Page 1

EDISI 482/ THN IX 27 NOV - 3 DES 2017 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.4.000/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

Kejari Nisel Didesak Tuntaskan Kasus USBM NISEL - Sejumlah kalangan Masyarakat Nias Selatan, mendesak Pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi program Pendidikan gratis Jarak Jauh (PJJ) USBM Medan yang diselenggarakan di Kabupaten Nias Selatan. Pasalnya, sudah memasuki akhir tahun 2017, kasus yang melibatkan sejumlah pihak ini termasuk mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Nisel, MB, tak kunjung tuntas dan penanganannya terkesan lamban. Menurut sejumlah kalangan Masyarakat Nisel, komitmen pihak Kejari Nisel dibawah kepemimpinan Riyono, SH MHum dalam memberantas korupsi di Daerah Nisel jangan hanya slogan namun harus betul-betul diwujudnyatakan sehing-

ga kinerja pihak Kejari dirasakan Masyarakat Nisel. Oleh sebab itu, kalangan Masyarakat Nisel meminta pihak Kejari Nisel secepatnya menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani termasuk kasus dugaan korupsi USBM pasca putusan Prapid. Diketahui, pasca putusan Pra Peradilan (Prapid) Guningsitoli yang menganulir penetapan mantan Kadisdik Nisel, MB sebagai Tersangka, Tim Penyidik Kejari telah mengeluarkan Sprindik baru P-8Nomor :PRINT-05/N.2.30/Fd.1/08/ 2016,Tanggal 11 Agustus,2016. Namun, pasca keluarnya Sprindik baru itu, belum juga ada penetapan tersangka dalam ka• LANJUT KE HAL. 2

Penghentian Penyelidikan Dana Insentif Dinkes Nisel Dinilai Janggal

JAKARTA - Jakarta - Pemeriksaan terhadap aliran dana kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terus bergulir. Komisi Pemberantas korupsi (KPK) segera memeriksa yang diduga menikmati aliran dana korupsi tersebut sesuai yang terungkap dalam persidangan 3 Nopember 2017 lalu dimana Setya Novanto membenarkan memiliki saham mayoritas di PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan pemenang tender proyek e-KTP yang ternyata istri serta anak Setya pernah memimpin diperusahaan tersebut.

Jaksa Agung Tolak Permohonan Setya Novanto JAKSA Agung M. Prasetyo membenarkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto meminta perlindungan hukum terkait dengan kasus yang kini menjeratnya. Namun, Prasetyo mengatakan, pihaknya tidak memiliki kapasitas memberikan perlindungan hukum. "Kejaksaan tidak punya kapasitas memberikan perlindungan kepada seseorang yang sedang menjalani proses hukum," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 24 November 2017. Setya mengatakan telah meminta perlindungan kepada Presiden Joko Widodo, Kepala Kepolisian RI Jenderal • LANJUT KE HAL. 2

MAHFUD MD:

Tidak Relevan Adukan KPK Ke Pengadilan Internasional Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai keinginan kuasa hukum Setya Novanto mengadukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan internasional tidak relevan. Sebab, pengadilan internasional tidak mengurusi kasus korupsi. "Mengadukan ke pengadilan HAM internasional itu sama sekali tidak ada relevansinya," kata Mahfud MD di sela acara penutupan Munas ke-10 KAHMI di Medan, Sumatera Utara, Ahad, 19 November 2017. Pengadilan HAM internasional, kata Mahfud MD, hanya mengurusi sengketa antar negara dan pelanggaran HAM berat. Misalnya genosida, pembantaian etnis,perdagangan manusia maupun • LANJUT KE HAL. 2

Keikutsertaan PT Murakabi dalam tender proyek e-KTP pada 2011 itu disinyalir sebagai bagian rekayasa tender yang telah diatur bakal dimenangi konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia. Selain istri dan anak, PT Murakabi juga dipimpin keponakan Setyo Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Pada perusahaan tersebut, Irvan menjabat direktur operasional. Saham perseroan ini juga pernah dimiliki Vidi Gunawan, adik Andi Naro-

gong. Jaksa penuntut umum KPK menyebutkan istri dan anak Setya memiliki saham di PT Mondialindo pada 2008-2011. Istri Setya, Deisti, memiliki 50 persen saham, sedangkan Reza Herwindo, 30 persen. Tidaklah mudah langkah KPK dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut selain dari mangkirnya pemanggilan terhadap anak SETNOV, KPK juga dihadapi • LANJUT KE HAL. 2

Anak Mangkir, Istri Dicekal ANAK Setya Novanto, Rheza Herwindo, mangkir dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Pemeriksaan Rheza untuk penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. "Hari ini juga dijadwalkan pemeriksaan terhadap Rheza Herwindo, namun tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Tidak ada informasi alasan ketidakhadiran," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya di Jakarta, Kamis, 23 November 2017. Febri mengingatkan agar saksi yang dipanggil Komisi memenuhi kewajiban hukum untuk menghadiri pemeriksaan penyidik. "Karena surat panggilan sudah disampaikan secara patut," kata dia. Selain pemanggilan kepada anaknya, istri setnov juga dicekal keluar negeri. Kuasa hukum Ketua Dewan Perwak-

ilan Rakyat Setya Novanto, Otto Hasibuan, mengomentari perintah pencekalan terhadap istri kliennya, Deisti Astriani Tagor, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengatakan akan menghormati keputusan KPK atas pencegahan terhadap istri

Setya Novanto tersebut. "Semua upaya KPK untuk membuktikan tuduhannya harus dihormati, karena kita sama-sama ingin mengungkap kasus • LANJUT KE HAL. 2

Anas Urbaningrum Mengaku Difitnah JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Kamis (23/11/2017). Dalam persidangan, Anas kembali menyebut dirinya difitnah dalam kasus tersebut. "Itu fitnah yang jorok yang mulia," ujar Anas kepada majelis hakim. Kepada majelis hakim, Anas mengatakan bahwa ia tidak tahu apapun terkait

pembahasan anggaran maupun proses pengadaan e-KTP. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Anas memastikan dirinya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari proyek e-KTP. Anas menyebut bahwa dirinya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Ia mengaku baru bertemu dengan Andi di dalam persidangan.

Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menyebut Anas sebagai salah satu yang mendorong agar proyek e-KTP menggunakan dana APBN. Menurut Nazar, Anas mengikuti beberapa pertemuan terkait pembahasan anggaran e-KTP. Bahkan, menurut Nazaruddin, Anas ikut menikmati uang eKTP. • LANJUT KE HAL. 2

DUA SKETSA WAJAH PELAKU TEROR NOVEL DITEBAR

Penyerang Pernah Ke Rumah Novel Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menyebarkan dua sketsa wajah terduga pelaku teror fisik terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke beberapa lokasi. Penyebaran sketsa dilakukan sebagai upaya Polri menguak siapa peneror Novel. Idham menuturkan, penyidiknya menerima informasi sketsa berjenis kelamin laki-laki itu dari seorang saksi berinisial SN dan S. "Kita dapat info dari S.

Yang kedua dari SN," kata Idham di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/11). "Dari keterangan saksi, ini • LANJUT KE HAL. 2

NISEL - Penghentian Penyelidikan kasus dana insentif Dinkes Nias Selatan TA.2016 oleh pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan dinilai janggal. Pasalnya, pencairan dana tersebut diduga terdapat peristiwa pidana. Hal ini ditegaskan, pengamat Hukum Sumatera Utara, Ahmad Fadhly Roza, SH saat dimintai tanggapannya melalui sambungan telepon, Kamis, (23/11). Dia menyebutkan, jika benar sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) baru terkait pembatalan Peraturan Bupati lama terkait dana tersebut maka seharusnya, pihak Dinas Kesehatan Nisel, tidak bisa lagi mencairkan anggaran itu. “Pertanyaaanya adalah apa dasar hukum pihak Dinkes mencairkan dana insentif itu, sementara Perbup tentang pembata-

lan Perbup lama telah keluar pada 31 Mei 2016. Jadi, ini jelasjelas ada dugaan pelanggaran hukum oleh pihak Dinas Kesehatan,” tegasnya. Menurut dia, jika pihak Kejari Nisel benar-benar serius memberantas korupsi maka proses hukum kasus itu harus diteruskan. Dengan dihentikannya penyelidikan kasus itu, terangnya, maka Ia meminta Masyarakat Nisel untuk melaporkan kasus itu ke Kejaksaan Tinggi Sumut atau ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya juga, Sekjen FITRA Pusat, Yenny Sucipto, M.Si mengatakan pencairan dana insentif pada Dinkes Nisel TA.2016, melanggar aturan dan terdapat unsur pidana. • LANJUT KE HAL. 2

17 Juta Warga Belum Punya E-KTP JAKARTA - Proses pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga saat ini belum juga tuntas. Sebanyak 17.000.000 jiwa warga negara tercatat belum mempunyai eKTP. Ke-17 juta warga tersebut terdiri atas penduduk belum merekam 6.668.990, proses penunggalan data 4,5 juta dan yang berstatus PRR atau tinggal cetak 6 juta. Sementara jumlah wajib e-KTP sebanyak 185.249.711 dan yang telah merekam 177.839.723. Penyebab terjadinya hal ini karena belum melakukan perekaman, proses penunggalan data, dan sudah berstatus print ready record (PRR) me nunggu dicetak. ”Kalau statistiknya 6 juta itu tinggal cetak artinya sudah di

dalam database, 4 jutaan proses penunggalan ini sudah masuk sistem. Ini tinggal mesin yang bekerja. Pencetakan tinggal kerja operator. Untuk perekaman perlu upaya bersama ini,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Duk capil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah saat melakukan konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta. Dia mengatakan pelayanan eKTP bergantung pada tiga hal, yak ni berjalannya sistem, tersedianya jaringan, dan tersedianya blangko. Terkait blangko, Zudan menjamin ketersediaannya yang mencapai 20,4 juta; yang tersebar di daerah 13,6 juta, pusat 800.000, dan akan pengadaan • LANJUT KE HAL. 2

Plt Bupati Batubara Ungkap Sejumlah Kadis Dipanggil KPK BATUBARA - Penangkapan Bupati Batu Bara, Ok Arya oleh KPK pada 13 September 2017 lalu lalu, masih berbuntut panjang. Sejumlah pejabat eselon II mulai dipanggil Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Hal itu diungkap Plt Bupati Batu Bara, RM Harry Nugroho. “Terhitung sejak hari ini (senin), Kadis-Kadis satu persatu mulai dipanggil KPK. Mereka (KPK) sudah koordinasi dengan saya soal pemanggilan itu,” katanya kepada sejumlah warga Batu Bara yang beraudensi. Kepada warga yang datang menuntut dibersihkannya praktik korupsi di Batu Bara itu, Harry Nugroho mengatakan, saat ini segala dosa yang dilakukannya Pemkab Batu Bara sebelumnya sudah dipikulnya sendiri. “Kita punya tujuan yang

sama. Saat ini rasanya saya ditimpa batu seberat 800 ton atas dosa-dosa yang sudah terjadi. Dukung juga saya membersihkan pejabat-pejabat yang masih korupsi ini. Cukuplah satu kali terjadi tanggal 13 September agar Batu Bara bisa jadi Kabupaten yang maju,”katanya. Selain perwakilan rakyat, hadir juga saat itu Kasat Intel Polres Batu Bara AKP Trio Romy Manik. Didepan mereka, Plt Bupati Batu Bara mengatakan, hukuman koruptor pantasnya digantung. “Pak Kapolres pernah tanya saya soal hukuman yang pantas. Menurut saya koruptor itu pantasnya digantung. Tapi karena ini negara hukum, ada undang-undang yang mengatur. Biarlah sesuai dengan aturan,” kata Harry Nugroho. (EDO)


2

KPK POS E D I S I 482 27 NOVEMBER - 3 DESEMBER 2017

Maret 2018, Pelabuhan Kuala Tanjung Siap Beroperasi MEDAN - Proyek pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 yang akan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia kini sudah mencapai 94% untuk sisi laut dan 74,5% untuk sisi darat. Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan merupakan pintu masuk Pulau Sumatera. Pelabuhan Kuala Tanjung nantinya akan memiliki kapasitas hingga mencapai 20 juta TEUs yang dikembangkan secara bertahap hingga tahun 2023. Tahap I merupakan Pengembangan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung disiapkan dengan memiliki kapasitas 500 ribu TEUs yang dikelola oleh PT Prima Multi Terminal yang merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usa-

ha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari Pelindo 1, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya dengan komposisi penyertaan saham Pelindo 1 sebesar 55%. Kemudian PT Pembangunan Perumahan 25%, dan PT Waskita Karya sebesar 20%. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap II yaitu Pengembangan Kawasan Industri3000 Ha (20162018), tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port(2017-2019), dan Tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023). Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Indonesia menjelaskan bahwa selama ini barangbarang yang ada di seluruh Indonesia tidak terkoordinasi dengan baik sehingga yang menjadi hub adalah negara-negara tetangga.(BS)

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN DANA INSENTIF DINKES NISEL DINILAI JANGGAL................................ • DARI HALAMAN. 1 Logikanya sebutnya, sudah jelas ada Perbup penghentian pencairan dana insentif itu tertanggal 31 Mei, 2016, namun oleh pihak instansi terkait tetap juga melakukan pencairan, maka itu sudah ada niat kesengajaan untuk melakukan korupsi. Diketahui, pencairan dana insentif itu dilakukan setelah lebih dulu terbit Peraturan Bupati nomor 08_07,tanggal 2016 tentang pembatalan Peraturan Bupati lama nomor 99 tahun 2015 tentang pembayaran tunjangan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daer-

ah Nisel. bahkan dana itu juga diduga tidak semua dicairkan kepada penerima manfaat. Sebelumnya, Kajari Nisel melalui Kasi Intel, Puryaman Harefa, SHmengatakan, alasan pihaknya menghentikan penyelidikan kasus itu karena tidak ditemukan unsur Pidana dan temuan BPK RI juga sebesar RP 1 miliar lebih telah dikembalikan ke kas Daerah oleh pihak Dinkes Nisel. Puryaman juga mengakui jika masih ada pihak penerima dana itu yang belum mengembalikannya namun sudah dibuat surat pernyataan untuk dikembalikan paling lambat bulan Desember,Tahun 2017. (HAL)

TIDAK RELEVAN ADUKAN KPK KE PENGADILAN INTERNASIONAL....... • DARI HALAMAN. 1 perbudakan. "Yang lain-lain seperti urusan korupsi, urusan malingmaling kecil, tidak bisa," kata Mahfud MD. Seperti diketahui, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi berencana melaporkan KPK ke pengadilan HAM internasional di Den Haag, Belanda. Dia menilai

penahanan yang dilakukan KPK tidak tepat karena kliennya tengah berada dalam keadaan sakit. "Ini kan berarti pelanggaran HAM internasional," kata Fredrich pada Jumat, 17 November 2017. Pernyataan tersebut disampaikan Fredrich setelah KPK menerbitkan surat perintah penahanan terhadap Setya Novanto.(TDC)

JAKSA AGUNG TOLAK PERMOHONAN SETYA NOVANTO.... • DARI HALAMAN. 1 Tito Karnavian, dan Jaksa Agung M. Prasetyo. "Saya sudah melakukan langkah-langkah, mulai melakukan SPDP di kepolisian hingga mengajukan perlindungan hukum kepada Presiden, Kapolri, Kejaksaan Agung," kata Setya Novanto sesaat setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, pada Senin, 20 November 2017. Prasetyo enggan mencampuri proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum. Ia pun menegaskan, jika nantinya dimin-

ta memberikan perlindungan, Kejaksaan Agung akan menolak. KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk kedua kalinya pada 10 November 2017. Status tersangka Setya sebelumnya gugur setelah ia mengajukan praperadilan. Kini Setya Novanto ditahan di rumah tahanan cabang KPK di Kuningan. Ia dijemput penyidik KPK dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah menjalani perawatan karena kecelakaan lalu lintas pada Kamis malam, 15 November 2017.

ANAK MANGKIR, ISTRI DICEKAL... • DARI HALAMAN. 1 ini dengan baik," kata Otto di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis, 23 November 2017. "Kalau memang itu dilakukan KPK itu silakan." Meski begitu, Otto menilai tanpa perintah pencegahan pun, Deisti tidak akan pergi ke luar negeri. "Suaminya (Setya Novanto) kan di sini, jadi saya kira tidak akan keberatan juga," kata Otto. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengumumkan pencegahan terhadap Deisti terkait dengan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Surat permohonan pencegahan dilakukan pada

21 November 2017. Febri mengatakan pencegahan dilakukan untuk jangka waktu enam bulan ke depan sejak 21 November 2017. Menurut dia, penyidik membutuhkan keterangan sebagai saksi dalam kasus e-KTP. "Agar saat dibutuhkan keterangannya tidak sedang berada di luar negeri," ujarnya. Juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi, Agung Sampurno, mengatakan pihaknya telah mencabut sementara paspor istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor. "Berdasarkan surat perintah KPK, Imigrasi memberitahukan nama yang bersangkutan masuk ke daftar pencegahan dan dilakukan penarikan sementara paspor untuk tidak berangkat ke luar negeri," katanya.(TDC)

ANAS URBANINGRUM MENGAKU DIFITNAH ................................................. • DARI HALAMAN. 1 Salah satunya, digunakan untuk membiayai Kongres Partai Demokrat dan pemenangan Anas sebagai ketua umum partai. Dalam kasus ini, Andi Narogong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP.

KPKPOS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Menurut jaksa, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013. Selain itu, Andi berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan eKTP.(NET)

SAMBUNGAN

Ngunduh Mantu Jokowi Bukti Nyata Pluralisme di Indonesia MEDAN-Pernikahan Kahiyang Ayu (Jawa) dan Bobby Nasution (Mandailing) dianggap sebagai contoh nyata dari praktik pluralisme. Perkawinan lintas etnis seperti itu diharapkan dapat memberikan pelajaran akan pentingnya untuk menghormati perbedaan yang ada. Hal itu disampaikan salah seorang warga Tionghoa yang berdomisili di Tanjung Morawa, Deliserdang, Sumatra Utara, Karnadi Lim. Fotografer yang tergabung di Komunitas Toba Fotografer Club (TPC) ini menjelaskan peristiwa “Jokowi Mantu” ini mengajarkan kepada kita bahwa Indonesia itu beragam. Pernikahan antar etnis akan menjadikan Indonesia semakin berbhineka sekaligus bersatu. “Sudah selayaknya kita tidak terkotak-kotak dalam keetnisan kita sendiri, tetapi melihat satu kesatuan secara kompleks bahwa Indonesia bukan Jawa saja. Indonesia bukan Sunda saja, tetapi Indonesia ada Batak, Melayu, Jawa, Minang, Bugis, Tionghoa yang kesemuanya menyatu menjadikan Indonesia ada hingga hari ini. Jokowi ingin menunjukkan kepada kita semua sebuah contoh. Kita tidak sama, kita kerjasama,” ungkapnya. Ditambahkannya, perbedaan

bukan untuk diperdebatkan. Perbedaan itu perlu untuk saling dipahami. Perbedaan menjadikan Indonesia beragam, karena keragaman itulah Indonesia ada. Menurutnya, toleransi adalah kunci dari menerima perbedaan. “Kita ada di sini karena kita berbeda, karena kita berbeda saya belajar menerima perbedaan dan bertoleransi atas perbedaan tersebut,”

akunya. Karnadi melihat selama ini perbedaan yang paling sulit diterima adalah agama. Padahal setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Walau begitu, Karnadi optimis, perlahan-lahan masalah agama juga tidak akan lagi menjadi bahan perdebatan di kemudian hari. Hal sama juga disampaikan Huna, warga Tionghoa yang ting-

gal di Jalan Pegadaian, Medan. Pengajar di salah satu sekolah swasta di Medan ini mengapresiasi apa yang dicontohkan Presiden Jokowi. Menurut Huna, perkawinan lintas etnis seperti yang dilakukan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution merupakan contoh yang sangat baik dalam memandang sebuah perbedaan. “Selama ini kita terkotak-ko-

tak. Apalagi kalau bicara agama. Nah dengan perkawinan etnis ini perbedaan itu jadi bisa kita terima. Mudah-mudahaan orang bisa semakin dewasalah melihat perbedaan,” kata gadis yang mengaku pengagum Gus Dur ini. Perisiwa “Jokowi Mantu” merupakan perkawinan lintas etnis yang dapat memupuk rasa pluralisme di masyarakat Indonesia.(GS)

NAMANYA KORUPTOR TIDAK PERNAH AKAN NGAKU.................................................................... • DARI HALAMAN. 1 dalam gugatan praperadilan yang diajukan kembali oleh tersangka. Menanggapi hal ini Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan kembali oleh ter-

sangka. “KPK tak perlu takut. Sidang gugatan praperadilan (Setya Novanto) hadapi saja,” tegas Bibit Samad di sela-sela Rakornas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di Hotel Horison NJ Semarang, Jumat (24/11). Bibit menyatakan, negara ini adalah negara hukum, jadi sudah selayaknya KPK menghadapi pros-

es hukum yang diajukan kembali Ketua DPR tersebut. Namun Bibit tak banyak komentar saat ditanya peluang KPK dalam menghadapi kembali sidang gugatan praperadilan Setnov. “No coment saya. Terus terang saya ga kenal Setya Novanto. Yang jelas, namanya koruptor itu tidak pernah akan ngaku,” tegasnya.

Dia mendukung penuh langkah KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi termasuk kasus eKTP. Sebab itu, Bibit yang juga menjabat Ketua Umum DPP GMPK ini meminta KPK tetap menjaga kesolidan dalam menangani kasus yang menjerat Setya Novanto. Pihaknya meyakini, KPK mampu menangani kasus yang

melibatkan Novanto sesuai dengan koridor hukum yang ada. "Melangkah maju terus berdasarkan koridor hukum yang sudah ada," ujar Bibit. Menurutnya, dalam menangani suatu perkara, tetap akan ada risiko yang berpotensi dihadapi KPK. “Karena itu saya tegaskan lagi, KPK harus menghadapinya,” pungkasnya.(BEN/SNC/TDC)

KEJARI NISEL DIDESAK TUNTASKAN KASUS USBM........................................................................... • DARI HALAMAN. 1 sus USBM itu . Terkait kasus itu juga, sudah 3 orang yang sudah dijerat hukum dan 2 telah divonis oleh Hakim Tipikor Medan. Mereka masing-masing Koordinator pengelola program pendidikan gratis jarak jauh USBM

Medan di Nisel, Sozisokhi Sihura dan mantan Kabid Dikmenti Disdik Nisel, Yuniar Bate’e. Sedangkan satu orang lagi yakni, mantan Bendahara Program pendidikan gratis USBM Medan di Nisel, NB, telah masuk dalam daftar pencarian orang pihak Kejari karena yang bersangkutan hingga kini tidak

diketahui keberadaannya. Selain itu, mantan Bupati Nisel, Idealisman Dachi sudah pernah diperiksa sebagai saksi oleh tim Penyidik Kejari terkait kasus tersebut. Kasus itu mencuak lantaran tidak memiliki izin operasional kegiatan di Kabupaten Nisel, namun hanya bermodalkan MOU

antara Pemerintah Daerah Nisel yamg ditandatangani oleh mantan Bupati Nisel, Idealisman Dachi dengan pihak USBM Medan sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 5 miliar lebih. Sementara, Kajari Nisel, Riyono, SH MHumsaat dikonfirmasi terkait ini, belum lama ini, di Kan-

tornya, Jln Diponegoro, Telukdalam, mengatakan, proses hukum terus berlanjut. “ kendala kita adalah karena kekurangan tenaga dan ditambah lagi personil yang sibuk mengikuti Persidangan di Medan. meski begitu, kita akan secepatnya menuntaskan kasus itu,”tukasnya.(HAL)

17 JUTA WARGA BELUM PUNYA E-KTP .................................................................................................... • DARI HALAMAN. 1 sebanyak 6 juta keping. Dia mengingatkan daerah untuk segera meminta blangko jika sudah akan kehabisan agar tidak terjadi kekosongan blangko. ”Kami memang tidak berikan sesuai keinginan daerah, tapi dilihat dari kemampuan agar tidak terjadi penumpukan blangko. Misalnya Kota Tarakan ingin 100.000, tapi printernya hanya ada dua yang maksimal mencetak hanya 300 keping, bisa tiga bulan menghabiskan,” jelasnya. Namun begitu, dia mengakui bahwa kemampuan pencetakan daerah terbatas. Hal inilah yang membuat pencetakan e-KTP tidak sebanding dengan permintaan layanan. Pasalnya, kemampuan pencetakan ini sangat tergantung dengan mesin cetak yang ada. ”Kalau ada tiga mesin cetak di daerah maka maksimal hanya mam pu mence-

tak 400 per hari. Padahal, antrean bisa mencapai 15.000-an maka akan ada antrean,” ungkapnya. Dia mengatakan daerah perlu menambah mesin cetak baru untuk memaksimalkan pencetakan. Dia mengatakan pemerintah pusat tidak bisa melakukan pengadaan mesin cetak baru karena sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 26/ 2009 bahwa pengadaan alat dari APBN hanya sekali. ”Maka itu, daerah ingin cepat menuntaskan tunggakan pencetakan dapat melakukan pengadaan dengan APBD. Ini perintah perpres,” tuturnya. Kemudian kendala lain yang masih muncul adalah adanya proses penunggalan, yang mana setiap perekaman yang masuk akan ditunggalkan terlebih dahulu menggunakan lisensi. Namun, penggunaan lisensi ini sempat terhambat karena password, username, dan source code masih dipegang

PT Biomorf. ”Mulai satu November itu sudah diserahkan ke Dukcapil dan lelang untuk lisensi ini sudah bisa dilakukan sehingga lisensi tersedia dan penunggalan sudah bisa dilakukan. Akhir bulan ini semoga sudah bisa ditandatangani kontrak untuk ini,” jelasnya. Sementara untuk perekaman, juga mengalami kendala karena kondisi alat rekam yang tidak semua dalam kondisi baik. Menurut Zudan, 19,30% atau 1.248 dari 6.465 alat yang ada di kecamatan-kecamatan tidak ber fungsi dengan baik. ”Kita tidak bisa melakukan pengadaan. Seperti alat cetak, alat rekam ini tidak bisa dengan APBN karena atur an perpres. Jadi, saya mohon kepala daerah memahami ini. Ada sharing pendanaan layanan,” paparnya. Untuk memaksimalkan layanan ini, Zudan mengatakan pi-

haknya telah memerintahkan Dinas Dukcapil melakukan upaya jemput bola. Selain itu, juga membangun ekosistem dengan mewajibkan semua la yan an pub lik menggunakan e-KTP. ”Perbankan, BPJS, Imigrasi, dan layanan lainnya menggunakan e-KTP. Jadi, semua dikepung dengan e- KTP. Termasuk juga mendorong lembaga layanan publik menggunakan card read er atau alat baca agar daerah terdorong melakukan pencetakan,” katanya. Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, banyaknya warga yang belum ber-KTP elektronik memiliki dampak yang besar. Apalagi, kartu identitas ini merupakan hak dasar seba -gai warga Indonesia. ”Dampaknya bisa luar biasa. Masyarakat tidak akan mendapatkan hak-hak dasarnya,” tuturnya. Suaedy mencontohkan, untuk masyarakat menengah kebawah

tidak akan memperoleh programprogram bantuan sosial masyarakat. Sementara masyarakat menengah ke atas akan terbatas untuk memperoleh layanan publik perbankan, asuransi, dan lainnya. ”Belum lagi jika pilkada bisa menjadi masalah. Selain hak pilihnya bisa hilang, bisa juga di manfaatkan oleh kelompok tidak bertanggung jawab memobilisasi masa,” tuturnya. Suaedy menilai pemerintah harus melakukan terobosan agar persoalan layanan e-KTP le bih baik. Salah satunya pemerintah harus proaktif mengabarkan masyarakat terkait status e-KTP-nya. ”Jadi, banyak ma syarakat yang sudah merekam belum juga dicetak jadi malas mengurus, sementara Disduk capil di daerah hanya melayani jika masyarakat mendatangi. Ini akan terus-menerus seperti itu kalau tidak ada terobosan,” pungkasnya.(REL)

PENYERANG PERNAH KE RUMAH NOVEL .................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 sudah 90% mengarah ke pelaku yang diduga terlibat menyiram saudara Novel," tegas Idham. Idham mengakui, pihaknya belum mengetahui motif penyerangan Novel. Hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan metode induktif dan deduktif. Pendekatan induktif dilakukan melalui olah tempat kejadian perkara. Pendekatan deduktif, penyelidikan dilakukan dengan menggali keterangan keluarga hingga latarbelakang pekerjaan. "Semua kami mapping berdasarkan fakta, bukan asumsi," kata Idham. Agar penyelidikan berlangsung cepat, Idham meminta pihak KPK untuk ikut berkolaborasi. Idham mengaku telah mengirimkan surat kepada

pimpinan KPK agar mengirimkan penyidiknya untuk bergabung menuntaskan kasus teror fisik terhadap Novel. "Kami telah kirim surat resmi agar pimpinan KPK mengirim penyidiknya," kata Idham. Sementara itu terkait yang dimaksud dengan SN, Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan SN yang dimaksud Kapolda Metro Jaya bukan Setya Novanto yang kini telah berstatus tersangka kasus korupsi. "Bukan (Setya Novanto-red). Itu orang yang berbeda," kata Febri. Pernah Kerumah Novel Polisi menduga terduga penyerang Novel Baswedan seorang pria yang pernah mendatangi rumah penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu di Jalan

Deposito Blok T/8, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lelaki berpostur kekar tersebut berkunjung ke rumah Novel pada 5 April 2017, enam hari sebelum penyerangan. Novel Baswedan diserang sepulang salat subuh berjemaah di Masjid Al-Ihsan yang lokasinya dekat rumahnya pada 11 April lalu. Sketsa wajah pria berumur 40-an tahun berkulit gelap itu diumumkan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Idham Azis bersama Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 November 2017. Selain sketsa itu, polisi mengeluarkan satu lagi sketsa wajah pria lain. Sketsa wajah pria kedua itu mirip dengan sketsa wajah yang dibuat Koran Tempo pada 1 Agustus 2017 berdasarkan keterangan sejumlah saksi.

Idham Azis mengatakan dua sketsa itu dibuat berdasarkan pemeriksaan dua saksi kunci yang sempat melihat para pelaku sebelum serangan air keras ke wajah Novel. “Ini sudah lebih dari 90 persen sesuai dengan wajah terduga pelaku. Mereka yang menyerang,” ujar Idham. Pria yang mendatangi rumah Novel tersebut diduga merupakan orang yang pernah terekam kamera pengawas di rumah penyidik KPK itu. Sejumlah saksi mata menyebutkan pria itu mendatangi rumah Novel dengan menyaru sebagai calon pembeli busana di butik rumahan milik istri Novel, Rina Emilda. Butik itu menjual busana muslimah. Tapi pria itu menanyakan busana muslim. Sketsa wajah pria satu lagi diduga merupakan lelaki yang

dipergoki pengurus masjid sedang berada di tempat wudu. Anehnya, tutur saksi, pria itu tidak sedang berwudu. “Saya tahu persis, orang itu tidak sedang berwudu, karena jaketnya berlengan panjang tapi tidak dia gulung lazimnya orang sedang berwudu,” kata saksi. Pada akhir Juli lalu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian juga merilis sketsa wajah seorang terduga penyerang yang menyebabkan kedua mata Novel luka. Menurut Idham, sketsa yang diumumkan Tito di Istana Kepresidenan itu merupakan orang yang mencurigakan karena sedang berada di sekitar rumah Novel beberapa hari sebelum penyerangan. Menurut Idham, orang pada sketsa yang pernah diumumkan Tito bukanlah pelaku penyerangan Novel Baswedan.(DT/BEY)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; BRI KK Asabri Medan a.n: Amiruddin Mendrofa No Rekening: 1764-01-000515-53-7; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


3

KPK POS E D I S I 482 27 NOVEMBER - 3 DESEMBER 2017

KORUPSI

Tidak Teliti Tangani Perkara, Kejanggalan Jaksa Dipertanyakan JAKARTA- Akibat tidak teliti membawa perkara ke pengadilan, dua jaksa penuntut umum (JPU) dilaporkan ke Ombudsman RI. "Kami kuasa hukum telah melaporkan jaksa Penuntut umum yang menanggani kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah di Bali kepada Ombusman. Kami juga melapor ke Komisi Yudisial terkait sidang perkara ini," kata Sierra Prayuna, kuasa hukum terdakwa Christoporus Richard (RC) di Jakarta, Kamis (23/11). Sierra melaporkan JPU Sigit Hendradi dan Rauf karena RC di BAP di Kepolisian dengan Pasal 266 KUHP, tetapi malah disidangkan dengan Pasal 263 KUHP. “Menurut kami ini janggal.

