelas III dan penunjang diagnostic nakan Perda No.12 tahun 2011 serta pelayanan penunjang lainnya dengan biaya sebesar Rp.250.000. RSUD HAMS Kisaran umumnya tarif Padahal, sesuai Perda No 14 tahun sesuai Perda No.14 tahun 2014 ada 2014 besar biaya retribusi test urine kenaikan. Sehingga secara kasat Rp 150.000. mata pihak RSUD HAMS Kisaran Namun, di sisi lain, sambung

dapat dikategorikan merugi karena tetap menggunakan Perda No 12 Tahun 2011. Selain itu, ditambahkan, seluruh penerimaan retribusi jasa pelayanan kesehatan rawat inap kelas III dan penunjang diagnostic serta pelayanan penunjang lainnya yang diperoleh RSUD HAMS Kisaran masuk ke dalam kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD HAMS Kisaran. Sesuai surat Keputusan Bupati Asahan No.135/RSU tahun 2004 pembagian jasa pelayanan pada RSUD HAMS Kisaran dengan perincian 60 persen untuk pembiayaan sarana dan prasarana RSUD HAMS, sedangkan 40 persen untuk jasa layanan medis. Sementara, Kepala Inspektorat Pemkab Asahan Zulkarnaen Nasution SH yang hadir pada gelar Press Release tersebut mengatakan, pihaknya akan melihat dan mengkaji kesalahan yang terjadi. “Yang jelas, berdasarkan penjelasan saber pungli tadi niat untuk menggelapkan uang tidak ada di sini,” katanya. (FAS)

Butuh Uang Beli Sabu

Fredy Tarigan Aniaya dan Ancam Bunuh Ibu Kandung

 Fredy Tarigan

MEDAN - Sungguh tak terpuji prilaku Fredy Tarigan (38). Pengangguran warga Desa Lantasan Baru, Gang Cinta Damai, Pasar VII, Patumbak, Kabupaten Deli Serdang itu tega mengancam bunuh ibu kandungnya menggunakan golok (parang, red). Ironisnya, perbuatan yang membuat ketakutan wanita yang telah melahirkannya itu dilakukan Fredy karena tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Akibatnya, ‘anak durhaka’ tersebut meringkuk di sel Mapolsek Patumbak, karena ibunya menyerahkan kasusnya itu ke pihak berwajib dengan laporan LP/XII/2017/SU/SEK PATUMBAK, Selasa (12/12). Kapolsek Patumbak, Kompol Yasir Ahmadi melalui Kanit Reskrim Iptu Ainul Yaqin kepada wartawan, Rabu (13/12) mengatakan, penangkapan terhadap tersangka berawal dari kedatangan

seorang wanita tua bernama Sehat Boru Guru Singa (60). Kepada polisi, korban menyebut putranya Fredy Tarigan telah tega menganiaya dan mengancam bunuh dirinya menggunakan senjata tajam (sajam). "Tersangka tega menganiaya dan mengancam bunuh orang tuanya karena tidak dikasih uang untuk membeli narkoba. Tersangka mengamuk sehingga korban melaporkannya ke Polsek Patumbak," terang Yaqin. Atas laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga berhasil mendeteksi keberadaan tersangka di Jalan Cintai Damai, Pasar VII, Patumbak, Selasa (12/ 12) sore. "Saat kita tangkap, tersangka tidak melakukan perlawanan. Dari tangannya, kita berhasil mengamankan senjata tajam jenis golok yang digunakan pelaku

untuk mengamcam orang tuanya sendiri," katanya. Kepada penyidik, sambung Yaqin, tersangka mengaku nekat melakukan penganiyayan terhadap ibu yang melahirkanya itu karena di bawah pengaruh narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, tentang barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (DA)


12

KPK POS

ADVERTORIAL

E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

Pendidikan Bermutu dan Terjangkau

Wujudkan TOBASA Hebat 2021 TOBA SAMOSIR - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan Pendidikan yang bermutu namun terjangkau sebagaimana diamanatkan Visi dan Misi Kabupaten Toba Samosir yaitu “Toba Samosir Hebat 2021,” menjadi salah satu prioritas dalam program Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di bawah kepemimpinan Bupati Darwin Siagian dan Wakil Bupati Hulman Sitorus. Wujud daripada prioritas peningkatan SDM ini juga dapat kita lihat pada keseriusan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toba Samosir merumuskan Peraturan Daerah tentang insentif tenaga pendidik non formal bidang keagamaan, sebagai bentuk sosial dan perhatian yang sangat khusus dari pemerintah kepada tenagatenaga pendidik non formal di rumah ibadah. Program ini sebagai terobosan mewujudkan Toba Samosir Hebat 2021, yang dalam pelaksanaanya secara teknis akan diatur dengan penerbitan Peraturan Bupati Toba Samosir.

Menteri Pendidikan Nasional RI Muhadjir Effendi secara simbolis serahkan bantuan buku Ir. Darwin Siagian Bupati Tobasa berikan Piagam Penghargaan siswa SD pemenang Olimpiade ke perpustakaan di SD Sw, HKBP Balige didampingi Wakil Bupati Ir. Hulman Sitorus, MM dan Sains Tingkat Kabupaten. Anggota DPD RI Parlindungan Purba. Untuk para guru sebagai tenaga pendidik, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga sedang menyiapkan gagasan perubahan pendidikan yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang atraktif, menarik dan berbagai pelatihan para tenaga pendidik baik PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Program ini telah berjalan dengan baik pada tahun anggaran 2017. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Toba Samosir saat ini, semakin membaik termasuk kelengkapan fasilitas perpustakaan setiap sekolah dengan bukubuku penunjang pelajaran siswa. Baru-baru ini Menteri Pendidikan

Bekerjalah Dengan Tulus Persiapkan Generasi Sejak Dini TOBA SAMOSIR - Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Dinas Pendidikan Kabupaten gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) PAUD dan DIkmas Tahun 2017, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, baru-baru ini. Pembukaan Bimtek tersebut, dihadiri oleh Bupati Toba Samosir (Tobasa) Darwin Siagian, Bunda PAUD Brenda Ritawati Aruan, dan Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten Tobasa Ny. Iin Hulman Sitorus. Dalam kesempatan pembukaan Bimtek, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian mengingatkan para peserta yang terdiri dari guru TK/PAUD untuk bekerja dengan tulus, jujur dan tetap bersyukur pada Tuhan atas tugas tanggung jawab yang diemban untuk mempersiapkan para anak PAUD pada masa Usia Dini. “Selamat mengikuti bimbingan teknis kepada seluruh peserta, dan ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang kalian dapat bisa diterapkan di tempat masing-masing. Pengalaman para narasumber sangat berharga, karenanya ikuti pelatihan ini sebaik mungkin,” ujar Bupati. Selanjutnya Bunda PAUD Brenda Ritawati Aruan sekaligus penasehat Himpaudi menegaskan agar semua pihak pengelola PAUD di bawah pengawasan Dinas Pendidikan untuk mengelola PAUD dengan benar. “Terapkan pendidikan anak usia dini sesuaai aturan (Kurikulum) PAUD, jangan paksa anak untuk bisa baca, tulis dan berhitung,” tegasnya. Menurutnya, pembelajaran dengan mengutamakan baca, tulis dan berhitung dapat menghambat perkembangan anak di usia emas karena masa bermainya akan hilang, sehingga setelah di tingkat yang lebih tinggi si anak kemungkinan mengalami drop atau bosan. “Kita boleh memberi pelajaran bahasa kepada anak tetapi dengan cara yang kreatif dan menarik, cepat bisa baca dan berhitung tidak jamanya lagi,” ucap Ritawati. (TETTY/ANNA)

