Page 1

K O R A N

KPK POS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PEMPROV JAMBI "GUYUR" DPRD RP 6 M UNTUK SAHKAN APBD

DIDUGA KORUPSI DANA DESA

Kejaksaan Tahan Kepala Desa Tangga Bosi PADANG LAWAS – Kekhawatiran banyak pihak yang mengatakan akan banyak kepala desa berhadapan dengan hukum, setelah digulirkannya dana desa mulai terbukti. Pasalnya, sejak pemerintahan Presiden Jokowi menggelontorkan dana desa dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah pedesaan, banyak informasi berseliweran yang menyebut pengelolaan dana desa banyak bermasalah. Bermasalah, tidak sematamata karena dikorupsi oknum aparat desa. Bermasalah karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan para aparat

desa mengelola uang yang begitu banyak. Meskipun pemerintah sudah melakukan langkah prepentif dengan melaksanakan berbagai sosialisasi dan pelatihan, tapi dirasa itu tidak cukup. Apalagi dengan sistem pelaporan keuangan, penganggaran dan penyusunan program yang harus akuntabel dan transparan. Semakin membuat para aparat kepala desa tidak berdaya. Di satu sisi meraka harus merealisasikan anggaran desa untuk pembangunan, di sisi yang lain mereka juga harus membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan. Walhasil, sebagian kepada

Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 5

Alasan Kesehatan Kadis PU Sibolga Tak Ditahan MEDAN - Kadis PU Sibolga Marwan Pasaribu dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Sibolga Syafaruddin Nasution, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati Sumut untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek rigid beton, Selasa (28/11). Namun usai menjalani pemeriksaan, penyidik hanya menahan Syafaruddin saja, sementara Marwan Pasaribu diinapkan di rumah sakit. "Keduanya diperiksa sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Berdasarkan hasil medis

hanya Syafaruddin saja yang layak untuk ditahan," sebut Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Selasa. Kata Sumanggar, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Marwan karena hasil medis menyebutkan Kadis PU Sibolga tersebut menderita penyakit jantung akut sehingga memutuskan untuk dirawat di rumah sakit. "Dia memang sudah mempunyai penyakit jantung by pass dan tensinya juga tinggi. Se• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang berpendapat bahwa Andi Agustinus atau Andi Narogong layak mendapat status justice collaborator. Namun, hal tersebut masih perlu dipertim-

bangkan lebih lanjut. "Kalau saya pribadi melihat dari apa yang dia sampaikan kemarin, saya pikir dia memenuhi kriteria untuk jadi JC," kata Saut saat • LANJUT KE HAL. 2

Realisasi PAD Minim, Dewan Duga Ada Kebocoran MEDAN - Sejumlah anggota Komisi D DPRD Medan mencecar beberapa pertanyaan terkait buruknya kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Renward Parapat dalam mengelola parkir. Anggota dewan 'mengeroyok' dengan melontarkan kritikan minimnya realisasi retribusi parkir saat rapat dengar pendapat (RDP) diruang komisi gedung dewan, Selasa (28/11). Renward pun tampak kewalahan melayani pertanyaan dan kritikan anggota dewan yang bertubi tubi. Rapat yang dipimpin sekretaris Komisi D DPRD Medan H Salman Alfarisi didampingi Ketua Komisi Parlaungan Simangusong, Wakil Ketua Maruli Tua Tarigan bersama Paul Simanjuntak, dan Daniel Pinem sedikit alot. Apalagi saat membahas tunggakan retribusi parkir dan realisasi program kerja Dishub Medan pada triwulan ke III Tahun 2017. Anggota dewan mempertanyakan

minimnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tepi jalan. Sebagaimana dalam laporan yang dipaparkan Kadishub, realisasi target PAD dari sektor parkir hingga September 2017 hanya Rp 17 M dari target Rp 26 M. Seperti yang dilontarkan anggota dewan Daniel Pinem menilai potensi PAD dari parkir cukup besar tapi kenapa realisaai minim. "Pasti ada yang tidak beres. Fakta dilapangan parkir berlapis 3. Kok PAD tidak mencapai target. Pasti terjadi kebocoran atau tunggakan. Perlu disikapi serius," tegasnya. Sama halnya anggota dewan lainnya, Paul Simanjuntak menuding lemahnya kinerja Kadis Dishub menata parkir dan lalu lintas. Parahnya, realisasi retribusi parkir dan izin angkutan tetap rendah. Paul juga mempertanyakan kebijakan Kadishub terkait penerbitan SPTS dan SPT • LANJUT KE HAL. 2

Suryadi : Tak Mau layani Pasien, Silahkan keluar miliki historis dan potensial. Saya akan perbaiki tata kelolanya," ujar Suryadi, Selasa (28/11) di ruang kerjanya. Tata kelola yang akan diperbaiki, jelas mantan direktur RSUD Tarutung ini, seperti jangan ada tumpang tindih dalam pekerjaan di struktural. "Contohnya masalah lingkungan yang cakupannya luas jangan lagi disuruh beli sabun. Juga masalah kebersihan. Lupakan masa lalu," katanya. RS Pirngadi sendiri, bagi Suryadi sudah tidak asing lagi, karena dia pernah menjadi

coast tahun 1989 dan spesialisnya juga di RS Pirngadi dan RS Adam Malik tahun 2003. Disinggung sikap tegas yang diambilnya bagaimana terhadap para seniornya. Suryadi menyatakan, tidak apa apa dengan senior, akan dirangkul. "Saya bilang sama dokter, jangan hanya status disini, tapi harus melayani. Kalau surat tanda registernya melayani disini, harus utamakan disini. Utamakan pelayanan disini, baru keluar," tukasnya. Untuk itu, kata Suryadi

yang juga mantan direktur RSUD HKBP Balige ini lagi, kita harus kerja keras dan saling membantu termasuk dengan media. Apalagi mulai tahun depan, hutang rumah sakit milik Pemko Medan ini mulai dibayar seperti obat-obatan dan gaji pegawai honor. "Kita tingkatkan pelayanan dan tenaga medik harus komit. Kalau tidak mau melayani disini, silahkan keluar," tegasnya. Bahkan, ia mengungkapkan akan selalu meninjau ruangan dan instalasi gawat da-

rurat (IGD). "IGD pintu gerbangnya pelayanan, saya akan sering kesana," ujarnya yang optimis tenggat waktu tiga bulan yang diberikan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan, dapat dicapai. Sementara, pengamat kesehatan Destanul Aulia menilai kalau pengangkatan direktur RS Pirngadi sudah melalui proses. "Di Medan banyak dokter • LANJUT KE HAL. 2

KPK Akan Telusuri Dugaan Pemberian Ruko kepada Adik Gamawan Fauzi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti keterangan Andi Agustinus alias Andi Narogong tentang aliran uang proyek pengadaan e-KTP yang diterima sejumlah pihak. Salah satu hal yang akan diperiksa adalah pernyataan Andi soal pemberian rumah toko (ruko) dan tanah kepada Azmin Aulia, adik kandung mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. "Setiap pengakuan, kami harus follow up dong, cross

4 - 10 DESEMBER 2017 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

KPK Pastikan Berkas Novanto Sebelum Putusan Praperadilan

Andi Narogong Dinilai Penuhi Kriteria Justice Collaborator Kasus E-KTP

MEDAN - Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada RSUD Dr Pirngadi yang sejak lebih delapan puluh sembilan tahun lalu menjadi rumah sakit dambaan di Sumatera Utara. Maka, diperlukan sikap tegas dari direkturnya. Karenanya, dr Suryadi Panjaitan SpPD yang baru dilantik dan dipercaya memimpin RSUD Dr Pirngadi Medan bertekad membenahi dan meningkatkan pelayanan rumah sakit tersebut. "Ini rumah sakit yang me-

EDISI 483/ THN IX

check lagi. Pengakuan belum tentu bisa jadi sebuah fakta," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/12). Dalam sidang pemeriksaan terdakwa sebelumnya, Andi Narogong menyebut bahwa Gamawan

Fauzi mendapat jatah atau fee dari pengusaha yang dimenangkan dalam lelang proyek e-KTP. Namun, pemberian fee disampaikan melalui Azmin Aulia. Menurut Andi, Azmin diberi sebuah ruko di Grand Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan. Selain itu, diberikan sebidang tanah. Kedua aset tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang optimistis praperadilan yang diajukan Setya Novanto akan dinyatakan gugur oleh hakim. Saut memastikan bahwa berkas penyidikan Novanto akan dilimpahkan ke pengadilan sebelum putusan praperadilan. "Sudah, sudah kami hitung semua. Kalau kami sudah selesaikan

berkas, kan berarti tidak main kan sidangnya (praperadilan), sudah selesai," ujar Saut di Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/ 12). Menurut Saut, proses hukum terhadap Novanto akan segera naik ke tahap penuntutan. Saut mengatakan, pelimpahan berkas tersebut hanya tinggal menunggu waktu. Penyidik KPK sudah • LANJUT KE HAL. 2

Tim Gubernur Anies Tetap 73 Orang JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membuat pergub baru untuk mengatur aturan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Tim tersebut tetap berisi 73 anggota. "TGUPP pergubnya hari ini sudah dibuat, Pak Gubernur pesankan 73 orang dengan catatan yang ditingkat kota ditarik ke provinsi karena kita otonomi, tingkat I," kata Sekda DKI Saefullah seusai rapat Banggar di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11). Saefullah mengata-

kan tim tersebut terdiri atas tim TWUPP dan TGUPP. Dia mengatakan tim tersebut juga terdiri atas anggota profesional. "Sehingga di tingkat kota tidak ada lagi tim • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Dana Desa Bertambah Bertambah pula Kades Yang Dibui PENGGELONTORAN dana desa membuat angin segar masyarakat desa karena dengan dana desa ini membuat desa terpencil yang sering terabaikan bisa membangun desanya sendiri sesuai keinginan masyarakatnya, namun tidak sedikit akibat dana desa yang membuat kepala desa sebagai pelaksana dan penanggung jawab anggaran harus berurusan dengan hukum. Berurusan dengan hukum ini diakibatkan tidak biasanya mereka memegang dana yang • LANJUT KE HAL. 2


KPKPOS

2

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

SAMBUNGAN

REALISASI PAD MINIM, DEWAN DUGA ADA KEBOCORAN... • DARI HALAMAN. 1

parkir. Penerbitan itu disinyalir ada unsur pungli. Begitu juga dengan Ketua Komisi D Parlaungan Simangunsong menyoroti terkait tata cara pengelolaan parkir di medan berikut sistim penerimaan retribusi. Menurut nya, tunggakan itu seharusnya tidak terjadi lagi dan perlu dirobah pola sistim penyetoran. Ke depan diusulkan transparansi retribusi parkir. Sementara itu, Salman Alfarizi menyebut minimnya realisasi penggunaan anggaran harus dioptimalkan terus karena masih jauh dari harapan. Untuk masalah parkir, Dishub diminta tegas soal penindakan agar pengelolaan parkir dan lalulintas lebih tertib. "Perlu perbaikan kota ini, apalagi menuju kota wisata. Pelanggaran parkir perlu penegasan agar tidak parkir

sembarangan. Sama halnya penggunaan parkir di badan jalan dan fasilitas umum supaya ditertibkan," imbuh Salman Alfarisi seraya menyebut dalam waktu dekat ini akan mengundang Satlantas Polrestabes Medan dan Dishub untuk duduk bersama. Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat menyampaikan, alokasi APBD 2017 untuk dishub Kota Medan sebesar Rp 61 M lebih dan setelah PAPBD bertambah Rp 2,5 M lebih. Sedangkan penggunaan anggaran itu hingga bulan September masih 38%. Begitu juga target PAD sebesar Rp 44 M lehih hingga saat ini yang terealisasi masih 52 % atau Rp 23, 3 M. Parahnya, menjawab pertanyaan dewan, Renward mengaku tak bisa memprediksi apakah hingga akhir tahun ini target itu bisa terealisasi. (THA)

TIM GUBERNUR ANIES TETAP 73 ORANG.................................. • DARI HALAMAN. 1

percepatan pembangunan untuk para wali kota. Jadi semua ditarik ke provinsi, personalnya sedang digodok, mudah-mudahan datang dari profesional," sebutnya. Anggaran TGUPP sebesar Rp28,99 mi-liar sempat menjadi polemik di rapat Banggar DPRD DKI. Ketua TGUPP saat ini, Muhammad Yusuf, memerinci perun-tukan anggaran tersebut. "Yang Rp2,35 miliar itu baru untuk non-PNS lima orang, plus makan-minum," kata Yusuf di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11). Untuk PNS ada delapan orang, yang menerima dana

Rp28 juta. Masing-masing ditotal menjadi Rp2,68 miliar selama setahun. Dana TGUPP saja terhitung Rp5,038 miliar. Lalu karena TGUPP saat ini ditambah dengan tim wali kota, terjadi penambahan anggaran lain. Masing-masing kota ada enam personel dan setiap orang menerima tunjangan sekaligus gaji sebesar Rp24 juta. Bila ditotal selama setahun, angka tersebut menjadi Rp8,64 miliar. "Jadi, kalau ditotal, ada Rp13,678 miliar. Kalau kita sekarang nebal jadi Rp28,99 miliar, berarti ada kenaikan Rp13,649 miliar. Kalau di-perkan ini, berarti hanya 99,78 persen, nggak ada 100 persen," terangnya. (DTC)

SURYADI : TAK MAU LAYANI PASIEN, SILAHKAN KELUAR .......... • DARI HALAMAN. 1

yang mampu. Tapi, untuk mengurus RS Pirngadi perlu orang yang fresh, yang tidak ada kaitannya apalagi dengan RS Pirngadi. Jadi, perlu orang yang tegas," ujarnya. Destanul berharap kepada direktur yang baru agar segera melakukan tindakan tindakan yang tepat untuk

melakukan perbaikan. "Hal utama, benahi SDM nya, tingkatkan disiplin, beri pelayanan prima, minimalisir yang tidak efektip dan efisien. Jangan tambah beban yang sudah ada. Jauhkan praktek nepotisme untuk jabatan. Direktur sekarangkan orang baru dan gak ada beban," harap Destanul mengakhiri. (YN)

BERTAMBAH PULA KADES YANG DIBUI........................................................ • DARI HALAMAN. 1 besar, tidak tanggung-tanggung dari ratusan hingga miliaran rupiah tergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya dana yang disalurkan kesetiap kepala desa, hal ini tentu saja ada kepala desa yang kaget dengan uang sebesar itu, sampaisampai ada yang mau kawin lagi atau membeli kendaraan baru melalui uang tersebut, padahal mereka lupa bahwa dana tersebut untuk pembangunan yang ada didesanya. Apalagi kabarnya Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar dan desa tahun 2018 dinaikkan dari semula (2017) Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun, sehingga dana desa yang disalurkan tahun ini rata-rata desa mendapatkan uang Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar maka tahun depan setiap desa bisa mendapatkan uang Rp 1,6 miliar, itu belum ditambah anggaran dana desa dari kabupatennya masingmasing yang tertotal bisa mencapai Rp.2 miliar setiap desa. Walau kenaikan dana desa ini sangat signifikan apalagi menjelang pemilihan presiden namun dana desa ini sangat dibutuhkan mengingat perlunya pemerataan disetiap pelosok negeri. Apalagi ditegaskan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo bahwa tahun depan dana desa harus swakelola. Tidak boleh memakai kontraktor. Jika pakai kontraktor akan ditangkap. Dengan swakelola ini tentu saja

KPKPOS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

diharapakan dapat menyerap tenaga kerja yang tidak kecil.Selain itu penggunaan dana desa secara swakelola ekonomi masyarakat akan terangkat, termasuk income warga desa juga meningkat. Kesiapan para perangkat desa ini sangat perlu sehingga tidak membuat keterkejutan alias ketidak siapan dari para perangkat desa walau ini tentu saja wajar terjadi karena selama ini para kepala desa tidak pernah menanggungjawabi dana proyek pembangunan, kalaupun ada hanya beberapa juta saja alias anggaran kecil, sehingga tujuan dan harapan yang seharusnya bisa tercapai tetapi kenyataannya para perangkat desa harus berurusan dengan para penegak hukum, dan dikhawatirkan para perangkat desa ketakutan dalam mengelola anggaran desa tersebut. Diakui, pemerintah juga sudah mempersiapkan hal ini walau terkesan terlambat namun masih dibilang efektif, dengan mengeluarkan beberapa persen anggarannya untuk pelatihan dan pendidikan melalui bimbingan teknis (bimtek), tetapi kekhawatiran juga ada jika pelaksana dari bimtek tersebut tidak profesional alias terkesan hanya untuk mengambil anggaran sehingga maksud dari bimtek tersebut juga tidak tercapai. Diharapkan para kepala desa sebelum mengikuti bimtek tersebut melihat dulu apakah penyelenggara dari bimtek tersebut sebuah lembaga yang profesional, hal ini juga bisa dilihat salahsatunya dari kredibiltas lembaganya.

Pembangunan Tugu Antikorupsi Dikorupsi JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara mengenai Staf Gubernur Riau Dwi Agus Sumarno (DAS) karena diduga melakukan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tugu Antikorupsi. Menurutnya saat ini pemerintah telah memberikan sistem pengawasan yang bagus namun sistem pengawasan tersebut belum bisa dibilang cukup. "Sistemnya sudah bagus. Sistem pengawasan yang Pak Wapres menyampaikan enam, masih kurang loh, Ombudsman masih jadi pengawasan, belum LSM, belum pers masih meningkat terus, apa yang salah?" kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Kamis (30/11). Sebab itulah saat ini, kata Tjahjo, pemerintah tengah fokus untuk melakukan

pencegahan korupsi. Hal itu dengan cara melibatkan Kepolisian dan juga Kejaksaan. "Lah ini kita bangun antara inspektorat, kepolisian, dan kejaksaan itu supaya pencegahan itu ada. Kalau ada penyusunan anggaran, ya harus benar dan jangan kongkalikong," ungkapnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga sempat memaparkan beberapa anggaran yang biasanya dijadikan lahan korupsi. Mulai dari RAPBD hingga pembelian barang dan jasa. "Area rawan korupsi itu satu, perencanaan anggaran di situlah pernah pemerintah dan DPRD. Area rawan kedua dana hibah dan dana bansos. Area rawan ketiga adalah retribusi dan pajak. Keempat adalah pembelian barang dan jasa," ucapnya

"Itu sudah kami ingatkan terus dan Jambi masuk dalam konteks perencanaan anggaran. Jadi harus ada dua pihak yakni harus ada oknum DPRD dan oknum pemdanya," tandasnya. Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi Riau akhirnya menahan Staf Ahli Gubernur Riau Dwi Agus Sumarno (DAS) karena diduga terlibat kasus korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Tugu Antikorupsi Pekanbaru, Rabu (29/11). Saat kasus itu terjadi, tersangka Dwi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Dalam kasus ini, DAS selaku mantan Kadis PU Riau yang memimpin jalannya proyek pembangunan RTH dan Tugu Anti Korupsi. Padahal, saat peresmian tugu itu juga dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo.

Kejagung Periksa Mantan Direktur Bank Mayapada JAKARTA- Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa eks Direktur Bank Mayapada, Suwandi, sebagai saksi dugaan korupsi penyalahgunaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) khususnya pada penempatan investasi saham PT SUGI. "Saksi Suwandi memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai

saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, M Rum, di Jakarta, Rabu (29/11) malam. Dalam kesaksiannya, kata dia, ia menerangkan berkaitan dengan proses pengajuan kredit dari PT Sugih Energy Tbk kepada Bank Mayapada Jakarta. Ia menyatakan pemeriksaan saksi itu diperlukan untuk membuat terang kasus

dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp599.426. 883.540, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Secara keseluruhan sampai sekarang, penyidik telah memeriksa 21 saksi," katanya. Sampai sekarang, penyidik sudah menetapkan dua tersangka, yakni Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku

Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, dan Edward Seky Soeryadjaya, Direktur Ortus Holding Ltd, yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP. Untuk tersangka Helmi Kamal Lubis sudah lebih dahulu berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dan terancam kurungan 20 tahun. (MI/IN)

ANDI NAROGONG DINILAI PENUHI KRITERIA JUSTICE............................................................... • DARI HALAMAN. 1

ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat (1/12). Menurut Saut, terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP) tersebut menunjukkan sikap kooperatif

kepada KPK. Hal itu terlihat saat Andi memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/11). Dalam persidangan, Andi tak hanya mengakui perbuatan dan merasa bersalah. Andi juga mengutarakan secara

jelas skandal di balik korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Bahkan, Andi menyebut nama beberapa pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Menurut Saut, dalam hal tersebut, Andi telah meme-

nuhi kriteria saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Meski demikian, KPK akan mempertimbangkan berbagai hal sebelum menyematkan status justice collaborator terhadap Andi. KPK juga ingin memastikan bahwa Andi kon-

sisten dalam memberikan keterangan. "Setiap pengakuan harus cross check lagi. Pengakuan belum tentu bisa jadi sebuah fakta. Tapi dia sudah bersumpah dalam persidangan, dan bisa jadi itu betul," kata Saut. (KCM)

KEJAKSAAN TAHAN KEPALA DESA TANGGA BOSI................................................................................... • DARI HALAMAN. 1

desa tidak berani menggunakan anggaran. Namun ada juga yang bijak dengan meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota atau bahkan profesional. Tapi ada juga yang terlalu berani dengan prinsif, bahwa uang tersebut benar-benar dialokasikan sebagaimana peruntukan yang telah ditentukan pemerintah. Begitulah nasib kepala desa saat ini, meski mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat dalam bentu dana desa, namun sewaktuwaktu mereka juga bisa dipanggil aparat penegak hukum bila salah menggunakan dana tersebut. Seperti Kejaksaan Negeri Padang L awas yang telah menahan Kepala Desa Tangga

Bosi, Akhiruddin Hasibuan diduga tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016, Rabu (29/11). Kepala Desa menggunakan rompi tahanan berwarna oranye dibawa mobil tahanan dari kantor Kejari Palas, menuju Cabang Rutan Sibuhuan, pukul 13.30 WIB untuk dititipkan sebagai tahanan Kejaksaan. Kajari Palas Ikkeu Bahtiar SH MH melalui Kasi Intel Kajari Palas Dafit Riadi SH, Rabu (29/11) menyampaikan, penahanan terhadap Kepala Desa Tanggo Bosi sesuai dengan hukum setelah perkara dimaksud memenuhi syarat formil dan materil, untuk dilakukan penahanan karena diduga melakukan korupsi dana desa menimbulkan kerugian bagi negara dan daerah sebe-

sar Rp286 juta. Dikatakan, kerugian keuangan negara berdasarkan laporan audit Inspektorat Kabupaten Palas atas penggunaan dana desa (DD) tahun anggaran 2016 lalu. Sesuai UU Tipikor 31/1999 jo UU No 20/2001, tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukum maksimal 15 tahun penjara. Kepala Desa Tangga Bosi Akhiruddin Hasibuan, kata dia, untuk saat ini telah ditahan dan dititipkan di Cabang Rutan Sibuhuan dengan status tahan kejaksaan. "Untuk saat ini proses tahap II selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Padang Sidimpuan di Sibuhuan untuk mengikuti persidangan status hukum tersangka AH,"sebutnya. Menurut Kasi Intel Kejari

Palas, tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka yang akan ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi DD Desa Tangga Bosi, berjumlah lebih dari satu orang dan pertambahan jumlah tersangka tersebut dilakukan setelah proses penyidikannya. Informasi dihimpun menyebutkan, jumlah DD Tangga Bosi sebesar Rp667 juta lebih, yang akan dibangunkan untuk pengerasan jalan, MCK dan pengadaan laptop taratak serta kursi. Namun dalam proses pengerjaan jalan yang dikerjakan merupakan jalan kabupaten yang dibuka Dinas Pekerjaan Umum, kemudian dilanjutkan PNPM. Sedangkan, pembangunan MCK yang direncanakan di bagian Masjid Raudhatul Jan-

nah Desa Tangga Bosi, dengan anggaran Rp146 juta. Namun, dipindahkan tanpa sepengetahuan warga ke lokasi MDA Tangga Bosi dengan biaya diperkirakan hanya Rp40 juta. Sementara laptop dan taratak tidak terlihat barangnya. Sebelumnya, tokoh masyarakat Desa Tangga Bosi H Penerbang Nasution minta, agar Kades Tangga Bosi dinonaktifkan dan diganti dengan caretaker atau pejabat dari kantor camat setempat. "Jika kades tidak segera dinonaktifkan, lebih baik DD 2017 tidak usah dicairkan untuk Desa Tangga Bosi, karena akan menimbulkan konflik yang dapat memicu bentrokan massa sesama warga," ujarnya. (ISN/BBS)

ALASAN KESEHATAN KADIS PU SIBOLGA TAK DITAHAN..................................................................... • DARI HALAMAN. 1

hingga rekomendasi dokter dia dirawat di RS Murni Teguh," terang Sumanggar. Sumanggar mengatakan, untuk seorang tersangka lainnya yaitu ketua pokja dijadwalkan diperiksa, besok dengan status tersangka. "Ketua pokjanya besok kita panggil," katanya. Dalam kasus ini, penyidik

sebelumnya telah menahahan 10 orang rekanan Dinas PU Kota Sibolga dalam proyek pengerjaan rigid beton di Kota Sibolga pada 2015. Mereka adalah, Jamaluddin Tanjung, Direktur PT Barus Raya Putra Sejati, Ivan Mirza, Direktur PT Enim Resco Utama, Yusrilsyah, Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri, Pier Ferdinan Siregar, Direktur PT Arsiva,

Mahmuddin Waruwu, Direktur PT Andhika Putra Perdana. Kemudian, Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT Gamox Multi Generalle, Hobby S Sibagariang, Direktur PT Bukit Zaitun, Gusmadi Simamora, Direktur PT Andika Putra Perdana, Harisman Simatupang, Wakil Direktur CV Pandan Indah, dan Batahansyah Sinaga, Direktur VIII CV Pan-

dan Indah. Kasus tindak pidana korupsi yang membelit para tersangka berawal dari laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan hotmix menjadi perkerasan beton semen (rigid beton). Pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak se-

suai dengan kontrak, dan dinyatakan selesai meskipun belum rampung. Dana proyek rigid beton di Kota Sibolga ini bersumber dari DAK tambahan usulan daerah yang tertuang dalam DPA Dinas PU Sibolga TA 2015. Nilai kontraknya sebesar Rp 65 miliar. Kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK mencapai Rp 10 miliar. (AFS)

KPK AKAN TELUSURI DUGAAN PEMBERIAN RUKO............................. KPK PASTIKAN BERKAS NOVANTO........................................................... • DARI HALAMAN. 1

memastikan bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi cukup untuk mengadili Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Hanya

tinggal merapikan saja kok. Penyidik dan penuntut sudah firm di situ," kata Saut. Sebelumnya, Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada sidang perdana, Kamis (30/11), pihak KPK tidak hadir sehingga sidang ditunda oleh hakim praperadilan.

• DARI HALAMAN. 1

Tanos. PT Sandipala merupakan salah satu anggota konsorsium yang dimenangkan saat proses lelang proyek e-KTP. Menurut Saut, KPK akan membandingkan keterangan Andi dengan keterangan

saksi-saksi yang lain. Selain itu, KPK akan mencocokkan keterangan Andi dengan bukti yang dimiliki KPK. "Bisa jadi itu betul, tapi akan kami dalami lebih lanjut apa yang dia (Andi) katakan dalam persidangan," kata Saut. (KCM)

Penerbit: PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif: Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi: Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan: Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum: Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

KORUPSI

Pembobolan Uang Rp72 Miliar

Kejati Geledah Kantor Bank Jatim JAKARTA - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis, menggeledah dua kantor Bank Jawa Timur Cabang Jakarta terkait dugaan pembobolan uang bank tersebut yang mencapai Rp72,832 miliar. Kedua kantor itu, Bank Jatim Cabang Jakarta di Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat, dan Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi, Jakarta Selatan. “Dua tim geledah dua kantor Bank Jatim,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Sarjono Turin di Jakarta, Kamis (30/11). Dikatakan, tim akan mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi di bank pelat merah milik Pemprov Jatim itu. Nanti, kata dia, dari hasil penggeledahan penyidik

akan melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangkanya dalam dugaan korupsi itu. “Tim penyidik sampai sekarang masih bekerja,” katanya. Sarjono mengatakan timnya pada Rabu (22/11) sudah dikirimkan ke Surabaya, Jawa Timur, untuk memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Praktik pembobolan dana BPD Jatim itu dengan cara pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada BPD Jatim Cabang Wolter Mongonsidi. Pengajuannya dilakukan oleh empat orang atas nama 172 orang debitur. Masing-masing debitur mengajukan Rp500 juta hingga totalnya Rp72,832 miliar, namun 172 orang debitur itu bodong alias fiktif. Sebenarnya kredit itu sendiri telah diasuransikan kepada PT Jamkrindo. (ANT/AC)

Dirut BPJSTK Bantah Digaji Rp 530 Juta JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Agus Susanto membantah digaji Rp 530 juta per bulan. Saat ini, gaji dirut BPJSTK sekitar Rp 150 juta per bulan. "Saya ingin menegaskan, gaji dirut BPJSTK tidak benar sebesar Rp530 juta per bulan. Gaji saya tidak sebesar itu,” ujar Agus saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (29/11). Menurut Agus, Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait yang mengurusi remunerasi sudah melakukan banchmarking dengan gaji direksi di lembaga atau badan yang sama. Sementara itu, anggota Dewas BPJKTK Poempida Hidayatullah menambahkan, gaji dirut BPJSTK yang benar adalah Rp 150 juta per bulan, sedangkan gaji direksi lainnya sekitar 90% darj gaji dirut. Adapun gaji ketua dewas BPJSTK mencapai 60% dari

gaji dirut dan anggota dewas 54% dari gaji dirut. Di sisi lain, dalam RDP yang membahas mengenai kesiapan menjalankan amanah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu, Agus Susanto optimistis BPJSTK dapat melindungi seluruh tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk pelaksanaan perlindungan TKI dan menyatakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan perlindungan TKI ini. “Skema perlindungan TKI ini sudah dimulai sejak sebelum TKI ditempatkan, saat penempatan, hingga TKI kembali ke Indonesia. Dengan iuran sebesar Rp 370 ribu, calon TKI/ TKI sudah mendapat perlindungan dalam dua program, yaitu JKK dan JKm,” jelas Agus. (SP/IN)

Kejagung T angkap Tangkap Buronan Kasus P2SEM Jatim JAKARTA - Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menangkap Bagoes Soetjipto Soelyodikoesomo, buronan kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur (Jatim) di Johor Bahru, Malaysia. Terpidana tujuh tahun penjara dalam kasus P2SEM Jatim ini, berhasil ditangkap di Apartemen Nusa Perdana, Johor Bahru, Malaysia, Minggu (26/11) pukul 22.40 waktu setempat. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung, Jan S Marinka, menjelaskan, Bagoes sendiri sudah ditetapkan status buron sejak 2011. "Selama pelarian selalu berpinda-pindah tempat. Terakhir, Bagoes menetap dan tinggal di Malaysia sebagai dosen. Modus melarikan diri yakni menggunakan paspor orang lain atas nama dirinya," kata Jan, di Jakarta, Rabu (29/11). Bagoes merupakan terpi-

dana tindak pidana korupsi P2SEM Jatim tahun 2008 dengan pagu anggaran Rp277 miliar. Modus yang dilakukan yakni mencari calon penerima bantuan kemudian mengajukan proposal kepada suatu lembaga. Setelah dana tersebut cair, si penerima atau lembaga diperintahkan untuk mentransfer dana tersebut ke rekening yang bersangkutan sehingga negara dirugikan Rp 2 miliar. Sidang perkara Bagoes sudah digelar di beberapa pengadilan negeri (PN) di Jatim. Pertama di PN Ponorogo. Pada tanggal 21 April 2011, hakim menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta tambahan membayar uang penganti Rp 295 juta. Kemudian tanggal 2 Desember 2010 di PN Sidoarjo, hakim menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta membayar biaya penganti Rp 298 juta. (SP/IN)

