Page 1

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EKS KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI DITUNTUT SEUMUR HIDUP

EDISI 308/ THN VII 23 - 29 JUNI 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 3

KPK: Jangan Ada Lagi Menteri seperti Suryadharma

JAKARTA - Perseteruan antara Prabowo dengan Wiranto makin menghangat. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia Wiranto mengatakan penculikan yang dilakukan Komando Pasukan Khusus pada Desember 1997- Maret 1998 dilakukan atas inisiatif sendiri pelaku. Saat itu Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus adalah Prabowo Subianto.

S

EBALIKNYA Prabowo menuding Panglima ABRI kala itu (Jenderal Wiranto-red) orang yang paling bertanggung jawab atas penculikan tersebut. Kubu Gerindra juga menyatakan, pernyataan mantan Panglima ABRI, Wiranto, yang membeberkan kronologis peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang berujung pemberhentian Prabowo Subianto dari kesatuan TNI, menimbulkan kecaman serius. Menjelang Pilpres 9 Juli, Calon presiden dari poros Partai Gerindra Prabowo Subianto terus dirongrong kasus penculikan aktivis 1998 ketika dia masih aktif berdinas di militer. Beberapa pekan terakhir, di media sosial beredar surat bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP yang menyebut • LANJUT KE HAL. 2

PRABOWO ENGGAN TANGGAPI PERNYATAAN WIRANTO

Aksi penculikan adalah inisiatif atas analisis keadaan waktu itu.

Wiranto

Prabowo

Enggak, enggak usah (menanggapi itu, Red). Tanya saja mereka.

MANTAN Pangkostrad yang juga calon presiden 2014 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto enggan menanggapi keterangan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto soal surat rekomendasi pemberhentian dirinya oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). "Enggak, enggak usah (menanggapi, Red)," kata Prabowo seusai melakukan konsolidasi dengan tim pemenangan Prabowo-Hatta untuk wilayah Papua, di Jakarta, Kamis (19/6). Prabowo mengatakan kepada wartawan, lebih baik dokumen pemberhentian dirinya itu ditanyakan kepada Wiranto saja. "Tanya saja mereka (Wiranto, Red)," ujar Prabowo seraya tersenyum dan memasuki kendaraannya. Sebelumnya, pada Kamis siang, mantan Menteri Hankam sekaligus Panglima ABRI Wiranto menggelar konferensi pers untuk menjelaskan informasi yang diketahuinya soal surat rekomendasi pemberhentian • LANJUT KE HAL. 2

Relawan Jokowi Diintimidasi

BATAM - Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahyo Kumolo mengatakan banyak relawan Jokowi-JK yang mendapatkan intimidasi dari pihak ketiga. "Laporan masing-masing parpol mulai banyak di masing-masing daerah, intimidasi dari pihak ketiga,"

kata Tjahyo Kumolo di Batam, Kamis. Intimidasi yang diterima relawan Jokowi-JK, beragam, mulai dari tekanan halus hingga menggiring untuk memilih pasangan capres lain. Namun, menurut Tjahyo, intimidasi masih dalam koridor yang dapat dimaklumi. Tim Jokowi-JK

JOKOWI: POLITIK INDONESIA KURANG BERADAB SURAKARTA - Calon presiden dari koalisi PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PKPI, Joko Widodo, menilai kondisi politik yang terjadi selama kampanye pemilu presiden kurang beradab. "Politik kita sekarang politik yang kurang beradab. Mestinya ini kan yang menjalankan orang-orang yang berpendidikan. Sebenarnya politik kita ini mau dibawa ke mana," katanya saat berdialog dengan tokoh Muhammadiyah di Solo, Jumat (20/6). Menurut dia, pemilu presiden dan seluruh prosesnya seharusnya diliputi kegembiraan, bukan cacian dan kampanye hitam seperti yang sekarang ini banyak bermunculan. "Politik itu seharusnya sebuah kegembiraan, ada pilgub gembira, pilpres gembira. Tapi yang terjadi sekarang, apalagi di media • LANJUT KE HAL. 2

juga belum akan melakukan upaya hukum untuk membela relawan yang terintimidasi. Kepada relawan Jokowi-JK, Tjahyo meminta untuk tetap tidak terpengaruh pada intimidasi dari pihak manapun. "Kami menghimbau, memberikan pesan secara umum, untuk

memberikan kebebasan untuk memilih," kata Tjahyo. Di tempat yang sama, Ketua Partai NasDem Surya Paloh mengatakan seluruh relawan bersatu untuk memenangkan Jokowi-JK. "Tidak ada istilah berhenti di tempat, apalagi mundur," kata dia. Sementara itu, Ketua Tim

Kampanye Jokowi-JK Wilayah Sumatera, Soerya Respationo berharap seluruh relawan tidak takut dengan segala intimidasi. "Relawan jangan pernah takut. Intimidasi harus dilawan," kata Soerya. Ia mengatakan tidak ada yang bisa • LANJUT KE HAL. 2

GERINDRA: WIRANTO INGIN BERSIH SENDIRI PERNYATAAN mantan Panglima ABRI, Wiranto, yang membeberkan kronologis peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang berujung pemberhentian Prabowo Subianto dari kesatuan TNI, menimbulkan kecaman serius dari

Partai Gerindra. Wiranto dituding tengah bermanuver jelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Mengingat, Wiranto adalah Ketua Umum Partai Hanura yang menjadi mitra koalisi pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Pernyataan Wiranto sangat politis dan kesannya ingin bersih

sendiri. Pernyataan dia lebih kepada ketidaksukaan dia kepada Pak Prabowo apalagi dia tim sukses capres sebelah. Ini tidak fair,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, Kamis (19/6). Edhy menegaskan bahwa Prabowo diberhentikan secara • LANJUT KE HAL. 2

Pemilih Demokrat Condong ke Jokowi Ketimbang Prabowo JAKARTA - Dukungan elite Partai Demokrat terhadap calon presiden Prabowo Subianto dinilai tidak mencerminkan suara kalangan bawah partai itu. Awal pekan lalu, 115 anggota Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat dan 54 pengurus harian Partai Demokrat mendeklarasikan

dukungan mereka terhadap calon presiden yang diusung Koalisi Partai Gerindra itu. Dukungan itu bertolak belakang dengan hasil survei terhadap pemilih Partai Demokrat dalam pemilihan umum legislatif yang digelar Indo Barometer pada awal Juni lalu. Sebanyak 46 persen

konstituen Demokrat menjatuhkan pilihan pada calon presiden Joko Widodo, lebih banyak 10 persen dibanding pendukung Prabowo. Dalam survei yang digelar PolTracking Institute, jumlah pendukung Prabowo dan Joko Widodo • LANJUT KE HAL. 2

Biro Perlengkapan Pemprov Riau Survei Lokasi Aset DUMAI - Heboh soal pemberitaan KPK Pos terkait dugaan penggelapan tanah milik Pemerintah Provinsi Riau seluas 50.150 M2 di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Selasa pekan lalu, tiga pejabat teras Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yakni Kabag Pengawasan Biro Perlengkapan Kalsum, dan Kabag Penata Usahaan Zulkifli, didampingi pegawai Dinas Perikanan Kelautan Kota Dumai Suhendar turun ke lapangan tinjau lokasi. Aset Pemprov Riau tersebut diduga dalam kawasan areal PT. Sari Dumai Sejati (SDS) Lubuk Gaung.

UNTUK mengetahui keberadaan aset Pemprov Riau tersebut tiga pejabat teras Pemprov Riau bemaksud memasuki area PT. SDS. Namun oleh petugas dari Kepolisian Polresta Dumai yang diperbantukan di perusahaan tersebut melarang pejabat Pemprov Riau tersebut memasuki lokasi perusahaan PT. SDS, dengan alasan harus ada pemberitahuan lebih dahulu kepada perusahaan.

Dilarang masuk ke dalam lokasi PT.SDS untuk mengetahaui keberadaan aset Pemprov Riau tersebut, pejabat Biro Perlengkapan Pemprov Riau blusukan dari luar lokasi PT. SDS melalui Jl. Suka Bumi (Jalan Lama) yang diperkirakan merupakan batas tanah Pemprov Riau. Namun jalan lama tersebut telah ditutup dengan tembok oleh PT.SDS sehingga akses • LANJUT KE HAL. 2

Pejabat Biro Perlengkapan Pemprov Riau (membelakangi lensa) blusukan di luar pagar PT.SDS Lubuk Gaung.

YOGYAKARTA - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan lembaganya akan segera mendatangi presiden baru begitu terpilih dalam pemilu presiden 9 Juli 2014. KPK akan berupaya melakukan pencegahan sedini mungkin dengan memberikan penjelasan kepada presiden baru tentang potensi korupsi. "Begitu ada menterimenteri terpilih, kami datangi semua menteri itu," katanya saat berbicara dalam "Diskusi Politik Berintegritas, Diseminasi 8 Agenda Anti-Korupsi bagi Presiden 2014-2019" di Yogyakarta, Rabu. Adnan menyatakan upaya ini dilakukan agar tidak ada lagi menteri seperti mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Alasannya, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi dana haji, Suryadharma menyatakan tidak tahu kesalahannya. "Dia bilang tidak tahu apa pelanggarannya," kata Adnan. Fakta ini mendorong KPK berinisiatif mendatangi semua menteri untuk menjelaskan • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Demam Bola dan Prestasi Kita JUTAAN pasang mata di jagad dunia setiap malam tertuju ke Brasil. Ada yang melek sampai pagi, hanya ingin menyaksikan pertandingan sepakbola terakbar di seantero dunia itu melalui layar televisi. Kekalahan Spanyol melawan Chile 0-2, Kamis dini hari WIB sungguh membuat duka pendukung tim 'matador'. Tapi itulah sepakbola. Menarik untuk disaksikan. Tim favorit bisa terjungkal di babak penyisihan grup. Harus diakui, demam Piala Dunia sungguh menggetarkan sudut-sudut pelosok bumi. Dunia berpesta, dan sayangnya, Indonesia selalu hanya menjadi penonton. Hajatan besar empat tahun sekali ini belum bisa menjadi vitamin untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Tim nasional kita tetap saja kelas paria. Daftar peringkat tim versi Asosiasi Sepak bola Dunia menjadi bukti telak soal itu. Dari tahun ke tahun, peringkat tim sepak bola Indonesia terus melorot. Satu dekade lalu, Indonesia masih • LANJUT KE HAL. 2

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Diduga Terima Upeti SELAT PANJANG - Soal konflik lahan antara masyarakat Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dengan PT.RAPP digambarkan sebagai bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. Hal ini diawali ketika pemerintah diduga melakukan monopoli dan manipulasi proses eksploitasi sumber daya alam, sehingga terjadinya perbedaan akses. Dampak dari ketidak harmonisan itu, diduga Bupati Meranti Drs. Irwan Nasir (foto) menerima upeti dari PT.RAPP. Meski tidak ada bukti, tapi masyarakat Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dapat merasakannya. Diinformasikan perbedaan akses tersebut cenderung berpihak kepada pengusaha maupun investor, dan pemerintah yang menikmati hasil lebih banyak. Sementara masyarakat kepentingannya terabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketidak puasan dikalangan masyarakat. Konflikpun muncul kepermukaan, dengan akumulasi perasaan dan kesadaran bahwa telah terjadi • LANJUT KE HAL. 2


KPK POS

2

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

SAMBUNGAN

PEMBERITAHUAN Diberitahukan kepada seluruh Wartawan, Kontributor, Pembantu dan Permasang Iklan Koran KPK POS di seluruh daerah, terhitung sejak pengumuman ini agar mengirim berita dan lainnya ke alamat email yang baru, yakni: kpkpossumut@gmail.com. Demikian pemberitahuan ini diperbuat, agar para wartawan di seluruh daerah maklum. Terima Kasih.

PIMPINAN JOKOWI: POLITIK INDONESIA KURANG BERADAB............................. • DARI HALAMAN. 1 sosial, bahasanya kasar semua," katanya. Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini mengatakan demokrasi menurut konsepnya adalah demokrasi yang partisipatif. Ia mengatakan implementasi demokrasi versinya adalah turun ke bawah untuk mendengar aspirasi masyarakat. "Demokrasi yang saya jalankan adalah demokrasi jalanan karena tiap hari di pasar, jalan raya, bantaran kali. Menurut saya, demokrasi itu mendengar

dan menyejahterakan," katanya. Jokowi mengatakan percuma rajin berorasi, tapi tidak mendengar dan menyejahterakan rakyat. "Tujuan akhir demokrasi ya itu, kesejahteraan rakyat," katanya. Ke depan, Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus memiliki agenda khusus pemerataan ekonomi. Menurut dia, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia memang salah satu yang tertinggi di Asia. Namun, ia menyayangkan belum ada pemerataan di seluruh wilayah.(FR/BBS)

RELAWAN JOKOWI DIINTIMIDASI.. • DARI HALAMAN. 1 mengintimidasi relawan, karena semakin kuat diintimidasi, relawan semakin kuat. "Kami petarung, bukan petelor. Kalau takut, keluar dari Jokowi-JK," kata Soerya. Ribuan relawan Jokowi-JK yang tergabung dalam beberapa komunitas menyatakan komitmen untuk membantu

pemenangan Jokowi-JK. Beberapa komunitas relawan mendeklarasikan diri disaksikan Surya Paloh, di antaranya Komunitas Relawan JokowiJK (Kobar), Sahabat Jokowi, Rakyat Pendukung Jokowi (Rabjo), Pro Jokowi (Projo), Barisan Pendukung Jokowi JK (Bajoka) dan Srikandi Jokowi serta Ikatan Alumni Unhas Kepri.(FR/BBS)

KPK: JANGAN ADA LAGI MENTERI SEPERTI SURYADHARMA........................ • DARI HALAMAN. 1 potensi korupsi di setiap kementerian. Dia menyesalkan baru beberapa menteri yang pernah mendatangi KPK untuk berkoordinasi mengenai pencegahan korupsi. "Tindakan Menteri Agama yang baru, Lukman Hakim Saifudin, datang ke KPK layak dicontoh," katanya. Dia menambahkan, KPK juga sedang menyusun strategi untuk mendorong pemerintahan baru memperkuat lembaga pengawasan, seperti inspektorat jenderal. Menurut dia, lembaga ini harus didorong independen agar efektif melakukan pengawasan. "Di Amerika, lembaga inspektorat bertanggung jawab ke pre-

siden dan publik, tapi di Indonesia malah hanya ke menteri," ujarnya. Di tempat yang sama, peneliti PUKAT UGM, Hifdzil Alim, menilai model pengawasan birokrasi pemerintahan yang juga perlu ditata ulang ialah pada pemerintahan daerah. Hasil kajian lembaganya, menurut dia, menunjukkan banyak pemerintah daerah mengeluhkan model pengawasan dari pusat yang melibatkan terlalu banyak instansi. "Pemerintah daerah juga sering menganggap pusat tidak mau daerahnya maju karena menolak memberikan usulan anggaran pembangunan," dia menjelaskan. "Sementara kementerian di pusat menilai banyak pemerintah daerah tidak kompeten." (IN/BBS)

PRABOWO ENGGAN TANGGAPI PERNYATAN WIRANTO...................... • DARI HALAMAN. 1 Prabowo oleh DKP. Prabowo diberhentikan melalui surat keputusan presiden. Dalam kesempatan itu Wiranto menyiratkan Prabowo diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan surat rekomendasi DKP.

Dia juga menyebut bahwa surat DKP bukan rahasia umum karena menyangkut aksi penculikan aktivis dalam hal ini publik, dan dia menyebut pula bahwa Prabowo telah mengakui penculikan aktivis merupakan inisiatif pribadi bukan perintah Panglima ABRI. (TIM/BBS)

DEMAM BOLA DAN PRESTASI KITA......... • DARI HALAMAN. 1 masuk jajaran 100 tim terbaik dunia dengan duduk di peringkat ke-91. Kini, kita terlempar ke peringkat ke157 dunia. Di Asia Tenggara sendiri, prestasi Indonesia ada di nomor buncit di bawah peringkat Vietnam (123), Thailand (149), Malaysia (153), dan Singapura (155). Sudah banyak janji yang ditebar oleh para pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ataupun Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun tim Indonesia sulit bangkit. Bolak-balik ganti pengurus PSSI dan ganti menteri, prestasi sepak bola Indonesia tetap terkubur. Kita tak bisa mengatasi faktor yang menghambat perkembangan sepak bola, seperti jumlah lapangan yang terus tergerus. Kompetisi usia dini juga minim. Yang bisa dibanggakan hanyalah sejarah. Indonesia dulu pernah masuk laga Piala Dunia 1938. Tim Indonesia saat itu bahkan menjadi wakil Asia pertama dalam Piala Dunia. Kini, mencetak prestasi di level Asia Tenggara pun Indonesia kesulitan setengah mati. Terakhir kali Indonesia meraih medali emas sepak bola adalah pada SEA Games 1987. Banyak perubahan radikal harus dilakukan agar Indonesia bisa menembus "divisi utama" sepak bola internasional. Tak perlu mulukmuluk dulu pasang target masuk

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dalam laga Piala Dunia. Untuk tahap awal, Indonesia harus bisa menembus papan atas Asia Tenggara, lalu naik kelas ke level Asia. PSSI dan Kementerian Olahraga nyaris tak bisa diharapkan. Organisasi itu mandek, terjebak rutinitas, dan dilanda konflik internal. Mereka juga gagal membuat kompetisi lokal yang menjadi saringan alami bagi lahirnya pemain berbakat. Alih-alih melahirkan turnamen yang bagus, Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo, misalnya, malah bermimpi ingin memindahkan Piala Dunia 2022 di Qatar ke Indonesia. Sepak bola Indonesia butuh terobosan seperti yang dilakukan pelatih tim nasional usia di bawah 19 tahun, Indra Sjafri. Tanpa bantuan PSSI, dia blusukan ke pelosokpelosok mencari talenta terbaik, dan terbukti bermain gemilang. Tahun lalu, tim asuhannya menundukkan Korea Selatan, juara bertahan dan pemegang 12 kali gelar Piala Asia. Dalam laga persahabatan Mei lalu, tim ini juga bermain imbang 1-1 dan menang 3-0 atas finalis Piala Asia U-19, Yaman. "Revolusi" ala Indra Sjafri itulah yang perlu dilakukan secara konsisten. Langkah ini harus diteruskan dengan memburu pemain berbakat dengan usia yang lebih muda, di bawah 13 tahun. Hanya pada tunastunas muda kita bisa mengharap prestasi. (***)

250 Titik Api Ditemukan, Riau Waspada RIAU - Bencana kabut asap di Riau kembali tebar ancaman. Bahkan pada Sabtu 21 Juni 2014 pukul 07.00 WIB, titik api mencapai 250 titik. Hal itu diketahui dari pantauan satelit Terra-Aqua. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, jumlah titik api itu meningkat tajam dibandingkan Jumat kemarin, yang hanya 80 titip api. Dari 250 titik api itu, tersebar di Rokan Hilir yaitu ada 157 titik, Bengkalis ada 39 titik, Dumai ada 16 titik, Rokan Hulu ada 11 titik, Pelalawan ada 9 titik, Kampar ada 8 titik, Inhil ada 5 titik, Kuansing ada 4 titik dan Siak ada 1 titik. Sementara akibat asap yang semakin tebal itu, jarak pandang juga sangat terbatas, misalnya, di Rengat saja jarak pandang hanya 3 kilometer, Pelalawan dan Dumai hanya 6 kilometer dan Pekanbaru hanya 8 kilometer. "Cuaca diperkirakan akan semakin kering. Hal ini akan dapat memicu meningkatnya hotspot," kata Sutopo. Menurut dia, berkaca pada pola titik api di Sumatera berdasarkan data tahun 2006-2013 dominan pada Juni-Oktober dengan puncak pada

Agustus dan Oktober. "Kunci mengatasinya adalah penegakan hukum. Lahan gambut jika sudah terbakar akan susah dipadamkan. Antisipasi lebih efektif dibandingkan pemadaman," ujar dia. Sutopo mengingatkan, dampak

kebakaran lahan hutan di Riau ini selalu besar. Sebagai contoh, dampak kebakaran hutan di Riau selama 26 Februari 2014 hingga 4 April 2014 membuat kerugian ekonomi mencapai Rp20 triliun, selain itu 2.398 Ha cagar biosfer

terbakar, 21.914 Ha lahan terbakar, 58.000 orang terserang ISPA, sekolah diliburkan dan hampir 6 juta jiwa terpapar asap. Untuk mengatasi kebakaran itu, BNPB telah mengeluarkan Rp134 milyar dana pemadaman, menge-

rahkan 4.931 personil gabungan, 11 helikopter dan pesawat serta 3 helikopter water bombing. Kemudian, sejak 4 April 2014 penanggung jawab pengendalian kebakaran hutan ditangani Gubernur Riau.(VN)

GERINDRA: WIRANTO INGIN BERSIH SENDIRI................................................................................ • DARI HALAMAN. 1 hormat dari TNI dan mendapatkan hak pensiun. Dirinya menyayangkan kalau ada pihak yang menuding Prabowo telah diberhentikan dengan tidak hormat karena kasus penculikan sejumlah aktivis. “Bukti suratnya

ada kok kalau Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat,” Selain itu, Edhy juga membantah kalau Prabowo telah memerintahkan anak buahnya melakukan penculikan. Prabowo, kata Edhy, menerima pemberhentiannya dari TNI dengan lapang dada karena wujud

tanggung jawab sebagai komandan. “Komandan yang benar itu seperti Pak Prabowo dong berani tanggung jawab dan pasang badan atas apa yang dilakukan anak buah. Komandan jangan hanya bisa menyalahkan anak buah dan ingin terkesan bersih sendiri

dong,” tegasnya. “Tanya mereka yang sudah dihukum (Tim Mawar), apakah Prabowo memerintahkan untuk menculik? Tidak ada itu. Kita sedang sibuk berfikir masa depan, kok ini malah bicara ke belakang. Saya tegaskan Prabowo tidak bersalah dan

hanya wujud tanggung jawab atas tindakan anak buahnya,” ungkap anggora Komisi VI DPR ini. Akankah Prabowo menyikapi pernyataan Wiranto tersebut? “Saya rasa tak akan ditanggapi. Pak Prabowo sekarang sedang sibuk,” pungkas Edhy. (BBS/SF)

PEMILIH DEMOKRAT CONDONG KE JOKOWI KETIMBANG PRABOWO...................................... • DARI HALAMAN. 1 yang berasal dari Demokrat hampir sama, berkisar pada angka 46 persen. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, menganggap deklarasi dukungan anggota Fraksi Demokrat kepada Prabowo sebagai upaya menggiring suara pemilih partai. "Jika cara penggiringan ini belum juga berhasil, mungkin nanti Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Um-

um Demokrat) turun tangan menyampaikan dukungan secara terbuka," ujarnya kemarin. Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, mengakui dukungan Fraksi Demokrat tidak mewakili suara pemilih di kalangan bawah. Namun, menurut dia, karakter konstituen dalam pemilu legislatif berbeda dengan pemilihan presiden. “Pada pemilu legislatif, konstituen melihat partai. Tapi, pada pemilu presiden, (konstituen) meman-

dang figur,” katanya. Suaidi menambahkan, dukungan sejumlah peserta konvensi calon presiden Demokrat, seperti Dahlan Iskan, Anies Baswedan, dan Sinyo Harry Sarundajang terhadap Jokowi ikut berpengaruh terhadap pemilih Demokrat. “Perolehan suara Demokrat pada pemilu legislatif yang mencapai sekitar 12,7 juta tak lepas dari kontribusi peserta konvensi,” katanya. Dukungan terhadap Jokowi kembali didengungkan Ketua

Demokrat Kalimantan Timur, Isran Noor. Jauh sebelum pendeklarasian calon presiden pada 19 Mei lalu, peserta konvensi ini sudah berikrar menyokong Jokowi. Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, mengakui baik kalangan bawah maupun elite partai memiliki sikap politik berbeda-beda. Demokrat memang memilih netral, tapi dia mengingatkan bahwa kader dan pengurus tetap bisa menyalurkan pandangan

politik. “Sikap partai tak bisa mengendalikan sikap politik personal anggota,” ujarnya. Anggota tim juru debat Prabowo, Martin Hutabarat, mengatakan masih ada waktu untuk menjaring massa pendukung. “Kami yakin di sisa waktu menjelang pencoblosan, suara kami akan solid,” kata Martin. Adapun Jokowi tak mempersoalkan dukungan elite Demokrat untuk Prabowo. “Dukungan dari elite bukan berarti dukungan dari akar rumput," ujar Jokowi.(FR/BBS)

WIRANTO VS PRABOWO.............................................................................................................................. • DARI HALAMAN. 1 sebelas pertimbangan yang menjadi latar belakang rekomendasi pemecatan Prabowo di militer. Pertimbangan itu antara lain, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi, hierarki, serta disiplin hukum di lingkungan ABRI. Surat rekomendasi pemecatan Prabowo ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan enam anggota berpangkat letnan jenderal, yaitu Djamari Chaniago, Fachrul Razi, Yusuf Kartanegara, Agum Gumelar, Arie J. Kumaat, serta Susilo Bambang Yudhoyono. Belakangan, Fachrul Razi dan Agum Gumelar, mengatakan surat itu valid, bukan rekayasa. Setelah beredarnya surat itu, dalam beberapa kesempatan meminta Prabowo untuk diwawancarai soal itu. Namun, dia belum memberikan respon. Sebelumnya pada 3 November 2013, Prabowo

sudah menjelaskan soal tuduhan penculikan tersebut. Berikut ini kutipan wawancara dengan Prabowo ketika itu, seperti dikutip Tempo.com. Tanya: Bagaimana Anda menjelaskan kasus penculikan aktivis ke pemerintah asing? Jawab: Ya, saya katakan, kadang dalam pemerintahan, kita sebagai alat pemerintah menjalankan misi yang dianggap benar. Begitu ada pergantian pemerintah, pemerintah baru menganggapnya tidak benar. Saya kan hanya petugas saat itu. Tapi setelah pergantian, nilai-nilai yang lama dibilang salah. Pembunuhan Munir, masak Prabowo disuruh tanggung jawab? Penembakan Theys Hiyo Eluay, masak Prabowo lagi? Saya kira Amerika sudah paham. Tanya: Dalam penculikan aktivis, Anda cuma melaksanakan tugas? Jawab: Ya. Sesuatu yang dibilang benar pada saat itu,

begitu ada pergantian rezim, lalu dinyatakan salah. Saya tidak ke mana-mana, saya bertanggung jawab, saya tidak ngumpet. Persoalannya apa? Tanya: Benarkah ada tim lain di luar Tim Mawar Kopassus yang melakukan penculikan pada 1997-1998? Jawab: Mungkin banyak tim, tapi saya tidak tahu. Saya hanya salah satu, kan ada beberapa belas panglima. Dari segi hukum, saya tidak bisa bicara. Kan, saya tidak punya bukti. Ini masalah hukum. Apa yang menjadi porsi saya, saya sudah bertanggung jawab. Saya tidak ke mana-mana, ada di sini. Orang yang dulu saya culik malah datang ke saya, berterima kasih ke saya. Malah mereka memperjuangkan saya jadi presiden. Sebagian besar sudah bergabung dengan Gerindra, sebagian sudah ada yang jadi DPR, calon anggota DPR, atau jadi anggota biasa. Tanya: Bagaimana Anda

mendekati mereka? Jawab: Pakai akal sehat, jurus akal sehat. Setelah kita lihat, duduk, nilai yang kita perjuangkan sama: keadilan sosial. Atas Inisiatif Sendiri Di tempat terpisah, Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia Wiranto mengatakan penculikan yang dilakukan Komando Pasukan Khusus pada Desember 1997-Maret 1998 dilakukan atas inisiatif sendiri pelaku. Pimpinan militer, kata dia, tak pernah memerintahkan kebijakan ekstrem untuk mengamankan negara. Saat itu Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus adalah Prabowo Subianto. "Aksi penculikan adalah inisiatif atas analisis keadaan yang terjadi waktu itu," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jalan HO.S. Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Kamis (19/ 6). Wiranto memastikan Panglima

ABRI tak pernah menginstruksikan penculikan aktivis. Menurut dia, dua panglima yang bertugas selama penculikan--Wiranto dan Feisal Tanjung--tak pernah memerintahkan langkah represif dalam mengamankan negara. "ABRI harus komunikatif, persuasif, bukan (menggunakan) cara kekerasan." Prabowo Subianto dalam debat calon presiden melimpahkan persoalan penculikan aktivis ke atasannya di militer. Menurut Prabowo, penculikan dilakukannya untuk mengamankan negara. Ketika penculikan terjadi, Wiranto menjabat Panglima ABRI. Dewan Kehormatan Perwira yang beranggotakan tujuh jenderal merekomendasikan pemecatan Prabowo dari dinas kemiliteran. Berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan DKP pada Agustus 1998, Prabowo dianggap melakukan tindak pidana dengan merampas kemerdekaan orang lain dan melakukan penculikan. Prabowo belakangan dipecat dari militer.(SF/BBS)

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DIDUGA TERIMA UPETI ................................... • DARI HALAMAN. 1 penindasan dalam masyarakat. Masyarakat Pulau Padang Kabupaten Meranti yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKM-PPP) Kabupaten Kepulauan Meranti merasa terampas haknya serta dicabut kemerdekaannya ketika kawasan hutan yang ada diwilayah mereka dijadikan lahan HTI PT.RAPP. Muhammad Ridwan tokoh masyarakat Pulau Padang dalam pesan singkatnya melalui hubungan seluler kepada wartawan menye-

butkan kesadaran masyarakat Pulau Padang yang berjuang untuk penyelamatan Pulau Padang tidak akan pernah mampu dikalahkan oleh dua kekuatan lain seperti pemerintah dan pengusaha. “Issu illegal logging dan penekanan Menteri Kehutanan RI bahwa HTI adalah upaya penyelamatan Pulau Padang tidak akan mampu menghentikan perlawanan masyarakat,“ tegas Muhammad Ridwan dalam pesan singkat tersebut. Muhammad Ridwan juga menekankan bahwa isu pendatang dan sekelompok orang yang dimainkan

sebagai opini untuk melemahkan perjuangan masyarakat akan siasia. Sebaliknya akan semakin memperkuat dan memperkokoh masyarakat untuk terus berjuang. Dibuktikan oleh masyarakat Pulau Padang, tidak kurang 28 kali masyarakat melakukan aksi, tak ada kata surut. Seperti aksi jahit mulut di depan Gedung DPRD Propinsi Riau, meskipun hasilnya tidak memuaskan, namun tak patah arang. Aksi demo menuntut Menteri Kehutanan RI untuk meninjau ulang izin HTI PT.RAPP di Kabupaten Meranti Provinsi Riau

berlanjut sampai ke Jakarta warga menilai izin yang dikeluarkan Menhut Ri tersebut tumpang tindih dengan lahan masyarakat. “Kami melakukan ini agar pemerintah dapat menilai sendiri kondisi di Pulau Padang. Jangan hanya melihat kondisi masyarakat dari balik meja saja,” kata Yahya (43) salah seorang peserta aksi jahit mulut sebagaimana disampaikan pada saat aksi mulut di Pekanabaru. Tingginya semangat juang menandakan kesiapan masyarakat Pulau Padang untuk bertahan memperjuangkan hak yang mere-

ka miliki, sudah cukup kuat. Bagi masyarakat yang terpenting adalah meminta Menteri Kehutanan untuk meninjau ulang atas SK Menhut No : 327 Tahun 2009 tentang izin HTI untuk PT.RAPP. Harapan tersebut ternyata kandas setelah adanya dugaan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT.RAPP, yang membuat masyarakat merasa miris bahwa Bupati Meranti Drs. Irwan Nasir diduga menerima upeti dari PT. RAPP. untuk setiap kubik, kayu log yang keluar dari Pulu Padang itu sebut sumber yang dipercaya (PUR)