Nasional RI Muhadjir Effendy telah menyumbangkan tambahan buku ke perpustakaan sekolah yang diserahkan secara simbolis di SD Sw. HKBP 1 Balige. Saat kunjungan kerja Menteri Pendidikan RI Muhadjir Effendy juga melakukan Sosialisasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) langsung kepada para Kepala Sekolah dan guru se-Tobasa yang digelar di Aula SMA Unggul Del. Menteri Pendidikan berharap kegiatan ini mampu memberi dampak positif secara signifikan di dunia pendidikan Toba Samosir. Mempersiapkan siswa/i SMP dalam memasuki sekolah unggulan

yang ada di Toba Samosir merupakan salah satu prioritas Pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Secara tegas Bupati/Wakil Bupati Toba Samosir di awal kepemimpinannya telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir untuk membentuk kelas unggulan di setiap sekolah. Dan setiap semester genap biasanya akan dilakukan pemberian Bimbingan Belajar dan Try Out untuk mempersiapkan siswa/i menghadapai Ujian Nasional, demikian dikatakan Plt. Kadis Pendidikan Parlinggoman Panjaitan. Fasilitas untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan yang

lebih baik sebagaimana data dari Dinas Pendidikan melalui Plt. Kepala Dinas Pendidikan Toba Samosir Drs. Parlinggoman Panjaitan, MM antara lain ; Sekolah Dasar memiliki 224 sekolah, Sekolah Menengah Pertama terdiri dari 50 lembaga dan 180 lembaga PAUD. Sementara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah berada dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk tingkat Perguruan Tinggi Kabupaten Toba Samosir didukung dengan berdirinya IT Del Laguboti, Sekolah Tinggi Diakones (STD) Balige, Sekolah Tinggi Bibelvrow Laguboti, Sekolah Tinggi Theologi

Lumban Tor Kecamatan Silaen, Akademi Perawat TP. Arjuna Laguboti dan Akademi Perawat HKBP Balige. Dengan segala keterbatasan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir masih mampu menorehkan beberapa prestasi di tingkat Provinsi bahkan tingkat Nasional seperti, Juara I Tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Guru PAUD terbaik, Juara II Tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Pengelola Lembaga terbaik, Juara I Tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP), Juara I Nasional kategori Lembaga Keterampilan dan Pelatihan. Bidang pendidikan Dasar Toba Samosir juga berprestasi melalui Olimpiade Sains mata pelajaran Matematika dengan perolehan peringkat 7 tingkat Provinsi Sumatera Utara an. Brain Simanjuntak dari SD Negeri 173585 Siria-Ria, mata pelajaran IPA peringkat 9 tingkat Provinsi Sumatera Utara Ruth J. Sitorus dari SD Sw Bona Pasogit Sejahtera dan tiga orang siswa/i asal Toba Samosir menjadi utusan Provinsi Sumatera Utara pada OSN Tingkat Nasional di Pekan Baru yaitu, Tesalonika P. Hutapea dari SMP Sw. Budi Dharma untuk mata pelajaran Matematika, Samuel Kevin Pasaribu dari SMA Unggul Del mata pelajaran Biologi dan Vivi Hizkia dari SMA Unggul Del untuk mata pelajaran Ekonomi. (TETTY/ANNA)

Guru di Daerah Terpencil Dapat Insentif 1 Bulan Gaji TOBA SAMOSIR - Sektor pendidikan merupakan salah satu sasaran utama pembangunan di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Selain kesehatan, pertanian, infrastruktur, pariwisata dan lainnya. Pemkab sangat fokus meningkatkan kualitas pendidikan, karena sektor ini salah satu visi misi kami membangun Tobasa. "Itu sebabnya kami melakukan berbagai upaya demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini,” kata Bupati Ir Darwin Siagian, usai upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2017 di Lapangan Sisingamangaraja Balige, Selasa (2/5). Upaya-upaya dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan ini, kata bupati, antara lain memberikan beasiswa, agar siswa termotivasi untuk lebih giat belajar. Memberikan bimbingan test, membuat kelas unggulan dan lainlain. “Jadi kami sangat serius dalam hal ini, karena masa depan bangsa, terletak pada SDM,” tegasnya. Ditanya mengenai perkembangan pendidikan dalam satu tahun kepemimpinannya, Bupati Darwin mengatakan, hal itu bisa dilihat dari jumlah siswa-siswi SLTA yang lulus di Perguruan

Bupati Toba Samosir Darwin Siagian Tinggi Negeri. Nanti dilihat dulu, berapa jumlah siswa SLTA yang lulus di PTN. Kalau SLTP, kemarin sudah kami lihat ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah yang lulus ke SMA Unggul DEL, dari 7 orang tahun lalu, meningkat menjadi 20 orang tahun ini. "Ke Asrama Yayasan Soposurung, dari 13 orang tahun lalu, meningkat menjadi 23 orang tahun ini. Jadi yang bisa kami ukur saat ini, masih tingkat SLTP,” ujarnya. Bupati Darwin juga menjelaskan rencana pemerataan guru. Rencana ini sudah mendapat dukungan dari peme-

rintah, dengan menyiapkan dana bagi guru-guru bekerja di daerah terpencil. “Nanti bagi guru yang bekerja di daerah terpencil, akan diberikan lagi insentif sebesar satu bulan gaji. Itulah upaya kami, supaya guru tidak hanya merata di kota, tetapi merata di seluruh sekolah di Tobasa,” tegasnya. Misalnya, kalau gajinya Rp4 juta di Balige, ditambah tunjangan profesi Rp4 juta, maka bila sudah bekerja di daerah terpencil akan diberikan lagi tunjangan daerah terpencil sebesar Rp4 juta. “Jadi bagi temanteman guru, jangan lagi berlomba ke kota. Dananya sudah diakomodir di DPA. Jangan lagi ada ditemukan sekolah di daerah terpencil kekurangan guru. Pemerataan ini harus kita lakukan,"katanya. Bupati berpesan kepada siswa/i di desa terpencil, agar tidak berkecil hati. Karena Bupati, Wakil Bupati dan seluruh stakeholder Pemkab Tobasa akan terus berupaya meningkatkan kualitas di daerah ini. Sehingga kualitas pendidikan di daerah terpencil sama dengan di kota. “Jadi bagi anak-anak kami yang bersekolah di daerah terpencil, jangan berkecil hati,” imbuhnya.

Drs. Parlinggoman Panjaitan, MM Plt. Kepala Dinas Pendidikan Tobasa serahkan Piagam Penghargaan kepada guru berprestasi.

Ny. Brenda Ritawati Darwin Siagian Ketua TP. PKK Kabupaten Tobasa sekaligus Bunda PAUD serahkan Piagam Penghargaan kepada siswi SMP pemenang Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten.

(TETTY/ANNA)

Hulman : Guru Miliki Potensi Strategis Tentukan Kemajuan Tobasa TOBA SAMOSIR - Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) Universitas Negeri Medan (UNIMED) dalam hal peningkatan SDM dan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Penandatanganan MoU itu dilaksanakan di SMKN 1 Balige. Penandatangan sejumlah kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Bupati Tobasa Ir. Hulman Sitorus, M.M dengan Rektor Unimed Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd di Ruang Sidang A Biro Rektor Unimed. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan unsur Muspida Pemkab Tobasa, sedangkan dari Unimed ikut menyaksikan seluruh pimpinan Wakil Rektor, Dekan, Direktur PPs dan fungsionaris di lingkungan Unimed. Pemkab Tobasa melakukan MoU ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM dan mutu pendidikan. Unimed sebagai kampus yang konsen melahirkan insaninsan pendidik profesional yang siap mengabdikan dirinya disemua daerah dibidang pendidikan. Pemkab Tobasa melangkah cerdas

dengan menggandeng Unimed untuk melakukan upaya menuju kemajuan Samosir yang maju dan mensejahterakan masyarakat. Selain penandatangan MoU, Pemkab Tobasa juga menyelenggarakan seminar pendidikan dengan pembicara tunggal Rektor Unimed Prof. Syawal Gultom. Sebanyak ribuan peserta mengikuti seminar yang terdiri dari guru-guru, kepala sekolah hingga SKPD se-Kab. Tobasa. Turut hadir juga Sekda Tobasa Drs. Audi Murphy O. Sitorus, SH., M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri Balige, Kepala Pengadilan Negeri Balige, Ketua DPRD Tobasa, DPRD Komisi C, Pewakilan dari Polres Kab. Tobasa, Kadispend Kab. Tobasa Lalo H. Simanjuntak, Kepala Bank Sumut Tobasa, Hadir juga dari Unimed ; para Wakil Rektor, Dekan FIP, FIK, Wakil Dekan II FIK serta staf ahli WR IV. Ir. Hulman Sitorus, M.M selaku Wakil Bupati Tobasa mengatakan, guru adalah sebuah potensi yang memiliki posisi yang sangat strategis dan penting untuk menentukan kemajuan perkembangan suatu bangsa. Poin penting yang