NASIONAL

PT RAPP Gugat Kementerian LH Terkait Kebakaran Hutan JAKARTA - Institut Hijau Indonesia menyoroti penguasaan lahan di Indonesia oleh segelintir pengusaha yang ternyata menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad menegaskan peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut terbesar terjadi pada 2015 tidak lepas dari persoalan penguasa lahan. “Kebakaran lahan seluas 2,6 juta ha tahu 2015 telan banyak korban. Sekitar 40 juta orang terpapar asap dan 500 ribu di antaranya mengidap penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). BNPB menyebutkan kerugian ekonomi dari kebakaran itu sebesar 221 triliun. Jumlah tersebut di luar perhitungan sektor kesehatan, pendidikan, plasma nutfah, emisi karbon dan lainnya,” kata Chalid secara tertulis, Jumat (1/12) Dia melanjutkan, kala itu Pemerintah melakukan tindakan korektif atas kesalahan dalam pengelolaan gambut. PP No 57 tahun 2016 yang melengkapi PP 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekositem Gambut

pun dibuat. Implikasi dari tindakan korektif itu adalah kewajiban bagi perusahaan yang telah memiliki izin di lahan Gambut mengubah rencana kerja usaha (RKU). Tujuannya agar lahan gambut tidak lagi terbakar dan rakyat tidak lagi menderita akibat asap kebakaran gambut. “Tujuan mulia itu diterima

oleh sebagian perusahaan namun ditentang oleh PT RAPP dan perusahaan di bawah APRIL Group milik klan Sukanto Tanoto, Mereka tak mau mengubah RKU hingga PT. RAPP mendapat peringatan keras dari KLHK,” ujar Chalid. Selanjutnya PT RAPP melakukan perlawanan hukum. PT. RAPP mendaftarkan perkara hukum Melawan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pendaftaran Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta tanggal 16 November 2017. Perusahaan menggunakan Kantor Hukum Zoelva & Partners. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr Hamdan Zoelfa menjadi salah seorang kuasa hukumnya. “Kini kita berharap pada independesi peradilan dan

keberanian Pemerintah. Sudah waktunya kewibawaan Negara ditegakkan untuk mengatur dan berani bertindak lebih tegas terhadap perusahaan yang tak patuh. Bagaimanapun, keselamatan jutaan warga negara adalah yang utama. Semoga keadilan terus tegak di bumi ini walau langit runtuh,” pungkas Chalid Muhammad. (IN/BBS)

Setnov Tersangka Korupsi e-KTP Pengamat : Pemain ‘Lain’ Tinggal Tunggu Waktu JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti menyatakan jika masyarakat hanya tinggal tunggu tanggal main saja terkait penangkapan ‘pemainpemain’ lainnya dalam kasus korupsi e-KTP. Ia menilai hal itu bukanlah hal sulit bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Setnov saja mereka (KPK) berani dan ditetapkan menjadi tersangka kok dan enggak mudah mentersangkakan sekelas setnov. Dan kita tahu melawan KPK enggak mudah,” kata Ray, Jum’at (1/12). Ucapan ini dilontarkannya

terkait disebut-sebutnya tiga kader PDIP, yaitu Yassona Laolly, Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey, sebagai pihak yang menerima cipratan dana e-KTP. Direktur Lingkar Madani (Lima) ini meyakini bahwa tantangan terberat KPK dalam pengungkapan korupsi eKTP hanyalah Setya Novanto seorang. Kalau KPK sudah mengunci Ketua Umum Partai Golkar itu, jelasnya, penangkapan pihak lainnya, termasuk tiga nama kader PDIP di atas, bukanlah hal yang sulit. Saat ini, Setnov sendiri te-

ngah menjalani proses praperadilan atas status tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus ini. Proses praperadilan masih berjalan meskipun Setnov sudah mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta Timur, sejak 19 November 2017 lalu. “Mestinya yang di lain ini harus berpikir setnov saja bisa kena, apalagi yang lainnya. Cara berpikirnya harus seperti itu,” jelas Ray. Namun, Ray menghimbau masyarakat untuk bersabar menunggu babak baru ini, mengingat KPK harus me-

nyelesaikan proses hukum Setnov terlebih dahulu hingga usai. Pun demikian jika sudah terungkap, bukan tidak mungkin akan ada perlawanan dari para ‘Setnov’ yang lainnya. “Seperti diketahui untuk satu orang (Setnov) saja hadangan yang dihadapi KPK enggak tangung-tangggung, dikriminalisasi bahkan dibuat Pansus hak angket,” tandasnya. Di lain pihak, politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai menyatakan bahwa kasus korupsi e-KTP sejatinya merupakan korupsi berjamaah. “Banyak (yang menerima),

bukan PDIP saja, hampir semua partai kan, ada Demokrat,” ungkapnya. Dengan demikian, Yorrys berharap agar publik tetap mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas. Secara khusus, ia pun meminta kepada insan pers untuk terus mengingatkan KPK terkait hal tersebut. “Makanya kita dorong, kalian (media massa) juga dorong, (ingatkan) KPK bahwa korupsi itu adalah musuh rakyat. Siapa pun dia, enggak ada urusan,” tegas mantan Korbid Polhukam DPP Partai Golkar ini. (AC/IN)

Saksi Sebut Program Cetak Sawah Upaya Atasi Krisis Pangan JAKARTA - Mantan Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis (RPS) Pandu Wijayanto menyebutkan, kebijakan cetak sawah yang menjadi program kementerian BUMN merupakan kebijakan mantan Menteri BUMN Dahkan Iskan. Demikian disampaikan Pandu di depan sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta yang dipimpin majelis hakim yang dipimpin Diah Siti Basariah SH, Rabu (29/11). Pandu menjelaskan kebijakan cetak sawah terkait dengan krisis pangan, dimana stok pangan di Bulog mengalami kekurangan. Hal tersebut, kata dia yang menjadi policy, kebijakan bagi pemerintah untuk membuat program cetak sawah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kementerian BUMN, kata dia, melalui Sinergi peduli BUMN membuat program cetak sawah. “BUMN ini kan ibaratnya tangan kanannya pemerintah untuk, mempercepat pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah,” jelas Pandu Wija-

yanto menjawab pertanyaan kuasa hukum Upik Rosalina Wasrin, yang menanyakan mengenai apa yang menjadi dasar, pembuatan program cetak sawah. Dalam situasi krisis, lanjut Pandu, BUMN-BUMN yang akan bergerak untuk mempercepat penanganan krisis. Karena kalau melalui mekanisme normal, seperi tender dan sebagainya tidak memungkinkan. Pada saat itu Presiden, bahkan ikut memerintahkan untuk penyediaan lahan. Nah, dalam pelaksanaan tugas cetak sawah, menurut dia, ditugaskan untuk membantu program cetak sawah. Dalam rapim diputuskan pembiayaanya dari BL BUMN Peduli tahun 2012. Dalam rapat tersebut dimintakan pendapat, informasi adanya dana PKBL yang tidak terserap. Maka kemudian, menindaklanjuti rapim, saksi mengadakan rapat mengenai penggunaan dana sisa BL. Dalam rapat tersebut menurut saksi di list dana-dana BL (bantuan langsung) dari 8 sektor koor-

dinotor BUMN yang belum terserap. Dari 8 sektor koordinator pengumpulan dana BL dilaporkan,posisinya masih ada uang sisa BL. “Kemudian uang yang ada di donator masing-masing. Berapa yang ada, masih di donatur. Namun mengenai kapan pindahnya dana BL ke operator cetak sawah, PT SHS saksi tidak mengetahui. Sebelum dilaporkan ke menteri,” jelas Pandu. Dalam menjalankan tugas cetak sawah, dia selaku Deputi RPS meminta asisten Deputi PKBL, dalam hal ini adalah Upik Rosalina Wasrin untuk membantunya. Karena Upik juga menjadi Ketua Tim BL Peduli tahun 2012, sesuai dengan SK 235 yang dikeluarkan oleh Menteri. Dia meminta Upik, untuk menyediakan data untuk melakukan analisis dan sebagainya. Upik juga melakukan koordinasi sesuai dengan pekerjaanya. Sebagai ketua tim kerja, semua yang berkaitan dengan penggunaan dana BL pasti dibahas. Ter-

masuk yang sudah ditetapkan BL yang sudah digunakan untuk mencetak sawah. Tim kerja melakukan koordinasi dengan deputi teknis, termasuk penggunaan dana BL koordinasi dengan deputi RPS. “Semua PIC yang berkaitan dengan cetak sawah, tempatnya teknis dalam hal ini adalah Deputi IP (Industri Primer). Dalam melakukan pekerjaan apa yang dilakukan saudara Upik, sudah benar. Beliau hanya mengkoordinasikan dalam pelaksanaan dilakukan oleh BUMN-BUMN secara B to B, kita ini kesenggol uang pun ngga,” tegas dia. Dia juga menyatakan dalam menjalankan tugas, Upik Rosalina Wasrin sesui dengan prosedur dan tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Program cetak sawah di Ketapang menurut dia tidaklah fiktif. Karena ada bukti hamparan sawah yang sudah dicetak oleh kontraktor pelaksana cetak sawah. “Saya melihat sendiri hasil cetak sawah, ada panen juga,

meski hasilnya belum sesuai dengan harapan. Dari laporan yang masuk baru tercetak sekitar 4000 hektar sawah di Ketapang,” jelas Pandu. Memang, kata dia, dalam pelaksanaan cetak sawah, berkejaran dengan waktu. Lahan yang sudah siap tanam, harus cepat dikerjakan, kalau tidak akan tumbuh ilalang, tambah saksi. Sementara, menurut Alfons Loemau dari keterang saksi, jelas bahwa Upik Rosalina Wasrin menjalankan tugas dengan benar. Tidak ada yang dilanggar baik dalam hal SOP maupun hal yang lain. “Kalau soal 4000 hektar sawah yang tercetak, bukan berarti tidak sesuai dengan target. Karena dana yang disediakan hanya sekitar Rp317 miliar, itupun baru terpakai Rp250 miliar, sedang sisanya disita bareskrim Rp69 miliar, padahal kalau merujuk perencanaan cetak sawah per hektarnya sekitar Rp97 juta, harusnya dibutuhkan dana triliunan rupiah,” tegas Alfons. (BBS)

KERUGIAN NEGARA CAPAI RP12,039 MILIAR

Korupsi Ditjen Hubla, Bos PT Multi Prima Mangkir dari Panggilan KPK JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Multi Prima, Suniono, mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla Tahun 20162017. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, mangkirnya Suniono sebagai

saksi untuk tersangka Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) non-aktif Antonius Tonny Budiono ini lantaran tengah berada di luar kota. “Saksi berada di luar kota, belum ada penjadwalan ulang,” kata Febri melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (28/11).

PT Multi Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kapal dan kontraktor sektor kelautan. Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK, hari ini Kepala UPP Sei Danau Ditjen Perhubungan Laut, Misa Rahman dan Kepala UPP Kintap Ditjen Perhubungan Laut, Abbas, juga diperiksa. Dalam kasus ini, Antonius

Tonny Budiono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima gratifikasi dan suap, yang totalnya mencapai Rp20 miliar. Pemeriksaan saksi ini merupakan kelanjutan dari proses kelengkapan berkas perkara dari tersangka Antonius Tonny Budiono. Mengingat, KPK telah melimpahkan berkas

penyidikan tersangka kedua dalam kasus ini, Adiputra Kurniawan ke tahap penuntutan. Dalam kasus ini, kedua tersangka diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait ?pemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan PT Adiguna Keruktama. Dalam hal ini,

ada uang dugaan suap Rp1,147 miliar yang diberikan Adiputra untuk Tonny Budiono. Sebagai pihak penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tipikor. Sebagai pihak pemberi, Adiputra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (IN/BBS)


KPK POS

4

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

KORUPSI

Korupsi Alkes RS Djoelham

Jaksa Jemput Paksa Direktur PT Mesarinda Abadi BINJAI - Setelah berulangkali menolak hadir untuk dimintai keterangan, Kejaksaan Negeri Binjai akhirnya melakukan jemput paksa terhadap Direktur PT Mesarinda Abadi, Teddy Low. Kejaksaan Negeri Binjai Binjai menjemput Teddy di rumahnya di Perumahan Taman Impian Indah No 27 Jalan Banteng Kota Medan, Selasa (28/11) sekitar pukul 20.00 WIB. "Bapak Teddy sudah berulang kali menolak panggilan yang kita layangkan kepadanya. Sudah tujuh kali kita layangkan surat tapi tidak kun-

jung hadir," kata Ketua tim penyidik Kejari Binjai Erleni Soini SH, Rabu (29/11). Erleni mengatakan penangkapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajari Binjai Nomor : Print-02/ N.2.11/Fd.1/11/2017. "Tersangka Teddy Low diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr Djoelham Kota Binjai," ujarnya. Katanya, pengadaan alat kesehatan tersebut pemerintah mengalami kerugian hingga Rp 3,5 miliar yang dananya bersumber dari dana

APBN 2012 sebesar Rp 14 miliar. Sebelumnya, Kejari Binjai menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi Alkes 2012, mereka yakni mantan Direktur RSUD Djoelham Mahim Siregar, Pejabat Pembuat Komitment, Suriyana, Unit L ayanan Pengadaan RSUD Djoelham, Cipta, Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Suhadi Winata, Kepala Cabang Kimia Farma Medan tahun 2012, Budi Asmono, Direktur PT Mesarinda Abadi, Teddy dan Direktur Petan Daya Medica, Feronica. (TNC)

Gelapkan Uang DP 179 Mobil

Mantan Ketua II KPUM Dituntut 3,5 Tahun Penjara MEDAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nelson menuntut terdakwa yang merupakan mantan Ketua II Koperasi Pengakutan Umum Medan (KPUM), Rayana Simanjuntak dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Tuntutan itu dibacakan Nelson pada persidangan dalam perkara penggelapan uang Down Payment (DP) pembelian 179 unit mobil yang berlangsung di Ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (30/11). "Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhi hukuman terhadap terdakwa dengan penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara," sebut Nelson.

JPU menilai perbuatan terdakwa disebut telah melanggar Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan. Setelah pembacaan tuntutan itu, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Onan Purba menyatakan mengajukan nota pembelaan (Pledoi). "Kami minta diberi waktu kepada majelis untuk mengajukan pembelaan selama satu minggu," kata Onan. Mendengar penyampaian tersebut, maka Ketua Majelis Hakim Janverson Sinaga kemudian menutup sidang dan akan kembali membuka sidang dengan agenda pledoi pada Kamis (7/12) mendatang. Kasus ini berawal pada tahun 2015. Ketika itu, ang-

gota KPUM membayar DP Rp 19,5 juta per unit untuk pembelian 179 mobil Suzuki APV. Pembelian mobil itu dilakukan untuk peremajaan armada angkutan kota dibawah naungan KPUM. Pasalnya, moyaritas armada sudah rusak dan tak layak dipakai. Para pembeli pun membayar DP seperti yang diminta. Kemudian, KPUM bekerjasama dengan PT Trans Sumatera Agung. Ada 6 tahap pengambilan mobil yang disetorkan KPUM ke PT Trans Sumatera Agung (TSA). Namun, KPUM hanya memberikan DP sebesar Rp 16,5 juta per unit kepada PT TSA. (MOC)

Pedagang Pusat Pasar Keluhkan Tarif Parkir Progresif MEDAN- Pedagang Pusat Pasar yang tergabung dalam Organisasi Pedagang Pasar Sumatera Utara (OPPSU) mulai mengeluhkan besaran tarif parkir yang diberlakukan pengelola parkir. Sebab parkir ini sangat memberatkan, karena harus mengeluarkan Rp 20 ribu per hari. Ketua Organisasi Pedagang Pasar Sumatera Utara, Ilman Taufik Hasibuan mengatakan, sejak bulan puasa lalu pemilik kendaraan roda empat, baik pedagang mau pun pengunjung, harus mengeluarkan uang maksimal 20 ribu per hari. Hal ini tentu sangat memberatkan. "Parkir itu harusnya seperti semula. Ini sangat memberatkan pedagang dan pembeli juga,"katanya Kamis (30/11). Menurutnya, penerapan tarif parkir yang cukup

SUMUT ACEH

besar ini mengakibatkan, telah terjadi penurunan omset pedagang. Pembeli enggan berbelanja di pusat pasar yang merupakan pasar tradisional. "Tujuan kami bisa berdagang dengan aman, dan kami tujuan berdagang ini kan supaya laku. Kalau bisa apapun yang terjadi di pusat pasar itu, kami dari pedagang dilibatkan. Jangan mengambil keputusan sepihak,"ungkapnya. Ilman Taufik Hasibuan juga mengatakan, dengan status pusat pasar sebagai pasar tradisional, maka tidak wajar jika diberlakukan tarif parkir progresif. Pemberlakuan tarif progresif untuk parkir di kawasan Pusat Pasar termasuk Medan Mall sudah dimulai sejak bulan Mei lalu, dan sempat mendapat penolakan dari pemilik rumah toko di

kawasan tersebut. "Kita kembalikanlah ke sebenarnya, hak kami gimana sebenarnya? Lahan parkir pusat pasar itu dikuasai. Seandainya Pemko mau memajukan pusat pasar, pedagang meminta solusinya, parkir sangat sempit, tidak sesuai tempat parkir dengan pedagang dan pengunjung,"terangnya. Direktur Operasional PD Pasar, Yohni Anwar mengatakan, terkait pengelolaan parkir di dalam Pusat Pasar tidak lagi di bawah naungan pihaknya. Namun telah diberikan kepada pihak ketiga, yang langsung berkoordinasi ke Pemko. "Itu tidak di bawah kita lagi, masalah parkir progresif. Hal itu sudah di berikan ke PT Kembang Kencana, jadi mereka langsung di bawah naungan Pemko, gak PD Pasar lagi," katanya. (IN/BBS)

Tiga Sertifikat Tanah Mantan Kadisperindag Aceh Disita BANDA ACEH - Direskrimsus Polda Aceh segera melimpahkan berkas kasus korupsi mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Aceh Safwan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Safwan sudah diditetapkan sebagai tersangka sejak November 2016 melakukan penyelewengan dana kas sebesar Rp 900 juta saat ia menjaga Kepala Dinas Kadisperindag Aceh. Kasubdit III Tipikor AKBP Andrianto Argamuda mengatakan kasus korupsi yang melibatkan mantan Kadisperindag Aceh awalnya terungkap atas laporan adanya penyelewengan dana kas di instansi tersebut. “Kedua mantan pejabat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2016,” kata AKBP Andrianto Argamuda, Rabu pekan lalu. AKBP Andrianto juga menyebutkan penyelewengan dana kas di Disperindag Aceh terjadi pada 2016 lalu saat Safwan menjabat sebagai kepala Dinas.

Mantan Kadisperindag Aceh berinisial S, ke luar dari ruangan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Aceh “Dari hasil audit BPKB Aceh ditemukan kerugian negara sebesar Rp 900 juta. Dana kas dinas dipakai untuk kepentingan pribadi tersangka,” sebutnya. Dari penyelidikan tersebut, lanjut AKBP Andrianto tim penyidik mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 60 juta. Selain itu penyidik juga

menyita tiga sertifikat tanah milik tersangka. “Sertifikat tanah itu kita sita untuk mengembalikan kerugian negara yang dilakukan kedua tersangka” sebutnya lagi. Kasubdit Tipikor AKBP Andrianto Argamuda juga mengatakan kasus korupsi yang melibatkan dua mantan pejabat

Disperindag Aceh berita acara pemeriksaannya sudah lengkap dan akan dilimpahkan perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Berkasnya sudah P2I, hari ini juga kami (penyidik) melimpahkan berkasnya ke pihak kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya,” ungkapnya. (YAN)

Penyidik Revisi Jadwal Pemeriksaan Ketua Pokja Dinas PU Sibolga MEDAN - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara seyogyanya telah memeriksa Ketua Pokja Dinas PU Sibolga, Rahman Siregar terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rigid beton di Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Rabu (29/11) lalu. Namun, jadwal pemeriksaan terhadap Rahman Siregar itu kemudian direvisi oleh penyidik Pidsus Kejati Sumut hingga pekan depan. "Memang kemarin dijadwalkan Rabu, tapi kemudian pemanggilannya direvisi menjadi minggu depan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Jumat (1/12). Menurut Sumanggar, perubahan jadwal pemeriksaan itu

ia ketahui langsung dari ketua penyidik yang menangani kasus korupsi pembangunan rigid beton di Sibolga. "Informasi perubahan jadwal itu didapat dari ketua penyidiknya," sebutnya. Sebelumnya, pada Selasa (28/11) penyidik telah memeriksa Kadis PU Sibolga, Marwan Pasaribu dan PPK Syafarudin Nasution. Usai diperiksa, penyidik hanya melakukan penahanan terhadap Syafarudin ke Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan. "Syafarudin ditahan di Rutan. Sedangkan Marwan yang memang sudah mempunyai penyakit jantung By pass dan tensinya juga tinggi. Sehingga rekomendasi dari dokter dia dirawat di RS Murni Teguh," kata Sumanggar.

Untuk diketahui, dalam kasus ini 10 orang rekanan proyek pembangunan rigid beton Jalan Mesjid Sibolga telah ditahan di Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan. Selain itu, proyek yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan usulan daerah yang tertuang dalam DPA Dinas PU Sibolga TA 2015 senilai Rp 65 miliar dan diketahui merugikan keuangan negara sebesar Rp 10 miliar. Tindak pidana korupsi pada pemerintahan Kota Sibolga ini terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton).

Adapun kesepuluh rekanan yang telah ditahan yaitu, Jamaluddin Tanjung selaku direktur PT Barus Raya Putra Sejati, Ivan Mirza selaku direktur PT Enim Resco Utama, Yusrilsyah selaku direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri, Pier Ferdinan Siregar selaku direktur PT Arsiva, Mahmuddin Waruwu selaku direktur PT Andhika Putra Perdana. Kemudian Erwin Daniel Hutagalung selaku direktur PT Gamox Multi Generalle, Hobby S Sibagariang selaku direktur PT Bukit Zaitun, Gusmadi Simamora selaku direktur PT Andika Putra Perdana, Harisman Simatupang selaku wakil direktur CV Pandan Indah serta Batahansyah Sinaga selaku Dir VIII CV Pandan Indah. (TNC)

Gunakan Uang Raskin

Mantan Camat Sumbul Divonis 2 Tahun Penjara MEDAN - Mantan Camat Sumbul, Kabupaten Dairi, Monang Habeahan divonis selama 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Rabu (29/11). Vonis hukuman itu diberikan setelah terdakwa terbukti melakukan korupsi uang raskin pada tahun 2015-2016 saat masih menjabat sebagai Camat Sumbul. "Terdakwa terbukti secara

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga di Ruang Cakra Utama PN Medan. Selain divonis hukuman

tersebut, Monang Habeahan juga diwajibkan membayarkan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 295 juta lebih. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Kasus ini bermula ketika Monang diduga melakukan penyimpangan uang raskin pada tahun 2015-2016 saat masih menjabat sebagai Camat Sumbul.

Ia disebut menggunakan uang negara senilai Rp 668. 272.000. Dari angka itu, Rp 373.015.000 telah dikembalikan, sedangkan yang belum dibayar senilai Rp 295.257. 000. Padahal, masyarakat sudah menyetor uang raskin kepada kepala desa (kades) Selanjutnya, kades membayar ke Kasi Kesra. Akan tetapi Monang justru menarik uang dari bawahannya itu untuk kepentingan operasional dirinya dan bukan menyetorkannya ke Bulog. (IN/BBS)

PEMBANGUNAN 7 PARIT TAK SESUAI BESTEK

Retribusi Parkir Minim, Kadishub Kewalahan Dicecar Dewan MEDAN - Sejumlah anggota Komisi D DPRD Medan mencecar beberapa pertanyaan terkait buruknya kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Renward Parapat dalam mengelola parkir. Anggota dewan 'mengeroyok' dengan melontarkan kritikan minimnya realisasi retribusi parkir saat rapat dengar pendapat (RDP) diruang komisi gedung dewan, Selasa (28/11). Renward pun tampak kewalahan melayani pertanyaan dan kritikan anggota

KPKPOS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dewan yang bertubi tubi. Rapat yang dipimpin sekretaris Komisi D DPRD Medan H Salman Alfarisi didampingi Ketua Komisi Parlaungan Simangusong, Wakil Ketua Maruli Tua Tarigan bersama Paul Simanjuntak, dan Daniel Pinem sedikit alot. Apalagi saat membahas tunggakan retribusi parkir dan realisasi program kerja Dishub Medan pada triwulan ke III Tahun 2017. Anggota dewan mempertanyakan minimnya realisasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari sektor parkir tepi jalan. Sebagaimana dalam laporan yang dipaparkan Kadishub, realisasi target PAD dari sektor parkir hingga September 2017 hanya Rp 17 M dari target Rp 26 M. Seperti yang dilontarkan anggota dewan Daniel Pinem menilai potensi PAD dari parkir cukup besar tapi kenapa realisaai minim. "Pasti ada yang tidak beres. Fakta dilapangan parkir berlapis 3. Kok PAD tidak mencapai target. Pasti terjadi kebocoran atau tinggakan.

Perlu disikapi serius," tegasnya. Sama halnya anggota dewan lainnya, Paul Simanjuntak menuding lemahnya kinerja Kadis Dishub menata parkir dan lalu lintas. Parahnya, realisasi retribusi parkir dan izin angkutan tetap rendah. Paul juga mempertanyakan kebijakan Kadishub terkait penerbitan SPTS dan SPT parkir. Penerbitan itu disinyalir ada unsur pungli. Begitu juga dengan Ketua Komisi D Parlaungan Simangunsong menyoroti

terkait tata cara pengelolaan parkir di medan berikut sistim penerimaan retribusi. Menurut nya, tunggakan itu seharusnya tidak terjadi lagi dan perlu dirobah pola sistim penyetoran. Ke depan diusulkan transparansi retribusi parkir. Sementara itu, Salman Alfarizi menyebut minimnya realisasi penggunaan anggaran harus dioptimalkan terus karena masih jauh dari harapan. Untuk masalah parkir, Dishub diminta tegas soal penindakan agar pengelolaan parkir dan

lalulintas lebih tertib. "Perlu perbaikan kota ini, apalagi menuju kota wisata. Pelanggaran parkir perlu penegasan agar tidak parkir sembarangan. Sama halnya penggunaan parkir di badan jalan dan fasilitas umum supaya ditertibkan," imbuh Salman Alfarisi seraya menyebut dalam waktu dekat ini akan mengundang Satlantas Polrestabes Medan dan Dishub untuk duduk bersama. Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat menyam-

paikan, alokasi APBD 2017 untuk dishub Kota Medan sebesar Rp 61 M lebih dan setelah PAPBD bertambah Rp 2,5 M lebih. Sedangkan penggunan anggaran itu hingga bulan September masih 38%. Begitu juga target PAD sebesar Rp 44 M lehih hingga saat ini yang terealisasi masih 52 % atau Rp 23, 3 M. Parahnya, menjawab pertanyaan dewan, Renward mengaku tak bisa memprediksi apakah hingga akhir tahun ini target itu bisa terealisasi. (SMG)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO LANGKAT: Mahdar (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; BIRO TEBINGTINGGI:: Udin Anwar (Kabiro), Nasib Marulak Sianturi, Ruben Sembiring; BIRO BATUBARA: Sahril(Kabiro), Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z, Ulises (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih (Siantar/Simalungun); Osben Tamba (Samosir); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, J Arifin Siregar (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat, Mhd Aulia Rahman (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Boyde Siregar (Humbang Hasundutan); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Boy Bunyamin (Jambi); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Susanto, Untung (Indragiri Hulu), Toni Oktora (Rokan Hilir).


KPK POS

5

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

KORUPSI

LIPSUS

Gubernur Jambi Ganti Pejabat yang Terjaring OTT KPK GUBERNUR Jambi, Zumi Zola Zulkifli langsung mengganti para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penunjukan pejabat pengganti OTT KPK itu dilakukan Zumi Zola Zulkifli, Kamis (30/11). Kepala Biro Humas dan Protokol

Pemprov Jambi, Johansyah kepada wartawan di Jambi, Kamis (30/11) menjelaskan, Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli menunjuk Tetap Sinulingga menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi menggantikan Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan yang terkena OTT KPK.

Kemudian, lanjut Johansyah, staf ahli Gubernur Jambi, Tagor Mulia Nasution ditunjuk menjadi Asisten III Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jambi menggantikan pejabat sebelumnya, Saipuddin yang terjaring OTT KPK. Khusni Djamal ditunjuk menjadi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.

“Sedangkan pengganti Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik yang sudah ditahan KPK di Jakarta direncanakan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, M Dianto. Penetapan M Dianto menjadi Sekda Pemprov Jambi definitif menggantikan Erwan Malik menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri dua hari lagi,”katanya.

Dijelaskan, Gubernur Jambi langsung mengganti kekosongan jabatan yang ditinggalkan para pejabat yang terjaring OTT KPK tersebut mencegah terbengkalainya proyekproyek pembangunan di akhir tahun ini. Penggantian pejabat Jambi terjaring OTT KPK itu juga dilakukan agar roda Pemprov Jambi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemprov Jambi "Guyur" DPRD Rp 6 M untuk Sahkan APBD KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah tiga lokasi di Jambi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. “Siang ini dilakukan penggeledahan di tiga lokasi di Jambi, yaitu kantor DPRD Jambi, kantor Gubernur Jambi, dan kantor Setda Provinsi Jambi, Kegiatan dilakukan sejak pukul 13.30 WIB dan saat ini masih berlangsung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (1/12). Selain Kantor Zumi Zola, penyidik juga melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda. Yakni Kantor DPRD Jambi dan Kantor Setda Jambi. Menurut Febri, penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini. Febri belum bisa mengatakan hasil yang didapat penyidik dari penggeledahan tersebut. “Kegiatan dilakukan sejak pukul 13:30 dan saat ini masih berlangsung,” kata dia. Sebelumnya, Kamis 30 November 2017, penyidik juga mengeledah tiga lokasi berbeda, yakni Kantor PUPR Provinsi Jambi, dan dua rumah tersangka dalam kasus ini yakni Plt Kadis PUPR Arfan (ARN) dan Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik (EM). “Untuk penggeledahan kemarin, Penyidik menyita doku-

men terkait anggaran dan catatan-catatan keuangan,” terang Febri. Total uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut sebesar Rp4,7 miliar. Diduga pemberian uang itu agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun

Anggaran 2018. Sebelumnya, diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov. Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai “uang ketok”.