Makanya kami laporkan mereka," kata Sierra. Mantan pengacara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menjelaskan, kliennya sudah memenangi kasus itu di ranah perdata dan Tata Usaha Negara. Ia menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus itu. "Makanya kami heran, orang yang dimenangkan secara hukum kemudian dicari-cari lagi permasalahannya dengan surat pernyataan. Ini aneh, karena surat pernyataan tersebut tidak menerbitkan satu hak apa pun," ujarnya. Bahkan, sambung Sierra, terkait adanya kejanggalan di persidangan, ia meminta majelis hakim memanggil penyidik di

sidang berikutnya. Sebab, di persidangan, saksi tidak mengetahui perkara yang disidangkan, termasuk tidak tahu sebagai saksi dalam tindak pidana apa, dan tidak tahu terkait laporan siapa. Sebelumnya, dalam sidang lanjutan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kartim Haerudin sempat menegur JPU Sigit karena gagal memanggil enam pegawai BPN Bali untuk memberi kesaksian. JPU diminta agar mampu menghadirkan enam pegawai itu pada sidang Selasa (28/11) mendatang. "Kami juga mengingatkan pihak jaksa harus memperhatikan masa penahanan terdakwa," tambah dia.(BSC)

NASIONAL

Medan Kota Terkorup JAKARTA – Transparency International Indonesia (TII), Rabu (22/ 11) merilis hasil survei mereka terhadap indeks persepsi korupsi 2017. Dari hasil survei terhadap 1.200 pengusaha di 12 kota pada periode Juni- Agustus 2017 disimpulkan, Medan sebagai kota paling korup. Diani Sadia Wati, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan, Medan memang memprihatinkan dalam kaitannya dengan korupsi. Dari catatan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan aksi pemberantasan ko-rupsi 20162017 nilai yang mereka dapat memang merah. “Target mereka tidak tercapai,” katanya. Sementara menurut Transpar-

ency International Indonesia (TII), menyebut Jakarta Utara disebut sebagai yang paling bersih dari praktik korupsi. Dari hasil survei TII, IPK Kota Jakarta Utara sebesar 73,9 persen. Kemudian, Kota Pontianak sebesar 66,5 persen, Kota Pekanbaru sebesar 65,5 persen, Kota Balik-papan sebesar 64,3 persen. Selanjutnya, Kota Banjarmasin sebesar 63,7 persen, Kota Padang sebesar 63,1 persen, Kota Manado 62,8 persen, Kota Surabaya sebesar 61,4 persen, Kota Semarang sebesar 58,9 persen, Kota Bandung sebesar 57,9 persen dan Kota Makassar sebesar 53,4 persen. “(Skor) 0 indeks paling korup, 100 paling bersih,” ujar Manager Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko dalam persentasenya

di Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 22 November 2017. Dengan indeks tersebut, Medan sebagai kota terkorup dengan skor IPK sebesar 37,4 persen. Angka tersebut jauh di bawah kota besar lainnya. “Dengan asumsi survei ini sebagai alat ukur bagi siapa saja, bagaimana reformasi dilakukan,” kata Dadang. Tak Menjamin Dalam kesempatan itu juga disampaikan, bahwa penerapan layanan sistem daring seperti e-budgeting, e-government atau e-katalog dianggap hanya mampu mengurangi praktik korupsi di pemerintahan. Sistem itu dinilai tidak bisa membersihkan praktik rasuah. “Online memberikan cara untuk mengurangi risiko untuk ber-

temu langsung. Artinya resiko korupsinya berkurang, tetapi tidak ada jaminan 100 persen itu bersih dari korupsi karena bisa diakali,” kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko. Misalnya, Kota Bandung. Daerah tersebut sudah menerapkan pelayanan secara daring, bahkan mengembangkan smart city atau kota pintar. Namun, TII mencatat praktik suap di Bandung masih cukup tinggi. Hal itu, kata dia, tak ada perubahan dibandingkan tahun 2015. Menurut dia, permasalahan di Bandung ada pada sistem izin usaha. “Mereka sudah online tapi masih ada celah. Itu juga terbukti ada (terkena) OTT juga yang kepala dinas (di Bandung),” ucap dia.(IN/BBS)

Anies Bersyukur Dana APBD DKI 2018 Membengkak JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur nilai APBD DKI 2018 yang saat ini tengah dibahas rancangannya dengan DPRD membengkak hingga Rp 77 triliun dari semula Rp 70 triliun. "Kita bersyukur bahwa banyak partisipasi dari warga memang ingin agar anggaran ini dilihatin banyak karena ini adalah dana kita semua," ujar Anies di Balai Kota, Kamis (23/ 11). Anies mengatakan, dengan banyak masyarakat yang melihat pembahasan dana tersebut untuk apa saja, maka pihaknya berharap dana tersebut bisa dipakai lebih banyak untuk kepentingan warga sendiri. "Jadi saya malah makin bersyukur. Pembahasan masih jalan, ini belum selesai. Jadi dengan pembahasan masih jalan, makin banyak yang melihat makin baik," terangnya.

Namun membengkaknya dana APBD DKI 2018 ini juga penuh dengan berbagai anggaran yang tidak sesuai. Contohnya yang santer dibicarakan adalah renovasi kolam di gedung DPRD DKI yang mencapai Rp 620 juta, tambahan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yanh mencapai Rp 28 miliar dari semula Rp 2 miliar, hingga anggaran basmi tikus dan kecoa di Gedung Balai Kota dan rumah dinas gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp 266 juta. "Ya kita lihat. Malah justru perhatikan saja semuanya. Kami beruntung tahun ini banyak yang melihat. Kami sebetulnya ingin lebih banyak lagi yang lihat jadi dengan begitu semuanya nanti bisa dibuat lebih baik. Jadi malah lebih baik kalau banyak masukan," pungkasnya.(IN/BBS)

Kredit Fiktif Rp 566 M, Pelaksana Tugas Dirut BJB Syariah Jadi Tersangka JAKARTA- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif. Kasubdit V Dit Tipikor Bareskrim Kombes Indarto mengatakan status tersangka ditetapkan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Senin (20/11). "Tersangka atas nama Yocie Gusman alias YG. Berdasarkan hasil gelar kemarin, hari ini surat penetapannya kami ajukan," kata

Indarto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/11). YG berperan sebagai penanggung jawab dalam memberikan kredit kepada debitur atas nama PT Hastuka Sarana Karya. Kredit yang ternyata fiktif ini untuk pembelian kios di Garut Super Blok dengan plafon sebesar Rp 566,45 miliar. "Yang bersangkutan memberikan pembiayaan pembangunan Garut Superblok dengan melawan hukum. Kami akan memanggil tersangka untuk diperiksa. Kami masih menunggu waktunya," sambungnya. Sebelumnya, penyidik telah

menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi-yang terjadi pada periode tahun 2014-2016-- pada 16 Oktober lalu. Yang pertama, kantor BJBS di Jalan Braga, Bandung, seperti ruangan direktur utama, ruangan direktur operasional, ruangan direktur kepatuhan, dan ruangan direktur pembiayaan. Penyidik juga bergerak ke rumah YG di kawasan Bandung, Jawa Barat. Hanya saja ketika didatangi, rumah YG dalam keadaan terkunci sehingga penyidik hanya bisa melakukan penyegelan.(BSC)

Wali Kota Mojokerto Jadi Tersangka Suap APBD JAKARTA- Wali Kota Mojokerto Masud Yunus ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017. Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 miliar yang menjerat Kepala Dinas PUPR Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Penetapan Masud sebagai tersangka tercantum dalam surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: Sprin.Dik-114/01/11/2017 ter-

tanggal 17 November 2017. Masud diduga bersama-sama Kepala Dinas PUPR Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Kota Mojokerto. Wiwiet sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka suap kepada anggota DPRD Mojokerto. Masud disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Seorang sumber yang dikonfirmasi pada Kamis (23/11) membenarkan mengenai penetapan Masud sebagai tersangka. Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka Masud ini. Saat dikonfirmasi, Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, bakal memastikan terlebih dahulu soal

penetapan tersangka Masud dalam kasus suap pembahasan APBD pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto. "Nanti saya pastikan dulu ya. Sampai saat ini sebelum ada pengumuman resmi," katanya. Diketahui, Masud dan Sekretaris Daerah Mojokerto Agus Nirbito sempat diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 miliar. Kasus ini telah menjerat Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Keempatnya telah ditahan KPK usai ditetapkan tersangka pada pertengahan Juni 2017 lalu.(SP/IN)

KPK Terus Dalami Dugaan Aliran E-KTP ke Ganjar Pranowo JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak akan membiarkan setiap fakta yang muncul dalam persidangan perkara korupsi proyek e-KTP. Termasuk mengenai dugaan aliran uang e-KTP ke sejumlah pihak seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Aliran uang ke Ganjar ini mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong beberapa hari lalu. Mantan Bendum Partai Demokrat, Nazaruddin yang dihadirkan sebagai saksi memastikan adanya aliran uang e-KTP ke Ganjar yang saat proyek e-KTP bergulir menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi

II DPR. Bahkan, Nazaruddin memastikan melihat sendiri penyerahan uang tersebut. "Fakta di persidangan akan terus didalami," kata Jubir KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (23/11). Sejumlah kalangan meragukan kesaksian Nazaruddin ini. Ganjar pun sudah berulang kali membantah mengenai aliran uang ini. Namun, keraguan sejumlah kalangan dan bantahan Ganjar tak berlaku bagi KPK. Lembaga antikorupsi akan terus memantau proses atau fakta persidangan yang mencuat dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara korupsi e-KTP. Febri menyatakan, KPK akan

terus memperkuat bukti maupun konstruksi hukum kasus yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun ini. Termasuk mengenai aliran uang ke sejumlah pihak seperti Ganjar yang sudah terungkap dalam persidangan. "Keterangan seorang saksi tidak pernah dapat menjadi bukti tunggal. Pasti akan dilihat kesesuaian dengan bukti lain ataupun saksi lainnya. Kesesuaian bukti satu dengan lainnya menjadi perhatian KPK," tegas Febri. Diketahui, Ganjar sebelumnya berulang kali membantah mengenai penerimaan uang tersebut. Bantahan juga disampaikan Ganjar saat bersaksi dalam persidangan.

Namun, Nazaruddin tak mempersoalkan bantahan Ganjar itu. Nazaruddin menyatakan segala sesuatu yang diketahuinya sudah disampaikan kepada penyidik KPK maupun dalam proses persidangan, termasuk mengenai pihak-pihak yang turut kecipratan aliran dana. Nazaruddin meyakini KPK akan mendalami dan merangkai fakta hukum menjadi bukti permulaan yang cukup untuk menjerat pihak-pihak yang diuntungkan dari proyek tersebut. "Yang penting saya udah beritahukan semua. Si A, si B, si C sudah semua. Kami percayakan sama KPK," kata Nazaruddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/11).(SP/IN)

Sebut ‘Orang Mati’ Kasih Duit, Nazaruddin Bisa Dijerat Kesaksian Palsu JAKARTA- Kesaksian mantan Bendaraha Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, di Pengadilan Tipikor, Senin (21/11), kemarin, tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Sebab, ada sejumlah kejanggalan dalam keterangan Nazaruddin yang menyeret sejumlah nama tersebut. Misalnya saja keterangan Nazaruddin yang menyatakan ada pembagian uang di ruang kerja Mustokoweni. Bahkan, dia mengklaim melihat langsung pemberian uang dari Mustokoweni ke Ganjar Pranowo pada September-

Oktober 2010. Padahal, Mustokoweni sudah meninggal dunia pada 18 Juni 2010 atau tiga bulan sebelumnya. Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir mengatakan, keterangan Nazaruddin itu harus di-cross check lagi soal waktu dan tempatnya. “Kalau dia (Nazaruddin) ternyata keterangannya tidak konsisten dan 'orang mati' (Moestokoweni) pun masih dianggapnya hidup, dia bisa dijerat kesaksian palsu,” ujar Mudzakir saat di-

hubungi, Selasa (21/11). Menurut Mudzakir, kesaksian tidak jelas yang digunakan sebagai alat bukti untuk memidanakan orang lain sangatlah berbahaya. “Berbahaya itu memberikan keterangan palsu dan membuat orang masuk penjara dan tersangka,” ujarnya. Oleh karenanya, Mudzakir juga meminta KPK untuk tidak telalu mudah percaya dengan kesaksian Nazarrudin tanpa ada alat bukti yang jelas. Menurutnya, status Nazaruddin sebagai Justice Collaborator (JC) membuat semua ke-

saksiannya seolah-seolah paling benar. Padahal, kata dia, seorang JC mempunyai kepentingan hukum saat memberikan kesaksian. "Hati-hati dengan Justice Collaborator. Jangan selalu mengagungkan Justice Collaborator karena Justice Collaborator juga bisa memberikan keterangan tidak benar,” ujarnya. "Semua kesaksian Nazaruddin harus bisa dibuktikan. Jika tidak benar lebih baik Nazaruddin di-cut dan dijerat memberikan keterangan palsu," ujarnya.(BBS)

DIDUGA TERIMA DUIT

Setiap Tahapan Perkara di Pengadilan Berpotensi Korupsi JAKARTA- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) melakukan survei untuk memetakan korupsi biaya perkara di Lembaga Peradilan. Hasilnya, sebanyak 23% responden mengaku pernah membayar pungutan liar (pungli) di pengadilan dan 38% responden mengaku mendapatkan hambatan di pengadilan. Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky R Ramadhan, menjelaskan, jika mengacu pada pertanyaan kuesioner mengenai hambatan dalam mengakses layanan pengadilan, jenis yang paling banyak dikeluhkan adalah terkait mendapatkan salinan putusan (195 orang).

"Mayoritas responden masih mengeluhkan adanya hambatan mendapatkan salinan putusan," kata Choky R Ramadhan dalam "Diskusi dan Peluncuran Hasil Riset Pemetaan Korupsi Biaya Perkara," di Pengadilan, Senin (20/ 11) di Jakarta. Pada pertanyaan kuesioner kedua mengenai pungli, mayoritas responden mengaku pernah membayar pungli pada dua layanan. Yakni pendaftaran perkara (202 orang) dan mendapatkan salinan putusan (173 orang). Adapun rata-rata responden yang menjawab "Ya" pada pertanyaan yang mengenai pungli adalah 62 orang. Jika dibandingkan dengan angka tersebut, maka dua ben-

tuk layanan lainnya yang memiliki respon di atas rata-rata, yaitu menegosiasikan hasil putusan (71 orang), mempercepat eksekusi (65 orang), dan menggelapkan barang bukti (5 orang). Dalam gambaran umum survei, besaran pungutan liar juga beragam. Paling kecil mulai Rp 6.000 sampai Rp 50.000.000. Frekuensi Pungli paling banyak ditemukan pada proses pendaftaran surat kuasa, dimana mayoritas responden dikenakan biaya antara Rp 100.000 sampai Rp 250.000. Pada dasarnya, dijelaskan Choky, biaya layanan di pengadilan sudah diatur pada PP No 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak

yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Sayangnya, dalam temuan di lapangan juga diketahui beberapa oknum pengadilan kerap membedakan pelayanan dan perlakuan antara orang yang membayar biaya layanan sesuai dengan tarif dengan orang yang membayar sesuai tarif, namun disertai dengan tambahan. Peneliti MaPPI FHUI, Muhammad Rizaldi, menuturkan, dalam survei, MaPPI FHUI menanyakan responden para pencari keadilan atau pengacara ketika sedang berperkara di lima wilayah Pengadian Negeri DKI Jakarta. Survei dilakukan pada periode Januari sampai Agustus 2017 dan

kuesioner dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ditanyakan seputar hambatan yang dialami. Kedua ditanyakan mengenai pengalaman yang sama saat berhadapan dengan pungli. Survei bagian pertama yang berhasil diambil ada sebanyak 327 responden dan di bagian kedua, responden yang bersedia jawab menurun menjadi 227 orang. Di tahapan pengumpulan data juga dilakukan studi literatur, FGD persiapan, observasi, survei dan FGD rekomendasi. "Penelitian diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan. Korupsi di pengadilan adalah permasalahan yang sistemik, sudah berulang-ulang dan berpola sama. Pendekatan

reformnya pun harus sistemik," kata Rizaldi. Menurutnya, akses kepada peradilan yang jujur dan terbuka seharusnya dapat lebih dinikmati oleh publik. Jika tidak, maka sulit menciptakan lembaga peradilan yang bersih dan bebas dari Pungli. Dari hasil survei yang dilakukan, MaPPI FHUI menyimpulkan bahwa pola pungli ataupun korupsi di lembaga peradilan memiliki ciri tersembunyi. Hampir setiap tahapan perkara yang dilalui pun memiliki potensi korupsi. "Korupsi peradilan memiliki dampak pada pemenuhan akses terhadap keadilan. Pada beberapa kesempatan, praktek pungli yang tinggi menyebabkan tingginya

hambatan para pencari keadilan," ucapnya. MaPPI FHUI pun mengeluarkan beberapa rekomendasi yang perlu untuk dilakukan. Diantaranya pengadilan perlu mengevaluasi kembali pengaturan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Advokat PBH Peradi, Rivai Kusumanegara, mengingatkan, saat ini lembaga pengadilan harus bisa memangkas proses yang tidak diperlukan. Seperti memangkas pendaftaran surat kuasa, memangkas surat keterangan inkrah, dan lain sebagainya. "Mahkamah Agung harus bisa dan berani memangkas prosesproses yang tidak diperlukan dan malah berbuntut Pungli. Kami dari Peradi siap memberikan masukan," kata Rivai.(SP/IN)


4

KPK POS E D I S I 482 27 NOVEMBER - 3 DESEMBER 2017

SUMUT ACEH

KORUPSI

Polda Sumut Rampungkan BAP Correti Sinaga MEDAN- Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut merampungkan berkas perkara acara pemeriksaan (BAP) Correti Sinaga dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Pemprov Sumut. Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Putu Yudha Prawira mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melimpahkan berkas Correti ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). “Berkas Correti Sinaga sudah P21 hari ini. Segera akan kami kirim tahap dua ke Kejaksaan,” ujar Putu, Rabu (22/11). Sebelumnya, berkas kasus

pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan Kabid Pelayanan dan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Pemprov Sumut tersebut sempat dikembalikan jaksa kepada penyidik. Sekadar mengingatkan, penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan OTT kepada Khairri Rozzi Nasution karena melakukan pungutan liar (Pungli) pengurusan izin Air Bawah Tanah (ABT) kepada pemohon, PT Bilah Plantindo dan PT Pangkatan Indonesia, Kamis (31/8) lalu. Sebagai barangbukti, polisi menyita uang sejumlah Rp8,5 juta, delapan eksemplar dokumen

pengusulan izin ABT PT Bilah Plantindo dan PT Pangkatan Indonesia serta delapan eksemplar dokumen izin ABT PT Bilah Plantindo dan PT Pangkatan Indonesia. Berdasarkan keterangan Khairri Rozzi Nasution, Cornetti Sinaga diketahui memerintahkan Khairri Rozzi meminta uang pembayaran terhadap pengurusan izin Air Bawah Tanah (ABT) kepada pemohon, PT Bilah Plantindo dan PT Pangkatan Indonesia. Dalam kasus ini, Corneti dan Khairri Rozzi Nasution disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.(JAC)

Cabjari Pancurbatu Selamatkan Rp 117 Juta Dana ADD PANCURBATU- Pihak Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pancurbatu menyelamatkan keuangan negara yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Pertampilen TA 2015, Kecamatan Pacurbatu, Kabupaten Deliserdang. Uang negara Rp117.423.000 itu diserahkan Jaksa Fungsional Cabjari Pancurbatu Dicky Wirawan SH untuk disetorkan ke Bank Sumut Cabang Pembantu Pancurbatu, yang nantinya akan disetorkan kembali ke rekening Desa Pertampilen, Rabu (22/11). Penyerahan uang tersebut disaksikan Sarimonang Beny Sinaga SH (dari Cabjari Pancurbatu), Agus Suroto dari Pemerintahan Desa Kabupaten Deliserdang, Ernawati bagian Keuangan Pemkab Deliserdang, Heri Sahputra Ketaren (Kepala Desa Pertampilen), Nurlinda Br Ketaren (Sekdes Pertampilen), Hemat SE, Daniel Bangun dan Ratna Herawati Gurusinga. Kacabjari Pancurbatu Yuliyati Ningsih SH MH mengatakan, pengembalian uang negara tersebut dilakukan berawal dari adanya laporan masyarakat Desa Pertampilen, Kecamatan Pancurbatu terkait terbengkalainya jambur (balai desa) Dusun III Lau Lembu, Desa Pertampilen. Disebut-

kan, anggaran untuk pembangunan jambur itu berbiaya Rp117.423.000 bersumber dari Alokasi Dana Desa Pertampilen TA 2015. "Memang, pihak terlapor ada mengerjakan proyek pembangunan jambur di Dusun III Lau Lembu, Desa Pertampilen. Namun, tidak sampai rampung, karena yang dibangun hanya tiang beton saja," ujar Yuliyati Ningsih. Kacabjari Pancurbatu ini menjelaskan, setelah menerima laporan dari masyarakat Desa Pertampilen terkait kasus dugaan penyimpangan keuangan negara itu, pihaknya pun langsung memanggil pihak terlapor untuk dimintai keterangannya. "Setelah dilakukan penyelidikan, pihak terlapor akhirnya bersedia mengembalikan Dana Desa pembangunan jambur Dusun III Lau Lembu tersebut sebesar Rp117.423.000," ujarnya. Dalam proses penyelidikan tersebut, katanya, ditemukan adanya kesalahan administrasi dan dengan dikembalikannya kerugian negara, maka terhadap laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan, karena memang dalam hal ini yang terjadi hanya kesalahan administrasi. Artinya, tidak ditemukan unsur pidana korupsinya.(IN/BBS)

Dua Mantan Kadiskanla Madina Ditahan Kejaksaan MEDAN- Dua mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Kadiskanla) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014 yaitu Drs Zamaluddin dan Kobol Siregar SP ditahan Kejaksaan di Rutan Tanjung Gusta Medan,seusai keduanya diperiksa sebagai tersangka korupsi oleh tim gabungan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejatisu dan Kejari Madina di ruang Pidsus Kejatisu, Kamis (23/ 11). Menurut Kasipenkum/Humas Kejatisu Sumanggar Siagian SH, penahan itu dilakukan JPU atas perintah Kajari Madina Arif Zahrulyani SH MH untuk masa 20 hari ke depan terhitung sejak 23 November 2017 demi kelancaran penanganan perkara di tingkat proses penuntutan,sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor PN Medan untuk disidangkan. Kajari Mandailing Natal(Madina) menjelaskan, tersangka Zamaluddin dan tersangka Kobol Siregar diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi(Tipikor) ketika masing masing menjabat selaku Pengguna Anggaran(PA) sekaligus penanggung jawab kegiatan proyek, dengan cara manipulasi dan mark up pelaksanaan proyek pengadaan alat tangkap dan pengadaan

bibit ikan, dalam kurun tahun 2012 sampai 2014 di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mandailing Natal. Disebutkan, berdasarkan hasil audit instansi berwenang, akibat perbuatan para tersangka, diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 898.600.453. "Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara diketuai Mustafa Kamal SH MH dengan anggota Henry Sipahutar SH MH dan Haikal SH telah siap untuk melimpahkan dan menyidangkan perkara kedua tersangka ke Pengadilan Tipikor Medan," kata Kasipenkum Kejatisu. Disebutkan, kedua tersangka dituduh melanggar Pasal 2 dan

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Kedua tersangka ditahan JPU setelah menerima penyerahan tersangka berikut barang bukti dari tim jaksa penyidik Pidsus Kejari Madina(penyerahan tahap II).Kedua tersangka ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan, untuk kelancaran proses sidang karena Pengadilan Tipikor berada di Medan. Sedangkan administrasi registrasi penuntutan perkara adalah Kejari Madina karena kejadian dugaan korupsi itu ada di Madina,"ujar Siagian.(BBS)

2018, R.APBD Tebing Tinggi Rp1,4 T TEBING TINGGI- Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan sampaikan Nota Pengantar R.APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 sebesar Rp.1,4 Triliun pada sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD M.Yuridho Chap didampingi Wakil Ketua H.Hazly Ashari Hasibuan dan H. Chairil Mukmin Tambunan,Jumat (24/11) R.APBD 2018 tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah diproyeksikan Rp.693.435.485.685, menurun 3,48 % dibanding TA. 2017

yakni Rp.717.568.472,672, akibat dari turunnya sumber pendanaan dari dana perimbangan. Namun demikian terdapat juga peningkatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni sebesar Rp.104.843.008.000. dibanding dengan TA 2017 Rp.97. 353.698.600. Sementara untuk belanja daerah diproyeksikan Rp 797.036. 115.685. terdiri dari belanja tidak langsung Rp.335.789.133. 113., (42,12%) Belanja Langsung Rp.461.246.982.571.( 57,88%).

Dari R.APBD 2018 tersebut terjadi defisit anggaran belanja daerah sebesar Rp.103.600.630. 000 yang akan ditutupi dari pembiayaan daerah. Dalam nota pengantar tersebut Walikota menyampaikan kita semua memilikikomitmenyangsamauntuk mengelola APBD yang effektif, effisien, transparan dan taat azas. Namun disadari kompleksitas tuntutan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat tetap berada diatas kapasitas fiskal yang dapat di formulasikan dalam APBD.

Selanjutnya sesuai dengan arahan dan surat deputi pencegahan KPK kedepan akan diterapkan aplikasi e-planing dan program kegiatan yang tidak melalui musrenbang tidak akan dapat ditampung dalam APBD, e-planing akan diimplementasikan Pemko Tebing Tinggi dalam e-budgeting. Hadir dalam sidang paripurna unsur FKPD, para pimpinan OPD dan diikuti 21 orang dari 25 anggota DPRD, agenda sidang akaN dilanjutkan pada tahap-tahap pembahasan selanjutnya.(RS)

Polda Sumut Jangan Hanya Beretorika NISEL- Praktisi Hukum Sumatera Utara, Ahmad Fadhly Roza, SH meminta ketegasan pihak Polda Sumut untuk serius menuntaskan lanjutan penyidikan tertanggal 29 Mei 2015 terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Balai Benih Induk (BBI) Nias Selatan (Nisel) TA.2012 yang merugikan Negara sebesar Rp9,9 miliar. Hal ini Ia ungkapkan saat dimintai tanggapannya melalui sambungan telepon, Rabu (22/11)terkait lambatnya penanganan kasus tersebut di Poldasu. Menurutnya, lambatnya penuntasan kasus tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan terutama bagi para pelaku lain yang sudah menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait kasus itu. Jika tidak ada bukti,maka Pihak Poldasu harus menyampaikan se-

cara tegas kepada masyarakat, tegasnya. “Artinya, hukum tidak boleh dipermainkan. Kalau tidak ada bukti , silahkan disampaikan secara tegas kepada masyarakat dan jangan hanya beretorika dengan alasan yang dibuat-buat,” tukasnya. Menurut Roza, kasus BBI itu harus segera dituntaskan, apalagi sudah ada amar putusan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang menyebutkan masih ada lagi orang yang harus bertanggungjawab. “Jika dalam amar putusan Hakim Tipikor benar disebutkan ada pihak lain yang bertanggungjawab, maka itu merupakan bukti permulaaan yang cukup bagi Penyidik untuk menyeret pihak lain. Apalagi sudah ada bukti kerugian negara,”katanya. Selain itu, Roza meminta Poldasu untuk tidak diskriminasi

dalam penegakan hukum karena hukum tidak boleh dipermainkan, namun harus tegas dan bijaksana.Dia juga merasa heran lambatnya penuntasan perkara yang ditangani Poldasu. Diketahui, pihak Ditreskrimsus Poldasu sudah menerbitkan Surat Perintah (Sprindik) lanjutan kasus BBI itu dengan nomor : Sprin Sidik/63/V/2015/Ditreskrimsus, Tanggal 29 Mei,2015 guna mendalami keterlibatan pihak lain. Namun sudah 2 tahun lebih lanjutan kasus itu naik ke tingkat Penyidikan, faktanya hingga kini tak kunjung tuntas bahkan penetapan tersangka juga belum ada. Padahal pada amar Putusan Pengadilan Tipikor Medan terhadap terpidana mantan Sekda Nisel, As Laia, secara tegas menyebutkan, demi asas persamaan dihadapan kedudukan hukum, sudah seharusnya mantan Bupati

Idealisman Dachi mempertanggunjawabkan perbuatannya dalam perkara incassu. Bahkan berdasarkan fakta persidangan dan dalam amar putusan terhadap terpidana Yookie AK Duha menyebutkan pembuatan dokumen berita acara identifikasi dan penaksiran harga tanah BBI itu dibuat tanggal mundur atas perintah mantan Bupati Idealisman Dachi. Sementara, Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Rina Sari Ginting saat dikonfirmasi via WhatsApp , Rabu (22/11), menjawab sedang rapat di Kodam. Namun, dia menyarankan untuk konfirmasi ke Kasubdit Penmas Poldasu, AKBP MP Nainggolan. Lalu, saat dikonfirmasi kepada Kasubdit Penmas Poldasu, AKBP MP Nainggolan melalui pesan singkat, Rabu (22/11),hingga pukul 13.00 Wib, tidak dibalas.(HAL)

Kades Tj Morawa H Senen Divonis 1 Tahun DELISERDANG- Kepala Desa Tanjung Morawa-A, H.Senen resmi ditahan di rutan (rumah tahanan negara) Lapas Klas-II B Lubuk Pakam setelah yang bersangkutan lewat tujuh hari tidak ada mengajukan banding.Demikian disebutkan Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Deli Serdang, Asep Maryono, SH melalui seluler, Rabu (22/11) saat menjawab sejumlah pertanyaan terkait hal tersebut. " Terdakwa tidak mengajukan banding, kini statusnya sudah berubah menjadi terpidana, vonis 1 tahun penjara terhadapnya sudah inkrah tidak bisa diganggu-gugat dan dirinya sudah ditahan di dalam rutan", sebut Asep.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis H.Senen 1 tahun penjara, subsider 2 bulan kurungan, denda Rp. 50 juta karena terbukti bersalah melanggar pasal 11 UU. No. 20 Thn 2001 tentang Prubahan Atas Undang-undang No. 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada sidang vonis yang digelar hari Selasa, 14 Novenber 2017 lalu, namun H.Senen berpikir-pikir dalam menerima putusan. Kejari Deli Serdang baru menahan H.Senen dua hari setelah vonis dijatuhkan. Sementara itu, terkait status jabatan H.Senen sebagai Kepala Desa, Kabag hukum Pemkab Deli Serdang ketika dikomfirmasi KPK Pos mela-

lui ponselnya mengatakan, "kami sedang menunggu surat pemberitahuan dari jaksa terkait vonis inkrah itu, nanti berdasarkan itu maka yang bersangkutan akan segera kami pecat dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dan akan segera ditetapkan siapa Plt nya nanti", kata Kabag Hulum Pemkab DS kemarin. Seperti diketahui, kasus H.Senen bermula dari OTT (Operasi Tangkap Tangan) Tim Saber Pungli Polsek Tanjung Morawa dan Satuan Reskrim Polres Deli Serdang pada hari Senin 3 April 2017 lalu, dari tangan terdakwa polisi menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp.5 Juta hasil pungli terdakwa terhadap seorang warga yang sedang mengurus

tiga berkas surat keterangan tidak silang sengketa, H.Senen sempat ditahan hanya selama 3 hari di dalam sel Satreskrim Polres Deli Serdang dan kemudian penahanannya sempat ditangguhkan. Penyidik menjerat H.Senen dengan pasal 12b, 12e atau pasal 11 Undang-Undang No. 20 Thn 2001 tentang Prubahan Atas Undang-undang No. 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun akhirnya jaksa menuntut terdakwa menggunakan pasal 11 dengan memilih ancaman hukuman penjara yang paling ringan yakni 1 tahun, dan akhirnya divonis oleh majelis hakim sama dengan tuntutan Jaksa.(DIZ)

2014 sekitar Rp 400 juta. Kliennya menjabat camat di kecamatan tersebut hingga September 2014. Sementara itu, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dairi Lamatur Sitanggang mengaku AEPS merupakan kepala bidang di dinas yang dipimpinnya. AEPS menjabat sebagai Kepala Bidang Penertiban Perda sejak Januari 2017. Ia mengatakan kasus yang menjerat AEPS itu sebelum

menjadi kepala bidang. "Tidak tahu jelas tingkat pelanggaran yang dilakukan dia. Kita selalu siap dukung pemerintah," ucapnya. Untuk mengisi pekerjaannya di Dinas Sat Pol PP, kata Lamatur, pihaknya bertanggungjawab untuk menjalankannya. "Kita berikan keseriusan untuk menjalankan tugas yang ditinggalkan AEPS. Terkait mengganti itu urusan pimpinan nantinya," sebutnya.(IN/BBS)

KASUS DUGAAN KORUPSI PATUNG YESUS

Kabid Penertiban Perda Dinas Sat Pol PP Dairi Ditahan SIDIKALANG- Mantan Camat Silahisabungan AEPS sekarang menjabat Kepala Bidang Penertiban Peraturan Daerah (Perda) pada Dinas Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi, ditahan Kejaksaan Dairi terkait dugaan korupsi anggaran kecamatan tahun 2013/2014, Selasa (21/11). Kepala Kejaksaan Dairi William Pardede melalui Kasi Pidsus mengatakan, AEPS

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

ditahan sementara di Rutan Kelas IIB Sidikalang, selama 20 hari ke depan. Disebutnya, penahanan AEPS terkait dugaan korupsi anggaran Kecamatan Silahisabungan tahun 2013 dan 2014 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 128 juta, sesuai temuan Inspektorat Dairi. Dimana pada saat itu, AEPS menjabat sebagai Camat Silahisabungan. Dana tersebut

tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Memang sudah ada yang dikembalikan sebesar Rp 40 juta. Terkait aliran dana tersebut belum ada pernyataan dari tersangka. AEPS diperiksa mulai dari pukul 10.30 WIB - 17.00 WIB dan langsung ditahan. Lebih lanjut, AEPS ditetapkan tersangka pada Maret 2017 lalu. AEPS menggunakan APBD

Dairi tidak sesuai peruntukan. Diberikan Ke Pimpinan Penasehat Hukum AEPS Josef Situmorang mengatakan, sesuai pengakuan AEPS, aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagian diberikan kepada pimpinan tanpa merinci nama pejabat atau instansi. Ada pimpinan yang mengkordinir untuk mengumpulkan sejumlah uang kepada camat, melalui pesan singkat dengan jumlah

sekitar Rp 20 jutaan. Kemudian sebagian lagi digunakan untuk biaya pembuatan papan bunga dalam beberapa kegiatan pada saat itu. "Ada sebagian uang diberikan kepada pimpinan," ucapnya. Lebih lanjut, total kerugian negara yang digunakan oleh AEPS untuk keperluan pribadi sebanyak 15 persen. Disebutnya, anggaran Kecamatan Silahisabungan pada tahun 2013 sekitar Rp 600 juta, dan tahun

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO LANGKAT: Jamin, BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Atuloo Mendrofa, Faonasokhi Lombu, Iman Selamat Telaumbanua, Enius Zalukhu, Anotona Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Supriadi; BIRO TEBINGTINGGI:: Ruben Sembiring, Nasib Marulak Sianturi; BIRO BATUBARA: Sahril (Kabiro), Edward Rajagukguk; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z (Deliserdang); Sabar Menanti Saragih, Sabar Saragih, Sali, Hotma Andar Tobing, Mukhtar Sirait (Siantar/Simalungun); Anna Elfrida Siahaan (Tobasa); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, J Arifin Siregar (Labuhanbatu Utara); Suraji, Agus Syahputra (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Faoziduhu Hulu (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Enri Anto Harahap (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Mukhtar Sianipar (Taput); Boyde Siregar, Reinton Siregar (Humbang Hasundutan); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Yuheri Salman (Langsa); M Harahap, Muhazar (Lhokseumawe/Aceh Utara); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Sadari Halawa (Nias Selatan); Shalehuddin, Dedi Sukendri (Indragiri Hilir).