harus diperhatikan karena profesi guru sangat strategis, memiliki kompetensi yang baik, kedepan guru-guru harus dibekali dengan kompetensi dan harus profesional. Berupaya menambah kompentensinya seperti kemampuan paedagogi, kemampuan kepribadian, kemampuan profesional, dan kemampuan sosialnya. Lanjut Hulman Sitorus, melalui MoU ini, kita Pemkab Tobasa memiliki harapan besar yakni akan lahir berbagai kegiatan yang mengarah untuk kemajuan mutu pendidikan dan peningkatan kompetensi guru lebih profesional. Bersama Unimed kita akan rancang berbagai kegiatan tersebut secara baik untuk mencapai tujuan secara maksimal agar mutu dan kualitas pendidikan di Tobasa terus maju menuju prestasi yang membanggakan masyarakat. Pendidikan dalam suatu daerah merupakan unsur terpenting menuju kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu Pemda akan dorong tidak hanya dari sisi pendanaan, namun harus ada kegiatan terstruktur dan kontiniu dalam hal

pelatihan dan perancangan pendidikan secara baik. Bersama Unimed kita yakin bisa mencapai harapan kita semua dalam memajukan mutu dan kualitas pendidikan di Tobasa. Pada seminar sehari tersebut, Prof. Syawal Gultom mengatakan, upaya pembangunan daerah mulai dari peningkatan mutu pendidikan di sekolah, karena dari sekolah pendidikan berlangsung. Guru sebagai motor dari pendidikan di sekolah haruslah profesional, tidak asal-asalan dalam mengajar, guru mesti mengutamakan keberhasilan siswanya. Meningkatkan kualitas guru akan melahirkan generasi yang berkualitas pula. Guru diharapkan lebih mengutamakan perbaikan moral dan perilaku daripada pengetahuan. Karena tanpa penguatan moral dan sikap yang baik, pengetahuan tidak akan berdampak baik dan berguna bagi orang banyak. Setiap guru harusnya memberikan inspirasi kepada siswanya, setiap mata pelajaran dapat memberikan nilainilai luhur yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. (TETTY/ANNA)

Ir. Hulman Sitorus, MM serahkan Piagam Penghargaan kepada siswa SD pemenang Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten.

Ny. Iin Hulman Sitorus Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten serahkan Piagam Penghargaan kepada siswi SMP pemenang Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten.


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

DPC KWRI Sergai Santuni Anak Yatim PANTAI CERMIN - Sebanyak 24 orang anak yatim Minggu (9/12) bertempat di lokasi wisata bahari Pantai Pematang Matik Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin dapat santunan dari Pengurus DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Serdang Bedagai. Kegiatan tersebut dirangkai dengan acara syukuran atas terbitnya revisi SK Pengurus DPC KWRI yakni Sekretaris Abdul Rahman Manik.Hadir dalam acara tersebut Ketua Ronald Hutabarat dan unsur pengurus lainnya. Pada kesempatan tersebut Ronald Hutabarat mengatakan kegiatan tali asih kepada anak yatim adalah sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur atas keluarnya SK Sekretaris yang baru.Diharapkan kedepan KWRI bisa bangkit dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat luas. Guna mencapai hal tersebut,lanjut Ronald kita harus menjaga kekompakan dan kebersamaan,jangan ada saling curiga mencurigai serta menjaga solidaritas. Ronald juga mengakui bahwa tali asih yang diberikan tidak seberapa namun hal ini tidak menyurutkan rasa kepedulian terhadap anak yatim. Ditempat yang sama Sekretaris baru KWRI Sergai Abdul Rahman Manik menyampaikan, jika tidak ada kendala KWRI akan membuat kegiatan yang sama pada momen yang berbeda misalnya dalam rangka menyambut Idul Fitri. Hiras Hutabarat warga Naga Kisar ayah dari Putra Hutabarat menyampaikan terimakasih kepada DPC KWRI Sergai yang sedikit peduli dengan anak yatim dan mendoakan semoga kepengurusan yang baru lebih baik dan semakin giat memberikan kegiatan serupa guna meringankan beban masyarakat. Acara juga diisi dengan penyerahan SK Sekretaris,potong nasi tumpeng.Suasana terasa hikmat saat Ketua Ronal dan Liberti Lubis mewakili anggota mengulosi Sekretaris baru dengan harapan amanah dapat dipikul dengan baik. (ARM)

Sergai Laksanakan Riset Evaluasi Desiminasi dan Implementasi UU Desa SEI RAMPAH - Undang-Undang (UU) Desa lahir sebagai respon nyata dari pemerintah terhadap realita kesenjangan pembangunan yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan dan hal itu menjadi harapan baru untuk perubahan desa secara komprehensif dan desa dapat mengatur pemerintahannya sendiri, merencanakan pembangunan berdasarkam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan spesifik desanya. Hal ini dikemukakan oleh Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman dalam sambutannya sekaligus membuka acara Riset Evaluasi Desiminasi dan Implementasi UU Desa di Lingkungan Pemkab Sergai bertempat di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu (13/12). Turut Hadir pada acara tersebut Asisten Ekbangsos Ir. H. Kaharuddin, Inspektur Sergai H. Ifdal, S.Sos, M.AP, Sekertaris DPRD Suprin, Direktur Yayasan BITRA Indonesia Wahyudi, perwakilan Forum Masyarakat Sipil untuk Reformasi Birokrasi (Formasi-RB) Iswan, Kepala OPD, Camat serta beberapa perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Sergai. Disampaikan Bupati bahwa hal ini sejalan dengan pembangunan negara yaitu membangun dari pinggiran. Kemudian dari hasil riset tersebut harus menjadi bahan bagi kita untuk dapat mengambil pelajaran dalam penganggaran desa sehingga dapat disinkronisasikan dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Dalam kesempatan yang sama Direktur Yayasan BITRA Indonesia Wahyudi memaparkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana masyarakat desa memahami UU tentang Desa dan pengimplementasiannya di masyarakat khususnya masyarakat Tanah Bertuah Negeri Beradat. Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Efendi, S.Pd dalam laporannya menyampaikan pelaksanaam riset ini dilakukan selama 4 (empat) bulan dengan tujuan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan implementasi kerja pemberdayaan dan langkah intervensi bagi semua pihak yang berkonsentrasi dalam pengembangan dan pemberdayaan desa, kata Efendi. (ARM)

Wawako Gunungsitoli Serahkan Bantuan Pupuk Kepada Poktan GUNUNG SITOLI - Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli menyerahkan bantuan pupuk dalam bentuk non fisik kepada Kelompok Tani se-Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian Desa Ononamolo II lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Jumat pekan lalu. Sowaa Laoli pada kesempatan itu mengatakan bantuan ini sebagai wujud komitmen dan janji Pemerintah Kota Gunungsitoli terhadap program sektor pertanian untuk percepatan peningkatan produksi dan swasembada pangan serta peningkatan kesejahteraan petani. Sowaa Laoli meminta agar pengurus disetiap kelompok tani mampu memanfaatkan bantuan ini sesuai peruntukannya pada tanaman padi sawah dengan baik tanpa memicu konflik di dalam

kelompok ujarnya. Pada kesempatan itu Sowaa Laoli meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar melaksanakan program kegiatan dan anggaran terintegrasi serta sinergi lintas sektor dan sub sektor yang berdampak pada efektivitas upaya peningkatan produksi, swasembada dan kesejahteraan petani, katanya. Salah seorang anggota Kelompok Tani meminta agar Pemerintah Kota Gunungsitoli mem-

Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli menyerahkan bantuan pupuk dalam bentuk non fisik kepada Kelompok Tani seKota Gunungsitoli bangun jalan dan listrik menuju Balai Penyuluhan Pertanian Desa Ononamolo II lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

Pada acara tersebut,turut hadir mewakili Dandim TNI AD 0213/Nias, Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Asisten

sekda bidang pembangunan dan perekonomian, Direktur PT. Bank Sumut, Camat Gunungsitoli Selatan. (YAGI)