BIRO PERLENGKAPAN PEMPROV RIAU SURVEI LOKASI ASET..................................................... • DARI HALAMAN. 1 blusukan untuk mencari tau batasbatas tanah tersebut tidak dapat dilanjutkan. Jalan lama Jl.Sukabumi hanya berkisar 150 meter dari Jalan lintas Lubuk Gaung Kalsum Kabag Pengawasan Biro Perlengkapan Pemprov Riau

kepada KPK Pos di lapangan meminta masyarakat untuk membuat laporan resmi kepada Gubenur Riau. “Laporan masyarakat sangat diperlukan,” katanya. Keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini menyebutkan, kawasan PT. Sari

Dumai Sejati memanjang pantai Selat Rupat di Lubuk Gaung diperkirakan 1.000 meter dengan lebar dari bibir Pantai ke Jl. Raya Lubuk Gaung diperkirakan sekitart 600 hingga 700 meter. Aset Pemprov Riau yang dibeli Dinas Perikanan Pemprov Riau melalui dana APBD

Provinsi Riau tahun anggaran 1986 berdasarkan AJB No.52/ AJB.BK/1986 tanggal 22 Februari 1986 dengan luas sekitar 50.150 M2 dengan batasbatas sebelah Utara berbatasan dengan Laut 170 meter Timur berbatasan dengan Sungai Mahang 295 meter Selatan

dengan Jalan 170 meter dan Barat berbatasan dengan tanah Asuari warga Lubuk Gaung. 295 meter. AJB tersebut ditanda tangani Kepala Desa Lubuk Gaung Nurzaman, sedangkan Camat ditanda tangani Drs, Nurdin Bakar Camat Bukit kapur ketika itu.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

KORUPSI

Eks Dirut Merpati Hotasi Nababan Belum Dieksekusi JAKARTA - Kasus korupsi penyewaan dua pesawat Boeing 737 dari Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) senilai 1 juta dolar AS yang dilakukan Hotasi Nababan, bekas Dirut Merpati Airlines belum tuntas. Meski dihukum bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 19 Februari 2013, namun Jaksa mengajukan kasasi. Pada 7 Mei 2014, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa dan menjatuhkan hukuman kepada Hotasi serta Tonny Sudjito - General Manager Procurement Merpati Airlines selama empat tahun penjara. Sayangnya, hingga kini Kejaksaan Agung (Kejakgung) belum kunjung melakukan eksekusi. "Saya belum dapat putusannya. Sepanjang setelah mendapat putusan pengadilan akan saya pelajari dan akan diambil tindakan supaya cepat sesuai prosedur yang ada," komentar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyo Pramono, di Jakarta, Jumat (20/6). Selain itu, Widyo juga tidak menegaskan, apakah setelah menerima salinan putusan MA pihaknya bakal melimpahkan berkas perkara tersangka Guntur Aradea ke pengadilan selain, melaksanakan eksekusi kepada Hotasi. "Akan saya pelajari dulu modelnya. Nanti akan saya periksakan ke jaksanya," ujarnya. Sepanjang sudah turun salinan resminya, lanjut dia, jaksa eksekutor wajib mengeksekusi yang bersangkutan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. "Artinya konstruksi hukum yang dibangun penuntut umum berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang, sudah tepat, akurat dapat dibuktikan secara sah, benar dan meyakinkan. Tidak ada perekayasaan perkara atau hukum." Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas Hotasi karena tidak terbukti korupsi secara bersama-sama terkait penyewaan pesawat jenis Boeing 737400 dan Boeing 737-500 pada 2006. Putusan ini dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Pangeran Napitupulu, Hendra Yosfin, dan Alexander Marwata. "Menyatakan terdakwa Hotasi tidak terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam dakwaan primer dan tuntutan, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya," kata hakim Pangeran. Menurut majelis hakim, baik dakwaan primer maupun dakwaan subsider yang diajukan tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan. Tim JPU Kejaksaan Agung sebelumnya menuntut Hotasi dihukum empat tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam amar putusan, Hotasi tak terbukti menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan (TALG) dalam penyewaan dua jenis pesawat Boeing tersebut. Meskipun hingga kini dua pesawat itu belum diterima PT MNA, kata hakim, Hotasi telah sesuai prosedur dalam menyewa dan membayarkan security deposit 1 juta dollar AS kepada TALG melalui kantor pengacara Hume & Associate. "Perbuatan terdakwa menyewa dan membayarkan security deposit sudah dilakukan dengan transparan, hati-hati, beriktikad baik, tidak ada konflik kepentingan, dan sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik," kata hakim Pangeran. PT MNA sampai saat ini masih mengupayakan agar TALG mengembalikan security deposit yang telah dibayarkan tersebut setelah perusahaan asing itu tidak mampu mendatangkan pesawat yang dijanjikannya kepada PT MNA. Selain itu, menurut hakim, PT MNA telah melakukan upaya gugatan kepada Alan Messner dan Jon C Cooper dari TALG. Gugatan itu pun dimenangkan di Pengadilan Negeri Kolombia beberapa waktu lalu. "Majelis hakim tidak melihat adanya niat dari terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya TALG dengan membayarkan security deposit 1 juta dollar AS. Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri suatu korporasi tidak terbukti menurut hukum," ujar hakim Pangeran. PT MNA, yang sebagian besar saham dimiliki negara, mengalami kerugian setidak-tidaknya 1 juta dollar AS karena hingga kini pesawat yang dibayarkan uang mukanya itu tidak pernah diterima PT MNA. "Uang dalam bentuk security deposit itu belum dikembalikan. Belum lagi biaya yang dikeluarkan MNA untuk persidangan di Amerika Serikat," ujarnya.(ENDY)

NASIONAL

Menyuap Pejabat dan Wakil Rakyat Dituntut 5 Tahun JAKARTA – Anggoro Widjojo bengong, setelah Jaksa Penuntut Umum KPK Andi Suharlis menuntut pidana penjara selama lima tahun dan denda 250 juta rupiah subsider 4 bulan kurungan. Tuntutan itu dibacakan di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (18/6). Owner PT Masaro Radiokom dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana suap kepada pejabat Kementrian Kehutanan dan Wakil Rakyat saat pengurusan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) untuk Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) di Kementerian Kehutanan.

"Anggoro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Jaksa. Hukuman itu, lanjut Jaksa setimpal dengan perbuatannya apalagi terdakwa Anggoro sempat melarikan diri ke luar negeri selama proses penyidikan sehingga menghambat proses penegakan hukum. "Tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa Anggoro," sambungnya. Dalam sidang terungka, Anggoro menyuap sejumlah pihak untuk mengegolkan anggaran 69

program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Departemen Kehutanan tahun 2007. Anggora memberi uang tunai sejumlah 210 juta rupiah, 92.000 dollar Singapura, 20.000 dollar AS, dan uang tunai 925,900 juta rupiah, serta barang berupa 2 unit lift kepada pegawai negeri Mereka yang disuap HM Yusuf Erwin Faisal selaku ketua Komisi IV DPR periode 2004–2009, MS Kaban selaku menteri kehutanan tahun 2004–2009, dan Boen Purnama, sekjen Departemen Kehutanan (Dephut) tahun 2005–2007. DPR pun menyetujui Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Reha-

bilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) senilai Rp 4,2 triliun yang diajukan oleh Departemen Kehutanan tahun 2007. Adapun, proyek revitalisasi SKRT senilai Rp 180 miliar termasuk dalam rancangan anggaran GERHAN yang disetujui. Jaksa juga menyuarakan keyakinannya bahwa mantan Menhut, MS Kaban, terbukti menerima berulang kaliuangdanbarangdariAnggoro. “(Anggoro Widjojo) memberikan sejumlah uang dan barang kepada saksi MS Kaban,” kata Jaksa. Jaksa menyimpulkan hal itu berdasarkan sejumlah rekaman penyadapan antara MS Kaban dan Anggoro. Beberapa kali dalam percakapan itu memang mene-

gaskan soal pemberian atau permintaan uang. Total uang yang sudah diberikan Anggoro kepada MS Kaban ialah 40 ribu dollar Singapura, 45 ribu dollar AS, selembar TC senilai 50 juta rupiah, serta 2 unit lift dan genset. “Unsur memberi sesuatu telah terbukti,” tandasnya. Usai sidang, Anggoro hanya memberikan komentar pendek tentang upaya yang akan dilakukan usai dituntut jaksa. "Lihat nanti-lihat nanti," ujarnya pendek. Ia langsung memasuki ruangan yang di dalamnya sudah ada beberapa kerabat yang menunggunya. Menanggapi tuntutan jaksa, Anggoro dan penasihat hukumnya akan mengajukan pledoi pada Rabu (25/6). (ENDY)

Terdakwa kasus proyek Hambalang, mantan Menpora Andi Mallarangeng menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/6). Sidang tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh terdakwa.

Pernyataan Kebocoran Penerimaan Negara Menuai Protes JAKARTA - Harimau Mulutmu. Gara-gara memberi pernyataan angka kebocoran anggaran negara tembus Rp7.200 triliun atau setiap tahun Rp1.000 triliun seperti disebut Capres Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (15/6), membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun kelabakan dengan tudingan itu. Bahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memprotes pernyataan itu. "Memang presiden bertanya angkanya dari mana. Pernyataan itu sangat berlebihan dan terdorong motivasi kampanye," kata Menteri

Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (CT), di Jakarta, Selasa (17/6). Pasalnya, lanjut dia jika dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 1.500 triliun, angka kebocoran itu layak dipertanyakan. "Jika APBN jumlahnya cuma Rp 1.500 sekian triliun, apa benar kebocoran Rp 7.200 triliun? Jadi sebaiknya ditanya saja kepada yang bersangkutan," katanya lagi. CT meragukan pernyataan Prabowo. Pengawasan penggunaan anggaran saat ini juga semakin ketat. "Saya rasa hal sepert itu tidak benar, hanya bualan semata," lanjutnya

sambil menambahkan pengawasan anggaran negara sudah luar biasa sebagaimana dilakukan sejumlah instansi seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, dan BPKB. Dalam debat capres bertema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Prabowo mengutip berdasarkan data dari Ketua KPK Abraham Samad bahwa kebocoran uang negara mencapai Rp7.200 triliun. Ketua KPK Abraham Samad langsung membantah keras yang pernah mengatakan kebocoran penerimaan negara mencapai Rp 7.000 triliun. Angka sebesar itu,

bukanlah kebocoran tetapi potensi penerimaan yang seharusnya didapat negara tetapi tidak didapat. "Itu bukan kebocoran namun potensi penerimaan yang seharusnya bisa didapat malah nggak didapat. Berbeda dengan kebocoran," jelas Samad di kantor KPK, Jakarta, Selasa (17/6). Dilanjutkan, potensi penerimaan yang seharusnya didapat negara dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp 7.000 triliun. Tetapi, tidak diterima oleh negara. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga mengaku kaget dengan adanya kebocoran Rp7.200 triliun. "Sebenarnya apa yang

disampaikan Prabowo mengutip pernyataan Ketua KPK Abraham Samad dalam sebuah acara mengenai potential revenue lebih dari Rp7.000 triliun, jadi bukan kebocoran. Kalau kebocoran itu, dana ada lalu bocor," ujarnya di Gedung DPR Jakarta. Potential revenue dananya dari pajak, PNBT, atau dari NPWP yang dihitung semua. KPK selama 10 tahun terakhir menyelamatkan keuangan negara hampir 260 triliun rupiah. "Laporan penyelamatan keuangan negara sangat lengkap, dari pidana berapa pencegahan berapa," sambungnya.(ENDY)

SIDANG DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Dituntut Seumur Hidup JAKARTA - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dituntut hukuman seumur hidup dan denda Rp10 miliar karena dinilai terbukti menerima hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah di MK sekaligis melakukan tindak pidana pencucian uang. "Juga pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang ditentukan menurut aturan umum," tegas Jaksa Penuntut Umum KPK Pulung Rinandoro dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (16/6). Jaksa melanjutkan tidak ada hal yang meringankan dari politisi senior Partai Golkar. Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya dilakukan saat pemerintah giat-giatnya melaksanakan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi terdakwa adalah ketua lembaga tinggi negara yang merupakan ujung tombak dan benteng terakhir bagi masyarakat mencari keadilan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan runtuhnya kewibawaan lembaga MK sebagai benteng terakhir penegakan hukum. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga MK. Juga terdakwa bersikap tidak kooperatif dan terdakwa tidak jujur dalam persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahan dan tidak menyesali perbuatannya, lanjutnya. Akil dituntut berdasarkan

enam pasal. Pertama, pasal 12 huruf c Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang hakim yang menerima hadiah dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup dan denda Rp1 miliar. Pasal itu sesuai perbuatan dalam perkara sengketa Pilkada Gunung Mas, pemberian uang Rp3 miliar untuk Akil dari bupati terpilih Gunung Mas Hambit Bintih melalui anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa pada 2 Oktober 2013, ucap Jaksa. Dalam perkara sengketa Pilkada Lebak, Akil mendapatkan Rp1 miliar dari calon bupati Lebak Amir Hamzah melalui pengacara mantan anak buah Akil, Susi Tur Andayani. Uang itu dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Kedua, pasal 12 huruf c Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Ada sejumlah penerimaan dari pengurusan sengketa pilkada yaitu perkara sengketa pilkada Kota Palembang, Akil menerima uang Rp19,87 melalui Muhtar Ependy yang diberikan calon wali kota Romi Herton, yang mengajukan permohonan keberatan ke MK. Uang itu ditransfer ke Akil ke rekening giro atas nama perusahaan milik istrinya CV Ratu Samagat.

Selanjutnya, sengketa pilkada kabupaten Empat Lawang, Akil mendapat Rp15,5 miliar melalui Muhtar Ependy dari bupati petahana Budi Antoni Aljufri yang mengajukan keberatan ke MK. Dalam perkara sengekta pilkada kabupaten Lampung Selatan, Akil dinilai menerima Rp500 juta melalui Susi Tur Andayani yang dari pasangan bupati terpilih Rycko Menoza dan Eki Setyanto. Dalam sengketa pilkada kabupaten Buton, Akil menerima Rp1 miliar yang diberikan ke rekening CV Ratu Samagat oleh pasangan calon bupati Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry. Dalam sengketa pilkada kabupaten Pulau Morotai, Akil menerima Rp2,99 miliar dari calon bupati Rusli Sibua. Di sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, Akil menerima Rp1,8 miliar yang diduga diberikan oleh bupati terpilih Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang. Dalam sengketa Pilkada Jawa Timur, Akil Mochtar baru mendapatkan janji menerima uang Rp10 miliar dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Jawa Timur yang juga ketua bidang pemenangan pilkada Zainuddin Amali. Ketiga, pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP tentang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau

patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dengan ancaman penjara maksilam 5 tahun dan denda Rp250 juta. Perbuatan Akil menerima dari Wakil Gubernur Papua 2006-2011 Alex Hesegem sebesar Rp125 juta sebagai imbalan konsultasi mengenai perkara permohonan keberatan Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel. Keempat, pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Akil mendapatkan hadiah sejumlah Rp7,5 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana dalam sengketa Pilkada Provinsi Banten yang dikirimkan ke rekening CV Ratu Samagat secara bertahap dengan keterangan "biaya transprotasi dan sewa alat berat serta "pembayaran bibit kelapa sawit". Kelima, pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP mengenai tindak pidana pencucian uang aktif dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar. Perbuatan Akil yaitu menyamarkan harta kekayaan hingga Rp161 miliar saat menjabat sebagai hakim konstitusi periode 2010-2013. KPK menduga sejumlah harta kekayaan Akil itu merupakan

hasil tindak pidana korupsi sejak 22 Oktober 2010 sampai 2 Oktober 2013. Padahal, selaku hakim konstitusi MK selama Oktober 2010-2013, penerimaan resmi Akil dari gaji dan tunjangan seluruhnya hanya berjumlah Rp8,68 miliar. Keenam, pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 jo pasal 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun kurungan dan denda Rp15 miliar. Akil berdasarkan pasal itu, menyamarkan harta kekayaan hingga Rp22,21 miliar saat menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi Golkar 1999-2009 dan saat menjadi hakim konstitusi di MK periode 2008-2010. Padahal, penghasilan anggota DPR dan hakim konstitusi periode 17 April 2002 sampai 21 Oktober 2010 dari gaji dan tunjangan hanya sebesar Rp7,08 miliar dengan pengeluaran rutin selama 2002-2010 adalah Rp6,041 miliar. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) Akil per 31 Juli 2002 dan 31 Desember 2006 aset harta bergerak dan tidak bergerak hanya senilai Rp454,32 juta. "Secara keseluruhan, Akil menerima Rp63,315 miliar sebagai hadiah terkait pengurusan 9 sengketa pilkada di MK, Rp10 miliar dalam bentuk janji untuk satu sengketa pilkada," ungkapnya. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa Akil dan tim kuasa hukumnya akan menyiapkan nota pembelaan (pledoi) yang akan dibacakan pada Senin (23/6)

mendatang. Tak Dihargai Akil mengaku tak habis pikir, karena jaksa sama sekali tidak menemukan alasan yang meringankan baginya. "Sudah enggak kaget dengan tuntutan seumur hidup. Cuma yang kaget, enggak ada hal yang meringankan. Berarti anda semua lebih bermanfaat daripada saya. Walaupun saya juga pernah berjasa untuk republik ini, namun kenapa tidak dihargai," komentar Akil usai sidang. Namun, Akil tidak menyesali perbuatan yang dituntut kepadanya. "Saya enggak perlu menyesal kalau yang saya tidak lakukan, tapi kalau yang saya lakukan saya menyesal," lontarnya. Akil juga melontarkan protes ucapan pimpinan KPK tentang tuntutan terhadapnya adalah benar, yakni penjara seumur hidup. Padahal ucapan itu dilontarkan sebelum jaksa membacakan tuntutannya. "Saya bilang, nggak usah sidang aja, langsung bacakan amarnya aja, kan selesai," jelasnya. Ditanya tidak ada hal-hal yang meringankan karena Akil berbelitbelit. "Itu kan kata kamu. Perkara pidana itu kan harus sesuai fakta yang ada, kalau faktanya kita nggak lakukan, kenapa kita harus mengakui," cetusnya. Terkait posisinya selaku Ketua MK, Akil balik mempertanyakan. "Apa urusannya ketua MK? Banyak dokter hukum, itu kan kamu aja yang nambahnambah. Hal yang meringakan tidak ada, berarti Anda tidak bermafaat sama sekali buat bangsa dan negara. Paling tidak

saya manusia ada tanggung jawab keluarga dan anak," jawabnya. Ditempat terpisah, Juru Bicara KPK, Johan Budi menjelaskan tuntutan kepada Akil Mochtar adalah tertinggi sepanjang birdirinya KPK. Bahkan Akil merupakan orang pertama yang dituntut seumur hidup dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat penyelenggara negara atau pihak swasta. "Pertimbangan tuntutan seumur hidup adalah perbuatan Akil yang telah meruntuhkan kredibilitas lembaga MK di hadapan publik. Sementara sebagai Ketua MK, Akil Mochtar harus memberikan contoh baik, bukan berbuat korupsi. Harusnya dia tidak merusak kepercayaan publik kepada MK," tutur Johan. Selain itu, sambung Johan, perbuatan Akil menyumbang terjadinya perseteruan dalam proses Pilkada ditingkatan bawah. Dimana dalam setiap Pilkada yang digelar di masingmasing daerah saat ini rawan konflik. Seperti aksi unjuk rasa dan banyaknya pelaporan lantaran tidak puas dengan hasil Pilkada. "Pak Akil kan penegak hukum harusnya memberikan contoh yg baik," tambahnya. Sedangkan terkait vonis, dia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Yakni hakim yang menanganai perkara tersebut. Dia juga menyatakan pihaknya bakal menghormati apapun yang menjadi keputusan majelis hakim. "kita sepenuhnya menyerahkan proses hukum di pengadilan. kita menghormati apaun keputusan yang diambil di Tipikor," tutupnya. (ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

KORUPSI

SUMUT

Proyek PNPM Subulussalam Terindikasi Menyimpang SUBULUSSALAM- Kordinator Kota Subulussalam Siti Kadizah.ST menilai pihak pendamping program PNPM di daerah Subulussalam tidak melakukan uji kelayakan terlebih dahulu.Hal itu terlihat banyaknya proyek yang mubazir. Bahkan dia menduga program tersebut hanya menghamburkan uang negara. Padahal pemerintah telah menganggarkannya untuk peningkatan infrastruktur dan struktural sarana dan prasarana dalam menanggulangi kemiskinan. Ditemui di ruangan Staf Ahli Walikota Subulussalam, Minggu lalu, Siti Kadizah juga menilai proyek tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat karena sarat dengan penyimpangan. M Dia menyebutkan, tejadinya penyimpangan pada program PNPM ini tidak terlepas dari dari keterlibatan PJOK Kecamatan. Dengan begitu Camat harus bertanggungjawab karena pengusalan program PNPM tersebut dimulai dari desa dan kecamatan. Program PNPM dikota subulussalam banyak yang Mubazir sedangkan progran Itu adalah untuk meningkatkan kepada orang Miskin dan untuk pekerjaan Inspraktur dan Struktural seperti sarana frasarana untuk menanggulangi kemiskinan. Demikian disampaikan kordinator Kota subulussalam Siti Kadizah ST kepada Wartawan, Minggu(15/6)di ruangan Staf Ahli kantor Walikota subulussalam karena Progran itu memang benar benar membantu Masyarakat seperti Pembuatan jalan ke kebun masyarakat yang belum dibangun oleh pemerintah daerah. Jika sudah diusulkan seharusnya pihak BKM dan KSM benar-benar melaksanakan program tersebut sesuai dengan yang diusulkan. "Jika tidak sesuai dengan pengusulan berarti BKM dan KSM telah melakukan penyimpangan dalam hal ini mereka (BKM dan KSM)telah melanggar hukum", terangnya. Dikatakannya, tahun ini program yang dikerjakan adalah program tahun 2013 sedangkan tahun 2014 programnya masih dalam tahap pengusulan. Tahun 2012 program PNPM yang dikerjakan di daerah itu yaitu pembuatan jalan Rabat Beton, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam menuju ke sungai Lae Kombih tidak bisa dipergunakan warga. Alasannya, karena pekerjaannya tidak sesuai yang diharapkan. Jalan tersebut terlalu miring dan curam sehingga warga takut berjalan di jalan itu, ungkap beberapa warga Desa Jontor. Mubazir dan terindikasi menyimpang, Siti Kadizah berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaksana dan penanggungjawab pekerjaan tersebut.(KARTOLIN)

Pemkab Tobasa Resmikan PLTMH dan KSU Mitra Keluarga Sumatera Utara TOBASA- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Desa Napajoring, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir dan KSU Mitra Keluarga Sumatera Utara diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Tobasa dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Sabtu lalu. KSU Mitra Keluarga Sumatera Utara salah satu dari sepuluh koperasi yang menerima hibah dari KUKM untuk mengelola PLTMH. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan energi secara produktif (bisnis perdesaan) di 10 kabupaten (di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat). Dalam program KUKM ini, GIZ melalui Energising Development (EnDev) Indonesia memberikan dukungan berupa pengembangan kapasitas pengelola bisnis dan PLTMH, pemantauan berkelanjutan, serta tinjauan teknis terhadap pembangunan PLTMH. EnDev Indonesia memulai kerjasama dengan KUKM guna mendorong pengembangan bisnis pedesaan di lokasi PLTMH. Sebuah Nota Kesepahaman antara GIZ Indonesia dengan KUKM telah ditandatangani pada bulan November 2013, dengan 10 lokasi PLTMH yang dibangun sejak tahun 2013. Robert Schultz, Senior Advisor untuk EnDev Indonesia menjelaskan, menumbuhkan dan mendorong pengembangan ekonomi lokal salah satu manfaat paling berharga yang dapat disediakan dengan adanya akses listrik.(MEI)

PT.SPU Dituding Tidak Bayar Pajak PPHTB

Kawasan Konservasi Dijadikan Kawasan Industri Lubuk Gaung Dumai.

CEMARI KAWASAN KONSERVASI KOTA DUMAI

LCKI dan LPP-LHI Laporkan 8 Perusahaan Ke Kementerian DUMAI- Penyimpangan hukum kawasan konservasi Selat Rupat Kelurahan Bangsal Aceh Lubuk Gaung Nerbit Mampu, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai yang di duga dilakukan Oleh pejabat DPRD dan Pemerintahan Kota Dumai. Kawasan konservasi ini telah disulap menjadi kawasan Industri meski belum ada pengesahan tentang tata ruang Kota Dumai. Hal ini diungkapkan Sekretaris Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kota Dumai Ir. Toga Tampubolon, Kamis (19/6). Pekan lalu, pada pemberitaan KPK Pos, Tampubolon menyebutkan perusahaan yang mendirikan pelabuhan di kawasan industri Lubuk Gaung telah melanggar UU. Bahkan, menurutnya, perusahaan yang berdiri di kawasan itu disinyalir membuang limbah industrinya ke laut dan mencemari lingkungan disekitarnya.

Dalam kurun waktu 10 tahun, ada 8 Industri berskala besar yang telah dibangun dikawasan itu dan melakukan aktifitas pengolahan yang bahan bakunya kelapa sawit. Perusahaan itu adalah PT. Sari Dumai Sejati, PT Inti Benua Perkasa,PT.SuryaDumai Sejati, PT. Oldikimia Sejahtera, PT. Indo Palma, dan PT. Semen Padang. "Perusahaan tersebut masing-masing telah mendirikan Pelabuhan Khusus dikawasan itu", bebernya. Ketua LSM ini menyebutkan, pelanggaran Undang-Undang adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Dan dalam penegakan hukum tidak ada pengecualian, sesuai UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum�. Apalagi menurutnya, kawasan yang dijadikan sebagai kawasan industri disepanjang pantai Kelurahan Bangsal Aceh Lubuk Gaung Nerbit Mampu yang berada di Selat Rupat

adalah kawasan yang patut dilindungi. Hal ini sesuai dengan UU No.18 Tahun 2003 tentang pemberantasan dankKerusakan hutan. Seharusnya sebelum dilaksanakan pembangunan industri dan pelabuhan khusus dikawasan itu, harus ada pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan RI, ujarnya. Terkait pelanggaran ini, LCKI Dumai telah membuat laporan ke LCKI Riau dan LCKI Pusat Jakarta agar permasalahan penggunaan kawasan tersebut segera ditindaklanjuti, sebutnya. Hal senada juga dikatakan Ketua LSM Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup Indonesia (LPPLHI) Kharimullah T. Dia menyebutkan banyak UU yang telah dilanggar para pejabat dan perusahaan di Kota Dumai. "Mereka telah melanggar UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.32 Tahun 2009 yang terdiri dari 17 BAB

dan 127 Pasal tentang perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (UUPLH). Adanya laporan pencemaran yang diakibatkan limbah industri tersebut, pada tanggal 2 Juni 2014 pihaknya telah menyurati Wali Kota Dumai dan PT. Sari Dumai Sejati dan PKS PT.Surya Dumai Sejati. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak terkait, tukasnya. Kendati belum mendapatkan jawaban pihaknya akan menyurati Kementerian Kelautan RI, Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Perhubungan Laut CQ, Direjenhubla dan Menkopolhukam RI terkait pencemaran lingkungan dan pelanggaran UU tersebut. "Masalah ini akan segera kita laporkan untuk segera ditindaklanjuti, tegasnya.(PUR)

KAJUR T.INFORMATIKA ITM,IR.HERMANSYAH ALAM.MT

Anggaran Pendidikan Sebaiknya Dikelola Pemda MEDAN- Ketua Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Medan (ITM),Ir.Hermansyah Alam SKom.MT.MM. menyebutkan sudah saatnya anggaran pendidikan langsung diserahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Memberikan tanggungjawab penuh kepada daerah sebagai pengelola sementara pemerintah pusat cukup hanya mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Soal anggaran pendidikan sudah mencukupi begitu juga perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Salah satunya memberikan beasiswa bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pastinya beasiswa itu sangat membantu sekali seperti beasiswa bidik misi dan beasiswa BBM yang sudah dilaksanakan. Namun Herman berharap agar biaya penelitian untuk melanjutkan program S2 dan S3 ke luar negeri bisa ditingkatkan lagi. Rakyat berharap agar presiden

yang terpilih bisa membawa perubahan pada negeri ini,sosok pemimpin yang tak banyak janji." Sayangnya harapan rakyat itu belum tentu bisa terwujud", cetusnya. Kita tak butuh yang tegas dan otoriter. Tapi kita butuh sosok yang terjun langsung ke masyarakat dengan rendah hati untuk tahu apa keinginan rakyat, dan kemudian melaksanakannya melalui program pemerintah," kata Herman saat ditemui diruang kerjanya di Jalan Gedung Arca,Jumat (20/6). Memang pada pemerintahan sebelumnya sudah ada kemajuan, kata Herman. Contohnya, dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Kendati masih belum sesuai dengan yang diharapkan tapi setidaknya sudah ada presiden yang memikirkan kebutuhan rakyat. Untuk presiden yang terpilih nanti haruslah bisa lebih memajukan kedua sektor itu ditambah lagi sektor perekonomian dengan

menstabilkan harga sembako, sebut caleg PKB ini. Buah fikiran Kajur Teknik Informatika ini bukanlah sekedar omong doang. Selama menjadi tenaga pendidik, dia melihat bahwa yang harus dipehatikan oleh pemerintah adalah ke tiga sektor itu. Sektor pendidikan, dari pendidikan ini bisa dilakukan penelitian dan dari penelitian akan menghasilkan penemuan dan dari penemuan akan memperoleh keberhasilan. Sektor kesehatan dimana tidak ada perbedaan status dan perbedaan ruangan antara si kaya dan si miskin. Dan sektor perekonomian, pemerintah harus mengembalikan harga sembako sehingga bisa terjangkau rakyat miskin. Menurut Herman, untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia sudah waktunyapemerintahmeningkatkansektorpertanian."Pemerintah boleh membelinya dengan harga mahal tapi jika menjualnya kepada

rakyat haruslah dengan harga murah. Dengan demikian rakyat akan hidup dengan sejahtera, ucapnya. Pria yang berencana mengambil S3 ini menilai bahwa kedua calon presiden tahun ini mempunyai visi dan misi yang mengarah ke 3 sektor itu. Kendati demikian, presiden yang terpilih nanti haruslah memperketat bidang hukum sehingga masalah korupsi bisa diberantas. Jika hukum dijalankan dengan sistem yang benar maka tak perlu lagi dibentuk lembaga hukum yang lain. Kejaksaan dan kepolisian sudah cukup untuk menjalankan proses hukum di Indonesia. Hal ini juga untuk menghemat anggaran negara, tukasnya. Seharusnya kita malu pada negara Cina. Negara itu mampu menekan tingkat korupsi dengan memberlakukan hukuman mati tanpa terkecuali. Siapun presiden yang dipilih rakyat akan lebih baik kinerjanya, imbuhnya.(FER)

PENERBITAN SBU TIDAK JELAS

Ketua DPP AKSI Sumut Minta Dikembalikan Ke UU No.18/1999 MEDAN- Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) AKSI Medan Yacob Sinambela,SE meminta SKPD Provinsi Sumatera Utara dan SKPD Kota Medan melaksanakan proses tender sesuai dengan UU No.18 Tahun 1999. Dengan demikian tidak ada lagi permasalahan yang kerab dikeluhkan para kontraktor khususnya masalah penerbitan Setifikat Badan Usaha (SBU). "Kami ingin penerbitan SBU bisa diterbitkan secepatnya", kata Yacob sembari berharap Gubernur Sumatera Utara secepatnya bisa mengatasi persoalan tersebut para kontraktor. Sebelumnya masalah SBU ini telah dibahas pada saat DPP Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) Sumut beraudiensi ke kantor Gubernur, Senin lalu. Kedatangan Ketua DPP AKSI Sumut Kusnadi disambut baik oleh Wagubsu HT.Erry Nuradi diruang kerjanya. Dalam kesempatan itu Ketua AKSI Sumut Kusnadi meminta kepada Pemprovsu agar masalah

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

SUBULUSSALAM- PT.Sumatera Plantation Unit (SPU) di tuding tidak membayar pajak peralihan pemilik tanah dan bangunan (PPHTB) ke Pemko Subulussalam. Pajak yang harus dibayarkan PT.SPU sebesar 5 persen dari nilai "take over" perusahaan.Padahal pajak tersebut diperuntukkan menambah pendapatan daerah. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Kota Subulussalam, Syahril Tinambunan diruang kerjanya, Kamis (19/6). Ketua komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Syahril Tinambunan diduga Pengusaha yang berada di wilayah kota “sada Kata�ini SPU tidak membayar PPHTB ke Kas Kota subulussalam sedang PPHTB itu untuk menambah PendapatanDaerah Kota Subulussalam. Syahril mengatakan, tahun lalu, tanggal 4 Desember 2013, management PT.SPU dan seluruh karyawannya telah mensosialisasikan peralihan perusahaan PKS tersebut ke Kecamatan Rundeng dan Situbuh-tubuh , Aceh Singkil. Dalam pertemuan antara pihak management PT.GSS yang diwakili oleh Joshua Panggaben, PT.SPU selaku Corporate Asian Agri diwakili oleh Mariaditersebut juga dibahas dan pihak pemerintah Subulussalam yang diwakili oleh Kepala Seksi Keselamatan Kerja dan Kesejahteraan Dinas Tenaga Kerja Pemko SSubullusalam Budi.S.Cibro.Dalam pertemuan itu disepakati semua prosedur tentang pesangon karyawan disesuaikan dengan UU No.13 Tahun 2003. "Dalam hal ini jelas sudah terjadi "take over" antara dua perusahaan antara PT.GSS dan PT.SPU", jelasnya. Syahril menilai PT.SPU sepertinya mencoba mengelak dari kewajibannya membayar pajak PPHTB." Kita sudah coba memberikan beberapa kali surat undangan ke PT.SPU tapi mereka tidak hadir", kata Syahril. Ketika di hubungi via telepon, Manager PT.SPU bermarga Sipahutar tidak mau menjawab. Namun dia menjelaskan melalui pesan singkat (sms) bahwa semua hal itu akan dijelaskan oleh Direksi pada Selasa, tanggal 17 Juni 2014 di DPRK Subulussalam. "Semua dokumen ditangan mereka (Direksi) lagipula bukan bidang saya untuk menjawabnya", katanya mengelak. Mendengar jawaban Sipahutar Manager PT.SPU, Syahril mengatakan kita tunggu saja jawaban dari PT.SPU pada tanggal 17 Juni nanti.(KARTOLIN)

penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dikembalikan sesuai UU No.18 Tahun 1999, Pasal 31 Ayat 3 tentang jasa konstruksi,yang hingga saat ini adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang didirikan tanggal 9 Agustus 1999 yang bersifat independent dan mandiri. Kusnadi juga menjelaskan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 telah dilaksanakan permohonan uji materi

terhadap PP No.4 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No.28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi.Bahkan Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan No.11 P/ HUM/2010, sesuai ketentuan Pasal 34 UU No.18 Tahun 1999 tentang lembaga yang diatur dengan peraturan pemerintah bukan dengan peraturan menteri. Bahkan, kata Kusnadi sembari

menjelaskan kepada Wagubsu, Tahun 2012, LPJK yang dibentuk berdasarkan PP No.92 Tahun 2010, PP No.4 Tahun 2010 dan Permen Pekrjaan Umum No.10/PRT/M/2010, telah mengupayakan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun gugatannya ditolak dengan No.55/G/2012/PTUNJKT."Dan putusan itu sudah incracht", terangnya. Dengan keluarnya putusan itu, lanjutnya, maka keberadaan Dewan Pengurus LPJKN dan LPJKD yang ditetapkan oleh munas dan musda sah secara hukum sertai diakui keberadaannya dan telah ditetapkan dalam AD/ART LPJK. Dengan demikian LPJK berhak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya yang telah diamanatkan dalam UU No.18 Tahun 1999. Artinya, selain LPJKN, LPJK yang beralamat di Jalan Arteri Pondok Indah No.82,Kebayoran Lama Jakarta Selatan tidak berwenang menerbitkan SBU, katanya.