5

KPK POS E D I S I 482 27 NOVEMBER - 3 DESEMBER 2017

KORUPSI

LIPSUS

Nasib Setnov di Parlemen, di Ujung Tanduk MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) segera mengambil sikap atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR. Terlebih, status hukum Ketua Umum Partai Golkar itu sudah menjadi tersangka dan tahanan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap citra dan wibawa kelembagaan DPR sebagai representasi wakil rakyat. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa MKD akan segera bersikap atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setnov atas kasus dugaan korupsi e-KTP. Hanya saja, pihaknya bakal menggelar rapat konsultasi dengan semua fraksi partai di DPR terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan sidang MKD. “MKD besok akan menggelar rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi partai untuk menyamakan pendapat dan persepsi masalah ini,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Senin (20/11). Dasco menuturkan merujuk UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), pemberhentian sementara dapat dilakukan setelah Setnov berstatus terdakwa. Namun, faktanya, kata Dasco, saat ini posisi Setnov sebagai tersangka dan tahanan KPK yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP. Hal ini bisa saja dijadikan dasar adanya dugaan pelanggaran kode etik. “Bisa saja pejabat ketua DPR berhalangan menjalani tugasnya karena tersandung kasus hukum,” ujar Dasco. Desakan agar MKD segera bersidang, Dasco menegaskan MKD belum dapat bersidang dalam waktu dekat ini. Yang pasti, kata Dasco, ketika Setnov sudah ditahan oleh KPK, maka ada dugaan pelanggaran kode etik sumpah dan janji jabatan sebagai anggota dewan. “Yang penting besok kita satu persepsi dahulu, bagaimana besok kita menyikapi dengan rapat konsultasi bersama fraksifraksi (dulu),” ujar politisi Partai Gerindra ini. Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding menambahkan MKD memahami kondisi Setnov yang berstatus tahanan KPK. Merujuk Pasal 87 ayat (2) UU MD3, pergantian pimpinan dewan dapat dilakukan ketika Setnov tidak lagi dapat menjalankan tugasnya secara berkelanjutan. Dalam hitungan 3 bulan, kata dia, yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan lembaga legislatif, maka dapat digantikan posisinya. “Dalam konteks ini, yang bersangkutan ditahan sebagai Ketua DPR, saya kira memang tidak bisa lagi melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ketua. Saya kira ini menyangkut masalah marwah dewan sesuai yang diamanatkan dalam tatib dan hukum acara MKD,” ujarnya. Pasal 87 (1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. (2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh partai politiknya; f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau g. diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Dalam hal salah seorang pimpinan

CARA HUKUM MENYIDANGKAN SETYA NOVANTO DI MKD SETYA Novanto telah mengirimkan dua pucuk surat yang ditujukan ke DPP Partai Golkar dan DPR. Dalam dua surat itu, Setya Novanto menolak dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR. DPP Partai Golkar pun telah melakukan rapat pleno, Selasa (21/11) malam, membahas persoalan yang tengah mendera Setya Novanto. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, hasil rapat DPP Golkar memutuskan untuk menunjuk Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan ini sejalan dengan isi surat Setya Novanto ke Golkar yang ditandatangani di atas materai Rp6000. Keputusan rapat juga menetapkan bahwa Setya Novanto tetap menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Idrus menjabat pelaksana tugas hingga putusan praperadilan yang dimohonkan Setya Novanto terbit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bila Setya Novanto menang praperadilan, maka tugas pejabat pelaksana berakhir. Sebaliknya, bila upaya hukum praperadilan tersebut ditolak, maka Setya Novanto mesti mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR juga menunggu putusan praperadilan. “Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu putusan praperadilan,” ujar Nurdin Halid. Dalam suratnya yang ditujukan ke pimpinan DPR, Setya Novanto meminta agar diberikan kesempatan membutkikan bahwa dirinya tak terlibat kasus korupsi proyek KTP elektronik. “Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno, sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya sebagai Ketua DPR maupun selaku anggota dewan” tulis Setya Novanto dalam suratnya. Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bivitri Susanti keputusan yang diambil Partai Golkar. Ia mengatakan, seharusnya Golkar menarik Setya Novanto dari posisi Ketua DPR. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk Partai Golkar mendukung antikorupsi di Indonesia. Namun kenyataannya yang terjadi tidak dilakukan Partai

Golkar. “Menurut saya seharusnya ditarik, karena ini akan menunjukkan apakah Golkar benar-benar konsisten dengan pernyataan yang sering dibuatnya sendiri bahwa mereka benar-benar antikorupsi,” kata pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini, Rabu (22/11). Sedangkan mekanisme MKD, lanjut Bibip, setidaknya ada dua hal sebagai pintu masuk sidang. Pertama, karena adanya laporan dari masyarakat. Kedua, tanpa adanya laporan dari masyarakat. Sejumlah pihak disebut-sebut akan melaporkan Setya Novanto ke MKD. Di sisi lain, jika tak ada yang melapor, maka MKD tetap bisa melakukan sidang. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD DPR. Pasal itu menyebutkan bahwa perkara tanpa pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan anggota seperti ketidakhadiran dalam rapat DPR, yakni rapat paripurna 40 persen dari jumlah rapat paripurna pada satu masa sidang tanpa keterangan sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi. Tidak menghadiri rapat alat kelengkapan DPR 40 persen dari jumlah rapat alat kelengkapan pada satu masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi. Kemudian melakukan pelanggaran terhadap UU yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD serta peraturan DPR mengenai tata tertib dan kode etik yang menjadi perhatian publik. Lalu, tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Dan terakhir, terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Terkait putusan inkracht ini memang menjadi alasan bagi sebagian pihak bahwa MKD belum bisa menyidangkan persoalan yang menimpa Setya Novanto. Ia menilai, pihak-pihak tersebut tidak membaca utuh UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pasal 236 UU MD3 menyebutkan sejumlah larangan bagi anggota DPR. Salah satunya adalah larangan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, ada kewajiban yang harus dilakukan anggota DPR, sesuai Pasal 81 UU MD3. Salah satunya menaati tata tertib dan kode etik. “Jadi ada larangan ada kewajiban. Nah kewajiban itu salah satunya adalah menjalankan kode etik, menaati hukum. Nah dua hal itu saja, menurut saya Setya Novanto sudah bisa kena (sidang MKD),” katanya. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima surat dari Setya Novanto. Atas dasar itu, ia enggan berkomentar banyak mengenai hal ini. Ia mengatakan, rencana rapat konsultasi antara MKD dengan fraksifraksi di DPR kerap tak terlaksana. Rapat konsultasi memang sempat mundur dari waktu yang diagendakan, hingga akhirnya ditunda. Alasannya karena beberapa fraksi tidak dapat menghadiri acara tersebut. “Kami maunya komplet agar ada pandangan komplet,” ujar anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra itu. Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius berpendapat keinginan Setya Novanto agar tidak diganti dari kursi Ketua DPR merupakan permintaan yang tidak patut dipertimbangkan. Sebab permintaan tersebut tidak relevan dengan eksistensi DPR sebagai lembaga tinggi negara yang notabene menjadi pusat

mandat rakyat. Ia menilai, permintaan Setya Novanto mestinya tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung di DPR maupun MKD. Lucius berharap MKD tetap berjalan dengan melakukan proses sidang etik sesegera mungkin, tanpa terpengaruh dengan surat Setya Novanto. Sebaliknya bila MKD menerima permintaan Setnov, maka citra DPR bakal makin terperosok ke jurang hitam. “Jadi MKD terus saja dengan proses yang sudah dimulai dan berharap secepatnya memutuskan pemberhentian Setnov dari jabatan Ketua DPR. Itu merupakan bagian dari sumbangan DPR untuk memastikan kehormatan lembaga terus terjaga,” ujarnya. Anggota pengurus Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Mirwan Bz Vauly menilai rapat pleno yang digelar pengurus partai tak berdaya dengan munculnya dua pucuk surat dari Setya Novanto. Sebab ujung dari hasil rapat pleno tersebut tetap mengukuhkan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar. “Untuk kesekian kalinya Golkar kalah melawan Setya Novanto. Dan sekali lagi Partai Golkar sukses diperdayai dengan dalil-dalil kepastian hukum. Sementara ketajaman mata akal sehat politik itu jauh melampaui dalil-dalil hukum,” ujarnya. Menurutnya, keputusan rapat pleno menjadi musibah tragis dengan mengalahkan akal sehat, dengan mempertahankan Setnov sama halnya memelihara persoalan hukum. “Rapat pleno itu, Kita semua seperti kena sambar petir mendengar hasilnya. Menunggu sampai hasil peraperadilan, sama saja menyediakan muka dipukul terus menerus. Sama saja menjadikan badan jadi samsak tinju untuk dipukul lawan,” tambahnya.(HOL/IN)

Setnov Bersedia Tanda Tangani BAP Pembantaran KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) telah bersedia menandatangani berita acara pencabutan pembantaran sekaligus penahanan lanjutan. "Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, Setya Novanto telah bersedia menandatangani berita acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan. Pertanyaan yang diajukan pun direspons dengan wajar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (20/11). Febri mengatakan setelah dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari ke depan terhitung 19 November 2017 di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK, penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai tersangka. "Disampaikan pada yang bersangkutan tentang hak-hak tersangka dan perkara yang sedang disangkakan pada Setya Novanto," kata Febri. Menurut Febri, pemeriksaan sudah dapat dilakukan sesuai dengan

hasil kesimpulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyatakan Setya Novanto fit to be questioned atau sudah dapat dilakukan pemeriksaan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Sebelumnya, Setya Novanto menjalani perawatan di RSCM setelah dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau akibat kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Berlian Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) malam. Tak menyangka Awalnya, Setnov tidak menyangka langsung ditahan di rumah tahanan KPK setelah selesai menjalani rawat inap dua rumah sakit itu. "Saya tadi juga tidak menyangka bahwa malam ini saya pikir masih diberi kesempatan untuk recovery," kata Setnov usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Senin dini hari. Setnov selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 01.15 WIB. Ia dibawa ke gedung KPK pada Minggu (19/11) pukul 23.35 WIB. Setnov pun

tidak lagi menggunakan kursi roda saat seperti ia tiba di gedung KPK. Ia tampak berjalan dari lokasi pemeriksaan di lantai 2 meski tampak lemah dan masih mengenakan rompi oranye tahanan KPK. "Ya saya sudah menerima tadi dalam kondisi saya yang masih sakit, masih vertigo karena tabrakan. Tetapi saya tetap mematuhi masalah hukum dan apa pun saya tetap menghormati," ujar Setnov. Meski menerima penahanan, ia mengaku tetap melakukan perlawanan terhadap proses hukum yang dilakukan KPK terhadap dirinya. "Saya sudah melakukan langkahlangkah (hukum) mulai melakukan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) di Kepolisian dan mengajukan surat perlindungan hukum kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung, dan saya sudah pernah praperadilan," kata Setnov. Setnov pun menjelaskan mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami sehingga membuat Ketua

Umum Partai Golkar ini harus masuk rumah sakit. "Saya dari kemarin memang sudah niat untuk datang bersama-sama DPD (Golkar) pukul 20.00 WIB, tapi saya diminta untuk wawancara di Metro (TV) dan di luar dugaan saya ada kecelakaan sehingga saya selain terluka, terluka berat dan juga di kaki, di tangan, dan juga di kepala masih memar," ujar Setnov. Setnov pun membantah disebut mangkir saat dipanggil KPK. "Saya belum pernah mangkir, yang tiga kali saya diundang saya selalu memberikan alasan jawaban karena ada tugastugas yaitu menyangkut saksinya saudara Anang, dan saya dipanggil menjadi tersangka baru sekali tahutahu sudah dijadikan sebagai penangkapan tersangka," katanya. Dirut RSCM dr Czeresna Heriawan Soejono mengatakan Setnov tidak perlu lagi dirawat inap setelah melakukan observasi pada 1819 November 2017. "Setelah dilakukan penilaian selama dua hari, kami tim dokter menilai Setya Novanto sudah tidak perlu lagi rawat

inap," kata Soejono. Menurut informasi, KPK sudah memanggil Setnov 11 kali sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) KTP elektronik (e-KTP) itu. Dari total 11 kali pemanggilan dalam proses penyidikan, Setya Novanto tercatat 8 kali mangkir dari pemeriksaan. Pada proses penyidikan, Setnov hanya hadir dalam panggilan pada 13 Desember 2016, 10 Januari 2017, dan 14 Juli 2017. KPK telah menetapkan kembali Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP pada Jumat (10/11). Panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka terhadap Setya Novanto kembali dilakukan pada 15 November 2017, tetapi tidak hadir. Penyidik lalu membawa surat perintah penangkapan ke rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII, namun ia tidak ditemukan di kediamannya. Setya Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014 bersama-

DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif. (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantinya berasal dari partai politik yang sama. (5) Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (6) Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan DPR. Menurutnya, ada dua opsi yang bakal ditawarkan dalam rapat konsultasi. Pertama, pimpinan fraksi-fraksi diminta sikapnya terhadap kasus Setnov dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga legislatif yang ditahan KPK. Kedua, terbuka ruang melakukan pergantian posisi jabatan pimpinan dewan sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. “Ketika dia tersangkut dengan masalah-masalah hukum bahwa itu kuat dugaan telah terjadi pelanggaran sumpah jabatan, itu sudah masuk dalam ruang lingkup pelanggaran kode etik,” ujar anggota Komisi III itu. Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius menilai perilaku Setnov telah mencoreng lembaga parlemen. Karena itu, kata Lucius, MKD segera merespon pergantian dan pemberhentian Setnov dari anggota dewan. Sebab, dengan memberhentikan Setnov menjadi jalan terbaik untuk mengembalikan marwah lembaga DPR. “DPR harus bisa melampaui apa yang diatur UU dengan menjadikan etika dan norma sebagai acuan untuk menilai tindakan Setnov yang diduga menciderai kehormatan parlemen,” kata dia. Tak ada alasan bela Setnov Menurut Lucius, merujuk aturan etika tak ada alasan DPR maupun fraksi Golkar membela untuk mempertahankan Setnov di parlemen. MKD pun didesak agar segera melakukan sidang etik untuk menguji perilaku Setnov. Sebaliknya, kata Lucius, semakin MKD berlindung di balik UU MD3 dengan mengulur proses pemberhentian Setnov, publik bakal menilai MKD sebagai alat kelengkapan tanpa manfaat. “Alih-alih menjaga kehormatan DPR, mereka justru ikut merusak ketika membiarkan perilaku tidak terhormat anggota dewan,” ujarnya. Suding melanjutkan memang sempat terjadi perdebatan alot dalam rapat yang digelar MKD sebelumnya. MKD dalam memproses pelanggaran etik memang menunggu proses hukum Setnov di KPK. Lantaran Setnov kini sudah dilakukan penahanan oleh KPK, maka MKD segera merespon cepat dengan menggelar rapat konsultasi dengan semua fraksi partai di DPR. Yang pasti, kata Sudding, MKD bakal segera bersikap tegas karena kasus hukum dan dugaan pelanggaran etik Setya Novanto sudah tidak dapat ditolelir. Hal ini menyangkut harkat dan martabat serta kehormatan dewan. Ia memperkirakan dalam sepekan ke depan, MKD sudah dapat menggelar sidang kode etik terkait Setnov. Untuk diketahui, MKD pernah menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus “Papa Minta Saham” di PT Freeport Indonesia pada Desember 2015 lalu. Selama beberapa hari secara maraton, MKD menggelar sidang yang disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun TV. Namun, akhirnya, proses di MKD anti klimaks karena Setnov memutuskan mundur dari jabatan Ketua DPR sebelum MKD membacakan putusan.(HOL/IN)

sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan e-KTP 2011-2012 Kemendagri. Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas nama tersangka.(ANT/HOL)


6

KPK POS E D I S I 482 27 NOVEMBER - 3 DESEMBER 2017

POLITIK

SUMUT ACEH

Pembebasan Lahan Untuk Danau Buatan di Langsa Disetujui LANGSA - pembangunan danau buatan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Rekreasi Hutan Lindung yang berlokasi di gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa mulai dilanjutkan kembali oleh PT Sultan Putra Perkasa. Sebelumnya Pekerjaan proyek itu, sempat terhenti ketika pihak PTPN I melalui pengamananya meminta agar rekanan menghentikan pekerjaan proyek itu karena belum adanya

izin pemakaian lahan HGU dari pihak terkait.Namun dilaporkan beberapa hari yang lalu Kementrian BUMN dan PTPN III selaku pemegang saham PTPN I telah menandatangi surat persetujuan pembebasan lahan perkebunan Kelapa Sawit PTPN I seluas 6 Ha yang berada di sekitar Hutan Kota itu Kepada Pemko Langsa.Akibatnya sebanyak 770 pohon kelapa sawit Inventaris afdeling 5 Kebun Baru dikorbankan demi perkembangan

Kota Langsa.Terlihat sejak minggu pekan lalu pihak rekanan telah menurunkan alat berat kelokasi. Untuk tahap awal yang dilakukan pihak rekanan, adalah penumbangan pohon kelapa sawit berjumlah sekitar 770 batang yang ada dilahan tersebut, dan selanjutnya langsung dilakukan pengerukan untuk pembuatan kolam, maupun item-item pekerjaan lainnya sesuai kontrak pekerjaan proyek tersebut. Kata Direktur PT Sultan Putra Perkasa. (YAN)

Dusun Merpati Pondok Pabrik Berbenah Keindahan LANGSA - Dusun Merpati Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama terus berbenah untuk mencapai keindahan dan kesejukan Gampong.Terobosan yang dilakukan Kepala Dusun (Kadus) merpati Efrizal diapresiasi warga,beberapa warga yang sempat dikonfirmasi koran ini kamis kemarin menyebutkan bahwa semenjak Efizal menjadi Kadus merpati banyak perubahan yang dilakukan, seperti penanaman bunga dikirikanan jalan, membangun pos keamanan permanen jugak memasukkan jaringan PDAM secara kolektif didusun setempat ungkap Bayu salah seorang warga dusun Merpati. Sementara itu Eferizal dikantor Kuechik Pondok Pabrik Jum’at kemarin mengatakan bahwa kebijakannya untuk membangun dusun merupakan hal yang wajar bagi seorang Kadus, kebijakan untuk membangun tidak terlaksana apabila tidak didukung warga, oleh karena itu semua ide kebijakan yang akan dilaksanakan harus mengajak warga melalui

musyawarah kata Efrizal. Ditambahkannya bahwa sebagai pemimpin kita harus berani mengusulkan kepada Instansi terkait seperti yang sudah dilakukannya meminta bibit bunga kepada Wakil Wali Kota Langsa guna untuk ditanam disepanjang sisi jalan dusun, mengusulkan melalui Alokasi Dana Gampong untuk membangun Pos Keamanan Permanen. Insya Allah terobosan usulan disetujui dan sudah dilaksanakan realisasinya.Selain itu warga dusun telah menikmati Instalansi Air PDAM dengan biaya murah karena melalui usulan kolektif. Menurutnya memasukkan jaringan instalansi air PDAM dengan harga ringan ini, karena kita mau melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Namun dengan syarat jangan pernah bosan untuk menemui orang-orang ataupun pejabat berwenang agar usulan untuk memajukan dusun terlaksana ungkap Efrizal.(YAN)

KPU Nias Sampaikan Hasil Penelitian Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 NIAS – Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, pasca pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran yang dilanjutkan penelitian admininstrasi oleh KPU kabupaten/ kota, KPU Kabupaten Nias serahkan hasil penelitian kepada Parpol, bertempat di Aula Kantor KPU Nias, Kamis (16/11) Ketua KPU Kabupaten Nias, Abineri Gulo, S.Th pada penyam-

paiannya saat menyampaikan hasil penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2019 mengatakan bahwa, tujuan utama penyampaian hasil penelitian ini agar masing-masing Parpol yang telah mendaftar untuk segera melakukan perbaikan administrasi terkait keanggotaan yang ditemukan ganda oleh petugas di lapangan. Sementara itu, Komisioner KPU kabupaten Nias, Elisati Zandroto pada paparannya mengatakan bahwa, proses penelitian

administrasi yang telah dilaksanakan oleh tim di lapangan yang menemukan adanya keanggotaan Partai Politik ganda antara Parpol yang satu dengan Partai Politik lainnya. Elisti lebih lanjut, bahwa hasil dimaksud yang disampaikan kepada masing-masing partai adalah berdasarkan hasil website Sipol sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dengan harapan, masing-masing Parpol melakukan pengecekan ulang untuk perbaikan administrasi. (YAGI)

Pilsung Tuha Peut Langsa Lama Segera Digelar LANGSA - Pemilihan Langsung (PILSUNG) Tuha Peut Se Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa akan segera digelar setidaknya ada 8 Gampong dari 15 Gampong yang ada untuk melaksanakan pemilihan Legislatif Desa tersebut.Dari pantauan kora ini, para kandidat Tuha Peut kini sibuk mengurus persyaratan ke Instansi terkait seperti pengurusan SKCK, Surat Kebersihan dari Narkoba dan lainnya. Di Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama pemilihan Tuha Peut akan digelar dalam minggu ini dan dilaksanakan di Emplasmen Kantor Geuchik Setempat.Ada 7 calon Tuha Peut yang akan menggantikan Tuha Peut yang lama dan masing-masing dusun boleh mengajukan lebih dari satu orang calon. Bila melebihi kuota tentunya

akan dilakukan pemilihan yang dilaksanakan panitia pemilihan kata keuchik pondok pabrik Langsa Lama Noto ketika ditemui wartawan dikantornya Jum’at kemarin. Ditambahkanya bahwa untuk calon perwakilan Tuha Peut wanita dipilih satu orang saat ini yang sudah mengajukan ikut pemilihan ada 3 orang yaitu saudari Suratni, Fatonah, dan Mawani, ketiganya calon Tuha Peut wanita untuk diGampong Pondok Pabrik yang akan dipilih secara demokrasi dalam minggu ini juga kataNoto. Sementara itu Suratni calon Tuha Peut wanita dari dusun Rajawali ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya mencalonkan untuk menjadi Tuha Peut merupakan niat tulusnya bekerja secara bersinergi dengan 6 orang teman-teman Tuha Peut lainnya guna untuk memberikan inspirasi positif kemajuan Gampong

kelahirannya yaitu Gampong Pondok Pabrik yang saya cintai ini.Mudah-mudahan niat tulus saya untuk memberikan inspirasi positif kemajuan gampongmasyarakatpondok pabrik dapat menilaidiri saya dan sekaligus mohon dukungannya untuk memilih saya, selaku perwakilan Tuha Peut wanita pada pemilihan yang akan diselenggarakan di gedung pertemuan Pondok Pabrik dalam minggu ini juga kata Suratni kepada koran ini jum’at kemarin. Sementara itu ditempat terpisah seorang warga pondok pabrik yang tidak ingin disebut jati dirinya mengakui bahwa Suratni pantas dipilih sebagai Tuha Peut karena sosok Suratni merupakan wanita yang tegas dan santun dalam berkomunikasi selain itu juga dia adalah calon termuda dari pada calon lainnya kata seorang warga.(YAN)

H Agus Salim Anggota DPRD Kabupaten Langkat Reses Di Desa Teluk LANGKAT- Reses anggota DPRD langkat Bapak H.Agus Salim, dari partai Demokrat sabtu (11/11) di Desa Teluk Kecamatan secanggang, dengan tujuan menyerap usulan / aspirasi masyarakat dan mengharapkan agar kegiatan ini mendapat hasil kinerja yang baik. dan menampung segala usulan-usulan aspirasi masyarakat kecamatan secanggang dan kesempatan itu hadir perwakilan camat secanggang bapak Akhyar selaku kasi PMP dan kades Ibu Sutinah S.Pi beserta tokoh Agama, tokoh Pemuda dan masyarakat secanggang, ibu PKK, dalam reses tersebut masyarakat sangat antusias karena keberhasilan H. Agus Salim

sebagai anggota DPRD Langkat banyak membantu masyarakat sekitar dan umumnya di kecamatan secanggang. Bangunan-bangunan seperti jalan, jembatat, lening parit yang telah banyak di bangun, sehingga masyarak sangat puas.. Harapan masyarakat secanggang kepada bapak H. Agus Salim selaku anggota DPRD Kab. Langkat dan sekaligus Putra Secanggang mampu membuat apa yang didambakan masyarakat secanggang salah satunya pembangunan insprastruktur seperti jalan lingkungan, jembatan karena urat nadi bagi mencari rezeki untuk masyarakat secanggang. Kegiatan Reses pada hari Sabtu

berjalan dengan lancar dan banyak aspirasi masyarakat secanggang diutarakan, hasil reses akan di laporkan dalam rapat paripurna dan diteruskan ke pemerintah kabupaten. bapak H.Agus Salim asli putra secanggang diusung dari praksi Partai Demokrat sangat memperhatikan dan perduli dengan lingkungan sekitar. Sedangkan kepala desa teluk Ibu Sutinah,Spi mengharapkan kegiatan reses ini sangat membatu pemerintahan desa, dan mengharapkan kepada bapak DPRD H. Agus Salim dapat menyampaikan aspirasi rakyat sehingga masyarakat merasa makmur.(JM)

Boby Nasution Sosok Pemurah dan Ramah di Kalangan Satpam PTPN I LANGSA - dikalangan satuan pengamanan (Satpam) PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Aceh, menantu presiden RI Muhammad Boby Afif Nasution merupakan sosok pemurah dan ramah. Bila liburan sekolah Boby pulang ke rumah dinas orang tuanya di Kota Langsa. Waktu itu, beberapa tahun yang lalu orang tua Boby Alm. Erwin Nasution menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PTPN I – Aceh. Menurut beberapa orang satpam PTPN I yang pernah Dinas dirumah Dirut, Boby selalu tegur

sapa dan sering memberikan tips pada satpam yang bertugas dirumah dinas orang tuanya. Salah seorang satpam yang pernah dinas sebagai pengamanan di rumah dinas Dirut PTPN I bernama Supriono alias Lilik pada wartawan koran ini jum’at kemarin mengatakan Boby orangnya pemurah. Pada waktu itu cerita Lilik, ketika Boby liburan sekolah dan pulang kerumah dinas orang tuanya di Komplek Perumahan PTPN I di Kota Langsa, ia sering memberikan tips apabila minta tolong

kepada satpamnya. Kalau pulang ke Langsa Boby hobinya menembak dengan senapan angin. Lilik selalu menemani Boby menembak dibelakang rumah. Lilik hanya memasang kalengkaleng bekas minuman ditiang yang kemudian di bidik Boby dengan senapan anginnya, setelah usai melakukan kegiatan menembak Lilik langsung diberikan tip oleh Boby. Lumayan juga tip dari Boby bisa untuk isi dompet ungkap Lilik. Hal senada juga diungkapkan Komandan Satpam PTPN I Ram-

li, Boby merupakan sosok pemurah dan ramah. Semua satpam yang bertugas dirumah Pak Dirut waktu itu Alm. Bapak Erwin Nasution sangat senang bila Boby pulang ke Langsa disaat liburan sekolah, sebab Boby sering memberikan tip buat satpam yang bertugas dirumahnya. Mudah-mudahan saja perkawinan Boby Nasution dengan Kahiyang Ayu Siregar mendapat hidayah Allah SWT semoga rumah tangga pengantin baru tersebut menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah ungkap Ramli.(YS)

Hanura Belum Pasti Dukung Edy-Ijeck MEDAN – Dukungan terhadap pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah (Ijek) sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, belum bertambah. Partai Hanura yang sebelumnya disebut-sebut bakal mengusung Edy-Ijeck, ternyata belum pasti memberikan dukungan. Hal ini ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang saat pelantikan kepengurusan DPD Partai Hanura Sumut di Lapangan Benteng Medan, Kamis (23/11). Menurutnya, belum ada keputusan resmi siapa sosok yang akan diusung Partai Hanura di Pilgubsu 2018. “Belum,” kata Oesman kepada wartawan. Ketua DPD RI itu lantas berkelakar mengenai kriteria sosok yang akan diusung. “Kalau kriteria, orangnya tinggi, besar, bertaring,” ungkap pria berkacamata ini. Oesman juga tidak mau berbicara terlalu jauh tentang Pilgubsu.

Namun dalam kesempatan itu, Oesman memberikan pesan kepada seluruh kader Partai Hanura agar selalu dekat dengan masyarakat. Kata dia, sudah tidak zaman mencari dukungan dengan cara paksaan. “Anak Medan itu tidak bisa disentuh, jadi gunakan cara lembut. Mari berbuat untuk rakyat, sentuh hati nuraninya agar mau memilih Hanura,” imbuhnya. Oesman mengaku pernah tinggal dan menetap di Kota Medan selama tiga tahun, kurun waktu 1967-1970. “Saya datang ke Medan itu seperti pulang kampung. Anak Medan itu dikenal sedikit bicara, banyak bekerja,” tegasnya. Oesman juga memberikan kepercayaan dan semangat kepada pengurus Hanura Sumut. Sebab tolak ukur keberhasilan itu bisa dilihat dengan keberhasilan Sumut khususnya Medam. “Jika lulus Medan, maka dipastikan lulus seluruh Indonesia, ” jelasnya. Seperti diketahui, DPD Partai

Hanura Sumut beberapa waktu lalu sudah mengklaim bahwa Ketua Umum DPP dan Sekretaris Jendral DPP Partai Hanura sudah mengeluarkan keputusan untuk mengusung Edy-Ijeck. Bahkan, usai terpilih pada Musdalub, Kodrat Shah langsung mendeklarasikan dukungan kepada Edy Rahmayadi. Hal ini tentu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Oesman Sapta Odang secara langsung. Menyikapi ini, Peneliti Senior Institut For Political Analysis and Strategi (InPAS), Faisal Andri Mahrawa melihat dalam kontestasi politik perihal klaim merupakan hal yang biasa. Kata dia, keputusan resmi mengenai paslon yang dakan didukung dan diusung ditandai dengan sebuah surat keputusan (SK). “Klaim semacam ini sudah biasa, sah saja. Anggap saja test a water first,”ujarnya. Dalam berbagai kesempatan, Faisal sering menyebut bahwa pilkada serentak tahun 2018 nanti

adalah momentum untuk memanaskan mesin partai. Karenanya, peran DPP Partai, di Jakarta, sangat menentukan kepada siapa dukungan itu diberikan. Fasial mengatakan, keputusan dibuat berdasarkan banyak pertimbangan dan disertai dengan strategi yang matang. “Jokowi tentu saja sangat berkepentingan untuk menempatkan figur yang sejalan dengan kepentingan untuk pemenangannya di periode kedua,” bilangnya. Provinsi Sumut, dan beberapa provinsi besar lainnya akan masuk dalam perhatian pemerintah. “Terkait dengan pemilihan gubernur, khususnya untuk provinsi tertentu seperti Sumut, Sulsel, Jabar dan Jatim, Saya kira peran Istana juga sangat diperhitungkan,”akunya. Dia menegaskan, segala sesuatunya bisa berubah. Sejalan dengan dinamika politik yang sedang berjalan.” Saya kira untuk Sumut akan ada kejutan. Kita tunggu saja,” bilangnya.(SP)

PPK Se-Kabupaten Nias Ikuti Bimtek NIAS- Untuk memantapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, KPU Kabupaten Nias gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Nias, tentang pemutakhiran data pemilih dan Verifikasi dukungan calon perseorangan yang dilaksanakan di Grand Kartika Gunungsioli, Rabu (22/11) Ketua KPU Kabupaten Nias Abineri Gulo, S.Th dalam sambutannya mengatakan bahwa tugas ruang lingkup kerja dan kewajiban PPK yang salah satunya adalah melaksanakan pemutakhiran data

pemilih serta melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Beliau mengingatkan agar PPK di 10 Kecamatan wilayah Kabupaten Nias agar menyatukan pemahaman dalam hal melayani calon pemilih serta mendiagnosa kemungkinan permasalahan yang muncul dilapangan, dengan menghasilkan satu solusi terbaik berdasarkan kearifan lokal yang berpedoman pada ketentuan dan aturan yang ada. Abineri Gulo mengharapkan kepada seluruh PPK, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemilih, untuk melakukan pelayanan terbaik karena han-

ya dengan demikian, PPK sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan dapat menghasilkan data pemilih yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Nias Firman Mendrofa, meyampaikan materi terkait Verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan, agar dalam langkah-langkah yang dilakukan PPK terhadap verifikasi dimaksud, untuk lebih teliti dalam pemeriksaan kesesuaian KTP elektronik sebagai syarat dukungan pasangan calon. Menurutnya, verifikasi secara faktual dilakukan guna memastikan keabsahan dukungan yang diserah-

kan oleh paslon, maka untuk itu, PPK diminta untuk memahami dan mempedomani tahapan yang telah ditentukan dalam melakukan verifikasi vaktual dilapangan. Sedangkan anggota KPU lainnya, Iman Murni Telaumbanua menjelaskan tentang bagaimana pentingnya data pemilih sebagai jantung dari kepemiluan. Iman Murni meminta kepada PPK, agar cermat dalam menyempurnakan data pemilih, dengan membantu PPS dalam mengawasi PPDP, sehingga dalam pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap warga, sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. (YAGI)

TRIWULAN IV CAIR RP510 MILIAR

Kemenko Kemaritiman Buka Pesta Yaahowu di Kota Gunungsitoli NIAS - Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman RI, Laksamana Muda TNI AL (Purn) Agus Purwoto membuka secara resmi pelaksanaan Pesta Yaahowu di Taman Yaahowu Kota Gunungsitoli, Kamis (23/11/2017). Pembukaan Pesta Rakyat Kepulauan Nias ini ditandai dengan penyalaan obor api dan pemukulan gong. Kegiatan Pesta Yaahowu tersebut akan berlangsung mulai tanggal 23 hingga 26 November 2017. Dalam sambutannya, Agus mengapresiasi pelaksanaan pesta yaahowu yang dinilai sudah memasuki skala nasional. Serta dia juga menyampaikan pengakuannya terkait luasnya laut teritorial yang ada di wilayah se

Kepulauan Nias. Agus berharap kiranya pelaksanaan Pesta Rakyat ini terus dilaksanakan. Untuk menyempurnakan itu, Pemda se Kepulauan Nias diminta bekerjasama mengembangkan sektor Kemaritiman berupa transportasi udara dan laut di wilayahnya masing – masing. Ketua Panitia Pesta Ya’ahowu yang juga Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, menyampaikan bahwa pesta yaahowu ini memiliki maskot tersendiri berupa burung Beo yang merupakan simbol pemersatu seluruh Pemerintah di wilayah Se Kepulauan Nias. Dikatakan Pesta Ya’ahowu ini bertujuan untuk melestarikan

budaya Nias serta akan menjadi ajang promosi budaya di kanca nasional dan mancanegara. Sebelum pembukaan Pesta Yaahowu tersebut dilaksanakan pawai kirab budaya oleh peserta/ kontingen dari 5 Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias dengan berjalan kaki dari Lapangan Merdeka Gunungsitoli menuju Taman Yaahowu tempat acara dilaksanakan. Dalam acara ini akan ditampilkan Atraksi Seni dan Budaya, Festival Seni Pahat, Lomba Dayung Perahu, Tradisional Nias, Lomba Permainan Rakyat, Pameran Produk Unggulan dan Kuliner Nias serta Hiburan rakyat yang akan dihibur langsung artis dari Nias serta artis dari Ibukota

Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, Bupati Nias Selatan Hillarius Duha, Bupati Nias Barat Faduhusy Daeli, Bupati Nias Utara Marselinus Ingati Nazara, Anggota DPR RI Suasana Dachi, Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara (Lidiani Lase, Fanotona Waruwu, Arota Lase, Fajar Waruwu, Philipus Nehe), Ketua Umum DPP Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Marinus Gea, Mantan Pangdam 1 Cendrawasih Mayjend. TNI AD (Purn) Kristian Zebua, Kapolres Nias dan Kapolres Nias Selatan, Dandim TNI 0213 Nias, serta seluruh Ormas dan OKP. (YAGI)


7

KPK POS E D I S I 482 27 NOVEMBER - 3 DESEMBER 2017

POLITIK

SUMUT ACEH

Hanya Partai Golkar Penuhi Syarat di 33 Kabupaten/Kota MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menginstruksikan kepada seluruh kabupaten/kota se-Sumut agar menerima dokumen persyaratan minimum partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2019 tingkat kabupaten/ kota. Hal ini sesuai surat KPU RI Nomor 170/2017 tertanggal 18 November 2017, terkait pelaksanaan putusan Bawaslu RI. "KPU kabupaten/kota seSumut diminta menerima berkas syarat minimum 9 parpol calon peserta pemilu yang sebelumnya dinyatakan KPU RI tidak lengkap saat mendaftar pada 3-16 Oktober lalu. Penyerahan berkas ini, mulai dibuka pada 20 November mulai pukul 08.00-16.00WIB," kata Komisioner KPU Sumut Dr. Iskandar Zulkarnain MSi, Senin (20/11) sembari mengutarakan khusus untuk hari terakhir penyerahan paling lambat 22 November 2017. Dalam surat itu juga disampaikan, bagi KPU kabupaten/ kota yang sebelumnya pernah menerima berkas syarat minimum dukungan dan masih tersimpan, diminta langsung melaksanakan penelitian berkas administrasi yang berlangsung mulai 21-30 November 2017.