Civitas Akademika ITM Gelar Perayaan Natal MEDAN - Melalui perayaan natal yang kita lewati bahwa pemahaman kita tentang natal tidak hanya sebatas menghias pohon natal atau tidak hanya adanya kado natal dan juga kita boleh berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Demikian disampaikan dosen teknik industry ITM, Kimberli pada perayaan natal Oikumene Civitas Akademika Institut Teknologi Medan (ITM) yang dilaksanakan yang dilaksanakan di Gereja GKPS Teladan Medan, Jumat. Adapun thema natal pada malam hari ini yaitu “The Unspeakable Gift In Cherismas, dengan sub thema melalui perayaan Natal Oikumene Civitas Akademika Institut Teknologi Medan mahasiswa /I mengetahui serta mengimani bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah hadiah yang tak ternilai baagi manusia berdosa”. ‘Oleh sebab itu mari kita me-

mahami makna natal yang sesungguhnya seperti thema kita pada malam hari ini “The Unspeakable Gift In Cherismas” yaitu pemberian yang tidak dapat kita katakana pada hari natal’ katanya . Dengan demikian kehadiran Yesus Kristus menjadi pemberian yang tidak dapat kita gambarkan sendiri dengan apapun dan dari kelahirannya ini dia akan menggenapi kasihnya yang begitu besar melalui pengorbanannya di kayu salib yang membebaskan kita dari kematian yang kekal . Oleh sebab itu, seluruh mahasiswa ITM dan kita semua agar memahami makna natal yang sesungguhnya agar kita dapat saling mengasihi dan saling menyayangi antara satu dengan yang lain Karena natal bukanlah sesuatu hal baru kita dengar dan bukan hal yang biasa bagi kita , tapi apakah setiap natal yang

sudah kita lalui kita dapat memaknai natal yang sesungguhnya. Demikian juga mewakili Alumni ITM, Hiswan Hutagalung menyampaikan sesuai dengan thema kita mala mini yakni “The Unspeakable Gift In Cherismas” tentunya panitia telah mengimani thema tersebut sehingga dengan thema itu panitia mengharapkan agar seluruh mahasiswa keristen ITM dapat memahami makna dari thema natal tersebut . Yesus adalah anugerah yang tak ternilai yang diberikan allah bapa kepada kita sebagai hadiah bagi kita manusia yang berdosa . Tidak ada jalan lain yang membawa kita ke kehidupan kekal tanpa iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, sepertimana seperti biasanya setiap tahun pasti kita merayakan ulang tahun. Cuma bedanya ulang tahun dengan natal yaitu kalau kita

berulang tahun usia kita semakin berkurang , tapi kalau kita merayakan natal hendaklah kiranya iman kita semakin dalam mengenal Yesus kristus, katanya. Demikian juga mewakili UKM KMK ITM , Noveli Manurung menyampaikan sesuai dengan thema natal diatas bahwa hadiah yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata ataupun hadiah yang ditak ternilai. Memperingati natal identik dengan hadiah, untuk memperingati natal bukan karena kita baik dan bukan berharga hingga dikasih tuhan namun karena anugrah dari Allah . Karena dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita orang berdosa kita mengerti akan maksud kelahiran Tuhan Yesus, katanya. Sebelumnya ketua panitia natal oikumene ITM, Rizal Ofgan Purba menyampaikan, setiap kali kita merayakan natal kita ter-

ingat akan hadiah , tapi kita tidak menyadari bahwa ada suatu hadiah yang tidak ternilai atau hadiah yang tidak terungkapkan bagi umat manusia . Dengan demikian panitia menyepakati bahwa thema kita pada malam hari ini berbicara tentang “The Unspeakable Gift In Cherismas”, katanya. Demikain juga dalam khotbahnya Ev.Pujandri Tarigan mengatakan efesus 3 ayat 18 – 19 yang paling mewakili thema natal kita pada malam hari ini , katanya. Ev. Pujandri Tarigan yang mengakui merasa haru dan bangga dengan thema natal ini sehingga memukau seluruh mahasiswa yang hadir . Dalam khutbahnya juga mengingatkan agar mahasiswa/I ITM dapat mengimani makna natal tersebut sehingga dapat merasakan betapa besar anugrah Allah tersebut, katanya. (FeR)

Walikota Resmikan Peringatan BBGRM XIV dan HKG PKK ke-45 TEBING TINGGI - Peringatan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) XIV dan peringatan hari kesatuan gerak PKK (HKG PKK) ke-45 tingkat Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 resmi dibuka oleh Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,Senin (11/12) di Jalan Bukit Jamu Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan. Turut hadir dalam acara Kapolres Tebing Tinggi diwakili, Dandim 0204 DS diwakili, Kajari Tebing Tingi diwakili, Sekdako Tebing Tinggi H.Johan Samose Harahap, Ketua PKK Tebing Tinggi Hj Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi, Wakil Ketua PKK Ny.Nila Oki Doni Siregar, Danramil 13, perwakilan dari PT. Bank Sumut Tebing Tinggi, para OPD, Camat dan lurah se- Kota Tebing Tinggi beserta masyarakat setempat. Dalam sambutannya Walikota mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah menyumbangkan tanahnya untuk kepentingan umum. Hal ini suatu perbuatan yang luar biasa barokahnya kepada Allah, ujarnya.

Dengan adanya jalan tersebut memudahkan dan membantu masyarakat yang melintasinya dan semoga masyarakat yang lainnya bisa seperti mereka, yang dulunya tidak mau besedekah semoga di bukakan pintu hatinya oleh Allah Swt untuk kiranya dapat bersedekah pada waktu yang lain, ucapnya. Walikota berharap bulan bakti gotong royong ini terus ditingkatkan dan merubah Kota Tebing Tinggi menjadi Kota yang lebih indah serta lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, kata Umar Zunaidi Hasibuan, terutama kepada

Perayaan Natal Oikumene Bosar Maligas Meriah SIMALUNGUN - Masyarakat Bosar Maligas rayakan Natal Oikumene di lapangan SMP Negeri 1 Bosar Maligas Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Bosar Maligas, Rabu (13/12). Natal okuimene yang mengambil tema " Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu" (Kolose 3:15) di hadiri oleh ratusan jemaat dari berbagai nagori sekecamatan Bosar Maligas. Ketua panitia, Pdt.Esron Simbolon,S.Th dalam sambutannya mengajak seluruh jemaat yang hadir untuk bersatu dan tidak terpecah belah "Peringatan natal ini hendaklah kita bersatu hati, jangan sampai pulang nanti mulai tidak saling menyapa" ujarnya.

SUMUT

Anggota DPRD Simalungun ini juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi secara moril maupun materil demi terlaksananya kegiatan "tanpa dukungan saudara tidak mungkin acara ini dapat di gelar" ucapnya. Hal senada juga di sampaikan oleh tokoh masyarakat Histony Sijabat ST. Ia mengatakan bahwa semangat natal ini dapat menambah keimanan umat kristiani kepada Tuhan. Selain itu ia juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan jemaat-jemaat gereja yang kurang mampu, agar turut juga merasakan semangat Natal "saya berharap semua umat Kris-

tiani dapat merayakan Natal", ujarnya. Camat Bosar Maligas, Amon Charles Sitorus.SSTP yang turut hadir memberi apresiasi kepada panitia Natal. Harapannya acara serupa dapat lebih meriah lagi tahun depan. Kegiatan di lanjutkan dengan acara persiapan dan prosesi, acara ibadah, dan liturgi. Serta renungan Natal yang di sampaikan oleh Pdt.Partogi Pasaribu,S.Th. Kegiatan di akhiri dengan acara hiburan. Hadir dalam kegiatan Kapolsek Bosar Maligas di wakili Kanit Japen Situmorang, KaUPTD Pendidikan Abdul Rauf Spd, Muspika lainnya dan tamu undangan. (SIRAIT)

TP.PKK, bahaya TBC dimana Indonesia berada di peringkat kedua setelah India. Penyakit ini kerap melanda masyarakat yang terbelakang, kurang gizi dan kurang menjaga kebersihan. Kedua bahayanya penyakit kanker rahim atau kanker payudara bagi perempuan. Oleh karena itu Walikota mengimbau TP PKK Kota Tebing Tinggi bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam menjalankan programnya bisa melakukan deteksi dini terhadap penyakit kanker dan TBC. Demikian juga untuk ibu hamil, Walikota meminta kepada