Kusnadi juga mengimbau kepada pengusaha dan kontraktor untuk mengurus SBU,SKA dan SKT sebelum masa berlakunya berakhir.Karena itu merupakan salah satu syarat untuk ikut dalam Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga untuk menunjukkan legalitas perusahaan. Setelah mendengar penjelasan dari Ketua AKSI Sumut, Wagubsu HT.Erry Nuradi didampingi Asisten I Sabrina, Biro Pembangunan Raja Syahnan dan perwakilan dari Dinas Bina Marga Iswayudi meminta kepada jajarannya agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melanggar hukum dan menyelesaikannya dengan mencari win-win solution. "Saya berharap pembangunan di Sumut dilaksanakan dan dikerjakan secara professional sehingga dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat jasa konstruksi. Dalam hal ini perlu kerjasama yang baik antara pihak pemprovsu dengan kontraktor," kata Erry.(FER)

Proyek Tanpa Papan Nama Menjamur di Taput TAPUT - Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan selalu menginstruksikan kepada seluruh SKPD nya agar membuat papan informasi di lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat.Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat mudah mengakses dan mengawasi penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang berasal dari pembayaran pajak masyarakat. Namun instruksi itu masih belum dilaksanakan bahkan para pemborong banyak yang tidak memasang plank proyek (papan nama). Hasil pantauan KPK Pos, Rabu (18/6) banyak proyek di daerah itu yang tidak memasang plank. Salah satunya, proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Parhorboan, Kecamatan Pagaran Taput. Bahkan warga di daerah itu menuding proyek itu proyek siluman yang dikerjakan oleh pemborong yang tidak profesional. Proyek jaringan irigasi itu dikerjakan asal jadi karena di beberapa titik bangunan terlihat mulai retak. Diduga pemborong terlalu menghemat semen dan menggunakan material batu bercampur lumpur sehingga daya ikat semen dan batu tidak kuat. Diduga hanya ingin mencari keuntungan, pemborong yang mengerjakan proyek pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara dinilai tidak taat pada aturan. Selain pekerjaan yang asal jadi pemborong juga tidak memasang plank proyek. Padahal plank proyek itu sangat diperlukan untuk mengetahui nilai proyek, nama perusahaan, lama pekerjaan, volume, sumber dana dan satkernya. Dengan demikian masyarakat juga ikut mengawasi pekerjaan tersebut. Selain itu papan proyek merupakan bagian dari pagu proyek yang telah ada dalam rencana anggaran belanja (RAB). S.Sihombing salah seorang warga menyebutkan pihak pemborong enggan memasang plank proyek. "Mungkin mereka tidak ingin mayarakat mengetahui anggaran proyek dengan begitu mereka (pemborong) bisa melakukan penyimpangan anggaran", duganya. Dengan anggaran sebesar Rp200 juta untuk pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tentu saja pihak pemborong enggan memasang plank karena takut diketahui masyarakat. Apa lagi proyek tersebut dikerjakan asal jadi, tukasnya. Saat dikonfirmasi kepada salah seorang pekerja, dimana plank proyeknya? Pekerja tersebut menjawab planknya ada diujung yang terletak ditanah. Seakan tidak penting,pihak pemborong meletakkan plank proyek ditanah tanpa pemancang.(SLBT)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).


KPK POS

5

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

KORUPSI

LIPSUS

Penghematan RAPBNP 2014 MENJAGA Defisitnya Anggaran Pembahasan pasal subsidi dalam RAPBNP 2014 berjalan alot. Terlebih, mengenai klausul parameter subsidi energi dan perubahan proyeksinya. Anggota Badan Anggaran (Banggar) Ismayatun mengatakan, klausul perubahan proyeksi bisa dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari komisi terkait di DPR. Menurutnya, Komisi VII selalu tersendera penambahaan kuota subsidi di akhir tahun menjelang natal dan tahun baru. “Komisi VII selalu tersandera. Itu pasti," katanya dalam rapat pembahasan rancangan UU tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN 2014 (RAPBNP 2014) di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (18/6). Menurut Ismayatun, klausul tersebut mencerminkan bahwa ke depan penambahan kuota subsidi bisa dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Hal ini dinilainya bertentangan dengan turunnya kuota angka subsidi BBM dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter yang pernah dilakukan DPR bersama pemerintah.

"Kami menolak (klausul, red). Turunnya kuota subsidi itu merupakan reputasi yang baik," katanya. Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menilai, pasal penambahan kuota subsidi tersebut bisa faith a comply DPR atas pengajuan kuota yang dilakukan pemerintah. "Kita tidak ingin ada orang yang memanfaatkan pasal ini untuk melakukan moral hazard. Kalau terjadi sesuatu dan kemudian harus kebutuhan subsidi BBM ditambah, harus ada klausul itu," katanya. Hal sama diutarakan Wakil Ketua Banggar Yassonna H Laoly. Menurutnya, jika ke depan

terdapat kebutuhan penambahan kuota BBM, masih ada cara lain dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu). Terlebih lagi, kebutuhan BBM merupakan sebuah kondisi yang mendesak. "Siapapun presidennya, kalau (BBM subsidi, red) untuk kepentingan masyarakat, keluarkan saja Perpu. Jadi artinya masih ada cara," ujanya. Untuk diketahui, dalam RAPBNP 2014, Pasal 12 ayat (13) tertulis, anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari program pengelolaan subsidi sebagaimana pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan

kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP), nilai tukar rupiah, dan atau paramter subsidi energi. Sedangkan ayat (14) menyebutkan, penetapan penambahan proyeksi terhadap parameter subsidi energi, sebagaimana dimaksud pada ayat 13 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan komisi terkait di DPR. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Chatib Basri bersikukuh agar kedua pasal ini tetap ada. Menurutnya, pasal yang dimungkinkan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi merupakan sebuah

cara agar pemerintahan baru tak memiliki persoalan ke depannya. Meski ada ruang untuk penambahan kuota BBM, tetap keputusan berada di tangan DPR dan pemerintah setelah melalui rangkaian pembahasan. "Kalau pasal ini tidak diberikan pemerintahan baru punya persoalan, tidak punya ruang, untuk tambah subsidi BBM. Keputusan tetap ada di Komisi VII," kata Chatib. Terkait kekhawatiran pasal ini bisa dimanfaatkan orang-orang yang tak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan moral hazard, Chatib menegaskan, dewan bisa menolak usulan

bahwa kalau terjadi seperti ini kami telah berupaya maksimal," katanya. Alhasil, dalam rapat yang nantinya akan dibawa ke sidang paripurna tersebut 'memenangkan' usulan DPR. Bahwa Pasal 14 ayat (13) bunyinya berubah menjadi, anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari program pengelolaan subsidi sebagaimana pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP), nilai tukar rupiah. Sedangkan untuk ayat (14) dihapus.(HOL/BBS)

penambahan kuota yang nantinya diajukan oleh pemerintah. "Misal situasi luar biasa, kalau muncul moral hazard tolak saja, tapi ruang ini tolong dibuka, transisi pemerintahan baru," katanya. Perdebatan terus berlanjut. Hingga pada akhirnya, Pemerintah 'menyerah' dengan usulan DPR yang ingin menghapus pasal penambahan kuota tersebut. Chatib mengatakan, terhadap usulan dewan tersebut, pemerintah memberikan catatannya bahwa telah berupaya maksimal mempertahankan pasal tersebut. "Kami ingin memberi catatan

APBN Masih Bernuansa Kepentingan Politik SEKRETARIS Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (10/3) mengatakan, APBN lebih banyak dipenuhi oleh kepentingan politik ketimbang memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya,ada beberapa poin penting yang menjadi catatan pihaknya terhadap kerja DPR dalam melaksanakan fungsi budgeting dalam membuat kebijakan APBN. Pertama, DPR dinilai diam dan menyetujui kebijakan anggaran belanja yang tidak berpihak pada rakyat. Dewan tidak maksimal dalam melaksanakan fungsi budgetingnya karena meyetujui APBN sebagai produk kebijakan anggaran belanja yang tidak bersentuhan dengan rakyat kecuali sebatas orientasi pada pertumbuhan ekonomi saja. Kedua, DPR dinilai tidak menggunakan fungsi budgetingnya untuk mensejahterakan rakyat. Akibatnya terjadi ketimpangan alokasi dalam APBN seperti anggaran kesehatan berkisar 2 persen dari APBN, sektor pertanian hanya berkisar 3-4 persen dari APBN, infrastruktur hanya berkisar 10 persen sedangkan untuk cicilan dan bunga utang mencapai 20 persen. "Padahal kesehatan merupakan hak konstitusional rakyat yang harus diperjuangkan oleh DPR," jelasnya. Ketiga, DPR tidak berpihak pada rakyat. Hal ini dibuktikan lewat kebijakan pemerintah dalam menurunkan subsidi energi yang tidak diimbangi dengan kenaikan anggaran kesejahteraan sosial. DPR juga membiarkan alokasi subsidi non energi stagnan dan cenderung diturunkan. Bahkan, DPR menyetujui pencabutan beberapa subsidi yang langsung menyangkut kehidupan rakyat miskin seperti subsidi kedelai dan minyak goreng. Keempat, fungsi budgeting DPR dalam memperjuangkan kemandirian daerah dalam pembangunan dinilai tidak optimal. Menurut Yenny, DPR menyetujui transfer daerah selama 5 tahun terakhir rata-rata hanya mencapai 31 persen, termasuk diulur-ulurnya pembahasan UU Pemda mengenai penyelenggaraan urusan sejak tahun 2009 dan UU Perimbangan Keuangan. Kelima, DPR dinilai tak pernah serius dalam melakukan pembahasan dalam pengelolaan BUMN. Yenny mengatakan, DPR seolah-olah sengaja menjadikan BUMN sebagai 'sapi perahan', termasuk pengelolaan laba yang ditahan di BUMN sebesar Rp407,5 triliun. Laba yang ditahan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan karena tidak ada aturan atau regulasi yang jelas dalam pengelolaan laba untuk ekspansi tersebut. Keenam, DPR seharusnya mampu melakukan tekanan terhadap pemerintah terkait laba yang ditahan. Yenny berpendapat, laba yang ditahan tersebut mestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.(NET)

Terobosan APBN Bagi Pemerintahan Baru MENGINGAT tak lama lagi akan ada pemerintahan baru, Peneliti Senior Institute For Development Of Economic and Finance (Indef), Fadhil Hasan, menilai perlu adanya terobosan terhadap APBN yang harus dilakukan oleh pemerintahan 2014-2019 nanti. Jika tidak, ia khawatir angka kemiskinan akan sulit untuk turun secara signifikan. “Pemerintahan periode 2014-2015 nanti perlu membuat terobosan terhadap APBN. Jika tidak, maka angka kemiskinan akan sulit turun secara signifikan,” kata Fadhil dalam diskusi yang diadakan Indef di Jakarta, Selasa (20/5). Menurut Fadhil, setidaknya ada tiga terobosan APBN yang harus dilakukan

oleh pemerintahan baru nanti. Pertama, melakukan peningkatan modal infrastruktur. Adapun sumber dananya berasal dari pengurangan subsidi energi yang kian membengkak tiap tahun. Pandangan Fadhil, sejauh ini alokasi anggarann untuk infrastrukur mengalami peningkatan, namun ratio belanja infrastruktur terhadap Product Domestic Bruto (PDB) berada di bawah 3 persen. “Idealnya 5 persen,” ungkapnya. Kedua, meningkatkan anggaran pengentasan kemiskinan.Ia menilai, alokasi anggarankemiskinansaatinihanyadigunakan sepertiga saja dari alokasi, sementara sisanya diserap oleh birokrasi melalui kegiatan pendamping dan monitoring.

Sedangkan untuk yang ketiga, perlunya kembali melakukan efisiensi birokrat dengan program zero growth. Ketiga terobosan ini, lanjut Fadhil, memang tidak populis. Untuk itu, diperlukan pemerintahan yang kuat. Peneliti Indef lainnya, Ahmad Heri Firdaus menilai peran APBN 2014 terhadap infrasrtuktur tidak maksimal. Hal tersebut terlihat dari perkembangan infrastruktur di Indonesia yang relative lambat. Buruknya infrastruktur juga terlihat pada infrastruktur energi, dimana pengembangan energi alternatif dan eneergi nonBBM seperti gas bumi, panas bumi dan sebagaiinya, belum terlihat karena terbentur masalah infrastruktur.(NET)

Sepuluh Rekomendasi Indef Mengenai APBN-P 2014 PEMERINTAH memutuskan melakukan penghematan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014. Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (20/5) lalu, Menteri Keuangan M. Chatib Basri menjelaskan penghematan dilakukan untuk menjaga defisit anggaran berada pada level 2,5 dari Produk Domestik Bruto (PDB). Yang dipotong adalah anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) dan transfer pusat ke daerah. Pemangkasan juga terpaksa dilakukan karena menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak. Berkaitan dengan pembahasan itu, Institute of Development for Economic Finance (Indef) punya masukan khusus. Peneliti Indef, Enny Sri Hartati dalam diskusi di Jakarta, Selasa (20/5), mengatakan jika pemerintah dan DPR sepakat melakukan revisi APBN 2014, maka titik tolaknya adalah bagaimana APBN-P 2014 harus mampu merespon persoalan perekonomian selama semester pertama 2014. “Dan efektif mengoptimalkan fungsi

alokasi produksi, stabilisasi, dan pemerataan pembangunan ekonomi,” ujarnya. Enny melanjutkan, pembahasan APBN-P 2014 tidak sekadar berhenti hanya membahas persoalan membengkaknya subsidi BBM akibat asumsi nilai tukar yang meleset dan potensi membengkaknya defisit APBN. Untuk itu, Indef merekomendasikan 10 kebijakan agar pembahasan APBN-P 201 dapat fokus pada peran optimalisasi peran stimulus fiskal. Pertama, reformasi sumber pertumbuhan ekonomi. stimulus fiskal harus fokus untuk membalik sumber pertumbuhan dari dominasi sektor non tradable beralih menggerakkan sektor riil, melalui berbagai insentif fiskal, baik melalui tax holiday dan tax allowance maupun realisasi konkrit dari paketpaket ekonomi yang diluncurkan pemerintah. Selain itu, perlambatan angka pertumbuhan ekonomi harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. “Karena sumber perlambatan

adalah menurunnya pertumbuhan sektor tradable atau sektor riil , utamanya adalah sektor industri, pertanian dan pertambangan,” jelasnya. Kedua, exit policy dari sandera subsidi energi. Melesetnya nilai tukar rupiah hampir bisa dipastikan berdampak pada pembengkakan subsidi BBM. Untuk itu, harus ada keberanian dari pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM yang disertai dengan langkah antisipasi dan mitigasi risiko yang komprehensif. Langkah antisipasi dari sisi pasokan adalah segera mengalokasikan anggaran yang konkrit untuk pembangunan infrastruktur gas dan memberikan insentif investasi pada energi alternatif seperti biodiesel. Ketiga, efektifitas pergeseran dan realokasi anggaran. Konsep pergeseran anggaran belanja bukan pemotongan namun efisiensi belanja. Jadi, pemotongan tidak dilakukan pukul rata terhadap setiap kementerian, melainkan dilakukan selektif. Realokasi anggaran pun juga tidak berdampak pada pengurangan program dan kegiatan produktif

sehingga tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan. Keempat, optimalisasi anggaran pro-job dan pro-poor. Kebijakankebijakan yang berpotensi berdampak pada mendegradasi dan memicu PHK pada industri padat karya harus segera dikaji ulang. Efektivitas anggaran bansos juga harus fokus untuk mitigasi meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. “Perlu adanya koordinasi dan sinergi dari program-program pengentasan kemiskinan yang tersebar di semua kementerian di bawah Menko Kesra,” tutur Enny. Kelima, adanya stimulus sektor UKM seperti pemberian kredit lunak kepada UKM melalui peningkatan KUR utamanya ke sektor produktif seperti industri kecil dan mikro serta sektor pertanian harus ditingkatkan. Keenam, akselerasi pembangunan infrastruktur dengan cara percepatan penyerapan belanja modal, terutama pembangunan infrastruktur ekonomi. Dan mengefektifkan alokasi dana transfer daerah, melalui realokasi Dana

Alokasi Khusus fokus untuk pembangunan infrastruktur. Ketujuh, mitigasi defisit neraca perdagangan dengan cara memberikan fasilitas promosi dan insentif fiskal untuk industri yang berorientasi ekspor. Stimulus fiskal yang ditujukan untuk mendorong industri substitusi impor mutlak dilaksanakan. Kedelapan, efisiensi belanja birokrasi di mana harus ada transparansi pengelolaan dana pensiun guna mencegah besarnya pembengkakan dana pensiun setiap tahunnya. Sembilan, optimalisasi anggaran ketahanan pangan dengan salah satu cara pemberian subsidi langsung petani yang tepat sasaran. Alokasi anggaran berfungsi untuk menjalankan peran intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan strategis, melalui fungsi buffer stock. Terakhir, kesepuluh, optimalisasi penerimaan negara. Harus ada peningkatan tax ratio mencapai minimal 14 persen dan mengoptimalkan target pelunasan piutang pajak,” pungkasnya.


KPK POS

6

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

NAD SUMUT

POLITIK

Aceh Timur Dulang 4 Emas dan 2 Perunggu ACEH TIMUR - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Rakyat Aceh (PORA) XII di Aceh Timur sudah memasuki hari kedua. Hingga Minggu malam, sejumlah 14 kabupaten/kota tercatat mulai mendulang medali, di mana kontingen Kota Banda Aceh masih memimpin. Informasi yang dikumpulkan dari arena menyebutkan, rombongan ibu kota Provinsi Aceh itu sementara sudah mengumpulkan enam medali emas, dua perak, dan dua perunggu. Tuan rumah Aceh Timur mengejar di posisi kedua. Tim arahan Bupati Hasballah HM

Thaib alias Rocky ini sudah mengumpulkan empat emas dan dua perunggu. Posisi Aceh Timur mendapat persaingan dari Simeulue yang memperoleh empat emas dan satu perunggu. Kabupaten Pidie berada di posisi keempat dengan torehan tiga emas, tiga perak, dan enam perunggu. Aceh Besar, tetangganya, menempati peringkat kelima dengan raihan dua emas, lima perak, dan empat perunggu. Sabang berada di posisi enam dengan dua emas dan satu perak disusul Bener Meriah (0-4-3), Aceh Utara (0-3-2), Aceh Selatan

Aceh Jaya Juara Umum Balap Motor ACEH TIMUR - Kabupaten Aceh Jaya tampil mengesankan di cabang balap motor PORA di Aceh Timur, kemarin. Pembalap andalan mereka, Reza Fahlevi dan Muhammad Fahlevi berhasil meraih dua medali emas dan satu perunggu di Sirkuit Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Timur. Pada kelas bebek 4 tak standar MP-11 CC non kategori perorangan, Reza Fahlevi berhasil memperebutkan satu medali emas. Kemudian, Aceh Jaya kembali mendapat emas pada sesi bebek 4 tak standar MP-125 CC beregu. Kerja sama Reza Fahlevi dengan Muhammad Fahlevi tak terbendung untuk finish di urutan pertama. Pada lomba bebek 4 tak standar MP-110 CC beregu, Reza Fahlevi dan Muhammad Fahlevi kembali meraih satu perunggu. Sehingga

Aceh Jaya cabang balap motor berhasil mendapatkan juara umum. Pengalungan medali untuk mereka dilakukan Bupati Aceh Timur, Hasballah M Thaib. Ketua Harian KONI Aceh Jaya, Muslim HS kepada wartawan, Senin (16/6) mengatakan, keberhasilan di balap motor merupakan kebanggaan untuk masyarakat Aceh Jaya. “Alhamdulillah, kita sukses tampil sebagai juara umum cabang ini. Terima kasih atas perjuangan anak-anak,” ungkapnya. Di cabang tarung derajat, Aceh Jaya berhasil memperoleh enam perunggu, namun masih ada kesempatan merebut medali karena pertandingan masih berlanjut. Sedangkan untuk cabang atletik, Aceh Jaya memperoleh satu medali emas dari nomor lempar lembing putri atas nama Tuti Sarwita.(BSO)

(0-2-0), dan Aceh Tengah (0-1-1). Tuan rumah PORA 2010, Bireuen, baru mendapat satu perak, sedangkan Aceh Singkil dan Pidie Jaya masing-masing mendapat tiga dan dua perunggu. Lhokseumawe sendiri baru mendulang emas dari cabor karate. Dari 23 kabupaten/kota yang mengikuti even empat tahunan itu, ada sembilan daerah yang belum mendapat medali. Kesembilan daerah dimaksud adalah Kota Langsa, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Tenggara, dan Subussalam.(BSO)

Ini Jam Kerja PNS Selama Ramadan BANDA ACEH - Gubernur Zaini Abdullah mengeluarkan peraturan mengenai jam kerja para pegawai negeri selama Bulan Suci Ramadhan di lingkungan Pemerintah Aceh. Selama Ramadan, PNS hanya bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB. "Sementara Jumat masuk kantor pukul 08.00 WIB dan pulang diperlambat 45 menit, menjadi pukul 16.00 Wib,” kata Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin, Kamis (19/6).(REL)

Takraw Pidie Jaya Taklukan Tuan Rumah ACEH TIMUR - Regu Pidie Jaya mengawali hasil memuaskan dalam cabang sepak takraw. Kemarin petang, di Arena Idi Sport Centre (ISC) Idi, sukses melantak tuan rumah Aceh Timur dengan skor telak 3-0. Ketua Kontingen Pidie Jaya Islamuddin MPd didampingi Sekretaris Saifuddin MPd dan Ketua Harian KONI Syarbaini SE kepada

wartawan melaporkan, bahwa tim pertama Pidie Jaya menang dengan skor 19-21, 21-18, dan 17-16. Regu kedua mereka juga unggul 21-17, 20-22, dan 15-9. “Keberhasilan juga diikuti regu ketiga setelah menang dengan skor 21-15, 17-21, dan 15-4. Kemenangan ini menjadi modal awal bagi kami untuk melaju ke babak berikutnya,” ujar Islamuddin.

Kendati berhasil membenam tim tuan rumah, namun Pidie Jaya hanya mampu mempersembahkan medali perunggu di cabang atletik lari 100 meter. Posisi ketiga diraih Hafis Akbar. Masih di Sport Centre (ISC), Pidie Jaya nyaris mengungguli ketangguhan Bireuen di bola voli. Namun, tim Pijay takluk 2-3 (25-23, 20-25, 23-25, 2521, serta 14-16).(BSO)

DPRK Subulussalam Undang Perkebunan yang Diduga Merugikan SUBULUSSALAM - Selasa (17/6), DPRK Subulussalam diwakili Komisi A, B dan C melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa perusahan perkebunan yang beroperasi di kota itu. Managemen perusahaan yang hadir antara lain dari PT Indo Sawit Perkasa diwakili Budi Harjo selaku manager, PT GSS diwakili P Sipahutar selaku mild manager dan Sopian Saragih mewakili Group Manager PT MSSB. Rapat dibuka Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala dan beberapa dinas terkait. Ir Netap ginting dan kawan-kawan DPRK menanyakan kebenaran perpindahan kepemilikan perusahaan dari PT Global Sawit Semesta (GSS) ke PT Sumatera Plantation Unit (SPU). "Kalau benar ada transaksi jual beli perusahaan sudah barang tentu Pemko Subulussalam wajib mendapatkan pajak dari transaksi tersebut," ujar Ginting. UU No 20 thn 2000 dan Qanun Kota Subulussalam No 22 Tahun 2010 menyebut, pendapatan dari Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen dari nilai keuntungan. Dan pihak PT SPU mengatakan bahwa status perusahaan mereka saat ini adalah mengakuisis perusaahaan PT GSS. "Disebabkan telah dijualnya saham Hermes sebagai saham mayoritas di Group Mitra kepada pemilik perusa-

JK Janji Lunasi “Hutang” MoU Helsinki PIDIE - Calon Wakil Presiden M Jusuf Kalla melakukan kampanye dan dialog dengan seribuan lebih warga di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis pekan lalu. Dalam kampanye tersebut, Jusuf Kalla menekankan pentingnya masyarakat Aceh bersatu dan menjaga perdamaian. Kampanye Jusuf Kalla dilakukan di rumah seorang warga Desa Tijue, Sigli, Pidie. Di halaman rumah milik Muhammad Syeh Umar, tujuh unit tenda didirikan di sekitar panggung utama kampanye. Warga sudah mendatangi lokasi kampanye sejak pagi. Sedangkan Jusuf Kalla dan rombongan baru tiba di lokasi pada pukul 12.15 WIB. Jusuf Kalla terlihat didampingi istri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, mantan Kasum TNI Jenderal Fakhrurrazi, dan artis Christine Hakim (pemeran Tjut Nyak Dhien --pahlawan perempuan asal Aceh). Juga hadir sejumlah tokoh Gerakan Aceh Merdeka dan Partai Aceh, seperti Zakaria Saman (mantan Menteri Pertahanan GAM) dan Mirza Ismail (Wakil Sekretaris Partai Aceh, partai lokal bentukan GAM), dan Yahya Muadz (tokoh Partai Aceh/GAM). Tiba di areal kampanye, Jusuf Kalla yang mengenakan kemeja putih lengan panjang disambut secara adat dengan Tarian "Pemulia Jamee" (memuliakan tamu). Ia juga ditepungtawari oleh seorang ulama di Pidie.

Tokoh GAM Zakaria Saman mengajak semua masyarakat Aceh untuk memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. "Masyarakat Aceh jangan pernah melupakan kebaikan hati Pak Jusuf Kalla, yang telah mendamaikan Aceh," sebut Zakaria Saman memulai kampanye untuk Jusuf Kalla. Menurut Zakaria Saman, Jusuf Kalla merupakan tokoh kunci perdamaian Aceh. Dialah yang memelopori proses perundingan antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia. "Kalau tidak ada Pak Jusuf Kalla, masyarakat tidak bisa menikmati perdamaian hari ini," sebut Zakaria Saman. "Makanya, saya harap semua masyarakat Aceh agar tidak menjadi seperti kacang lupa pada kulitnya." Jusuf Kalla memiliki alasan tersendiri memilih Pidie sebagai lokasi kampanye perdananya. Menurutnya, perjuangan Aceh dimulai dari Kabupaten Pidie. "Politik bergetar dari sini, perjuangan juga bergetar dari sini. Mudahmudahan, getaran dari Pidie hari ini bisa menggetarkan seluruh Aceh dan Indonesia," kata Kalla. Dalam kampanyenya, Kalla banyak berbicara mengenai konflik dan tsunami Aceh, yang dinilainya telah membuat masyarakat Aceh menderita. "Pada waktu tsunami saya berpikir,

bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan musibah besar ini kalau tidak ada perdamaian di Aceh. Makanya, saya katakan bahwa perdamaian adalah solusinya," sebut Kalla. Perundingan antara GAM dan Pemerintah Indonesia dimulai pada Januari 2005, sebulan setelah tsunami, di Helsinki Finlandia. Perundingan selama lima bulan itu menghasilkan perjanjian damai yang mengakhiri konflik tiga dekade pada 15 Agustus 2005 lalu. Konflik Aceh menyebabkan lebih 15 ribu jiwa meninggal, paling dominan masyarakat sipil. Kalla menyebutkan, jika terpilih dalam pemilihan 9 Juli mendatang, Kalla berkomitmen untuk terus melanjutkan perdamaian Aceh dan merampungkan sejumlah aturan perundangundangan tentang Aceh yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. "Masih ada beberapa hutang Helsinki (butir-butir perjanjian damai (MoU) Helsinki) yang belum terbayar, masih ada beberapa peraturan yang belum diselesaikan oleh pusat," ujar Jusuf Kalla sembari mendapat tepukan tangan dari seribuan lebih pendukungnya. "Mari kita selesaikan, agar ekonomi dan kehidupan masyarakat Aceh menjadi lebih baik ke depan," sambungnya. Sejumlah aturan yang belum rampung berupa pembagian peraturan pemerintah mengenai kewenangan antara pusat dan Aceh, serta

regulasi tentang pembagian hasil minyak dan gas bumi. Kalla juga mengajak masyarakat Aceh untuk bersatu padu membangun daerah yang baru saja terbebas dari konflik dan bencana tsunami. "Dewasa ini, masyarakat menuntut agar mendapat hidup lebih baik, pelayanan listrik lebih baik, lapangan pekerjaan yang baik. Kalau diberikan amanat, saya akan memperjuangkannya," kata Kalla. Untuk itu, Kalla mengaku membutuhkan dukungan dari 3,4 juta pemilih di Aceh dalam pemilihan yang tinggal sebulan lagi. "Ajak masyarakat Aceh yang lain untuk mendukung kami. Mudah-mudahan getaran dari sini akan sampai ke mana-mana, ke seluruh Aceh," sebut Kalla. Jusuf Kalla dinilai menjadi sosok yang telah mendamaikan Aceh. Masyarakat yang datang ke lokasi kampanye mengelu-elukan Putra Bugis tersebut. "Saya datang ke sini untuk melihat Pak JK, tokoh yang telah mendamaikan Aceh," kata Adi Hendra, 47 tahun, warga Beureunuen. "JK itu tokoh perdamaian Aceh. Saya yakin di Aceh beliau akan mendapatkan suara yang banyak." Usai berkampanye, JK mengunjungi pasar dan berziarah ke makam Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, tokoh perjuangan DI/TII Aceh di Kompleks Masjid Baitul A'la lil Mujahidin, Beureunuen, Pidie --sekitar 125 kilometer timur Banda Aceh.(AK)

BBPOM Sita Makanan Kadaluwarsa Puluhan anggota DPRK dan Asisten II Pemko Subulussalam, serta para perwakilan dinas terkait, bersama para pengusaha sedang melakukan rapat dengar pendapat. haan kami. Jadi bukan PT GSS menjualnya tapi saham pribadi Hermes yang dijual maka kami tidak akan pernah mengubah nama PT GSS," ujar Budi. "Terkait pajak BPHTB ada pasalnya berbunyi jika tidak mengubah nama maka tidak dikenakan BPHB," sambung Budi serayamenambahkan,sahamperusahaan mereka bukan terbuka tapi tertutup. DPRK Subulussalam pun meminta pihak perusahaan menyerahkan berkas-berkas pendukung jual beli dimaksud agar dapat menindaklanjutinya. Karena apabila berkasberkas itu tidak diberikan, DPRK tidak bisa menentukannya apakah dikenakan BPHB-nya. Menyangkutplasma,DPRKmintaagarperusahaansegera melaksanakannya karena itu hak rakyat sekaligus kewajiban perusahaan.