"Jadi tidak perlu menunggu berkas dari KPU RI lagi," tukasnya sembari menyampaikan 9 Parpol tersebut antara lain PKPI, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Idaman, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Swara Rakyat Indonesia. Setelah itu, diumumkan hasil penelitian berkas berupa fotokopi KTA/KTP elektronik atau surat keterangan Parpol dan sambil mengembalikan berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu, ke masing-masing Parpol untuk diperbaiki. Ini disampaikan pada 30 November sampai 1 Desember 2017. " Lalu, mulai 2 Desember sampai 15 Desember dilakukan perbaikan administrasi 9 Parpol itu," paparnya. Dalam kesempatan itu, Iskandar juga menyampaikan hasil penelitian berkas administrasi terhadap 14 Parpol calon peserta Pemilu 2019, yang telah berlangsung mulai 17 Oktober sampai 15 November 2017 lalu, di mana berkasnya telah dikembalikan ke masingmasing parpol untuk diperbaiki. Perbaikan ini berlangsung mulai 18 November sampai 1 Desem-

ber 2017. Kemudian, dalam tahapan penelitian administrasi ini, hanya Partai Golkar yang memenuhi syarat berkas syarat minimumnya di 33 kabupaten kota seSumut. Di susul Partai Nasdem cuma satu kabupaten/kota tidak memenuhi syarat, Perindo 4, PDI-Perjuangan 10, untuk PKS 10 kabupaten/kota sedangkan 7 kabupaten/kota tidak serahkan berkas, 16 kabupaten/ kota memenuhi syarat. Kemudian, Partai Gerindra 12, PSI 13 kabupaten/ kota, 7 kabupaten/kota kosong selebihnya, Partai Berkarya 16 kabupaten/kota, Partai Demokrat 17, Partai Garuda 18, Partai Hanura 19, PAN 20, PKB 23 dan PPP 24, 3 kabupaten/kota kosong, selebihnya memenuhi syarat. "Selama masa perbaikan administrasi berlangsung, partai terkait dipersilahkan memperbaiki berkas yang tidak memenuhi syarat agar menjadi memenuhi syarat. Sebab, berdasarkan peraturan syarat minimum berkas dukungan berupa KTA dan KTP elektronik atau suket minimal seribu atau seperseribu dari jumlah penduduk, harus lengkap minimal 75 persen dari 33 kabupaten/kota yang ada yakni 25 kabupaten/kota. (VIN)

Presiden Bagikan 9.000 Sertifikat Tanah kepada Warga Langkat dan Mebidang LANGKAT - Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Langkat, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) membagikan 9.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Langkat, Medan, Binjai dan Deliserdang (Mebidang). Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan Alun-alun Tengku Amir Hamzah Kabupaten Langkat Jumat (24/11/2017). Hadir dalam acara tersebut sejumlah Menteri RI di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Mensekneg Pramono Anung, Gubernur Sumatera Utara Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi dan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu. “Untuk Sumatera Utara dari 3,9 juta baru 1,4 juta atau 30 persen yang menerima bantuan sertifikat tanah. Sama seperti nasional dari 127 juta tapi baru 46 juta yang dapat. Makanya saya perintahkan Menteri BPN agar penerima sertfikat cepat selesai. Tahun ini target kita 5 juta, tahun depan 7 juta dan tahun depannya lagi 9 juta harus dikeluarkan,” ujar Jokowi disambut tepuk tangan meriah ribuan masyarakat yang hadir. Lebih lanjut dikatakan Jokowi, alasan dirinya mendesak percepatan sertifikat tanah bagi masyarakat karena dirinya kerab mendapat informasi saat turun ke desa-desa adanya konflik maupun tanah ditengah masyarakat. Dan tidak sedikit dari masyarakat desa yang harus merelakan tanahnya karena kalah di pengadilan. “Kalau sudah pegang sertifikat, berarti hak hukum atas tanah sudah dipegang. Saya pesankan simpan baik-baik, laminating dan jangan lupa potokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya ke BPN. Apalagi kalau hujan, takutnya kalau ada rumahnya yang bocor bisa rusak,” ujar Jokowi. Jokowi juga mengingatkan agar sertifikat

tanah yang sudah dimiliki masyarakat harus disimpan baik-baik. Bahkan kalau pun ada yang ingin “menyekolahkan”, Jokowi berpesan agar uangnya dapat dipergunakan ke hal-hal yang positif seperti modal usaha. Jokowi juga mengingatkan agar sertifikat tanah yang sudah dimiliki masyarakat harus disimpan baik-baik. “Saya titip pesan lagi, bisanya sertifikat ini di sekolahkan. Saya tahu karena saya sering turun ke desa dan kampung-kampung. Saya pesankan agar pakelah Bank yang agunannya rendah seperti KUR cuma 9 persen. Tapi kalau pinjam uang tolong dihitung kalau tdk cukup. Lebih baik disimpan. Karena kalau keliru hitungnya sertifikatnya hilang disita Bank. Misalnya dapat pinjaman Rp300 juta, jangan 150 jutanya dibelikan mobil atau motor. Paling tiga atau enam bulan selanjutnya sertifikat jadi milik Bank. Kalau minjam gunakan untuk modal usaha jangan buat gagah-gagahan,” harap Jokowi. Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menitipkan pesan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga persaudaraan antar sesama. Sebagai negara yang besar dan dengan adat istiadat, suku dan agama yang berbeda-beda masyarakat senantiasa dapat menjaga kebhinekaan dan menjalin rasa persatuan dan kesatuan bangsa. “Sekarang saya sudah menjadi keluarga besar Sumatera Utara. Tadi ada yang menyalami saya sambil bilang, pak Saya siregar, pak saya Nasution. Saya bilang iya saya ngerti. Kita semua bersaudara. Saya pingin ke Langkat ini karena saya belum pernah pernah kemari. Mari kita hidup rukun. Seperti ada pemilihan Kepala Daerah atau bahkan presiden, pilihlah yang terbaik. Coblos, setelah itu rukun lagi. Memang kita sadari dengan wilayah yang cukup besar, dengan 714 suku tentu, dan dengan agama yang berbeda sangat rentan terjadi perpecahan,” harap Jokowi.(SP)

Hasil Riset BPS, KPU Sumut Berhasil Wujudkan Pemilu yang Bebas dan Adil MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sebagai salah satu lembaga demokrasi dinilai telah berhasil mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan adil dalam menjalankan proses demokrasi. Fakta ini didukung oleh hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut tentang perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2015. Menurut data tersebut, Sumut berhasil mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil sebagai salah satu indikator aspek demokrasi di Indonesia. Aspek penilaian pemilu yang bebas dan adil ini didukung oleh dua indikator yaitu kejadian yang menunjukkan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan Pemilu dan kejadian atau pelaporan tentang kecurangan saat penghitungan suara. Dalam penilainnya, kedua indikator tersebut memperoleh poin tertinggi sebanyak 100 poin. Artinya dalam menjalankan proses Pemilu, KPU Sumut bebas dari keberpihakan dan kecurangan dalam penghitungan suara. Hal ini menunjukkan bahwa peran KPU dalam memberikan ruang demokrasi di Sumatera Ut-

ara tergolong baik. KPU Sumut juga menjadi salah satu lembaga demokrasi yang berhasil menjalankan proses demokrasi dengan baik. Pencapaian baik ini juga diikuti oleh peran partai politik yang mendapat 96,06 poin dari 100. Sementara untuk aspek hak memilih dan dipilih serta kebebasan berpendapat berada pada kategori sedang. Koordinator SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sumut, Yulhasni mengatakan hasil riset tersebut merupakan salah satu pencapaian KPU Sumut dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil. Data tersebut juga dapat dijadikan pedoman pada proyeksi Pilkada tahun depan. Ia berharap pencapaian ini juga diperoleh KPU Sumut dalam menjalankan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2018 mendatang. Tentu hal ini juga masih dikatakannya harus didukung oleh peran partai politik dalam melahirkan calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyakat Sumut. Juga peran partisipasi masyarakat Sumut dalam menggunakan hak

pilih dalam pemilu. Peningkatan lembaga demokrasi tahun 2014 juga terlihat dari adanya laporan perkaderan yang dilakukan partai politik dan meningkatnya presentase perempuan yang terlibat dalam pengurusan partai politik. Meski begitu, tahun 2015 masih banyak peristiwa demokrasi bersifat kekerasan atau anarkis yang terjadi. “Hal-hal anarkis seperti itu sebaiknya kita hindari dalam menjalankan pilgubsu dan pilkada tahun depan,” kata Yulhasni, Senin (20/11). Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. IDI merupakan indikator yang dihitung BPS untuk menunjukkan tingkat perkembangan di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Dari ketiga aspek tersebut, aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi berada dalam kategori sedang. Kemudian aspek kebebasan sipil berada dalam kategori yang baik. Secara keseluruhan, IDI Sumut berada pada kategori sedang. (VIN)

Walikota Teken MoU Program WKDS TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Direktur RSUD.dr.H.Kumpulan Pane lakukan penandatangan MoU dengan Kementrian Kesehatan RI dalam program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Rabu (22/11) di Hotel Radtop Jakarta. Penandatanganan MoU ini sebagai lanjutan realisasi kunjungan tim dari Kemenkes RI ke RSUD.Kumpulan Pane Tebing Tinggi dan dari program WKDS, RSUD Tebing Tinggi mendapatkan bantuan 2 tenaga dokter spesialis yakni Bedah dan Penyakit Dalam.

Walikota menyampaikan 2 tenaga dokter spesialis ini tentunya sangat membantu RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terlebih lagi RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi tidak saja melayani warga Tebing Tinggi saja, tetapi juga merupakan RS rujukan regional dari Kab.Sergei, Asahan, Batubara,dan Kota Tanjung Balai. Tenaga dokter spesialis memang sangat dibutuhkan di RS tersebut menambah tenaga dokter spesialis yang sudah ada selama ini, demikian disampaikan melalui email dari Jakarta.

Sementara Dir.RSUD dr H Nanang Fitra Aulia Sp.PK menyampaikan tenaga dokter spesialis memang diperlukan di RS kami, karena yang ada masih dirasakan kurang,seiring dengan bertambahnya alat-alat kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kita jika bisa di RSUD, semua tindakan operasi bisa dilakukan, seperti operasi kepala sehingga warga tidak usah lagi di rujuk ke Medan, kita berupaya terus meningkatkan pelayanan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang di miliki dan tenaga dokternya. Dikatakannya saat ini RSUD sudah memiliki alat city-

scen, barangnya sudah ada di RS, dan menyempurnakan ruangannya, dalam waktu dekat segera kita launching. Dan kita juga sedang memproses untuk membangun ruang operasi yang lengkap dan danannya berasal dari bantuan Kemenkes RI, konsultannya sudah datang dan merancang bangunan sesuai standart internasional Mudah-mudahan segera dapat direalisasikan,dan upaya ini tidak terlepas dari keseriusan Walikota H.Umar Zunaidi Hasibuan dalam program pembangunan di bidang Kesehatan Tebing Tinggi, katanya.(RS)

SPS Sumatera Utara Buka Workshop Jurnalistik MEDAN - Zaman semakin maju dan berkembang dengan pesat. Teknologi salah satu yang perkembang mengikuti pasar. Media online menjadi momok bagi media cetak dalam pemberitaan. Dengan adanya media online pasar media cetak terancam bangkrut Karena media online lebih cepat dalam menyajikan berita. Untuk itu , ini menjadi tantangan bagi media cetak saat ini. Media cetak harus lebih berkembang mulai dari bahasa, tampilan dan pasar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini disampikan Ketua SPS (serikat perusahaan pers) Sumatera Utara H. Farianda Putra Sinik, SE dalam pembukaan acara workshop Jurnalistik dengan tema bahasa menarik minat baca yang dilaksanakan di Hotel Madani Medan pada rabu (22/11). Dalam workshop tersebut dihadiri sekretaris SPS Sumatera Utara Rianto Ahgly, SH dan Bendahara SPS Sumatera Utara H. Baharuddin. Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Dewan Pers/Ketua harian SPS Sumut

Ahmad Djohar dan Kepala Balai bahasa Sumut Kemendikbud Dr. tengku Syarfina M.Hum, serta insan pers yang turut hadir dalam acara workshop tersebut. Gubernur Sumatera Utara H. Tengku Erry Nuradi yang diwakili oleh Kadis Komunikasi dan Informasi Propsu Fitrius SH juga memberi kata sambutan dalam pembukaan workshop tersebut. Fitrius mengatakan pertumbuhan internet di dunia sangat pesat. Seperti di Negara Jepang 82 persen penduduknya sudah memakai internet. Sementara Indonesia masuk urutan ke 6 Dunia yang menggunakan internet dan mengunakan aplikasi internet dalam membaca berita. Menurut Fitruis ineternet menjadi lahan baru dalam pasar pemberitaan. Untuk itu fungsi pers sangat dibutuhkan dalam memberikan infornasi berita dan dalam pengawasan informasi. Berita harus bertanggungjawab atas informasi yang sudah disajikan di publik. “Bahasa itu adalah salah satu peran dalam baiknya, enaknya, menarinya berita dibaca oleh

pembaca berita,”ujar Fitrius mengakhiri kata sambutannya. Dr. Tengku Syarfina M.Hum sebagai narasumber menjelaskan bahwa bahasa Indonesia sudah ada di dalam undang-undang yaitu UU RI No. 24 tahun 2009. Dan bahasa Indonesia juga sudah ada dalam Perdasu No.8 tahun 2017 tentang bahasa. Undang-undang tersebut fokus membina, mengembangkan dan melestarikan bahasa indoensia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan sangat penting ketika kita memberitakan di media massa. Pers memiliki peran penting dalam mencerdaskan bangsa. Perempuan berhijab ini menjelaskan, bahasa jurnalistik harusnya singkat, padat, komunikatif dan sederhana. Kiss (keep it simply and short / harus dibuat sederhana dan pendek). Dikesempatan yang sama Wakil Ketua Dewan Pers / Ketua Harian SPS Sumut Ahmad Djohar yang juga menjadi narasumber workshop mengatakan

kurangnya minat baca di Indonesia adalah salah satu penyebab matinya media massa. Sebuah bangsa jika berhenti membaca maka bangsa tersebut akan runtuh. Menurut Djohar, media sosial sangat penting untuk informasi yang cepat. Akan tetapi untuk fakta yang berbasis jurnalistik adalah media cetak. Hal inilah yang membedakan antara media sosial dengan media cetak. Untuk itu, inilah menjadi tantangan untuk merefatilisasi media cetak menjadi yang lebih bagus. Djohar menambahkan bahwa bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang umum digunakan oleh wartawan. Dalam menulis berita, bahasa yang memiliki karakteristik (cirri), hemat kata, lugas, sederhana dan mudah dipahami oleh hampir setiap penutur bahasa. “Kunci kesederhanaan ragam bahasa jurnalistik terletak pada kata dan kalimat. Hindarilah kata-kata yang susah diucapkkan oleh pembaca dan hindari juga kata-kata asing atau yang tidak lazim,”ucap Djohar diakhir acara workshop jurnalistik.(VIN)

Disdukcapil Sumut Keluarkan Suket Spesifik MEDAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumut menegaskan bagi masyarakat Sumut yang belum terekam KTP elektronik jangan berkecil hati apalagi sampai harus takut kehilangan hak memilihnya pada Pilkada 2018 mendatang. Pasalnya, Disdukcapil kabupaten/kota selain mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) yang dapat digunakan secara umum sebagai pengganti belum adanya memiliki EKTP, juga akan mengeluarkan Suket bersifat khusus (Spesifik) bagi masyarakat yang ingin men-

coblos pada Pilkada 2018 nanti. Penjelasan itu terkuak ketika Kasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana PIAK dan Administrator Database Disdukcapil Sumut, Sunggul Tampubolan menjawab pertanyaan dari peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) penyerahan syarat dukungan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bakal calon perseorangan pada Pilgubsu 2018 yang bertanya tentang ada sebanyak 1,7 Juta penduduk Sumut yang belum terekam E-KTP. Dalam acara yang dilaksanakan KPU Sumut selama 2 hari di

Hotel Polonia di Jalan Sudirman Medan dengan diikuti para seluruh anggota KPU Kabupaten/ Kota di Sumut ini, Sunggul menjelaskan dalam Suket spesifik ini data-data identitasnya sama dengan Suket yang selama ini digunakan jika belum memiliki EKTP. "Yang membedakannya hanyalah keterangannya saja, kalau Suket Umum keterangannya biasanya berisikan E-KTP masih dalam proses tapi bisa digunakan seperti halnya KTP, namun untuk Suket spesifik akan langsung bertuliskan untuk keperluan me-

milih," aku Sunggul. Dirinya juga menjelaskan kalau Suket Umum itu adalah surat yang dikeluarkan kepada penduduk yang sudah didata dan mengalami penunggalan yang datanya sudah turun dari Direktorat kependudukan ke Kabupaten/ Kota, artinya data tersebut sudah Print Ready Record (PRR), akan tetapi khusus untuk kepentingan pemilih dirinya menyatakan hanya dengan terdaftar di dalam database kependudukan Kabupaten/ kota saja, artinya penduduk tersebut sudah bisa memperoleh Suket tersebut.(VIN)

OPTIMALISASI BAGI HASIL PAJAK

Wali Kota Tinjau Perbaikan Drainase Jalan Rajawali MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi meninjau perbaikan drainase yang tengah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan di Jalan Rajawali, kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Rabu (22/11). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perbaikan yang telah dilakukan sekaligus memastikan pengerjaan yang dilakukan seuai standar yang telah ditetapkan. Peninjauan ini dilakukan Wali Kota bersama Dandim 0201/BS Kol Inf Bambang Herqutanto didampingi Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan HM Husni SE MSi, usai menghadiri rapat sekaligus apel bersama persiapan kunjungan kerja Presiden Jokowi di Medan, Sumatera Utara yang digelar di Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota mengecek kondisi drainase yang telah selesai diperbaiki. Setelah melakukanm pemeriksaan sejenak terhadap kualitas pengecoran yang

dilakukan, orang nomor satu di Pemko Medan kemudian melanjutkan pengecekan terhadap drainase yang masih dalam tahap pengerjaan. Pengecekan ini dilakukan Wali Kota agar perbaikan yang dilakukan tidak sia-sia sehingga drainase nantinya dapat berfungsi dengan baik untuk menampung debit air hujan dan menyalurkannya menuju lokasi pembuangan. Jika drainase berfungsi dengan baik, Wali kota optimis genangan air maupun banjir dapat diminimalisir. “Peninjauan ini saya lakukan ini memastikan perbaikan drainase dilakukan dengan baik, tidak asal-asalan untuk memburu waktu agar cepat selesai. Sebab, tujuan utama dilakukan perbaikannya drainase ini untuk meminimalir terjadinya genangan air maupun banjir,” kata Wali Kota. Itu sebabnya Wali Kota sempat memanggil beberapa pekerja maupun pengawas perbaikan drainase tersebut. Beberapa masukan disampaikan Wali Kota untuk segera

ditindaklanjuti agar perbaikan drainase yang dilakukan benarbenar memuaskan. Dengan demikian warga sekitar dapat merasakan manfaat dari perbaikan drainase yang dilakukan. Selain memberikan masukan, Wali Kota juga sempat menegur pengawas, sebab mereka masih membiarkan tanah bekas galian bertumpuk di pinggir drainase. Selain mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar yang melintas, Wali Kota khawatir tanah bekas galian itu akan masuk kembali dalam drainase yang telah selesai digali. “Saya minta seluruh tanah bekas galian drainase ini diangkat dan dibersihkan dari pinggirran drainase. Apalagi saat ini musim penghujan, selain mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan, tanah bekas galian ini bisa masuk kembali dalam drainase yang sudah selesai digali. Di samping itu tumpukan tanah ini akan membuat kawasan ini akan berlumpur jika terkena hujan,”

ungkapnya. Wali Kota selanjutnya menghubungi Kadis PU Kota Medan Khairul Syahnan melalui handphone agar segera memerintahkan anggotanya mengangkat serta membersihkan seluruh tanah bekas galian drainase. “Ingat, saya tidak mau perbaikan drainase yang dilakukan ini mengganggu kenyamanan warga sekitar!” tegasnya. Selain perbaikan drainase, Wali Kota dalam peninjauan itu juga memerintahkan kepada Kadis Kebersihan dan Pertamanan agar menurunkan anggotanya untuk memeriksa seluruh lampu penerangan jalan yang ada di kawasan tersebut. Apabila padam, Wali Kota minta segera diperbaiki agar menyala kembali. “Jika kawasan ini terang, tentunya warga pun akan merasa lebih aman dan nyaman karena kecil kemungkinan terjadinya tindak kriminal. Untuk itu segera perbaiki dan ganti lampu penerangan jalan yang padam!” pungkasnya.(VIN)


13

KPK POS E D I S I 482 27 NOVEMBER - 3 DESEMBER 2017

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

20 Kabupaten/Kota di Aceh Belum Cairkan Dana Desa BANDA ACEH- Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta para Bupati dan Wali Kota Se Aceh untuk segera membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa tahap I sebagai syarat untuk pencairan tahap II. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Aceh, hingga Pertengahan Nopember 2017 hanya tiga Kabupaten / Kota di Aceh yang telah mencairkan Bantuan Dana Desa yaitu Kota Langsa, Aceh Tengah dan Aceh Selatan. Sedangkan 20 Kabupaten / Kota lainnya belum menarik atau mencairkan Dana Bantuan Desa tahap II dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum daerahnya. Dari 20 daerah yang belum cair Dana Desa tahap II itu mencapai Rp.1,769 Triliun apabila sampai 31 Desember 2017 tidak ditarik, maka dana itu akan mati dan dikembalikan ke Kas Umum Negara. “Uang Rp 1,7 triliun itu sangat besar. Karena itu kita perlu menyelamatkannya, agar tidak mati dan dikembalikan ke pusat,” kata Irwandi Yusuf, sesuai membuka acara Musrenbang RPJM 2017-2022, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Gubernur mengatakan, bupati dan wali kota harus mencari solusi dan bertindak cepat untuk penyelesaian pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan desa tahap I. Ia berharap seluruh Kabupaten/Kota di Aceh bisa menuntaskan laporan penggunaan dana bandes tahap I pada minggu keempat

ini, sehingga pada minggu pertama bulan Desember dana bandes tahap II bisa dicairkan. Gubernur mengintruksikan masing-masing Kabupaten/ Kota untuk segera melaksanakan rapat koordinasi dengan intansi teknis terkait penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bandes tahap I. Perangkat desa yang tidak bisa menyusun laporan, harus dibantu. Bupati bisa memanggil tenaga pendamping desa dan konsultan Kabupaten maupun Kecamatan, untuk mendampingi pembuatan laporan dan pengirimannya ke Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kemendes dan Kemenkeu. Jika dana bandes tahap II itu dikembalikan ke pusat, maka ini menjadi salah satu kegagalan Bupati/Wali Kota dalam mengelola Pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan di Desa, sebutnya. Menurut Irwandi, penyaluran dana desa itu langsung dari pusat dan singgah sebentar direkening Kabupaten/Kota, kemudian disalurkan lagi kerekening desa. Namun demikian, Bupati dan Wali Kota hendaknya ikut peduli dan memberikan pendampingan bagi perangkat desa untuk mencairkan dan menggunakan dana itu dengan tepat sasaran. Karena dana desa itu sangat membantu pemerintah Kabupaten/Kota, dalam mempercepat infrastruktur dasar di desa dan menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. (YAN)

KPK Lelang Barang Rampasan JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang rampasan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. Barang rampasan yang akan dilelang berupa barang elektronik, kendaraan bermotor, perhiasan, dan barang seni. Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan lelang barang rampasan dilaksanakan pada Jumat (24/11) siang ini. “Akan dilakukan siang ini mulai pukul 14.00 WIB di Gedung penunjang KPK, lantai 3,” kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Jumat (24/11). Ia menambahkan, untuk sosialisasi dan proses pendaftaran peserta lelang dilakukan sejak pukul 09.00 WIB. Adapun, barang-barang yang akan dilelang berasal dari rampasan sejumlah terpidana kasus korupsi, antara lain Mohammad Sanusi, terpidana suap dan pencucian uang terkait dengan peraturan daerah kontribusi tambahan proyek reklamasi pantai utara Jakarta, serta Ahmad Fathonah, tersangka kasus suap pengaturan kuota daging impor. Barang rampasan yang akan dilelang kali ini antara lain pu-

luhan telepon genggam, 2 mobil Jeep Wrangler, 1 mobil merek Mazda, Toyota Camry, 1 sepeda motor trail merek KTM, cincin berlian, lukisan, dan jam tangan. Total nilai limit barang rampasan yang akan dilelang pada Jumat nanti sekitar Rp 5 Miliar. Datangi KPK, Dirut Garuda Klarifikasi LHKPN Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, Pahala N Mansury mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/11). Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, kehadiran Pahala ini untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkannya ke lembaga antikorupsi. "Dirut Garuda datang ke KPK untuk menjalani proses klarifikasi LHKPN?," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (20/11). Diketahui, Pahala sempat menyambangi Gedung KPK pada Senin (11/9) lalu. Namun, saat itu, kedatangan Pahala untuk berdiskusi mengenai tranparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Garuda Indonesia.(SP/IN)

Suara KPK KPK Sita 1 Unit Apartemen Mewah Bupati Kukar JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit Apartemen mewah di Balikpapan. Penyitaan satu unit apartemen senilai Rp 3,6 miliar ini dilakukan penyidik terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, unit apartemen itu disita saat tim penyidik melakukan serangkaian kegiatan penindakan sejak 16 November hingga saat ini. Dalam kegiatan itu, penyidik melakukan penggeledahan di 11 lokasi yang tersebar di daerah Tenggarong sebanyak sembilan lokasi dan dua lokasi di Samarinda. Sejumlah lokasi yang digeledah

adalah rumah dan kantor milik beberapa orang anggota DPRD dan pihak-pihak yang disebut lingkaran dekat Rita atau tim 11. "Dari lokasi tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen. Selain dokumen, penyidik juga menyita 1 unit apartemen milik tersangka Rita di Balikpapan. Harga pembelian sekitar Rp3,6 miliar pada tahun 2013," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11) malam. Febri menambahkan, dalam kegiatan penindakan ini, tim penyidik juga memeriksa sejumlah saksi di Kabupaten Kukar. Setidaknya terdapat 11 saksi yang diperiksa tim penyidik yang berasal dari unsur pejabat dan pengurus sejumlah perusahaan. "Pemeriksaan di-

lakuan di Aula lantai 3 Polres Kutai Kartanegara, Jalan Kutai Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," katanya. Para saksi itu, yakni PT Alfara Delta Persada, Direktur PT Bahtera Perdana, Direktur PT Bangun Benua Pratama, Dirut PT Bara Kumala Sakti, Direktur PT Beringin Alam Raya, Direktur Utama PT Budi Daya Utama Sejahtera, Direktur Utama PT Cempka Indah Utama. Lalu, Direktur Utama PT Ilham Jaya Bersama, Direktur PT Maju Kalimantan Hadapan, Direktur PT Pancarmas Pratama, Direktur Utama PT Pulau Indah Anugrah. Diketahui, Rita ditetapkan KPK

sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan kasus dugaan gratifikasi. Dalam kasus dugaan gratifikasi, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin diduga menerima hadiah terkait dengan jabatannya sebagai bupati. Setidaknya, Rita menerima gratifikasi sebesar US$ 775.000 atau sekitar Rp 6,97 miliar yang diduga berkaitan dengan sejumlah proyek selama menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Sementara, dalam kasus dugaan suap, Rita diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari Hery Susanto Gun selaku Dirut PT Sawit Golden Prima selama periode Juli dan Agustus 2010 lalu. Suap ini diduga untuk memuluskan per-

KPK Limpahkan Proses Tiga Tersangka Pengadaan Pupuk Urea JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap tiga tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Tahun 2010-2011. “Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tiga tersangka ke penuntutan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11) kemarin. Tiga tersangka itu antara lain Direktur Utama PT Berdikari periode 2010-2011 Asep Sudrajat Sanusi, Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 20122013 Teguh Hadi Siswanto, dan Dirut PT Berdikari Persero periode 2012-2013 Librato El Arif. “Ketiganya saat ini dititipkan di

Lapas Kelas 1 Semarang dan rencananya sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang,” kata Febri. Pada 17 Januari 2017 lalu, KPK mengumumkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Lima orang tersangka itu terbagi atas dua kasus yaitu pertama pengadaan periode 2010-2011 tiga orang yang menjadi tersangka adalah Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Periode 2010-2011 Heru Siswanto, Direktur Utama PT Berdikari periode 2010-2011 Asep Sudrajat Sanusi. dan Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 2010-2011 Bambang Wuryanto. Sedangkan pengadaan periode 2012-2013, ada dua tersangka yaitu Dirut PT Berdikari Persero peri-

ode 2012-2013 Librato El Arif dan Kepala Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah periode 2012-2013 Teguh Hadi Siswanto. Heru, Asep dan Bambang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi dalam kegiatan pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani unit 1 Jawa Tengah periode 2010 dan 2011 sedangkan Librato dan Teguh diduga melakukan hal yang sama namun untuk periode 2012-2013. Kelima tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pem-

berantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 KUHP. Perkara tersebut merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yaitu penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan pupuk yang sebelumnya dilakukan oleh Direktur PT Berdikari periode 2010-2012 Siti Marwa yang sudah divonis 4 tahun penjara terkait pengadaan pupuk di PT Berdikari. Sudah ada sejumlah tersangka yang diproses dan sebagian sudah divonis bersalah di pengadilan tindak pidana korupsi. Modus dalam pengadaan ini adalah ada indikasi “mark up” harga pupuk dan juga ada indikasi sejumlah kerugian keuangan negara yang mengalir pada sejumlah pihak orang per orang.(ANT/AC)

Diduga Selewengkan Dana BOS, Disdik Sumut akan Panggil Kepala SMAN 1 Balige MEDAN- Dinas Pendidikan Sumatera Utara akan segera memanggil Kepala SMA Negeri 1 Balige terkait dugaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diselewengkan sehingga fasilitas sekolah favorit itu rusak parah. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sumut Arsyad Lubis ketika dihubungi. "Iya, kita akan panggil Kepseknya. Kita mintai penjelasan dari yang bersangkutan terkait kerusakan itu," kata Arsyad, Kamis (23/11). Dia mengatakan, internal Dinas

Pendidikan Sumut sendiri sedang melakukan pembahasan terkait bergejolaknya pemberitaan rusak parahnya fasilitas SMA Negeri 1 Balige. "Memang itu sedang pembahasan kita," ucapnya. Tim dari Disdik Sumut sendiri telah diutus untuk mengecek ke sekolah favorit tersebut terkait rusaknya fasilitas sehingga para siswa tidak bisa menikmati proses belajar mengajar. "Tim sudah kesana untuk melihat langsung," ungkap dia. Arsyad menyebutkan, dengan

kondisi yang memprihatinkan itu, Disdik Sumut akan segera memperbaiki agar para siswa dan guru bisa nyaman mengikuti proses belajar mengajar. "Kita akan perbaiki secepatnya," ucapnya. Sementara itu, Ombudsman RI perwakilan Sumut berencana akan mengundang Kepsek SMA Negeri 1 Balige, Makmur Siahaan untuk mengklarifikasi rusak parahnya fasilitas sekolah. "Kita rencanakan undang Kepseknya untuk memberi klarifikasi atas kasus tersebut," ucap Kepala Ombudsman RI per-

wakilan Sumut, Abyadi Siregar. Sebelumnya, fasilitas sekolah favorit SMA Negeri 1 Balige Kabupaten Tobasa disebut rusak parah. Ada dugaan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diselewengkan hingga fasilitas sekolah ini sangat memprihatinkan. Hal ini terkuak setelah seorang guru dan beberapa alumni SMAN 1 Balige mendatangi Kantor Ombudsman RI perwakilan Sumut, Selasa (14/11). Guru dan alumni itu bercerita tentang kondisi fasilitas yang memprihatinkan.(MOC)

izinan lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima.(BSC/IN)

KPK Terima Dokumen Penting Terkait Korupsi Kontrak JICT JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terima sejumlah dokumenpentingkasusdugaankorupsi perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) Hutchison Port Holdings (HPH). Dokumen tersebut diserahkan ke KPK oleh Sekjen Serikat Pekerja (SP) JICT, Firmansyah dan pengamat pelabuhan Ermanto Usman, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/ 11). “Dokumen lengkap termasuk yg kami dapatkan dari Hutchinson yang kebetulan dikirim. Ke kami. Semua tentang proses ini kami dapatkan dan kami serahkan ke KPK,” ujat Ermanto. Untuk diketahui, SP JICT juga pelapor kasusdugaan korupsi perpanjangan kontrak JICT kepada KPK pada 2015 silam. Ia mengatakan dokumen yang salah satunya berupa surat elektronik petinggi Hutchinson mengenai perpanjangan kontrak JICT ini, diperoleh pihaknya langsung dari perusahaan asal Hong Kong tersebut. Ia berharap dokumen itu menjadi titik terang bagi KPK dalam menyelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Terlebih sambung dia, dokumen ini bisa disandingkan dengan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut kerugian keuangan negara kasus ini mencapai Rp 4,08 triliun. “KPK semakin mengetahui bagaimana konstruksi kasus ini. Pertama ada rekayasa daripada proses ada keterlibatan pihak asing, ada konsultan asing terbaik di dunia seperti Deutsche Bank. Ini semakin jelas karena ada perhitungan dibuat konsultan profesional luar atau dalam tentang indikasi kerugian negara. Ini diperkuat lagi dengan ada investigasi BPK. Jadi ini sebenernya kasusnya tidak rumit dibandingkan kasus lain,” kata dia. Ia meyakini kalau kasus tersebut dapat segera dtingkatkan KPK ke tahap penyidikan. “KPK menyatakan ini kasus menarik karena semakin terang terutama adanya audit BPK. Kami harap ini segera di follow up KPK sehngga bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan dan selanjutnya penuntutan,” katanya. Dikatakan, kehadirannya di Gedung KPK untuk memenuhi undangan lembaga antikorupsi terkait kasus dugaan korupsi perpanjangan kontrak JICT yang dilaporkan pihaknya pada September 2015. Menurutnya, audit investigasi yang dilakukan BPK semakin memperkuat adanya dugaan kerugian keuangan negara hingga Rp 4,08 triliun terkait kasus ini. “Kami meluruskan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan KPK dalam RDP dengan Komisi III beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa belum terjadi kerugian krn proses perpanjanganterjadipadatahun2019.Kami luruskan bahwa fakta di lapangan yang terjadi proses perpanjangan tersebut telah efektif di bulan Juni 2015 dengan adanya pembayaran uang muka terhadap perpanjangan JICT sebesar Rp 215 juta,” jelasnya. Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan akan menyelidiki kasus perpanjangan kontrak JICT dengan perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holding (HPH). Tak hanya soal konsensi perpanjangan kontrak JICT, KPK juga menegaskan akan menyelidiki Terminal Peti Kemas Koja dan pembangunan Pelabuhan Kalibaru.(IN/BBS)

KEMBALIKAN UANG KORUPSI

PT Yodya Karya Tak Ikut Proses Tender Proyek Cetak Sawah JAKARTA— Jaksa penuntut umum (JPU) telah menghadirkan empat orang saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi cetak sawah di Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2012, yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (22/11). Saksi yang diminta keterangan dalam sidang yakni Mohamad Basyir selaku mantan Dirut Yodya Karya, Muhammad Ali Khoirudin yang merupakan Direktur PT Yodya Karya, Eko Handoyo selaku Konsultan PT Yodya Karya dan Widiastuti selaku Kabag Operasi PT Yodya Karya. Saksi itu semua berasal dari PT Yodya Karya yang ditunjuk menjadi pengawas proyek cetak sawah di Ketapang.