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov. Pada Selasa (28/11) pagi, anak buah Arfan memberi uang ke Saifudin sejumlah Rp3 miliar. Kemudian Saifudin memberikan uang itu ke beberapa anggota DPRD dari lintas fraksi dengan rincian pem-

berian pertama dilakukan di pagi hari sebesar Rp700 juta, pemberikan kedua di hari yang sama sebesar Rp600 juta, dan pemberian ketiga Rp400 juta. KPK mengamankan Saifudin dan Supriono beberapa saat setelah penyerahan uang Rp400 juta di sebuah restoran di dekat salah satu rumah sakit di Jambi sekitar pukul 14.00 WIB. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Erwan Malik, Arfan, dan Saifudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Supriono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (AC/IN)

Empat Terciduk OTT KPK di Jambi KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan empat orang tersangka suap dalam penyusunan dan pembahasan APBD Jambi tahun anggaran 2018. Mereka dijerat pasca operasi tangkap tangan tim KPK di Jambi dan Jakarta, pada Selasa, 28 November 2017. Adapun keempat tersangka yang dimaksud yakni Anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriyono, Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, Plt Kepala

Dinas PUPR Jambi, Arfan dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi, Saifuddin. “Jadi tersangka SUP diduga sebagai penerima sementara EWM, ARN dan SAI diduga sebagai pemberi,”? kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (29/11). Pada operasi kemarin, ada 16 orang diamankan, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, baru empat orang yang ditemukan bukti-

nya melakukan praktik suap tersebut. Dia menambahkan, dalam kasus ini, tim penyidik KPK juga mengamankan uang sekitar Rp 4,7 miliar. Uang suap dimaksudkan untuk para anggota DPRD yang hadir dalam rapat pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018. “Atau bahasanya uang ketok,” kata Basaria. Menurut dia, sejauh ini belum diketahui ada tidaknya

bukti yang mengarah ke Gubernur Jambi, Zumi Zola. Tapi dia memastikan perkara ini akan terus berkembang. Dirinya pun mengungkapkan terbuka kemungkinan pihak lain yang diduga terlibat akan dijerat KPK terkait kasus ini. “Saat ini tim masih di lapangan. Tentu penyidik akan terus kembangkan. Siapapun terlibat, termasuk kepala daerah, bila ditemukan buktinya, akan diproses,”

ujar Basaria. Terhadap Supriyono, KPK menjeratnya dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan kepada Erwan, Arfan dan Saifuddin, penyidik menyangka mereka dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (AC/IN)

Zumi Zola: Saya Tak Pernah Perintahkan Suap GUBERNUR Jambi, Zumi Zola menegaskan, dirinya tidak pernah memerintahkan secara lisan maupun tulisan terhadap para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberikan gratifikasi atau suap kepada oknumoknum anggota DPRD Provinsi Jambi untuk kepentingan pengesahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2018. “Dugaan suap untuk pengesahan APBD Jambi 2018 yang dilakukan beberapa ok-

num pejabat Pemprov Jambi kepada oknum DPRD Provinsi Jambi, sehingga mereka terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di luar sepengetahuan atau kontrol saya. Saya juga tidak pernah memerintahkan pejabat Pemprov Jambi untuk melakukan suap tersebut,” tegas Zumi kepada wartawan di rumah dinas Gubernur Jambi, Jumat (1/12) sore. Zumi memberikan keterangan pers secara khusus terkait OTT KPK terhadap bela-

san oknum pejabat Pemprov Jambi dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyusul maraknya pemberitaan tidak benar (hoax) mengenai keterlibatan Zumi Zola dalam dugaan suap pengesahan APBD Jambi 2018. Menurut Zumi Zola, dirinya patuh dan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat Pemprov Jambi yang terjaring OTT KPK Selasa (28/ 11). Dia juga sudah memberikan keterangan mengenai dugaan suap pengesahan AP-

BD Jambi 2018 kepada kepada tim penyidik KPK di Jambi. “Seandainya pun saya dipanggil KPK ke Jakarta, saya siap. Mengapa? Karena saya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai pejabat negara harus tunduk pada hukum,”katanya. Zumi Zola menambahkan, dirinya juga berharap proses hukum OTT KPK terhadap oknum-oknum pejabat dan anggota DPRD Jambi cepat tuntas. Dengan demikian tidak ada lagi pemberitaan simpang

siur, berita bohong (hoax) mengenai dugaan kasus suap pengesahan APBD Jambi 2018 dan OTT KPK. Kemudian suasana Jambi juga akan bisa kembali kondusif jika proses hukum OTT KPK terhadap para oknum pejabat dan DPRD Jambi cepat tuntas. Beberapa terakhir ini, lanjut Zumi Zola sangat banyak hoax di media sosial yang mengatakan dirinya dicegah pergi ke luar negeri terkait OTT KPK terhadap sejumlah pejabat Pemprov Jambi. (AC/IN)

Pejabat Dinas PUPR Jambi, Tetap Sinulingga yang ditunjuk menjadi Plt Kadis PUPR Jambi mengatakan, dirinya akan mengikuti arahan Gubernur Jambi agar target pembangunan infrastrutur di Jambi bisa tercapaiakhir tahun ini. Sementara itu Tim Penyidik KPK, Kamis (30/11) menggeledah kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi dan ruang kerja Kadis PUPR Provinsi Jambi, Arfan yang sudah ditahan KPK di Jakarta. (AC/IN)

KPK Cari Tahu Apakah Suap RAPBD Atas Perintah Gubernur Jambi WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan saat ini tim masih berada di lapangan guna mengembangkan operasi tangkap tangan (OTT) anggota DPRD Provinsi Jambi, Selasa (28/11) kemarin. “Jadi perkembangan kasus masih sangat, kemungkinannya masih banyak,” ujar dia, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11) malam. Sementara itu saat disinggung apakah ditemukan bahwa suap tersebut atas perintah Gubernur Jambi Zumi Zola, mengingat hal ini berkaitan dengan RAPBD Provinsi Jambi 2018. Ia mengatakan bahwa saat ini masih mengembangkan hal tersebut. “Ini masah dalam pengembangan apakah ada perintah khusus atau tidak,” kata dia. KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah

SUP yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019. Dan diduga sebagai pemberi adalah itu EWN yaitu PLT Sekretaris Daerah, ARN plt kepala dinas dan SAI asisten daerah 3 semuanya di provinsi Jambi. Pasal yang disangkakan adalah sebagai pemberi, EWN ARN dan SAI pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Lalu sebagai pihak yang diduga penerima SUP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. (AC/IN)

KPK Geledah Dinas PUPR Terkait Suap APBD Jambi KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua tempat di Jambi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan beberapa pejabat dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Pantauan di lapangan, Kamis, tempat yang menjadi lokasi penggeledahan pertama yakni Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di jalan Agus Salim, Kota Baru Jambi. Itu dikarenakan salah satu tersangka dalam dugaan suap memuluskan pengesahan APBD Jambi itu adalah Plt Kadis PUPR, Arfan. Penyidik lembaga anti rasuah dengan mengenakan rompi KPK itu menggeledah ruangan Pelaksana Tugas Kadis PUPR Arfan di gedung utama lantai dua. Kemudian penyidik juga menggeledah ruangan Bidang Bina Marga di gedung belakang lantai dua, dimana Arfan juga menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Selain menggeledah beberapa ruangan di kantor Dinas PUPR itu, KPK juga menggeledah rumah kepala Dinas PUPR, Arfan yang tak jauh dari kantor tempat dia berdinas. Penggeledahan tersebut masih terkait dalam pengembangan kasus tindak pidana korupsi suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, yang melibatkan se-

jumlah pejabat Pemprov Jambi dan anggota dewan setempat. Untuk kepentingan penanganan perkara kasus suap itu, proses penggeledahan pun berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sementara itu, sejumlah penyidik KPK juga tampak membawa berkas dan dokumen dari ruangan penggeledahan itu. Tidak ada satupun penyidik yang memberikan pernyataan. Dalam kasus tersebut, KPK di Jakarta telah menahan empat tersangka, yang diduga sebagai pihak pemberi suap yakni pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin serta pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Arfan. Sedangkan dari pihak legislatif yang telah telah ditahan yang diduga sebagai penerima suap, yakni Supriono anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PAN. Dalam perkara tersebut KPK sebelumnya telah mengamankan total uang dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) pada, Selasa (28/11) itu sebesar Rp4,7 miliar. Diduga pemberian uang suap itu, agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. (AC/IN)

KPK Amankan Rp4,7 Miliar dari Suap APBD Jambi UANG Rp4,7 miliar diduga suap berhasil diamankan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jambi dan Jakarta Selasa (28/11). Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/ 11). “Jadi total uang yang diamankan adalah Rp 4,7 miliar,” ujar dia. Uang tersebut disinyalir berkaitan guna memuluskan pengesahan APBD Jambi tahun 2018. “Jadi istilahnya ini disebut uang ketok?,” kata dia. Dugaan uang tersebut untuk memuluskan RAPBD lantaran

sebelumnya anggota DPRD tidak mau hadir dalam pengesahan jika tak ada uang.? “Dalam hal ini tidak ada jaminan dalam bentuk uang,” kata dia Uang yang bersumber dari sejumlah pihak swasta diserahkan kepada pihak DPRD melalui sejumlah pejabat pemrov Jambi yang notabenya anak buah Gubernur Jambi, Zumi Zola.? “Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati, pencarian uang yang disebut uang ketok. Pencarian dilakukan pada ke pihak swasta yang sebelumnya rekanan Pemrov Jambi,” ujar Basaria.?

Ia menututkan uang itu didapatkan Pihaknya saat mengamankan pihak-pihak terkait. Salah satunya senilai Rp400 juta ditemukan ketika tim KPK menangkap Anggota DPRD Jambi Supriyono dan Asisten III Bidang Administrasi (Asda) atau umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Saifudin. Selain itu ditemukan juga uang sebesar Rp1,3 miliat dari rumah Saifudin.”ARN Plt Kadis PUPR di rumah pribadinya. Dari rumah tersebut tim mengamankan dua koper berisi uang Rp 3 miliar,” kata dia. Sebelumnya juga diduga telah diberikan uang sekitar Rp 1,3 miliar kepada pihak DPRD Jambi.

“SAI memberikan uang tersebut ke beberapa anggota dprd dri lintas Fraksi. Pemberian pertama pagi hari Rp 700 juta, kedua dihari yg saama Rp 600 juta, dan ketiga adalah Rp 400 juta (ditemukan saat tim mengamankan Supriyono dan Saifudin),” terang Basaria. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka terkiat kasus suap tersebut. Salah satunya adalah Anggota DPRD Jambi Supriyono. Selain politikus PAN, lembaga antikorupsi juga menetapkan tiga anak buah Gubernur Jambi, Zumi Zola. Tiga anak buah Zola itu yakni,? Plt Sekda Erwan Malik; Plt Kadis PUPR, Arfan;

dan Asisten III Bidang Administrasi (Asda) atau umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Saifudin. Penetapan tersangka atas pemeriksaan intensif dan gelar perkara terkait OTT tersebut. Dalam OTT itu, tim Satgas KPK mengamankan 16 orang.? Supriyono diduga menerima suap dari pihak Pemprov Jambi. Diduga, suap ini diberikan agar seluruh anggota DPRD Jambi dapat menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018. Atas perbuatan itu, Supriyono yang diduga sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Arfan, Erwan Malik dan Saifuddin yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (AC/IN)


KPK POS

13

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

Suara KPK

KPK Turut Pantau Pengelolaan APBD Jakarta

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Apartemen Disita KPK

Bupati Kukar : Itu Bukan Gratifikasi JAKARTA - Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari, membantah satu unit apartemen miliknya berasal dari hasil gratifikasi. Rita berdalih siap membuktikannya. "Kebetulan itu memang apartemen saya, cuma kan pakai nama orang. Nanti saya buktikan itu bukan gratifikasi," kata Rita usai diperiksa penyidik di Kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/11). Menurut Rita, identitas kepemilikan apartemen masih menggunakan nama orang lain karena apartemen itu disewakan kepada orang lain. Terlebih, klaim dia, posisi apartemen berada di Balikpapan. "Karena itu rumahnya kan di Balikpapan apartemennya. Karena yang namanya itu juga orang yang ngurusin tiket saya, jadi untuk sewa-sewain," kata Rita. KPK sebelumnya mengatakan menerjunkan tim

untuk menggeledah sejumlah tempat terkait kasus yang menjerat Rita. Hal itu dilakukan untuk memburu bukti-bukti kasus dugaan suap dan gratifikasi Poitikus Partai Golkar tersebut. "Ada 11 lokasi yang tersebar di daerah Tenggarong, dan sebanyak sembilan lokasi dan dua lokasi di Samarinda. Lokasi yang digeledah adalah rumah dan kantor milik beberapa orang anggota DPRD," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya. Dari hasil geledah, kata Febri, penyidik menyita sejumlah dokumen penting terkait Rita. Selain itu KPK juga sudah memeriksa sejumlah pengusaha. "Selain dokumen, penyidik juga menyita satu unit apartemen milik tersangka RIW di Balikpapan, yang ditaksir harganya Rp3,6 miliar pada tahun 2013," kata Febri. (VNC/IN)

JK Sebut UU Tipikor Jadi Lemah karena MK JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum terhadap tindakan pemberantasan korupsi, saat ini sudah berkurang kekuatannya jika dibandingkan dahulu. Hal itu disebabkan oleh dikabulkannya uji materi terhadap Pasal 2 dan 3 UU Tipikor oleh Mahkamah Konstitusi pada Januari lalu. "Sebenarnya Undang-Undang Tipikor sekarang ini tidak lagi sekeras dahulu," ujar JK saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, (30/11).

Uji materi mengubah ketentuan dengan redaksi 'dapat merugikan keuangan negara' menjadi hanya 'merugikan keuangan negara'. Dengan demikian, dugaan terhadap suatu tindakan korupsi baru dapat disidik jika korupsi sudah terjadi. Menurut JK, hal itu membuat aparat hukum baru dapat seoptimal mungkin menindak korupsi setelah bukti-bukti tindakan korupsi menjadi begitu kuat. Sebagai tindak lanjut dari perubahan ketentuan itu, JK meminta aparat-aparat pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan meningkatkan kinerjanya supaya tindakan penanganan korupsi tidak hanya dilakukan setelah korupsi terjadi. (IN/BBS)

Fadli Zon Protes

Ada Anggaran Seminar Rp1 Triliun di APBN JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon membanding-bandingkan anggaran renovasi gedung DPR senilai Rp600 miliar dengan anggaran seminar sebesar Rp1 triliun. Dia mengatakan ada anggaran sebesar Rp1 triliun yang hanya digunakan untuk seminar bersama organisasi internasional. "Mau mengadakan seminar Rp1 triliun bersama World Bank enggak ada yang mempersoalkan. Kok ini Rp600 miliar dipersoalkan," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/11). Fadli menjelaskan, gedung DPR adalah milik negara yang juga dikerjakan

oleh pemerintah dan BUMN. Gedung tersebut, kata Fadli, bukan diperuntukkan bagi perseorangan anggota dewan. "Ini kan kebutuhan staf (DPR). Sementara World Bank dan IMF itu apa gunanya? Itu (anggarannya) di Bali tahun depan bulan Oktober dianggarkan Rp1 triliun," jelas Fadli. Sementara diketahui pembangunan gedung DPR sudah ditolak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). DPR lebih disaranakan hanya untuk merenovasi gedung tersebut. (IN/BBS)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengawasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seluruh Provinsi. Tak terkecuali pembahasan APBD DKI Jakarta. "Dari sisi pencegahan, KPK telah menggapai hampir semua provinsi guna mencari tahu bagaimana daerah mengelola pengeluaran dan pemasukan," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (30/11). Menurut dia, lembaga antikorupsi terus berkoordinasi dengan pejabat di seluruh provinsi untuk meminimalisasi terjadinya penyelewengan APBD. "Itu sebabnya ada dialog, bagaimana tata kelola dan kelembagaan di-manage kepala daerah, ada sejumlah saran perbaikan disampaikan," kata Saut. Namun, lanjut dia, jika peringatan yang sudah diberikan KPK tidak diindahkan oleh para pejabat di pemerintahan provinsi, mau tidak mau tim penindakan akan bergerak. "Tapi kalau juga transaksionalnya muncul dan negara rugi, maka dari situ, KPK mencari tahu apakah ada kick

back-nya. Kalau kita bisa buktikan itu, proses berikutnya tentu penindakan," ujar Saut. 1 dari 2 halaman APBD DKI Diketok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 senilai Rp 77,117 triliun resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) DKI Jakarta. "Apakah Raperda APBD DKI disetujui?" ujar Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, pada Paripurna di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/ 11). "Setuju," jawab para anggota Dewan. Prasetio lantas mengetuk palu sebagai tanda disahkan-

nya Perda APBD DKI 2018. "Dengan telah disetujuinya Raperda menjadi peraturan daerah, maka Perda akan diserahkan kepada Gubernur DKI untuk ditindaklanjuti," kata dia. Semula, DPRD dijadwalkan menggelar sidang paripurna pengesahan pukul 11.30 WIB.

PT Duta Graha dan Dudung Divonis Korupsi JAKARTA - Mantan direktur utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi, dipidana 4 tahun dan 8 bulan pidana penjara, denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara dalam perkara korupsi proyek pembangunan rumah sakit khusus di Udayana, Bali, dan pembangunan wisma atlet, Jakabaring, Palembang. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp 250 juta," kata ketua majelis hakim Sumpeno membacakan putusan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/11).

Majelis hakim menyatakan Dudung terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 UU Tipikor. Hakim juga menyatakan DGI terbukti korupsi dengan mengembalikan uang yang dinikmati sebesar Rp 14 miliar dari pengerjaan proyek di Udayana dan Rp 33,4 miliar dari proyek wisma atlet. Dudung tidak dibebankan pidana membayar uang pengganti karena hal itu dibebankan kepada korporasi DGI yang telah ditersangkakan KPK. Kerugian negara

yang timbul dari pengerjaan proyek di Udayana mencapai Rp 25 miliar sedangkan dari pengerjaan wisma atlet mencapai Rp 54 miliar.? Majelis mengabulkan permohonan terdakwa yang memohon pembukaan blokir atas 17 rekening dan pengembalian dua sertifikat tanah milik mantan Dirut PT DGI itu. Vonis tersebut jelas lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 7 tahun penjara dan membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan.

Shelter Kampung Akuarium dan Bukit Duri Sedot Anggaran Rp 21 M JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 telah disahkan dengan nilai Rp 77,1 triliun. Beberapa pos anggaran baru masuk dalam APBD DKI. Salah satunya anggaran pembangunan shelter di kawasan bekas gusuran, yakni Kampung Akuarium dan Bukit Duri. Anggaran pembangunan penataan Kampung Akuarium naik Rp 5 miliar dari usulan awal. Total penataan kawasan tersebut Rp 15 miliar untuk pembangunan 200 unit shelter. "Shelter sifatnya bangunan sementara. Supaya manusiawi di atas bedeng itu ada shelter. Bahan dari beton tipis. Unitnya sama, tapi menaikkan kualitasnya saja. Itu sebenarnya bisa jadi rumah beneran," kata Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan di Jakarta, Kamis (30/11). Selain Kampung Akuarium, anggaran penataan Bukit Duri

masuk pada menit terakhir pembahasan RAPBD DKI 2018 sebesar Rp 6 miliar. Namun, menurut Agustino, pembangunan shelter Bukit Duri terkendala oleh belum adanya lahan kosong di sana. "Saya tinjau lapangan enggak ada tempatnya. Kecuali ada tanah kosong yang mau dijual. Kalau kita beli tanah, apa benar harus beli tanah? Saya enggak mengertilah bagaimana nanti," ujar Agustino Dia mengaku sudah berkeliling Bukit Duri bersama aktivis lingkungan dan perkotaan untuk mencari lahan, tapi belum juga menemukan lokasi untuk shelter. "Saya cari sama Komunitas Romo Sandi, keliling saya pagi sampai siang, nyari lokasi lahan enggak ada," ucapnya. Banyak yang Sakit Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penampungan

sementara atau shelter diperlukan karena banyak warga yang jatuh sakit setelah tinggal di atas puing-puing Kampung Akuarium dan Kunir. "Bahkan selama 1,5 tahun ini sudah meninggal 20 orang karena kondisi perumahan yang tidak sehat. Kita ingin bangunkan shelter sementara, sambil kita membangun kembali permukiman di sana," ujar Anies. Puing-puing bangunan itu sebelumnya diketahui adalah bangunan liar yang sudah digusur Pemprov DKI beberapa waktu lalu. Selain akan membangun kembali Kampung Akuarium, Anies Baswedan juga mengembalikan status kependudukan warga. Bila dulu warga beralamat KTP Kampung Akuarium dicabut alamat dan dihapus RT dan RW-nya, kini domisilnya akan kembali didata sebagai warga Kampung Akuarium.? (IN/BBS)

Paripurna molor selama 2,5 jam lantaran banyak anggota Dewan yang belum hadir. Rincian APBD DKI 2018 adalah pendapatan daerah Rp 66,02 triliun, Belanja daerah Rp 71,16 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp 11,08 triliun, sehingga total APBD DKI 2018 Rp 77,117 triliun.

Terpidana KPK Bongkar Skandal Korupsi Politikus Gerindra JAKARTA - Mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, mengungkapkan uang Rp700 juta yang diberikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Sareh Wiyono, ditujukan untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung (MA). Hal itu dikatakan Rohadi usai jalani pemeriksaan tersangka di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/11). "Dia (Sareh) yang minta urus perkara itu," kata Rohadi dikonfirmasi awak media. Diketahui, uang Rp700 juta ditemukan di mobil Rohadi saat ditangkap penyidik KPK 15 Juni 2016 lalu. Dia mengaku mengambil uang tersebut di apartemen Sareh di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta. "Saya yang mengambil ke apartemen Pak Sareh (waktu itu)," kata Rohadi. Menurut Rohadi, pesanan Sareh berkaitan dengan sengketa tanah di Jakarta Timur. Perkara tersebut juga tengah bergulir di tingkat peninjauan kembali (PK). Namun Rohadi berdalih tahu bagaimana kelanjutan kasus tersebut. Dia pun mengklaim tidak tahu siapa saja majelis hakim yang memegang perkara 'orderan' Sareh tersebut. Sareh sendiri sudah dua kali diperiksa sebagai saksi untuk Rohadi oleh KPK, pada 22 Juli dan 6 Oktober 2016. Namun Politikus Gerindra itu membantah kalau uang Rp700 juta itu untuk pengurusan perkara di MA. Rohadi mengenal Sareh saat masih menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun saat ini, Sareh merupakan anggota DPR. Rohadi merupakan terpidana suap penanganan perkara pedangdut Saipul Jamil. Dia divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia dinilai terbukti menerima suap. Selain suap, Rohadi juga ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dan pencucian uang oleh KPK. Dia dijerat sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Bekasi, terkait pengurusan perkara di MA. Untuk kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rohadi diduga menyamarkan aset-asetnya yang disinyalir didapat dari hasil korupsi. Namun sebagiannya telah disita KPK. (VNC/IN)

KASUS SUAP

KPK Usut Adik Gamawan Dapat Ruko dari Proyek E-KTP JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bakal menindaklanjuti fakta sidang yang membongkar adanya pemberian ruko dari Andi Agustinus alias andi Narogong kepada adik mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Azmin Aulia. Hal itu terungkap setelah Andi selaku terdakwa korupsi e-KTP akhirnya buka suara di hadapan majelis Pengadilan Tipikor Jakarta. "Kami harus follow up

dong, harus kami cross check lagi," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, dikonfirmasi oleh awak media di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (1/12). Menurut Saut, pengakuan seseorang, termasuk terdakwa belum tentu menjadi sebuah fakta. Namun bila dikuatkan oleh bukti lain, barulah menjadi suatu fakta. "Pengakuan belum tentu bisa menjadi sebuah fakta dia harus dibenarkan fakta yang

lain atau oleh sumber yang lain. Jadi sumber-sumber pengakuan seperti itu apalagi dia sudah bersumpah sebelum di dalam persidangan jadi saya pikir itu betul kami akan dalami lebih lanjut semua apa yang dia sebutkan di dalam persidangan," kata Saut. Sebelumnya, Andi Narogong mengatakan uang korupsi proyek e-KTP 2011 mengalir kepada anggota DPR dan pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Salah satu yang ikut

menerima jatah dalam bagibagi fee itu adalah Azmin Aulia, yang merupakan adik kandung mantan Mendagri Gamawan Fauzi. Menurut Andi, Azmin diberi sebuah ruko di Grand Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan. Ruko tersebut diberi kepada Azmin oleh Dirut PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos. PT Sandipala merupakan anggota Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), yang ditunjuk sebagai pelaksana

proyek e-KTP. "Setelah ada pemenang lelang, ruko diberikan kepada Azmin. Itu bekas kantornya Paulus Tanos yang dibalik nama ke Azmin Aulia," kata Andi menjalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 30 November 2017. Andi mengatakan, sejak awal perencanaan proyek eKTP, ia dan pengusaha lainnya sudah diminta kesiapan untuk memberikan fee 10 persen. 5 persen

akan diberikan ke anggota DPR, sementara 5 persen lainnya untuk pejabat Kemendagri. Menurut Andi, setiap anggota konsorsium telah diberikan tugas masingmasing sesuai persentase yang akan diberi kepada pejabat di DPR RI, maupun Kemendagri. Karena Paulus telah memberikan fee kepada Azmin, Andi giliran menyerahkan uang US$1,5 juta kepada Kemendagri. Adapun, persentase fee tersebut diminta secara

langsung kepada Andi dan pengusaha lainnya oleh Irman yang saat itu menjabat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Majelis hakim sempat mengulang pertanyaan kepada Andi soal pemberian ruko kepada Azmin. Sebab di persidangan sebelumnya, Azmin selalu membantah menerima apapun terkait eKTP. "Saya tidak tahu yang mulia, itu keterangan masing-masing," kata Andi. (VNC/IN)


KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

Gampong Selalah Sukses Laksanakan Pemilihan TPG LANGSA - pemilihan anggota tuha peut gampong (TPG) Selalah Kecamatan Langsa Lama yang dilaksanakan dihalaman Kantor Keuchik setempat berlangsung dengan sukses. Para warga sangat antusias untuk mencoblos calon legislatif gampong yang dilaksanakan minggu pekan lalu. Pada pemilihan TPG tersebut masing-masing warga dusun menjagokan kandidatnya untuk menjadi anggota TPG yang mewakili dusun masing-masing. Begitu pula untuk calon TPG perwakilan wanita warga dusun dibolehkan untuk mengusung jagonya masing-masing. Ketua panitia pemilihan TPG selalah Asep Ichwan pada wartawan menjelaskan bahwa kuota anggota TPG selalah sebanyak 7 orang, oleh karena itu pihak panitia memberikan kuota pada masingmasing dusun sesuai dengan jumlah penduduk. Dari empat dusun yang ada, kuota untuk dusun tanjung jati I satu orang yang mewakili TPG, sedangkan calonnya ada dua orang yaitu Wan Faisal dan Efrizal pada pemilihan dimenangkan Wan Faisal. Dusun tanjung jati II juga kuotanya satu orang sedangkan calon ada tiga orang yaitu M Hanafi, Irwansyah dan Didi yang kemudian dimenangkan oleh M Hanafi. Dusun mawar I mendapat kuota dua orang sedangkan calonnya juga dua orang yaitu Syafriadi dan Sofyan STP, maka tidak dilakukan pemilihan dan kedua calon secara aklamasi terpilih menjadi TPG yang mewakili dusunnya. Untuk dusun mawar II juga

mendapat kuota dua orang dan calonnya ada tiga yaitu Paiman, Yusrizal dan Murdiansyah pada pemilihan dimenangkan oleh Paiman dan Yusrizal sedangkan Murdiansyah dengan sendirinya tersisih untuk duduk di kursi TPG. Selanjutnya dari perwakilan wanita diberikan kuota satu orang sedangkan calonnya ada tiga orang yaitu Endang Asmarani, Diah Suprapti dan Eni Maria yang unggul memperoleh suara terbanyak Endang Asmarani. Pada pemilihan tercatat daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1700 orang dan pemilih yang hadir mencoblos 1208 pemilih. Demikian penjelasan ketua panitia pemilihan TPG selalah Asep Ichwan pada wartawan usai acara pemilihan. Sementara itu, secara terpisah Keuchik Selalah Kecamatan Langsa Lama M Zakir kepada koran ini mengatakan, pemilihan TPG sudah ada aturan mainnya melalui peraturan Walikota Langsa, jadi pihak panitia melaksanakannya sesuai aturan yang ada. Selain itu Keuchik Zakir mengucapkan terima kasih kepada warganya yang telah berperan aktif untuk menyukseskan dalam rangka pemilihan TPG tanpa ada kendala apapun, ini berarti warga kami yaitu warga selalah telah matang dalam berdemokrasi. Mudah-mudahan usai dilantik nantinya para legislatif desa tersebut dapat bersinergi dalam bekerja dengan eksekutif desa dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya guna untuk kemajuan gampong selalah yang kita cintai ini, ungkap Zakir. (YAN)

Peringatan Hari Guru ke-72 Kecamatan Bosar Maligas SIMALUNGUN - Peringatan Hari Guru ke.72 kecamatan Bosar Maligas diperingati Kamis (30/11) yang di pusatkan di lapangan bola kaki kebun Sei Mangkei. Acara tersebut mengambil Tema Membangkitkan kesadaran kolektip Guru dalam meningkatkan disiplin dan etos kerja untuk penguatan pendidikan berkarakter. Kepala UPTD pendidikan kecamatan Bosar Maligas A.Raup Spd, mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas dedikasi, komitmen dan segala ikhtiar yang telah dilakukan para Guru dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa. pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 72.Mari kita semua sebagai Guru dalam mendidik siswa di

sekolah menerapkan disiplin dan menjadi guru yang mempunyai prilaku yang baik. hingga dapat dicontoh oleh peserta didik. Guru adalah seorang panutan dan contoh di tengah masyarakat. Ketua PGRI Kec kec.Bosar Maligas Rospita pakpahan spd menyebutkan hari guru ini seharusnya jatuh pada sabtu untuk lebih semarak semua Guru bersedia membuat acara ini dibuat pada satu tempat yakni di lapangan bola Sei Mangkai ini. Begitupun masing masing sekolah sudah memperingatinya. Hadir pada Acara peringatan hari guru tersebut kapolsek Bosar Maligas AKP.M. Siregar. Camat yang diwakili sekcam Binsar Sirait Dan Ramil Bosar Maligas kepala Sekolah se kecamatan Bosar Maligas. (SIRAIT)

DPRD Setujui R.APBD 2018 TEBINGTINGGI - DPRD Tebing Tinggi telah menyetujui R.APBD Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutkan ditingkatkan menjadi Perda, dan segera disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan. Kamis (30/11) dihadiri Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan, unsur FKPD, Pimpinan OPD, Camat dan Lurah. Adapun R. APBD yang disetujui terdiri dari Pendapatan sebesar Rp.693.435. 985.685. PAD.Rp.104.843. 008.000, Dana transfer Rp. 547.815.047.000 dan lain-lain Pendapat Daerah Rp. 40.777. 430.685. Untuk Belanja sebesar Rp.797.036.115.685 yang terdiri dari Belanja tidak langsung Rp. 335.789.133.113, dan Balanja langsung Rp. 461.246.982.571 Persetujuan disampaikan fraksi-fraksi melalui pendapat akhirnya melalui juru bicaranya F. Partai Demokrat Zainal Arifin Tambunan, F. Golkar Asnawi Mangku Alam. F. Persatuan Bangsa Mulyadi, F. Nurani Bersatu oleh Hj. Sofyani Tambunan dan F. Gerindra disampaikan Adlan Lubis. Dalam penyampaian pendapat akhirnya masing-masing fraksi menyampaikan saran yang pada prinsipnya sangat mendukung program pembangunan yang dilaksanakan diantaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan

dan peningkatan UKM dan UMKM terus di tingkatan Sebelum digelarnya sidang penyampaian pendapat akhir, pimpinan sidang M. Yuridho Chap didampingi Wakil Ketua terlebih dahulu menggelar pengesahan 17 Ranperda untuk disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang disampaikan Wakil Ketua Pembentukan Ranperda Fahmi Tanjung. Kesepakatan bersama tersebut ditanda tangani Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan dengan Ketua DPRD Tebing Tinggi M. Yuridho Chap. Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD yang tidak mengenal lelah dalam pembahasan R. APBD sejak dari awal sampai akhir. Dan terima kasih kepada masing-masing komisi yang dalam rapat-rapat pembahasan dengan mitranya dari eksekutif begitu serius menanggapi dan memberikan masukan dan itu semua akan menjadi perhatian serius kami. Kepada segenap pimpinan OPD saya minta untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk segera melaksanakan hasil R. APBD setelah disyahkan, tidak akan ada arti apa-apa jika tidak segera direalisasikan buat kemaslatan masyarakat, katanya. (RS)