TP.PKK agar memberikan perlindungan kepada para ibu-ibu hamil sehingga kedepannya tidak ada lagi anak tebing tinggi yang stanting cebol dan besar kesamping. Pada peringatan HKG PKK ini,Kelurahan Tualang,Mekar Sentosa dan Satria terpilih sebagai Kelurahan Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK. Adapun pemenang lomba dalam rangka HKG PKK Tahun 2017 I.Kelurahan pelaksana terbaik tertib Administarsi PKK: 1. KelurahanTualang, 2. Mekarsentosa dan 3.Satria. Sementara Kelurahan Berohol,Tebing Tinggi Lama dan Sri Padang terpilih sebagai Kelurahan terbaik PKDRT. Kelurahan Tambangan,Rantau Laban dan Pinang mancung terpilih sebagai Kelurahan UP2K PKK. Kelurahan T.Marulak,Padang Merbau, Rambung terpilih sebagai Kelurahan Terbaik Hatinya PKK. Lubuk Raya, Lalang dan Tambangan Hulu terpilih sebagai Kelurahan Terbaik Pemanfaatan Hasil Toga. Dan Kelurahan Lalang, Pelita dan Rambung terpilih

sebagai terbaik PT.P2WKSS Acara di akhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada tujuh orang masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya untuk pembukaan jalan baru dan di terima secara simbolis oleh Bibit Sutrisno, Aisyah dan Sahiri. Dan pemberian bantuan alat gotong royong kepada Kelurahan Se-kecamatan Tebing tinggi, pemberian sarana perikanan untuk 12 kelompok berupa, kolam terpal sebanyak 35 unit/ kelompok, benih ikan lele 25.550 ekor /kelompok dan pakan ikan lele 723 kg/kelompok serta pemberian bibit tanaman secara simbolis kepada kepala lingkungan III kelurahan Lalang Abdul Rahman yang diserahkan langsung oleh Walikota Tebing Tinggi. Serta pelepasan balon berhadiah dari PT.Bank Sumut Tebing Tinggi dan pemukulan Gong oleh Walikota Tebing Tinggi tanda peresmian pembukaan acara di dampingi Forkofinda, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK Tebing Tinggi. (RS)

Gubsu Serahkan 481 SP-GTT Non PNS SMA Sederajat di Medan MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi Msi menyerahkan sebanyak 481 Surat Penugasan (SP) kepada Guru Tidak Tetap (GTT) Non PNS Tingkat SMA, SMK dan SLB Negeri wilayah Kota Medan. Penyerahan surat penugasan tersebut secara simbolis diserahkan di Aula T Amir Hamzah Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/12). Disaksikan Kadisdik Provinsi Sumut DR Drs Arsyad Lubis MM, Kepala Bappeda Provinsi Sumut H Irman Msi, Kabiro Humas Pemprovsu Ilyas Sitorus, Kabid Pembinaan SMK Disdik Provsu Dra Rosmawaty Nadeak, Imran Nasution Bendahara Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Disdik Provsu serta sejumlah staf di lingkungan Disdik Provsu lainnya. Arsyad Lubis mengemukakan, penerima surat penugasan tersebut masing-

masing berasal dari tingkat SMA sebanyak 218 guru, SMK sebanyak 260 guru dan 3 berasal dari guru SLB. “Untuk penerima surat penugasan GTT Non PNS SMA, SMK dan SLB Negeri seProvsu berjumlah 7980 guru. Jadi, total anggaran yang harus dikeluarkan Pemprovsu untuk honor Rp 45 miliar yang dianggarkan di P-APBD untuk bulan JuliDesember 2017,” ujar Arsyad Lubis. Di bagian lain, Arsyad Lubis berharap kepada guru penerima surat penugasan tingkat SMA, SMK dan SLB Negeri di Kota Medan dapat bertugas dengan baik, profesional berinovasi, berkarakter dan bermartabat demi kemajuan pendidikan di Provinsi Sumut. Sebelumnya, Gubsu HT Erry Nuradi dalam kesempatan itu mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada SMA, SMK dan SLB Negeri serta meningkatkan

kinerja layanan pendidikan di SMA, SMK dan SLB, masih diperlukan adanya GTT non PNS SMA, SMK dan SLB Negeri se-Provinsi Sumut yang pada saat pengalihan kewenangan sudah terdaftar sebagai GTT non PNS pada SMA, SMK dan SLB Negeri se-Sumut. Sehingga, perlu diberikan kesejahteraan dalam bentuk honorarium. “Beberapa tahapan dalam penyelesaian permasalahan honor GTT tersebut telah dilakukan oleh Pemprovsu. Diantaranya melakukan sosialisasi program dan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah. Dimana, telah terkumpul data usulan GTT non PNS dari Kepsek SMA, SMK dan SLB Negeri se-Sumut, dan telah menyampaikan data GTT non PNS ke Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,” tegas Erry Nuradi. (FeR)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

Bappeda Batubara Studi Banding ke Papua BATUBARA - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batu Bara melakukan study banding ke Papua selama tiga hari. Humas Bappeda Batu Bara Azhar M.Pd mengatakan mereka yang melakukan study bunding tersebut ialah Pimpinan Bappeda Ahmad Enstein, Sekretaris Wam HM Saleh dan Bagian Umum Nuraluddin. Di Pulau Ujung Timur Indonesia

itu, jajaran Bappeda Batu Bara tersebut melihat langsung Proyek Air Minum dan Kebersihan Lingkungan Masyarakat di kawasan Sorong. Hasil tinjauan itu akan dijadikan perbandingan untuk pembangunan proyek yang sama di Kabupaten Batu Bara. Study banding Bappeda ke Papua berakhir rabu minggu lalu. Dan rombongan tiba kembali di Batu Bara sehari sesudahnya,” ujar Azhar M.Pd. (EDO)

Baznas Langkat Launching Z-Mart Syariah LANGKAT- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Langkat gelarlaunchingkan Z-Mart yang berlokasi Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat, Senin. Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu,SH menyambut baik kegiatan launching ini. Dan beliau mendukung penuh kegiatan ini karena bisa membantu masyarakat ekonomi lemah melalui bisnis syariah. Selama ini Pemkab Langkat terus menjalin kerjasama dengan Baznas Langkat dan akan terus mensukseskan program pengentasan kemiskinan khususnya di Kabupaten Langkat, katanya. Karena itu, Ngogesa berharap, para pengelola Z-Mart dapat menjalankan kewajiban dengan sebaikbaiknya serta dapat mengelola bisnis ini dengan penuh syariah. Kepala PT. Bank Muamalah Indonesia, Purnomo B.Setiadi menjelaskan bahwa keberadaan Z-Mart bertujuan untuk membantu masyarakat yang ekonominya lemah. “Bantuan dimaksud adalah menyediakan keperluan sehari-hari dengan sistem penjualan secara syariah, mudah-mudahan ini dapat

jadi solusi untuk masyarakat dalam memenuhi keperluan sehari-hari” ucapnya. Sementara, Kepala Baznas Langkat KH. Abdurahman menyebutkan, Z-Mart dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang secara umum ada dijual swalayan. Abdurahman berharap, Z-Mart dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan kedepannya bercabang keberadaannya di seluruh daerah di Kabupaten Langkat. Sebagaimana diketahui, Z-Mart adalah kerjasama antara Baznas Langkat dengan PT. Bank Muamalah Indonesia. Sebelum di Kelurahan Perdamaian, Z-Mart juga sudah ada di Kecamatan Secanggang. Launching dihadiri oleh Direktur Perindustrian Baznas Pusat RI Nasir Tajam, Kepala Baznas Sumut, Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE dan perwakilan Unsur Forkopimda Langkat, sejumlah SKPD dijajaran Pemkab. Langkat, Ketua PWI Langkat Hery Putra Ginting dan undangan lainnya. (JM)