Berdasarkan keterangan Mohamad Basyir, PT Yodya Karya tidak mengikuti proses tender, akan tetapi ditunjuk langsung oleh PT SHS. “Waktu itu tidak ada tender, tapi ditunjuk oleh PT SHS,” jelas saksiBasyir dalam sidang yang dipimpin Diah Sitia Basariah, Ketua Majelis Hakim. Penunjukan itu, katanya, berdasarkan dua hal, yakni nota kesepahaman dengan PT SHS dan penugasan dari Kementerian BUMN. Sidang dengan terdakwa Upik Rosalina Wasrin meminta penjelasan PT Yodya Karya selaku pengawas proyek cetak sawah. Menurut Basyir, pengawasan dilakukan berdasarkan perencanaan hingga pelaksanaan. PT

Yodya Karya mendapatkan kontrak cetak sawah pada tanggal 10 Desember 2012. Kontrak pertama untuk pekerjaan selama 180 hari kerja. Namun pada bulan 13 Maret 2013, kontraknya diaddendum oleh PT SHS dari 3000 hektar pertama hanya menjadi 936 hektar. Dalam pelaksanaanya kontraktor melakukan survei lahan, diukur bersama dengan kontraktor dan diperiksa desainnya. Menanggapi pertanyaan jaksa soal pembayaran, saksi menjelaskan bahwa pembayaran untuk kontrak pertama dibayarkan oleh PT SHS, sebesar Rp1 miliar. “Untuk kontrak kedua masih ada yang belum dibayarkan,” jelas Basyir.

Sementara, Direktur II Yodya Karya Muhammad Ali Khoirudin menyebutkan, pengawasan dilakukan secara periodik setiap bulan. Dalam addendum kedua, pekerjaan dilakukan secara desain dan build, jadi kontraktor melakukan desain dan pekerjaan kontruksi. Dalam pengawasan memang terjadi program pelaksanaan cetak sawah dengan cara selektif. Karena lahan belum ada, maka dipilih dulu. “Misalkan ada tanah, kita opname, tanah itu bisa kita garap, baru kemudian dilaksanakan perencanaan dan diilaksanakan konstruksinya,” kata Ali Khoirudin. Ketika menanggapi pertanyaan pengacara, yang menanyakan tahapan pelaksanan proyek

cetak sawah, menurut Ali dilakukan survei bersama, diukur, didesain baru dilaksanakan. “Normalnya harusnya ada perencanaan baru kemudian dilaksanakan sehingga kesalahan bisa dihindari,” kata dia. Namun soal detail verifikasi DED, dia mengaku tidak tahu. Jadi yang dia tahu dalam pengawasan, misalnya saluran yang harus digali kedalaman dua meter. Maka pengawas akan melihat apakah benar digali sesuai dengan Detail Enginering Desain (DED). Tapi disisi lain, Ali mengatakan DED pasti ada dalam pelaksanaan proyek cetak sawah sesuai dengan model kerjanya desain and build. Jadi desain langsung bangun. Terlebih,

dalam pelaksanaan konsultan penagihan konsultan, berdasarkan time base. Jadi jumlah kehadiran konsultan di lapangan. ”Berdasarkan itulah, Yodya Karya menagih kepada PT SHS,” jelasnya. Tagihan yang dikirim oleh PT Yodya Karya dibayarkan oleh PT SHS. Keuntungan yang diperoleh konsultan hanya sekitar 10 persen. “Keuntungan sebesar itu, sudah cukup bagi konsultan,” kata Basyir. Karena PT Yodya Karya juga harus bayar pajak, gaji, operasional di lapangan. Proses invoice biasanya diperoleh dari lapangan. Sudah ada laporan dalam bentuk buku, untuk dibuatkan berita acara serah terima. Baru kemudian PT Yodya Karya

mengirimkan invoice kepada PT SangHyang Seri. Ketika dihubungi, kuasa hukum Upik Rosalina Wasrin, Alfons Loemau mengatakan dalam pekerjaan proyek, desain and build dalam addendum ke dua mengefektifkan proyek pelaksanaan cetak sawah. “Kalau sebelumnya perencanaan dan pelaksanaan kontruksi dipisah, namun pada kenyataanya tidak berjalan, maka Ibu Upik selaku Dirut yang baru diangkat, melakukan evaluasi dengan melakukan amandemen, salah satunya adalah desain and build, jadi kontraktor kontruksi merangkap perencanaan,” kata Alfons. Desain Itu sama dengan DED yang menjadi acuan pelaksanaan kontruksi.(AC/IN)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 482 27 NOPEMBER - 3 DESEMBER 2017

Panwaslu Madina Gelar Rapat Koordinasi

Tutup Expo Aksis 2017 Akhyar Apresiasi Pemko Medan MEDAN - Wakil Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution menyebutkan dengan digelarnya kegiatan Expo Aksi Konservasi Hutan Tropis Sumut (Expo Aksis) 2017, Pemko Medan banyak belajar tentang bagaimana caranya melakukan Konservasi dan Penyelamatan Lingkungan. Hal itu disampaikannya ketika menutup secara resmi Expo Aksis 2017 yang telah digelar selama 3 hari (20-22 November 2017) di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (22/11), sekaligus dirangkaikan peresmian 3 buah buku tentang konservasi lingkungan, serta penyerahan hadiah kepada pemenang lomba fotografi. "Terima kasih kepada Yayasan Kehati yang telah memilih Kota Medan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Expo Aksis 2017. Tentunya ini menjadi sarana bagi kami untuk belajar bagaimana sesungguhnya konservasi dan penyelamatan lingkungan itu berjalan," kata Akhyar. Menurutnya apa yang telah disajikan dalam expo ini sangat bermanfaat bagi kita dalam melestarikan lingkungan, karena nantinya, inilah yang akan diwariskan kepada anak cucu kelak. Tak hanya itu, dirinya juga yakin kegiatan ini bisa memberikan inspirasi bagi warga Medan yang datang selama Expo ini berlangsung untum bisa diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari di tempat tinggalnya. "Kita patut bangga karena Expo Aksis ini mengajarkan kita bagaimana berbisnis menghasilkan nilai ekonomi dari alam dan lingkungan namun tanpa merusak lingkungan melainkan justru ikut dalam pelestarian lingkungan," tuturnya. Untuk itu sekali lagi saya mengajak kita semua warga Medan agar dapat bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, serta berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan dengan kegiatan penghijauan. Panitia penyelenggara sendiri menjelaskan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini telah melibatkan TFCA Sumut, KEHATI dan LCP (Louser Conservation Partnership). Usai menutup secara resmi kegiatan tersebut, Wakil Walikota juga menandatangani penyataan diatas kain sebagai wujud aspirasi 10.000 tanda tangan untuk dukungan kelestarian Hutan Tropis. Selain itu juga mengunjungi stand pameran bersama Dewan Pembina TFCA, Erna Witoelar, Ketua Dewan Pembina Yayasan KEHATI, Ismid Hadad, serta Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, M.S Sembiring. (VIN)

KUA Secanggang Laksanakan Pembinaan Perkawinan

KOMISIONER Panwaslu Madina Divisi Penindakan Pelanggaran, Joko Arief Budiono, SH, saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakor Pengawasan Bersama Stakeholder

PANYABUNGAN - Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka persiapan pengawasaan pengelolaan dan Sinkornisasi data pemilih yang di gelar di Aula Hotel Payaloting Kelurahan Kayu Jati, Selasa (21/11) Rakor ini dihadiri Ketua PPK SeMadina, Komisioner Panwascam Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Se Kabupaten Madina, sementara untuk Narasumber Rakor ini, Kadis Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Madina Syamsir Lubis, Komisioner KPUD Madina Asrizal Lubis dan Koordinator Divisi PHL Panwaslu Kab. Madina Maklum Pelawi, ST. Pembukaan Rakor dalam rangka Persiapan pengawasan pengelolaan dan Sinkronisasi data pemilih dengan Stakeholder ini dibuka Komisioner Panwaslu Madina Divisi Penindakan Pelanggaran Joko Arief Budiono, SH. Disampaikan Joko Arief Budiono, SH, rapat koordinasi bersama Stakeholder

ini dilaksanakan sebagai bagian dari tindak lanjut dari Rapat yang di laksanakan Bawaslu Sumut di Medan. Bawaslu Sumut juga sudah melakukan Rapat Koordinasi dengan stakeholder yang juga mengundang Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumut, serta KPU Provinsi Sumut. Lebih lanjut disampaikan, bahwa tujuan dari rapat koordinasi ini, selain meningkatkan koordinasi antar penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pengawasan pengelolaan Data Pemilih untuk pemilu nantinya, juga diharapkan dapat melahirkan kesamaan persepsi dan harmoni langkah antisipasi atas potensi kerawanan yang muncul dalam pengelolaan data pemilih. Semoga dengan adanya rapat koordinasi ini, kita sebagai pengawas bisa mengoptimalkan pengawasan Pemilu dengan baik, dan KPU bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang telah mempunyai hak pilih untuk dapat menggunakan haknya pada pemilu yang akan datang ini, ungkapnya. (TH)

Pemkot Medan Berlakukan Penghapusan Denda PBB MEDAN - Kabar bahagia bagi warga Kota Medan yang belum bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pasalnya, Pemerintah Kota Medan memberlakukan penghapusan denda bagi wajib pajak yang belum bayar atau nunggak PBB selama bertahun-tahun. Penghapusan denda PBB ini berlaku selama lima hari mulai 24-28 November 2017. Demikian dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Zulkarnain Lubis, saat membuka PBB 2017 di Lapangan Merdeka, Medan, Jumat

(24/11). Ia menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor PBB yang saat ini realisasinya sudah mencapai 86 persen dari target yang direncanakan tahun ini sebesar Rp 366

miliar. Sehingga bisa menyumbang lebih besar lagi dalam pembiayaan pembangunan kota. “Jadi, diharapkan masyarakat dapat berbondong-bondong datang untuk bayar PBB di stand Pojok Pajak dalam PBB Fair 2017 yang ada di Lapangan Merdeka ini atau di peralatan parkir di Swalayan Suzuya Marelan,” jelasnya. Dirinya juga berharap, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB semakin meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi penundaan pembayaran PBB bisa sangat

memberatkan masyarakat di belakang hari. Mengingat harus terus membayar denda-denda yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku. “Tahun ini kita sudah mencanangkan tahun patuh pajak daerah. Artinya kita terus mengkampanyekan pentingnya membayar pajak daerah tepat waktu. Sehingga kita memiliki sumber pembiayaan pembangunan kota yang cukup," terangnya. Lanjutnya, saat ini Pemko Medan terus membangun infrastruktur dan utilitas kota berskala luas.

Agar semua target dan sasaran pembangunan kota tersebut dapat diwujudkan dibutuhkan partisipasi masyarakat secara luas, yang salah satunya dengan cara membayar berbagai pajak daerah termasuk PBB secara tepat waktu. “Mumpung penghapusan denda lima tahun terakhir dihapuskan, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Orang Medan patuh pajak daerah karena membayar pajak daerah adalah budaya orang Medan,” tandasnya.

KPU Sumut Mulai Terima Berkas Pendaftaran Cagubsu Jalur Perseorangan

LANGKAT - Kepala KUA Kecamatan Secanggang Drs. Khairuddin,M.pd melaksanakan pembinaan perkawinan ikatatan calon pasanganan pengantin sebanyak 30 pasang. (14-15/11) di kantor desa cinta raja, Tujuan pembinaan tersebut adalah untuk memberikan pembinaan terhadap calon pasangan pengantin agar mereka mempunyai kesiapan lahir dan batin dalam menjalankan bahtera rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawarda, waromah. Dalam kesempatan itu kepala KUA kecamatan secanggang Drs. Khairuddin,M.pd memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang nantinya membawa suatu rumah tangga yang harmonis dan saling menyayangi, saling percaya, dan saling menghargai dengan pasangan hidupnya. Peserta calon pengantin diantaranya putra ke dua camat secanggang ikut bimbingan selama dua hari. Pembinaan perkawinan itu dilaksanakan di kantor desa cinta raja kecaamatan secanggang dengan jumlah 16 jam pengarahan. Dalam acara itu hadir pula tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama mengharapkan pembinaan perkawinan ini setiap tahunnya diadakan, dan kedepannya acara seperti ini lebih di tingkatkan, kegiatan seperti ini bisa di contoh KUA yang lain dan bapak Drs. Khairudin,M.pd pasti mampu berbuat baik lagi di Kecamatan Secanggang. (JM)

MEDAN - Hari ini, Rabu (22/ 11) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut telah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin maju sebagai calon Gubenur/Wakil Gubernur Sumut dari jalur perseorangan (Independen) dalam Pilgubsu 2018 nanti. "Mulai 22 hingga 26 November 2017nanti, KPU Sumut akan menerima berkas pendaftaran para Paslon dari jalur perseorangan yang ingin maju di Pilgubsu 2018 mendatang," kata Anggota Komisioner KPU Sumut, Ir Benget Manahan Silitonga didampingi Kasubag Humas, Harry Darma Putra ketika ditanya wartawan, Selasa (21/11) sore. Dalam kesempatan itu dirinya juga mengingatkan agar para Paslon perseorangan hendaknya harus terlebih dahulu memastikan jumlah minimal sudah sesuai persyaratan. Dimana masih dikatakan Benget Silitonga, berdasarkan tahapan, jadwal dan program KPU Sumut, tahapan penerimaan berkas persyaratan Paslon perseorangan akan dibuka 22-26 November 2017 nanti. Setelah diserahkannya, hal

yang pertama dilakukan KPU adalah mengecek jumlah syarat minimal apakah memenuhi persyaratan minimal didukung 765048 pemilih. Setelah verifikasi jumlah, maka selanjutnya berkas dukungan Paslon perseorangan akan diverifikasi secara administrasi dalam hal ini, KPU akan memastikan kesesuaian dukungan dengan bukti dukungan berupa fotokopi KTP Elektronik atau surat keterangan (Suket) dari Disdukcapil. "Apakah data pendukung terdaftar dalam DPT, atau DP4. Karena syarat pendukung harus terdaftar sebagai pemilih, kita cek kesesuaian E- KTP," kata Benget lagi. Setelah jumlah dan administrasinya terpenuhi, maka berkas dukungan akan diturunkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk diverifikasi secara faktual. Verifikasi secara faktual dilakukan untuk memastikan keabsahan dukungan yang diserahkan. Dalam Pilgubsu kali ini, ada satu perbedaan yang cukup mendasar dalam penyerahan berkas persyaratan Paslon perseorangan yakni aplikasi pen-

Wali Kota Lantik Staf Ahli dan Dirut RSUD Dr Pirngadi MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi melantik dua pejabat di lingkungan Pemko Medan, Jumat (24/11). Kedua pejabat yang dilantik itu akan menduduki jabatan struktural, khususnya eselon II dan Dirur RSUD Dr Pirngadi Medan. Selanjutnya, kedua pejabat yang dilantik ini diminta untuk siap mendedikasikan waktu, tenaga serta pikiran untuk digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan umum yang semakin berkualitas. Kedua pejabat yang dilantik di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan itu yakni Sulaiman Harahap menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdakot Medan, sebelumnya Sulaiman menjabat Kabag Hukum Setdakot Medan dan Suryadi

Panjaitan menjadi Dirut RSUD Dr Pirngadi Medan. Pelantikan disaksikan Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi, Sekda Kota Medan Ir H Syaiful Bahri Lubis, Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay, Asisten Pemerintahan Musadad Nasution, Kepala BKD Kota Medan Lahum Lubis serta keluarga dari kedua pejabat yang dilantik tersebut. Ditegaskan Wali Kota, pelantikan ini dilakukan untuk memerkokoh sumber daya manusia aparatur yang semakin profesional dan berprestasi. Kemudian sebagai langkah penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus penataan apratur setelah melakukan evaluasi. Serta bersikap dan berprilaku selaras dengan

tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. “Saya ingatkan agar saudarasaudara menyadari hakikat dari pengabdian serta tanggung jawab yang baru diberikan ini. Untuk itulah jalani tugas dan fungasi saudara dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Di samping itu siap dedikasikan waktu, tenaga serta pikiran untuk digunakan sebearbesarnya demi kepentingan umum yang semakin berkualitas,” kata Wali Kota. Khusus kepada Suryadi Panjaitan yang dilantik menjadi Dirut RSUD Dr Pirngadi, Wali Kota memberi waktu 3 bulan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran yang bertugas di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. (VIN)

calonan (Silon). Tim Paslon perseorangan diwajibkan menginput data dukungan ke Silon. Menurut Benget, Silon akan mendeteksi otomatis kegandaan internal maupun kegandaan eksternal. Kegandaan internal adalah satu orang mendukung lebih dari satu kali pada satu Paslon. Silon akan otomatis menghitung satu dukungan. Sedangkan kegandaan eksternal adalah satu orang memberikan dukungan pada lebih dari satu Paslon. Apabila ditemukan kegandaan ini, akan diverifikasi secara faktual kepada pendukung yang bersangkutan kemana dukungannya. Ia menambahkan, Silon adalah terobosan baru dari KPU yang dipergunakan sejak 2015 guna memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu. Ia mengakui bahwa selama ini, KPU kerap dituding memanipulasi berkas dukungan Paslon perseorangan agar memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Paslon. "Dengan sistem yang ada sekarang, semua data dukungan diinput Silon, maka bisa dipastikan satu dukungan untuk satu Paslon. Dulu satu dukungan tidak bisa dipastikan untuk

satu Paslon," paparnya. Ia menegaskan, bahwa tahapan 22-26 November ini adalah tahapan penyerahan persyaratan dukungan Paslon perseorangan dan bukan pendaftaran. Setelah penyerahan ini, akan ada rekapitulasi berjenjang hingga tingkat provinsi. Kemudian akan ada perbaikan atas kekurangan syarat dukungan. Setelah Paslon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat, maka Paslon perseorangan bisa mendaftar bersama dengan Paslon yang diusung parpol pada 8-10 Januari 2018 mendatang. Namun di hari pertama, KPU Sumut belum ada menerima berkas persyaratan Pasangan Calon (Paslon) Gubsu yang ingin maju lewat jalur perseorangan (Independen). "Untuk hari ini, kita belum ada menerima konfirmasi kedatangan Paslon perseorangan yang akan menyerahkan berkas dukungannya untuk bertarung di Pilgubsu 2018 nanti," kata anggota Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga ketika ditanya wartawan, Rabu (22/11) sore. Dalam melayani para Paslon jalur perseorangan itu masih

dikatakannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara telah mengerahkan 100 relawan mahasiswa untuk diperbantukan melakukan verifikasi berkas pasangan calon (Paslon) Pilgubsu 2018 lewat jalur perseorangan tersebut. " Ada 100 orang tenaga diperbantukan ini terdiri dari 50 orang dari Mahasiswa UIN (Sumut), dan 50 orang dari Mahasiswa Nomensen," katanya. Ia menjelaskan? ratusan mahasiswa ini nantinya bertugas membantu KPU Sumut dalam memverifikasi berkas Paslon perseorangan. Dimana penyerahan berkas yang dimulai 2226 November 2017 para Paslon harus bisa memenuhi syarat dukungan minimal 756048 fotocopy E- KTP. "Nantinya 100 orang itu akan memverifikasi berkas persyaratan, seperti fotocopy e- KTP dan sebagainya," imbuhnya. Berdasarkan pantauan terlihat ratusan tim verifikasi berada di tenda yang berada di halaman kantor di KPU Sumut untuk menyambut dan melayani Paslon Gubsu yang bakal menyerahkan berkas dukungannya itu. (VIN)

Wakil Wali Kota Medan Hadiri Tablig Akbar MEDAN - Wakil Walikota Medan Ir.H.Akhyar Nasution MSi menghadiri Tablig Akbar Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Aisyah Maksum, di jalan Rahmadbudin, Kec. Medan Marelan, Kamis (23/11). Tablig Akbar yang dibawakan oleh Al Ustad Prof.Dr.H.Abdul Muzakir ini digelar dalam rangka memperingati hari guru serta syukuran berdirinya gedung baru YPIT Aisyah Maksum. Tampak Hadir dalam acara syukuran tersebut Ketua Umum MUI Sumut, Prof.DR.H.Abdullah Syah, MA, Pendiri YPIT Aisyah Maksum, Hj.Aisyah,SH, tokoh Pemuda Sumut, Musa Rajeck Syah,SH.,M.Hum, sejumlah Pimpinan OPD Pemko Medan, Camat Medan Marelan, dan unsur Muspika Kecamatan. Wakil Walikota dalam sambutanya mengatakan guru merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa, menjadi guru bukanlah se-

kedar pekerjaan, melainkan menjadi pelukis masa depan bagi para generasi muda bangsa. Sebab dari tangannya lah lahir para pemimpinpemimpin yang akan meneruskan pembangunan bangsa ini. "Tanpa guru niscaya kita tidak akan berada disini, tidak akan bisa membaca, menulis dan berhitung, dan yang lebih terpenting tanpa bimbingan guru, kita tidak akan pernah memahami tentang pentingnya moral dan budi pekerti," kata Wakil Walikota. Dalam Bulan November ini, lanjut Wakil Walikota, para guru akan merayakan hari guru. Berbagai aktifitas dilakukan untuk merayakannya seperti membasuh kaki guru sebagai bentuk penghormatan yang dilakukan oleh para murid terhadap sosok mulia ini. Untuk menjaga agar kemuliaan ini tetap terjaga, guru haruslah menjaga amanah Ki Hajar Dewantara, dimana guru tidak hanya

bisa mengajar, menjelaskan atau mendemostrasikan tetapi juga harus mampu menginspirasi muridmuridnya. "Agar bisa menginspirasi para murid, maka para guru harus mampu mengajar dari hasrat hatinya, dengan begitu insya allah anak didiknya akan meraih apa yang di impikan."ujar Wakil Walikota. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota juga menyinggung masalah bahaya narkoba bagi para generasi muda, dimana Wakil Walikota meminta agar para orang tua selalu waspada mengawasi anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya dari bahaya peredaran narkoba. "Dari sini kepedulian kita di uji, mari sama-sama kita mencegah dan menjaga keluarga kita agar tidak terpengaruh bahaya narkoba, beritahu pihak yang berwajib bila mengetahui ada peredaran narkoba di lingkungan kita"ajak wakil Walikota. (VIN)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 482 27 NOPEMBER - 3 DESEMBER 2017

Kemenag Kab. Batu Bara Gelar Manasik Haji BATU BARA - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Batu Bara menggelar manasik haji bertempat di Masjid Al Munawaroh Desa Sipare Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Badan Kemakmuran Masjid

(BKM) Al Munawwaroh Desa Sipare Pare HM Amin Lcs menjelaskan Manasik Haji tersebut di buka oleh PLT Bupati BatuBara H.RM.Harry Nugroho SE . Kepala Seksi (Kasi) Urusan haji Kemenag Kabupaten Batu

Panwaslu Madina Ajak Pemangku Agama Ikut Awasi Pemilu

Agama kita wujudkan pemilihan umum yang berintegritas dan berkualitas di Bumi Gordang Sambilan. Peran pemangku Agama sangatlah penting untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Legeslatif yang akan datang. Pemangku Agama harus ikut sama sama mengawasi Pemilu demi terciptanya pemilu yang berintegritas Masih kata Pelawi, Kita dari Panwaslu Madina akan terus seperti slogan kita yaitu, "Bersama Rakyat kita awasi Pemilu, Bersama Panwas kita Tegakkan Keadilan Pemilu". Kita akan terus menggandeng masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap Pemilu, ajakan mengawasi Pemilu ini tidak hanya melalui pemangku Agama, tapi seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya pemilu yang berkualitas. (TH)

Kecamatan Limapuluh Gelar Sosialisasi PID BATU BARA - Pemerintahan Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara menggelar sosialisasi pembangunan dan pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di Aula Desa Mangkai Lama, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara. Pantauan Wartawan, Sosialisasi digelar bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam mengembangkan dan menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pengembangan dan pembangunan desa,baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi. Sosialisasi turut dihadiri Camat Limapuluh Sudarto SE, Kabid Pemdes Batu Bara OB Sitorus, Kapolsek Limapuluh diwakili Babinkantibmas, Tenaga Ahli Sarana dan Prasa-

rana Desa Rizky Ananda Putra dan Muhammad Basyaruddin, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Limapuluh. Dalam sambutannya Sudarto SE, menegaskan agar seluruh perangkat desa tidak berpolitik dan harus ikut bertanggung jawab dalam memajukan desa. “Semoga pertemuan ini menjadi berkah demi kemajuan desa kita dan pengurus yang akan terpilih jadi tanggung jawab moral, dan dihimbau kepada seluruh perangkat desa tidak dibenarkan dalam berpolitik,” tegasnya. OB Sitorus, Kabid Pemdes Batu Bara menyampaikan tujuannya agar seluruh kepala desa mampu berinovasi dalam membangun desanya dan tidak sewenang-wenang dalam pengajuan anggaran. (EDO)

DPPKB Batu Bara Canangkan Kampung KB di Medang Deras BATU BARA - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Batu Bara resmikan Pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) di halaman Balai Desa Dusun V, Desa Nanasiam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kelurahan maupun desa melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Dalam hal ini, Desa Na-

Bara Drs.H.Kuswara menjelaskan peserta manasik berjumlah 60 orang diantaranya 32 orang dari Kecamatan Air Putih dan 28 orang dari Kecamatan Sei Suka. (EDO)

BATU BARA - Plt Bupati Batu Bara, H. RM Harry Nugroho membuka acara pelatihan dasar Konfederesi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kabupaten Batu Bara di Gedung MPH Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka. Laporan sebelumnya disampai-

kan Ketua Panitia, Daswirman Damanhuri yang diikuti 120 peserta. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja yang bertugas pada beberapa perusahaan daerah, demikian juga pekerja harian yang bertugas di bidang tranportasi pinggir

jalan, menaikkan penumpang, barang, dan menurunkannya. Selain Plt Bupati Batu Bara, pada acara tersebut hadir juga Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker), Ir. H. Sailan MM,dan Ketua K-SPSI Batu bara Hariadi, Ketua K-SPSI Sumut, CP Nainggolan. (EDO)

Danrem 033/WP Kol Gabriel Lema : Berkat Kerjasama TNI - Polri Kunjungan RI 2 Lancar

SAMBUT AN - Maklum Pelawi Komisioner Panwaslu Madina Devisi PHL SAMBUTAN saat memberikan sambutan PANYABUNGAN - Peran pemangku Agama sangatlah penting untuk melakukan pengawasan, dan mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 mendatang, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Hal tersebut disampaikan Komisioner Panwaslu Madina Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Maklum Pelawi saat membuka acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 mendatang, Selasa (21/11) di hotel Payaloting. Sosialisasi yang menghadirkan Organisasi Islam dan Non Muslim, seperti Majelis Ulama Indonesia Madina, NU Madina, Muhammadiyah Madina, Al-wasliyah, HKBP. Pelawi menyampaikan, bersama Pemangku

Plt Bupati Batu Bara Buka Pelatihan Dasar SPSI

nasiam merupakan desa yang dinilai Kecamatan masyarakat nya kesadaran untuk ber-KB nya sangat tinggi. Kegiatan yang dimulai dengan menyanyikan mars KB dan PKK ini dihadiri oleh Plt Bupati Batu Bara di wakili Kadis DPPKB, H. Budianto, Sos,Camat Medang Deras Ramlis, Danramil 01 Medang Deras, Kapolsek Medang Deras AKP Usman, Kepala Desa Nanasiam Muhammad Khairul, Para Kepala Desa/Lurah Kecamatan Medang Deras, serta para tamu undangan yang terdiri dari Ibu TP PKK, Bidan Desa, anggota PPKBD yang secara keseluruhan berjumlah 150 orang. (EDO)

KOREM 033/WP, Minggu, (19/11), Danrem 033/WP Kolonel Gabriel Lema, S. Sos, menyampaikan berkat kerjasama TNI Polri dan seluruh lapisan masyarakat kunjungan Kerja Wakil Presiden RI dan Ibu Hajah Mufidah Jusuf Kalla di Daik Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) berjalan dengan lancar dan aman. Kehadiran Wakil Presiden RI dan Ibu Hajah Mufidah Jusuf Kalla di Daik Lingga di bumi Bunda Tanah

Melayu tersebut meresmikan pembukaan acara Perhelatan memuliakan Tamadun Melayu Antarbangsa yang diikuti sejumlah negara sahabat. Beberapa perwakilan negara serumpun Melayu tampak hadir dalam perhelatan yang baru pertama kali digelar di bumi di daerah paling selatan Kepri diseperti, Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Kamboja, Vietnam hingga Madagaskar.

KOREM 033/WP, Minggu, (19/11), Danrem 033/WP Kolonel Gabriel Lema, S. Sos sambut kedatangan Jusuf Kalla.

(REL)

Terminal Multipurpose Kuala Tanjung Beroperasi Maret 2018 BATU BARA - Proyek pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 yang akan menjadi perhubungan internasional di kawasan barat Indonesia sudah mencapai 94% untuk sisi laut dan 74,5 persen untuk sisi darat.

Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan merupakan pintu masuk Pulau Sumatera. Pelabuhan Kuala Tanjung nantinya akan memiliki kapasitas hing-

ga mencapai 20 juta TEUs yang dikembangkan secara bertahap hingga tahun 2023. Tahap I merupakan Pengembangan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung disiapkan dengan memiliki kapasitas 500 ribu TEUs yang dikelola oleh PT Prima Multi Terminal yang merupakan anak usaha gabungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari Pelindo 1, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya dengan komposisi penyertaan saham Pelindo 1 sebesar 55%, PT Pembangunan Perumahan 25%, dan PT Waskita Karya sebesar 20%. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap II yaitu Pengembangan Kawasan Industri 3000 Ha (2016-2018), tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port(2017-

2019), dan Tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi (20212023). Menteri Perhubungan Indonesia, Budi Karya Sumadi menjelaskan, selama ini barang-barang yang ada di seluruh Indonesia tidak terkoordinasi dengan baik sehingga yang menjadi hub adalah negara-negara tetangga. "Pelabuhan Kuala Tanjung ini memiliki dua fungsi yaitu fungsi transhipment dan fungsi sebagai port untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sehingga hub yang kita bangun lokasinya ideal berada di ujung Selat Malaka," ujar Budi, Jumat (24/11). "Proyek pengembangan ini perlu didukung oleh semua pihak untuk mengkampanyekan bahwa kita memiliki Kuala Tanjung yang menjadi transhipment port," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana menerangkan bahwa Terminal Multipurpose Kuala Tanjung akan mulai beroperasi pada Maret 2018. "Kami merancang konsep pelabuhan dan industri yang akan dikembangkan di Kuala Tanjung bisa terintegrasi secara langsung yang dibuat berstandar internasional," terangnya. Dengan begitu, Bambang menambahkan diharapkan dapat menurunkan biaya logistik serta berpeluang untuk menciptakan skala ekonomi. "Sehingga dengan adanya Pelabuhan Kuala Tanjung mampu meningkatkan kinerja logistik dan daya saing Indonesia sehingga bisa berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi," tambahnya

Wakil Walikota Gunungsitoli Buka Pameran Produk Unggulan Kepulauan Nias GUNUNGSITOLI - Ketua Umum Panitia pelaksanaan Pesta Ya’ahowu se- Kepulauan Nias Tahun 2017, Sowa’a Laoli yang juga Wakil Walikota Gunungsitoli sekaligus sebagai tuan rumah pelaksanaan event tersebut, membuka secara resmi Pameran Produk Unggulan dan Kuliner yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Gunungsitoli, Rabu (23/11) Pameran Produk Unggulan dan Kuliner yang diikuti 4 Pemerintah Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan disusul mars lagu “Tanoniha” serta tarian dari anak-anak SD Swasta RK. Mutiara Kota Gunungsitoli. Dalam sambutannya Sowaa Laoli mengatakan bahwa kegiatan pameran yang berlangsung selama 4 hari ini, selain diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah se-kepulauan Nias, juga diikuti oleh

sejumlah BUMN dan BUMD yang ada di wilayah ini bersama pemilik usaha kuliner, dengan total keseluruhan berjumlah 105 stand. Pameran produk unggulan dan kuliner ini diharapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat di Kepulauan Nias, sekaligus menarik perhatian para wisatawan baik dalam dan luar negeri, karena event tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pesta Budaya Kepulauan Nias yaitu Pesta Yaahowu Ujarnya. Ketua Panitia Pelaksanaan Pesta Ya’ahowu mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk bergandengan tangan membangun daerah ini, dengan menjauhkan ego sektoral demi kepentingan serta kemajuan bersama seluruh masyarakat Kepulauan Nias yang dikenal derngan istilah dalam bahasa Nias adalah, Tano Niha. (YAGI)

KETUA Umum Panitia pelaksanaan Pesta Ya’ahowu se- Kepulauan Nias Tahun 2017, Sowa’a Laoli yang juga Wakil Walikota Gunungsitoli sekaligus sebagai tuan rumah pelaksanaan event tersebut, membuka secara resmi Pameran Produk Unggulan dan Kuliner yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Gunungsitoli, Rabu (23/11)

Pemkab Situbondo Studi Banding Good Governnance ke Kota Medan MEDAN - Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan Studi Banding ke Kota Medan untuk mempelajari sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governnance) yang berjalan di Kota Medan. Kedatangan rombongan Pemkab Situbondo yang dipimpin Wakil Bupati, Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si tersebut diterima Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir. Syaiful Bahri, Kamis (23/11) di Ruang Rapat I, Kantor Walikota Medan. Dalam penjelasan Wakil Bupati yang hadir bersama Wakil Ketua TP PKK Kab. Situbondo beserta sejumlah pimpinan OPD di daerahnya, dijelaskan bahwa kedatangan mereka dalam rangka melakukan koordinasi dengan Pemko Medan seraya belajar tentang tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang

pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pembinaan UKM, pengembangan pariwisata daerah, sistem budi daya perikanan, serta sistem kerja Dinas PU di daerah. Untuk itu ia dan rombongan memutuskan menjadikan Kota Medan sebagai role model karena letaknya yang strategis di pintu gerbang perekonomian wilayah barat Indonesia sehingga ideal sebagai tempat belajar. Karena menurutnya untuk dapat bersaing dengan daerah lain dalam era globalisasi, daerahnya harus terus belajar mempersiapkan diri menghadapi persaingan global. Sekda Kota Medan, Ir. Syaiful Bahri mengaku berterima kasih kepada Pemkab Situbondo karena telah menjadikan Medan sebagai media untuk belajar, meskipun pada prinsipnya kedua daerah saling bertukar infor-

masi dan pengalaman yang akan digunakan dalam pembangunan daerahnya masing-masing. Di awal sambutannya, Sekda memperkenalkan karakteristik Kota Medan sebagai Kota Masa Depan yang multikultural dimana Medan juga sebagai pintu gerbang perekonomian internasional di bagian barat Indonesia mengingat letak geografisnya yang strategis. Selain itu ia juga memperkenalkan potensi-potensi perekonomian daerah di Kota Medan. Dijelaskannya saat ini Kota Medan memiliki APBD sebesar Rp 5 T. Dengan APBD sebesar itu, tentunya pembangunan di Medan bisa berjalan mengimbangi persaingan global. "Besarnya PAD Kota Medan tidak terlepas dari pendekatan Pemko Medan kepada wajib pajak untuk peningkatan penerimaan daerahnya, sehingga dengan berbagai inovasinya,

PAD Kota Medan terus bertambah," tutur Sekda yang juga turut didampingi beberapa OPD Pemko Medan. Sementara untuk pengembangan UKM dan potensi pariwisata di Kota Medan, terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan promosi ke seluruh nusantara hingga ke mancanegara seperti Batik Medan dan beberapa produk unggulan lainnya. Ditambahkannya lagu, Pemko Medan kini tengah serius memperbaiki infratstruktur dasar kota, baik dari jalan, saluran drainase, kebersihan kota, taman kota hingga penataan reklame di Medan. Kunker tersebut ditutup dengan penyematan kain ulos serta plakat oleh Sekda Medan Syaiful Bahri kepada Wabup Situbondo, Yoyok Mulyadi sebagai ungkapan selamat datang di Kota Medan. (VIN)


10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 482 27 NOPEMBER - 3 DESEMBER 2017

Tewas Tertimpa Mobil HUMBAHAS - Mobil Daihatsu Hiline jenis pick up tanpa plat nomor dikemudikan Binkolis Nahampun terguling di Jalan Pertanian Bale Panjang tepatnya di Aek Hotings, Desa Baringin Natam, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), kemarin siang. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, Monang Sinaga (14), warga Desa Baringin Natam, Kecamatan Parlilitan, tewas setelah tertimpa mobil Hiline. Memang, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sempat dilarikan ke RSUD Dolok Sanggul. Namun, dalam perjalanan, putra pasangan Hulman Sinaga dan Polma Malau itu menghembuskan nafas terakhir. Sementara, empat rekan Monang mengalami luka-luka. Selanjutnya, dua rekan Binkolis yakni, Ewin Siringo dan Obet Siringo yang mengalami luka serius mendapatkan perawatan intensif di RSUD Dolok Sanggul. Informasi dihimpun wartawan, kejadian tersebut berawal saat Binkolis bersama tiga rekan kerjanya dalam perjalanan pulang selepas mengantar/melangsir material batu dari Bale Panjang, yang merupakan kegiatan proyek desa itu, yakni pengerasan jalan pertanian. Sementara, Monang bersama empat temannya yang memiliki lokasi perladangan di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) menumpang mobil tersebut untuk pulang. Naas, pada sebuah turunan tajam (TKP) tibatiba transmisi/porseneling mobil tersebut tibatiba ke posisi netral, hingga membuat mobil tersebut meluncur kencang . Binkolis tidak mampu mengendalikan mobilnya hingga terbalik. “Katanya, supir sudah melarang mereka (Monang dkk, red) agar tidak menumpang mengingat sulitnya medan jalan. Kondisi jalan membuat mobil langsir berjalan perlahan sehingga mereka dapat menaiki mobil itu,” kata warga setempat, Marbun di rumah duka. Dia menyebut, peristiwa itu sudah terjadi. Dia hanya berharap pihak keluarga korban yang meninggal diberi kekuatan dan ketabahan. Korban yang menderita luka didoakan cepat sembuh. “Sopirnya juga semoga cepat sembuh. Melihat kondisinya kemarin, dia sepertinya sangat ketakutan,” sebutnya. Sementara, Kapolsek Parlilitan AKP Bintang P Simanungkalit melalui Kanit Res Bripka Immanuel Depari saat ditemui, membenarkan kejadian tersebut. Kata Immanuel, pihaknya telah melakukan cek dan olah TKP, serta mengamankan barang bukti satu unit mobil Daihatsu Hiline-HRV bak terbuka (pick up). Kasus itu juga dikoordinasikan dengan pihak Unit Laka Satuan Lantas Polres Humbang Hasundutan. (AND)

Warga Pidie Temukan Senpi di Kebun SIGLI - Seorang warga Gampong Rheng Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie bernama Syamaun (45) sabtu sore pekan lalu menemukan satu pucuk senjata api jenis pistol revoluer. Senjata yang ditemukan itu diduga peninggalan masa konflik Aceh. Karena ketika ditemukan pistol berwarna hitam itu telah berkarat penemuan ini langsung dilaporkan kepada aparat Polres setempat oleh Syamaun guna intuk ditindak lanjuti asal muasal pemilik senpi tersebut. Senjata itu ditemukan dibawah pohon kayu di areal kebun milik Syamaun, yang berdekatan dengan kandang sapi,” kata Kapolres Pidie, AKBP Andy Nugraha SetiawanSiregar SIK, dari hasil penyelidikan polisi,senpi itu sebelumnya digunakan oleh Alamsyah (Almarhum) ketika masa konflik Aceh. Namun kemudian senjata tersebut disembunyikan didalam tanah dengan menggunakan bungkusan plastik. “Kondisi senjata ini telah berkarat dan selanjutnya kami amankan di Polres,” jelasnya.

BNNK Tes Urine Wali Kota dan Anggota DPRK Langsa LANGSA - Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Langsa Selasa Pekan lalu melakukan tes Urine Anggota DPRK Langsa digedung dewan setempat. Selain Anggota DPRK, BNNK juga melakukan tes Urine Wali Kota Langsa Usman Abdullah serta Sekretaris Dewan. Hanya satu orang Anggota Dewan yang tidak di tes urine karena sakit.Tes urine ini dalam rangka pencegahan untuk memberantas Narkoba khususnya dilembaga Wakil Rakyat. “Alhamdulillah setelah di tes urine semuanya negatif dari pemakaian narkoba,” demikian penjelasan Ketua DPRK langsa Burhansyah kepada wartawan

MADINA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) resmi menahan dua mantan Kadis Perikanan dan Kelautan (Kanla) Kabupaten Madina Tahun 2013 dan 2014 bernama, yakni Drs Zamaluddin dan Kobol Siregar SP. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madina, Arif Zahrulyani, SH, MH kepada wartawan, Kamis (23/11) melalui telepon seluler menjelaskan, penahanan itu dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan nomor print-01/N.2.28/Ft.1/ 11/2017 dan print-02/N.2.28/Ft.1/11/2017. Penahanan kedua mantan Kadis Kanla dilakukan setelah melakui proses pemeriksaan tim gabungan jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kejari Madina. "Secara resmi kedua mantan kadis Kanla Madina ini ditahan mulai hari ini, 23 November 2017. Untuk masa penahanan selama 20 hari sampai tanggal 12 Desember 2017 depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan," jelasnya. Arif menerangkan, berdasarkan penyidikan, keduanya disangka telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ketika bertindak selaku pengguna anggaran sekaligus penanggungjawab kegiatan proyek. Mereka diduga telah melakukan manipulasi dan mark up (penggelembungan harga) pada pengadaan alat tangkap dan pengadaan bibit ikan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2014 di dinas tersebut. "Temuan dugaan tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Medan. Perbuatan para tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 898.600.453-. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, penyerahan tahap dua dilakukan dan para tersangka didampingi Penasihat Hukum Rudi Sihite, SH," terangnya. Selanjutnya, sambung Arif, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketuai Mustafa Kamal, SH MH dengan anggota Henry Sipahutar, SH MH, dan Haikal, SH, telah siap untuk melimpahkan dan menyidangkan keduanya pada Pengadilan Tipikor Medan. Keduanya akan didakwa dengan sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang No 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 penjara. (JBL)

Berani Minta Tanggungjawab, Dibunuh

usai menjalani tes Urine di DPRK langsa. Sementara itu Wakil Ketua DPRK Langsa Faisal mengatakan tes urine ini juga untuk menbuktikan kepada publik bahwa DPRK Langsa bersih dari narkoba. Bahkan pihaknya mendorong pihak BNN dan kepolisian untuk terus melakukan pemberantasan narkoba hingga ke akarnya.

Kepala BNNK Langsa, AKBP Navry Yulenny SH MH, menyebutkan dari 24 anggota termasuk Wali Kota Langsa yang telah dilakukan cek urine dengan alat rapid test. “Hasil cek urine ini langsung kami umumkan dan hasilnya semua anggota dewan danWali Kota maupun Sekwan, bersih dari Narkoba,” Sebut AKBP Navry. (YAN)

MEDAN - Junaidi alias Gepeng (38) warga Jalan Denai, Kecamatan Medan Denai harus berurusan dengan polisi. Ia ditangkap karena membunuh seorang janda berinisial R alias Y (35) yang menuntut pertanggungjawaban karena telah menghamilinya. “Pelaku merupakan teman dekat (pacar) korban,” kata Kapolsek Percut Sei Tuan Kompol Pardamean Hutahean kepada wartawan, Kamis (23/11). Penangkapan terhadap pelaku berawal dari penyelidikan kasus tewasnya korban yang ditemukan gantung diri di Jalan Pasar III, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan. Berdasarkan penyelidikan,

petugas mendapati keterangan saksi yang menyatakan bahwa sebelum tewas korban sempat bertengkar dengan pelaku pada Senin, 21 November 2017 malam. Dari keterangan tersebut petugas lalu menangkap pelaku. ”Dari keterangan pelaku mereka bertengkar dan korban mengancam bunuh diri dengan mengikat kabel ke leher dan naik ke kursi,” ujarnya. Pelaku kemudian menolak tubuh korban sehingga kursi yang dipijak terjatuh dan korban pun tewas. “Setelah tewas pelaku kemudian menurunkan korban dengan cara memotong tali yang menjerat leher korban,” ungkapnya. (INT)

ALS Masuk Jurang, Tiga Penumpang Tewas MEDAN - Bus PT Antar Lintas Sumatera (ALS) bernomor polisi BK 7246 UA yang membawa 32 orang penumpang masuk jurang sedalam belasan meter di jalan lintas PadangsidimpuanSipirok KM 24-25 Desa Marisi, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (23/11) sekitar pukul 04.15 WIB. "Kecelakaan tunggal itu mengakibatkan tiga orang penumpang meninggal dunia," kata Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan kepada wartawan di Medan. Sebanyak 29 penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Sipirok untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan out of control (di luar kendali) itu mengakibatkan seorang penumpang meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), sedangkan dua korban lagi meninggal di rumah sakit. Sementara sopir Bus ALS nahas itu, Nanda Saputra (30), warga Kota Nopan, Mandailing Natal, melarikan diri setelah kecelakaan itu. "Sopir bus itu masih dalam pengejaran. Sedangkan identitas ketiga korban masih dalam

pendataan petugas di lapangan," jelas Nainggolan. Nainggolan mengatakan, bus itu awalnya datang dari arah Pasar Sipirok menuju Padangsidimpuan. Di TKP, kondisi jalan menikung ke kanan. Diduga saat itu sopir bus mengantuk sehingga tidak mampu mengendalikan laju busnya. Bus itu kemudian melaju oleng dan masuk ke jurang di sebelah kiri jalan arah Padangsidimpuan. "Peristiwa itu juga mengakibatkan empat penumpang lain-

nya luka berat, 25 luka ringan. Kerugian materi ditaksir mencapai seratus juta rupiah," sebut Nainggolan. Dari informasi yang disampaikan pihak Polres Tapsel, 3 penumpang yang meninggal yakni Taufik (57) warga Jalan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor serta Ahmad Khumar (24) dan Bisma Sari Siregar (70), keduanya warga Mandailing Natal. Kasat Lantas Polres Tapsel AKP Muri Yasnal melalui Kanit Laka Iptu Endang mengatakan,

kecelakaan tersebut murni kecelakaan tunggal. Di mana sopir bus diduga mengantuk saat melintasi kawasan tersebut. Hingga saat ini, para korban kecelakaan yang mengalami luka berat dan ringan masih mendapat perawatan di RSUD Sipirok. Sementara itu PT Jasa Raharja bergerak cepat untuk memberikan santunan kepada para korban kecelakaan Bus ALS di Sipirok yang menewaskan tiga orang.

"Kecelakaan itu sudah ditanggungjawabi Jasa Raharja," ujar Kepala Cabang PT Jasa Raharja Cabang Sumut Ifriyantono di Medan, Kamis. Ifriyantono melalui Kabag Klaim Nasjwin menjelaskan, saat mendapat informasi ada kecelakaan, tim Jasa Raharja Padangsidempuan proaktif mendatangi para korban di RSUD Sipirok dan RSU Metta Medika Padangsidimpuan. "Tim langsung ke rumah sakit untuk memberikan jaminan biaya perawatan bagi masingmasing korban," katanya. Korban luka-luka mendapat dana santunan maksimal Rp20 juta per orang sehingga para korban tidak perlu mengeluarkan dana lagi. Adapun terhadap korban meninggal dunia, Jasa Raharja segera memberikan santunan sejumlah Rp50 juta kepada setiap ahli waris korban. "Besaran santunan itu berdasarkan amanat UU 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Menteri Keuangan 15/PMK.010/ 2017," ujarnya. "Santunan bagi ahli waris korban dilakukan dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BRI," katanya. (DA)

Sambut Kedatangan Presiden

(YAN)

Dua Kadis Madina Ditahan

SUMUT/ACEH

Jaga Pos Pam, Anggota Dilarang Ajukan Ijin MEDAN - Polsek Medan Kota menyiapkan lima pos pengamanan (pos pam) terpadu guna terciptanya keamanan dan ketertiban saat Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Medan. Pos ini nantinya bakal dijaga personel Polsek Medan Kota, Polrestabes Medan dan di bawah kendali operasi (BKO) Babinsa serta anggota kecamatan. "Bapak presiden adalah lambang negara yang harus dijaga selama berada di Medan. Apalagi, acara ini merupakan kebanggaan bagi warga Sumut. Bagi seluruh personel harus melaksanakan tugas secara profesional dengan menempati pos-pos yang telah ada," ujar Kapolsek Medan Kota, Kompol Martuasah H Tobing dalam arahanya saat apel pengecekan dan ke-siapan personel, Kamis (23/11). Ditegaskannya, selama proses pengamanan tersebut, anggota tidak dibenarkan mengajukan ijin permisi/cuti kecuali umroh. Kegiatan rutinitas tetap dilaksanakan seperti biasa seperti antisipasi 3C dan penjagaan tahanan. Sebanyak 6.500 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan kunjungan Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana Jokowi pada puncak acara resepsi pernikahan Bobby-Kahiyang di Kota Medan, Minggu (26/11), Untuk memastikan kesia-

pan seluruh personel pengamanan VVIP di puncak acara Ngunduh Mantu Jokowi ini, Pangdam I/BB Meyjen TNI Cucu Somantri dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Kodam I/BB, Rabu (22/11). Pasukan TNI dan Polri yang terlibat pengamanan VVIP kali ini dilengkapi dengan senjata laras panjang maupun laras pendek. Cucu Somantri mengatakan, personel pengamanan VVIP akan ditempatkan di lokasi yang menjadi sasaran kunjungan serta sepanjang rute yang dilalui maupun rute cadangan serta rute pengganti. Pangdam berpesan, personel yang terlibat harus

meningkatkan koordinasi dan kerja sama serta selalu mengantisipasi setiap perkembangan situasi di lapangan dan segala usaha dari pihak yang ingin mengganggu pelaksanaan kegiatan Presiden dan rombongan. Turut hadir dalam kegiatan itu Pangkosek Hanudnas III Marsma TNI Tri Wibowo Budi Santoso, Kabinda Sumut Brigjen TNI Ruruh A Setyawibawa, Kasdam I/BB, dan sejumlah unsur FKPD lainnya. Rekayasa Lalu Lintas Sementara, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut mengimbau masyarakat agar tidak melintasi sejumlah ruas jalan tertentu pada saat puncak acara Ngunduh Mantu Presiden Jokowi, Minggu (26/11).

Diantaranya, pengendara maupun pengemudi agar tidak melintasi Jalan Ring Road/ Gagak Hitam yang menjadi rute kirab budaya pernikahan Bobby-Kahiyang. "Ditlantas Polda Sumut telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas pada acara kirab budaya yang dilaksanakan 26 November. Nantinya, akan ada pengalihan arus lalu lintas di Jalan Ring Road," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso. Mantan Kabid Humas Polda Sumut tersebut menuturkan, pawai atau kirab budaya akan menggunakan kereta kencana yang didatangkan langsung dari Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah.

Nantinya, rombongan berangkat dari MICC Jalan Ring Road menuju lokasi pesta tepatnya di kediaman orangtua Bobby, komplek Bukit Hijau Regency, Taman Setia Budi Indah. "Pengalihan arus kendaraan yang datang dari Jalan Gatot Subroto diarahkan ke Jalan Merak, Jalan Sunggal hingga memasuki Jalan Setia Budi," sebut Heru. Heru menyebutkan, pengalihan arus lalu lintas bertujuan menghindari kemacetan arus lalu lintas khususnya di Jalan Ring Road. Rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di kawasan Bukit Hijau Regency. "Pada puncak acara pada Minggu (26/11) mendatang, khusus arus lalin di kompleks Taman Setia Budi Indah yang biasa digunakan dua arah, demi kelancaran arus lalu lintas dijadikan satu arah," tuturnya. Guna mengantisipasi halhal yang dapat mengganggu jalannya acara Ngunduh Mantu Jokowi, Ditlantas Polda Sumut telah menyiagakan personel baik dari Satlantas Polrestabes Medan maupun polsek jajaran di sepanjang Jalan Ring Road. "Semua persiapan jelang hari H resepsi ngunduh mantu telah rampung. Berbagai rencana antisipasi telah dikoordinasikan. Semoga acara dapat berjalan aman dan lancar," pungkas Heru. (DA)


11

KPK POS E D I S I 482 27 NOPEMBER - 3 DESEMBER 2017

KRIMINAL

Pewaris Raja Jeumpa Meninggal Dunia BIREUEN - Innalillahiwainnailaihi raji’un, telah berpulang ke rahmatullah salah seorang hamba Allah Teuku Iskandar Muda bin Teuku Ismail, pewaris keturunan Raja Jeumpa, Rabu (22/11) malam akibat kecelakaan di Jalan Raya Medan-Banda Aceh, kawasan Trieng Gadeng. Ketika itu, Teuku Iskandar datang dari Bireuen menuju ke rumah alm orangtuanya di Ulee Gle Pidie Jaya. Teuku Iskandar Muda bin Teuku Ismail, warga Cotlagasawa Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen meninggalkan istri keduanya, Dra Roslaini, pegawai Bappeda Setdakab Bireuen serta seorang putera pewaris dari istri pertamanya warga Negara Malaysia yang bernama T Ali Mugayatsyah, lahir 1995 di Syah Alam Johor Malaysia yang sekarang tinggal di Malaysia. Menurut informasi dari Bakhtiar Ryan, Teuku Iskandar Muda dikebumikan Kamis

(23/11) pagi pukul 10.00 WIB di kediaman Ibundanya di Gampoeng (Desa) Peulakan Tunong, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Sementara informasi dari Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen Drs Jailani MM, pewaris Raja Jeumpa itu bermaksud pulang ke Peulakan Bandar Baru Pidie untuk berziarah ke makam ibundanya di sana. Disebutkan, almarhum mengalami kecelakaan dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh di kawasan Trieng Gadeng dan atas bantuan masyarakat dievakuasi ke Puskesmas terdekat dan setelah di rawat beberapa saat ternyata Allah berkehendak lain dan T Iskandar Muda meninggal dunia. Jenazah almarhum dikebumikan, Kamis (23/11) di Gampong Peulakan Tunong, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. (HERA)

Anggota Kodim Aceh Utara Wajib Tes Narkoba

SUMUT/ACEH

Dua Kaki Bandar Sabu Ditembak SERDANG BEDAGAI seorang bandar sabu yang dikenal licin, Ambri Misman Tarigan (26), terpaksa diberi tindakan tegas terukur (ditembak, red) di kedua kakinya oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai (Sergai), Rabu (23/11) malam. Sebab, warga Jalan Tanggul Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Sergai tersebut berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan ketika disergap di kediamannya. Penangkapan itu bermula dari penyamaran anggota kepolisian sebagai calon pembeli. Transaksi disepakati tersangka di kediamannya. Namun, tersangka melakukan perlawanan. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti berupa,

satu dompet berisi dua plastik klip besar transparan diduga kuat narkotika sabu berat brutto 20,30 gram, satu timbangan elektrik, puluhan plastik klip kosong, satu pipet plastik, uang tunai senilai Rp 235 ribu dan dua telepon seluler. Kasat Resnarkoba Polres Sergai, AKP Ras Maju Tarigan mengatakan, selama ini tersangka terkenal licin, karena selalu berpindah-pindah tempat. Tersangka mengaku sudah dua tahun melakoni binis haramnya. Informasi awal diperoleh, tersangka sering melakukan transaksi sabu di sebuah rumah Dusun II Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan. Petugas segera melakukan penyelidikan hingga berhasil melumpuhkan tersangka. Ketika ditangkap, tersangka tengah mengemasi sabu di ruang tamu rumahnya. “Tersangka dan barang bukti telah diboyong ke komando guna proses penyidikan dan pengembangan selanjutnya,” tandas Tarigan. (RYAD)

Kakek Cabuli Anak 8 Tahun Ditangkap

LHOKSEUMAWE - Komandan Kodim 0103/Aceh Utara Letkol Kav Fadjar Wahyudi Broto menegaskan untuk menjadi anggota organik di jajarannya wajib melakukan tes bebas narkoba. "Upaya ini sebagai bentuk pengamanan internal satuan untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan prajurit, khususnya terhadap anggota baru yang nantinya akan menduduki jabatan Babinsa," katanya di Lhokseumawe, Kamis (23/11). Apabila prajurit TNI, khususnya para Babinsa telah bersih dari narkoba, maka diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Dikatana, tugas Babinsa kedepan semakin berat karena berhadapan dengan masyarakat yang mempunyai latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. "Setiap tindakan dan perbuatan seorang Babinsa akan selalu dapat dicontoh dan

dijadikan suri tauladan oleh masyarakat, maka Babinsa harus benar-benar besih dari narkoba," tegasnya. Lebih lanjut dikatakan, upaya satuan Kodim 0103/ Aceh Utara untuk melakukan upaya pencegahan di antaranya dengan melakukan sosialiasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan pengecekan urine setiap tiga bulan sekali. Bahkan, Dandim menegaskan akan memecat prajuritnya apabila terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat obatan terlarang. Sanksi pelanggaran terhadap narkoba bagi prajurit TNI cukup berat. Selain dipenjara juga harus dipecat dengan tidak hormat. Oleh karena itu, prajurit mesti berhitung untung ruginya, sehingga jangan mainmain dengan narkoba, tegasnya. (ADS)

Polisi Ringkus Dua Pencuri Televisi SIGLI - Polisi Sektor (Polsek) Kota Sigli berhasil menangkap pelaku pencurian telivisi (TV). Pelaku berinisial AK (27) warga Kota Sigli, Kabupaten Pidie kini ditahan di tahanan polisi bersama barang bukti dari aksi kejahatannya. Penangkapan pelaku, merupakan hasil laporan masyarakat ke Polsek Kota Sigli. Dari hasil laporan tersebut, pelaku ditangkap Rabu (22/11) malam sekitar pukul 22.30 WIB. "Kita menangkap pelaku berdasarkan laporan korban bernama Dedi Saputra (36) wiraswasta, warga Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli. Korban kehilangan satu unit TV merek Samsung pada 15 Oktober lalu,” sebut Kapolsek Kota Sigli, AKP Hefi Bachri melalui Kanit Reskrim Aiptu Fachrurrazi seperti dikutip Humas Polres Pidie, Bripka Nazarianto, Kamis kemarin. Disebutkan, AK menjual barang hasil curiannya tersebut ke salah seorang warga Gampong Kramat Luar Kecamatan Kota Sigli bernama Rina (25) Ibu Rumah Tangga seharga Rp1.000. 000. Fachrurrazi menambahkan, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 ke 3e KUHP dengan ancaman penjara di atas lima tahun. AK beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Kota Sigli guna penyelidikan lebih lanjut. Curi Barang Bekas Sementara itu, karena

mencuri barang bekas di tempat usaha Nasrullah (40) di kawasan Desa Tibang, Kecamatan Pidie, akhirnya RH (19) harus mendekam di tahanan Mapolsek Pidie. Kapolsek Pidie Iptu Chairil Ansar SSos mengatakan, bermula dari laporan pemilik usaha barang bekas yang juga anggota polisi yang melaporkan melalui HP bahwa ada pencuri di tempat usahanya. Setelah menerima laporan tersebut, tim Kanitserse Polsek Pidie bersama pelapor menuju ke lokasi gudang penimbunan barang bekas di Desa Tibang. Setiba di lokasi, pelaku sudah mengumpulkan barang bekas yang dipilihnya yang dinilai mudah dibawa serta harganya lumayan untuk diperjualkanbelikan kembali. Menerima dirinya kepergok dengan pihak berwajib, pelaku hanya pasrah ketika dirinya diborgol polisi. Polisi pun menggiring pelaku bersama barang bukti ke Mapolsek Pidie untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Menurut keterangan pelaku pada penyidik, dia datang ke gudang milik Nasrullah, Selasa (22/11) sekitar pukul 03.00 WIB, dengan sepeda motor RX King yang disembunyikan di semak-semak dekat dengan Toko Penjual Pupuk, atau tidak jauh dari lokasi gudang milik anggota polisi itu. (DHIAN)

SIGLI - Seorang kakek berinisial Teuku MD (60), warga Desa Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, ditangkap personel Polsek Geumpang, Kabupaten Pidie, karena diduga mencabuli anak berusia delapan tahun. Kini, MD ditahan di Mapolres Pidie. Kapolres Pidie, AKBP Andy Nugraha Setiawan Siregar melalui Kasat Reskrim, AKP Mahliadi ST MM kepada wartawan, Rabu (22/ 11) membenarkan peristiwa penahanan seorang pria yang diduga telah berbuat tidak senonoh pada anak perempuan yang masih di bawah umur.

Jelasnya, sebut Mahliadi, lelaki tua tersebut ditangkap polisi setelah menerima pengaduan dari orangtua korban yang melaporkan anaknya, sebut saja Mawar (8) bukan nama sebenarnya diduga dicabuli Teuku MD. Kasat Reskrim, Mahliadi menambahkan, Teuku MD diduga telah melakukan pencabulan terhadap Mawar. Bahkan, berdasarkan pengaduan orangtua Mawar, untuk memuluskan niat bejatnya, Teuku MD memberikan uang tunai sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada anaknya. Dugaan pencabulan itu dilaku-

kan terlapor Teuku MD di dalam kamar rumahnya. Pelaku mengancam Mawar jika memberitahukan kepada orangtuanya apa yang telah dialami Mawar bersama Teuku MD. ”Awalnya Mawar tidak mau menceritakan apa yang dialaminya, karena masih trauma dan ketakutan dengan perbuatan pelaku. Tapi, akhirnya Mawar buka mulut kepada orangtuanya dan menceritakan apa yang terjadi padanya,” kata Mahliadi. Orang tua Mawar, lanjut Kasat Reskrim, sangat marah mendengar pengakuan gadis cilik itu. Kemudian orang tua Mawar melaporkan

Teuku MD ke Polsek Geumpang dengan nomor laporan polisi: LP / 04/XI/2017 /Res Pidie/Aceh/Sek Geumpang, tanggal 20 November 2017. ”Akhirnya kita berhasil menangkap Teuku MD di rumahnya tanpa perlawanan,” tambahnya. Menurut keterangan yang di himpun polisi, Teuku MD telah berkeluarga. “Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Teuku MD harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pidie guna penyelidikan lebih lanjut,” sebut mantan Panit 1 Unit 1 Subdit 1 Dirreskrimsus Polda Aceh itu. (DHIAN)

Pelayanan Jamkesda RSUD DS Dituding Bobrok DELI SERDANG - Forum Jurnalis Deli Serdang (FJD), bersama LSM Strategi dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Deli Serdang, Kamis (23/11) melakukan aksi demo ke RSUD Deli Serdang. Demo dilakukan karena salah seorang anggota FJD yakni Gunawan Putra (wartawan TV One) ditolak berobat di RSUD Deli Serdang dengan alasan tidak ada kamar. Ketua FJD, Bobby Lusaka Purba mengatakan, aksi menuntut agar aparat penegak hukum memeriksa pihak RSUD Deli Serdang atas penggunaan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesda), copot Direktur RSUD Deli Serdang serta tingkatkan pelayanan RSUD Deli Serdang yang sekarang ini sangat bobrok. Mereka melakukan aksi ini dikarenakan ada anggota kita yakni Gunawan Putra yang saat itu sedang sakit. Kemudian mendatangi RSUD Deli Serdang untuk berobat tetapi ditolak dengan alasan tidak ada kamar dan kami juga menuntut agar aparat penegak hukum memeriksa penggunaan dana Jamkesda RSUD Deli Serdang dan copot Direktur RSUD Deli Serdang yang tak becus mengurus rumah sakit. "Kami meminta agar pelayanan RSUD Deli Serdang yang sekarang bobrok untuk segera diubah menjadi lebih baik lagi,"jelas Bobby.