SUMUT/ACEH

11 Bulan Tidak Gajian

Guru Honorer Unjuk Rasa ke DPRD Madina PANYABUNGAN - Kami bukan saja pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kami sudah menjadi pahlawan tanpa gaji. Itulah yang kami alami sekitar 322 guru honorer di Kab. Mandailing Natal. 11 bulan tidak pernah gajian, begitupun kami tetap bersabar mendidik anak bangsa”. Hal itu dikatakan salah seorang juru bicara perwakilan guru honorer di hadapan anggota DPRD Madina saat di terima untuk menyampaikan aspirasi karena 11 bulan tidak pernah terima gaji. Ditambahkannya, hati kami semakin perih ketika anak-anak kami meminta jajan. Selama ini untuk biaya rumah tangga dan transportasi ke sekolah terpaksa kami mengutang kesana kemari. Kami tidak menyalahkan Dinas Pendidikan Madina, tapi tolong perjuangkan nasib guru

Guru honorer sedang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Madina. honor ini. Sedangkan salah seorang perwakilan guru honorer, Desi Purnama menyampaikan, beberapa hari lalu pihaknya sudah menjumpai UPT Dinas Pendidikan Padang Sidempuan sebagai perwakilan Dinas Pendidikan Provsu. Dari situ dapat informasi bahwa SK guru akan diterima Desember dengan nilai pembayaran honor Rp.40/ jam. Sedangkan honor yang akan dibayarkan

bulan Juli – Desember 2017. Dikatakan Desi Purnama, setelah dihitung-hitung besaran honor 40 jam itu Rp.450.000 –Rp.500.000. Angka ini tergolong cukup kecil dibandingkan honor sebelumnya yang mencapai Rp.1.000.000. Apakah penurunan menjadi Rp.450.000 ini realistis, tanyanya kepada anggota DPRD Madina. Ditambahkannya, kalau memang honor yang dibayarkan hanya bulan

Juli-Desember, lantas honor bulan Januari–Juni 2017 bagaimana. Apakah yang enam bulan itu tidak dibayar atau raib begitu saja. Kami minta kepada anggota DPRD Madina agar segera membantu kami menuntaskan masalah honor ini. Perwakilan Dinas Pendidikan Madina, Dollar Afrianto menyampaikan, Pemkab Madina dalam hal ini telah menganggarkan pembayaran honor ini berupa bentuk hibah dalam APBD Madina sebesar Rp.3,8 M. Masalahnya, sampai saat ini belum keluarnya SK honorer dari Provinsi, sehingga dana hibah tersebut belum bisa diambil dari APBD Madina. Pihaknya dari Dinas Pendidikan Madina sudah berulang kali koordinasi dengan pihak Provsu, namun belum tuntas. Sedangkan anggota DPRD Madina, Bahri Efendi Hasibuan mengusulkan agar membentuk Tim untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab, banyak sekali masalah yang harus dituntaskan, mulai dari honor yang belum dibayarkan sebanyak 11 bulan, sampai nasib guru honorer ini di tahun tahun berikutnya. (TH)

Walkot Medan Apresiasi Bimtek Simda BMD MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengapresiasi dan menyambut positif digelarnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Sistem Infomasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah (BMD) 2.0.7.9 Rilis Terbaru dan Penyusunan Saldo Awal Neraca Barang Milik Daerah di Hotel Soechi International Medan, Rabu (4/5). Bimtek ini dinilai Wali Kota sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan pemko Medan, khususnya pengelolaan barang milik darah. Wali Kota berharap melalui bimtek ini, terjadi proses transfer of skill dan knowledge sehingga dapat meningkatkan kemandirian Pemko Medan dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Dikatakan Wali Kota, pengelolaan barang milik daerah serta penyusunan saldo awal neraca barang milik daerah sangat tergantung dengan kualitas serta kerja para pengurus barang sesuai dengan Permendagri

No.19/2016 tentang Pedomanan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di samping itu sistem dan prosedur pengelolaann barang harus terintegrasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga begitu masalah muncul dapat diatasi. Oleh karenanya tegas Wali Kota , tidak hanya seluruh pengurus barang, pimpinan OPD selaku pengguna barang harus paham dengan tupoksinya serta berkontribusi terhadap tersedianya SDM apratur yang dapat melaksanakan penatausahaan barang milik daerah secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kepada peserta bimtek yang terdiri dari pengelola dan pengguna barang milik daerah di setiap OPD, Wali Kota minta dapat menjalankan tugasnya dengan pengetahuan dan profesionalitas. Guna mewujdkan hal itu, Wali Kota minta para peserta benar-benar memanfaatkan momen bimtek tersebut. “Untuk itulah saya minta kepada

seluruh peserta agar dapat mengikuti bimtek ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat diaplikasikan dan dilaksanakan dalam upaya peningkatan kinerja di instansi masing-masing,” kata Wali Kota diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Setdakot Medan Irwan Ritonga. Kapada nara sumber, Wali Kota agar dapat mentransferkan maupun mentransformasikan ilmu yang dimiliki kepada seluruh peserta. “Semoga ilmu yang ditransferkan dapat diserap dengan baik oleh seluruh peserta dan selanjutnya diterapkan dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik di lingkungan Pemko Medan,” harapnya. Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini diikuti 595 orang pejabat penatausahaan pengguna barang serta pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. Tujuannya bimtek ini digelar

untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna pembantu tentang pengelolaan BMD sesuaI Permendagri No.19/2016 dan Tata Cara Penginputan Saldo Awal tahun 2017 dengan menggunakan SIMDABMD 2.0.7.9 Rilis Terbaru. Dalam bimtek ini, para peserta akan diberikan materi meliputi teori tentang pengelolaan barang milik daerah sesuai Permendagri No.19/ 2016. Kemudian, instalasi, updating dan pengenalan menu-menu pada aplikasi SIMDA-BMD 2.0.7.9 Rilis Terbaru serta transfer knowledge atas cara meng-entry data aset dengan aplikasi Simda-BMD. Sedangkan sebagai nara sumber dalam bimtek ini, didatangkan 4 orang dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut dan 2 orang praktisi pengelolaan barang miluk daerah. (VIN)

Dzulmi Edin Buka PPID OPD MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Edin S MSi diwakili Kadis Komuniaksi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan Zain Noval membuka membuka acara Pembinaan dan Operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan di hotel Grand Kanaya Jalan Darusalam Medan, Kamis (30/11). Dalam sambutan tertulisnya, Wali Kota mengatakan, informasi juga merupakan kebutuhan setiap manusia untuk proses pengembangan diri dan kehidupan sosial. Informasi yang valid juga sangat penting untuk ketahanan nasional suatu bangsa. “Jadi kesempatan memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia. "Apalagi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting bangsa demokratis," kata Noval. Dihadiri Sekretaris Dinas Kominfo Mansursyah SSos MAP dan diikuti ratusan peserta dari perwakilan kelurahan, kecamatan, dan OPD jajaran Pemko Medan itu, Walikota selanjutnya mengungkapkan, ne-

gara telah mengatur mengenai keterbukaan informasi publik melalui UU No. 14 Tahun 2008. Dikatakannya, kehadiran UU itu antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi publik sehingga keterlibatan masyarakat dan media dalam proses penentuan kebijakan publik akan semakin tinggi. "Partisipasi seperti ini tentu mengharuskan tersedianya informasi yang validitasnya bisa dipercaya," jelasnya.

Melalui kesempatan itu juga, Kadis Kominfo menyanpaikan, saat ini seluruh OPD di jajaran Pemko Medan sudah memiliki PPID, hanya saja belum berjalan dengan maksimal. "Awal Januari 2018 ini diharapkan semua PPID di jajaran Pemko agar berjalan dengan maksimal. Dan kegiatan ini salah satu upaya kita menambah pengetahuan dan wawasan soal PPID," jelasnya. Sebelumnya, Ketua Pelaksana Kegiatan, Hendra Syahputra Lubis

SE MM menyebutkan, kegiatan ini bertujuan agar jajaran Pemko Medan mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu untuk membangun mekanisme di badan publik untuk mengelola dan menyediakan informasi publik dengan membentuk pusatpusat layanan informasi di masingmasing lembaga badan publik serta penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini Wakil Ketua Komisi Informasi Sumut, Robinson Simbolon dari Komisi Informasi dan Ketua Ombusdman Sumut, Abyadi Siregar. Sedangkan moderator Drs Harunsyah MAP yang merupakan Kabid Statistik Dinas Kominfo Medan. Abyadi memaparkan soal layanan informasi publik dari kaca mata pelayanan publik. Sedangkan Robinson Simbolon menerangkan soal keterbukaan informasi publik, berbagai mekanisme permintaan informasi publik, juga tentang sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi (KI) Sumut. (VIN)

Pengembangan RSUD Dr Pirngadi Gunakan Skema KPBU MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menandatangani Kesepakatan Induk Fasilitas Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) RSUD Dr Pirngadi Medan dengan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementrian Keuangan Republik Indonesia Robert Pakpahan di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/11). Penandantanganan kesepakatan ini dilakukan Wali Kota didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Wirya Alrahman di sela-sela acara Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2017 yang mengusung tema “A

New Way, A New Opportunity”. Dijelaskan Wali kota, pengembangan RSUD Dr Pirngadi dengan menggunakan skema KPBU ini merupakan suatu terobosan baru bagi pemerintah daerah, termasuk Pemko Medan. Dengan sistem ini, jelasnya, pemerintah daerah bisa membangun fasilitas umum di bidang kesehatan dengan tidak membebankan kepada APBD. “Artinya dana APBD tentunya dapat dimanfaatkan untuk programprogram lainnya. Itu sebabnya kita menggunakan skema KPBU ini untuk pengembangan RSUD Dr Pirngadi,” kata Wali Kota. Pengembangan RSUD Dr Pir-

ngadi ini dilakukan, papar Wali Kota, guna memberikan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas kepada masyarakat baik berpenghasilan tinggi maupun rendah sehingga menjadi subsidi silang dengan lebih mengoptimalkan fungsi sosial rumah sakit. Menurut Wali kota, adapun pengembangan yang akan dilakukan nanti dengan membangun gedung baru di salah satu sisi lokasi rumah sakit. Kemudian merenovasi gedung eksisting namun tanpa menghilangkan ciri khas arsitektur herritage yang ada. Pasalnya bilang Wali Kota, RSUD Dr Pirngadi dibangun oleh pemerintah Kolonial Belanda. Itu sebabnya

sebagian bangunannya merupakan herritage yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga harus tetap dipertahankan. ”Di samping itu pengembangan yang kita lakukan akan diikuti dengan pengadaan alatalat kesehatan. Hal ini sangat penting untuk mendukung operasional RSUD Dr Pirngadi,” jelasnya. Usai penandatanganan kesepakatan dilanjutkan dengan diskusi dengan tema Penyiapan Proyek KPBU. Diskusi ini sebelumnya diisi dengan pemaparan Fasilitas PDF (Fasilitas Penyiapan Proyek) yang disampaikan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. (VIN)


KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

Diklat Penatausahaan Aset/ Barang Daerah Kota Medan MEDAN - Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin diwakili Kepala BKDPSDM Kota Medan Lahum SH, MM membuka Diklat Penatausahaan Aset/Barang Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Medan, Senin (27/11) di Hotel Grand Kanaya Medan. Walikota mengingatkan aparaturnya agar berhati-hati dalam pengelolaan aset dan barang milik daerah, karena sampai saat ini pengelolaan aset dan barang masih menjadi masalah yang serius di hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Medan. Untuk itu dirinya meminta aparaturnya untuk mengikuti diklat ini dengan serius agar indikator baik dari penatausahaan aset dan barang dapat terpenuhi. "Saya minta ini menjadi perhatian kita bersama, karena penatausahaan aset/ barang akan berpengaruh pada pelaporan keuangan pemda," kata Walikota. Ia juga mengajak aparaturnya untuk berkomitmen dan meningkatkan motivasi pegawai dan instansinya da-

lam mendukung upaya Pemko Medan untuk kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemko Medan. "Gunakan standar acuan dan prosedur berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang secara material menyimpang dari standar dan peraturan yang ada. Sementara itu, panitia penyelenggara, Kabid PSDM, Harun Sitompul menyebutkan, Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengurus barang dan pejabat penatausahaan barang agar mampu menatausahakan barang milik daerah dengan baik. Diklat ini sendiri diselenggarakan 27 November - 8 Desember mendatang, dimana akan diikuti 160 orang ASN yang menjadi pengurus barang pada instansi serta akan dibagi 2 gelombang. Sedangkan untuk narasumber berasal dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Kantor Pengamanan Kekayaan dan lelang. (VIN)

tentu menuntut pejabat eselon III untuk memiliki kemampuan yang tinggi dalam memimpin jabatan struktural dan fungsional dibawahnya, termasuk pemangku kepentingan lainnya agar dapat memotivasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di kota Medan," kata Ikhwan Habibi. Atas dasar tersebut lah, Ikhwan Habibi mengaku sangat mengapresiasi atas terselenggaranya diklat ini sekaligus mengucapkan selamat kepada para peserta Diklat Kepemimpinan III Angkatan XIV yang telah menyelesaikan program belajarnya. "Saya ucapkan selamat kepada bapak ibu peserta diklat karena telah menjalani seluruh agenda diklat dengan baik dan lancar, saya harap kedepannya para peserta semakin memiliki kemampuan visioner stratejik, peka terhadap perkembangan pembangunan dan mampu mengelolah kebijakan dalam menghadapi setiap tantangan, "harap Ikhwan Habibi. (VIN)

Wali Kota Dinobatkan Warga Kehormatan FSKN MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dinobatkan menjadi warga kehormatan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). Penobatan ini dilakukan karena Wali Kota dinilai sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap kebudayaan nusantara. Penyematan pin ini dilakukan langsung Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara diwakili Dr Hari Gondo Prawiro dari Kerajaan Kutai Kartanegara pada acara jamuan makan malam Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Senin (27/ 11) malam. Penobatan ini disaksikan Dewan Kerajaan FSKN pemangku Sultan Deli Tengku Hamdi Osman Deli Khan, mewakili Gubsu, para raja dan sultan dari seluruh nusantara, termasuk jiran Malaysia serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. Dihadapan seluruh peserta jamuan makan malam, Wali Kota mengucapkan terima kasih atas penobatannya menjadi warga kehormatan FSKN. Dikatakannya, kepedulian itu dilakukannya semata-mata sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan nusantara. Itu sebabnya Wali Kota mengaku sangat mendukung penuh digelarnya Festival Keraton Nusantara di Istana Maimun yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo, Minggu (26/11). Di samping

KPU Sumut : Pilgubsu 2018 Tanpa Paslon Perseorangan MEDAN - Pemilihan Gubernur Sumatera utara (Pilgubsu) 2018 mendatang dipastikan tanpa pasangan calon (Paslon) dari jalur perseorangan (independen). Pasalnya hingga ditutupnya pendaftaran tak satupun calon perseorangan yang menyerahkan berkas dukungannya ke KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. ”Sesuai dengan tahapan pendaftaran penyerahan syarat dokumen calon perseorangan yang dimulai 2226 November 2017 hingga Pukul 24.00 WIB ternyata tidak ada satupun Paslon yang datang menyerahkan dokumen syarat dukungan tersebut. Artinya tidak ada calon perseorangan yang mendaftar,” kata Ketua KPU Sumut Mulia Banurea

kepada wartawan di kantornya, Senin (27/11). Mulia yang didampingi 4 komisioner lainnya yakni Ir Benget Manahan Silitonga,Yulhasni,Nazir Salim Manik dan Iskandar Zulkarnain menegaskan karena tidak adanya pendaftaran dari calon perseorangan. Maka Pilgubsu 2018 mendatang tidak ada diikuti oleh calon perseorangan,” kata Mulia. Mulia juga mengaku kalau sebelumnya sudah ada 2 orang bakal calon (Balon) perseorangan yang mengambil username dan password Aplikasi Pencalonan (SILON) ke KPU Sumut. Kedua Balon tersebut yakni Ir Abdon Nababan dan Rahmat Ilham Manurung,SE beserta pasangannya Parlin,SE. Namun kedua calon perseorangan tersebut juga tidak menyerahkan dokumen syarat dukungan hingga batas waktu pengumpulan pada Minggu (26/11) pukul 24.00 WIB. Padahal, sebelum pembukaan waktu pendaftaran KPU Sumut telah menyebarkan informasi pendaftaran

bakal calon perseorangan ini melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial. Selain itu juga diadakan sosialisasi dan pertemuan dengan pasangan calon sebanyak 3 kali. Mulia menambahkan, selain persiapan yang matang, KPU Sumut juga telah siap sedia menunggu bakal calon perseorangan sejak 22- 26 November. Seluruh anggota KPU Sumut beserta seratus mahasiswa dari Universitas HKBP Nommensen dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai tim verifikasi telah bersiap di stan dan tenda yang disediakan KPU mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Meskipun demikian lanjutnya, pada hari terakhir seluruh anggota KPU, tim verifikasi, dan Bawaslu juga standby menunggu pendaftar dari calon perseorangan hingga pukul 24.00 WIB di Kantor KPU Sumut. Setelah tenggat waktu pendaftaran yang ditentukan berakhir pada pukul 24.00 WIB, tidak ada satu pun calon perseorangan yang menyerahkan berkas syarat dukungan ke

KPU Sumut. Begitu juga dengan dua pasangan calon perseorangan yang telah mengambil username dan password SILON. “Maka, dengan ini KPU Sumut mengumumkan kepada masyarakat bahwa Pilgubsu 2018 tidak akan diikuti oleh bakal pasangan calon perseorangan,” tutup Mulia. Sementara itu anggota Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga juga menerangkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bakal pasangan calon perseorangan harus didukung minimal 765.048 pendukung dan harus tersebar minimal di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Dukungan tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. “Penyerahan dokumen syarat dukungan calon ini dibuka dari 22 hingga 26 November 2017 di Kantor KPU Sumut. (VIN)

Pelaksanaan Kirab Budaya Lancar dan Sukses

Walikota Medan Tutup Diklat Kepemimpinan MEDAN - Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Ikhwan Habibi Daulay, SH, M.Hum, secara resmi menutup diklat kepemimpinan tingkat III angkatan XIV tahun 2017 di gedung P4TK, Jln Setia Budi, Kec. Medan Helvetia, Kamis (30/11). Penutupan Diklat ini ditandai dengan pelepasan bed tanda peserta secara simbolis oleh Ikhwan Habibi Daulay didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Setda Kota Medan, Lahum, SH,.MM. Dalam sambutan Walikota Medan yang dibacakan oleh Ikhwan Habibi mengatakan pejabat struktural eselon III memainkan peranan yang menentukan dalam menangani isu-isu nasional strategis yang memerlukan peranan lintas lembaga atau wilayah, serta di tuntut untuk mampu meningkatkan kinerja sektor atau wilayah yang dipimpinnya melalui penetapan visi atau arah kebijakan sektor dan wilayah yang tepat. "Tugas yang penting ini

SUMUT

itu Pemko Medan juga rutin melaksanakan kegiataan keagamaan, kebudayaan serta kesenian. “Tujuan dari kegiatan ini digelar selain melestarikan kebudayaan dan keseniaan, juga untuk lenih meningkatka lagi sifat toleransi, kerukunan umat serta menjaga harmonisasi sosial di Kota Medan yang kita cintai bersama ini,” kata Wali Kota. Untuk itu Wali Kota menyampaikan ucapan terima kasihnya atas ditetapkannya Kota Medan sebagai tuan rumah digelarnya Festival Keraton se-Nusantara. Melalui festival itu, Wali kota mengatakan nilai-nilai budaya dapat dilestarikan, begitu juga dengan nilai-nilai kerukunan. “Saya memberikan apresiasi kepada semua yang mendukung penyelenggaraan Festival Keraton seNusantara. Melalui festtival ini, saya berharap nilai-nilai budaya dapat dilestarikan. Di samping itu kerukunan dan kedamaian di Kota Medan akan lebih meningkat lagi di Kota Medan,” ungkapnya. Yang lebih penting lagi tambah Wali kota, masyarakat semakin tercerahkan akan pentingnya kebersamaan, saling menghormati dan menghargai antar sesama maupun antar etnis (suku). Dengan demikian masyarakat semakin mencintai budayanya senditri, termasuk mencintai Kota Medan. (VIN)

MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengaku sangat puas karena pelaksanaan kirab budaya yang digelar sebagai salah satu rangkaian acara pernikan putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu Siregar dengan Bobby Afif Nasution dari halaman Medan International Convention Centre (MICC) hingga Komplek Bumi Hijau Regency, Taman Setia Budi Indah berlangsun sukses dan lancar, Minggu (26/11). Apalagi ribuan warga Kota Medan menyaksikan langsung kirab budaya yang berlangsung mulai pukul 09.45 WIB tersebut. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi, terbukti mulai pukul 06.00 WIB, warga mulai berdatangan memenuhi bahu jalan yang akan dilintasi kereta kencana membawa Bobby dan Kahiyang bersama Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi beserta sang putra Kaesang. Selain tujuh kereta kencana, kirab budaya ini juga melibatkan 17 andong. Selain Wali Kota Medan bersama istri, Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin SH, iring-iringan andon ini juga membawa Pangkostrad Letjen TNI Edi Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Sumantri, Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpaw, Gubsu Ir H T Erry Nurani serta keluarga Bobby. Kirab budaya ini semakin menarik dengan kehadiran gadis cantik berbusana daerah yang tidak pernah lepas menebar senyum sepanjang jalan. Ditambah lagi dengan kehadiran puluhan beca bermotor yang membawa pasangan penumpang mengenakan pakaian daerah yang ada di Sumut. Iring-iringan ini semakin menarik karena Pasmpampers yang mengawal kereta kencana Presiden Jokowi beserta istri mengenakan pakaian daerah Jawa. Tingginnya antusiasme masyarakat menyaksikan kirab budaya ini, selain kali pertama digelar di Kota Medan, juga tak terlepas karena ke-

inginan masyarakat ingin melihat langsung orang nomor satu di Indonesia yang selama ini terkenal sangat merakyat tersebut pada momen spesial ini. Sudah itu lagi 7 kereta kencana ini didatangkan langsung dari Kota Solo sehingga semakin menarik perhatian masyarakat untuk menyaksikannya. Selama kirab budaya berlangsung, masyarakat terus melambaikan tangan sambil mengelu-elukan Presiden Jokowi. Suasana semakin meriah lagi, sebab Presiden beserta istri serta Kaesang terus membagibagikan goodie bag berisikan souvenir kepada seluruh masyarakat yang memenuhi bahu kanan dan kiri Jalan Ring Road hingga sampai di lokasi pesta kediamanan Bobby Nasution. Prosesi kirab budaya ini berjalan dengan lancar, tak ada sedikit pun hambatan yang mengganggu. Rute kirab budaya yang ditaksir berjarak hampir 3 kilometer itu ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit. Selama kirab budaya ini berlangsung, masyarakat pun ‘tumpah’ di sepanjang rute jalan yang dilalui. Mereka pun mengabadikan momen langka ini melalui kamera maupun ponselnya masing-masing. Pasalnya, se-

lama ini warga sangat sulit bisa dekat langsung dengan Presiden beserta keluarga. Usai kirab budaya, acara dilanjutkan dengan resepsi. Bobby dan Kahiyang mengenakan pakaian adat Tapanuli Selatan, sedangkan pelaminan dipenuhi dengan properti yang juga kental bernaunsa Tapanuli Selatan, termasuk pajangan aneka ulos. Kedua mempelai didampingi Presiden Jokowi beserta istri dan ibunda Bobby dan keluarga pun menerima ucapan selamat dan doa dari seluruh undangan yang hadir usai melaksanakan Shalat Dzhuhur. Sementara itu Wali Kota mengaku sangat puas, sebab prosesi kirab budaya berjalan dengan lancar dan sukses. “Alhamdulillah, pelaksanaan kirab budaya telah selesai seperti yang kita harapkan. Yang menggembirakan lagi, antusiasme masyarakat mengikuti dan menyaksikan kirab budaya ini cukup tinggi. Semua ini tidak terlepas berkat kerja sama semua pihak, termasuk dukungan penuh seluruh warga Kota Medan,” kata Wali Kota. Dikatakan Wali kota, suksesnya pelaksanaan kirab budaya ini menunjukkan warga Kota Medan sangat

antusias dan menyambut hangat penikahan putri tunggal Presiden Jokowi tersebut. Di samping itu juga membuktikan Kota Medan yang selama ini dikenal sebagai miniaturnya Indonesia itu benar-benar aman dan kondusif meski warganya multikultural. “Sukses pelaksanaan kirab budaya ini tentunya sangat positif bagi Kota Medan. Sebab, hampir semua mata penduduk Indonesia menyaksikan pelaksanaan kirab budaya karena ditayangkan live oleh media televisi. Tentunya ini membantu mempromosikan bahwa Kota Medan sangat aman dan kondusif, sudah itu seluruh warganya sangat familiar untuk menyambut siapa saja,” ungkapnya. Selain berjalan dengan lancar dan sukses, Wali Kota pun mengaku gembira karena acara ngunduh mantu ini, termasuk kirab budaya berdampak positif dengan geliat perekonomian di Kota Medan. Selain tingkat hunian hotel-hotel meningkat padat dan banyak yang penuh, para tamu yang hadir dari penjuru tanah air tentunya juga berbelanja baik souvenir maupun kuliner yang ada di Kota Medan. Ungkapan Wali Kota ini diamini Ketua Himpunan Pengusana Muda Indonesia (HIPMI) Sumut Akbar Himawan Bukhari. Diakuinya, tingkat hunian hotel di Kota Medan meningkat tajam menyusul acara ngunduh mantu putri Presiden Jokowi, Kahiyang dengan Bobby baik hotel berbintang yang ada di inti Kota Medan maupun pinggiran. Menurut Akbar, dua hotel miliknya yakni Saka Hotel di Jalan Ring Road dan Grand Saka Jalan Gajah Mada dipenuhi tamu dari luar Kota Medan menyusul acara ngunduh mantu tersebut. “Peningkatan terjadi jelang seminggu acara ngunduh mantu berlangsung, baru benarbenar penuh tiga hari jelang ngunduh mantu tepatnya mulai Jumat (24/ 11),” jelas Akbar. (VIN)

Musda REI Diharapkan Lahirkan Developer Yang Tangguh MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menghadiri pembukaan Musda XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara di Ballrom Hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (27/11). Musda ini merupakan pesta demokrasi seluruh keluarga besar REI Sumut yang nantinya melahirkan program-program untuk kemajuan organisasi ke depannya. Selain Wali Kota, Musda yang dibuka Plt Sekda Provinsi Sumut Ibnu S Hutomo juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, Mantan Menteri Perumahan Cosmas Batubara, Ketua DPP REI Sulamiman Sumawinata, Ketua DPD REI Sumut Andi Atmoko Panggabean serta kelurga besar REI Sumut. Diharapkan Wali Kota, Musda yang mengusung tema, “Sinergi REI Sumut Bersama Pemerintah Daerah Mewujudkan Program Pembangunan Rumah Rakyat” hendaknya harus menjadi tanggung jawab moral untuk sebisa mungin diwujudkan oleh seluruh pengembang yang tergabung dalam REI Sumut. Apalagi papar Wali kota, sudah 34 tahun para pengembang me-

langkah bersama dalam wadah organisasi profesi tersebut. “Pasti sudah banyak suka duka yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Namun dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, saya yakin tidak ada masalah yang tidak dapat dihadapi bersama,” kata Wali kota. Untuk itu melalui Musda ini, Wali Kota akan melahirkan kepengurusan yang hebat dan kuat sehingga mampu menghasil program-program yang akan menjadikan REI Sumut lebih baik lagi ke depannya. Di samping itu juga dapat menjadi jawaban atas segala masalah dan tantangan yang dihadapi REI Sumut selama ini. “Jika seluruh anggota dan pengurus mampu bersinergi menyatukan hati, jiwa dan pikiran, insya Allah DPD REI Sumut akan mampu

menjadi jauh lebih hebat dan mencapai yang jauh lebih besar dari yang pernah dicapai selama ini,” harap Wali Kota. Sebelumnya Ketua DPD REI Sumut Andi Atmoko Panggabean mengatakan, pembukaan Musda REI Sumut ini turut dihadiri sejumlah pengurus DPD REI se-Indonesia. Kehadiran itu tidak terlepas untuk memberikan dukungan sehingga pelaksanaan Musda XI REI Sumut berjalan lancar dan sukses. “Musda ini merupakan pesta demokrasi keluarga besar REI Sumut. Melalui Musda ini, kita akan menentukan tujuan REI Sumut ke depannya. Untuk itulah dalam Musda ini, kita harapkan akan lahir program-program yang akan memajukan DPD REI Sumut ke depannya,”

ungkap Atmoko. Di samping itu lagi tambah Atmoko, melalui Musda ini dapat melahirkan developer-developer yang tangguh dan tidak kalah dengan para developer dari DPD REI lainnya di Indonesia. “Kita tidak boleh kalah, sudah itu kita harus bisa sejajar dengan pemerintah daerah dan bisa memberikan masukanmasukan pembangunan. Intinya REI Sumut harus menjadi tuanb rumah di Sumut!” tegasnya. Selanjutnya kepada Wali kota Medan, Atmoko juga berharap minta dukungannya, terutama dalam pengurusan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB). Dia berharap pihaknya diberi kemudahan dalam pengurusan BPHTB tersebut. “Dukungan ini tentunya sangat membantu kita dalam mewujudkan pembangunan rumah rakyat,” harapnya. Pembukaan Musda ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan Plt Sekda Provsu didampingi Wali kota dan Ketua DPP REI. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata sebagai ungkapan apreiasi dan rasa terima kasih pengurus DPD REI Sumut kepada Wali kota serta Plt Sekda Provsu. (VIN)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

Babinsa Ramil18/GL Hadiri Sosialisasi Narkoba GALANG - Anggota Koramil 18/GL Peltu M.Turnip beserta 2 Orang anggota manghadiri Sosialisasi Narkoba di Kantor Desa Pisang Pala Kecamatan Galang adapun kegiatan sosialisasi tersebut di di hadiri perwakilan tokoh masyarakat,tokoh agama ketua RW/RT dan di Sampaikan oleh nara sumber dari Waka Polsek Galang, Rabu (29/11). Kita harus waspada terhadap perkembangan narkoba yang semakin hari meresahkan masyarakat,karena miras dan Narkoba ini akan merusak generasi muda kita. Demikian di sampaikan babinsa Koramil 18/GL Peltu M.Turnip bahwa narkoba adalah musuh bersama sehingga pemberantasan dan pencegahanya harus secara bersama-sama baik dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, sekolah dan sebagainya. "Kita harus peduli dan tidak hanya berdiam diri jangan sampai anak-anak kita menjadi korban akan bahayanya narkoba. Kami mengajak kepada masyarakat mari kita berantas bersama-sama agar perkembangan Narkoba ini tidak meluas demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tercinta Ini. Sementara itu kepala Desa Pisang pala, menyebutkan bahwa di Desanya telah di laksanakan sosialisasi pencegahan dan Pemberantasan penggunaan miras dan Narkoba dari Waka Polsek Galang. "Kami sangat berterimakasih karena dengan adanya sosialisasi dari Waka Polsek Galang dengan warga kami ini, sehingga kami mengajak untuk bersama-sama mencegah dan memberantas perkembangan narkoba ini," ucapnya. (REL)

Pemkab Batu Bara Usulkan UMK 2018 Rp 2.7 Juta BATU BARA - KPK POS Kabupaten Batu Bara mengusulkan upah minimum Kabupaten (UMK) tahun 2018 naik menjadi Rp.2.722.640 dari semula Rp.2.504.499 usulan UMK tersebut setelah melalui rapat antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara dengan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) unsur serikat pekerja, Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Batu Bara. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara (Disnaker) Sailan Nasution mengatakan sebelum menetapkan UMK 2018 sebesar Rp.2.722. 640 untuk di usulkan, Dinas Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan Daerah telah melakukan survey kebutuhan hidup layak (KHL) secara benar, sehingga kita menemukan angka yang akurat, KHL sendiri menjadi dasar untuk menetapkan UMK secara benar, kita masih berpedoman pada PP.78 tahun 2015 sebagai acuan untuk menetapkan UMK dalam menentukan berapa besarnya UMK dan kita telah melakukan kajian dan survey KHL secara benar sehingga kita menemukan angka yang akurat, setelah ini hasil rapat akan kita bawa ke Provinsi untuk di setujui dan dapat di implementasikan kepada masyarakat. Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Batu Bara Suheri mengatakan kalau di tanya secara jujur selaku buruh kami tidak puas, kalau kita minta naik 15 % dari UMK tahun lalu ,karena kita taat hukum, taat aturan dan pedoman kita pada PP 78 tahun 2015 . Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Batu Bara Abdul Azzis Ulung mengatakan karena diterbitkanya PP 78 tahun 2015 berdasarkan UMK Kabupaten Batu Bara tahun 2018 sebesar RP.2.722.640 harus di patuhi salah satu faktor penyebab lambatnya pertumbuhan industri dan investasi di Kabupaten Batu Bara mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sampai saat ini belum jelas disamping itu masih banyak Infrastuktur yang harus di perbaiki Khususnya akses jalan. (EDO)

Kader Golkar Se Kepulauan Nias Diminta Lebih Aspiratif NIAS - Seluruh kader Partai Golkar yang ada diwilayah Kepulauan Nias, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat diminta untuk berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta diharapkan agar lebih konstruktif dan aspiratif dalam merebut hati rakyat. Demikian harapan Ketua Fraksi Partai Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), H. Rambe Kamarul Zaman. M.Sc. MM, Ketika menggelar sosialisasi Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan sekaligus Konsolidasi Partai Golkar serta Menyerap aspirasi masyarakat dalam menghadapi Pemilu, yang terlaksana di Wisma Soliga, Gunungsitoli, Sumatera Utara. Senin (27/11/2017). Dalam sosialisasi ini, Rambe memaparkan secara tekhnis terkait Undang – Undang Pemilu yang baru diketuk. Dia memberitahu bahwa Undang – Undang kali ini tidak sepenuhnya sama dengan sebelumnya. Selain itu, Rambe mengharapkan kesolidan seluruh kader dalam menyikapi segala persoalan internal dan tidak terpancing dengan isu apapun.“Kita harap seluruh kader dapat selalu kompak demi membesarkan Partai Golkar,ujarnya. Sosialisasi ini dihadiri oleh para Kader Golkar diantaranya Bupati Nias Utara Marselinus Ingati Nazara, Wakil Bupati Nias Selatan Sozanolo Ndruru, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Arota Lase, Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Marthinus Lase, Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Emmanuel Daeli, serta seluruh kader Partai Golkar yang ada di wilayah se Kepulauan Nias. (YAGI)

Tim Forum Kota Sehat Semarang Lakukan Kaji Banding TEBING TINGGI Tim Forum Kota Sehat Kota Semarang lakukan kaji banding ke Kota Tebing Tinggi, Rabu (29/11) diterima langsung Walikota Tebing Tinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan di gdg Hj. Sawiyah. Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan profil tentang Kota Tebing Tinggi diantaranya luas kota 38,8 Km2, dan oleh Pemerintah Pusat dipercayakan sebagai bumper pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Sebagai penunjangnya dengan adanya proyek nasional pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan telah beroprasinya Tol Medan Tebing Tinggi. Di Tebing Tinggi pertumbuhan ekonomi didomain pada sektor jasa dan terdapat 12.000

pengusaha, ditompang dengan berbagai komiditi seperti kopi, tapioka dan kebun sawit milik BUMN maupun swasta. ujarnya. Disampaikan Walikota, sebagai pendukung menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Sehat, Pemerintah memiliki satu RSUD. Kumpulan Pane yang mempunyai sarana dan prasarana cukup lengkap dan dijadikan satu RS rujukan dari

beberapa daerah Kabupaten/ Kota lainnya di Sumatera Utara. Fasilitas Kesehatan lainnya berbagai kegiatan lainnya senantiasa dilakukan secara rutin seperti Germas, Pemeriksaan pencegahan Kanker Rahim, Pos Yandhu dan pemeriksaan kesehatan lainya. Dibidang pertanian para petani kita senantiasa mengandalkan pupuk kompos yang merupakan hasil produksi dari

kegiatan rumah tangga dengan memanfaatkan sampah-sampah yang dihasilkan Rumah Tangga, katanya. Ketua rombongan Forum Kota Sehat dari Semarang dr Idoyono SH mengatakan kedatangannya ke Tebing Tinggi bersama tiga institusi forum Kota Sehat Semarang, Bambang Pramu, Patar Simanjuntak, Kadin dan LSM serta pembina Kota Sehat dari Semarang.