Dekopinda Kota Gunungsitoli Laksanakan Rapat Dengan Gerakan Koperasi GUNUNGSITOLI - Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Gunungsitoli laksanakan rapat dan pertemuan pengurus koperasi seKota Gunungsitoli yang dilaksanakan di Hotel Nias Palace,Rabu (13/12). Acara tersebut dihadiri Kadis Perdagangan dan Industri Kota Gunungsitoli, Penasehat/Pengurus/anggota Dekopinda Kota Gunungsitoli dan undangan lainnya. Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Drs Yasato Harefa kepada wartawan mengatakan acara ini dilaksanakan untuk meningkatkan peran Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dan gerakan koperasi diwilayah Kota Gunungsitoli. Menurutnya, koperasi harus diarahkan menuju terciptanya gerakan koperasi tangguh, mampu memanfaatkan seluruh sumber daya gerakan koperasi Sumber Daya Alam (SDA), Modal, Teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) dll serta mampu menangkal gejala (teknis dan non teknis) karena apabila ada ancaman atau hambatan dialami oleh gerakan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, Abdul Majid Caniago yang turut hadir pada acara tersebut dalam sambutannya mengharapkan agar koperasi di wilayah Kota Gunungsitoli dapat menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi secara intensif. Serta meningkatkan kompetensi usaha koperasi di masing-masing

dan akses terhadap sumber daya produktif, citra koperasi untuk membangun kepercayaan anggota, masyarakat, dan pihak lain. Sementara, Ketua Dekopinda Kota Gunungsitoli, Theodore Hulu, S.Pd yang didampingi Sekretaris, Bowosokhi Zebua dan Bendahara Karianus Gea usai acara mengatakan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Gunungsitoli sebagai organisasi Dekopin di tingkat daerah, mengembangkan tugas dalam rangka mencapai tujuan yang dirumuskan dalam visi dan misinya melalui perencanaan dan pelaksanaan program kerja kurun waktu 2015-2020. Menurut Theodore Hulu S.Pd sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dekopin dan program kerja ini di susun dalam lima bidang yang meliputi Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Bidang Pendidikan Pelatihan dan Kelembagaan, Bidang Advokasi dan Sosialisasi, Bidang Pangan, maritim, industri dan perdagangan serta Bidang permodalan dan Jasa Keuangan,ujarnya. Harefa, salah seorang pengurus koperasi yang ikut pada rapat tersebut mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat karena selama ini pemahaman pengurus koperasi sangat terbatas. Namun dengan adanya rapat dan pertemuan ini maka setidaknya telah menambah pengetahuan mereka akan pentingnya koperasi, dan mengharapkan agar kegiatan semacam ini berkesinambungan, katanya. (YAGI)

SUMUT

Walikota Ingatkan ASN Soal Kendaraan Dinas TEBING TINGGI Kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk berdinas adalah barang milik negara, bukan milik pribadi. Oleh karena itu, pergunakanlah untuk kepentingan dinas, kata Walikota Tebing Tinggi Ir. H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM pada apel gabungan kendaraan dinas Pemko Tebing Tinggi di Lapangan Merdeka, dihadiri Sekdako Johan Samose Harahap dan seluruh pimpinan OPD, Senin(11/12). Walikota mengatakan ken-

deraan dinas harus dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Jangan hanya pandai memakainya sementara tidak dirawat. Kenderaan tidak pernah dirawat, olinya pun tak pernah diganti, kalau tidak sanggup merawatnya kembalikan saja kenderaanya," ketusnya. "Jangan pula ketika kenderaan diterima kondisinya masih baik dan lengkap begitu akan dikembalikan hanya tinggal rodanya saja", sindirnya. Untuk kedepannya, kata Walikota, pengelola aset harus tau siapa pemakai kenderaan tersebut dan dimana keberadaanya. Jika kenderaanya hilang harus diganti si pemakai karena itu tanggungjawabnya.

Dikatakan Walikota, selama jalan tol ini sudah selesai dan jarak tempuhnya semakin pendek, beliau mengamati setiap hari libur, dari mulai jumat sore sudah banyak kenderaan dinas Pemko Tebing Tinggi berseliweran di mall-mall Medan. "Kalau mau pergi liburan dengan keluarga pergunakan kenderaan pribadi. Jangan pakai mobil dinas, saya sendiri sebagai Walikota tidak pernah pakaian kenderaan dinas, diluar jam dinas", ucapnya. Walikota juga mengingatkan kenderaan dinas harus tetap bayar pajak, jangan kita yang menganjurkan bayar pajak kepada warga malah kita sendiri gak

bayar pajaknya. Kalau tak sanggup bayar pajak jangan pakai kenderaan, kata Umar Zunaidi Hasibuan. Walikota menuturkan evaluasi harus terus menerus dilakukan, kinerja ASN harus ditingkatkan dan yang harus diingat kenderaan dinas bukan untuk gagahgagahan. Sebelumnya, Kepala BPKPAD Jeffri Sembiring menuturkan Pemko Tebing Tinggi memiliki kendaraan roda 4 sebanyak 210 unit dan roda 2 sebanyak 693 unit. Semuanya akan didata selama seminggu secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. (RS)

Walikota Tebing Tinggi Buka Pameran Kreasi Daur Ulang TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM buka pameran kreasi daur ulang sampah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 yang berlangsung selama dua hari, Selasa (12/12) bertempat di Anjungan Sri Mersing. Kegiatan ini dihadiri Kapolres Tebing Tinggi AKBP Ciceu Cahyati Dwimeilawati, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Jarihat Simarmata,SH,MH, Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi H.Johan Samose Harahap,SH,MSP, Danramil 13 Kapten Inf. PM Simanjuntak, OPD terkait, Camat dan Lurah se Kota Tebing Tinggi serta para tokoh kebersihan Tebing Tinggi. Dalam sambutannya Walikota atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh peserta yang mengikuti pameran, bagaimanapun juga kita harus menyadari bahwa apa yang kita buat ini adalah sebagai sebuah ketauladanan bagi masyarakat

lainnya untuk dapat mengikuti langkah-langkah kita agar kiranya tidak menjadikan sampah sebagai beban dari pada Kota maupun masyarakat itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa setiap orang di prediksi memproduksi sampah 0,7 Kg/orang/ hari bila di kalikan 170.000 orang maka kita menyumbang sampah sebanyak 119 ton/hari dan semakin banyak masyarakat kita maka

semakin banyak kontribusi sampah nantinya. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi sampah. Hari ini tentunya apa yang di produk oleh para peserta menjadi bahagian kita, untuk terus meningkatkan dan memasarkannya dengan sebaik-baiknya tidak hanya pameran tinggal pameran. Sampah bisa mengentaskan kemiskinan dan sampah bisa

memberikan kontribusi ekonomi. Dengan sampah yang di manfaatkan dengan bank sampah yang aktif maka ekonomi masyarakat bisa terbantu dan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang tentunya kami harapkan dari dinas Perkim dan kebersihan terus melakukan pembinaan secara seutuhnya, katanya. Kadis Perkim dan kebersihan mengadakan kompetisi agar kiranya kelompok-kelompok bank sampah terus bergerak aktif misalnya terhadap mereka yang berhasil memproduk barang dan memperoleh keuntungan margin yang tinggi maka akan diberikan penghargaan. Peserta stand pameran daur ulang sampah ini diikuti Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar yang terdiri dari gabungan SMA Negeri se- Kota Tebing Tinggi sebanyak 13 sekolah, SMP sebanyak 7 sekolah dan SD Negeri satu sekolah serta SD swasta satu sekolah. (RS)

Walikota Hadiri Sosialisasi dan Komunikasi Interaktif TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM hadiri kegiatan Jum'at Keliling Dalam Rangka Sosialisasi dan Komunikasi Interaktif Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan masyarakat, Jum'at (15/12) bertempat di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan. Turut hadir dalam kegiatan ini para OPD se Kota Tebing Tinggi, Camat Rambutan, Lurah Tanjung Marulak Hilir, tokoh agama, tokoh budaya berserta Masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Walikota Tebing Tinggi atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi memohon maaf karena beberapa waktu lalu kita mengalami musibah banjir. "Banjir tidak bisa kita prediksi karena banjir itu berasal dari hulu sana yang bukan di daerah kita dan itu menunjukkan pesan dari Allah SWT sebesar apapun dan sehebat apapun, kehendak Allah lebih hebat dari pada kita," jelasnya. Beliau juga berterima kasih kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Marulak Hilir karena ketaatan untuk membuat E-KTP dan sudah mencapai 99%. Sementara target nasional hanya 96,4%, berarti sudah di atas Nasional tentu ini suatu hal yang baik. Selanjutnya Walikota mengatakan pentingya kartu identitas anak, secara Nasional KIA ini sudah mencapai 80%. "Saya berharap disini juga harus mencapai seperti itu," jelasnya. Walikota menegaskan, kepada Camat dan Lurah mengenai akta

jangan lagi dipersulit dalam pembuatannya, dan kepada masyarakat yang anaknya belum memiliki akta harus segera diurus karena hal itu sangat penting. Mengenai BPJS kesehatan, Tebing Tinggi sudah mengcover sebesar 73% dari total keseluruhan penduduk yang ada dan yang 27% diidentifikasikan warga yang mampu, yang pada hakekatnya mampu membayar iuran BPJS secara mandiri yaitu mereka yang bekerja sebagai PNS, TNI dan POLRI. Soal pendidikan,kata Walikota, saat sekarang ini SMA dan SMK di bawah provinsi. Untuk peningkatan pendidikan tingkat SMA dan SMK itu memang urusan Provinsi. Ken-