Salah seorang tokoh masyarakat Subulussalam Marga Tumangger mengatakan, DPRK seharusnya mengerti tentang transaksi jual beli tertutup. "Jual beli terbuka itu sudah biasa tetapi tertutup banyak kalangan belum mengerti," katanya seraya menyampaikan penilaian, bahwa DPRK Subulussalam tidak menguasai persoalan dan selalu bertanya ke pihak pengusaha, yang malahan selalu menguntungkanperusahaannya. Tokoh ini mengharapkan kepada dewan agar mencari orang yang bisa menguasai pokok persoalan itu yang disebut konsultan ataupun ahlinya. "Kalau tidak pihak perusahaan yang berada di daerah ini akan sesukahatinya melakukan kehendaknya," ujarnya mengakhiri pembicaraannya.(KARTOLIN)

BANDA ACEH - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh, bersama Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh, Rabu (18/6) kemarin, menyita sejumlah produk makanan yang kadaluwarsa (expired) serta kemasannya rusak. Operasi menjelang Ramadhan ini dilakukan di dua titik yaitu di supermarket dan mall di kawasan Setui, Banda Aceh. Di mall, barang tak layak edar yang ditemukan berupa roti dan buah kaleng (kemasan rusak). Sedangkan di swalayan, ditemukan barang expired seperti 29 kaleng ikan sarden, makanan ringan (wafer) dan jamur merang. Penyidik PPNS BBPOM Banda Aceh Suriani Fauzi mengatakan, mereka sudah menarik sejumlah barang yang kemasannya rusak dan expired itu. Pihak-

Petugas memeriksa makanan dan minuman kaleng saat razia di beberapa swalayan di Banda Aceh, Rabu (18/6). Dalam razia yang dilakukan oleh Disperindag Aceh bersama Balai Besar POM Aceh dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, banyak menemukan makanan kaleng yang rusak serta kadaluarsa dan tidak layak konsumsi. nya juga memberikan peringatan kepada pemilik usaha untuk tidak

lagi menjual barang-barang yang rusak kemasannya dan kadalu-

warsa. “Barang kita sita dan langsung dimusnahkan,” kata Suriani. Ia menyebutkan, setiap barang yang kemasannya rusak, secara aturan tidak boleh lagi diperjualbelikan. Sebab makanan itu bisa menyebabkan orang yang mengomsumsinya keracunan. Begitu juga dengan produk-produk yang kadaluwarsa. “Makan yang kemasannya rusak dan kadaluwarsa berbahaya jika dikonsumsi,” katanya. Ketua YaPKA Fahmi Wati mengajak masyarakat untuk teliti memilih produk pangan yang akan dibeli. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar tak menjual produk yang merugikan/membahayakan pembeli. Sementara Kadisperindag Aceh Safwan, menyatakan menjelang Ramadhan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap barangbarang kedaluwarsa di pusat-pusat perdagangan.(AK)

PEMBUKAAN PORA KE 12 TAHUN 2014

Gubernur Aceh Komit Bina Atlet Andal Berprestasi Internasional ACEH TIMUR - Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya komit untuk mencetak atlet-atlet berprestasi yang kelak bisa mengharumkan nama daerah di pentas nasional dan dunia. Hal ini disampaikan Doto Zaini --panggilan akrab Gubernur-- dalam sambutannya saat membuka secara resmi Pekan Olah Raga Aceh (PORA) ke 12 Tahun 2014 di Pusat Pemerintahan kabupaten Aceh Timur, Sabtu (14/6). Di kesempatan yang sama, Gubernur juga menandatangani prasasti Gedung Idi Sport Center (ISC) yang baru selesai dibangun. “Khusus kepada KONI Aceh dan KONI kabupaten/kota, saya minta agar terus aktif melakukan

evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan PORA ini, agar berbagai kelemahan bisa diatasi dengan cepat, sehingga kita lebih siap menghadapi PON ke 19 pada 2016 nanti,” ujar gubernur. Doto Zaini menjelaskan, penyelenggaraan PORA menunjukkan betapa seriusnya Pemerintah Aceh dalam pembinaan atlet-atlet di seluruh Tanah Rencong. Karena itu, ucap dia, para atlet yang ikut dalam even itu akan terus dipantau oleh para pemandu bakat. Atlet yang dianggap berprestasi, sebut dia, akan diasah lebih khusus lagi, untuk kelak diharapkan menjadi atlet-atlet tangguh yang mampu berbicara di tingkat yang lebih tinggi.

Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, memotong pita saat meresmikan pemakaian Gedung Idi Sport Center (ISC) Aceh Timur, pada pembukaan PORA ke 12 Aceh Timur, Sabtu (14/6). “Saya tegaskan lagi, Pemerintah Aceh tidak akan menyia-

nyiakan atlet berprestasi di daerah,” ujarnya. “Proses

pembinaan kita lakukan secara berkesinambungan, sehingga atlet-atlet berprestasi bisa fokus pada olahraga yang ditekuninya,” ucap gubernur. Ketua Umum KONI Aceh H Zainuddin Hamid dalam sambutannya mengapresiasi kesiapan Aceh Timur sebagai tuan rumah PORA XII yang mampu menyelesaikan venuevenue sehingga pelaksanaan PORA dapat diselenggarakan tepat waktu. Oleh karena itu, kata dia, KONI Aceh akan memberikan penghargaan husus kepada Bupati Aceh Timur. Sedangkan, Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib mengatakan, terwujudnya penyelenggaran PORA tidak terlepas dukungan dari semua

pihak terutama Gubernur Aceh yang telah memberikan kepercayaan dan Ketua DPRA yang telah merealisasikan anggaran. “Di mana sebelumnya sempat dicemaskan berbagai pihak tentang kesiapan tuan rumah, namun kini kita telah membuktikan keseriusan kita, sehingga PORA dapat diselenggarakan tepat waktu,” tegasnya. Pembukaan Pekan Olah Raga Aceh (PORA) XII tahun 2014 di Aceh Timur, Sabtu (14/6) siang, berlangsung meriah. Seremoni pembukaan diawali defile atau perkenalan semua kontingen peserta PORA dari kabupaten/ kota. Dianjutkan kemudian dengan atraksi Marching Band Gita Abdi Praja IPDN Riau, serta pengibaran bendera PORA oleh

Paskibra Aceh Timur. Tapi, yang paling menarik para penonton adalah pertunjukan tarian kolaborasi massal dari tiga etnis yang mendiami kasawan Aceh Timur, yakni Aceh, Melayu, dan Gayo Lokop. Tarian massal ini melibatkan 250 penari yang ratarata masih pelajar dari Tim Tari Aceh Timur. Ribuan masyarakat baik dari Aceh Timur dan kabupaten tetangga seperti Kota Langsa dan Aceh Utara, tak mau ketinggalan untuk hadir menyaksikan semua agenda acara pembukaan PORA ke 12 tersebut, yang sudah dimulai sejak pukul 09.30 WIB. Pada akhir seremoni pembukaan tersebut, panitia melepas ratusan balon gas ke udara.(BSO)


KPK POS

7

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

POLITIK

SUMUT NAD

SETELAH DIKRITIK KERAS BUPATI DAIRI

Dinas Terkait Sibuk Benahi Kota Sidikalang SIDIKALANG - Setelah mendapat kritikan keras dari Bupati Kabupaten Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, saat membuka Musrenbang RPJMD Tahun 2015-2019 di Balai Budaya Sidikalang belum lama ini terkait kinerja sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah satunya Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang, kini instansi itu terlihat sibuk membenahi sejumlah drainase di sejumlah jalan-jalan protokol serta membabat rerumputan di sisi jalan. Sekedar mengingatkan, belum lama ini Johnny Sitohang mengaku sangat kecewa terhadap kinerja para kabinetnya (pimpinan SKPD) selama periode I kepemimpinan-

nya. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan sebagian pimpinan SKPD hanya mampu menghabiskan anggaran saja tanpa punya kebijakan yang brilian untuk mempercepat pembangunan di daerah otonom dimaksud Sehingga, kata Bupati, jika hanya menghabiskan anggaran

Bupati Sergai diwakili Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi dan Wakil Ketua DPRD Sergai H Sayuti Nur MPd menyerahterimakan Berita Acara Pengesahan LKPJ Bupati Sergai dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 oleh pimpinan DPRD Sergai pada rapat paripurna di Gedung DPRD Sergai di Sei Rampah, Senin (16/6).

LKPj Bupati Atas APBD 2013 Diterima DPRD Sergai SEI RAMPAH - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Serdang Bedagai (Sergai) dan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2013 yang disampaikan Bupati Ir H Soekirman pada tanggal 13 Juni lalu, akhirnya diterima dan disetujui oleh seluruh anggota DPRD Sergai dalam sidang paripurnanya yang berlangsung di Gedung DPRD Sergai di Sei Rampah, Senin (16/6). Sidang paripurna terakhir pengambilan keputusan atas LKPj Bupati Sergai Tahun 2013 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Perhitungan Pelaksanaan APBD Sergai Tahun 2013 itu dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Drs Sayuti Nur didampingi wakil ketua DPRD lainnya, MY Basrun dan Drs Abdul Rahim SP. Dalam kesempatan tersebut Bupati Sergai Ir H Soekirman diwakili Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, juga turut dihadiri para anggota DPRD, para kepala SKPD dan insan pers. Sebelum LKPj Bupati Sergai

disahkan, terlebih dahulu empat komisi yang ada di DPRD Sergai yang tergabung dalam Komisi DPRD Sergai menyampaikan pendapat akhir mereka terkait kinerja bupati dan jajaran birokrasi Pemkab Sergai selama kurun waktu setahun untuk ditindaklanjuti Bupati Sergai. Laporan hasil pembahasan gabungan komisi DPRD tersebut yang disampaikan melalui juru bicaranya, Labuhan Hasibuhan SAg mengatakan, terdapat sejumlah catatan berkaitan dengan LKPj maupun terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 Bupati Sergai selama ini atas pencapaian kinerja para perangkat pemerintahan daerah ini, sehingga harus ditindaklanjuti atau mendapat tanggapan serius dari Bupati Sergai. Dalam kesempatan tersebut DPRD Sergai juga memberikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada Bupati Sergai Ir H Soekirman serta jajaran Pemkab Sergai yang telah bekerja keras sehingga kabupaten ini berprestasi dan

berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah atasan baik tingkat provinsi maupun pusat. Atas pendapat akhir anggota dewan yang menyetujui LKPj Bupati dan perhitungan APBD Pemkab Sergai Tahun 2013 itu, Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam sambutannya menyatakan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah melakukan pembahasan tersebut dan memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013, untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sergai. Kemudian lebih lanjut Bupati Sergai memaparkan bahwa LKPJ dan Ranperda tentang Pelaksanaan APBD Sergai Tahun 2013 merupakan rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Usai paripurna pengesahan LKPJ dilanjutkan dengan sidang paripurna tentang pembahasan nota pengantar Ranperda Kabupaten Sergai Tahun 2014.(ARM)

Pemkab Ajukan Tiga Ranperda Kepada DPRD Dairi SIDIKALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada DPRD. Ketiga Ranperda yakni pengaturan bangunan gedung, Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah (PD) serta penanggulangan bencana daerah. Pengajuan ketiga Ranperda digelar dalam sidang DPRD, Senin (16/6), dalam nota pengantar Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Irwansyah Pasi SH. Hadir Sekda Julius Gurning, para pimpinan SKPD. Sementara sidang dipimpin Ketua DPRD Delphi Ujung. Ranperda yang diajukan tersebut sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk bangunan gedung misalnya, supaya ada Perda yang mengatur tentang fungsi, klasifikasi bangunan,

persyaratan bangunan, penyelenggaraan bangunan, pengaturan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), serta peran serta masyarakat dan pembinaan sesuai amanah UU No 28 Tahun 2002. Sedangkan Ranperda mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahan Daerah ruang lingkupnya meliputi pengembangan pegawai, penilaian kinerja, hak, disiplin, pemberhentian, pembinaan dan pengawasan pegawai. Lalu Ranperda mengenai penanggulangan bencana daerah, sesuai dengan amanat UU No 32 tahun 2004, Pemda mempunyai kewajiban untuk melindungi sengenap masyarakatnya, sehingga secara organisasional dan kelembagaan harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Melalui Perda No 2 Tahun

2012, Pemkab Dairi telah membentuk BPBD, namun secara operasional belum ada Perda atau Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur teknis tentang penanggulangan baik pemberian bantuan maupun penanganan lebih lanjut. Sehingga perlu penerbitan Perda atau Perbup untuk mengaturnya sebagai langkah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebelumnya Kepala BPBD Maruli Berasa, kepada wartawan mengatakan, sebelumnya kantor yang dipimpinnya itu belum begitu leluasa melakukan kebijakan jika terjadi musibah. Sebab, belum ada Perda taupun Perbup yang mengatur secara teknis kewenangan mereka untuk melakukan tindakan baik pemberian bantuan dan penanganan lebih lanjut.(NDK)

yang ada di APBD saja, tidak perlu yang lulusan S1, S2, bahkan S3 sekali pun, karena anak kecil juga bisa melakukannya. Sejumlah SKPD waktu itu kena semprotan Bupati karena dituding kurang mampu mengemban tugas yang dibebankan termasuk Kepala Dinas Cipta Karya. Karena menurutnya, penataan Kota Sidikalang belum

maksimal dan terkesan semrawut. Pengamatan wartawan, Kamis (19/6), di beberapa ruas jalan seperti Jalan FL Tobing, Sidikalang, sejumlah pekerja yang mengaku tenaga honorer di kantor itu terlihat sibuk membersihkan rerumputan serta memperbaiki drainase yang sudah tumpat supaya ketika hujan turun, air tidak menggenangi badan

KOTA Tebing Tinggi memiliki luas wilayah 38.438 km persegi dengan komposisi warga terdiri dari 71.845 (49,50 persen) laki-laki serta 73.335 wanita (50.50 persen). Kota ini juga dilintasi empat sungai besar dan kecil yaitu Sungai Kelembah, Sungai Sibarau, Sungai Bahilang, dan Sungai Padang. Meskipun dinamakan Kota Tebing Tinggi, sebenarnya kota ini berada di daerah dataran rendah dan beriklim tropis, ketinggiannya hanya 26-34 meter di atas permukaan laut dengan topografi mendatar dan bergelombang. Temperatur udara juga cukup panas yaitu berkisar 25 C 27 C. Sebagaimana kota di Sumatera Utara, curah hujan pertahun rata-rata 1.776 mm/tahun dengan kelembaban udara 80 - 90 persen. Kota Tebing tinggi berbatasan dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela dan Rambutan, PTPN IV Pabatu dan

Kebun Paya Pinang serta Kabupaten Serdang Bedagai dan sebagai kota perlintasan. Selain itu masyarakatnya sangat saling menghargai dan menghormati antar satu pemeluk agama dengan agama yang lainnya. Mata pencaharian masyarakatnya beraneka ragam yaitu PNS, pegawai swasta/karyawan, TNI, Polri, petani dan sebagai besar berwiraswasta. Kondisi perekonomian seiring dengan berkembangnya fasilitas ekonomi perdagangan dan perbankan industri kesehatan, komunikasi serta fasilitas pendukung lainnya. Perekonomian masyarakat Kota Tebing Tinggi tumbuh dengan cepat karena letaknya yang strategis yang berada di jalur lintas Sumatera. Kondisi ini mendorong penghasilan masyarakat untuk menciptakan peluang usaha yang menjanjikan dan berkembang pesat. Di samping itu juga peran serta pihak Pemko Tebing Tinggi melalui dinas perindakop dengan mengadakan pelatihan, pembinaan bagi para pengusaha

nannya untuk membenahi drainase di sejumlah titik, supaya ketika hujan turun air mengalir ke drainase dan tidak menggenangi badan jalan. Tenaga honorer Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang tidak mau disebut namannya itu mengaku, belum menerima gaji tanpa merinci berapa bulan gaji yang dimaksudkan.(NDK)

PERINGATAN BBGRM XI DAN HKG PKK KE 42 KABUPATEN SERGAI

Tingkatkan Partisipasi Keluarga dan Semangat Gotong Royong Masyarakat PEGAJAHAN - Dengan semangat gotong rotong akan meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan berlandaskan keswadayaan. Hal ini merupakan bagian sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan rasa memiliki dan bertanggung jawab dalam melaksanakan serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Melalui semangat kegotongroyongan diharapkan akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan menuju kemajuan bangsa. Demikian disampaikan Bupati Serdang Bedagai Ir H Soekirman dalam bimbingan dan arahannya pada acara Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 42 tingkat Kabupaten Sergai Tahun 2014 bertempat di Lapangan Replika Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Senin (16/6). Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai, Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, Ketua TP PKK Sergai Hj Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Sri S Syahrianto, Ketua DWP Hj Imas Haris Fadillah, para staf ahli Bupati dan kepala SKPD, camat dan ketua TP PKK kecamatan seSergai, Kakan Kemenag Sergai, Kacab Bank Sumut Sei Rampah T Ade Maulanza serta para ketua TP PKK kecamatan, kepala desa/ lurah, ketua LKMD serta kader PKK se-Sergai. Lebih lanjut Bupati Soekirman memberikan apresiasi atas peran aktif masyarakat terutama dalam bidang pembangunan swadaya rakyat (Gerbang Swara) yang merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap Kabupaten Sergai. Untuk itu pemerintah menghargai setiap semangat kebersamaan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan. "Hasil swadaya masyarakat melalui Gerbang Swara untuk Tahun 2011 di Kabupaten Sergai sebesar Rp8.229.148.900, Tahun 2012 sebesar Rp8.579.119. 500,-, dan Tahun 2013 sebesar Rp8.665.112. 250,-. Dari tahun ke tahun pemba-

Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, Ketua TP PKK Kabupaten Hj Marliah Soekirman, menyerahkan penghargaan desa terbaik kepada kepala desa pada acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 42 Kabupaten Sergai 2014, di Lapangan Replika Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Senin (16/6). ngunan Gerbang Swara semakin meningkat," ujar Soekirman. Pada kesempatan yang sama Soekirman berharap melalui kegiatan peringatan BBGRM XI dan HKG PKK ke 42 tahun ini yang mengambil thema, “Dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK Kita Tingkatkan Partisipasi Keluarga dan Semangat Gotong-Royong Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berintegritas dan Mandiri�, mari intropeksi atau mawas diri, mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan, hambatan dan solusi selanjutnya ditempuh langkahlangkah konkrit yang lebih baik lagi untuk tahun berikutnya. "Kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui Gerbang Swara dapat mewujudkan tercapainya semangat membangun dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan masyarakat," pungkas Bupati Sergai, yang pada kesempatan itu memberikan penghargaan bagi 17 camat yang telah menyukseskan program Gerbang Swara dan menyerahkan bantuan berupa alat gotongroyong untuk setiap kecamatan. Sebelumnya Ketua Penyelenggara Kaban BPMPD Aguslan Simanjuntak SE melaporkan

tujuan diadakan acara BBGRM dan HKG-PKK untuk memupuk semangat kegotongroyongan. Sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penguatan integrasi sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera. Dalam kesempatan itu Ketua TP PKK Hj Marliah Soekirman dalam sambutannya menyampaikan, semangat kebersamaan dan kegotongroyongan merupakan perwujudan masyarakat yang kokoh, cerdas, mandiri, sejahtera dan tangguh dalam membangun masa depan bangsa dalam menghadapi tantangan yang akan datang. TP PKK dgn 10 program pokoknya memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan kesejahteraan keluarga serta peran Kader PKK yang salah satunya merupakan pelaku utama pembangunan dalam mensejahterakan keluarga. Ketua TP PKK memberikan apresiasi kepada para kader PKK di mana pada HKG ke 42 Tingkat Provsu kemarin mendapat nominasi tiga kategori lomba yaitu Terbaik III Kategori PKDRT (Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan), Terbaik Harapan I Kategori UP2K PKK (Desa Bandar Magodang Kecamatan

Bntang Bayu), dan Terbaik Harapan III Kategori Pemanfaatan Lahan (Hatinya PKK) yaitu Desa Besar Terjun Kecamatan Pantai Cermin. "Saya mengajak segenap jajaran TP PKK dari desa sampai kabupaten agar dapat lebih mengembangkan kesejahteraan keluarga, memadukan gerak langkah program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dan pada Pilpres 2014 ini kader PKK dapat lebih berperan aktif menurunkan angka pemilih yang golput, menjadi pelopor pilpres yang aman dan damai dan mampu menjadi contoh pemilih yang baik," ungkap Marliah. Dalam peringatan HKG PKK itu Bupati Sergai menyerahkan hadiah kepada 24 orang pemenang dengan kategori lomba menyanyi lagu perjuangan, lomba mambaca puisi, lomba fashion show, lomba karya tulis dan memberikan penghargaan untuk kategori Desa Percontohan Administrasi PKK, Desa Percontohan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Desa Percontohan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Desa Percontohan Pemanfaatan Lahan Pekarangan (Hatinya PKK), dan Desa Percontohan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Pada acara yang sama juga diserahkan bantuan stimulan berupa bahan bangunan kepada delapan orang korban angin puting beliung.(ARM)

Atlet Simeulue Raih Emas Panjat Tebing ACEH TIMUR - Atlet panjat tebing putra dan putri asal Kabupaten Simeulue Jimi Martolis dan Mega Lestari, menambah perolehan emas bagi kontingen daerah tersebut di ajang PORA XIII di Aceh Timur. Keberhasilan kedua atlet Simeulue diraih dari nomor bagan speed track putra dan putri, di mana perak dan perunggu putra diraih Putra Agustoni (Aceh

Utara), Heri Supriadi (Aceh Besar) dan Salihin Putra (Aceh Tengah). Sementara medali perak dan perunggu putri diraih, Selviana MMW (Sabang), Khairul Rahmi (Aceh Timur) dan Magfirah (Aceh Besar). Nomor bagan speed track panjat tebing putra dan putri masing-masing diikuti 16 atlet dari Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bireun, Aceh Besar,

Meningkatkan Taraf Perekonomian Masyarakat dan Menunjang Luas Kota Tebing Tinggi Catatan Ruben Sembiring (Wartawan KPK POS)

jalan. Selama ini, sejumlah ruas jalan seperti Jalan FL Tobing, Jalan Sisingamangaraja tepatnya di Simpang RSUD dan Simpang Salak Sidikalang, jika hujan turun, air tumpah ke badan jalan, karena drainase dipenuhi sampah-sampah sehingga menyulitkan pengendara. Salah satu pekerja mengaku, mereka diperintahkan pimpi-

pemula dan yang sudah berjalan dengan membentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di dalam pelatihan tersebut para pengusaha diajarkan bagaimana cara memasarkan produk yang telah diproduksi oleh setiap kelompok pengusaha baik perorangan, keluarga, bersama dan mandiri. Melalui dinas terkait juga mengadakan koordinasi terhadap para peserta yang ingin bergabung ataupun yang sudah bergabung, bagaimana cara memecahkan masalah yang timbul maupun kendala di lapangan dan bagaimana mengembangkan usaha mereka dengan pelatihan secara rutin baik manual maupun cara modern. Yang terpenting usaha apa yang cocok mereka tekuni sesuai keahlian masing-masing yang selama ini dijalankan secara sederhana tanpa memikirkan kelangsungan usahanya untuk berkesinambungan dengan adanya pelatihan dari dinas terkait juga bimbingan oleh para instruktur berpengalaman yang telah berhasil.

Sebab keberhasilan para pengusaha berarti devisa buat Kota Tebing Tinggi dan menjadi penghasilan unggulan demi kelangsungan kehidupan. Oleh karena banyaknya pengusaha kecil dan menengah maka pihak terkait memprioritaskan bantuan kepada (UMKM) baik berupa pinjaman lunak permodalan, pemasaran serta membuat peraturan yang sama menguntungkan para pengusaha. Maka ditetapkanlah beberapa produk unggulan seperti pembuatan lemang, roti kacang, keripik singkong, dan berbagai macam makanan ringan serta produk lainnya. Produk unggulan yang telah menembus sampai ke ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Banten dan daerah lainnya adalah lemang, roti kacang khas Kota Tebing Tinggi. Dengan ketekunan dan tetap menjaga rasa serta harga bersaing, membuat para pengusaha saling berpacu meningkatkan mutu yang dipasarkan. Meningkatnya perekonomian masyarakat berarti menunjukkan

Aceh Tengah, Subulussalam, Aceh Barat, Simeulue Aceh Selatan, Sabang dan tuan rumah Aceh Timur. Atlet putra tuan rumah, Mulyadi pada even PORA XII ini belum mampu berbuat banyak setelah dikandaskan atlet Aceh Utara peraih perak, Putra Agustoni (Aceh Utara) pada babak seperempat final. Sedangkan olahraga panjat tebing putri Kabupaten Aceh Timur mengirimkan dua atletnya

taraf hidup yang membaik sehingga mengurangi pengangguran dengan semakin berkembangnya sampai ke luar daerah Kota Tebing Tinggi maka Walikota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan memberikan perhatian yang khusus. Karena dengan sejahteranya masyarakat otomatis kehidupan ekonomi jelas membaik dan mempunyai masa depan yang lebih baik. Untuk memajukan para pelaku usaha kecil dan menengah di kota ini, maka diresmikanlah oleh Walikota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, pusat souvenir dan oleholeh khas Kota Tebing Tinggi yang berlokasi di Jalan KL Yos Sudarso Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Bangunan rumah toko ini tiga pintu yang dijadikan tempat untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai macam produk hasil usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain menjual produk makanan ringan juga terdapat produk baru hasil tangan dan keterampilan putra/putri daerah Kota Tebing Tinggi yaitu produk Galery Batik Tebing Production. Jadi kita tidak perlu pergi jauh sampai ke Pulau Jawa untuk membeli batik, sebab harga batik sangatlah mahal karena pengerja-

atas nama Khairul Rahmi dan Asma Yuni namun keduanya harus bertemu di babak setengah final yang dimenangkan Khairul Rahmi dan akhirnya harus puas meraih perunggu setelah dikalahkan atlet Sabang, Selviana MMW peraih medali perunggu pada ajang tersebut. Pertandingan ini dipimpin oleh Presiden Juri Nurthajono dan M Faisal dari Federasi Panjat Tebing Indonesia.(BSO)

annya amatlah rumit, dan harus dilengkapi mesin yang harganya sangatlah mahal. Untuk itu ke depannya akan dicari solusi untuk memajukan usaha pembuatan batik, karena tidak semua daerah bisa mengerjakannya. Dengan banyaknya potensi, bakat serta kesempatan yang akan mendatangkan devisa (pemasukan) bagi keluarga serta Kota Tebing Tinggi, diharapkan oleh para pengusaha mikro dan makro (pengusaha kecil menengah dan besar), agar pihak terkait yaitu disperindakop segera membentuk dan melatih setiap para pelaku usaha, bagaimana cara pengolahan, pemasaran, pembuatan, tabungan dan masa depan usaha. Dengan menerapkan dan menggunakan mesin mesin pengolah yang serba canggih dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas dengan tidak meninggalkan ciri-ciri khas daerah tersebut. Melalui kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan pihak pemko serta instansi terkait, akan tercipta perekonomian masyarakat yang maju serta berdaya saing dengan produk unggulan dari daerah lainnya, seiring semakin berkembangnya kemajuan teknologi di jaman yang serba modern serta era globalisasi. (***)


KPK POS

13

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

Suara KPK

Sepuluh Jam Diperiksa KPK, Sutan Bhatoegana Pucat

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

ICW: Kepala Daerah Rentan Lakukan Korupsi JAKARTA - Penangkapan Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi. Sudah ada 39 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di KPK. Sebelumnya, KPK juga mengumumkan penetapan Wali Kota Palembang Romi Herton sebagai tersangka suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sebulan lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menahan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Politikus PPP tersebut ditangkap karena diduga menerima suap dalam kasus konversi hutan lindung seluas 2.754 hektare menjadi lahan untuk perumahan milik PT Bukit Jonggol Asri. Rahmat Yasin ditangkap KPK terkait pengurusan izin Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) Bogor - Puncak - Cianjur. Hampir setiap tahun ada kepala daerah yang menjadi tersangka di KPK. Hingga Juni 2014, ada tiga

kepala daerah yang menjadi tersangka. Yakni, Ilham Arief Sirajudin (Walikota Makassar), Rachmat Yasin (Bupati Bogor), dan Romi Herton (Walikota Palembang). Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kepala daerah rentan melakukan korupsi atau suap dari kebijakan yang dikeluarkan pascaditangkapnya Bupati Bogor, Rahmat Yasin oleh KPK. "Kebijakan berbuah korupsi atau gratifikasi," kata anggota Badan Pekerja ICW Emerson F Yuntho di Jakarta, Kamis. Terkait penangkapan para kepala daerah dan terakhir bupati Biak, Emerson memberikan apresiasi dan diharapkan KPK dapat menuntaskan kasus korupsi kepala daerah lainnya. Termasuk menelusuri adanya keterlibatan dari pihak lainnya. "Perlu juga ditelusuri apakah ini terkait dana politik untuk pemilu yang lalu ataukah tidak," katanya. (ENDY)