Disampaikan Kota Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang obsesi tidak kalah dengan kota besar lainnya. Pembentuk sektor pariwisata dengan mengandalkan produk unggulan, wisata belanja, wisata kota tua, wisata kuliner dan wisata religi untuk empat agama. Wisata misteri, produk lokal seperti batik dan even budaya untuk digalakkan terus. Produk lokal dengan motif batik khas semarang seperti motif asem dan burung Bangau. Kedatangan kami Ke Kota Tebing Tinggi untuk saling bertukar informasi atas keberhasilan Tebing Tinggi dalam berbagai program pembangunannya yang mungkin nanti bisa kami lakukan di Kota Semarang. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekdako Johan Samose Harahap, Kadis Kesehatan M Syah Irwan, Direktur RSUD DR Kumpulan Pane dr Nanang Fitra Aulia, Kadis Sosial Syaiful Fahri, Kadis Perhubungan Saprin Efendi Harahap, Wakil Ketua TP PKK Tebingtinggi Ny.Nila Oki Doni Siregar, Camat, Lurah se Kota Tebingtinggi. (RS)

Plt Bupati Kabupaten Batu Bara Hadiri Pelantikan PPS BATUBARA - Plt Bupati Kabupaten Batu Bara H.RM. Harry Nugroho SE menghadiri pengambilan sumpah janji dan jabatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Batu Bara yang bertempat di gedung PTPN IV Tanah Itam Ulu (TIU) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Acara yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara itu merupakan rangkaian acara setelah melalui beberapa proses, mulai dari tahap penjaringan, seleksi administrasi serta tes wawancara yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Batu Bara membacakan Pengumuman resmi berdasarkan dari rapat pleno tanggal 09 nopember

2017 tentang penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Batu Bara dalam penyelenggaraan Pemili-

han Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor 56/PP.02,3-BA/KPU. Kab/XI/2017. Acara tersebut di hadiri oleh Plt Bupati Kabupaten Batu BaraH.RM.Harry Nugroho SE, perwakilan dari Kapolres Batu Bara, Camat se Kabupaten Batu Bara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Batu Bara dan para undangan lainnya, setelah membacakan laporan pelaksanaan kegiatan serta membacakan petikan Surat Keputusan dari KPU Kabupaten Batu Bara acara ter-

sebut di lanjutkan dengan pengambilan sumpah janji jabatan. Ketua KPU Kabupaten Batu Bara Muksin Khalid SE dalam sambutanya mengatakan hari ini nPPS yang dilantik besok sudah mulai bekerja, pekerjaan awal dari PPS adalah Verifikasi Faktual,banyak sekali tantangan tantangan yang akan di hadapi PPS yang dilantik, oleh karena itu di harapkan kepada seluruh PPS agar mempersiapkan diri sebaik mungkin secara berulang,janganlah berbangga hati hal itu disampaikan karena kedepanya masih banyak lagi tantangan serta berbagai macam persoalan yang akan di hadapi. (EDO)

Kebijakan Direksi PTPN III Kelola BUMN, Terpercaya dan Amanah SIMALUNGUN - Mencermati kondisi srta perkembangan BUMN PTPN-III (Persero) yang dikelola oleh Direktur, Direksi dan segenap jajaranya, secara terprogram dan terencana, merupakan potret yang mekanismenya cukup, terpercaya dan amanah. Planning BUMN PTPNIII dengan misi dan visi, menuju Prusahaan yang sehat, sukses dan menjanjikan, dikemas sejak lama. Oleh sebab itu, harus diapresiasi dan dukungan, baik secara moral atau melalui doa, agar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPNIII plat merah itu, yang punya pertanggungan puluhan ribu jiwa karyawan, agar bisa lebih sukses dan lebih besar pasok andil dan devidennya kepada Negara dan untuk kepentingan bangsa Indonesia pada

umumnya. Para pengamat manapun, dan ekonom atau Assosiasi Bisnis Financial, publik dan masyarakat luas, pastikan telah memberikan penilaian secara khusus, kepada PTPNIII. Yang pengkelolaanya, dilaksanakan secara tepat dan kordinasi dengan metoda, bekerja, jujur, tulus dan ikhlas serta Amanah, (JTIA). Dengan metoda tersebut, serta anti karakter penyimpangan, serta penyalah gunaan anggaran, mudahmudahan, akan “menuai hasil dan laba” perusahaan dihari esok, lebih besar dari tahun yang lalu,dan sesuai yang diharapkan.Karena itu,peran dari semua lini dan bagian serta karyawan dan mitra usaha,sangat diharapkan.Pola dan mekanisme nya agar terus ditingkatkan, menuju perubahan yang lebih baik.

Dengan tekad,hari ini lebih baik,dari hari kemarin. Ditegaskan oleh,DR.H. Anton Achmad Saragih,SE MM,selaku pengamat ekonomi,perusahaan dan perkebunan,serta,mantan Komisaris PTPNIV,dalam keteranganya kepada wartawan, belum lama ini. Ketika, ditanya tanggapanya, terhadap kinerja dan mekanisme kebijakan Perusahaan,dan Direksi, PTPNIII, menuju perusahaan sukses, handal dan amanah,serta terpercaya. Kebijakan kelola,PTPNIII (Persero),adalah potret realita yang tak dapat dibantah oleh siapapun,menurut sisi pandang keuletan dan kerja keras dari semua Direksi,Sekretariat,para Kabag dan jajaranya. Efisiensi,dan efektifitas, serta sinergitas yang

terkordinasi dalam ukuran yang diterapkan oleh Direktur Pelaksana dan para Direksi, belum dilakukan oleh perusahaan PTPN perkebunan besar yang lain. Terlebih, dalam mengantisipasi harga pasar komoditi secara Nasional dan Internasional. tetap dimonitor dalam mensetarakan program dan RKAP yang sudah tertuang dalam planning perusahaan. Semoga,apa yang telah dicapai dan diperbuat oleh PTPNIII melalui kebijakan Direksi dan jajaranya,terus berkelanjutan,ujar DR H.Anton Achmad Saragih SE MM. Seraya ia menghimbau kepada masyarakat lingkungan khususnya diperusahaan PTPNIII dan PTPN lainya,agar tetap ramah lingkungan secara timbal balik,untuk menjawab,saling kepentingan dan kebutuhan.

Dilaksanakan Tanpa Cedera Terpisah,menurut, Zunaidi SP,selaku Kepala Sekretaris Direksi,dan Herfrik Riyanto,selaku Kepala Humas PTPNIII, ditanya terpisah, membenarkan tentang mekanisme dan kebijakan perusahaan, untuk menuju perusahaan sukses dan handal serta amanah,sudah merupakan planning,dari kebijakan Direksi,sesuai peraturan dan ketentuan. Yang, harus mampu dan dilakoninya, secara, jujur, tulus,ikhlas dan amanah, serta bertanggung jawab,tanpa mencederai dari semua keputusan dan kebijakan tersebut,tegas kedua Staf Ahli di PTPNIII itu.Seraya ia berharap semoga kondisi ini, terus berkelanjutan dan Ridho Allah. (SAL)

Kader Demokrat Kepulauan Nias Harus Solid NIAS - Pengurus dan kader Partai Demokrat di wilayah se Kepulauan Nias diminta meningkatkan loyalitas dan integritas serta berperan aktif mensejahterakan rakyat. Demikian disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, DR. Jopinus Ramli (JR) Saragih. SH.MM, dalam sambutannya usai melantik sekaligus 4 (empat) kepengurusan Partai Demokrat yakni DPC & DPAC Partai Demokrat Kota Gunungsitoli, DPC & DPAC Kabupaten Nias, DPC & DPAC Kabupaten Nias Barat, serta DPC & DPAC Kabupaten Nias Utara, yang terlaksana di Lapangan Merdeka, Gunungsitoli,

Sumatera Utara. Selasa (28/ 11/2017). JR Saragih yang juga mantan perwira TNI AD ini mengingatkan para kader bahwa kawasan yang ada di

wilayah Kepulauan Nias memiliki sejumlah potensi yang masih belum tertangani dengan maksimal. Kader Demokrat berperan aktif serta bekerja sama dengan

stackholders untuk menggali serta mengembangkan potensi yang ada di wilayah Kepulauan Nias. Tetaplah solid, Tingkatkan loyalitas kepada Partai dan raih simpati rakyat, katanya. Saya mengajak segenap pengurus partai demokrat yang utamanya anggota legislatif kiranya bergandengan tangan serta mendukung Pemerintah dalam berbagai program pembangunan kemasyarakatan sehingga pada gilirannya akan berpengaruh positif terhadap keberpihakan masyarakat pada Partai Demokrat. Saya juga meng apresiasinya atas kerukunan umat beragama dan keberagaman suku yang

masih terjalin baik di wilayah Kepulauan Nias,kiranya hal itu dapat terus terjalin kuat.ujarnya. Adapun Ketua DPC yang dilantik yakni Ketua DPC Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa (Ketua DPRD Kota Gunungsitoli), Ketua DPC Nias Sokhiatulo Laoli (Bupati Nias), Ketua DPC Nias Barat Nitema Gulo (Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat), Ketua DPC Nias Utara Hisikia Harefa (Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Nias Utara), sedangkan DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, dipimpin oleh Effendi Sheng Hian (Pengusaha) yang dilantik pada Rabu (29/11) di Teluk Dalam. (YAGI)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

Wali Kota Sebagai Speaker di Indonesia PPP Day 2017 JAKARTA - Wali kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi tampil sebagai speaker dalam acara Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2017 dengan tema “A New Way, A New Opportunity” di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/11). Acara yang diselenggarakan Kementrian Keuangan Republik Indonesia ini digelar, dalam rangka peningkatan pemahaman pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain Wali Kota, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, Menteri Keuangan Sri Muliani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Wali Kota Lampung juga bertindak sebagai speker dalam acara tersebut. Melalui acara Indonesia PPP 2017 ini, pemerintah daerah diberi

kesempatan untuk berdiskusi dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan kemajuan pembangunan secara terbuka lebar. Tercatat, ada 30 Bupati dan Wali Kota se-Indonesia yang menghadiri Indonesia PPP Day 2017 tersebut. Saat menjadi speaker, Wali Kota Medan menyampaikan pengalamannya terkait pelaksanaan skema PPP atau KPBU untuk proyek Light Right Transport (LRT) di Kota Me-

dan. Sebab, proyek ini nerupakan pilot project PPP di sektor transportasi LRT di Indonesia. Diungkapkan Wali Kota, Pemko Medan saat ini sedang membangun LRT dengan menggunakan skema PPP atau KPBU. “Tujuan pembangunan LRT ini untuk menyediakan angkutan massal yang nyaman, handal dan terpadi kepada warga guna meningkatkan aksebilitas dan konektifitas de-

ngan mempertimbangkan aspek teknis, keuangan, ekonomi dan lingkungan,” kata Eldin. Dihadapan 30 kepala daerah serta Perwakilan Bank Dunia Laurence Carter, Dubes Kanada Peter MacArthur, Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan, Eldin selanjutnya memaparkan apa-apa yang harus dipersiapakan dalam proyek PPP (KPBU) pembangunan LRT tersebut. Selain mempersiapkan struktur internal Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP) dan pembekalan pemahaman PJPK mengenai skema PPP (KPBU), Eldin juga menjelaskan secara rinci poin-poin koordinasi yang dilakukan dengan Kementrian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) dan berkoordinasi dengan stakeholders terkait penyiapan proyek PPP (KPBU). Dikatakan Wali Kota, Pemko

Medan sangat terbantu dengan adanya fasilitas penyiapan proyek KPBU oleh Kementrian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebab Pemko Medan tidak mengeluarkan anggaran untuk mendanai studi-studi yang dilakukan dalam penyiapan proyek. Selain itu tambah Eldin lagi, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan selama proses ini berlangsung cukup baik dengan pihakpihak terkait, khususnya kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. “Pemko Medan juga secara aktif mengawal proses ini melaui tim-tim yang dibentuk antara lain Tim Koordinasi dan Tim KPBU dengan melibatkan banyak unsur pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemko Medan,” jelasnya. Sementara itu Menkeu Sri Muliani Indrawati selaku speaker menjelaskan mengenai dukungan dan fasilitas fiskal seperti Dukungan Kelayakan (VGF), Penjaminan dan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) serta contoh proyek yang te-

lah menerima dukungan dan fasilitas fiskal tersebut. Lalu Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memaparkan mengenai dukungan PUPR untuk proyek di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat seperti contoh proyek yang telah menerima dukungan. Kemudian Mendagri Tjahjo Kumulo menjelaskan mengenai Availability Payment prosedur pelaksanaannya. Sedangkan Wali Kota Lampung Herman HN menyampaikan pembangunan proyek SPAM Lampung yang juga menggunakan skema PPP (KPBU). Dalam acara ini, Menteri Keuangan menyerahkan award kepada Wali kota Medan karena telah menerima fasilitas PDF (Project Development Fund) atau Dana Penyiapan Proyek yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas. Di samping Wali Kota Medan, empat Wali Kota lainnya yakni Wali Kota Pekanbaru, Lampung, Semarang dan Sidoarjo juga mendapatkan award. (VIN)

Yogyakarta Siap Jadi Tuan Rumah Munaslub Golkar YOGYAKARTA - Yogyakarta siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan diadakan pertengahan Desember mendatang. Kesiapan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina DPD I Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman.

Apel Siaga Bencana Banjir dan Longsor Provinsi Riau PEKANBARU - Kasrem 031/Wira Bima Kolonel Czi I Nyoman Parwata, S.E., M.Si., M.Tr (Han) menghadiri Apel Siaga Bencana Banjir dan Longsor Provinsi Riau di halaman kantor Gubri, Jl. Sudirman Pekanbaru. Apel siaga ini dibuka langsung oleh Gubernur Riau dan juga dihadiri oleh unsur terkait seperti BPBD, TNI-Polri, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan, Tagana dan Basarnas kabupaten/kota se-Riau serta instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan guna

mengantisipasi resiko banjir dan longsor karena Provinsi Riau saat ini memasuki musim hujan. Pada kesempatan tersebut, Kasrem 031/Wira Bima mengatakan pihaknya TNI siap membantu Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana alam akibat banjir dan tanah longsor. “hal ini sesuai dengan tugas TNI salah satunya OMSP (operasi Militer Selain Perang) dalam membantu menangani terjadinya bencana alam”, ujar Kasrem. (PENREM)

Lulusan ITM Harus Jadi Penentu Kebijakan MEDAN - Tiga tahun terakhir, lebih kurang Rp1,7 milyar, Institut Teknologi Medan (ITM) memenangkan dana hibah penelitian dari berbagai skim penelitian. Hibah bersaing, hibah dosen pemula, hibah fundamental dan hibah kreatifitas mahasiswa (PKM). Hal itu dikatakan Rektor ITM Dr.Ir.Mahrizal Masri, MT dihadapan 688 orang wisudawan yang dilaksanakan, Sabtu (2/11) di Hotel Selecta Medan. Selain dana tersebut, sambung Rektor, ITM juga mendapat dana hibah dari Dikti yaitu dana Pengabdian pada Masyarakat sebesar Rp500 juta. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat sekarang ITM juga mengangkat desa kontribusi Perguruan Tinggi kepada masyarakat di pedesaan . Dan berdasarkan kinerja penelitian data tahun 2012 - 2015 grade ITM sudah naik dari kelompok binaan menjadi kelompok madya. Cluster madya

akan mengelola dana ristekdikti secara otonomi dengan kisaran nominal Rp1,5 - Rp2,5 miliar per tahun, sebut Mahrizal. Dihadapan wisudawan, Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Medan, Cemerlang,SE berharap kepada wisudawan untuk tidak menjadi pekerja buruh kasar yang dikomandoi oleh pekerja-pekerja asing tetapi jadilah penentu kebijakan-kebijakan untuk menentukan nasib bangsa yang akan datang. Dia berharap, lulusan ITM dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Kepala Humas ITM, M.Vivahmi,SH menyebutkan, wisuda ITM ke-52 selain melantik mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya juga bertujuan upaya refleksi diri yang berkaitan dengan kompetensi yaitu, kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi nilai, sikap dan kompetensi menghadapi perubahan global. (FeR)

Bupati Nias Minta Puskesmas Optimalkan Pelayanan NIAS - Seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Nias, Untuk memaksimalkan dengan mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dengan mengawali meningkatkan kreatifitas, inovatif serta disiplin di lingkungan kerja. Demikian disampaikan Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli, Pada sambutannya dalam peringatan acara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53, yang terlaksana di Bozihona, Kecamatan Idanogawo, Ka-

bupaten Nias, Sumatera Utara. Jumat pekan lalu. Kepada seluruh Puskesmas dan tenaga kesehatan yang ditugaskan di Kabupaten Nias agar lebih mendekatkan diri ke warga dengan memberi pelayanan terbaik yang setulus hati, ujarnya. Bupati menegaskan pihaknya akan memberi sanksi tegas kepada Puskesmas dan Tenaga kesehatan yang tidak tulus dan tidak tak maksimal memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (YAGI)

"Jika ditunjuk oleh DPP Partai Golkar, kami siap menggelar Munaslub di Yogyakarta," tegas Gandung usai mengunjungi korban banjir di Bantul, Jumat (1/12). Seandainya dipercaya menjadi

tuan rumah Munaslub, lanjut Gandung, pihak DPD Golkar DIY siap untuk menyukseskannya. Bahkan, Gandung menjamin akan setiap peserta Munaslub akan puas dengan penyelenggaraan acara.

Gandung menyampaikan rencana Munaslub sudah dikoordinasikan dengan para ketua DPD Partai Golkar. Munaslub, sambung Gandung, sudah disetujui oleh seluruh DPD tingkat I Partai Golkar. "Semua DPD tingkat I sudah setuju Munaslub digelar. DPD Golkar DIY juga setuju Munaslub. Belum ada kepastian (kota mana) yang akan menjadi tuan rumah munaslub. Karena Solo juga ingin menjadi tuan rumah, kota-kota yang lain juga sama. Tetapi pada dasarnya Yog-

yakarta siap menggelar munaslub," urai Gandung. Gandung menambahkan jika nantinya Munaslub akan benar-benar diselenggarakan di DIY, pihaknya berjanji akan menguningkan DIY. Selain itu, Gandung juga menjamin akan mengedepankan asas kekeluargaan dan persatuan saat dipercaya menjadi tuan rumah Munaslub. "Pada intinya Yogyakarta siap jika ditunjuk menjadi tuan rumah Munaslub," tutup Gandung.

CEO Comitment Keberhasilan Pariwisata Nias NIAS - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sendiri sangat optimistis bahwa pariwisata yang ada diwilayah Kepulauan Nias akan semakin cepat berkembang dan dikenal masyarakat luas, bahkan mendunia. Hal itu disampaikan Menteri Kepariwisataaan (Menpar RI), Arief Yahya, Melalui akun resmi jejaring sosial dan website resmi milik Kemenpar RI. “Apalagi sebelumnya Nias sudah lebih dulu dikenal dengan ombaknya yang menjadi favorit surfer dunia. Kepulauan Nias bakal semakin diperhitungkan dalam peta pariwisata dunia,” ujarnya. Menteri Arief menyampaikan bahwa kunci kesuksesannya untuk mencapai hal tersebut apabila para Kepala Daerah yang kompak dengan satu tujuan menjadikan Kepulauan Nias sebagai destinasi wisata. Dalam istilah yang disebut Menpar adalah CEO Commited. Menurutnya, Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri mesti harus ada sinergisitas yang kuat dalam konsep pen-

tahelix maupun incorporated. Karena 50 persen keberhasilan pariwisata tergantung CEO Commitment tersebut. Dia mengatakan, dengan komitmen dan dukungan CEO serta seluruh stakeholder, tidak mustahil target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dapat tercapai. “Kalau mau berterus-terang, saya hanya akan bantu provinsi,kabupaten/

kota yang gubernur atau bupati/ walikota yang benar-benar committed dan konsisten membangun pariwisata. Target 20 juta wisman pada2019 akan tercapai. Pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salam Pesona Indonesia.” kata Arief Yahya. Untuk diketahui, Sama dengan daerah lainnya di Indonesia, Nias memiliki berbagai ragam budaya dan

kekayaan alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Di acara ini seluruh kesenian dan budaya Suku Nias yang tersebar di seantero Kepulauan Nias akan ditampilkan. Selama lima hari, masingmasing kabupaten dan kota di Nias akan menunjukkan ragam budaya dan seni mereka. Sebut saja ragam permainan rakyat seperti Rago Ue, Fafusi, Fabelugama dan Fabiri. Serta yang tidak ketinggalan adalah lompat batu khas Nias, Fahombo. Semuanya akan dihadirkan. Dijamin masyarakat dan wisatawan akan terpuaskan dan jatuh cinta dengan Nias. Bahkan dalam hiburan rakyat ini juga menampilkan Artis dan Band asal Ibukota Jakarta. Seperti yang dikutip dari akun KEMENPAR RI, Kepala Dinas Parbudpora Kota Gunungsitoli, Yasokhi Tertulianus Harefa, Mengatakan pada pelaksanaan pesta yaahowu tahun ini di set sangat menarik yang mana standarnya sudah mengacu pada taste global. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten / Kota lainnya. (YAGI)

Bupati Nias Sampaikan Nota Pengantar Ranperda P2BMD NIAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias sedfang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR) Ibu Kota Kabupaten Nias yang baru dan Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (P2BMD) Kabupaten Nias. Bupati Nias, Sökhiatulö Laoli saat Penyampaian Nota Pengantar kedua ranperda tersebut pada Sidang Paripurna DPRD Nias, Rabu (15/11/

2017), mengatakan, Ranperda RDTR ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Nias dari Wilayah Kota Gunungsitoli ke Kecamatan Gidö Ranperda ini kelak menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Nias dalam membangun dan mengembangkan wilayah Kecamatan Gidö menjadi kawasan perkotaan atau kawasan strategis kota. Sedangkan mengenai Ranperda P2BMD menurut Bupati Nias hal itu

merupakan pengganti Perda Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) Kabupaten Nias, yang telah dicabut oleh karena telah terbitnya PP RI Nomor 27 Tahun 2014 beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. “Kedua ketentuan itu mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan perda,” tuturnya.

Dikatakannya, dengan Ranperda P2BMD, semua BMD Kabupaten Nias tercatat dengan baik, dan aktivitas PBMD terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Sökhiatulö mengharapkan dukungan dan kerja sama para pimpinan dan segenap anggota DPRD Nias untuk membahas kemudian menyetujui kedua ranperda tersebut untuk ditetapkan sebagai perda. (YAGI)

Gunungsitoli Juarai Lomba Dayung Perahu Tradisional NIAS - Lomba balap dayung perahu tradisional Nias pada hari keempat Pesta Ya’ahowu 2017 dilangsungkan, Minggu (26/11), di pantai Taman Ya’ahowu Kota Gunungsitoli. Lomba ini diikuti oleh empat grup/kontingen dari Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Barat. Perahu tradisional yang digunakan berjenis kayu dan dihiasi ornamen-ornamen khas Nias. Rute dimulai dari dermaga di muara Sungai Nou sampai ke dermaga eks Pelabuhan Gunungsitoli (pelabuhan lama). Panjang rutenya sekitar 500 meter.

Balapannya nanti secara bolak-balik. Yang lebih dahulu mencapai dan mengambil bendera finish adalah pemenangnya, jelas Kadis Pariwisata Kota Gunungsitoli, Yasökhi Harefa, saat ditemui sebelum lomba. Selain piala, keempat kontingen yang mengikuti lomba ini akan diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp6 juta untuk Juara 1, Rp5 juta untuk Juara 2, Rp4 juta untuk Juara 3, Rp3 juta untuk Juara Harapan. “Kita sebenarnya sudah siapkan uang pembinaan untuk lima kontingen. Jadi, juara harapan 1 dan 2 masing-masing mendapat uang pembinaan Rp3 juta dan Rp2 juta.

Namun karena Kabupaten Nias Utara tidak mengutus kontingennya, maka uang pembinaan Rp2 juta tidak diberikan,” tutur Yasökhi. Lomba dayung ini dimulai sekitar pukul 16.30 WIB. Hujan yang mengguyur lokasi tak menyurutkan semangat para peserta dan para pengunjung, ditaksir berjumlah ratusan, untuk menyaksikan acara ini. Terpantau, ramai teriakan para pengunjung untuk memberikan semangat pada para kontingen. “Ih, siapa yang menang ya. Sama-sama kuat dan jago kayaknya,” celetuk Warni, salah seorang pengunjung. Dikatakannya, ia sengaja datang dari Kecamatan Moro’ö Kabupaten Nias Barat untuk menyaksikan lomba.