dati demikian Pemko Tebing Tinggi tidak mau tinggal diam karena mereka anak-anak kita, walaupun urusan sekolah di bawah provinsi namun kita juga tetap melakukan pengawasan, imbuhnya. Saat sekarang ini Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah meluncurkan Sistem Informasi Untuk Masyarakat (siumar). kepada semuanya beliau menjelaskan didalam sistem ini ada namanya e-lapor yang nantinya bila ada hambatan atau gangguan di tempatnya masing-masing bisa langsung mengirimkannya ke e-lapor tersebut melalui SMS atau Facebook dan akan ditangani dengan secepatnya. "Dengan adanya sistem Infor-

masi ini Walikota berharap semuanya bisa lebih transparan serta lebih baik lagi kedepannya di dalam menangani gangguan dan keluhan dari masyarakat tapi tidak yang bersifat pribadi" ujar beliau. Terakhir H.Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan sekarang ini yang menjadi ancaman bukan hanya narkoba tapi juga kemiskinan dan pengangguran yang harus kita perangi dengan memperbanyak program padat karya. Antara lain dengan menggalakkan urban farming dengan padat karya, ternak ikan, usaha mikro kecil dan menengah serta pelatihan keterampilan untuk penguatan padat karya" jelas Walikota. (RS)

Walikota Gunungsitoli Hadiri Seminar Keugaharian Syukuran Acara Kemalangan GUNUNGSITOLI - Walikota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua hadiri seminar Keugaharian pelaksanaan syukuran pada acara kemalangan/duka yang diselenggarakan oleh komisi Bapak jemaat BNKP Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan di Gedung Persekutuan anak Gereja BNKP Kota Gunungsitoli, Sabtu. Walikota Gunungsitoli dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kota Gunungsitoli menyambut baik pelaksanaan seminar ini sebagai bukti bahwa kaum Bapak mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah ge-

reja katanya. Seperti kebiasaan masyarakat di Kepulauan Nias dalam acara syukuran selama ini terkesan serba mewah baik itu pada acara suka maupun duka, tanpa disadari dan mungkin tidak sengaja kita semakin terikat dan seperti sedang membangun suatu tradisi baru yang mewah dan pada kenyataannya sering memberatkan masyarakat yang tidak mampu. Bahkan terkesan sering terjadi suatu pemborosan. Dan dengan Seminar ini diharapkan mendapatkan suatu pencerahan yang baru dan mungkin bisa

menghasilkan suatu kesepakatan yang lebih baik dalam menyederhanakan suatu acara syukuran khususnya untuk acara kemalangan,ujar walikota. Pada kesempatan itu Walikota Gunungsitoli menginformasikan bahwa pemerintah Kota Gunungsitoli sedang giat-giatnya menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat, namun tantangan yang dihadapi cukup berat disebabkan kompleksnya permasalahan serta terbatasnya sumber daya yang tersedia. (YAGI)

Kasiops 023/KS Resmi Tutup Latihan Penanggulangan Bencana SIBOLGA - Danrem 023/KS Kol Inf Donni Hutabarat diwakili Kasiops Korem 023/KS Letkol Inf TP Lobuan Simbolon menutup secara resmi latihan penanggulangan bencana bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas dan Tagana Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga, di lapangan Makorem 023/KS Jalan Datuk Itam Kota Sibolga, Minggu. Sambutan Danrem yang dibacakan oleh Letkol Inf TP Lobuan Simbolon sebagai koordinator latihan

penanggulangan Bencana berharap agar kedepan para peserta yang ikut latihan dapat memelihara kemampuan teknik evaluasi dengan menggunakan sarana pendukung lainnya dan mampu dengan cepat mendirikan dapur lapangan dan pendistribusiannya. Juga mampu memberikan pertolongan pertama dilapangan (Longmalap) guna melayani dan merawat korban bencana alam sebagai implementasi dari wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Dengan selesainya latihan ini

Danrem menekankan kepada seluruh peserta dan penyelenggara latihan agar memahami seluruh materi yang telah diterima. Teruslah dipelihara, ditingkatkan dan dikembangkan dengan penuh inovasi dan kreatifitas sesuai perkembangan situasi yang terjadi. Hal ini sangat penting karena permasalahan dilapangan selalu memiliki dinamika dan karakteristik yang dilaksanakan selama latihan,” kata Kasiops saat membacakan sambutan Danrem 023/KS. Danrem juga berharap para

penyelenggara terus meningkatkan kemampuan prosedur hubungan kerja komandan dan stad dalam mempersiapkan dan melaksanakan operasi dan Kodalops dalam penanggulangan bencana alam yang ada di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. “Jalin kerjasama serta hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya agar prosedur perbantuan dan penanggulangan bencana kedepannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya. (REL)


E D I S I 485 18 - 24 DESEMBER 2017

KPKPOS

HALAMAN 16

Listrik Padam Peringatan Dini Tsunami Tak Berfungsi CILACAP - Gempa berkekuatan 6,9 Skala Richter mengguncang wilayah Cilacap pada Jumat (15/ 12) malam. Sebagian besar warga yang melakukan evakuasi mandiri setelah gempa berpotensi tsunami itu telah kembali ke rumah masing-masing. "Alhamdulillah, peringatan dini tsunami telah dicabut. Warga yang mengungsi ke arah bandara atau Jeruklegi dan sebagainya telah diimbau untuk pulang," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap Tri Komara Sidhy saat dihubungi dari Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu (16/ 12) dini hari. Kendati demikian, pihak BPBD masih siaga di Pusat Pengendali

Operasi BPBD Cilacap sembari mendata dampak gempa berkekuatan 6,9 Skala Richter (SR) yang terjadi pukul 23.47 WIB itu. Menurut Tri, saat peringatan dini tsunami diberlakukan, sebagian sirine di wilayah kota Cilacap tidak berbunyi karena listrik padam. "Ada yang bunyi dan ada yang tidak bunyi karena saat gempa terjadi, listrik di sebagian wilayah Cilacap padam," kata Tri, seperti diberitakan Antara. Dia mengatakan, di Cilacap saat sekarang terdapat 29 sirine peringatan dini tsunami yang terpasang di sepanjang pesisir selatan kabupaten itu. Sembilan unit di antaranya di wilayah kota. Akan tetapi, seluruh sirine itu mengandalkan pasokan listrik dari

PLN sehingga sangat riskan jika aliran listriknya padam. Oleh karena itu, pihak BPBD berencana untuk memasang panel surya sebagai pemasok listrik sirine peringatan dini tsunami. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kelompok Teknisi Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 6,9 SR pada 15 Desember 2017, pukul 23.47 WIB, dinyatakan telah berakhir sejak Sabtu (16/12), pukul 02.26 WIB. "Tadi banyak sekali warga yang datang ke kantor kami. Namun sekarang mereka telah pulang ke rumah masing-masing," katanya. (INT)