JAKARTA - Tersangka Sutan Bhatogana menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan bekas Ketua Komisi X bidang energi DPR RI, pada Selasa (17/6) terkait kasus dugaan gratifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2013. Dengan mengenakan kemeja batik warna ungu, Sutan tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB. "Saya diperiksa sebagai tersangka, hari ini ditahan KPK maka semuanya akan diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Serahkan kepada Allah semualah. Apa yang terbaik menurut Allah maka terbaik buat saya," ujarnya sambil memasuki loby gedung KPK. Sekitar pukul 19.30 WIB, politikus Partai Demokrat keluar dari ruang pemeriksaan. Artinya, Sutan menjalani pemeriksaan selama 10 jam lebih. Saat keluar, Sutan terlihat sangat letih, pucat dan loyo. Dan rencana penahanan pun diundur dengan alasan tidak jelas. Bahkan Sutan pun pelit bicara,

lelaki yang tenar dengan ungkapan "Ngeri-ngeri Sedap" itu, baru mau buka mulut saat akan memasuki mobil toyota Alphard. "Diperiksa penyidik soal anggaran," jawabnya singkat lalu kabur. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha membenarkan penyidik KPK memeriksa Sutan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2013. "Ini pemeriksaan pertama Sutan sejak ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya. Kok tak ditahan? "Kewenangan untuk menahan tersangka berada di tangan penyidik. Penyidik yang mutuskan, dilihat dari alasan obyektif dan subyektifnya," kata Priharsa. Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan tersangka SKK Migas, Sutan Bhatoegana tak langsung ditahan. KPK beralasan berkas perkara Sutan belum sampai setengahnya. "Seseorang tersangka baru dilakukan penahanan KPK kalau berkas perkaranya

sudah rampung kisaran 50 sampai 60 persen, diatas 50 persen (baru ditahan)," ucap Samad. KPK tak bisa bebas menahan tersangka kapan saja karena ada batas masa tahanan. Sutan baru akan ditahan jika berkasnya telah melebihi 50 persen. "Ini harus kita hitung karena ada masa penahanan," ujar Samad. Samad tak menjelaskan detail materi pemeriksaan terkait Sutan hari ini. Ia hanya menyebut jika penyidik meminta banyak keterangan pada Sutan. "Jadi semua dilakukan pemeriksaanuntukmendapatkanfakta yang valid. Kita kan masih mendalami (ada keterlibatan pihak lain). Jadi terlalu prematur untuk menyimpulkan," tuturnya. Penetapan tersangka Sutan pada 14 Mei 2014, berdasarkan pengembangan kasus korupsi di lingkungan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang telah menjerat Rudi Rubiandini sebagai tersangka. Akibat perbuatannya tersebut, Sutan dijerat dengan Pasal 12 a atau b, atau Pasal 11 atau Pasal 12 B, UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab UU Hukum Pidana. Pasal yang dijeratkan ke Sutan mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Kasus Sutan merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, yang telah divonis tujuh tahun penjara. Dalam amar putusan sidang Rudi Rubiandini pada 29 April lalu, terungkap Rudi memberikan uang 200 ribu dolar AS kepada Sutan melalui anggota Komisi VII Tri Julianto di toko buah di Jalan MT Haryono, uang itu menurut Rudi sebagai uang Tunjangan Hari Raya untuk anggota Komisi VII. Ditambah lagi uang suap yang diberikan oleh Komisaris Kernel

Oil, Pte, Ltd, Simon Gunawan Tanjaya kepada Rudi. Suap diberikan Simon melalui Deviardi. Padahal, mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi mengaku memberikan tas berisi amplopamplop uang total 140 ribu dolar AS yang ditujukan untuk pimpinan, anggota dan Sekretariat Komisi VII kepada staf khusus Sutan, Irianto. Irianto bahkan menandatangani tanda terima uang tersebut. Namun, baik Sutan maupun Tri Julianto, membantah pengakuan Rudi tersebut. Sutan saat menjadi saksi pada 26 Februari 2014, mengakui bahwa pernah memiliki staf ahli bernama Irianto tapi dokumen yang dibawa Irianto dari Kementerian ESDM diberikan ke stafnya yang lain yaitu Iqbal, sayangnya Iqbal mengalami kecelakaan. Sutan Bhatoegana juga disebut meminta salah satu perusahaan yaitu PT Timas Suplindo dikawal untuk memenangkan dalam tender di SKK Migas dalam pengadaan konstruksi offshore di Chevron. Sutan tercatat pernah menjadi wakil direktur perusahaan tersebut pada 2003-2004. (ENDY)

Korupsi Wali Kota Palembang

KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengirimkan surat permintaan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap sejumlah orang ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jumat 20 Juni 2014. Pencegahan ini terkait penyidikan kasus suap terkait sengketa pilkada Kota Palembang dan memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan. Juru Bicara KPK, Johan Budi menjabarkan mereka yang dicegah adalah Wali Kota Palembang Romi Herton serta istrinya, Masyito. Selain itu, KPK juga mencegah Muhtar Ependy, Irwan Sutaryadi (Wakil Pimpinan BPD Kalbar Cabang Jakarta), Muhamad Syarif Abubakar (wiraswasta), Yossie Alfiryana (pengusaha pertambangan dan Uchok Hidayat (Sekda Kota Palembang). Menurut Johan, pencegahan dilakukan untuk kebutuhan penyidikan. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri. "Pencegahan ini berlaku sejak

17 Juni 2014 sampai 6 bulan ke depan," kata Johan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Palembang Romi Herton, tersangka kasus korupsi. Romi menjadi tersangka atas pengembangan kasus dugaan suap penanganan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. "Dugaan memberi atau memberikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan," kata Johan. Selain Romi, penyidik juga menemukan keterlibatan istri Romi yakni Masyito dalam kasus ini. Masyito juga kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keduanya disangka melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, Juncto Pasal 64 ayat 1, Junto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain itu, Romi beserta istrinya juga disangkakan melanggar pasal 22 Juncto Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. "Isinya adalah dengan sengaja memberikan atau tidak memberikan keterangan yang tidak benar," kata Johan.(NET)

KPK Periksa Pejabat ESDM JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Dirjen Migas Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin, Jumat 20 Juni 2014. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap terhadap Kepala SKK Migas. "Diperiksa sebagai saksi untuk AMS (Artha Meris Simbolon)," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha. Terkait penyidikan kasus ini, penyidik KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Menteri ESDM Jero Wacik. Usai menjalani pemeriksaan, Jero mengaku ditanya mengenai tata cara penentuan harga gas. Dia menuturkan, semua perusahaan, termasuk PT Kaltim Parna Industri milik Artha Meris, jika ingin membeli gas, harus melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Di dalam prosesnya

terjadi negosiasi yang diawasi oleh SKK Migas, termasuk soal jumlah serta harga. “Setelah diajukan ke SKK Migas, ada tim di situ. Tim hukum, tim teknis, tim ekonomi. Mengenai alokasi gas, ada tim di situ,” kata Jero. Dia melanjutkan, setelah semua disetujui, Kepala SKK Migas akan mengajukan ke Dirjen Migas di Kementerian ESDM yang kemudian dilakukan pengecekan lagi oleh tim. Jika semua sudah setuju, keputusan akan diparaf oleh Sekjen, Wamen, Biro Hukum, serta Dirjen Migas. “Kalau sudah diparaf semuanya, baru saya tandatangani,” sambungnya. KPK telah menetapkan Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon sebagai tersangka, Rabu 14 Mei 2014 karena diduga telah melakukan suap terhadap Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.(NET)

Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk mengenakan rompi tahanan dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (20/6).Yesaya Sombuk diperiksa sebagai penerima suap dalam proyek penanggulangan bencana pembangunan tanggul laut di Biak, Papua.

Bupati Biak Tambah Daftar Panjang Kasus Tertangkap Tangan KPK JAKARTA - Satu lagi kepala daerah ketangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk ditangkap di Hotel Akasia Matraman Jakarta Pusat, Senin (16/6) malam pada pukul 23.15 WIB. Penangkapan ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan penyidik KPK. Selain menangkap Bupati Biak, ada 5 orang lainnya yang ditangkap. Mereka, pengusaha bernama Teddy Renyut, Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Kabupaten Biak berinisial Y, seorang sopir serta ajudan Bupati Biak. KPK juga menyita sejumlah uang pecahan 10 ribu dan 1000 dolar Singapura. “Dari hasil ekspose, disimpulkan terjadi suatu tindak pidana korupsi. KPK akhirnya menetapkan Bupati Biak Yesaya Sombuk dan seorang dari pihak swasta berinisal TR (Teddy Renyut) sebagai tersangka kasus dugaan suap dana pembangunan daerah tertinggal untuk proyek pembangunan tanggul laut," tegas Ketua KPK, Abraham Samad, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (17/6). Dalam kasus ini, Bupati Yesaya

disangka sebagai penerima suap dan dijerat Pasal 12 Huruf 1 atau b atau Pasal 5 Ayat 2 jo Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TR sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bupati Yesaya kini ditahan di Rumah Tahanan Guntur Jakarta Selatan, sedangkan Teddy di Rumah Tahanan KPK Kuningan Jakarta Selatan. Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan penangkapan berawal, dari pertemuan salah seorang pengusaha berinisial TR, saat bertemu dengan Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Kabupaten Biak berinisial Y. Usai bertemu, keduanya menuju sebuah kamar di lantai tujuh yang diduga melakukan transaksi suap menyuap. Setelah berada di dalam kamar melakukan pertemuan, mereka

keluar dari kamar. Tidak jauh dari kamar itu, penyidik melakukan penangkapan sekaligus menggeledah kamar itu. "Ternyata di dalam kamar ada YS (Yasaya Sombuk) Bupati Biak," ujar Johan. Kamar itupun digeladah, penyidik KPK menemukan uang dalam bentuk dollar Singapura dalam pecahan dollar Singapura senilai SGD 400 ribu. "Dollar ini terbagi dalam pecahan (SGD) 10 ribu dan (SGD) 1 ribu dollar. Di dalam amplop putih, dan berada di tas hitam," papar Johan. Jika diakumulasikan dengan kurs sekarang, yakni Rp 9.337, total uang yang disita KPK adalah Rp 947,3 juta. Setelah mengamankan ke tiganya, penyidik KPK juga mengamankan tiga orang lainnya. Mereka adalah sopir dan ajudan Bupati Biak serta sopir pengusaha TR. "Untuk empat orang lainnya masih diperiksa dan statusnya terperiksa. Memang KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, setelah menjalani pemeriksaan secara intensif," jelasnya. Pada saat bersamaan, penyidik juga melakukan penyegelan sejumlah ruangan Deputi I di Kementerian Pembangunan Dae-

rah Tertinggal (PDT) di Jalan Abdul Muis. "Ruangan yang disegel adalah ruang Deputi I Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta ruangan di lantai 2 dan 7," tutur Johan. Ditanya apakah Menteri PDT Helmy Faishal Zaini terlibat? "Saya tidak mau berspekulasi. Proses sedang jalan, belum ada pengembangan, nanti akan ada pengumuman khusus," ucapnya. Di tempat terpisah, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini mengaku tidak mengenal Bupati Biak Yesaya Sombuk, yang ditangkap petugas KPK. Juga tidak mengenal kelima orang yang ikut ditangkap KPK. "Saya tidak kenal juga beberapa nama," jawab Helmy di Kementerian PDT, Jakarta, Selasa (17/6). Helmy mengaku pernah sekali datang ke Kabupaten Biak Numfor, Papua, dalam rangka peresmian pembangunan air bersih. Sebab, Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah yang menjadi bagian dari program pengentasan daerah tertinggal Kementerian PDT. "Waktu saya ke sana, bupatinya masih yang lama. Waktu itu

resmikan pembangunan air bersih," ujarnya. Sementara Bupati Biak Nomfur Yesaya Sombuk mengaku di Jakarta untuk keperluan berobat sebelum diamankan satgas KPK "Sebelum ditangkap kan dia mau general check up di Jakarta. Tadi dia juga bawa obat. Kami juga kasih obat tadi," kata Pieter Ell, kuasa hukum Yesaya usai mendampingi kliennya saat diperiksa penyidik KPK, Jumat (20/6). Menurut dia, hal tersebut terlihat dengan adanya obat di dalam tas Yesaya yang ditemukan saat dia ditangkap petugas KPK. Namun, Pieter mengaku tidak tahu apakah Yesaya ketika akan melakukan check up di Jakarta, telah menghubungi Teddy Renyut sebelumnya. Teddy merupakan Direktur PT Papua Indah Perkasa, yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK. Pieter menambahkan, hingga saat ini dia dan kliennya belum membicarakan mengenai kasus. "Saya juga belum mengetahui detail kasus yang tengah menjerat klien saya. Nanti hari selasa saja, pas diperiksa sebagai tersangka. Tadi beliau diperiksa sebagai saksi untuk Teddy," kata Pieter. (endy)

PILPRES 2014

Capres Prabowo Tersandera Kasus Korupsi Pendukungnya JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menilai pasangan caprescawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, lebih terbebani kasus korupsi dari para pendukungnya dibandingkan duet Joko Widodo - Jusuf Kalla. "Beban itu berpotensi menyandera pasangan tersebut jika mereka terpilih nanti. Bahkan, beban kasus itu ada yang menyerempet ke sosok Hatta Rajasa," papar Emerson pada diskusi “Membedah Visi Misi Capres 2014: Jokowi-Prabowo, Siapakah Yang Paling Bersih dari Korupsi?” di Jakarta, Minggu (15/6), Idealnya, lanjut Emerson, capres dan cawapres tak terbebani kasuskasus korupsi, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari partai serta elite pendukungnya. Faktanya, beberapa elite yang mendukung

Prabowo dan Hatta sedang dirundung kasus dugaan korupsi yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebut saja Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP tengah terjerat kasus dugaan korupsi dana haji. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa juga kesandung dugaan korupsi kasus hibah kereta api. Kasus ini memang sangat sensitif sebab nama Hatta Rajasa sebagai Cawapres disebut. Memang, mantan Menteri Perhubungan pernah diperiksa KPK dalam kasus ini, meski hingga saat ini masih “aman”. Selain itu, korupsi juga melilit kader PAN sebagai penyokong utama pencalonan Prabowo. Kasus dugaan korupsi, yang melibatkan kader PAN, misalnya kasus Wa Ode Nurhayati jelas berpotensi membebani Prabowo, kata Emerson,

Kasus korupsi lainnya datang dari Partai Golkar, beberapa kadernya terjerat kasus korupsi pengadaan Al Quran maupun PON. Juga politikus senior Partai Golkar Akil Mochtar dituntut seumur hidup karena terbukti menerima uang terkait sengketa Pilkada. Partai pendukung Prabowo lainnya, seperti PKS, yang melakukan kasus korupsi kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Bahkan PBB, ketua umumnya, MS Kaban, dicekal KPK dalam kasus dugaan korupsi SKRT di Kementerian Kehutanan. "Tentu bukan hal yang baik jika seorang capres banyak dibebani oleh kasus-kasus korupsi sekalipun itu dilakukan pendukungnya karena kasuskasus itu bakal menyanderanya apabila terpilih nanti," tegas Emerson sambil menambahkan Prabowo–Hatta lebih

banyak tersandera dengan parpol pendukungnya dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Kubu Jokowi-JK, lanjut Emerson, bukan berarti sepi dari beban kasus dugaan korupsi yang melilit partai pendukungnya. Namun, secara kuantitatif, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kubu PrabowoHatta. “Di kubu Jokowi–JK enggak 100 persen steril dari masalah, ada PKB yang tersandera sejumlah kasus,” katanya. Namun demikian, Jokowi memunyai keuntungan dengan dukungan dari Partai Nasional Demokrat. Sebagai partai baru, NasDem masih relatif sepi dari kasus korupsi. “Jadi, yang lebih banyak tersandera kasus adalah kubu Prabowo,” kata Emerson. Terkait visi misi tentang pem-

berantasan korupsi, Emerson melihat visi misi Jokowi–JK lebih konkret ketimbang Prabowo-Hatta. Duet Jokowi–JK visi misinya lebih menyentuh permasalahan, sementara Prabowo–Hatta masih normatif. “Namun, bicara soal program, semuanya memberikan dukungan pada KPK. Masing-masing juga berkomitmen terhadap KPK,” kata dia. Jika diamati lebih detail, kata Emerson, visi misi yang diusung Jokowi–JK dalam isu pemberantasan korupsi lebih konkret. Duet pasangan yang disokong lima partai itu langsung menyentuh permasalahan dari sisi aspek hukum, sedangkan Prabowo belum menyentuh itu. Problem permasalahan HAM yang masih ditimpakan pada Prabowo sepertinya masih menjadi beban.

“Bicara tentang visi misi yang konkret, Prabowo–Hatta ada 10 poin penegakan hukum dan antikorupsi, sementara Jokowi–JK ada 42 poin. Namun, program turunan yang lebih konkret ada di kubu Pak Jokowi. Kenapa di kubu Pak Prabowo tidak ada soal HAM? Mungkin karena masih tersandera,” tuturnya. ICW juga melihat kedua capres juga tidak memasukkan program pendidikan dan pencegahan korupsi dalam program kedua capres. “Yang terpenting dari itu semua adalah kenapa kedua capres tersebut tidak membahas dan memasukkan program bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dan mengarahkan bagaimana negara ini keluar dari zona negara paling korup,” kata Emerson.(ENDY)


KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

SUMUT/ACEH

Iskandar Hasibuan:

Ketua Komisi III DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori:

Diknas Harus Awasi Kepsek Agar tak Pungut Biaya SKHU

Pemko Sibolga Harus Tata Ulang Kawasan Sport Center

PANYABUNGAN - Wakil Ketua Komisi I DPRD Madina Iskandar Hasibuan SE meminta kepada jajaran dinas pendidikan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja kepala sekolah dasar, SLTP, SMA/SMK negeri yang banyak terdengar melakukan kutipan antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu kepada setiap siswa/i yang akan menerima SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian). "Saya minta diknas awasi langsung kutipan pengambilan SKHU. Walau dengan dalih apa pun kutipan pengambilan SKHU tidak dibenarkan. Jangan lagi DPRD menerima keluhan orangtua terhadap kinerja kepala sekolah yang merusak citra bupati terkait dengan pendidikan,” ujar Iskandar Hasibuan kepada sejumlah wartawan di Panyabungan. Menurut Iskandar Hasibuan, persoalan SKHU, walau yang dikutip hanya Rp50 ribu sampai Rp100 ribu dan kedengarannya sedikit, tapi kutipan seperti itu dilarang, sebab anggaran untuk persoalan ujian nasional sampai dengan anggaran lainnya telah tertampung dalam APBD dan pihak diknas diminta untuk mewanti-wanti kasek meskipun telah musyawarah dengan orangtua siswa. "Kami tidak mau mendengar ocehan orangtua siswa," tegasnya. Memang, ujar Iskandar Hasibuan yang politisi PDI Perjuangan itu, dalam prakteknya kasek sebelumnya sudah menghubungi komite sekolah dan berharap agar dilakukan rapat antara komite dengan orangtua siswa. "Dan orangtua karena anaknya sekolah takut tidaklulus, walau dengan berat hati

terpaksa dia diam dan mengangguk setuju, dalam hatinya inikah wajib belajar dan pendidikan gratis itu, nyatanya segala bidang bayar, hanya baju batik yang tidak bayar itu pun dari APBD," sebutnya. Terus terang, ujar Iskandar Hasibuan, kalau nanti ada orangtua siswa/i yang mengadukan kutipan pengambilan SKHU maka yang akan mereka panggil nantinya Kadis Pendidikan Madina, menanyakan apa alasan diknas memperbolehkan kutipan-kutipan dan untuk apa uang yang dikutip. "Untuk uang cetak SKHU atau foto copy atau uang lelah? Jangan menjadi PNS kalau lelah kerja harus dikutip lagi dari orangtua uang lelahnya," katanya. "Pokoknya jangan ada satu sekolah pun nanti yang melakukan kutipan pengambilan ijazah atau SKHU baik SD, SLTP dan SMA/SMK. Kalau tidak ada uang cetaknya, kasek minta kepada Kadis Pendidikan Madina, sebab anggaran untuk itu sudah ada selama ini. Jadi tidak ada dalih untuk melakukan kutipan kutipan,” ujar Iskandar Hasibuan. Kadis Pendidikan Madina melalui Sekretaris Khairul Bahri Batubara kepada wartawan juga telah mengingatkan kepala sekolah untuk tidak melakukan kutipan pengambilan SKHU. "Dan jika ada sekolah yang melakukan kutipan laporkan ke Diknas biar diambil tindakan. Kita juga sudah ingatkan kepada kepala sekolah untuk tidak melakukan kutipan SKHU walaupun apa alasannya,” ujar Sekretaris Diknas Madina Khairul Bahri Batubara. (TH)

84 Pejabat Eselon II, III, dan IV Dilantik

“Kami meminta kepada Pemko SIbolga untuk kembali menata ulang kawasan Sport Centre Parombunan, karena hingga saat ini pembangunannya belum selesai padahal pembangunan kawasan itu sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Serta sarana dan prasarana di sana belum juga dapat difungsikan sepenuhnya. Sementara alokasi dana untuk pembangunannya sudah cukup banyak,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori kepada wartawan belum lama ini. Dalam rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota Sibolga Tahun 2013 lalu, Ketua Komisi III tersebut juga mendesak Pemko Sibolga supaya segera menyerahkan pengelolaan kolam renang yang berada di kawasan Sport Center Aek Parombunan ke Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Sibolga. "Pasalnya, sarana olah raga (kolam renang) tersebut sudah sangat lama tidak difungsikan dan dimanfaatkan," ujarnya. Sementara Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kota

BELUM RAMPUNG - Satu unit kolam renang berstandar nasional yang dibangun Pemko Sibolga beberapa tahun lalu di kawasan Sport Center Aek Parombunan Sibolga belum juga dapat difungsikan oleh pemko Sibolga. Demikian juga lapangan sepak bola yang berada di sisi kanan kolam renang, pembangunannya belum rampung sampai kini. Sibolga melalui Sekretaris Dinas PU Basarullah Lubis kepada wartawan mengatakan, penyerahan pengelolaan kolam renang di Parombunan saat ini dalam proses dan dalam waktu dekat akan segera diserahkan pengelolaannya kepada instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora). “Kenapa kita belum juga menyerahkan sarana olah raga itu, karena sebelumnya masih ada perbaikan yang dilakukan di tempat itu,” sebutnya. Kadis Budparpora kota Sibolga Tarmizi mengakui, sarana olah

raga kolam renang tersebut sampai kini belum diserahterimakan dari intansi lain ke Disbudparpora Sibolga. Namun untuk Kawasan Sport Centre Parombunan, pengelolaannya sudah diserahkan, baik itu GOR Parombunan maupun lapangan olah raga. Dijelaskannya, GOR Parombunan sudah difungsikan, bahkan telah diminta kepada cabang olah raga yang ada di Kota Sibolga, untuk menggunakan GOR Parombunan itu sebagai tempat latihan. "Tapi untuk lapangan Sepak bola sampai kini belum dapat dipergunakan dan masih memerlukan

Di Panyabungan Masih Ditemukan Jalan Belum Dihotmix

TANDA TANGANI Wakil Walikota Rolel Harahap tanda tangani SK selesai mengambil sumpah jabatan. TANJUNGBALAI - Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap melantik dan mengambil sumpah 84 pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Tanjungbalai, Rabu (18/6), di Aula I Pemko Tanjungbalai. Para pejabat itu mendapat alih tugas jabatan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai No 820/85/K/2014 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang meliputi pejabat eselon II, III, dan IV. Jumlah pejabat struktural eselon II 11 orang, pejabat eselon III 23 orang, dan pejabat eselon IV sejumlah 51 orang. Pejabat yang dilantik di antaranya H Irwan Sakti Nasution SH MAP menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), Yusmada SH menjadi Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Satpol PP, dan Drh Muslim menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan yang sebelumnya Kabid Program pada Dinas Peratanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai. Wakil walikota dalam sambutannya mengatakan agar pejabat-pejabat yang baru dilantik untuk bersama-sama membangun sinergi dan bekerja sama lebih kuat, sekaligus memacu pemikiran dan ide-ide untuk merespon dan memecahkan persoalan dan tantangan pembangunan di Kota Tanjungbalai. "Saya berharap kepada semua pejabat

SIBOLGA - Pemerintah kota (Pemko) Sibolga diminta untuk menata ulang kembali pembangunan kawasan Sport Center Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga sesuai dengan peruntukkannya, karena pembangunan kawasan olahraga tersebut dianggap tak berhasil.

struktural yang dilantik untuk menunjukkan kinerja terbaiknya dan mendorong kinerja para stafnya. Setelah dilantik diharapkan juga terus langsung bekerja karena tugas pokok kita adalah mengabdi dan melayani masyarakat dengan baik, karena jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik," ujarnya. Lebih lanjut disampaikannya agar mempersiapkan para staf yang mampu mengembangkan kreatifitas dan kemampuan kerja sesuai dengan tupoksinya. "Hal ini harus dilakukan karena ke depan kebijakan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara akan lebih berorientasi kepada pengembangan jabatan fungsional sebagai profesi. Selain itu diharapkan para pejabat strutural mampu dan dapat memberikan analisis terhadap suatu kebijakan, sebagai masukan bagi pimpinan sehingga semakin mengoptimalkan pelaksanaan tugas pimpinan," katanya. Di samping itu, lanjut Rolel, para pejabat eselon harus saling peduli dan berpikiran secara menyeluruh serta komprehensif dalam mempertimbangkan segala sesuatu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Turut hadir pada acara tersebut, Dan Lanal TBA Letkol (P) T Sembiring, perwakilan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, dan segenap pimpinan SKPD jajaran Pemerintah Kota Tanjungbalai. (HER)

PANYABUNGAN - Warga Desa Sopo Batu, Desa Aek Mata, Desa Siobon Jae, dan Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum benar-benar merasakan kemerdekaan disebabkan infrasturuktur jalan dan berbagai macam pembangunan di empat desa daerah itu belum pernah dibangun seperti desa lainnya. Padahal desa-desa tersebut hanya beberapa kilometer dari Ibukota Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan ke arah timur. Ungkapan warga desa itu disampaikan kepada wartawan, Minggu (15/6), secara terpisah dengan harapan Plt Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution dan sembilan anggota DPRD yang selama ini umbar janji untuk dapat melihat secara langsung ke desa mereka, mengetahui keinginan masyarakat. Warga Desa Sopo Batu ML Hasibuan secara tegas mengatakan, pada waktu wilayah Panyabungan belum masuk Mandailing Natal, Camat Drs Suleman Nasution masih mampu melakukan gotongroyong untuk memperlancar transfortasi masyarakat mulai dari Desa Sigalapang Julu hingga Sopo Batu. "Tapi sekarang setelah Panyabungan menjadi Ibukota Kabupaten, pembangunan ke daerah kami semakin tidak ada," katanya. Menurut Hasibuan, masyarakat tidak pernah menyalahkan Camat Panyabungan. "Apalah daya seorang camat. Tapi kalau kepada anggota DPRD yang selama ini kami lihat kinerja sangat minim dan cenderung membisu, khususnya anggota DPRD dari dapil I yang jumlahnya sem-

bilan orang, hendaknya ikut sertalah memperjuangkannya untuk masuk dalam anggaran APBD pembangunan jalan, sekolah, sarana kesehatan dan lainnya," tandasnya. “Sopo Batu itu kan masih Mandailing Natal. Apa kita tidak kasihan melihat warga yang kalau ke Panyabungan harus melewati daerah yang cukup parah? Di mana nurani kita, apalagi ketika terjadi bencana banjir kasihan kita melihat warga kita,” sambung Hasibuan. Sedangkan Warga Siobon Julu, Hamsaruddin, dengan rasa takut mengatakan bahwa sudah berkali-kali bupati ditukar dan ketika pilkada semua mengatakan akan memperhatikan warga dan ungkapan yang sama juga disampaikan oleh calon anggota DPRD. "Semuanya omong kosong. Nasib kami tetap bagaikan warga yang belum merdeka alias masih terisolir, sekalipun pernah anggaran dikucurkan ke daerah ini beberapa tahun silam," katanya. Sebenarnya, ujar Hamsaruddin, mereka sering mengatakan hal itu kepada pemerintah di kecamatan dan kabupaten. "Namun kemungkinan kami dianggap orang yang bisa dibodoh-bodohi dan tetap kami tidak diperhatikan. Apa keberatan bupati kalau daerah kami dibangun jalan dengan baik?“ ujar warga lainnya. "Anda mungkin lihat sendiri bahwa kami belum merdeka dari persoalan fasilitas infrasturuktur yang dimiliki desa lain di wilayah Madina. Makanya kami berharap Bupati Drs H Dahlan Hasan Nasution, Kepala Bappeda dan Kadis PUD serta Kadis Pendidikan untuk sesegera mungkin mengunjungi warga”, ujar warga. (TH)

penyelesaian pembangunan," kata Tarmizi. Menurutnya, pembangunan Lapangan Sepak Bola Parombunan membutuhkan dana yang cukup besar, sekira Rp75 miliar. Pemko Sibolga sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, namun belum menuai hasil. “Tahun ini pun kita kembali mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan Lapangan Parombunan tersebut, karena APBD Sibolga tidak memungkinkan untuk itu,” tegasnya. (KS)

Drs Ishak Liza MSi Nakhodai Dispora Batubara BATUBARA - Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batubara kini dipimpin pejabat baru. Tampuk kepemimpinan dinas pemuda olahraga kini dipercayakan kepada Drs Ishak Liza MSi, menggantikan pejabat sebelumnya Prayetno SH MAP yang memasuki usia pensiun. Pelantikan dan serah terima jabatan tersebut dilakukan oleh Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM sesuai Keputusan Bupati Batubara No 162/BKD/2014 dan pelantikannya dilaksanakan di Lima Puluh, Jumat (13/6). H OK Arya dalam sambutannya mengatakan, serah terima jabatan ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan dari pimpinan yang harus dijawab pula dengan kepercayaan dalam kerja maupun pengakuan dalam prestasi. “Jabatan ini merupakan kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijawab dengan kinerja yang maksimal dan kepercayaan ini dapat dijabarkan dalam motivasi dan loyalitas sehingga ada karya dan kerja yang penuh inovasi, apalagi ke depan, dispora akan menghadapi berbagai even olahraga, kiranya hasil yang akan dicapai akan lebih baik dari kegiatan sebelumnya,” ucapnya. Sementara itu, kadispora yang baru Drs Ishak Liza MSi usai pelantikan tersebut kepada sejumlah media mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pertemuan dengan para pecinta olah raga termasuk pengurus KONI untuk membahas tugas-tugas ke depan untuk peningkatan prestasi olahraga. Selain itu juga turut dilantik H Zainudin SH menjadi Sekretaris DPRD Batubara, Ahcmadan Coir menjabat asisten pemerintahan, Drs Suhada asisten II, Sakti Alam SH menjabat kepala dinas DPPKAD, Datok Johansyah SE menjabat kepala inspektorat, H Zulkafli Lubis menjabat kepala BPBD, Mastiana Harahap SKM MKES, Drs Bahrumsyah, dan H Herdadi, menjabat staf ahli bupati. (REL)

Direktur Tirta Madina:

Air Kotor Akibat Uji Coba SPC Bantuan Provinsi PANYABUNGAN - Warga Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), terutama yang berada di Kota Panyabungan mengeluhkan air produksi PDAM Tirta Madina yang mendadak keruh. Hal ini dirasakan warga sudah sejak satu minggu belakangan ini, padahal sekarang ini kondisi cuaca baik. Warga kecewa karena keadaan seperti ini dirasakan oleh masyarakat setiap pagi dan sangat disayangkan karena terjadi di saat pasokan air benar-benar dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. "Setiap pagi kita selalu kesulitan untuk mempergunakan air yang bersumber dari PDAM Tirta Madina karena kondisi airnya

keruh, sehingga tidak bisa kita pergunakan untuk konsumsi baik untuk memasak dan keperluan lainnya,” demikian disampaikan Zulham (45), salah seorang pelanggan PDAM Tirta Madina kepada wartawan di Panyabungan. Lebih lanjut disampaikannya bahwa dia berlangganan air bersih ke PDAM Tirta Madina akibat dari air dari sumur miliknya tidak bisa dipergunakan karena berbau, sehingga dia mengambil kesimpulan untuk memasukkan air bersih dari PDAM Tirta Madina. "Karena air kotor, saya sampai harus menguras bak kamar mandi berkali-kali. Tapi air yang keluar dari kran tetap saja keruh, belum lagi kita kesulitan untuk mencari air untuk kebutuhan kita sehari-

hari, karena kita sangat membutuhkan air bersih untuk memasak sehari-hari,” terangnya. Keluhan senada diungkapkan Siroh (34), warga Panyabungan, Kecamatan Panyabungan. Menurutnya, kualitas air PDAM belakangan memang sangat jelek. Selain kotor, air kadang-kadang juga berwarna kecokelatan. “Akibat dari air PDAM yang sangat kotor dan keruh sehingga untuk keperluan kita sehari-hari kita terpaksa mengambil air dari sumur tetangga, padahal tagihan air selalu kita bayar setiap bulannya,” terangnya. Sementara itu Direktur PDAM Tirta Madina yang juga Asisten III Pemkab Madina Samat Lubis SE saat dikonfirmasi via pesan singkat ke telepon selulernya seputar

keruhnya air PDAM Tirta Madina mengatakan bahwa hal tersebut terjadi akibat dari uji coba SPC dari bantuan provinsi. "Kebetulan sekarang ini kita lagi uji coba SPC yang baru dari bantuan dari provinsi yang selama ini kita tidak punya. Alhamdulillah sudah berfungsi dengan baik karena sejak ada PDAM Tirta Madina baru sekarang kita punya SPC,” terang Samat. Ketika ditanya fakta yang ada di lapangan bahwa air Tirta Madina masih keruh, Samat Lubis mengatakan tidak semua seperti itu, hanya beberapa lokasi saja, namun tidak disebutkan daerahdaerah mana saja yang kondisi airnya keruh. (TH)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