“Hawui!, Hawui!,” ujar seorang pengunjung lainnya, pendukung Kabupaten Nias. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit bagi kontingen Kota Gunungsitoli untuk mencapai finish. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, dan terakhir Kabupaten Nias Selatan. Salah seorang kontingen dayung perahu Kota Gunungsitoli, Berkat Zendratö, mengatakan, merasa senang atas kemenangan yang berhasil mereka raih. “Ini pertama kalinya kami ikut lomba dayung perahu bang, dan menang pula. Senanglah pokoknya, dan bangga karena sudah mewakili daerah. (YAGI)


10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

Oknum Kepala Desa Jadi Kurir Sabu, Gol KOTACANE - Am (29) oknum Kepala Desa (Kades) tarutung payung hilir Kecamatan Bambel Aceh Tenggara senin pekan lalu diringkus aparat kepolisian setempat. Selain Am polisi juga mengamankan Mf (20) warga setempat diringkus saat melakukan transaksi sabu-sabu didesa pasar baru lawe sumur. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Gugun Hardi Gunawan, melalui Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara, Iptu Delyan Putra, mengatakan pada hari, Ahad (26/11) tim Opsnal Sat Res Narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pasar Baru Lawe Sumur ada seorang laki-laki sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabusabu, menindak lanjuti informasi tersebut tim langsung menuju ke lokasi dan melihat pelaku, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan," terangnya. Penggeledahan dilakukan pihaknya terhadap pelaku, polisi menemukan barang bukti berupa dua paket narkotika jenis sabu-sabu yang masingmasing dibungkus dengan plastik putih bening seberat keseluruhan 0,80 gram. “Saat ini tersangka beserta barang bukti diamankan Sat Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk dimintai keterangannya lebih lanjut,” pungkasnya. (YAN)

Pembacaan Tuntutan Pemikul 30 Kg Sabu Ditunda MEDAN - Sidang pembacaan tuntutan enam pemikul/kurir 30 kg sabu jaringan Malaysia-Medan yang seyogianya digelar, Selasa (28/11) kembali ditunda. Padahal, sebelumnya, sidang itu sudah ditunda dua pekan lebih. Alasan penundaan, karena rencana tuntutan (rentut) belum turun dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Adapun terdaka, Syaiful alias Juned, Andri Maulana, Dedi alias Geucik alias Frend, Muliadi alias Adi, Zakaria dan Arijal alias Heri. Keterangan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joice V Sinaga di hadapan Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik ketika sidang digelar di ruang Cakra VII, Pengadilan Negeri (PN) Medan. "Maaf majelis, sidang pembacaan kita tunda selama satu hari, yakni sampai besok," ujar JPU Joice. Dia tidak mengungkapkan alasan penundaan pembacaan tuntutannya. Tapi, majelis hakim juga tidak mempermasalahkannya. Bahkan dia terkesan membela Jaksa dengan mengatakan kemungkinan ada berkas yang masih belum ditandatangani. "Oke, sudah dengar kita ya. Mungkin ada lagi yang belum di isi berkasnya kan. Baiklah sidang kita tunda sampai besok ya, Rabu (29/11)," tandas majelis hakim sembari mengetuk palunya. Pantauan awak media, belasan wartawan yang memadati ruang sidang terlihat kecewa karena penundaan tersebut. Sidang perkara narkotika tersebut menyedot perhatian insan media karena ada indikasi permainan. "Beritanya 'hangat' ini. Ada-ada saja ya, ditunda kok cuma sehari. Apa bedanya memang dengan hari ini," ketus beberapa wartawan sambil membubarkan diri. Sekedar mengetahui, dakwaan jaksa menyebutkan, sebelum ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, sabu seberat 30 kg tersebut dibawa oleh Apadin (DPO) dari Malaysia menuju Aceh. Kemudian dari Aceh menuju Medan dibawa oleh Muliadi dan Rizwan yang ditembak mati. Setelah barang haram tersebut sampai di Jalan TB Simatupang, Medan Sunggal kemudian BNN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Akibat perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika. (AFS)

Pelaku Pencabulan Bocah Ditembak PALUTA - Tega mencabuli bocah tuna netra, Bakti Siregar (36), warga Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tersungkur ditembak petugas Satuan Reskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), Sabtu (24/11). Pasalnya saat hendak ditangkap, pria yang telah memiliki dua istri dan sehari-hari bekerja sebagai kondektur truk tersebut berusaha melarikan diri. Informasi dihimpun wartawan di Mapolres Tapsel, Senin (27/ 11) siang menyebutkan, peristiwa pencabulan yang dilakukan Bakti terhadap Mawar (bukan nama sebenarnya) terjadi, Selasa (3/11) lalu. Saat itu, Bakti dan istrinya datang menghadiri pesta di dekat kediaman korban yang berada di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Paluta. Setibanya di pesta tersebut, Bakti kemudian meminum tuak di sekitar lokasi pesta. Tak lama berselang, Bakti kemudian berniat pergi mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam miliknya. Lantaran ban sepeda motornya tersebut bocor, Bakti terpaksa mendorong sepeda motornya mencari tempat tampal ban. Setibanya di depan kediaman korban, Bakti menumpang buang air kecil. "Setelah buang air kecil tersebut, tersangka pun melihat korban yang saat itu seorang diri di dalam rumah," ucap Waka Polres Tapsel, Kompol HR Dalimunthe kepada wartawan didampingi Kasatreskrim AKP Ismawansa, Kasubbag Humas, Iptu Erman Tanjung beserta Kanit PPA Iptu Happy Margowati Suyono. Lebih lanjut, beber perwira berpangkat melatu satu di pundaknya ini, melihat situasi tersebut kosong, Bakti menarik korban ke dalam kamar. Di kamar tersebut, Bakti melancarkan aksi bejatnya dengan meremas-remas kemaluan korban. "Namun, saat pelaku hendak memerkosa, orang tua korban pulang ke rumah. Melihat anaknya dicabuli tersebut, orang tua korban pun berteriak," bebernya. Alhasil, dirinya pun kabur terbirit-birit hingga meninggalkan sepeda motor dan sandal miliknya. Sementara, tak terima atas perlakuan Bakti, orang tua korban berinisial NH (41) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapsel. (MTC)

SUMUT/ACEH

Penadah Sepeda Motor Curian Diringkus Polisi MEDAN - Polsek Sunggal Polrestabes Medan menangkap pelaku penggelapan dan pertolongan jahat/tadah sepeda motor. Dalam kasus ini, Polsek Sunggal menangkap dua orang tersangka yakni Agus Prasetyo, mekanik, warga Pasar IV Jalan Jati, Dusun II A, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan Saheriadi (50 tahun), warga Dusun VII, Gang Arjuna, Pasar V, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara korban bernama Siswanto (36 tahun), warga Jalan Klambir V, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Kapolsek Sunggal Kompol Wira Prayatna SH SIK MH, memaparkan, kejadian bermula pada hari Kamis 23 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Klambir Lima, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pelaku meminta pekerjaan kepada korban di bengkel milik korban sebagai mekanik, kemudian pelaku meminta korban untuk memperbaiki sepeda motor milik korban, kemudian korban menyetujuinya. Ketika korban masuk ke dalam rumah, pelaku langsung membawa pergi sepeda motor

TERSANGKA Penggelapan Sepeda Motor dan Penadahnya Diapit Petugas korban dengan berpura-pura mengetes sepeda motor tersebut dan pelaku tidak kembali lagi. Kemudian pelaku langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang penadah yang bernama Saheriadi sebesar Rp 2.100.000 dimana pelaku berjanji akan menebusnya seminggu kemudian. Saat korban mengisi minyak

di SPBU terminal baris, korban melihat Agus Prasetyo dan korban langsung menghubungi Polsek Sunggal, Tim Tekap Polsek Sunggal dapat menangkap tersangka. "Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dapat nama Saheriadi di rumahnya beserta barang bukti sepeda motor. Team tekap langsung mengamankan dan membawa pengendara beserta ba-

rang bukti ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan lebih lanjut," ujar Kapolsek, Kamis (30/11). Dijelaskan Kapolsek, pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka Agus Prasetyo yaitu pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka Saheriadi yaitu pasal 480 de-

ngan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Binjai menangkap Hermansyah alias Herman, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Rabu (29/11). Ia ditangkap di Desa Sawit Rejo, Kecamatan Pancurbatu, Deli Serdang, karena melakukan pencurian mobil. Tindak pidana pencurian mobil pick up L 300 tersebut terjadi di pekan sore Jalan Danau Poso, Kecamatan Binjai Timur pada tanggal 27 November 2017 sekira pukul 22.00 WIB. Tindakan ini melanggar pasal 363 KUHPidana. Penangkapan berdasarkan laporan LP/680/ Xl/ 2017/ SPKT/BINJAI tertanggal 28 November 2017 dengan pelapor Lumban Simatupang. Barang bukti yang diamankan sepatu Warna Coklat merek Adidas seharga Rp 100. 000, baju lengan panjang warna coklat seharga Rp 60.000, sepeda motor beat warna hitam BK 3341 MY. "Dari hasil interogasi, tersangka melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Rustam warga Diski," ujar Kapolres Binjai AKBP Rendra Salipu, Kamis (30/11). (SBC/BBS)

Maryam Dihipnotis, Uang dan Emas 49 Mayam Lewong BIREUEN - Maryam (28) seorang ibu rumah tangga warga dusun ingin maju desa Bireuen Meunasah Gadong Kecamatan Kota Juang, Bireuen Rabu pekan lalu dihipnotis dirumah saat suaminya tak dirumah. Diduga Maryam dihipnotis oleh seorang pria yang mengaku sebagai teman suaminya

akibatnya harta benda milik Maryam berupa 49 mayam emas beserta uang sejumlah Rp 3,5 juta lewong di gondol sang tamu tak diundang tersebut. Maryam menjelaskan saat itu dia sendiri dirumah. Tiba-tiba datang pelaku, sendiri naik sepeda motor Honda Revo tanpa platpolisi di belakang. Ciri-ciri pelaku warna kulit hitam, dan postur tubuhnya gemuk pendek berkumis, pakai topi warna hitam, baju kemeja warna putih lengan panjang dipadu dengan jaket hitam dan berbicara dengan logat bahasa

Indonesia. Idrus suami korban sebelumnya PJ Keuchik sudah pergi ke Meunasah menghadiri acara pelantikan keuchik defenitif. Sampai dirumah pelaku parkir sepmor dipintu pagar depan, diluar rumah dan menemui korban. Pelaku menanyakan suami korban karena sudah ke meunasah, korban mau memberi nomor hp suaminya agar pelaku menghubungi suaminya. Tetapi di tolak dan pelaku mengaku teman dari suami korban sehingga korban bersala-

man dengan pelaku. Saat itulah korban mengaku tidak ingat apa-apa lagi dan yang dia ingat korban sempat masuk ke dalam kamar tetapi tidak menyadari apa yang dilakukan. Setelah itu pelaku pulang naik Revo tanpa plat polisi belakang. Kemudian korban masuk kekamar dan tidur. Berselang dua jam kemudian sekira pukul 13.00 WIB korban terbangun dari tidur, karena anaknya Aura (9)mau pergi sekolah, dan korban mau ambil uang jajan untuk anaknya. Barulah dia sadar jika satu

cincin seberat 2 mayam dijari tangan sudah hilang, juga uang Rp 3,5 juta dan emas satu cincin, kalung, gelang dalam dompet dengan total semua 49 mayam tidak ada lagi sudah hilang, ungkap korban. Di TKP sesaat mengetahui kejadian itu, Kasatreskrim Polres Bireuen Iptu Riski Andrian, SIK langsung berkomunikasi dengan Idrus suami korban via handphone memastikan informasi kejadian itu sejumlah personel Satreskrim langsung menyusul Idris guna untuk penyelidikan. (YAN)

Pasutri Penipu Paket Umroh Ditangkap BINJAI - Pasangan suami istri (pasutri) HR dan IR, warga Medan diringkus petugas Satuan Reskrim Polres Binjai. Keduanya diduga terlibat penipuan biro perjalanan (paket) umroh. Kapolres Binjai, AKBP Rendra Salipu didampingi Kasat Reskrim AKP Hendro Sutarno, saat memaparkan kasus ini, Senin (27/11), menyebutkan untuk memuluskan aksinya tersangka mendirikan PT Menara Kharisma Insani (MKI). Namun, kata Kapolres, perusahaan yang didirikan tersangka ilegal alias tidak memiliki izin. "Setiap menjalankan aksinya, tersangka meminta uang kepada korban sebesar Rp25.500. 000," terang Rendra Salipu. Namun, dalam praktiknya,

SATUAN Reskrim Polres Binjai meringkus pasangan suami istri (pasutri) asal Medan berinisial HR dan IR. kata Rendra, tersangka tidak mampu memberangkatkan para korban sesuai janji yang disampaikan. "Sekitar 140 orang korban tertipu. Akhirnya sejumlah

korban membuat laporan dan berdasarkan laporan itu tersangka kita amankan," beber Rendra menyebut, total kerugian para korban mencapai Rp2,8 miliar.

Uang korban ini, sambung Rendra, digunakan untuk keperluan pribadi tersangka, seperti membeli mobil Datsun nomor polisi BK 1056 KH. "Menurut tersangka seba-

gian lagi uangnya untuk memberangkatkan masyarakat yang sebelumnya sudah didaftarkan. Ketika ingin memberangkatkan korban yang lain, uang yang dipegang tersangka sudah habis. Sehingga 140 korban tidak dapat berangkat," paparnya. Sementara, HR kepada wartawan mengatakan, pihaknya sudah pernah memberangkat masyarakat pergi umroh. "Kami sudah buka usaha ini sejak tahun 2015. Sudah lebih 1.000 orang kami berangkatkan," kata HR. HR juga menyebut, pihaknya tertipu dengan rekan kerjanya berinisial GB. "Kami bekerja sama dengan GB. Uang itu saya serahkan sama dia, tapi saya pun ditipu," sebut HR. (DED)

Mantan Kadis PU Lhokseumawe Masuk Hotel Prodeo LHOKSEUMAWE Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Lhokseumawe Ir. Zahedi cs, Selasa pekan lalu dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Lhokseumawe untuk menjalani eksekusidi hotel prodeo tersebut. Zahedi dan kawan-kawan di eksekusi karena tersandung korupsi pembangunan jalan lingkar bersumber dana dari APBA 2011. Sebelumnya Zahedi cs mengajukan banding hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA) namun akhirnya selasa kemarin Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengeksekusi Zahedi cs karena putusan kasasi MA menguatkan putusan

Pengadilan Tinggi untuk menghukum Zahedi cs masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara serta membayar denda. Untuk diketahui, sejak Desember 2012 penyidik Tipikor Reskrim Polres Lhokseumawe mulai menyelidiki pembangunan jalan lingkar dari Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti-Alue Kala Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe yang dananya bersumber dari APBA 2011 sebesar Rp 2 miliar. Berdasarkan hasil audit BPKP ditemui adanya kerugian negara Rp 268,6 juta. Selanjutnya, penyidik pun menetapkan enam orang tersangka, yakni T Zahedi (Kadis PU Lhokseumawe),

Ridwan (PPTK), Huzaiva (Pembantu PPTK), Masna Rima Yanti (Direktris CV Masrifai Teknik) selaku rekanan, Ir Efendi dan Ir Ferizal (keduanya konsultan pengawas). Kejari Lhokseumawe Mukhlis, melalui Kasi Pidsus Saiful Amri, menjelaskan, pada akhir tahun 2014 lalu, keenam terdakwa dalam perkara korupsi ini sudah di vonis di tingkat Pengadilan Tipikor. Sehingga yang tidak mengajukan banding hanya Ferizal. Sedangkan lima terdakwa lainnya mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Seiring waktu berjalan, sebut Saiful Amri, untuk terdakwa Masna Rima Yanti,

hasil putusan kasasi pada 2 Maret 2016 lalu, dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Masna pun sudah dieksekusi. Untuk tervonis efendi, hasil kasasi pada 21 Oktober 2016 dipenjara selama empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. “Dia juga sudah selesai dieksekusi,” jelas Saiful. Untuk ketiga tervonis yang tersisa, yakni Zahedi, Huzaiva dan Ridwan, hasil kasasi baru diterima jaksa selasa pekan lalu. Keputusan MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Aceh di Banda Aceh, dimana ketiga terpidana tersebut

masing-masing di hukum satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan penjara. Disebutkan juga, untuk Zuhaiva, proses eksekusi sudah berlangsung tadi pagi dimana tervonis datang sendiri ke kejaksaan. Sedangkan Zahedi baru dieksekusi pada siang harinya setelah dia datang ke kejaksaan. “Untuk Ridwan, sesuai hasil komunikasi dengan kita, sedang dalam perjalanan dari Banda Aceh. Kalau tidak sore, berarti malam baru tiba di Lhokseumawe, sehingga akan langsung kita eksekusi,” demikian Saiful Amri. (YAN)


11

KPK POS E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

KRIMINAL

SUMUT/ACEH

Kasus ‘Jus Oli’ Mangkrak

Kasat Reskrim : Kasus yang Mana itu? Polsek Medan Kota Gerebek Pasangan Kumpul Kebo MEDAN - Empat terduga pasangan mesum di bawah umur digerebek petugas Polsek Medan Kota bersama pihak kelurahan di Jalan Turi, Lingkungan XI Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Selasa (28/11) siang. "Awalnya kita dapat informasi ada rumah kos dijadikan tempat kumpul kebo, sehingga dilakukan penggerebekan," kata Kapolsek Medan Kota, Kompol Martuasah H Tobing. Dijelaskannya, mulanya penjaga Masjid Muslimin bersama warga curiga melihat rumah kos tak jauh dari tempat ibadah tersebut dimasuki oleh anak di bawah umur berlainan jenis. Kecurigaan itu dilapor-

kan ke Bhabinkamtibmas Polsek Medan Kota hingga dilakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan itu, diamankan dua pasangan yang masih di bawah umur diduga hendak berbuat mesum. Keempat Anak Baru Gede (ABG) tersebut kemudian digelandang ke Mapolsek Medan Kota. "Informasi itu ternyata benar. Kita mengamankan dua pasangan sedang tiduran. Mereka masih di bawah umur," sebut Martuasah. Hingga kemarin petang, kedua pasangan di bawah umur terduga mesum tersebut masih dimintai keterangan di ruang penyidik Polsek Medan Kota. (DA)

Masyarakat Protes Ternak Babi

MEDAN - Personil Bhabinkamtibmas Polsek Medan Sunggal menggelar kegiatan Problem Solving terkait keberatan warga karena adanya aroma menyengat dari ternak babi milik Bunga Br Ginting di Jalan Bintang Terang Ujung Dusun 19 Desa Muliarejo, Selasa (28/11). Informasi dihimpun, keberatan itu dipicu aroma menyengat yang tercium warga sekitar lokasi ternak sudah sejak lama. Warga resah hingga masalah itu terdengar petugas Bhabinkamtibmas Polsek Sunggal, Aiptu Rosnani. Petugas kepolisian tersebut segera turun ke lokasi dan

mempertemukan antara warga dengan pemilik ternak babi tersebut. Kapolsek Sunggal Kompol Wira Prayatna ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya kegiatan tersebut dan sedang dalam penanganan. “Benar, personel sudah turun ke lokasi dan menyelesaikan permasalahannya,” ungkapnya. Kata Wira, pemilik ternak babi tersebut berjanji akan menjaga kebersihan dan bersedia memindahkan lokasi ternaknya. Namun, dia ingin meminta surat dari Dinas Peternakan Kabupaten Deli Serdang. (ACO)

Beraksi di Lapo Tuak Maling Handpon Babak Belur MEDAN - Efendi (28), harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena babak belur dihajar warga. Bahkan, mata kanan warga Jalan Karya Cilincing Gang Tobat Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat tersebut terpaksa diperban (tutup, red) dan bibirnya koyak. Derita itu didapatnya setelah menjadi bulan-bulanan massa karena tertangkgap mencuri 1 unit HP Android Oppo A37 milik Boy Gohet Simanjuntak (23) di warung tuak Jalan Pasar III Kecamatan Medan Timur, Selasa (28/11). Informasi dihimpun, kejadian tersebut berawal ketika korban sedang minum sambil mengecas HP-nya di warung tuak tersebut. Selanjutnya korban bernyanyi dan berjoget sembari menikmati minuman tuak. Ketika sedang asyik, tibatiba korban diberitahu rekan-

nya kalau HP miliknya yang sedang dicas diambil pelaku. Korban langsung mengejar pelaku yang berusaha kabur. Saat digeledah, korban menemukan HP-nya dari kantong celana pelaku. Tak ayal, warga sekitar langsung menghajarnya hingga babak belur. Beruntung, petugas kepolisian yang sedang patroli melintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP) segera mengamankan tersangka dari amukan massa. Kanit Reskrim Polsek Medan Timur Iptu Made Yoga Mahendra ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya kejadian tersebut. “Ya bang, tersangka beserta barang bukti sudah kita amankan di mako,” ungkapnya. Yoga menambahkan, saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik guna penyelidikan lebih lanjut. (ACO)

STABAT - Kasus ‘jus oli’ yang terjadi di SMK Al Maksum Stabat beberapa waktu lalu yang sempat menghebohkan dunia pendidikan di Kabupaten Langkat, sepertinya mandek. Asisten II Setdakab Langkat, Drs Hermansyah dalam satu kesempatan saat melakukan penilaian pelayanan publik di Dinas Pendidikan Langkat menegaskan, kasus serupa tidak boleh lagi terjadi karena sangat tidak etis seorang guru menghukum muridmuridnya dengan menyuruh minum jus oli dicampur abu rokok. Ujaran serupa disampaikan

salah seorang orangtua murid, Isna. Menurut dia, sungguh keterlaluan kasus ‘jus oli’ tersebut sehingga dilaporkan ke Polres Langkat. “Ya, modusnya, mereka disuruh masuk ke bengkel sekolah oleh oknum guru dan selanjutnya disuruh minum oli yang sudah dicampur dengan saos dan abu rokok. Bagi yang tidak mau, disuruh push up 100 kali. Yah, bayangkan saja sendiri, guru macam apa itu. Akibatnya, belasan murid menderita mual-mual dan muntahmuntah. Anak dan cucu saya sendiri harus dibawa ke puskesmas, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. Dia menyebut, sempat ada upaya perdamaian dari pihak sekolah,

namun dia tetap tidak terima. Dia berharap kasus itu harus diselesaikan secara hukum untuk memberi efek jera. Sementara, Kepala Bidang Perberdayaan Perempuan dan Anak (Kabid PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Perlindungan Perempuan dan Anak Langkat, Mimi Wardani dan Koordinator Pusat Pelayanan Pemerdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Langkat, Ernis Safrin Aldin langsung memeriksakan kondisi kesehatan para korban, di antaranya AM dan MS ke Puskesmas Sambirejo, Kecamatan Binjai. Dari hasil pemeriksaan kedua siswa tersebut, Puskesmas Sambirejo merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut ke Rumah Sakit.

Karena itu, Ernis langsung mendampingi mereka untuk membuat laporan pengaduan ke Polres Langkat. Namun, hingga kemarin belum ada perkembangan penyelidikan pihak kepolisian. “Sudah berhenti di tengah jalan. Sebab, sudah dihentikan mereka secara sepihak,” sebut Ernis, Selasa (28/11). Ernis mengungkapkan, menurut polisi, setelah diperiksa dan ditunggu, tidak ada korban yang sakit. Artinya, karena efeknya dinilai tidak terlalu parah, maka kasusnya tidak dilanjutkan. Herannya, Kasat Reskrim AKP M Firdaus, SIK ketika dikonfirmasi wartawan, mengaku tidak tahu kasus ‘jus oli’ tersebut. “Lho, kasus yang mana itu ya, nanti coba saya cek lagi ya,” tandasnya. (BD)

Fortuner Hantam Pohon dan Tiang Reklame MEDAN - Diduga ngantuk sambil mengemudi, satu unit mobil Toyota Fortuner bernomor polisi BK 34 LI terbalik setelah menghantam pohon dan tiang papan reklame di Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Medan Helvetia, Senin (27/11) pagi. Akibat peristiwa tersebut, sopir mobil bernama Ali Muhammad Madli (55) warga Jalan Kenanga, Lingkungan Pekan 1, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mengalami luka serius hingga terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Herna Medan. Kecelakaan yang nyaris merenggut nyawa Ali itu diduga terjadi karena ngantuk saat berkendara dalam kecepatan tinggi sehingga hilang kendali menghantam pohon dan tiang reklame. Peristiwa kecelakaan itu sempat membuat arus lalu lintas di ruas Jalan T

Amir Hamzah macet beberapa jam, sebelum dievakuasi. K apolsekta Helvetia, Kompol Trilla Murni mengatakan, petugas lalu lintas sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sementara, sopir saat ini dirawat di Rumah Sakit Herna. “Pengemudi mengira jalan tikungan di tempat kejadian perkara adalah lurus. Makanya supir membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mobil menabrak median jalan, tiang papan reklame dan pohon,” kata Kompol Trilla Murni. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap sopir, kata Trilla, tidak terindikasi mengonsumsi narkoba ataupun minuman keras (miras). Dia mengimbau pengemudi kendaraan bermotor untuk senantiasa berhati-hati. (ACO)

RINGSEK - Tepat di Jln T Amir Hamzah persisnya di tikungan jembatan kedua, Ali mengira jalan yang dilintasinya lurus. Sehingga Fortuner yang dikendarainya ringsek menghantam median jalan disusul, pohon dan tiang papan reklame.

Tersangat Listrik, Tukang Sumur Bor Meninggal Dunia SERDANG BEDAGAI - Ibnu Hadi alias Sijay (31), warga Gang Damai Dusun X, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), tewas setelah tersengat arus listrik ketika sedang membuat sumur bor, Senin (27/11) sore. Informasi diperoleh kru koran ini, korban mendapat pekerjaan membuat sumur bor di rumah Sahat Hutagaol (35), Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin. Korban mengerjakan proyek itu bersama rekannya Ali (24), sejak pagi.

Namun, posisi sumur yang hendak dibor tersebut berada di bawah kabel listrik. Sekitar tengah hari, keduanya pun istirahat dan makan siang. Pekerjaan kembali dilanjutkan sekitar pukul 14.00 WIB. Pengeboran dilakukan menggunakan pipa besi dengan panjang sekitar 6 meter. Sialnya, saat pengeboran, pipa besi bersentuhan dengan kabel listrik di atas hingga terjadi percikan api dan kabel listrik putus menjadi dua bagian. Salah satu kabel listrik yang putus

tersebut terinjak anak tetangga rumah bernama Digo Lumbantukkup (2). Kejadian itu membuat Sijay berusaha melakukan pertolongan dengan cara mendorong bocah tersebut hingga dapat terselamatkan. Namun, korban tanpa sengaja menginjak kabel listrik yang putus sehingga tersengat dan jatuh terlentang hingga punggungnya menimpa kabel dan membuat listrik padam tak lama kemudian. Akibatnya, Sijay terkulai lemas. Warga kemudian memboyong korban ke RSUD Sultan Sulaiman guna

mendapat perawatan medis. Tetapi, tak lama mendapatkan, korban meninggal dunia dengan bagian belakang tubuhnya luka bakar. Pihak keluarga membawa korban ke rumah duka untuk kemudian dikebumikan. “Korban telah dibawa ke rumah duka dan sudah dikuburkan. Dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) diamankan kabel listrik sepanjang 10 meter dan pipa besi ukuran 6 meter,” tandas Kanit Reskrim Polsek Tanjung Beringin. (RYAD)

Aneh Tapi Nyata Bunuh Diri karena Menantu Pendek PEJABAT berwenang di Provinsi Henan, China menyangkal rumor bahwa seorang perempuan bunuh diri karena karena ia tidak mampu memberikan hadiah pertunangan yang layak bagi anaknya. Sebaliknya, mereka menemukan alasan lain yang lebih konyol hingga membuat si perempuan mengakhiri hidupnya. Pekan lalu, jenazah seorang perempuan ditemukan di sisi sungai di Ningling County. Polisi mengatakan kepada para jurnalis bahwa anak si perempuan belum lama ini baru saja bertunangan. Calon menantunya menginginkan mobil sebagai hadiah pertunangan, sesuatu yang tidak mampu disediakan keluarga calon mempelai pria. Karena depresi, ibu calon pengantin laki-laki itu pun bunuh diri dengan terjun dari sungai. Setelah melihat jasad istrinya, sang suami pun ingin menyusul dengan ikut terjun dari sungai. Namun aksi ini dapat dicegah polisi dan anak laki-lakinya. Namun pada kemarin sore,

departemen propaganda lokal di Ningling County memublikasikan buletin yang menyatakan bahwa rumor di internet tentang alasan si perempuan bunuh diri adalah palsu. Pejabat berwenang mengklaim, ia bunuh diri karena tidak menyetujui pertunangan anaknya. Dinukil dari Shanghaiist, Minggu (26/11), salah

satu komplain yang mendasari ketidaksetujuan si perempuan adalah karena ternyata calon menantunya terlalu pendek. Warganet pun terhenyak dengan fakta yang amat aneh, namun tragis ini. Beberapa menuliskan betapa mereka bahagia meski memiliki pasangan lebih pendek. Ada juga yang berkomentar betapa

mereka tumbuh lebih tinggi dari kedua orangtua. "Perempuan itu tidak menyetujui pertunangan anak laki-lakinya karena calon menantunya terlalu pendek. bahkan alasan ini lebih konyol ketimbang bunuh diri karena tidak mampu memberikan hadiah pertunangan," tulis salah seorang pengguna Weibo. (OKZ)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

Polisi Madina Ringkus Bandar Sabu MADINA - Kedapatan miliki lima paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, seorang pemuda berinisial SAL (21), ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal (Madina), Selasa (28/11) sekira pukul 23.00 WIB. Kasat Reserse Narkoba Polres Madina, AKP Huayan Harahap, SH saat dikonfirmasi menjelaskan, tersangka ditangkap di Banjar Saba Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan atas informasi masyarakat. Penangkapan itu dipimpin KBO Iptu Ronny AM Simanjuntak. Tersangka ditangkap di rumah salah satu warga berinisial BSL sesuai informasi. “Personel melakukan penggeledahan terhadap salah satu pemuda inisial SAL yang ada di dalam rumah tersebut," ujarnya. Masih Huayan, dari hasil penggeledahan ditemukan lima paket sabu yang disembunyikan di bawah aquarium, tepat di atas kursi plastik kecil . Selanjutnya tersangka dan barang bukti digelandang ke Mako Polres Madina guna penyidikan lebih lanjut. Adapun seluruh barang bukti sabu 2.08 gram, 25 bungkus plastik klip kecil putih transparan, 2 bong, 6 pipet, 3 pipa kaca phyrek berisi bercak sabu, 1 gunting, 2 timbangan elektrik, lima jarum, 2 mancis, uang Rp 246.000,- dan lainnya. (JBL)

Jadi Bandar Togel Polisi Ringkus Dua Wanita MADINA - Meski perempuan, tak menyurutkan JS alias Boru Tupang (35) dan FAC alias Fifi (22) untuk terlibat tindak pidana. Bahkan, keduanya malah nekat menjadi bandar perjudian toto gelap (togel). Akibatnya, kedua perempuan tersebut harus mendekam di sel setelah diringkus petugas Satuan Reskrim Polres Madina, Selasa (28/11) sore. Keduanya ditangkgap saat melakoni binis haramnya di Kelurahan Sihepeng Kecamatan Siabu, Madina. Kasat Reskrim Polres Madina, AKP M Nainggolan kepada andalas menuturkan, penangkapan kedua wanita itu menindaklanjuti informasi masyarakat yang resah dengan kebiasan haram mereka. “Penangkapan kedua tersangka merupakan salah satu bentuk komitmen kita untuk memberantas judi di wilayah hukum Polrss Madina,” tegas Nainggolan. Awalnya, disebutkan, ada peredaran judi togel di Desa Simanondong Kecamatan Panyabungan Utara yang dikelola bandar berinisial JS alias Boru Tupang. Karena itu, tim Opsnal Satreskrim dipimpin Katim Aiptu Yos melakukan penyelidikan. Tersangka ditangkap saat hendak menyetorkan uang hasil pasangan taruhan judi togel kepada IH di Desa Aek Badak Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Petugas segera menghentikan laju kendaraan Honda Supra X yang dikendarai tersangka JS alias Boru Tupang bersama temannya FAC alias Fifi di Pasar Sihepeng. Polisi mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp 5 juta, satu tas hitam dan satu unit HP Nokia. “Kedua tersangka JS alias Boru Tupang dan FAC alias Fifi kita bawa ke Mako Polres Madina untuk dilakukan pengembangan proses hukum lebih lanjut," pungkasnya. (JBL)

Pencadu Narkoba Curi Motor, Masuk Bui Lagi DELI SERDANG - Seorang pelaku spesialis pencurian sepeda motor (curanmor), Eka Yuda Purba (37) warga Jalan Pasar VII Beringin, Gang Cempaka, Desa Tembung, diringkus Unit Sat Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, Kamis (30/11). Kapolsek Percut Seituan, Kompol Pardamean Hutahaean mengatakan, tersangka ditangkap berdasarkan laporan korbannya Tengku Intan Khairany (22), Warga Jalan Vetpur Raya, Perumahan JAY Regency, No.59 H, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei tuan yang kehilangan motor Honda Beat putih BK 4614 ADY pada 27 November 2017 kemarin. “Setelah menerima laporan itu, petugas Unit Reskrim melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari keterangan saksi-saksi, pelakunya mengarah pada tersangka Eka,” kata Pardamean. Mendapat identitas tersangka, Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan, Iptu Philip Antonio Purba membentuk tim untuk menangkap tersangka. Ketika hendak diamankan di satu rumah kos-kosan Jalan Baru Tembung, tersangka melawan sehingga ditindak tegas. “Tersangka kami lumpuhkan karena berusaha melarikan diri. Ada dua buah kunci letter T yang kami sita dari pelaku,” sebut Pardamean. Eka Purba mengaku sudah tujuh kali beraksi. Ia mengaku baru tiga bulan bebas dari penjara karena ditangkap petugas Satreskrim Polrestabes Medan dalam kasus yang sama. “Kalau saya berhasil ‘main’ (curi motor), biasanya memang beli narkoba bang. Saya kecanduan sabu-sabu,” ungkap bapak tiga anak ini dengan wajah ditutupi sebo hitam. Eka menambahkan, biasanya tiap kali beraksi, dirinya bisa mendapat jutaan rupiah, paling sedikit, berkisar Rp800-an ribu. “Kadang untuk beli narkoba, saya sisihkan uang Rp100 ribu. Kalau dapat hasil Banyak, saya beli seperempat gram. Tapi itu sekalikali aja,” katanya. (BSC)