Demo dilakukan ke kantor Bupati Deli Serdang, namun pihak bupati tidak menerima pendemo dan ketua FJD sangat kecewa dan mengatakan, akan melaporkan permasalahan penggunaan Jamkesda 2016 ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang. "Kami dari FJD dan LSM Strategi serta LPA sangat kecewa dengan penerimaan pihak Pemkab Deli Serdang yang tidak menerima. Kami akan melaporkan masalah penggunaan Jamkesda Deli Serdang 2016 ke pihak Kejari Lubuk Pakam," ujar Bobby. Aksi dilanjutkan ke kantor

DPRD Deli Serdang dan diterima wakil ketua DPRD Deli Serdang, Apoan Simanungkalit dan kemudian memanggil Direktur RSUD Deli Serdang, dr Hanif SPKj bersama pelaksana Kepala Dinas Kesehatan, dr Ade Krista. Dalam pertemuan itu terungkap, pelayanan dan penggunaan Jamkesda di RSUD tidak becus dan Apoan Simanungkalit mengatakan sangat terkejut dengan adanya penggunaan dana Jamkesda tidak sesuai serta adanya pasien yang harus membayar saat berobat ke RSUD Deli Serdang. "Saya sangat terkejut saat men-

dengar penggunaan dana Jamkesda di RSUD Deli Serdang, karena saat pengesahan Jamkesda. Saya adalah ketua Badan Anggarannya dan setahu saya dana tersebut telah disahkan sebesar Rp33 miliar lebih dan saat ini hanya Rp11 miliar yang digunakan sisanya kemana," ujar Apoan heran. Apoan juga mengatakan, kalau ada pasien rumah sakit RSUD Deli Serdang yang harus membayar saat datang ke RSUD Deli Serdang." Ada pasien RSUD Deli Serdang bernama Muhamad Rizky, warga Kecamatan Galang yang datang sebagai pasien ke RSUD Deli Serdang, terpaksa harus membayar saat akan berobat ke RDUD Deli Serdang. Hal ini sangat mengherankan, kenapa harus membayar karena hal tersebut sudah ditanggung di Jamkesda karena Muhamad Rizky ini pemegang kartu Jamkesda," jelas Apoan. Pihak RSUD Deli Serdang dan Dinas Kesehatan gelagapan saat ditanyai masalah Jamkesda dan Dirut RSUD Deli Serdang hanya meminta maaf terkait pelayanan rumah sakit yang dipimpinnya itu. "Saya minta maaf kepada saudara Gunawan atas kejadian yang menimpanya dan ke depan kami akan melakukan pelayanan terbaik," jelas Hanif. (BOB)

Ribuan Jerat Hewan Diamankan MEDAN - Ribuan jerat hewan berhasil diamankan dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang dinilai bagian dari upaya para pemburu untuk menangkap hewanhewan dilindungi dari kawasan tersebut. "Dalam kurun beberapa tahun terakhir berhasil diamankan sedikitnya 4.500 jerat di Kawasan Leuser," kata Staf Forum Konservasi Leuser, Ibnu di Medan, Rabu kemarin. Motif kejahatan terhadap satwa liar dilindungi semakin beragam, mulai dari penggunaan alat jerat sampai senjata api, jejaring perburuan satwa seperti Harimau, Gajah dan Orangutan inipun dikenal licin dan rapi. Sebagai lembaga konservasi hutan yang fokus

pada monitoring hutan dan satwa liar, Forum Konservasi Leuser memamerkan sejumlah jerat satwa berbagai jenis yang selama ini digunakan oleh para pemburu di ajang Expo Konservasi Hutan Tropis Sumatera -

TFCA Sumatera di Lapangan Merdeka Medan. "Tujuannya agar masyarakat bisa melihat langsung jenisjenis alat yang digunakan oleh para pemburu satwa dilindungi. Hal ini dilarang dan ketika

melihat masyarakat dapat mengabarkan kepada pihak terkait," ujar Ibnu. Jerat satwa yang didominasi sling baja itu merupakan hasil temuan tim monitoring Forum Konservasi Leuser di kawasan lesuer bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. "Ancaman terhadap kawasan masih tinggi, sejak tahun 2014 sampai 2017 ada sekitar 4500an jerat yang diamankan tim dan pihak berwenang di kawasan ekosistem Leuser," katanya. Ia berharap melalui Expo Konservasi Hutan Tropis Sumatera - TFCA Sumatera itu, terbuka informasi yang luas bahwa kekayaan hutan dan satwa-satwa kharismatik harus terus dilestarikan. (INT)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 482 27 NOPEMBER - 3 DESEMBER 2017

Ronda Malam dan Berbagai Aktivitasnya KEGIATAN ronda malam itu terdiri dari beberapa orang warga di lingkungan tersebut menurut jadwal yang telah ditentukan, karena terdiri dari beberapa orang itu lah maka berbagai keseruan itu ada. palagi jika sebelumnya pada siang hari kita tidak bisa bertemu dengan mereka, maka lewat kegiatan ronda malam inilah kita bisa bertemu dengan tetangga, saling bercengkrama dalam suasana yang penuh dengan keakraban. Bisa dikatakan kegiatan ronda malam ini adalah salah satu kegiatan yang semakin mempererat tali silaturrahim dengan tetangga. Apalagi ada persamaan nasib dan juga tujuan keluar malam itu adalah sama-sama untuk meronda, dan itu akan semakin membuat suasana semakin menyenangkan dan bukan tidak mungkin warga lain yang bukan jadwalnya juga ikut nimbrung dan akan lebih menghangatkan

A

suasana meski hanya sebentar saja. Sebuah kegiatan yang positif karena selain untuk menjaga ketertiban serta kemanan juga bisa menjadi sarana mempererat tali hubungan dalam bertetangga dan bermasyarakat. Kegiatan ronda malam itu memang dilakukan oleh warga pria, namun warga perempuan juga akan ikut berperan serta lewat spesialisasinya yakni menyajikan makan dan minuman, biasanya akan ada jadwal juga yang dibuat supaya lebih teratur dan semua keluarga akan ikut berpartisipasi dalam menyediakan makan dan minuman. Ronda Malam itu identik dengan begadang, jadi sudah barang tentu yang namanya kopi dan th itu selalu tersedia, belum lagi kudapan sebagai teman minumnya. Itu baru makanan dan minuman dari sumber yang terjadwal, terkadang ada saja sumber lain yang juga ikut keluar, dan salah satu aturan tidak tertulis yang biasanya ada jika ada kegiatan ronda malam ini adalah mereka yang melakukan tugas bebas mengambil makanan yang bisa diambil disekitar tempat tinggal, misalnya jika ada ubi maka ubi itu bisa dicabut. Jika ada buah mangga atau buahbuahan yang lain sedang berbuah, maka itu juga bisa diambil, tentu saja

Pentingnya Poskamling Bagi Warga POSKAMLING merupakan istilah dari pos keamanan lingkungan. Bila kita perhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan sangat penting adanya. Untuk mewujudkannya lingkungan yang aman dan nyaman maka perlu dibangun kembali pos sistem keamanan lingkungan atau Poskamling dan pos jaga di sejumlah wilayah. Kegiatan tambahan yang efektif dilakukan selain melaksanakan keamanan adalah jimpitan. Kegiatan ini cukup menarik untuk dicontoh di wilayah-wilayah. Nominal jimpitan biasanya Rp 500 setiap kepala keluarga/- hari. Koin itu ditaruh di wadah yang sudah disiapkan sendiri oleh pemilik rumah. Posisinya biasanya di pintu depan rumah. Dalam satu bulan bila dikumpulkan hasilnya cukup lumayan. Hasil dari uang jimpitan yang diambil setiap hari bisa memberikan konstribusi dana sosial kepada warga yang mengalami musibah. Disamping itu juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih produktif. Misalnya untuk operasional kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI, halal bihalal, maupun acara sosial lainnya, semua itu bisa diambilkan dari uang jimpitan. Peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan wilayah sangat penting. Tujuan diadakannya poskamling itu sendiri adalah untuk menjaga keamanan. Aparat tanpa didukung peran serta masyarakat juga hasilnya tidak akan bisa maksimal. Dengan peran serta warga maka akan lebih mudah menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman. Meskipun terlihat sederhana poskamling keberadaannya sangat penting. Melalui pengadaan poskamling keamanan lingkungan perumahan akan lebih terjaga dari tindakan kejahatan. Sistem keamanan lingkungan pada lingkungan perumahan perlu untuk diberdayakan. Hal ini bisa dilakukan melalui penjadwalan untuk menjaga lingkungan perumahan mereka. Sejalan dengan itu saya sangat mengapresiasi kegatan lomba poskamling seperti di Kabupaten Kendal. Tim yang melakukan penilaian lomba dari TNI, Polri, kesbangpol, dan Satpol PP akan memberikan penilaiannya meliputi kondisi pos dan perlengkapan yang tersedia. (INT)

SISKAMLING - Warga masyarakat sedang melakukan kegiatan siskamling. keesokan harinya harus ada pemberitahuan kepada si pemilik dan si pemilik biasanya sudah maklum dengan tersebut. Salah satu kebiasaan wajib yang dilakukan oleh para peronda ketika melakukan kegiatan ini adalah membuat api unggun dengan atau tanpa ada bahan yang ikut dibakar, tidak ada bahan yang dibakar saja sudah menyenangkan, apalagi ada bahan yang bisa dibakar (misalnya jagung, ubi atau ayam). Selain untuk menghangatkan suasana dan mengusir nyamuk nakal, membuat api

adalah sebuah pertanda bahwa disitu sedang ada orang. Sambil berdiam diri di pos ronda akan ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya bermain gitar (tapi sebaiknya kegiatan ini tidak dilakukan karena akan mengganggu orang tidur), main karambol, main kartu remi atau domino, main catur atau sekedar ngobrol dan berbincang saja sudah cukup. Berbagai Kegiatan ini tentu saja dilakukan supaya rasa kantuk tidak datang dan bisa terjaga sampai pagi, jangan sampai kegiatan ronda justru

menjadi ajang pindah tidur, bisa bahaya jika sewaktu-waktu ada kejadian luar biasa yang ada. Kegiatan ronda malam ini tidak hanya dilakukan dengan berdiam diri di pos ronda yang ada, namun kegiatan ini intinya adalah melakukan patroli secara berkala ke wilayah komplek tersebut. Misalnya satu jam sekali secara bergiliran atau bersama-sama namun ke tempat yang berbeda, kegiatan keliling komplek ini tentu saja bukan sekedar berjalan berkeliling saja.Namun harus memeriksa juga setiap rumah dan berbagai tempat secara seksama, jika ada pintu gerbang yang belum tertutup maka harus ditutup, dan lain sebagainya. Selain berkeliling memeriksa keadaan sekitar komplek, ada semacam kegiatan rutin tidak tertulis yang sering dilakukan oleh warga yang melakukan ronda malam, kegiatan itu adalah memukul sesuatu jika ada pergantian jam, misalnya saja yang sering dipukul adalah kentongan atau tiang listrik/ telepon yang terbuat dari besi, jumlah pukulan menyesuaikan dengan jam waktu itu, misalnya ketika jam 1 maka kentongan atau tiang akan dipukul 1 kali, begitu seterusnya jika ada pergantian jam. Selain sebagai penanda waktu, bunyi

pukulan tersebut juga sebagai penanda bahwa ada orang sedang meronda. Namanya kegiatan ngumpul pasti selalu ada yang namanya iseng atau kenakalan yang diperbuat, bentuk keisengan itu ada bermacam-macam, yang paling sering adalah mengerjai teman yang tertidur di pos ronda, menakuti teman yang dianggap penakut dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk kenakan itu biasanya adalah berbuat curang dengan meninggalkan kegiatan ronda sebelum waktunya, selalu saja adala alasan yang dibuat supaya bisa pulang lebih dulu. Misalnya saja dengan alasan lupa mengonci pintu, pengen buang air besar atau alasan lain yang dibuat-buat supaya bisa pulang ke rumahnya. Jika sudah pulang maka teman yang berbuat curang itu tidak akan kembali lagi, dan keesokan harinya ketika bertemu selalu ada alasan yang dikemukakan. Berbagai bentuk keisengan serta kenakalan ini sudah barang tentu akan selalu diingat oleh teman-teman yang lain sehingga jika alasan itu dibuat pada kesempatan yang lain maka semua pasti akan kompak meledek, adaada saja yang membuat suasana makin seru dan beragam. (BBS)

Menyimak Pos Ronda dan Konsep Satir di Indonesia KETIKA pintasan halaman Pos Ronda muncul di linimasa, saya tidak pernah menganggapnya serius. Apakah memang benar ada yang mengkonsumsi berita seperti itu? Rupanya banyak yang salah langkah dan menanggapinya dengan serius. Apakah konsep satir begitu susah diterima di Indonesia? Ketika kebijakan mengenai himbauan berhemat untuk pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh Menpan, semua orang terhenyak. Berita ini makin simpang siur ketika banyak orang yang membagikan tautan berita dengan judul ” Hemat Air, MenPAN-RB Diminta Hanya Perbolehkan PNS Mandi Seminggu Sekali” (tayang 5 Desember 2014)[1], ramailah seluruh jagad facebook dengan beraneka rupa komentar. Belum lagi ketika salah satu situs partai yang terkenal dengan berita ajaibnya,

memuat berita yang sama dengan konteks yang berbeda. Anehnya semua orang lantas percaya. Seringnya orang-orang hanya melihat sepintas judul berita tanpa membacanya dengan lengkap, apalagi sampai bagian akhir dengan tulisan, Tapi apa sebenarnya makna satir itu? Menurut KBBI satir adalah gaya bahasa yg dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang; 2 sindiran atau ejekan. Jadi dibutuhkan logika lebih untuk mencerna jenis tulisan seperti ini. Satu hal yang menarik adalah hubungan antara jurnalisme dan satir sudah berlangsung sejak lama. Bahkan Molly Ivins, seorang kolumnis dari Texas berkata, Andrew Chadwick dalam buku The Hybrid Media System: Politics and Power menyebutkan sistem media yang terkoneksi

satu sama lain terbangun dari konsep logika media baru dan lama. Dimana logika ini didefinisikan sebagai teknologi, genre, norma, bentuk organisasi yang akhirnya berhubungan dengan konteks media dan politik. Melalui tagline ”Indonesia’s Political Infotainment”, maka bisa dipastikan materi di Pos Ronda berkaitan dengan suasana politik di Indonesia. Ada banyak genre dan norma yang didobrak oleh Pos Ronda dan tidak seperti acuan media massa pada umumnya. Banyak sindiran yang dilontarkan oleh Pos Ronda yang bisa membuat kita tersenyum atau melihat sudut pandang lain ketika menilai satu berita. Polemik posisi Budi Gunawan misalnya diumpamakan sebagai cerita transfer pemain di lapangan hijau[3], atau tentang kebijakan hukuman mati yang membuat beberapa duta besar menarik

delegasinya di Indonesia. Beberapa media asing membuat gaya satir sebagai sarana untuk menyindir kebijakan pemerintah atau berbagai isu sosial yang terjadi. Tokoh yang paling terkenal tentu saja Jon Stuart dengan The Daily Show, sedangkan di Mesir tesebutlah Bassem Youssef membuat komentar politik mengenai proses revolusi Mesir, serta majalah El Gran Wyoming di Spanyol yang memuat berbagai berita yang tidak ditampilkan oleh media massa yang dikuasai oleh segelintir orang. Bisa dikatakan beberapa media tersebut berhasil untuk bersuara lantang dan menyindir beberapa kebijakan pemerintah. Apa Pos Ronda berhasil mengusung misi yang sama? Belum ada data yang pasti. Pintasan halaman Pos Ronda biasanya muncul ketika berkaitan dengan calon presiden, atau kebijakan

Sering Ditongkrongi Pemuda Mabuk

Maria Hindari Lewat Pos Kamling KEBERADAAN pos keamanan lingkungan (kamling) di masing-masing lingkungan dimaksudkan sebagai tempat berkumpul warga yang bertugas menjaga lingkungan atau ronda malam. Namun, kini pos kamling bahkan menjadi tempat merencanakan kriminalitas. Seperti pos kamling di pertigaan lorong Radio Len di Kelurahan Sario Lingkungan 1, Manado, yang justru menjadi sumber kerawanan. Tempat itu jadi tempat nongkrong anak muda, serta di waktu-waktu tertentu

jadi tempat pesta miras. Hasil pantauan, pos kamling tersebut bertingkat dua, dengan bagian bawah lebih besar, berisikan beberapa kursi serta dua meja. Pada bagian atas terdapat pagar, serta sebuah ruang kecil yang hanya bisa memuat dua orang. Keseluruhan bangunan bercat putih, agak kusam, pada beberapa bagian sudah terkelupas. Di belakang pos kamling terdapat pohon besar yang daunnya sering jatuh ke pos menyebabkan sekitar tempat itu penuh

sampah. Dalam ruangan sama joroknya. Berserakan bungkus rokok, puntung rokok, botol air mineral yang tak jarang masih berisi cap tikus. Maria, warga setempat, mengaku, sering khawatir saat pos kamling itu ditongkrongi anakanak muda pada waktu malam. Ia sering ambil jalan memutar untuk menghindari bahaya. "Agak jauh memang namun lebih aman," bebernya. Ia menilai, pos kamling jadi sarang kriminal karena lama tak digunakan. "Agak miris karena

biaya pembangunannya pasti sangat mahal, bangunannya terbuat dari beton," kata dia. Rio, warga yang indekos di sana mengatakan, sudah dua tahun berada di sana tak sekalipun ia melihat aktivitas penjagaan di pos kamling tersebut. Di malam-malam tertentu, aku tempat itu bisa sangat ramai oleh para pemuda yang nongkrong. Bisa pula sangat sepi jika tak ditongkrongi para pemuda. Pos kamling tersebut tak memiliki lampu, begitupun di sekelilingnya. (TRB)

negara yang lain. Konsep satir di Indonesia juga rasanya masih belum terlalu familiar. Apakah karena konteks budaya kita yang terlalu sopan? Faktor lain yang juga menarik diperhatikan adalah salah satu jenis berita satir adalah yang berupa ”fake news” yang mengandung unsur komedi. Biasanya berita ini yang paling bias dan bisa berujung kemana-mana. Menurut situs Banalitas(5), konsep satir Satir seharusnya dinilai gagal kalau tidak jelas bahwa ia hanya berita yang dibuat-buat. Toh manteranya adalah “membuat ketawa, lalu berpikir”— kalau yang membaca betulan tertipu, ya blas tidak akan dibuat berpikir, dan bahkan ketawa pun dia belum tentu. Kemudian teringatlah saya pada postingan Saya Benci Ridwan Kamil(6) kepunyaan Daeng Gassing, salah satu blogger Makassar yang sebenarnya menuliskan keluhan tentang Walikota Makassar dengan perbandingan semua hal positif Ridwan Kamil. Ternyata tidak semua orang bisa melihat lebih jauh sarkasme terselubung tersebut, malah menuduh Daeng Gassing (atau biasanya dipanggil Daeng Ipul) sirik dengan kemajuan kota Bandung. Silahkan buka dan telusuri seluruh halaman komentar di postingan tersebut, anda bisa menyimpulkannya sendiri. Apakah konsep satir belum bisa diterima di Indonesia? Rasanya pertanyaan tersebut masihlah berjalan panjang. Selama Pos Ronda masih terus bersuara untuk memperlihatkan sisi alternatif peristiwa yang headlinenya bisa dilihat di semua media massa Indonesia. Mari ngeronda! (BBS)

Menggalakkan Kembali Pos Ronda DEWASA ini, negeri kita sering diributkan dengan berbagai huru-hara kejahatan yang kian merajalela, dari: copet, jambret, penodogan, begal, hingga pembunuhan. Sudah selayaknya para penegak hukum kian bergerak untuk memantau keamaanan yang menjadi bagiannya. Membasmi kejahatan, seperti apa yang telah dilakukan Wiro. Membicarakan keamanan, di kampung-kampung juga sebaiknya diterapkan kegiatankegiatan keamanan berupa siskamling atau ngeronda. Selain menjaga keamanan, kegiatan ini juga mempererat tali silaturahmi antar warga. Tiga minggu lalu, pagi-pagi saat saya tertidur, terdengar keributan di samping rumah saya. Ternyata pembuatan pos ronda, atau gardu. Saya pun yang tadinya tertidur pulas akhirnya bangun lalu ikut gotong royong, padahal baru tidur tiga jam. Partisipasi saya dalam kegiatan pembangunan gardu berupa: memotong bambu, mengelap genting, membeli ini itu, hingga membagi-bagikan wadah

jimpitan dan jadwal ronda. Malam harinya, acara yang katanya peresmian itu dilakukan dengan memutar musik dan memasak ayam kecap. Yang datang pun nggak banyak, hanya segelintir. Mungkin karena lelah siangnya, maka sorenya memutuskan untuk nggak berangkat. Dulu, sih pernah dibangun gardu di kampung saya—RT kami. Tapi setelah ronda sudah nggak menarik lagi, gardu itu jadi sepi. Ditambah yang punya tanah hendak menikahkan anaknya, akhirnya gardu itu pun dirobohkan. Ya, ronda dihentikan karena mungkin acara di gardu cuma gitu-gitu aja. Dulu jauh sebelum membuat gardu pertama, di kampung saya pernah digalakkan ronda keliling. Maksud dari ronda keliling ini adalah ngeronda dengan pos di rumah-rumah warga. Jadi tiap malam ada rumah yang dapat jatah untuk dijadikan pos ronda. Tuan rumah biasanya mengeluarkan makanan-makananan ringan untuk para peronda. Kegiatan-kegiatan ronda waktu zaman dulu itu keren: keliling ‘kothekan’, ambil jimpitan, dan

main kartu. Dari luar terkesan sama dengan kegiatan ronda pada umumnya. Tapi main kartunya ini bukan sembarang man kartu, karena ada taruhannya. Taruhannya itu adalah mie instan atau telor. Jadi, misal yang jadwal ronda katakanlah ada sepuluh orang, delapan orang di antaranya bermain kartu dan terbagi menjadi dua kubu. Masing masing orang dari tiap kubu mengeluarkan uang sebesar tujuh ribu rupiah waktu itu untuk membeli satu dus mi, atau banyak butir telor—dulu sih seingat saya tujuh ribu rupiah, ya. Main kartunya, sih kayaknya remi, entah menangnya dapat berapa mie instan atau telur, saya nggak tahu. Dulu mendiang kakek saya, tiap dapat jatah ronda selalu memutar radio lamanya dan menyetel wayang. Biasanya beliau memakai baju dan celana panjang dan sarung warna biru. Selain itu, santer lama dan rokok lintingan selalu menjadi senjatanya. Ketika dapat jatah ronda, Nenek saya selalu memasak beraneka gorengan buat orang-orang yang ronda. Dan

yang paling saya ingat adalah tempe goreng tepung. Enak. Saya sering minta sebelum ronda dimulai. Dan nenek saya selalu berujar, “Sudah, nanti yang ronda nggak kebagian.” Dulu ronda juga menjadi hal yang menegangkan. Di kampung saya, pernah berkeliaran babi ngepet. Serius. Babi ini selalu meresahkan warga, sehingga pantas diburu. Karena kabar babi ngepet itu menyeruak begitu keren, makan ronda menjadi hal yang sangat menegangkan. Bukan isapan jempol belaka, karena tapak kaki juga tampak di tanah-tanah. Semua orang jadi sering berjaga-jaga dari pada main kartu. Selain itu, waktu saya SMA, saya juga pernah lihat babinya. Waktu itu saya sedang menggarap PR Kimia. Dan saya keluar rumah untuk apa saya lupa, ngadem barang kali. Sekitar pukul sepuluh malam, saya melihat babi dengan ukuran kecil badannya dipenuhi lemak dan berjalan cukup kesulitan. Saya yang menyadari bahwa itu babi langsung lari masuk ke dalam rumah demi menyalematkan diri.

Entah itu babi atau bukan, saya tidak tahu. Sekarang kegiatan ronda digalakkan kembali. Gardu bambu telah dibangun di samping rumah saya. Tiap malam selalu ramai dengan orang-orang. Dengan adanya pos kamling tersebut, saya yang hobi banget begadang jadi merasa ditemani ortang-orang dalam begadang. Bedanya saya sibuk di kamar, dan mereka sibuk di gardu. Saya hanya akan ke gardu jika jadwal ayah saya saja, yaitu Jum at malam Sabtu. Selain itu karena di jadwal itu ada juga teman saya yang sudah berkeluarga. Tapi gardu itu juga cukup mengganggu taraf tidur keluarga saya. Ibu saya seing ngomel sendiri karena tiap malam selalu ada saja yang teriak-teriak saat main kartu. Dan itu suara adik saya, dan juga suara saya saat saya ikut. Dan setelah ibu saya mengomeli adik saya untuk tidak gaduh, keadaan pos kamling pun mulai tenang, terlebih ketika permainan kartu remi. Kalau main remi biasanya agak anteng, tapi kalau main poker, haduh, parah.

Selain itu, ada hal yang mengganggu saya adalah, ketika kelompok siskamling tidak membawa minuman dari rumah. Dan mereka memasak air di sekitar gardu. Muaknya asapnya masuk rumah saya, dan itu cukup mengganggu. Untung hal itu tidak sering terjadi, mungkin sekali seminggu. Dan lagi, ketika mereka menyalakan tivi terlalu keras, haduh, kampretlah pokoknya. Hahaha Dengan kegiatan ronda ini, rasanya rasa gundah menjadi hilang apabila ikut dalam kegiatan keliling sambil kotekhan. Memainkan musik perkusi dengan keras dan menyenangkan. Hal ini mungkin yang paling menjadi hal favorit seluruh anggota ronda. Teman saya pernah ingin membuat isu babi ngepet biar ronda semakin keren, tapi kayaknya terlalu beresiko. Over all, acara ngeronda ini ada plus minusnya. Tapi yang terpenting dari itu semua dalah keamanan. Dengan adanya keamanan, hati pun nyaman, jiwa pun tenang, semuanya menajdi tenteram. Maju terus keamanan Indonesia. (INT)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 482 27 NOPEMBER - 3 DESEMBER 2017

Bappeda Gelar Forum Konsultasi Publik RPJMD 2014-2019 PALAS - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Padang Lawas (Palas) gelar rapat forum konsultasi publik rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019. Kegiatan tersebut langsung di buka Wakil Bupati Palas H. Ahmad Zarnawi Pasaribu Cht, di aula Kantor Bappeda Senin (20/11). Wakil Bupati Palas mengatakan Bappeda sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyusunan draft awal rancangan perubahan RPJMD ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyajikannya sesuai dengan pedoman yang ada. Hal itu tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyediakan data yang lengkap, akurat dan akuntabel, sehingga tim dapat memperoleh data yang akurat guna dijadikan data perubahan RPJMD. Dia berharap semua OPD yang hadir untuk betul-betul serius mengikuti dan memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan RPJMD Kabupaten Palas. Sementara, Kaban Bappeda Palas Hj. Yenny Nurlina Siregar menyebutkan penyusunan RPJMD ini sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Palas Tahun 2014-2019 memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Palas mewujudkan Kabupaten Palas Bercahaya," ujarnya. (EAH)

Pemkab Nisel Gelar Perlombaan di HUT PGRI dan HGN NISEL - Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2017 di Kabupaten Nisel, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bekerjasama dengan pengurus PGRI Nisel, menggelar berbagai kegiatan dan perlombaan. Ketua Panitia HUT PGRI dan HGN Kabupaten Nisel, Antonius Harita, S.PAK M.Sn,kepada Wartawan usai acara pembukaan berbagai turnamen, di Kompleks Sekolah Darma Caraka, Jalan Baloho, Telukdalam, Senin (20/11) mengatakan panitia kegiatan telah menyiapkan berbagai kegiatan lomba yaitu pemilihan guru berprestasi, seminar nasional, turnamen bola voli antar Kecamatan (putraputri), turnamen tenis meja (putra-putri), turnamen catur antar Kecamatan (putra-putri) dan lomba Mars PGRI antar Kecamatan. Puncaknya yaitu pada Sabtu (25/11) akan dihadiri ribuan guru serta akan dimeriahkan dengan atraksi budaya dan atraksi bela diri pencak silat dari siswa-siswi SMP Negeri Lahusa, sebut Antonius. Acara pembukaan menyambut HUT PGRI dan HGN itu dihadiri oleh Bupati Nisel, Dr Hilarius Duha,SH MH, Danlanal Nias, Kolonel Laut (P)Heri Prihartanto, Kadis Pendidikan Nurhayati Telaumbanua,SPd MM, dan para panitia HUT. Tim putra bola volly Kecamatan Mazino dan Kecamatan Hilimegai tampil sebagai tim pembuka yang dimenangkan 2 set sekaligus oleh Tim bola Volly Kecamatan Mazinodengan skor 25-21 dan 25-18. (HAL)

Bupati Taput dan Kemenhub Tinjau Pembangunan Dermaga Muara TAPUT - Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan,M.Si dan pejabat Kementerian Perhubungan Kasubsid Pelabuhan Sungai Danau, Hardi Sukarlianto dan Kasi Rancang Bangun Sungai Danau MB Wibowo tinjau pembangunan Dermaga Muara, Senin (20/11) Rombongan, didampingi Kadis Perhubungan Taput Erikson Siagian Kadis Pariwisata Binhot Aritonang dan Camat Muara Richand Situmorang mengelilingi dermaga untuk melihat secara langsung objek-objek yang akan dibenahi. Dermaga Muara di Kecamatan Muara, Tapanuli Utara diproyeksikan pemerintah pusat menjadi pintu gerbang wisata Danau Toba. Bupati Nikson Nababan mengatakan Dermaga Muara akan

BUPATI Taput Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si bersama pejabat Kementerian Perhubungan saat meninjau rencana pengembangan Dermaga Pelabuhan Muara Taput dibenahi sehingga nyaman dan bersahabat bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang akhirnya dapat memberikan

kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat Muara dan kawasan Danau Toba secara umum. Kementerian Perhubungan

memproyeksikan pelabuhan Muara sebagai pelabuhan penyeberangan dan akan dipergunakan sebagai pelabuhan kapal

rakyat dan pelabuhan penunjang wisata. Untuk itu pembenahan pelabuhan dilakukan dengan tahapan pembuatan “masterplan” untuk detail desain secara menyeluruh atas lokasi pelabuhan. Desain yang diakomodir meliputi “landscape” dan pengerasan lapangan parkir, pagar di area darat dan dermaga, pengadaan lampu penerangan jalan umum dengan menggunakan solar cell, “gangway” untuk akses keluar masuk penumpang dari dan ke kapal yang dilengkapi dengan pagar dan kanopi, juga penyesuaian “signpost” pelabuhan. Pembangunan Dermaga Muara diharapkan membuat kapal-kapal yang akan disewa turis ke destinasi wisata dapat bersandar dengan baik. (PR)

Pembangunan Jalur Pedestrian Terus Dilanjutkan MEDAN - Pembangunan jalur pedestrian akan terus dilanjutkan di Kota Medan. Selain memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pejalan kaki , keberadaan pedestrian ini juga diharapkan dapat mempermudah para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk dapat menikmati keindahan ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan berjalan kaki. Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyampaikan hal ini ketika menerima audiensi pengurus Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara di rumah dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Senin (20/11). Dijelaskan Wali Kota, selain infrastruktur jalan dan drainase, Pemko Medan saat ini juga fokus membangun jalur pedestrian. Sejumlah ruas jalan seperti di

Kota Medan seperti Jalan Balai Kota, Raden Saleh, Imam Bonjol, Maulana Lubis, Perniagaan, Pengadilan serta Jalan Gatot Suibroto mulai persimpangan Majestik sampai Maulana Lubis tengan dibangun jalur pedestriannya. Menurut Wali Kota, pembangunan pedestrian dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menata Kota Medan menjadi lebih baik ke depannya.

“Setelah jalur pedestrian dibangun, kita tidak akan memperkenankan lagi ada orang berjualan maupun kenderaan bermotor parkir. Jalur pedestrian ini merupakan hak warga, khususnya pejalan kaki,” kata Wali Kota. Selanjutnya pembangunan jalur pedestrian ini nantinya bilang Wali Kota, diikuti fasilitas pendukung seperti taman maupun lampu penerangan jalan umum guna memberikan rasa tenang dan nyaman bagi yang melintasinya. Hal itu dilakukan agar masyarakat lebih tertarik menggunakan jalur pedestrian sehingga dapat mengurangi terjadinya kemacetan. Dengan dibangunnya jalur pedestrian ini, Wali kota berharap dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Kota Me-

dan. Sebab, Wali Kota menilai wisata identik dengan berjalan kaki senyaman mungkin. Dengan demikian para wisatawan dapat leluasa melihat keindahan maupun keunikan yang ada di Kota Medan. Ketua PHRI Sumut Denny S Wardhana didampingi dua pengurus lainnya, menyampaikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan Wali Kota Medan tersebut. Oleh karenanya seluruh jajaran PHRI Sumut sangat mendukung penuh kebijakan orang nomor satu di Pemko Medan tersebut. “Semoga wisatawan semakin banyak mengunjungi Kota Medan,” harap Denny. Selanjutnya Denny menjelaskan, tujuan kedatangan mereka untuk mengundang Wali Kota hadir pada Rakerda III BPD

PHRI Sumut 2017 di Grand Swissbell Hotel & Cambridge City Square Jalan S Parman pada 6-7 Desember mendatang. Selain pameran hospitaly, juga dilakukan sharing knowledge dengan mengahdirkan master trainner, assesor dan mitvator dari TAPE Australia. “Di samping itu kita akan mengadakan kompetisi Bed Making dan Bed Decoration bagi para pelajar maupun mahasiswa memperebutkan Piala Wali Kota Medan. Serta menggelar kompetisi barista dengan target peserta yang belum pernah menjuarai kompetisi barista. Untuk itu kita harapkan Bapak Wali Kota hadir sekaligus menyerahkan hadiah untuk para pemenang kompetetisi,” ujar Denny. (VIN)

Bupati Sergai Lepas Kafilah MTQ XXXVI Tingkat Provsu SEI RAMPAH - Sebanyak 53 orang kafilah dan 10 Official pendamping yang akan mewakili Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) secara resmi dilepas oleh Bupati Ir. H. Soekirman untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) keXXXVI tingkat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun 2017 bertempat di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin(20/11). Turut mendampingi Bupati Wakil Bupati (Wabup) Darma Wijaya, Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM, Asisten Ekbangsos Ir. H. Kaharuddin, Para Staf Ahli Bupati, Kabag Kesra Su-

FOTO BERSAMA Bupati Sergai Ir. H. Soekirman di dampingi Wabup Darma Wijaya, dan para kafilah foto bersama usai melepas para kafilah Kabupaten Sergai pada kegiatan MTQ XXXVI tingkat Provinsi 2017 bertempat di Aula Sultan Serdang. darno, S.Sos dan para kafilah MTQ XXXVI tingkat Provsu Tahun 2017.