Gubsu Resmi Lantik Eldin Jadi Wali Kota Medan

Antisipasi Stok Sembako Aman

Pemko Medan Gelar Rapat Koordinasi MEDAN - Pemko Medan menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta distributor maupun agen sembako dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1435 H di Hotel Santika Dyandra Medan, Selasa malam (17/6). Rapat ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama Bulan Ramadhan maupun menjelang Lebaran. Untuk itu dalam rapat koordinasi tersebut, Plt Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menekankan perlunya komitmen bersama untuk menjaga Kota Medan selalu kondusif, aman dan nyaman bagi seluruh warga, termasuk bagi setiap warga yang datang berkunjung ke ibukota Provinsi Sumatera Utara, kapan pun serta di mana pun. Menurut Eldin, selama ini yang sering menjadi potensi gangguan adalah keluhan kenaikan harga, terutama kebutuhan pokok dan beredarnya barang-barang kadaluarsa. Kemudian pelanggaran ketentuan penyelenggaraan hiburan malam atau cara-cara berjualan di siang hari yang terlampau bersifat terbuka. Serta kecendrungan peningkatan kriminalitas. Atas dasar itulah Eldin mengarahkan rapat koordinasi ini untuk memastikan selama Bulan Suci Ramadhan dan perayaan Lebaran, sikap-sikap toleransi beragama terjaga dengan baik. Selain itu bahan pokok masyarakat tersedia, pendistribusiannya lancar,

harganya terjangkau serta keamanan dari sisi kesehatan. Terkait menyangkut program-program langsung yang menyentuh masyarakat miskin seperti beras miskin (raskin), Eldin minta agar penyaluran untuk Bulan Juli dipercepat menjadi awal Ramadhan. Selanjutnya demi mestabilkan harga sembako, Pemko Medan akan menggelar pasar murah di 151 titik. Eldin minta lokasinya diprioritaskan ke daerah-daerah yang warganya terbilang kurang mampu. “Aspek keamanan pangan juga perlu diperhatikan. Penggunaan bahan tambahan makanan (BTM) dalam proses produksi pangan serta barang kadaluarsa perlu diwaspadai bersama. Sebab, dampak penggunaannya dapat berakibat negatif bagi kesehatan. Jika perlu lakukan operasi pasar, baik di pasar tradisional maupun pasar modern seperti supermarket guna memastikan makanan, minuman dan buah yang dijual, layak konsumsi,” kata Eldin. Kepada pedagang maupun distributor bahan pokok, Eldin menghimbau selama Ramadhan dan perayaan Idul Fitri agar tidak memanfaatkan kesempatan dengan melakukan spekulasi harga maupun penimbunan barang dengan maksud mengambil keuntungan sebesar-besarnya.“Saudara-saudara harus turut berperan serta untuk ikut bersama-sama menjaga situasi kondusifitas Kota Medan, termasuk memelihara stok barang kebutuhan,” ungkapnya. (VIN)

Pemko Medan Gelar Sosialisasi Pengelolaan Barang Daerah MEDAN - Pemko Medan melalui Bagian Perlengkapan dan Aset Setdakot Medan menggelar sosialisasi pengelolaan barang milik daerah untuk penyimpanan dan pengurus barang serta unit pengelola barang (UPB) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan Tahun Anggaran 2014 di Dharma Deli Hotel Medan, Kamis (19/6). Sosialisasi ini digelar karena masih banyak SKPD di lingkungan Pemko Medan yang masih kurang tanggap dan kurang memberikan perhatian penuh terhadap pengelolaan barang milik daerah yang merupakan aset di unit kerjanya, terutama dalam melaksanakan pelaporan keuangan serta penatusahaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi yang membuka langsung acara sosialisasi ini mengatakan, Pemko Medan bertekad untuk terus berusaha lebih baik dan melakukan peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah. Upaya ini telah membuahkan hasil, Pemko Medan berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan dari BPK RI Tahun 2011

SUMUT/ACEH

dan 2012. Dijelaskan Eldin, keberhasilan meraih opini WTP ini tentunya sangat membanggakan dalam tata keuangan di Pemko Medan. “Hasil membanggakan ini tentunya tidak terlepas dari peran-peran saudara sekalian sebagai kepala SKPD serta penyimpan dan pengurus barang di SKPD. Kita berharap laporan keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2013 juga dapat meraih kembali opini WTP,” kata Eldin. Untuk mewujudkan hal itu, Eldin minta kepada seluruh kepala SKPD selaku pengguna barang daerah, harus dapat meningkatkan kinerjanya terhadap pengelolaan barang daerah di satuan kerjanya masingmasing. Ditegaskannya, opini WTP terhadap laporan keuangan Pemko Medan pada masamasa yang akan datang merupakan harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. “Harus diingat pengelolaan barang daerah di satruan kerja saudara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh laporan keuangan Pemko Medan. Lakukan pengelolaan dan penataan terhadap barang daerah di satuan kerja saudara dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku!” ungkapnya. (VIN)

MEDAN - Gubsu H Gatot Pujonugroho ST atas nama Presiden Presiden Republik Indonesia secara resmi melantik Wakil Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menjadi Wali Kota Medan sisa masa jabatan Tahun 2010-2015 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Medan, Rabu (18/6). Sebelum pelantikan, lebih dulu dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Dengan pelantikan ini Eldin akan menjalankan roda pemerintahan di Kota Medan yang menyisakan waktu sekitar 18 bulan lagi. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berjalan dengan lancar dan penuh khidmat disaksikan sekitar 500 undangan yang sejak pagi telah memenuhi ruang rapat paripurna. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan serta penyematan tanda pangkat dan jabatan kepada Eldin yang dilakukan Gubsu. Pelantikan ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 131.12-3185 Tahun 2014 tentang pengesahan dan pengangkatan Wakil Wali Kota Medan menjadi Wali Kota Medan dan pemberhentian Wakil Wali Kota Medan. Sejak pelantikan ini dilakukan, Eldin kini resmi menjadi orang nomor satu di Pemko Medan. Dalam sambutannya Gubsu menjelaskan, pelantikan Wakil Wali Kota Medan menjadi Wali Kota Medan sesuai dengan amanah perundang-undangan yaitu Pasal 131 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun

LANTIK - Gubsu Gatot Pujo Nugroho ST atas nama Presiden Presiden Republik Indonesia saat melantik Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menjadi Wali Kota Medan. 2005 yang menyatakan apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan tuntutan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah akan diganti oleh wakil kepala daerah serta proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan rapat paripurna DPRD dan disahkan Presiden. “Untuk itu kita harus mendukung Saudara Dzulmi Eldin menjadi Wali Kota Medan,” kata Gubsu seraya mengajak seluruh stakeholder, pemangku kepentingan dan elemen masyarakat agar mendukung kepemimpinan Dzulmi Eldin

di sisa masa jabatan demi terlaksananya roda pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Gubsu berharap masa jabatan yang menyisakan waktu setahun lebih ini harus bisa dipertanggungjawabkan dengan kerja keras dan kerja nyata. Program-program yang selama ini belum dituntaskan pada saat janji ketika pemilihan kepala daerah periode 2010-2015 harus dievaluasi guna dicari solusi guna dilakukan langkah-langkah percepatan penyelesaiannya, terutama terhadap program-program yang pro-rak-

yat. Dia berharap program-program itu dapat diselesaikan sebelum masa jabatan berakhir tahun depan. “Sisa masa jabatan tidak menjadi alasan atau menajdi penghalang untuk tidak bekerja, sebab kepercayaan yang diberikan merupakan tanggung jawab untuk tetap bekerja. Program-program prorakyat harus dijalankan. Apa yang menjadi kendala harus dihadapi, sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan ke arah yang lebih baik lagi,” harapnya. (VIN)

Nota Kesepakatan Pemilu Damai Ditandatangani MEDAN - Naskah Kesepakatan Bersama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Damai Tahun 2014 ditandatangani, Selasa (17/6), di Balai Kota Medan. Penandatanganan pemilu damai ini dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa yakni M Syaf Lubis SE, sedangkan dari Tim Pemenangan Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2 oleh Henry Jhon Hutagalung SE SH. Penandatanganan disaksikan Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi, Ketua KPU Medan Yenny Chairiyah Rambe SH, Ketua Panwaslu Medan Teguh Satya Wira SE, Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta Karokaro, Dandim 0201/BS Letkol Kav Setyawan Aris Munandar SIP, Kepala Kejaksaan Negei Medan Drs Muhammad Yususf SH MH, dan Kepala Pengadilan Negeri Medan Surya Pardamean SH. Acara ini dihadiri

para polsekta jajaran Polresta Medan, dan mewakili partai politik pendukung masing-masing capres dan cawapres. Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi mengatakan, penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Damai Tahun 2014 ini dinilai merupakan wujud kesungguhan dan strategis yang tinggi dari semua pihak khsusunya Polresta Medan dan Pemerintah Kota Medan dalam memelihara rasa aman, nyaman serta kondusifitas kota dari berbagai ancaman dan tantangan yang mungkin datang menjelang dan pasca-pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden mendatang. Dikatakannya, sebagai unsur pokok pembangunan kota, Pemko Medan bersama-sama dengan Polresta Medan terus menerus bekerja sama menjadi garda terdepan dalam menggerakkan kampanye damai, kampamye yang sehat, sehingga pesta demokrasi dapat berlangsung dengan tetap mengedepankan aspek jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia, tanpa kekhawatiran apa pun di tengah-tengah masyarakat sebagai pelaku utama/komponen terbesar demokrasi yang diusung. “Kesepakatan ini menjadi ikrar bersama kita semua untuk bisa menjadikan Kota Medan ini lebih kondusif lagi. Mari kita lakukan kampanye damai, tidak ada saling menekan satu sama lain, dan kami akan menyikapi itu semua dengan apresiasi yang baik dalam menjaga kekondusifan Kota Medan. (VIN)

Eldin Ingatkan Pengusaha Terkait Banjirnya Produk Impor MEDAN - Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Medan masa bakti 20142019 di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (18/6). Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin diharapkan mewaspadai semakin membanjirnya produk-produk impor, menyusul pemberlakuan perdagangan bebas, terutama pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015. Untuk itulah Eldin minta kepada para pelaku usaha untuk menyikapinya dengan cerdas. Jika tidak produkproduk buatan lokal akan kalah bersaing dengan produk buatan negara lain yang terkenal cukup murah dan berkualitas. Kunci dari semua itu adalah efisiensi dan daya kreasi. Dengan menjaga kualitas dan keunikan, maka produk lokal akan memiliki daya saing yang tinggi dan tidak kehilangan pasar. “Yang tidak boleh dilupakan Kadin adalan melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap usaha mikro dan menengah. Kemitraan antara usaha mikro kecil menengah dengan pengusaha besar harus lebih konkrit dan luas, guna mewujudkan pemberdayaan dan perekonomian daerah yang semakin berkeadilan,” kata Eldin. Itu sebabnya Eldin berharap kepada pengurus yang baru dilantik ini dapat menyusun program kerja guna memperkuat seluruh aspek kelembagaan ekonomi daerah, sehingga mampu meningkatkan citra Kota Medan sebagai kota tujuan berinvestasi yang menarik, nyaman dan aman. Dia optimis melalui peran Kadin, perekonomian Kota Medan akan semakin baik ke depannya. (VIN)

Tim Penegakan Perda Datangi Sejumlah Hotel dan Tempat Usaha MEDAN - Tim Penegakan Perda Kota Medan mendatangi sejumlah hotel dan tempat usaha di Kota Medan, Senin (16/6). Selain menunggak pajak, tempat usaha yang didatangi tersebut belum terdaftar sebagai wajib pajak (WP) meski sudah beroperasi. Kepada wajib pajak yang menunggak pajak, tim minta segera melunasinya. Sedangkan yang belum terdaftar, tim menginstruksikan segera mendaftarkan sebagai WP dan selanjutnya membayar pajak setiap bulannya. Kabid Pendaftaran dan Pendataan Dispenda Kota Medan Nawawi memimpin langsung Tim Penegakan Perda Kota Medan dengan melibatkan unsur Satpol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Polresta Medan, Kodim 0201/BS dan Denpom tersebut. Tim pertama kali mendatangi Lippo Plaza Jalan Imam Bonjol Medan. Di tempat itu ada dua tempat usaha yakni Baskin Robin (BR) dan Societe Kitchen, belum terdaftar sebagai WP. Di Baskin Robin, tim tidak menemui penanggungjawabnya. Sebab, menurut salah seorang pekerjanya, penanggung jawab sedang tidak berada di tempat dan tidak dapat dihubungi. Tidak

mau kedatangan tim sia-sia, Nawawi selanjutnya menginstruksikan kepada anggotanya untuk membuat berita acara yang ditandatangani oleh pekerja tersebut. Dalam berita acara itu, penanggung jawab BR diminta segera mendaftarkan tempat usahanya sebagai WP. Namawi menjelaskan, Baskin Robin ada membuka tiga tempat usaha di Kota Medan yakni Jalan Zainul Arifin, Jalan Gatot Subroto Medan, dan di Lippo Plaza. Dari ketiga tempat usaha itu, Baskin Robin di Jalan Zainul Arifin dan Jalan Gatot Subro sudah terdaftar menjadi WP namun menunggak pajak. Sedangkan Baskin Robin yang di Lippo Plaza belum masuk WP. “Untuk Baskin Robin di Jalan Zainul Arifin, tunggakan pajaknya sekitar Rp163.400.250,- selama Bulan Juli 2012 sampai September 2013. Sedangkan tunggakan pajak Baskin Robin di Jalan Gatot Subroto lebih kurang Rp40.780.234,- untuk Bulan Januari 2013 sampai September 2013. Berhubung pemiliknya sama, maka kita minta tunggakan pajak itu segera dilunasi!” kata Nawawi. Sementara itu Christina yang

mengaku selaku Manager Societe Kitchen membenarkan tempat usahanya belum terdaftar sebagai WP. Selain baru beroperasi sebulan, usaha yang dikelolanya pun belum berjalan dengan baik. “Saya bukan tidak mau mendaftar sebagai WP, usaha kami belum berjalan dengan baik. Dalam minggu ini kami pasti mendaftar sebagai WP dan bersedia membayar pajak. Bapak lihat saja sekarang, pengjung saja tidak ada,” ungkap Christina. Setelah Christina menandatangi berita acara, tim selanjutnya bergerak menuju Hotel Asean Jalan H Adam Malik Medan. Nawawi menjelaskan, tunggakan pajak hotel ini sekitar Rp800 juta lebih. Sebelumnya, mereka pun sudah menyurati pihak hotel terkait tunggakan pajak tersebut. Nawawi beserta tim diterima oleh pihak hotel yang diwakili Benny. “Kami bersedia membayar tunggakan pajak tersebut. Tadi pun saya sudah mendatangi Kantor Dispenda, tapi kita tidak ketemu. Jadi kami pasti membayarnya, sebab kami sangat taat pajak,” ujar Benny sambil menunjukkan bukti-bukti kwintasi pembayaran yang akan dilakukan kepada Nawawi. (VIN)

Tim Penegakan Perda Kota Medan mendatangi Rumah Makan Ayam Lepas di Jalan Brigjen Katamso, Medan, yang menunggak pajak restoran sekirta Rp41 juta, Kamis (19/5).


10

KPK POS E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

Warga Sigli Dihipnotis di Angkot MEDAN - Seorang warga Sigli menjadi korban hipnotis oleh lima pria di angkot trayek 65, Senin (16/6) siang. Akibatnya, korban kehilangan uang Rp 5 juta dari kantong celananya. Dalam keadaan emosi, korban Isa (28) mendatangi Polsek Sunggal untuk melaporkan musibah yang menimpa dirinya. Di Polsek Sunggal, ia menceritakan kepada petugas kronologis kejadian. Berawal saat ia dia naik angkot dari Kampung Lalang Sunggal. "Saya naik angkot dari Kampung Lalang, rencananya mau ke rumah aku di Kampung Durian," akunya. Saat diperjalanan tepatnya di kawasan Jalan Gatot Subroto, angkot yang ditumpanginya itu distop oleh lima pria. Di dalam angkot, seorang dari kelima orang itu menawarkan jasa pijat kepada dirinya. "Saya ditawarkan kusuk, saya menuruti tawaran itu dan mereka mengusuk saya," pungkasnya. Usai memijat korban, para pelaku pun turun. Tanpa disadari Isa, ternyata uang Rp 5 juta yang dikantonginya itu sudah hilang. "Terakhirnya hilang duit saya di dalam kantong," ucapnya sambil terlihat kesal. Lanjut dia, uang tersebut baru saja diambilnya dari bank dan rencananya akan dipergunakan untuk biaya berobat abangnya. "Uang itu baru dikirim kakak aku, rencananya mau saya antar ke tempat abang yang lagi sakit," jelas dia. Setelah sempat dimintai keterangan di SPKT Polsek Sunggal, akhirnya petugas menyarankan agar membuat laporan ke Polsek Helvetia, karena lokasi kejadian itu bukan wilayah hukum Polsek Sunggal. "Saya disuruh buat laporan ke Helvet," tambahnya. (SBC)

Pembawa Sabu asal Malaysia Disidangkan MEDAN - Kopal Chetty Annamalai (35), operator alat berat warga Negeri Sembilan Malaysia, menjalani sidang perdana karena terbukti berusaha menyeludupkan sabu-sabu seberat 2001,1 gram sabu ke Indonesia melalui Bandara Kualanamu pada 14 Februari 2014 silam. Dalam dakwaan, yang dibacakan penuntut umum, Rismaidi dan Dwi Meily Nova, menyebutkan bahwa Kopal tertangkap tangan oleh dua petugas Bea Cukai Bandara Kualanamu, Bobby Hartanto Sinaga dan Deddi Filo Ginting. Terungkapnya kasus ini, bermula saat petugas mencurigai gelagak terdakwa sewaktu menunggu antrian bagasi barang menuju X-ray, bahkan saat mengambil tas koper warna coklat merek Santana Barbara Polo&Razcquet club dengan nomor bagasi KNO HM 860. Kemudian merasa curiga kedua petugas pun langsung menghentikan langkah terdakwa dan menyuruh membuka tas tersebut. Alhasil petugas menemukan tiga bungkusan berisikan serbuk kristal putih masing-masing bungkusan dengan berat 548 gram, 510,1 gram dan 943 gram dengan total 2001,1 gram. (INT)

Di L Pakam Menantu Bunuh Mertua MEDAN – Mastari Boru Pardede (60) warga Jalan Ahmad Yani Gang Walet, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang terbujur kaku di Ruang Jenazah RSUD Pirngadi Medan, Jumat (20/6/2014) malam. Korban dibunuh oleh menantunya sendiri, Minang (33) yang sebelumnya sering terlibat cekcok dengan korban. Anak kandung korban, Charles Sianipar (46) mengatakan, kejadian bermula saat adiknya Rudi Sianipar (35) pulang ke rumah bersama istrinya, Minang (33) setelah tiga tahun merantau di Pekanbaru. "Sudah tiga tahun adikku merantau dan pulanglah dia sama istri sirinya itu dan mereka tinggal di rumah mamakku," katanya. Namun, selama berada di rumah orang tuanya itu, pelaku terkenal malas sehingga sering terlibat percekcokan dengan korban. "Memang malas kali adik iparku itu. Tidak pernah masak dan menyapu, kerjanya hanya makan dan tidur udah sama kayak adikku si Rudi itu," katanya. Akibat sering dimarahi, adik iparnya tersebut diduga menyimpan dendam terhadap mertuanya."Puncaknya tadilah, dibunuhnya orang tuaku. Aku taunya tadi baru pulang kerja. Diberi tahu tetangga bahwa tadi adik iparku ribut dengan mamakku dan si Minang langsung kabur dari rumah menumpang truk," ucapnya. Saat dirinya masuk ke dalam rumah orang tuanya, terlihat bercak darah dari ruang TV hingga ke kamar orang tuanya. "Kulihat ada bercak darah di dekat TV sampai ke kamar mamakku. Adik iparku itu membunuh mamakku memakai pisau di dekat ruang TV lalu menyeretnya ke dalam kamar," ungkapnya. Sementara itu, Kanitreskrim Polsek Lubuk Pakam Iptu S Simarmata saat ditemui di RSUD Pirngadi mengaku telah mengamankan pelaku pembunuhan.“Pelakunya sudah kita amankan di daerah Tebing Tinggi," jelasnya. (SBC)

KRIMINAL

SUMUT/ACEH

Polsek Stabat Ringkus Pemakai dan Pengedar Sabu LANGKAT - Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Stabat berhasil meringkus pemakai dan pengguna sabu-sabu dari tiga lokasi dan waktu yang berbeda. Salah seorang diantaranya dikenali sebagai pengedar kelas teri. Berawal dari penangkapan seorang pemakai bernama J (35) warga Perumahan Kelapa Sawit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. J yang sehari-hari diketahui seorang mandor angkutan umum, diamankan disekitar Jalan Lintas Tengku Amir Hamzah, Kec. Stabat, Langkat Sabtu pekan lalu. Dari tangan J, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti, berupa dua paket kecil (paket hemat) sabu-sabu. Setelah dilakukan pengembangan J mengaku jika sabu-sabu itu baru dibelinya dari seorang pengedar bernama S (35) warga Gang Amal, Desa Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Malam itu juga pe-

Abdi Wijaya, J dan S saat diintrogasi petugas Polsek Stabat. tugas Reskrim Polsek Stabat langsung melakukan penggerebekan di rumah kediaman S. Dari tangan S yang diduga kuat sebagai pengedar sabu kelas teri tersebut, personil menemukan barang bukti psikotropika

jenis sabu sebanyak empat paket kecil. Atas barnag bukti tersebut S tak bisa berdalih dan kemudian ia bersama barang bukti diboyong ke komando. Di lokasi berbeda dan di hari yang sama petugas operasional

Sertijab Kasat Reskrim Polresta Medan MEDAN - Serah terima jabatan baru Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Medan (Kasat Reskrim Polresta ) dari Kompol Jean Calvinjn Simanjuntak,SIK,MH kepada Kompol Wahyu Istanto Bram Widarso,SIk di Polresta Medan dipimpin langsung Kapolresta Medan,Kombes Pol Nico Afinta dan dihadiri sejumlah kapolsek yang ada di jajaran Polresta Medan,Jumat (20/6). Dalam kata sambutannya, Kapolresta Medan,Kombes Pol Nico Afinta mengatakan, selamat datang kepada Kasat Reskrim yang baru Kompol Wahyu di Polresta Medan. Semoga kehadiran Kasat Reskrim yang baru ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Medan,khususnya dapat menciptakan suasana kondusif di Medan. “Selamat datang dan bertugas kepada Kompol Wahyu, jalinlah kerja sama yang baik dengan seluruh jajaran kapolsek serta personil Polresta Medan. Dan kepada Kompol Jean Cal-

vijn selamat menempati tugas yang baru sebagai Wakapolres Simalungun,” ucap Nico. Nico mengucapkan terima kasih banyak kepada Kompol Jean Calvijn yang telah menjalankan tugas dengan baik se-

lama setahun di Polresta Medan sebagai Kasat Reskrim. Sertijab ini juga dihadiri seluruh Kapolsek yang ada dijajaran Polresta Medan, perwira, staf dan Kanit Reskrim. (FER)

Jelang Ramadhan, Polsek Labuhan Razia Cafe Maksiat dan Miras MEDAN - Keberadaan cafe remang-remang alias cafe kitikkitik di kawasan Medan Utara khususnya di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) serta jalan Manunggal Labuhan Deli membuat resah masyarakat, apalagi menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. Atas dasar itulah pihak Polsekta Medan Labuhan bekerjasama dengan unsur Muspika mulai Rabu malam (18/06) menggelar razia sejumlah cafe maksiat. Sekaligus mengelar operasi penertiban minuman keras, penggunaan senjata tajam untuk menekan angka kriminalitas, di antaranya pencurian kenderaan bermotor (ranmor) di wilayah hukum Polsekta Medan Labuhan. Kapolsekta Medan Labuhan Kompol.Ronny Sitompul, SH

Kamis (19/06) ditemui di ruang kerjanya membenarkan diadakannya razia tersebut menjelang hadirnya bulan suci Ramadhan. Ia berharap masyarakat mendukung kegiatan razia tersebut guna menciptakan Kamtibmas,” jelas Kapolsek. "Kita sudah kordinasi dengan pihak Muspika plus guna mengelar razia ini nantinya, sehingga apa yang diharapkan masyarakat akan terciptanya Kamtibmas segera terwujud menjelang hadirnya bulan Ramadhan," kata Kapolsek. Berdasarkan pantauan di lapangan, cafe maksiat berupa susunan pondok-pondok berukuran 2x1 meter berjejer di sepanjang tanggul Sungai Deli, persisnya di jalan Ileng, Jalan Datuk Rubiah Kelurahan Re-

ngas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Juga di sepanjang Jalan Manunggal Pasar 7 dan 8 Kecamatan Labuhan Deli. Menurut informasi dari warga, tumbuhnya cafe maksiat bak jamur di musim hujan, karena tergusurnya lokasi cafe kitikkitik yang ada di dekat komplek Perum Griya Martubung. "Iya, tumbuh subur cafe maksiat di sepanjang tanggul Sungai Deli saat ini, kemungkinan karena sudah tergusur dari kawasan di Griya Martubung. Kami berharap aparat kepolisian dan Muspika melakukan penertiban, karena warga sudah sangat resah," kata salah seorang tokoh masyarakat di daerah pinggiran Sungai Deli Marelan. (INT)

Polsek Stabat kembali berhasil meringkus Abdi Wijaya (30) warga Simpang Bengkel Sei Sarang, Kecamatan Stabat Kabupaten, Langkat. Saat diamankan personil Aldi mengaku baru saja keluar dari

tempat tinggalnya menuju jalan Besar (Seikarang) Kota Stabat. Saat digeledah, dari tangan Abdi petugas berhasil menyita satu paket sabu. Abdi pun langsung digelandang ke markas komando. (JUL)

Jaksa Tuntut Hukuman Mati Tiga Terdakwa Pembawa Ganja MEDAN - Tiga terdakwa yaitu Muhammad Rizaldi Chan, Syafrizal Daulai dan Sunardi yang membawa ganja seberat 100 Kg dari Aceh tujuan kota Medan, dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Yunitri SH. Dalam surat tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Yunitri SH dihadapan majelis hakim diketuai Serliwaty SH di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (19/06), disebutkan terdakwa jelas terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Awalnya petugas Polresta Medan pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan AH Nasution Kelurahan Bekala Kecamatan Medan Johor, petugas Sat Norkaba Polresta Medan menghentikan mobil Toyota Kijang BK.1167 LH yang dikemudikan terdakwa Muhammad Rizaldy Chan dan Syarizal Daulai (berkas terpisah) dan melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaa itu petugas menemukan dari dalam mobil tersebut 4 goni plastic ganja seberat 100 Kg, sehingga kedua terdakwa ditangkap petugas dan dibawa ke Mapolresta Medan. Namun dalam perjalanan menuju Mapolresta Medan, kedua terdakwa mengaku bahwa mereka masih memiliki ganja di rumah terdakwa Syafrizal Daulay di Jalan Sei Rotan Lorong VII Percut Sei Tuan. Saat perjalanan menuju rumah Syafrizal Daulay, tiba-tiba terdakwa Muhammad Rizaldi Chan menerima tele-

pon dari terdakwa Sunardi (berkas terpisah) yang meminta bagiannya dari penjualan ganja tersebut. Petugas menyuruh terdakwa Muhammad Rizaldi Chan untuk bertemu dengan terdakwa Sunardi di depan toko Roti Majestik Jalan Medan Batang Kuis Tembung. Sekira pukul 20.00 Wib mobil yang membawa kedua tersangka tiba di depan toko Roti Majestik, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sunardi. Ketiga terdakwa mengaku membeli ganja dari bandar ganja bernama Siti Darma (DPO) warga Aceh, dan untuk mengangkut ganja tersebut dari Aceh ke kota Medan, mereka menyewa mobil. Berdasarkan fakta hukum dan barang bukti yang terungkap dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum Yunitri SH menyatakan ketiga terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dan menuntut ketiga terdakwa masingmasing dijatuhi hukuman mati. Untuk mendengarkan pembelaan dari kuasa hukum terdakwa, majelis hakim menunda sidang sampai Rabu mendatang. (INT)

Saat Razia Pekat, 12 PSK Diamankan Petugas PANYABUNGAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bersama aparat kepolisian dan TNI melakukan razia penyakit masyarakat (Pekat) ke sejumlah hotel, kafe dan tempat karaoke, Kamis (19/6) malam. “Dalam razia tadi malam, sebanyak 12 pekerja seks komersial (PSK) berhasil diamankan,” ujar Kakan Satpol PP

Hendra E Saputra di Panyabungan, Jumat (20/6). Dijelaskan, 12 PSK tersebut diamankan dari Kafe Nia, Jalan Lintas Timur, Panyabungan, Hotel Anugrah dan Lopo Koje yang selama ini dikenal sebagai tempat mangkal PSK. PSK yang berhasil diamankan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Transmigrasi dan

Sosial Madina agar dilakukan pembinaan. Labih lanjut Hendra mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan PSK agar melapor ke Satpol PP. razia akan terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak PSK yang terus berdatangan dari luar Madina. Sementara Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Transmigarasi dan Sosial Ma-

dina Syamsir Lubis didampingi Kabid Sosial Rizal menjelaskan, 12 PSK yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan. Antara lain dengan mengundang ustadz untuk menyampaikan tausyiah. Kemudian para PSK tersebut disuruh menandatangani surat perjanjian agar tidak mengulangi pekerjaan mereka. Setelah itu barulah para PSK tersebut

dipulangkan, itu pun harus ada keluarga yang menjamin. Kalau tidak ada yang menjamin, tidak diperbolehkan pulang. “Kalau sudah tiga kali terjaring razia Satpol PP, kita akan bawa ke Berastagi untuk direhab. Setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan di sana, kita harapkan mereka tidak lagi melakukan pekerjaan tersebut,” jelasnya. (BSC)


11

KPK POS E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

KRIMINAL

Di Dairi, Polisi Ringkus Pencuri Kerbau SIDIKALANG - Satuan Reskrim Polres Dairi dipimpin Kanit Ranmor, Ipda Rudi Syahputra, Rabu (18/6), sekira pukul 04.00 dini hari, berhasil meringkus dua orang tersangka yang diduga pelaku pencuri dua ekor kerbau, tepatnya di Desa Berampu Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku bernama Hamzah (54) warga Desa Tandem, Kodya Binjai dan Sopian Sinaga (32) warga Kaban Jahe Tanah Karo. Kasat Reskrim Polres Dairi AKP Hasian Panggabean SH kepada wartawan mengatakan, penangkapan kedua tersangka yang merupakan pengembangan dari pengaduan masyarakat Desa Pangaroan dan Lae Panginuman Kecamatan Silima Punggapungga, tentang hilangnya beberapa ekor ternak kerbau mereka. Berdasarkan laporan tersebut kita melakukan koordinasi dengan warga setempat untuk melakukan ronda

dan pengintaian. Malam itu sekitar pukul 01.00 malam, kita mendapat informasi ada orang yang mencurigakan dengan mengendarai Truk Colt Diesel masuk di Desa mereka. “Kita perintahkan anggota untuk menghadangnya di jalan keluar, tepatnya di Desa Berampu, dan berhasil meringkus kedua tersangka dan mengamankan barang bukti,” sebut Hasian. Namun, sebelum tertangkap, kedua tersangka sudah dikejar warga. Sebab warga menangkap basah kedua tersangka saat sedang beraksi menaikkan dua ekor kerbau hasil curianya ke dalam truk. Panggabean mengaku, akhir-akhir ini pencurian ternak kerbau di kabupaten itu kerap terjadi. Polisi masih melakukan pendalaman, apakah kedua tersangka ada keterlibatan dengan kejadian sebelumnya. Sementara, kedua tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Dairi. (NDK)

Romi Gelapkan Tujuh Sepeda Motor

MEDAN – Berdalih untuk kebutuhan hidup anak dan istrinya, Romi Tanjung (38) warga Jalan Katamso Gang Persatuan, Medan ini nekat menggelapkan sepeda motor temannya. Tak tanggungtanggung, sebanyak tujuh unit sepeda motor yang digelapkannya itu merupakan kepunyaan teman sekolahnya semasa SMP. Tak ayal, ayah satu anak ini harus mendekam di sel tahanan Polsek Medan Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Aku nekat menggelapkan sepeda motor temanku semasa SMP karena butuh uang untuk menghidupi anak dan istriku. Pekerjaanku tidak tetap," katanya di Mapolsek Medan Kota, Kamis (19/6) malam. Ia mengaku,ketujuh sepeda motor itu dijualnya kepada seorang penadah di

daerah Titikuning. "Harganya bervariasi, ada yang Rp500 ribu dan ada yang Rp1 juta bang," katanya. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota AKP Faidir Chan mengaku penangkapan pelaku berawal dari laporan Hendry (38), warga Pantai Burung, Medan yang tak lain adalah teman pelaku. Mendapat laporan itu, pihaknya kemudian melakukan penyidikan dan mengamankan tersangka di kediamannya. "Kita amankan pelaku dikediamannya. Untuk barang sepeda motor yang digelapkan itu masih kita lakukan penyidikan. Kasus ini masih akan kita kembangkan, karena tidak menutup kemungkinan pelaku merupakan sindikat jaringan penggelapan sepeda motor," jelasnya. (BSC)

Oknum Mengaku PM Ancam Bunuh Wartawan di Medan MEDAN – Ade Vosdo Damanik (33) warga Jalan Merpati III, Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), wartawan Harian Metro 24 Jam diancam seorang pria mengaku oknum Polisi Militer (PM) saat sedang melakukan peliputan di RSUD Pirngadi, Medan, Selasa (15/4) malam. Tak hanya diancam, HP merk Blackberry milik wartawan tersebut juga dirusak oleh oknum PM yang diketahui bermarga Sitepu itu. Bahkan, beberapa gambar yang ada di handphone korban juga dihapus oleh oknum tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kejadian bermula saat Ade meliput seorang wanita bernama Ade Irma Lubis (22) warga Jalan Turi, Medan, yang mengalami kecelakaan. Wanita tersebut diantar menggunakan mobil Honda Jazz silver dalam keadaan terluka dan dalam kondisi dipengaruhi alkohol.