Wartawan Andalas Jadi Korban Perampokan MEDAN - Pelaku perampokan memang tidak pilih-pilih korban. Asal ada peluang dan kesempatan, dengan cepat berkasi dan menggongdol apapun barang berharga milik korbannya. Seperti yang menimpa Maguslim alias Acong (38), warga Brayan Bengkel Medan Barat yang bernasib sial. Wartawan harian andalas tersebut menjadi korban perampokan di Jalan STM Medan, Selasa (28/11) malam. Pelaku menaiki sepeda motor matic putih les biru tersebut memecahkan kaca depan kiri mobil Toyota Avanza hitam nomor polisi 1585 PI milik wartawan unit Polrestabes Medan tersebut, lalu mencuri handphone (HP) yang diletakkan di jok depan. Acong menuturkan, saat itu dirinya membeli sesuatu di gerai supermarket Jalan STM, Kecamatan Medan Johor. Saat berada di dalam tempat perbelanjaan tersebut, pelaku menghampiri mobilnya. Berdasarkan rekaman ka-

mera CCTV, pelaku seorang diri memakai helm mendekati mobil korban. Sebelum beraksi, pelaku mengamati situasi dan sempat mengintip ke dalam mobil. Setelah memutar kendara-

annya, dengan mudah, pelaku sambil merokok memecah kaca kiri depan mobil. Hanya sekali hentakan, pelaku lalu mengambil HP korban. “Menurut saya, pelaku sudah

mahir. Hanya dalam waktu sekitar 2 menit, pelaku beraksi memecahkan kaca mobil saya lalu mencuri HP,” sebut Acong, menambahkan, pelaku juga mengambil dokumen penting milik-

nya, Rabu (29/11). Acong menyebut, peristiwa itu diketahuinya setelah usai berbelanja. Dia melihat kaca mobilnya telah pecah dan berantakan, seiring dengan raibnya HP android miliknya. Hingga kemarin malam, Acong masih dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Delitua yang telah resmi menerima laporannya. Polisi masih menyelidiki laporan tersebut. Acong berharap, pihak kepolisian dapat segera meringkus pelaku dan memberi tindakan tegas agar ada efek jera. Sebab, Sumatera Utara, khususnya kota Medan sudah mulai relatif aman setelah petugas kepolisian melakukan tindakan tegas terukur terhadap penjahat jalanan. “Harapan saya, pelakunya segera ditangkap dan ditindak tegas supaya kota Medan, benar-benar aman dari aksi kejahatan jalanan. Ini sudah sangat meresahkan,” tuturnya. (DA)

Plt Kadis Pendidikan Langkat :

Tidak Boleh Ada Pemotongan Sepeser Pun LANGKAT - Plt Kadis Pendidikan Langkat, Dr H Syaiful Abdi SE SH MPd menyebutkan, sudah membagikan SK penugasan kepada para guru honorer, sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan guru honorer di Kabupaten Langkat. Pembagian itu dilakukan secara simbolis di tiga wilayah, Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Aru. Penegasan itu disampaikan Syaiful Abdi kepada wartawan,

kemarin. Dia berharap, hal itu bisa membantu para guru honorer yang sudah lama menunggu turunnya SK tersebut. Tugas hari ini selesai saya tandatangani

semua. Tiap malam saya tandatangani agar bisa segera diserahkan kepada adik-adik sekalian. Kalau tidak salah hampir 8.000 berkas saya tanda tangani. Itulah bentuk kepedulian saya, sebab dari lubuk hati yang paling dalam, saya prihatin melihat nasib adik-adik sekalian. "Saya ikut merasakan perjuangan adik-adik, karena saya juga pernah menjadi guru honorer. Jadi, kalau guru honorer bisa jadi kadis, kalian juga bisa jadi kadis

seperti saya,” ujarnya. Syaiful Abdi menegaskan, tidak boleh ada pemotongan sepeser pun. Kalau ada segera laporkan biar ditindak. Tidak boleh ada pemotongan sepeserpun, tidak boleh ada punglipungli di sini. Beritahu saya kalau ada yang minta-minta. "Kalau ada yang berani memotong, saya sikat,” tegasnya. Kendati sudah mendapat SK dari Plt Kadis Pendidikan Langkat, namun para guru honorer

mengaku masih galau. Mereka berharap agar SK yang diberikan adalah SK yang ditandatangani Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, sebab kalau SK dari Kadis Pendidikan saja, tidak bisa digunakan untuk sertifikasi. “Kalau SK dari kepala dinas tidak bisa untuk sertifikasi. Karena itu, yang kami butuhkan adalah SK yang ditandatangani Bupati Langkat,” ujar beberapa orang guru honorer denga nada kecewa kepada andalas. (BD)

Nekat Bawa Ganja, Dua Mahasiswa Diringkus Polisi LANGKAT - Mahasiswa sebagai harapan bangsa dan generasi penerus kepemimpinan, kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Betapa tidak, mahasiswa yang dari dulu hingga sekarang memiliki peran penting dalam setiap perubahan negeri ini, kini sudah ‘diserang’ para bandar narkotika. Situasi tersebut tentu harus mendapat perhatian dari seluruh elemen bangsa, dalam rangka menyelematkan generasi muda dari pengarus mafia narkotika. Sebab, bila situasi tersebut terus belanjut, sama artinya bangsa ini

sedang lalai mempersiapkan generasi muda yang tidak terkontaminasi narkotika. Tim Opsnal Res Narkoba Polres Langkat, Rabu (29/11) menangkap dua orang perempuan yang diduga menyimpan/ menguasai/memiliki narkotika jenis ganja. Kedua orang tersebut masing-masing Laiya Ulfa (25 tahun), mahasiswi, warga Dusun Peutua Beunu, Desa, Jangka Alue, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Kemudian Safrina Dewi (24

tahun), mahasiswi, warga Dusun Baroh Desa, Pulo Reudeup, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Barang bukti yang diamankan berupa 10(sepuluh) ball yang dibalut lakban coklat diduga berisikan narkotika jenis ganja seberat 10 kg. Dua buah tas ransel warna coklat. Penangkapan ini saat personil Sat Res Narkoba Polres Langkat melakukan kegiatan rutin razia peredaran narkotika di wilkum Polres Langkat, tepatnya di Pos Lalulintas Sei Karang, Kecamatan

Satpam UISU Temukan Orok Bayi

Suami ‘Ringan Tangan’ Meringkuk di Sel

MEDAN - Petugas satuan pengamanan (Satpam) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menemukan orok bayi di samping pintu masuk kampus Jalan SM Raja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Rabu (29/11) pagi. Penemuan itu dilaporkan ke pihak berwajib. Kapolsek Medan Kota, Kompol Martuasah H Tobing menjelaskan, pihaknya mendapat informasi temuan orok sekitar pukul 08.00 WIB. Usai mendapat laporan, Kanit Intel Ipda Dimpos Hutabrat dan Binmas Polsek Medan Kota, Aiptu Irwani langsung meluncur ke lokasi. "Kita mendapat informasi soal penemuan orok dari Satpam kampus sekitar pukul 08.00 WIB. Usai mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) petugas kita langsung membawa orok itu ke RS Bhayangkara guna pemeriksaan," jelasnya. Selain melakukan olah TKP, kata Kapolsek, petugas juga sudah memintai keterangan para saksi di antaranya Satpam UISU, Haswandin dan dua saksi lainnya, yaitu Agus dan Andi. "Cek TKP sudah kita lakukan, begitu juga dengan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi juga sudah dilakukan," pungkasnya. (DA)

MEDAN - Sungguh tak pantas ditiru prilaku S Pergas (33), warga Jalan Langgar, Gang Buntu, Kecamatan Medan Polonia. Sebab, dia ‘ringan tangan’ terhadap istrinya. Padahal, istrinya pergi ke luar rumah untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan agama. Tapi, tersangka langsung menganiaya wanita yang telah dinikahinya bertahun-tahun lalu. Akibatnya, Pergas harus mendekam di sel, karena istrinya, Nirmala tidak terima dan mengadukan kekejamannya ke Mapolsek Medan Sunggal. Nirmala. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Wira Prayatna mengatakan, penganiayaan itu berawal kepergian korban meninggalkan rumah tanpa permisi kepada tersangka. Pada 17 Oktober 2017 lalu, korban ikut merayakan Deepavali tanpa permisi ke tersangka hingga membuatnya berang. Diawali cekcok mulut, tersang-

Stabat yang dibantu oleh personil Pos Lalulintas Sei karang. Sekira pukul 06.00 WIB personil pos lantas menghentikan mobil bus putera pelangi dari arah Aceh BB 7537 AA. Kemudian Tim Opsnal Sat Res narkoba memeriksa barang-barang bawaan penumpang. Dan dari penumpang yang duduk di bangku nomor 5 dan 6 didapati 2(dua) orang perempuan yang membawa 2 (dua) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja. Kedua orang perempuan

ka kemudian memukuli korban hingga memar. Korban hanya bisa menghindar tak melawan, karena suaminya sudah seperti kesetanan. “Pelaku memukul pelipis sebanyak 2 kali dan kepala korban,” terang Wira, Selasa (28/11). Ketika itu, tetangga yang melihat keberingasan tersangka langsung melerai. Korban yang ketakutan memilih kabur dari rumah, meminta pertolongan tetangga. “Korban kemudian melaporkan penganiayaan itu kepada polisi. Petugas kita yang mendapat laporan melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku,” urainya. Kata dia, hingga kemarin petang, petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. ”Pelaku kita jerat dengan Pasal 44 (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara,” pungkasnya. (ACO)

tersebut mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibawa dari Sawang, Kabupaten Aceh Utara menuju Pekanbaru, selanjutnya Team Opsnal Polres Langkat membawa tersangka dan barang bukti ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut. "Tersangka dan barang bukti sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan jika diperlukan akan dilakukan pengembangan," ujar Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin, Kamis (30/11) (BSC/BBS)

Lakukan Pungli Rp265 Juta Sekretaris Dinkes Simalungun Lesu Diadili MEDAN - Sekretaris Dinas Kesehatan Simalungun Lukman Damanik dan Flora Sandora Purba selaku karyawan Koperasi Harapan Dinas Kesehatan Simalungun tertunduk lesu saat diadili di ruang Cakra II, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/11) siang. Keduanya didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juna Karo-karo telah melakukan pungutan liar (pungli) terhadap 20-an orang bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Kesehatan Simalungun untuk pengurusan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Juni 2017 lalu. "Dari pungli tersebut keduanya berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp265 juta. Keduanya didakwa melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1)," pungkas JPU Juna di hadapan Ketua Majelis Hakim, Mian Munte. Pantauan awak media, selama mendengarkan dakwaan, kedua terdakwa tertunduk lesu. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut keduanya baik selama di persidangan maupun saat diwawancarai wartawan. (AFS)

Pemdes Simpang Dolok Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba BATU BARA - Penyuluhan tentang bahaya narkoba diadakan di Aula kantor Kades Simpang Dolok Kecamatan Limapuluh Batu Bara, Selasa (28/11). Peserta dari siswa/i SMPN 2 dan siswa SMA Yayasan Perguruan Cipta Desa Simpang Dolok. Kades Simpang Dolok,

Yusnan selaku penyelenggara dalam sambutannya mengatakan, penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada pelajar SMP dan SMA sangat diperlukan. Karena bahaya narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa. "Harapan kami dari Pemerintah Desa melaksanakan penyuluhan ini

kiranya narkoba bisa hilang dari Desa Simpang Dolok,"kata Yusnan. Pada acara penyuluhan bahaya narkoba ini, Kades Simpang Dolok mendatangkan narasumber, Kapolsek Limapuluh AKP Jhony Andreas Siregar, Danramil 03/LP Mayor Inf Makmur Siahaan, Kepala Puskesmas Simpang Dolok dr

Dina Vovinda mewakili Dinkes Batu Bara. Kapolsek Limapuluh AkP Jhony Andreas Siregar dalam arahannya, minta pelajar sebagai penerus bangsa menjauhi narkoba. Dia mengingatkan, narkoba telah banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan baik itu pelajar maupun masyarakat.

Orang yang sudah kecanduan narkoba selain merusak diri sendiri juga bisa menimbulkan kerugian lingkungan sekitarnya."Pencandu narkoba nekat melakukan apa saja, pencurian dalam keluarga maupun orang lain,"kata Kapolsek. (PUR/SUSI)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

KNPI Palas Gelar Talk Show Kepemudaan PALAS - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Padang Lawas (Palas) menggelar talk show tentang kepemudaan di gedung Asrama Haji Sibuhuan, Selasa (28/11). Acara dengan mengusung tema Peran Pemuda Dalam Percepatan Pembangunan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Palas, drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, Cht, MM M.Si Dalam sambutannya, Wakil Bupati Palas menyebutkan lahirnya KNPI itu diilhami dari rasa kepekaan dan kepeloporan generasi muda, dengan menggalang persatuan dan kesatuan, mengkonsolidasi keanekaragaman potensi, membentuk sinkronisasi dan sinergi partisipasi dalam rangka mensukseskan pembangunan Nasional. "Dalam konteks pembangunan daerah, peranan pemuda/KNPI haruslah dioptimalkan dalam rangka menyongsong kemajuan Padang Lawas pada masa yang akan datang," kata Wabup Sementara, Ketua DPD KNPI Palas, Safran Oloan Nasution mengatakan acara ini dilaksanakan atas dasar niat yang tulus iklas dari hati sanubari yang paling dalam serta tidak ada unsur politik dan semata-mata hanya karena kecintaan kepada Kabupaten Palas. Dibutuhkan kebersamaan dan kerja sama untuk mewujudkan itu semua, sebut Safran. Selain pemuda, turut hadir di acara tersebut Kadis Pemuda dan Olahraga Palas, para Camat se-Palas, Ketua IPK Palas serta undangan lainya. (EAH)

Sambut Hari Guru SD Madona Jaya dan SDN 014733 Mandoge Gelar Lomba MANDOGE - SD Swasta Madona Jaya, Desa Sei Kopas, Kecamatan Bp.Mandoge, Kabupaten Asahan gelar upacara dan kegiatan sambut hari guru yang dilaksanakan di halaman sekolah, kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah, Jedijah Manurung. Selesai upacara berbagai perlombaan pun digelar antara lain lomba tarik tambang, bola dangdut, joget bersama guru dan murid. Kegiatan lomba juga disaksikan Ketua Komite sekolah F.Hulu. Beliau merasa senang melihat guru, siswa dan orangtua ikut meramaikan hari guru tersebut. Terpisah, SDN 014733 Desa Suka Makmur juga gelar upacara dan merayakan hari guru dengan meriah. Dalam sambutannya, Roida Hutasoit, Kepala Sekolah SDN 014733 mengajak untuk hidup sehat, kuat dan sabar menghadapi anak didiki. Roida juga mengatakan kepada siswanya bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. (TIM)

PLN Ranting Telukdalam Dinilai Lamban Bekerja NISEL- Selama tiga hari 25-27 November 2017, aliran listrik di Kecamatan Tomadan Mazino padam. Pasalnya, kabel listrik PLN yang tertimpa pohon kelapa di pinggir Jalan Sa'ua, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan belum juga diperbaiki. Pada, Selasa (28/11) malam, pihak PLN sempat menghidupkan aliran listrik kerumah warga namun pagi (29/11)listrik kembali dipadam. Rusaknya kabel PLN akibat tumbangnya pohon kelapa yang disebabkan hujan yang terus mengguyur daerah Nias.Selain menimpa kabel listrik, pohon kelapa juga menimpa salah satu rumah rumah warga Desa Bawozaua , namun tidak memakan korban jiwa. Warga merasa resah akibat padamnya listrik karena banyak akses yang terganggu antaralain, jaringan telkomsel dan internet di daerah Toma dan Mazino putus total. Ketika dikonfirmasi, Senin (27/11), Manager PLN Ranting Telukdalam, Marijen Aritonang menyebutkan lambannya pihak PLN melakukan perbaikan karena pemilik pohon kelapa tidak mengijinkan pohon tersebut untuk ditebang. Namun, sambungnya, pihaknya akan melanjutkan perbaikan pada Selasa (28/11). Sementara pantauan dilapangan pada Rabu (29/11), PLN masih melakukan perbaikan tiang dan kabel listrik dilokasi tersebut. (HAL)

Kasrem 033/WP Hadiri Sosialisasi RUU Daerah Kepulauan RIAU - Korem 033/Wira Pratama, Kasrem 033/Wira Pratama Kolonel Inf Martin Susilo Martopo Turnip, SH hadiri kegiatan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan, di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Sosialisasi ini dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, jajaran SKPD, Danlantamal serta tokoh masyarakat adat Kepulauan Riau. Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan pertama kalinya digelar di Tanjung pinang sebagai bukti kesungguhan DPD RI membangun daerah, khususnya daerah kepulauan. Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Akhmad Muqowam menjelaskan inspirasi lahirnya RUU tentang Daerah Kepulauan terutama berasal dari UUD 45 dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang belum berkomitmen terhadap terjadi keadilan bagi daerah-daerah kepulauan. (REL)

SUMUT

Presiden Joko Widodo Resmikan Peremajaan Sawit Petani Sergai DOLOK MASIHUL Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kunjungi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Kunjungan Presiden untuk meresmikan kegiatan peremajaan (replanting) tanaman sawit petani. Kedatangan Presiden disambut oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang didampingi jajaran Dinas Pendidikan bertempat di lapangan Perkebunan Hevea sekaligus meninjau dan beramah tamah dengan siswa SDN 102065 Kecamatan Dolok Masihul, Senin (27/11). Selanjutnya rombongan Presiden menuju acara utama yaitu Penyerahan Bantuan dana Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat serta penyerahan Bibit Jagung kepada petani bertempat di Areal Kelapa Sawit Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul. Kegiatan tersebut diawali dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta Peluncuran Skema KUR Khusus Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Turut hadir dalam acara tersebut, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan penataan Ruang/Ke-

PRESIDEN Joko Widodo didampingi Gubernur Sumut Ir, H.T. Erry Nuradi, M.Si, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman meninjau tanaman sawit rakyat yang akan direplanting pada acara peresmian kegiatan Peremajaan (replanting) Tanaman Sawit Rakyat di Areal Kelapa Sawit Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, Senin (27/11). pala Bappenas Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satria Purwadi, Gubsu H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, Bupati/Walikota se-Sumut, Wabup Sergai Darma Wijaya, Wakil Dirut Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto, Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DPC GOPTKI Ny. Hj. Rosmaida Darma Wijaya, Ketua DWP Ny. Khairani Hadi Winarno, Kepala OPD, Gapoktan, Poktan, Koperasi, serta masyarakat petani dan perkebunan se-Sumut. Mengawali sambutannya Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini Indonesia produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian kita harus menjadi yang tercepat dalam pengelolaan. Selain itu juga harus bekerja keras mulai dari peremajaan, pengelolaan dan lainnya sehingga dapat mening-

katkan produktifitas kelapa sawit. Untuk itu Saya perintahkan kepada Menko Perekonomian agar segera meremajakan sawit kita agar tidak disalip oleh negara lain, ujarnya. Komitmen Pemerintah untuk meremajakan sawit dimulai di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kemarin. Dengan jumlah 4,6 juta lahan rakyat dari total 11,9 juta hektar. Di sumut terdapat 350 ha yang harus diremajakan dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun untuk hasil masa depan hal ini harus kita laksanakan. Guna mendukung program Perkebunan Sawit rakyat (PSR) tersebut, lanjut Presiden Jokowi selain dana sekitar 3 trilyun juga tahun ini ada 5 juta sertifikat yang akan dibagikan untuk petani yang berguna untuk meminimalisir sengketa lahan baik antara penduduk dengan penduduk, perusahaan maupun pemerintah. “Mari bekerja untuk rakyat dengan sebaik-baiknya, jauhkan

dan hindari pungli kepada masyarakat. Program PSR ini juga dapat dilaksanakan melalui skema tumpang sari, dengan menanam jagung ataupun semangka diantara tanaman sawit tersebut. Kepada Mentan agar membuat Perpres yang menguntungkan petani karena target kita adalah ekspor, bukan impor,” katanya. Presiden Jokowi saat berdialog dengan salah seorang petani mengharapkan program ini dapat berjalan dengan baik, saya akan terus chek perkembangannya karena saya ingin negara ini jadi negara berkembang yang maju, pungkas Jokowi. Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya mengatakan acara ini merupakan kesinambungan launching program PSR yang dilaksanakan pada 13 oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dengan luas 11,9 juta ha, 41% merupakan kebun sawit rakyat. Ditandai kelemahan umur tanaman lebih 25 tahun

sudah banyak, bibitnya tidak terlalu baik sehingga produktifitas kelapa sawit rakyat jauh lebih sedikit dari perkebunan sawit perusahaan. Oleh karenanya dengan luas 4,6 juta ha jika diremajakan 25 tahun dan kita perlu 185.000 ha peremajaan per tahun. Untuk Provinsi Sumut ada 35.000 ha tanaman yang sudah tua dan lebih dari 25 tahun atau yang belum 25 tahun namun berproduktifitas rendah. Kalau hasilnya kurang dari 10 ton Tandan Buah Segar (TBS) per tahun dan masih tergolong sedikit. Kali ini peremajaan kelapa sawit rakyat di sumut yang diresmikan ditempat ini 9109 ha meliputi 12 Kabupaten/kota karena perkebunan rakyat di sumut tidak menumpuk disatu daerah saja, kata Darmin. PSR didesain dengan bantuan dana peremajaan 25 juta per ha yang disalurkan melalui BPDBP dan sisanya akan dipenuhi melalui KUR. Mulai 1 Januari 2018 dengan bunga 7 % per tahun, namun tidak diberikan sekaligus. Program Peremajaan Kelapa Sawit ini dikelola secara kluster. Dengan demikian perkebunan sawit rakyat perlu dikelola secara berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sehingga dapat diperdagangkan dengan baik di dunia internasional. Acara diisi dengan penayangan video program Peremajaan Sawit Rakyat dan ditutup dengan penanaman bibit kelapa sawit oleh Presiden Jokowi didampingi Menteri, Gubsu dan Bupati Sergai serta Forkopimda. (ARM)

Tebingtinggi Terima Penghargaan Kota Sehat Swasti Saba TEBINGTINGGI - Kota Tebing Tinggi kembali menerima penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Tahun 2017. Penghargaan ini di serahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek bersama Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri kepada Walikota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, Selasa (28/11) di Jakarta. Walikota Tebingtinggi Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) karena ma-

syarakat telah berperan secara aktif baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan kesehatan, serta berkiprah sebagai agen perubahan. "Poin terpenting dari KKS yaitu koordinasi lintas sektor pemerintahan, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan lingkungan,” jelasnya. Beliau berharap agar kedepan penguatan koordinasi dapat terus ditingkatkan dan disertai dengan pemberdayaan masyarakatnya. Karena, kata Walikota,

kesehatan adalah investasi di masa yang akan datang. "Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas. Sehingga akan menjadi modal pembangunan,” tandasnya. Dikatakannya, dengan kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja bagi warganya maka dapat meningkatkan produktifitas dan perekonomian masyarakat. Penghargaan yang diberikan setiap dua tahun sekali ini telah diperoleh Kota Tebing Tinggi tahun 2015, yakni mendapatkan penghargaan Kota Sehat Swasti

Saba tingkat pertama yaitu Pedapa namun kali ini meningkat menjadi Wiwerda. Selain Tebingtinggi, terdapat 121 kabupaten/kota dan 3 provinsi yang menerima penghargaan Swasti Saba yang terdiri dari 3 tingkatan yaitu Pedapa, Wiwerda dan Wistara. Lebih lanjut dijelaskannya, Kota Tebing Tinggi pada saat ini telah melaksanakan 5 tatanan yaitu: A. Tatanan Pemukiman Sarana dan Prasarana Sehat antara lain, Taman Kota, Sekolah Adiwiyata (SMP-7 dan SMP-1), Pengolahan Makanan Roti Kacang Hj.Eliya Lubis, Pengelolaan

Kantin Bintang (SDN 163081 dan SD Swasta Qurrata'ayun), Ipal Sanimas yang dikelola masyarakat (Ipal Mekar Sentosa dan ipal Satria), Bank sampah dan rumah kompos). B. Tatanan Sarana Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi Zona Amana Anak Sekolah (SDN 163081 dan SD Swasta Ir.H. Dzuanda) C. Ketahanan Pangan dan Gizi antara lain, urban farming. D. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri antara lain, Puskesmas Rantau Laban (Lansia dan Posyandu) E. Kehidupan Masyarakat Sosial Yang Mandiri antara lain, penyaluran raskin. (RS)

2.360 Pramuka Siaga Ikuti Pesta Siaga 2017 MEDAN - Sebanyak 2.360 orang pramuka siaga utusan Kwartir Ranting se-Kota Medan mengikuti Pesta Siaga Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Medan tahun 2017 di Lapangan Cadika Pramuka Jalan Karya Wisata Medan, Senin (27/11). Pesta Siaga ini merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang dilakukan sehingga terbentuk jiwa serta karakter anak agar mereka menjadi generasi emas pada masa mendatang. Selain seluruh pramuka siaga dari utusan Kwartin Ranting (Kwaran), Pesta Siaga ini juga dihadiri sekitar 250 pramuka dewasa sebagai pimpinan kontingen dan pembina pendam-

ping. Selanjutnya, seluruh peserta mereka akan mengikuti serangkain kegiatan seperti upacara, kegiatana keagamaan dan kepribadian, ketangkasan dan ketrampilan, seni budaya serta kepedulian pramuka siaga yang berlangsung mulai sejak pagi sampai petang tersebut. Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Medan diwakili Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan, HM Husni SE MSi yang membuka Pesta Siaga ini mengatakan, kegiatan ini penting dilakukan untuk sebagai upaya untuk

mempersiapkan mental para pramuka siaga yang akan memasuki masa remaja. Dikatakan Husni, usia siaga merupakan usia awal sebagai anggota gerakan pramuka. Artinya, anggota siaga ini merupakan kelompok termuda. Untuk itulah sangat penting ditumbuhkan kemandirian dalam kembiraan masa kanak-kanak mereka. Oleh karenanya melalui Pesta Siaga ini, mereka diajak bermain sambil belajar berbagai hal sebagai bekal untuk memasuki masa remaja dengan mental yang matang. Atas dasar itulah dalam Pesta Siaga ini, Husni menekankan kegiatan yang dilaksanakan

dalam suasana riang namun tidak meninggalkan komponen metode pendidikan kepramukaan yakni dilaksanakan di alam terbuka. Kemudian belajar sambil melakukan, menarik serta menantang serta dilaksanakan dalam sistem berkelompok. Yang terakhir, pemberian penghargaan yang mengacu kepada pengamalan kode kehormatan yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dihadapan seluruh peserta, Husni mengaku sangat mengapresiasi dengan digelarnya Pesta Siaga ini. Selain membentuk jiwa dan karakter pramuka siaga, kegiatan ini juga untuk meningkatkan

tali silaturahmi. Diharapkannya, para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat menjadi pemimpin masa depan. Sebelumnya Zulfakhri F Ahmady selaku ketua panitia dalam laporannya mengatakan, Pesta Siaga yang digelar ini mengusung tema, “Berkembang, Kreatif dan Terampil” akan berlangsung selama satu hari penuh. Selain upacara dan bazar, Pesta siaga juga diisi dengan kegiatan lainnya seperti kegiatan keagamaan, permainan ketangkasan , pentas seni budaya, karnaval, lomba mewarnai, bumbung kesehatan serta kebersihan lingkungan. (VIN)

Walikota T.Tinggi Hadiri Milad Al Jam'iyatul Wasliyah ke- 87 TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM hadiri Milad Al Jam'iyatul Wasliyah ke-87 di Gedung Aula Madrasah Al Wasliyah, Kamis (30/11). Acara Milad dihadiri Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Wasliyah Tebing Tinggi Ghazali Saragih, Ketua MUI Ahmad Dalil Harahap, Pimpinan Bank Sumut Syari'ah, Ketua KNPI, Ketua PD Muhammadiyah Ketua FKDN, Ketua PD Muslimah Al wasliyah, Ketua PD Iska Al Wasliyah dan seluruh komponen Al wasliyah Tebing Tinggi. Dengan mengusung tema

WALIKOTA Tebing Tinggi Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM hadiri Milad Al Jam'iyatul Wasliyah ke-87 di Gedung Aula Madrasah Al Wasliyah, Kamis (30/ 11). meningkatkan kualitas anak bangsa di era milenia, dalam sambutannya Walikota Tebing Tinggi menyampaikan bahwa tugas pemimpin itu cuma tiga kalimat saja, yang pertama mengucapkan terima kasih

karena bisa bertemu dengan seluruh komponen Al Wasliyah Tebing Tinggi dan mengucapkan selamat atas milad yang ke-87 Alwasliyah. Walikota juga mohon maaf apabila dalam hal pelayanan

dari dirasa kurang karena semuanya itu bukan dilakukan karena tidak peduli tapi karena keterbatasan yang dimiliki. Ketiga tugas pemimpin itu minta tolong, dan hari ini saya minta tolong kepada

seluruhnya agar bersamasama dengan Pemerintah untuk bergandeng tangan menjalankan apa keinginan pendiri dari Al Wasliyah yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dan bangsa yang ada di Indonesia, sebutnya. Terakhir beliau berharap kepada pengurus PD Al Wasliyah Kota Tebing Tinggi harus ada upaya-upaya bersama dengan seluruh komponennya untuk memulai satu pergerakan perubahan kedepan untuk berlari jauh lebih cepat, kalau 87 Tahun yang lalu telah dimulai kenapa kita sekarang tidak bisa menjalankan jauh lebih cepat. (RS)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

Tingkatkan Kompetensi Jurnalis

USU Gelar Workshop Peliputan Pendidikan MEDAN - Meningkatkan kompetensi insan pers peliputan bidang pendidikan, Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar workshop jurnalistik di Hotel Grandhika, Medan, Sabtu. Workshop yang diikuti puluhan jurnalis di lingkungan USU dari berbagai media massa, baik cetak, elektronik maupun online itu dibuka Rektor Prof Runtung Sitepu yang diwakili Sekretaris USU, Dr dr Farhat dan Kepala Kantor Humas USU, Elvi Sumanti. Sedangkan narasumber menghadirkan Produser Ekskutif News ANTV, Faisal Utama. Sekretaris USU, Dr dr Farhat mengatakan, dengan terselenggaranya workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan peliputan pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, juga diharapkan bisa terjalin silaturahim yang sinergi antara media massa dengan USU sebagai institusi yang bertugas mencetak generasi yang lebih baik. “Kita berharap juga dari work-

shop ini para jurnalis menyiarkan informasin yang lebih baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. Kepala Kantor Humas USU, Elvi Sumanti menambahkan, workshop ini merupakan wujud dari keterbukaan informasi USU kepada jurnalis yang berugar di lingkungan universitas ini. Untuk itu diharapkan, kegiatan ini dapat menghasilkan output yang baik bagi wartawan dan meningkatkan kompetensinya. Produser Ekskutif News ANTV, Faisal Utama pada workshop tersebut berbagi pengalaman saat menjalankan profesinya sebagai wartawan. Faisal mengaku mengawali karir di salah satu media cetak, hingga akhirnya merambah ke dunia media elektronik (televisi) di ANTV sebagai produser ekskutif news. Dia berharap melalui diskusi ini bisa menambah wawasan dan bagi jurnalis khususnya di lingkungan USU dalam peliputan tentang pendidikan. (FeR)

Wakil Walikota Langsa Minta Pramuka Pertahankan Prestasi LANGSA - Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid yang juga selaku Kepala Kwarcab Pramuka Langsa meminta Kwarcab Langsa mampu mempertahankan prestasi kategori terbaik II se-Aceh 2017 yang telah diraih. “Kita Kwarcab Langsa telah memperoleh kategori terbaik II seAceh tahun 2017. Mari kita pertahankan prestasi ini, dan bila mungkin tahun 2018 kita bisa menjadi nomor satu,’ kata Marzuki Hamid, pada upacara hari Pramuka, Selasa pekan lalu. Marzuki Hamid mengajak semua anggota Pramuka khususnya Kwar-

cab Langsa dan para Kepala Sekolah terus membina generasi muda dengan menanamkan nilai agama islam. Mari buat yang terbaik dalam membina generasi muda melalui pramuka agar mereka menjadi generasi yang bermoral dan berkarakter, generasi yang kreatif/ inovatif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,’ ujarnya. Acara peringatan Hari Pramuka ke-56 di Langsa berlangsung di Markas Pramuka Langsa dihadiri oleh ratusan anggota dan pengurus Pramuka setempat yang berlangsung hikmad. (YAN)

Dinas Perkim Batubara Minta Pendampingan TP4D BATUBARA - Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Batu Bara minta pendampingan dalam pelaksanaan proyek tahun anggaran 2017 kepada tim Pengawalan,Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Batu Bara. Hal itu terlihat dari ratusan jumlah paket proyek di Dinas Perkim Kabupaten Batu Bara berdasarkan data sirup LKPP hanya 13 proyek yang di ajukan permohonanya untuk pendampingan. Itupun baru bebe-

rapa yang di dampingi TP4D. Kita tidak tahu apa alasanya kenapa minim,padahal kita sudah melakukan sosialisasi, sebut Kasi Intel Kejari Kabupaten Batu Bara Harris SH. Pendampingan TP4D memiliki prosedur, pertama permintaan dari SKPD lalu SKPD menjelaskan atau memaparkan kegiatan mana yang di dampingi dan kita siap memberikan pendampingan sesuai dengan peranan dan fungsi TP4D, kata Harris. (EDO)

Pemko Tebing Tinggi Peringati HUT Korpri TEBINGTINGGI - Pemerintah Kota Tebing Tinggi Gelar Apel peringati Hari Korpri ke-46 sekaligus Hari Guru Nasional dan Hari Kesehatan ke-53 Tahun 2017. Apel di pimpin Walikota Tebing Tinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan selaku Inspektur upacara, Rabu (29/11) bertempat di Lapangan Merdeka. Turut hadir Unsur FKPD Kota Tebing Tinggi, Ketua DPRD diwakili Wakil Ketua DPRD Tebing Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Dandim 0204-DS diwakili, Kajari Tebing Tinggi, Kaden Sat Brimob B Poldasu Tebing Tinggi, Wakil Walikota Tebing Tingi, Sekdako Tebing Tinggi, Para pimpinan organisasi Pemerintah Daerah Tebing Tinggi.Para Camat, Lurah se Kota Tebing Tinggi, Pimpinan Parpol dan Ormas, Kepala Sekolah, Guru, Dokter dan Petugas medis. Dalam sambutannya Walikota Tebing Tinggi menyampaikan amanat dari Presiden RI. Hut Kopri yang sejalan dengan berlakunya Undang-undang aparatur sipil Negara, Korpri harus siap bertransformasi menjadi bagian integral yang berperan menjaga kode etik dan standart profesi mewujudkan jiwa korp sebagai pemersatu bangsa, memberikan perlindungan hukum serta mengemban kesejahteraan anggota. "Korpri sebagai perekat pemer-

satu bangsa, siap bekerjasama dengan segenap komponen bangsa guna menjaga stbilitas Negara serta mewujudkan kesejahteraan anggota dan meningkatkan pelayaan kepada masyarakat". Selanjutnya H. Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan bahwa guru memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga. "Guru dan tenaga pendidikan juga harus mampu mengelola kerjasama anatara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk mengobarkan gerakan Nasioal revolusi mental, Urgensi penguatan karakter semakin mendesak seiring dengan tantangan berat yang kita hadapi dimasa-masa yang akan datang. Mengenai kesehatan, lanjutnya, saat ini program Indonesia sehat melalui pendekatan keluarga yang menekankan keluarga bagian penting dalam mendorong masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Acara di akhiri dengan pemberian surat keputusan (SK) pensiun Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 secara simbolis kepada 131 orang yang terdiri dari pensiun karena mencapai batas usia pensiun (BUP) 112 orang dan pensiun meninggal dunia 19 orang diserahkan langsung oleh Walikota Tebing Tinggi didampingi unsur FKPD Tebing Tinggi. (RS)

Pemko Medan Apresiasi Keberhasilan PSMS MEDAN - Pemko Medan sangat mengapresiasi atas keberhasilan PSMS Medan kembali berlaga di kasta persepakbolaan tanah air, Liga I Indonesia setelah berhasil menjadi runner-up Liga 2. Dengan keberhasilan ini diharapkan tim besutan Jajang Nurjaman ini mampu mengembalikan kejayaan tim berjuluk Ayam Kinantan seperti pada masa era perserikatan dulu. Apresiasi ini disampaikan Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi ketika menyambut kedatangan rombongan PSMS di Lapangan Benteng Medan, Kamis (30/11) petang. Selain itu kedatangan para ‘pejuang’ sepakbola Kota Medan ini juga disambut Kasdam I/BB Tiopan Aritonang , Presiden PSMS Kodrat Shah, Manajer Tim PSMS Medan Dr Januari Siregar, Kadispora kota Medan Marahusin Lubis, Ketua KONI Medan Edy Sibarani serta suporter fanatik PSMS.