Keluarga Korban MH370 Gugat Boeing BEIJING - Sejumlah keluarga penum-pang pesawat Malaysia Airlines bernomor penerbangan MH370 yang hilang dalam perjalanan menuju Beijing pada 2014 bertolak ke Amerika Serikat (AS) pada pekan depan untuk mengajukan gugatan hukum. Tuntutan itu diajukan terhadap pihak Boeing selaku produsen pesawat yang sampai sekarang tidak ditemukan itu. "Gugatan akan mulai dia-jukan pada Selasa depan di Washington dengan pokok perkara apakah pesawat MH-370 sesuai standar kualitas atau ada persoalan lain dalam perancangan dan pembuatannya," kata pengacara Zhang Qihuai yang mendapat kuasa dari keluarga para korban dalam proses hukum kasus itu, Jumat (15/12). Pesawat milik maskapai penerbangan berbendera Malaysia itu hilang dari pantauan radar saat melakukan perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Beijing, Tiongkok pada 8 Maret 2014. Pesawat nahas tersebut mengangkut 239 penumpang, termasuk 154 di antaranya berkewarganegaraan Tiongkok. Zhang mengaku mendapat kuasa dari 60 penggugat karena litigasi me-

libatkan 28 penum-pang MH370 asal Tiongkok dan sedikitnya dua keluarga korban menemuinya agar berinisiatif mengajukan gugatan hukum. Semua penggugat menuntut pemberian kompensasi dari Boeing. "Namun beberapa keluarga korban mengajukan tuntutan dengan nilai berbeda yang tidak bisa diungkap sekarang," kata Zhang sebagaimana dikutip China Daily. Wen Wancheng (67) yang anaknya menjadi korban dalam penerbangan itu bertolak ke AS, Sabtu (16/12), mewakili salah satu penggugat. "Sebagai anggota keluarga, saya pikir perlu untuk meminta keterangan di AS," ujarnya. Se-

orang juru bicara Boeing, Kamis, menyatakan bahwa perusahaannya tidak berkomentar atas gugatan tersebut. "Pikiran kami masih tercurahkan kepada keluarga, teman, dan kolega yang berada di dalam pesawat MH370 tersebut," ujarnya. "Yang paling penting untuk diper-hatikan oleh pemerintah Malaysia adalah investigasi hilangnya MH370 masih terbuka karena penyebabnya belum bisa bisa dipastikan," katanya. "Boeing terus mendukung investigasi tersebut dan bersedia mengi-rimkan penasihat teknis sesuai arahan lembaga investigasi pemerintah Malaysia," ujarnya menambahkan. (INT)

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto

Polisi Akan Tangkap Penjual Petasan Natal dan Tahun Baru JAKARTA - Menjelang tahun baru 2018 dan hari raya Natal 2017, masyarakat sudah mulai melakukan persiapan untuk menyambutnya. Salah satunya yaitu sudah mulai beberapa warga yang menjual petasan di pinggir jalan. Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menegaskan bahwa produksi petasan yang dijual oleh masyarakat untuk menyambut tahun baru 2018 dan hari raya Natal 2017, itu merupakan ilegal. Karena memang belum ada instansi manapun yang memperbolehkan penjualan petasan. "Produksi petasan pasti ilegal saya pastikan. Karena tidak boleh

Polri dan instansi terkait tidak pernah memberikan izin untuk pembuatan petasan," kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (15/12). Setyo pun memberikan alasan kenapa petasan dilarang untuk dijual. Karena menurutnya petasan sama saja seperti bahan peledak yang bisa membahayakan seseorang. "Itu mendekati, sama dengan bahan peledak. Kalau kembang api di bawah 2inch boleh," ujarnya. Menurut dia, adanya para penjual petasan di pinggir jalan karena adanya teori ekonomi yaitu supply and demand (penawaran dan permintaan). Dirinya juga menilai tak ada gunanya jika masyarakat menjual petasan yang bisa membahayakan orang lain. "Orang juga ngapain bikin mer-

con gitu sampai membahayakan jiwa raga kalo tidak ada yang mau beli. Nah sekarang kembali merubah mindset. Kita menghadapi hari besar keagamaan jangan main mercon, jangan membahayakan diri sendiri," ucapnya. Jika nantinya ada warga yang masih nekat untuk menjual petasan, maka pihaknya akan melakukan penangkapan terhadap para penjual petasan. Setyo pun yakin, petasan tidak akan ada peminatnya saat perayaan hari raya Natal 2017. "Kalau ada yang memproduksi akan kita tangkap dan musnahkan. Secara sporadis dan random pasti dilakukan razia untuk penjualpenjual pinggir jalan. Kalau untuk natal orang enggak begitu main petasan, lebih ke lebaran," ujarnya. (MDC)

Arab Saudi Serang Taiz, 12 Tewas ADEN - Sebanyak 12 warga sipil Yaman tewas dan beberapa orang lagi cedera akibat pemboman udara yang dilancarkan oleh pesawat koalisi pimpinan Arab Saudi di Provinsi Taiz, Yaman, Jumat (15/12). Pesawat koalisi militer pimpinan Arab Saudi melancarkan sejumlah serangan udara ke satu jembatan yang menghubungkan Barah dengan Makbana di Provinsi Taiz, sehingga merenggut korban jiwa di kalangan warga sipil, kata pejabat militer yang tak ingin disebutkan jatidirinya. "Pemboman udara juga membuat jembatan tersebut hancur total," kata sumber militer Yaman itu, sebagaimana dikutip Xinhua pada Jumat pagi. Dalam beberapa hari belakangan, warga sipil menjadi sasaran serangan udara koalisi pimpinan Arab Saudi baik di Provinsi Taiz di bagian barat-daya negeri tersebut maupun di Kota Pelabuhan Hidei-

dah, yang strategis, saat pertempuran masih berlangsung dan bertambah sengit. Pertempuran antara gerilyawan Syiah Al-Houthi dan tentara Pe-merintah Yaman yang didukung oleh Uni Emirat Arab (UAE) berkecamuk dengan sengit di dekat Kota Pelabuhan Hodeidah di Yaman Barat. Tentara Pemerintah Yaman, yang didukung UAE membuat kemajuan besar di lapangan dan mendesak gerilyawan Al-Houthi ke luar daerah penting di dekat Kota Pelabuhan Hodeidah yang dikuasai milisi Al-Houthi. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi telah meningkatkan serangan udara terhadap posisi petempur Al-Houthi di Ibu Kota Yaman, Sana'a, yang dikuasai AlHouthi, dan sekitarnya sejak gerilyawan Syiah itu membunuh mantan presiden Ali Abdullah Saleh pada 4 Desember.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi telah ikut-campur dalam konflik Yaman pada Maret 2015 untuk memerangi gerilyawan AlHouthi, yang bersekutu dengan Iran, dan mendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui masyarakat internasional dan dipaksa oleh gerilyawan AlHouthi untuk hidup di pengasingan di Arab Saudi. Perang tersebut telah menewaskan lebih dari 10.000 orang Yaman, kebanyakan anak kecil, membuat tiga juta orang terusir dari rumah mereka, dan menyulut bencana kemanusiaan paling parah di dunia. Ketegangan telah meningkat di Sana'a dan provinsi lain di bagian utara negeri itu setelah petempur Al-Houthi membunuh orang kuat sekutu mereka, Saleh, setelah mantan presiden Yaman tersebut beralih sekutu dan mendukung koalisi anti Al-Houthi. (INT)

Jokowi-JK dan Megawati-Habibie Tumbuk Padi Bersama di Rakornas PDIP

Dari

Dr Hilarius Duha, SH,MH

Sozanolo Ndruru

Bupati Nias Selatan

Wakil Bupati Nias Selatan

Ir Ikhtiar Duha, MM Plt. Sekda Nias Selatan

TANGERANG - Presiden Jokowi-Wapres JK serta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie menumbuk padi di dalam lesung bersama-sama. Rapat Koordinasi Tiga Pilar PDIP pun resmi dibuka. Rapat Koordinasi Tiga Pilar PDIP ini digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Serpong, Tangerang, Banten, Sabtu (16/12/2017). Usai Jokowi berpidato, Wapres JK, Megawati dan Habibie kemudian diundang naik ke atas panggung.

Perwakilan petani bernama Surono Danu kemudian datang ke atas panggung. Dia menyerahkan padi kepada Megawati. Surono adalah petani yang melahirkan bibit unggul Mari Sejahterakan Petani (MSP). Mega kemudian membagibagikan padi tersebut masingmasing kepada Jokowi, Wapres JK dan Habibi. Mereka lalu bersama-sama menumbuk padi di dalam lesung. Rapat Koordinasi Tiga Pilar PDIP pun dinyatakan resmi dibuka dengan seremonial

tersebut. Megawati sempat cipika-cipiki dengan Habibie di atas panggung sebelum turun panggung. Rakornas Tiga Pilar PDIP dengan tema 'Berdikari untuk Indonesia Raya' ini dilaksanakan hingga Minggu 17 Desember 2017 besok. Ratusan UMKM dengan produk kreatifnya ditampilkan dalam acara ini. Selain itu, sejumlah workshop juga digelar untuk membekali para kader partai dalam memajukan ekonomi kerakyatan. (INT)

Epaper kpkpos 485 edisi senin 18 desember 2017  

Epaper kpkpos 485 edisi senin 18 desember 2017

Epaper kpkpos 485 edisi senin 18 desember 2017  

Epaper kpkpos 485 edisi senin 18 desember 2017

Advertisement