Dari info beredar, wanita tersebut mabuk dan mengkonsumsi narkoba di Diskotek Barcelona, Jalan Pancing, Deli Serdang. "Saya dapat info ada cewek kecelakaan. Setelah kucek dia itu ternyata baru dari Barcelona dan dalam kondisi mabuk. Lalu aku mau ambil data untuk pemberitaan, karena dia dilarikan ke IGD RSUD Pirngadi," kata Ade di Medan, Rabu (16/4). Namun, saat sedang mengumpulkan data dan mengambil gambar korban, oknum PM berkulit putih langsung mengambil HP Blackberry milik Ade seraya mengancam akan membunuh Ade jika kejadian itu diberitakan. "Wartawan kau ya. Ga tau kau aku tukang siksa tahanan di PM sana. Cocok kali kau dihabisi," kata Ade menirukan ucapan pria berpostur tegap tersebut. Tak mau keributan terjadi, Ade memilih meninggalkan RSUD Pirngadi. (BSC)

SUMUT/ACEH

Diduga Punya Istri Simpanan

Oknum Anggota Polres Dairi Diadukan SIDIKALANG - Diduga punya istri simpanan, oknum anggota Satuan Sabhara Polres Dairi berinisial Aiptu DJS dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Mapolres Dairi. Pelapor adalah istri sah oknum polisi tersebut bernama Lilis Mery Sinaga (42), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Puskesmas Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul Lilis melaporkan suaminya, Rabu (18/6). Kepada wartawan, Lilis menyebutkan, hubungan gelap suaminya dengan perempuan berinisial M menghasilkan seorang bayi. Dia mendapat kabar, bahwa pasangan hidup tak resmi itu pernah tinggal di Kecamatan Tigalingga. Namun diakuinya, M tak pernah disaksikannya berjalan berduaan dengan suaminya.

Sementara itu, mantan Kepala Unit Reserse Umum Polsek Tigalingga itu sudah empat bulan tak pulang ke rumah. “Seputar biaya hidup, telah lama tak diberi. Sudah lama gajinya tidak disetor ke rumah,” ujar Lilis. Atas perbuatan tersebut, Lilis meminta agar suaminya mendapat hukuman setimpal. Disebutkan Lilis, dari hasil pernikahannya dengan JDS, telah dikarunia dua anak. Sebenarnya, kata Lilis, persoalan rumah tangga itu sudah bolak-balik ditanyakan kepada JDS guna dicarikan solusi. Namun, jawaban yang selalu ia dapatkan, harus terus bersabar, tanpa ada kejelasan. Karena itulah Lilis menuntut suaminnya untuk bertanggungjawab, dan berterus terang tentang apa sebenarnya yang telah dilakukannya. Sebab, kata Lilis, ia tidak rela cintannya dibagi ke wanita lain. (IRV)

Ribuan Botol Minol Diamankan Satpol PP Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tebingtinggi merazia ribuan botol minuman beralkohol (Minol) dari sejumlah toko yang diduga tidak memiliki ijin atau ijin kadaluarsa. Dalam razia tersebut, petugas Satpol PP didampingi pihak Kepolisian, Brimob Detasemen B serta Polisi Militer (PM) TNI juga melakukan penertiban iklan, PKL dan gelandangan dan pengemis (gepeng). Kasat Pol PP Kota Tebingtinggi M Guntur Harahap kepada wartawan, Kamis (12/6), mengatakan razia minol, iklan, pedagang kaki lima dan gepeng yang dilak-

sanakan sejak Rabu (11/6), dalam rangka penertiban Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Ditambahkannya, penertiban yang dilakukan pihaknya bersama tim dari Polisi, Brimob, PM/TNI sesuai dengan surat keputusan Walikota Tebingtinggi No.330/519 Tahun 2014 tentang pembentukan penegakan peraturan daerah Kota Tebingtinggi, kemudian dilanjutkan dengan surat perintah tugas Nomor 300/6499/Pol. PP/2014 untuk melaksanakan penertiban dan penegakan Perda di wilayah hukum Tebingtinggi. (RS)

Nekat Jual Sabu, Dua Sejoli Masuk Sel MEDAN - Sepasang kekasih Apri Andika alias Dika (26) penduduk Jalan Garuda Gang Sekolah Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal dan Riska Afrina alias Vina (19) warga Jalan Bunga Rampe II Komplek Dencon Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, gagal menikah karena kedapatan menjual sabusabu. Ketangkapnya sepasang sejoli ini, setelah petugas melakukan transaksi di Hotel Antara kawasan Kecamatan Medan Baru, Rabu (18/ 6). Begitu mendapatkan barang bukti berupa 5 paket kecil sabusabu, 2 unit timbangan elektrik dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio BK 9189 ABP, kedua pelaku pun diboyong ke Mako."Kami pacaran bang, rencananya mau nikah," aku Andika, Kamis (19/6) sore.

Sementara itu, Kapolsek Medan Helvetia Kompol Anggoro Wicaksono, mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, Dika sudah beberapa kali mengedarkan sabusabu. "Pengakuannya baru sebulan," ucapnya. Sambung dia menjelaskan, sabusabu yang diedarkannya didapat dari seseorang bandar di Kawasan Kampung Kubur bernama Anan. "Setelah kita tangkap kedua tersangka ini, kita melakukan pengembangan untuk menangkap bandarnya," pungkas dia. Untuk pelaku, sambungnya, dijerat Pasal 114 Junto 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. "Dikenakan UU tentang narkoba," tegas Anggoro. Di tempat terpisah tiga pecandu narkoba yang sedang asik mengonsumsi sabu, diringkus Polsek Medan

Helvetia dari Jalan Medan Area Selatan Gang Gelas Kelurahan Suka Rame Kecamatan Medan Area, Rabu (19/6). Menurut informasi, Kamis (19/ 6), penangkapan terhadap tersangka yakni, Husni Mubaraq alias Husni (26), Halim Hanafiah alias Halim (28), Afandi Bakrie alias Fandi (23) ketiganya warga Jalan Medan Area Selatan, Gang Gelas, Kelurahan Suka Rame, Kecamatan Medan Area, bermula dari informasi dari masyarakat sekitar yang resah dengan ketiga tersangka yang kerap mengkonsumsi narkoba di lokasi itu. "Awalnya kita mendapatkan laporan dari masyarakat. Bermodalkan itu, anggota langsung turun ke lokasi dan menangkap ketiganya saat usai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu disalah satu

rumah tersangka," kata Kapolsek Medan Helvetia Kompol Anggoro Wicaksono didampingi Kanit Reskrim AKP Hendrik Temaluru, Kamis (19/6) sore. Dari lokasi, petugas menyita barang bukti satu plastik klip berisikan narkoba jenis ganja, satu linting ganja, satu puntung rokok lintingan ganja, satu set alat hisap sabu," ungkap dia. Tambahnya, pihaknya akan mengejar pengedar narkoba yang dibeli para pelaku. "Ketiganya kita kategorikan sebagai pemakai. Namun, kita juga akan melakukan penyelidikan untuk memburu pengedar dari narkoba tersebut. Ketiganya dikenakan pasal 112 Jo 111 Jo 127 Jo 132 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara," tandasnya. (SBC)

Semua Napi Wajib Gunakan E-Money JAKARTA - Maraknya peredaran uang di bilik penjara disinyalir sebagai salah salu faktor penyebab masih banyak transaksi narkoba yang dilakukan sejumlah napi. Mencegahnya, kini para narapidana di Jakarta tidak lagi bisa membawa atau bertransaksi di dalam lapas menggunakan uang tunai. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham bekerjasama dengan Bank Mandiri, Jumat (20/6) menggelar launching e-money di Rutan Cipinang. Nantinya e-money ini akan digunakan oleh seluruh narapidana. Hadir dalam acara ini adalah Menteri Hukum dan Ham, Amir Syamsuddin dan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Nanang. Acara ini juga dihadiri pejabat eselon I dan II dari Kementerian Hukum dan Ham, serta kepala rutan di wilayah DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Amir yang datang mengenakan batik ungu mengapresiasi inovasi penerapan emoney ini. "Saya mengimbau kepada seluruh insan pemasyarakatan agar selalu berkomitmen memberikan pelayanan publik terbaik, dan saya mendukung penuh program Bebas Peredaran Uang (BPU) di dalam lapas," katanya. Setelah meresmikan e-money, Amir Syamsuddin berkesempatan

untuk melakukan transaksi di minimarket yang ada. Amir membeli minyak kayu putih seharga Rp8 ribu."Tadi saya isi Rp100 ribu, ini buat beli Rp8 ribu, saldonya masih Rp92 ribu," kata Amir. Saat ditanya kenapa beli minyak kayu putih, Amir hanya tertawa. E-money ini sebelumnya sudah diujicoba sejak bulan April di Rutan Salemba, dan kini secara resmi akan mulai diterapkan di seluruh rutan yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Saldo maksimal e-money adalah Rp 1 juta dan dapat dipergunakan untuk berbelanja di minimarket yang ada di dalam rutan. Sedang mengenai pola penerapannya, Kepala Kantor Kemenkumham DKI Jakarta, Rusdianto mengatakan kartu e-money ini akan segera dibagikan kepada para narapidana. Di setiap blok tahanan akan disediakan 1 konter pengisian ulang dan minimarket. Narapidana tidak bisa menggunakan kartu

miliknya untuk berbelanja di minimarket blok tahanan lain. "Kartu ini tidak bisa dipindahtangankan, karena masing-masing nama ada nomor register sendiri," katanya. Dia juga menjelaskan bahwa pengadaan kartu ini akan efektif menghilangkan peredaran uang di dalam lapas. "Setiap keluarga yang membesuk tidak bisa menitipkan uang tunai kepada tahanan, harus di depositkan ke e-money," ujar Rusdianto. (SBC)

UU Pemilu Tak Berpihak pada Wartawan JAKARTA - Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti menganggap UU Pileg dan UU Pilpres memiliki kekurangan. Dalam kedua UU tersebut dijelaskan hanya peserta pemilu dan pemilih yang dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan serta teror. Sedangkan penyelenggara pemilu, peneliti pemilu dan wartawan peliput pemilu tidak disertakan. "Dalam UU Pileg dan Pilpres kita sekarang, setiap tindakan yang

mengancam untuk melakukan kekerasan terhadap pemilih dan peserta pemilu itu ada sanksinya. Tapi untuk penyelenggara pemilu mulai KPPS sampai anggota KPU, wartawan yang meliput pemilu, pemantau pemilu dan peneliti survei pemilu itu nggak disebut dalam tindak pidana pemilu. Bagaimana kalau terjadi kekerasan terhadap mereka?" jelas Ramlan di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (19/6).

Mantan Wakil Ketua KPU ini mencontohkan, pemantau pemilu dan wartawan peliput pemilu tidak jarang menjadi sasaran dan korban kekerasan. Menurutnya, alangkah lebih baik jika keamanan mereka juga terjamin dalam KUHP dan pidana pemilu. "Kan ada pidana hukum, KUHP kalau gitu kenapa terhadap pemilih dan peserta pemilu nggak diatur di KUHP. Kenapa dimasukkan ke pidana pemilu. Padahal penyeleng-

gara pemilu itu kan sangat penting. Pemilih dan peserta penting, tak kalah pentingnya juga dengan unsur masyarakat seperti wartawan dan pemantau," lanjutnya. "Mau pemilu yang adil dan berintegritas, itu tidak hanya pemilih dan peserta yang penting, tetapi penyelenggara, pemantau, wartawan dan penyelenggara survei juga penting. Kenapa tidak masuk ke dalam pidana pemilu. Itu masalahnya," pungkas Ramlan. (SBC)


12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

LIPSUS

Pilpres dan Ramadhan Bersamaan

Polda Banten Gelar Istiqosah

Kapolri: Kita Siap Amankan

JELANG Ramadhan dan Pilpres 2014 Polda Banten menggelar istiqosah bersama para alim ulama Sewilayah hukum polda banten, untuk bersama sama berdoa mengucap syukur kedatangan bulan suci ramdhan dan berdoa demi kelancaran pengamanan pilpres 2014 yang akan dilaksanakan 9 Juli nanti. Dikatakan Kapolda Banten Brigjen Pol M Zulkarnain, acara istiqosah ini dilaksanakan untuk mempererat tali silahturahim antar jajaran kepolisan Polda Banten dengan para alim ulama yang masuk dalam wilayah hukum Polda Banten. "Selain bersilahturahim dengan

para ulama disini kita bersama-sama mengucapkan syukur untuk menyambut bulan suci ramadhan, yang mana bulan suci ramadhan adalah bulan penuh berkah serta berdoa bersama agar pengamanan pilpres berjalan dengan aman dan kondusif," ucap Kapolda Banten kepada wartawan seusai acara istiqosah. Brigjen Pol M Zulkarnain menambahkan, dalam menjalankan tugas perlu didukung dengan doa, agar tugas yang diemban bisa berjalan baik dan bisa menjadi berkah untuk diri kita yang memang sedang mengemban tugas. (TIM/INT)

Jelang Pilpres dan Ramadhan

Polda Siapkan 7.200 Personel Polisi SUKSESI kepemimpinan nasional tahun 2014 ini, terasa sangat istimewa. Selain hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Hari H pencoblosan pemilihan presiden (pilres) tahun ini akan dilaksanakan di bulan yang suci yakni bulan suci Ramadhan. Dua momentum tersebut, sama-sama mengharapkan perubahan yang lebih baik. Satu sisi perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, akan terpilih. Dan disisi yang lain perubahan pada pribadi masyarakat, khususnya umat Islam dengan hadirnya bulan suci Ramadhan. Kedua harapan mulia tersebut dapat diwujudkan, jika kondisi keamanan men-

dukung, dalam artian tidak ada sesuatu hal terjadi yang mengganggu proses kedua momentum tersebut. Intinya keamanan di tengah-tengah masyarakat terjaga dengan baik. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan kesiapan kesatuannya dalam rangka pengamanan bulan suci Ramadan dan arus mudik 2014. Meskipun bersamaan dengan pelaksanaan Pilpres 9 Juli, Sutarman mengaku telah mempersiapkannya jauh-jauh hari. "Sudah, kita semua sudah. Untuk pengamanan puasa dan lebaran sudah kita siapkan, kita latihkan, dan kita sudah rapatkan berkali-kali," kata Sutarman di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (19/6). "Dan kita juga sudah siapkan sejak

lama, termasuk Pemilu sudah lama, kan ini waktunya bersamaan," sambung Sutarman. Sutarman juga menuturkan, pihaknya telah melakukan operasi cipta kondisi dengan menempatkan personel di beberapa titik rawan. Hal ini untuk menyoroti meningkatnya kriminalitas pada bulan Ramadan. "Kita sudah melakukan langkahlangkah operasi razia, cipta kondisi yang kita sebut. Kemudian penempatan personel di tempat-tempat rawan terjadinya kriminalitas karena setiap menjelang lebaran, puasa kriminalitas selalu meningkat. Baik kriminalitas jalanan, perampokan penjambretan dan lainlain," pungkasnya. (TIM/INT)

KEPALA Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Dwi Priyatno menyiapkan ribuan personel sambut bulan Ramadhan untuk mengantisipasi tingkat kriminalitas yang meningkat. Jajaran kepolisian juga meningkatkan pengamanan dan penjagaan di berbagai titik rawan. "Ada 7.200 personel yang standby, akan ada juga gelaran Operasi Cipta Kondisi," kata Dwi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (19/6). Dia melanjutkan, anggota personel tersebut diturunkan dan tersebar di berbagai lokasi. Tak hanya menggunakan seragam, ada pula yang berpakaian layaknya pereman. "Lokasi yang rencananya akan diamankan dan biasanya menjadi sasaran kejahatan diantaranya SPBU,

pegadaian, toko emas dan pasar-pasar," ujar Dwi. Menurutnya, anggota kepolisian akan melakukan tindakan preventif (pencegahan) untuk minuman keras (miras), senjata tajam (sajam) dan arena trak yang dijadikan balapan liar. Semuanya, kata Dwi, akan diamankan karena mengingat akan ada juga gelaran pemilihan presiden (Pilpres) pada 9 Juli mendatang. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap setiap aksi kejahatan yang memang tidak dapat diprediksi. "Hati-hati saat membawa uang ataupun perhiasan. Kalau mau minta pengamanan polisi, kita layani gratis," tutur Rikwanto. (TIM/INT)

Polri Kerahkan 294 Ribu Personel KEPALA Kepolisian RI Jenderal Polisi Sutarman mengemukakan pihaknya mengerahkan sekitar 294 ribu pasukan untuk mengamankan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 9 Juli 2014. "Pasukan Polri akan dibantu aparat TNI dan Linmas," kata Sutarman. Dia menyebutkan, pasukan TNI yang diperbantukan kepada Polri untuk mengamankan pilpres sebanyak 23 ribu personel, sedangkan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) jumlahnya mencapai 1,3 juta orang yang tersebar di seluruh Tanah Air. Pasukan tambahan tersebut digunakan untuk mempertebal pengamanan dan menambah kekuatan Polri. Polri juga bekerja sama dengan Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara lainnya untuk membantu kelancaran Pilpres 2014. Sutarman juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondisi keamanan di daerahnya agar pilpres yang diikuti dua pasangan itu berjalan aman dan lancar. Pilpres 9 Juli 2014 diikuti pasangan capres-cawapres, Prabowo SubiantoHatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia berharap masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya dengan tenang dan nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun. "Jangan sampai ada paksaan, apalagi ada godaan politik uang saat mencoblos," kata mantan Kepala Badan

Reserse Kriminal Mabes Polri ini. Dia juga menegaskan bahwa Polri tetap netral dalam pemilu. Terkait insiden penembakan Polsek Poso Pesisir Utara di Kabupaten Poso, Sutarman berharap kejadian itu tidak mengganggu pelaksanaan Pilpres 2014. "Polda harus melakukan kegiatan preventif agar insiden serupa tidak terjadi," katanya. Kedatangan Sutarman ke Kota Palu dalam rangka memeriksa persiapan pengamanan pilpres di Polda Sulawesi Tengah. Sebelumnya, Kapolri Sutarman dan rombongan juga melakukan kunjungan kerja serupa di Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Maluku. (TIM/INT)

Ramadan dan Pilpres, Ini Titik Fokus Pengamanan JAJARAN Polres Gunungkidul akan meningkatkan razia untuk ketertiban dan keamanan menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. Apalagi, momen bulan puasa juga bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan presiden 2014. Kapolres Gunungkidul AKBP Faried Zulkarnaen mengatakan, titik fokus dilakukan razia selain di wilayah-wilayah perbatasan, razia juga difokuskan untuk penginapan atau losmen serta beberapa tempat hiburan malam seperti tempat karaoke. Karena, disinyalir tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai area peredaraan minum-minuman keras. “Sebenarnya, sejak jauh-jauh hari kami sudah melakukan pengamanan melalui operasi cipta kondisi. Namun, jelang puasa kami akan meningkatkan intensitasnya,� katanya belum lama ini.

TNI Siap Bantu Amankan Pilpres Faried menjelaskan, tujuan dilakukan operasi adalah untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif selama ibadah puasa. Selain itu, operasi dilakukan juga untuk mengurangi potensi penyakit masyarakat yang sering meresahkan warga. “Kami janji menjaga situasi dan kondisi tetap aman. Namun, harapannya kelompok masyarakat jangan bertindak sendiri-sendiri, biarlah pihak berwajib yang melakukannya. Kalau ada yang mencurigakan, silahkan laporkan, kami siap menindaknya,� katanya. Wilayah Kecamatan Purwosari menjadi salah satu titik yang dijadikan salah satu titik untuk digelar razia. Pasalnya, selain berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bantul, lokasi ini juga terdapat puluhan losmen atau penginapan. (TIM/INT)

Pengamanan Gratis Selama Ramadhan SECARA sepintas, pernyataan pemberian pengamanan gratis selama bulan Suci Ramadhan, menimbulkan pemahaman yang multi tafsir. Pertama, selama ini, jika kita mau aman harus bayar. Keduanya, bagi warga yang tak mampu bayar, jangan harap akan aman. Atau ketiga, pengamanan secara gratis tersebut, bagian dari keberkahan akan datangnya bulan Suci Ramadhan. Padahal jika merujuk pada ketentuan perundang-undangan, tugas pokok dan fungsi Polri secara terang disebutkan

adalah untuk mengayomi, melindungai dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Jika demikian, kenapa masyarakat harus membayar jika ingin mendapatkan pengamanan. Ternyata polisi siap berikan pengamanan kepada masyarakat secara gratis, jika memang dibutuhkan selama bulan Ramadhan dan saat menyambut Hari Raya Idul Fitri. "Kalau memang memerlukan pengamanan kepolisian, mintakan kepada kantor polisi terdekat akan kita layani dan gratis," kata Kepala Bidang

(Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (19/6). Karena, lanjutnya, menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri, pergerakan kegiatan ekonomi sangat luar biasa. Dan perputaran transaksi juga sangat banyak. Otomatis mengundang atau menjadi magnet bagi para pelaku kejahatan. "Seperti tahun-tahun terdahulu yang menjadi sasaran adalah seperti SPBU, pegadaian, nasabah bank, toko

emas dan pelaku-pelaku ekonomi di pasar-pasar tertentu, ini yang kita antisipasi," tutur Rikwanto. Tak hanya itu, lanjut Rikwanto, selama bulan Ramadhan, Polda Metro Jaya juga akan menggelar kembali operasi cipta kondisi. Karena masalah yang muncul setiap tahun menjelang Ramadha dan Idul Fitri, kejahatan cenderung meningkat terutama pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). (TIM/INT)

MABES TNI menyatakan siap mengamankan Pemilu Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 mendatang. Dalam pengamanan pilpres, prajurit TNI bakal di bawah komando operasi (BKO) Polri. "Posisi TNI dalam pengamanan Pilpres adalah sebagai pendukung di bawah Polri. Kami berharap Pilpres berjalan dengan aman dan lancar," kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/5). Menurut Fuad, TNI mengerahkan 30 ribu personel organiknya di seluruh lapisan Indonesia dan pasukan khusus ikut diturunkan bila diperlukan dalam

pengamanan. "Kami mengerahkan 30 ribu personel organik dan menyiapkan pasukan di lapisan berikutnya ada PPRC (Pasukan Pengendali Reaksi Cepat), Kopassus dan lainnya," tambahnya. Fuad menjelaskan, pada pilpres nanti Mabes TNI pun mengeluarkan status siaga 1 pengamanan saat sehari jelang Pilpres. "Nanti saat H-1 Pilpres seluruh personel TNI berstatus siaga 1. Artinya prajurit TNI siap diterjunkan mengamankan Pilpres kapanpun dibutuhkan," tutup Fuad. (TIM/INT)

Jelang Ramadhan, Dikhawatirkan Kriminalitas Meningkat KABID Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), AKBP Riza Yulianto mengkhawatirkan meningkatnya aksi kriminalitas menjelang bulan suci Ramadhan 1435 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada Minggu (29/6) mendatang. Kekhawatiran tersebut berdasar atas situasi ekonomi yang dialami masyarakat hingga berpotensi memicu tindakan pidana. "Memasuki bulan puasa, kita memperkirakan adanya peningkatan frekuensi tindak pelanggaran hukum kriminal. Aksi kriminalitas itu biasanya menyasar ke pegadaian, toko emas, minimarket, hingga nasabah bank. Untuk itu masyarakat diminta waspada terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya," ungkap Kabid Humas, Kamis (19/6) siang. "Kemungkinan besar peningkatan kejahatan selama bulan puasa terjadi pada jam-jam rawan. Oleh karena itu

sebaiknya jajaran Polres mengintensifkan peran patroli dalam mengamankan masing-masing wilayah hukumnya. Tindak kriminal dapat saja terjadi akibat kondisi ekonomi yang sulit," timpal dia. Terlebih tradisi kenaikan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah kerap terjadi setiap memasuki bulan Ramadhan dapat saja menjadi pemicunya. Inisiatif masyarakat pun diharapkan juga turut membantu suasana menjadi kondusif. "Sejatinya aparat Kepolisian akan meningkatkan patroli terkait kondisi mengkhawatirkan tersebut. Kita secara diam-diam, mengawasi tempat-tempat rawan. Selain itu Kepolisian juga biasanya mengantongi data-data residivis, mereka lah kerap diintai pergerakannya," sebut Kabid Humas. (TIM/INT)


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

Langkat Raih Green City dan Green School Award 2014 STABAT - Masih terasa suasana penyambutan Adipura kedelapan yang diterima Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH di Jakarta beberapa pekan lalu, dua lagi penghargaan tingkat nasional kembali diraih Kabupaten Langkat, yakni Green City dan Green School dalam penganugerahan Indonesia Green Awards (IGA) 2014 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/6) pagi. Penghargaan IGA diinisiasi oleh The La Tofi School of CSR didukung Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perindustrian, yang didedikasikan kepada para pihak yang telah melakukan upaya-upaya luar biasa melalui berbagai program untuk menyelamatkan bumi. Penghargaan kategori Green School diraih oleh SD Negeri 058111 Kampung Satu Kecamatan Sawit Seberang, sekolah yang juga meraih penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri pada tahun 2012 - 2013. “Ini merupakan kebanggaan sekaligus menjadi tantangan kami ke depan, supaya dapat terus berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar,” kata Mulianto SPd, kepala sekolah peraih penghargaan Green School itu. Penganugerahan penghargaan kepada insan pejuang lingkungan ini perlu mendapat apresiasi tinggi karena merupakan pelaku sejarah dalam hal perjuangan kelestarian lingkungan alam di Indonesia. Ilham Iskandar Zein, Kader Konservasi Alam Nasional yang juga pembina sekolah adiwiyata di Langkat, mengatakan penghargaan di bidang kelestarian lingkungan ini dirasa sangat istimewa karena sangat sedikit kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkannya. Dari keterangan panitia yang diterimanya, hanya ada 8 provinsi dan 4 kabupaten/kota di Indonesia yang menerima penghargaan di acara IGA 2014 ini. “Dua penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen Bupati Langkat yang selalu menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai wujud dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tegas Ilham Iskandar yang akrab disapa Jack. (JUL)

Bupati Madina Lepas Kontingen Popdasu PANYABUNGAN - Plt.Bupati Madina Drs.Dahlan Hasan Nasution yang diwakili oleh Sekda Madina Drs.H. M.Yusuf M.Si. melepas kontingen Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Sumatera Utara (POPDASU) dilapangan parkir Kantor Bupati Madina untuk megikuti pertandingan cabang olah raga yang diperlombakan, kamis (19/6). Dikatakan M.Yusuf. kita sangat berharap kepada anak-anak didik kami yang menjadi pesera sekaligus perwakilan Kab.Madina untuk mengikuti event pertandingan Popdasu yang akan dilaksanakan di Kota Medan nantinya, maka dengan itu saya berharap kepada peserta yang mengikuti event ini agar dapat menjaga stamina. Dengan adanya Popdasu ini semoga para peserta dapat membawa harum Kab.Madina dicabang olah raga yang diperlombakan dengan meraih pestasi yang membanggakan. Plt.Bupati Madina Drs.Dahlan Hasan Nasution telah berjanji kepada peserta dicabang olah raga akan mendapatkan biaya prestasi yang akan diambil nantinya dari Anggaran dan dibuat perdanya dengan tujuan untuk membangkitkan olah raga dikab. Madina utamanya bagi pelajar. Ketua Koni kab.Madina Khoiruddin Faslah Siregar, dalam sambutanya menyebutkan dalam rangka pelepasan kontingen Kab.Madina dalam rangka mengikuti Popdasu ke 11 tahun 2014 di medan, koni mandailing Natal sangat mengapresiasi dan menyambut baik ke ikutsertaan pelajar-pelajar asal kab.Madina. Popdasu yang merupakan ajang pembinaan bagi pelajar untuk menggali potensi dibidang olah raga dan wadah yang bijak untuk mengetahui kemampuan para pelajar sebagai manivestasi penilaian prestasi dari proses latihan yang terencana, sehingga lahirnya pelajar yang memiliki budaya olah raga yang unggul dan sportif serta memiliki daya saing yang tinggi. "Pada tahun 2012 lalu Kab.Madina bertindak selaku tuan rumah Popdasu ke 10 dan pada saat itu para atlet pelajar Madina mampu bersaing untuk mendapatkan yang terbaik sehingga Kab.Madina berada pada peringkat 10 dari 33 kab/kota di sumutarea Utara dan kita berharap pada Popdasu ke 11 ini dapat kiranya para atlet kita meningkatkan peringkat lebih baik. Olah Raga Kab.Madina sudah diperhitungkan di Provinsi Sumut terbukti pada pelaksanaan Porwilsu tahun 2014 telah merebut 14 emas 9 perak dan 7 perunggu dari tujuh cabang olah raga yang dipertandingkan dan telah meloloskan 63 atlet Madina untuk mengikuti Pekan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara. (TH)

SUMUT

Sejak Tahun 2013 Potensi Siswa Asal Sibolga Masuk PTN, Tinggi SIBOLGA - Potensi siswa asal kota Sibolga masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kurun waktu beberapa tahun ini sangat tinggi. Hal ini terlihat dari data tahun 2013 dan 2014 sebanyak 234 siswa/i dari 18 sekolah tingkat SMA yang ada di kota Sibolga masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia khusus jalur undangan atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Data ini belum lagi data siswa yang lulus lewat jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) Disdik Kota Sibolga Binner Lumbangaol melalui Kasi Kurikulum Andi Yos Dahlan kepada Kpk Pos diruang kerjanya Kamis (19/6). Dijelaskannya, selain prestasi lewat jalur undangan tersebut, prestasi siswa asal Kota Sibolga juga tergores lewat jalur SBMPTN, dimana terdata sebanyak 125 orang siswa asal Kota Sibolga dinyatakan masuk PTN pada tahun 2013. Sehingga total keseluruhan, siswa asal Sibolga yang masuk PTN lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN pada tahun 2013 terhitung sebanyak 235 orang.