Hasil Penelitian USU Naik Peringkat MEDAN - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung SH MHum mengatakan kemajuan suatu perguruan tinggi antara lain dilihat dari capaian hasil penelitian, produk inovasi dan banyaknya artikel dosen dan mahasiswa yang dimuat di jurnal Internasional bereputasi. “Karena itu kami juga menetapkan hal tersebut sebagai prioritas program rektor periode 2016-2021, dengan dukungan dana yang cukup besar, bidang-bidang itu juga mengalami peningkatan yang luas biasa,” kata rektor pada wisuda 3.457 lulusan USU Periode I Tahun Akademik 2017/2018 di Auditorium kampus itu Jalan Padang Bulan Medan, Senin (20/11). Untuk hasil penelitian, ungkap rektor, USU berhasil naik dari peringkat 51 pada 2016 menjadi peringkat 21 pada 2017. “Di jajaran PTN di Indonesia untuk produk inovasi dari 4 yang ditargetkan pada 2017 kita berhasil mencapai 13, yang berarti lebih dari 300% terealisasi dari target, dan

SUMUT

menempatkan USU pada peringkat ke 2 di jajaran PTN di Indonesia setelah ITS, dengan capaian 15 produk inovasi,” tutur rektor. Rektor menyebutkan, jumlah inovasi yang telah terbit sertifikat patennya juga terus mengalami peningkatan. Saat ini USU telah memiliki 11 paten dan ada 30 permohonan paten lagi yang masih dalam proses pendaftaran ke Ditjen KI. Demikian juga dengan jumlah artikel dosen dan mahasiswa yang dimuat pada jurnal Internasional bereputasi juga terus meningkat. “Saat ini USU sudah berada pada peringkat 13 di jajaran PTN/PTS. Peringkat ini kami yakin akan mengalami peningkatan pada masa-masa mendatang, mengingat tahun ini USU melaksanakan 13 Konferensi Internasional,” kata rektor. Rektor juga menyebutkan hingga saat ini USU telah menghasilkan lulusan sebanyak 188.642 orang berasal dari 15 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana dan

Disela-sela pelepasan tersebut Bupati Ir. H. Soekirman mengatakan bahwa untuk me-

ngembangkan syiar Islam, kegiatan ini sangat baik dalam upaya membentuk generasi

muda yang berkualitas. Selain itu juga dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat yang unggul, inovatif dan berkelanjutan. Keikutsertaan Kabupaten Sergai dalam penyelenggaraan MTQ XXXVI ini merupakan rangkaian kegiatan dimana peserta yang dibawa merupakan yang terbaik dari hasil MTQ XIII kabupaten Sergai tahun 2017. Sebelumnya Kabag Kesra Sudarno, S.Sos dalam laporanya menyampaikan bahwa kegiatan MTQ tingkat Provsu tahun 2017 ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 30 Nopember 2017 yang dipusatkan di Sidikalang Kabupaten Dairi, katanya. (ARM)

Pemko Medan Siapkan Tenaga Medis di Acara Bobby - Kahiyang

156 program studi. Sedangkan luas kampus USU saat ini 920 Ha yakni Kampus Padang Bulan 120 Ha, Kampus Bekala 300 Ha, dan Kampus Tambunan 500 Ha. “USU mungkin termasuk perguruan tinggi yang memiliki kampus terluas di Indonesia,” ujarnya. Rektor menuturkan, USU juga telah memiliki Rumah Sakit yang telah selesai dibangun pada 2013, dengan luas bangunan 52.000 M2 dengan kapasitas 500 tempat tidur. Dalam upaya pengembangan USU, kata rektor, pihaknya terus bekerja keras melakukan berbagai pembangunan untuk memaksimalkan pemanfaatan asset untuk kemajuan universitas. Pada 14 November 2017, rektor bersama Gubsu melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan embung di Kampus Berkala dengan dana 10 M dari APBD Pemprovsu yang dijadwalkan pembangunannya selesai pada Maret 2018. (FeR)

MEDAN - Pemerintah Kota Medan akan menyiapkan tim medis untuk mendukung acara ngunduh mantu putri Presiden RI Jokowi, Kahiyang-Bobby. Tim Medis ini nantinya akan berisikan Tenaga Medis, baik Dokter dan perawat, yang akan didukung peralatan medis dan juga obat-obatan yang dibutuhkan. Hal itu dikatakan Walikota Medan Dzulmi Eldin ketika meninjau kesiapan

acara ngunduh mantu Bobby-Kahiyang di posko Pengamanan BHR Tasbi, Medan, Senin (20/11) sore. "Kita sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk mempersiapkan tenaga medis dari puskesmas-puskesmas yang secara bergantian akan bekerja selama rangkaian acara berlangsung," kata Walikota. Dirinya menjelaskan bahwa posko

kesehatan ini akan bergabung dengan posko lainnya di titik-titik yang sudah ditentukan. Kurang lebih ada 4 posko yang akan disiapkan untuk Posko Kesehatan. Selain itu, Walikota juga menyebutkan bahwa akan dipersiapkan sejumlah rumah sakit terdekat yang akan dijadikan sebagai tempat rujukan apabila ada dibutuhkan penanganan medis lanjutan. (VIN)

Bupati Nisel Lantik 25 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama NISEL - Setelah molor beberapa minggu pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama(JPTP)Nisel pasca pengumuman hasil seleksi tanggal 17 Oktober 2017 lalu, akhirnya Selasa (21/ 11), sebanyak 25 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dilingkungan Pemerintah Daerah Nias Selatan resmi dilantik oleh Bupati Nisel, Dr Hilarius Duha, SH MH yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Jalan Arah Lagundri-Sorake, Telukdalam. Pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati, Sozanolo Ndruru, Plt Sekda,Ir Ikhtiar Duha, MM dan sejumlah pejabat dan PNS dilingkungan Pemda Nias Selatan. Bupati Nias selatan, Dr Hilarius Duha, SH MH, pada sambutannya mengingatkan kepada para pejabat untuk bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab. Para pejabat yang dilantik yaitu, Pejabat Eselon II Fauduasa Hulu

Sebagai Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Fanorama duha sebagai staff Ahli kemasyarakatan dan SDM, Martinus Halawa sebagai Asisten Perekonomian dan pembangunan, Setiaro Waruwu sebagai asisten admimistrasi umum, Emanuel Harapan Telaumbanua,SH sebagai Inspektur Kab. Nias Selatan, Firman Giawa, SH sebagai Sekwan DPRD Nias Selatan, Nurhayati Telaumbanua,SPd MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nias Selatan, Megawati You,SKM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Nias Selatan. Erwinus Laia, S.Sos, MM MH dilantik Sebagai Kepala Dinas PU, Teori Bali, SH sebagai Kepala Satpol PP Nias Selatan, Aferieli Harita sebagai Kepala Dinas Tenaga kerja Koperasi UKM, Asaatulo Lase,SKM sebagai kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Erman Jaya Buulolo sebagai kepala Dinas ketahanan Pangan Nias Selatan, Harta-

wan Halawa sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Albert Duha, S.IP dilantik sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Faatulo Gulo sebagai kepala Dinas Perhubungan Nias Selatan, Deri Dohude dilantik sebagai kepala Dinas Kominfo Nias Selatan, Sisofonada Duha sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Anggreini Dachi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan Pemuda dan Olah Raga, Henny Kurniawan Duha sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Nias Selatan, Seksama Sarumaha sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nias Selatan, Norododo Sarumaha sebagai Kepala dinas Pertanian Nias Selatan., Faigiziduhu Martin Ley sebagai kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nias Selatan, Anarota Ndururu Sebagai Kepala BKD Nias Selatan, Bowoasa Hia sebagai kepala Kesbang Pol Nias Selatan. (HAL)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 482 27 NOPEMBER - 3 DESEMBER 2017

Sambut Hari Guru Ratusan Guru SD dan SMP Ikuti Lomba Kreatifitas MEDAN - Dalam rangka menyambut Peringatan Hari Guru Tahun 2017, Ratusan Guru SD dan SMP se-Kota Medan mengikuti Rangkaian Perlombaan Kreatifitas Guru Tingkat Kota Medan ke-72 di SMP Negeri 1 Medan, Rabu (22/11). Perlombaan ini digelar oleh Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan Kota Medan guna memberikan wadah dan ruang bagi guru-guru di Kota Medan dalam menuangkan kreatifitasnya di bidang pendidikan. Kegiatan ini dibuka oleh Walikota Medan Dzulmi Eldin yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri. Dalam sambutannya, Walikota menyebutkan Guru butuh ruang untuk berkreasi dan berkreatifitas. Guru juga butuh sarana untuk mencari inspirasi baru dalam mengajar nantinya di sekolah. "Kita harus apresiasi guru-guru yang memiliki komitmen untuk terus berkembang dan membangun kreatifitasnya dalam mendidik para siswa, dengan demikian percayalah, mereka akan tetal memiliki sema-

Warga Perdagangan Minta Tangkahan Pasir Ditutup

ngat dan jiwa melayani anak didik untuk mengajarkan ilmu dan memberikan keteladan yang baik bagi siswanya," kata Hasan Basri. Dirinya berharap bentuk pembinaan dan pengembangan guru yang seperti ini dapat terus terjaga dan ditingkatkan untuk menjunjang produktifitas guru dalam mengajar, karena pada dasarnya guru-guru SD dan SMP semuanya kreatif, hanya saja belum mendapatkan ruang untuk menuangkan kreatifitasnya. Sebelumnya dalam laporan panitia dikatakan bahwa perlombaan ini akan berlangsung selama 3 hari (22-24 November 2017) mendatang dimana dalam teknis penyelenggaraan akan dibagi pada 3 lokasi penyelenggaraan, yakni: Dinas Pendidikan Kota Medan, SMP Negeri 3 dan juga SMP Negeri 1 Medan. Adapun yang diperlombakan bagi Guru-guru SD dan SMP se-Kota Medan yakni Lomba Menari, Lomba Paduan Suara, Lomba Pidato Bahasa Inggris, serta Lomba Menulis Artikel.(VIN)

Kuliah Umum di USU

Mahasiswa Harus Miliki Kesiapan Kewirausahaan MEDAN - Dunia usaha adalah sebuah pilihan yang paling tepat untuk diambil kalangan muda dalam mengembangkan potensi pribadi dan menguatkan perekonomian bangsa. Namun untuk meraih keberhasilan sebagai seorang wirausahawan, prosesnya tidaklah mudah. Dibutuhkan modal kesiapan mental, kemampuan finansial dan manajerial yang baik, sehingga mampu mengukuhkan eksistensinya. “Di antara ketiga modal tersebut, maka kesiapan mental adalah hal yang mutlak harus dimiliki mengingat sangat kompetitif dan fluktuatifnya dunia usaha itu sendiri,” kata Komisaris Utama PT Bank BRI (Persero) Tbk DR Andrianof A Chaniago MSi, kemarin di Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan dr Mansyur, Padang Bulan Medan. Andriano yang juga mantan Menteri Bappenas Republik Indonesia ini tampil sebagai pembicara utama dalam kuliah umum bertajuk “kewirausahaan sosial di era millenial dan pemuda sebagai pilar utama industri ekonomi kreatif”, Selain DR Andrianof A Chaniago, MSi, pembicara yang juga turut menyampaikan pengalaman berwirausahanya adalah pengusaha muda yang sukses dalam menjalankan bisnisnya, Irfan Anwar, pemilik sekaligus Direktur PT Coffindo. DR Andrianof mengingatkan kalangan muda untuk perlu bersiap menghadapi 2020 di mana akan terjadi ledakan bonus demografi yang 70 persen akan didominasi

kalangan usia produktif. Ancaman yang kemudian timbul dari bonus tersebut adalah ancaman meningkatnya pengangguran karena lapangan kerja yang tidak mencukupi. Maka, mindset orang muda harus lebih difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja ketimbang harus mengantre mencari pekerjaan ke mana-mana. “Di sinilah peluang besar terbuka selebar-lebarnya bagi pertumbuhan wirausahawan muda untuk berinovasi dalam pengembangan produk lokal,” katanya. Terlebih di era teknologi yang memungkinkan penggunaan internet untuk mendukung eksistensi usaha rumahan, yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan Direktur PT Coffindo.Irfan Anwar dalam paparannya menyampaikan proses pendirian perusahaan yang dimilikinya, kiatkiat beserta kendala yang ada. Hal tersebut digali lebih dalam dan antusias oleh para mahasiswa dalam sesi tanya jawab. Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum mengatakan, kuliah umum yang menghadirkan para pembicara representatif tersebut adalah kesempatan langka yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya para mahasiswa. “Baik untuk menambah ilmu dan wawasan di luar materi pelajaran di kampus, maupun sebagai bekal untuk berkompetisi dan sukses di dunia global.” kata rektor. (FeR)

Wakil Bupati Buka Liga Pelajar Tingkat SD dan SMP Se-Madina PANYABUNGAN - Guna mencari bibit pesepakbola usia dini serta untuk menggeliatkan kembali olahraga sepakbola. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui kantor Dinas Pendidikan bekerjasama dengan PSSI Madina mengadakan kompetisi Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat SD dan SMP se-Madina untuk memperebutkan piala Bupati Cup, selasa (21/11). Liga Pendidikan Indonesia tingkat pelajar SD dan SMP yang secara serentak dibuka dalam enam wilayah yakni di Kecamatan Panyabungan, Lembah Sorik Marapi, Kotanopan, Malintang, Lingga Bayu dan Natal. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Madina, H. M Jakfar Sukhairi Nasution mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan liga pendidikan ini. "Dilaksanakannya liga pelajar ini menunjukkan bahwa tingginya intensitas peminat olahraga khususnya bola kaki di usia dini, se-

SUMUT

hingga dapat memicu motivasi kepada para pelajar, baik itu ditingkat SD maupun SMP" sebutnya. Sementara itu Kadis Pendidikan Madina, Jamilah, SH melalui Kabid Dikdas, Dollar Afriyanto Siregar, S. AP yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Askab PSSI) Madina dalam laporannya menyampaikan bahwa terlaksanakanya Liga pendidikan atau pelajar tingkat SD dan SMP seMadina ini kegiatannya ditampung dalam anggaran dinas Pendidikan kabupaten Madina tahun 2017. Liga pendidikan Indonesia tingkat SD dan SMP se- Madina pembukaannya hari ini dilaksanakan secara serentak di enam wilayah yaitu Panyabungan, Lembah Sorik Marapi, Kotanopan, Malintang, Lingga Bayu dan Natal. "Kompetisi liga pendidikan Indonesia ini diikuti 23 club sepakbola untuk tingkat pelajar SD dan 23 club sepakbola untuk tingkat pelajar SMP. Dan kompetisi ini akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2017 mendatang" tandasnya. (TH)

SIMALUNGUN - Masyarakat Perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun gelar demo aksi damai dengan berkeliling kota, Selasa (21/11). Demo ini digelar masyarakat agar Pemkab Simalungun memperbaiki jalan rusak dan menutup tangkahan pasir. Orator aksi, Esau Pardede dengan tegas meminta pemerintah menutup tangkahan pasir yang marak di sekitar Sungai Bahbolon Perdagangan karena disinyalir tidak memiliki izin alias illegal. Selain itu, kegiatan tangkahan illegal ini meresahkan masyarakat. Pasalnya, akibat kegiatan tersebut jalanan di kota Perdagangan di selimuti debu yang berasal dari pasir yang jatuh dari truk angkutan. Masyarakat khawatir ini akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Selain itu, para pendemo juga menanam pohon pisang di jalan depan pasar modern Perdagangan yang kondisinya sangat parah. "Malu kita karena pasar ini

adalah ikon kota Perdagangan, harus segera di perbaiki" katanya. Namun, berdasarkan amatan di lapangan terlihat ada sedikit kejanggalan dalam acara demo tersebut. Pasalnya, salah seorang pe-

milik tangkahan bermarga Nasution terlihat aktif dalam kegiatan demo, entah motifasinya. Bukan itu saja. Keesokan harinya, Rabu (22/11), aktifitas tangkahan pasir diduga Illegal kembali seperti semula. Seolah-olah aksi

demo masyarakat tidak memiliki arti. Sementara, Sekcam Bandar yang menerima para demonstran berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke atasannya. (TIM)

Bupati Sergai Lepas Kontingen Defile Khafilah MTQ ke-XXXVI SEI RAMPAH - Seni membaca Al-Qur’an akan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi yang ada dalam kandungan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengembangkan seni budaya yang Islami untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Demikian disampaikan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman pada pelepasan Defile

Khafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXVI Tingkat Provsu Tahun 2017 bertempat di Halaman Gedung Nasional Djauli Manik Sidikalang Kabupaten Dairi, Rabu (22/11). Hadir dalam pelepasan ter-

sebut Bupati Dairi selaku tuan rumah KRA Johnny Sitohang Adinegoro, turut mendampingi Bupati Sergai Asisten Ekbangsos Ir. Kaharuddin dan Kabag Kesra Sudarno, S.Sos, Wabup Dairi Irwansyah Pasi, SH, Wakil Walikota Tebing Tinggi H. Oki Doni Siregar serta para Khafilah MTQ perwakilan Kabupaten/Kota seSumut. Secara khusus Bupati Soekirman berpesan kepada kontingen Khafilah Kabupaten Sergai agar senantiasa mengasah ke-

mampuan serta menjaga kekompakan untuk mencapai prestasi dan mengharumkan Tanah Bertuah Negeri Beradat sebagai daerah yang religius pada event Aberskala provinsi ini, paparnya. Dalam event tersebut, sebanyak 53 orang kafilah dan 10 official pendamping mewakili Kabupaten Sergai untuk mengikuti MTQ ke-XXXVI tingkat Provsu yang dipusatkan di Desa Bintang Mersada, Sidikalang, Kabupaten Dairi, pada tanggal 21 s/d 30 Nopember 2017. (ARM)

Bupati Hadiri Peletakan Batu Alas Gereja HKBP Sei Baru PANTAI CERMIN - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman menghadiri acara Penahbisan dan Peletakan Batu Alas Gereja HKBP Sei Baru Ressort Perbaungan Distrik XXIX DS bertempat di HKBP Sei Baru Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin, Minggu. Selain Bupati Soekirman, hadir juga dalam kegiatan tersebut Ephorus HKBP se-dunia Pdt. DR Darwin Lumban Tobing, Wadir Reskrimum Poldasu AKBP DR Maruli Siahaan, SH, MH, anggota DPRD Kota Medan Landen Marbun, SH, anggota DPRD Sergai, pengurus HKBP Sei Baru, Kades Naga Kisar Mangudut Hasugian, serta ratusan jemaat HKBP. Disela-sela kegiatan itu Bupati Soekirman menyampaikan bahwa kedekatan yang terjalin selama ini dengan para jemaat yang luar biasa hingga saya tidak akan bisa untuk tidak hadir pada acara HKBP ini. Begitupun dengan warga HKBP, acara penahbisan dan pe-

MENGULOSI - Ephorus bersama istri mengulosi Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir H Soekirman pada acara Penahbisan dan Peletakan Batu Alas Gereja HKBP Sei Baru Ressort Perbaungan Distrik XXIX DS bertempat di HKBP Sei Baru Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin, Minggu (19/11) sore. letakan alas ini adalah perjuangan yang sudah lama. Oleh karenanya kita patut bersyukur atas karunia Tuhan yang dilimpahkan terhadap kita semua umatnya, kata Bupati. Bupati juga menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Ephorus HKPB dan ibu serta seluruh jemaat HKBP yang telah mendukung BupatiWabup serta Program pembangu-

nannya sekarang. "Mari kita jaga persatuan dan kesatuan menjelang dekatnya Pilkada nanti, jangan sampai berselisih hanya karena berbeda pilihan, karena HKBP sejak dahulu tidak pernah mempermasalahkan perbedaan dalam hal pilihan politik,"ungkap Bupati. Sementara itu Ephorus HKBP se-dunia Pdt. DR Darwin Lumban Tobin mengucapan terima kasih

Wali Kota Tinjau Renovasi Masjid Raya Al Mashun MEDAN - Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyambangi Masjid Raya Al Mashun Jalan Sisingamangaraja Medan tadi malam. Kedatangan Wali Kota untuk melihat renovasi yang tengah dilakukan terhadap masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ma’mun Al Rasyid Perkasa Alam pada 21 Agustus 1906. Saat ini masjid bersejarah yang dibangun dengan mengusung arsitektur khas Timur Tengah, India dan Spanyol itu telah mengalami sejumlah kerusakan yang harus diperbaiki seperti bangunan gerbang masuk masjid, ornamen gerbang sisi barat serta mengelupasnya plesteran di beberapa titik gerbang, termasuk keramik di depan pintu gerbang masuk Masjid Raya. Didampingi Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Syampurno Pohan, Wali Kota ingin melihat apakah

renovasi yang dilakukan telah berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian masjid yang pembangunannya dulu menghabiskan dana sebesar 1000 juta Gulden itu tetap terawat dengan baik dan asri. Selain renovasi fisik, termasuk pengecetan, ambal masjid yang dirancang arsitek Belanda Van Erp dan dilanjutkan JA Tingdeman ini juga diganti baru dengan ambal hijau dipadu dengan garis untuk shaf dengan motif ornamen yang sangat menarik. Di samping itu ruang masjid ditambah sejumlah mesin pendingin (AC Portable). “Hal ini di lakukan agar seluruh jemaah yang melaksanakan shalat di Masjid Raya Al Mashun ini merasa lebih tenang dan nyaman. Dengan demikian shalat yang dilaksanakan dapat lebih khusyuk lagi. Semoga dengan renovasi yang dilakukan ini, semakin banyak lagi jemaah yang memakmurkan masjid ini,” kata

Wali Kota. Di samping melihat renovasi fisik, Wali Kota dalam peninjauan itu juga menyaksikan ambal baru yang telah terpasang dalam masjid, termasuk AC Portable yang tengah dipasang sejumlah teknisi untuk membuat ruangan masjid terasa lebih sejuk meski pun jumlah jemaah yang melaksanakan shalat cukup banyak. Wali Kota tampak puas, begitu pun tak lupa dia berpesan kepada para pengurus masjid untuk selalu menjaga dan merawat dari perbaikan yang telah dilakukan, terutama menyangkut masalah kebersihan. Selain tempat beribadah dan pelaksanakan kegiatan keagamaan, Masjid Raya Al Mashun ini ramai dikunjungi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk menyaksikan sisa peninggalan sejarah kebesaran Kesultanan Deli tersebut. (VIN)

atas kehadiran Bupati juga kepedulian Bupati yang memperhatikan jemaat HKBP khususnya di HKBP Sei baru hari ini. Ephorus sebagai pimpinan tertinggi HKBP menitip pesan kepada Bupati untuk selalu memperhatikan jemaat HKBP dan berharap hal ini terus berkelanjutan sampai kapanpun walaupun sampai Soekirman tidak menjabat bupati lagi, ujarnya. (ARM)

Pemko Peringati Hari Tata Ruang Nasional 2017 MEDAN - Pemerintah Kota Medan memperingati Hari Tata Ruang Nasional Tahun 2017 di Hotel Polonia Medan, Rabu (22/11) yang diperingati serentak di seluruh wilayah Indonesia. Peringatan Hari Tata Ruang Nasional tahun 2017 diharapkan menjadi momentum dalam penataan Kota Medan yang lebih baik. Peringatan Hari Tata Ruang Nasional Tahun 2017 dihadiri Wakil Walikota Medan, Ir. H Akhyar Nasution, M.Si. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Kota Medan Ir. Wirya Alrahman, Kadis Perkim dan Penataan Ruang Kota Medan, Ir. Syampurno Pohan, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Sumut, Ir. B. Ricson Simarmata, serta sejumlah pemerhati pembangunan perkotaan. Wakil Walikota ingin peringatan Hari Tata Ruang Nasional dapat dijadikan sebagai bentuk refleksi agar kita lebih memperhatikan tata ruang kota yang lebih layak bagi warga Kota Medan. Dijelaskannya, pembangunan kota semata-mata tidak hanya bisa dibebankan pada pemerintah, peran serta masyarakat melalui kesadaran untuk merawat apa yang telag dibangun. (VIN)


E D I S I 482 27 NOPEMBER - 3 DESEMBER 2017

KPKPOS

Polri Kesampingkan Pengusutan Dugaan Surat Palsu Pimpinan KPK JAKARTA - Markas Besar Kepolisian RI menyatakan memprioritaskan pengusutan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP), yang saat ini sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketimbang memproses laporan soal dugaan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang dua pemimpin KPK, yang masuk ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. "Kasus korupsi didahulukan. Jadi tetap dipelajari, dianalisis, ya, tetap ada tindakan lanjut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Rikwanto di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 24 November 2017. Rikwanto menjelaskan, Polri masih terus mempelajari kasus yang melibatkan ketua KPK Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tersebut. "Tapi terserah penyidiknya. Namun yang tetap dikedepankan masalah korupsinya," ujarnya, yang kini beralih sebagai Kepala Biro Multimedia di Divisi Humas Polri. Sebelumnya, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menunjukkan tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ber-

nomor B/263/XI/2017/Dittipidum, yang diterima pelapor Sandy Kurniawan, kepada sejumlah awak media sebagai rekan pelapor. "Laporan polisi kami dengan nomor laporan polisi LP 1028/X/2017/Bareskrim, terlapornya Agus rahardjo dan Saut Situmorang. Ini sudah ada SPDP," kata Fredrich di kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 8 November lalu. SPDP yang diterbitkan pada Selasa, 7 November 2017, dan ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Herry Rudolf Nahak itu menyebutkan penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan dua pemimpin KPK itu belum berstatus tersangka. "Saya sudah tanyakan betul kepada penyidik apakah status (Agus dan Saut) sebagai tersangka atau terlapor. Penyidik belum menetapkan terlapor sebagai tersangka," ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 9 November 2017. (TDC)

Putra Mahkota Arab Saudi Sebut Ayatollah Ali Khamenei 'Hitler Baru' RIYADH - Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman menyebut pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei sebagai "Hitler baru di Timur Tengah". Hal tersebut dicetuskan Putra Mahkota Saudi dalam wawancara dengan media New York Times yang dirilis hari Kamis (23/22) waktu setempat. Komentar ini tentunya akan makin meningkatkan perang kata-kata antara kedua negara berseteru itu. Dalam wawancara tersebut, Pangeran Mohammed menyarankan agar ekspansi pengaruh Iran di bawah kendali Ayatollah Ali Khamenei perlu dihadapi. Saudi yang dikenal sebagai negara muslim Sunni terus berseteru dengan Iran yang dikenal sebagai negara teokrasi Syiah. Permusuhan kedua negara ini makin memanas setelah pecahnya krisis Lebanon. "Namun kami belajar dari Eropa bahwa kebijakan penenangan tidak berhasil. Kami tak ingin Hitler baru di Iran mengulangi apa yang terjadi di Eropa di Timur Tengah," kata Mohammed kepada New York Times seperti dikutip kantor berita Reuters, Jumat (24/ 11). Ketegangan meningkat bulan ini setelah Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri yang merupakan sekutu Saudi, mengumumkan pengunduran dirinya secara mengejutkan dalam tayangan televisi dari Riyadh. Alasannya, adanya pengaruh Hizbullah yang didukung Iran

KETUA KPK :

Pembentukan TGPF Novel Baswedan Belum Diperlukan JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan belum terlalu diperlukan adanya tim gabungan pencari fakta dalam mengusut kasus Novel Baswedan. Hal itu menurut dia karena penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya telah mengalami perkembangan. "Belum waktunya kalau kita melihat itu, melihat keseriusan teman-teman polri dan sudah ada beberapa perkembangan," kata Agus di gedung KPK, Jakarta, Junat 24 November 2017. Agus berharap pihak-pihak yang meragukan penyelidikan yang dilakukan oleh polri dapat memahami. "Langkah ini kalau dijelaskan pada beberapa prominent person semoga mereka bisa memahami apa yang telah dilakukan," kata Agus. Ia juga mengatakan akan terus melakukan komunikasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus Novel. Sebelumnya Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis

KETUA KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis (kanan) menunjukkan sketsa terduga pelaku penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan dalam sesi konferensi pers di Jakarta, 24 November 2017. mengungkapkan dua sketsa terduga pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Menurut Idham, sketsa tersebut berhasil dilakukan setelah melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap 66 saksi. "Kemudian dari beberapa saksi itu, lalu mengerucut pada dua orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan terhadap

korban," kata Idham di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 November 2017. Idham mengungkapkan detail sketsa tersebut diperoleh dari dua saksi dengan inisial S dan SN. Selain itu, hasil temuan ini berkat kerjasama Pusnafis Mabes Polri dengan Australian Federal Police dalam menyelidiki sejumlah CCTV di tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, Idham mengimbau agar

masyarakat bisa menghubungi hotline Polda Metro Jaya jika menemukan informasi lebih lanjut terhadap dua orang dalam sketsa tersebut. Penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017. Ia diserang menggunakan air keras oleh dua orang tak dikenal setelah melaksanakan salat subuh di Masjid Al-Ikhsan, dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. (NET)

Diklat PIM Tingkat IV Angkatan XIII Tahun 2017 Resmi Ditutup di Lebanon dan risiko akan keselamatan jiwanya. Hizbullah menyebut langkah tersebut sebagai tindakan perang yang dirancang oleh otoritas Saudi. Pemerintah Saudi membantah hal ini. Sekembalinya ke Lebanon, Hariri menunda pengunduran dirinya. Dalam wawancara dengan New York Times, Mohammed juga bicara tentang serangan-serangan udara yang dilancarkan Saudi dan koalisi di Yaman. Perang tersebut bertujuan untuk mengalahkan para pemberontak Houthi yang menguasai sebagian wilayah Yaman. Menurut Mohammed, perang tersebut berjalan sesuai rencana dan sekutu-sekutu Saudi telah berhasil menguasai kembali sekitar 85 persen wilayah Yaman. (DTC)

Serangan Teroris Mesir

Dubes : Tak Ada Korban WNI KAIRO - Duta Besar Indonesia untuk Mesir Helmy Fauzi mengatakan hingga saat ini belum ditemukan ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangan teroris yang terjadi sebuah masjid di Sinai, Mesir, Jumat, 24 November 2017. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo terus memantau peristiwa ini melalui sumber keamanan setempat. "Sejauh ini diperoleh informasi tak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban," kata Helmy dalam keterangan tertulis yang diperoleh wartawan. Sebuah ledakan bom rakitan terjadi di samping Masjid Ar-Raudhah, Markaz Bir El-Abd, kota El-Arish, Sinai Utara, Mesir. Ledakan ini dilancarkan oleh kelompok teroris yang belum diketahui pada saat pelaksanaan salat Jumat. Usai ledakan, kelompok penyerang menembaki para jamaah yang sedang salat. Akibatnya, 155 orang tewas dan

HALAMAN 16

MEDAN - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV, Angkatan XIII Tahun 2017 resmi ditutup oleh Walikota Medan Dzulmi Eldin yang diwakili Asisten Umum Setda Kota Medan, Ikhwan H. Daulay, Rabu (22/11) di Gedung P4TK, Kecamatan Medan Helvetia. Penutupan ini menandakan berakhirnya rangkaian kegiatan pembelajaran bagi peserta Diklat PIM Tk. IV yang sudah berlangsung selama 3 bulan sejak 9 Agustus 2017 lalu. Sebanyak 40 orang peserta Diklat mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dalam Diklat PIM Tk.IV, dimana 1 orang peserta mampu meraih predikat kelulusan "Sangat Memuaskan", serta 38 orang peserta meraih predikat "Memuaskan". Sedangkan 1 orang peserta harus ditunda kelulusannya seraya diberi kesempatan untuk menyempurnakan Rancangan Proyek Perubahannya sampai 21 Januari 2018 mendatang.

Sebanyak 40 orang peserta Diklat mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dalam Diklat PIM Tk.IV Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam sambutannya yang dibacakan Asmum Ikhwan H. Daulay mengapresiasi capaian para peserta selama mengikuti rangkaian agenda Diklat PIM IV ini, semoga dengan pembekalan selama mengikuti diklat ini dapat memberikan wawasan dan

cakrawala berpikir yang baru bagi peserta dalam melaksanakan tupoksi dalam jabatan di instansinya masing-masing. Apalagi sambungnya, para peserta telah mencoba mengimplementasikannya dalam bentuk Rancangan Proyek Perubahan pada Kertas Kerja Per-

seorangan (KKP). "Saya yakin, KKP yang telah dibuat ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peserta untuk diterapkan di instansinya masing-masing, terutama dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat," sebut Ikhwan. Sebelumnnya dalam laporan Panitia Penyelenggara, selama 3 bulan pembelajaran, peserta telah melalui 5 tahap pembelajaran, Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan, Membangun Komitmen Bersama, Merancang Perubahan dan Membangun Tim, serta didukung dengan metode pembelajaran di kelas, simulasi hingga Benchmarking to best practice ke Pemko Surabaya (11-14 September) lalu. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala BKDPSDM, Lahum, SH, Kadis Kesehatan drg. Usma Polita, Kabid PSDM Harun Sitompul, serta Kabag Umum Setwan DPRD Medan, Andi Syukur. (VIN)

Dinas Ketahanan Pangan Luncurkan Website sikapmedan.com  Helmy Fauzi sekitar 100 lainnya luka-luka. Menurut sumber di Mesir, kata Helmy, sejauh ini belum ada korban yang diidentifikasi. Sementara, jumlah korban tewas kemungkinan akan bertambah. “Pelaku serangan melarikan diri,” ujarnya. Helmy turut mengutuk serangan teroris Pemerintah dan rakyat Indonesia, ujarnya, akan berdiri bersama-sama dengan Mesir dalam peristiwa tragis ini. “Perang melawan terorisme dan radikalisme,” kata Helmy. (DTC)

MEDAN - Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan meluncurkan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Medan untuk memaksimalkan pelayanan informasi seputar ketahanan pangan, baik harga, kualitas, maupun stok. Web yang juga menyediakan pelayanan pengaduan warga itu bernama sikapmedan. com. Peluncuran dilakukan oleh Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan, Ir Qamarul Fattah, MSi, Rabu (22/11) di kantor Walikota Medan. Turut hadir dalam peluncurkan itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Muslim, SSos, MSP, Kepala Perwakilan

Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Arif Budi Santoso, dan segenap pelaku usaha UKM dan UMKM dari seluruh kecamatan di Medan. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Qamarul, Walikota mengatakan, sebagai sebuah gagasan yang mengikuti perkembangan zaman, website sikapmedan.com ini diharapkan mudah diterima dan digunakan masyarakat Medan. Dengan dukungan Pemko Medan dan stakeholder diharapkan pula website ini akan mengalami perkembangan secara tampilan, bentuk, maupun fitur-fitur di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Medan.

Walikota juga meminta agar sikapmedan.com ini dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya, demi tersedianya informasi harga kebutuhan pokok yang akuraty dan mudah diakses serta menyediakan wadah bagi masyarakat untuk memberikan dan meminta informasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muslim SSos MSP mengungkapkan, website ini merupakan hasil penyempurnaan website sebelumnya yang hanya menampilkan profil dinas. Mengingat pelunya informasi harga yang realtime hari dan perlunya feedback melalui pengaduan ma-

syarakat partisipan, maka Dinas Ketahanan Pangan meluncurkan website ini. Dia menjelaskan, sikap Medan menyediakan informasi harga pangan pokok di enam pasar yakni Pasar Titi Kuning, Pusat Pasar, Petisah, Simpang Limun, Kampung Lalang, dan Marelan. Harga komoditi yang diinformasi ada 27, di antaranya beras, cabe. Bawang merah, bawang putih, minyak goreng, daging sapi, dan telur. “Selain itu kita juga akan memberi informasi soal kuliner khas Medan dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang jelas website ini dapat digunakan seluruh orang dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha,” ungkapnya. (VIN)

Puncak Pesta adat Pernikahan Kahiyang Ayu-Bobby

Saat Sang Presiden Manortor

Presiden Joko Widodo manortor bersama para tetua adat pada puncak pesta adat pernikahan putrinya.

PRESIDEN Jokowi dan Iriana hadir di panggung puncak pesta adat (Mata Ni Horja) pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Mereka kemudian menari Tortor atau manortor bersama para tetua adat. Jokowi duduk di atas gelanggang atau panggung Mata Ni Horja di lokasi acara, Bukit Hijau Regency Taman Setia Budi

(BHR Tasbi), Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (25/11) pagi. Tortor Sabe Sabe dipertontonkan di hadapan keduanya. Setelah itu, Jokowi kemudian diajak manortor. Jokowi, yang memakai ulos, kemudian bangkit dari kursinya dan manortor. Dia diayapi oleh raja-raja adat di sekitarnya. Terlihat ada Doli Sinomba Siregar bersama dia.

Jokowi menari Tortor sambil sesekali tersenyum. Meski mengaku baru latihan lewat YouTube, Jokowi tampak tidak canggung saat manortor. Saat menari Tortor, Jokowi kemudian dilempari beras kuning. Jokowi lalu tersenyum. Manortor diakhiri dengan seruan horas. Kemudian, ganti Iriana Jokowi yang manortor. (NET)

Epaper kpkpos 482 edisi senin 27 november 2017  
Epaper kpkpos 482 edisi senin 27 november 2017  

Epaper kpkpos 482 edisi senin 27 november 2017

Advertisement