“Terima kasih atas perjuangan yang telah dipersembahkan oleh seluruh pemain, pelatih, offisial serta suporter setia karena telah berhasil membawa PSMS kembali berlaga di Liga I Indonesia. Keberhasilan ini tentunya sangat membanggakan sekali,” kata Wakil Wali Kota. Selain itu tambah Wakil Wali Kota, keberhasilan ini dinilainya tidak terlepas dari perjuangan yang telah dilakukan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi selama ini. “Untuk itu kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangkostrad, sebab kerja keras beliau telah berhasil membawa PSMS kembali berlaga di Liga I Indonesia, termasuk Presiden PSMS Abangda Kodrat Shah” ungkapnya Selanjutnya Wakil Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung PSMS berlaga di Liga I baik moril maupun materil, sebab biaya yang dibutuhkan untuk berlaga di kompetisi sepakbola paling bergengsi di Indonesia itu sangat besar sekali. Namun Wakil Wali kota optimis dengan kebersamaan masalah itu dapat diatasi. Pemko Medan, jelas Wakil

Wali Kota, mendukung keberhasilan PSMS dengan merenovasi Stadion Teladan Medan yang akan menjadi home base. “Saat ini proses pengerjaan tengah berlangsung, termasuk rumput stadion. Renovasi yang dilakukan ini untuk menjadikan Stadion Teladan sesuai dengan standar sehingga PSMS tidak nomaden (berpindah-pindah),” jelasnya. Kepulangan punggawa PSMS ini mendapat aplaus dari warga Kota Medan, terutama para pendukung fanatiknya. Mulai dari Bandara Internasional Kuala Namu, Legimin Raharjo cs sudah disambut dan diberi pengalungan bunga sebagai ucapan terima kasih atas perjuangan yang telah dilakukan sehingga membawa PSMS kembali ke Liga I. Dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, rombongan PSMS selanjutnya diarak melalui rute yang telah ditetapkandiantaranya Jalan Sisingamangaraja, Letjen Suprapto, Sudirman, Diponegoro dan finish di Lapangan Benteng Medan. Penjemputan yang digagas Pemko Medan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan kembali persepakbolaan di Kota Medan.

Arsitek PSMS Medan Jajang Nurjaman (Janur) mengaku sangat terharu atas penyambutan yang diberikan ini. Hal ini membuktikan warga Kota Medan sangat mencintai PSMS. “Berkat dukungan inilah, para pemain tampil penuh semangat sehingga kita bisa tampil di Liga Indonesia. Semoga ini akan menjadi kebangkitan kembali PSMS,” ujar Janaur. Janur pun berharap agar kehadiran PSMS di Liga I Indonesia tidak hanya sekedar tim pelengkap saja. Pelatih asal Bandung itu ingin PSMS tampil baik dan tidak kalah dengan tim-tim lain di Liga I. “Kita harus mengembalikan kejayaan PSMS seperti masa era perserikatan dulu. Untuk itu terus dukung PSMS,” ajaknya. Presiden PSMS Kodrat Shah pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung PSMS selama ini, terutama para pendukung fanatiknya. “Setelah ini kita akan persiapkan PSMS untuk menghadapi Liga I Indonesia. Mari terus kita dukung PSMS!” harap Kodrat. (VIN)

Desa Patiluban Hilir Kecamatan Natal Terendam Banjir MADINA - Desa Patiluban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal terendam banjir. Banjir tersebut mengakibatkan ratusan rumah warga tergenang air setinggi lebih kurang satu meter. Banjir juga menyebabkan arus lalu lintas menuju Pantai Barat terganggu dan terancam lumpuh akibat tingginya air yang menggenangi badan jalan. Joni Iskandar Nasution salah satu warga patiluban hilir mengatakan air mulai meluap ke pemukiman warga mulai sejak Senin (27/11) sekitar pukul 19.30 WIB. "Saat itu, air Sungai Batang Natal meluap karena curah hujan yang cukup tinggi sejak beberapa hari yang lalu mengakibatkan rumah warga desa patiluban hilir tergenang air, sebutnya. Joni Iskandar berharap Pemerintah Kabupaten Madina secepatnya menormalisasi sungai batang natal karena sungai tersebut sudah dangkal sehingga cepat meluap ke permukiman warga dan dikhawatirkan apabila curah hujan masih tinggi terjadi banjir yang lebih besar lagi. Camat Natal Yuri Andry yang di konfirmasi Kpk Pos mem-

benarkan adanya Desa di Kecamatan Natal yang terkena banjir akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari ini. “Memang ada Desa di Kecamatan Natal yang terendam banjir yaitu Desa Patiluban Hilir. Desa ini kerab banjir apalagi saat musim penghujan akibat meluapnya sungai batang natal,” ujar Yuri. Mendapat laporan adanya banjir, kata Yuri, pihaknya lang-

Tanaman Ubikayu Diminati Petani di Simalungun SIMALUNGUN - Ubikayu saat ini dalam situasi angin segar dan menjanjikan bagi petani non padi. Dari tahun ketahun harga ubikayu dipasaran terus naik dan dalam kondisi tetap dibutuhkan oleh pabrik tepung tapioka dan insdustri lainnya. Sebab itu tidak heran kalau tanaman ubikayu terus dikembangkan oleh petani. Kendati penanamannya dilakukan dibawah tanaman pohon sawit serta di areal sawah irigasi yang sudah beralih fungsi. Menurut para agen ubikayu di Mariah Bandar Kecamatan Pem.Bandar dan di daerah Raja Maligas Bahal Batu, Kecamatan Hutabayu Raja Simalungun banyak ditanam ubikayu.Saat ini petani padi mulai mengalihkan tanamannya ke ubikayu. Hasil yang diperoleh dalam setiap hektar bisa mencapai 20 ton/ 24 ton dan harganya cukup menguntungkan antara Rp 1200 Rp1500,bahkan bisa lebih. Melihat hasil yang cukup menjanjikan tersebut memicu petani

lainya untuk ikut berpacu menanam ubi walaupun harganya terkadang naik dan turun. Tetapi, karena dirasakan tetap menguntungkan melebihi dari hasil panen padi. Jika dibanding kelola selama 2 kali panen padi.Sementara ubikayu sudah bisa dipanen antara 78 bulan asal perawatannya dilakukan dengan baik. Seruan Pemerintah melalui Dinas Pertanian kepada petani ubi kayu agar kembali ke tanaman padi kelihatanya tidak digubris. Bahkan masyarakat tetap bertanam ubikayu. Seperti yang dikatakan oleh para petani ubikayu di Rajamaligas, dan Bahalbatu, Kecamatan Hutabayuraja. Sedikitnya 7000 hektar lebih di tempat dan lahan terpisah terhampar tanaman ubikayu, jagung dan tanaman komoditi lain. Mereka menyebutkan bertanam padi sangat merepotkan. Karena harus memikirkan pupuknya, suprodin, air, hama dan burung, serta tikus. Berbeda dengan tanaman ubikayu. Yang hanya difikirkan mencangkul,menanam batangnya serta memupuk. (RAIT)

Bupati Aceh Timur Resmikan Blok Migas Peureulak ACEH TIMUR - Pengoperasian Blok Migas Peureulak yang berlokasi di Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur, Selasa pekan lalu diresmikan oleh Bupati Aceh Timur H. Hasballah bin HM. Thaib bersama pihak pertamina. Pengoperasian Blok Migas Peureulak

SUMUT

merupakan kerja sama operasional (KSO) antara Perusahaan Daerah PT Timur Kawat Energi dengan PT Pertamina EP dengan melibatkan investor dari China dan Australia dengan investasimencapai Rp. 1,1 triliun. Bupati Aceh Timur berharap semua

pihak mendukung investor di Blok Peureulak sehingga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. “Semua pihak harus menjaga iklim investasi yang kondusif khususnya di Aceh Timur, agar para investor nyaman

sung turun kelapangan untuk membantu warga yang terkena musibah banjir tersebut dan berkordinasi dengan instansi terkait. “Kami dari Muspika Kecamatan Natal langsung turun ke lapangan dengan dibantu oleh aparat TNI dan Kepolisian membantu warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman sebelum kondisi air lebih parah lagi, ucapnya.

“Kita bersama aparat TNI dan Kepolisian di lapangan terus membantu warga yang terkena banjir dan juga membantu warga yang melintas di lokasi banjir karena kebetulan di Kecamatan Natal kondisi pekan sehingga dengan bantuan semua pihak aktifitas warga di pekan Natal tidak terhambat dan berjalan seperti biasanya,” tuturnya. (TH)

Wali Kota Raih Penghargaan Natamukti 2017 MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin SD MSi kembali menerima penghargaan. Kali penghargaan diberikan oleh International Council for Small Buniness (ICSB) City Awards. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan upaya yang telah dilakukan Wali Kota dalam upaya membantu serta memajukan UMKM di Kota Medan. Penghargaan Natamukti 2017 diserahkan langsung Presiden of ICSB Indoensia Hermawan Kartaja disaksikan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indoneia Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Kantor Kementrian Koperasi dan UMKM Jalan HR Rasuna Said Said, Jakarta Selatan, Selasa (28/11) malam. Sekedar menginformasikan, ICSB merupakan organisasi nirlaba internasional yang didirikan tahun 1955 bertujuan mendukung pertumbuhan dan

dalam mengelola potensi minyak dan gas di daerah ini,” katanya saat memberi sambutan dalam acara peresmian blok tersebut. Sementara, General Meneger PT Pertamina EP, Ir Subli, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Aceh Timur yang telah mendukung operasional Blok Migas Peureulak. “Kami mengharapkan dukungan masyarakat sepenuhnya dalam operasional ini

perkembangan UMKM di seluruh dunia. Organisasi ini mempertemukan para akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi dari seluruh dunia yang berfungsi sebagai empat pilar utama ICSB untuk berbagi pengetahuan dan keahliannya di bidang masing-masing. Saat ini tercatat 70 chapters di berbagai negara yang telah menjadi anggota, termasuk ICSB Indonesia sebagai salah satu afiliasi yang dibentuk tahun 2015. ICSB Indonesia terus mendorong berkembangnya UMKM, termasuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hermawan menjelaskan, penghargaan Natamukti tahun ini dibagi dalam 2 kategori yakni Natamukti dan Natamukti Nidya. Penghargaan natamukti diberikan kepada kabupaten/ kota yang berhasil dalam memasarkan, mendorong peningkatan kualitas serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya. (VIN)

sehingga hasil migas dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Timur,” kata Ir Subli. Turut hadir dalam peresmian tersebut, Said Zainal Abidin Direksi PT Aceh Timur Kawai Energy, Mr Robert investor dari China, Mr Johnson investor dari Australia, dan Tgk H Bukhari Hasan (Ayah Leuge) ulama kharismatik Aceh Timur, serta para kepala SKPK dan Muspida setempat. (YS)


E D I S I 483 4 - 10 DESEMBER 2017

KPKPOS

Berkas 9 Parpol Belum Lengkap, Dari Kantor Hingga Rekening Bank JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menemukan banyak syarat yang belum dilengkapi oleh sembilan partai politik di dalam berkas administrasi pendaftaran calon peserta Pemilu 2019. Anggota KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan, detail berkas yang belum dilengkapi sembilan parpol bermacammacam. Salah satunya yaitu persoalan dokumen kantor partai. " Parpol kan harus memiliki kantor di tingkat kepengurusan pusat, provinsi, maupun kabupaten kota," ujarnya di Kantor KPU RI, Jumat (1/12). Sembilan Parpol yang dimaksud yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Islam Damai dan Aman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhinneka, Partai Republik, Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Indonesia Kerja. Selain kantor, KPU juga menemukan ada parpol yang belum melengkapi dokumen daftar nama anggota parpol. Bila ada daftar nama yang ganda, maka KPU akan mengembalikan berkasnya. Selain itu, belum semua parpol memiliki rekening bank. Padahal, menurut

Hasyim, setiap parpol sesuai tingkat kepengurusannya, dari pusat hingga kabupaten/kota, diwajibkan memiliki rekening bank. Rekening bank itu diwajibkan untuk mencatat dana kampanye parpol. Aturan rekening itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. KPU RI, kata Hasyim, juga meminta seluruh parpol yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019 harus membuat surat pernyataan kebenaran tanda tangan dari ketua dan sekretaris jenderal partai. KPU menilai surat pernyataan tersebut penting, sebab di berkas administrasi parpol yang diserahkan ke KPU banyak terdapat tanda tangan atas nama ketua dan sekjen partai. KPU memberi waktu hingga 14 hari ke depan kepada sembilan parpol yang berkas administrasinya dikembalikan. Bila tidak memenuhi syarat administrasi, maka KPU bisa memutuskan bahwa parpol tersebut tidak lolos seleksi sebagai peserta Pemilu 2019. (INT)

Batu Bertulis 1887 Di Sumbar Diduga Terkait Sejarah Kekayaan Perut Bumi

HALAMAN 16

Indonesia Masuk dalam Dewan Eksekutif Organisasi Anti-Senjata Kimia JAKARTA - Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif (Executive Council) organisasi pelarangan senjata kimia (OPCW) dan Ketua Komite Persiapan (Prepcom) 4th Review Conference 2018. Keputusan itu disahkan dalam Konferenci OPCW ke-22 yang digelar pada 27 November-1 Desember 2017 dan dihadiri oleh 192 negara. Indonesia menjadi anggota Dewan Eksekutif OPCW periode 2018-2020 bersama negara lainnya seperti Asia, Iran dan Pakistan. Keputusan itu disepakati dalam rekomendasi tingkat Grup Asia. Hal ini disampaikan oleh Mahmudin Nur Al Gozali selaku Perwakilan Tetap untuk Republik Indonesia untuk OPCW dalam keterangan tertulis dari KBRI di Den Haag, Jumat (1/12). Negara-negara yang terpilih sebagai Dewan Eksekutif itu akan bergabung dengan negara Asia lainnya yaitu yakni Arab Saudi, India, Jepang, Korea Selatan dan RRT. Indonesia akan resmi menjadi anggota Dewan Eksekutif mulai pada 18 Mei 2018 hingga 11 Mei 2020. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda yang juga merupakan Wakil Tetap Indonesia untuk OPCW, I Gusti Agung Wesaka Puja, mengatakan terpilihnya Indonesia sebagai Dewan Eksekutif OPCW

INDONESIA terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif (Executive Council) organisasi pelarangan senjata kimia (OPCW) dan Ketua Komite Persiapan (Prepcom) 4th Review Conference 2018. Keputusan itu disahkan dalam Konferenci OPCW ke-22 yang digelar pada 27 November-1 Desember 2017 dan dihadiri oleh 192 negara. tidak lepas dari solidnya dukungan negara-negara ASEAN. Hal ini menjadi kedua kalinya bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif OPCW setelah sebelumnya terpilih juga pada 2000-2002. Selain itu, Puja menegaskan kepercayaan ini akan menjadikan Indonesia lebih berperan aktif dalam pelarangan senjata kimia. Upaya itu dilakukan untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia.

"Untuk menjaga kepercayaan itu, Indonesia harus terus memainkan perannya secara lebih aktif dan konstruktif dalam pelarangan senjata kimia, sebagai upaya mewujudkan dan mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia", ujar Puja. Puja juga menerangkan OPCW mempunyai sejumlah prioritas yang harus dijalankan ke depannya. Yang paling penting, kata Puja, adalah memastikan semua negara pihak KSK (Konvensi Senjata Kimia) untuk

melaksanakan kewajiban terkait senjata kimia seperti diatur dalam Konvensi Senjata Kimia. "Masa depan OPCW akan bergantung pada bagaimana ketentuan Konvensi Senjata Kimia diimplementasikan sekarang, dan ketidakpatuhan pada KSK akan mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas OPCW di kemudian hari, sekaligus menjadi hambatan bagi upaya pemusnahan senjata kimia," terang Puja. (DTC)

Kontraktor Dilarang Kerjakan Proyek Dana Desa PADANG - Tulisan pada sebuah bongkahan batu besar di pedalaman Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Limapuluh Kota Sumatera Barat mencuri perhatian warga. Ada yang menduga itu menjadi pertanda jejak bangsa asing yang pernah menyingkap keberadaan kekayaan perut bumi di negeri ini. Masyarakat sekitar mengaku tidak mengetahui siapa yang menulis dan apa ada kaitan sejarah di balik penulisan tersebut. Meski sudah lama petani menemukan batu bertulis, namun tak pernah tahu kisah di balik tahun yang tertera pada batu itu. Warga yang tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ini, mengemukakan berbagai pendapat. Bahkan ada yang menduga sebagai jejak peninggalan bangsa asing untuk mengenali daerah pemilik kekayaan alam di perut bumi. Berdasarkan nama salah satu jorong di perkampungan yang belum tersentuh aliran listrik tersebut juga mengarah pada salah satu jenis kekayaan alam.

Jorong Mongan, menurut warga mengarah pada Mangan yang terkandung dalam perut bumi. "Berada di tengah hutan dan perkebunan gambir milik warga setempat, tulisan pada batu yang diukir menggunakan benda keras tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Sepertinya perlu juga menjadi bahan penelitian untuk menggali kisah di balik tulisan ini," ungkap Camat Kapur IX, Andri Yasmen saat menelusuri Galugua, Kamis(30/11). Bersama Musyawarah Pimpinan Kecamatan Kapur IX, Andri Yasmen tertarik dengan tulisan di batu itu. "Tentunya kita tidak bisa mengetahui apa sejarah di baliknya, tanpa ada penelitian dari ahli di bidangnya," terang Andri Yasmen bersama Wakapolsek Kapur IX, Iptu Muchri Sawir, kemarin. Sebab, bisa saja seseorang iseng menulisnya dan memundurkan tahunnya. Tertulis pada batu 9 Mei 1887 dengan coretan lain di bawahnya. Namun coretan lain tersebut sulit untuk dibaca. (MDC)

8 Ruas Tol Trans Sumatera Dikebut JAKARTA - Saat ini ada 8 ruas tol Trans Sumatera dalam tahap konstruksi, mulai dari ujung Selatan di Pelabuhan Bakauheni menuju Terbanggi Besar hingga Medan-Binjai di sebelah Utara. Beberapa di antaranya ada yang sudah beroperasi. Di antaranya tol Palembang-Indralaya (seksi 1 Palembang-Pamulutan 7,75 km), Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (seksi 2-6 sepanjang 42 km), dan Medan-Binjai (seksi 2 dan 3 se-panjang 10,4 km. Ketiga ruas tersebut baru dioperasikan pada tahun 2017 ini, tepatnya di Oktober. Berdasarkan data monitoring Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) November 2017 yang diterima detikFinance, seper-ti dikutip Jumat (1/12), 8 ruas yang tengah dalam konstruksi ini total pan-jangnya mencapai 669,3 km.

Ruas yang paling maju konstruksinya adalah tol Medan-KualanamuTebing Tinggi, dikerjakan oleh PT Jasa Marga Kualanamu Tol. Dari 7 seksi yang ada, 4 seksi di antaranya sudah dioperasikan dan sisa seksi yang masih konstruksi ditarget beroperasi secara penuh hingga Oktober 2018 mendatang. Sementara yang paling kecil progresnya adalah ruas PekanbaruDumai sepanjang 132 km dan Kayu Agung-Pa-lembang-Betung sepanjang 111 km. Selanjutnya, ada 6 ruas Tol Trans Sumatera lagi yang sedang dalam tahap perencanaan untuk mulai dibangun. Di antaranya yang dikerjakan PT Hutama Karya, yakni ruas Palembang Tanjung Api-api 90 km, Padang-Pekanbaru 240 km, Medan-Aceh 470 km dan Indrapura-Kisaran 45 km. (DTC)

BANTUL - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter-tinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menegaskan mulai 2018 kontraktor tidak boleh mengerjakan proyek dana desa. Dana desa hanya boleh dikerjakan masyarakat desa secara swakelola.

"Tahun depan kami tidak mau ada proyek dana desa yang dikerjakan dengan kontraktor lagi. Dana desa harus dikerjakan secara swakelola dan 30 persen dana desa harus dipakai untuk upah," kata Eko di sela-sela acara Rembug Desa Nasional di

Desa Panggungharjo, Bantul, Senin (27/11). Eko berharap, dengan menggunakan dana desa secara swakelola ekonomi masyarakat terangkat, termasuk income warga desa juga meningkat. Peningkatan ekonomi warga desa, kata Eko, bisa terealisasi bila penggunanya bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Tahun-tahun sebelumnya masih ada kendala di aturan. Kalau dulu kan (proyek dana desa) lebih dari Rp200 juta harus pakai kontraktor, sekarang dana berapapun harus dikelola dengan swakelola (oleh masyarakat)," jabar-nya. Sementara Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, mengatakan setelah UU Desa diterapkan mulai tahun 2014 ada kekha-watiran sejumlah kala-

ngan. Mereka ragu apakah pemerintah desa sanggup mengelola dana yang begitu besar. "Tetapi kekhawatiran tersebut bisa dikatakan tidak terbukti. Ternyata masyarakat desa bisa mengelola uang tersebut dengan sangat baik dengan menciptakan berbagai prestasi. Dari sisi pembangunan pedesaan ada sebuah kekuatan yang luar biasa," jelasnya. Menurutnya, sejak dikucurkannya dana desa sejumlah pemerintah desa mulai berbenah. Berbagai persoalan seperti pem-bangunan infrastruktur dasar yang selama ini belum tersentuh, dengan adanya dana desa berbagai infrastruktur tersebut mulai dibenahi. "Mungkin baru sekarang kita bisa melihat catatan yang fantastis, 121 ribu kilometer jalan

desa bisa dibuat masyarakat desa, 91 kilometer jembatan desa bisa dibangun oleh masyarakat desa. Kemudian pelayanan da-sar bisa hadir di pedesaan," jabarnya. Berbagai pembangunan ini, kata Sanusi, adalah bukti bila pemerintah desa juga bisa mengelola anggaran yang besar. Namun Sanusi juga mengakui masih diperlukan sejumlah perbaikan dalam kepengelolaan dana desa. "Artinya masyarakat desa kalau diberikan kepercayaan mereka bisa melakukan. Tetapi ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, seperti masih ada beberapa oknum yang meyalah-gunakan amanat (Undang-undang Desa dan Dana Desa) itu sendiri," pungkas dia. (DTC)

Generasi Muda Rentan Korban Hoax MEDAN - Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menggelar diskusi publik Antisipasi Hoax melalui Pemahaman Literasi Media. Sekitar 300 partisipan hadir dalam diskusi yang dihelat di Miyana Hotel, Jalan H.Anif, Deliserdang, Senin (27/11) Selain Meutya, ada tiga narasumber lagi yang turut memberi presentasi yakni, Prof Henri Subiakto, SH, MA, Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkominfo; Mutia Atiqah, Komisioner KPID Sumatera Utara; dan Wahyu Hidayat, chief editor Ceritamedan.com. Dalam acara yang dipandu oleh Latifah Hanim Lubis ini terungkap bahwa berita hoax semakin sulit dibendung terutama di sosial media yang sangat dominan digunakan masyarakat khususnya kalangan remaja Mutya Hafid mengatakan kekhawatirannya dengan kondisi yang terjadi saat ini, di mana

generasi muda yang notabenenya harapan masa depan bangsa, dihadapkan pada sebuah fenomena kebebasan teknologi informasi dan komunikasi yang rentan menjadi korban hoax. Media sosial menjelma sebagai wahana baru bagi generasi muda. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang hingga akhir 2016. Bahkan lebih dari 40 persen pengguna internet adalah generasi muda. Kehadiran teknologi yang cepat ini seharusnya menjadikan generasi muda Indonesia semakin cerdas dan kreatif. Tapi dengan kebebasan seperti sekarang, diperlukan pemahaman bagi pengguna, terutama generasi muda untuk menganalisis informasi yang benarbenar terpercaya. Karena tentu saja banyak informasi yang bertebaran di media sosial dan ini diserap oleh generasi muda.

Oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas literasi agar cerdas bermedia sosial, ujar Meutya Hafid. Kemudian Prof Henri Subiakto, mengatakan sebagai generasi muda yang sangat dekat dengan sosial media, kita harus cermat dan lebih teliti dalam menerima informasi yang tersebar di sosial media.Lalu beliau mengatakan banyak masyarakat yang terjebak dengan adanya berita hoax yang menjurus untuk menjatuhkan satu pihak. Dampaknya publik tidak percaya selain kelompoknya lalu menimbulkan kebencian. Maka dari itu beliau menekankan pentingnya pemahaman literasi karna di era sekarang nasib kita juga ditentukan oleh jejak digital anda. Dikatakan juga oleh Mutia Atiqah dalam pemaparannya bahwa memerangi hoax, pemerintah telah memblokir 700 ribu lebih situs berbau pornografi dan berita provokasi yang tidak

kredibel. Bahkan UU No. 11/ 2008 juga telah mengatur tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan KUHP terkait ujaran kebencian. Wahyu, dalam pemaparan presentasi mengatakan bahwa dampak berita hoax ialah menyita waktu generasi muda, menimbulkan perpecahan, menurunkan reputasi pihak yang dirugikan, menguntungkan pihak tertentu dan membuat fakta tidak lagi dipercaya sehingga pemahaman yang salah. Maka dari itu, generasi muda harus memahami literasi media agar terhindar dari hoax, lalu harus lebih berhati – hati untuk memposting sesuatu ke sosial meddia. Diskusi publik yang dipandu moderator Latifah Hanim Lubis ini ditutup dengan kuis dan foto bersama. Ketua Panitia, Roza Amalia dan Seksi Acara, Ahmad Naufaldy mengucapkan apresiasi dan terima kasih bagi seluruh pihak yang terlibat. (ANS)

Walau Cuaca Buruk, 31 Kapal Sudah Merapat ke Sail Sabang 2017 SAIL Sabang 2017 mulanya memasang target akan singgah 100 kapal lebih ke Sabang. Faktor cuaca buruk hingga Jumat (1/12), baru 31 kapal bersandar. "Cuaca buruk, jadi ada kapal yang tak bisa merapat ke Sabang," kata Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata dan Ketua Percepatan Wisata Bahari, Indroyono Soesilo di Sabang, Jumat (1/12). Menurut Indroyono,

kesuksesan Sail Sabang maupun di daerah lainnya sangat tergantung cuaca. Sebab semua kapal yang berlayar itu berjalan mengikuti arah angin. Pada bulan November dan Desember, sebutnya, arah angin ke barat sehingga semua kapal berlayar ke arah barat Indonesia, yaitu ke Pulau Sabang. "Alasan itulah kenapa Sail Sabang 2017 digelar bulan Desember, karena memang

harus demikian mengikuti arah angin agar kapal tersebut sedang berlayar mengikut arah angin," jelasnya. Indroyono mencontohkan, kapal tersebut berangkat dari Tanjung Pinang, Langkawi hingga menuju ke Banda Aceh. Jumlah kapal yang sudah berlabuh, bisa saja bertambah hingga besok bila cuaca membaik. "Kalau cuaca buruk memang tidak diizinkan

berlayar," jelasnya. Kendati demikian, ia berharap pada puncak even internasional Sail Sabang 2017 yang dibuka oleh Wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla, cuaca bisa membaik. Sehingga seluruh agenda bisa berjalan dengan baik. "Kalau cuaca buruk, angin kencang pesawat Jupiter Aerobatic Team (JAT) bisa saja tidak bisa bermanuver," tutupnya. (MDC)

Epaper kpkpos 483 edisi senin 04 desember 2017  
Epaper kpkpos 483 edisi senin 04 desember 2017  

Epaper kpkpos 483 edisi senin 04 desember 2017

Advertisement