“Itu data sementara untuk tahun 2014 ini, data ini belum dapat kita kalkulasi secara keseluruhan atau diluar data 133 siswa yang masuk PTN lewat jalur undangan (SNMPTN). Karena seleksi lewat jalur SBMPTN tahun 2014 baru berlangsung kemarin,” kata Andi Yos. Menurut Andi Yos, peningkatan dan tingginya prestasi siswa/i asal kota Sibolga masuk PTN ini tidak terlepas dari komitmen Wali Kota Sibolga yang tertuang dalam visi dan misi dibidang Pendidikan. Komitmen itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Sibolga Drs Alfian Hutauruk yang selalu berharap kelulusan

siswa di Kota Sibolga, terutama kelulusan di PTN tinggi. Dalam rangka merealisasikan harapan itu, Kadisdik pun membuat target lalu mengikat kontrak peningkatan kerja dengan para Kepala Sekolah (Kasek) di daerah ini, yang hasilnya diukur langsung oleh Kadisdik. “Kemudian juga dalam rangka meningkatkan prestasi para siswa untuk masuk PTN ini, Wali Kota dan Dinas memberikan pemacu prestasi atau reward (penghargaan prestasi) berupa uang bagi setiap siswa yang lulus SNMPTN dan SBMPTN. Uang reward ini sudah disediakan dan ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga,” ujarnya

Bupati Langkat Canangkan Bulan Bhakti Gotroy Masyarakat

PDE & Santel Langkat Sosialisasikan Teknis Penggunaan Radio Komunikasi

Kabag PDE & Santel Langkat Salamsyah S. Pd M. Pd saat memberikan kata sambutannya pada Sosialisasi Teknis Penggunaan Radio Komunikasi Secara Tepat Guna Stabat, Rabu (18/6). STABAT - Untuk mendukung terlaksananya komunikasi yang baik antara kecamatan dan kabupaten, dalam hal penyampaian berita, baik berita dari kecamatan ke kabupaten atau sebaliknya dari kabupaten kekecamatan dibutuhkan suatu sarana komunikasi, dimana sarana yang digunakan berupa radio komunikasi. Oleh karenanya pada momen ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari bagian PDE dan santel khususnya sub bagian santel diharapkan para operator santel kecamatan maupun operator santel kabupaten bisa lebih se-

mangat dalam melaksanakan tugas, bertambah wawasan, dan lebih meningkat lagi kenerjanya. Hal ini dikatakan Asisten Administrasi Umum Kab Langkat Drs. Sura Ukur saat membuka kegiatan Sosialisasi Teknis Penggunaan Radio Komunikasi Secara Tepat Guna di gedung PKK Kab.Langkat, Stabat, (18/6). Sebelumnya Kabag PDE & Santel Salam Syahputera, S.Pd, M.Pd melaporkan bahwa, maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan sosialisasi teknis penggunaan radio secara tepat guna ini

adalah untuk mendukung terciptanya kelancaran proses pengiriman dan penerimaan berita di bagian santel baik unit santel kecamatan maupun unit santel kabupaten Langkat. Peserta seluruh operator radio santel kecamatan operator radio di bagian PDE dan Santel Setdakab Langkat. Sedang nara sumber H. Chairuddin Ridwan dan Wahyu Budiman Adapun materi yang disampaikan meliputi ; Pengenalan radio komunikasi, Teknik pengoperasian radio komunikasi dan Aplikasi penggunaan radio komunikasi. (JUL)

Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Dairi Bahas Rencana Kegiatan SIDIKALANG - Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Dairi yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi nomor 300/120/III/2014/tanggal 14 Maret 2014 telah mengadakan rapat untuk pertama kali pada bulan Mei yang lalu dalam rangka menyusun rencana aksi tim. Hal ini dikatakan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Pol Linmas) Dairi, Rahmatsyah Sitepu SH melalui Kasi

Kesbang, Pangoloi Manik baru baru ini diruang kerjanya. Dikatakan lagi dalam agenda rapat tersebut, Sekda Dairi Julius Gurning S.Sos,MSi wakil ketua dalam tim juga sebagai pimpinan agenda rapat mengatakan bahwa terbentuknya Tim ini adalah berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 dan Instruksi Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia tahun 2014 tentang penanganan gangguan keamanan

Terpisah, pemerhati pendidikan di Kota Sibolga, Jhonny Simatupang menyampaikan apresiasi atas peningkatan prestasi siswa asal Sibolga yang masuk PTN setiap tahun. Tentunya prestasi ini akan berdampak positif kepada potensi pembangunan kota Sibolga kedepannya. “Harapan kita ini semakin ditingkatkan lagi terutama dari segi sarana dan prasarana pendidikan, terutama para guru. Karena kita melihat peningkatan ini, bukan juga semata oleh peran serta Disdik dan sekolah, melainkan juga terjadi paska kehadiran sejumlah lembaga-lembaga pendidikan ‘Bimbingan Test” di kota Sibolga.” ujar Jhonni Simatupang (KS)

dalam negeri. Tujuan dibentuknya Tim tersebut adalah pencegahan dan penanganan konflik terpadu untuk tidak ldbih besar dan luas. Tim dalam rapat membahas tentang penyusunan rencana kegiatan pencegahan konflik seperti mediasi dan pertemuan pertemuan dengan pihak pihak yang berkonflik lebih banyak dilakukan karena menjadi rencana aksi yang sesuai dengan kondisi Dairi pada saat ini. (NDK)

LANGKAT - Tradisi dan semangat gotong royong harus tetap menjadi ciri dan jatidiri bangsa Indonesia, oleh karenanya nilai-nilai luhur dan filosofinya harus terus dilestarikan dan dibudayakan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Demikian disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui arahan tertulis disampaikan Wabup H. Sulistianto ketika pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyrakat (BBGRM) ke XI sekaligus peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-42 di Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan, Senin (16/6). Gotong royong kata Bupati, akan menumbuhkembangkan rasa kesetia kawanan sosial dan solidaritas masyarakat sehingga mampu meminimalisir permasalahan yang kerap terjadi serta terciptanya stabilitas dan kondusifitas yang pada gilirannya meningkatkan semangat bersama melaksanakan pembangunan. “Gotong royong bukan hal yang mudah dilaksanakan tanpa partisipasi aktif masyarakat dan lembaga non Pemerintah lainnya, namun dengan rasa kebersamaan dan semangat kita yakin akan dapat dikembang dan lestarikan” ujar Sulistianto sampaikan pesan Bupati. Pencanangan ditandai dengan pemukulan gong dilakukan oleh Wabup Sulistianto didampingi Sekda dr. H. Indra Salahudin, Kaban PMDK Jaya Sitepu dan Camat Batang Serangan Retti Yanti serta unsur Muspika. Sementara Ketua TP.PKK Kab. Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa bacakan amanat tertulis Ketua Umum TP.PKK Ny. Hj. Vita Gamawan Fauzi yang intinya menghimbau agar kesatuan gerak PKK mampu perkuat ketahanan keluarga sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa hadapi berbagai tantangan di era globalisasi yang penuh persaingan. Pada bagian lain disampaikan dalam menjabarkan 10 program pokok PKK harus tetap mengacu pada RPJMN dan RPJMD, mengingat PKK adalah mitra kerja Pemerintah. Selain itu melalui kesatuan gerak PKK, isteri Mendagri tersebut mengajak instropeksi, mawas diri dan evaluasi apa yang dilakukan PKK selama ini untuk kemudian menjadi tonggak langkah lebih baik kedepan. Acara dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pinjaman dana SPP sebesar Rp. 75 juta kepada beberapa kelompok SPP PNPM Mandiri pedesaan, bantuan bibit tanaman produksi, sayuran, alat gotong royong, alat olah raga, binatang ternak serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat Desa, penandatanganan prasasti pembangunan sarana fisik PNPM MP, penyerahan piagam penghargaan bagi para pelaku PNPM Mandiri Pedesaan pemenang seleksi Sikompak Awards, juara Desa terbaik diraih Aman Damai Kec. Sirapit, Tertib Administrasi diraih Desa Kw Begumit Kec. Stabat, PKDRT diraih Kel. Perdamaian Kec. Stabat, UP2k PKK diperoleh Desa Karang Gading Kec. Secanggang, Desa hatinya PKK didapat Desa Aman Damai Kec. Sirapit, dan penyelenggaraan toga terbaik dinobatkan pada Desa Sambirejo Kec. Binjai.

Pemkab Madina Gelar Coffe Morning Dengan Wartawan Madina PANYABUNGAN - Dalam mempererat tali silaturahmi dengan insan pers dan media massa Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Pemerintah Melalui Humas Dan Protocol menggelar acara coffee morning di Aula Kantor Bupati Madina, Kamis (18/06). Acara yang berangsung bersahaja dan sederhana ini juga dihadiri Asisten Tata Praja Musaddad Daulay, dari kalangan pers hadir Ketua PWI Madina Sarmin Harahap, Ketua AJTI Muhammad Hanafi, Ketua KWRI Zainuddin Nasution, Wartawan Senior Iskandar hasibuan, dan puluhan wartawan baik media cetak dan elektronik. Pers adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk mempublikasikan pembangunan khususnya pembangunan di

kabupaten Mandailing Natal. Coffee morning ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi yang telah renggang selama ini dengan pemerintah Kab Madina dengan rekan-rekan pers. Rekan pers sangat berperan sekali dalam pembangunan, khususnya pembangunan di Kab Madina. Iskandar Hasibuan sebagai Wartawan Senior di kab Madina ini menyampaikan kepada Pemerintah agar pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan wartawan, yang selama ini hubungan wartawan dengan Pemerintah sangatlah disayangkan akibat kurangnya keterbukaan pemerintah Madina untuk informasi terutama kepala SKPD. katanya. Lebih lanjut dikatakannya, Pemerintah juga harus mem-

buat anggaran kepada organisasi- organisasi yang menyangkut kewartawanan baik organisasi PWI, IJTI, KWRI dan media – media lokal, yang selama ini organisasi dan media lokal tersebut tidak pernah mendapatkan anggaran dari pemerintah, untuk itu kami dari wartawan berharap kepada Pemerintah mendukung program yang kami buat tersebut. Lokot Husda wartawan Madina juga menyampaikan kepada Pemerintah Kab Madina, bahwa bagian humas harus mengundang wartawan setiap ada kegiatan Bupati Madina dan mambuat relis berita, dikarenakan beberapa wartawan belum mampu mengkupas apa yang ada nantinya di lapangan, sementara untuk pencairan insentif berita kami berharap kepada Kabag

Humas Madina harus membayar insentif di awal bulan, disisi lain juga kami berharap kepada pemerintah, setiap tahunnya wartawan selalu ada di utus naik haji. ungkapnya. Sekretaris PWI Sarman Nasution juga mengatakan kepada pemerintah agar bagian Humas dan Protokol menyediakan transportasi wartawan bila ada kegiatan Plt Bupati Madina di seperti ke Kecamatan natal, Kecamatan Kota Nopan, dan lainnya. Dalam hal ini Bagian Humas juga harus membuat coffe Morning setiap bulannya agar hubungan wartawan dengan SKPD terjalin dengan baik. Sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Saya pribadi maupun rekan-rekan kami di pemerintahan Kab Ma-

dina minta maaf yang sebesarbesarnya atas hal-hal yang mungkin tidak berkenan di tahun sebelumnya, ujarnya. Asisten Tata Praja Musaddad Daulay mengatakan dengan acara coffe Morning ini kita sudah dapat mendengar keluhan rekan- rekan wartawan Madina baik media cetak maupun Media Elektronik, saya dan Kabag Humas dan Protokol akan menyampaikan keluhan- keluhan rekan- rekan Wartawan kepada Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution melalui Sekretaris daerah M Yusuf, dan hal ini menjadi pertimbangan bagi kami, dan akan membuat Coffe Morning Wartawan dengan pimpinan SKPD nantinya, sehingga kerja sama antara Wartawan dengan Pemerintah bisa terjalin dengan baik. katanya. (TH)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 308 23 - 29 JUNI 2014

Hari Jadi ke-97 T Tinggi Agrimarket dan Pameran Flora Digelar TEBINGTINGGI - Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Pertanian menyelenggaran Tebingtinggi Agri Market (TAM) dan Pameran Flora (PF) tahun 2014 mulai tanggal 16 hingga 22 Juni 2014 di Lapangan Merdeka Tebingtinggi. Kegiatan ini rangkaian dari memperingati hari jadi Kota Tebing tinggi ke- 97 yang jatuh padal 1 Juli 2014 dan HUT Kemerdekaan RI ke 67. Kadis Pertanian Tebingtinggi Marimbun Marpaung SP MSi didampingi Kabag Humas PP Drs Bambang Sudaryono kepada wartawan, Kamis (12/6), mengatakan kegiatan ini mengambil tema "Pencanangan Urban Farming (Pertanian Perkotaan) sebagai upaya antisipasi laju inflasi kota Tebingtinggi". Dalam kegiatan ini dipamerkan berbagai jenis tanaman hias, tanaman bibit buah-buahan, kehutanan, bunga hias, anggrek dan tanaman bonsai serta berbagai macam alat-alat pertanian serta pestisida, dan pada kegiatan tersebut juga akan diperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan Pertanian Perkotaan, sebut Marimbun Marpaung. Kadis Pertanian Tebingtinggi berharap kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kota Tebingtinggi dengan beramai-ramai berkunjung ke Lapangan Merdeka. "Tidak saja para petani, tetapi juga kepada masyarakat umum, karena di sini nantinya akan bisa diperoleh informasi bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman yang bermanfaat," imbuhnya. Kabag Humas PP Drs Bambang Sudaryono menambahkan, ajang ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pelajar di kota Tebingtinggi sebagai tempat education (pendidikan) tentang berbagai tanaman dan pertanian untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang pertanian. (RS)

SMPN 2 Rangking I Peserta UN SMP/ MTs di T Tinggi Lulus 100% TEBINGTINGGI - Tingkat kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs dan Paket B di Kota Tebingtinggi TP 2013/2014 sebesar 100 persen, dengan hasil klasifikasi nilai berada di nilai A dengan standar deviasi Bahasa Indonesia 0,95, Bahasa Inggris 0,7, Matematika 0,8 dan IPA 0,76. Perolehan nilai Rangkin I SMP Negeri 2 dengan nilai 35,08, Juara II SMP Swasta IT Permata total nilai 34,95 dan Juara III SMP RA Kartini total nilai 34,86. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar MAP didampingi Kabid Dikdasmen Drs Jonner Sitinjak dan Kordinator Pengawas Kasinun kepada wartawan di Dinas Pendidikan Jalan KL Yosudarso Tebingtinggi, Sabtu (14/6). Dikatakannya, prestasi kelulusan 100 % sangat melegakan, sebab usaha keras sudah dilakukan semua pihak baik sekolah maupun siswa akhirnya berbuah manis. Jika dibandingkan dari tahun lalu, tahun ini walau sama-sama lulus 100 persen rata-rata nilai mengalami peningkatan. "Dari total 3.405 orang peserta SMP/MTs yang memperoleh nilai antara 9,00 - 9,99 ada sebanyak 382 orang, sedangkan yang memperoleh nilai antara 8,00 - 8,99 ada sebanyak 2.434 orang, sisanya 589 orang nilainya antara 7,99 - 4,00," sebut Pardamean. Dari perolehan nilai tersebut, Pardamean mengimbau seluruh pengawas dan kepala sekolah bekerja untuk mensosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. "Jangan sampai ada siswa yang memiliki nilai rata-rata lebih kecil atau sama dengan 8,00 ngotot untuk masuk SMA N 1, berikan bimbingan dan arahan kepada mereka, terkecuali si anak memiliki prestasi yang membanggakan Kota Tebingtinggi," ujar Pardamean. Pada kesempatan itu, Pardamean juga mengingatkan dalam mempedomani surat edaran agar jangan ada anak-anak didik yang melakukan aksi jalanan. "Saya tidak mau usai pengumuman anak-anak ada yang konvoi sepeda motor dan corat coret seragam sekolah," tegasnya. "Saya minta, sebelum sekolah menyerahkan hasil UN kepada orang tua anak atau wali, tidak diperkenankan ada aksi coret-coret, siswa yang lulus harus memberikan pakaian seragam ke adik kelas, tetangga terdekat atau saudara, atau orang lain yang bisa memfungsikannya," imbuhnya. (RS)

S U M U T /ACEH

Pemkab Madina Sosialisasi Kota Layak Anak PANYABUNGAN - Anak merupakan penerus citacita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis pembangunan, mereka perlu dipersiapkan demi kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa mendatang, demikian disampaikan Plt Bupati Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution yang diwakili oleh Sekda Madina M. Yusuf Nasution Msi dalam acara Sosialisasi Pembentukan Komitmen Kota layak anak tingkat Kabupaten Mandailing Natal di Aula Hotel Rindang yang diikuti oleh perwakilan SKPD yang ada di Lingkungan Pemkab Madina, Kamis (19/6).

Setiap anak harus kita persiapkan untuk mampu mengelola dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan Negara ini, sehingga Sosialisasi Kota layak Anak ini sangat penting untuk dibentuk di Kabupaten Mandailing Natal ini,” ujar Sekda. Untuk mempercepat pencapaian Program Nasional Bagi Anak Indonesia tahun 2015 Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak telah menyusun kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009. Kota Layak anak adalah suatu strategi Pembangunan Kabupaten/ Kota mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program

kegiatan pemenuhan hak anak,” sebut Sekda. Dengan demikian upaya pemenuhan hak-hak anak terkait pengembangan Kabupaten/ Kota diberbagai bidang pembangunan menjadi tanggung jawab berbagai pihak, sebagaimana yang di amanahkan dalam Rencana Panjang Menengah Tahun 2010-2014 yang telah mentargetkan Kota Layak Anak melalui peran serta Provinsi hingga Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 56 Tahun 2010 telah ditetapkan 10 Provinsi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak termasuk diantaranya Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang bekerja sama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Per-

lindungan Anak RI. Menyelenggarakan Sosialisasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Mandailing Natal ini,” Tegas Sekda. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak ditingkat Kabupaten Mandailing Natal ini, Membangun komitmen, partisifasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di wilayahnya. Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak di tingkat Kabupaten Mandailing Natal ini, terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak, adanya tindak lanjut dari stake holder

Kota Sibolga Tuan Rumah Pelaksanaan Porwil IV Bulutangkis 2014 SIBOLGA - Sebanyak enam daerah mengikuti Pekan Olah Raga Wilayah (Porwil) IV untuk cabang olahraga Bulutangkis yang dipusatkan di Kota Sibolga. Porwil IV Bulutangkis ini diselenggarakan selama empat hari dari tanggal 16 – 19 Juni 2014 dilapangan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) kota Sibolga. Keenam daerah peserta Porwil IV ini antara lain Kota Sibolga (sebagai tuan rumah), Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kabupaten Padang Lawas (Palas) dan Kota Gunung Sitoli. Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Pemko Sibolga Joshua Hutapea mengajak semua atlet Bulutangkis untuk menunjukkan

prestasi terbaik dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, sehingga hasil pelaksanaan Porwil IV diharapkan dapat menghasilkan (menjaring) atlet berprestasi untuk dapat dikirim sebagai duta dari wilayah IV di Porwil yang akan dilaksanakan menjelang akhir tahun ini. “Oleh karena itu, kepada para pembina, official serta pelatih, kami juga sangat mengharapkan supaya bisa bekerja dengan baik agar prestasi bulutangkis wilayah IV dapat semakin meningkat,” ujarnya Ketua Komite Nasional Olah Raga Indonesia (KONI) Kota Sibolga, Azlinda Hutagalung, mengucapkan terimakasih kepada PBSI Sumut yang telah mempercayakan kota Sibolga sebagai tuan rumah pelaksanaan Porwil wilayah IV. Kegiatan ini adalah upaya pengembangan dari para

untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang di anggarkan untuk pengembangan Kota Layak Anak dan dapat dirintis melalui Desa/Kelurahan layak anak,” harap Sekda. Sementara itu Kakan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal Dra Rinawati mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sudah pernah dilaksanakan di Sumatera Utara yakni seperti Sergai, kita tidak mau ketinggalan dari Kabupaten yang sudah melaksanakannya sehingga kita laksanakan kegiatan sosialisasi hari ini. Dengan sosilaisasi ini diharapkan SKPD yg mengikuti supaya memahami dan jangan menyepelekan hak hak anak, terutama isntansi terkait, dinas pendidikan agar menganggarkan dana pengasihan anak-anak, supaya kita ada komitmen dan kerjasama dengan SKPD yang lain, untuk membentuk forum anak di Madina,” harapnya. (TH)

Pemkab Sergai Gelar Upacara HKN

atlet bulutangkis di wilayah IV dalam mengejar prestasi terbaik. “Kiranya kegiatan ini dapat berjalan baik, terutama prestasi untuk daerah masing - masing di wilayah IV,” sebutnya Turut memberikan sambutan mewakili Ketua KONI Sumut, Muchtar Aritonang, dan Laporan Ketua Panitia. Usai pembukaan dilanjutkan pertandingan bulutangkis kelompok putri. Pantauan Kpk Pos pembukaan Porwil Bulutangkis wilayah IV, turut dihadiri Kapolres Sibolga Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Guntur Agung Supono, para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se jajaran Pemko Sibolga, para Camat dan Lurah serta para pengurus PBSI Wilayah IV, para atlit, ofisial, pelatih dan panitia Porwil Bulutangkis wilayah IV. (KS)

Wali Kota Sibolga, diwakili Asisten III Pemko Sibolga Joshua Hutapea membuka Porwilsu Bulutangkis wilayah IV, Senin (16/6) kemarin dilapangan PBSI Kota Sibolga. Foto Kpk Pos/K. Saragih

SEI RAMPAH - Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) merupakan momentum penting untuk lebih menguatkan pondasi kebersamaan antara sesama aparatur pemerintah yang merupakan koordinasi internal untuk menyatu padukan gerak langkah dalam memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat Serdang Bedagai (Sergai). Hal ini disampaikan Bupati Sergai Ir.H.Soekirman dihadapan ratusan PNS di lingkungan Pemkab Sergai pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang turut dihadiri Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati serta para Kepala SKPD bertempat di halaman kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (17/6). Lebih lanjut dikatakan Bupati Soekirman, PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan tugas dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada 15 Januari 2014 yang lalu Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Undang-Undang (UU) ini lahir sebagai bagian dari reformasi birokrasi dalam pelaksanaan manajemen aparatur. Dalam UU itu diatur secara rinci tentang hak seorang PNS selain itu terdapat kewajiban, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik dan perilaku sebagai seorang PNS. Kemudian diatur juga tentang penilaian kinerja yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir serta penerapan bobot penilaian kinerja dan promosi jabatan secara terbuka, ungkap Bupati Sergai. Bupati Ir. Soekirman berharap agar seluruh PNS membaca, memahami dan menghayati serta mengaplikasikan segala hal yang tertuang didalam UU ini. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program reformasi birokrasi agar didapatkan PNS yang semakin profesional, netral, bebas intervensi dan kepentingan serta bebas dari praktik KKN. Sehingga nantinya mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi rakyat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upacara HKN ini bukan sekedar merupakan rutinitas yang tidak bermakna. Pada saat upacara inilah menjadi momen yang sangat penting bagi kita selaku abdi Negara dan masyarakat untuk lebih mengintrospeksi diri, apakah kita telah optimal dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan serta menunjukkan nilai-nilai kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan Negara, pungkas Bupati. (ARM)

Kepala Kantor KPPT Sibolga: Setiap Warga Mendirikan Bangunan Harus Patuhi Perda No 6 Tahun 2012 SIBOLGA - Kepala Kantor (KPPT) Sibolga Lysna Br Siahaan kepada KPk Pos diruang kerjanya Senin (16/6) mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) telah memberitahukan kepada seluruh masyarakat kota Sibolga supaya mematuhi persyaratan dalam pengurusan Surat Izin Pendirian Bangunan (SIMB) agar tidak terjadi kesalahpahaman. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah pelampiran bukti sertifikat tanah. Hal ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga No 6 Tahun 2012 tentang pengurusan SIMB. Setiap pemohon harus dapat melampirkan sertifikat tanah dalam surat permohonan penerbitan SIMB, disamping itu

 Lysna Br Siahaan juga harus mampu melampirkan dan melengkapi bukti persyaratan lainnya seperti desain tehnis bangunan, Kartu Tanda

Penduduk (KTP), pas photo, bukti pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), surat keterangan situasi bangunan, surat keterangan lahan tidak bersengketa, surat rekomendasi dari kecamatan, surat pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan dan surat pernyataan tidak akan menjadikan bangunan sebagai penangkar burung walet sebut Lysna “Kalau penyerahan berkas permohonan ini sudah sesuai dengan prosedur, KPPT tidak juga menerbitkan SIMB dimaksud, tentunya KPPT salah, karena telah memperlambat lambat penerbitan SIMB,” ujar Lysna Br Siahaan, selaku Kepala Kantor (KPPT) Sibolga. Kalau sudah demikian kata Lysna, warga pemohon dapat

melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan karena hal tersebut tidak dilarang tapi dilegalkan oleh peraturan sesuai Perda No 6 Tahun 2012 kota Sibolga. Jika sampai batas waktu waktu 60 hari penerbitan surat SIMB tidak juga dapat dilakukan oleh pemerintah, pemohon dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan. Namun yang pasti kata Lysna, KPPT Sibolga akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk melayani dan membantu masyarakat dalam penerbitan SIMB. Kalaupun terkadang penerbitan surat SIMB lama, hal itu dikarenakan persyaratan dari masyarakat (pemohon) yang kurang lengkap. "Asal semua sesuai koridor, penerbitan izin pasti cepat," ujarnya Sementara, Kepala Bagian

(Kabag) Hubungan Masyarakat (Humasy) Pemko Sibolga Edison Sitorus mewakili Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk juga sangat berharap kepada masyarakat kota Sibolga supaya mematuhi Perda No 6 Tahun 2012 tentang permohonan SIMB tersebut. Menurut Edison, pengurusan surat permohonan penerbitan SIMB bukanlah sesuatu yang sulit di pemko Sibolga, karena Pemko Sibolga komit memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai bukti, Pemko Sibolga membangun dan mendirikan kantor KPPT untuk memberikan kemudahan pelayanan tersebut. “Jadi itu tidak sulit. Mari patuhi Perda No 6 Tahun 2014 ini, sehingga kedepan tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Edison Sitorus (KS)


PT PSU Serahkan CSR Kepada Murid Berprestasi PANYABUNGAN - Sebelum pelaksanaan penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR), oleh PT.Perkebunan Sumatera Utara (PT.PSU) kepada murid berprestasi dan anak yatim yang ada di sekitar wilayah PT.PSU Kebun Simpang Gambir, PT.PSU Kebun Patiluban dan PT.PSU Kebun Simpang Koje Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Direktur Produksi dan Umum PT.PSU Ir.Elfina Hasibuan.MM, melaksanakan wisuda bagi anak-anak Sekolah Taman Kanak-Kanak-AR RAUDHAH Angkatan IX Tahun Ajaran 2013-2014. Pelaksanaan penyerahan CSR di hadiri oleh Direktur Utama PT.PSU Drs.Darwin Nasution,SH. MH, Direktur Produksi dan Umum PT.PSU Ir.Elfina Hasibuan.MM,Maneger PT.PSU Darwin Sembiring beserta Staf, Sekda Kab Madina Drs M Yusuf Nasution MSi., Kadis Pendidikan Kab Madina H.Imron S,pd MM, Kadis Disperidakop Kab Madina Lis Muyadi, Kabag Umum Kab Madina, Ini merupakan suatu kebahagian terhadap kita bersama, dimana tadi kami tidak menyangka begitu saja, rupa nya ada atraksi-atraksi yang di lakukan oleh anak-anak kita dan ini merupakan suatu kebanggaan karna sudah lima bulan saya menjabat sebagai sekda madina,baru kali ini mengikuti acara seperti ini. (TH)

Drs. M. Yusuf, MSi

Drs. Musaddad Daulay, MM

Plt. Bupati Mandailing Natal

Sekretaris Daerah Kabupaten

Drs. Sahnan Batubara

Drs. Dahlan Hasan Nasution

Drs. Mhd. Syafe'i Lubis MSi

H. Samad Lubis, SE, MM

Asisten Tata Praja

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi

Drs. Marwan Bhakti Siregar MSi

Abu Hanipah, SH

Drs. A. Ansari Nasution

Syahdan Lubis, AP

Sekretaris Dewan

Inspektur

Kepala Bappeda

Kepala BLHKP

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ir. Bakhrein Lubis

Drs. Eddy Sayuti Lubis

Risfan Juliardi

Ansor, SPd, MM

Drs. Musaddad Daulay, MM

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pl. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Badan Layanan Umum Staim

Plt. Kadis Kehutanan dan Perkebunan

Drs. Zamaluddin

Harlan Batubara, SH

Ir. Arpan Harapan Siregar, MT

Ir. Arpan Harapan Siregar, MT

Drs. Lismulyadi Nst, MM

Kadis Kelautan dan Perikanan

Kadis Perhubungan dan Informatika

Pj. Kadis Pertambangan dan Energi

Pl. Kadis Pekerjaan Umum

Kadis Perindustrian perdagangan, Koperasi UKM dan Pasar

Taufik Zulhendra, SP, MM

drg. Ismail Lubis

Imron, SPd, MM

M. Y. Syamsir, S. SOS

Murnadi Pasaribu, S. SOS, Msi

Kadis Pertanian dan Peternakan

Pl. Kadis Kesehatan

Kadis Pendidikan Nasional

Pl. Kadisdukcapil, Sosnakertrans

Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Ahmad Meinul Lubis, AP

drg. Bidasari

Hendra Edisa Putra, SSTP

Budiman Nasution, AP

Dr. Syarifuddin

Kadis Pemuda Olahraga, Parawisata dan Seni Budaya

Dirut RSU Panyabungan

Kepala Kantor Satpol-PP

Kepala Kantor Kesbang Linmas

Kepala Kantor Pusat Penanggulangan Malaria

Arbiuddin S. Harahap, SSTP

Dra. Rinawati

Rizal Efendi, SH

Parlin Lubis, AP

M. Taufik Lubis SH, MM

Kepala Kantor Perpustakaan dan Aset Daerah

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Kepala KLK

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabag Kesejahteraan Rakyat

Zulkhairi, SE

Alamulhaq, SH

Suandi Usman, SSTP

Marwan Fauzi, S. SOS

Jufri Antoni, ST, M.Si

Kabag Tata Pemerintahan

Kabag Hukum dan Organisasi

Kabag Perekonomian

Kabag Humas dan Protokol

Kabag Layanan Barang dan Jasa

Epaper kpkpos 308 edisi senin 23 juni 2014  

kpkpos surat kabar mingguan korupsi politik dan kriminal

Advertisement